23 Juta Pekerjaan Terancam Punah

„ Kadin Indonesia: Akibat Berkembangnya Teknologi dan Automasi

JAKARTA, TRIBUN - Pesatnya pertumbuhan teknologi otomasi dalam era revolusi industri 4.0 yang diikuti dengan kurangnya keterampilan sumber daya manusia (SDM), menjadi ancaman tersendiri bagi para tenaga kerja. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Arsjad Rasjid mengatakan, dengan semakin masifnya adopsi teknologi otomasi, sebanyak 23 juta pekerjaan diprediksi akan hilang pada 2030.

“Dengan berkembangnya teknologi dan automasi 23 juta pekerjaan terancam punah pada 2030 mendatang,” ujar dia di Jakarta, Minggu (30/4).

Ancaman tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian bagi Indonesia, yang akan mulai memasuki periode bonus demografi pada 2030. Menurut Arsjad, apabila SDM nasional tidak melakukan pengembangan kualitas, bonus demografi tersebut justru akan menjadi bencana bagi Indonesia. “Tapi sebaliknya jika kita bisa memanfaatkan momentum bonus demografi dengan baik, Indonesia akaa selangkah lebih maju dan mencapai aspirasi Indonesia emas pada 2045,” tuturnya.

Lebih lanjut Arsjad menekankan, untuk menghadapi ancaman dari perkembangan teknologi otomasi, pengembangan keahlian SDM menjadi hal yang wajib dilakukan. Pasalnya, sejumlah posisi pekerjaan nantinya akan digantikan oleh teknologi otomasi, sehingga SDM perlu melakukan penyesuaian keahlian terhadap posisi lapangan kerja yang dibutuhkan.

“Kita perlu sebuah terobosan meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita secara massal, terutama di bidang teknologi dan digital,” ucapnya.

Memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Senin (1/5), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)

Ida Fauziah mengungkapkan bahwa terjadi perubahan yang sangat besar pada sektor ketenagakerjaan dalam 2,5 tahun terakhir ini. “Tantangan dunia keternagakerjan di industi 4.0 semakin berat. Industri 4.0 membuka peluang terciptanya profesi baru, sementara banyak profesi lama yang mulai tergerus. Sementara itu, terjadi perubahan besar pada jenis pekerjaan, karakter pekerjaan, maupun skill yang dibutuhkan oleh dunia usaha di era transformasi digital ini,” kata Ida dalam sambutannya di acara Puncak Perayaan Hari Buruh Internasional.

Ida mengatakan, dalam menghadapi situasi saat ini, baik pekerja,

PENYESUAIAN DIRI z Kadin menyebut, dengan semakin masifnya adopsi teknologi otomasi, sebanyak 23 juta pekerjaan diprediksi akan hilang pada 2030. z Ancaman tersebut perlu menjadi perhatian bagi Indonesia, yang akan mulai memasuki periode bonus demografi pada 2030. z Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut tantangan industri 4.0 semakin berat dan pekerja maupun pengusaha harus menyesuaikan diri. maupun pengusaha dituntut untuk menyesuaikan diri dan berubah dalam melakukan pola kerja. Seperti memperbarui usaha dari tradisional menjadi digital demi mempertahankan keberlangsungan usaha.

Dia mengatakan, untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan kekompakan, soliditas di organisasi pekerja, organisasi pengusaha, maupun pemerintah. Ida mengatakan, saat ini total keanggotaan serikat pekerja berjumlah 4,2 juta orang. Artinya, masih banyak buruh yang belum bergabung. Ia berharap jumlah tersebut bisa bertambah untuk mendukung aspirasi di dewan Tripartit dan Pengupahan.

Peningkatan kualitas

Menteri Koordinator Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, angkatan kerja semakin hari semakin meluas. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk memastikan tenaga kerja yang siap pakai menyesuaikan kebutuhan dunia usaha.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan momentum hari buruh internasional ini harus dimanfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, mengingkatkan kesejahteraan buruh dan perkerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. “Upaya peningkatan kualitas SDM terutama melalui pengembangan pendidikan vokasional juga harus terus diakukan. Upskilling dan reskilling juga harus terus dilakukan melalui program prakerja dan melalui balai latihan kerja,” ungkap Jokowi. “Pemerintah juga berupaya mngundang invsestasi dari dalam dan luar negari untuk menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja,” sambung Jokowi. (kpc)

SURYA/PURWANTO

KAMPUNG TEMATIK - Wisatawan melintasi sebuah jembatan di kampung tematik, Kampung Warna-Warni Jodipan, Kota Malang, Jawa Timur saat libur Lebaran, Senin (1/5/2023). Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) kampung tematik Kota Malang menyebut kunjungan wisatawan selama Lebaran 2023 di Kota Malang meningkat 100 persen, dari 100 orang per hari saat hari biasa menjadi 200-300 orang per hari.

Perhiasan Bukan Emas

Turut Kena PPN 1,1 Persen

JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah mengatur ulang pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan/ penyerahan emas dan jasa yang terkait. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, pengaturan ulang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif. “Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan,” ujar Dwi dalam keterangan resminya, Senin (1/5).

Dwi mengatakan, dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh dan PPN, kesederhanaan, dan mengurangi beban administrasi perpajakan, serta mengurangi biaya kepatuhan, maka pendekatan aturan baru ini tidak hanya memperhatikan objeknya (emas perhiasan), tetapi juga memperhatikan subjeknya (penguasa emas perhiasan). Oleh karena itu, apabila pengusaha kena pajak (PKP) pabrikan dan PKP pedagang emas perhiasan juga menjual perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/ atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, maka kini perlakukan PPNnya sama dengan emas perhiasan. Dalam PMK 48/2023, PKP pabrikan dan PKP pedagang emas perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual. Selain itu, pabrikan dan pedagang emas perhiasan wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan kepada konsumen akhir, wajib pajak (WP) yang dikenai PPh final cfm. PP 55/2022, atau WP yang memiliki surat keterangan bebas (SKB) pemungutan Pph. PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan. (ktn)

Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan