dari pemBaca

kirimkan kritik/komentar/tanggapan anda mengenai Pewara Dinamika maupun persoalan di seputar kampus universitas negeri yogyakarta. kritik/komentar/tanggapan harap dilengkapi identitas yang jelas dan dapat dikirim melalui pewaradinamika@uny.ac.id atau langsung ke kantor humas uny.

mendiknas mengklaim UU Bhp telah disepakati Bem

“DUKUNGAN terhadap pelaksanaan UU BHP ini, kata Mendiknas, termasuk 40 wartawan pendidikan, 82 rektor perguruan tinggi negeri, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) telah menyatakan menerima dan antusias melaksanakannya” (KOMPAS, 19 Januari 2009, hal.12). Kutipan pernyataan Mendiknas Bambang Sudibyo di atas perlu dikaji ulang. Pasalnya saat ini BEM SI (Seluruh Indonesia) belum memberikan statement resmi terkait keberterimaan terhadap UU BHP. Memang hingga saat ini masih terjadi pro-kontra pengesahan UU BHP. Tujuan UU BHP yang digembar-gemborkan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun sebagian kalangan berpendapat bahwa UU ini akan menjerumuskan pendidikan Indonesia ke dalam praktik komersialisasi dan kapitalisasi.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, menyatakan bahwa perubahan status dari PTN menjadi BHMN memiliki implikasi luas terhadap perubahan peran institusi pendidikan tersebut, yang menjadi sangat komersial dan pabrikan. PT khususnya universitas, bukan lagi sebagai wahana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan mencari kebenaran, tapi sekedar institusi legal yang punya kedudukan hukum di masyarakat untuk melakukan pungutanpungutan yang amat mencekik. Hampir senada, Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Tyasno Sudarto, menyatakan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Semangatnya malah mengacu pada Konsensus Washington tentang liberalisme, privatisme, dan kapitalisme pengelolaan negara menyangkut masalah publik. Termasuk di dalamnya pengelolaan sekolah dengan prinsip korporasi (Republika, 21 Januari 2009).

Menanggapi situasi pelik seputar UU BHP, BEM REMA UNY sebagai Koordinator Bidang Pendidikan BEM SI, menyatakan saat ini BEM SI sedang melakukan kajian dan riset terkait UU BHP dan dampaknya terhadap iklim pendidikan di Indonesia. “Setelah kajian dan riset itu BEM SI baru akan mengajukan materi judicial review, aksi atau people power, dan berbagai bentuk sikap konkret terhadap UU BHP”, ujar Pidi Winata, Presiden BEM REMA UNY 2009.

Pidi Winata menilai Mendiknas tidak memiliki kewenangan untuk mengklaim bahwa BEM telah menerima apalagi antusias melaksanakan UU BHP. BEM SI tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan karena ingin mendasarkan argumen pada kajian ilmiah yang tepat. Meski belum menentukan sikap, BEM SI sebagai aliansi strategis pasti tetap akan konsisten mengawal isu BHP sebagai wujud komitmen dan kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia.

nurhayatI budIyantI menteri komunikasi dan Informasi bem rema uny 2009