Segera Panggil Distributor Minyakita

 KPPU Lakukan Langkah Advokasi Terkait Praktik Tying Agreement Pembelian Minyak Goreng

YOGYA, TRIBUN - Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah VII

Yogyakarta berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY untuk memanggil distributor Minyakita di wilayahnya. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan praktik tying agreement (paketan) pembelian minyak goreng tersebut yang ditemukan di pasar tradisional di DIY.

Kabid Kajian dan Advokasi KPPU Kanwil VII Yogyakarta, Maryunani Sinta mengatakan informasi pencabutan subsidi Minyakita membuat distributor menahan pasokan, yang berdampak terhadap minimnya pasokan hingga praktik tying agreement. Pemanggilan distributor merupakan langkah untuk mencegah praktik tying agreement terjadi lagi. Menurut dia, langkah advokasi harus dikedepankan sebelum sampai kepada penegakan hukum.

“Setiap minggu, memang kami turun ke lapangan, dan ternyata ada temuan lagi. Edukasi ini menjadi langkah pencegahan awal, kalau bisa tidak sampai pada penegakan hukum seperti tahun 2022 lalu,” katanya, Kamis (26/1).

Ia menyebut praktik tying agreement yang kembali terjadi karena kurangnya pengetahuan distributor atau sales terkait UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain dilarang dalam persaingan usaha, praktik tersebut dapat merugikan masyarakat.

“Karena, bisa jadi pedagang melakukan hal yang sama kepada konsumen. Tentu tidak hanya menambah beban (biaya), tetapi juga merugikan masyarakat. Bisa jadi sales tidak paham, atau mungkin person in charge-nya berbeda. Makanya, advokasi ini penting,” lanjutnya. Tidak hanya terjadi di DIY, praktik tying agreement juga ditemukan di Jawa Tengah. Untuk itu, pihaknya juga bakal melakukan advokasi hingga wilayah Jawa Tengah, sesuai dengan wilayah kerja KPPU Kanwil VII Yogyakarta. Diwawancarai secara terpisah, Kepala Disperindag DIY, Syam Arjayanti menambahkan pihaknya dengan KPPU Kanwil VII Yogyakarta bakal melakukan sosialisasi ke distributor, pekan depan. Selain sosialisasi terkait tying agreement pihaknya juga bakal berkomunikasi terkiat dengan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita, lantaran minyak goreng keluaran Kementerian Perdagangan tersebut dijual lebih tinggi dari seharusnya. “Kami menerima laporan hal itu (tying agreement), tetapi ada juga pedagang yang tidak mau beli (Minyakita) kalau ada ketentuan tersebut (harus membeli produk lain). Kami mengedepankan edukasi, agar mereka juga memahami kaitan HET, walaupun beberapa pedagang mengatakan bahwa kulakannya sudah naik,” imbuhnya. Sebulan naik Tingginya harga Minyakita berikut praktik pembelian secara paketan dengan produk lain juga diakui oleh pedagang. HET Minyakita tertera di kemasan hanya Rp14.000 per liter, namun di Pasar Beringharjo, Kota Yogya, banderolnya mencapai Rp16.000.

Seorang pedagang minyak goreng Pasar Beringharjo, Surati mengatakan

MERUGIKAN KONSUMEN harga Minyakita sudah mulai naik sejak sebulan lalu.

 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) besama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY akan memanggil distributor Minyakita di wilayahnya.

 Pemanggilan tersebut berkaitan dengan praktik tying agreement (paketan) pembelian minyak goreng tersebut yang ditemukan di pasar tradisional di DIY.

 Praktik ilegal itu dikhawatirkan menambah beban biaya yang opada akhirnya merugikan masyarakat.

Ia pun terpaksa menaikkan harga jual Minyakita.

“Sudah sebulan lalu naik, awalnya kan Rp14.000, kemudian naik jadi Rp15.000, terus sekarang saya jual Rp16.000,” katanya, Senin (23/1) lalu.

Ia menyebut kenaikan harga dipengaruhi oleh stok yang terbatas. Bahkan, ia harus membeli produk lain agar bisa mendapat Minyakita. “Sekarang barangnya sedikit, agak susah. Kemarin disuruh beli apa-apa (produk lain), jadi saya bel i lima karton Minyakita, ditambah dua karton Hemart, sama Margarin. Sudah jadi satu paket,” lanjutnya.

Jika harga Minyakita terus meningkat, ia memperkirakan konsumen akan beralih lagi ke minyak curah. Harga minyak curah memang lebih murah, sekitar Rp15.000 per liter. (maw)

JUAL BERAS - Pedagang beras melayani pembeli di kiosnya, di Pasar Kosambi, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/1). Di pasar itu, harga beras naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Beras

Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik

Diumumkan Awal Februari

JAKARTA, TRIBUN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, terkait insentif kendaraan listrik pemerintah akan mengumumkan pada pekan depann atau awal Februari 2023. Insentif kendaraan listrik ini telah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (25/1) kemarin.

“Kita sudah finalkan, dari ratas kemarin, kita putuskan nanti satu atau dua minggu depan sudah harus keluar permen (peraturan menteri) dari Kementerian Keuangan mengenai subsidi ini. EV ( electric vehichle ) sudah akan kita umumkan insyaAllah minggu depan,” katanya dalam agenda Saratoga Investment Summit, Kamis (26/1).

Adapun insentif yang diberikan untuk peralihan atau pembelian kendaraan listrik sebesar Rp7 juta per unit. Kemudian untuk mobil akan diberikan insentif pengurangan pajak pembelian kurang dari 11 persen. “Itu diberikan nanti apa, itu angkanya sudah ada, nanti diumumkan resmi kira-kira Rp7 juta nanti tepatnya akan diberitahu. Nah, mobil akan diberikan insentifnya mungkin dari pajaknya yang mungkin 11 persen, mungkin akan dikurangi beberapa persen,” beber Luhut.

Mengenai insentif kendaraan listrik tersebut, lanjut Luhut, pemerintah menjadikan Thailand sebagai tolok ukurnya. “Rachmat (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves) sudah nger- jain , tadi angkanya sudah dilaporin Presiden setuju. Iya betul benchmark (tolok ukur subsidinya) dengan Thailand, kira-kira plus minus. Sudah enggak ada yang perlu rahasia itu,” katanya. Sebagai informasi, dua tahun dari sekarang, pemerintah ingin mengubah kendaraan yang awalnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik. Karena pengguna motor BBM di Indonesia mencapai 130 juta unit. “Kita harus membuat populasi dari electric car ini dengan motor 10 persen pada jumlah itu dua tahun dari sekarang, itu akan kita kerjakan. Nanti ada dua, satu yang diconvert dari sepeda motor biasa (BBM) menjadi sepeda motor listrik, satu lagi sepeda motor murni,” ujar Luhut. Adapun insentif ini nantinya akan

Agenda Post Tour ATF 2023, Dispar Kulon Progo Sudah Siapkan Paket Kunjungan

KULON PROGO, TRIBUN - Agenda ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 bakal segera digelar pada 2-5 Februari 2022 di DI Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo pun sedang bersiap menyambut agenda post tour delegasi ATF 2023 di wilayahnya.

Dinas Pariwisata (Dispar) setempat telah menyiapkan sejumlah paket bagi delegasi dari luar DIY maupun luar negeri. “Untuk post tour telah dibuat paket. Kami kejatah 20-30 delegasi dari luar negeri dan luar DIY,” kata Joko Mursito, Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Kamis (26/1).

Ia menyebut, delegasi akan diajak ke Gua Kiskendo untuk melihat pertunjukkan sendra- tari Sugriwa Subali. Setelah itu, mereka diajak ke Kopi Sulingan sekaligus melihat konservasi burung di kawasan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo. Kemudian, mengunjungi kebun teh di Purwosari, Samigaluh.

“Makan siangnya di Puncak Widosari dan pulangnya mampir ke Rajendra Farm (peternakan kambing etawa),” ucapnya.

Setelah itu, lanjut Joko, mereka bergegas ke Hotel Grand Dafam Signature YIA untuk mengikuti acara table top. Sedangkan, agenda hari kedua yakni kunjungan wisata desa-desa wisata. Rombongan peserta ATF 2023 akan diajak berkeliling dengan menaiki sepeda sambil meli- hat aktivitas masyarakat. Sekaligus menikmati live-in yang nantinya akan ada makan malam, pagelaran seni budaya, dan table top Joko mengaku belum tahu pasti delegasi mana saja yang akan datang ke Kulon Progo. Pihaknya masih menunggu kepastian dari panitia. Kendati demikian, Pemkab Kulon Progo sempat mengharapkan delegasi yang datang satu di antaranya dari Rusia.

“Kami sempat request di audiensi kemarin, Penjabat (Pj) Bupati berharap delegasi yang datang dari Rusia. Harapannya tidak hanya dari luar negeri melainkan dari Kalimantan, Sumatra juga ada,” pungkasnya. (scp) diprioritaskan pada rakyat yang membutuhkan. Perihal skema pemberian insentif, Luhut belum bisa memberikan perinciannya dan dia minta untuk menunggu pengumuman yang akan disampaikan dalam waktu dekat. Pada Desember 2022 lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan gambaran, insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil listrik besarnya sekitar Rp80 juta, dan untuk mobil listrik berbasis hybrid sekitar Rp40 juta. Sedangkan untuk jenis kendaraan roda dua, pembelian motor listrik memperoleh insentif sekitar Rp8 juta. “Sementara, motor konversi menjadi motor listrik mendapat insentif sekitar Rp5 juta,” jelas Agus. (kpc/ktn)

KONTAN/BAIHAKI PENJUALANSuasana dealer sepeda motor listrik Tangkas di Tangerang Selatan, Rabu (25/1). Pasar motor listrik dalam negeri diprediksi akan terus berkembang seiring dengan kemunculan berbagai merek yang meluncurkan produknya di Indonesia.

Bupati Kustini

Ingin Bertemu Penggugat Relokasi Pedagang

Pasar Godean

SLEMAN, TRIBUN - Agenda mediasi terkait perkara gugatan konsumen terhadap Bupati Sleman dan Kepala

Disperindag setempat atas relokasi pedagang di Pasar Godean di Pengadilan

Negeri (PN) Sleman rencananya digelar pada awal Februari mendatang. Namun demikian, sebelum agenda tersebut dilakukan, Bupati Sleman, Kustini, ingin menemui pihak penggugat.

Sebagai informasi, Bupati Kustini dan Kepala Disperindag Sleman Mae Rusmi Suryaningsih, digugat oleh konsumen Pasar Godean bernama Kunto Wisnu Aji terkait relokasi pedagang untuk pembangunan Pasar Godean. Dalam gugatan perdata nomor 4/pdt.G/2023/PN Sleman, warga Sinduadi itu memohon PN agar memerintahkan pihak tergugat memperbaiki saranaprasarana (sarpras) kelayakan dan keamanan konsumen maupun pedagang di tempat transit relokasi di Sidokarto.

“Tanggal 2 Februari, kami tahap mediasi. Nanti tanggal berapa, sebelum (mediasi) itu, saya akan ketemu sama yang menggugat,” kata Kustini, ditemui di pendopo rumah dinasnya, Kamis (26/1).

Kustini mengatakan, pihaknya ingin menemui penggugat untuk menjalin komunikasi. Ia meyakini tujuan dari penggugat itu baik, sama seperti dirinya yang ingin Kabupaten Sleman lebih baik. “Saya ingin ketemu, ingin mendengar langsung unek-uneknya apa, kok sampai menggugat. Ada asap pasti ada api. Ini sebenarnya hal yang biasa, kok. Masyarakat punya hak menggugat, dan Bupati punya hak untuk menjawab,” kata Kustini. Dikonfirmasi terpisah, pihak penggugat, Kunto Wisnu Aji menyetujui jika memang akan dilakukan pertemuan. Hal itu juga yang sempat diusulkan, yaitu bertemu dalam rangka perdamaian. Sejauh ini pihaknya mengaku sudah beberapa kali bertemu dan berkomunikasi dengan kuasa hukum Bupati Sleman maupun Kepala Disperindag.

“Hanya saja, belum ada kesepakatan perdamaian,” kata Kunto. Saat ini, menurut dia, upaya perdamaian masih terus dibahas agar bisa saling klop. Kendati demikian, jika upaya perundingan sesuai Peraturan MA Nomor 1/2016 gagal, dan masuk ke pokok perkara persidangan, dirinya menginginkan agar majelis hakim memeriksa langsung ke tempat transit pedagang pasar Godean di Sidokarto. “Namun, pada prinsipnya, upaya perdamaian tetap kami maksimalkan,” kata Kunto. Nantinya, jika pun ada perdamaian, dirinya tetap menginginkan ada perbaikan sarpras bagi pedagang. Harapannya agar nasib pedagang Pasar Godean yang akan menempati lahan relokasi di Sidoluhur tidak bernasib sama seperti yang ada di Sidokarto. (rif)