Laporan Studio Rencana Wilayah Kabupaten Jepara by Syarofina Az Zahra

Kabupaten Jepara

Studio Rencana Wilayah

2020

Kabupaten Jepara

2020

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan â&#x20AC;&#x153;Laporan Studio Rencana Wilayah Kabupaten Jeparaâ&#x20AC;?. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Studio Rencana Wilayah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada Periode 2019/2020. Untuk itu, kami berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun materiil, dalam penyusunan laporan ini, terutama kepada: 1. Ibu Ratna Eka Suminar, ST., M.Sc., selaku dosen pembimbing Studio Rencana Wilayah Kabupaten Jepara; 2. Segenap dosen pembimbing dalam Mata Kuliah Studio Analisis Wilayah, yaitu Bapak Rendy Bayu Aditya, S.T., MUP. , Bapak Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D., Bapak Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Ph.D., Ibu Ratna Eka Suminar, ST., M.Sc., Ibu Beti Guswantari Mulyono Putri, S.Si., M.Eng., dan Ibu Atrida Hadianti, S.T., M.Sc., Ph.D. 3. Instansi-instansi pemerintah Kabupaten Jepara yang telah membantu dalam pengumpulan data sekunder sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis Kabupaten Jepara. 4. Orang tua dan teman-teman Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2017 yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menyemangati dalam menjalani mata kuliah Studio Rencana Wilayah. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas kami, baik secara akademik maupun profesi. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi kita bersama.

Salam, Studio Rencana Wilayah Kabupaten Jepara

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

Studio Rencana Wilayah

2020

Kabupaten Jepara

2020

LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sistem yang terdapat disuatu wilayah terdiri atas struktur ruang dan pola ruang yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki jangkauan pelayanan pada tingkat regional bahkan nasional. Sebagai suatu ruang, sebuah wilayah sudah seharusnya mampu mendukung segala aktivitas kehidupan yang terdapat didalamnya, terutama aktivitas manusia. Namun, dikarenakan setiap wilayah memiliki potensi dan masalah yang berbeda-beda maka diperlukan sebuah perencanaan yang tidak hanya terstruktur tetapi juga dinamis, yakni memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang serta memperhatikan berbagai aspek (komprehensif) seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Adanya perencanaan tersebut juga diharapkan mampu memberikan keterpaduan dalam pengembangan sebuah wilayah. Untuk memperoleh sebuah perencanaan yang sesuai konteks dan tepat sasaran maka diperlukan beberapa tahap, yaitu tahap pertama berupa kilas balik hasil analisis wilayah terkait potensi masalah dan tujuan yang disasar. Tahap kedua, melakukan perumusan konsep perencanaan dan tujuan penataan ruang wilayah yang kemudian didetilkan dalam beberapa sub bab. Tahap ketiga adalah program prioritas dalam perencanaan wilayah. Hal inilah yang kemudian dilakukan juga terhadap studi kasus studio rencana wilayah, yakni Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yang secara administratif terdiri atas 16 kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 1.240.600 jiwa. Selain terkenal sebagai The Wolrd Carving Centre karena kualitas ukiran kayu yang sudah terkenal baik skala nasional maupun global, kabupaten ini memiliki berbagai potensi lain yang dapat dikembangkan. Namun, dilain sisi Kabupaten Jepara tentunya memiliki berbagai masalah yang perlu diantisipasi dan diatasi baik di tingkat mikro hingga tingkat makro. Untuk dapat mengembangkan potensi dan mengatasi berbagai permasalahan di Kabupaten Jepara maka perencanaan yang dilakukan juga harus memperhatikan dengan baik karakter dari kabupaten tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Jepara saat ini dan dimasa mendatang. Adanya ketidaksesuaian kondisi eksisting di Kabupaten Jepara dengan kondisi ideal mengakibatkan perlu adanya sebuah evaluasi dan rekomendasi. Seperti halnya dokumen perencanaan yang terdiri atas tujuan, peran, dan fungsi begitu pula dengan Laporan Studio Rencana Wilayah Kabupaten Jepara ini. Laporan ini merupakan sebuah bentuk evaluasi dan rekomendasi yang diperoleh melalui berbagai analisis dan rencana seperti review literatur (dokumen perencanaan dan hukum yang terkait), perumusan konsep perencanaan dan tujuan penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang dan program prioritas.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

LANDASAN HUKUM Dalam melakukan analisis dan menyusun laporan ini, penulis mengacu kepada beberapa landasan hukum terkait, diantaranya : •

Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

•

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2031

•

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029

•

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2022

•

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2025

•

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 11/PERMEN/M/2008

TUJUAN PENULISAN 1. Menyusun rencana pembangunan dan penataan ruang Kabupaten Jepara 2019-2039 2. Menyusun rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Jepara 2019-2039 3. Memberi masukan perencanaan pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Jepara

SASARAN PENULISAN Sasaran dari penulisan laporan studio rencana wilayah Kabupaten Jepara adalah Wilayah Kabupaten Jepara secara keseluruhan yang meliputi perencanaan kondisi fisik dasar, kependudukan dan sosial budaya, perekonomian, serta sarana dan prasarana. Pada tahap selanjutnya yaitu menentukan program prioritas pembangunan Kabupaten Jepara.

RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Spasial Ruang lingkup spasial yang di rencanakan dalam studio rencana wilayah ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jepara seluas 1.004,132 km2 yang dimemiliki batas administrasi sebagai berikut:

•

Batas Utara

: Laut Jawa

•

Batas Timur

: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati

•

Batas Selatan

: Kabupaten Demak

•

Batas Barat

: Laut Jawa

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Ruang Lingkup Temporal Perencanaan dilakukan selama 4 (empat) bulan sejak Februari hingga Mei 2020. Data yang digunakan sebagai bahan rencana adalah data selama 5 (lima) tahun terakhir yang didapatkan dari sumber primer maupun sekunder. Ruang Lingkup Substansial Hal yang menjadi pokok perencanaan meliputi konsep perencanaan, tujuan penataan ruang, struktur ruang, pola ruang, arahan pemanfaatan ruang dan program prioritas.

SISTEMATIKA PENULISAN Bab I Pendahuluan Bagian pembuka laporan terdiri dari latar belakang, tujuan dan sasaran penulisan, landasan hukum, ruang lingkup, metodelogi dan sistematika penulisan. Bab II Profil Wilayah Berisi tentang gambaran umum kondisi eksisting Kabupaten Jepara terdiri dari fisik dasar berupa kondisi geografis, jenis tanah, curah hujan, kelerengan, dan rawan bencana, sosial kependudukan, perekonomian, ketersediaan sarana dan prasarana. Bab III Rencana Tata Ruang Wilayah Mencakup konsep, visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, sistem jaringan wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang. Bab IV Indikasi Program Memuat target pembangunan 5 tahunan dan program-program utama pembangunan wilayah. Bab V Program Prioritas Mencakup program-program prioritas pembangunan wilayah yang direncanakan.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

FISIK DASAR Fisik dasar Kabupaten Jepara dianalisis berdasarkan kondisi geologis, kelerengan, curah hujan, rawan bencana, kesesuaian lahan dan daya tampung serta daya dukung lingkungan. Kabupaten Jepara memiliki dominasi tanah datar, jenis tanah andosol, curah hujan beragam karena kondisi geografis pegunungan hingga pesisir. Kabupaten Jepara tidak tergolong rawan bencana. Lahan kawasan budidaya di Kabupaten Jepara seluas 40.296 hektar, kawasan penyangga 40.296 hektar dan sisanya merupakan kawasan lindung. Untuk daya dukung dan daya tampung dihitung melalui daya dukung permukiman dan sumber daya air. Kabupaten Jepara masih dapat menampung kebutuhan lahan permukiman untuk 20 tahun ke depan dan masih tersedia surplus lahan yang tidak sensitif dan sesuai untuk permukiman seluas 11,82 Ha. Sedangkan untuk kebutuhan air, Kabupaten Jepara masih dapat memenuhi kebutuhan air seluruh kabupaten dan masih memiliki surplus air sebanyak 1.220.417.697.281 m3.

Gambar 2.1 Peta Adminstrasi, Kelerengan dan Kesesuaian Lahan Kabupaten Jepara

Sumber : Bappeda Kabupaten Jepara, 2019

SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2018 sebanyak 1.240.600 jiwa, dengan sebaran penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tahunan yaitu 111.837 jiwa dan terendah berada di Kecamatan Karimunjawa sebanyak 9649 jiwa. IPM Kabupaten Jepara selalu meningkat dalam 7 tahun terakhir (2010-2017). Angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Jepara saat inilebih rendah dibandingkan dengan nasional. Penduduk Kabupaten Jepara pada Tahun 2018 dilihat dari sektor pekerjaannya di dominasi oleh Industri Pengolahan (45,51%), Perdagangan Besar an Eceran ; Reparasi dan Perawatan Mobil (13,86%), kemudian Pertanian , Kehutanan, dan Perikanan (13,01%). Hal inilah yang kemudian saling berhubungan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara yang masih didominasi oleh

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

ketiga sektor tersebut. Penilaian kondisi sosial demogafis Kabupaten Jepara secara komprehensif dilakukan dengan membuat skoring terhadap kriteria-kriteria sosial demografis. Hasilnya kecamatan dengan tingkat kerentanan dan perlu untuk diprioritaskan, yaitu Kecamatan Jepara, Kecamatan Batealit, Kecamatan Kedung, Kecamatan Pecangaan, dan Kecamatan Welahan. Gambar 2.2 Grafik Proyeksi Penduduk Kabupaten Jepara 2,000,000 1,500,000

1,240,600

1,334,636

1,435,828

1,544,724

1,661,912

1,000,000 500,000 0 2015

2020

2025

2030

2035

2040

Sumber : Analisis Penulis, 2019 Gambar 2.3 Peta Tingkat Kerentanan Sosio-Demografi Kabupaten Jepara

Sumber : Analisis Penulis, 2019

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

EKONOMI Dalam PDRB sektor penyumbang terbesar yaitu 1) Sektor industri pengolahan 2) Sektor perdagangan, dan 3) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kecamatan kontribusi PDRB terbesar yaitu Kecamatan Tahunan. Kinerja ekonomi Kabupaten Jepara dianalisis LQ, Shift-ShareTipologi Klassen, dan Indeks Williamson. Berdasarkan analisis SLQ dan DLQ, sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Jepara. Hasil analisis shift-share, didapatkan informasi bahwa sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten jepara memiliki pergeseran pertumbuhan ekonomi yang progresif. Hanya beberapa sektor yang mengalami pergeseran ekonomi mundur. Beberapa sektor lapangan usaha termasuk kedalam sektor maju pesat karena memiliki laju pertumbuhan rata-rata dan kontribusi rata-rata sektor yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan nilai ketimpangan kabupaten Jepara dilihat nail indeks williamson adalah sebesar 0,64 yang berarti ketimpangan ekonomi wilayah Kabupaten Jepara tergolong tinggi. Dalam proyeksi ekonomi tahun 2038 diprediksi posisi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai penyumbang terbesar ketiga dalam PDRB digantikan oleh sektor Informasi dan Komunikasi karena sektor Informasi dan Komunikasi memiliki laju pertumbuhan PDRB yang cepat. Gambar 2.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2014 - 2018 Struktur Ekonomi Kabupaten Jepara

100% 80% 60% 40%

20% 0% 1

2 3 4 R,S,T,U. Jasa lainnya Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial P. Jasa Pendidikan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib M,N. Jasa Perusahaan L. Real Estate K. Jasa Keuangan dan Asuransi J. Informasi dan Komunikasi I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum H. Transportasi dan Pergudangan G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sumber : PDRB Kabupaten Jepara, 2018

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

SARANA DAN PRASARANA Analisis terkait sarana dan prasarana di Kabupaten Jepara dilakukan berdasarkan kemampuan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas serta kemudahan masyarakat untuk mengakses sarana dan prasarana tersebut. Berikut adalah hasil analisis tersebut : A. Sarana Kabupaten Jepara sudah memiliki sarana seperti peribadatan, pariwisata, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Transportasi, Kesehatan, Pendidikan, dan Perniagaan. Secara keseluruhan sarana di Kabupaten Jepara sudah cukup baik meskipun perlu adanya penambahan sarana dikarenakan terjadinya pemusatan dan persebaran yang belum merata. Selain itu, dari segi aksesbilitas masih terdapat pula sarana yang aksesbilitasnya rendah seperti peribadatan dan RTH. B. Prasarana

Gambar 2.5 Peta Aksesibilitas Kabupaten Jepara

Prasarana di Kabupaten Jepara seperti air bersih dan jaringan listrik sudah mampu memenuhi

kebutuhan

masyarakat. Jaringan listrik di Kabupaten

Jepara

sudah

melayani seluruh wilayah di kabupeten

tersebut.

Sedangkan, ketersediaan air bersih juga sudah mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Jepara terutama apabila potensi air bersih dari air tanah dan air permukaan

dimanfaatkan.

Namun, dari kualitas sanitasi di Kabupaten

Jepara

masih

terdapat beberapa kecamatan masih memiliki akses yang tidak layak terhadap sanitasi, seperti

Kecamatan

Bangsri,

Mayong,

dan

Kecamatan Pecangaan.

Studio Rencana Wilayah

Sumber : Analisis Penulis, 2019

Kabupaten Jepara

2020

STRUKTUR RUANG Dalam mengidentifikasi struktur ruang eksisting Kabupaten Jepara dilakukan beberapa analisis diantaranya yaitu analisis skalogram, analisis marshall dan analisis kernel density. Hasil overlay peta dari ketiga analisis tersebut didapatkan bahwa Kecamatan Jepara memiliki hierarki perkotaan tertinggi disusul Kecamatan Tahunan. Selain itu, tingkatan hierarki dari simpul-simpul perkotaan di Kabupaten Jepara cenderung mengikuti arah jalan kolektor yang menghubungkan Kabupaten Kudusâ&#x20AC;&#x201C;Jeparaâ&#x20AC;&#x201C; Pati. Dari hasil analisis agregasi permukiman perkotaan, analisis agregasi fasilitas, analisis jaringan jalan, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Jepara ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan; kemudian Kecamatan Tahunan, Kecamatan Keling, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Pecangaan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala kecamatan atau beberapa kelurahan; lalu Kecamatan Kedung, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan, Kembang, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Welahan, Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Batealit, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Donorojo, dan Kecamatan Karimunjawa ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala antar desa. Konstelasi ini jika dibandingkan dengan RTRW Kabupaten Jepara, maka hanya Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan yang posisinya sudah sesuai dengan arahan RTRW yaitu sebagai PKL dan PPK. Struktur ruang Kabupaten Jepara juga dievaluasi dari segi aksesibilitas, mobilitas, konektivitas, dan koneksi antar simpul yang hasilnya menunjukkan bahwa hubungan secara evaluasi struktur ruang Kabupaten Jepara sudah termasuk kategori baik, koneksi antar simpul perkotaan tergolong kompleks, yang berarti satu simpul dapat terhubung ke beberapa simpul lainnya.

POLA RUANG Dalam mengidentifikasi pola ruang eksisting Kabupaten Jepara dilakukan proses identifikasi dari tutupan lahan menjadi kriteria-kriteria pola ruang. Melalui identifikasi pola ruang ini ditemukan bahwa peruntukan pola ruang didominasi oleh kebun dengan persentase luas lahan sebesar 26%, lalu diikuti dengan sawah irigasi sebanyak 22%, dan permukiman perkotaan sebanyak 10%. Selain mengidentifikasi pola ruang, dilakukan juga analisis tingkat sensitivitas lahan dengan teknik weighted overlay dengan berbagai kriteria yang ditentukan. Analisis sensitivitas lahan dilakukan untuk mengetahui tingkat sensitivitas lahan di Kabupaten Jepara. Semakin sensitif semakin tidak sesuai untuk dilakukan pengembangan pembangunan. Setelah identifikasi pola ruang dan menganalisis tingkat sensitivitas lahan dilakukan tahap Evaluasi pola ruang. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi kesesuaian lahan berdasarkan sensitivitas ekologis untuk kemudian dibandingkan dengan pola ruang saat ini. Evaluasi dilakukan dengan melakukan intersect pola ruang dengan

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

tingkat sensitivitas lahan pada Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil evaluasi pola ruang menunjukkan bahwa luasan lahan yang pemanfaatannya sesuai, memiliki total lahan sebesar 84922,16 Ha. Selain evaluasi pola ruang, dilakukan proyeksi kebutuhan lahan permukiman pada 20 tahun mendatang untuk mengetahui supply dan demand kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Jepara. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga skenario kebutuhan lahan permukiman, sebagai berikut: a.

Skenario 1: Rasio Luas Lahan Permukiman dengan Jumlah Penduduk (Bussiness as Usual)

Skenario 2: Standar Kebutuhan Lahan Permukiman (Compact Housing)

Skenario 3: Nilai Median Standar Skenario Satu dan Dua (Nilai Median)

Berdasarkan hasil evaluasi lahan permukiman melalui tiga skenario, menunjukkan bahwa kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Jepara untuk 20 tahun kedepan, tepatnya sampai tahun 2038, secara umum masih dapat terpenuhi. Namun, pada skenario satu, yaitu skenario business as usual, didapatkan bahwa terdapat tiga kecamatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahan permukiman pada tahun 2038. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kalinyamatan, Welahan, dan Tahunan

Gambar 2.5 Peta Struktur Ruang dan Pola Ruang Kabupaten Jepara

Sumber : Analisis Penulis, 2019

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

POHON MASALAH Gambar 2.6 Pohon Masalah Kabupaten Jepara

Sumber : Analisis Penulis, 2020

POHON TUJUAN Gambar 2.7 Pohon Tujuan Kabupaten Jepara

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH Perumusan konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Jepara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Membandingkan analisis SWOT Kabupaten Jepara dengan analisis SWOT pada laporan analsisi Studio Jepara 2 Tahap membandingkan SWOT dilakukan untuk mengintegrasikan SWOT pada rencana dengan RPJP pada kondisi eksisting yang telah di analisis oleh studio. 2. Menyusun SWOT baru Penyusunan SWOT wilayah yang baru dilakukan berdasarkan hasil perbandingan SWOT yang telah dialkukan pada tahap 1. poin SWOT yang terdapat pada kedua dokumen akan langsung masuk pada tabel SWOT baru, sedangkan poin SWOT yang hanya terdapat pada salah satu dokumen akan didiskusikan untuk dimasukkan ke dalam tabel SWOT baru berdasarkan urgnesi penanganannya. 3. Menyusun konsep pengembangan wilayah berdasarkan SWOT baru. PERBANDINGAN SWOT DOKUMEN ANALISIS DENGAN RPJP Tabel 3.1 Perbandingan SWOT dokumen analisis dengan RPJP Kabupaten Jepara SWOT STRENGTH

HASIL ANALISIS STUDIO 1. Kabupaten Jepara memiliki berbagai macam destinasi pariwisata, salah satunya Karimunjawa yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 2. Kabupaten Jepara memiliki sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian wilayah sekaligus menjadi sektor pendukung pariwisata di Kabupaten Jepara. 3. Kabupaten Jepara memiliki beragam topografi, mulai dari pesisir hingga dataran tinggi. 4. Beragam sumber daya alam dapat dibudidayakan di Kabupaten Jepara, mulai dari sumber daya pesisir, pertanian,

Studio Rencana Wilayah

REVIEW RPJP 1) Keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang industri. 2) Potensi sektor pertanian. 3) Kekayaan bahan tambang dan galian. 4) Potensi obyek wisata. 5) Sumber daya manusia yang religius dan beretos kerja tinggi. 6) Kehidupan sosial dan politik lokal yang kondusif. 7) Tingginya peran serta masyarakat dalam pembangunan. 8) Dukungan Pemerintah Daerah terhadap lembaga kemasyarakatan. 9) Besarnya potensi sumber pendapatan daerah

Kabupaten Jepara

SWOT

HASIL ANALISIS STUDIO

2020

REVIEW RPJP

hingga perkebunan. 5. Latar belakang sosial budaya Kabupaten Jepara yang identik dengan sejarah, kerajinan ukir, dan kesenian, mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi Kabupaten Jepara. WEAKNESS

OPPORTUNIT Y

1. Kualitas SDM yang tergolong rendah apabila ditinjau dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan gender. 2. Kinerja pelayanan kabupaten tergolong rendah karena penyediaan infrastruktur yang belum sepenuhnya merata melihat fokus pembangunan masih teriorientasi di area perkotaan. 3. Prasarana sanitasi yang tersedia belum optimal dan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup akibat masih ditemukannya pengelolaan sampah yang buruk dan IPAL industri pengolahan yang tidak memenuhi standar. 4. Belum adanya upaya mitigasi bencana yang efektif dan efisien untuk menangani potensi bencana yang mengancam Kabupaten Jepara.

1. Adanya pembangunan Bandara Dewadaru meningkatkan akses pariwisata Karimunjawa. 2. Kabupaten Jepara yang dikenal dengan kerajinan mebel ukir, dijuluki sebagai â&#x20AC;&#x153;Kota Ukirâ&#x20AC;? di

Studio Rencana Wilayah

1) Terbatasnya sumber daya alam (bahan baku) dan teknologi produksi pendukung industri. 2) Rendahnya investasi bidang agro industri. 3) Pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. 4) Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana pengembangan pariwisata daerah. 5) Belum meratanya persebaran sarana prasarana dan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 6) Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masih banyaknya jumlah penyandang masalah sosial. 7) Masih terdapatnya kecenderungan perbedaan yang mengarah pada terciptanya konflik sosial. 8) Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan yang ada di masyarakat. 9) Belum optimalnya kemampuan keuangan daerah. 1) Terbukanya pasar tujuan ekspor non konvensional. 2) Tingginya permintaan produk agro industri di pasar internasional. 3) Tersedianya teknologi pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

Kabupaten Jepara

SWOT

HASIL ANALISIS STUDIO Indonesia. 3. Kabupaten Jepara merupakan wilayah yang diminati oleh banyak investor untuk menanamkan modalnya, terutama pada sektor pariwisata dan industri pengolahan.

THREAT

1. Daya saing Kabupaten Jepara masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Jawa Tengah. 2. Kabupaten Jepara memiliki potensi bencana abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang berkepanjangan. 3. Tidak adanya regenerasi industri ukiran kayu sehingga mampu mengancam identitas Kabupaten Jepara sebagai â&#x20AC;&#x153;Kota Ukirâ&#x20AC;?. 4. Maraknya aktivitas penduduk Kabupaten Jepara yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan tidak ditangani secara tegas oleh pihak berwajib, seperti penambangan pasir besi secara terus-menerus. 5. Perkembangan industri berskala besar secara masif, di sisi lain mengancam keberadaan sektor primer serta kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Jepara.

Studio Rencana Wilayah

2020

REVIEW RPJP 4) Besarnya daya tarik wisata perikanan dan kelautan (bahari). 5) Tersedianya dukungan regulasi peningkatan kualitas pelayanan publik. 6) Terbukanya peluang penyaluran aspirasi politik (demokratisasi). 7) Potensi pengembangan kerjasama pembangunan antar wilayah/daerah yang melibatkan berbagai komponen daerah. 1) Adanya batasan Ecolabelling dalam perdagangan bebas. 2) Tuntutan stabilitas keamanan dan politik yang semakin tinggi. 3) Penerapan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih terbatas. 4) Kompetisi regional dalam pengembangan potensi wisata bahari. 5) Tingginya tuntutan perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat. 6) Penyelengaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 7) Belum mendukungnya kebijakan/regulasi pengembangan kerjasama antar daerah.

Kabupaten Jepara

2020

PENYUSUNAN ULANG SWOT STRENGTH

WEAKNESS

1. Kabupaten Jepara memiliki berbagai macam destinasi pariwisata, salah satunya Karimunjawa yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 2. Kabupaten Jepara memiliki sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian wilayah sekaligus menjadi sektor pendukung pariwisata di Kabupaten Jepara. 3. Beragam sumber daya alam dapat dibudidayakan di Kabupaten Jepara, mulai dari sumber daya pesisir, pertanian, hingga perkebunan.

OPPORTUNITY

THREAT

1. Kabupaten Jepara merupakan wilayah yang diminati oleh banyak investor untuk menanamkan modalnya, terutama pada sektor pariwisata dan industri pengolahan.

1. Daya saing Kabupaten Jepara masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Jawa Tengah. 2. Daya saing Kabupaten Jepara masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di Jawa Tengah. 3. Kabupaten Jepara memiliki potensi bencana abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang berkepanjangan. 4. Tidak adanya regenerasi industri ukiran kayu sehingga mampu mengancam identitas Kabupaten Jepara sebagai â&#x20AC;&#x153;Kota Ukirâ&#x20AC;?. 5. Maraknya aktivitas penduduk Kabupaten Jepara yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan tidak ditangani secara tegas oleh pihak berwajib, seperti penambangan pasir besi secara terus-menerus. 6. Perkembangan industri berskala besar secara masif, di sisi lain mengancam keberadaan sektor primer serta kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Jepara.

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Selain kajian SWOT, dilakukan pengkajian potensi dan masalah dari sektor unggulan Kabupaten Jepara yaitu sektor industri dan pariwisata. Tabel 3.2 SWOT Kabupaten Jepara POTENSI •

INDUSTRI

• • • •

Adanya industri garmen dan kayu skala besar Adanya industri kreatif skala kecil – menengah Penyerapan tenaga kerja dari sektor industri Besarnya potensi investasi dan ekspor Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pdrb tertinggi

MASALAH • • • • • • • •

PARWIWISATA

• • •

Adanya potensi pariwisata bahari, dataran tinggi dan budaya Karimunjawa sebagai pariwisata strategis nasional Berkembangnya desa wisata di dataran tinggi yang mengoptimalkan potensi loka

•

• • •

Ancaman limbah akibat kegiatan industri Menurunnya regenerasi industri kreatif Kurangnya bahan baku Keterbatasan informasi dan teknologi Belum optimalnya pengembangan OVOP Kualitas SDM belum memadai Ancaman bencana abrasi dan longsor pada pariwisata alam Aksesibilitas dan fasilitas pendukung yang belum memadai Kurangnya paritisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata Permasalahan sampah dan limbah Penjenamaan tempat yang belum optimal Keterbatasan informasi dan teknologi

Sumber : Analisis Penulis, 2020 TUJUAN PENGEMBANGAN Dari potensi dan masalah yang dirumuskan diatas,, ditemukan tujuan pengembangan Kabupaten Jepara sebagai berikut : 1. Menyelaraskan pengembangan industri pengolahan dan kreatif skala kecil dengan skala besar yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan menyejahterakan masyarakat 2. Mengembangkan industri pengolahan ramah lingkungan 3. Penyediaan fasilitas pendukung, aksesbilitas dan informasi pariwisata memanfaatkan pengembangan teknologi informasi 4. Pengembangan pariwisata berbasis lokal dan lingkungan dan tangguh bencana Tujuan ini selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan konsep pengembangan yang sesuai untuk diterapkan dalam perencanaan Kabupaten Jepara.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

ALTERNATIF KONSEP PENGEMBANGAN

1. Smart Industry â&#x20AC;&#x201C; Tourism Konsep smart industry berasal dari revolusi industry 4.0 yang menyatakan produksi industry yang didukung cyber physical system (CPS) dan Internet of Things (IoT). Pada dasarnya smart industry berupa smart factory atau smart manufacturing dan terdapat faktor manusia didalamnya. Dalam smart industy dibutuhkan manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian, etos kerja serta pengalaman kerja yang tidak dapat tergantikan oleh robot. Sektor industri yang disiapkan untuk implementasi smart industri ialah industri makanan minuman, otomotif, elektronik, kimia dan industry tekstil. Pekerjaan yang bersifat physical works dan terdapat keahlian seni tidak dapat tergantikan oleh otomatisasi sistem Selain segi produksi, promosi dan pemasaran juga harus didukung pemanfaatan teknologi. Kemenperin Indonesia merilis program e-smart IKM yaitu sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada dengan tujuan untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing Kabupaten Jepara memiliki industry pengolahan berupa tekstil, kayu, kimia dan kulit dimana dapat menerapkan konsep smart factory. Untuk industry kecil yang mengandalkan keahlian manusia seperti ukir tetap memerlukan teknologi pintar contoh pengelolaan limbah. Secara mendasar, konsep smart tourism memiliki tiga karakeristik yaitu (1) mempresentasikan penggabungan industri pariwisata dengan teknologi informasi dan komunikasi (2) bersifat sosial dengan adanya interaksi sosial antara para wisatawan dan penduduk lokal, dan (3) adanya keterhubungan antara berbagai macam stakeholder terkait pengembangan industri pariwisata (Park, Lee, Yoo, & Nam, 2016). Sedangkan menurut Koo, Yoo, Lee, and Zanker (2016),smart tourism terdiri dari empat komponen inti, yaitu: teknologi, aplikasi, man-machine interaction (IoT), dan system and management. Konsep smart tourism memiliki 13 elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Elemen-elemen tersebut dijelaskan oleh Wang, Robert, Zhen, & Zhang (2016) antara lain tourist attraction homepage, smart vehicle-scheduling, personalitinerary design, free wifi, smart cards, intelligent-guide system, crowd handling, mobile payment, tourist-flow monitoring, online information access, travel safety protection, etourism recommendation system, dan real time traffic broadcast

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

2. Eco Industry – Tourism Ekologi industri merupakan suatu pendekatan manajemen lingkungan dimana suatu sistem tidak dilihat secara terpisah dengan sistem sekelilingnya, sistem ini mengelola aliran energi atau material dengan efisiensi yang tinggi dan minim polusi. Prinsip ekologi industri : 1. Mencari integrasI sistem kerja manusia kedalam sistem alam 2. Minimasi energi dan material yang digunakan 3. Minimasi dampak ekologi dari aktivitas manusia yg dapat diterima sistem alam Eco Industrial Park • Green Construction - Minimalisasi penggunaan sumber daya - Memilih material tahan lama - Menggunakan renewable/recycle resources - Protect natural - Menciptakan lingkungan sehat dan non-toxic - Integrasi desain infratruktur dan bangunan dengan lingkungan manusia dan alam • Sustainable Design • Green Design untuk Infrastruktur • Sustainable Community Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 ). Jenis-jenis ekowisata di daerah antara lain: a. ekowisata bahari; b. ekowisata hutan; c. ekowisata pegunungan; dan/atau d. ekowisata karst Kabupaten Jepara sendiri memiliki objek-objek wisata di ekosistem bahari, hutan dan pegunungan. Prinsip pengembangan ekowisata : a. kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata; b. konservasi c. Ekonomis d. Edukasi e. kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung; f. partisipasi masyarakat g. menampung kearifan local

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

3. Community Based Industry - Tourism Community Based Industry ialah konsep kegiatan industrI yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lokal, dalam hal ini menekankan pada industry kecil dan menengah seperti konsep home industry. Sedangkan industri skala besar kaitannya ialah dengan program CSR dan penyerapan tenaga kerja lokal. Kegiatan yang dilakukan dalam home industry pada umumnya masih menggunakan cara-cara konvensional. Dengan kata lain, sistem produksi, pengelolaan organisasi atau manajemen, serta sistem pemasaran, yang diterapkannya masih sederhana dan dilakukan secara kekeluargaan. Sedangkan kegiatan tersebut terpusat di rumah tangga Industri berbasis masyarakat lokal ini dapat melahirkan industry kreatif dimana dibutuhkan penggabungan antara kreatifitas, keahlian, dan bakat individu sebagai modal untuk tenaga kerjanya. Kegiatan industry di Kabupaten Jepara terutama industry kecil menengah seperti industri ukiran, furniture, patung dan tenun merupakan industry berbasis masyarakat dan kreatifitas. Community based tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat, adalah dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan programprogram pariwisata. Salah satu contoh penerapan konsep CBT adalah desa wisata. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Kabupaten Jepara sendiri memiliki beberapa desa wisata. Contoh desa wisata yang terkenal yaitu Desa Wisata Tempur, Desa Wisata Troso dan Desa Wisata Mulyoharjo. Desa Tempur memiliki komoditas unggulan berupa kopi dan menawarkan panorama pegunungan.Desa Troso merupakan desa tempat sentra industry tenun torso. Desa Mulyoharjo merupakan sentra industri seni patung dan pahat dari kayu PEMILIHAN ALTERNATIF KONSEP PENGEMBANGAN Pemilihan konsep pengembangan wilayah dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan kriteria-kriteria : a. Peningkatan Kinerja Pelayanan Infrastruktur b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup c. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal d. Peningkatan terhadap Ketangguhan Bencana e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 3.1 Pemilihan Konsep Pengembangan Wilayah Menggunakan Metode AHP

Sumber : Analisis Penulis, 2020 Berdasarkan pemilihan konsep pengembangan wilayah menggunakan metode AHP didapatkan alternatif konsep terpilih dengann skor tertinggi yaitu Eco Industry â&#x20AC;&#x201C; Tourism.

KONSEP PENATAAN RUANG Pemilihan konsep penataan ruang dilakukan sebagai pedoman dalam perencanaan spasial Kabupaten Jepara. Konsep ini kemudian menjadi landasan dalam perumusan rencana struktur dan pola ruang. Bedasarkan latar belakang dan hasil analisis tersebut, terdapat 3 alternatif konsep penataan ruang Kabupaten Jepara, yaitu :

1. Integrated Multi Nuclei Konsep penataan ruang Integrated Multi Nuclei merupakan bentuk struktur ruang kota dengan dua inti atau pusat kegiatan. Komponen penting dalam struktur ruang kota ini meliputi : pusat kota, Kawasan kegiatan ekonomi, Kawasan ekonomi, dan pusat lainnya. Biasanya daerah pusat kota atau CBD dalam struktur ruang kota berfungsi sebagai â&#x20AC;&#x153;growth pointsâ&#x20AC;?. Pusat-pusat pertumbuhan ini kemudian mempengaruhi penggunaan lahan di sekitarnya. Konsep integrated multi nuclei memiliki kriteria sebagai berikut : a. Memiliki satu inti atau pusat perkembangan wilayah biasa disebut CBD. b. Munculnya inti atau pusat kegiatan baru sebagai kutub pertumbuhan dapat berupa fasilitas transportasi, sarana pendidikan, pariwisata, industri, komersial, dll. c. Kepadatan pada sub-pusat bisa lebih tinggi untuk meningkatkan proximity dari fasilitas pelayanan dan mengatur distribusi konsentrasi permukiman meminimasir pembentukan permukiman sprawl d. Penyedian jaringan transportasi terintegrasi antar pusat-pusat pertumbuhan untuk efisiensi transportasi umum. e. Memiliki tata guna lahan yang kompleks

2. Linear Sentris Konsep penataan ruang linear sentris memandang struktur internal wilayah dengan pendekatan morfologi. Pendekatan morfologi memfokuskan perhatian pada bentuk-

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

bentuk fisikal kawasan perkotaan yang tercermin dari jenis penggunaan lahan, sistem jaringan jalan, dan blok-blok bangunan, townscape, urban sprawl, dan pola jaringan jalan sebagai indikator morfologi kota. Dengan demikian, perkembangan transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap morfologi kota. Kriteria pada konsep linear sentris yaitu : 1) Pola jalan sebagai indikator morfologi kota. Pada alternatif konsep linear sentris Kabupaten Jepara, sistem pola jalan tidak teratur yang bercabang dari jalan utamanya 2) Penggunaan lahan sebagai deferensiator struktur ruang regional Pusat perkotaan yang lebih kecil tumbuh di kanan-kiri pusat perkotaan utamanya, pertumbuhan perkotaan hanya terbatas di sepanjang jalan utama maka pola umumnya linier, dipinggir jalan biasanya ditempati bangunan komersial dan dibelakangnya ditempati permukiman penduduk;

3. Sectoral Konsep penataan ruang sectoral memandang struktur internal wilayah dengan pendekatan ekologikal. Menurut Homer Hoyt yang mengadakan riset pada atahun 1930an, proses pertumbuhan kota lebih bedasarkan sektor-sektor. Sumber-sumber perkembangan wilayah seperti faktor kondisi geografis, rute transportasi, dan kekerabatan sosial. Pengelompokan tata guna lahan menjulur seperti irisan kue tart. Perkembangan wilayah berpola sektoral umumnya berawal dari pusat kota/pusat bisnis (CBD) yang kemudian menyebar ke arah luar sehingga berbentuk seperti irisan kue tart. Perkembangan satu sektor dapat lebih cepat daripada sektor yang lain. Begitu pula jarak tiap sektor dengan pusat kota juga berlainan. Perkembangan tiap sektor dipengaruhi juga oleh topografi dan jenis aktifitas penduduk. Kriteria pada konsep sectoral yaitu : 1) Daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota 2) Daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota 3) Zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan PEMILIHAN ALTERNATIF KONSEP PENATAAN RUANG Pemilihan konsep penataan ruang dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan kriteria-kriteria :

1. Integrasi dari segi transportasi dan guna lahan. 2. Pengoptimalan skala pelayanan simpul perkotaan. 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 4. Distribusi konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 3.2 Pemilihan Konsep Penataan Ruang Menggunakan Metode AHP

Sumber : Analisis Penulis, 2020

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN VISI “Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Berdaya Saing dan Sejahtera Bertumpu Pada Pengembangan Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata” MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN Misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Jepara MISI Meningkatkan Kualitas SDM yang berilmu, sehat dan keadilan gender

TUJUAN Meningkatkan kualitas kesehatan

SASARAN 1. Menurunnya angka gizi buruk 2. Menurunnya penyakit menular

Menurunnya angka kematian

INDIKATOR

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1. Angka gizi buruk 2. Angka pengidap disabilitas 3. Angka Pengidap HIV, dan penyakit menular lainnya

1. Menurunkan angka gizi buruk 2. Menurunnya angka pengidap penyakit menular

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) 2. Peningkatan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan 3. Pembinaan Ibu Hamil 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan secara bertahap untuk memenuhi standar 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

1. Peningkatan penyuluhan dan pembinaan Kesehatan Lanjut Usia

Angka mortalitas

Meningkatnya angka harapan hidup

Studio Rencana Wilayah

Angka harapan hidup

Menurunkan angka kematian Menurunnya kasus penyakit menular

Meningkatkan Angka Harapan Hidup

1. Peningkatan kesadaran masyarakat

Kabupaten Jepara

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2. 3. 4.

Meningkatnya akses ke fasilitas kesehatan

Penyetaraan gender

Studio Rencana Wilayah

Meratanya kesetaraan gender

1. Keterjangkauan akses fasilitas kesehatan 2. Kepuasan masyarakat

1. Indeks Pemberdayaan

Meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan

Menyetarakan gender

2020

dalam Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) Peningkatan cakupa n pelayanan Jaminan Kesehatan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan secara bertahap untuk memenuhi standar Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

1. Peningkatan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan 1. Pemberdayaan dan

Kabupaten Jepara

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

Gender (IDG) 2. Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga 3. Angka partisipasi politik perempuan dalam pemerintahan

Meningkatkan kualitas pendidikan

Meningkatnya jenjang pendidikan terakhir masyarakat

Meningkatnya akses

Studio Rencana Wilayah

2020

ARAH KEBIJAKAN peningkatan partisipasi wanita dalam pembangunan 2. Penyediaan kelompok pembinaan wanita disertai pemberian pelatihan dan pengembangan keterampilan 3. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak

1. Angka jenjang pendidikan terakhir 2. Rata-rata lama sekolah

Meningkatkan jenjang pendidikan terakhir masyarakat

1. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap 2. Perluasan cakupan pemberian beasiswa

Keterjangkauan akses

Meningkatkan akses

1. Peningkatan kualitas

Kabupaten Jepara

MISI

Meningkatkan kinerja pelayanan kabupaten yang menunjang pengembanga n wilayah berbasis potensi lokal.

TUJUAN

Mengoptimalkan skala pelayanan simpul perkotaan

Studio Rencana Wilayah

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

fasilitas pendidikan

Meningkatnya ketersediaan fasilitas di setiap simpul perkotaan

Jumlah fasilitas di setiap simpul perkotaan

Meningkatkan ketersediaan fasilitas di setiap simpul perkotaan

2020

ARAH KEBIJAKAN dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan 1. Pengembangan dan peningkatan fungsi kota 2. Revitalisasi fungsi pusat kegiatan sesuai hirarki 3. Peningkatan jaringan distribusi perdagangan dan jasa 4. Pengembangan jaringan dan konektivitas antar dan inter wilayah 5. Pengembangan transportasi 6. Melakukan kerjasama pemerintah dan badan usaha 7. Peningkatan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kabupaten Jepara

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

2020

ARAH KEBIJAKAN 8. Peningkatan kualitas UMKM di Kabupaten Jepara

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata

1. Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata 2. Pendapatan di sektor pariwisata 3. Jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata

Studio Rencana Wilayah

Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan Pengembangan jejaring informasi kepariwisataan Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Peningkatan event atau acara berskala nasional maupun internasional yang mampu mempromosikan pariwisata Kabupaten

Kabupaten Jepara

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

2020

ARAH KEBIJAKAN Jepara

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup didukung dengan upaya preventif terhadap perusakan lingkungan

Membangun prasarana sanitasi yang layak

Tersedianya sistem pengelolaan sampah yang baik

Tersedianya sistem pengelolaan air limbah yang memadai dan berkualitas

Studio Rencana Wilayah

1. Jumlah bank sampah 2. Adanya sistem 3R 3. Jumlah TPA dan/atau TPST 4. Volume Timbulan Sampah 5. Persentase Penanganan 6. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 7. Sistem pengelolaan sampah TPA di Kabupaten Jepara Jumlah IPAL untuk domestik

Menyediakan sistem pengelolaan sampah yang baik dan terpadu

1. Penyediaan TPA dan/atau TPST di Kabupaten Jepara terutama Kecamatan Karimunjawa 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 3. Pemanfaatan sampah menjadi barang bernilai ekonomi melalui sistem 3R

Menyediakan sistem pengelolaan limbah setempat hingga skala komunitas

1. Pembangunan instalasi pengolahan limbah baik setempat hingga komunitas 2. Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan limbah

Kabupaten Jepara

MISI

TUJUAN

Meningkatkan upaya mitigasi bencana wilayah

Studio Rencana Wilayah

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

2020

ARAH KEBIJAKAN

Tersedianya sistem pengelolaan limbah untuk industri

Jumlah IPAL untuk industri

Menyediakan sistem pengelolaan limbah untuk industri

1. Penyediaan IPAL khusus industri pengolahan 2. Penyediaan kebijakan sistem pengelolaan untuk industri

Terwujudnya upaya mitigasi bencana abrasi wilayah

Angka rekap kejadian bencana abrasi

Mewujudkan upaya mitigasi bencana abrasi wilayah

1. Peningkatan infrastruktur penanganan abrasi di wilayah pesisir 2. Peningkatan peran masyarakat dalam mitigasi bencana

Terwujudnya upaya mitigasi bencana kekeringan wilayah

Angka rekap kejadian bencana kekeringan

Mewujudkan upaya mitigasi bencana kekeringan wilayah

1. Penyediaan sumber daya air cadangan 2. Peningkatan peran masyarakat dalam mitigasi bencana

Terwujudnya upaya mitigasi bencana longsor wilayah

Angka rekap kejadian bencana longsor

Mewujudkan upaya mitigasi bencana longsor wilayah

1. Pembentukan kelompok masyarakat tangguh bencana 2. Perlindungan daerah rawan bencana longsor

Kabupaten Jepara

MISI

TUJUAN Mengurangi degradasi lingkungan akibat kegiatan masyarakat

Studio Rencana Wilayah

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

2020

ARAH KEBIJAKAN

Berkurangnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri

Kualitas air sungai Indeks kualitas udara (AQI)

Mengurangi pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri

1. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 2. Penegakan hukum terkait AMDAL dan IMB perusahaan industri

Berkurangnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan pariwisata

Angka kerusakan terumbu karang

Mengurangi pencemaran lingkungan akibat kegiatan pariwisata

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Penyediaan fasilitas berupa tempat sampah di titik-titik pariwisata 3. Konservasi terumbu karang secara berkala 4. Penanaman terumbu karang untuk rehabilitasi

Berkurangnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tidak

Angka kerusakan SDA

Mengurangi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tidak

1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

Kabupaten Jepara

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

bertanggung jawab

STRATEGI

2020

ARAH KEBIJAKAN

bertanggungjawab 2.

hidup. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau publik Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup Peningkatan ketegasan penegakkan hukum pada kegiatan penangkapan ikan illegal Peningkatan ketegasan penegakkan hukum pada kegiatan penambangan pasir illegal

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG TUJUAN PENATAAN RUANG â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Memiliki Pusat-Pusat Pertumbuhan Terintegrasi, Bertumpu Pada Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal yang Ramah Lingkungan dan Tangguh bencanaâ&#x20AC;? KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Tabel 3.4 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Jepara KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

STRATEGI PENATAAN RUANG

Pengembangan & pengoptimalan skala pelayanan simpul perkotaan yang merata dan berhierarki

1. Meningkatkan ketersediaan fasilitas di tiap-tiap simpul perkotaan sesuai tingkat pelayanan pusat kegiatan 2. Meningkatkan aksesibilitas baik pada simpul perkotaan maupun antar simpulsimpul perkotaan 3. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan pedesaan 4. Mengoptimalkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan 5. Mengembangkan jaringan energi dan telekomunikasi

Pemanfaatan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap resiko bencana

1. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung 2. Mengatur dan mengendalikan kegiatan di kawasan lindung 3. Mengendalikan kawasan perlindungan setempat secara optimal 4. Memprioritaskan fungsi pengendalian dan konservasi pada kawasan resapan air sebagai cadangan sumber daya air untuk keperluan kegiatan budidaya 5. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) baik publik maupun privat sesuai standar minimal yang ditentukan 6. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana berbasis pada pencegahan dan mitigasi bencana 7. Merehabilitasi dan melestarikan kawasan - kawasan yang terindikasi lahan kritis dan kawasan lindung yang

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

2020

STRATEGI PENATAAN RUANG telah dieksploitasi 8. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara efisien 9. Melibatkan peran serta masyarakat suaka alam dalam pengelolaan kawasan lindung

Pengembangan & optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan pariwisata berbasis pada potensi lokal, lingkungan dan kreativitas

Studio Rencana Wilayah

1. Menyediakan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata dan industri 2. Mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata pada destinasi wisata unggul dengan penyediaan fasilitas pelayanan pada wisata alam, budaya, dan minat khusus 3. Mengembangkan sentra industri kreatif yang berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan potensi lokal 4. Mengembangkan kawasan industri ramah lingkungan (Green Industry) 5. Mengoptimalkan hutan rakyat untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap hasil hutan 6. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pada kawasan perdesaan berdasarkan spesialisasi komoditas dan sumberdaya lokal, dan mengembangkan kawasan industri menengah; 7. Meningkatkan akses dari kawasan industri ke pelabuhan dan pasar 8. Optimalisasi desa-desa wisata yang memiliki objek wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus secara terpadu 9. Mempertahankan dan mengembangkan kawasan cagar budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata 10. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan potensi pariwisata sebagai PKLp 11. Mengembangkan kegiatan pariwisata dan perlindungan alam di kawasan pesisir 12. Pengembangan sistem keruangan wisata melalui pembentukan kawasan

Kabupaten Jepara

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

2020

STRATEGI PENATAAN RUANG wisata yang memiliki tema-tema khusus 13. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perikanan budidaya perairan/laut, kepariwisataan, usaha penangkapan ikan, dan industri perikanan, serta kegiatan budi daya lainnya secara terpadu dan lestari pada zona pengembangan serta menjaga keberadaan zona konservasi.

Peningkatan kualitas dan pelayanan sarana dan prasarana Kabupaten yang handal dan memadai

Studio Rencana Wilayah

1. Meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yaitu fasilitas pendidikan dan kesehatan. 2. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sistem pengelolaan sampah secara terpadu 3. Mengembangkan dan mengelola sistem transportasi kabupaten yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional dengan pengembangan jaringan jalan dan pembangunan sarana transportasi 4. Mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan â&#x20AC;&#x201C; perkotaan 5. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana permukiman 6. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sistem pengelolaan limbah domestik dan nondomestik 7. Mensyaratkan bagi industri besar dan menengah untuk mengelola limbah yang dihasilkan secara swadaya 8. Mengembangkan sistem transportasi laut dengan meningkatkan kualitas prasarana pelabuhan dan aksesibilitas untuk mewujudkan transportasi laut yang terintegrasi 9. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu dan menjangkau seluruh wilayah dalam mendukung pengembangan Jepara Smart City

Kabupaten Jepara

2020

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

STRATEGI PENATAAN RUANG

Pengembangan manajemen risiko bencana berbasis masyarakat pada kawasan rawan bencana

1. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan kawasan rawan bencana 2. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 3. Menetapkan dan mengarahkan usaha penanggulangan bencana yang mencangkup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan merata 4. Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk pengembangan jalur evakuasi bencana, ruang evakuasi bencana, hunian sementara, maupun hunian tetap pada kawasan rawan bencana.

Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung perkembangan kabupaten sesuai dengan dayang dukung daya tampung

1. Mengendalikan alih fungsi lahan kawasan budidaya secara bertanggung jawab 2. Meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil hutan dan pertanian dengan tetap memperhatikan fungsi perlindungan kawasan 3. Mengendalikan kawasan terbangun dan kegiatan budidaya yang tidak bertanggung jawab 4. Menetapkan, mempertahankan dan mengendalikan kawasan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian produktif 5. Memberikan insentif terhadap masyarakat lokal yang mengelola pertanian lahan basah secara berkelanjutan 6. Mengembangkan komoditi unggulan pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan sesuai dengan potensi kawasan 7. Mengendalikan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan dengan pemanfaatan potensi lokal 8. Mengembangkan kawasan untuk perikanan tangkap dan budidaya

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

2020

STRATEGI PENATAAN RUANG disertasi pengolahan hasil ikan

Penetapan dan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung perkembangan kabupaten

1. Mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi 2. Mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam 3. Mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya 4. Memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

Sumber : Analisis Penulis, 2020

RENCANA STRUKTUR RUANG EVALUASI STRUKTUR RUANG EKSISTING Berdasarkan hasil evaluasi struktur ruang eksisting didapatkan hasil berikut : a. Aksesibilitas ; Fasilitas teraglomerasi di kawasan perkotaan jepara yang mencakup kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan dan perlunya pemerataan fasilitas pelayanan dasar pada simpul-simpul perkotaan guna peingkatan aksesibilitas pada layanan permukiman

b. Interaksi antar simpul ; simpul perkotaan Tahunan - Jepara, Welahan - Kalinyamatan dan Batealit - Tahunan memiliki interaksi yang tinggi dan simpul perkotaan Bangsri - Keling, Pakis - Bangsri dan Batealit - Pakisaji memiliki interaksi yang rendah

c. Konektivitas ; Indeks Beta : konektivitas antar simpul di Kabupaten Jepara tergolong kompleks dan terhubung dengan baik , Indeks Alpha : 0,32 berarti konseksi antar simpul perkotaan masih kurang optimal , dan Indeks gamma : 0.57 berarti koneksi antar simpul perkotaan sudah cukup optimal ttp masih perlu diperbaiki kualitasnya . Kesimpulannya yaitu konektivitas antar simpul perkotaan di Kabupaten Jepara sudah cukup optimal namun tetap perlu ditingkatkan

d. Mobilitas ; terdapat beberapa jaringan antar simpul yang perlu ditingkatkan efisiensinya yaitu : Kedung - Tahunan , Mayong - Kalinyamatan, Welahan - Kalinyamatan dan Batealit - Pakisaji ALTERNATIF STRUKTUR RUANG Dari tinjauan 4 aspek tersebut kemudian diolah dan didiskusikan disesuaikan dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Jepara yaitu “Mewujudkan Kabupaten Jepara yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan Terintegrasi bertumpu pada sektor industri pengolahan dan pariwisata berbasis potensi lokal, ramah lingkungan dan tangguh bencana” yang dipadukan dengan konsep penataan ruang “Integrated Multi Nuclei”.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Dari hasil tersebut dirumuskan 3 alternatif konsep dalam rencana struktur ruang Kabupaten Jepara yaitu

â&#x2014;? One Cluster One Pole â&#x2014;? Market and Infrastructure Based Industry - Tourism â&#x2014;? Growth Pole to North Area Alternatif 1 : One Cluster One Pole

Gambar 3.3 Peta alternatif 1 struktur ruang Sumber : Analiisis Studio Rencana Kabupaten Jepara Gambaran Umum Alternatif pertama yaitu dengan konsep One Cluster One Pole. Konsep tersebut menggunakan suatu pendekatan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi khususnya terkait potensi industri kecil dan menengah yang berbasis lokal melalui pertimbangan potensi dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Dalam penerapannya, konsep OCOP memerlukan keterlibaran 5 aktor dengan prinsip pentahelix. Prinsip pentahelix mendorong pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta, akademisi, masyarakat, dan media untuk bersinergi dan mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka memajukan kecamatan setempat. Keterlibatan kelima aktor tersebut dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat dapat mendukung keberlanjutan konsep OCOP. Selain itu, konsep OCOP dapat mengatasi permasalahan seperti sulitnya regenerasi industri lokal akibat generasi muda

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

yang lebih memilih bekerja di sektor lain. Sasaran dan target dari konsep OCOP agar masing-masing kecamatan dapat memiliki dan memgembangkan produk baik barang maupun jasa yang dapat bersaing di pasar regional, nasional, maupun global dengan tetap menekankan nilai tambah lokal dan mendorong semangat menciptakan kemandirian masyarakat. Dalam jangka panjang, konsep OCOP diharapkan mampu mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara kecamatan dan agar kecamatan- kecamatan tertentu tidak lagi bergantung pada pelayanan pusat ibu kota kabupaten. Alternatif 2 : Export Based Industry-Tourism Alternatif konsep export based industry-tourism merupakan konsep rencana struktur ruang dimana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang didukung oleh basis kegiatan industri dan pariwisata dikembangkan berdekatan dengan pasar. Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan memicu perkembangan wilayah sekitarnya karena memiliki jaringan transportasi, aliran barang serta terminal. Pasar dan kegiatan industri dapat dikembangkan menjadi skala regional sehingga antara industri dan pasar dapat memiliki skala pelayanan yang besar. Hal ini juga mempengaruhi peningkatan pelayanan pariwisata dan

perkembangan

wilayah

sekitarnya

seperti

tumbuhnya

permukiman

diikuti

pengembangan sarana prasarana pendukung. Dengan pengembangan pusat pertumbuhan dan kegiatan industri pariwisata yang berorientasi pasar, maka akan meningkatkan aksesibilitas wilayah karena ketersediaan pelayanan mulai dari pelayanan ekonomi, jaringan transportasi hingga rekreasi. Latar Belakang penentuan faktor-faktor Pertumbuhan Dalam menentukan pusat-pusat pertumbuhan dipengaruhi beberapa faktor seperti

a. Sebaran permukiman ; sebagai inti dari pelayanan pusat pertumbuhan dapat melayani permukiman yang banyak agar skala pelayanannya optimal, tidak hanya pada jangkauan pelayanan b. Sebaran pasar : sebagai titik pertumbuhan, kegiatan ekonomi sosial serta lalu lintas orang dan barang yang memicu pertumbuhan wilayah sekitarnya baik permukiman dan sarana prasarana pendukung

c. Sebaran terminal : sebagai titik simpul dapat memicu perkembangan wilayah sekitarnya d. Sebaran industri dan sentra industri yang dapat menarik tenaga kerja sehingga dapat memicu perpindahan penduduk.

e. Sebaran pariwisata : sebagai daya tarik dari suatu wilayah dan juga memicu perkembangan wilayah sekitar. Alternatif 3 : New Growthpole pada Jepara bagian utara Alternatif ketiga dirumuskan dengan konsep Growth Pole (Kutub Pertumbuhan) ke

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

arah utara dimana pertumbuhan atau pembangunan tidak difokuskan di seluruh wilayah Kabupaten Jepara, melainkan hanya di sekitar kutub yang berlokasi di bagian utara Kabupaten Jepara. Alternatif ini menekankan pada upaya pemerataan pembangunan dengan menumbuhkan pusat kegiatan ekonomi pada bagian utara Kabupaten Jepara yang tergolong masih minim dalam penyediaan fasilitas pelayanan. Dalam hal ini keberadaan sektor industri dan pariwisata memiliki peranan awal dalam membangun sebuah pusat pertumbuhan karena kedua sektor tersebut mampu menstimulus perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke daerah sekitarnya. Selain itu, tingkat aksesibilitas juga menjadi daya tarik (pole of attraction) dalam membangun pusat pertumbuhan. Pada Kabupaten Jepara, penerapan konsep Growth Pole diharapkan dapat mampu memberikan trickle down effect bagi kawasan perdesaan dengan memunculkan pusat kegiatan ekonomi baru untuk mendukung pusat pertumbuhan yang ada. Penetapan pusat kegiatan ekonomi baru didasarkan pada aglomerasi spasial dari kegiatan yang saling berkaitan dan mendorong suatu pertumbuhan di daerah sekitar, salah satu contohnya adalah lokasi industri yang berdekatan dengan pasar. Gambar 3.4 Peta alternatif 2 struktur ruang (Kiri) dan Peta alternatif 3 struktur ruang

(Kanan) Sumber : Analisis Penulis, 2020 PEMILIHAN STRUKTUR RUANG Dari tiga alternatif struktur ruang yang diusulkan, kemudian dipilih satu struktur

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

ruang yang akan diterapkandi Kabupaten Jepara. Pemilihan struktur ruang dilakukan dengan metode Analytical Hierarcy Proccess (AHP). Dalam pemilihan dengan metode AHP digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pengoptimalan skala pelayanan simpul perkotaan 2. aksesibilitas permukiman terhadap simpul perkotaan 3. Konektivitas antar simpul perkotaan 4. distribusi dan konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi Tiga alternatif struktur ruang kemudian di analisis menggunakan metode AHP dengan kriteria tersebut di atas, sehingga menghasilkan nilai akhir sebagai berikut : Kriteria a

Kriteria b

Kriteria c

Kriteria d

TOTAL

Konsep 1

0,102939

0,098037

0,054465

0,220583

0,476023

Konsep 2

0,220583

0,02135

0,025417

0,048038

0,315388

Konsep 3

0,048038

0,045751

0,011861

0,102939

0,208589

Dengan metode AHP didapatkan bahwa konsep 1 memperoleh nilai akhir total terbesar, sehingga alternatif yang terpilih menjadi struktur ruang Kabupaten Jepara adalah Struktur dengan konsep One Cluster One Product (OCOP). PENTAHAPAN STRUKTUR RUANG Perencanaan struktur ruang Kabupaten Jepara dibagi ke dalam 4 periode yaitu periode 2020-2024, 2025-2029, 2030-2034, dan 2035-2039. Rencana pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut: 1. Tahap I (Tahun 2020 â&#x20AC;&#x201C; 2024)

2. Tahap II (Tahun 2025 â&#x20AC;&#x201C; 2030)

Gambar 3.5 Peta Rencana Struktur Ruang Tahap I

Gambar 3.6 Peta Rencana Struktur Ruang Tahap II

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Kabupaten Jepara

3. Tahap III (2030 â&#x20AC;&#x201C; 2034)

2020

4. Tahap IV (2035 â&#x20AC;&#x201C; 2040)

Gambar 3.7 Peta Rencana Struktur Ruang Tahap III Gambar 3.8 Peta Rencana Struktur Ruang Tahap IV

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Gambar 3.9 Peta Rencana Pusat Kegiatan Struktur Ruang Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

RENCANA JARINGAN PRASARANA

1. Jaringan Komunikasi Ditinjau

dari

telekomunikasi dikatakan

kondisi di

cukup

saat

Kabupaten optimal

ini,

prasarana

Jepara apabila

dapat dilihat

berdasarkan persebaran menara Base Transceiver Station (BTS). Pada tahun 2019, hampir seluruh wilayah, kecuali Kecamatan Karimunjawa, telah terdistribusi dan terjangkau menara BTS. Oleh karena itu, perencanaan prasarana telekomunikasi yang dilakukan pada periode I pelaksanaan program akan dilakukan sebagai berikut:

a. Optimalisasi kinerja prasarana telekomunikasi yang tersebar di seluruh kecamatan. b. Pembangunan menara BTS di kawasan yang belum terjangkau (blank spot), yaitu Kecamatan Karimunjawa, dengan jarak cakupan sejauh 10 km, sehingga mampu menjangkau satu kecamatan tersebut. c. Pembangunan menara BTS di Kecamatan Karimunjawa disertai dengan pengembangan jaringan kabel telepon di kecamatan tersebut. 2. Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Jepara saat ini memiliki dua sarana embung yang terletak di Kecamatan Kedung dan Pecangaan. Kedua embung tersebut memiliki sumber dari mata air dan berfungsi untuk mengatasi masalah kekeringan pada musim kemarau terutama yang berdampak pada kegiatan pertanian. Namun, perencanaan sarana embung masih diperlukan di Desa Bucu, Kecamatan Kembang, yang tidak terlayani oleh kedua embung tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019, terjadi kekeringan hebat di Desa Bucu, Kecamatan Kembang, sehingga desa tersebut kekurangan cadangan air. Oleh karena itu, perencanaan sarana embung yang dilakukan pada periode III pelaksanaan program akan dilakukan sebagai berikut:

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Pembangunan sarana embung kecil pada Desa Bucu, Kecamatan Kembang, dengan volume tampungan 3000 m3 dan luas permukaan 50 x 30 m, sehingga mampu menampung cadangan air minimal untuk satu desa saat terjadi kekeringan.

Merehabilitasi sarana embung pada Kecamatan Kedung dan Pecangaan.

Kedua upaya pembangunan dan rehabilitasi tersebut diikuti dengan operasi dan pemeliharaan sarana embung. Sistem drainase pada Kabupaten Jepara ini menggunakan sistem drainase terbuka dan

tertutup. Drainase di Kabupaten Jepara dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Persentase panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase dengan kondisi baik pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,82% pada tahun 2018, ini berarti masih terdapat 94,18 % jalan kabupaten yang belum memiliki saluran drainase yang memadai sehingga rawan menimbulkan banjir dan genangan pada saat musim penghujan yang mengakibatkan kerusakan. Oleh karena itu, perencanaan prasarana jaringan drainase bertujuan agar jalan Kabupaten Jepara memiliki saluran drainase yang memadai yang. Perencanaan tersebut dilakukan mulai pada periode II hingga IV pelaksanaan program akan dilakukan sebagai berikut: a. Pengembangan sistem drainase ecodrain. Sistem drainase Ecodrain adalah konsep pengelolaan saluran drainase secara terpadu berwawasan lingkungan. Selain itu, dilakukan juga perencanaan sistem drainase lingkungan dan sodetan di bagian kawasan industri. b. Optimalisasi pengelolaan drainase , termasuk rehabilitasi saluran drainase dan pemeliharaan bangunan-bangunan sistem drainase.

3. Jaringan Transportasi Ditinjau dari kondisi saat ini, sarana transportasi di Kabupaten Jepara dapat dikatakan cukup optimal. Namun dalam upaya mendukung Kabupaten Jepara pada tahun 2039 dimana Kabupaten Jepara akan dikembangakan menjadi Kabupaten dengan keunggulan industri dan pariwisatanya, maka perlu ditambahkan sarana transportasi baru. Pada tahap I pembangunan Kabupaten Jepara yang dilakukan pada tahun 20202024, dibangun terminal tipe A di Kecamatan Tahunan untuk mengakomodasi kegiatan di Kabupaten Jepara.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

4. Jaringan Listrik Seluruh Wilayah Kabupaten Jepara saat ini sudah dapat mengakses listrik. Namun, saat ini Kabupaten Jepara memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dapat memproduksi listrik dalam jumlah yang masif. Oleh karena itu, pada rencana jaringan listrik Kabupaten Jepara dibangun GITET untuk mengakomodasi listrik yang diproduksi oleh PLTU sebelum didistribusikan kepada konsumen.

5. Jaringan Persampahan Perencanaan sarana persampahan berupa pembangunan TPA baru dengan sistem sanitary landfill di sebelah utara, yakni Kecamatan Donorojo dan TPST di Kecamatan Karimunjawa. Rencana sarana persampahan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : 1.

Prediksi

dihasilkan

timbulan oleh

sampah

setiap

yang

kecamatan

Kabupaten Jepara 2.

SNI

3242

Tahun

2008

tentang

Pengelolaan Sampah di Permukiman dan SNI 3.

Pola Ruang Permukiman

Selain itu, untuk TPA yang sudah ada saat ini (eksisting) akan dilakukan pemeliharaan dan perubahan sistem yang sebelumnya open dumping menjadi sanitary landfill dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan dari sistem tersebut.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

RENCANA POLA RUANG Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung yang merupakan kawasan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup dan fungsi budidaya dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Hasil Identifikasi pola ruang eksisting di Kabupaten Jepara ditemukan bahwa peruntukan pola ruang didominasi oleh kebun dengan persentase luas lahan sebesar 26%, lalu diikuti dengan sawah irigasi sebanyak 22%, dan permukiman perkotaan sebanyak 10%. Saat ini memang penggunaan lahan di Kabupaten Jepara memang masih didominasi untuk kegiatan budidaya pertanian, namun melihat perkembangan kota dan laju PDRB menunjukkan bahwa industri pengolahan dan pariwisata menjadi sektor terkuat dalam pengembangan Jepara. Maka dari itu dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk tentunya terus meningkat dan membutuhkan lahan untuk beraktivitas. Jika perubahan lahan ini tidak diiniasi dengan rencana yang baik maka Kabupaten Jepara dapat menjadi sprawl . Untuk itu dilakukan perencanaan pola ruang untuk mada mendatan diarahkan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam secara produktif, harmonis dan berkelanjutan. Dalam perencanaan pola ruang Kabupaten Jepara dilakukan melalui beberapa tahapan analisis diantaranya , yaitu : 1. Penetapan Kawasan Lindung Kawasan lindung merupakan kawasan peruntukan yang sudah ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup dan fungsi budidaya. Untuk itu kawasan lindung sejatinya tidak bida dikonversi untuk peruntukan fungsi lain karena sudah ditetapkan oleh surat keputusan baik lokasi maupun luasan. Maka dari itu pada rencana pola ruang yang ditetapkan, kawasan lindung dikunci sebagai kawasan yang restricted terhadap perubahan peruntukan lahan. 2. Penetapan Kawasan Budidaya Konservasi Kawasan budidaya konservasi merupakan kawasan budidaya yang memiliki status konservasi dimana peruntukan lahannya tidak bisa berkurang atau dikonversi. Kawasan budidaya konservasi di Kabupaten Jepara diantaranya yaitu Hutan Produksi, LP2B Pertambangan, PLTU, TPA, Industri, Bandara, dan Embung, Kawasan ini kemudian dikunci sebagai kawasan yang tidak bisa dirubah peruntukan lahannya. 3. Overlay Hasil Perhitungan Neraca Sumber Daya Alam Neraca Sumber Daya Alam di Kabupaten Jepara terdiri dari 4 kategori yaitu pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Masing-masing kategori memiliki kesesuaian lahan masing-masing yang sudah dianalisi berdasarkan kriteria-kriteria terkait. Hasil ini kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya. 4. Metode The Highest and Best Uses

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Setiap hasil perhitungan NSDA didapatkan produktiviitas pemanfaatan suatu lahan terhadap suatu kategori. Hal ini untuk menentukan lahan mana yang paling produktif dan dapat memberikan kontribusi moneter dalam jangka panjang lebih banyak untuk Kabupaten Jepara. Metode THBU digunakan untuk metode keputusan pemilihan suatu lahan akan dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu berdasarkan tingkat produktivitas tertinggi. 5. Penyesuaian dengan rencana Sruktur Ruang dan Kawasan Strategis Dalam menetapkan rencana pola ruang tentunya perlu mensinergikan dengan rencana struktur ruang dan kawasan strategis Kabupaten Jepara. Penyesuaian ini dilakukan untuk meninjau area-area khusus yang sudah ditetapkan di Struktur Ruang dan Kawasan Strategis agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan tahapan penetapan perencanaan pola ruang diatas maka dilakukan dalam perancanaan rencana pola ruang di Kabupaten Jepara dibagi dalam dua fungsi yaitu kawasan lindung dan budidaya dan dihasilkan rencana pola ruang Kabupaten Jepara dengan luas per kawasan Sebagai berikut : Gambar 3.9 Peta Pola Ruang Eksisting (Kiri) dan Peta Rencana Pola Ruang (Kanan)

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Tabel 3.5 Luas Rencana Pola Ruang Rencana Pola Ruang

Luas (Ha)

Kawasan Lindung Kawasan Hutan Lindung

2.753,5

Kawasan Cagar Alam

1.415,6

Kawasan Taman Nasional

1.666,48

Kawasan Konservasi Mangrove

157,62

Kawasan Budidaya Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Produksi

6.910,88

Kawasan Hutan Produksi Terbatas

3.568,12

Kawan Pertanian Kawasan Pertanian

28.230.78

Kawasan Perkebunan

14.700,76

Kawasan Peternakan

3.409,75

Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan Budidaya Tambak

2.675

Kawasan Perikanan Budidaya Air

6.839,2

Kawasan Pertambangan

Kawasan Industri

1.415

Kawasan Pariwisata

8.891,32

Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Perkotaan

17.427,5

Kawasan Permukiman Perdesaan

12.520,82

Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan Embung

1,79

Kawasan PLTU

277,59

Kawasan TPA

40,1

Kawasan Bandara

11,76

Luas Kabupaten Jepara

102.222

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

RENCANA KAWASAN STRATEGIS Metode Pemilihan Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kotaterhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis dibagi ke dalam beberapa sudut kepentingan, yaitu:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya 4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi 5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kawasan strategis di Kabupaten Jepara ditetapkan sesuai dengan mandat RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah, serta berdasarkan analisis terhadap potensi yang ada di Kabupaten Jepara. Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Mandat RTRW Nasional Berdasarkan mandat dari RTRW Nasional tahun 2008-2029, Kabupaten Karimunjawa memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Taman Nasional Karimunjawa.

Mandat RTRW Provinsi Jawat Tengah Berdasarkan mandat dari RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2029, wilayah perkotaan Jepara yang masuk kedalam Wanarakuti merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Analisis Potensi Kabupaten Jepara Dalam menetapkan rencana kawasan strategis kabupaten, dilakukan analisis seluruh wilayah Kabupaten Jepara dengan kriteria-kriteria kawasan strategis menurut masingmasing sudut kepentingan terhadap. Dari analsisi tersebut, dihasilkan penetapan kawasan strategis sebagai berikut:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi memiliki kriteria sebagai berikut:

memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh

memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten

memiliki potensi ekspor

memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah

didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi

ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertingal

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi

memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi sumber nergi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan

memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tingkat tinggi

10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksipangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. 11) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten 12) memiliki pusat pengemangan produk unggulan, 13) memiliki pusat kegiatan perdagangan jasa 14) Berdasarkan kriteria tersebut, Kabupaten Jepara memiliki kawasan yang potensial menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu pada kawasan industri Mayong, kawasan pesisir Jepara dengan potensi perikanan, dan kawasan agrowisata Tempur. b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya memiliki keriteria sebagai berikut:

1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratandan/atau di perairan 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial budaya 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Berdasarkan kriteria tersebut, Kabupaten Jepara memiliki kawasan yang potensial menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu pada Kecamatan Jepara. Kecamatan Jepara dengan potensinya sebagai ikon Bumi Kartini memenuhi seluruh kriteria tersebut.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam memiliki kriteria sebagai berikut:

1) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir 2) meiliki sumber daya alam strategis 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan 5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya. Berdasarkan kriteria tersebut, Kabupaten Jepara memiliki kawasan yang potensial menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi di Kawasan PLTU Tanjung Jati. Kawasan ini memenuhi kriteria sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis yang menghasilkan listrik untuk pemeunah kebutuhan listrik wilayah disekitarnya.

d. Kawasan strategis dari sudut kepemtingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup memiliki kriteria sebagai berikut:

1) merupakan tempat perlindungan keanekaragamanhayati 2) merupakan kawsan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atu dilestarikan. 3) memberikan perlindungan keseimbangan nerasa airyang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro 5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup 6) memiliki pusat kegitana pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam 7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Berdasarkan kriteria tersebut, Kabupaten Jepara berpotensi memiliki kawasan yang potensial menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di kawasan karimunjawa. Namun, kawasan Karimunjawa sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan ini berdasarkan mandat dari RTRW Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak ditetapkan kembali menjadi kawasan strategis kabupaten. Dari hasil analisis terhadap 4 kriteria tersebut, didapatkan 5 kawasan yang potensial menjadi kawasan strategis kabupaten Jepara yaitu kawasan industri Mayong, kawasan agrowisata tempur, kawasan pesisir Jepara dengan potensi perikanan, kawasan wisata budaya Jepara, dan kawasan PLTU Tanjung Jati B. Dalam penentuan kawasan yang akan menjadi kawasan strategis kabupaten, kelima kawasan potensial tersebut kemudian dinilai menggunakan performance matrix untuk mendapatkan kawasan yang paling prioritas untuk dijadikan kawasan strategis kabupaten.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Tabel 3.6 Performance matrix pemilihan kawsan strategis Kabupaten Jepara Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Potensial wisata PLTU industri agrowisata pesisir Kriteria budaya Tanjung Mayong Tempur Jepara Jepara Jati B Mendukung tujuan penataan

ruang

+++

wilayah Kabupaten Ketersediaan aksesibilitas

dan

infrastruktur Pemanfaatan sumber daya lokal dalam pengembangan kabupaten Mendorong pemerataan pembangunan Kesesuaian

fungsi

kawasan TOTAL SCORE

Sumber : Analisis Penulis, 2020 Keterangan: +++ : sangat berpengaruh ++ : berpengaruh + : agak berpengaruh 0 : tidak berpengaruh : merugikan Score akhir dikelompokkan menjadi tiga kelas yaitu: 0-5 : kurang prioritas 6-10 : prioritas 11-15 : sangat prioritas Kawasan potensial yang akan dipilih menjadi kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang masuk ke dalam kategori priorotas, sehingga kawasan strategis Kabupaten Jepara adalah:

Kawasan Industri Mayong

Kawasan Agrowisata Tempur

Kawasan Pesisir Jepara

Kawasan PLTU Tanjung Jati B

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

DESKRIPSI KAWASAN STRATEGIS

1. Kawasan Strategis Industri Hijau Dan Sentra Industri Kreatif MayongPecangaan Kawasan Strategis Industri Hijau Dan Sentra Industri Kreatif Mayong-Pecangaan merupakan rencana kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan industri hijau dan kawasan sentra industri pengolahan kreatif. Kawasan strategis industri hijau terletak di Kecamatan Mayong. Sedangkan kawasan strategis sentra industri pengolahan kreatif terletak di Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Nalumsari.

a. Kawasan Industri Hijau 1) Latar Belakang Kawasan Strategis Green Indusrty Mayong termasuk dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan kawasan ini didasarkan pada rencana pengembangan dan penataan ruang Kabupaten Jepara yang bertumpu pada sektor industri pengolahan. Berdasarkan data penanaman investasi modal, Kecamatan Mayong menjadi kecamatan yang paling banyak menerima investasi modal asing terbanyak sejumlah USD 26.501.600 dalam sektor industri manufaktur skala besar seperti PT. BOO YOUNG INDONESIA, PT HAN YOUNG INDONESIA, PT THRIVING XUE INDONESIA , dan perusahaan lainnya. Dilihat dari kesesuaian pola ruang kondisi saat ini, Kecamatan Mayong memang sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan industri melihat fungsi kawasan saat ini yang memang ditetapkan sebagai kawasan industri dan masih adanya ketersediaan lahan. Selain itu Kecamatan Mayong dilewati jalan kolektor yang menghubungkan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus sehingga dari segi infrastruktur kawasan ini sudah siap berkembang. Pengembangan kawasan industri tidak hanya dilakukan pada Kecamatan Mayong. Selain itu, penetapan kawasan strategis ini juga berlandaskan pada permasalahan pengelolaan limbah industri yang mencemari lingkungan dan memberikan kerugian pada masyarakat. Hadirnya kawasan industri tentunya dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah dengan menambahnya investasi yang masuk ke daerah tersebut dan juga sebagai penyedia lapangan kerja namun juga perlu diseimbangkan dengan pelestarian lingkungan hidup agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. 2) Konsep Pengembangan Pada kawasan strategis ini diterapkan konsep pengembangan Green Industry. Konsep ini ditetapkan untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri yang ada di Kabupaten Jepara. Kebijakan industri hijau di Indonesia dituangkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Yang mana industri Hijau merupakan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip industri hijau selaras prinsip produksi bersih (cleaner production), dimana dalam beberapa prinsip pokok dan strategi yang dilakukan sebagai berikut: 1. Meminimalkan penggunaan bahan baku, air, energi dan pemakaian bahan baku tidak ramah lingkungan (beracun dan berbahaya), serta meminalisasi terbentuknya limbah , mengurangi timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta risikonya tehadap manusia. 2. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi sehingga harus memahami secara baik analisis daur hidup produk. 3. Perubahan dalam pola pikir, sikap dan tingkah laku dari semua pihak terkait baik pemerintah, masyarakat maupun kalangan dunia usaha dalam kebijakan implementasi industri hijau. 4. Mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan, sistem manajemen yang meliputi prosedur standar operasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

5. Pelaksanaan program industri hijau harus didasarkan pada kesadaran (awareness) sehingga diperlukan pengaturan sendiri (self regulation) yang tidak bergantung pada peraturan atau ketentuan pemerintah b. Kawasan Sentra Industri Pengolahan Kerajinan Kreatif Pecangaan â&#x20AC;&#x201C; Kalinyamatan 1) Latar Belakang Kawasan Strategis Industri Pengolahan Kreatif Pecangaan-Kalinyamatan merupakan salah satu kawasan yang diarahkan menjadi kawasan strategis di Kabupaten Jepara menurut sudut kepentingan ekonomi. Arahan kawasan strategis ini dilatarbelakangi oleh konsep pengembangan Kabupaten Jepara yang berbasis pada pengembangan potensi kegiatan industri dan pariwisata. Kabupaten Jepara telah dikenal memiliki potensi industri pengolahan kreatif yang sangat besar seperti industri pengolahan kayu furniture, ukiran, patung, tenun dan produk terkait. Berdasarkan data investasi dan kegiatan ekspor Kabupaten Jepara (2015) sektor industri pengolahan kayu menjadi sektor yang memiliki nilai investasi dan nilai ekspor tertinggi. Pengembangan potensi industri menjadi salah satu konsep perencanaan di studio rencana wilayah Kabupaten Jepara. Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Kalinyamatan memiliki potensi industri pengolahan kreatif yang besar karena memiliki sentra industri pengolahan berupa Home Industry atau industri kecil menengah yang besar di Kabuaten Jepara. Kecamatan Kalinyamatan tepatnya di Desa Sendang menjadi sentra industri konveksi di Kabupaten Jepara sejak tahun 1970-an. Sentra industri konveksi dan monel di Kalinyamatan berjumlah 478 sentra industri, diantaranya memproduksi kaos olahraga, celana, kerudung dan perhiasan monel. Selain konveksi di Kalinyamatan ini juga terdapat industri pengolahan kayu dan rokok. Sedangkan Kecamatan Pecangaan dikenal sebagai sentra industri Tenun dengan produk khasnya tenun ikat troso. Selain sentra tenun di Desa Troso, pecangaan juga

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

memiliki industri-industri mebel, konveksi, mebel dan ukiran sebagai pendukung potensi industri. Lokasi kedua kecamatan ini bersebalahan menjadikan kawasan sentra industri yang besar dan memiliki potensi yang kuat. Oleh karena itu kawasan sentra industri kreatif di Kecamatan Pecangaan dan Kalinyamatan ini dapat dijadikan sebagai kawasan strategis Kabupaten Jepara.

2) Konsep Pengembangan Kawasan sentra industri pengolahan kerajinan kreatif Pecangaan â&#x20AC;&#x201C; Kalinyamatan akan diarahkan untuk kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi berupa pengoptimalan potensi industri kecil menengah sebagai sentra industri yang dapat mendukung perekonomian Kabupaten Jepara melalui aktivitas ekspornya. Kawasan strategis ini didukung oleh arahan penetapan pusat pusat pertumbuhan Kabupaten Jepara dan lokasi kawasan yang berdekatan dengan jalan utama Kabupaten Jepara. Selain sentra industri yang bebasis lokal rumahan, pengembangan industri besar di kawasan strategis ini juga turut dilakukan. Maka dari itu konsep pengembangan kawasan strategis ini yaitu pengoptimalan potensi kegiatan industri pengolahan kreatif yang berbasis sumber daya lokal dan mendukung potensi pariwisata dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Jepara dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

3) Delineasi Delineasi kawasan strategis pada Kecamatan Pecangaan dan Kalinyamatan menggunakan batas administrasi desa dan memperhatikan overlay dari potensi unggulan berupa sentra industri, sebaran industri besar, kedekatan dengan jalan kolektor dan sebaran permukiman dikarenakan basis kegiatan industri berupa industri rumah atau industri kecil dan menengah. Kawasan strategis industri pengolahan kerajinan kreatif Pecangaan â&#x20AC;&#x201C; Kalinyamatan ini ditetapkan seluas 1969 hektar yang tersebar di 6 desa/kelurahan yaitu Tabel 3.7 Kawasan Strategis industri pengolahan kerajinan kreatif Pecangaan â&#x20AC;&#x201C; Kalinyamatan Desa/Kelurahan Kecamatan Troso

Pecangaan

Pecangaan Kulon

Pecangaan

Pulodarat

Pecangaan

Gemulung

Pecangaan

Pendosawalan

Kalinyamatan

Sendang

Kalinyamatan Sumber. Analisis Penulis, 2020

4) Rumusan Arah Kebijakan Berdasarkan konsep pengembangan, rumusan kebijakan Kawasan strategis industri pengolahan kerajinan kreatif Pecangaan â&#x20AC;&#x201C; Kalinyamatan ialah sebagai berikut :

1. Pengoptimalan potensi sentra industri kreatif berupa industri pengolahan kayu di Kecamatan Pecangaan dan Kalinyamatan dengan bertumbu pada sumber daya lokal

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

yaitu pengembangan industri kecil dan menengah yang bertujuan mendukung perekonomian Kabupaten Jepara. 2. Pengembangan industri skala besar dilakukan berdasarkan arahan rencana pengembangan industri dan rencana kawasan peruntukan industri Kabupaten Jepara. 3. Pengembangan

kegiatan

industri

pengolahan

kreatif

berfungsi

sebagai

pengoptimalan keunggulan Kabupaten Jepara dalam hal kegiatan industri sekaligus mengoptimalkan potensi pariwisata Kabupaten Jepara. 4. Pengoptimalan potensi industri sekaligus pariwisata ini didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah berupa sarana dan prasarana. 5. Pengembangan kegiatan industri tidak terfokus pada satu klaster pengolahan melainkan dapat dikembangkan menjadi beberapa klaster kegiatan ekonomi seperti klaster pengolahan kayu mentah, pengolahan kain mentah, industri tenun hingga pasar yang dapat menarik kegiatan pariwisata. 6. Pengembangan kegiatan industri menggunakan konsep ramah lingkungan seperti dengan memperhatikan pengelolaan limbah yang optimal. Kegiatan industri berbasis rumah dapat memiliki instalasi pengolahan air limbah komunal sedangkan untuk kegiatan industri besar harus mengadakan instalasi pengolahan air limbah untuk setiap pabriknya.

Gambar 3.10 Peta Kawasan Strategis Industri Hijau dan Sentra Industri Kreatif Pecangaan - Mayong Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

2. Kawasan Strategis Agrowisata Tempur a. Latar Belakang Desa Tempur merupakan desa yang berada di Kecamatn Keling, Kabupaten Jepara. Desa Tempur berada di Kabupaten Jepara bagian utara yang dan dikelilingi oleh empat gunung yang berada di sisi timur, selatan, utara, dan barat. Letaknya yang berada di sekeliling pegunungan meyebabkan Desa Tempur juga disebut sebagai Desa Tersembunyi. Kondisi geografis tersebut juga memberikan keuntungan bagi Desa Tempur di sektor pariwisata. Saat ini, Desa Tempur memiliki kurang lebih 12 destinasi wisata, yaitu: Candi Angin, Candi Bubrah, Sumur Batu, Kaldera Gunung Muria, Kolam Nawangwulan, Kolam Pemancingan Tempur, Taman Hias, Bumi Perkemahan, Wisata Kebon Kopi, dan Waroeng Kopi Tempur yang seluruhnya berada di Dukuh Duplak, Kali Ombo di Dukuh Miren, dan Kali Gelis di Dukuh Karang Rejo. Hampir keseluruhan destinasi wisata yang dimiliki oleh Desa Tempur merupakan wisata yang mengandalkan sumber daya alam sebagai daya tariknya. Kondisi guna lahan saat ini yang masih didominasioleh lahan hutan, perkebunan, dan sawah menjadi potensi yang dimiliki Desa Tempur untuk memberikan wisata yang berbeda dari wisata pada umumnya yang ditawarkan oleh kawasan perkotaan. Oleh karena itu, Desa Tempur direncanakan menjadi salah satu kawasan strategis dengan konsep agrowisata dengan memadukan pariwisata dan keunggulan bentang alam sawah dan pekebuman di Desa Tempur. b. Konsep Pengembangan Desa Tempur direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis dengan konsep agrowisata. Konsep agrowisata adalah konsep pariwisata yang memadukan anatra pariwisata dengan pertanian dan/atau kebunan sehingga dapat menarik masyarakat untuk beraktivitas

lingkungan

sawah

dan/atau

perkebunan

tersebut.

Konsep

ini

mengedepankan pemanfaatan potensi lokal baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang dimiliki Desa Tempur. Daerah dataran tinggi Desa Tempur akan direncakaan sebagai wisata dengan atraksi wisata berupa pemandangan bentang alam, sedangkan dataran rendah direncanakan sebagai destinasi wisata dengan atarksi wisata berupa pengalaman pembelajaran perkebunan maupun bercocok tanam secara tradisional. Hasil perkebunan unggulan Desa Tempur yang berupa kopi dan salak dapat dikembangkan menjadi produk buah tangan khas bagi wisatawan di Desa Tempur. C. Arah Kebijakan Berdasarkan konsep pengembangan, maka arah kebijakan yang dibuat adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan kawasan agrowisata yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lokal Desa Tempur 2. Pengembangan wisata tetap memperhatikan dan tidak mengabaikan arahan pola ruang yang ditetapkan RTRW Kabupaten Jepara 3. Pengembangan wisata memperhatikan keseimbangan lingkunganhidup di Desa Tempur 4. Intensifikasi perkebunan kopi dan salak sebagai komoditas perkebunan unggulan Desa Tempur

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

5. Perbaikan kualitas infrastruktur terutama infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas 6. Penyediaan arana dan prasaran pariwisata yang memadai 7. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan investor dalam pengembangan pariwisata. d. Delineasi Kawasan Strategis Agrowisata Tempur meliputi seluruh wilayah administrasi Desa Tempur yang terdiri dari tujuh dukuh yaitu. Kawasan strategis agrowisata Desa Tempur berbatasan dengan Desa Kuning dan Desa Damarwulan di utara, Kabupaten Kudus di Selatan, Desa Sumanding dan Desa Dudakawu di Barat, dan Kabupaten Pati di Timur.

Gambar 3.11 Peta Delineasi Kawasan Strategis Agrowisata Tempur Sumber: Analisis Penulis, 2020 3. Kawasan Pesisir dengan Potensi Pemanfaatan Perikanan Laut dan Non Laut Latar Belakang Kawasan Strategis Pesisir dengan Potensi Pemanfaatan Perikanan Laut dan Non Laut ditetapkan di wilayah pesisir Kecamatan Mlonggo dan Jepara, menurut sudut pandang kepentingan ekonomi. Arahan kawasan strategis ini dilatarbelakangi oleh potensi yang dimiliki Kabupaten Jepara berdasarkan letak geografis kelautan, dimana Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten pesisir di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km dengan luas lautan sebesar 1845,6 km2. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara menyatakan bahwa pada Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

tahun 2017, jumlah produksi wilayah pesisir Kabupaten Jepara tergolong cukup tinggi, yaitu sejumlah 8541 ton untuk perikanan tangkap laut, 3128,04 untuk perikanan budidaya tambak, 1482,20 untuk perikanan tangkap di perairan umum, dan 15657 ton untuk rumput laut. Pemilihan lokasi arahan kawasan strategis pada pesisir Kecamatan Mlonggo dan Jepara, didasarkan pada kecamatan dengan jumlah dan nilai produksi perikanan tertinggi tiap tahunnya. Pada tahun 2017, kedua kecamatan tersebut memiliki kontribusi terbesar terhadap produksi perikanan Kabupaten Jepara, dengan jumlah masing-masing 8170 ton untuk perikanan tangkap laut dan 44 ton untuk perikanan budidaya tambak di Kecamatan Jepara serta 236,7 ton untuk perikanan tangkap laut dan 467,83 ton untuk perikanan budidaya tambak di Kecamatan Mlonggo, dengan jenis ikan yang beragam, seperti tongkol, kembung, udang, kerapu, dsb. Selain itu, pertimbangan lainnya juga didasarkan pada arahan kawasan peruntukan perikanan pada RTRW Kabupaten Jepara, lokasi dengan kesesuaian lahan yang tinggi, jumlah nelayan dan pengusaha ikan, serta keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujungbatu dan TPI Demaan di Kecamatan Jepara serta TPI Mlonggo di Kecamatan Mlonggo. Potensi lain yang mendukung pemilihan arahan kawasan strategis, yaitu keberadaan potensi pariwisata pesisir, salah satunya Pantai Bandengan. Besarnya potensi arahan kawasan strategis ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan wilayah di Kabupaten Jepara dengan mengoptimalkan kegiatan sektor lapangan usaha budidaya perikanan laut dan non laut, sektor pariwisata pesisir dan bahari, serta kegiatan perdagangan dan ekspor melalui pengembangan pelabuhan niaga. Oleh karena itu, Kawasan Pesisir Kecamatan Mlonggo dan Jepara dengan Potensi Pemanfaatan Perikanan Laut dan Non Laut ini dapat dijadikan sebagai kawasan strategis Kabupaten Jepara. a. Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Mlonggo dan Jepara dengan Potensi Pemanfaatan Perikanan Laut dan Non Laut diarahkan untuk menjadi kawasan strategis dari sudut pandang

kepentingan

ekonomi.

Pengembangan

kawasan

dilakukan

dengan

mengoptimalkan kegiatan sektor lapangan usaha budidaya perikanan laut dan non laut, sektor pariwisata pesisir dan bahari, serta kegiatan perdagangan dan ekspor melalui pengembangan pelabuhan niaga. Seluruh upaya pengembangan kawasan tersebut berbasis sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan mengedepankan produktivitas pada komoditas unggul. Desa-desa yang masuk ke dalam arahan kawasan strategis dapat ditetapkan sebagai desa pesisir, dimana di dalamnya terdapat daerah perlindungan dan pemanfaatan laut yang aktivitas masyarakatnya mengacu pada konsep pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu dan aturan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

b. Rumusan Arah Kebijakan Berdasarkan konsep pengembangan, maka rumusan arah kebijakan Kawasan Pesisir Kecamatan Mlonggo dan Jepara dengan Potensi Pemanfaatan Perikanan Laut dan Non Laut, diantaranya sebagai berikut: 1.

Peningkatan tata kelola pemanfaatan lahan tambak berbasis daya dukung ekosistem dan komoditas unggulan perikanan.

Pengembangan sektor perikanan dilakukan dengan dasar arahan rencana kawasan peruntukan perikanan pada RTRW Kabupaten Jepara.

Pengembangan komoditas unggulan melalui peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi perikanan yang didukung penggunaan teknologi budidaya yang modern dan ramah lingkungan.

Pengoptimalan fasilitas yang mendukung produktivitas sektor perikanan berupa aksesibilitas terhadap pasar dan pelabuhan perikanan, sarana dan prasarana produksi dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan.

Pengembangan sentra perikanan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dengan didukung pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha perikanan dalam pengadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis perikanan.

Pengembangan

kegiatan

perikanan

yang

berwawasan

lingkungan

disertai

pengendalian pada wilayah overfishing. 7.

Pengembangan kegiatan industri berskala rumah tangga yang mampu menyediakan input produksi perikanan yang efisien (induk, benih, obat, pakan, dan peralatan perikanan).

Pengembangan desa pesisir tangguh untuk mendukung upaya adaptasi sektor perikanan terhadap keretanan produksi akibat dampak perubahan iklim.

c. Delineasi Delineasi Kawasan Pesisir Kecamatan Mlonggo dan Jepara dengan Potensi Pemanfaatan Perikanan Laut dan Non Laut ditetapkan berdasarkan batas administrasi desa yang berada di daerah pesisir Kecamatan Mlonggo dan Jepara, dengan mempertimbangkan jumlah produksi dan nelayan di dalamnya. Pada Kecamatan Mlonggo ditetapkan pada Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul, dan Mororejo. Sedangkan pada Kecamatan Jepara ditetapkan pada Desa Kedungcino dan Bandengan. Selain itu, delineasi ini juga mempertimbangkan kesesuaian lahan, aksesibilitas ke TPI dan pelabuhan niaga perikanan, serta berjarak 300 meter dari bibir pantai sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 3.12 Peta Kawasan Pesisir dengan Potensi Pemanfaatan Perikanan Laut dan Non Laut Sumber: Analisis Penulis, 2020 4. Kawasan Strategis untuk Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi a. Latar Belakang PLTU Tanjung Jati B merupakan salah satu proyek yang bertujuan untuk membantu kritis listrik di Pulau Jawa dan Bali yang terdiri atas 4 unit pembangkit dengan kapasitas total 4 x 610 MW. Adanya PLTU tersebut berdampak pada perubahan social dan ekonomi penduduk di sekitar lokasi PLTU terutama Desa Tubanan. Keadaan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU tentu mengalami perubahan, selain itu masyarakat desa yang dulunya mengandalkan pendapatan dari bertani, setelah adanya PLTU setelah adanya PLTU meningkatkan pendapatan di luar bidang pertanian. Masyarakat memanfaatkannya untuk berwira usaha seperti mendirikan rumah makan, menyewakan rumah atau tempat kost untuk karyawan PLTU dan atau menjadi pekerja PLTU itu sendiri (Ulia, 2017). Selain itu adanya PLTU Tanjung Jati B juga berdampak pada perkembangan kawasan disekitarnya terutama dari segi sarana dan prasarana. Kawasan PLTU Tanjung Jati B dipilih sebagai kawasan strategis karena memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah PLTU Tanjung Jati B diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

b. Konsep Pengembangan Dalam mengembangkan Kawasan Strategis PLTU Tanjung Jati B, konsep pengembangan yang digunakan adalah Eco-Development. Menurut Manan (2010), konsep EcoDevelopment merupakan strategi jaringan perencanaan dan pengelolaan terhadap keberlanjutan proses proses ekologi, lanskap dan ruang-ruang terbuka hijau yang akan melindungi nilai-nilai dan fungsi ekosistem alam serta meningkatkan manfaat bagi kehidupan manusia yang mana berdampak pada keberlanjutan sistem lingkungan hidup, aspek sosial dan aspek ekonomi. Konsep ini juga sejalan dengan konsep terpilih untuk c. Delineasi Kawasan strategis PLTU Tanjung Jati B memiliki luas total sebesar 16,48 Ha. Luas ini diperoleh berdasarkan hasil proses Geoprocessing yaitu Buffer dengan jangkauan sebesar 5 kilometer. Jarak tersebut merupakan asumsi, dimana kawasan yang termasuk didalam jangkauan tersebut dianggap akan lebih merasakan dampak dari adanya keberadaan PLTU Tanjung Jati B. Selain itu, penentuan kawasan strategis ini juga mempertimbangkan rencana struktur ruang yang telah dibuat sebelumnya. Didalam kawasan strategis ini nantinya terdapat 2 PPL dan berada dekat dengan PKLP yang terletak di Kecamatan Bangsri. Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut maka diperoleh 3 kecamatan yakni Mlonggo, Bangsri, dan Kembang. Luas total Kawasan Strategis PLTU Tanjung Jati B adalah 16,48 Ha.

Gambar 3.13 Peta Kawasan Strategis PLTU Tanjung Jati B Sumber: Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Rumus Arah Kebijakan, Strategi dan Program

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

5. Karimunjawa sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi a. Latar Belakang Kecamatan Karimunjawa merupakan wilayah kepulauan di utara Pulau Jawa terdiri atas 27 pulau dengan pasir dan terumbu bawah laut yang masih terjaga. Karimunjawa secara administratif masuk ke dalam bagian dari daerah Kabupaten Jepara dengan jarak lebih dari 45 mil laut dari Ibukota Kabupaten Jepara dan kurang lebih 60 mil dari Kota Semarang, Ibukota Jawa Tengah. Berdasarkan RPJMD Kab. Jepara, Kec. Karimunjawa memiliki potensi khusus yakni Taman Nasional Laut yang terdiri dari 1 kecamatan dan 4 desa dari 27 pulau tersebut. Dari keseluruhan pulau â&#x20AC;&#x201C; pulau tersebut hanya 5 pulau berpenghuni, mengingat fungsi kawasan ini merupakan Taman Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerinta (PP) No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2050, terdapat 4 destinasi wisata di

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai Destinasi Parwisata Nasional, yaitu Semarang – Karimunjawa, Borobudur, Nusakambangan dan sekitarnya, dan Solo – Sangiran. Selain itu, dalam lampiran PP No. 50 Tahun 2011, kawasan Karimunjawa dan sekitarnya masuk ke dalam Kawasan Strategis Parwisata Nasional (KSPN) bersama dengan 88 kawasan lainnya serta obyek wisata Taman Nasional Karimunjawa merupakan 1 dari 9 Taman Laut Nasional di Indonesia b. Konsep Pengembangan

a. Sudut Kepentigan Nasional Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Jepara berupa Taman Nasional Laut Karimunjawa masuk ke dalam sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli baik itu lautan maupun daratan yang dikelola oleh sistem Zonasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Sementara itu, fungsinya berperan sebagai sistem pengawasan dan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa berserta ekosistem di dalamnya Atas dasar itu, pengembangan Karimunjawa berdasarkan mengarah pada konsep EcoTourism dengan melihat potensi kekayaan alam dan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut terlibat. Pada awalnya, kawasan Karimunjawa memiliki fungsi sebagai Cagar Alam, namun berubah dengan melihat tingginya tingkat kepentingan berbagai sektor guna menunjang aktivitas budaya, penelitian, dan ekonomi sehingga terjadi perubahan fungsi menjadi Taman Nasional.

b. Sudut Kepentingan Provinsi Berdasarkan RTRW Jawa Tengah 2009 – 2029, pengembangan Kawasan Karimunjawa masuk ke dalam pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan hidup. Pengembangan Karimunjawa oleh Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui wilayah pengembangan Wanarakuti yang diarahkan untuk “pembangunan wilayah yang lestari berbasisi industri dan pariwisata yang didukung sektor agrominapolitan dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan” dengan pengembangan bandara Dewandaru Karimujawa dan peningkatan aksesbilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa. Walaupun diarahkan ke pariwisata, melihat dari sudut kepentingan menjaga kelestarian ekosistem kepulauan Karimunjawa sehingga Pemerintah Provinsi tidak menetapkan konsep mass tourism tetapi mengarah pada Wisata Kepeminatan Khusus. Hal itu sejalan dengan Prioritas Provinsi dengan mengembangkan pariwisata karimunjawa dengan melihat ekosistem yang masih alami dan tingkat keanakeragaman hayati yang miliki sehingga harus dipertahankan sebagai aset nasional maupun daerah

c. Sudut Kepentingan Kabupaten Berbeda dengan Nasional dan Provinsi, kawasan Karimunjawa di Kabupaten Jepara masuk ke dalam kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan penetapan guna mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal dan memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh yang di dukung jaringan prasarana laut berfokus pada pariwisata. Hal tersebut di dukung dengan penetapan pusat kegiatan di Karimunjawa sebagai pusat kegiatan yang untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (PKLp)

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

c. Deliniasi Kepulauan ini memiliki luas daratan + 1.500 hektare dan perairan +110.000 hektare. Selain itu, menurut amanat RPJMD Kab. Jepara mengklasifikasikan kawasan Karimunjawa sebagai kawasan yang memiliki potensi khusus. Dari Provinsi sendiri menetapkan Karimunjawa sebagai destinasi Wisata Kepeminatan Khusus dengan konsepnya bahwa wisata yang dimaksudkan ialah aktivitas wisata ekslufsif yang dikonsep untuk orang â&#x20AC;&#x201C; orang khusus sebagai contoh seperti snorkeling, diving, dan sebagainya. Penetapan wisata minat khusus sendiri akibat daya tampung tidak seperti tempat wsata sejenis seperti Bali yang memiliki konsep mass tourism dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Gambar 3.14 Peta Delineasi Kawsan Strategis Karimunjawa Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KUPZ) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) adalah ketentuan ruang yang dilengkapi dengan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten. KUPZ adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang emngatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif. KUPZ yang ditetapkan dalam Kabupaten Jepara berisikan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan terbatas, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bum Klasifikasi

Deskripsi Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Penggunaan ruang sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah terhadap pemanfaatan tersebut. Pemanfaatan diperbolehkan secara terbatas Pemanfaatan diperbolehkan terbatas mengandung arti bahwa dalam pemanfaatannya mengandung batasan-batasan yang ditentukan diantaranya, yaitu :

a. Pembatasan pengoperasian baik waktu atau jangka waktu pemanfaatan lahan b. Pembatasan integritas ruang dan pemanfaatan ruang mencakup KDB, KLB, KDH, KTB , sempadan, ketinggian bangunan c. Pembatasan jumlah pemanfaatan yang diusulkan Pemanfaatan diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan

diperbolehkan

bersyarat

yang

dimaksud

yaitu

dalam

pemanfaatannya perlu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan baik syarat umum dan syarat spesifik. Contoh untuk persyaratan dalam B

pemanfaatan ruang diantaranya, yaitu :

a. Penyusunan dokumen AMDAL b. Penyusunan

upaya

pengelolaan

lingkungan

dan

upaya

pemantauan lingkungan c. Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN), dan contoh lainnya. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan/dilarang X

Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan/dilarang yaitu pada peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan dampat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Tabel 3.8 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Jenis Kegiatan atau zona

PERUMAHAN Rumah Tunggal Kluster Rumah Kompleks Perumahan Zona Perumahan Kepadatan Rendah Zona Perumahan Kepadatan Sedang Zona Perumahan Kepadatan Tinggi

Kawasan Lindung 1

Kawasan Budidaya 4

9 Industri Rumah Tangga

Kawasan Industri

PLTU

Pariwisata

Perikanan Air Payau

Perikana Air Tawar

Perkebunan

Permukiman Perdesaan

Permukiman Perkotaan

Pertanian

Peternakan

TPA

Cagar Alam

Hutan Lindung

Mangrove

Taman Nasional

Bandara

Embung

Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas

PERKANTORAN Bangunan Kantor Tunggal Kelompok Bangunan Kantor Kompleks Perkantoran Zona Perkantoran INDUSTRI Bangunan Pabrik Tunggal Klompok Bangunan Pabrik

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Pola Ruang

Kawasan Lindung

Jenis Kegiatan atau zona

Kawasan Budidaya 4

9 Industri Rumah Tangga

Kawasan Industri

PLTU

Pariwisata

Perikanan Air Payau

Perikana Air Tawar

Perkebunan

Permukiman Perdesaan

Permukiman Perkotaan

Pertanian

Peternakan

TPA

Cagar Alam

Hutan Lindung

Mangrove

Taman Nasional

Bandara

Embung

Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas

Rest Area

Museum

Sawah

Holtikultura

Kolam Ikan

Peternakan Besar

Zona Industri Menengah dan Besar Industri Rumah Tangga Sentra Industri Rumah Tangga PARIWISATA Obyek Wisata Alam Aminity wisata kuliner Alam Akomodasi Bernuansa Alam

PERDAGANGAN Bangunan Toko Tunggal Bangunan Rumah Toko Tunggal Kompleks Pertokoan Zona Perdagangan BENTANG ALAM

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Pola Ruang

Jenis Kegiatan atau zona

Kawasan Lindung 1

Kawasan Budidaya 4

9 Industri Rumah Tangga

Kawasan Industri

PLTU

Pariwisata

Perikanan Air Payau

Perikana Air Tawar

Perkebunan

Permukiman Perdesaan

Permukiman Perkotaan

Pertanian

Peternakan

TPA

Cagar Alam

Hutan Lindung

Mangrove

Taman Nasional

Bandara

Embung

Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas

Sekolah

Universitas/ Politeknik/ Akademi

Klinik

Rumah Sakit

Apotek

Tempat Ibadah

Terminal

Halte

FASUM/FASOS

JARINGAN TRANSPORTASI Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer Jalan Arteri Sekunder Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Sekunder Jalan Usaha Tani Jalan Evakuasi

JARINGAN TELEKOMUNIKASI Menara BTS

JARINGAN ENERGI & KELISTRIKAN Pipa Minyak

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

Pola Ruang

Kawasan Lindung

Jenis Kegiatan atau zona

Kawasan Budidaya 4

9 Industri Rumah Tangga

Kawasan Industri

PLTU

Pariwisata

Perikanan Air Payau

Perikana Air Tawar

Perkebunan

Permukiman Perdesaan

Permukiman Perkotaan

Pertanian

Peternakan

TPA

Cagar Alam

Hutan Lindung

Mangrove

Taman Nasional

Bandara

Embung

Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas

Embung

Irigasi

TPS

IPAL

Drainase

Jaringan Listrik JARINGAN PERAIRAN

PRASARANA LAINNYA

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

A. INSENTIF Insentif diberikan dalam upaya meningkatkan kemauan masyarakat untuk mewujudkan tertib tata ruang. Insentif diberikan dalam beberapa bentuk antara lain: 1 Insentif fiskal, berupa keringanan pajak dan pengurangan retribusi 2 Insentif non-fiskal, berupa:pemberian kompensasi, subsidi siang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, prnghargaan, serta publikasi/promosi. B. DISINSENTIF Disinsentif diberikan bagi kegiatan yang perkembangannya harus dikendalikan, yaitu kegiatan-kegiatan yang berada pada kawasan lindung serta kawasan rawan bencana. Disinsentif dalam beberapa bentuk antara lain: 1 Disinsentif Fiskal Disinsentif fiskal yang diberikan berupa penggunaan pajak yang tinggi bagi kegatan maupun bangunan yang berada pada kawasan lindung maupun kawasan rawan bencana. 2 Disinsentif Non-fiskal Disinsentif non-fiskal yang diberikan antara lain berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban pemberian imbalan, dan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana C. ARAHAN SANKSI Arahan sanksi diberikan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelanggar ketentuan umumperaturan zonasi. Sanksi yang diberikan antara lain: 1 peringatan tertulis 2 penghentian sementara kegiatan 3 penghentian sementara pelayanan umum 4 penutupan lokasi 5 pencabutan izin 6 pembongkaran bangunan 7 pemulihan fungsi ruang 8 denda administratif

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

2020

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Rencana pemanfaatan ruang sebagai arahan, dalam UU 26/2007 didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Jepara merupakan perwujudan dari rencana tata ruang yang dijabarkan dalam indikasi program utama penataan atau pengembangan wilayah dalam jangka 5 tahunan sampai akhir tahun perencanaan, yaitu: 20 tahun. Pertimbangan arahan pemanfaatan ruang didasarkan oleh perwujudan struktur ruang (perwujudan pusat kegiatan dan sistem prasarana), perwujudan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya), serta perwujudan kawasan strategis kabupaten. Arahan pemanfaatan ruang wilayah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten Sleman; b. Sebagai arahan untuk sektor dalam program; c. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; d. Sebagai dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan e. Sebagai acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi Sedangkan program, sesuai dengan UU SPPN no 25/2004 adalah instrumen kebijakan yang merupakan bagian dari langkah-langkah strategi yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahIndikasi program utama yang akan dijabarkan memuat penjabaran mengenai program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan rencana program. Waktu pelaksanaan program terbagi ke dalam 4 tahapan, yaitu: Tahap I (Tahun 2020-2024), Tahap II (Tahun 2025-2029), Tahap III (Tahun 2030-2034), Tahap IV (Tahun 2035-2040). Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi : aspek sosialisasi RTRW, aspek perencanaan rinci, aspek pemanfaatan ruang, aspek pengawasan dan pengendalian, dan aspek evaluasi dan peninjauan kembali. Berikut adalah matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran berikut :

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

2020

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

A. Perwujudan Struktur Ruang 1. Program Perwujudan Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan 1.1 Program Pengembangan PKL

Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Jepara - Tahunan

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR dan DPMPTSP

Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan

Kecamatan Jepara

APBD

Pemerintah Kabupaten

Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa Regional

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

Pengembangan Permukiman Kepadatan Sedang

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

Pengembangan Pusat Industri Pengolahan Kayu

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Pengembangan Pusat Pelatihan untuk Industri Pengolahan Kayu

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Pengembangan Pusat Riset dan Teknologi untuk Industri Pengolahan Kayu

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

APBD, Investasi Swasta , dan

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Studio Rencana Wilayah

Bappeda, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPMPTSP, Dinas PUPR , Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas PUPR, Bappeda

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

2020

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

Kerjasama Pendanaan

Revitalisasi dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

Revitalisasi dan Pengembangan Fasilitas Penunjang Pariwisata

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggul

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

Revitalisasi dan Preservasi Cagar Budaya

Kecamatan Jepara

APBD

Pengembangan Sarana Pendidikan

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

APBD

Pengembangan Sarana Kesehatan

Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan

APBD

APBD APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, DPMPTSP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR, Bappeda Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Bappeda

1.2 Program Pengembangan PKLP

Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan

Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Bangsri

Pengembangan Kawasan Permukiman

Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Bangsri

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Studio Rencana Wilayah

Bappeda, Dinas PUPR dan DPMPTSP Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa Regional

Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Bangsri

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Revitalisasi dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Bangsri

APBD

Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Kreatif

Kecamatan Pecangaan

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Pengembangan Pusat Pelatihan Industri Pengolahan Kreatif

Kecamataa n Pecangaan

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Pengembangan Pusat Riset dan Teknologi untuk Industri Pengolahan Kayu

Kecamataa n Pecangaan

Revitalisasi dan Pengembangan Fasilitas Penunjang Pariwisata

Kecamataa n Pecangaan

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Studio Rencana Wilayah

Bappeda, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Lingkungan Hidup

2020

II 4

III 9

IV 14

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPMPTSP, Dinas PUPR , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPMPTSP, Dinas PUPR , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas PUPR, Bappeda Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Kecamatan Bansgri

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Kecamataa n Bangsri

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Pengembangan Pusat Riset dan Teknologi untuk Industri Makanan

Kecamataa n Bangsri

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Pengembangan Sarana Pendidikan

Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Bangsri

APBD

Pengembangan Sarana Kesehatan

Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Bangsri

APBD

Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Makanan

Pengembangan Pusat Pelatihan Industri Pengolahan Makanan

2020

II 4

III 9

IV 14

1.3 Program Pengembangan PPK

Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Ibukota Kecamatan

Kecamatan Keling, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Kedung, dan Kecamatan Welahan

APBD, Dana Kelurahan, dan Kerjasama Pendanaan

Studio Rencana Wilayah

Bappeda dan Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pengembangan Sarana Pendidikan

Pengembangan Sarana Kesehatan

Pengembangan Sarana Persampahan TPS

Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa

Pengembangan Kawasan Permukiman

Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Berskala Kecil dan Menengah

Kecamatan Keling, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Kedung, dan Kecamatan Welahan Kecamatan Keling, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Kedung, dan Kecamatan Welahan Kecamatan Keling, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Kedung, dan Kecamatan Welahan Kecamatan Keling, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Kedung, dan Kecamatan Welahan Kecamatan Keling, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Kedung, dan Kecamatan Welahan Kecamatan Kedung dan Kecamatan Mlonggo

APBD

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR, Bappeda

APBD

Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Bappeda

APBD

APBD, Dana Kelurahan, dan Kerjasama Pendanaan

II 4

III 9

IV 14

Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

APBD, Dana Kelurahan, dan Kerjasama Pendanaan

Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

APBD dan Dana Kelurahan

Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Studio Rencana Wilayah

2020

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pengembangan Industri Pengolahan Kreatif Kecil dan Menengah

Kecamatan Welahan

APBD dan Dana Kelurahan

Pengembangan Industri Pengolahan Makanan Kecil dan Menengah

Kecamatan Keling

APBD dan Dana Kelurahan

Revitalisasi dan Pengembangan Fasilitas Penunjang Pariwisata

Kecamatan Keling dan Kecamatan Welahan

APBD, Dana Kelurahan, dan Kerjasama Pendanaan

2020

II 4

III 9

IV 14

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1.4 Program Pengembangan PPL

Revitalisasi dan Pengembangan Pasar Desa/Lokal

Kecamatan Donorejo, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Batealit, Kecamatan Nalumsari, dan Kecamatan Kedung

Pengembangan Industri Pengolahan Kayu

Kecamatan Pakisaji dan

APBD dan Dana Desa

Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

APBD dan Dana Desa

Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Berskala Rumah Tangga

Kecamatan Kedung

Pengembangan Industri Pengolahan Kreatif Berskala Rumah Tangga

Kecamatan Batealit dan Kecamatan Nalumsari

APBD dan Dana Desa

Pengembangan Industri Pengolahan Makanan Berskala Rumah Tangga

Kecamatan Donorejo, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling, dan Kecamatan Bangsri

APBD dan Dana Desa

Pengembangan Permukiman Perdesaan

Revitalisasi dan Pengembangan Fasilitas Penunjang Pariwisata

Kecamatan Donorejo, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Batealit, Kecamatan Nalumsari, dan Kecamatan Kedung Kecamatan Donorejo, Kecamatan Keling, Kecamatan Kembang, dan Kecamatan Pakisaji

II 4

III 9

IV 14

Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

APBD dan Dana Desa

Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

APBD dan Dana Desa

Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Studio Rencana Wilayah

2020

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Penyusunan KTP2D

Kecamatan Donorejo, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Batealit, Kecamatan Nalumsari, dan Kecamatan Kedung

APBD dan Dana Desa

2020

II 4

III 9

IV 14

Bappeda, Dinas PUPR

2. Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 2.1 Program Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi 2.1.1 Program Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat 2.1.1.1 Program Perwujudan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Penyusunan Rencana Induk Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Seluruh Kecamatan

1 Unit

Pembangunan dan pengembangan Terminal Tipe A

Kecamatan Tahunan

1 Unit

Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Terminal A

Kecamatan Tahunan

1 Unit

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Terminal C

Kecamatan Pecangaan Kecamatan Welahan Kecamatan Jepara Kecamatan Bangsri

1 Unit

Studio Rencana Wilayah

Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

2020

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

Kecamatan Keling

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Angkutan Perkotaan dan Angkutan Desa

Seluruh Kecamatan

1 Unit

Pembangunan dan Pengembangan Terminal Angkutan Barang

Kecamatan Jepara Kecamatan Pecangaan

1 Unit

Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan

Seluruh Kecamatan

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

2.1.1.2 Program Perwujudan Sistem dan Prasarana Jalan

Pengembangan Jalan Kolektor Jepara-Kudus

Pengembangan Jalan Kolektor Jepara-Demak

Pengembangan Jalan Kolektor Jepara-Pati

Kecamatan Jepara Kecamatan Tahunan Kecamatan Pecangaan Kecamatan Kalinyamat an Kecamatan Mayong Kecamatan Nalumsari Kecamatan Jepara Kecamatan Tahunan Kecamatan Pecangaan Kecamatan Kalinyamat an Kecamatan Welahan Kecamatan Jepara Kecamatan Mlonggo Kecamatan Bangsri Kecamatan

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

2020

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

Kembang Kecamatan Keling

Peningkatan Jalan Lokal Jepara-Pati

Peningkatan Jalan Lokal JeparaKudus

Kecamatan Keling (Desa Damarwul an dan Desa Tempur) Kecamatan Donorojo (Desa Clering) Kecamatan Welahan (Desa Kedungsari mulyo) Kecamatan Nalumsari (Desa Kedungsari , Daren, Blimbingre jo, Dorang Bategede) Kecamatan Keling (Desa Tempur) Kecamatan Mayong

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Peningkatan Jalan Lokal JeparaDemak

Kecamatan Kedung (Desa Tedunan, Sowan Kedungma lang) Kecamatan Pecangaan (Desa Gerdu, Kaliombo) Kecamatan Welahan (Desa Guwosobo kerto, Ujungpand an, Gedangan) Kecamatan Nalumsari (Desa Dorang) Kecamatan Mayong

Pengembangan kualitas jalan kolektor dan jalan lokal yang menghubungkan perkotaan dengan pusat kegiatan PKL, PKLp, PPK, dan PPL serta kawasan fungsional seperti pusat perdagangan, perkantoran, objek objek pariwisata dan sentra industri

Seluruh Kecamatan

Pengembangan jalan alternatif di Kawasan Perkotaan

Seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Karimunja wa

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

Studio Rencana Wilayah

2020

II 4

III 9

IV 14

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan jalan Kolektor

Seluruh Kecamatan

APBD

Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan jalan Lokal

Seluruh Kecamatan

APBD

Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan jalan Lingkungan prioritas penghubung desa Pembangunan jalan penghubung Kecamatan Nalumsari dan Kecamatan Keling Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Seluruh Kecamatan

Kecamatan Nalumsari Kecamatan Keling

Seluruh Kecamatan

2020

II 4

III 9

IV 14

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

APBD

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

APBD

Dinas Perhubungan

2.1.2 Program Perwujudan Manajemen Lalu Lintas a.

Penyusunan kajian integrasi transportasi massal Monitoring dan Evaluasi

Seluruh Kecamatan

1 unit

Dinas Perhubungan

2.1.3Program Perwujudan Sistem Transportasi Laut 2.1.3.1 Program Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Penyeberangan Karitini a.

Pembangunan perluasan pelabuhan Kartini Pembangunan perluasan pelabuhan pengumpan Karimunjawa Penambahan armada penyeberangan

Kecamatan Jepara

1 unit

APBD

Dinas Perhubungan dan PUPR

Kecamatan Karimunja wa

1 unit

APBD

Dinas Perhubungan dan PUPR

Kecamatan Jepara

1 unit

APBD

Dinas Perhubungan dan PUPR

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Besara n

Lokasi

Sumber Pendanaan

2020

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

menuju Karimunjawa 2.1.3.2 Program Peningkatan Pelabuhan Niaga

2.1.4

Revitalisasi bangunan TPI pada Pelabuhan Ujung Batu Program Perwujudan Sistem Transportasi Udara Pengembangan Bandar Udara Dewandaru sebagai bandar udara pengumpan

Kecamatan Jepara

1 unit

Kecamatan Karimunja wa (Desa Kemujan)

APBD

Dinas PUPR

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

2.2 Program Perwujudan Sistem Jaringan Energi 2.2.1 Program Peningkatan Kapasitas Tiang Listrik pada Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk peningkatan kapasitas tiang listrik pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri Pembebasan tanah peningkatan kapasitas tiang listrik pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri Pembangunan tiang listrik pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri

Kecamatan Pecangan dan Kalinyamat an

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinas PUPR, PLN

Kecamatan Pecangan dan Kalinyamat an

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinar PUPR, PLN

Kecamatan Pecangan dan Kalinyamat an

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinar PUPR, PLN

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pemeliaharaan dan peningkatan kualitas peningkatan kapasitas tiang listrik pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri

Monitoring, pemantauan, dan evaluasi

Kecamatan Pecangan dan Kalinyamat an

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinar PUPR, PLN

Kecamatan Pecangan dan Kalinyamat an

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinar PUPR, PLN

2020

II 4

III 9

IV 14

2.2.2 Pengembangan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap

Kecamatan Kembang, Mlonggo dan Bangsri

Pembebasan tanah pembangkit listrik tenaga uap

Kecamatan Kembang, Mlonggo dan Bangsri

Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap

Kecamatan Kembang, Mlonggo dan Bangsri

Pemeliaharaan dan peningkatan kualitas pembangkit listrik tenaga uap

Kecamatan Kembang, Mlonggo dan Bangsri

Monitoring, pemantauan, dan evaluasi

Kecamatan Kembang, Mlonggo dan Bangsri

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta , dan

Studio Rencana Wilayah

Dinar PUPR, PLN

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

2020

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

Kerjasama Pendanaan 2.2.3 Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) di kawasan Tanjung Jati Pembebasan tanah untuk Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) di kawasan Tanjung Jati Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) di kawasan Tanjung Jati Pemeliaharaan dan peningkatan kualitas Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) di kawasan Tanjung Jati

Monitoring, pemantauan, dan evaluasi

Kecamatan Kembang

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinar PUPR, PLN

Kecamatan Kembang

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinar PUPR, PLN

Kecamatan Kembang

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinar PUPR, PLN

Kecamatan Kembang

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinar PUPR, PLN

Kecamatan Kembang

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Dinar PUPR, PLN

APBD, Investasi Swasta , dan

Dinar PUPR, Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi

2.3 Program Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Optimalisasi jaringan telekomunikasi yang tersebar di

Kabupaten Jepara

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

seluruh kecamatan.

Kerjasama Pendanaan

Penyediaan infrastruktur guna pemerataan jaringan (blank spot) melalui pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) secara bersamasama,

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Pengembangan jaringan kabel telepon pada kawasan belum terlayani.

Monitoring, pemantauan, dan evaluasi

Kabupaten Jepara

APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

2020

II 4

III 9

IV 14

Dinar PUPR, Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi

Dinar PUPR, Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi Dinar PUPR, Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi

2.4 Program Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air 2.4.1 Konservasi Sumber Daya Air a.

Inventarisasi kondisi sumber daya air yang ada Restorasi sungai, dan sumber daya air lainnya Pengamanan sempadan sungai, dan sumber daya air lainnya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara

APBD

Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jepara APBD Kabupaten Jepara

APBD

Dinas Lingkungan Hidup

2.4.1 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan

Kabupaten Jepara a

Master plan sumber daya air

APBN, APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Studio Rencana Wilayah

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR, Dinas

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

2020

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

Lingkungan Hidup

Kabupaten Jepara

Penentuan zona pemanfaatan sumber daya air

Pembebasan lahan untuk pembangunan tampungan air

Pembangunan/m erehabilitasi bangunan tampungan air

Operasi dan pemeliharaan bangunan tampungan air

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

APBD, Kerjasama Pendanaan

Kabupaten Jepara

APBN, APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta , dan Kerjasama Pendanaan

Kabupaten Jepara

APBD

Kabupaten Jepara

APBD

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

2.5 Program Perwujudan Sistem Jaringan Sistem Air Minum 2.5.1 Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perkotaan, Ibu Kota Kecamatan dan sekitarnya a.

Inventarisasi kondisi jaringan perpipaan dan

Kabupaten Jepara

APBN dan APBD

Studio Rencana Wilayah

Disperkim, Dinas PUPR, PDAM

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

bukan jaringan perpipaan Pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan baru Pembangunan distirbusi penyediaan air baku Rehabilitasi sarana dan prasarana air minum Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Kabupaten Jepara

APBN dan APBD

Disperkim, Dinas PUPR, PDAM

Kabupaten Jepara

APBN dan APBD

Disperkim, Dinas PUPR, PDAM

Kabupaten Jepara

APBN dan APBD

Kabupaten Jepara

APBN dan APBD

Disperkim, Dinas PUPR, PDAM Disperkim, Dinas PUPR, PDAM

2020

II 4

III 9

IV 14

2.6 Program Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi 2.6.1 Optimalisasi Pemanfaatan Air Irigasi

Inventarisasi kondisi jaringan irigasi

Membangun/mer ehabilitasi jaringan irigasi tersier meliputi saluran pembawa (conveyance) dan saluran pembuang (drainage)

Pemantauan dan evaluasi

Seluruh Kecamatan kecuali Karimunja wa

Seluruh Kecamatan kecuali Karimunja wa Seluruh Kecamatan kecuali Karimunja wa

APBD dan Kerjasama Pendanaan

APBD dan Kerjasama Pendanaan APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Pertanian Kab. Jepara, Dinas PUPR, dan Pemerintah Desa Dinas Pertanian Kab. Jepara, Dinas PUPR, dan Pemerintah Desa Dinas Pertanian Kab. Jepara, Dinas PUPR, dan Pemerintah Desa

2.7 Program Perwujudan Sistem Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah 2.7.1 Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengelelolaan Air Limbah (IPAL) a.

Inventarisasi Kondisi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Penyusunan Rencana Induk

Kabupaten Jepara

APBD

Kabupaten Jepara

APBD

Studio Rencana Wilayah

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Dinas Lingkungan

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) c.

Pembebasan tanah untuk IPAL Pembangunan dan Pemeliharaan IPAL Monitoring dan Evaluasi IPAL

2020

II 4

III 9

IV 14

Hidup dan Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

APBD

Kabupaten Jepara

APBD

Kabupaten Jepara

APBD

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

2.7.2 Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengelelolaan Air Limbah (IPAL) Industri Besar

Inventarisasi Kondisi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Industri Besar Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Industri Besar Pembebasan tanah untuk IPAL Industri Besar Pembangunan dan Pemeliharaan IPAL Industri Besar Monitoring dan Evaluasi IPAL Industri Besar

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

2.7.3 Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengelelolaan Air Limbah (IPAL) Sentra Industri

Inventarisasi Kondisi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Sentra Industri

Kabupaten Jepara terutama Kecamatan Pecangaan

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Studio Rencana Wilayah

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Sentra Industri

Pembebasan tanah untuk IPAL Sentra Industri Pembangunan dan Pemeliharaan IPAL Sentra Industri Monitoring dan Evaluasi IPAL Sentra Industri

Kabupaten Jepara terutama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terutama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terutama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terutama Kecamatan Pecangaan

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

2020

II 4

III 9

IV 14

2.7.4 Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengelelolaan Limbah B3 a.

Inventarisasi Kondisi Instalasi Pengelolaan Limbah B3 Penyusunan Masterplan Pengelolaan Limbah B3 Pembebasan tanah untuk Instalasi Pengelolaan Limbah B3 Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah B3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

2.8 Program Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan 2.8.1 Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Reduksi Sampah

Studio Rencana Wilayah

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Inventarisasi Kondisi TPST 3R Karimunjawa Pembuatan Masterplan TPST 3R Karimunjawa Pembebasan tanah untuk TPST 3R Karimunjawa Pembangunan dan Pemeliharaan TPST 3R Karimunjawa Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPST 3R Karimunjawa

Inventarisasi Kondisi TPA Kabupaten Jepara

Pembuatan Masterplan TPA

Pembebasan tanah untuk TPA

Pembangunan dan Pemeliharaan TPA

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPA

Penataan TPA Eksisting (Bandengan, Gemulung, dan Krasak)

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPA Eksisting

Kecamatan Karimunja wa Kecamatan Karimunja wa Kecamatan Karimunja wa

APBN dan APBD APBN dan APBD APBN dan APBD APBN dan APBD

Dinas Lingkungan Hidup

Kecamatan Karimunja wa

APBN dan APBD

Dinas Lingkungan Hidup

APBN dan APBD

Dinas Lingkungan Hidup

APBN dan APBD

Dinas Lingkungan Hidup

APBN dan APBD

Dinas Lingkungan Hidup

APBN dan APBD

Dinas Lingkungan Hidup

APBN dan APBD

Dinas Lingkungan Hidup

APBD

Dinas Lingkungan Hidup

APBD

Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jepara

II 4

III 9

IV 14

Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Kecamatan Karimunja wa

Bagian Utara Kabupaten Jepara Bagian Utara Kabupaten Jepara Bagian Utara Kabupaten Jepara Bagian Utara Kabupaten Jepara Bagian Utara Kabupaten Jepara Kecamatan Jepara, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Pecangaan

2020

2.8.2 Pembangunan dan Pengelolaan Bank Sampah

Studio Rencana Wilayah

100

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pembangunan dan Pemeliharaan Bank Sampah Pengadaan Fasilitas Penunjang Pengelolaan Bank Sampah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jepara

APBD dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup

2020

II 4

III 9

IV 14

2.9 Program Perwujudan Sistem Jaringan Drainase 2.9.1 Pengembangan Sistem Drainase berbasis EcoDrain

Penyusunan master plan drainase

Mengembangkan sistem drainase lingkungan dan sodetan di bagian kawasan industri

Pembangunan saluran drainase perkotaan dan pedesaan

Kabupaten Jepara

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Kabupaten Jepara

Seluruh Kecamatan kecuali Karimunja wa

APBN, APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

APBD, Kerjasama Pendanaan

APBN, APBD (APBA)

APBD (APBK)

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR

2.9.2 Optimalisasi Pengelolaan Drainase

Inventarisasi kondisi saluran drainase

Kabupaten Jepara

Rehabilitasi saluran drainase

Kabupaten Jepara

APBD

APBN, APBD

Studio Rencana Wilayah

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR Dinas Bina Marga dan Sumber Daya

101

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besara n

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Mengamankan sempadan sungai

APBD (APBK)

Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima & SDA), Dinas PUPR

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

Kabupaten Jepara APBD

Pemeliharaan bangunan bangunan sistem drainase

Kabupaten Jepara APBD

No.

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Kabupaten Jepara

Program Utama

Lokasi

Besaran

2020

II 4

III

IV 14

I 2

II 4

III 9

1. Perwujudan Kawasan Lindung 1.1. Kawasan Cagar Alam

Seluruh Kawasan Cagar Alam di Kabupaten Jepara

APBN, APBD

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

APBN, APBD

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

Studio Rencana Wilayah

B. Perwujudan Pola Ruang

Waktu Pelaksanaan

Pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan cagar alam Pengelolaan pemanfaatan ruang untuk penjagaan habitat dan keanekaragaman hayati

102

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pengelolaan pemanfaatan ruang untuk penelitian dan pendidikan Pembatasan dan pelarangan kegiatan, pendirian bangunan, dan sarana prasarana di kawasan maupun sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi cagar alam

APBN, APBD

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

APBN, APBD

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

2020

II 4

III 9

IV 14

1.2. Kawasan Hutan dan Hutan Lindung

Analisis dan pemetaan bagian hutan yang rusak

Penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan

Penerapan sistem insentif disinsentif untuk membatasi pemanfaatan lahan hutan

APBN, APBD

Seluruh Kawasan Hutan dan Hutan Lindung di Kabupaten Jepara

APBN, APBD

Studio Rencana Wilayah

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup

103

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan

APBN, APBD

Penyusunan standar dan prosedur pengendalian kebakaran hutan

APBN, APBD

Identifikasi dan pengelolaan hutan yang telah tertutup dengan kawasan budidaya

APBN, APBD

2020

II 4

III 9

IV 14

1.3. Kawasan Mangrove

Pembangunan prasarana pengaman pantai berhutan mangrove

APBN, APBD

Pembangunan tanggul pemecah ombak

APBN, APBD

Pengembangan mangrove dan tanaman pantai lainnya

Pembatasan pemanfaatan kayu mangrove

APBN, APBD

Pengintegrasian pelestarian kawasan

APBN, APBD

Seluruh Kawasan Mangrove di Kabupaten Jepara

APBN, APBD

Studio Rencana Wilayah

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas PUPR, Dinas

104

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

mangrove dengan pengelolaan pesisir laut Pembatasan dan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, f. mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove 1.4. Kawasan Taman Nasional Pemantapan fungsi atau pengembangan a. pengelolaan taman nasional dan taman nasional laut Pengelolaan pemanfaatan ruang untuk penelitian, b. pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam Seluruh Identifikasi dan Kawasan pengelolaan Taman taman nasional Nasional di c. dan taman Kabupaten nasional laut yang Jepara telah tertutup kegiatan budidaya Pengintegrasian pelestarian taman nasional laut d. dengan pengelolaan pesisir laut

Penyelenggaraan rehabilitasi taman nasional dan taman nasional laut

2020

II 4

III 9

IV 14

Lingkungan Hidup

APBN, APBD

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

APBN, APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

APBN, APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

APBN, APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

APBN, APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan APBN, APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

2. Perwujudan Kawasan Budidaya 2.1 Kawasan Hutan Produksi

Studio Rencana Wilayah

105

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

Kabupaten Jepara

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup

Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara

Lokasi

Besaran

Waktu Pelaksanaan I 1

Penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten (RTKT) Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pemanfaatan sumber daya hutan pengelolaan database kehutanan berbasis IT

Penataan dan perlindungan hak usaha guna lahan hutan produksi

Pengembangan forest based cluster industry

Peningkatan sumbangan produksi hasil hutan kayu

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan kawasan hutan produksi 2.2 Kawasan Pertanian Pengembangan kawasan pertanian yang mendukung a. kawasan strategis kabupaten PLTU Tanjung Jati B g.

Studio Rencana Wilayah

2020

II 4

III 9

IV 14

106

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Program peningkatan daya dukung, optimalisasi pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian Program peningkatan penerapan teknologi pertanian serta pengadaan sarana-prasarana teknologi pertanian tepat guna

Kabupaten Jepara

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara

Peningkatan produksi pertanian

Kabupaten Jepara

Peningkatan nilai produk pertanian dan pemasarannya

Kabupaten Jepara

2020

II 4

III 9

IV 14

2.3 Kawasan Perikanan 2.3.1 Kawasan Perikanan Budidaya Tambak Kecamatan Kedung, Penataan lahan Mlonggo, a. tambak Bangsri dan Donorojo Pembangunan Kecamatan Infrastruktur Kedung, pendukung Mlonggo, b. kegiatan Bangsri perikanan dan budidaya tambak Donorojo Pembangunan pusat pelatihan Kabupaten c. dan penelitian Jepara untuk perikanan budidaya tambak

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau

Studio Rencana Wilayah

Bappeda, Dinas Perikanan

Bappeda, Dinas PUPR

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perikanan

107

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

2020

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

Kerjasama Pendanaan Kecamatan Kedung, Mlonggo, d. Bangsri dan Donorojo Kecamatan Pengembangan Kedung, kawasan komersial Mlonggo, e. di sekitar area Bangsri perikanan dan budidaya tambak Donorojo Pengembangan Kecamatan kawasan Kedung, permukiman di Mlonggo, f. sekitar Bangsri area perikanan dan budidaya tambak Donorojo 2.3.2 Kawasan Perikanan Budidaya Air Tawar Pengelolaan lingkungan perikanan budidaya tambak

Persiapan lahan peruntukan perikanan budidaya air tawar

Pembangunan Infrastruktur pendukung kegiatan perikanan budidaya tambak

Pembangunan pusat pelatihan dan penelitian untuk perikanan budidaya tambak

Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya kolam air tawar

Kabupaten Jepara

Studio Rencana Wilayah

Bappeda, Dinas PUPR

Bappeda, Dinas Perikanan

Bappeda, Dinas PUPR

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perikanan

108

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pengelolaan lingkungan perikanan budidaya air tawar

Pengembangan kawasan komersial di sekitar area perikanan budidaya tambak

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Pengembangan kawasan permukiman di f. sekitar area perikanan budidaya tambak 2.4 Kawasan Permukiman

2020

II 4

III 9

IV 14

Bappeda, Dinas PUPR

2.4.1 Program lingkungan sehat perumahan

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar pada permukiman khusus

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Penyediaan sarana persampahan

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Kabupaten Jepara c.

Peremajaan perumahan di kawasan kumuh

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Perbaikan dan peningkatan material dasar bangunan

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.4.2 Peningkatan sarana dan prasarana permukiman a.

Penyediaan RTH minimal 30% pada kawasan

Kabupaten Jepara

APBD, Investasi Swasta,

Studio Rencana Wilayah

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan

109

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

permukiman perkotaan

Kerjasama Pendanaan

Penyediaan dan peningkatan kualitas sistem air bersih pada permukiman padat penduduk

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

2020

II 4

III 9

IV 14

Kawasan Permukiman

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan b. Rakyat dan Kawasan Permukiman Bappeda, Dinas APBD, Penyediaan IPAL PUPR, Dinas Investasi komunal pada Perumahan c. Swasta, permukiman Rakyat dan Kerjasama padat penduduk Kawasan Pendanaan Permukiman Bappeda, Dinas APBD, Penyediaan dan PUPR, Dinas Investasi peningkatan TPS Perumahan d. Swasta, dan sistem Rakyat dan Kerjasama persampahan Kawasan Pendanaan Permukiman 2.4.3 Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan rawan bencana Pengendalian Bappeda, Dinas APBD, pemanfaatan PUPR, Dinas Investasi lahan pada Perumahan a. Swasta, permukiman di Rakyat dan Kerjasama kawasan rawan Kawasan Pendanaan bencana Permukiman Kabupaten Jepara Bappeda, Dinas Pengembangan APBD, PUPR, Dinas mitigasi struktural Investasi Perumahan b. pada permukiman Swasta, Rakyat dan di kawasan rawan Kerjasama Kawasan bencana Pendanaan Permukiman 2.4.4 Pelestarian lingkungan wilayah permukiman Bappeda, Dinas APBD, PUPR, Dinas Pembatasan Investasi Perumahan a. perkembangan Swasta, Rakyat dan lahan terbangun Kerjasama Kawasan Pendanaan Permukiman Kabupaten Jepara Bappeda, Dinas APBD, PUPR, Dinas Pembatasan Investasi Perumahan b. kegiatan kawasan Swasta, Rakyat dan permukiman Kerjasama Kawasan Pendanaan Permukiman 2.5 Kawasan Industri

Studio Rencana Wilayah

110

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pembuatan masterplan a. kawasan Industri hijau Pembuatan masterplan kawasan sentra b. industri Pembangunan kompleks bangunan pabrik c. industri Pengembangan zona industri kreatif skala kecil d. dan menengah 2.6 Kawasan Pariwisata

Kecamatan Mayong

Kecamatan Pecangaan

Monitoring dan Evaluasi

Bappeda

APBD

Bappeda Bappeda, Dinas PUPR, dan Kawasan Permukiman

Kecamatan Mayong

Kecamatan Pecangaan

2.6.1 Program Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata Penetapan kawasan destinasi Kabupaten a. wisata Jepara

Pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di setiap kawasan destinasi wisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Program penguatan branding(citra) kawasan destinasi wisata Program pemasaran kawasan destinasi wisata

APBD

APBD Kabupaten

II 4

III 9

IV 14

Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

2020

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.6.2 Program Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pariwisata

Studio Rencana Wilayah

111

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pengendalian pemanfaatan lahan untuk kawasan disekitar kegiatan pariwisata Pengembangan kawasan akomodasi di kawasan sekitar kegiatan pariwisata

Pengembangan kawasan komersil di kawasan sekitar kegiatan pariwisata

Pengembangan kawasan sentra industri IKM di kawasan sekitar kegiatan pariwisata

Kabupaten Jepara

Penyediaan jalur evakuasi bencana

Kabupaten Jepara

Pembangunan Tourism Information Centre atau Pusat

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pendanaan

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pendanaan

Kecamatan Jepara

APBD Kabupaten APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pendanaan

Studio Rencana Wilayah

2020

II 4

III 9

IV 14

Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUPR

Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUPR Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUPR, BPBD Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUPR

112

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

2020

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

Informasi Pariwisata

Monitoring dan Evaluasi

Kabupaten Jepara

2.6.3 Program Peningkatan Aksesbilitas Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan menuju kawasan destinasi Kabupaten a wisata Jepara Penyediaan transportasi umum pendukung kegiatan Kabupaten b pariwisata Jepara Pembangunan signageatau penanda sebagai pengarah menuju kawasan destinasi Kabupaten c wisata Jepara

Monitoring dan d Evaluasi 2.7 Kawasan Pertambangan Inventarisasi Kondisi Sumber a. Daya Mineral

c d

Penetapan Regulasi Kawasan Pertambangan Reklamasi dan Rehabilitasi kawasan bekas tambang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Pengawasan dan pengendalian kegiatan tambang ilegal

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten, Swasta, dan Kerjasama Pendanaan APBD Kabupaten, Swasta, dan Kerjasama Pendanaan APBD Kabupaten, Swasta, dan Kerjasama Pendanaan

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Studio Rencana Wilayah

Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUPR Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUPR

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Pol PP, Kepolisian

113

Kabupaten Jepara

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Sosialisasi Pertambangan Ramah Lingkungan

Monitoring dan Evaluasi

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

Kabupaten Jepara

APBD Kabupaten

2020

III

IV 14

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

C. Perwujudan Kawasan Strategis 1. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 1.1 Kawasan Strategis Industri Hijau dan Sentra Industri Kreatif Pecangaan - Mayong Penyusunan kebijakan terkait kawasan strategis Kecamatan sentra industri Pecangaan 1 a. APBD Bappeda pengolahan Kecamatan dokumen kerajinan kreatif Kalinyamatan pecangaankalinyamatan Kecamatan Pecangaan Penyusunan ( Desa Troso, rencana induk Pecangaan APBD, pembangunan Kulon Investasi kawasan strategis Pulodarat, 1 Swasta Bappeda, b. sentra industri Gemulung ) dokumen dan atau Dinas PUPR pengolahan Kecamatan Kerjasama kerajinan kreatif Kalinyamatan Pendanaan pecangaan( Desa kalinyamatan Pedosawalan, Sendang, ) Peningkatan jaringan jalan APBD, sekitar Kecamatan Investasi Bappeda, kawasan strategis Pecangaan Swasta Dinas c. sentra industri Kecamatan dan atau Perhubunga pengolahan kreatif Kalinyamatan Kerjasama n Pecangaan Pendanaan Kalinyamatan

Studio Rencana Wilayah

114

Kabupaten Jepara

2020

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pengembangan pelayanan angkutan desa-kota khusus rute kawasan strategis sentra industri pengolahan kreatif Pecangaan Kalinyamatan

Pembangunan IPAL komunal untuk kawasan sentra industri

Pembangunan sarana pendukung kegiatan kawasan strategis sentra industri pengolahan kreatif Pecangaan Kalinyamatan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata di kawasan strategis sentra industri pengolahan kreatif Pecangaan Kalinyamatan

Kecamatan Pecangaan Kecamatan Kalinyamatan

Kecamatan Pecangaan ( Desa Troso, Pecangaan Kulon Pulodarat, Gemulung ) Kecamatan Kalinyamatan ( Desa Pedosawalan, Sendang, )

Pengembangan kawasan permukiman sekitar kawasan sentra industri pengolahan kreatif Pecangaan Kalinyamatan

Kecamatan Pecangaan Kecamatan Kalinyamatan

Pengembangan kegiatan jasa dan komersial di sekitar kawasan strategis

Kecamatan Pecangaan Kecamatan Kalinyamatan

Studio Rencana Wilayah

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas Perhubunga n

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

APBD, Investasi Swasta, Biaya mandiri masyarakat dan atau Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

II 4

III 9

IV 14

Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman , Dinas PUPR

Bappeda, Dinas PUPR

115

Kabupaten Jepara

2020

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Peningkatan dan perluasan jaringan pasar, kegiatan sentra industri pengolahan kreatif PecangaanKalinyamatan Penyusunan masterplan dan rencana induk pembangunan kawasan green industry Pembangunan IPLT khusus kawasan green industry Penyediaan sarana prasarana pendukung kawasan green industry

APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Kabupaten Jepara

APBD, Investasi Swasta

1 unit

APBD, Investasi Swasta APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Pembangunan pusat daur ulang kawasan green industry

Pengembangan jaringan jalan di sekitar Kawasan green industry

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di sekitar kawasan green industry

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Pengembangan kawasan permukiman industri

APBD, Investasi Swasta

Penyediaan pusat pelatihan, riset dan teknologi

APBD, Investasi Swasta,

Desa Pelang, Sengonbugel, Pelemkerep, Singorojo, Jebol

Studio Rencana Wilayah

APBD, Investasi Swasta

II 4

III 9

IV 14

Bappeda, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bappeda dan Dinas Perindustria n dan Perdaganga n, Bappeda, Dinas PUPR

Bappeda, Dinas PUPR

Bappeda, Dinas PUPR Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustria n dan Perdaganga n, Diskopukmn akertrans Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Bappeda, Dinas PUPR

116

Kabupaten Jepara

2020

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

j. 1.2 a.

untuk green industry Monitoring dan Evaluasi Kawasan agrowisata di Desa Tempur Penyusunan Desa Tempur, masterplan Kecamatan Kawasan Keling Agrowisata tempur Pembangunan Desa Tempur, homestay Kecamatan sederhana Keling wisatawan Pengadaan akses Desa Tempur, internet Desa Kecamatan Wisata Tempur Keling

Kerjasama Pendanaan

Pembangunan kawasan taman hutan raya

Desa Tempur, Kecamatan Keling

BAPPEDA, DPUPR

APBD, investasi swasta

BAPPEDA, DPUPR

APBD, investasi swasta

BAPPEDA, DPUPR

APBD, investasi swasta

BAPPEDA, DPUPR, Dinas Kehutanan

Perbaikan jalan Dukuh Miren, APBD, lokal menuju Dukuh investasi destinasi wisata Duplak swasta 1.3 Kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut Penyusunan masterplan APBD, a. perikanan budidaya Investasi tangkap dan non Swasta tangkap

Pengendalian pemanfaatan lahan di sempadan pantai

Pembangunan dan pengembangan permukiman nelayan di kawasan pesisir

Studio Rencana Wilayah

II 4

III 9

IV 14

" APBD, investasi swasta

Kecamatan Mlonggo (Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul, dan Mororejo) dan Kecamatan Jepara (Desa Kedungcino dan Bandengan)

APBD

APBD, Investasi Swasta

BAPPEDA, DPUPR " Bappeda, Dinas Perikanan Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , Dinas Lingkungan Hidup Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , Dinas Lingkungan Hidup

117

Kabupaten Jepara

2020

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pengembangan industri berskala rumah tangga yang mampu menyediakan input produksi perikanan (induk, benih, obat, pakan, dan peralatan perikanan)

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Pengembangan kapasitas skala usaha nelayan dan pengolah hasil perikanan

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Pengembangan desa pesisir tangguh

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Penyediaan sarana prasarana pendukung kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut Peningkatan pelayanan pelabuhan niaga dalam mendukung kegiatan perdagangan dan ekspor hasil produksi perikanan

Studio Rencana Wilayah

II 4

III 9

IV 14

Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustria n dan Perdaganga n, Dinas Perikanan Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustria n dan Perdaganga n, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , Dinas Lingkungan Hidup

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR

APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Bappeda, Dinas PUPR

118

Kabupaten Jepara

2020

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

Bappeda, Dinas Revitalisasi alat Perikanan, j. tangkap yang Dinas produktif dan Lingkungan ramah lingkungan Hidup 2. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi 2.1 Kawasan PLTU Tanjung Jati B Kecamatan Penyusunan Bangsri, masterplan Bappeda, a. Mlonggo, APBD Kawasan Strategis Dinas PUPR dan PLTU Tanjung Jati B Kembang Kecamatan Peningkatan Dinas PUPR Bangsri, kuantitas dan dan Dinas b. Mlonggo, APBD kualitas fasilitas Perhubunga dan jalan n Kembang Kecamatan Peningkatan Bangsri, kuantitas dan c. Mlonggo, APBD Disperkim, kualitas jaringan air dan Dinas PUPR, bersih Kembang PDAM Kecamatan Peningkatan Bangsri, Dinas kuantitas dan d. Mlonggo, APBD Lingkungan kualitas jaringan dan Hidup persampahan Kembang Kecamatan Peningkatan Bangsri, kuantitas dan e. Mlonggo, APBD kualitas jaringan dan Disperkim, sanitasi Kembang Dinas PUPR Kecamatan Peningkatan Dinas Bangsri, kuantitas dan Ketahanan f. Mlonggo, APBD kualitas jaringan Pangan dan dan irigasi Pertanian Kembang Kecamatan Peningkatan Bangsri, kuantitas dan Dinas PUPR g. Mlonggo, APBD kualitas jaringan dan PLN dan listrik Kembang Kecamatan Peningkatan Dinas Bangsri, kuantitas dan Lingkungan h. Mlonggo, APBD kualitas jaringan air Hidup dan dan limbah Dinas PUPR Kembang Penyediaan jalur Kecamatan i APBD BPBD evakuasi bencana Bangsri, APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan

Studio Rencana Wilayah

119

Kabupaten Jepara

2020

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pembangunan perumahan layak huni

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengembangan Kawasan Pertanian dan Perkebunan

Mlonggo, dan Kembang Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang

APBD

Disperkim, Dinas PUPR

APBD

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

APBD

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pembentukan Pusat Koperasi untuk Pertanian dan Perkebunan

Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang

APBD

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengembangan Kawasan Hutan Produksi

Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang

APBD

Dinas Kehutanan

Pengembangan Kawasan Perdagangan

Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang

APBD

Pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan konsep

Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang

APBD

Studio Rencana Wilayah

II 4

III 9

IV 14

Dinas Perindustria n dan Perdaganga n, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustria n dan Perdaganga n, Dinas

120

Kabupaten Jepara

2020

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

"One Village One Product"

Pembangunan Pusat Sentra IKM

Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang

APBD, Swasta

Pembangunan Pusat Pelatihan, Riset, dan Teknologi untuk pemberdayaan masyarakat

Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang

APBD, Swasta

Pengembangan dan pengolahan pariwisata yang selaras dengan keberadaan PLTU Tanjung Jati B (Wisata Edukasi dan Teknologi)

Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis)

Kecamatan Bangsri, Mlonggo, dan Kembang

II 4

III 9

IV 14

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustria n dan Perdaganga n, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bappeda, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Dinas Komunikasi dan Informatika

APBD

Dinas Pariwisata, Dinas Sosial Pemberdaya an Masyarakat dan Desa

APBD

Dinas Pariwisata, Dinas Sosial Pemberdaya an Masyarakat dan Desa

Kecamatan Bangsri, u Mlonggo, APBD Bappeda dan Kembang 3. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Monitoring dan Evaluasi

Studio Rencana Wilayah

121

Kabupaten Jepara

2020

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

II 4

III 9

IV 14

3.1 Kawasan Taman Nasional Karimunjawa (Nasional)

Inventarisasi kondisi sumber daya alam

Penyusunan masterplan taman nasional Karimunjawa berdasarkan Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional dan Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Penyusunan kebijakan dan regulasi terkait wisata kepeminatan khusus

Pengembangan pariwisata karimunjawa berbasis sumber daya alam berdasarkan Ecotourism

Kecamatan Karimunjawa

APBN, APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda Prov. & Pemda Kab.

Kecamatan Karimunjawa

APBN, APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda Prov. & Pemda Kab.

Kecamatan Karimunjawa

APBN, APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Kecamatan Karimunjawa

APBN, APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Studio Rencana Wilayah

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda Prov. & Pemda Kab. Kementerian Perhubunga n, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda Prov. & Pemda Kab.

122

Kabupaten Jepara

2020

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Peningkatan ketersediaan moda transportasi meliputi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagai sarana pergerakan wisatawan

Peningkatan reliabilitas waktu dan jadual pelayanan moda transportasi meliputi meliputi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara untuk mendukung pola perjalanan wisatawan

Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara)

Kecamatan Karimunjawa

APBN, APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Kecamatan Karimunjawa

APBN, APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Kecamatan Karimunjawa

APBN, APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

Studio Rencana Wilayah

II 4

III 9

IV 14

Kementerian Perhubunga n, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda Prov. & Pemda Kab. Kementerian Perhubunga n, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda Prov. & Pemda Kab. Kementerian Perhubunga n, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda Prov. & Pemda Kab.

123

Kabupaten Jepara

2020

Waktu Pelaksanaan No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

I 1

Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana jejaring pergerakan moda transportasi (angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara)

Kecamatan Karimunjawa

Studio Rencana Wilayah

APBN, APBD, Investasi Swasta dan atau Kerjasama Pendanaan

II 4

III 9

IV 14

Kementerian Perhubunga n, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda Prov. & Pemda Kab.

124

Kabupaten Jepara

2020

1. Latar Belakang Bedasarkan analisis menggunakan metode pohon masalah, permasalahan inti yang dihadapi Kabupaten Jepara adalah pembangunan Kabupaten Jepara yang belum optimal. Permasalahan tersebut salah satu nya berangkat dari faktor kinerja pelayanan kabupaten yang cenderung rendah. Oleh karena itu, dirumuskan tujuan penataan ruang berupa â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi, Berdaya Saing dan Sejahtera Bertumpu Pada Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal, Kreativitas, Ramah Lingkungan Serta Tangguh Bencanaâ&#x20AC;?

dengan salah satu kebijakan penataan ruangnya adalah

pengembangan dan pengoptimalan skala pelayanan simpul perkotaan yang merata dan berhierarki. Salah satu jenis simpul perkotaan PKL atau Pusat Kegiatan Lokal. PKL atau Pusat Kegiatan Lokal kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan tinggi, perhubungan, pariwisata dan pertanian. PKL yang direncanakan di Kabupaten Jepara sendiri berlokasi di kawasan perkotaan yang meliputi Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan. Sebagai PKL, kawasan perkotaan Kecamatan Jepara-Tahunan difasilitasi saranaprasarana pelayanan dasar yang paling lengkap di Kabupaten Jepara. Namun, ketersediaan berbagai fasilitas ini masih belum mampu melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan dengan optimal. Kinerja pelayanan yang belum optimal meliputi derajat dan upaya pelayanan kesehatan yang belum optimal, kualitas infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai, pengembangan sarana-prasarana penunjang industri dan pariwisata yang belum cukup memadai, dan lain-lain. Kondisi demikian ditandai dengan adanya output dan outcome yang belum mencapai seperti yang diharapkan. Ditinjau dari segi outcome, bedasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018 Kabupaten Jepara, perkembangan IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah (71,12). Namun, hanya menduduki peringkat ke-15 bila dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Jawa Tengah dan masih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional. Di samping itu, masih tingginya persentase Balita pendek (stunting) sebesar 27,01%; menurunnya AMH menjadi 95,52% yang disebabkan oleh terhentinya intervensi kegiatan terkait Pemberantasan Buta Aksara di tahun 2017 yang selama ini didanai dari APBN. Terlebih lagi, jika dintijau dari segi output, terdapat permasalahan mengenai kualitas dan keterjangkauan sarana prasarana pelayanan yang belum optimal, di antaranya: rasio tenaga kerja kesehatan dan pendidikan yang masih kurang (rasio tenaga perawat per satuan penduduk sebesar 1:1.010, rasio dokter umum 1:4.187), jumlah ruang kelas yang dalam kondisi baik masih rendah (73,28% pada tahun 2016), keterjangkauan SMP dan Puskesmas yang masih kurang sehingga butuh penambahan pembangunan, presentase ruang terbuka hijau publik yang masih jauh dari standar (7,35%), dan lain-lain. Di sisi lain, terdapat urgensi yang menyatakan hal yang senada. Terdapat mandat berupa kawasan strategis menurut sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2029. Kawasan strategis tersebut

Studio Rencana Wilayah

127

Kabupaten Jepara

2020

terletak di kawasan perkotaan Kabupaten Jepara yang merupakan bagian dari Wanarakuti. Wanarakuti adalah kawasan perkotaan Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti) yang berpusat di Kudus, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal,Provinsi dan Nasional. Penetapan kawasan strategis provinsi berupa kasawan perkotaan Wanarakuti ini adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah di poros pengembangan utaraselatan Provinsi Jawa Tengah serta sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan pembanguan, pengembangan potensi, dan meningkatkan daya saing wilayah. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan konektivitas, dan pengembangan sektor industri, pariwisata, dan agrominapolitan. Pada konteks Wanarakuti, Kabupate Jepara berperan dalam pengembangan sektor pariwisata dan industri, khususnya industru ukir kayu dan meubel. Dengan latar belakang dan pertimbangan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dirumuskan indikasi program struktur ruang, pengembangan PKL Kabupaten Jepara. Indikasi Program pengembangan PKL Kabupaten Jepara kemudian terpilih menjadi program prioritas karena dianggap memenuhi kriteria pemilihan program prioritas yang sudah dijelaskan sebelumnya. 2. Rasionalitas Program Program ini dipilih berangkat dari masalah belum optimalnya kinerja pelayanan kabupaten yang dalam hal ini berupa PKL (Pusat Kegiatan Lokal) belum optimal sehingga tujuan dari adanya pengembangan PKL Kabupaten Jepara adalah optimalisasi kinerja pelayanan kawasan perkotaan PKL Kabupaten Jepara. Selain itu, program ini juga selaras dengan mandat Provinsi Jawa Tengah yang tertera pada RTRW Provinsi Jawa Tengah 20092029, yaitu: penetapan kawasan strategis perkotaan Jepara menurut sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi yang merupakan bagian dari Wanarakuti serta RTRW Kabupaten Jepara 2011-2031. Oleh karena itu, dengan mendukung tujuan penataan ruang berupa â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi, Berdaya Saing dan Sejahtera Bertumpu Pada Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal, Kreativitas, Ramah Lingkungan Serta Tangguh Bencanaâ&#x20AC;? dan konsep pengembangan yang menitikberatan pada sektor industri dan pariwisata yang telah dirumuskan, program ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah lintas sektor, lintas spasial, dan lintas waktu.

Studio Rencana Wilayah

128

Kabupaten Jepara

2020

Sumber: Analisis Penulis

3. Landasan Hukum Penyusunan program pengembangan kawasan perkotaan PKL Kabupaten Jepara didasari oleh beberapa landasan hukum sebagai acuan kebijakan dan panduan pelaksanaan program. Berikut merupakan landasan hukum yang digunakan:

1.1 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 1.2 Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001) 1.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.4 SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan 1.5 RTRW Kabupaten Jepara 2011-2031 1.6 RPJMD Kabupaten Jepara 2017-2022 1.7 RKPD Kabupaten Jepara tahun 2020

Studio Rencana Wilayah

129

Kabupaten Jepara

2020

4. Kerangka Berpikir

Sumber: Analisis Penulis 5. Metode Perencanaan Dalam penyusunan rencana program pengembangan PKL Jepara digunakan metode perencanaan sebagai berikut:

1) Metode analisis wilayah merupakan pelaksanaan analisis dari data-data yang telah didapatkan, baik data primer maupun sekunder yang kemudian dilakukan pengolahan data untuk dapat mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dan gambaran terkait kondisi wilayah. Kesimpulan-kesimpulan tersebut kemudian menjadi data dan informasi untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Jepara. Dari adanya analisis wilayah ini juga dapat

Studio Rencana Wilayah

130

Kabupaten Jepara

2020

menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kondisi fisik, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan dan dapat diotimalkan dalam pengentasan permasalahan dan optimalisasi potensi wilayah. 2) Studi Literatur Perencanaan program pengembangan PKL Jepara Kabupaten Jepara dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa dokumen yang digunakan diantaranya adalah RPJP, RPJMD, RTRW, Undang-Undang, dan kebijakan lainnya terkait. Peninjauan dokumen ber tujuan untuk mengetahui kebijakan, atutran, pembagian wewenang dan tugas, kaidah pelaksanaan, aturan pengendalian, dan arahan pemanfataatn program yang akan dikembangkan. 3) Kerangka

Kerja

Logis/Logical

Framework

Penyusunan

Kerangka

Kerja

Logis/Logical Framework merupakan ringkasan program yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan program serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja. 4) Analisis untung-rugi dengan menggunakan metode Cost Benefit Analysis (CBA). Analisis CBA digunakan untuk mengukur untung-rugi dari pembiayaan sebuah program dan juga mengetahui kelayakan yang ditinjau dari segi ekonomi. 6. Tujuan Perencanaan

1) Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Jepara dengan peningkatan kualitas dan ketersediaan yang memadai dari sisi supply pada sektor pendidikan dan kesehatan 2) Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas PKL Jepara sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi wilayah 3) Meningkatkan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja guna peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk mencapai percepatan pembangunan wilayah 4) Mengembangkan potensi sektor unggulan Kabupaten Jepara, yaitu: industri dan pariwisata yang berbasis pemberdayaan sumber daya lokal 7. Konsep Rencana Konsep perencanaan program pengembangan kawasan perkotaan PKL Kabupaten Jepara dapat dijelaskan melalui tinjauan teoristis dan preseden. Tinjauan teoritis merupakan tinjauan teori-teori, konsep, metode, dan literatur lainnya terkait dengan pengembangan kawasan perkotaan PKL Kabupaten Jepara. Sedangkan, preseden merupakan program percontohan yang sudah terlaksana dan dapat diketahui faktor-faktor keberhasilannya, selain itu melalui preseden juga dapat diketahui tahapan pelaksanaan yang aplikatif sesuai dengan kondisi wilayah percontohan.

5.1 Tinjauan Teoritis

Studio Rencana Wilayah

131

Kabupaten Jepara

2020

5.1.1 Kebijakan Terkait 5.1.1.1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau kota atau beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal 5.1.1.2 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Bedasarkan Kepmen Prawil tersebut, terdapat pedoman dalam penentuan standar pelayanan minimal kawasan perkotaan, pedoman penentuan standar pelayanan di bidang tata ruang diselenggarakan

untuk

mendukung

penyediaan

jaminan

peruntukan ruang dan merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah kabupaten/kota. Penetapan standar pelayanan minimal dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah kabupaten atau kota terkait. 5.1.1.3 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Standar tersebut memuat uraian detail prinsip perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, yang disusun sebagai revisi dari SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Standar ini berupa dokumen nasional yang berfungsi sebagai panduan dan kerangka acuan untuk perencanaan, perancangan, penaksiran biaya dan kebutuhan Studio Rencana Wilayah

132

Kabupaten Jepara

ruang,

serta

pelaksanaan

pembangunan

perumahan

2020

dan

permukiman.

5.1.2 Konsep dan Teori Terkait 5.1.2.1 Struktur Ruang Kota Integrated Polisentris Integrated polisentris adalah konsep pengembangan kota atau wilayah yang menitikberatkan integrasi antar pusat kegiatan yang didukung oleh efisiensi transportasi akibat adanya pengaruh guna lahan. Konsep ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi tidak lagi hanya terfokus pada satu pusat melainkan tersebar dalam beberapa pusat pelayanan. Dengan kata lain, penggunaan lahan menjadi lebih terarah serta cross commuting mobilisasi menuntut ketersediaan transportasi publik yang memadai. Model kota ini merujuk ke arah struktur yang kompak dengan skala ruang yang kecil, yang perlu menjaga dan melestarikan ruang-ruang terbuka hijau dan publik agar tidak beralih fungsi karena tuntutan penggunaan lahan yang tinggi. 5.1.2.2 Kota Kompak Bentuk kota yang kompak adalah kota yang mampu mereduksi jarak tempuh perjalanan sehingga dapat menurunkan tingkat mobilisasi penduduk di kota tersebut. Dengan demikian, kota kompak

perlu

ditunjang

oleh

sistem

transportasi

yang

berkelanjutan yaitu dengan pemanfaatan transportasi publik. Transportasi berkelanjutan merupakan suatu konsep yang tidak hanya menambah supply (penambahan jaringan jalan maupun kapasitas jalan dengan jumlah moda transportasi tertentu) tetapi mengurangi permintaan akan jaringan jalan dan jumlah moda transportasi (Kiprah, Vol 58/XIV, Sept-Okt 2013). Mobilitas berkelanjutan (sustainable mobility) menyatukan segala macam upaya untuk mencapai keseimbangan biaya dan keuntungan sektor transportasi. Oleh karena itu, penggunaan energi menjadi lebih efisien dan terminimalisir. Terdapat 6 faktor penting sebagai atribut kota kompak (Roychansyah,2005), yaitu: pemadatan populasi, pengkonsentrasian kegiatan, intensifikasi transportasi publik, ukuran optimal kota, kesejahteraan sosial-ekonomi dan proses menuju kota kompak. Keenam atribut tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika ada salah satu Studio Rencana Wilayah

133

Kabupaten Jepara

2020

komponen tidak memenuhi syarat maka suatu kota belum bisa dikatakan sebagai kota kompak. 5.2 Preseden 5.2.1 The Compact City in Hong Kong Hong Kong memiliki jumlah penduduk lebih dari hampir 7 juta penduduk dan total luas tanah yang dapat dikembangkan tidak lebih dari 500km2. Terdapat 50% dari 7 juta penduduk yang melakukan pekerjaan sehari-hari nya di pusat kota Hong Kong. Dengan kata lain, kepadatan Hong Kong mencapai 46.000 orang/km2 di area terpadat dan sekitar 6250 orang/km2 rata-rata kepadatan dari seleseruhan area. Sedangkan sisa penduduknya tinggal di kota-kota baru. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kota dengan populasi yang besar adalah memadatkan pembangunan kota tersebut. Salah satu konsep yang dimanfaatkan untuk mewujudkan kota kompak adalah TOD (Transit Oriented Development). Sebagian besar TOD dibangun di bawah bangunan atau ruang bawah tanah dengan bangunan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi atau high destiny desain arsitektur. Di samping itu, keterbatasan lahan memaksa Hong Kong untuk mengembangkan kota-kotanya dengan pengembangan vertikal yang pada akhirnya bermunculan banyak gedung pencakar langit. Gedung-gedung tersebut mayoritas memiliki fungsi lebih dari satu (mix used). 5.2.2 Kota Bekasi Kota Bekasi telah mengalami gejala kekompakan hal ini dapat dilihat dari aspek kepadatan dimana Kota Bekasi merupakan kota terpadat keempat di Indonesia (BPS Kota Bekasi, 2014). Aspek fungsi campuran dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas dan utilitas kota Bekasi yang telah mandiri (Analisis UrbanIndo, 2011). Serta aspek intensifikasi, Kota Bekasi merupakan wilayah BODETABEK dengan pertumbuhan paling cepat di antara wilayah lainnya, kenaikan harga lahan dengan didorongnya pertumbuhan penduduk yang pesat (Analisis UrbanIndo, 2011). Dari gejala kekompakan yang dialami Kota Bekasi tersebut mendorong pembangunan berkonsep permukiman kompak di Kota Bekasi namun pembangunan tersebut masih bersifat sporadis dan belum mempunyai penerapan secara komprehensif untuk keseluruhan pembangunan kota kompak di Kota Bekasi. Dari uraian tersebut diperlukan pengukuran kekompakan Kota Bekasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kota Bekasi untuk mengetahui strategi apa yang sesuai untuk penerapan Studio Rencana Wilayah

134

Kabupaten Jepara

2020

kota kompak. Diharapkan faktor faktor tersebut menjadi pola urban compactness yang dapat dijadikan acuan bagi pembangunan Kota Bekasi khususnya pemerintah Kota Bekasi dalam menyusun strategi pembangunan Kota Kompak di Kota Bekasi yang sampai saat ini belum ada strategi yang komprehensif terkait pembangunan kota kompak. 8. Rencana Detail Program dan Visualisasi Program

Peta Pengembangan PKL Jepara Sumber: Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

135

Kabupaten Jepara

2020

Peta Pengembangan PKL Jepara Sumber: Analisis Penulis Pada program prioritas Pengembangan PKL Jepara terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang terbagi ke dalam lima periode dengan total jangka waktu 20 tahun. Pada periode pertama, dilakukan pembangunan 1 unit SMP untuk memenuhi ketersediaan sarana pendidikan SMP karena rasio ketersediaan sarana dan penduduk usia sekolah yang masih rendah. Dengan begitu APM Kabupaten Jepara diharapkan dapat meningkat. Pembangunan

Studio Rencana Wilayah

136

Kabupaten Jepara

2020

SMP dilakukan di Desa Mulyoharjo disebabkan desa ini belum terjangkau dari SMP eksisting bedasarkab keterjangkauan SMP (SNI 03-1733-2004). Selanjutnya dilakukan pengembangan kawasan Jepara Baru yang terletak di Desa Pengkol dengan pertimbangan tingkat kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan potensi pengembangan desa tersebut. Dalam hal ini diharapkan adanya kontribusi pihak developer. Selain itu, dibangun Taman Kota yang juga di Desa Mulyoharjo. Selain untuk mendukung pengembangan kawasan Jepara baru, juga untuk meningkatkan ketersediaan RTH publik di Kabupaten Jepara yang masih rendah. Kemudian pada periode selanjutnya, dilakukan inisiasi pembanguna jalan JeparaDemak dalam rangka mendukung kawasan strategis Wanarakuti dan meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Jepara khususnya PKL Jepara. Selain itu, pada periode ini juga dilakukan pembangunan terminal A untuk memfasilitasi penumpang untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Hal ini juga tertera pada RTRW Kabupaten Jepara 2011-2031. Dalam rangka pengembangan PKL yang berkelanjutan, para periode selanjutnya juga dilakukan pengembangan sistem transportasi publik memanfaatan moda BRT sehingga diperlukan juga pembangunan halte sebagai lokasi feeder transportasi publik. Pembangunan halte sebanyak 2 unit dengan mempertimbangkan trayek transportasi publik eksisting dan potensi demand transportasi publik bedasarkan analisis spasial serta sosial-ekonomi penduduk. Kemudian dari segi pariwisata, dilakukan pembangunan sarana penunjang pariwisata seprti penambahan ATM, hotel berbintang dan pusat oleh-oleh guna memfasilitasi wisatawan dan meningkatkan pengeluaran wisatawan terhadap pariwisata Kabupaten Jepara. Di sisi lain, terdapat banyak kegiatan lain seperti peningkatan kualitas jalan, peningkatan kualitas ruang kelas, dan berbagai kegiatan non fisik lainnya seperti penyusunan kebijakan dan branding terkait penguatan peran dan fungsi PKL Jepara. Setelah itu, adanya pemeliharaan pada operasional diharapkan dapat mengurangi resiko dan memastikan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya sehingga program atau kegiatan dapat meningkatkan nilai program baik secara finansial maupun ekonomi. Dengan demikian, pelayanan terhadap masyarakat diharapkan akan meningkat yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan kualitas hidup. 9. Project Cycle

Inisiasi

a. Identifikasi kebutuhan program

Pelaksanaan sounding program dan audiensi dengan pihak terkait Perencanaan pembiayaan program dan sumber dana : APBD dan Investasi Swasta

Studio Rencana Wilayah

137

2020

Kabupaten Jepara

Perencanaan pada instansi pelaksana : Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Diskopukmnakertrans dan instansi terkait b. Analisis kelayakan Melakukan Cost Benefit Analysis dengan suku bunga 11% dan 15% (terlampir) program c. Perencanaan pengeluaran

Asumsi pengeluaran sebesar Rp 266.589.519.196

II. Perencanaan Tujuan program yaitu meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Jepara dengan peningkatan kualitas dan ketersediaan yang memadai dari sisi supply pada sektor pendidikan dan kesehatan, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas PKL a. Tujuan Program

Jepara sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja guna peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk mencapai percepatan pembangunan wilayah, serta mengembangkan potensi sektor unggulan Kabupaten Jepara, yaitu: industri dan pariwisata yang berbasis pemberdayaan sumber daya lokal Penyiapan rencana program secara detail melalui kegiatan Inventarisasi kebutuhan lahan dan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah.

b. Uraian Perencanaan

Program direncanakan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun yang terbagi ke dalam 5 periode (terlampir). Dengan periode I hingga periode III yang didominasi oleh kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik dan periode IV dan periode V yang lebih didominasi oleh operasional dan pemeliharaan. 1. Menetapkan sasaran target program dan kegiatan

2. Menetapkan ruang lingkup dan batasan kegiatan Lokus berada pada Kecamatan Jepara-Tahunan yang lebih berfokus kepada kawasan perkotaan yang berperan seabagai PKL Kabupaten Jepara.

c. Tahapan Perencanaan

3. Menentukan peran dan pihak yang terlibat 4. Menentukan desain konstruksi yang berupa penyerahan proyek dari pemberi proyek kepada pihak yang diberi tugas 5. Evaluasi Rencana untuk mengurangi resiko

Studio Rencana Wilayah

138

Kabupaten Jepara

2020

III. Pelaksanaan 1. Meningkatkan cakupan layanan dan aksesibilitas sarana pendidikan 2. Meningkatkan derajat dan upaya pelayanan kesehatan 3. Pengembangan Kawasan Jepara Baru 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH a. Rencana Pelaksanaan Program

5. Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur antar pusat kegiatan 6. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan 7. Meningkatkan cakupan layanan pusat perdagangan dan jasa regional 8. Meningkatkan sarana prasarana penunjang kawasan industri pengolahan 9. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pariwisata 10. Meningkatkan investasi dalam penanaman modal

b. Tahapan pelaksanaan

1. Pembuatan sistem pelaksanaan proyek

2. Penetapan standar kualitas proyek 3. Evaluasi Pelaksanaan

IV. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan pelaksanaan program dan evaluasi hasil pelaksanaan yang dilakukan secara berkala selama proses pengembangan PKL Jepara dilaksanakan untuk mengetahui efisisensi penggunaan waktu dan biaya serta mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana dengan mengukur ketercapaian sasaran indikator, serta untuk terhindar dari resiko-resiko yang mungkin terjadi.

V. Penyelesaian Apabila rencana, pelaksanaan, hasil, serta dampak program telah mencapai indikator pemantauan yang telah dibuat, maka program dinyatakan berhasil dan dapat dilaksanakan kembali. Apabila banyak indikator yang belum, maka perlu diadakan perbaikan program agar pelaksanaan program sejenis di waktu yang akan datang menjadi lebih baik. Pada tahap ini dokumentasi beserta dokumen diserahkan kepada stakeholder paling penting. Selanjutnya, tim proyek dibubarkan. Tahap ini juga memperlihatkan post implementation review untuk mengetahu tingkat keberhasilan proyek. Sumber: Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

139

Kabupaten Jepara

2020

Dalam menentukan kelayakan suatu proyek, diperlukan perhitungan CBA (Cost-Benefit Analysis). CBA adalah teknik untuk melakukan analisis hubungan antara biaya dan manfaat (keuntungan) dari suatu proyek. Metode CBA yang digunakan pada Program Pengembangan PKL Jepara adalah Economic CBA. Economic CBA digunakan untuk analisis investasi publik yang tidak semua biaya dan manfaat tercermin dalam nilai (moneter) pasar sehingga terdapat manfaat yang dapat dihitung (tangible) maupun manfaat sulit dihitung (intangible). Secara umum, tangible benefit didapatkan bedasarkan potensi pendapatan dari kemampuan membayar (Availability to Pay) masyarakat dalam bentuk tariff dan sebagainya, kemampuan fiskal pemerintah, serta potensi pendapatan lainnya meliputi investasi swasta dan lain-lain. Misalnya, pembangunan kawasan Jepara Baru yang dapat meningkatkan daya tarik pihak swasta yang bergerak dalam bidang properti, tariff yang dibayarkan penumpang pengguna transportasi publik BRT, perbaikan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas berupa pembangunan jaringan transportasi yang dapat meningkatkan daya tarik investor, pembangunan berbagai sarana penunjang kawasan industri pengolahan yang dapat meningkatkan produksi industri pengolahan sehingga meningkatkan pendapatan di bidang industri pengolahan serta dapat juga meningkatkan investasi dan penanaman modal, serta pembangunan berbagai sarana prasarana penunjang pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan dari wisatawan, dan sebagainya. Sedangkan intangible benefit didapatkan dari kalkulasi potensi pendapatan non finansial (secara ekonomi). Misalnya, pembangunan SMP yang dapat meningkatkan keterjangkauan cakupan layanan pendidikan yang berdampak pada peningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan ini dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembangunan puskesmas untuk menjangkau wilayah yang belum terjangkau pelayanan kesehatan dapat mencegah terjadinya penyakit serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Manfaat tidak langsung dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini adalah mencegah biaya penyembuhan akibat penyakit yang dapat dikalkulasikan. Pebangunan RTH dapat meningkatkan kualitas udara sehingga manfaat tidak langsung nya berupa mencegah biaya yang dapat dikalkulasikan akibat penyakit saluran pernafasan. Manfaat tidak langsung dari pemeliharaan dan revitalisasi pasar sehat serta inspeksi sanitasi di tempat fasilitas umum adalah biaya akibat dari adanya penyebaran penyakit menular. Penjelasan manfaat tersebut secara lebih rinci bedasarkan output program dan berbagai asumsi adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan cakupan layanan dan aksesibilitas sarana pendidikan Peningkatan cakupan layanan dan aksesibilitas sarana pendidikan memberi manfaat intangible berupa peningkatan kualitas pendidikan yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan sebesar Rp 500.000/jiwa 2) Peningkatan derajat dan upaya pelayanan kesehatan

Studio Rencana Wilayah

140

Kabupaten Jepara

2020

Peningkatan derajat dan upaya pelayanan kesehatan memberi manfaat intangible berupa peningkatan kualitas kesehatan yang secara tidak langsung diasumsikan senilai Rp. 450.000/jiwa. 3) Pengembangan Kawasan Jepara Baru Pengembangan kawasan Jepara Baru memberi investasi dari pihak swasta yang diasumsikan senilai Rp. 10.070.005.000, pembelian properti sebesar Rp 400.000.000/unit. 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH memberi manfaat intangible peningkatan kualitas udara yang berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan dengan asumsi senilai dengan biaya pengobatan penyakit saluran pernapasan senilai Rp 450.000/jiwa. 5) Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur antar pusat kegiatan Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur antar pusat kegiatan memberi manfaat tangible yang diasumsikan senilai dengan biaya akibat kemacetan Rp 120.000/kendaraan/jam. 6) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan memberi manfaat tangible yang diasumsikan senilai dengan biaya akibat penyalahgunaan wewenang pegawai pemerintahan Rp 350.000/pegawai/tahun. 7) Peningkatan cakupan layanan pusat perdagangan dan jasa regional Peningkatan cakupan layanan pusat perdagangan dan jasa regional memberi

manfaat

peningkatan

tangible

pendapatan

yang

diasumsikan

pedagang

senilai

dengan

sebesar

Rp.

300.000/pedangang/bulan. 8) Peningkatan sarana prasarana penunjang kawasan industri pengolahan Peningkatan sarana prasarana penunjang kawasan industri pengolahan memberi

manfaat

tangible

yang

diasumsikan

senilai

dengan

peningkatan produktivitas pekerja industri pengolahan sebesar Rp 270.000/pekerja/bulan dan asumsi harga beli dan harga sewa industri mengacu pada harga kawasan industri di Kabupaten Jepara dengan harga beli Rp 2.700.000/m2 dan harga sewa Rp 600.000/m2/tahun. Dengan luas lahan bangunan adalah 50% dari lahan total, dimana 70% diantaranya dijual, dan 30% disewakan. 9) Peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata Peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata memberi manfaat tangible berupa peningkatan pengeluaran wisatawan yang diasumsikan senilai Rp 630.000/wisatawan. Studio Rencana Wilayah

141

Kabupaten Jepara

2020

10) Peningkatan investasi dalam penanaman modal Peningkatan investasi dalam penanaman modal memberi manfaat tangible yang diasumsikan senilai Rp. 30.080.005.000 Selain yang disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat diperoleh dari program ini. Seluruh manfaat langsung dan manfaat tidak langsung tersebut dikalkulasi secara moneter sebesar Rp 1.058.491.520.000 yang disebut sebagai revenue. Revenue ini kemudian diperoleh secara bertahap yang dimulai pada periode operasional atau tahun ke-13. Di sisi lain, komponen biaya dihitung per-kegiatan dengan besar biaya operasional dan pemeliaharaan diasumsikan sebesar 0,1% total biaya. Biaya per-kegiatan tersebut kemudian dialokasikan dalam bentuk pertahun yang disesuaikan dengen periode pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, analisis CBA tersebut dilakukan bedasarkan perhitungan nilai NPV (Net Present Value), BCR (Benefit-Cost Ratio), ROI (Return on Investment), dan PBP (Payback Period) dengan menggunakan discount rate sebesar 11% dan 15% (suku bunga di atas rata-raat Bank Indonesiaa) sebagai berikut:

1) Net Present Value (NPV) Net Present Value (NPV) merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah di diskonto dengan discount rate 11% dan 15%. Suatu proyek dikatakan layak apabila nilai NPV> 0 dan suatu proyek dikatakan tidak layak apabila NPV < 0 . Bedasarkan analisis perhitungan, nilai NPV hingga pada discount rate 15% pada proyek ini mencapai Rp. 4.508.684.656 sehingga dapat dikatakan program Pengembangan PKL Jepara adalah layak.

2) Benefit Cost Ratio (BCR) Benefit Cost Ratio (BCR) didasarkan pada perbandingan antara manfaat dan biaya. Suatu proyek dikatakan layak apabila nilai BCR>1 dan suatu proyek dikatakan tidak layak apabila BCR < 1 . Bedasarkan analisis perhitungan, nilai BCR hingga pada discount rate 15% pada proyek ini adalah 1,04 sehingga dapat dikatakan program Pengembangan PKL Jepara adalah layak.

3) Return on Investment (ROI) Return on Investment (ROI) merupakan prosentase manfaat suatu proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Suatu proyek dikatakan layak apabila nilai ROI >0 dan suatu proyek dikatakan tidak layak apabila ROI < 0 . Bedasarkan analisis perhitungan, nilai ROI hingga pada discount rate 15% pada proyek ini adalah 0,04 sehingga dapat dikatakan program Pengembangan PKL Jepara adalah layak.

Studio Rencana Wilayah

142

Kabupaten Jepara

2020

10. Lampiran 10.1 Logical Framework Tabel Logical Framework Objective

Project Summary

Indicators

Means of Verification

Pengembangan PKL Kawasan Perkotaan Goal

Jepara guna Peningkatan Kinerja Layanan

PDRB per kapita

Kawasan Perkotaan PKL Kabupaten Jepara

meningkat

Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan

IPM meningkat

Verifikasi data Badan Pusat Statistik

Important Assumptions Indikator diasumsikan berhasil

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

Indikator diasumsikan

Pusat Statistik

berhasil

Angka TPT 2 Purpose

Mengembangkan peran kawasan perkotaan

menurun,

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

Indikator diasumsikan

sebagai pusat kegiatan kabupaten

Pengeluaran per

Pusat Statistik

berhasil

kapita meningkat Kontribusi PDRB 3

Mengembangan potensi lokal industri dan

sektor industri dan

pariwisata

Verifikasi data Badan Pusat Statistik

Indikator diasumsikan berhasil

meningkat

1.1

Meningkatkan cakupan layanan dan aksesibilitas sarana pendidikan

Outputs 1.2

layanan sarana

Verifikasi data Badan Pusat Statistik

pendidikan meluas

Meningkatkan derajat dan upaya pelayanan

Angka gizi buruk,

kesehatan

AKI, AKB menurun

Studio Rencana Wilayah

Adanya kesadaran

Cakupan jangkauan

masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan Adanya kesadaran

Verifikasi data Badan Pusat Statistik

masyarakat untuk berperilaku hidup sehat

143

Kabupaten Jepara

Objective

Project Summary

Indicators

Means of Verification

Indeks 1.3

Pengembangan Kawasan Jepara Baru

ketetanggaan

Analisis GIS

permukiman Presentase Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH 1.4

Verifikasi data Badan Pusat Statistik

publik meningkat Meningkatkan konektivitas dan kualitas

1.5

ketersediaan RTH

infrastruktur antar pusat kegiatan

2020

Important Assumptions Tidak terjadi pertumbuhan permukiman sprawl Tidak ada penyalahgunaan RTH

Indeks Konektivitas (alfa, betha,

Analisis data Badan Pusat Statistik

gamma) Nilai survey

2.1

2.2

Meningkatkan kualitas tata kelola

kepuasan kinerja

Verifikasi data Inspektorat, Bagian

pemerintahan

pemerintah

Organisasi Sekretariat Daerah

meningkat

Kabupaten Jepara

Meningkatkan cakupan layanan pusat

Jumlah PAD

perdagangan dan jasa regional

meningkat

Verifikasi data Badan Pusat Statistik

Kegiatan ekonomi masyarakat setempat aktif

Jumlah hasil 3.1

Meningkatkan sarana prasarana penunjang

produksi industri

kawasan industri pengolahan

pengolahan

Verifikasi data Dinas Perindag

Produktivitas tenaga kerja meningkat

meningkat Cakupan jangkauan 3.2

Meningkatkan sarana prasarana penunjang pariwisata

fasilitas penungjang

Analisis GIS

pariwisata

Kualitas sarana penunjang pariwisata terjaga

meningkat 3.3 Activites

1.1.1

Meningkatkan investasi dalam penanaman

Presentase

modal

investasi meningkat

Pembangunan SMP

Studio Rencana Wilayah

Verifikasi data DPMTSP

Tidak terjadi force majeure

Jumlah SMP

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

Terdapat dana yang

bertambah

Pusat Statistik, Dinas Pendidikan

mencukupi

144

Kabupaten Jepara

Objective

Project Summary

Indicators Presentase ruang

1.1.2

Peningkatan kualitas ruang kelas

kelas kondisi baik meningkat

1.1.3

1.2.1

Peningkatan kualitas jumlah tenaga kependidikan Pembangunan Puskesmas

Rasio tenaga pendidikan dan murid meningkat

Means of Verification Verifikasi data BAPPEDA, Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan

2020

Important Assumptions Mendapatkan kontraktor dan konsultan yang sesuai

Verifikasi data BAPPEDA, Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan

Jumlah puskesmas

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

Terdapat dana yang

bertambah

Pusat Statistik, Dinas Kesehatan

mencukupi

Rasio tenaga Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan 1.2.2

kesehatan dan

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

penduduk

Pusat Statistik, Dinas Kesehatan

meningkat

Adanya SDM yang mumpuni

Presentase TFU Inspeksi sanitasi tempat fasilitas umum 1.2.3

yang memenuhi

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

syarat kesehatan

Pusat Statistik, Dinas Kesehatan

meningkat Presentase Penataan permukiman kepadatan sedang

1.3.1 1.4.1 1,4,2 1.5.1

permukiman tertata meningkat

Pembangunan Taman Kota Revitalisasi RTH eksisting Pembangunan jalan Jepara-Demak

1.5.2

Studio Rencana Wilayah

Verifikasi data BAPPEDA, Badan Pusat Statistik, Disperkim

Terdapat dana yang mencukupi

Terbangunnya

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

Tidak ada penyalahgunaan

taman kota

Pusat Statistik, DLH

taman kota

Presentase kualitas

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

Pemeliharaan secara

RTH meningkat

Pusat Statistik, DLH

berkala dilakukan

Terbangunnya jalan

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

Jepara-Demak

Pusat Statistik, DPUPR

Presentase kondisi Perbaikan kualitas jalan

jalan baik meningkat

Verifikasi data BAPPEDA, Badan Pusat Statistik, DPUPR

Adanya kerjasama regional Mendapatkan kontraktor dan konsultan yang sesuai

145

Kabupaten Jepara

Objective

No 1.5.3 1.5.4

Project Summary

Indicators

Means of Verification

Terbangunnya

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

trotoar

Pusat Statistik, DPUPR

Penyusunan regulasi insentif dan disinsentif

Terbangunnya

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

kendaraan priibadi

terminal A

Pusat Statistik, DPUPR

Pembangunan trotar

2020

Important Assumptions dengan spesifikasi minimal Bank Dunia

Masyarakat menunggu Penyusunan protokol rencana sistem

Terbangunnya

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

transportasi publik di

transportasi publik BRT

halte/feeder

Pusat Statistik, DPUPR, Dishub

halte/feeder yang sudah

1.5.5

1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 1.5.1 0

transportasi publik

ditentukan

Penyusunan regulasi kendaraan umum

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

online

Pusat Statistik, DPUPR, Dishub

Pembangunan Terminal A

Bertambahnya BRT Adanya regulasi

Verifikasi data BAPPEDA, Badan

terkait

Pusat Statistik, DPUPR, Dishub

Pembangunan halte/feeder transportasi

Adanya regulasi

publik

terkait

Pembelian moda transportasi publik BRT

Adanya regulasi

Verifikasi data Dishub

terkait

Masyarakat berpindah menggunakan kendaraan umum -

Operasional dan maintainance sarana prasarana dasar kawasan perkotaan

Verifikasi data BAPPEDA

Terbentuknya

2.1.1

Membentuk badan yang mengatur dan

badan yang

mensinkronkan rencana daerah di wilayah

mengatur rencana

Wanarakuti

daerah Wanarakuti

Verifikasi data BAPPEDA

Persentase

2.1.2

Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN

Peningkatan SDM

khususnya dalam bidang pengelolaan

ASN melalui

keuangan daerah, dan kualitas pelayanan

Pendidikan dan

publik

Pelatihan

Studio Rencana Wilayah

Verifikasi data BAPPEDA

146

Kabupaten Jepara

Objective

Project Summary

Indicators

Means of Verification

2020

Important Assumptions

Terbentuknya sistem dan 2.1.3

Pengembangan sistem dan prosedur

prosedur

pengawasan

Verifikasi data BAPPEDA

Penyusunan branding Kabupaten Jepara 2.1.4 2.2.1

yang berasal dari asosiasi berbagai

Tagline branding

stakegolder

Kabupaten Jepara

Verifikasi data BAPPEDA

wilayah

Presentase pasar

Verifikasi data BAPPEDA,

Perilaku masyarakat yang

sehat meningkat

Disperindag

mendukung

Pemeliharaan dan revitalisasi pasar sehat

Branding sesuai identitas

Terbentuknya kerjasama 2.2.2

Peningkatan kerjasama perdagangan

perdagangan

Verifikasi data BAPPEDA,

Tingginya minat peserta

internasional

Disperindag

pembinaan

Luas kawasan pedagang kaki lima 2.2.3

Penataan kawasan pedagang kaki lima

yang tertata

Verifikasi data BAPPEDA,

meningkat

Disperindag

Operasional dan maintainance sarana 2.2.4

prasarana nondasar kawasan perkotaan

Verifikasi data BAPPEDA, -

Disperindag

Terbangunnya pusat pelatihan untuk pengrajin 3.1.1

Pembangunan pusat pelatihan untuk

industri

Verifikasi data BAPPEDA,

pengrajin industri pengolahan kayu

pengolahan kayu

Disperindag

Terbangunnya pusat riset dan 3.1.2

Pembangunan pusat riset dan teknologi

teknologi industri

Verifikasi data BAPPEDA,

untuk industri pengolahan kayu

pengolahan kayu

Disperindag

Studio Rencana Wilayah

Tingginya minat peserta pembinaan

147

Kabupaten Jepara

Objective

Project Summary

Indicators

Means of Verification

2020

Important Assumptions

Jumlah UMKM

3.1.3

Penyelenggaraan pameran UMKM

yang ikut serta

Verifikasi data BAPPEDA, Dinas

dalam Pameran

Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan

Tingginya minat peserta

UMKM meningkat

Transmigrasi

pelatihan

Pemeliharaan kawasan cagar budaya: 3.1.4

Makam dan Masjid Mantingan, Museum

Jumlah wisatawan

Kartini, Benteng VOC, dan Museum Kartini

meningkat

Verifikasi data Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata

Pengunjung objek wisata menjaga kebersihan setempat Tingginya minat peserta

3.2.1

Penambahan ATM

Bertambahnya ATM

Verifikasi data BAPPEDA

Bertambahnya 3.2.2

Penambahan hotel berbintang

hotel berbintang

pembinaan Tingginya minat

Verifikasi data BAPPEDA

pengunjung pameran

Bertambahnya 3.2.3

Penambahan pusat oleh-oleh

pusat oleh-oleh

Verifikasi data BAPPEDA

modal yang terbaru yang dapat mendorong

Jumlah investor

Verifikasi data DPMTSP

percepatan investasi

meningkat

Penyusunan peraturan tentang penanaman 3.3.1

Operasional dan maintainance sarana 3.3.2

prasarana penunjang industri-pariwisata

Verifikasi data BAPPEDA

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

148

Kabupaten Jepara

2020

10.2 Pentahapan dan Pembiayaan Tabel Pentahapan dan Pembiayaan Studio Jepara 2 Sub Program

No.

Besaran/

Kegiatan

Sasaran

Nominal

Waktu

Lokasi

Penbiayaan

Pelaksanaan 1

(Rp)

Sumber

Instansi

Penbiayaan

Terkait

Pengembangan Kawasan Perkotaan PKL Kabupaten Jepara 1.1.1

Pembangunan SMP

1 unit

Meningkatka

Mulyoharjo

2.500.000.000

APBD Jepara

Peningkatan 1.1.2

kualitas ruang

aksesibilitas

kelas

5 sekolah negeri

sarana

Dinas Pendidikan

SMPN 3 Jepara, SMPN 4 Jepara,

200.000.000

SMPN 5 Jepara,

APBD Jepara

BAPPEDA, Dinas Pendidikan

SMPN 6 Jepara

pendidikan

Peningkatan 1.1.3

kualitas jumlah

Kabupaten

tenaga

fasilitator

Jepara

190.000.000

APBD Jepara

kependidikan Meningkatka n derajat dan

BAPPEDA,

SMPN 2 Jepara,

n cakupan layanan dan

Desa

1.2.1

Pengembangan

upaya

Studio Rencana Wilayah

Puskesmas

1 unit

Desa Panggang

100.000.000

APBD Jepara

BAPPEDA, Dinas Pendidikan BAPPEDA, Dinas Kesehatan

149

Kabupaten Jepara

2020

Studio Jepara 2 Sub Program

No.

Kegiatan

Besaran/ Sasaran

Lokasi

Penbiayaan

Pelaksanaan 1

pelayanan

Nominal

Waktu

(Rp)

Sumber

Instansi

Penbiayaan

Terkait

Desa

kesehatan

Panggang,

Peningkatan 1.2.2

ketersediaan

1 : 3000

tenaga kesehatan

Bapangan, Kauman,

250.000.000

APBD Jepara

Bandengan,

BAPPEDA, Dinas Kesehatan

Pengkol 90% TFU yang Inspeksi sanitasi 1.2.3

tempat fasilitas umum

terdiri dari hotel,

PKL Jepara

145.000.000

APBD Jepara

restauran

BAPPEDA, Dinas Kesehatan

, dan sekolah Pengembang an Permukiman

Pengembangan 1.3.1

Kawasan Jepara

kepadatan

Baru

10.000 Ha

Desa Pengkol

9.070.005.000

Developer

BAPPEDA, Disperkim

sedang Meningkatka n kuantitas

1.4.1

Pembangunan

Studio Rencana Wilayah

Taman Kota

1 unit

Desa Mulyoharjo

167.000.000

APBD

BAPPEDA,

Jepara

DLH

150

Kabupaten Jepara

2020

Studio Jepara 2 Sub Program

No.

Kegiatan

Besaran/ Sasaran

Lokasi

RTH

1,4,2

Revitalisasi RTH eksisting

290 Ha

PKL Jepara

Pembangunan 1.5.1

jalan Jepara-

PKL Jepara

Demak 1.5.2 Meningkatka

1.5.3

n konektivitas dan kualitas

1.5.4

Perbaikan kualitas

69760

Kabupaten

jalan

Ha'

Jepara

Perbaikan dan penataan trotoar Pembangunan

1 unit

Desa Krapyak

regulasi insentif

Kabupaten

dan disinsentif

dokumen

Jepara

regulasi

Kabupaten

kendaraan umum

dokumen

Jepara

Terminal A

infrastruktur

Instansi

Penbiayaan

Terkait

APBD

BAPPEDA,

Jepara

DLH

79.230.000.00

APBD

BAPPEDA,

Jepara

DPUPR

APBD

BAPPEDA,

Jepara

DPUPR

APBD

BAPPEDA,

Jepara

DPUPR

56.230.000.00

APBD

BAPPEDA,

Jepara

DPUPR

(Rp) 5 974.000.000

2.320.000.000 37.500.000

Penyusunan

antar pusat kegiatan

PKL Jepara

Sumber

Penbiayaan

Pelaksanaan 1

dan kualitas

Nominal

Waktu

1.5.5

223.000.000

APBD Jepara

kendaraan priibadi Penyusunan 1.5.6

online

Studio Rencana Wilayah

247.000.000

APBD Jepara

BAPPEDA, DPUPR, Dishub BAPPEDA, DPUPR, Dishub

151

Kabupaten Jepara

2020

Studio Jepara 2 Sub Program

No.

Kegiatan

Besaran/ Sasaran

Nominal

Waktu

Lokasi

Penbiayaan

Pelaksanaan 1

(Rp)

Sumber

Instansi

Penbiayaan

Terkait

Penyusunan protokol rencana 1.5.7

sistem transportasi publik

Kabupaten

dokumen

Jepara

2 unit

PKL Jepara

523.000.000

Kabupaten

60.000.000.00

APBD

Jepara

PKL Jepara

212.656.505

250.000.000

APBD Jepara

BAPPEDA, DPUPR, Dishub

BRT Pembangunan 1.5.8

halte/feeder transportasi publik Pembelian moda

1.5.9

transportasi publik

150 unit

BRT

APBD Jepara

Dishub

Operasional dan maintainance 1.5.10

sarana prasarana dasar kawasan

APBD Jepara

BAPPEDA

perkotaan Membentuk

Meningkatka n kualitas tata kelola pemerintahan

2.1.1

badan yang

mengatur dan

badan/ti

mensinkronkan

Kabupaten Jepara

223.000.000

APBD Jepara

BAPPEDA

rencana daerah di

Studio Rencana Wilayah

152

Kabupaten Jepara

2020

Studio Jepara 2 Sub Program

No.

Kegiatan

Besaran/ Sasaran

Nominal

Waktu

Lokasi

Penbiayaan

Pelaksanaan 1

(Rp)

Sumber

Instansi

Penbiayaan

Terkait

wilayah Wanarakuti Penyelenggaraan dan pengiriman diklat kader 2.1.2

dan

43 PNS

kepemimpinan

Kabupaten Jepara

1.588.791.000

APBD Jepara

BAPPEDA

tersebar se Kabupaten Jepara Pengembangan sistem dan

2.1.3

prosedur

Kabupaten Jepara

217.000.000

APBD Jepara

BAPPEDA

pengawasan Penyusunan branding 2.1.4

Kabupaten Jepara yang berasal dari

Kabupaten Jepara

238.000.000

APBD Jepara

BAPPEDA

asosiasi berbagai stakegolder

Studio Rencana Wilayah

153

Kabupaten Jepara

2020

Studio Jepara 2 Sub Program

No.

Kegiatan

Besaran/ Sasaran

Nominal

Waktu

Lokasi

Penbiayaan

Pelaksanaan 1

(Rp)

Sumber

Instansi

Penbiayaan

Terkait

10 pasar 2.2.1

Pemeliharaan dan

banguna

revitalisasi pasar

n non

sehat

permane

PKL Jepara

127.000.000

APBD Jepara

BAPPEDA, Disperinda g

n Peningkatan

Meningkatka n cakupan

2.2.2

layanan pusat

regional

perdagangan

Kabupaten Jepara

277.000.000

APBD Jepara

internasional

perdagangan dan jasa

kerjasama

Penataan kawasan 2.2.3

pedagang kaki

100%

PKL Jepara

513.000.000

lima

APBD Jepara

BAPPEDA, Disperinda g BAPPEDA, Disperinda g

Operasional dan maintainance 2.2.4

sarana prasarana

PKL Jepara

3.183.791

nondasar kawasan

APBD Jepara

BAPPEDA, Disperinda g

perkotaan Meningkatka n sarana prasarana

Pembangunan 3.1.1

pusat pelatihan untuk pengrajin

Studio Rencana Wilayah

1 unit

Desa Mulyoharjo

3.450.000.000

APBD Jepara

BAPPEDA, Disperinda g

154

Kabupaten Jepara

2020

Studio Jepara 2 Sub Program

No.

Kegiatan

Besaran/ Sasaran

Lokasi

industri

kawasan

pengolahan kayu

industri

Pembangunan

pengolahan

pusat riset dan 3.1.2

teknologi untuk

1 unit

industri

Desa Mulyoharjo

Penbiayaan

Pelaksanaan 1

penunjang

Nominal

Waktu

(Rp)

Sumber

Instansi

Penbiayaan

Terkait

5.123.000.000

APBD Jepara

BAPPEDA, Disperinda g

pengolahan kayu BAPPEDA, Dinas

3.1.3

Penyelenggaraan pameran UMKM

Koperasi,

4 kali festival/

PKL Jepara

67.900.000

tahun

APBD

UKM,

Jepara

Tenaga Kerja dan Transmigra si

Meningkatka

Makam dan

n sarana prasarana

3.1.4

Pemeliharaan

Masjid

kawasan cagar

Mantingan,

budaya

Museum

penunjang pariwisata

Studio Rencana Wilayah

Kartini, Benteng

Badan 432.000.000

APBD Jepara

Pusat Statistik, Dinas Pariwisata

155

Kabupaten Jepara

2020

Studio Jepara 2 Sub Program

No.

Kegiatan

Besaran/ Sasaran

Nominal

Waktu

Lokasi

Penbiayaan

Pelaksanaan 1

(Rp)

Sumber

Instansi

Penbiayaan

Terkait

VOC, dan Museum Kartini Desa 3.2.1

Penambahan ATM

3 unit

Bandengan, Ujungbatu,

300.000.000

APBD Jepara

BAPPEDA

Saripan 3.2.2

3.2.3

Penambahan hotel berbintang Penambahan pusat oleh-oleh

Desa 2 unit

Bandengan, Kuwasen

35.498.000.00 0

1 unit

Desa Pengkol

5.378.000.000

PKL Jepara

234.000.000

PKL Jepara

50.482.900

Swasta APBD Jepara

BAPPEDA

Penyusunan peraturan tentang penanaman

Meningkatka n investasi

modal yang

3.3.1

dalam

terbaru yang

APBD Jepara

DPMTSP

dapat mendorong

penanaman

percepatan

modal

investasi 3.3.2

Operasional dan maintainance

Studio Rencana Wilayah

APBD Jepara

BAPPEDA

156

Kabupaten Jepara

2020

Studio Jepara 2 Sub Program

No.

Kegiatan

Besaran/

Lokasi

Sasaran

Nominal

Waktu

Penbiayaan

Pelaksanaan 1

(Rp)

Sumber

Instansi

Penbiayaan

Terkait

sarana prasarana penunjang industri-pariwisata TOTAL

266.589.519.196

Sumber: Analisis Penulis,2020

Studio Rencana Wilayah

157

Kabupaten Jepara

2020

10.3 Cost-Benefit Analysis Tabel Cost-Benefit Analysis Tahun

EXP (Rp)

REV (Rp)

18.367.126.250

2 3

0,11

0,15

EXP (Rp)

REV (Rp)

EXP (Rp)

REV (Rp)

16.546.960.586

15.971.414.130

17.867.126.250

14.501.360.482

13.510.114.367

17.717.126.250

12.954.610.015

11.649.298.101

17.517.126.250

11.539.073.639

10.015.473.787

21.591.447.750

12.813.473.342

10.734.765.503

20.791.447.750

11.115.957.009

8.988.716.621

20.491.447.750

9.869.878.160

7.703.494.211

20.291.447.750

8.804.996.827

6.633.310.263

17.168.830.799

6.711.721.256

4.880.453.255

16.268.830.799

5.729.629.695

4.021.406.160

16.018.830.799

5.082.507.726

3.443.139.116

15.618.830.799

4.464.499.459

2.919.271.154

11.308.500.000

132.311.440.000

2.912.099.958

34.072.081.967

1.837.947.398

21.504.307.989

10.358.500.000

132.311.440.000

2.403.118.393

30.695.569.339

1.463.952.904

18.699.398.251

10.108.500.000

132.311.440.000

2.112.720.438

27.653.666.072

1.242.278.904

16.260.346.306

9.658.500.000

132.311.440.000

1.818.620.254

24.913.212.677

1.032.153.379

14.139.431.570

1.361.475.000

132.311.440.000

230.950.566

22.444.335.745

126.516.272

12.295.157.887

1.361.475.000

132.311.440.000

208.063.573

20.220.122.293

110.014.149

10.691.441.641

1.361.475.000

132.311.440.000

187.444.661

18.216.326.390

95.664.478

9.296.905.775

1.361.475.000

132.311.440.000

168.869.064

16.411.104.856

83.186.502

8.084.265.891

TOTAL

266.589.519.196

1.058.491.520.000

130.176.555.103

194.626.419.339

106.462.570.653

110.971.255.310

NPV

791.902.000.804

64.449.864.236

4.508.684.656

BCR

3,97

1,50

1,04

ROI

2,97

0,50

0,04

Sumber: Analisis Penulis,2020

Studio Rencana Wilayah

158

Kabupaten Jepara

2020

A. Latar Belakang Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten pesisir di Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km dengan luas lautan sebesar 1845,6 km2. Letak geografis kelautan yang strategis, menjadikan Kabupaten Jepara memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara menyatakan bahwa pada tahun 2017, jumlah produksi wilayah pesisir Kabupaten Jepara tergolong cukup tinggi, yaitu sejumlah 8541 ton untuk perikanan tangkap laut, 3128,04 untuk perikanan budidaya tambak, dan 1482,20 untuk perikanan tangkap di perairan umum, dengan jenis ikan yang beragam. Produktivitas sektor perikanan tersebut juga didukung oleh ketersediaan tenaga kerja nelayan yang berjumlah 8341 jiwa, dimana lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan setiap tahunnya menduduki peringkat ketiga jumlah tenaga kerja terbesar di Kabupaten Jepara, dengan dilengkapi armada penangkapan sebanyak 3190 unit kapal dan keberadaan fasilitas pendukung berupa TPI aktif sebanyak 10 unit. Kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan Kabupaten Jepara pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Saat ini, pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Jepara berperan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta meningkatkan pendapatan ekonomi Kabupaten Jepara. Pemanfaatan tersebut dapat dibuktikan dengan PDRB ADHK Kabupaten Jepara pada tahun 2018, dimana lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menduduki peringkat ketiga penyumbang pendapatan terbesar setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, yaitu sebesar 14% dari total PDRB, dan memiliki tren laju pertumbuhan PDRB yang positif. Hal tersebut menjadikan sektor perikanan Kabupaten Jepara dianggap strategis jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Berkaitan dengan

pemenuhan

kebutuhan

pangan

masyarakat,

kelompok

makanan

ikan/udang/cumi/kerang menempati peringkat keempat terbesar pada pengeluaran per kapita per bulan menurut makanan yang dikonsumsi masyarakat pada tahun 2017 dengan presentase sebesar 4,35%. Di samping peran yang diberikan kepada masyarakat lokal, pengembangan kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut juga mampu memberikan multiplier effect pada sektor pariwisata bahari dan sektor industri perikanan yang menyediakan input produksi perikanan sampai mengelola hasil produksi perikanan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan berlatarbelakang potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Kabupaten Jepara, pengembangan kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut menjadi salah satu program yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan nilai strategis Kabupaten Jepara, khususnya dalam sudut pandang perekonomian, dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk mewujudkan kawasan strategis pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut.

Studio Rencana Wilayah

160

Kabupaten Jepara

2020

Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha dengan Kontribusi Terbesar 7000000

6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2014

2015

2016

2017

2018

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Industri Pengolahan

Perdagangan Besar dan Eceran

Grafik 1. Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha dengan Kontribusi Terbesar Tahun 2014-2018

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2014-2018 B. Rasionalitas Program Program pengembangan kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut dipilih berdasarkan penetapan rencana kawasan strategis menurut sudut pandang ekonomi. Pada tahun 2018, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menduduki peringkat nomor tiga penyumbang pendapatan terbesar setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, yaitu sebesar 14% dari total PDRB, dan memiliki tren laju pertumbuhan PDRB yang positif. Oleh karena itu, pengembangan program ini ditujukan untuk mendukung sektor perikanan sehingga kontribusinya sebagai sektor yang mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara dapat terus stabil dan meningkat. Dengan potensi sumber daya perikanan yang beragam dan melimpah, di sisi lain juga terdapat permasalahan yang dihadapi oleh sektor perikanan Kabupaten Jepara, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan produksi perikanan yang efektif dan ramah lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, program ini kemudian bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan produksi perikanan dengan berbasis sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan mengutamakan produktivitas pada komoditas unggul. Dimana hal tersebut harus diiringi dengan penyediaan bantuan teknis, modal, dan sarana serta prasarana penunjang dari pemerintah. Dengan begitu, program pengembangan kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut akan mendukung pencapaian rencana visi Kabupaten Jepara, yaitu â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Berdaya Saing dan Sejahteraâ&#x20AC;?. Selain itu, adanya multiplier effect yang diberikan pada sektor pariwisata bahari dan sektor industri perikanan yang menyediakan input produksi perikanan sampai mengelola hasil produksi perikanan itu sendiri, juga mendukung rencana tujuan penataan ruang Kabupaten Jepara, yaitu â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi, Berdaya Saing dan Sejahtera Bertumpu pada Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal, Kreativitas, Ramah Lingkungan serta Tangguh Bencanaâ&#x20AC;?.

Studio Rencana Wilayah

161

Kabupaten Jepara

2020

Diagram 1. Kerangka Rasionalitas Program

Sumber: Analisis Penulis, 2020

C. Landasan Hukum 1. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Perikanan 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KEPMENKP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional 5. Peraturan Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara tahun 2011-2031 D. Tujuan Perencanaan 1. Mewujudkan kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan tata kelola lahan areal budidaya perikanan. 3. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan hasil budidaya perikanan. 4. Meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui hasil budidaya perikanan.

Studio Rencana Wilayah

162

Kabupaten Jepara

2020

5. Mewujudkan industri kecil dan menengah yang mampu menyediakan input produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan untuk menambah nilai guna (value added). E. Metode Perencanaan Dalam penyusunan rencana program prioritas, metode perencanaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Wilayah Metode analisis wilayah merupakan pelaksanaan analisis dari data-data yang telah didapatkan, baik data primer maupun sekunder, untuk kemudian ditarik kesimpulan dan gambaran terkait kondisi wilayah. Kesimpulan dan gambaran tersebut kemudian dapat diidentifikasi menjadi potensi dan masalah yang berkaitan dengan kawasan pesisir Kabupaten Jepara.

2. Studi Literatur Studi literatur dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen perencanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan pengembangan program pengembangan kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut.

3. Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) Penyusunan Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) merupakan ringkasan proyek yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan proyek serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja.

4. Analisis Untung-Rugi Analisis untung-rugi dilakukan dengan menggunakan metode Cost Benefit Analysis (CBA). Metode CBA digunakan untuk mengukur untung-rugi dari pembiayaan sebuah progra dan mengetahui kelayakan yang ditinjau dari segi ekonomi.

Studio Rencana Wilayah

163

Kabupaten Jepara

2020

F. Kerangka Berpikir

Diagram 2. Kerangka Berpikir

Sumber: Analisis Penulis, 2020

G. Konsep Perencanaan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) merupakan konsep industrialisasi kelautan dan perikanan melalui bantuan pengembangan manusia, potensi lokal, infrastruktur, lingkungan, dan gerakan siaga bencana di kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan ekonomi dalam mewujudkan desa yang tangguh. Penerapan konsep ini dirasa sesuai dengan program prioritas pengembangan kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan laut dan non laut di Kabupaten Jepara karena lokasi penerapan program memenuhi beberapa kriteria lokasi kegiatan desa pesisir yang ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (2011), yaitu mempunyai potensi ekonomi lokal unggulan, masyarakat pesisir miskin namun potensial aktif dan memiliki motivasi untuk memperbaiki kehidupannya, terjadi degradasi lingkungan pesisir, serta rawan bencana dan perubahan iklim. Adapun tujuan dari konsep PDPT, yaitu: 1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sosial ekonomi pesisir 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses keputusan secara partisipatif 4. Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim

Studio Rencana Wilayah

164

Kabupaten Jepara

2020

Dalam penerapan konsep PDPT, terdapat lima fokus pengembangan yang dilakukan pada aspek-aspek lokal di kawasan pesisir, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Sumberdaya, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, serta Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim, yang dijabarkan sebagai berikut:

Diagram 3. Fokus Pengembangan PDPT

Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2011

1. Bina Manusia Bina Manusia merupakan fokus pengembangan yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM di kawasan pesisir untuk meningkatkan taraf hidup melalui: -

Inventarisasi pada â&#x20AC;&#x153;human capitalâ&#x20AC;? yang ditekankan pada bidang pendidikan dan kesehatan

Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok, baik formal maupun informal

Perluasan dan peningkatan kerja sama kemitraan untuk efisiensi

Perbaikan budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat

2. Bina Usaha Bina Usaha merupakan fokus pengembangan yang berorientasi pada pengembangan unit usaha lokal di kawasan pesisir untuk meningkatkan pendapatan ekonomi melalui: -

Peningkatan

keterampilan

usaha,

perluasan

mata

pencaharian

alternatif,

pengelolaan bisnis skala kecil, dan penguasaan teknologi -

Peningkatan dan perbaikan akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan

Pembangunan kemitraan dengan pelaku usaha

Pemberlakuan sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal

3. Bina Sumber Daya

Studio Rencana Wilayah

165

Kabupaten Jepara

2020

Bina Sumber Daya merupakan fokus pengembangan yang berorientasi pada penguatan kearifan lokal di kawasan pesisir dengan mengedepankan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi melalui: -

Penguatan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya

Penerapan Management Control System (MCS) dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal

Penerapan teknologi ramah lingkungan

Pelaksanaan rehabilitasi habitat dan konservasi serta upaya memperkaya sumber daya lokal

4. Bina Lingkungan dan Infrastruktur Bina Lingkungan dan Infrastuktur merupakan fokus pengembangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan lingkungan dan infrastruktur di kawasan pesisir melalui: -

Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan

Pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, sanitasi)

Peningkatan perencanaan dan pembangunan secara spasial di kawasan pesisir

Pelaksanaan rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran

5. Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim merupakan fokus pengembangan yang berorientasi pada pengadaan strategi mitigasi bencana yang partisipatif di kawasan pesisir melalui: -

Pengadaan usaha pengurangan resiko bencana, perencanaan tanggap darurat, dan rehabilitasi pada tingkat masyarakat

Penyusunan rencana aksi desa pengurangan resiko bencana melalui penyuluhan masyarakat, pelatihan tanggap darurat secara berkala, peningkatan akses data dan informasi bencana, serta aktivas lain terkait penanggulangan bencana

Pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Preseden Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT): Implementasi PDPT dalam Upaya Pembangunan Wilayah Pesisir di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa pesisir dengan 12 pantai yang dikembangkan untuk sektor perikanan dan pariwisata bahari. Di sisi lain, Desa Tambakrejo merupakan desa yang rentan terhadap bencana abrasi, banjir, dan tsunami berskala sedang. Implementasi PDPT dilaksanakan pada tahun 2013-2015 dengan berfokus pada lima binaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun keberhasilan pelaksanaan PDPT di Desa Tambakrejo dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Pembentukan struktur internal Pelaksanaan PDPT dimulai dengan pembentukan lembaga baru di Desa Tambakrejo yang bernama Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP). Setiap desa memiliki lima KMP

Studio Rencana Wilayah

166

Kabupaten Jepara

2020

dimana satu KMP membawahi satu fokus binaan PDPT. Selain itu, keberadaan KMP juga didukung oleh tim pendamping dan tim pemberdayaan desa. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat KMP didampingi oleh tenaga pendamping, secara berkala mengajak masyarakat pesisir untuk berdiskusi dalam bentuk FGD (Focus Discussion Group) dan PRA (Participatory

Rural Approach) untuk menentukan prioritas pembangunan desa dengan berdasarkan pada kajian potensi dan masalah yang dirasakan masyarakat pesisir. 3. Pembangunan Pembangunan di Desa Tambakrejo guna mendukung sektor perikanan dan pariwisata bahari yang berhasil dilakukan antara lain pembangunan TPA, MCK, beberapa jembatan mangrove dan jembatan evakuasi, pos pantau, jaringan air, serta perbaikan ekosistem pantai dan sentra industri perikanan. 4. Pemanfaatan sumber daya lokal Pemanfaatan SDA di Desa Tambakrejo dikelompokkan menjadi dua, yaitu daratan dan lautan, sehingga pengembangan desa untuk optimalisasi pemanfaatan SDA dilakukan di dua wilayah tersebut. Sedangkan peningkatan kualitas SDM secara berkala dilakukan melalui berbagai pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh tim pemberdayaan desa dengan melibatkan mitra untuk mendukung upaya peningkatan nilai guna sektor perikanan dan pariwisata bahari.

Gambar 1. Perbaikan ekosistem pantai di Desa Tambakrejo (kiri) Gambar 2. Pelatihan pembuatan produk UKM di Desa Tambakrejo (kanan)

Sumber: Anggraini, Yuanita (2015)

H. Visualisasi Rencana Lokasi penerapan program pengembangan kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut ditetapkan berdasarkan delineasi rencana kawasan strategis pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut. Tepatnya pada Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul dan Mororejo di Kecamatan Mlonggo serta Desa Kedungcino dan Bandengan di Kecamatan Jepara. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan arahan kawasan peruntukan perikanan pada RTRW Kabupaten Jepara, besarnya potensi sumber daya perikanan yang dimiliki, kesesuaian lahan budidaya perikanan, aksesibilitas ke TPI dan pelabuhan niaga, serta berjarak 300 meter dari bibir pantai sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, faktor lain yang mendukung

Studio Rencana Wilayah

167

Kabupaten Jepara

2020

pemilihan lokasi, yaitu keberadaan destinasi pariwisata bahari, salah satunya Pantai Bandengan.

Gambar 3. Peta Visualisasi Rencana Program Pengembangan Kawasan Pesisir dengan Potensi Pemanfaatan Perikanan Laut dan Non Laut

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

168

Kabupaten Jepara

2020

I. Project Cycle

Diagram 4. Project Cycle

Sumber: Analisis Penulis, 2020

I. Initiating Process a. Identifikasi kebutuhan proyek

b. Analisis kelayakan proyek c. Penetapan keputusan terkait membuat atau membeli unsur dalam proyek d. Perencanaan pengeluaran II. Planning Process a. Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan batasan proyek

Studio Rencana Wilayah

Pelaksanaan sounding proyek dan audiensi dengan pihak terkait Perencanaan pembiayaan dan pengeluaran proyek Perencanaan pada instansi pelaksana: BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perencanaan sumber dana: APBN, APBD, KPBU, dan Dana Desa Melakukan Cost Benefit Analysis (CBA) Penetapan keputusan dalam rangka membuat perencanaan kawasan strategis pesisir dengan pemanfaatan potensi perikanan laut dan non laut Asumsi dana sebesar Rp41.700.000.000,00

Tujuan proyek: Mewujudkan pemanfaatan potensi perikanan laut dan non laut yang berbasis daya dukung ekologis dan ekonomis kawasan pesisir Ruang lingkup proyek: Pengembangan fisik dan non fisik pada rencana kawasan strategis pesisir dengan pemanfaatan potensi perikanan laut dan non laut

169

Kabupaten Jepara

b. Mengidentifikasi pihak yang terlibat beserta tugasnya

2020

Batasan proyek: Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul dan Mororejo di Kecamatan Mlonggo serta Desa Kedungcino dan Bandengan di Kecamatan Jepara BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

c. Menentukan cara berkomunikasi, penyampaian informasi, metode penyampaian informasi, frekuensi, dan isi dari informasi yang disampaikan d. Perencanaan manajemen resiko III. Executing Process a. Melaksanakan rencana proyek dan mencapai target proyek

1. Terwujudnya kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 2. Optimalnya pemanfaatan dan tata kelola lahan areal budidaya perikanan 3. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan hasil budidaya perikanan 4. Meningkatnya

pendapatan

ekonomi

wilayah

dan

kesejahteraan masyarakat lokal melalui hasil budidaya perikanan 5. Terwujudnya industri kecil dan menengah yang mampu menyediakan input produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan untuk menambah nilai guna (value

added) b. Pembuatan sistem pelaksanaan proyek

c. Penetapan standar kualitas proyek

Studio Rencana Wilayah

Sistem pelaksanaan dilakukan dalam empat periode pembangunan (tahap I-IV) dimana masing-masing periode memiliki jangka waktu 5 tahun. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan indikasi program kawasan strategis pesisir dengan pemanfaatan potensi perikanan laut dan non laut yang telah ditetapkan. Standar kualitas proyek mengacu pada ketercapaian setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja di Logical Framework

170

Kabupaten Jepara

2020

IV. Pemantauan dan Pengendalian Pemantauan dan pengendalian proyek dilakukan secara berkala selama proses pengembangan kawasan strategis pesisir dengan pemanfaatan potensi perikanan laut dan non laut untuk mengetahui efisiensi penggunaan waktu dan biaya serta kualitas pelaksanaan proyek. V. Penyelesaian dan Evaluasi Penyelesaian proyek dilakukan dengan memberikan hasil dari proyek, menyerahkan dokumentasi proyek untuk bisnis, mengakhiri kontrak terhadap supplier (pemasok), dan mengkomunikasikan penutupan proyek pada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Sedangkan evaluasi proyek dilakukan untuk mengukur kesesuaian rencana dengan hasil akhir agar dapat dilakukan perbaikan pada pelaksanaan proyek selanjutnya. Tabel 1. Rincian Project Cycle

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

171

Kabupaten Jepara

2020

LAMPIRAN A. Kerangka Kerja Logis (Logical Framework)

Narrative Summary

Terwujudnya pemanfaatan potensi perikanan laut dan non laut yang berbasis daya dukung ekologis dan ekonomis kawasan pesisir

Goals

Purposes

Meningkatnya intensitas aktivitas budidaya perikanan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan pesisir

Studio Rencana Wilayah

Objectivity Indicators

Source Verifications

Assumptions

Terwujudnya kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut

BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Indikator diasumsikan berhasil

BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Aktivitas budidaya perikanan dilindungi oleh kebijakan pemerintah dengan ketentuan pelaksaan sesuai standar yang berlaku

a) Bertambahnya luas areal budidaya perikanan b) Meningkatnya jumlah masyarakat pesisir yang bekerja di sektor perikanan c) Adanya optimalisasi jaringan pendukung kegiatan sektor perikanan

172

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Meningkatnya produktivitas sektor perikanan

Objectivity Indicators a) Meningkatnya hasil produksi sektor perikanan, baik dalam satuan kg maupun ton

2020

Source Verifications

Assumptions

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Peningkatan hasil produksi tercatat dalam sistem informasi yang tersedia oleh instansi terkait

BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Peningkatan konsumsi hasil budidaya perikanan menstimulasi pertumbuhan IKM bidang perikanan

Meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan yang bersumber dari hasil budidaya perikanan

a) Meningkatnya jumlah konsumsi hasil budidaya perikanan b) Meningkatnya jumlah penjualan komoditas perikanan

Meningkatkan mutu hasil produksi budidaya perikanan

a) Meningkatnya mutu hasil yang dinyatakan dalam BPOM dengan berpedoman pada SNI mutu dan keamanan pangan

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Hasil produksi dapat diuji secara klinis melalui lembaga terkait

Terciptanya kawasan pesisir yang berorientasi pada kelestarian lingkungan

a) Menurunnya jumlah bangunan yang melanggar ketentuan pemanfaatan lahan di sempadan pantai b) Terpeliharanya kawasan lindung pesisir c) Menurunnya indeks pencemaran air laut

BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup

Segala kegiatan budidaya perikanan tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan fungsi lindung

Studio Rencana Wilayah

173

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Objectivity Indicators

Source Verifications

1,1

Terbangunnya tambak perikanan baru untuk mengoptimalkan kegiatan budidaya perikanan

a) Luas kawasan tambak yang telah ditetapkan (Ha)

BAPPEDA dan Dinas PUPR

1,2

Termanfaatkannya lahan pada kawasan pesisir sebagai lokasi kegiatan budidaya perikanan

a) Ditetapkannya kawasan pesisir untuk budidaya perikanan dalam RTRW maupun RDTR

BAPPEDA dan Dinas PUPR

1,3

Terbentuknya komunitas nelayan dan/atau masyarakat pesisir yang berupaya dalam pengembangan kegiatan budidaya perikanan

a) Adanya komunitas nelayan dan/atau masyarakat pesisir yang menggiatkan pelatihan dan penyuluhan terkait kegiatan budidaya perikanan

BAPPEDA dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1,4

Terbentuknya kelembagaan yang berwenang dalam pemeliharaan, pemantauan dan pengembangan kegiatan budidaya perikanan

a) Adanya lembaga resmi yang melakukan pemeliharaan, pemantauan dan pengembangan secara berkala

BAPPEDA

1,5

Terbangunnya jaringan pendukung kegiatan sektor perikanan sesuai dengan kebutuhan

a) Pembangunan dalam rangka optimalisasi jaringan pendukung kegiatan sektor perikanan sesuai dengan kebutuhan

Outputs

Studio Rencana Wilayah

2020

Assumptions

Meningkatnya intensitas aktivitas budidaya perikanan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dari hasil budidaya perikanan dengan adanya peningkatan profesi di bidang perikanan

BAPPEDA dan Dinas PUPR

174

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Objectivity Indicators

Source Verifications

2020

Assumptions

a) Adanya sentra perikanan yang terkonsentrasi di suatu titik yang potensial

BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2,2

Terbentuknya IKM yang mampu menyediakan input produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan

a) Adanya IKM dan UMKM yang mendukung kegiatan budidaya perikanan

BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2,3

Terbangunnya bangunan pengumpul hasil produksi budidaya perikanan

a) Adanya bangunan pengumpul hasil produksi budidaya perikanan

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3,1

Terbangunnya sarana perdagangan dengan komoditas utama berupa hasil budidaya perikanan

a) Terfasilitasinya masyarakat dengan TPI/pasar yang mengakomodasi kegiatan perdagangan hasil budidaya perikanan

BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sarana perdagangan mampu menstimulasi produktivitas budidaya perikanan

a) Adanya penelitian terkait mutu hasil produksi budidaya perikanan secara berkala

BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Balai penelitian diharapkan mampu mengontrol mutu dari bahan mentah hingga siap konsumsi

2,1

4,1

Terbangunnya sentra perikanan yang terkonsentrasi di suatu titik yang potensial

Terbangunnya balai penelitian untuk mengontrol mutu hasil produksi budidaya perikanan

Studio Rencana Wilayah

Perekonomian kawasan pesisir yang berbasis kegiatan budidaya perikanan

175

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Source Verifications

a) Adanya arahan pengendalian kawasan pesisir dalam RTRW

BAPPEDA dan Dinas PUPR

5,2

Tersedianya vegetasi pelindung yang berfungsi dalam mendukung pelestarian lingkungan pesisir

a) Jumlah vegetasi pelindung yang ditanam sesuai dengan kebutuhan lahan

BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup

5,3

Tersedianya alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan

a) Jumlah alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan nelayan

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup

Pembangunan tambak untuk budidaya perikanan

a) Terlaksananya pembangunan tambak untuk budidaya perikanan

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas PUPR

1,1,2 Pemasangan kincir kolam tambak

a) Telaksananya pemasangan kincir kolam tambak

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas PUPR

1,1,3 Pembelanjaan benih ikan

a) Terlaksananya kegiatan belanja benih ikan

BAPPEDA dan Dinas Perikanan

a) Terbudidaya ikan secara berkelanjutan

BAPPEDA dan Dinas Perikanan

5,1

1,1,1

Activities 1,1,4

Tersedianya kawasan lindung pesisir

Objectivity Indicators

Pembudidayaan ikan secara berkelanjutan

Penetapan kebijakan pemanfaatan 1,2,1 lahan pesisir yang memuat penentuan luas tambak maksimal

Studio Rencana Wilayah

a) Terwujudnya kebijakan pemanfaatan lahan pesisir

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas PUPR

2020

Assumptions

Kawasan lindung tetap terjaga dan lingkungan pesisir tetap lestari seiring dengan pembangunan tambak dan sarana prasarana pendukung budidaya perikanan

Meningkatnya intensitas aktivitas budidaya perikanan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dari hasil budidaya perikanan dengan adanya peningkatan profesi di bidang perikanan

176

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Objectivity Indicators

Source Verifications

Sosialisasi rencana peruntukan lahan budidaya tambak dengan 1,2,2 masyarakat sekitar dan pemilik lahan

a) Terlaksananya sosialisasi rencana peruntukan lahan budidaya tambak

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas PUPR

Pemetaan secara detail lahan budidaya tambak yang akan 1,2,3 ditetapkan dalam rencana peruntukan ruang

a) Terpetakannya lahan budidaya tambak secara detail

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas PUPR

1,2,4 Transaksi pembebasan lahan

a) Terlaksananya transaksi pembebasan lahan dengan kesepakatan seluruh pihak yang terlibat

BAPPEDA dan Dinas PUPR

1,2,5 Sertifikasi lahan

a) Terlaksananya sertifikasi lahan

BAPPEDA dan Dinas PUPR

Pembentukan komunitas nelayan dan/atau masyarakat pesisir untuk 1,3,1 mendukung pengembangan kegiatan budidaya perikanan

a) Terbentuknya komunitas nelayan dan/atau masyarakat pengembangan kegiatan budidaya perikanan

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembentukan organisasi dan lembaga yang berwenang dalam 1,4,1 pemeliharaan, pemantauan dan pengembangan kegiatan budidaya perikanan

a) Terbentuknya organisasi dan lembaga di bidang perikanan dan pemanfaatan lahan pesisir

Studio Rencana Wilayah

2020

Assumptions

BAPPEDA dan Dinas Perikanan

177

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Objectivity Indicators

Source Verifications

1,5,1

Pembangunan sistem jaringan air kolam tambak

a) Terlaksananya pembangunan sistem jaringan air kolam tambak

BAPPEDA dan Dinas PUPR

1,5,2

Pembangunan sistem jaringan air limbah kawasan pesisir

a) Terlaksananya pembangunan sistem jaringan air limbah kawasan pesisir

BAPPEDA dan Dinas PUPR

1,5,3

Pembangunan sistem drainase kawasan pesisir

a) Terlaksananya pembangunan sistem drainase kawasan pesisir

BAPPEDA dan Dinas PUPR

1,5,4

Pembangunan sistem kelistrikan lahan budidaya tambak

a) Terlaksananya pembangunan sistem kelistrikan lahan budidaya tambak

BAPPEDA dan Dinas PUPR

1,5,5

Pengembangan jaringan jalan kawasan pesisir

a) Terlaksananya pengembangan jaringan jalan kawasan pesisir

BAPPEDA dan Dinas PUPR

1,5,6

Pengembangan pelabuhan niaga kawasan pesisir

a) Terlaksananya pengembangan pelabuhan niaga kawasan pesisir

BAPPEDA dan Dinas PUPR

a) Terlaksananya penyuluhan tentang penetapan lokasi sentra perikanan dan jenis kegiatan di dalamnya

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas PUPR

a) Terlaksananya pembangunan sentra perikanan

BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penyuluhan tentang penetapan 2,1,1 lokasi sentra perikanan dan jenis kegiatan di dalamnya

2,1,2

Pembangunan sentra perikanan di suatu titik yang potensial

Studio Rencana Wilayah

2020

Assumptions

178

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Objectivity Indicators

Source Verifications BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pembentukan IKM yang mampu menyediakan input produksi, 2,2,1 mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan

a) Terbentuknya IKM dan UMKM yang mendukung kegiatan budidaya perikanan

Pengadaan pelatihan SDM dalam penggunaan teknologi modern untuk menyediakan input 2,2,2 produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan

a) Terlaksananya pelatihan SDM dalam penggunaan teknologi modern untuk menyediakan input produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengembangan kegiatan 2,2,3 pemasaran hasil budidaya perikanan

a) Terlaksananya pengembangan kegiatan pemasaran, termasuk kerja sama kemitraan pemasaran

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pembangunan bangunan 2,3,1 pengumpul hasil produksi budidaya perikanan

a) Terlaksananya pembangunan bangunan pengumpul hasil produksi budidaya perikanan

BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas PUPR dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a) Terlaksananya pembangunan TPI dan/atau pasar

BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas PUPR dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pembangunan TPI dan/atau pasar 3,1,1 dengan komoditas utama berupa hasil budidaya perikanan

Studio Rencana Wilayah

2020

Assumptions

Perekonomian kawasan pesisir yang berbasis kegiatan budidaya perikanan

Perikanan sebagai komoditas yang perlu perhatian khusus karena mampu

179

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Objectivity Indicators

2020

Source Verifications

Assumptions meningkatkan nilai PDRB wilayah

4,1,1

Pembangunan balai penelitian budidaya perikanan

a) Terlaksananya pembangunan balai penelitian budidaya perikanan

BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

5,1,1

Penentuan dan delineasi kawasan lindung pesisir

a) Ditetapkannya delineasi kawasan lindung pesisir

BAPPEDA dan Dinas PUPR

Pembuatan kebijakan, upaya 5,1,2 pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan kawasan pesisir

a) Terlaksananya proses pembuatan kebijakan, upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan kawasan pesisir

BAPPEDA

Penyelenggaraan gerakan penanaman vegetasi pelindung 5,2,1 pesisir beserta pemeliharaannya secara berkala

a) Terselenggaranya gerakan penanaman vegetasi pelindung pesisir beserta pemeliharaannya secara berkala

BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup

Revitalisasi alat tangkap yang 5,3,1 produktif dan ramah lingkungan

a) Terlaksananya revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan

BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup

Kawasan lindung tetap terjaga dan lingkungan pesisir tetap lestari seiring dengan pembangunan tambak dan sarana prasarana pendukung budidaya perikanan

Tabel 2. Kerangka Kerja Logis Program

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

180

Kabupaten Jepara

2020

B. Pentahapan dan Pembiayaan Tahap-Tahap Kegiatan Sub-Program

Kegiatan

Satuan

Lokasi

Periode 1 1

Periode 2 5

Total

Periode 3 10

Periode 4 14

Biaya 19

Sumber Dana

(Juta Rp)

Tahap Perencanaan

Pemanfaatan lahan pada kawasan pesisir sebagai lokasi kegiatan budidaya perikanan

Penetapan kebijakan pemanfaatan lahan pesisir yang memuat penentuan luas tambak maksimal

15 Ha

Sosialisasi rencana peruntukan lahan budidaya tambak dengan masyarakat sekitar dan pemilik lahan

5 kali

Rp200

APBD

Rp100

APBD

Rp200

APBD

Transaksi pembebasan lahan

Rp10.000

APBD

Sertifikasi lahan

Rp200

APBD

Rp2000

APBD

Rp1000

APBD

Rp200

APBD

Pemetaan secara detail lahan budidaya tambak yang akan ditetapkan dalam rencana peruntukan ruang

Kecamatan Mlonggo (Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul, dan Mororejo) dan Kecamatan Jepara (Desa Kedungcino dan Bandengan)

Tahap Pembangunan Pembangunan tambak perikanan baru untuk mengoptimalkan kegiatan budidaya perikanan

Pembangunan tambak untuk budidaya perikanan

15 Ha

Pemasangan kincir kolam tambak

240 kincir

Pembelanjaan benih ikan

1 juta benih

Studio Rencana Wilayah

Kecamatan Mlonggo (Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul, dan Mororejo) dan Kecamatan Jepara (Desa

181

Kabupaten Jepara

Pembudidayaan ikan secara berkelanjutan

secara berkala

Pembentukan komunitas nelayan dan/atau masyarakat pesisir yang berupaya dalam pengembangan kegiatan budidaya perikanan

Pembentukan komunitas nelayan dan/atau masyarakat pesisir

Pembentukan kelembagaan yang berwenang dalam pemeliharaan, pemantauan dan pengembangan kegiatan budidaya perikanan

Pembangunan jaringan pendukung kegiatan sektor perikanan sesuai dengan kebutuhan

Kedungcino dan Bandengan)

2020

Rp400

APBD

satu komunit as/desa

Rp100

APBD

Pembentukan organisasi dan lembaga kepengurusan kawasan pesisir

satu organisa si/desa

Rp100

APBD

Pembangunan sistem jaringan air kolam tambak

10 km

Rp400

APBD

Pembangunan sistem jaringan air limbah kawasan pesisir

2 Ha

Rp200

APBD

Pembangunan sistem drainase kawasan pesisir

10 km

Rp200

APBD

Pembangunan sistem kelistrikan lahan budidaya tambak

seluruh kawasan

Rp400

APBD

Studio Rencana Wilayah

182

Kabupaten Jepara

Pembangunan sentra perikanan yang terkonsentrasi di suatu titik yang potensial

Pembentukan IKM yang mampu menyediakan input produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan

Pengembangan jaringan jalan kawasan pesisir

seluruh jalan

Rp1000

APBD

Pengembangan pelabuhan niaga kawasan pesisir

seluruh pelabuh an niaga

Rp4000

APBD

Penyuluhan tentang penetapan lokasi sentra perikanan dan jenis kegiatan di dalamnya

5 kali

Rp100

APBD

Rp6000

APBD, KPBU, dan Dana Desa

Rp200

APBD dan Dana Desa

Rp600

APBD

Rp300

APBD dan KPBU

Rp700

APBD

Pembangunan sentra perikanan

5 Ha

Pembentukan IKM yang mampu menyediakan input produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan

40 unit

Pengadaan pelatihan SDM dalam penggunaan teknologi modern untuk menyediakan input produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan

10 kali

Pengembangan kegiatan pemasaran hasil budidaya perikanan Pembangunan bangunan pengumpul hasil produksi

2020

Pembangunan bangunan pengumpul

Studio Rencana Wilayah

4 banguna n@5 Ha

Kecamatan Mlonggo (Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul, dan Mororejo)

Kecamatan Mlonggo (Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul, dan Mororejo) dan Kecamatan Jepara (Desa Kedungcino dan Bandengan)

183

Kabupaten Jepara

2020

budidaya perikanan

Pembangunan sarana perdagangan dengan komoditas utama berupa hasil budidaya perikanan

Pembangunan balai penelitian untuk mengontrol mutu hasil produksi budidaya perikanan

Pembangunan TPI dan/atau pasar dengan komoditas utama berupa hasil budidaya perikanan

Pembangunan balai penelitian budidaya perikanan

1 TPI dan 2 pasar

Kecamatan Mlonggo (Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul, dan Mororejo) dan Kecamatan Jepara (Desa Kedungcino dan Bandengan)

Rp10.000

APBD

1 balai

Kecamatan Mlonggo (Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul, dan Mororejo)

Rp2000

APBN dan APBD

Rp200

APBD

Rp200

APBD

Tahap Pemeliharaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi

Penyediaan kawasan lindung pesisir

Penentuan dan delineasi kawasan lindung pesisir

Pembuatan kebijakan, upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan kawasan pesisir

Studio Rencana Wilayah

300 m dari bibir pantai

Kecamatan Mlonggo (Desa Sekuro, Jambu, Sinanggul, dan Mororejo) dan Kecamatan Jepara (Desa Kedungcino

184

Kabupaten Jepara

2020

Penyediaan vegetasi pelindung yang berfungsi dalam mendukung pelestarian lingkungan pesisir

dan Bandengan)

Penyelenggaraan gerakan penanaman vegetasi pelindung pesisir beserta pemeliharaannya secara berkala

5 kali

Rp500

APBD

Penyediaan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan

Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan

1000 alat

Rp200

APBD dan KPBU

TOTAL BIAYA

Rp41.700

Tabel 3. Pentahapan dan Pembiayaan Program

Sumber: Analisis Penulis, 2020

C. Cashflow

Dalam cashflow, biaya pengeluaran terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran langsung dan tidak langsung. Pengeluaran langsung

merupakan pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan yang ditanggung oleh APBN, APBD, KPBU, dan dana desa, yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pengeluaran tidak langsung dalam program ini merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pengalihfungsian guna lahan tak terbangun. Begitu pun biaya pemasukan juga terbagi menjadi dua, yaitu pemasukan langsung dan tidak langsung. Pemasukan langsung merupakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai kegiatan yang sifatnya langsung memberikan keuntungan kepada pelakunya (materiil), sedangkan pemasukan tidak langsung merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang keuntungannya bersifat moral/tidak materiil, namun akhirnya dapat diberi nilai dalam satuan rupiah. Berbagai asumsi yang digunakan untuk menentukan besaran biaya pengeluaran dan pemasukan dirinci pada tabel di bawah ini.

Studio Rencana Wilayah

185

Kabupaten Jepara

Pengeluaran Langsung (Juta Rp) Sub Program

Pengeluaran Tidak Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

TOTAL EXP

Pemasukan Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

2020

Pemasukan Tidak Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

TOTAL REV

Rincian

Jumlah

Penetapan kebijakan pemanfaatan lahan pesisir yang memuat penentuan luas tambak maksimal

200

Sosialisasi rencana peruntukan lahan budidaya tambak dengan masyarakat sekitar dan pemilik lahan

100

Pemetaan secara detail lahan budidaya tambak yang akan ditetapkan dalam rencana peruntukan ruang

200

Transaksi pembebasan lahan

10000

Sertifikasi lahan

200

Pembangunan tambak untuk budidaya perikanan

2000

2100

Pemasangan kincir kolam tambak

1000

Meningkatnya produktivitas perikanan (400 per tahun)

800

Pembelanjaan benih ikan

200

Meningkatnya produktivitas perikanan (100 per tahun)

200

Pembudidayaan ikan secara berkelanjutan

400

Tahap Perencanaan

Pemanfaatan lahan pada kawasan pesisir sebagai lokasi kegiatan budidaya perikanan

Tahap Pembangunan

Pembangunan tambak perikanan baru untuk mengoptimalkan kegiatan budidaya perikanan

Studio Rencana Wilayah

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

100

186

Kabupaten Jepara

Pengeluaran Langsung (Juta Rp) Sub Program

Pengeluaran Tidak Langsung (Juta Rp)

Rincian

Jumlah

Rincian

Pembentukan komunitas nelayan dan/atau masyarakat pesisir yang berupaya dalam pengembangan kegiatan budidaya perikanan

Pembentukan komunitas nelayan dan/atau masyarakat pesisir

100

Pembentukan kelembagaan yang berwenang dalam pemeliharaan, pemantauan dan pengembangan kegiatan budidaya perikanan

Pembentukan organisasi dan lembaga kepengurusan kawasan pesisir

100

Pembangunan sistem jaringan air kolam tambak

400

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

Pembangunan sistem jaringan air limbah kawasan pesisir

200

Pembangunan sistem drainase kawasan pesisir Pembangunan sistem kelistrikan lahan budidaya tambak

Jumlah

TOTAL EXP

Pemasukan Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

2020

Pemasukan Tidak Langsung (Juta Rp)

TOTAL REV

Rincian

Jumlah

100

Meningkatnya produktivitas perikanan (150 per tahun)

1950

100

Pengintegrasian mitra dan kelembagaan (50 per tahun)

100

500

Pengintegrasian mitra kelembagaan (50 per tahun)

100

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

100

300

Meningkatnya produktivitas perikanan (150 per tahun)

300

200

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

100

300

400

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

100

500

Tahap Perencanaan

Pembangunan jaringan pendukung kegiatan sektor perikanan sesuai dengan kebutuhan

Studio Rencana Wilayah

187

Kabupaten Jepara

Pengeluaran Langsung (Juta Rp) Sub Program

Pengeluaran Tidak Langsung (Juta Rp)

TOTAL EXP

Rincian

Jumlah

Rincian

Jumlah

Pengembangan jaringan jalan kawasan pesisir

1000

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

100

1100

Pengembangan pelabuhan niaga kawasan pesisir

4000

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

100

4100

Penyuluhan tentang penetapan lokasi sentra perikanan dan jenis kegiatan di dalamnya

100

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

100

200

Pemasukan Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

2020

Pemasukan Tidak Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

TOTAL REV

Tahap Perencanaan

Pembangunan sentra perikanan yang terkonsentrasi di suatu titik yang potensial

Pembentukan IKM yang mampu menyediakan input produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan

Pembangunan sentra perikanan

6000

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas (200 per tahun) Meningkatnya value added produk perikanan

400

(200 per tahun)

150

6150

Penjualan hasil produksi perikanan pada sentra perikanan (penjualan tahun awal 1500, dengan asumsi setiap 3 tahun naik 3%)

12315

Penjualan hasil produksi dan pengolahan IKM (penjualan tahun awal 1200, dengan asumsi setiap 3 tahun naik 3%)

13749

Pembentukan IKM yang mampu menyediakan input produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan

200

Pengadaan pelatihan SDM dalam penggunaan teknologi modern untuk menyediakan input produksi, mengolah dan memanfaatkan hasil budidaya perikanan

600

Studio Rencana Wilayah

Meningkatnya kualitas dan produktivitas SDM (150 per tahun)

300

188

300

Kabupaten Jepara

Pengeluaran Langsung (Juta Rp) Sub Program

Rincian

Jumlah

Pengeluaran Tidak Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

TOTAL EXP

Pemasukan Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

Penjualan hasil produksi melalui kegiatan pemasaran (penjualan tahun awal 900, dengan asumsi setiap 3 tahun naik 3%)

10314

2020

Pemasukan Tidak Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

TOTAL REV

Tahap Perencanaan

Pengembangan kegiatan pemasaran hasil budidaya perikanan

300

Pembangunan bangunan pengumpul hasil produksi budidaya perikanan

Pembangunan bangunan pengumpul

700

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

Pembangunan sarana perdagangan dengan komoditas utama berupa hasil budidaya perikanan

Pembangunan TPI dan/atau pasar dengan komoditas utama berupa hasil budidaya perikanan

10000

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

100

10100

Pembangunan balai penelitian untuk mengontrol mutu hasil produksi budidaya perikanan

Pembangunan balai penelitian budidaya perikanan

2000

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (50 per tahun)

100

2100

300

100

10314

Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas (100 per tahun)

800

Penjualan hasil produksi perikanan pada TPI dan pasar (penjualan tahun awal 1500, dengan asumsi setiap 3 tahun naik 3%)

200

13905

200

13905

Tahap Pemeliharaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi

Penyediaan kawasan lindung pesisir

Penentuan dan delineasi kawasan lindung pesisir

200

Pembuatan kebijakan, upaya pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan kawasan pesisir

200

Studio Rencana Wilayah

189

Kabupaten Jepara

Pengeluaran Langsung (Juta Rp) Sub Program

Pengeluaran Tidak Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

TOTAL EXP

Rincian

Jumlah

Penyediaan vegetasi pelindung yang berfungsi dalam mendukung pelestarian lingkungan pesisir

Penyelenggaraan gerakan penanaman vegetasi pelindung pesisir beserta pemeliharaannya secara berkala

500

Penyediaan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan

Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan

200

Pemasukan Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

2020

Pemasukan Tidak Langsung (Juta Rp) Rincian

Jumlah

TOTAL REV

Tahap Perencanaan

TOTAL

41700

1250

42950

Meningkatnya produktivitas perikanan (100 per tahun)

50283

200

4950

55233

Tabel 4. Rincian Expenditure dan Revenue (Cashflow)

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

190

Kabupaten Jepara

2020

D. Cost Benefit Analysis (CBA)

Tabel 5. Perhitungan Cost Benefit Analysis

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Perhitungan Cost Benefit Analysis (CBA) program prioritas pengembangan kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut didasarkan pada pentahapan dan pembiayaan program yang telah dirinci pada cashflow. Perhitungan ini menggunakan discount rate 11% dan 15% sebagai instrumen analisis kelayakan program (feasibility). Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai NPV sebesar Rp458.015.530.000,00 dengan discount rate 11% dan NPV sebesar Rp853.176.060.000,00 dengan discount rate 15% dimana nilai tersebut positif (+), yang berarti proyek berpotensi menghasilkan profit. Kemudian nilai BCR yang didapatkan sebesar 5,39 dengan discount rate 11% dan 6,87 dengan

discount rate 15% dimana nilai tersebut bernilai >1. Selain itu, perhitungan ROI yang didapatkan sebesar 0,62 dengan discount rate 11% dan 0,85 dengan discount rate 15% dimana nilai tersebut >0, yang berarti proyek investasi tersebut dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program prioritas pengembangan kawasan pesisir dengan potensi pemanfaatan perikanan laut dan non laut layak untuk dilaksanakan (feasible).

Studio Rencana Wilayah

191

Kabupaten Jepara

2020

Referensi

Anggraini, Yuanita. (2015). Implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dalam Upaya Pembangunan Wilayah Pesisir (Studi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 3, 1862-1867. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/82740-IDimplementasi-program-pengembangan-desa-p.pdf

Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2011). Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Diakses dari https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B36xtTUfufleZGxWdW9yTU1zWU0

Studio Rencana Wilayah

192

Kabupaten Jepara

2020

1. Latar Belakang Roda perekonomian terus mengalami perubahan secara masif di era disruptif dimana pertumbuhan ekonomi yang awalnya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) beralih menjadi Sumber Daya Manusia, dari masa pertanian beralih ke masa industri dan informasi. Hal tersebut menjadikan Pengembangan industri merupakan komponen penting yang berpengaruh pembangunan ekonomi dan kemajuan pada suatu kabupaten/kota. Dalam pengembangannya sekarang terdapat aspek – aspek yang mempegaruhi peningkatan kemajuan industri tersebut diantara pengelolaan sumber daya alam yang baik dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni Jenis industri yang kini menjadi perhatian pengembangannya dalam upaya pengembangan ekonomi lokal ialah industri kecil dan industri rumah tangga. Keberadaan indutri kecil dan industri rumah tangga menjadi komponen penting bagi daerah – daerah pendesaan yang umumnya termasuk sektor informal yang tidak memerlukan pesyaratan khusus sehingga lebih mampu menyerap Sumber Daya Manusia (SDM) sebab secara tidak langsung membuka lapangan kerja kepada masyrakat sekitarnya. Namun dalam pengembangannya, industri – industri ini harus bersaing dengan industri baik itu berskala besar maupun besar terkait pada kepemilikan teknologi yang canggih dan modal yang besar yang secara tidak langsung memaksa agar adanya tindakan yang harus dilakukan oleh industri kecil maupun rumahan tersebut. Subyek sekaligus obyek yang berperan sebagai kunci dalam proses pembangunan ialah manusia dengan kemampuan olah pikirnya yang menghasilkan informasi, kreativitas, keterampilan, serta bakat individu yang lebih populer disebut dengan sebutan Industri Kreatif Berdasarkan pembagian Industri kreatif menurut Departemen Perindustrian, Industri di Kab. Jepara masuk ke dalam kategori Kerajinan dimana merupakan kegiatan kreatif

yang berkaitan dengan kreasi dan distribusi produk kerajinan antara lain barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, aksesoris, pandai emas, perak, kayu, kaca, porselin, kain, marmer, kapur, dan besi. Selain itu, Dalam perkembangan industri di Kabupaten Jepara sendiri mengalami perubahan positif dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan. Dapat dilihat dari PDRB ADHK Kab. Jepara 2014 – 2018, pada tahun 2018, sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 35% dari total PDRB Kabupaten Jepara. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan sebesar 17% dan diikuti dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14% dari total PDRB Kabupaten Jepara. Atas dasar itulah mengapa diperlukan adanya pengembangan sentra industri kreatif yang berasakan kreativitas dalam mengelolah sumber daya alam dan pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki

2. Rasionalitas Program Program Pengembangan Sentra Industri Kreatif berbasis Industri Kreatif ditentukan sebagai program prioritas di Kabupaten Jepara guna mendukung visi pembangunan yang telah dibuat, yaitu “Menuju Kabupaten Jepara yang terintegrasi dan berdaya saing” yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada misi ke 2 (dua) yakni “Meningkatkan kinerja pelayanan kabupaten yang menunjang pengembangan wilayah berbasis potensi lokal”. Hal yang

Studio Rencana Wilayah

194

Kabupaten Jepara

2020

difokuskan disini upaya pengembangan industri yang mampu menciptakan produk kreatif dengan keanekaragaman yang tinggi dan persaingan tinggi antara industri kecil dan rumahan dengan industri skala menengah ke atas berasaskan kreativitas serta mendukung kegiatan pelayanan kabupaten Berdasarkan data investasi dan kegiatan ekspor Kabupaten Jepara (2015) sektor industri pengolahan kayu menjadi sektor yang memiliki nilai investasi dan nilai ekspor tertinggi menunjukkan bahwa sektor industri diminati oleh banyak investor untuk menanamkan modalnya sehingga menjadi peluang tersendiri untuk dimanfaatkan melalui potensi lokal yang berada di pendesaan dengan tujuan peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri serta penumbuhan wirausaha. Program ini juga mendukung tujuan penataan ruang, yakni “Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi, Berdaya Saing dan Sejahtera Bertumpu Pada Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal, Kreativitas, Ramah Lingkungan Serta Tangguh Bencana” dengan melihat dukungan dari arahan penetapan pusat – pusat pertumbuhan Kabupaten Jepara guna meningkatkan kinerja pelayanan kabupaten dan lokasi pengembangan di potong oleh jalan utama

3. Landasan Hukum a. UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif b. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian c. Peraturan Presiden No. 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk PengembangaEkonomi Kreatif Nasional Tahun 2008 – 2025 d. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Nasional Industri e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri g. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 132 / M—IND/ PER/ 10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kerajinan dan Barang Sent h. Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri

Studio Rencana Wilayah

195

Kabupaten Jepara

2020

4. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir

4.1 Tujuan Perencaan a. Mendukung perwujudan tujuan penataan ruang Kabupaten Jepara yaitu â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi Bertumpu Pada Sektor Industri Pengolahan dan

Studio Rencana Wilayah

196

Kabupaten Jepara

2020

Pariwisata berbasis Potensi Lokal, Ramah Lingkungan, Serta Tangguh Bencanaâ&#x20AC;&#x153;. Program

pengembangan

infrastruktur

sistem

pengelolaan

limbah

berfungsi

mewujudkan kegiatan yang berwawasan lingkungan b. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) industri di Kabupaten Jepara terkait kreativitas dalam pengelolaan barang c. Meningkatkan produktivitas masyarakat industri dan peningkatan nilai tambah produk dalam persaingan kompetitif dengan industri skala yang lebih besar

4.2 Metode Perencanaan a. Metode Teknik Analisis dan Perencanaan Wilayah

Metode menganalisis data â&#x20AC;&#x201C; data pada wilayah amatan terkait dengan kondisi industri eksisitng yang digunakan sebagai acuan dasar dalam pengembangan studi kasus baik itu potensi dan masalah b. Kajian Literatur dan Kepustakaan Literatur merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data baik dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengelolah data yang dimiliki. Dalam hal ini, penulis menggunakan literatur di internet seperti dokumen kebijakan, tugas akhir, dan sebagainya. Sementara itu, kepustakaan merupakan metode dalam melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari buku â&#x20AC;&#x201C; buku kepustakaan c. Kerangka Kerja Logis atau Logical Framework (Logframe) Logical Framework merupakan metode yang digunakan untuk melihat keberhasilan ataupun ketidaktercapaian suatu program dari result atau hasil; impact (jangka panjang), outcomes (menengah) dan outputs (produk); activities (kegiatan) dan input (keuangan, manusia, sumber daya material) dengan tujuan untuk meningkatkan proses implementasi, pengawasan & monitoring proyek serta evaluasi lanjutan dengan menyediakan tujuan yang didefinisikan secara jelas dan menentukan indikator-indikator sebagai alat ukur keberhasilan d. Cost Benefit Analysis Cost Benefit Analysis adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan (Schniedrjans, 2004). Metode ini bertujuan megetahui apakah suatu proyek merupakan suatu investasi yang baik, dasar untuk membandingkan suatu proyek, mengetahui besaran keuntungan atau kerugian serta kelayakan suatu proyek, dan mengetahui seberapa baik atau seberapa buruk tindakan yang akan direncanakan akan berubah.

5. Konsep Rencana 5.1 Tinjauan Teoritis a. Konsep Ekonomi Kreatif Ekonomi kreatif merupakan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasisi kreativitas dengan memanfaatkan sumber daya tidak terbatas berupa ide, gagasan, bakat atau talenta yang berpengaruh pada nilai ekonomi dari suatu produk. Hal tersebut berdampak pada

Studio Rencana Wilayah

197

Kabupaten Jepara

2020

nilai tambah produk tidak lagi mengandalkan harga maupun kualitas saja, tetapi harus bersaing dengan pemanfaatan kreativitas dan inovasi. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi generasi ke 4 setelah ekonomi informasi, ekonomi industri, dan ekonomi pertanian yang tercipta akibat adanya tuntuan untuk menciptakan sautu pola kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan efisien. Mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025 terdaoat 3 hal pokok yang menjadi pondasi dalam pengembangan ekonomi kreatif, yaitu sebagai berikut

•

Kreativitas (Creativity) merupakan suatu kemampuan untuk menghasilan sesuatu yang unik, inovatif dan dapat diterima umum. Dapat juga ide baru yang efisien guna menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda (thingking out of box).

•

Inovasi (Inovation) merupakan transformasi ide dengan dasar kreativitas yang telah ada untuk menciptakan produk dengan nilai tambah dan bermanfaat.

•

Penemuan (Invention) merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada maupun yang ada namun diperharui sehingga memiliki fungsi yang unik. Contohnya aplikasi berbasis android atau iOS Selain dari hal pokok, Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 memiliki 5 pilar yang dijabarkan

sebagai berikut

•

Sumber daya merupakan input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah sebagai landasan dari industri kreatif dalam pelaksanaannya

•

Industri merupakan bagian kegiatan masyarakat terkait produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi produk atau jasa. Pilar ini memahami bahwa produk yang dihasilkan dari kreativitas memiliki potensi kapital untuk di komersialkan

•

Teknologi merupakan entitas baik material seperti mesin atau alat bantu dan non material seperti kumpulan teknik atau metode yang menjadi enabler untuk mewujudkan kreativitas individu dalam karya nyata

•

Institusi merupakan tatanan sosial dimana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang memiliki peranan memproteksi pembangunan Hak Kekayaan Intelektual dengan nilai – nilai kearifan budaya lokal ketimuran

•

Lembaga keuangan yang berperan meyalurkan pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan guna menjembatani kebutuhan keruangan bagi pelaku dalam proses pengembangan industri kreatif Berdasarkan pada peningkatan perkembangan industri kreatif di Indonesia, pemerintah

Indonesia dalam hal ini adalah Departemen perdagangan RI, saat ini sudah berhasil memetakan 14 sub-sektor industri kreatif, antara lain adalah : periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antic, kerajinan, desain, fashion, video film dan fotografi, permainan interaktif, music, seni pertunjukan, penerbutan dan percetakan, layanan computer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan.

b. Aglomerasi

Studio Rencana Wilayah

198

Kabupaten Jepara

2020

Aglomerasi industri merupakan pemusatan atau pengelompokan industri di dalam suatu wilayah yang memberikan keuntungan yakni keuntungan akibat aglomerasi berupa keuntungan bagi semua industri pada lokasi yang sama. Keuntungan aglomerasi ini memberikan penghematan pada biaya transportasi dan rumah tangga yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih luas bagi pekerjaan Salah satu teori aglomerasi yang sesuai dengan pengembangan sentra industri kreatif ialah teori eksternalitas dinamis dimana kedekatan geografis akan memudahkan adanya transfer ide/gagasan antar industri dalam suatu sentra. Transfer pengetahuan dalam konsentrasi industri dalam satu kawasan selanjutnya akan menciptakan kompetisi lokal guna mempercepat adopsi inovasi. Menurut Marshall-Arrow-Romer bahwa adanya lokal monopoli sendiri akan menghambat aliran ide â&#x20AC;&#x201C; ide yang didapatkan dari industri lain sehingga inovasi menjadi kaku dan monoton. Dampak yang ditimbulkan ialah sebagai berikut

â&#x20AC;˘

Ketersediaan sumber daya, input, dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan lokal

â&#x20AC;˘

Ketersediaan ide dan informasi yang maksimal

5.2 Preseden Pemerintah Sidoarjo mengoptimalkan potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dengan restrukturisasi mesin dan peralatan, pembinaan dan pendekatan One Village One Product (OVOP) dan pengembangan IKM melalui pendekatan kluster. Salah satu sentra yang cukup terkenal dan baik pengelolaannya hingga dapat memasok ke industri besar ialah Sentra industri logam di Ngingas Sentra logam Ngingas menjadi salah satu pemasok komponen bagi perusahaan â&#x20AC;&#x201C; perusahaan manufaktur besar di Indonesia seperti mesin pertanian, peralatan rumah tangga, komponene listrik dan telekomunikasi serta suku cadang kendaraan bermotor. Di sentra ini terdapat sekitar 300 unit usaha rumahan yang telah ada sejak 1930 dan selanjutnya 1978, terbentuk Koerasi Waru Buana Putra sehingga menunjukkan bahwa telah terjalin jaringan kerjasama yang baik antara pengrajin satu dengan yang lainnya Dalam upaya penguatan daya saing, Pemda Sidoarjo menggandeng Yayaasan Sharma Bhakti Astra (YDBA) untuk melakukan program pelatihan dan pendampingan produksi berbasis produk logam. Selain itu, Kemenperin juga memberikan bimbingan tekniks serta fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditujukan bagi para SDM IKM. Dengan membantu meningkatkan kemampuan skill yang dimiliki sehingga standar kualitas produk meningkat. Hal selanjutnya dilakukan ialah restrukturisasi mesin dan peralatan yang akan digunakan dengan mengganti dari manual menjadi menggunakan mesin bermotor sehingga produksi lebih cepat dan efisien. Dampak yang ditimbulkan ialah sebagian besar masyarakat di sekitarnya berkembang menjadi industri rumahan/keluarnya yang pada awalnya merupakan kegiatan rumah tangga

Studio Rencana Wilayah

199

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 2. Kegiatan industri rumahan logam Ngingas Sumber : image.kontan.co.id

6. Rencana Detail dan Visualisasi Program Kawasan sentra industri kreatif yang dimaksudkan merupakan kawasan strategis industri pengolahan kerajinan kreatif Pecangaan â&#x20AC;&#x201C; Kalinyamatan yang di arahkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi. Kecamatan Kalinyamatan dan Kecamatan Pecangaan memiliki potensi industri pengolahan kreatif dengan skala industri di dominasi industri kecil hingga rumahan yang tersebar di 2 (dua) kecamatan tersebut. Selain jumlah industri yang dimilki, pengembangan kawasan ini mendukung pengoptimalam potensi kegiatan industri dengan melihat skala pelayanannya ialah kawasan perkotaan yang nantinya akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan untuk beberapa kecamatan di sekitarnya atau lebih dikenal dengan PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi). Kawasan sentra industri kreatif ini memiliki luas sekitar 1969 Ha yang mencakup 6 desa/kelurahan dengan tabel dibawah sebagai berikut Desa/Kelurahan

Kecamatan

Troso

Pecangaan

Pecangaan Kulon

Pecangaan

Pulodarat

Pecangaan

Gemulung

Pecangaan

Pendosawalan

Kalinyamatan

Sendang

Kalinyamatan

Tabel 2. Daftar desa pengembangan sentra industri kreatif Sumber : Analisis Studio Jepara, 2020

Studio Rencana Wilayah

200

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 3. Peta Kawasan Sentra Industri Kreatif Sumber : Analisis penulis, 2020

7. Project Cycle 1. Inisiasi Pelaksanaan sounding proyek dan audiensi dengan pihak terkait Identifikasi

Perencanaan pembiayan rencana program dan

Kebutuhan

sumber dana : APBD, APBDes, dan Investasi Swasta

Program

Perencanaan pada instansi pelaksana : Bappeda, Dinas Perindusrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, dan dinas terkait lainnya

Analisis Kelayakan Program

Perhitungan kelayakan menggunakan Cost-Benefit Analysis (terlampir)

Perencanaan

Berdasarkan perhitungan CBA, asumsi anggaran

Pengeluaran

pengeluaran sebesar

2. Perencanaan Meningkatkan kreativitas dan nilai tambah produk Tujuan Program

yang dihasilkan dari Sumber Daya Manusia (SDM) industri berbasis perekenomian lokal melalui pengadaan sentra industri yang berprinsip ekonomi

Studio Rencana Wilayah

201

Kabupaten Jepara

2020

kreatif dengan tujuan agar dapat bersaing dengan industri - industri dengan skala yang lebih besar Rencana program ini dilaksanakan selama 15 tahun Uraian Perencanaan

pembangunan yang terbagi dalam waktu 5 tahunan dengan asumsi untuk tahun selanjutnya hanya berisikan oleh pemeliharaan dan operasional saja (terlampir)

3. Pelaksanaan Terbentuknya kawasan sentra industri yang berdaya saing, terjadinya peningkatan perekonomian melalui pengembangan kawasan sentra industri kreatif, Target Program

meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, Meningkatkan nilai tambah produk yang di pasarkan, Menarik minat investor untuk penanaman modal Pelaksanaan program dilakukan melalui pembuatan

Rencana pelaksanaan program

sistem pelaksanaan program selama jangka waktu 15 tahun dan penetapan standar kualitas program sebagai dasar perencanaan maupun dasar pertimbangan saat proses evaluasi

4. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan pengendalian program dilakukan tiap tahunnya secara berkala selama proses pembangunan sentra industri tersebut. Evaluasi dilakukan guna memastikan program sudah berjalan sesuai dengan penetapan yang telah dibuat sebelumnya dengan tujuan meminimalisir kesalalahan - kesalahan yang terjadi 5. Penyelesaian Tahap penyelesaian selesai ketika telah mencapai indikator - indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, hanya akan dilakukan pemeliharaan dan opersional pada industri - industri serta mesin/peralatannya telah diadakan. Adapun, indikator yang belum tercapai seperti nilai tambah produk belum dapat bersaing, maka perlu dilakukan evaluasi pada tenaga kerjanya Tabel 3. Rincian Project Cycle Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

202

Kabupaten Jepara

2020

LAMPIRAN Logical Framework (LogFrame) Elemen

Narrative

Logframe

Indicators

Means of

Important

Summary

Verification (Alat

Assumptions

(Statements)

Verifikasi / Sumber & Metode Pengecekan Indikator)

Meningkatnya

•

nilai tambah dan daya saing • industri pada Goal

kesejahteraan masyarakat pendesaan

•

Pertumbuhan •

Data dari Badan

Pertumbuhan

ekonomi

Pusat Statistik

industri berjalan

Perluasan

•

Dinas

dengan baik

lapangan

Perindustrian dan sesuai

kerja

Tenaga Kerja

Penjualan

•

produk lokal

Bappeda Kab. Jepara

perkembangan tahun – tahun sebelumnya

meningkat Peningkatan

•

kesejahteraan masyarakat

Outcome

Pendapatan

•

per Kapita •

Tingkat

•

Data dari Badan

Penduduk

Pusat Statistik

memiliki

Dinas

kreativitas dalam

kesejahteraan

Perindustrian dan mengembangkan

masyarakat

Tenaga Kerja •

Bappeda Kab. Jepara

industri kecil dan

industri rumahan kreatif meciptakan terjadinya rantai produksi

Terbangunnya

Jumlah Produksi

Sentra Industri

dan distribusi

Kreatif

barang

•

Meningkatnya nilai tambah

ekonomi berjalan

kepada pelaku

minat investasi kreatif,

investasi yang pemerintah

Meningkatnya pada industry

Kegiatan

diberikan

bertambah,

Output

Data survey

usaha •

Dinas Perindustrian dan

dengan baik, Pertumbuhan kawasan sentra industry kreatif berjalan dengan baik

Tenaga Kerja

Handcraft kerajinan, Peningkatan

Studio Rencana Wilayah

203

Kabupaten Jepara

2020

produktivitas masyarakat Membangun

Tersedianya

kepastian

dokumen

implementasi

legalitas lahan,

kebijakan-

dokumen DED

kebijakan

pengembangan

pemerintah

sentra industri

yang

kreatif, dokumen

mendukung

AMDAL/UKL/UPL,

pengembangan

surat pernyataan

sentra industri

ketersedian

kreatif

seminimal 10

resapan

industri kecil dan

anggaran

Laporan kinerja

Transparansi dan

pemerintahan

integritas aparat

daerah: b. Data pada daftar pengadaan barang dan jasa

Respon positif

dan rencana

industri non

sentra selama 5 tahun ke depan Inventarisasi

Terdapat data

industri

sebaran pada

perumahan

kawasan

yang tersebar

pengembangan

Pematangan

Tersedianya

lahan

lahan untuk

yang terlibat sudah dapat dipastikan baik, Pengembangan berjalan sesuai yang diharapkan

c. Data pada

rumahan di lokasi â&#x20AC;˘ pengembangan, pengembangan

Activities

â&#x20AC;˘

dari pelaku pemerintah baik swasta maupun masyarakat mengenai pemberlakuan kebijakan

pengembangan minimal 5000 m2 Pembangunan

Terlaksananya

gedung

pembangunan

produksi atau

gedung produksi

revitalisasi

atau revitalisasi

mesin/peralatan mesin/peralatan produksi

produksi

Pendirian UPT

Terlaksananya pendirian UPT

Pengembangan

Terlaksananya

ruang kantor

pembangunan

pengelola dan

ruang kantor

administrasi

pengelola dan administrasi

Studio Rencana Wilayah

204

Kabupaten Jepara

Pembangunan

Terselenggaranya

gudang bahan

pembangunan

baku/penolong

gudang bahan

2020

baku/penolong Pengembangan

Terbangun

Instalasi

jaringan Instalasi

Pengolah Air

Pengolahan Air

Limbah

Limbah yang khusus melayani kawasan sentra

Pengembangan

Terbangun

Instalasi

jaringan Instalasi

Pengolahan Air

Bersih

Bersih yang melayani kawasan sentra

Pembentukan

Terdapat

komunitas

masyarakat

masyarakat ikut

industri

serta

perumahan

berpartisipasi dalam pengembangan sentra industri kreatif

Pembuatan

Memiliki papan

papan nama

nama sebagai

Sentra Industri

identitas

Kreatif Penyediaan

Terselenggaranya

bantuan modal

pemberian modal kepada desa â&#x20AC;&#x201C; desa sentra industri kreatif selain dari dana desa

Pelatihan dan

Terselenggaranya

pembinaan

pelatihan dan

pada desa â&#x20AC;&#x201C;

pembinaan pada

desa yang

desa â&#x20AC;&#x201C; desa

masuk ke dalam

Studio Rencana Wilayah

205

Kabupaten Jepara

kawasan

sentra industri

strategis sentra

kreatif

2020

industri khusus Tabel 4. Rincian Logical Framework Sumber : Analisis Penulis, 2020

Pembiayaan dan Pentahapan Kegiatan

Taget/Sasaran

Tahap I 1

Tahap III 4

Tahap III 9

Anggaran

Sumber

(Rupiah)

Dana

Tahap Persiapan • Dokumen legalitas lahan, • Dokumen DED pengembangan sentra industri kreatif Penyusunan kebijakan

APBD,

• Dokumen

4.000.000.000

AMDAL/UKL/UPL

Investasi Swasta

• Surat pernyataan ketersedian seminimal 10 industri kecil dan rumahan di lokasi pengembangan Inventarisasi jumlah industri rumahan Peembuatan master plan

APBD,

minimal 10 unit usaha

800.000.000

per desa

Investasi Swasta APBD,

1 dokumen

2.500.000.000

Investasi Swasta

Tahap Pembangunan Penyediaan sarana dan prasarana bagi Sentra Industri kreatif

Pendosawalan (285 Ha), Troso (612 ha), Pecangan Pematangan

Kulon ( 218 Ha),

lahan

Pulodarat (260 Ha), Gemulung (217 Ha), dan

1.476.750.000

APBD,

(1 Ha = Rp.

Investasi

750.000)

Swasta

Sendang (377 Ha)

Studio Rencana Wilayah

206

Kabupaten Jepara

2020

Pembangunan gedung

APBD, 1 unit

3.000.000.000

produksi Pendirian Gedung UPT

Swasta APBD, 1 unit

650.000.000

pengelola dan

APBD, 1 unit

3.200.000.000

Investasi Swasta

administrasi Pendirian gudang bahan

Investasi Swasta

Pendirian kantor

Investasi

APBD, 1 unit

600.000.000

baku

Investasi Swasta

pembuatan Instalansi Pengolah Air Limbah (IPAL)

1 unit khusus melayani 5 desa sentra

APBD, 800.000.000

Investasi Swasta

komunal Pembuatan pagar keliling

APBD, Disesuaikan

300.000.000

sentra

Swasta

Pembuatan papan nama

APBD, 5 unit

7.500.000

sentra

ruang pamer

APBD, 1 unit

600.000.000

barang Pos keamanan

Investasi Swasta

sentra Pos pencacatan

Investasi Swasta

Pendirian pusat promosi dan

Investasi

5 unit

75.000.000

APBD

5 unit

100.000.000

APBD

250.000.000

APBD

50.000.000

APBD

250.000.000

APBD

Pemberdayaan lokal

Penyusunan materi sosialisasi

Pemda menggandeng 1 lembaga seperti Yayasan

Sosialisasi kepada

Sharma Bhakti Astra (YDBA)

masyarakat pelatihan pembuatan produk

Studio Rencana Wilayah

207

Kabupaten Jepara

2020

maupun pemanfaatan teknologi Pembentukan komunitas masyarakat industri

5.000.000

APBDesa

5.000.000

APBDesa

32.000.000

APBDesa

500.000.000

APBD

4 trayek distribusi khusus

800.000.000

APBD

1 laporan/tahun

1.500.000.000

APBD

Tiap tahun

3.000.000.000

APBD

5 komunitas

perumahan Pembentukan organisasi dan kepengurusan Diskusi

6 bulan sekali (2x dalam

komunitas

setahun) Tahap Pengembangan

Perluasan jaringan pasar

lokasi tanah maksimal 5

dan kegiatan

km dari sentra

sentra pengembangan angkutan pelayanan desa - kota melalui rute khusus sentra industri Pemantauan dan evaluasi Pemeliharaan dan Operasional Pabrik

Tabel 5. Rincian Pentapan dan Pembiayaan Sumber : Analisis Penulis, 2020

Cost Benefit Analysis (CBA) Pentahapan (5 tahunan)

Expenditure

Revenue

Asumsi

Tahap 1

16.427.750.000

4.000.000.000

Dari investor Barang mulai

Tahap 2

5.658.500.000

41.414.027.343

diproduksi (atas dasar nilai ekspor Kab. Jepara) Produk mulai

Tahap 3

2416000000

82.828.054.687

terkenal dan nilai tambah meningkat

Studio Rencana Wilayah

208

Kabupaten Jepara

2020

Tahap 4 diasumsikan hanya mengeluarkan biaya operasional dan nilai tambah produk kian meningkat 0,11

REV

0,15

Tahun

EXP

8.388.375.000

7.557.094.595

7.294.239.130

888.375.000

721.025.079

671.739.130

2.950.000.000

2.157.014.575

1.939.672.886

2.950.000.000

1.943.256.374

1.686.672.074

1.350.000.000

801.159.293

671.188.593

975.000.000

8.282.805.469

521.274.815

4.428.326.041

421.519.406

3.580.885.376

985.000.000

8.282.805.469

474.433.535

3.989.482.920

370.297.984

3.113.813.370

786.500.000

8.282.805.469

341.283.189

3.594.128.757

257.108.245

2.707.663.800

854.000.000

8.282.805.469

333.849.755

3.237.953.835

242.760.100

2.354.490.261

804000000

8.282.805.469

283.156.321

2.917.075.527

198.736.504

2.047.382.836

920666667

16.565.610.935

292.112.171

5.255.991.939

197.891.060

3.560.665.800

670666667

16.565.610.935

191.703.912

4.735.127.873

125.352.395

3.096.231.131

670666667

16.565.610.935

172.706.227

4.265.880.967

109.002.083

2.692.374.896

404000000

16.565.610.935

93.725.909

3.843.136.006

57.096.778

2.341.195.562

400.000.000

16.565.610.935

83.601.739

3.462.284.690

49.157.794

2.035.822.228

400.000.000

20.000.000.000

75.316.882

3.765.844.084

42.745.908

2.137.295.395

400.000.000

23.000.000.000

67.853.047

3.901.550.177

37.170.355

2.137.295.395

400.000.000

26.000.000.000

61.128.871

3.973.376.600

32.322.048

2.100.933.091

400.000.000

31.000.000.000

55.071.055

4.268.006.743

28.106.128

2.178.224.944

400.000.000

37.000.000.000

49.613.563

4.589.254.562

24.440.112

2.260.710.321

EXP

REV

EXP

REV

TOTAL 25.997.250.001 269.524.887.487 16.276.380.906 65.142.862.627 14.457.218.714 42.463.002.589 NPV

243.527.637.486

48.866.481.721

28.005.783.876

BCR

10,37

4,00

2,94

ROI

9,37

3,00

1,94

Tabel 6. Rincian Cost-Benefit Analysis Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

209

Kabupaten Jepara

2020

A. Latar Belakang Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa. Lokasi Kabupaten Jepara tersebut memberikan keuntungan secara geografis bagi Kabupaten Jepara karena memberikan potensi wisata bahari bagi Kabupaten Jepara. Dari 21 destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Jepara, 14 diantaranya adalah potensi pariwisata pantai. Selain dari lokasinya, Kabupaten Jepara juga memiliki keuntungan geografis dari bentuk fisiknya. Dari segi fisik, Kabupaten Jepara memiliki satu wilayah administratif kecamatan yaitu Kecamatan Karimunjawa yang lokasinya terpisah dari Pulau Jawa. Kecamatan Karimunjawa merupakan wilayah adminitratif Kabupaten Jepara yang tergolong ke dalam kategori pulau-pulau kecil dengan total 27 pulau kecil. Gugusan 27 pulau tersebut kemudian ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Dengan ditetapkannya Karimunjawa sebagai kawasan strategis nasional pada Kabupaten Jepara, maka pembangunan Karimunjawa akan mendapat prioritas lebih dari nasional serta pertumbuhan ekonomi di Karimunjawa cenderung akan lebih cepat dibandingkan kawasan pariwisata yang tidak menjadi prioritas nasional. KSPN yang dimiliki Kabupaten Jepara ini juga menjadi potensi yang besar bagi pemasukan PDRB Kabupaten Jepara dari setor pariwisata. Kondisi Kepariwisataan Karimunjawa Karimunjawa sebagai KSPN memiliki daya tarik yang tinggi bagi wisatawan Kabupaten Jepara. Meskipun jumlah wisatawan yang datang ke Karimunjawa tidak sebanyak jumlah wisatawan pada wisata bahari lain di Kabupaten Jepara, namun peningkatan jumlah wisatawan Karimunjawa paling tinggi jika dibandingkan dengan objek wisata lainnya. Jumlah wisatawan Karimunjawa pada tahun 2018 meningkat sebesar 72,8% dibandingkan jumlah wisatawan pada tahun 2014. Angka tersebut merupakan peraihan yang baik jika dibandingkan dengan objek wisata lain yang justru mengalami penurunan jumlah wisatawan sejak tahun 2014 lalu

Studio Rencana Wilayah

211

Kabupaten Jepara

2020

Jumlah Pengunjung objek wisata Pantai dan Bahari Kabupaen Jepara

Objek Wisata

2014

2015

Pantai Kartini

232.935 232.951

253.923 195.418 194.609

Pantai Bandengan

285.227 305.902

315.726 272.431 280.004

Karimunjawa

79.750

92.115

118.301 122.876 137.835

Pulau Panjang

71.513

43.650

36.835

36.857

38.011

Pantai Blebak

34.385

25.941

28.369

53.921

Pantai Teluk Awur

30.585

34.006

62.742

139.305

Pantai Empu Rancak

23.797

35.629

48.481

Pantai Pailus

15.284

18.763

23.926

Pantai Bringin

17.419

12.066

13.742

22.253

85.445

117.349

1.476

1.444

2.926

Pantai Ombak Mati/Bondo Pulau Mandalika

2016

2017

Pantai Pungkruk

2018

16.434

Pariwisata menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten salah satunya dari retribusi yang terdapat pada setiap objek wisata. Dari segi ekonominya, pada tahun 2018 Karimunjawa menyumbang 49% dari total PAD Kabupaten Jepara yang diberikan oleh sektor wisata pantai dan bahari. Biaya retribusinya yang tinggi (lima kali lipat daripada objek wisata pantai dan bahari lain) menjadi pemicu tingginya sumbangan Karimunjawa terhadap PAD Kabupaten Jepara. Tabel pendapatan retribusi objek wisata pantai dan Bahari Kabupaten Jepara HMT (retribusi)

2014

2015

2016

2017

2018

Pantai Kartini Pantai Bandengan

Rp5.000,00

Rp1.164.675.000,00

Rp1.164.755.000,00

Rp1.269.615.000,00

Rp977.090.000,00

Rp973.045.000,00

Rp1.426.135.000,00

Rp1.529.510.000,00

Rp1.578.630.000,00

Rp1.362.155.000,00

Rp1.400.020.000,00

Karimunjawa

Rp25.000,00

Rp1.993.750.000,00

Rp2.302.875.000,00

Rp2.957.525.000,00

Rp3.071.900.000,00

Rp3.445.875.000,00

Pulau Panjang

Rp7.000,00

Rp500.591.000,00

Rp305.550.000,00

Rp257.845.000,00

Rp257.999.000,00

Rp266.077.000,00

Pantai Blebak Pantai Teluk Awur Pantai Empu Rancak

Rp2.000,00

Rp68.770.000,00

Rp51.882.000,00

Rp56.738.000,00

Rp107.842.000,00

Rp61.170.000,00

Rp68.012.000,00

Rp125.484.000,00

Rp278.610.000,00

Rp47.594.000,00

Rp71.258.000,00

Rp96.962.000,00

Pantai Pailus

Rp2.000,00

Rp30.568.000,00

Rp37.526.000,00

Rp47.852.000,00

Rp2.000,00

Rp34.838.000,00

Rp24.132.000,00

Rp27.484.000,00

Rp44.506.000,00

Rp170.890.000,00

Rp234.698.000,00

Rp2.952.000,00

Rp2.888.000,00

Rp5.852.000,00

Objek Wisata

Pantai Bringin Pantai Ombak Mati/Bondo Pulau Mandalika Pantai Pungkruk TOTAL

Rp5.000,00

Rp2.000,00 Rp2.000,00

Rp32.868.000,00

Rp2.000,00 Rp5.085.151.000,00

Studio Rencana Wilayah

Rp5.432.630.000,00

Rp6.343.967.000,00

Rp6.158.060.000,00

Rp6.917.185.000,00

212

Kabupaten Jepara

2020

Kondisi Lingkungan, Fisik, dan Sosial Karimunjawa Karimunjawa sebagai kawasan kepulauan termasuk kedalam kategori kawasan pesisir dan â&#x20AC;&#x201C;pulau pulau kecil (PPPK) yang ada di Indonesia. Pulau kecil diartikan sebagai pulau yang memiliki kurang dari atau sama dengan 2000 m2. Kawasan pesisir dan pulaupulau kecil memiliki ciri khas berupa berlimpahnya sumber daya laut dan pesisir. Keberlimpahan sumber daya laut dan pesisir inilah yang menjadi aset dalam perkembangan kawasan PPPK baik dengan cara memperjual-belikan sumber daya maupun dengan menjadikan sumber daya tersebut sebagai daya tarik bagi wisata di kawasan PPPK. Pada KSPN Karimunjawa, keberlimpahan yang dimilikinya adalah ikan laut dan terumbu karang. Menurut penelitian oleh Yusuf (2018), potensi ikan di perairan Karimunjawa sebesar 653,1 ton/tahun dengan densitas 22,85 ekor/m2. Berlimpahnya ikan di perairan Karimunjawa tersebut menjadi sumber penghidupan bagi nelayan di Karimunjawa dan sekitarnya. Sedangkan ekosistem terumbu karang menjadi daya tarik bagi atraksi wisata Karimunjawa baik berupa snorkelling maupun diving. Ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat bagi ikan dan biota laut lainnya juga menjadi kunci kelestarian bagi kehidupan laut di perairan Karimunjawa. Namun, saat ini kondisi terumbu karang di Karimunjawa mengalami penurunan kualitas dan kuantitas. Menurut Biondi,dkk (2014) dalam Qodriyatun (2018) persentase tutupan terumbu karang hidup pada lokasi wisata snorkelling di TNKJ sebesar 33% - 52,5% masuk dalam kategori buruk-baik. Kerusakan disebabkan oleh aktivitas wisata maupun akibat kurangnya pemeliharaan terumbu karang. Penetapan Karimunjawa sebagai KSPN mempunyai risiko berupa meningkatnya aktivitas manusia di kepulauan Karimunjawa. Peningkatan aktivitas manusia berimplikasi pada meningkatkanya pula kemampuan daya dukung yang harus dimiliki oleh lingkungan, salah satuya adalah kemampuan daya dukung sumber daya air. Karimunjawa merupakan kepulauan yang tidak memiliki Cekungan Air Tanah (CAT), sehingga sumber air yang dapat dimanfaatkan hanya berupa sumber air permukaan dan sebagain dari akuifer bebas tanpa adanya akuifer tertekan. Sedangkan kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki luasan yang sempit menyebabkan lintasan air permukaan pendek dan cepat menuju muara yaitu laut. memence, Ketersediaan air tawar pada pulau-pulau kecil hanya berasal dari air hujan dan air meteorik. Menurut Hadi. S, dkk (2007) terbatasnya pemanfaatan sumber daya air tawar pada kawasan pulau-pulau kecil juga diakibatkan adanya penyusupan air laut, lintasan air permukaan yang pendek, serta sensitif terhadap gejala perubahan iklim berupa pemanasan global, pasang-surut air laut, perubahan daerah imbuhan dan transissi periodik akibat perubahan musim. Bertambahnya aktivitas manusia menuntut sarana prasarana lingkungan yang memadai untuk mendukung aktivitas tersebut. Hingga saat ini, Karimunjawa belum memiliki TPA/TPST sebagai tempat pengelolaan sampah yang diproduksi oleh aktivitas di Karimunjawa. Aktivitas pariwisata juga menuntut adanya emenities yang baik untuk melayani kebutuhan wisatawan. Diantara amenities yang diperlukanadalah listrik dan

Studio Rencana Wilayah

213

Kabupaten Jepara

sinyal komunikasi.

2020

Belum seluruh Pulau Karimunjawa dapat mengakses listrik 24

jam/hari dikarenakan pelayana PLN yang belum menyeluruh dan penyediaan listrik mengandalkan PLTD dari pemerintah daerah. Akses sinyal komunikasi pun hanya untuk beberapa provider tertentu dan hanya di Pulau Karimunjawa. B.

Rasionalitas Program pengembangan KSPN Karimunjawa dengan konsep ecotourism merupakan program yang dilaksanakan sebagai upaya perwujudan arahan tata ruang Kabupaten Jepara. Program pengembangan KSPN Karimunjawa termasuk di dalam program perwujudan kawasan strategis yang tercantum di dalam tabel indikasi program Kkabupaten Jepara. Program pengembangan KSPN Karimunjawa menerapkan konsep ecotourism yang selaras dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Jepara yaitu â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi, Berdaya Saing dan Sejahtera Bertumpu Pada Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal, Kreativitas, Ramah Lingkungan Serta Tangguh Bencanaâ&#x20AC;?. Konsep ecotourism di KSPN Karimunjawa menerapkan pemanfaatan potensi lokal, ramah lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Karimunjawa. Pengembangan KSPN Karimunjawa dengan konsep eotourism juga mendukung kebijakan penataan ruang Kabupaten Jepara yaitu: 1. Pengembangan & pengoptimalan skala pelayanan simpul perkotaan yang merata dan berhierarki 2. Pemanfaatan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap resiko bencana 3. Pengembangan & optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan pariwisata berbasis pada potensi lokal, lingkungan dan kreativitas 4. Peningkatan kualitas dan pelayanan sarana dan prasarana kabupaten yang andal dan memadai 5. Pengembangan manajemen resiko bencana berbasis masyarakat pada kawasan rawan bencana 6. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung perkembangan kabupaten sesuai dengan dayang dukung daya tampung 7. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung perkembangan kabupaten

Studio Rencana Wilayah

214

Kabupaten Jepara

2020

VISI: Menuju Kabupaten Jepara yang terintegrasi dan berdaya saing

TUJUAN: â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi, Berdaya Saing dan Sejahtera Bertumpu Pada Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal, Kreativitas, Ramah Lingkungan Serta Tangguh Bencanaâ&#x20AC;?

MISI: MISI 2: Meningkatkan kinerja pelayanan kabupaten yang menunjang pengembangan wilayah berbasis potensi lokal. MISI 3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup didukung dengan upaya preventif terhadap perusakan lingkungan

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG: 1. Pengembangan & optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan pariwisata berbasis pada potensi lokal, lingkungan dan kreativitas 2. Peningkatan kualitas dan pelayanan sarana dan prasarana Kabupaten yang andal dan memadai

Kawasan Strategis Pariwisata Karimunjawa

Indikasi program perwujudan kawasan strategis Karimunjawa

Program prioritas pengembangan Karimunjawa dengan konsep ecotourism Bagan Keterkaitan Antara Program Prioritas Dengan Visi dan Tujuan Wilayah

Studio Rencana Wilayah

215

Kabupaten Jepara

2020

C. Landasan Hukum 1

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara tahun 2011-2031

RTRW Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Karimunjawa dan Sekitarnya

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 â&#x20AC;&#x201C; 2027 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012)

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2018 â&#x20AC;&#x201C; 2027.

D. Metode Perencanaan 1

Analisis Wilayah Analisis dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi eksisting dari wilayah perencanaan yaitu Karimunjawa. Analisis yang lakukan meliputi analisis potensi dan masalah terkait kondisi fisik, llingkungan, dan sosial yang ada di Karimunjawa.

Studi Literatur Studi literatur dilakukan terhadap regulasi-regulasi penataan ruang terkait Karimunjawa baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Selain itu, studi literatur juga dilakukan terhadap penelitian maupun perencanaan Karimunjawa terdahulu. Dalam merencanakan konsep pariwisata di Kairmunjawa juga dilakukan studi mendalam terhadap literatur-literatur yang mengangkut teori perencanaan pariwisata ecotourism.

Kerangka Kerja Logis Rencana pengembangan dijabarkan kedalam tabel kerangka kerja logis yang memuat goal, purposes, results, activities dari rencana program. Setiap elemen di dalam kerangka kerja logis merupakan pendetailan dari cabang-cabang yang terdapat pada analisis pohon tujuan.

Project Cycle Keseluruhan rencana project sejak dalam fase awal,tengah, hingga akhir digambarkan dengan siklus proyek (project cycle) untuk menyatukan pemahaman antara perencana, dan pelaksana proyek.

Studio Rencana Wilayah

216

Kabupaten Jepara

2020

E. Kerangka Pikir Kabupaten Jepara memiliki Karimunjawa yang ditetapkan sebagai KSPN

Pelayanan sarpras persampahan, listrik, dan komunikasi di Karimunjawa belum memadai

KSPN menuntut penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai

Karimunjawa tidak memiliki CAT yang menyebabkan keterbatasan sumber daya air

KSPN menarik semakin banyak wisatawan sehingga meningkatkan intensitas penggunaan sumber daya alam

Karimunjawa merupakan kawasan perlindungan lingkungan hidup menurut Kawasan Strategis Provinsi

Diperlukan pengembangan KSPN Karimunjawa dengan konsep yang ramah lingkungan yaitu ecotourism Kerangka pikir masalah KSPN Karimunjawa

Studio Rencana Wilayah

217

Kabupaten Jepara

2020

Pohon Masalah

Keterbatasan Daya Dukung Fisik, Lingkungan, dan Sosial Karimunjawa terhadap keberlanjutan Karimunjawa sebagai KSPN

Sampah tidak terkelola dengan baik

Jumlah ketersediaan sumber daya air tawar terbatas

Karimunjawa tidak memiliki Cekungan Air Tanah (CAT)

Berkurangnya daerah resapan air

Jumlah wisatawan terus meningkat

Tidak tersedia TPA

Belum seluruh wilayah KSPN teraliri listrik 24 jam

Studio Rencana Wilayah

Listrik PLN belum melayani keseluruhan wilayah Karimunjawa

Penyediaan listrik hanya menggunakan PLTD daerah

Belum ada pengelolaan sampah secara 3R

Ekosistem terumbu karang sebagai daya tarik wisata terus mengalami kerusakan

Aktivitas pariwisata yang tidak sesuai aturan

Pemeliharaan terumbu karang kurang optimal

Akses sinyal komunikasi hanya terbatas pada provider tertentu dan hanya tersedia di Pulau Karimunjawa

Penyediaan BTS belum merata di seluruh wilayah KSPN

218

Kabupaten Jepara

2020

Pohon Tujuan Pengembangan KSPN Jepara dengan Konsep Ecotourism untuk meningkatkan daya dukung fisik, lingkungan, dan sosial

Kualitas pengelolaan sampah meningkat

Ketersediaan sumber daya air meningkat

Mengadakan pengolahan air laut dengan sistem RO menggunakan photovoltaic

Menambah RTH dan embung

Menambah atraksi wisata untuk wisata minat khusus

Mengadakan TPA/TPST

Menyediakan akses listrik 24 jam

Studio Rencana Wilayah

Mengupayakan akses listrik oleh PLN

Pengadaan photovoltaic sebagai sumber energi listrik altenatif

Mengadakan program bank sampah Karimunjawa

Kerusakan terumbu karang berkurang

Mengatur kegiatan pariwisata

Mengadakan Marine R&D Centre sebagai upaya peningkatan kualitas pemeliharaan terumbu karang

Menyediakan akses sinyal komunikasi di seluruh wilayah KSPN Karimunjawa

Penyediaan BTS yang melayani seluruh wilayah KSPN

219

Kabupaten Jepara

2020

F. Rencana Detail Program 1 Konsep Rencana Ecotourismpertaman kali didefinisikan oleh The Ecotourism Society (1990) suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Menurut Ceballos-Luscurain (1996) adalah perjalanan wisata wisatawan ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari alam dan budaya yang menyertainya dimana kegiatan wisatanya tetap bertanggungjawab terhadap lingkungan dengan cara mempromosikan koservasi, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Ecotourism atau ekowisata memiliki beberapa aspek kunci yaitu: a. Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat (vs mass tourism) ƒ b. Pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi) ƒ c. Pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata) ƒ d. Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi) ƒ e. Modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi). Sejak 1970an, organisasi konservasi mulai melihat ekowisata sebagai alternatif ekonomi yang berbasis konservasi karena tidak merusak alam ataupun tidak “ekstraktif” dengan berdampak negatif terhadap lingkungan seperti penebangan dan pertambangan. Ekowisata juga dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Jenis wisata yang digemari oleh pelaku ecotour adalah jenis wisata alami. Kawasan konservasi sebagai obyek daya tarik wisata dapat berupa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata dan Taman Buru. Tetapi kawasan hutan yang lain seperti hutan lindung dan hutan produksi bila memiliki obyek alam sebagai daya tarik ekowisata dapat dipergunakan pula untuk pengembangan ekowisata. Area alami suatu ekosistem sungai, danau, rawa, gambut, di daerah hulu atau muara sungai dapat pula dipergunakan untuk ekowisata. Pendekatan yang harus dilaksanakan adalah tetap menjaga area tersebut tetap lestari sebagai areal alam. Program pengembangan KSPN Karimunjawa direncanakan dengan fokus pada 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek lingkungan, fisik, dan sosial. Rencana Pengembangan Lingkungan Permasalahan utama pada kondisi lingkungan Karimunjawa adalah keterbatasan sumber daya air dan kerusakan terumbu karang yang berfungsi sebgai daya tarik wisata serta penjaga kelestarian ekosistem laut. Terumbu karang di Karimunjawa mengalami banyak kerusakan baik karena edampak Studio Rencana Wilayah

220

Kabupaten Jepara

2020

aktivitas wisatawan maupun karena rendahnya kualitas pemeliharaan terumbu karang. Hal ini umum terjadi mengingat tingkat kesalahan pemeliharaan terumbu karang di Indonesia berkisar pada angka 10% dan menduduki peringkat tertinggi di antara negara-negara dengan kekayaan terumbu karang lainnya di dunia. Oleh karena itu, sebagai upaya pelestarian terumbu karang, diadakan Marine R&D Centre untuk mewadahi riset-riset yang dilakukan terkait ekosistem laut terutama di Karimunjawa. Pada Marine R&D Centre ini juga diadakan stasiun pengamatan penelitian terumbu karnag sebagai salah satu tambahan objek wisata minat khusus. Program ini dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas penetapan KSPN Karimunjawa sebagai destinasi wisata minat khusus. Sebagai kepulauan yang termasuk ke dalam kategori pulau-pulau kecil, Karimunjawa memiliki lintasan air permukaan yang pendek sehingga periode aliran air dari hulu ke hilir akan cepat pula. Kondisi geohidrologi Karimunjawa yang tidak memiliki Cekungan Air Tanah (CAT) juga menyebabkan ketersediaan air tawar semakin terbatas. Namun, Karimunjawa sebagai wilayah kepulauan memiliki sumber daya air laut yang melimpah meskipun secara alamiah air laut tidak dapat langsung digunakan untuk keperluan konsumsi. Oleh karena itu, diadakan pengolahan air laut dengan sistem Reverse Osmosis (RO) dengan menggunakan tenaga surya sebagai pembangkit listriknya (photovoltaic). Penambahan embung di Karimunjawa juga akan menambah kapasitas air permukaan yang dimiliki oleh Karimunjawa sehingga ketersediaan air tawar pun akan meningkat. Rencana Pengembangan Fisik Sebagai kawasan wisata, pemenuhan sarana prasarana penunjang pariwisata merupakan hal yang vital. Kekurangan pelayanan sarpras di Kairmunjawa terutama pada Ppulau berpenduduk selain Karimunjawa yaitu Pulau Kemujan, Pulau Genting, Pulau Parang dan Pulau Nyamuk. Akses sinyal komunikasi saat ini hanya lancar untuk Pulau Karimunjawa, sehingga pada setiap pulau berpenghuni lainnya direncanakan pembangunan BTS untuk memberikan akses bagi penduduk dan wisatawan di pulau tersebut. Sedangkan akses listrik di pulau-pulau berpenduduk di KSPN Karimunjawa saat ini belum 24 jam terlayani oleh PLN. penyediaan listrik saat ini sebagian disediakan oleh PLN dan oleh PLTD dari pemerintah daerah. PLTD menggunakan diesel sebagai bahan bakar utama dalam produksi listrik. Diesel merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga tidak bisa terus-menerus digunakan karena akan menimbulkan kerusakan. Di sisi lain, Karimunjawa merupakan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil yang secara umum selalu terpapar oleh sinar matahari. Oleh karena itu, dalam upaya mengadakan akses listrik 24 jam bagi KSPN Karimunjawa diadakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Studio Rencana Wilayah

221

Kabupaten Jepara

2020

Rencana Pengembangan Sosial Aspek penting dalam konsep ecotourism adalah adanya dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi penduduk lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan penduduk lokal perlu dilaksanakan pada KSPN Karimunjawa ini. Pemberdayaan penduduk lokal berupa adanya komunitas tourguide, koperasi masyarakat, kelompok sadar wisata, kelompok tangguh bencana, dan kelompok pengelola bank sampah sebagai katalisator dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan di KSPN Karimunjawa. 2 Preseden Community based ecotourism di Heart of Borneo, Kalimantan, Indonesia Sekilas ekowisata berbasis masyarakat di Heart of Borneo Pemerintah Daerah di pedalaman Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, Kalimantan Timur) telah melihat potensi ekowisata sebagai aset Sumber:gpriority.co.id

pembangunan kabupaten dan mulai

mengembangkan ekowisata serta menjadikannya sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini terutama terjadi di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai â&#x20AC;&#x153;Kabupaten Konservasiâ&#x20AC;? dan berkomitmen untuk menjadikan konservasi sebagai dasar pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat dan ramah lingkungan. Heart of Borneo terletak di perbatasan kawasan kerjasama BIMP-EAGA yang menjangkau negara Indonesia, Malaysia dan Brunei. Di dalam lingkup Indonesia, kawasan ini terbentang di daerah pedalaman pegunungan yang umumnya didiami oleh masyarakat Dayak, dengan tutupan hutan tropis yang masih luas dan mosaik lanskap lahan pertanian buatan manusia, telah menjadikan Heart of Borneo sebagai perbatasan baru untuk pengembangan ekowisata. Bersama-sama dengan NGO, Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Kayan Mentarang telah dibangun kapasitas untuk mengelola usaha ekowisata berbasis masyarakat dalam rangka membangun alternatif ekonomi yang berkelanjutan dan membantu masyarakat melindungi hutan mereka. Kawasan proyek percontohan ekowisata ini memiliki potensi yang besar yaitu keindahan lanskap, alam yang menarik, peninggalan bersejarah dan keramahan masyarakat lokalnya. Jaringan kerja strategis antara masyarakat dan berbagai inisiatif ekowisata di sepanjang perbatasan dengan Malaysia (Sarawak dan Sabah) telah terbentuk di kawasan Heart of Borneo. Atraksi utama yang ditawarkan adalah petualangan rimba dan trekking, petualangan sungai; Studio Rencana Wilayah

222

Kabupaten Jepara

2020

budaya Dayak (tarian, pahat, kerajinan); peninggalan arkeologi (batu dan gua pemakaman); stasiun penelitian hutan tropis; pengamatan hidupan liar (rusa, lembu liar, babi hutan); cocok untuk trekking selama 5-7 hari/malam ke daerah lain. Dalam pengelolaan wisatanya, akomodasi penginapan di heart of Borneo disediakan dalam bentuk rumah tinggal di semua desa dan kamar inap (sederhana) di pusat-pusat kecamatan (Long Pujungan dan Long Alango). Pengelola wisata ini pun dilakukan oleh pengelola lokal yaitu panitia ekowisata di tingkat desa 3 Visualisasi Program

4 Project Cycle Melalui project cycle akandijelaskan tahapan atau langkah-langkah yang diambil dalam menjalankan sebuah proyek dari awal hinga akhir. Project cycle terbagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian,serta fase penyelesaian. Project cycle dalam program ini dijelaskan lebih detail melalui tabel berikut:: Tabel project cycle Pengembangan KSPN Karimunjawa TAHAP I : INISIASI

KETERANGAN

Identifikasi kebutuhan

Identifikasi kebutuhan program dilakukan

program

menggunakan pohon masalah sehingga program-

Studio Rencana Wilayah

223

Kabupaten Jepara

2020

program yang direncanakan tepat sasaran mengatasi masalah yang dialami KSPN Karimunjawa. Analisis kelayakan

Melakukan Cost Benefit Analysis dengan suku bunga

program

11%. Perhitungan cost benerfit analysis dapat dilihat pada lampiran.

Perencanaan

Asumsi dana sebesar : 63.524.000.000 rupiah

pengeluaran TAHAP II : PERENCANAAN Menentukan tujuan ruang lingkup dan batasan program

KETERANGAN Tujuan diadakannya program pengembangan KSPN Karimunjawa dengan konsep ecotourism adalah untuk meningkatkan daya dukung fisik, sosial, dan lingkungan dari KSPN Karimunjawa. BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR,

Mengidentifikasi pihak

Data Dinas Koperasi, UMKM, Dinas Pariwisata,

yang terlibat beserta

swasta, dan masyarakat. Tujuan, pihak yang terlibat,

tugasnya

ruang lingkup, hingga frekuensi dapat dilihat pada lampiran tabel indikasi program.

TAHAP III : PELAKSANAAN

KETERANGAN Dilaksanakan oleh pihak yang telah diberikan

Melaksanakan rencana

mandat. Pelaksanaan harus memperhatikan detail

program dan mencapai

rencana dan melalui komunikasi terus-menerus

target program

antara perencana, konsultan, dan pelaksana teknis pembangunan.

Pembuatan sistem

Sistem pelaksanaan dilakukan dalam empat periode

pelaksanaan program

pembangunan (satu periode = 5 tahun)

TAHAP IV : PEMANTAUAN DAN

KETERANGAN

PENGENDALIAN Pemantauan pelaksanaan proyek dan evaluasi hasil pelaksanaan yang dilakukan secara berkala selama pelaksanaan program optimalisasi pengelolaan sampah dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu dan biaya serta mengetahui kualitas pelaksanaan proyek. TAHAP IV : PENYELESAIAN DAN

KETERANGAN

EVALUASI Evaluasi program dilakukan dengan mengacu indikator yang telah dibuat pada tahap perencanaan

Studio Rencana Wilayah

224

Kabupaten Jepara

2020

Apabila program terlaksana dengan sukses dan bermanfaat maka ada kemungkinan program dapat dilaksanakan kembali Pemantauan dan evaluasi rencana dapat menggunakan instrumen evauasi berupa logical framework yang dapat dilihat pada lampiran.

Studio Rencana Wilayah

225

Kabupaten Jepara

2020

LAMPIRAN I. Logical Framework Element Goal

Purposes

Narrative Summary (Statements)

Indicators

Mengembangkan KSPN Karimunjawa

Aspek-aspek konsep ecotourism

Laporan akhir pelaksanaan Balai Taman

dengan konsep ecotourism

terimplementasikan di KSPN Karimunjawa

Nasional Karimunjawa (BTNKJ)

Kondisi lingkngan, fisik, dan sosial dapat

Laporan akhir daya dukung dan daya

mendukung kegiatan pariwisata di KSPN

tampung lingkungan hidup, DLH

Karimunjawa

Kabupaten Jepara

Kebutuhan air di KSPN Karimunjawa

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, DLH

terpenuhi

Kabupaten Jepara

Tidak ada sampah yang mencemari

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, DLH

lingkungan di KSPN Karimunjawa

Kabupaten Jepara

Persentase terumbu karang yang rusak

Laporan Akhir Balai Taman Nasional

menurun setiap tahun

Karimunjawa

Meningkatkan daya dukung lingkungan, fisik, dan sosial di KSPN Karimunjawa 1. Jumlah sumber daya air meningkat 2. Terdapat pengelolaan sampah yang baik

Results

3. Kerusakan terumbu karang berkurang 4. Tersedia akses listrik 24 jam 5. Tersedia akses sinyal komunikasi di seluruh wilayah KSPN Karimunjawa 1.1 Mengadakan pengolahan air laut dengan sistem RO menggunakan energi photovoltaic

Seluruh penduduk maupun wisatawan dapat mengakses listrik dalam waktu 24 jam/hari

Mean of Verification

Assumption

Laporan kerja DPUPR Kabupaten Jepara

Seluruh penduduk maupun wisatawan dapat mengakses sinyal komunikasi di seluruh

Laporan kerja DPUPR Kabupaten Jepara

wilayah KSPN Karimunjawa Tersedia alat pengolahan air laut RO di Karimunjawa

Laporan kinerja pemerintahan daerah: verifikasi data pada daftar pengadaan barang dan jasa.

Kualitas air laut tidak tercemar berat sehingga bisa digunakan sebagai air minum setelah oproses RO

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, DLH 1.2 Menambah RTH

Luas RTH di Karimunjawa bertambah

Kabupaten Jepara. Dokumen struktur ruang RTRW, Bappeda Kab Jepara

Activities 1.3 Membangun embung

Jumlah embung di Karimunjawa bertambah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, DLH

Embung dapat menampung air

Kabupaten Jepara. Dokumen struktur

sebagai cadangan air di Kabupaten

ruang RTRW, Bappeda Kab Jepara

Jepara

1.3 Menyediakan atraksi wisata sebagai

Jumlah atraksi untuk pariwisata minat

Laporan Akhir Balai Taman Nasional

wisata minat khusus

khusus di Karimunjawa bertambah

Karimunjawa

Studio Rencana Wilayah

Penyediaan atraksi wisata dengan tema minat khusus dapat membantu mewujudkan KSPN

226

Kabupaten Jepara

Element

Narrative Summary (Statements)

Indicators

Mean of Verification

2020

Assumption Karimunjawa sebagai kawasan wisata minat khusus sehingga jumlah wisatawan berkurang namun waktu kunjungan bertambah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, DLH 2.1 Mengadakan TPST

Terdapat TPST di Karimunjawa

Kabupaten Jepara. Dokumen struktur ruang RTRW, Bappeda Kab Jepara, Laporan kerja KemenPUPR Laporan kinerja pemerintahan daerah:

2.3 Mengadakan program bank sampah

Terdapat program bank sampah di

Kcarimunjawa

Karimunjawa

Verifikasi data pada daftar pengadaan barang dan jasa. Indeks kualitas lingkungan hidup, DLH Kabupaten Jepara

Masyarakat Karimunjawa memiliki kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan dan mengelola program bank sampah Pembanguna Marine R&D Centre

3.2 Mengadakan Marine R&D Centre sebagai upaya peningkatan kualitas

dapat meningkatkan pengetahuan Terdapat Marine R&D Centre di Karimunjawa

Laporan DPUPR Kabupaten Jepara

pemeliharaan terumbu karang

tentang pemeliharaan terumbu karang sehingga kualitas terumbu karang Karimunjawa membaik.

4.1 Mengadakan akses listrik oleh PLN

Jumlah KK yang terlayani listrik oleh PLN meningkat

4.2 Pengadaan photovoltaic sebagai sumber

Tersediat alat photovoltaic untuk

energi listrik altenatif ramah lingkungan

pembangkit listrik Karimunjawa

5.1 Menyediaan BTS yang melayani seluruh

Terdapat BTS yang dapat melayani seluruh

wilayah KSPN Karimunjawa

KSPN Karimunjawa

Studio Rencana Wilayah

Jangkauan listrik oleh PLN dapat Laporan DPUPR Kabupaten Jepara

menjangkau seluruh KSPN Karimunjawa

Laporan kinerja pemerintahan daerah:

Tidak terjadi perubahan iklim

Verifikasi data pada daftar pengadaan

ekstrem sehingga Karimunjawa

barang dan jasa

terus terpapar cahaya matahari

Laporan kinerja pemerintahan daerah: Verifikasi data pada daftar pengadaan barang dan jasa

227

Kabupaten Jepara

2020

II. TABEL INDIKASI PROGRAM

Pelaksanaan Satuan Lokasi

Kegiatan

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Biaya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mengadakan pengolahan air laut dengan sistem RO menggunakan energi

1 unit

photovoltaic

Pulau Kairmunjawa

Distribusi air tawar RO menuju konsumen

Pulau

Menambah RTH

Karimunjawa,

Membangun embung

Pulau

Rp75 Rp109

Sumber Pendanaan

APBD dan investasi swasta

Rp275

APBD

Rp300

APBD

Rp10

APBD

Rp750

APBD dan

Kemujan, Pulau Pemasangan pipa distribusi sumber daya

Genting,

air dari embung

Pulau Parang, dan Pulau Nyamuk.

Menyediakan atraksi wisata sebagai wisata minat khusus berupa stasiun

1 unit

penelitian terumbu karang

Pulau Kemujan

Rp3.465

Pembukaan lahan TPST Pembangunan TPST Penyediaan kendaraan pengangkut sampah Sosialisasi dan pembentukan organisasi pengelola bank sampah

1 unit

Pulau Karimunjawa

6 unit 5 kali

Pulau Karimunjawa, Pulau

Pembangunan gedung Bank Sampah

investasi swasta

1 unit

Kemujan,

Rp1.500 Rp500 Rp50

APBD dan APBN

Rp100

Pulau

Studio Rencana Wilayah

228

Kabupaten Jepara

2020

Genting, Pulau Parang, dan Pulau Nyamuk. Pembangunan Marine R&D Centre sebagai upaya peningkatan kualitas

1 unit

pemeliharaan terumbu karang

Kemujan Pulau

Pengadaan listrik PLN Pengadaan listrik dengan photovoltaic

Pulau

Karimunjawa, 1 unit

Pulau

Rp50.000

APBD dan

Rp6.684

APBN

Rp2.000

APBD dan

Rp1.200

APBD dan

Rp2.000

APBN

investasi swasta

Kemujan, Pulau Genting,

Pemasangan kabel distribusi listrik

Pulau Parang,

investasi swasta

dan Pulau Nyamuk. Pulau Kemujan, Menyediaan BTS yang melayani seluruh wilayah KSPN Karimunjawa

Pulau 4 unit

Genting, Pulau Parang, dan Pulau Nyamuk.

TOTAL

Rp63.524,8

Studio Rencana Wilayah

229

Kabupaten Jepara

2020

III. Cost Benefit Analysis Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada rencana pengembangan KSPN Karimunjawa dibagi menjadi empat sub program yaitu sub program pengelolaan sampah,pengadaan air bersih, stasiun pengamatan, pengadaan listrik, dan pengadaan fasilitas pendukung lain. Asumsi pembiayaan dan pemasukan pada setiap sub program adalah sebagai berikut: Sub Program Pengelolaan sampah (TPST+Bank Sampah) Pengolahan air minum (RO dan Embung)

Biaya Pengadaan

Pemasukan per tahun

5.606.000.000,00

428.040.000,00

484.000.000,00

24.172.964.500,00

Asumsi Tarif sampah tiap KK sebesar 15.000 rupiah/bulan Tarif langganan air minum mengikuti harga pasar PDAM (27.850 rupiah/10m3) Tarif masuk stasiun 15.000 rupiah per

Stasiun pengamatan

750.000.000,00

2.067.525.000,00

pengunjung dengan jumlah pengunjung dianggap tetap sama dengan jumlah pengunjung Karimunjawa pada tahun 2018

Pengadaan listrik (photovoltaic dan PLN)

Tarif langganan listrik mengikuti harga pasar Rp

6.684.891.147,50

13.369.775.895,00

PDAM (1465/kWh). Penyediaan listrik 50% PLN 50% swadaya melalui PLTS Pemasukan berasal dari retribusi wisata

Fasilitas lain (RTH dan R&D)

50.000.000.000,00

3.432.125.000,00

Karimunjawa sebesar 25.000 rupiah dengan jumlah wisatawan dianggap tetap sama dengan jumlah wisatawan tahun 2018

Studio Rencana Wilayah

230

Kabupaten Jepara

2020

Untuk menguji kelayakan program, dilakukan analisis cost benefit analysis sebagai berikut:: Tabel cost benefit analysis pada suku bunga 11% TAHUN

EXPENDITURE REVENUE

2020

10.447

2021

8.460

2022

2023

Suku Bunga 11% E

40.974,87

9411,7

36914,3

40.974,87

6865,9

33256,1

7.477

40.974,87

5467,1

29960,5

7.727

40.974,87

5090,0

26991,4

2024

6.977

40.974,87

4140,5

24316,6

2025

7.199

65.147,00

7198,5

65147,0

2026

10.269

65.147,00

10269,0

65147,0

2027

7.170

65.147,00

7169,5

65147,0

2028

32.389

82.652,00

32389,0

82652,0

2029

35.089

82.652,00

35089,0

82652,0

JUMLAH

133.203

270.021

30975,3

151438,9

NPV

136818,827

120463,61

BCR

2,0

4,89 Sumber: Analisis Penulis (2020)

Sutu proyek dikatakan layaka untuk dilaksanakan apabila pembiayaannya feasible. Apabila nilai NPV positif dan nilai BCR >1 maka suatu royek baru dapat dinyatakan feasible. Berdasarkan hasil Cost benefit analysis di atas, program pengembangan KSPN Karimunjawa memiliki nilai NPV positif dan nilai BCR>1 sehinga program layak untuk dilaksanakan.

Studio Rencana Wilayah

231

Kabupaten Jepara

2020

LATAR BELAKANG Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara turut menyebabkan peningkatan pemakaian air bersih yang berujung pada sisa buangan berupa air limbah. Kegiatan domestik masyarakat hingga kegiatan industri yang menghasilkan air limbah memerlukan sistem pengelolaan air limbah untuk melindungi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Jepara. Buangan air limbah yang semakin meningkat dapat menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan salah satunya pencemaran lingkungan akibat air limbah baik limbah domestik maupun limbah non domestik. Pembuangan air limbah yang tidak melalui proses pengolahan mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran pada sumber air baku baik air permukaan maupun air tanah. Pencemaran oleh air limbah ini juga menyebabkan penurunan kualitas air pada sumber air baku yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat hingga sektor perekonomian seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Dari sini dapat dilihat bahwa dampak dari buangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutunya dapat menyebabkan berbagai permasalahan. Berdasarkan kajian isu strategis pada Studio Analisis Wilayah, pengelolaan limbah domestik Kabupaten Jepara masih menggunakan system on site dengan dominansi septic tank individual, sebagian lain dengan membuang limbah ke SPAL terbuka maupun tertutup (Rahmi,2019). Kabupaten Jepara belum memiliki regulasi yang kuat terkait pengolahan air limbah di industri (KLHS Kabupaten Jepara, 2018). Belum adanya infrastruktur yang memadai serta regulasi yang kuat dalam mengatur pengolahan limbah dinilai sebagai memicu ketidakoptimalan pengolahan air limbah. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Jepara, dilakukan pengujian kualitas air sungai dengan delapan sampel air sungai. Hasilnya enam dari delapan sungai terindikasi tercemar. Salah satunya sungai pecangaan yang tercemar limbah industri pewarna pakaian dari sentra industri tenun didekatnya. Pencemaran terhadap badan air ini selain mematikan biota perairan, mencemari air tanah, juga dapat berdampak pada kegiatan yang bersifat primer karena bergantung pada pemakaian air seperti kegiatan pertanian, peternakan, perikanan hingga dampak ke sektor kesehatan seperti menimbulkan penyakit akibat air kotor (Rahmi,2019). Pengembangan potensi Kabupaten Jepara di sektor kegiatan industri dan pariwisata perlu dibarengi pengembangan infrastruktur lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah. Hal ini juga menjadi urgensi pengembangan karena buangan yang memberikan dampak merusak lingkungan hidup terkhusus badan air di Kabupaten Jepara. Berdasarkan kajian isu strategis pada studio analisis sebelumnya, terdapat pemaparan kasuskasus pencemaran akibat limbah industri, baik industri kecil menengah hingga besar. Maka dari itu diperlukan pengembangan sistem pengelolaan air limbah baik untuk domestik atau permukiman maupun non domestik yang pada pembahasan ini dikhususkan pada kegiatan industri. Secara teknis, pengembangan sistem pengelolaan air limbah berupa sistem penyaluran dan sistem pengolahan. Pengembangan yang akan dilakukan yaitu memfokuskan pada sistem pengelolaan off site Studio Rencana Wilayah

233

Kabupaten Jepara

2020

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 â&#x20AC;&#x201C; 2022 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 RASIONALITAS PROGRAM Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah dipilih berdasarkan analisis permasalahan wilayah, termasuk dalam tujuan penataan ruang dan mendukung perwujudan visi pembangunan Kabupaten Jepara.

1) Permasalahan Wilayah. Berdasarkan analisis wilayah dan kajian isu strategis dalam dokumen perencanaan dan pembangunan Kabupaten Jepara, terdapat permasalahan degradasi lingkungan berupa pencemaran sumber daya air di Kabupaten Jepara dan pengelolaan air limbah yang belum optimal menjadi salah satu penyebabnya.

Studio Rencana Wilayah

234

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 1. Diagram Pohon Masalah Sumber. Studio Analisis Wilayah, 2019

2) Perumusan Tujuan Penataan Ruang

Gambar 2. Keterkaitan Program Prioritas dengan Tujuan Penataan Ruang Sumber. Studio Analisis Wilayah dan Analisis Penulis, 2020

Pengembangan pengelolaan air limbah ini sesuai kebijakan penataan ruang yang menuntut pengembangan kegiatan berbasis lingkungan termasuk kegiatan sektor industri dan pariwisata harus memiliki pengelolaan air limbah berkualitas agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu

Studio Rencana Wilayah

235

Kabupaten Jepara

2020

kebijakan â&#x20AC;&#x153;Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang andal dan memadaiâ&#x20AC;? juga menuntut peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air limbah sebagai prasarana sanitasi lingkungan. 3) Perumusan Visi. Misi dan Tujuan Pembangunan

Gambar 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Pembangunan dengan Program Prioritas Sumber. Studio Analisis Wilayah dan Analisis Penulis, 2020

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkaitan dengan peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan yang diperlukan wilayah untuk terus menopang pemenuhan kegiatan masyarakatnya. Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah ini dilakukan berdasarkan a) aspek lingkungan, b) aspek kesehatan, c) aspek kesejahteraan sosial, karena penurunan lingkungan hidup sebagai pendukung kegiatan dapat mengganggu kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan d) aspek berkelanjutan. Oleh karena itu program prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah mendukung visi utama untuk mewujudkan Kabupaten Jepara yang berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya.

Studio Rencana Wilayah

236

Kabupaten Jepara

2020

KERANGKA BERPIKIR

Gambar 4. Diagram Pohon Tujuan Sumber. Studio Analisis Wilayah, 2019

Gambar 5. Kerangka Berpikir Sumber. Analisis Penulis, 2020

Gambar 5. Dampak program dalam perwujudan sasaran dan tujuan Sumber. Analisis Penulis, 2020 Studio Rencana Wilayah

237

Kabupaten Jepara

2020

Kerangka berpikir berangkat dari analisis permasalahan Kabupaten Jepara yang diteruskan pada perumusan tujuan. Melalui pengembangan sistem pengelolaan air limbah yang memadai dan berkualitas dapat mendukung kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan analisis isu strategis studio wilayah, Rahmi (2019) menjelaskan bahwa kualitas lingkungan hidup berpengaruh pada aktivitas domestic dan kegiatan ekonomi primer seperti pertanian, peternakan dan perikanan yang menggunakan air sebagai pendukung kegiatannya. Lingkungan hidup yang berkualitas berhubungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam sasaran diatas, pengembangan sistem pengelolaan limbah dapat mendukung kegiatan domestik, industri hingga pariwisata. Potensi pariwisata Kabupaten Jepara yang menitik beratkan pada pariwisata bahari tentu berkaitan dengan kualitas sumber daya air. Sehingga pengelolaan air limbah dapat menjaga kualitas sumber daya air tetap baik untuk mendukung pariwisata. TUJUAN PERENCANAAN 1. Mendukung perwujudan tujuan penataan ruang Kabupaten Jepara â&#x20AC;&#x153; Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi Bertumpu Pada Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata berbasis Potensi Lokal, Ramah Lingkungan, Serta Tangguh Bencanaâ&#x20AC;&#x153;. Program

pengembangan

infrastruktur

sistem

pengelolaan

limbah

berfungsi

mewujudkan kegiatan yang berwawasan lingkungan

2. Mewujudkan lingkungan hidup Kabupaten Jepara yang berkualitas untuk mendukung kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk kegiatan industri dan pariwisata yang menjadi potensi utama dalam pengembangan wilayah. 3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana lingkungan Kabupaten Jepara. 4. Meningkatkan jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan limbah 5. Mewujudkan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan baik industri kecil, menengah hingga besar di Kabupaten Jepara melalui kewajiban pengadaan sistem pengelolaan air limbah 6. Mewujudkan sistem pengelolaan air limbah yang memadai, berkualitas dan mampu menjangkau seluruh Kabupaten Jepara METODE PERENCANAAN

1. Metode Teknik Analisis dan Perencanaan Wilayah Metode menganalisis data-data wilayah terkait pengelolaan limbah untuk memperoleh informasi kondisi saat ini dan gap permasalahan serta potensi perencanaan yang dapat dilakukan. Visualisasi dari hasil analisis dapat berupa diagram, tabel, grafik maupun pemetaan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Perencanaan yang dilakukan dapat berupa menyusun Studio Rencana Wilayah

238

Kabupaten Jepara

2020

tujuan sasaran program dan kegiatan pengembangan serta analisis spasial pemilihan lokasi untuk sistem pengelolaan air limbah. 2. Kajian Literatur Metode kajian literatur terkait berfungsi untuk melihat teori mengenai sistem pengelolaan air limbah dan referensi konsep perencanaan hingga preseden yang dapat menjadi contoh rujukan. Selain itu melalui kajian literatur juga dapat ditemukan rekomendasi kebijakan, program dan kegiatan yang dapat diadopsi dalam program pengembangan di Kabupaten Jepara. 3. Kerangka Kerja Logis atau Logical Framework Kerangka kerja logis merupakan metode untuk melihat ringkasan suatu proyek, sistematika dan keterkaitan sebab akibat suatu proyek mulai dari tujuan hingga kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan indikator sasaran dan asumsiasumsi dalam perencanaan. Kerangka kerja logis ini dijadikan alur pikir perencanaan. 4. Analisis Biaya Manfaat atau Cost Benefit Analysis Merupakan pendekatan sistematis untuk mengukur manfaat dan biaya dari suatu program pembangunan sehingga dapat dinilai kelayakan dari program tersebut. CBA merupakan metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan maupun instrumen evaluasi suatu perencanaan. KONSEP PERENCANAAN Konsep perencanaan pada program pengembangan sistem pengelolaan air limbah yaitu mengembangkan sistem pengelolaan air limbah baik sistem setempat maupun peningkatan sistem terpusat berupa jaringan dan instalasi pengolahannya dengan prioritas daerah perkotaan dan tetap mengembangkan di daerah pedesaan sehingga sistem pengelolaan air limbah secara regional Kabupaten Jepara dapat tercapai. Cakupan pengembangan dari program pengembangan sistem infrastruktur pengelolaan air limbah dapat dibagi menjadi

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Terpusat di permukiman perkotaan dan pedesaan 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal di setiap kecamatan dan IPAL Industri di kawasan sentra industri pengolahan kreatif Kecamatan Pecangaan dan Kalinyamatan. IPAL industri besar diwajibkan pengadaannya kepada pelaku industri. 3. Penambahan

kapasitas

IPLT

Desa

Bandengan

Kecamatan

Jepara,

pembangunan IPLT di Kecamatan Bangsri, Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Karimunjawa.

Studio Rencana Wilayah

239

Kabupaten Jepara

2020

Arahan pengembangan program pengembangan sistem infrastruktur pengelolaan air limbah dapat dibagi menjadi

1. Mengoptimalkan sistem setempat (on-site) yang sudah berjalan 2. Mengembangkan sistem off-site pada kawasan tertentu 3. Mengembangkan sistem off-site skala kota 4. Mengembangkan sistem off-site dengan teknologi maju

Program ini termasuk pada indikasi program struktur ruang Kabupaten Jepara dan dilaksanakan pada pentahapan periode 2 hingga periode 4 yaitu dari 2025 hingga 2039 yang mencakup pengelolaan limbah domestik, industri hingga limbah B3. Untuk ipal industri skala besar, pengadaan ipal dibebankan kepada pemilik pabrik atau pelaku industri tersebut. Ipal komunal untuk kawasan sentra industri dibangun dengan kerjasama pemerintah dengan masyarakat pengusaha industri kecil hingga menengah.

Gambar 6. Konsep Pengelolaan Air Limbah Sumber. Kementerian PUPR

Studio Rencana Wilayah

240

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Sumber. Kementerian PUPR

Contoh Visualisasi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pengembangan sistem pengelolaan air limbah divisualisasikan kedalam bentuk peta menggunakan sistem informasi geografis. Berikut beberapa contoh visualisasi dalam skala yang berbeda-beda.

Gambar 8. Peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Sumber. Lampiran RTRW Provinsi DKI Jakarta dan pambdg.go,id

Ipal Industri Berdasarkan UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , setiap industri maupun badan usaha ber-tanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya. Pengelolaan limbah industri dilakukan dengan membangun IPAL industri yang terdiri dari pengolahan fisik, kimia dan biologi.

Studio Rencana Wilayah

241

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 9. IPAL Komunal Industri Sumber. MediaSuaraNasional.com

RENCANA DETAIL PROGRAM Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Jepara terdiri dari pembuatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL), pembuatan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal dan industri dan pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT). Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik menekankan pada pengelolaan limbah sistem terpusat karena kondisi di Kabupaten Jepara yang saat ini baru menggunakan sistem setempat. IPAL komunal industri dibangun pemerintah bersama dengan pelaku industri kecil menengah di kawasan sentra industri sedangkan IPAL industri besar menjadi kewajiban pelaku industri skala besar. Arahan pengembangan sistem pengelolaan air limbah ialah sebagai berikut

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat di enam kecamatan diantaranya Kecamatan Jepara, Tahunan, Pecangaan, Kalinyamatan, Mayong, dan Kecamatan Welahan. Pengembangan ini dengan pertimbangan kepadatan penduduk dan permukiman kategori tinggi hingga sedang. Kawasan perkotaan Kecamatan Jepara dan Tahunan menjadi prioritas pengembangan.

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal di lima kecamatan diantaranya Kecamatan Kedung, Nalumsari, Mlonggo, Bangsri, dan Kecamatan Kembang. Pengembangan komunal ini merupakan transisi dari sistem setempat menuju sistem terpusat. Pertimbangan pengembangan dengan kepadatan penduduk dan permukiman yang rendah hingga sedang.

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat di lima kecamatan diantaranya di Kecamatan Pakisaji, Batealit, Keling, Donorojo dan Kecamatan Karimunjawa karena kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk dan permukiman yang rendah. Untuk pulau-pulau kecil menggunakan sistem setempat berupa tangka septic yang sesuai dengan standar kelayakan.

Pengembangan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dilakukan dengan

Studio Rencana Wilayah

242

Kabupaten Jepara

2020

1. Pengembangan atau peningkatan kapasitas IPLT Bandengan di Kabupaten Jepara 2. Pembangunan IPLT baru di TPA yang sudah ada yaitu di Kecamatan Pecangaan dan Mlonggo maupun di TPA yang direncanakan di Kecamatan Donorojo. Pembangunan IPAL Komunal dilakukan di setiap kecamatan di Kabupaten Jepara dengan pembagian sebagai berikut

1. IPAL komunal skala kota di Kecamatan Jepara, Tahunan, Pecangaan, Kalinyamatan, Mayong, dan Kecamatan Welahan. 2. IPAL komunal skala permukiman di Kecamatan Kedung, Nalumsari, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Pakisaji, Batealit, Keling, Donorojo dan

Kecamatan

Karimunjawa 3. IPAL komunal industri dibangun di Kawasan Strategis Industri Hijau dan Sentra Industri

Kreatif Pecangaan yaitu di Kecamatan Mayong, Pecangaan dan

Kalinyamatan. Pentahapan program dilakukan pada periode 2 hingga 4 pembangunan dengan periode awal khusus untuk pengembangan pengelolaan limbah domestik, dilanjutkan pengembangan pengelolaan limbah industri. Pemilihan lokasi pengembangan secara garis besar didasarkan pada kriteria

1. Tingkat kepadatan penduduk 2. Tingkat kepadatan permukiman perkotaan 3. Kemiringan lahan 4. Tidak berada pada area rawan bencana (banjir dan tanah longsor) 5. Jarak ke permukiman ( tidak dekat dengan permukiman )

Studio Rencana Wilayah

243

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 10. Peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Sumber. Analisis Penulis, 2020 Studio Rencana Wilayah

244

Kabupaten Jepara

2020

SIKLUS PROYEK

Gambar 11. Diagram Siklus Proyek Sumber. Analisis Penulis, 2020

1. Fase Inisiasi Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah merupakan program pendukung perwujudan jaringan prasarana pada rencana struktur ruang Kabupaten Jepara. Fase ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu 1) Identifikasi Kebutuhan Proyek -

Survey dan analisis kondisi sistem pengelolaan air limbah saat ini dan permasalahan yang ada.

Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, pihak-pihak terlibat dan kemampuan pembiayaan dalam program pengembangan

2) Analisis kelayakan proyek Menghitung kelayakan proyek dengan metode Cost Benefit Analysis 3) Penetapan keputusan terkait membuat atau membeli unsur dalam proyek -

Melakukan kegiatan kerjasama dalam program pengembangan dengan masyarakat hingga badan usaha.

4) Perencanaan Pengeluaran Membuat rencana pembiayaan program dan skema pembiayaannya baik dana dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten hingga kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Studio Rencana Wilayah

245

Kabupaten Jepara

2020

2. Fase Perencanaan Melakukan perencanaan program dengan rinci mulai dari tujuan program hingga kegiatan yang dilakukan dilengkapi dengan pentahapan atau waktu pelaksanaan dan pelaksana atau penanggungjawabnya. Pada fase ini menghasilkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) dan peraturan daerah tentang sistem pengelolaan air limbah. Langkah yang dilakukan pada fase ini ialah

1) Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan batasan proyek Tujuan program ini yaitu mewujudkan sistem pengelolaan limbah yang memadai dan berkualitas dalam mendukung sanitasi layak dan peningkatan kualitas lingkungan Kabupaten Jepara. Ruang lingkup pengembangan sistem pengelolaan limbah baik domestik maupun non domestik di Kabupaten Jepara. Batasan proyek ini yaitu pengembangan pengelolaan limbah non domestik pada kegiatan industri 2) Mengidentifikasi pihak yang terlibat dan tugasnya Pihak-pihak yang terlibat diantaranya a) Pemerintah meliputi Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan b) Badan usaha dan pelaku industri kecil hingga skala besar c) Masyarakat 3) Menentukan cara berkomunikasi, metode, frekuensi, dan isi dari informasi yang disampaikan Pemerintah kabupaten melakukan advokasi dan kerjasama terkait pembiayaan dan pembangunan dengan pemerintah pusat dan daerah hingga badan usaha. Selain itu pemkab juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sanitasi berbasis masyarakat dan pola hidup bersih dan sehat. 4) Perencanaan manajemen resiko Kegiatan ini dapat dimasukkan dalam rencana induk, kajian kerjasama pendanaan hingga melalui penetapan kebijakan dan peraturan. 3. Fase Pelaksanaan Fase

ini

ialah

melakukan

pelaksanaan

program

berupa

pengadaan,

pembangunan, pengembangan termasuk sosialisasi dan pembentukan kelembagaan. Secara umum, langkah pada fase pelaksanaan yaitu 1) Melaksanakan rencana proyek dan mencapai target proyek 2) Pembuatan sistem pelaksanaan proyek 3) Penetapan standar kualitas proyek Langkah langkah ini termuat dalam kerangka kerja logis, pentahapan dan pembiayaan program yang menjadi sistem pelaksanaan dan strategi implementasi proyek. Didalamnya terdapat rencana rinci dan indikator yang melingkupi standar kualitas serta target dari proyek.

Studio Rencana Wilayah

246

Kabupaten Jepara

2020

4. Fase Pemantauan dan Pengendalian Pemantauan dan pengendalian dilakukan secara berkala pada setiap tahapan program mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pengendalian bertujuan untuk mengatur pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 5. Fase Penyelesaian dan Evaluasi Fase ini meliputi kegiatan pelaporan akhir dari kegiatan proyek dan hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya hasil pencapaian akan dievaluasi untuk melihat keberhasilan , dampak, hingga respon kebijakan untuk keberlanjutan dari proyek ini. COST BENEFIT ANALYSIS Metode cost benefit analysis merupakan metode perbandingan antara manfaat dan biaya dari suatu program untuk melihat kelayakan ekonomi dari program pengembangan sistem pengelolaan air limbah ini apakah program ini layak dilanjutkan atau tidak melalui perhitungan IRR, NPV dan BCR. Biaya dari program pengembangan ini merupakan biaya yang tercantum pada tabel pembiayaan (terlampir). Sedangkan manfaat merupakan manfaat yang dirasakan setelah pembangunan sistem pengelolaan air limbah berupa manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Beberapa manfaat langsung dari program ini yaitu

Pemasukan (revenue) dari iuran dan retribusi pengelolaan limbah baik dari rumah tangga maupun industri/niaga

Pemanfaatan lumpur olahan menjadi pupuk tanaman

Pemanfaatan biogas dari rekator pengolahan limbah untuk bahan bakar rumah tangga

Pengurangan BOD air limbah untuk memenuhi baku mutu air limbah

Ipal komunal mengurangi biaya pengurasan tangki septic

Sedangkan manfaat tidak langsung pengelolaan air limbah berupa

Peningkatan kualitas lingkungan terutama kualitas air bersih

Peningkatan produktivitas kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan karena kualitas air dan tanah yang terjaga. Selain itu air daur ulang limbah juga dapat digunakan pada kegiatan sektor primer tersebut.

Penurunan angka kejadian penyakit yang disebabkan air kotor

Penyerapan tenaga kerja dalam program pengelolaan limbah ( IPLT, konstruksi, pengurasan dan pengangkutan dan lain lain)

Peningkatan rasa sosial keamanan dan kenyamanan masyarakat

Studio Rencana Wilayah

247

Kabupaten Jepara

2020

Perhitungan Manfaat

1. Pemasukan dari iuran/retribusi masyarakat. Iuran yang dihitung ialah dari komponen rumah tangga, industri/niaga saja tidak termasuk hotel, pasar dan fasilitas umum sosial lainnya. Berdasarkan data studi Ehra, pada 2020 masyarakat perkotaan Jepara ditargetkan sebanyak 84% menggunakan tangka septik dan pedesaan sebanyak 80%. Area perkotaan didefinisikan sesuai rencana struktur ruang meliputi Kecamatan Jepara, Tahunan, Pecangaan dan Bangsri. Berdasarkan studio analisis wilayah, jumlah penduduk total Kabupaten Jepara tahun 2018 ialah 1.240.600 jiwa. Jika diasumsikan iuran limbah sebanyak Rp.5.000 per bulan atau setara dengan 60.000 per tahun untuk setiap rumah tangga dan asumsi 1 KK terdiri dari 4 orang Maka biaya yang dapat dihemat ialah Perkotaan : 84% x (403.496 jiwa : 4 ) = 84.735 KK Total Iuran = Rp. 5.084.100.000 per tahun

Pedesaan : 80% x (837.104 : 4) = 167.420 KK Total Iuran = 10.045.200.000 Maka dari itu total iuran pengelolaan limbah dari masyarakat yang didapat Kabupaten Jepara setiap tahunnya sebanyak Rp. 15.129.300.000 2. Penghematan Biaya Pengurasan Tangki Septik Manfaat selanjutnya ialah penghematan pengurasan tangki septik karena menggunakan sistem terpusat. Jika rumah tangga menggunakan ipal komunal dan ditargetkan sebanyak 70% rumah tangga Kabupaten Jepara menggunakan sistem terpusat maka dapat menghemat biaya dengan perhitungan â&#x20AC;˘

Biaya pengurasan tiap dua tahun Rp.200.000. Jumlah KK = 310.150 KK Maka jumlah KK yang tidak melakukan pengurasan yaitu 70% dari 310.150 yaitu sebanyak 217.105 KK Biaya = Rp.200.000 x 217.105 KK = Rp 43.421.000.000 setiap dua tahun atau dapat menghemat sebanyak Rp 21.710.500.000 setiap tahunnya.

3. Peningkatan produktivitas kegiatan pertanian dan perikanan Peningkatan kualitas air bersih memiliki dampak kepada peningkatan produktivitas kegiatan yang menggunakan air sebagai pendukung utamanya seperti kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan. Berdasarkan penelitian pusat pengembangan sumber daya air kementerian PUPR, Sutriati dan Ginting (2012) menjelaskan bahwa potensi kapasitas air limbah domestik Pulau Jawa dapat memasok 32,4% defisit air di jawa. Selain itu Sutriati dan Ginting juga menemukan bahwa minat masyarakat disekitar IPAL Bojongsoang untuk menggunakan air daur Studio Rencana Wilayah

248

Kabupaten Jepara

2020

ulang limbah domestik untuk keperluan irigasi pertanian tinggi. Penggunaan air daur ulang juga dapat dipergunakan dalam mendukung kebutuhan air kegiatan perikanan. Jika diasumsikan penggunaan air daur ulang limbah domestik dapat berpengaruh 10% dalam produktivitas padi, dihitung valuasi moneternya menggunakan hasil neraca sumber daya alam pertanian dan perikanan yaitu â&#x20AC;˘

Berdasarkan data BPS, total produksi padi Kabupaten Jepara (2015) ialah sebanyak 253.313.000 kg. Jika pengaruh penggunaan air daur ulang limbah meningkatkan 5% dari produksi artinya manfaat yang diberikan ialah 5% x 253.313.000 kg = 12.665.650 kg Jika divaluasikan, dengan asumsi harga jual gabah Rp. 5.000 per kg maka manfaat yang didapat sebesar Rp. 5.000/kg x 12.665.650 kg = Rp. 63.328.250.000

Namun membutuhkan waktu yang cukup untuk jasa ekosistem air dapat kembali membaik setelah adanya program prioritas ini, maka nilai manfaat ini tidak dimasukkan dalam cost benefit analysis.

4. Penurunan angka penyakit akibat penggunaan air kotor Contoh kasus akibat air kotor yang muncul di Kabupaten Jepara berdasarkan analisis wilayah (2019) yaitu kasus diare. Handayani (2012) menjelaskan bahwa biaya rata-rata yang dikeluarkan pasien diare pada Kabupaten Boyolali yaitu Rp. 610.445,9

untuk

pasien

diare non

spesifik

dan

pasien

diare spesifik

sebanyakRp.732. 507, 6. Jika diambil biaya median sebanyak Rp. 671.476 dan jumlah kasus diare Kabupaten Jepara (2018) sebanyak 14.100 orang, maka program ini dapat menghemat biaya Rp. 671.476 x 14.100 = Rp. 9.467.811.600 per tahunnya. 5. Pemanfaatan pupuk organik dari daur ulang limbah Nugroho dan Rifai (2012) menjelaskan perhitungan manfaat daur ulang limbah untuk penggunaan pupuk organik. â&#x20AC;&#x153; Pada proyek percontohan IPAL semarang dengan kapasitas 326.000 jiwa setiap hari menghasilkan 65 m3/hari lumpur maka jika IPAL UASB dan DHS kapasitas pengolahan 15.000 jiwa setiap hari dapat menghasilkan 3 m3/hari lumpur. Jika berat jenis lumpur 1,03 kg/ltr atau 1030 kg/m3 maka produksi lumpur 3090 kg/ hari. Sehingga jumlah lumpur yang dihasilakan selama satu tahun yaitu 1.127.850 Studio Rencana Wilayah

249

Kabupaten Jepara

2020

kg/tahun. Berdasarkan hasil survai harga pupuk humus/organik dipasaran Rp.10.000,00 per kemasan seberat 25 kg. Maka nilai manfaat dari

pengolahan

lumpur

menjadi

pupuk

adalah

sebesar

Rp.451.140.000,00 setiap tahun. “ Jika IPLT maupun IPAL di Kabupaten Jepara direncanakan dapat memproduksi 3 m3 lumpur per hari maka produksi setahun yaitu 1.127.850 kg/tahun. Terdapat studi mengenai harga pupuk olahan IPAL sebesar Rp. 910 per kg (Ginting,dkk 2014), jika harga pupuk ditetapkan Rp. 2000 per kg maka nilai manfaat pengolahan lumpur menjadi pupuk sama dengan kasus IPAL UASB dan DHS Bogor yaitu sebesar Rp. 2.255.700.000setiap tahun. 6. Pemanfaatan biogas sebagai bahan bakar rumah tangga Nugroho dan Rifai (2012) menjelaskan perhitungan manfaat biogas reaktor IPAL untuk menjadi bahan bakar rumah tangga “ IPAL dengan debit 2000 m3/hari dapat menghasilkan biogas 1655 m3/ hari. Berdasarkan survai lapangan harga biogas setengah dari harga bahan bakar gas (BBG). Jika keperluan dan harga BBG Rp. 4.250,00/m3/hari maka untuk biogas Rp. 2.125,00/m3/hari jadi nilai manfaat dari biogas selama satu tahun adalah 1655 x 365 x Rp.2.125,00 = 1.283.659.375,00 “ Jika kapasitas IPLT di Kabupaten Jepara yaitu debit 1000 m3/ hari dan IPAL dengan debit 200 m3/ hari dan harga bahan bakar gas tahun 2020 ialah Rp 4.511 - Rp 6.266 per m3 ( median = Rp. 5.400) dari perhtiungan diatas maka pemanfaatan biogasnya ialah

•

IPLT kapasitas 1000 m3/ hari menghasilkan biogas 828 m3/ hari. Nilai manfaat biogas 828 x 365 x Rp.5.400 = Rp. 1.631.988.000

Jika Kabupaten Jepara memiliki 5 IPLT maka total manfaat yang didapat yaitu 5 x Rp. 1.631.988.000= Rp. 8.159.940.000 setiap tahunnya •

IPAL kapasitas 200 m3/ hari menghasilkan biogas 165 m3/ hari Nilai manfaat biogas 165 x 365 x Rp. 5.400 = Rp. 325.215.000 Jika setap kecamatan memiliki 2 IPAL yang menghasilkan biogas untuk menggantikan bahan bakar gas maka total IPAL yang menghasilkan biogas yaitu 2x16 = 32 IPAL Total manfaat biogas yang didapat = 32 x Rp. 325.215.000 = Rp. 10.406.880.000

Studio Rencana Wilayah

250

Kabupaten Jepara

2020

Maka jika nilai-nilai pemanfaatan pengelolaan air limbah divaluasikan dapat dirincikan sebagai berikut 1) Pemasukan iuran air limbah sebesar Rp. 15.129.300.000 per tahun 2) Penghematan biaya pengurasan tangki septik sebesar Rp 21.710.500.000 per tahun 3) Peningkatan produktivitas pertanian sebesar Rp. Rp. 63.328.250.000 per tahun 4) Penghematan biaya berobat diare Rp. 9.467.811.600 per tahun 5) Pemanfaatan pupuk organik sebesar Rp. 2.255.700.000 per tahun 6) Pemanfaatan biogas untuk bahan bakar sebesar Rp. 18.566.820.000 per tahun Dalam cost benefit analisis (terlampir) akan menggunakan revenue atau pemasukan berupa retribusi/iuran air limbah, penjualan pupuk dan biogas. Hasil Perhitungan Cost Benefit Analysis Berdasarkan perhitungan cost benefit analysis menggunakan suku bunga 11% dan 15% yang dapat dilihat pada tabel (terlampir), program prioritas pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Jepara dinilai layak dan diterima (feasible) dan termasuk kategori good project karena memenuhi

a. BCR > 1 yaitu lebih dari 2 b. NPV bernilai positif yaitu Rp 58.485.071.425 (suku bunga 15%) c. ROI >0 yaitu lebih dari 1

Studio Rencana Wilayah

251

Kabupaten Jepara

2020

LAMPIRAN KERANGKA KERJA LOGIS Narrative Summary GOALS

Mewujudkan lingkungan

•

hidup Kabupaten Jepara

Objective Verification

Means of

Indicators

Verification

Akses pelayanan pengelolaan air limbah

Lingkungan hidup

baik perkotaan maupun pedesaan

dikhususkan pada

berkualitas melalui

•

Perda pengelolaan air limbah

sumber daya air

peningkatan pelayanan air

•

Struktur kelembagaan pengelolaan air

Prioritas

limbah

pengembangan

Kajian kualitas lingkungan hidup

SPAL skala

limbah melalui penyediaan sarana

•

prasarana yang memadai

perkotaan

dan berkualitas serta

Data sekunder dari

didukung dengan regulasi

Bappeda, Dinas

dan kelembagaan yang

Pekerjaan Umum dan

baik OUTCOMES

Assumption

Terwujudnya sistem

•

pengelolaan air limbah domestik dan non

baik domestik

domestik

maupun non

•

domestik yang memadai dan Adanya dukungan

Peraturan dan struktur kelembagaan pengelolaan air limbah

•

berkualitas 2.

Jumlah dan cakupan pelayanan

pengelolaan limbah

Terwujudnya sanitasi berbasis masyarakat dan PHBS

•

Komitmen dengan badan usaha dalam

peraturan, komitmen,

pengembangan pengelolaan air limbah

kelembagaan dan

melalui kerjasama pendanaan atau CSR

Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Melakukan sensus, observasi dan wawancara, kajian lingkungan hidup, dan studi penelitian

kemudian pengembangan hingga skala regional Pengelolaan limbah non domestik untuk kegiatan industri. Pengelolaan limbah industri skala besar dibebankan kepada pemilik industri Cakupan pengelolaan limbah

keterkaitan dengan

di perkotaan

visi misi

maupun pedesaan

pembangunan 3.

Adanya kontribusi masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan limbah

OUTPUTS

Adanya Rencana Induk

Data sekunder dari

Pengelolaan Air Limbah

Dokumen RI-SPAL Kabupaten Jepara baik

Bappeda, Dinas

Kabupaten Jepara tahun

jangka pendek, menengah dan jangka panjang

Pekerjaan Umum dan

2020

Penataan Ruang, Dinas Lingkungan

Adanya peraturan dan panduan teknis sistem

Dokumen peraturan dan regulasi terkait SPAL

pengelolaan air limbah

Kabupaten Jepara

pedesaan Kabupaten Jepara baik skala kawasan, kota dan regional yang

pengelolaan air limbah di

memenuhi standar kualitas

perkotaan maupun

•

Cakupan pelayanan pengelolaan air limbah

pedesaan yang berkualitas

di pedesaan dan perkotaan Kabupaten

Kabupaten Jepara

Jepara •

Kondisi fisik jaringan dan instalasi pengolahan air limbah

Studio Rencana Wilayah

kemudian pengembangan pelaksanaan Regulasi SPAL dan

Jepara.

SPAL khusus kegiatan industri

Jumlah dan besaran SPAL di perkotaan dan

Terwujudnya sistem

perkotaan

Hidup, Kabupaten

tahun 2020 •

RISPAL skala

Penekanan pada Data sekunder dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

pengelolaan air limbah rumah tangga dan kegiatan industri

Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Jepara.

252

Kabupaten Jepara

• Terwujudnya akses sanitasi layak bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Jepara

Terwujudnya sistem

OUTPUTS

•

2020

Besaran jaringan dan instalasi pengolahan

Sensus, survey

sistem on-site

air limbah rumah tangga baik on-site, off

lapangan, observasi

harus

site, sistem individual dan komunal yang

dan wawancara

menggunakan

memenuhi standar

tangki septik yang

Persentase rumah tangga dengan akses

layak

sanitasi layak •

Persentase rumah kategori layak huni

•

Besaran jaringan dan instalasi pengolahan

IPAL komunal pada

pengelolaan air limbah

air limbah komunal untuk kawasan sentra

kawasan sentra

untuk industri kecil dan

industri kecil dan menengah.

industri

menengah yang

•

berkualitas Terwujudnya sistem pengelolaan air limbah untuk industri besar

Kondisi fisik jaringan maupun instalasi pengolahan

• •

Besaran instalasi pengolahan air limbah

IPAL Industri

pada semua industri besar

menjadi tanggung

Kondisi fisik jaringan maupun instalasi pengolahan

•

Jumlah dan besaran komponen unit pelayanan SPAL (sambungan dan lubang inspeksi)

• Tersedianya teknologi

pelengkap SPAL (Pipa Induk, perpipaan,

sistem pengelolaan air limbah domestik dan non

Jumlah dan besaran komponen unit drainase dan bangunan pengumpul)

•

Jumlah dan besaran komponen unit

domestik yang memenuhi

pengolahan (bangunan pengolahan,

standa

infrastruktur pendukung dan zona penyangga) •

Data sekunder dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Jepara. Survey lapangan,

jawab pelaku industri Sistem pengelolaan air limbah non domestik kegiatan industri merupakan skala kawasan industri

observasi, wawancara dan kajian studi penelitian

Jumlah dan besaran komponen unit pembuangan akhir (sarana pembuangan dan penampungan)

Terwujudnya sanitasi

•

berbasis masyarakat •

•

Tidak ada kegiatan Buang Air Besar

Data sekunder

sembarangan (BABs)

survey lapangan,

Masyarakat

Kesadaran pengelolaan limbah rumah

observasi, wawancara

mendapatkan

tangga dengan menggunakan tangki septik

dan kajian studi

sosialisasi

layak dan rutin pengurasan

penelitian.

pengetahuan dan

Kesadaran untuk melakukan Pola Hidup

Wawancara

pelatihan sanitasi

Bersih dan Sehat

masyarakat tentang

layak

PHBS Kontribusi badan usaha dalam pengadaan

Data sekunder dari

ataupun pengelolaan SPAL

Bappeda, Dinas

Pengembangan

Komitmen tanggung jawab pengadaaan

Pekerjaan Umum dan

SPAL dari badan

pemerintah

SPAL bagi pelaku kegiatan usaha baik skala

Penataan Ruang,

usaha dengan CSR

dan badan usaha

kecil hingga besar

Dinas Lingkungan

maupun kerjasama

Hidup, Kabupaten

pendanaan

• Adanya koordinasi antara

•

Jepara. ACTIVITIES

Penyusunan Rencana

Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan

Data sekunder,

RISPAL memenuhi

Induk Sistem

Air Limbah baik RI-SPAL Perkotaan dan

Survey primer dan

standar muatan

Pengelolaan Air Limbah

Regional

Studi Penelitian

Penyusunan peraturan

Dokumen Peraturan Daerah tentang Sistem

Data sekunder

Materi teknis cepat

daerah terkait sistem

Pengelolaan Air Limbah

Bappeda Kab Jepara

disetujui menjadi

Melakukan advokasi dan

Adanya komitmen atau perjanjian

Data sekunder

CSR atau kerjasama

kerjasama dengan badan

kerja sama antara pemerintah dengan badan

Bappeda Kab Jepara

pendanaan

usaha

usaha dalam pengelolaan air limbah

pengelolaan air limbah

Perda

Studio Rencana Wilayah

253

Kabupaten Jepara

2020

Pembentukan Kelompok

Jumlah kelompok swadaya

Data Sekunder dan

KSM ada di setiap

Swadaya Masyarakat

masyarakat terkait sanitasi dan pengelolaan air

survey lapangan

kecamatan

untuk pengelolaan air

limbah

serta wawancara

limbah dan sanitasi

kelompok swadaya masyarakat

Membentuk lembaga

UPTD Pengelolaan air limbah

Data Sekunder Dinas

UPTD dibawah

pengelola air limbah baik

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan

domestik maupun non

Kabupaten Jepara

Hidup

IPLT Perkotaan dengan prioritas

Data Sekunder dan

IPLT di Kecamata

kawasan perkotaan Kabupaten Jepara di

survey lapangan

Karimunjawa

domestik khususnya industri Pembangunan IPLT skala

•

ibukota kecamatan

ACTIVITIES

Kecamatan Jepara, Tahunan, Pecangaan

sedangkan pulau-

dan Kecamatan Bangsri serta Kecamatan

pulau kecil

Karimunjawa

dibangun SPALD

•

Jumlah KK yang terlayani IPLT Kota

•

Jaringan dan instalasi pengolahan

Data Sekunder dan

Masyarakat

Setempat berbasis

air limbah domestik beserta sarana

survey lapangan

memiliki kesadaran

masyarakat dengan sub-

prasarana pendukungnya

akan sanitasi layak

Jumlah kecamatan yang memiliki SPALD

sehingga mau

Setempat

berswadaya dalam

Membangun SPALD-

sistem pengelolaan

•

setempat, pengangkutan, dan pengolahan lumpur

pengadaan tangki

tinja. Membangun SPALD-

septik layak •

Terpusat berbasis masyarakat ataupun kelembagaan dengan sub

Jaringan dan instalasi pengolahan

Data Sekunder dan

Kawasan perkotaan

air limbah domestik sistem terpusat beserta

survey lapangan

menggunakan

sarana prasarana pendukungnya •

sistem pelayanan,

SPALD-T

Jumlah kecamatan yang memiliki SPALD Terpusat

pengumpulan, dan pengolahan terpusat. Pembangunan Jamban

•

Jumlah jamban keluarga tiap kecamatan

Data Sekunder,

Pemerintah

Keluarga, MCK, Tangki

•

Besaran bantuan stimulan jamban keluarga

survey lapangan,

memiliki

Septik komunal, IPAL Komunal dan biogas

tiap kecamatan

observasi dan

alokasi dana

•

Jumlah MCK tiap kecamatan

wawancara tentang

bantuan stimulan

•

Jumlah Tangki Septik dan atau IPAL

penerimaan bantuan

pengadaan jamban

Komunal dan biogas tiap kecamatan

stimulan

keluarga dan MCK

Pembangunan IPAL

•

Jumlah IPAL Komunal tiap Kecamatan

Data Sekunder dan

Pelaku industri

Komunal dan kawasan di

•

Jumlah IPAL Komunal di kawasan sentra

survey lapangan dan

wajib memiliki IPAL

industri kecil menengah

wawancara pelaku

Komunal dan tetap

Jumlah pabrik industri kecil menengah

usaha

diberi dukungan

Permukiman dan kawasan sentra industri kecil dan

•

menengah

yang memiliki IPAL

pemerintah

Pemantauan Kualitas

•

Indeks kualitas air

Data Sekunder,

Sampel sungai

lingkungan

•

Kajian pencemaran air

Observasi IPLT, uji

yang

•

Indeks kualitas udara

laboratorium

diambil mewakili kualitas air sungai keseluruhan

Koordinasi dan

Jumlah kawasan industri,

Data Sekunder,

Seluruh pelaku

pemantauan pengadaan

kompleks pabrik dan pabrik tunggal yang

Observasi lapangan,

industri skala besar

SPAL kawasan industri

telah memiliki IPAL industri

Wawancara, Uji

diwajibkan

Uji kualitas lingkungan sekitar kegiatan

laboratorium dan

mengadakan IPAL

industri

Studi penelitian

Industri dan

untuk industri skala besar

•

• •

Pelaksanaan program CSR industri terkait

kegiatan produksi

pengelolaan limbah

Studio Rencana Wilayah

254

Kabupaten Jepara

2020

berwawasan lingkungan Pembangunan SPALD

Jaringan dan instalasi pengolahan

Data Sekunder dan

Pulau-pulau kecil

setempat diKarimunjawa

air limbah domestik beserta sarana

survey lapangan

disekitar

dengan sub sistem

prasarana pendukungnya

Karimunjawa juga

•

Jumlah KK yang terlayani SPALD Setempat

dibangun tangki

•

Jumlah kegiatan pemeliharaan infrastruktur

Data Sekunder,

Operasi

SPAL

Observasi lapangan,

danpemeliharaan

•

Kondisi fisik SPAL

Studi penelitian

dilakukan berkala

•

Jumlah IPAL untuk limbah B3 di Kabupaten

IPAL limbah B3

pelayanan,pengumpulan,

•

dan pengolahan terpusat. Operasi dan pemeliharaan

septik layak

IPAL ACTIVITIES

Komunal, IPLT,jaringan perpipaan hingga kendaraan pengangkut Pembangunan dan pemeliharaan IPAL untuk

Jepara

industri besar

Limbah B3 di Perkotaan

•

Kondisi fisik IPAL limbah B3

menjadi tanggung

Kabupaten Jepara

•

Kajian lingkungan hidup Kabupaten Jepara

jawab pelaku industri

Pemantauan dan

Kualitas kondisi fisik jaringan perpipaandan

Data Sekunder,

Pemantauan

perbaikan kondisi fisik

instalasi pengolahan termasuk kendaraan

Observasi lapangan,

kondisi fisik

komponen sistem

pengangkut lumpur

Studi penelitian

secara berkala

pengelolaan air limbah

•

Kebocoran pipa distribusi air limbah

•

Kapasitas bangunan pengolahan air limbah

•

Baku mutu buangan air limbah

Peningkatan kapasitas

•

Persentase kapasitas IPLT

Data Sekunder,

Kapasitas IPLT Kota

IPLT Kota

•

Volume air limbah masuk IPLT

Observasi IPLT, uji

sama tiap kawasan

•

Volume buangan air limbah dan baku mutu

laboratorium

perkotaan

Persentase rumah tangga yang memiliki

Data Sekunder

Sebagian besar

air limbah efluen Pendampingan

•

masyarakat untuk

akses sanitasi layak

Obervasi dan survey

masyarakat telah

meakukanPola Hidup

•

Jumlah kasus penyakit akibat air kotor

masyarakat dengan

mendapatkan

Bersih dan Sehat (PHBS)

•

Buang Air Besar sembarangan (BABs)

wawancara atau

sosialisasi dan

kuesioner tentang

pelatihan sanitasi

PHBS

layak dan PHBS

Tabel 1. Kerangka Kerja Logis Sumber. Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

255

Kabupaten Jepara

2020

PENTAHAPAN Pentahapan program pengembangan sistem pengelolaan air limbah menyesuaikan dengan rencana tahapan indikasi program struktur ruang Kabupaten Jepara yaitu program perwujudan sistem pengelolaan air limbah. Kegiatan

Periode 2 2025

2026

2027

Periode 3 2028

2029

2030

2031

2032

Periode 3 2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan peraturan daerah terkait sistem pengelolaan air limbah Melakukan advokasi dan kerjasama dengan badan usaha Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat untuk pengelolaan air limbah dan sanitasi Membentuk lembaga pengelola air limbah baik domestik maupun non domestik khususnya industri Pembangunan IPLT skala ibukota kecamatan Membangun SPALD-Setempat berbasis masyarakat dengan sub-sistem pengelolaan setempat, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja. Membangun SPALD-Terpusat berbasis masyarakat ataupun kelembagaan dengan sub sistem pelayanan, pengumpulan, dan pengolahan terpusat. Pembangunan Jamban Keluarga, MCK, Tangki Septik komunal, dan biogas

Studio Rencana Wilayah

256

Kabupaten Jepara

Periode 2

Kegiatan

2025

2026

2027

Periode 3 2028

2029

2030

2031

2032

2020

Periode 3 2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Pembangunan IPAL Komunal dan kawasan di Permukiman dan kawasan sentra industri kecil dan menengah Pemantauan Kualitas lingkungan Koordinasi dan pemantauan pengadaan SPAL kawasan industri untuk industri skala besar Pembangunan SPALD setempat di Karimunjawa dengan sub sistem pelayanan,pengumpulan, dan pengolahan terpusat. Operasi dan pemeliharaan IPAL Komunal, IPLT,jaringan perpipaan hingga kendaraan pengangkut Pembangunan dan pemeliharaan IPAL untuk Limbah B3 di Perkotaan Kabupaten Jepara Peningkatan kapasitas IPLT Kota Pendampingan masyarakat untuk meakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Monitoring dan Evaluasi

Tabel 2. Pentahapan Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sumber. Studio Rencana wilayah dan Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

257

Kabupaten Jepara

2020

PEMBIAYAAN Pembiayaan program pengembangan sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Jepara menggunakan beberapa sumber pembiayaan diantaranya APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta swadaya masyarakat. Estimasi biaya menyesuaikan Rencana Strategis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan kajian literatur Rencana Induk SPAL dari beberapa kota dan kabupaten. Pemerintah pusat membiayai pembangunan IPLT melalui APBN. Biaya swadaya masyarakat berupa pengadaan tangki septik rumah tangga dan jamban keluarga. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha berupa melibatkan badan usaha dalam pembiayaan program. Pembiayaan program ini melibatkan badan usaha dengan pembagian investasi pembiayaan sebagai berikut

1. Pengadaan truck penganggkutan dan operasi pemeliharaan dengan estimasi biaya Rp.500.000.000 2. Biaya pengurasan tangki septik sebesar Rp.200.000 per satu kali pengurasan 3. Pembangunan IPAL Industri besar 4. Pembangunan IPAL dikawasan sentra industri IKM sebesar Rp.2.000.000.000 5. Pemeliharaan dari fasilitas teknis IPAL IPLT perpipaan hingga kendaraan pengangkut 6. Program CSR seperti mengadakan penampingan pembinaan dan sosialisasi kelompok swadaya masyarakat (KSM), pembangunan MCK hingga membantu kajian lingkungan 7. Badan usaha yang memiliki potensi limbah merusak lingkungan juga membayar pajak lingkungan (environtmental tax) kepada pemerintah Skema recovery cost dari kerjasama pemerintah dan badan usaha dilakukan dengan penarikan biaya pengurasan tangka septik maupun dengan iuran limbah (skema tarif) Kegiatan

Besaran

Penyusunan Rencana Induk Sistem

Pengelolaan Air Limbah

dokumen

Penyusunan peraturan daerah terkait sistem pengelolaan air limbah

Biaya (Rp)

Sumber Biaya

600.000.000

APBD

200.000.000

APBD

dokumen Studio Rencana Wilayah

258

Kabupaten Jepara

Kegiatan

Besaran

Biaya (Rp)

2020

Sumber Biaya

Melakukan advokasi dan kerjasama dengan badan usaha

N/A

200.000.000

APBD dan KPBU

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat untuk pengelolaan

16 KSM

320.000.000

APBD

1 kali

500.000.000

APBD

Pembangunan IPLT skala ibukota kecamatan

4 IPLT

16.000.000.000

APBN dan APBD serta KPBU

Membangun SPALD-Setempat berbasis masyarakat dengan sub-

20.000.000.000

APBD, KPBU dan swadaya

sistem pengelolaan setempat, pengangkutan, dan pengolahan.

Kecamatan

Membangun SPALD-Terpusat berbasis masyarakat ataupun

kelembagaan dengan sub sistem pelayanan, pengumpulan, dan

Kecamatan

air limbah dan sanitasi (termasuk penyiapan SDM) Membentuk lembaga pengelola air limbah baik domestik maupun non domestik khususnya industri (termasuk penyiapan SDM)

masyarakat (tangka septik) 50.000.000.000

APBN dan APBD serta KPBU

4.000.000.000

APBD dan swadaya

pengolahan terpusat. Pembangunan Jamban Keluarga, MCK, Tangki Septik

Setiap

komunal,biogas

Kecamatan

Pembangunan IPAL Komunal dan kawasan di Permukiman dan

10 unit per

kawasan sentra industri kecil dan menengah

Kecamatan

Pemantauan Kualitas lingkungan Koordinasi dan pemantauan pengadaan SPAL kawasan industri

masyarakat 32.000.000.000

APBD, Badan Usaha

8 kali

1.600.000.000

APBD

N/A

Gaji Pegawai

APBD

Pembangunan SPALD setempat di Karimunjawa dengan sub sistem

5.000.000.000

APBD, KPBU dan swadaya

pelayanan,pengumpulan, dan pengolahan terpusat.

Kecamatan

Operasi dan pemeliharaan IPAL Komunal, IPLT, jaringan perpipaan

Setiap

hingga kendaraan pengangkut

Kecamatan

Pembangunan dan pemeliharaan IPAL untuk Limbah B3 di

Perkotaan Kabupaten Jepara

Kecamatan

Peningkatan kapasitas IPLT Kota

5 IPLT

untuk industri skala besar

Studio Rencana Wilayah

masyarakat (tangka septik) 10.000.000.000

APBD, KPBU

1.500.000.000

APBD, KPBU

5.000.000.000

APBN dan APBD serta KPBU 259

Kabupaten Jepara

Kegiatan

Besaran

Pendampingan masyarakat untuk meakukan Pola Hidup Bersih dan

Setiap

Sehat (PHBS)

Kecamatan

Monitoring dan Evaluasi

15 kali

Biaya (Rp)

2020

Sumber Biaya

500.000.000

APBD dan Swadaya Masyarakat

3.000.000.000

APBD

TOTAL

150.420.000.000 Tabel 3. Pembiayaan Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sumber. Analisis Penulis, 2020

COST BENEFIT ANALISIS TAHUN

EXP (Rp.)

REV (Rp.)

Keterangan (Revenue)

0,11

0,15

EXP (Rp.)

REV (Rp.)

EXP (Rp.)

REV (Rp.)

1.000.000.000

15.129.300.000

Retribusi

900.900.901

13.630.000.000

869.565.217

13.155.913.043

400.000.000

15.129.300.000

Retribusi

324.648.973

12.279.279.279

302.457.467

11.439.924.386

920.000.000

15.129.300.000

Retribusi

672.696.071

11.062.413.765

604.914.934

9.947.760.335

8.075.000.000

15.129.300.000

Retribusi

5.319.252.616

9.966.138.527

4.616.907.458

8.650.226.379

8.900.000.000

15.129.300.000

Retribusi

5.281.716.820

8.978.503.178

4.424.872.944

7.521.935.981

13.700.000.000

15.129.300.000

Retribusi

7.324.579.454

8.088.741.601

5.922.888.064

6.540.813.897

16.525.000.000

15.129.300.000

Retribusi

7.959.405.240

7.287.154.596

6.212.359.585

5.687.664.258

15.200.000.000

15.129.300.000

Retribusi

6.595.682.744

6.565.004.140

4.968.906.962

4.945.795.007

22.150.000.000

15.129.300.001

Retribusi

8.658.983.687

5.914.418.145

6.296.412.427

4.300.691.311

18.075.000.000

15.129.300.002

Retribusi

6.365.734.454

5.328.304.635

4.467.863.563

3.739.731.575

19.650.000.000

35.951.820.000

Retribusi ,Pupuk,

6.234.617.124

11.406.912.602

4.223.634.326

7.727.600.053

3.773.098.872

10.276.497.839

2.467.174.382

6.719.652.220

1.422.766.262

9.258.106.161

897.966.961

5.843.175.844

Biogas 12

13.200.000.000

35.951.820.000

Retribusi,Pupuk, Biogas

5.525.000.000

35.951.820.000

Retribusi,Pupuk, Biogas

Studio Rencana Wilayah

260

Kabupaten Jepara

TAHUN 14

EXP (Rp.) 4.700.000.000

REV (Rp.) 35.951.820.000

Keterangan (Revenue) Retribusi,Pupuk,

0,11

2020

0,15

EXP (Rp.)

REV (Rp.)

EXP (Rp.)

REV (Rp.)

1.090.375.676

8.340.636.181

664.244.693

5.081.022.473

501.610.432

7.514.086.650

294.946.764

4.418.280.411

62.426.069.326

135.896.197.301

47.235.115.748

105.720.187.173

Biogas 15

2.400.000.000

35.951.820.000

Retribusi,Pupuk, Biogas

TOTAL

150.420.000.000

NPV

180.632.100.003

73.470.127.975

58.485.071.425

BCR

2,20

2,18

2,24

ROI

1,20

1,18

1,24

Studio Rencana Wilayah

331.052.100.003

261

Kabupaten Jepara

2020

DAFTAR PUSTAKA Ginting T., Ismail A., & Nuva (2014). Estimasi Harga Pupuk Olahan Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah Berdasarkan Pendekatan Harga Produksi dan Willingness to Pay (Studi Kasus: IPAL RSUP H Adam Malik Medan). Institut Pertanian Bogor. Diakses dari https://repository.ipb.ac.id/ Handayani, Septin (2012) Analisis Biaya Dan Gambaran Pengobatan Pada Pasien Diare Rawat Inap Di Rsud Banyudono Boyolali Tahun 2010. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Joy Irman. (2011). Sistem Pengelolaan Air Limbah. Diakses dari https://www.slideshare.net/ Nugroho, R., & Rifai, A. (2012). Kajian Kelayakan Ekonomi Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Domestik Komunal Sistem Uasb-dhs Di Kota Bogor. Jurnal Teknologi Lingkungan, 13(3), 269-276. Putri, Rahmi Namira (2019). Isu Strategis Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Jepara. Universitas Gadjah Mada, Studio Analisis Wilayah Sutriati, A., & Ginting, N. T. (2019). Potensi Air Limbah Domestik Sebagai Pasokan Air Irigasi pada Daerah Padat Penduduk dan Krisis Air. Jurnal Irigasi, 7(2), 87-98. Pemerintah Kota Kediri (2014). Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Kota Kediri. Pemerintah Kabupaten Jepara (2015). Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Di Kota Jepara Studio Analisis Wilayah Kabupaten Jepara 2019)

Studio Rencana Wilayah

262

2020

Kabupaten Jepara

1. Latar Belakang Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara terletak di pesisir pantai utara dan memiliki karakteristik wilayah geografi yang cukup lengkap membentang dari area pegunungan hingga area pesisir pantai, hal ini membuat Kabupaten Jepara memiliki potensi pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan. Menurut data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2019 tercatat terdapat 40 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupaten Jepara yang terbagi kedalam wisata alam, buatan, sejarah, religi dan kerajinan dengan jumlah objek wisata paling banyak yaitu pada wisata alam. Objek wisata alam yang ada di Kabupaten Jepara yang tercatat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara sejumlah 21 objek wisata alam yang mencakup wisata pantai, wisata bahari, wisata pegunungan yang termasuk wisata air terjun dan goa. Berdasarkan data jumlah pengunjung wisata tahun 2018 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, objek wisata alam menyumbang sebesar 56,28% dari total wisatawan di Kabupaten Jepara. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Jepara juga terus meningkat dengan laju sebesar 72,67% dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2014-2018. Gambar 1. Jumlah Wisatawan Tahun 2014-2018

Jumlah Wisatawan 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Jumlah Wisatawan

2014 1506596

2015 1657988

2016 1754555

2017 2190231

2018 2601528

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2019 Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Rauang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 pasal 31 huruf , kawasan peruntukan pariwisata alam yang direncanakan sejumlah 25 objek wisata. Terdapat penambahan kawasan wisata alam berupa wana wisata desa dan kluster buah. Kekayaan bentang alam yang dimiliki Kabupaten Jepara diikuti tren positif pertumbuhan wisatawan 5 tahun terakhir menjadikan Kabupaten Jepara sangat berpotensi dalam pengembangan sektor pariwisata khususnya objek daya tarik wisata alam. Pengembangan pariwisata memberikan pengaruh tidak hanya terhadap Studio Rencana Wilayah

264

Kabupaten Jepara

2020

sektor ekonomi yang langsung terkait dengan pariwisata, namun juga dengan industri lain yang tidak langsung terkait (Adetiya,dll , 2017). Pengembangan sektor pariwisata juga berpengaruh secara komprehensif bagi pembangunan Kabupaten Jepara diantaranya pengoptimalan potensi sumber daya lokal mencakup sumber daya alam dan manusia, meningkatkan perekonomian lokal dan regional dengan masuknya investasi karena daya tarik daerah dan meningkatkan daya saing wilayah. Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Alam ini juga mendukung tujuan, kebijakan dan strategi dari perencanaan yang sudah dilakukan dan RTRW Kabupaten Jepara yang sudah ditetapkan yaitu fokus pengembangan daerah dengan pengoptimalan sumber daya lokal yang berfokus pada sektor industri dan pariwisata. 2. Rasionalitas Program Program ini dipilih berdasarkan permasalahan belum optimalnya pengembangan objek wisata di Kabupaten Jepara terutama pada penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata. Selain itu Program ini dapat memberdayakan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Jepara yaitu kekayaan alam untuk pemanfaatan kegiatan pariwisata dan juga menindak lanjuti perkembangan positif pariwisata di Kabupaten Jepara yang terus meningkat setiap tahunnya. Program Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Alam juga mendukung tujuan penataan ruang yaitu “Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi Bertumpu Pada Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata berbasis Potensi Lokal, Ramah Lingkungan, Serta Tangguh Bencana” dan juga mendukung terwujudnya visi Kabupaten Jepara yaitu “Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Berdaya Saing dan Sejahtera bertumpu pada pengembangan Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata”. Gambar 2. Keterkaitan program dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Jepara

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

265

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 3. Keterkaitan dengan visi pembangunan Sumber : Analisis Penulis, 2020 3. Tujuan Perencanaan a. Mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Kabupaten Jepara yaitu â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi Bertumpu Pada Sektor Industri

Pengolahan

dan

Pariwisata

berbasis

Potensi

Lokal,

Ramah

Lingkungan, Serta Tangguh Bencanaâ&#x20AC;?. b. Mengembangan objek daya tarik wisata alam sebagai pengoptimalan potensi lokal, peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing pariwisata Kabupaten Jepara. c. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata alam di Kabupaten Jepara. 4. Landasan Hukum a. Undang-Undang No., 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang b. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan c. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 d. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 e. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 5. Metode Perencanaan Dalam penyusunan rencana program pengembangan objek daya tarik wisata alam Kabupaten Jepara digunakan beberapa metode sebagai berikut : Studio Rencana Wilayah

266

Kabupaten Jepara

2020

a. Analisis Wilayah Metode analisis wilayah digunakan untuk menganalisis pengolahan data-data dan gambaran terkait kondisi wilayah terutama untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan pariwisata. b. Studi Literatur Metode Studi literatur digunakan untuk mencari referensi konsep perencanaan dan visualisasi program berdasarkan preseden yang tepat. Selain itu peninjauan dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen yang berkaitan mengenai pengembangan pariwisata juga dilakukan untuk mengetahui kebijakan, aturan, pembagian wewenang dan tugas,k aturan pengendalian dan arahan pemanfaatan program yang akan dilakukan. c. Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) Metode kerangka kerja logis atau logical framework merupakan ringkasan proyek yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan proyek serta hubungan sebab akibat pada setiap indikator dan sasaran kinerja. d. Cost Benefit Analysis Metode Cost Benefit Analysis (CBA) merupakan metode analisis untuk menghitung kelayakan program yang akan dijalankan baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Analsisi CBA juga dilakukan untuk mengukur untungrugi dari pembiayaan program yang akan dijalankan. 6. Kerangka Berpikir Gambar 4. Pohon Masalah Program

Sumber : Analisis Penulis,2020

Studio Rencana Wilayah

267

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 5. Pohon Tujuan Program Sumber : Analisis Penulis, 2020 Gambar 6. Kerangka berpikir program prioritas

Sumber : Analisis Penulis, 2020 7. Konsep Rencana Dalam program pengembangan objek daya tarik wisata alam Kabupaten Jepara, proses perencanaannya dilakukan menggunakan beberapa konsep yang relevan dengan pengembangan wisata dan tujuan penataan ruang Kabupaten Jepara, yaitu : a. Ekowisata (eco-tourism)

Studio Rencana Wilayah

268

Kabupaten Jepara

2020

Ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat (Fandeli, 2000). Dalam peengembangan ekowisata terdapat duaa aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek destinasi dan market dan diusahakan dalam pengembangannya lebih menekankan pada menjaga kelestarian dan keberadaannya. Ekowisata bukan suatu upaya mengekspolitasi alam, namun menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik dan psikologis wisatawan. The Ecotourism Society (Eplerwood, 1999) menyebutkan terdapat delapan prinsip dalam pengembangan ekowisata, yaitu : 1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya setempat. 2. Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya konservasi. 3. Pendapatan langsung untuk kawasan. Pendapatan atau penghasilan dari kegiatan

wisata

dapat

dipergunkana

langsung

untuk

membina,

melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan wisata. 4. Paritispasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. 5. Penghasilan masyarakat. Keuntungan nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan wisata mendorong semangat masyarakat menjaga kelestarian alam. 6. Menjaga keharmonisan dengan alam. Pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan alam. 7. Daya dukung lingkungan. 8. Peluang penghasilan pada porsi besar terhadap negara. Menurut Choy (1997) dalam Kurnianto (2008) ekowisata diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Terdapat lima aspek utama dalam perkembangan ekowisata, yaitu : 1. Adanya keaslian lingkungan alam dan budaya 2. Keberadaan dan daya dukung masyrakat 3. Pendidikan dan pengalaman 4. Keberlanjutan 5. Kemampuan manajemen dalam pengelolaan ekowisata Berdasarkan tinjauan aspek-aspek utama dalam pengembangan ekowisata, bisa disimpulkan bahwa terdahap lima prinsip utama dalam pengembangan pariwisata menggunakan konsep ekowisata (Priono, 2012) , yaitu :

Studio Rencana Wilayah

269

Kabupaten Jepara

2020

1. Prinsip Konservasi : memelihara, melindungi, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam dan budaya setempat 2. Prinsip

Partisipasi

Masyarakat

Pengembangan

didasarkan

atas

musyawarah dan persetujuan masyarakat dan menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat. 3. Prinsip Ekonomi : memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya. 4. Prinsip Edukasi : menebarkan edukasi dan penyadaran mengenai pentingnya konservasi dan pelesatian lingkungan baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan. 5. Prinsip Wisata : kepuasan pengalaman pengunjung dengan menciptakan rasa aman, nyaman, menyenangkan dan memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Gambar 7. Prinsip Pengembangan Ekowisata

Sumber : Priono, 2012 b. Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Mengacu pada UU No.9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha di bidang terkait. Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang mampu mendorong potensi ekonomi maupun upaya pelestarian suatu daerah. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu (Kurnianto, 2008). Keunikan industri pariwisata juga dapat Studio Rencana Wilayah

270

Kabupaten Jepara

2020

memberikan dampak ganda khususnya pada perekonomian suatu daerah. Dampak ganda ekonomi dari kegiatan wisata dapat dilihat dari sejauh mana pengeluaran wisatawan akan menstimulasi pengeluaran lebih lanjut pada industri lainnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal (Ikhsan, 2017). Dalam pengembangan pariwisata, terdapat beberapa komponen yang perlu dilengkapi agar menciptakan objek daya tarik wisata yang berhasil. Menurut Kuswara (2007) dalam Kurnianto (2008) komponen pengembangan pariwisata tergambar dalam diagram berikut : Gambar 8. Komponen pengembangan pariwisata

Sumber : Kurnianto, 2008 Selain komponen pengembangan pariwisata yang dijelaskan Kurnianto (2008), potensi destinasi wisata juga dapat dipengaruhi adanya empat komponen atau lebih dikenal dengan istilah 4A , yaitu (Pitana ,2009 dalam Noviyanti, et al., 2018) : 1. Atraksi ; yaitu semua yang dapat dinikmati oleh wisatawan di tempat wisata. 2. Aksesibilitas ; sarana yang memberikan kemudahan untuk menjangkau objek wisata. 3. Amenitas ; ketersediaan fasilitas pendukung di tempat tujuan wisata yang melengkapi kegiatan wisata seperti penginapan, restoran, hiburan, tempat oleh-oleh, dll.

Studio Rencana Wilayah

271

Kabupaten Jepara

2020

4. Aktivitas ; kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan selama berada di objek wisata yang dapat memberikan rasa menyenangkan dan memberikan pengalaman baru di tempat wisata. Berdasarkan komponen yang sudah dijelaskan maka bisa disimpulkan untuk komponen pengembangan objek daya tarik wisata mencakup : 1. Atraksi dan kegiatan wisata 2. Aksesibilitas ( Infrastruktur dan Transportasi) 3. Amenitas ( Akomodasi ) 4. Kelembagaan Gambar 9. Komponen pengembangan objek daya tarik wisata

Sumber : Analisis Penulis, 2020 8. Rencana Detail dan Visualisasi Program Program pengembangan objek daya tarik wisata alam akan dilaksanakan pada seluruh objek wisata alam yang tercatat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Jepara 2011-2031. Objek daya tarik wisata alam tersebut diantaranya , yaitu :

Studio Rencana Wilayah

272

Kabupaten Jepara

2020

Tabel 1. Objek daya tarik wisata alam Kabupaten Jepara Status

Objek Wisata

Pantai Kartini

Goa Tritip

Pantai Bandengan

Telaga Sejuta Akar

Air Terjun Songgolangit Pulau Karimunjawa

eksisting

Status

eksisting

Goa Manik Pecatu Desa Wisata Plajan

Pulau Panjang

Desa Wisata Tempur

Pulau Mandalika

Desa Wisata Kunir

Pantai Teluk Awur

Pantai Banyuwoto

Pantai Pungkruk

Air Terjun Suroloyo

Pantai Empu Rancak

Pantai Suweru

Pantai Pailus

rencana

Desa Wisata Tanjung

Pantai Bringin

Desa Wisata Sumanding

Pantai Bondo

Desa Wisata Damarwulan

Pantai Blebak

Bumi Perkemahan Pakisaji

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018 Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan terkait pengembangan objek daya tarik wisata dan konsep ekowisata, rencana rinci program pengembangan objek daya tarik wisata alam Kabupaten Jepara dapat dirumuskan sebagai berikut : Tabel 2. Sintesis Rencana Detial Program Pengembangan Objek Wisata Daya Tarik Kabupaten Jepara dengan Konsep Ekowisata Komponen

Program Pengembangan

Besaran

Lokasi

Peremajaan dan pemeliharaan

Seluruh ODTW

kawasan daya tarik wisata

alam

Penyediaan alternatif kegiatan wisata air (banana boat, Atraksi dan

pemancingan,dll)

Kegiatan

Penyediaan alternatif kegiatan

Wisata

wisata pantai (camp ground, voli

ODTW alam Disesuaikan

pantai dan bahari

pantai, candle light dinner, dll) Penyediaan alternatif kegiatan pengolahan hasil tani di desa wisata (workshop kopi temput,dll) yang

Studio Rencana Wilayah

ODTW Desa Wisata alam

273

Kabupaten Jepara

Komponen

Program Pengembangan

Besaran

2020

Lokasi

disesuaikan dengan potensi desa wisata masing-masing Pengadaan event rutin yang disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan warga setempat

1 minggu /

Seluruh ODTW

bulan sekali

Alam

Penyediaan alternatif kegiatan edukasi konservasi (tanam mangrove, tanam padi, berkebun,dll)

Disesuaikan

Seluruh ODTW alam

Penyediaan area hijau Pembangunan pusat pelatihan kepariwisataan

1 unit

Pembangunan pusat informasi dan pemasaran pada objek dan daya

25 unit

tarik wisata

Disesuaikan

oleh, restoran, tempat penginapan)

25 unit

sementara yang ramah lingkungan Amenitas (Akomodasi)

Seluruh ODTW alam

yang termasuk area perkotaan atau PPK

Penyediaan toilet umum, mushola dan tempat peristirahatan

Jepara

ODTW alam

Pembangunan kawasan komersial pada kawasan wisata (pusat oleh-

Kabupaten

Seluruh ODTW alam

Penyediaan lahan parkir yang memadai yang sesuai dengan kemampuan ruang tanpa merusak

disesuaikan

Seluruh ODTW alam

area wisata alam Penyediaan tempat pengolahan sampah terpadu

Disesuaikan

Seluruh ODTW alam

Penyediaan akomodasi yang dapat menyatu dengan alam dan kondisi masyarakat sekitar atau menyesuaikan kondisi alami tanpa pembangunan yang masif

Disesuaikan

Seluruh ODTW alam

Penyediaan akomodasi dengan pemanfaatan sumber produk lokal dan SDM lokal

Studio Rencana Wilayah

274

Kabupaten Jepara

Komponen

Program Pengembangan

Besaran

2020

Lokasi

Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan menuju kawasan objek wisata alam Penyediaan alternatif transportasi umum menuju kawasan daya tarik Aksesibilitas (Infastruktur dan Transportasi)

Seluruh ODTW

wisata berbasis ramah lingkugan Pengadaan Bus City Tour

alam disesuaikan

Pemasangan papan penunjuk/baliho promosi wisata pada jalan menuju kawasan wisata Pembangunan infrastruktur

ODTW alam

penanganan bencana (Tanggul

pada area

pengaman pantai, Tanggul Penahan

rawan bencana

Longsor, Jalur Evakuasi,dll ) Pembentukan Pokdarwis di Kawasan Daya Tarik Wisata Pembinaan dan fasilitas desa wisata

Disesuaikan 6 desa wisata

Seluruh ODTW alam ODTW Desa Wisata alam

Pelaksanaan participatory planning dalam tahap perencanaan pengembangan kawasan daya tarik wisata

Disesuaikan

Pemberdayaan masyarakat Kelembagaan

Seluruh ODTW alam

setempat sebagai tour guide dengan pelatihan Pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan

Seluruh ODTW

potensi lokal untuk menambah

alam namun

value

fokus pada

Pelatihan dan peningkatan edukasi

Disesuaikan

masyarakat setempat dan pekerja

desa wisata alam

lokal dalam upaya konservasi alam Kegiatan monitoring dan evaluasi

Seluruh ODTW alam

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

275

Kabupaten Jepara

2020

Preseden Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Alam dengan Konsep Ekowisata a. Attraksi dan kegiatan wisata Solar Boat Race – Avigliana Lakes Nature Park Setiap tahunnya, Avigliana Lakes Nature Park mengadakan “Solar Boat Race” event untuk mendemonstrasikan implementasi pendekatan keberlanjutan pada wisata danau dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya energi alternatif terbarukan khususnya untuk mendukung kegiatan pariwisata. Gambar 10.. Solar Boat Race

Sumber : https://tecnico.ulisboa.pt/ Trail Dolomiti – Parco Naturale Dolomiti di Sesto and Parco Naturale FanesSennes-Braies Trail Dolomiti merupakan rute trail sepeda untuk pada pesepeda dan pelari untuk mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan pada transportasi dan mengurangi kemacetan dan poulis. Trail Dolomiti ini mengincar spesial target yaitu pesepeda dan pelari dan mendorong kerja sama antar sektor privat dan publik. Gambar 11.. Trail Dolomiti

Sumber : https://www.visitdolomitipaganella.it/ b. Akomodasi Chanaz’s Green Marina Project bertujuan untuk menciptakan danau buatan dengan 8 cottages yang mengelilingi the saviere canal yang mengikuti aturan lingkungan yang ketat. Cottage yang dibangun mengikuti arsitektur lokal dengan pemanfaatan energi solar dan impelementasi penghematan air dan energi.

Studio Rencana Wilayah

276

Kabupaten Jepara

2020

Konstruksi dan operasional dilakukan oleh masyarakat lokal. Kegiatan yang dapat dilakukan diarea ini juga bebas polusi seperti bersepeda, bermain kayak, roller skating dan memancing. Gambar 12. Chanazâ&#x20AC;&#x2122;s Green Marina Project

Sumber : http://www.alpine-space.org/ c. Aksesibilitas Transportasi merupakan sumber terbesar yang berkontribusi dalam emisi gas, namun transportasi tetap dibutuhkan terutama untuk kegiatan wisata. Salah satu cara berwisata ramah lingkungan yaitu dengan penggunaan transportasi umum massal seperti bus. Hop on hop off bus Hop on hop off bus merupakan city tour bus yang diterapkan di beberapa kota dunia seperti paris, london, dan new york. Bus ini melayani wisatawan untuk berkeliling kota mengunjungi tempat-tempat wisata. Dengan menggunakan bus ini dapat mengurangi produksi karbon oleh kendaraan pribadi (mobil) karena bus ini dapat menampung lebih dari 50 orang dengan begitu secara tidak langsung mengurangi emisi gas yang diproduksi dari 50 mobil yang terpakai. Gambar 13. Hop on Hop off Bus

Sumber : https://www.mylittleadventure.com/ d. Kelembagaan Dalam mengembangkan pariwisata dengan konsep ekowisata, prinsip partisipasi masyarakat menjadi komponen penting. Salah satu penerapannya yaitu dengan membuat POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Pokdarwis merupakan Studio Rencana Wilayah

277

Kabupaten Jepara

2020

kelompok masyarakat yang bergerak dalam melakukan pengembangan daerahnya dengan pemanfaatan pariwisata. Contoh penerapan Pokdarwis yaitu di Desa Oro-oro Ombo dimana desa ini membentuk kelompok sosial sebagai wujud rasionalitas dari tindakan sosial masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pokdarwis ini bertujuan untuk mempromosikan kota batu sebagai kota wisata. Pokdarwis Desa Oro-oro Ombo menjadi kelembagaan baru yang berperdan dalam menentukan peraturan-praturan terkait kegiatan pariiwsata sekitar seperti pengarturan kepegawaian, pengelolaan lingkungan sekitar, pengelolaan lahan parkir dan ojek. Peran Pokdarwis Oro-oro Ombo yaitu sebagai perintis desa wisata oro oro ombo membina dan mengarahkan masyarakat menjadi tuan rumah yang baik, mengenalkan sapta pesona, sebagai fasilitator usaha-usaha masyarakat dan bersama pemerintah membuat link kepada lembaga-kembaga terkait. Penysunan pengembangan potensi wisata Oro oro Ombo dan sekitarnya memerlukan berbagai program yang berkelanjutan. Penyusunan program dilakukan dengan kerja sama pemerintah setempat dan paritispasi aktif masyarakat dalam membuat program-program dan kegiatan wisata di desa ini. Visualisasi Rencana Program

Gambar 14. Peta Visualisasi Rencana Program Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Alam Kabupaten Jepara Sumber : Analisis Penulis, 2020 Studio Rencana Wilayah

278

Kabupaten Jepara

2020

9. Project Life Cycle Gambar 15. Skema Project Life Cycle Program Prioritas

Sumber : Analisis Penulis, 2020 Tabel 3. Project Life Cycle Program Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Alam I. Inisiasi Survei dan pendataan kualitas dan kuantitabjek daya tarik wisata alam termasuk kebutuhan pengembangan setiap kawasan pariwisata d. Identifikasi kebutuhan proyek

Perencanaan pembiayaan proyek dan sumber dana : APBD, Investasi Swasta dan Dana Kerja Sama Perencanaan pada instansi pelaksana : Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Diskopukmnakertrans dan instansi terkait

e. Analisis kelayakan Perhitungan kelayakan menggunakan metode Cost-Benefit Analysis (terlampir). proyek f.

Perencanaan

Perancangan anggaran proyek yang akan dimasukan dalam

pengeluaran

APBD yaitu sebesar Rp 256,750,000,000

Studio Rencana Wilayah

279

Kabupaten Jepara

2020

II. Perencanaan Tujuan proyek yaitu mewujudkan pengembangan objek daya tarik wisata alam di kawasan pariwisata guna pengoptimalan pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan perekonomian lokal, kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kabupaten Jepara.

d. Tujuan, Ruang Lingkup dan

Ruang lingkup proyek pada program pengembangan daya

Batasan Proyek

tarik wisata alam berupa pengembangan fisik dan non fisik Batasan proyek yaitu pengembangan objek daya tarik wisata pada wisata alam di Kabupaten Jepara, pengembangan non fisik mencakup pada pengembangan secara general (tidak termasuk urusan kesekretariat pokdarwis, dll) Bappeda Disparbud

b. Stakeholder Terkait dan perannya

Bertanggung jawab pada penyusunan dokumen dan kajian perencanaan spasial Bertanggung jawab seluruh program pengembangan Bertanggung jawab pada

DPUPR

pembangunan jaringan infrastruktur dan sarana

Diskopukmnakertrans Swasta

Bertanggung jawab pada kegiatan UMKM dan ketenaga kerjaan Berperan dalam investasi dan pengembangan kegiatan pariwisata

c. Komunikasi, Metode, Frekuensi dan Isi Informasi d. Perencanaan Manajemen Resiko

III. Pelaksanaan c. Terwujudnya kawasan pariwisata yang terintegrasi dan berdaya saing dengan pemanfaatan potensi lokal

a. Rencana dan Target Proyek

d. Terwujudnya pengembangan objek daya tarik wisata baik dalam pengembangan fisik dan non fisik

Studio Rencana Wilayah

280

Kabupaten Jepara

2020

e. Terwujudnya peningkatan perekonomian sektor pariwisata dari pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat f.

Terwujudnya kelembagaan pengelola pariwisata berbasis masyarakat yang mandiri

Sistem pelaksanaan proyek dilakukan dalam dua periode pembangunan yaitu tahap I dan tahap II sesuai dengan indikasi b. Sistem

program pembangunan Kabupaten Jepara yang ditetapkan.

pelaksanaan

Pelaksanaan proyek fokus pada pembangunan fisik dan

proyek

peningkatan kualitas yang selanjutnya diikuti pengembangan non fisik seperti pembinaan pokdarwis. (Rincian tahap pelaksanaan program terlampir).

c. Standar kualitas proyek

Standar kualitas proyek diukur dari tercapainya tujuan dan program-program yang dirumuskan pada tabel logical framework

VI. Pemantauan dan Pengendalian 10. Pemantauan dan pengendalian proyek dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil proyek. Setiap tahapan pelaksanaan proyek dilakukan laporan perkembangan proyek untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mengurangi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan dalam proyek yang sedang berjalan. V. Penyelesaian dan Evaluasi 11. Tahap penyelesaian dan evaluasi dilakukan ketika seluruh program dan kegiatan sudah selesai terlaksanakan. Tahap penyelesaian juga dilakukan pelaporan terbuka terhadap stakeholder terkait dan masyarakat sebagai bukti kinerja dan keberhasilak proyek. Kegiatan evaluasi juga perlu dilakukan untuk meninjau segala proses proyek , baik dan buurknya sebagai catatan untuk proyek selanjutnya.

Studio Rencana Wilayah

281

Kabupaten Jepara

2020

LAMPIRAN

1. Kerangka Kerja Logis Tabel 4. Kerangka Kerja Logis Narrative Summary Mewujudkan pengembangan objek daya tarik wisata alam di kawasan pariwisata guna pengoptimalan pemanfaatan Goals

potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan perekonomian lokal, kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kabupaten Jepara.

Indikator Sasaran Jumlah destinasi wisata unggulan meningkat, jumlah

Data sekunder daru dinas

pendapatan daerah sub sektor

pariiwsata dan

pariwisata meningkat , Penataan

kebudayaan, Bappeda,

dan pengembangan kawasan

DPMPTSP

pariwisata meningkat Jumlah pendapatan daerah sub sektor pariwisata meningkat

Outcome

Meningkatkan perekonomian lokal

Kontribusi sektor pariwisata

dalam sektor pariwisata

terhadap PAD meningkat

pariwisata

meningkat

dalam pengembangan objek daya tarik wisata

Studio Rencana Wilayah

Jumlah kelompok sadar wisata meningkat

masyarakat siap dan responsif terhadap pengembangan pariwisata

tarik wisata stabil dan

kebudayaan, Bappeda

pertumbuhan tiap tahunnya

PMPTSP

dan prasarana untuk pariwisata

dengan maksimal, kondisi

pariwisata dan

pariwisata meningkat

prasarana pendukung kegiatan

Investasi dapat digunkaan

Pengelolaan objek daya

Data sekunder dari

Jumlah pembangunan sarana

Asumsi

Data sekunder daru inas

Jumlah investasi masuk di sektor

Meningkatkan penyediaan sarana dan

Meningkatkan partisipasi masyarakat

Sumber Verifikasi

stabil dengan jumlah yang sama

Data sekunder dari Dinas pariwisata dan kebudayaan, Dinas PUPR, Bappeda Data sekunder dari dinas pariwisata dan kebudayaan

Masyarakat responsif dan mau andil dalam pokdarwis

282

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Indikator Sasaran

Meningkatkan daya saing pariwisata

Jumlah destinasi wisata

Kabupaten Jepara

unggulan meningkat

Penataan dan Pengembangan kawasan

Jumlah objek wisata yang ditata

objek daya tarik wisata

dan dikembangkan meningkat

Sumber Verifikasi

2020

Asumsi

Data sekunder dari Dinas pariwisata dan keudayaan, Bappeda Data sekunder dari Dinas pariwisata dan kebudayaan, Bappeda

Inventarisasi data tiap tahun berjalan Pengelolaan objek daya

Peningkatan pemasukan

tarik wisata stabil dan

retribusi dan pajak di sub sektor

pertumbuhan tiap tahunnya

pariwisata Meningkatkan pendapatan daerah dalam

Rata-rata lama menginap

sub sektor pariwisata

wisatawan Tingkat pengeluaran wisatawan

Data sekunder dari Dinas pariwisata dan

sama,

kebudayaan dan Rekapan data perusahaan jasa terkait

perhari meningkat Output

stabil dengan jumlah yang

Inventarisasi data tiap tahun berjalan dan up to date

Persentase tingkat hunian hotel dan akomodasi meningkat Meningkatkan dan mengakomodasi

Jumlah pertokoan di kawasan

UMKM di kawasan pariwisata

pariwisata meningkat

Meningkatkan lapangan kerja dalam sektor pariwisata

Studio Rencana Wilayah

Jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha sektor pariwisata meningkat

Data sekunder dari Dinas PUPR, Diskopukmnakertrans Data sekunder dari Diskopukmnakertrans, Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pertokoan mencakup toko souvenir, rumah makan, dll. Lapangan usaha sektor pariwisata mencakup pekerja dalam mengelola objek wisata, restoran, hotel dan perdagangan

283

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Indikator Sasaran Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan menuju objek

Meningkatkan kemudahan aksesibilitas menuju objek wisata

wisata meningkat Alternatif moda transportasi menuju daya tarik wisata menigkat

Meningkatkan penyediaan fasilitas pemasaran dan pusat informasi

Sumber Verifikasi

2020

Asumsi

Data sekunder dari Dinas PUPR, Bappeda Data sekunder dari Dinas PUPR, Dinas pariwisata

Penyediaan transportasi

dan kebudayaan, Bappeda,

umum yang terintegrasi

Dinas Perhubungan

Jumlah pusat informasi dan pemasaran objek wisata meningkat Pelaksanaan participatory

Meningkatkan penataan daya tarik

Jumlah kelompok sadar wisata

planning oleh pemerintah,

wisata berbasis masyarakat

meningkat

pengembang dan

Meningkatkan kunjungan wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan

pariwisata dan

domestik dan mancanegara

kebudayaan , Peninjauan

meningkat

langsung promosi wisata

Data sekunder dari Dinas

Meningkatkan pemasaran objek wisata

Persentase objek wisata yang dipromosikan meningkat

masyarakat

via internet maupun

Pemanfaatan teknoogi dan

langsung

informasi dalam promosi wisata Peningkatakn kualitas

Meningkatkan kualitas objek daya tarik

Jumlah destinasi wisata unggul

wisata

meningkat

mencakup fasad, kebersihan, kelengkapan fasilitas, keunikan dan inovasi dalam ODTW

Studio Rencana Wilayah

284

Kabupaten Jepara

Narrative Summary Pembangunan dan peningkatkan kualitas jaringan jalan menuju kawasan objek wisata

Indikator Sasaran menuju kawasan pariwisata

Data sekunder dari Dinas

Jumlah perbaikan jalan menuju

PUPR

kawasan pariwisata meningkat Jumlah pusat pelatihan

kepariwisataan

kepariwisataan yang terbangun Jumlah pusat informasi dan

pemasaran pada objek daya tarik wisata

Asumsi

Jumlah jaringan jalan terbangun

Pembangunan pusat pelatihan

Pembangunan pusat informasi dan

Sumber Verifikasi

2020

pemasaran di objek wisata terbangun

Masyarakat responsif dan memiliki keinginan tinggi Data sekunder dari Dinas

untuk mengikuti pelatihan

PUPR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Diskominfo

Tersusunnya sistem informasi kepariwisataan

Kegiatan

Data sekunder dari Dinas Persentase objek daya tarik Peremajaan dan pemeliharaan kawasan

wisata yang dilakukan

daya tarik wisata

peremajaan dan pemeliharaan meningkat

pariwisata dan

Peremajaan dan

kebudayaan , peninjauan

pemeliharaan menackup

langsung lokasi objek

beautifikasi objek wisata

wisata dan wawancara

untuk meningkatkan daya

pihak pengelola objek

tarik

wisata

Pembangunan kawasan komersial pada kawasan wisata

Studio Rencana Wilayah

Jumlah kawasan komersial di

Data sekunder dari

kawasan pariwisata terbangun

Diskopkumnakertrans,

Jumlah resoran meningkat

Dinas PUPR dan rekap

Jumlah hotel meningkat

terkait

data dari perusahaan jasa

Inventarisasi data berjalan setiap tahunnya

285

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Indikator Sasaran

Sumber Verifikasi

2020

Asumsi

Data sekunder dari Dinas Jumlah desa wisata meningkat

pariwisata dan kebudayaan

memiliki keinginan tinggi

Pembinaan dan fasilitas desa wisata

Penyusunan DED objek daya tarik wisata

Masyarakat responsif dan dalam membangun

Kegiatan pelatihan dan

Wawancara dengan

pembinsaan desa wisata

masyarakat setempat non-

terlaksana

pemerintah

Jumlah Dokumen DED objek daya tarik wisata yang tersusun

desanya

Data sekunder dari Dinas pariwisata dan kebudayaan, Dinas PUPR Data sekunder dari Dinas

Pembentukan Pokdarwis di kawasan daya tarik wisata berbasis tangguh bencana

Jumlah pokdarwis terbentuk meningkat

pariwisata dan

Pembentukan dilanjutkan

kebudayaan dan observasi

dengan pembinaan agar

langsung disertai

terus berjalan dengan baik

wawancara Pelaksanaan kerjasama pengembangan daya tarik wisata

Penanganan kawasan rawan bencana

Studio Rencana Wilayah

Perjanjian kerja sama

Dara sekunder dari Dinas

pengembangan pariwisata

pariwisata dan

meningkat

kebudayaan, DPMPTSP

Jumlah pengaman pantai

Data sekunder dari Dinas

terbangun meningkat

pariwisata dan

Jumlah kawasan mangrove

kebudayaan, Dinas PUPR,

Prioritas pada area rawan

meningkat

Dinas Lingkungan Hidup,

bencana abrasi

Jumlah pengaman longsor

Bappeda dan observasi

terbangun

langsung ke lapangan

286

Kabupaten Jepara

Narrative Summary

Indikator Sasaran

Sumber Verifikasi

2020

Asumsi Setiap instansi melakukan

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan

Laporan kegiatan dari

evaluasi terlaksana

instansi terkait

proses monitoring dan evaluasi pada kegiatan yang dilakukan dalam program ini

Sumber : Analisis Penulis, 2020

2. Pentahapan dan Pembiayaan Tabel 5. Pentahapan dan Pembiayaan Kegiatan Program Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Jepara Kegiatan

Detail Kegiatan

Tahap I ( 20202025)

Besaran 1

Peremajaan dan pemeliharaan kawasan daya tarik wisata

Pengembangan Atraksi dan Kegiatan Wisata

Penyediaan alternatif kegiatan wisata air (banana boat, pemancingan,dll) Penyediaan alternatif kegiatan wisata pantai (camp ground, voli pantai, candle light dinner, dll) Penyediaan alternatif kegiatan pengolahan hasil tani di desa wisata (workshop kopi temput,dll) yang disesuaikan dengan potensi desa wisata masing-masing

Studio Rencana Wilayah

Tahap II (20262030) 5

Anggaran (Rupiah) 2,000,000,000

Sumber Dana APBD, Retribusi Objek Wisata

700,000,000

700,000,000 > 2 alternatif kegiatan/odtw

2,000,000,000

APDB, Investasi Swasta, Kerja Sama Pendanaan, Retribusi Objek Wisata

287

Kabupaten Jepara

Kegiatan

Detail Kegiatan

Tahap I ( 20202025)

Besaran 1

Pengembangan Penyediaan Amenitas (Akomodasi)

Tahap II (20262030) 5

Anggaran (Rupiah)

Pengadaan event rutin yang disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan warga setempat

1 minggu/ bulan sekali

500,000,000

Penyediaan alternatif kegiatan edukasi konservasi (tanam mangrove, tanam padi, berkebun,dll)

> 2 alternatif kegiatan/odtw

700,000,000

Penyediaan area hijau

Disesuaikan

200,000,0000

Pembangunan pusat pelatihan kepariwisataan

1 unit

50,000,000,000

Pembangunan pusat informasi dan pemasaran pada objek dan daya tarik wisata

25 unit

8,000,000,000

Pembangunan kawasan komersial pada kawasan wisata (pusat oleh-oleh, restoran, tempat penginapan)

Disesuaikan

15,000,000,000

Penyediaan toilet umum, mushola dan tempat

25 unit

5,000,0000,000

Studio Rencana Wilayah

2020

Sumber Dana APBD, Retribusi Objek Wisata APDB, Investasi Swasta, Kerja Sama Pendanaan, Retribusi Objek Wisata APBD, CSR APBD, investasi swasta, Kerja sama pendanaan APBD, Retribusi objek wisata, investasi swasta APBD, investasi swasta, kerja sama pendanaan APBD, investasi swasta,

288

Kabupaten Jepara

Kegiatan

Detail Kegiatan

Tahap I ( 20202025)

Besaran 1

Pengembangan Aksesibilitas (Infastruktur dan Transportasi)

peristirahatan sementara yang ramah lingkungan Penyediaan lahan parkir yang memadai yang sesuai dengan kemampuan ruang tanpa merusak area wisata alam Penyediaan tempat pengolahan sampah terpadu Penyediaan akomodasi yang dapat menyatu dengan alam dan kondisi masyarakat sekitar atau menyesuaikan kondisi alami tanpa pembangunan yang masif Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan menuju kawasan objek wisata alam Penyediaan alternatif transportasi umum menuju kawasan daya tarik wisata berbasis ramah lingkugan

Tahap II (20262030) 5

Anggaran (Rupiah)

Sumber Dana retribusi objek wisata

Disesuaikan

25 unit

800,000,000

APBD, retribusi objek wisata

2,500,000,000

APBD

Disesuaikan

2,000,000,000

APBD, Investasi Swasta

Disesuaikan

100,000,000,000

APBD, Kerja sama Pendaanaan

2 AKDP dan 10 angkutan desa

2,500,000,000

APBD , Investasi Swasta

Pengadaan bus city tour

1 unit

1,000,000,000

APBD

Pemasangan papan penunjuk/baliho promosi wisata pada jalan menuju kawasan wisata

Disesuaikan

Studio Rencana Wilayah

2020

200,000,000

APBD, retribusi objek wisata

289

Kabupaten Jepara

Kegiatan

Detail Kegiatan

Tahap I ( 20202025)

Besaran 1

Pengembangan Kelembagaan

Pembangunan infrastruktur penanganan bencana (Tanggul pengaman pantai, Tanggul Penahan Longsor, Jalur Evakuasi,dll ) Pembentukan Pokdarwis di Kawasan Daya Tarik Wisata Pembinaan dan fasilitas desa wisata Pelaksanaan participatory planning dalam tahap perencanaan pengembangan kawasan daya tarik wisata Pemberdayaan masyarakat setempat sebagai tour guide dengan pelatihan Pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal untuk menambah value Kegiatan monitoring dan evaluasi

Tahap II (20262030) 5

Anggaran (Rupiah)

Sumber Dana

APDB, kerja sama pendanaan

disesuaikan

15,000,000,000

Disesuaikan

100,000,000

APBD

Disesuaikan

500,000,000

APBD

Disesuaikan

200,000,000

APBD

Disesuaikan

100,000,000

APBD

Disesuaikan

200,000,000

APBD

Sekali setahun

50,000,000

APBD

Total

2020

256,750,000,000

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

290

Kabupaten Jepara

2020

3. Cost â&#x20AC;&#x201C; Benefit Analysis Komponen Capital Expenditure Operational Expenditure Revenue Effective Occupancy Cashflow Discount Factor Discounted Cashflow Accumulated Cashflow

Payback Period IRR NPV BCR

Remarks (Juta Rupiah)

Waktu Periode 1

206,700 35,320 31,280 38,385 47,700 30,650 5,050 2,525 2,778 3,030 3,283 3,535 65,000 32,500 35,750 39,000 42,250 45,500 100% 50% 55% 60% 65% 70% -5,345 1,693 -2,415 -8,733 11,315 0.578 0.334 0.193 0.112 0.065 -3,091 566 -467 -977 732 -5,345 -3,653 -6,068 -3,485 14,800 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 73% 3468 0.859 1.050 0.942 0.829 1.331

20,865 2,000 3,788 4,040 48,750 52,000 75% 80% 24,098 45,960 0.037 0.022 901 994

500 4,545 58,500 90% 53,455 0.013 669

4,949 63,700 98% 58,751 0.007 425

5,000 64,350 99% 59,351 0.004 248

20,613 66,573 120,028 178,779 238,129 TRUE 0 0

TRUE 0 0

1.977

8.609

11.596

12.871

Berdasarkan hasil analisis Cost benefit Analysis , didapatkan IRR sebesar 73% , Payback period selama 5 tahun dan NPV sebesar Rp 3,468,000,000 yang mengindikasikan bahwa program ini layak untuk dilaksanakan.

Studio Rencana Wilayah

291

Kabupaten Jepara

2020

DAFTAR PUSTAKA

Alplakes, t.thn. Ecotourism Good Practices Guide Book, s.l.: s.n. Fandeli, C., 2000. Pengusahaan Ekowisata , Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Ikhsan, M., 2017. Multiplier Effect Industri Pariwisata Candi Muara Takus Terhadap Perekonmian Masyarakat di Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar. JOM Fekon, 4(1), pp. 689-700. Kurnianto, I. R., 2008. Pengembangan Ekowisata di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal , Semarang: Universitas Diponegoro. Noviyanti, U. D. E., Aly, M. N. & Fiatiano, E., 2018. Potensi Pengembangan Kampung Wisata Lawas Maspati Destinasi Wisata Baru Surabaya. Jurnal Sains Terapan Pariwisata, 3(2), pp. 218-231. Priono, Y., 2012. Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkiling Berbasis Masyarakat. Jurnal Perspektif Arsitektur, 7(1), pp. 51-67.

Internet : http://pokdarwis.com/index.html diakses pada 5 Mei 2020 pukul 15.00 WIB

Studio Rencana Wilayah

292

Kabupaten Jepara

Studio Rencana Wilayah

2020

293

Kabupaten Jepara

2020

1. LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah berasal dari setiap aktivitas manusia yang terbuang sehingga berpotensi terjadi penambahan volume sampah (Rouf, 2014). Hal ini dikarenakan peningkatan volume sampah tidak hanya berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga pada peningkatan pola konsumsi masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia (265.015,03 jiwa) memiliki timbulan sampah mencapai 65 juta ton/tahun. Sampah yang tidak dikelola dengan optimal akan menimbulkan timbulan sampah dan memberikan dampak buruk seperti degradasi kualitas lingkungan dan terganggunya kesehatan masyarakat. Padahal sesuai dengan hakikatnya setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah sudah seharusnya tidak hanya menjadi tanggungjawab penuh pemerintah tetapi perlu dilakukan bersama-sama dengan pihak masyarakat dan swasta agar pengelolaan sampah dapat optimal dan sehingga dapat memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus untuk generasi yang akan datang. Saat ini tidak hampir di seluruh kota di Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil belum memiliki sistem penanganan yang belum baik. Umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama, yaitu dengan metode â&#x20AC;&#x153;kumpul-angkut-buangâ&#x20AC;?. Sebuah metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan, tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan (proses open dumping). Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 1.004,132 km2 dan terdiri atas 16 kecamatan. Pada tahun 2018, kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.240.600 jiwa sedangkan untuk kepadatan penduduknya sebesar 1.235 jiwa/km2 . Angka ini diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya sehingga kondisi tersebut akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan berbagai sektor, seperti penyediaan infrastruktur perkotaan termasuk infrastruktur persampahan. Permasalahan eksisting dari sistem penanganan sampah di Kabupaten Jepara adalah masih terbatasnya kinerja pelayanan, karena keterbatasan sarana pengumpul dan pengangkut sampah yang berkinerja andal, lokasi TPA sampah eksisting yang masih dioperasikan dengan proses pembuangan terbuka (open dumping), serta manajemen persampahan yang belum memadai. Bahkan, diperkirakan TPA Bandengan akan mengalami kelebihan pada kurun waktu 10 tahun mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perencanaan yang berkelanjutan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan sampah di Kabupaten Jepara.

2. RASIONALITAS PROGRAM Program ini dipilih berdasarkan masalah belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara, seperti daya tampung TPA yang diprediksi akan overload, Kecamatan Karimunjawa yang belum memiliki tempat pengelolaan sampah, dan masih Studio Rencana Wilayah

294

Kabupaten Jepara

2020

rendahnya peran masyarakat. Oleh karena itu, adanya program ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut sekaligus memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai jual sehingga memberikan kebermanfaatan dari segi ekonomi. Program optimalisasi pengelolaan sampah ini juga dalam rangka mendukung tujuan rencana pembangunan Kabupaten Jepara, yakni â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Terintegrasi, Berdaya Saing, dan

Sejahtera Bertumpu Pada Sektor Industri Pengolahan Pada Pariwisata Berbasis Potensi Lokal, Kreativitas, Ramah Lingkungan serta Tanguh Bencanaâ&#x20AC;? Gambar 1. Diagram masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara Sumber : Analisis Penulis, 2020

Gambar 2. Diagram tujuan program optimalisasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara Sumber : Analisis Penulis, 2020

Gambar 3. Diagram pemberdayaan potensi program optimalisasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara Sumber : Analisis Penulis, 2020 Studio Rencana Wilayah

295

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 4. Diagram kesesuaian program dengan isu strategis Sumber : Analisis Penulis, 2020

3. TUJUAN PROGRAM Tujuan program ini antara lain : a. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah b. Mengurangi volume timbulan sampah, pencemaran lingkungan, dan polusi udara akibat dari sistem open dumping sehingga berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan c. Mendorong pengembangan dan pemerataan infrastruktur wilayah sehingga setiap kecamatan di Kabupaten Jepara dapat terlayani d. Mendukung peran dan fungsi program lain, seperti industri besar, sentra industri (UMKM), dan pariwisata 4. LANDASAN HUKUM Dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara ada beberapa landasan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut: a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

No.

03/PRT/M/2013

tentang

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 g. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 h. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 20052025

Studio Rencana Wilayah

296

Kabupaten Jepara

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

Peraturan Bupati Jepara No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2020

k. Peraturan Bupati Jepara No. 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Sedangkan, untuk standar teknis digunakan beberapa dokumen sebagai berikut:

a. SNI 19-7029-2004 tentang Spesifikasi Komposter Rumah Tangga Individual Dan Komunal b. SNI 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman c. SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan d. SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia e. SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan f. SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA

5. METODOLOGI 5.1

METODE PENGUMPULAN DATA 5.1.1 Metode Observasi Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer berdasarkan hasil dari mengamati dan mencermati secara langsung (observasi lapangan) maupun wawancara. Hasil dari observasi lapangan tersebut akan menghasilkan informasi terkait kondisi fisik, potensi, dan masalah. Selain itu, untuk memberikan gambaran umum sekaligus mendukung informasi yang telah diperoleh maka dilakukan kegiatan dokumentasi. 5.1.2 Metode Literasi Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengkaji ulang data yang telah ada sebelumnya. Menurut Sugiyono (2014:141) dalam Herviani (2016), data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku,serta dokumen.

Studio Rencana Wilayah

297

Kabupaten Jepara

5.2

2020

METODE PERENCANAAN 5.2.1 Metode Analisis Spasial Menurut Handayani, dkk. (2005), analisis spasial merupakan analisa yang menggunakan Sistem Informasi Geografi dengan menambahkan dimensi ruang (space) atau geografi. Metode ini nantinya akan meng-overlay dua peta yang kemudian dihasilkan peta baru hasil analisis. Peta ini nantinya akan menjadi sebuah data yang dapat dianalisis untuk memperoleh sebuah informasi baru yang mendukung proses analisis. 5.2.2 Metode Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) Metode ini digunakan untuk memperjelas dan merincikan sistematika dari kegiatan hingga ke tujuan akhir dengan menerapkan asumsi dan indicator tertentu sehingga target yang ingin dicapai dapat diketahui dengan jelas. 5.2.3 Metode Cost Benefit Analysis (CBA) Merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kelayakan program yang akan dilaksanakan dengan membandingkan biaya dan manfaat yang relevan baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial yang dikonversi kedalam bentuk moneter (nilai rupiah)

6. KERANGKA BERPIKIR

Gambar 5. Kerangka Berpikir Sumber : Analisis Penulis, 2020 Studio Rencana Wilayah

298

Kabupaten Jepara

2020

7. KONSEP PERENCANAAN 7.1 KAJIAN TEORITIS Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat (Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa adanya peningkatan volume sampah di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah dan pola konsumsi penduduknya. Namun, seringkali keberadaan sampah menimbulkan berbagai permasalahan yang apabila tidak diselesaikan dapat menghambat keberlangsungan suatu daerah. Menurut, Mulasari (2016), permasalahan sampah meliputi 3 bagian, yakni hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir, permasalahan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelolah sampah. Masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah atau mengolahnya dengan cara dibakar. Untuk bagian proses, permasalahan ditimbulkan akibat adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maupun pemerintah. Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pada tahap proses adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana termasuk didalamnya infrastruktur (Mulasari, dkk. 2016). Sedangkan, pada bagian hulu, permasalahan disebabkan oleh sistem pengolahan sampah di TPA yang belum optimal. Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengelolaan sampah yang komprehensif dan ramah lingkungan agar tidak menimbulkan permasalahan baik secara sosial maupun lingkungan, seperti penolakan terhadap pembangunan TPA/TPS dan pencemaran lingkungan Secara umum, tahapan dalam pengelolaan sampah terdiri atas pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan. Pada tahap pengumpulan, tanggungjawab berada pada individu atau kelompok yang dalam kegiatannya menghasilkan sampah. Biasanya mereka diharuskan untuk mengumpulkan sampah secara mandiri terlebih dahulu dan kemudian mengumpulkannya secara kolektif melalui TPS. Selanjutnya, untuk tahap pengangkutan yang bertanggungjawab adalah pemeintah dengan didukung oleh partisipasi masyarakat terutama dalam hal pendanaan. Sedangkan, untuk tahap pengolahan dan pemusnahan tergantung pada sistem yang digunakan oleh suatu TPA. Menurut Sulistiyorini (2015), terdapat beberapa sistem pengolahan dan pemusnahan diantaranya adalah ditanam (landfill), dibakar (inceneration), dijadikan pupuk (composting), penghancuran (pulverization), makan ternak (hogfeeding), dan pemanfaatan ulang (recycling). Namun, saat ini terdapat 3 jenis sistem pengolahan sampah yang paling sering digunakan di Indonesia yakni, sistem sampah terbuka (open dumping), sistem lahan urug saniter (sanitary landfill), dan sistem lahan urug terkendali (controlled landfill). Meskipun, menurut Manurung dan Santoso (2019) diperlukan adanya pergantian sistem TPA dari open dumping menjadi sanitary landfill karena sistem open dumping memiliki dampak Studio Rencana Wilayah

299

Kabupaten Jepara

2020

negatif terhadap keberlanjutan lingkungan sehingga tidak layak lagi untuk digunakan. Sedangkan, sistem sanitary landfill dirasa lebih ramah lingkungan karena prosesnya sampah dibuang pada lokasi yang cekung kemudian ditimbun sehingga dapat mengurangi bau dan pencemaran. Selain itu, sistem tersebut dapat menghasilkan gas metana yang dapat dimanfaatkan dan diolah sebagai sumber energi terbarukan. Akan tetapi, keberhasilan pengelolaan sampah tidak sekedar bergantung pada sistem yang digunakan. Sistem pengolahan sampah yang baik di TPA perlu didukung oleh partisipasi masyarakat sebagai komponen penting yang bertanggungjawab ketika sampah berada di hilir (sumber) sehingga nantinya diharapkan sampah yang masuk ke dalam TPA sudah tergolong sebagai residu. Saat ini masyarakat masih banyak yang belum menyadari bahwa sampah yang selama ini dibuang begitu saja memiliki nilai ekonomi apabila diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan serta pemantauan (Rizal, 2011). 7.2

KAJIAN PRESEDEN 7.2.1 Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang berhasil dalam melakukan pengolahan sampah dengan baik bahkan menjadi role model bagi negara-negara di Asia Pasifik. Konsep yang digunakan kota ini dalam melakukan pengelolaan sampah adalah menyelesaikan sampah mulai dari sumbernya. Hal ini dikarenakan biaya paling besar yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah justru terdapat pada tahap pengangkutan. Berikut adalah beberapa program yang dilakukan Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah : 1. Pengolahan sampah secara mandiri oleh masyarakat dengan sistem 3R (Recycle, Reuse, dan Reduce). 2. Program Eco School, yakni program edukasi sejak dini untuk anakanak sekolah tentang pengolahan sampah dengan sistem 3R 3. Program Green and Clean,yakni program daur ulang dan pengurangan penggunaan plastic 4. Menetapkan kebijakan berupa peraturan daerah terkait Tindakan Membuang Sampah Sembarangan 5. Program peningkatan bank sampah dan rumah kompos 6. Program pembangunan TPST yang bertujuan agar jarak pengiriman sampah menjadi lebih dekat dan mengurangi volume timbulan sampah yang masuk ke TPA

Studio Rencana Wilayah

300

Kabupaten Jepara

2020

Namun, kunci sukses dari pengelolaan sampah di Kota Surabaya terdapat pada partisipasi masyarakat yang turut serta dalam melakukan pengolahan sampah sejak dari hilir.

Gambar 1. Rumah Kompos Keputran, Surabaya Sumber : mongabay.co.id

7.2.2 Sistem Pengelolaan Sampah di Korea Selatan Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan sistem pengelolaan sampah terbaik di dunia. Negara yang dikenal dengan julukan â&#x20AC;&#x2DC;negeri ginsengâ&#x20AC;&#x2122; ini melakukan penguatan pada sisi pemilahan yang dimulai

dari sampah rumah tangga melalui program â&#x20AC;&#x153;Pay as You Trashâ&#x20AC;?. Program ini mengharuskan masyarakat Korea Selatan untuk memisahkan sampah makanan dari bungkusnya yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah alat pengolahan sampah. Untuk dapat mengakses alat tersebut, masyarakat Korea Selatan harus membayar retribusi sesuai dengan berat sampahnya. Korea Selatan juga memperkuat dari segi regulasi, imbalan, dan sanksi sosial guna mendorong masyarakatnya untuk rajin dalam melakukan pengolahan sampah. Gambar 2. Tempat sampah khusus sampah daur ulang Sumber : www.korvia.com

Studio Rencana Wilayah

301

Kabupaten Jepara

2020

Pada tahun 2003, Korea Selatan mengeluarkan program yang bernama Extended Producer Responbility (EPR), yakni program yang mewajibkan perusahaan dan importir untuk mendaur ulang sebagian dari produk mereka. Hasilnya adalah pada tahun 2008, negara ini berhasil mendaur ulang produk plastik sebanyak 69.213 ton dengan nilai ekonomi sebesar US$69 juta. Bahkan pada tahun 2003-2006, program ini telah berhasil menciptakan 3.200 lapangan kerja baru. Selain itu, pada Januari 2019, Korea Selatan juga mengeluarkan peraturan penggunaan plastik yang hanya diperbolehkan untuk membungkus ikan dan daging guna mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. 8. RENCANA DETAIL PROGRAM 8.1

KERANGKA KERJA LOGIS (LOGIAL FRAMEWORK)

ELEMEN LOGFRAME

NARRATIVES SUMMARY

Goals/Objectives (Tujuan)

Mewujudkan pengelolaan sampah yang optimal di Kabupaten Jepara berbasis masyarakat dan lingkungan hidup

OBJECTIVITY INDICATORS 1. Persentase volume sampah yang tertangani 2. Sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan

MEAN OF VERIFICATION

IMPORTANT ASSUMPTIONS

Data statistik BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup 1.

Meningkatnya cakupan pelayanan sistem pengelolaan persampahan

1. Jumlah kecamatan yang terlayani oleh TPA/TPST 2. Jumlah TPS di setiap kecamatan

Purpose (Outcomes)

Results (Output)

1.1

Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah

1. Persentase metode pengelolaan sampah oleh masyarakat di Kabupaten Jepara 2. Persentase perilaku mayarakat dalam memilah sampah

Sarana dan prasarana persampahan dapat menampung timbulan sampah di

1. Volume timbulan sampah yang dihasilkan dan ditampung(Ton/tahun) 2. TPA Eksisting tidak mengalami overload (kelebihan muatan)

Studio Rencana Wilayah

Data statistik BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup

1. Data statistik BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup 2. Survei Primer, yaitu wawancara atau kuisinoer

Data statistik BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup

Tercapai apabila semua/sebagian besar ouput berhasil dilaksanakan Meningkatnya cakupan pelayanan sistem pengelolaan sampah Tercapai apabila semua/sebagian besar ouput berhasil dilaksanakan Masyarkat konsisten dalam pengelolaan sampah

Sarana dan prasarana persampahan dapat menampung timbulan sampah seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Jepara

302

Kabupaten Jepara

2020

Kabupaten Jepara

1.2

Terbangunnya TPA baru di sebelah utara Kabupaten Jepara

Tersedia TPA baru sebanyak 1 unit di sebelah utara Kabupaten Jepara

1. Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup 2. Data Dinas PUPR

1.3

Terbangunnya TPST di Kecamatan Karimunjawa

Tersedia TPST baru di Kecamatan Karimunjawa

1. Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup 2. Data Dinas PUPR

1.4

2.1

2.2

Peningkatan pelayanan individu untuk sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Jepara

Penambahan Bank Sampah baru di Kabupaten Jepara Masyarakat terlatih dalam melakukan pengelolaan sampah

Studio Rencana Wilayah

Adanya sistem pelayanan individu untuk sistem pengelolaan persampahan Persentase masyarakat yang terlayani oleh pelayanan individu

1. Data Dinas Lingkungan Hidup 2. Survei Primer, yaitu wawancara atau kuisioner

Tersedia Bank Sampah baru di Kabupaten Jepara

Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup

1. Persentase masyarakat yang memilah sampah 2. Persentase metode masyarakat dalam mengolah sampah

1. Data Dinas Lingkungan Hidup 2. Survei Primer, yaitu

Tidak terdapat penolakan besar-besaran dari masyarakat sekitar Lahan yang digunakan tidak mengalami sengketa Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dan bekerjasama dengan baik Sarana dan prasarana yang dibangun sesuai dengan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana minimal Pembangunan terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

1. Setiap tahunnya masyarakat yang menggunakan sistem pelayanan individu semakin meningkat 2. Pelayanan dapat mencakup tidak hanya di perkotaan tetapi juga perdesaan 1. Tidak terdapat penolakan besar-besaran dari masyarakat sekitar 2. Lahan yang digunakan tidak mengalami sengketa

303

Kabupaten Jepara

wawancara atau kuisioner

2.3

1.1.1

Masyarakat memiliki produk yang berasal dari pemanfaatan sampah

Terdapat produk yang berbahan baku sampah

Inventarisasi TPA eksisting (Jumlah : 3 TPA)

Data kondisi TPA secara eksisting dapat diketahui (Jumlah : 3 TPA, yakni TPA Gemulung, TPA Bandengan, dan TPA Krasak) Tersedia lahan untuk perluasan TPA Eksisting dengan pembagian sebagai berikut :

1.1.2

Pembebasan Lahan

TPA Bandengan = 0,27 Ha TPA Krasak = 1,49 Ha TPA Gemulung = 1,58 Ha TOTAL = 3,34 Ha Terlaksananya perluasan TPA dengan pembagian sebagai berikut :

Activities

1.1.3

Perluasan TPA Eksisting

TPA Bandengan = 0,27 Ha TPA Krasak = 1,49 Ha TPA Gemulung = 1,58 Ha

1. Data Dinas Lingkungan Hidup 2. Data Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2020

3. Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dan bekerjasama dengan baik 4. Sarana dan prasarana yang dibangun sesuai dengan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana minimal 5. Penambahan Bank Sampah terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

1. Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup 2. Data Dinas PUPR 3. Survei Lapangan 1. Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup 2. Data Dinas PUPR 3. Data Dinas ATR/BPN

1. Tidak terdapat penolakan besarbesaran dari masyarakat sekitar 2. Lahan yang digunakan tidak mengalami sengketa

1. Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup 2. Data Dinas PUPR

Tinggi Timbulan sampah = 5 meter

Seluruh TPA Eksisting yang menggunakan sistem Open Dumping menjadi Sanitary Landfill

TOTAL = 3,34 Ha

1.1.4

Perubahan sistem pengelolaan sampah TPA Eksisting

Terdapat perubahan sistem TPA Eksisting dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill

Dinas Lingkungan Hidup

1.2.1

Analisis kesesuaian lahan baik daya dukung

Terdapat data kesesuaian lahan baik daya dukung dan daya tampung

1. Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup

Studio Rencana Wilayah

304

Kabupaten Jepara

dan daya tampung

2. Data Dinas PUPR

Masyarakat yang mengetahui program pembangunan TPA

Dilakukan di 8 desa di Kecamatan Donorojo (1 desa = â&#x2030;Ľ 50 peserta)

1.2.2

Sosialisasi kepada masyarakat

1.2.3

Penyusunan AMDAL

Terbentuknya dokumen AMDAL

1.2.4

Pembuatan Masterplan TPA baru dan wilayah pelayanan

Terbentuknya Masterplan TPA baru dan wilayah pelayanan

1.2.5

Pembebasan lahan

Tersedianya lahan untuk pembangunan TPA sebesar 1,65 Ha. Berlokasi di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo 1.

1.2.6

Pembangunan TPA baru beserta fasiltias penungjang

Terbangunnya TPA baru sebanyak 1 unit di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo Sistem yang digunakan adalah Sanitary Landfill Jumlah TPA di Kabupaten Jepara bertambah

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup 1. Data BAPPEDA 2. Data Dinas Lingkungan Hidup 3. Data Dinas PUPR 1. Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup 2. Data Dinas PUPR 3. Data Dinas ATR/BPN

1. Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup 2. Data Dinas PUPR

1.2.7

Pemeliharaan TPA baru

Terpeliharanya TPA baru 2.

1.3.1

Analisis kesesuaian lahan baik daya dukung dan daya tampung

Studio Rencana Wilayah

2020

1. Terdapat data kesesuaian lahan baik daya dukung dan daya tampung

Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup Data Dinas PUPR

1. Tidak terdapat penolakan besarbesaran dari masyarakat sekitar 2. Masyarakat memahami urgensi dari pelaksanaan program 3. Masyarakat sekitar mengikuti pelaksanaan sosialisasi

Tidak ada sengketa atau konflik dengan masyarakat sekitar

1. Pembangunan TPA baru sesuai dengan teknis yang telah ditentukan 2. Terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan 1. Fasilitas penunjang dapat berfungsi dengan baik 2. TPA dapat melayani sesuai wilayah pelayanannya

Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup

305

Kabupaten Jepara

Masyarakat yang mengetahui program pembangunan TPST

Dilakukan di 5 desa di Kecamatan Karimunjawa (1 desa = â&#x2030;Ľ 50 peserta)

1.3.2

Sosialisasi kepada masyarakat

1.3.3

Penyusunan AMDAL

Terbentuknya dokumen AMDAL

1.3.4

Pembuatan Masterplan TPST Karimunjawa

Terbentuknya Masterplan TPST Karimunjawa

1.3.5

Pembebasan lahan 2.

Tersedianya lahan untuk pembangunan TPST Karimunjawa dengan luas 0,72 Ha Berlokasi di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa

1.3.6

1.3.7

Pembangunan TPST Karimunjawa

Terbangunnya TPST sebanyak 1 unit di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa

Pengadaan Fasilitas Penunjang Pengelolaan TPST

Terdapat fasiltias penunjang pengelolaan TPST, seperti alat pengangkut sampah

Dinas Lingkungan Hidup 1. Data BAPPEDA 2. Data Dinas Lingkungan Hidup 3. Data Dinas PUPR 1. Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup 2. Data Dinas PUPR 3. Data Dinas ATR/BPN

Pemeliharaan TPST Karimunjawa

Terpeliharanya TPST Karimunjawa 2.

Studio Rencana Wilayah

Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup Data Dinas PUPR

1. Tidak terdapat penolakan besarbesaran dari masyarakat sekitar 2. Masyarakat memahami urgensi dari pelaksanaan program 3. Masyarakat sekitar mengikuti pelaksanaan sosialisasi

Tidak ada sengketa atau konflik dengan masyarakat sekitar

1. Pembangunan TPA baru sesuai dengan teknis yang telah ditentukan 2. Terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan

Dinas Lingkungan Hidup

1.3.8

Data Dinas PUPR

Dinas Lingkungan Hidup

2020

Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup Data Dinas PUPR

1. Fasilitas penunjang dapat berfungsi dengan baik 2. TPA dapat melayani sesuai wilayah pelayanannya

306

Kabupaten Jepara

1.4.1

1.4.2

Pemetaan kawasan permukiman dan volume timbulan sampah

Teridentifikasi kawasan permukiman dan volume timbulan sampahnya

Pembentukan sistem dan alur kerja pelayanan individu

Terbentuknya sistem dan alur pelayanan individu

Sosialisasi kepada masyarakat

Masyarakat yang mengetahui program pelayanan individu

1.4.4

Pembentukan kerjasama dengan instansi lokal (Kecamatan atau kelurahan)

Terbentuknya Kerjasama dengan instansi lokal (Kecamatan atau Kelurahan)

2.1.1

Inventarisasi Bank Sampah Eksisting

Studio Rencana Wilayah

Terlaksananya inventarisasi Bank Sampah Eksisting

Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup Data Dinas PUPR

Dinas Lingkungan Hidup

1. 1.4.3

2020

Dinas Lingkungan Hidup Survei Primer berupa wawancara

1. Tidak terdapat penolakan besarbesaran dari masyarakat sekitar 2. Masyarakat memahami urgensi dari pelaksanaan program 3. Masyarakat sekitar mengikuti pelaksanaan sosialisasi

Dinas Lingkungan Hidup

1. Tidak terdapat penolakan besar-besaran dari masyarakat sekitar 2. Masyarakat memahami urgensi dari pelaksanaan program 3. Masyarakat sekitar mengikuti pelaksanaan sosialisasi 4. Sarana dan prasarana yang dibangun sesuai dengan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana minimal

307

Kabupaten Jepara

2020

5. Pembangunan terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

2.1.2

Sosialisasi kepada masyarakat

2.1.3

Pembentukan Komunitas Bank Sampah

2.1.4

Pengadaan Bank Sampah

2.1.5

Pengadaan Fasilitas Penunjang Pengelolaan Bank Sampah

1. Masyarakat yang mengetahui program pelayanan individu 1. Terbentuknya Komunitas Bank Sampah sebanyak 80 Komunitas 2. Dilakukan di seluruh kecamatan Terlaksananya pengadaan Bank Sampah sebanyak 80 unit Terdapat fasiltias penunjang pengelolaan bank sampah berupa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

160 unit Gerobak Sampah 80 unit tong sampah 80 timbangan 160 seragam 160 unit sepatu boots 80 unit mesin komposter 8000 karung

1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Survei Primer berupa wawancara

Dinas Lingkungan Hidup

2.1.6

Pemeliharaan Bank Sampah

Terpeliharanya seluruh Bank Sampah

Data BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup Data Dinas PUPR

2.2.1

Penyusunan materi sosialisasi

Terbentuknya materi sosialisasi

Dinas Lingkungan Hidup

2.2.2

Sosialisasi kepada masyarakat 2.

2.2.3

Pembentukan Kampung Organik Bebas Sampah

Studio Rencana Wilayah

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat secara rutin (Minimal sebulan 2 kali) Dilaksanakan di seluruh Kecamatan

Terbentuknya Kampung Organik Bebas Sampah (10 desa)

Dinas Lingkungan Hidup

1. Masyarakat memahami urgensi dari pelaksanaan program 2. Masyarakat sekitar mengikuti pelaksanaan sosialisasi 3. Masyarakat memahami materi yang disampaikan

308

Kabupaten Jepara

2.2.4

Pemantauan dan Evaluasi

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di seluruh kecamatan

2.3.1

Terlaksananya pelatihan pembuatan produk yang memanfaatkan sampah Dilaksanakan diseluruh kecamatan

Pelatihan pembuatan produk

2.3.1

Pemasaran produk

Produk terjual dipasaran

2.3.3

8.2

Pemantauan dan Evaluasi

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di seluruh kecamatan

Dinas Lingkungan Hidup Survei primer : Wawancara dan survei lapangan Data Dinas Lingkungan Hidup Data Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Data Dinas Lingkungan Hidup Data Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Lingkungan Hidup Survei primer : Wawancara dan survei lapangan

2020

1. Masyarakat melakukan praktik secara langsung terkait materi yang telah disampaikan 2. Masyarakat melakukan praktik secara langsung terkait materi yang telah disampaikan 3. Produk dapat dipasarkan dengan baik dan memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat

PROJECT CYCLE

Gambar 3. Diagram Project Cycle Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

309

Kabupaten Jepara

TAHAP I : INISIASI

Identifikasi kebutuhan program

Analisis kelayakan program Penetapan keputusan terkait membuat atau membeli unsur dalam program Perencanaan pengeluaran TAHAP II : PERENCANAAN Menentukan tujuan ruang lingkup dan batasan program

Mengidentifikasi pihak yang terlibat beserta tugasnya

2020

KETERANGAN Pelaksanaan sounding program dan audiensi dengan pihak terkait Perencanaan pembiayaan dan pengeluaran program Perencanaan pada instansi pelaksana : BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Data Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas ATR/BPN Perencanaan sumber dana : APBD dan APBN Melakukan Cost Benefit Analysis dengan suku bunga 11% dan 15% Penetapan keputusan dalam rangka membuat perencanaan sistem pengelolaan sampah Asumsi Dana sebesar : Rp 46.707.000.000,KETERANGAN Tujuan program : Mengoptimalkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan melibatkan peran aktif masyarakat Ruang linkup dan batasan program : Kabupaten Jepara BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Data Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas ATR/BPN

Menentukan cara berkomunikasi, penyampaian informasi, metode penyampaian informasi, frekuensi, dan isi dari informasi yang disampaikan Perencanaan Manajemen Resiko TAHAP III : PELAKSANAAN KETERANGAN Melaksanakan rencana program dan mencapai target program Pembuatan sistem pelaksanaan Sistem pelaksanaan dilakukan dalam empat program periode pembangunan (satu periode = 5 tahun) Penetapan standar kualitas proyek TAHAP IV : PEMANTAUAN KETERANGAN DAN PENGENDALIAN Pemantauan pelaksanaan proyek dan evaluasi hasil pelaksanaan yang dilakukan secara berkala selama pelaksanaan program optimalisasi pengelolaan sampah dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu dan biaya serta mengetahui kualitas pelaksanaan proyek.

Studio Rencana Wilayah

310

Kabupaten Jepara

2020

TAHAP IV : PENYELESAIAN KETERANGAN DAN EVALUASI Evaluasi program dilakukan dengan mengacu indikator yang telah dibuat pada tahap perencanaan Apabila program terlaksana dengan sukses dan bermanfaat maka ada kemungkinan program dapat dilaksanakan kembali Tabel 1. Project Cycle Sumber : Analisis Penulis, 2020

8.3

VISUALISASI PROGRAM

Gambar 4. Analisis Spasial untuk Guna Lahan TPA/TPST Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

311

Kabupaten Jepara

2020

Gambar 4. Peta Kesesuaian Lahan untuk TPA dan TPST Sumber : Analisis Penulis, 2020

Gambar 5. Peta Rencana TPA dan TPST Sumber : Analisis Penulis, 2020

Gambar 6. Peta Persebaran TPS Sumber : Analisis Penulis, 2020

Gambar 7. Peta Rencana Bank Sampah Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

312

Kabupaten Jepara

8.4

Terbangunnya TPA baru di sebelah utara Kabupaten Jepara

Sarana dan prasarana persampahan dapat menampung timbulan sampah di Kabupaten Jepara

SubProgram

PENTAHAPAN DAN PEMBIAYAAN Periode

No.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2

2020

Kegiatan

Inventarisasi TPA eksisting (Jumlah : 3 TPA)

Pembebasan Lahan

Perluasan TPA Eksisting

Perubahan sistem pengelolaan sampah TPA Eksisting

Analisis kesesuaian lahan baik daya dukung dan daya tampung Sosialisasi kepada masyarakat

Lokasi/Sasaran TPA Bandengan (Kecamatan Jepara), TPA Krasak (Kecamatan Bangsri), dan TPA Gemulung (Kecamatan Pecangaan) TPA Bandengan (Kecamatan Jepara), TPA Krasak (Kecamatan Bangsri), dan TPA Gemulung (Kecamatan Pecangaan) TPA Bandengan (Kecamatan Jepara), TPA Krasak (Kecamatan Bangsri), dan TPA Gemulung (Kecamatan Pecangaan) TPA Bandengan (Kecamatan Jepara), TPA Krasak (Kecamatan Bangsri), dan TPA Gemulung (Kecamatan Pecangaan)

Besaran

1 dokumen

TPA Bandengan = 0,27 Ha TPA Krasak = 1,49 Ha TPA Gemulung = 1,58 Ha

1 2 3 4

Nominal Pembiayaan (Rupiah)

75.000.000

Sumber Biaya

APBD Kabupaten Jepara

Instansi yang terkait

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ATR/BPN

16.032.000.000

APBD Kabupaten Jepara

5.010.000.000

APBD Kabupaten Jepara, Investasi Swasta, dan Kerjasama Pendanaan

3.000.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

TOTAL = 3,34 Ha TPA Bandengan = 0,27 Ha TPA Krasak = 1,49 Ha TPA Gemulung = 1,58 Ha TOTAL = 3,34 Ha

3 Paket

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

Kabupaten Jepara

1 dokumen

50.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Kecamatan Donorojo

8 desa (1 desa = â&#x2030;Ľ 50 peserta)

100.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

1 dokumen

30.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

1.2.3

Penyusunan AMDAL

Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo

1.2.4

Pembuatan Masterplan TPA baru dan wilayah pelayanan

Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo

1 dokumen

45.000.000

APBD Kabupaten Jepara

1.2.5

Pembebasan lahan

Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo

Luas Lahan = 1,65 Ha

7.920.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Studio Rencana Wilayah

313

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

Kabupaten Jepara

2020

PUPR, Dinas ATR/BPN

1.2.6

1.2.7

1.3.1

Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo

Pemeliharaan TPA baru

Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo

Analisis kesesuaian lahan baik daya dukung dan daya tampung Sosialisasi kepada masyarakat

1 paket

1 Paket

3.300.000.000

APBD Kabupaten Jepara, Investasi Swasta, dan Kerjasama Pendanaan

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

1.000.000.000

APBD Kabupaten Jepara

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

APBD Kabupaten Jepara

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

Kecamatan Karimunjawa

1 dokumen

50.000.000

Kecamatan Karimunjawa

5 desa (1 desa = â&#x2030;Ľ50 orang)

75.000.000

APBD Kabupaten Jepara APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ATR/BPN

1.3.3

Penyusunan AMDAL

Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa

1 dokumen

30.000.000

1.3.4

Pembuatan Masterplan TPST Karimunjawa

Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa

1 dokumen

45.000.000

APBD Kabupaten Jepara

1.3.5

Pembebasan lahan

Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa

Luas Lahan = 0,72 Ha

3.456.000.000

APBD Kabupaten Jepara

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

1.3.6

Pembangunan TPST Karimunjawa

Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa

1 Unit

1.500.000.000

APBD Kabupaten Jepara, Investasi Swasta, dan Kerjasama Pendanaan

1.3.7

Pengadaan Fasilitas Penunjang Pengelolaan TPST

Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa

1 Paket

500.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

1.3.8

Pemeliharaan TPST Karimunjawa

300.000.000

APBD Kabupaten Jepara

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup

Peningkatan pelayanan individu untuk sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Jepara

Pemeliharaan TPST Karimunjawa

1.3.2

Pembangunan TPA baru beserta fasilitas penunjang

1.4.1

1.4.2

Pemetaan kawasan permukiman dan volume timbulan sampah Pembentukan sistem dan alur kerja

Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa

1 Unit

Kabupaten Jepara

1 dokumen

50.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara

1 dokumen

100.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Studio Rencana Wilayah

314

Kabupaten Jepara

2020

Penambahan Bank Sampah baru di Kabupaten Jepara

pelayanan individu 1.4.3

Sosialisasi kepada masyarakat

Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara

1.4.4

Pembentukan kerjasama dengan instansi lokal (Kecamatan atau kelurahan)

Kabupaten Jepara

2.1.1

Inventarisasi Bank Sampah Eksisting

2.1.2

Sosialisasi kepada masyarakat

2.1.3

Pembentukan Komunitas Bank Sampah

2.1.4

Pengadaan Bank Sampah

Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara

2.1.5

Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara

3. 4. 5.

2.2.1

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

100.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

1 dokumen

100.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

16 kecamatan

200.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

80 komunitas

80.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

800.000.000

APBD Kabupaten Jepara, Investasi swasta, dan Kerjasama pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup

1.232.000.000

APBD Kabupaten Jepara, Investasi Swasta, dan Kerjasama Pendanaan

Dinas Lingkungan Hidup

BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup

160 unit Gerobak Sampah (1.800.000/uni t) 80 unit tong sampah (1.000.000/uni t) 80 timbangan (100.000/unit) 160 seragam (100.000/unit) 160 unit sepatu boots (100.000/unit) 80 unit mesin komposter (10.000.000/u nit) 8000 karung (3.000/unit)

Pemeliharaan Bank Sampah

Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara

80 unit

500.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Penyusunan materi sosialisasi

Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara

1 dokumen

10.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Masyar akat terlatih dalam melaku kan pengel olaan sampah

2.1.6

200.000.000

80 unit (1 kecamatan 5 bank sampah)

Pengadaan Fasilitas Penunjang Pengelolaan Bank Sampah

16 kecamatan

Studio Rencana Wilayah

315

Masyarakat memiliki produk yang berasal dari pemanfaatan sampah

Kabupaten Jepara

2.2.2

Sosialisasi kepada masyarakat

2.2.3

Pembentukan Kampung Organik Bebas Sampah

2.2.4

Pemantauan dan Evaluasi

Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara Banyumanis (Kec. Donorojo), Srobyong (Kec. Mlonggo), Guyangan (Kec. Bangsri), Bulungan (Kec.Pakisaji), Bugel (Kec. Kedung), Geneng (Kec. Batealit), Karanganyar (Kec. Welahan), Guwosobokerto (Kec. Welahan), Pancur (Kec. Mayong), dan Keling (Kec. Keling) Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara

2.3.1

Pelatihan pembuatan produk

Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara

2.3.2

Pemasaran produk

Didalam dan diluar Kabupaten Jepara

2.3.3

Pemantauan dan Evaluasi

Seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Jepara

2020

16 kecamatan

250.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

10 Desa

200.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

16 kecamatan dan 10 desa (Kampung Organik Bebas Sampah)

75.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup

16 kecamatan

200.000.000

APBD Kabupaten Jepara

200.000.000

APBD Kabupaten Jepara

16 kecamatan

50.000.000

APBD Kabupaten Jepara

Tabel 2. Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) Sumber : Analisis Penulis, 2020

Studio Rencana Wilayah

316

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Jepara

8.4

2020

Cost Benefit Analysis BIAYA

NO.

TAHUN

KEGIATAN

1. 2. 3. 4. 5.

2020 2021 2022 2023 2024

2025

2.2.1

2026

1.4.1

2027

1.4.2

PEMASUKAN

BIAYA

PEMASUKAN

BIAYA

PEMASUKAN

10.000.000

930.450.000

9,0

838,2

8,7

809,1

50.000.000

1.860.900.000

40,6

1510,3

37,8

1407,1

100.000.000

1.860.900.000

73,1

1360,7

65,8

1223,6

367.000.000

2.791.350.000

241,8

1838,7

209,8

1596,0

16.432.000.000

3.721.800.000

9751,6

2208,7

8169,6

1850,4

5.210.000.000

4.652.250.000

2785,5

2487,3

2252,4

2011,3

3.456.000.000

5.582.700.000

1664,6

2689,0

1299,2

2098,7

1.700.000.000

6.513.150.000

737,7

2826,2

555,7

2129,2

3.500.000.000

6.513.150.000

1368,2

2546,2

994,9

1851,4

Discount Rate = 11%

Discount Rate = 15%

(Dalam Juta Rupiah)

1.1.1 9.

2028

2.2.2 2.2.3 1.1.2

10.

2029

1.4.3 2.3.1 1.1.3

1.3.1 11.

2030 1.3.2 1.3.3 1.3.4

12.

2031

13.

2032

1.3.5 1.3.6 2.3.1

1.3.7 14.

2033 1.1.4

Penyusunan materi sosialisasi Pemetaan kawasan permukiman dan volume timbulan sampah Pembentukan sistem dan alur kerja pelayanan individu Inventarisasi TPA eksisting (Jumlah : 3 TPA) Sosialisasi kepada masyarakat Pembentukan Kampung Organik Bebas Sampah Pembebasan Lahan Sosialisasi kepada masyarakat Pelatihan pembuatan produk Perluasan TPA Eksisting Analisis kesesuaian lahan baik daya dukung dan daya tampung Sosialisasi kepada masyarakat Penyusunan AMDAL Pembuatan Masterplan TPST Karimunjawa Pembebasan lahan Pembangunan TPST Karimunjawa Pemasaran produk Pengadaan Fasilitas Penunjang Pengelolaan TPST Perubahan sistem pengelolaan

Studio Rencana Wilayah

317

Kabupaten Jepara

1.3.8 15.

2034 1.4.4

1.2.1

1.2.2 16.

2035

1.2.3

1.2.4

2.1.1 2.1.2 1.2.5 17.

2036 2.1.2 1.2.6

18.

2037 2.1.3 1.2.7

19.

2038 2.1.4

2.1.5 20.

2039

2.2.4 2.3.3

sampah TPA Eksisting Pemeliharaan TPST Karimunjawa Pembentukan kerjasama dengan instansi lokal (Kecamatan atau kelurahan) Analisis kesesuaian lahan baik daya dukung dan daya tampung Sosialisasi kepada masyarakat Penyusunan AMDAL Pembuatan Masterplan TPA baru dan wilayah pelayanan Inventarisasi Bank Sampah Eksisting Sosialisasi kepada masyarakat Pembebasan lahan Pembentukan Komunitas Bank Sampah Pembangunan TPA baru Pengadaan Bank Sampah Pemeliharaan TPA baru Pengadaan Fasilitas Penunjang Pengelolaan Bank Sampah Pemeliharaan Bank Sampah Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi

TOTAL NPV BCR

2020

400.000.000

7.443.600.000

140,9

2621,5

98,9

1839,9

525.000.000

8.374.050.000

166,6

2656,9

112,8

1799,9

8.000.000.000

9.304.500.000

2286,7

2659,6

1495,3

1739,1

4.100.000.000

11.165.400.000

1055,8

2875,2

666,4

1814,7

2.232.000.000

12.095.850.000

517,8

2806,2

315,4

1709,5

625.000.000

13.026.300.000

130,6

2722,6

76,8

1600,9

46.707.000.000

95.836.350.000

20970,5

34647,4

16359,6

25480,8

78877,4 5,7

13676,91 1,65

9121,17 1,56

Dalam melakukan Cost Benefit Analysis, discount rate yang digunakan adalah 11% dengan tujuan mengantisipasi adanya inflasi. Sedangkan, 15% digunakan untuk menguji bahwa program tetap akan feasible apabila terjadi kenaikan discount rate. Dari perhitungan diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Studio Rencana Wilayah

318

Kabupaten Jepara

2020

a. Discount Rate = 11% Nilai NPV sebesar Rp 13.676.908.400 (NPV > 0) dan BCR sebesar 1,65 (BCR > 1) b. Discount Rate = 15% Nilai NPV sebesar Rp 9.121.165.354 (NPV > 0) dan BCR sebesar 1,56 (BCR > 1) Berdasarkan hasil yang diperoleh baik menggunakan discount rate sebesar 11 % maupun 15% maka program optimalisasi sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Jepara layak untuk diimplementasikan atau dilaksanakan. Selain itu, dikarenakan nilai IRR pada program ini lebih besar dari discount rate 11% (IRR > discount rate) maka dapat disimpulkan bahwa program ini tergolong sebagai good project.

Studio Rencana Wilayah

319

Kabupaten Jepara

2020

DAFTAR PUSTAKA Audina, M. (2018). Prediksi dan Analisis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Padang. Jurnal Buana. 2(2):423-436.

Handayani, D., dkk. (2005). Pemanfaatan Analisis Spasial untuk Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografi. Jurnal Teknologi Informasi. 10(2):108-116. Herviani, V., & Febriansyah, A. (2016). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung. Jurnal Riset Akuntansi. 8(2):19-27. Manurung, D. W., & Santoso, B. E. (2019). Penentuan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang Ramah Lingkungan di Kabupaten Bekasi. Jurnal Teknik ITS. 8(2):123-130. Mizwar, A. (2012). Penentuan Lokasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Kota Banjarbaru Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Jurnal Enviro Scienteae. 8(1):16-22. Mulasari, A., Husodo, A. H., & Muadjir, N. (2016). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 11(2):96106. Rizal M. (2011). Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala). Jurnal Sipil Mesin Arsitektur Elektro (SMARTek) 9(2): 155-172

Rouf, A., Setyowati, D. L., & Parman, S. (2014). Analisis Kesesuaian Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Wilayah Penilaian Adipura Kabupaten Jepara. Jurnal Geografi. 3(2):1-8. Sulistiyorini, N. R.,dkk. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu, Keluruhan Cicurug. Jurnal Share Social Work. 5(1):71-80. https://www.mongabay.co.id/2014/02/27/surabaya-kota-percontohan-pengolahan-sampahterbaik-indonesia/ https://regional.kompas.com/read/2019/08/01/09234631/begini-strategi-risma-untukmemangkas-biaya-pengelolaan-sampah-di-surabaya?page=2 https://hijauku.com/2011/09/07/belajar-mengelola-sampah-dari-korea/ https://kumparan.com/kumparanfood/cara-unik-korea-selatan-kurangi-sampahmakanan/full https://katadata.co.id/berita/2019/12/03/ragam-kisah-sukses-sistem-pengolahan-sampah-diberbagai-negara

Studio Rencana Wilayah

320