Pedagang Berharap Solusi Terbaik

 Pemkot

Yogya Segel Kompleks Pertokoan di Jalan Perwakilan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyegel kompleks pertokoan yang berada di Jalan Perwakilan, kawasan Malioboro. Para pedagang pun mempertanyakan penyegelan tersebut. Pantauan Tribun Jogja , sebuah teralis besi semi permanen berdiri di depan pertokoan Jalan Perwakilan, kawasan Malioboro Yogyakarta, Rabu (4/1). Di pintu toko-toko itu juga terdapat poster berlogo Pemkot Yogyakarta yang bertuliskan “Tidak Diperbolehkan Melakukan Aktivitas pada Bangunan di Atas Tanah Ini”. Beberapa ruko-ruko itu sudah mulai dikosongkan oleh pemiliknya. Tampak dari salah satu pekerja toko juga terlihat masih bersihbersih ruangan toko yang berada di samping gedung DPRD DIY itu. Sebentar lagi fasad pertokoan di Jalan Perwakilan itu akan berubah menjadi Jogja Planning

Gallery

Atas penyegelan ini, puluhan pedagang Jalan Perwakilan menyambangi Balai Kota Yogyakarta, Rabu (4/1) pagi. Kedatangan mereka kali ini membawa maksud untuk meminta kejelasan dari pihak eksekutif, terkait solusi atas upaya penyegelan yang dilakukan jajaran Pemkot terhadap lapaklapak pedagang.

Sebagai informasi, pedagang di Jalan Perwakilan terkena dampak dari wacana Pemerintah DIY membangun JPG, yang direalisasikan di Gedung DPRD DIY.

Rencananya, tempat berkantornya para wakil rakyat di tingkat provinsi itu, akan diubah sebagai ruang pentas seni sekaligus galeri.

Akan tetapi, niat hati untuk bertemu dan beraudiensi dengan Penjabat Wali Kota Yogyakarta harus kandas, lantaran yang bersangkutan ternyata tidak berada di lokasi. Dalam kesempatan itu, para pedagang hanya ditemui oleh Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP, Ricardo Putro Mukti.

“Jadi, hari ini (kemarin) sebenarnya kami diundang,

SEGERA RELOKASI kami sudah diagendakan audiensi jam 10.00 di Pemkot, bertemu Pak Pj (Wali Kota). Tapi, entah kenapa, sampai di sini kami tidak ditemui dan mereka bilang belum siap,” ujar Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP), Adi Kusuma Putra Suryawan, di Balai Kota.

 Pemkot Yogyakarta menyegel kompleks pertokoan yang berada di Jalan Perwakilan, kawasan Malioboro.

 Para pedagang pun mempertanyakan penyegelan tersebut.

 Fasad pertokoan di Jalan Perwakilan itu akan berubah menjadi Jogja Planning Gallery.

 Pemda DIY akan segera membongkar kompleks pertokoan yang dinilai ilegl ini.

Karena itu, keluhnya, para pedagang akhirnya pulang dengan tangan hampa, tanpa membawa solusi pasti dari Pemkot Yogyakarta. Ia menyebut, selama ini dari pihak eksekutif sama sekali belum memberi tawaran apapun kepada para pedagang, mengenai tempat relokasi setelah penggusuran diwacanakan.

“Kami tidak menolak, di sini selalu tidak menolak, ya. Kami membuka dialog, untuk mencari win win solution , untuk pemerintah dan untuk kami. Tapi, yang terjadi adalah penyegelan. Surat edaran pagi kami terima pagi, dini hari langsung disegel,” ujarnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mengapungkan wacana relokasi pedagang di Jalan Perwakilan menuju lantai tiga Pasar Beringharjo dan Pasar Prawirotaman. Meski demikian Adi memastikan, rencana itu sama sekali belum pernah ditawarkan pada pedagang yang menginginkan solusi.

“Itu yang kami sayangkan, sampai sekarang ini kita belum pernah membahas soal relokasi, kok bisa Pak Pj di media ada kata-kata seperti itu. Kita belum pernah diajak rembugan sama sekali,” terangnya.

Padahal, seandainya tawaran tersebut disampaikan, pedagang pun tentu bersedia mempertimbangkannya, untuk direlokasi ke titik yang ditawarkan.

Karenanya, ia berharap, Pemkot Yogyakarta bisa segera memberikan solusi, mengingat periuk nasi benar-benar terganggu setelah lapak-lapaknya disegel eksekutif.

“Kami sudah kehilangan mata pencaharian, sebisa mungkin segera diberikan solusi. Kalau terlalu lama, ya, kami akan buka, apapun risikonya, karena kami menanggung banyak karyawan juga,” jelasnya. Salah seorang pedagang di Jalan Perwakilan bernama Rukamto mengklaim Pemkot Yogyakarta melalui Dispertaru Kota Yogyakarta belum menemukan solusi untuk relokasi. “Kalau mau dipindah ke mana SOP enggak jelas baru tadi menerbitkan SOP-nya dari pihak pemkot dengan jajaran tahu-tahu udah shock terapi,” jelasnya. Sementara itu, Pemerintah DIY akan segera membongkar bangunan yang berada di sisi utara Jalan Perwakilan Kawasan Malioboro usai Pemerintah Kota Yogyakarta menyegel bangunan pertokoan di kawasan tersebut.

“Iyalah kita lakukan secepatnya. Iya (pembongkaran dilakukan) bulan ini,” kata Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji saat ditemui di kantornya.

Aji menegaskan bahwa bangunan maupun lahan di sisi utara Jalan Perwakilan tersebut dimiliki Keraton Yogyakarta dan berstatus sebagai Tanah Kasultanan atau Sultan Ground. Sehingga pedagang yang melakukan aktivitas bisnis di kawasan itu sebenarnya ilegal karena pihak Keraton tidak menerbitkan surat kekancingan.

“Itu kan punyanya Keraton, baik bangunan maupun tanahnya. Tentu nanti kita akan sepersetujuan keraton untuk memanfaatkan tanah itu,” jelasnya. (aka/hda/tro)

TRIBUN JOGJA/MIFTAHUL HUDA

PAGAR PEMBATAS - Pemerintah Kota (Pemkot)Yogyakarta memasang pagar di depan pertokoan Jalan Perwakilan, Rabu (4/1). Penyegelan ini mengundang reaksi

Kekancingan dari Keraton Sudah Dicabut Sejak 2000

GUBERNUR DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut pedagang di sepanjang Jalan Perwakilan menjalankan aktivitas usahanya secara ilegal. Sebab, Keraton Yogyakarta tidak memberikan izin melalui surat kekancingan pada pedagang untuk membuka usaha di tanah Sultan Ground tersebut.

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP), Adi Kusuma Putra Suryawan, pun mengakui, bahwa kekancingan sudah dicabut sejak 2000 silam.

Hanya saja, selama kurun waktu 22 tahun, di antara pemerintah, maupun Kraton, sama sekali tidak ada pembahasan dan komunikasi dengan pedagang.

“Selama 22 tahun itu kan tidak ada komunikasi dari Keraton dan Pemkot, apalagi provinsi (Pemda DIY) yang akan menggunakan tempat ini, akhirnya di situ ada sewa menyewa dan lain-lain.

Jika sudah seperti ini, jadi tanggung siapa,” urainya, Rabu (4/1).

Dia mengungkapkan, terdapat 21 pelaku usaha di Jalan Perwakilan yang terdampak proyek Jogja Planning Gallery (JPG) tersebut. Dari jumlah itu, hampir seluruh pedagang di sana harus membayarkan uang sewa lapak, sehingga jelas sangat dirugikan ketika pihak pemerintah menggulirkan upaya penggusuran.

“Hampir semua menyewa. Rata-rata semuanya itu menyewa. Kalau bilang yang dirugikan, ya, kami yang paling dirugikan. Kami yang menyewa dan kami yang kehilangan. Tapi, sampai saat ini kok tidak ada yang mau (tanggung jawab), kan begitu,” keluhnya. Sebelumnya, pada Selasa (3/1/22) lalu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pun mengaku tidak mengetahui bagaimana pedagang bisa berjualan di sana, padahal bangunan-bangunan di kawasan itu sudah dikunci. Begitu pula dengan pelaku usaha yang membayar sewa, ia tidak mengetahui, ke mana uang itu mengalir, dan siapa yang menyewakan. “Karena disuruh pindah, pindah semua. Mereka kosong. Dikunci. Tinggal yang sebelah barat yang kebakar itu (Restoran Legian). Pada bisa masuk ke situ saya diam saja. Itu membongkar atau apa. Kalau ada yang narik duit siapa yang menarik,” tandas Sultan. (aka)

Pemkot Yogya Gelontorkan Anggaran Rp36 Miliar untuk Pemilu 2024

PEMKOT Yogyakarta mengalokasikan anggaran sampai Rp36 miliar, untuk proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Anggaran tersebut, digelontorkan melalui institusi penyelenggara Pemilu, meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogykarta.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mengata- kan, dukungan anggaran dialokasikan guna mensukseskan hajatan demokrasi lima tahunan tersebut. Dirinya pun menandaskan, gelontoran sudah mulai direalisasikan lewat APBD Kota Yogyakarta 2023, kemudian bakal terus berlanjut hingga memasuki 2024 nanti. “Sudah kita realisasikan dan komitmen kemarin juga

UMY Kembangkan Teknologi Padi Apung di Kalimantan Timur sudah dibahas, untuk 2023 ini sudah mulai dan 2024 sudah ada. Untuk KPU sudah dan Bawaslu juga, total ada Rp36 miliar lebih kurang,” ungkapnya, Rabu (4/1). Sumadi pun menegaskan siap berkolaborasi dan bersinergi dengan KPU, terutama untuk kesuksesan dan kelancaran Pemilu serta Pilkada 2024. Selain soal angga-

Bisa Panen Sampai 5 Ton Padi Per Hektare

Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan pengembangan teknologi tanam padi apung di Kalimantan Timur. Mereka memanfaatkan sumber daya lokal disana untuk memudahkan warga sekitar menanam padi di area sungai.

PENGEMBANGAN teknologi ini didasari akan semakin berkurangnya lahan pertanian. Rektor UMY Gunawan Budiyanto, mengatakan alasan pengembangan teknologi padi apung di Kalimantan Timur lantaran lahan subur di Pulau Jawa setiap tahunnya berkurang 1.400 hektar per tahun. Sehingga, tim dari UMY mencari alternatif lahan gambut di Kalimantan Timur de- ngan ciri kondisi lahan selalu tergenang dipengaruhi air sungai atau laut. “Kebetulan di sana ada sungai Mahakam.

Jadi memudahkan padi ini tetap terapung ke atas,” kata

Gunawan, seusai panen prototipe padi apung di Green House UMY, Rabu (4/1).

Dia menjelaskan, yang menjadi tantangan ke depan yakni bagaimana teknologi padi apung ini dapat diadopsi oleh masyarakat setempat. “Karena selama ini mereka jika ingin makan beras harus tukar. Tukar dengan ikan, dengan ubi bahkan ada yg nekat tebang dengan pohon. Nah ini kan gawat, kalau mereka bisa adopsi ini kan bisa bermanfaat,” jelasnya. Tim ahli dari UMY melakukan riset itu tak kurang selama dua tahun. Tenaga Ahli

LPM UMY Mulyono menambahkan, kunci keberhasilan pengembangan padi apung ini terletak pada media pupuk yang digunakan. Berhubung di Kalimantan banyak terdapat kotoran pupuk, limbah serbuk kayu yang digergaji dan rumput liar disungai menjadi campuran kompos yang pas untuk padi apung. “Kami komposkan, kami campurkan kotoran walet, supaya mudah terurai kami tanbahi serbuk gergaji. Kami membuat pelatihan di sana kami cobakan media tanam dari sumber lokal semua,” ungkapnya. Campuran kompos itu dimasukan ke botol dengan takaran satu banding satu antara kompos dengan tanah. Sementara untuk bibit padinya, Mulyono memilih bibit padi jenis IR 64 berusia 10 hari.

Cara tanamnya, untuk satu botol diisi dengan satu bibit padi. Setelah itu, botol berisi bibit itu kemudian dimasukan kedalam rangka yang terbuat dari bambu menyerupai keramba.

“Di Kalimantan hasil panen 4 sampai 5 ton per hek- tarenya. Dengan anggapan (bambu) dirakit ada jaraknya,” jelasnya. Ketua LPM UMY, Gatot Supangkat, menambahkan, masyarakat desa Minta dan desa Muhuran Kalimantan Timur seringkali mengalami gagal panen sehingga produksi padi dan beras tidak optimal.

“Saat kami datang ke sana, warga mengeluhkan gagal panen dan produksi padi yang tidak optimal. Warga memanfaatkan area rawa yang surut sebagai lahan tanam padi. Namun, lahan ini sering kali mendapat luapan air sungai Mahakam, akibatnya padi terpendam air yang mengakibatkan gagal panen,” ujar Gatot.

Gatot juga mengatakan jika sektor pertanian sangat ren- ran yang menjadi kewenangan daerah, Pemkot Yogyakarta pun siap merealisakan regulasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Pemilu 2024. “Dukungan Perwal-nya saya rasa sudah ada, sesuai dengan keputusan KPU yang sudah dikeluarkan. Lalu, kalau Perwal untuk anggaran dan sarana prasarana kita juga sudah menyiapkan,” jelasnya. (aka)

TRIBUN JOGJA/MIFTAHUL HUDA tan terhadap perubahan iklim terutama faktor intensitas hujan karena berpengaruh terhadap pola tanam, waktu tanam, produksi, dan kualitas hasil. (Miftahul Huda)

INOVASI - Rektor UMY dan beberapa peneliti memanen padi hasil pengembangan teknologi padi apung di Green House UMY, Rabu (4/1).