Industri Percetakan Hingga Pakaian Bakal Raup Cuan di Tahun Politi k

JAKARTA, TRIBUN - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masa kampanye pemilu pun segera dimulai. Mandiri Sekuritas memperkirakan akan ada tambahan uang beredar hingga Rp 270,3 triliun untuk belanja pemilu. Sebanyak 90% dana tersebut akan berputar pada semester II 2023.

Ekonom Center of Economic and Law

Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat beberapa sektor industri akan mendapatkan berkah dari belanja pemilu tersebut. “Momen pemilu bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan omzet,” kata Bhima, Kamis

(12/1).

Beberapa sektor yang akan tumbuh pesat selama pemilu mencakup percetakan, periklanan dan pakaian jadi yang terkait atribut kampanye. Lebih lanjut, sektor perhotelan, ruang pertemuan dan restoran pun akan meningkat pendapatannya lantaran digunakan sebagai tempat konsolidasi politik. Sementara untuk sektor bisnis sewa mobil atau bisnis jasa transportasi biasanya 6 bulan sebelum tahapan pemilu. “Mereka akan mulai kebanjiran order dari para tim sukses dan calon legislatif,” tutupnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, momentum tahun politik akan menguntungkan sejumlah sektor industri tertentu. Di sisi lain, para pelaku usaha juga menganggap pemilu sebagai salah satu faktor penentu langkah ekspansi bisnis di kemudian hari.

Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani menyampaikan, secara historis dalam 10-15 tahun terakhir, peredaran dana kampanye pemilu acap kali menguntungkan bagi sektor-sektor jasa seper- ti media dan komunikasi, perhotelan, konsultasi dan profesi, hingga perjalanan dan transportasi. Selain itu, sebagian industri manufaktur juga diperkirakan akan tersentuh oleh euforia pemilu. Misalnya, industri makanan dan minuman, industri tekstil, dan industri kertas. Sementara itu, mengacu pada tahun politik terdahulu, Kadin melihat adanya kecenderungan stagnasi produktivitas ekonomi dan penerimaan investasi secara nasional pada periode tersebut. Sebab, beberapa pelaku industri di sektor tertentu dan investor asing cenderung memandang tahun politik sebagai salah satu faktor ketidakpastian domestik. “Alhasil, pada umumnya pelaku usaha dan investor tersebut menunggu adanya kepastian iklim usaha pascapemilu,” ujar Shinta. Kadin menekankan pentingnya menciptakan stabilitas dan kepastian iklim usaha selama musim politik. Pada periode tersebut, pemerintah diharapkan mempertahankan seluruh kebijakan sosial-ekonomi, industri, perdagangan, dan investasi yang sudah on track terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. (ktn)