Bupati Sleman Anggarkan Rp7

Miliar untuk Berantas Kemiskinan di 2023

SLEMAN, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Sleman menggeber sejumlah upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan di wilayahnya. Hal itu lantaran angka kemiskinan di Sleman masih terbilang tinggi. Bupati Sleman, Kustini, menyebut, atas dasar angka kemiskinan makro yang dirilis oleh Badan Pusat Statitstik (BPS), angka kemiskinan di wilayahnya pada 2021 sebesar 8,64 persen dan pada 2022 sebesar 7,70 persen. Adapun berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, persentase angka miskin pada 2021 sebesar 9,1 persen dan menurun pada 2022 menjadi 8,15 persen.

Pihaknya kini tengah melakukan program kerja untuk memutuskan mata rantai kemiskinan di Kabupaten Sleman. Baik itu dengan pembe-

Sektor Properti Tetap Bergairah

Meski Ada Ancaman Resesi

JAKARTA, TRIBUN - Sektor properti di Indonesia dipandang akan tetap bergairah meski ada ancaman resesi global pada 2023. Bank Dunia juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, baik secara global maupun Indonesia.

Pengamat properti sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi

Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit menyampaikan, sektor properti khususnya perumahan landed dan ruko, sebenarnya sudah mulai pulih dari terjangan Covid-19 sejak awal tahun 2022. “Terlihat dari laju kenaikan penyaluran kredit KPR yang telah mendekati 10 persen per tahun. Angka ini didukung pertumbuhan PDB indonesia yang stabil di atas 5 persen mulai dari Q1 sampai Q4 tahun lalu,” katanya, Rabu (11/1).

Menurut dia, pemulihan sektor properti terutama landed house dan ruko tetap akan berlangsung pada tahun ini bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Meskipun Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi, lalu adanya kemungkinan kenaikan BI7DRR (suku bunga acuan BI) tahun ini, bahkan perhelatan politik menuju Pilpres dan Pileg pada awal tahun 2024. “Mengapa begitu? (pemulihan sektor properti tetap berlangsung meski terdapat beberapa kondisi di atas) Ada empat faktor,” ujarnya. Panangian menjelaskan, faktor pertama adalah pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2023 masih sekitar 5 persen, walaupun ada resesi global. Kedua, laju bunga KPR tidak akan jauh dari sekitar 10 persen. Ketiga, kenaikan BI7DRR sifatnya sementara, hanya untuk menahan laju inflasi dan kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD). Keempat, siklus politik dan properti sudah decoupling (saling tidak memengaruhi satu dengan yang lain), sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. “Jadi, kesimpulannya resesi dunia tidak ada hubungannya dengan permintaan rumah dan ruko di Indonesia. Tetapi Covid-19 terbukti membuat

TRIBUNNEWS/

BANGUN RUMAHPemulihan sektor properti terutama landed house dan ruko diprediksi tetap akan berlangsung pada tahun ini, meski ada ancaman resesi permintaan pasar properti anjlok sampai dengan 65 persen pada tahun 2020, pada saat pertumbuhan PDB -2,1 persen,” tutupnya. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya menyampaikan, KPR komersial di Indonesia sampai dengan sekarang tidak mengalami kenaikan bunga, dan inflasi di Indonesia juga masih pada kisaran 5 persen. Untuk KPR Bersubsidi FLPP, pasar segmen tersebut tetap menjanjikan. Apalagi dengan dukungan pemerintah guna memenuhi kebutuhan perumahan sektor MBR. Sementara untuk masyarakat segmen atas dengan potensi pembelian high property akan terbantu dengan kemudahan pembelian properti asing. (kpc) rian edukasi maupun memberikan layanan pemberdayaan masyarakat kepada orang kurang mampu hingga Lansia. “Nanti kami juga bantu masyarakat untuk masyarakat berkarya. Yang minat dengan UMKM nanti kami dampingi. Nah, kami juga akan menyediakan tanah kas desa untuk pertanian masyarakat,” papar Kustini saat memberikan sambutan dalam Forum Komsultasi Publik Kabupaten Sleman 2024 di The Rich Jogja, Kamis (12/1).

Pemkab Sleman telah menganggarkan dana sebesar Rp7 miliar untuk menuntaskan kemiskinan pada 2023. “Pada 2023, target penurunan kemiskinan minimal dua persen dari yang sebelumnya dan pada 2024 minimal lima persen,” beber Kustini. Orang nomor satu yang memimpin

Sleman Sembada itu, turut menyinggung mengenai indeks pembangunan manusia (IPM), yang menjadi gambaran untuk penduduk untuk mengetahui hasil pembangunan di Kabupaten Sleman. “IPM Kabupaten Sleman pada 2021 sebesar 84 sedangkan pada 2022 naik menjadi 84,31,” jelas dia.

IPM Kabupaten Sleman dengan kategori sangat tinggi itu juga menempati peringkat kedua tertinggi di DIY setelah Kota Yogyakarta dan lebih tinggi dibandingkan IPM provinsi maupun nasional. “IPM Kabupaten Sleman berada di tingkat ketujuh tertinggi se-Indonesia. Hal ini memberikan gambaran pencapaian kualitas perkembangan manusia di Kabupaten Sleman lebih baik dibandingkan lebel DIY maupun tingkat nasional,” tutup Kustini. (nei)

Impor Hampir Sejuta Ton Tahun Ini, Mendag Zulhas: Kita Enggak Punya Gula

TANGERANG, TRIBUN - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali bicara terkait rencana impor gula sebanyak 991.000 ton di tahun 2023 ini. Menurut Zulhas, hal itu dilakukan karena kebutuhan gula tanah air cukup tinggi.

“Nah itu (gula) kita enggak punya. Jadi kita mesti impor. Ini bukan saya yang mau loh, karena barangnya enggak ada, kalau barangnya ada, ngapain (impor),” kata Zulhas di Tangerang, Kamis (12/1).

Zulhas mengatakan, saat ini Kementerian Perindustrian memegang rekomendasi persetujuan impor gula. Sementara itu, pihaknya sebagai pendukung, dan menjalankan perintah.

Mendag Zulhas juga memastikan kondisi gula di dalam negeri tidak dalam keadaan surplus. Dia bilang, kebutuhan gula konsumsi dan kebutuhan gula industri masih kurang, sehingga impor gula juga harus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

“Surplus yang mana, siapa bilang?

Ya kalau surplus ngapain kita ngimpor? Gula itu kurangnya 1 juta ton (itu yang untuk dimakan). Yang gula industri kita enggak punya. Kita itu perlu 5 juta ton. Industri itu pakai gula, dan minuman-minuman itu, ada gulanya,” lanjut Zulhas. Zulhas merinci, saat ini badan pangan juga mengurusi menyangkut makanan dan kebutuhan pokok. Dalam neraca komoditas yang dibahas pada rapat dengan Menko Bidang

Perekonomian, keputusan inpor diputuskan oleh Menteri Perindustrian. “Beda sama dulu. Kalau dulu semua (diputuskan) Kemendag. Sekarang enggak bisa. Ada undang-undangnya yang disebut neraca komoditas. Tapi begini, enggak ada pemerintah yang mau menyengsarakan petaninya. Pasti kita mau petani kita makmur,” tegas Zulhas. (kpc)