Korban Dipukuli Sepanjang Jalan

„ Kasus Pembunuhan di Balik Cerita Palsu Penemuan Mayat di Gumuk Pasir Parangtritis

BANTUL, TRIBUN - Publik sempat digegerkan oleh kabar penemuan mayat lelaki di kawasan gumuk pasir Parangtritis, Bantul, beberapa waktu. Belakangan, terkuak bahwa lelaki tersebut korban pembunuhan, dengan latar belakang masalah utang piutang.

Kepolisian Resor (Polres) Bantul menahan enam pemuda terkait kasus tersebut. Rombongan tersebut mengaku menemukan tubuh korban, Hatta Rosyid (23), warga Banguntapan, di gumuk pasir dan sempat membawanya ke rumah sakit.

Kapolres Bantul, AKBP Ihsan, mengatakan, kasus itu didasari oleh masalah utang piutang antara korban dengan salah satu pelaku, yakni DB alias Ucil (33) warga Kasihan, Bantul. “Korban ini berutang kepada tersangka DB sebesar Rp12,5 juta. Tetapi, karena tidak kunjung dibayar dan korban memblokir nomor tersangka, tersangka ini mengajak teman-temannya untuk bertemu dengan korban,” ujarnya Senin (13/2).

Kulon Progo Rangking 46 Kepatuhan

Pemenuhan Standar Pelayanan Publik

KULON PROGO, TRIBUNPemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mendapatkan penghargaan kategori A kepatuhan tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait pemenuhan standar pelayanan publik. Wilayah paling barat di DI Yogyakarta itu menduduki rangking 46 dari sekitar 400 kabupaten se-Indonesia.

“Perwakilan Ombudsman RI hari ini menyerahkan hasil survei kepatuhan instansi terhadap pemenuhan standar pelayanan publik,” kata Budhi Masturi, Kepala ORI DIY saat ditemui usai acara, Senin (13/2).

Dijelaskan Budhi, survei dilakukan berdasarkan tiga aspek, meliputi aturan standar pelayanan, kompetensi dari petu- gas penyelenggara pelayanan, termasuk persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Kulon Progo melalui organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun, OPD terbaik diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).

Nantinya, kata Budhi, hasil penilaian Ombudsman akan disandingkan dengan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dari Ombudsman ini akan menjadi bahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberi - kan insentif. Saya kira penting sekali untuk menstimulasi proses perbaikan pelayanan publik di daerah terus dipacu,” ujarnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Triyono, mendorong OPD lain agar bisa meningkatkan kinerja. Capaian terbaik yang diperoleh DPMPTSP Kulon Progo menjadi model bagi OPD lain untuk dicontoh dan menjadi perbaikan. “Bagi OPD lain yang (nilai) masih di bawah 88, akan dicoba untuk didorong agar nilainya meningkat. Saya akan turun dorong pelayanan publik bisa lebih baik syukur bisa masuk 10 besar,” ucap Triyono. (scp)