Segera Penuhi Hak Pekerja

 33 Perusahaan di DIY Belum Bayar Tunjangan Hari Raya

YOGYA, TRIBUN - Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mencatat sebanyak 33 perusahaan belum membayarkan tunjangan hari raya (THR).

Atas penundaan pembayaran ini, serikat buruh meminta Pemda DIY untuk memberi sanksi tegas.

Kepala Disnakertrans

DIY, Aria Nugrahadi, mengatakan, ada 101 perusahaan yang diadukan. Namun, 68 perusahaan yang diadukan kini telah membayarkan THR. “Hingga 1 Mei masih ada 33 perusahaan yang dalam proses atau belum memberikan THR,” katanya, Senin (1/4).

Pihaknya terus mendorong agar perusahaan bisa menunaikan kewajibannya dengan memberikan THR.

“Disnakertrans DIY terus berupaya mendorong pemberian THR melalui mekanisme pengawasan atau penegaan ketenagakerjaan, termasuk pengenaan denda,” sambungnya.

Dengan upaya tersebut diharapkan perusahaan dapat mematuhi dan segera memberikan THR bagi pekerja.

Koordinator MBPI DIY, Irsyad Ade Irawan, mengaku prihatin dengan banyaknya perusahaan yang belum memberikan THR pada buruh. Selain melanggar per- aturan perundang-undangan, penundaan pembayaran THR juga membuat pekerja tidak mempunyai dana yang cukup untuk merayakan Idulfitri bersama kelurganya. Untuk itu, ia mendesak agar Dinaskertrans DIY segera menindak perusahaan agar membayar THR secara utuh. Ia juga mendorong pemberian sanksi kepada perusahaan yang belum membayarkan THR.

“Denda yang dimaksud adalah, denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Sehingga pekerja mendapatkan THR dan pembayaran denda karena terlambat membayar THR,” ujarnya.

Di samping itu, pihaknya juga berharap Disnakertrans DIY memberikan sanksi yang lebih tegas, seperti membatasi kegiatan usaha, menghentikan sementara atau sebagian alat produksi, hingga membekukan kegiatan usaha.

Langkah penyelesaian Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIY, Robby Kusumaharta secara teknis permasalahan THR dapat diselesaikan dengan forum

TERANCAM DENDA triparti yang dibentuk.

 Disnakertrans DIY catat 33 perusahaan belum bayar THR.

 Puluhan perusahaan tersebut terancam sanksi denda.

 Disnakertrans DIY terus mendorong perusahaan segera tunaikan kewajiban.

 Buruh minta Pemda DIY tegas pada perusahaan nakal.

Pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY termasuk dengan perusahaan yang belum membayarkan THR.

“Secara teknis bisa diselesaikan dalam forum Triparti yang dibentuk untuk mengatasi kalau ada permasalahan. Tentu saat ini sedang diproses,” katanya.

Ia menyebut pengusaha di DIY memiliki relasi yang bagus dengan pekerja. Sehingga permasalahan THR dapat diselesaikan antara pengusaha dan pekerja.

“Kita tunggu proses tripatri. Saya kok menduga bipatri bisa selesai,” lanjutnya. (maw)

PKS DIY Targetkan 9 Kursi, PAN 7 Kursi DPRD

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah partai politik (parpol) menargetkan dapat sejumlah kursi di parlemen. Parpol juga menyiapkan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024 mendatang.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY menargetkan untuk meraih sembilan kursi DPRD DIY pada Pemilu 2024 mendatang. “Kami menargetkan 15 persen dari 55 kursi (DPRD DIY) atau 9 kursi,” kata Ketua DPW PKS DIY, Agus Mas’udi saat dihubungi, Senin (1/5).

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY telah membuka pengajuan bakal calon anggota DPRD DIY untuk Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Tahap ini berlangsung selama dua pekan tepatnya pada 1 hingga 14 Mei 2023.

DPW PKS DIY sendiri telah menyiapkan 55 bakal calon legislatif untuk berkontestasi dalam Pemilu. “Insyaallah lengkap 100 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut, partai politik berlambang bulan sabit dan padi tersebut juga menargetkan satu kursi di DPR RI. Namun pihaknya masih merahasiakan kader-kader PKS DIY yang diusulkan menjadi calon anggota DPR.

Sementara, DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DIY menyiapkan 55 bakal calon legislatif (bacaleg) untuk berkontestasi dalam Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 30 persen diantaranya merupakan perempuan.

“Kalau PAN untuk semua kita penuhi. DPRD provinsi kuotanya 55 ya kita penuhi semua. Komposisinya kombinasi, ada yang senior dan muda yang pasti perempuan juga. Kita perempuan terpenuhi 30 persen minimal,” jelas Ketua DPW PAN DIY, Suharwanta. PAN DIY optimis untuk meraih tujuh kursi DPRD DIY saat pemilihan legislatif nanti. Sementara khusus untuk DPR RI, pihaknya menargetkan dua kursi. Beberapa nama disebut untuk maju menjadi calon anggota DPR daerah pemilihan DIY.

Misalnya mantan bupati Sleman dua periode, Sri Purnomo dan Ibnu Mahmud Bilalludin yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR-RI sejak 2021 menggantikan Hanafi Rais yang mengundurkan diri.

“Ada pak Sri Purnomo yang bupati dua periode itu lalu ada pak Ibnu Mahmud Bilalludin sekarang anggota DPR RI,” ungkapnya.

Meski demikian, nama-nama yang diajukan tersebut belum bersifat final. Pihaknya perlu mengkonsolidasikan kader yang akan didaftarkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN di Jakarta. Sembari menunggu keputusan pusat, pihaknya tengah menyiapkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk mendaftar.

Terlebih KPU sendiri telah membuka tahap pendaftaran bacaleg DPRD pada 1 hingga 14 Mei 2023 mendatang. (tro)

210 Ribu Pelancong Berwisata di Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Geliat pariwisata di Kota Yogya dirasakan sepanjang libur lebaran 2023 lalu. Pada libur lebaran gelombang pertama 1926 April silam, tercatat 210 ribu wisatawan menyambangi Kota Pelajar.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Yogya, Wahyu Hendratmoko, mengatakan, angka 210 pelancong ini belum termasuk angka kunjungan pelancong selama long weekend usai cuti bersama lebaran. “Jumlah wisatawan tetap tinggi. Angka 210 ribu itu termasuk turis mancanegara juga, mereka banyak yang datang ke kampung wisata, selain destinasi-destinasi utama,” katanya, Senin (1/5).

Namun demikian, lanjut Kadispar, tingginya jumlah turis yang melawat ke Kota Yogya, seakan tidak sanggup mengatrol tingkat hunian perhotelan secara maksimal, layaknya libur lebaran tahun-tahun sebelumnya. “Ya, tidak diimbangi dengan tingginya tingkat hunian hotel. Angka hunian hotel tidak sampai 100 persen selama libur lebaran ini,” tandas Wahyu.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang membuat okupansi hotel di Kota Yogya cenderung rendah, salah satunya akses transportasi yang sudah semakin baik dan membuat pelancong enggan menginap lama. “Semakin mudahnya sistem transportasi menuju Yogya, se- hingga wisatawan yang datang tidak perlu menginap. Misalnya, datang pagi dan pulang malam harinya,” ungkapnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, menyebut bahwa dirinya belum mendapatkan data pasti jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta selama Libur Lebaran. “Karena ini kan masih momen liburan, temen-temen Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) dan pariwisata belum ada info. Sehingga kami belum bisa menyajikan data kunjungannya (maupun) lama stay-nya,” ucapnya. Sumadi menyebut bahwa tempat wisata favorit wisatawan saat Lebaran Idulfitri 2023 masih berada di Malioboro. (aka/nei)

BREGADA KAWAL BURUH - Pasukan Bregada mengawal ratusan buruh di DI Yogyakarta yang meramaikan aksi May Day atau hari buruh yang diperingati tiap tanggal 1 Mei. Ratusan buruh di DI Yogyakarta turun langsung ke jalan guna meramaikan aksi May Day atau hari buruh, Senin (1/5).