Pemkab Sleman Ingin Revisi Perbup

Buntut Aksi Warga di Lereng Merapi Patungan Tambal Jalur Evakuasi

Jembatan Glagah Belum

Bisa Dilewati Pemudik

JEMBATAN Glagah di ruas Jalur Jalan

Lintas Selatan (JJLS) wilayah Kulon Progo dipastikan tidak bisa dilewati pemudik pada Lebaran 2023 ini. Pasalnya, perbaikan konstruksi jembatan yang rusak itu baru akan dilakukan tahun ini setelah Lebaran.Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana di sela survei jalur pemudik, Senin (10/4). Tri mengatakan, perbaikan jembatan penghubung Karangwuni, Wates dan Glagah, Temon ini dipastikan tahun ini, namun bukan sebelum Lebaran. “Pemerintah pusat menyampaikan bahwa tahun ini perbaikan (Jembatan Glagah), tapi bukan perom- bakan total. Perbaikannya nanti yang penting bisa dilewati mobil kecil atau kendaraan roda dua,” kata Tri.

Sebagai informasi, Jembatan Glagah diketahui rusak pada 26 September 2022. Retakan dan lubang terdapat di bagian bawah jembatan, sedangkan badan jembatan ambles. Akses jembatan untuk kendaraan roda empat dan bertonase besar ditutup permanen mulai 9 Februari 2023.

Rekayasa lalu lintas disiapkan untuk pemudik yang hendak lewat JJLS. Kendaraan yang melintas dialihkan menuju Jalan Nasional Wates-Purworejo, kemudian lewat Simpang Glaheng ke Pertigaan Sindutan, Temon. (scp)

Triwulan Awal 2023, 90 Kasus Leptospirosis di Bantul

DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul mencatat ada 90 kasus leptospirosis sepanjang Januari-Maret 2023. Angka kematian akibat penyakit dari kencing tikus ini mencapai enam kasus.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bantul Abednego Dani Nugroho mengatakan, 31 kasus muncul di Januari, 32 kasus di Februari, dan Maret ada 27 kasus. “Kalau untuk jumlah kematian akibat leptospirosis selama Januari-Februari ada enam kasus. Untuk Maret nihil, tidak ada kematian akibat leptospirosis,” ujarnya, Senin (10/4/).

Pria yang akrab disapa Abed ini men- gungkapkan bahwa Kapanewon Bantul dan Kasihan merupakan wilayah temuan tertinggi, temuan masing-masing 12 kasus. Disusul Pajangan (11 kasus), Sewon (10 kasus), serta kapanewon lain rata-rata 1-7 kasus. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri leptospira ini dapat menyebar melalui genangan air yang terkontaminsai kencing hewan, seperti tikus atau kelinci. Potensi penyebaran juga meningkat pada musim penghujan. “Kami mengimbau agar masyarakat berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang sering beraktivitas di tempat berair seperti di sawah,” ungkapnya. (nto)

SLEMAN, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berencana merevisi sejumlah peraturan bupati (perbup) terkait pelayanan dasar bagi warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Rencana itu muncuat setelah munculnya aksi tambal jalan jalur evakuasi secara swadaya oleh warga Kalurahan Glagaharjo, Cangkringan, di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Merapi. Aksi warga yang patungan mengumpulkan dana perbaikan jalan itu dipicu oleh parahnya kerusakan jalur evakuasi, namun tak kunjung ada langkah dari pemerintah setempat. Adapun Pemkab Sleman sudah meminta masukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, yang membolehkan sarana dan prasarana (sarpras) dasar masyarakat bisa dianggarkan pemerintah, meksipun lokasinya berada di KRB III.

“Sebetulnya hati saya itu persis seperti yang dirasakan warga di (Glagaharjo) sana. Karena, negara itu harus hadir. Makanya, saya bersama Inspektorat, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) kemarin langsung ke BPKP. Diskusi berkaitan dengan pelayanan di KRB III itu. Dan, jawabannya membuat saya senang. Jadi, berkaitan dengan KRB III, BPKP memberikan masukan jika itu berkaitan dengan kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat, boleh dilakukan (penganggar-

Masyarakat Tetap Semangat Garap Padat Karya Saat Bulan Puasa

BANTUL, TRIBUN - Program padat karya di Kabupaten

Bantul telah dimulai sejak 20

Maret 2023 dengan pengerjaan 21 hari atau berakhir pada 13 April 2023 besok. Pengerjaan padat karya yang bertepatan dengan Ramadan tidak menyurutkan semangat warga untuk membangun wilayahnya, tak terkecuali di Padukuhan Bregan, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon

Bambanglipuro. “Pokoknya kami kerja dan semangat. Semoga target waktu dan target bangunan berupa cor blok di tempat kami tercapai,” jelas Sumarno, selaku ketua kelompok padat karya di Bregan, Senin (10/4).

Sumarno menjelaskan, kelompoknya mengerjakan cor blok jalan sepanjang 198,09 meter dan lebar 2,7 meter. Menurutnya, jalan itu sangat dibutuhkan masyarakat karena menghubungkan rumah penduduk dengan persawahan. “Sebelumnya, di sini belum ada jalan, kemudian dibuat setapak, dan sekarang dicor blok. Tentu masyarakat sangat merasakan manfaatnya,” imbuhnya. Diwawancarai secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantu, Istirul Widilastuti, menjelaskan, selama bulan Ramadan ini, ada pemberlakukan jam khusus dalam proses pengerjaan fisiknya. Jika di hari biasa pengerjaan dimulai pukul 08.00-16.00 WIB dengan istirahat siang, saat puasa diberlakukan lima jam kerja. Meski demikian, ia menyebut waktu pengerjaan saat puasa fleksibel, sesuai kesepakatan warga. Lanjutnya, padat karya dengan dana APBD Bantul menyasar 153 titik lokasi, masing-masing anggarannya Rp100 juta. Untuk yang bersumber dari BKK dengan anggaran Rp100 juta menyasar 85 lokasi, dan Rp200 juta menyasar 115 lokasi. Istirul mengungkapkan, khusus titik dengan anggaran Rp200 juta, pengerjaannya akan dimulai setelah Lebaran. Setiap titik program padat karya akan memberdayakan warga dengan kriteria yang sudah ditentukan. Jumlah pekerja 26 orangdengan skema anggaran Rp100 juta. Sementara, lokasi dengan anggaran Rp200 juta, memberdayakan 52 pekerja.

Istirul berharap padat karya ini dapat menjadi solusipengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Selain mendapatkan infrastruktur yang lebih baik, warga yang terlibat akan mendapat upah per hari orang kerja (HOK). Besarnya untuk ketua kelompok Rp90.000, tukang Rp80.000, dan anggota Rp70.000 setiap harinya.

“Dalam program padat karya ini, kami fokus agar masyarakat miskin, pengangguran, dan warga yang belum bekerja bisa diberdayakan, sehingga mereka harus diakomodasi,” tandasnya. (nto/ord)

SUDAH KONSULTASI an),” kata Sekretaris Daerah Sleman, Harda Kiswaya, Senin (10/4).

 Pemkab Sleman berencana merevisi sejumlah peraturan bupati (perbup) terkait pelayanan dasar bagi warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi.

 Pemkab sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY terkait penganggaran sarana dan prasarana (sarpras) dasar masyarakat di KRB III.

 Rencana itu muncuat setelah munculnya aksi tambal jalan jalur evakuasi secara swadaya oleh warga Kalurahan Glagaharjo, Cangkringan, di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Merapi.

Menindaklanjuti dari masukan itu, kata Harda, pihaknya dalam waktu dekat berencana menggelar rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Bagian Hukum, untuk membahas sekaligus mengevaluasi sejumlah perbup yang mengatur tentang layanan masyarakat di KRB III. Menurut dia, perbup tentang layanan di KRB III selama ini disusun mengikuti dengan peraturan di atasnya. Namun, ada kemungkinan cara memahami peraturan tersebut di tingkat kabupaten berbeda dengan apa yang dimaksud dari para penyusun peraturan tersebut. Ia mencontohkan, di antara peraturan, ada yang tertulis layanan di KRB III itu tidak boleh. Padahal, jika untuk sarpras kebutuhan dasar, diperbolehkan. “Makanya, nanti kami susun lagi (Perbupnya). Yang jelas, pendapat saya, negara harus hadir,” kata Harda.

Ia berharap pimpinan daerah berkenan merevisi perbup, sehingga layanan kebutuhan dasar masyarakat di lereng Merapi KRB III bisa terfasilitasi. Seiring maraton menyiapkan revisi perbup, Harda juga mengaku sudah meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman untuk mulai menginventarisasi dan mengidentifikasi jalur evakuasi maupun jalur ekonomi warga di lereng Merapi yang kondisinya rusak. Jika sudah ada perbupnya, disiapkan pula anggaran untuk perbaikan.

Adapun bagi warga Glagaharjo yang telah patungan dan menambal jalan secara swadaya, Harda mengaku mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Baginya, hal itu sebagai amal ibadah warga. “Saya amat terima kasih dan berdoa. Tidak ada yang hilang dari apa yang sudah dilakukan, dari nilai kebaikan,” kata dia.

Inventarisasi

Dihubungi secara terpisah,

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sleman, Anton Sujarwo, mengatakan, terkait rencana evaluasi perbup layanan di KRB III, pihaknya saat ini sedang tahap menginventarisasi terlebih dahulu. Di samping itu, sebelum direvisi, pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan maupun saran dari perangkat daerah lain terkait hal yang perlu dievaluasi dari layanan di KRB III.

“Nanti kita ketemu dengan perangkat daerah dulu. Kita akan mendengarkan, mungkin dari teman-teman BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) maupun PU (DPUPKP) akan ada saran dan masukan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, warga Glagaharjo, Cangkringan, patungan mengumpulkan uang lalu digunakan untuk menambal jalan yang merupakan jalur evakuasi bencana. Jalur evakuasi yang rusak dan diperbaiki swadaya oleh masyarakat berada di Padukuhan Singlar hingga Padukuhan Srunen, sepanjang sekitar dua kilometer. Hal ini sebagai bentuk kepedulian sekaligus kekecewaan karena tak kunjung ada perbaikan oleh pemerintah.

“Warga peduli dengan jalan itu, sehingga memperbaikinya. Ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Jika pemerintah tidak bisa memperbaiki, warga masyarakat (swadaya) dengan segala keterbatasan yang ada. Yang penting, lubang-lubang ditutup terlebih dahulu,” kata Lurah Glagaharjo, Suroto. (rif)

Apel Siaga Sleman AMARTA, Komitmen Tanggulangi Kenakalan Remaja

SLEMAN, TRIBUN - Sebagai wujud komitmen dalam menanggulangi kejahatan jalanan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menggelar Apel Siaga Sleman AMARTA (Aman, Tertib dan Terkendali), Senin (10/4), di lapangan Pemda Sleman. Apel diadakan melalui kolaborasi jajaran Forkopimda, seluruh perangkat daerah, pelajar, organisasi kepemudaan, maupun organisasi kemasyarakatan. Apel dipimpin langsung oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa berbagai permasalahan remaja harus diatasi dan diantisipasi agar tidak mengarah pada kenakalan maupun bentuk aktivitas negatif lainnya. Dikatakannya, masa remaja termasuk rentan karena jadi momen mencari jati diri serta pengakuan lingkungan, dan sangat mudah terpengaruh faktor eksternal. “Oleh karena itu, perlu langkah bersama dan strategi yang tepat dalam mengarahkan para remaja di Sleman khususnya, untuk dapat mengisi masa–masa remaja dengan berbagai aktivitas positif,” ucapnya. Dijelaskannya, dalam cerita pewayangan, Amarta merupakan kerajaan keluarga Pandawa yang aman, nyaman, serta penuh kedamaian. Dengan kegiatan ini, diharapkan Sleman menjadi tempat aman, nyaman, dan damai bagi masyarakat, termasuk generasi muda. Menurut data Dinas Dukcapil Sleman, pada semester II 2022, jumlah penduduk usia remaja mencapai 21,82%. Merujuk data ini, kata Kustini, penduduk usia remaja merupakan potensi besar yang bisa difasilitasi dengan baik agar tercipta generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. “Melalui apel AMARTA ini, saya berharap akan terbangun komitmen seluruh stakeholder, terutama dari para generasi muda di Kabupaten Sleman, untuk melindungi masa depannya, dan bersama-sama mencegah kejahatan jalanan, serta tindakan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkas Kustini. (rls/ord)

(10/4).