Sultan Minta THR Jangan Dicicil

YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta perusahaan di DIY untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain tidak boleh dicicil, THR juga dibayarkan selambat-lambatnya H-7 lebaran.

“Saya hanya berharap pada teman-teman pengusaha yang memberikan THR dibayarkan (sesuai) yang telah disampaikan pemerintah,” kata Sri Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (4/4).

Sri Sultan pun menegaskan bahwa pembayaran THR tidak boleh dilakukan dengan dicicil. Pengusaha wajib membayar secara penuh mengingat DIY juga sudah mulai pulih dari pandemi Covid-19.

“Dalam arti kebijakannya THR itu tidak boleh dicicil berarti harus dilakukan dengan utuh dan tidak boleh di bayar belakangan. Jadi saya mohon teman teman bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya,” jelas Sri Sultan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria

Nugrahadi menuturkan, THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pemberian THR Keagamaan 2023 diberikan sesuai dengan regulasi selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya,” ujarnya.

Disnakertrans DIY sendi-

DIY Buka Posko Aduan Tunjangan Hari Raya

ri sejak 23 Maret lalu telah membuka posko aduan bagi pekerja yang tidak mendapatkan hak-haknya berkaitan dengan THR. Mereka yang menemui masalah tersebut bisa melapor langsung ke posko maupun secara online “Layanan informasi, konsultasi, posko THR langsung datang di kantor Disnakertrans DIY dan Kantor Disnakertrans kabupaten dan kota. Layanan aduan online melalui laman aduan nakertrans. jogjaprov.go.id/pengaduan,” jelasnya.

Dicairkan Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan THR bagi

ASN, TNI dan Polri serta pensiunan mulai dicairkan Selasa (4/4). Di lingkungan Pemda DIY sendiri tercatat ada 13.271

ASN yang bakal menerima THR Lebaran 2023.

Jumlah tersebut berdasarkan data yang dihimpun

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY. “Kalau THR itu gaji dan tunjangan yang melekat itu 100 persen. Itu yang memang harus dibayarkan hari ini,” ungkap Kepala BKD DIY, Amin Purwani di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. THR tersebut terdiri dari gaji pokok. Selain itu tunjangan yang melekat pada gaji pokok, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya serta tunjangan kinerja per bulan sebesar 50 persen. Aturan mengenai pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi ASN, TNI dan Polri serta pensiunan sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023. Anggaran THR diambil dari APBN dengan tambahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

PATUHI ATURAN untuk bisa menjalankan PP 15/2023 tersebut.

 Sultan HB X minta perusahaan di DIY bayar THR tidak boleh dicicil.

 Perusahaan juga wajib membayar selambatlambatnya H-7 lebaran.

 Disnakertrans DIY sejak 23 Maret lalu telah membuka posko aduan bagi pekerja.

 Sebanyak 13.271 ASN Pemda DIY bakal menerima THR Lebaran 2023.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, besaran THR bagi ASN mengacu pada kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi dalam negeri. Pada 2023 ini kondisi penanganan Covid-19 yang masih tetap terkendali, namun disisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang tidak pasti.

“Untuk THR ASN kami hanya membayarkan untuk yang ada di lingkungan Pemda. Untuk dosen, TNI, Polri ada di lembaga masingmasing,” paparnya. Sementara untuk, pencairan gaji ke-13 biasanya dilakukan menjelang masuknya tahun ajaran baru 2023, yakni sekitar bulan Juli. Sebab, uang dari gaji ke-13 memang diberikan dengan harapan dapat meringankan beban para ASN untuk biaya pendidikan putra-putrinya yang memasuki awal sekolah atau tahun ajaran baru.

“Cuma beda waktu. Gaji 13 itu kan filosofinya untuk membantu pada saat sekolah, semesteran, tahun ajaran baru. Tapi kalau yang 14 ini THR, dulu sebutannya (gaji) 14,” jelas Amin. (tro)

Pemkot Yogya Dorong Warga

Segera Vaksinasi Booster Kedua

PEMKOT Yogya mendorong warga, agar segera mengakses vaksinasi booster Covid-19 kedua. Sejauh ini, seluruh Puskesmas di wilayahnya pun masih melayani vaksinasi tahap pertama, kedua, hingga penguat atau booster pertama dan kedua.

Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogya, Lana Unwanah, berujar, hingga akhir Maret 2023, cakupan vaksinasi booster kedua kini ada di 11,56 persen, atau 30.440 dosis.

“Kami tetap menggelar vaksinasi di semua Puskesmas di Kota Yogya untuk dosis perta- ma hingga keempat atau booster kedua,” katanya, Selasa (4/4).

Menurutnya, masih banyak penduduk yang enggan ikut vaksin booster kedua, mengingat belum ada kebijakan sebagai syarat suatu aktivitas. Salah satunya, untuk keperluan perjalanan jarak jauh dengan transportasi umum, seperti kereta, pesawat, dan lain sebagainya.

“Meski belum ada kebijakan, kami berharap warga aktif mencari informasi untuk mendapat vaksin booster sebagai penanggulangan terjangkitnya virus Covid-19, agar sebarannya senantiasa landai,” tandasnya. (aka)

Jelang Mudik, Bus Jalani Uji

Kelayakan di Terminal Giwangan

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah angkutan bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Giwangan, Kota Yogya, menjalani rampcheck oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, Selasa (4/3). Upaya tersebut ditempuh untuk memastikan kendaraan yang akan mengangkut pemudik dalam kondisi terbaik. Kepala Dishub Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho menjelaskan, uji kelayakan kendaraan digelar dalam rangka inspeksi keselamatan lalu lintas jelang Idulfitri 2023. Dengan harapan, rasa aman dan nyaman para pengguna moda transportasi bus dari dan menuju Terminal Giwangan bisa terjamin sepenuhnya.

“Apalagi, kondisi sekarang menjelang masa mudik. Jadi, silakan masyarakat yang mau pulang ke Yogya, silakan naik bus menuju Giwangan,” urainya.

Ia memastikan, dari belasan armada yang melakoni rampcheck hari perdana, seluruhnya pun dinyatakan memenuhi syarat. Menurut Agus, selama ini kendala pada armada yang gagal lolos uji kelayakan rata-rata terkait hal teknis di kelistrikan, mulai dari lampu mati, ataupun sekring yang putus saat perjalanan. “Tapi, bagaimanapun itu semua tetap komponen penting dan tidak bisa disepelekan. Jadi, semua aspek yang kita awasi, ketika ada temuan tentu langsung kami minta untuk diperbaiki,” kata Kadishub. Lebih lanjut, ia memaparkan, puncak arus mudik di Kota Yogya, atau Terminal Giwangan pada khususnya, kemungkinan bakal terjadi pada 2021 April 2023. Ia menilai, meski pemerintah pusat sudah mengajukan masa cuti bersama pada 19 April

2023, hal itu tidak berpengaruh besar pada pola mudik warga.

“Tapi, Kota Yogya memang lebih disapkan untuk H+ (lebaran) sebagai destinasi. Kalau masyarakat yang mudik, kebanyakan ke Gunungkidul, Bantul, Sleman, yang di kota tidak banyak, kan,” tandasnya.

Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Giwangan Yogyakarta, Bekti Zunanta, mengatakan, dalam kegiatan tersebut, tidak sebatas bus umum semata yang ikut rampcheck. Pasalnya, beberapa armada pariwisata yang diperdiapkan untuk unit tambahan turut serta melakoni uji kelayakan.

“Secara armada tentu ada potensi kekurangan saat puncak mudik nanti.

Maka, kami siapkan juga bus pariwisata jadi tambahan, kami sudah berkoordinasi sama organda juga, ya,” pungkasnya. (aka)