Sejumlah Hotel Diduga Potong Gaji Karyawan

 Imbas Tunggakan Pembayaran Event Pesparawi XIII 2022

YOGYA, TRIBUN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY tengah menelusuri kebenaran informasi sejumlah hotel yang dikabarkan memotong gaji karyawannya. Hal ini diduga imbas dari tunggakan utang hingga

TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

PRIORITAS PROYEK - Gedung SMP Negeri 8 Kota Yogyakarta yang masuk dalam prioritas revitalisasi oleh Pemkot setempat. Ada enam BCB yang nantinya akan direvitalisasi dengan Dana Keistimewaan (Danais).

Pemkot Yogya Segera Revitalisasi

Enam Gedung Sekolah BCB

YOGYA, TRIBUN - Sedikitnya Enam gedung sekolah yang berstatus sebagai bangunan cagar budaya (BCB) di Kota Yogyakarta bakal menjalani proses revitalisasi. Sejauh ini, detail engineering design (DED) untuk enam bangunan tersebut sudah terealisasi dan sedang digodog terkait kesiapan anggarannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, mengatakan, langkah tersebut sekaligus menjadi kontribusi Pemkot terhadap Keistimewaan DIY, yang tak sebatas pada aspek seni semata. Tapi juga soal bangunan cagar budaya, termasuk langkah pelestarian kawasan cagar budaya (KCB).

Adapun enam sarana pendidikan yang siap direvitalisasi yaitu SMP N 1, SMP N 6, SMP N 8, SD N Kintelan, SD N Ngupasan dan SD N Ungaran Kota Yogyakarta. Sekda mengungkapkan, sejauh ini langkah perbaikan masih diprioritaskan untuk bangunan cagar budaya yang status kepemilikannya ada di Pemkot Yogya. “Fokus kami sementara adalah aset milik Pemkot, karena mekanisme anggarannya akan lebih mudah, ya, misal bangunan (kantor) pemerintah, atau sekolah, itu akan direhab secara bertahap,” urainya, Senin (23/1).

Walau begitu, Aman menyatakan, meski

DED dari keenam bangunan cagar budaya tersebut sudah siap, pihaknya tidak bisa serta merta menggulirkan proyek revitalisasi. Bukan tanpa sebab, anggaran yang bakal dialokasikan untuk rehabilitasi tidak bersumber dari APBD murni Kota Yogya di tahun 2023 ini.

“Proses anggaran bukan dari reguler APBD, tapi dari Danais (Dana Keistimewaan) yang prosesnya terus kami upayakan. Mungkin, bisa kita dorong lewat perubahan anggaran nanti,” jelasnya.

Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Susilo Munandar, berujar kerusakan yang terjadi di keenam sekolah itu memang cenderung minor. Hanya saja, perbaikan dirasa perlu, mengingat beberapa bangunan tersebut sudah cukup termakan usia dan berpotensi semakin parah kerusakannnya.

Menurutnya, detail engineering design (DED) untuk enam bangunan tersebut juga sudah terealisasi, di mana proses penyusunan telah ditempuh sejak tahun lalu. Kemudian, untuk bahan material pengganti, ia pun meyakini tidak akan kesulitan, meski ada beberapa komoditi yang saat ini sudah tidak diproduksi lagi. (aka)

Gebrak Pasar, Produk Unggulan Petani

Kota Yogya Dijadikan Satu Merek

YOGYA, TRIBUN - Geb- rakan bakal dilakukan oleh para petani di Kota Yogyakarta, yang menyepakati untuk membuat produk unggulan dengan satu merek yang sama. Lewat komitmen tersebut, upaya menjangkau konsumen di pasaran pun diharapkan bisa semakin terbuka.

Ketua Asosiasi Petani Sayur Kota Yogyakarta (APSKY), Heroe Poerwadi, mengatakan proyek rintisan untuk percontohan yang bakal diproduksi adalah produk minuman. Alhasil, nantinya, produk minuman dari petani kota Yogyakarta akan punya merek sama.

Ia menjelaskan, kelompok Kampung sayur yang terdaftar di Kota Yogyakarta berjumlah 275 dan telah tersebar di semua penjuru kelurahan. Saat ini, setiap kelompok tani atau kampung sayur memiliki produk unggulan tapi dijual secara mandiri, sehingga cakupan serta volumenya cenderung masih terbatas.

“Padahal, jumlah dan volume produksi setiap kelompok kampung sayur sudah bagus. Sebagian sudah dengan produk dan packaging yang baik. Tapi, perlu ditingkatkan lagi, supaya bisa memasuki pasar yang lebih luas,” jelasnya, Senin (23/1).

APSKY sebagai forum para petani di Kota Yogya, selanjutnya akan menggandeng se-

TRIBUN JOGJA/ISTIMEWA jumlah perguruan tinggi dan korporasi untuk bisa meningkatkan kualitas produksinya. Beberapa kampus, serta korporasi pun telah menyatakan menyatakan kesanggupannya untuk saling bersinergi. “Kampus akan membantu pengembangan produksi pertanian dan pengolahannya, lalu Korporasi yang akan membantu packaging dan penjualan,” urainya.

RAPAT KONSOLIDASI - Ketua APSKY, Heroe Poerwadi, ketika menyampaikan paparannya dalam rapat Konsolidasi potensi Petani Kota Yogyakarta, Senin (23/1).

Eks Wakil Wali Kota Yogya itu mengatakan, inovasi kampung sayur yang mengantar Pemkot Yogya meraih Juara 1 Nasional dalam event Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah 2022, wajib untuk digerakkan. Ia pun menilai, sejauh ini, produk minuman dirasa jadi pilihan tepat sebagai perintis proyek percontohan, lantaran cukup banyak yang memproduksinya.

Rp 11 miliar dalam acara Festival Paduan Suara Gereja Nasional (Pesparawi) yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) pada Juni 2022.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono mengaku masih berupaya menelusuri kebenaran informasi tersebut. Sebab hingga saat ini belum ada surat resmi dari pihak manajemen hotel yang menginformasikan kebijakan pemotongan gaji karyawannya.

Deddy juga tak mengetahui hotel mana saja yang memutuskan untuk memberlakukan kebijakan tersebut. Dengan adanya surat resmi akan menjadi dasar hukum kuat untuk mengambil upaya lebih lanjut.

“Untuk masalah yang potong gaji ini PHRI belum dapat surat tapi hanya mendengar suara itu. Ini yang perlu kita cermati bersama kalau kita bisa mediasi itu berdasarkan surat bukan jarene,” terang Deddy, Senin (23/1).

Jika benar ada hotel yang memotong gaji karyawannya, PHRI DIY akan segera menggelar mediasi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar karyawan hotel tetap mendapat hak-haknya.

Deddy menjelaskan, masalah ini terjadi bukan karena kesalahan manajemen hotel namun disebabkan karena faktor yang tidak dia duga.

“Ini akan kita telusuri benar atau tidaknya, kalau toh kita benar, sebelum kita mediasi saya mohon pengertian para owner. Ini bukan kesalahan dari manajemen baik general manager atau marketing tapi ini adalah suatu yang di luar dugaan kita,” bebernya.

Dia pun berharap agar pemerintah setempat juga dapat memfasilitasi mediasi antara Pemda DIY, pihak hotel, Kemenag, dan event organizer. Sebab saat ini, pihak hotel sangat membutuhkan kepastian terkait upaya pelunasan utang.

“Pihak-pihak terkait itu adalah kemenag, pemerintah daerah dan juga kita 61 hotel itu yang punya legal standing untuk bisa duduk bareng untuk menyelsaikan hal itu. Jangan sampai masalah ini karyawan menjadi korban,” jelasnya. “Sebenarnya para owner itu kan butuh kepastian. Ini mau dibayar atau tidak, kalau mau dibayar dicicil atau bagaimana. Intinya hanya itu,” sambungnya.

Perwakilan PHRI DIY, T Prasetyo, saat beraudiensi ke Komisi D DPRD DIY sebelumnya juga menyebut beberapa hotel yang dirugikan terpaksa melakukan pemotongan terhadap hakhak karyawan. Ia menjelaskan, pemotongan hak-hak karyawan itu dilakukan lantaran manajemen hotel harus mengambil keputusan ditengah ketidakpastian pelunasan uang sewa kamar hotel oleh EO Pesparawi XIII.

“Memang ada beberapa anggota di PHRI itu yang menyampaikan ke PHRI bahwa ada pemotongan terhadap hakhak karyawan. Tapi itu kan imternal mereka. Yang kami perjuangkan bagaimana hak semua anggota bisa terselesaikan. Kalau terkait menyangkut realisasi itu ada di manajemen masing-masing. Entah itu pemotongan hak karyawan karena ada arrange yang begitu lama nah itu mereka masing-masing,” tegasnya.

Prasetyo menyebut ada 61 hotel

SELESAIKAN PERSOALAN yang dirugikan akibat belum mendapat uang pelunasan penggunaan kamar hotel bagi peserta Pesparawi XIII. “Total kerugiannya Rp11 miliar. Jadi audiensi hari ini kami mencari solusi. Saya mewakili PHRI bagaimana pemecahan masalah tersebut dengan melibatkan berbagai macam pihak,” ujarnya. Mediasi Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, Pemda DIY telah mengupayakan adanya mediasi yang mempertemukan pihak-pihak dalam acara Pesparawi. Namun hingga saat ini pihak event organizer tak kunjung dapat ditemui. Dia pun menyerahkan penanganan kasus ini kepada kepolisian. Meski demikian, dirinya berharap agar pihak EO dapat memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajiban mereka sehingga persoalan ini tidak perlu dibawa hingga ranah hukum. “Ya kalau bisa (EO) beritikad baik untuk menemui vendor mereka. kalau belum punya dan ya pastikan saja kapan dana itu ada, suatu saat kapan (bisa dibayarkan),” terangnya. (tro/hda)

 PHRI tengah menelusuri kebenaran informasi sejumlah hotel yang diduga memotong gaji karyawannya.

 Ada 61 hotel yang belum menerima pembayaran dari EO.

 Total tunggakan senilai Rp11 miliar.

 Pemerintah DIY siap untuk memediasi pihak terkait agar persoalan selesai.

“Ya, karena yang banyak diproduksi kampung sayur, kan, aneka minuman dari rempah dan hasil pertanian. Nantinya, juga kami kembangkan produk olahan yang juga sudah diproduksi kampung sayur,” ujarnya.

Ia memaparkan, beberapa produk minuman yang bakal di produksi antara lain, yang berbahan telang, jahe, serai, jeruk dan sebagainya. Sementara produk olahan lainnya, berupa steak seledri, peyek bayam brasil, peyek teri, peyek cabai dan sebagainya.

Guna memperkuat pemasaran, beberapa produk yang sudah punya PIRT dan sertifikat halal, otomatis bakal lebih cepat untuk di luncurkan ke pasar. Sementara yang belum, tandasnya, dalam waktu dekat segera diikutkan pelatihan PIRT, serta sertifikasi halal. (aka)

33 Negara Ikuti ASEAN Tourism Forum di DIY

YOGYAKARTA terus bersiap untuk menjadi tempat penyelenggaraan ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 yang akan diselenggarakan pada 2-5 Februari mendatang. ATF merupakan rangkaian pertemuan tahunan tingkat Menteri Pariwisata di kawasan ASEAN.

Sekaligus puncak masa keketuaan Indonesia pada forum pariwisata ASEAN dan merupakan masa transisi Chairmanship dari Indonesia ke Laos untuk periode 20232024. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo mengatakan, pada forum pariwisata

ASEAN periode 2022-2023 memiliki tema “Empower Talents, Embrace Technology,

Recover Tourism”.

Menurutnya, ATF merupakan kesempatan yang baik bagi Pemda DIY dan masyarakat setempat untuk mempromosikan potensi wisata lokal kepada dunia.

“Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Pemda dan masyarakat DIY. Terutama untuk teman-teman pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Singgih, Senin (23/1).

ATF 2023 dimulai pada tanggal 2 Februari 2023 dengan beberapa agenda yang akan dilaksanakan di hotel Marriot Yogyakarta. Juga akan ada TRAVEX yang akan dibuka mulai tanggal 3 Februari 2023 bertempat di Jogja Expo Center. (tro)