Harga Telur Bisa Naik Tiga Kali Lipat

 Pemkab Sleman Pantau Kenaikan Permintaan Bahan Pangan Jelang Lebaran

SLEMAN, TRIBUN - Harga maupun tingkat permintaan terhadap komoditas bahan pangan di Kabupaten Sleman saat ini cenderung masih stabil. Namun begitu, perlu diwaspadai potensi kenaikan angka permintaan berikut harganya saat mendekati Idulfitri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Kabupaten Sleman mengaku akan terus memantau stok dan laju distribusi bahan pangan selama Ramadan, terutama menjelang Lebaran.

Komoditas yang harganya saat ini terpantau mulai merangkak naik adalah daging sapi.

“Harga daging sekarang sudah mulai naik sedikit, sekitar Rp138.000 (perv kilogram/kg). Tetapi, harga daging memang menjelang Lebaran naik, paling maksimal nanti Rp150.000 (per kg). Kalau sudah di atas itu, kami perlu waspada,” kata Kepala Disperindag Sleman, Mae Rusmi Suryaningsih, Selasa (4/4).

Jika dilihat di laman Harga Pangan Sleman , harga Rp128.125/ kg merupakan harga rata-rata untuk daging sapi kualitas 1. Sementara, untuk daging sapi rendang atau semur rata-rata di harga Rp127.500/ kg.

Menurut Mae tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga. Telur ayam di sejumlah pasar tradisional Sleman kini dijual dengan harga rata-rata Rp27.188/kg dari sebelumnya Rp27.562/ kg atau turun Rp374. “Hari ini harga telur sudah mulai turun. Di tingkat distributor malah sudah Rp24.000,” kata Mae. Kendati demikian, ia mengaku mewaspadai lonjakan harga sepekan menjelang hari raya atau H-7 Lebaran. Pihaknya mengaku sudah menyiapkan strategi supaya pasokan tetap ada dan tidak terjadi kelangkaan, walaupun harganya mungkin sedikit menyesuai- kan kondisi pasar. Tingkat permintaan pasar terhadap telur ayam di Sleman hingga saat ini masih relatif stabil, tanpa peningkatan signifikan. Namun begitu, permintaan diperkirakan bakal meningkat hingga tiga kali lipat mendekati

Idulfitri 1444 H. “Kalau Lebaran permintaan bisa dua hingga tiga kali lipat dari permintaan hari biasa. Permintaan hari biasa misalnya 10 ton (per hari). Jika pas Lebaran bisa 30 ton selama tiga hari. Itu yang bikin panik di situ,” kata Setyawan, owner Jogja Telur, distributor telur ayam di Sleman. Menurut dia, kebutuhan telur ayam di Bumi Sembada sangat tinggi, menyumbang 50 persen dari kebutuhan di DIY. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya hotel, restoran, mahasiswa, maupun pabrik roti yang membutuhkan bahan baku telur ayam. Setiap hari, kata Setyawan, pihaknya menyediakan 5-10 ton telur ayam untuk memenuhi kebutuhan pasar di Sleman. Jumlah tersebut cenderung akan meningkat jika mendekati Lebaran, karena konsumen biasanya mengambil telur ayam dalam jumlah banyak sekaligus untuk stok persediaan. Hal itu kerap dilakukan pabrik roti maupun hotel, untuk persediaan produksi selama libur Lebaran. Distributor akhirnya saling berebut telur ayam dan mencari suplai ke peternak hingga luar daerah. Tingginya permintaan otomatis berimbas ke harga yang naik, sesuai mekanisme pasar. “Itulah yang membuat harganya mahal. Sekarang harganya Rp24.000. Kalau Lebaran, bisa sampai Rp27.000, sepuluh persen naiknya. Tapi, biasanya cuma seminggu, setelah itu pasti turun banyak,” terang Setyawan. Stok cukup Bupati Sleman, Kustini,

MENINGGI LAGI mengungkapkan kebutuhan telur ayam di Sleman per hari sekitar 25 ton. Jumlah itu sejauh ini dapat terpenuhi karena ketersediaan stok mencapai 40 ton per hari, disuplai dari lima distributor besar. Meski demikian, berharap masyarakat tidak berbelanja berlebihan.

 Harga maupun tingkat permintaan terhadap komoditas bahan pangan di Kabupaten Sleman saat ini cenderung masih stabil.

 Namun begitu, perlu diwaspadai potensi kenaikan angka permintaan berikut harganya saat mendekati Idulfitri.

 Saat ini, harga daging sapi juga mulai merangkak naik.

“Sekali lagi untuk masyarakat bahwa untuk persediaan pangan di Kabupaten Sleman cukup, baik untuk telur ayam, beras, gula, minyak, dan gandum. Sehingga, mari kita bersama-sama melewati Ramadan dan Idulfitri ini tetap bahagia, karena tidak akan kekurangan pangan,” kata Kustini.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengatakan, jajarannya akan selalu melakukan pemantauan terkait stok, harga maupun distribusi bahan pokok, terutama menjelang Lebaran. Jika didapati ada kekurangan maupun terjadi kelangkaan barang, bakal segera diambil tindakan. Namun sejauh ini kata dia, berdasarkan hasil pemantauan, stok dan distribusi semua masih aman dan lancar. “Sampai sekarang belum menunjukkan permintaan yang signifikan. Mungkin karena THR belum turun, baik bagi PNS maupun pekerja, ya. Tapi, mudah-mudahan, apapun kondisinya, kita tetap bisa merayakan hari raya dengan penuh kebahagiaan,” ujar dia. (rif)

Tiada THR untuk Pegawai Honorer di Bantul

BANTUL, TRIBUN - Aparatur sipil negara (ASN) dipastikan bakal mendapat tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran tahun ini. Namun, lain ceritanya dengan pegawai honorer atau tenaga harian lepas yang bekerja di lingkup pemerintahan, karena dipastikan tidak mendapatkan tunjangan tersebut.

Sekretaris Daerah Bantul Agus Budi Raharjo mengatakan, bahwa tidak ada aturan yang mengatur THR bagi pegawai non-ASN. Dirinya menyebut bahwa aturan yang ada hanya mengatur THR untuk non-ASN yang bekerja di badan layanan umum daerah (BLUD). “THR regulasinya hanya diberikan kepada non-ASN yang bekerja di BLUD, tapi non-BLUD ketentuannya tidak diberikan,” ujarnya, Selasa (4/4).

Dengan demikian, instansi pemerintah non-BLUD tidak ada kewajiban untuk memberikan THR kepada pegawai honorer. Sedangkan, menurutnya, BLUD dapat memberikan THR karena memiliki pengelolaan keuangan dan penghasilan sendiri.

“BLUD itu seperti rumah sakit, puskesmas yang mengelola keuangan sendiri. (Pegawai) non-ASN di BLUD harus diberikan THR satu kali gaji,” ungkapnya. Sedangkan bagi ASN, selain mendapat THR, Agus mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan tunjangan tambahan perbaikan penghasilan (TPP). Besarannya

50% dan pencairannya bersamaan dengan

THR. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Trisna Manurung, menjelaskan bahwa total besaran anggatan untuk uang THR bagi ASN dan non-ASN BLUD yang dianggarkan Pemkab Bantul tahun ini sebesar Rp48 miliar. THR tersebut akan dicairkan mulai 12 April mendatang. Dirinya juga membenarkan bahwa pegawai non-ASN yang mendapat THR hanya yang bekerja di BLUD. Jumlah total pegawai honorer di lingkungan Pemkab Bantul sekitar 3.000 orang, yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Seorang pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya mengaku belum pernah mendapatkan THR sejak bekerja di Pemkab Bantul selama tiga tahun belakangan. Hanya saja, dirinya tetap mendapatkan THR tidak resmi yang dikumpulkan hasil patungan ASN lain. Dengan kata lain, dana itu merupakan tali asih, walaupun besarannya tidak sampai kali satu kali gaji.

“Bekerja karena ingin mengabdi saja. Kalau dapat THR, ya, alhamdulilah. Kalau tidak dapat THR juga enggak apa-apa, yang penting tetap dapat bekerja,” katanya. (nto)

TRIBUN JOGJA/AHMAD SYARIFUDIN

PILAH - Pekerja di gudang distributor bahan pangan di Sendangadi, Mlati, Sleman, memilah telur ayam sebelum didistribusikan ke konsumen, Selasa (4/4). INSET: Bupati Sleman Kustini dan Wakil Bupati Danang Maharsa meninjau stok telur di gudang distributor telur ayam.

Picu Inflasi di Maret

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (BI)

Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat angka inflasi tahunan DIY pada Maret 2023 di level 6,11 persen year on year (yoy). Tekanan utama didorong oleh naiknya harga beras dan telur ayam ras.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Kantor Perwakilan BI DIY, Rif’at Pasha, mengatakan, kenaikan harga beras disinyalir terjadi sejalan dengan peningkatan permintaan dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadan dan penyaluran bansos, serta pemberlakuan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) baru terhadap gabah dan beras.

Ia menyampaikan, HET beras medium di daerah Jawa menjadi Rp10.900 per kg, dari sebelumnya Rp9.450 per kg. Beras premium menjadi Rp13.900 per kg dari sebelumnya Rp12.800 per kg. “Kondisi yang sama terjadi pada komoditas telur ayam ras. Telur ayam ras mengalami kenaikan selaras dengan peningkatan permintaan menyambut bulan puasa Ramadan serta penyaluran bansos,” tutur Rif’at, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (3/4) Komoditas lain yang menyumbang inflasi di Maret 2023 adalah angkutan udara dan bensin. Tarif angkutan udara meningkat seiring naiknya permintaan pada momen libur cuti bersama Nyepi. Sementara, kenaikan harga pada bensin, terjadi terutama untuk jenis Pertamax dan Pertamax Turbo, didorong oleh adanya kebijakan penyesuaian harga BBM pada 1 Maret 2023. Di sisi lain, peningkatan laju inflasi tertahan oleh penurunan harga komoditas pangan lainnya, seperti bawang merah, minyak goreng, dan cabai merah.

“Berdasarkan hasil data Survei Pemantauan Harga (SPH) DIY, bawang merah turun harga sejak berlangsungnya panen di beberapa wilayah di DIY se- jak bulan lalu, seperti Bantul dan Kulon Progo,” urainya. Mengantisipasi risiko inflasi ke depan, terutama menyambut puasa serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY terus bersinergi mencermati kondisi inflasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, serta memperkuat koordinasi guna menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.

“TPID DIY telah melakukan koordinasi dan merencanakan program strategi melalui High Level Meeting pada 15 Maret lalu yang dipimpin langsung oleh Gubernur DIY. Selain itu, kerja sama antardaerah (KAD) pun diperluas, di antaranya KAD antara Sleman dan Blitar untuk komoditas telur ayam ras, serta antaraKulon Progo dan Nganjuk dalam pemenuhan kebutuhan bibit bawang merah,” ujarnya. (nei)

Cabuli Empat Anak Asuh, Pimpinan

Panti Asuhan Divonis 17 Tahun Penjara

KULON PROGO, TRIBUNMajelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Wates, Kulon Progo, menjatuhkan vonis 17 tahun penjara terhadap Muhammad Tulus, terdakwa kasus pencabulan terhadap anak asuhnya di sebuah panti asuhan di Kokap. Sidang putusan nomor 13/pid.sus/2023/PN Wat dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Muhammad Syafrudin Prawiranegara, dengan hakim anggota Nur Jenita dan Evi Insiyati, Senin (3/4).

“Berdasarkan pertimbangan hukum, majelis hakim PN Wates menjatuhkan putusan kepada terdakwa selama 17 tahun penjara, dengan denda dinaikkan menjadi Rp100 juta dan subsider enam bulan pidana penjara,” kata Setyorini Wulandari, juru bicara PN Wates saat dikonfirmasi, Se- lasa (4/4).

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya menuntut terdakwa selama 20 tahun penjara, dengan denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan pidana penjara. Adapun, vonis yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa menurut Setyorini, sudah dipertimbangkan dengan seksama.

Pertimbangan yang meringankan karena terdakwa mengajarkan ilmu keagamaan. Serta, sebagai pimpinan sekaligus tenaga pendidik di panti asuhan, terdakwa sudah memberikan tempat tinggal kepada anak asuhnya. Selain itu, majelis hakim juga mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi ketika sidang pemeriksaan. Kala itu, ada 15 saksi a de charge atau yang meringankan dan satu saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa.

Sedangkan, pertimbangan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai berdampak negatif bagi perkembangan jiwa dan mental para korban serta merugikan masa depan mereka. Terlebih sebagai seorang pendidik, terdakwa seharusnya melindungi korban sebagai anak didiknya.

Penasihat Hukum Terdakwa, Tamyus Rochman mewakili kliennya mengaku tetap bersyukur bahwa putusan hakim di bawah tuntutan JPU. Namun begitu, pihaknya berencana mengajukan banding. “Terhadap putusan kakim, kami masih belum sepenuhnya menerima karena ada fakta-fakta hukum di persidangan yang dikesampingkan. Kemungkinan besar kami akan ajukan banding terhadap putusan tersebut,” katanya. Terdakwa diketahui mencabuli empat anak asuhnya di panti yang dipimpinnya itu pada periode pertengahan 2020-2022. Kala itu, para korban masih di bawah umur. Kasus pencabulan terungkap ketika korban mengadu kepada keluarganya. Selanjutnya, pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kulon Progo. Kemudian, pada 3 Oktober 2022, Dinsos P3A Kulon Progo melaporkan ke kepolisian setempat. Polisi menahan Muhammad Tulus pada 7 Oktober 2022. (scp)

Polisi Gadungan Ancam Sebar Video Bugil Perempuan Rongkop

AP (27), pria asal Wonosari, diringkus jajaran Satreskrim Polres Gunungkidul belum lama ini karena aksi asusila dengan berpura-pura menjadi anggota kepolisian. Kasatreskrim Polres Gunungkidul, Iptu Andika Arya Pratama mengatakan perbuatan AP dilaporkan oleh AL, wanita asal Rongkop.

“Pelaku mengancam menyebarkan foto bugil AL, sehingga dilaporkan ke aparat,” jelas Andika, Selasa (4/4).

Hubungan keduanya berawal di akhir

2021 lalu, di mana AP mengaku ke AL sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Magelang. AL sendiri diketahui sudah memiliki suami. Menurut Andika, selama menjalani hubungan gelap, keduanya sering melakukan panggilan video (video call). AP juga meminta AL melepas pakaian saat sedang video call, dan merekamnya tanpa sepengetahuan korban. Februari 2023, AL mengutarakan niatnya untuk mengakhiri hubungan gelap itu, namun pelaku menolak dan mengancam akan menyebarkan video bugil AL. AP kemudian mengirimkan video itu ke suami AL. Korban dan suami akhirnya memutuskan melaporkan pelaku ke polisi.

“AP berhasil kami amankan di Wonosari, sekitar akhir Maret 2023 lalu,” kata Andika. AP diamankan bersama barang bukti berupa sejumlah ponsel serta tangkapan layar konten percakapan dirinya dengan AL. Kasus ini pun masih terus didalami polisi. Kasi Humas Polres Gunungkidul, Iptu Suranto, mengungkapkan, AP sebetulnya bekerja di sebuah koperasi swasta. Hingga kini, masih didalami motif pelaku berpura-pura menjadi polisi. Pelaku kini dijerat Pasal 29 UU Nomor 44/2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat 1 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (alx)