Bapak Asuh Anak Stunting

Sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Stunting

Nasional, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo sadar betul bahwa hajat besar menurunkan prevalensi stunting tidak bisa berjalan sendirian. Tidak pula hanya mengandalkan organ resmi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Hasto merasa perlu untuk sebanyak mungkin pihak untuk terlibat aktif dalam ikhtiar akbar tersebut. Salah satunya dengan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Ajakan menjadi BAAS kali pertama diluncurkan melalui sepucuk surat Nomor 560.a /HL.01.01/G2/2022 yang diteken pada 7 Juni 2022. Inisiasi baru ini diharapkan mampu menjadi stimulasi partisipasi publik dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Hasto mengajak seluruh bupati dan wali kota di Indonesia bersama-sama menggelorakan BAAS.

Hasto menjelaskan, BAAS merupakan aksi gotong-royong dari mitra, yaitu perusahaan pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan individu untuk mengentaskan stunting dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka menurunkan kasus anak stunting di Indonesia. Gerakan ini menyasar bayi berusia di bawah lima tahun (Balita) pada keluarga prasejahtera dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

“Izinkan kami untuk menyampaikan bahwa berdasarkan data yang kami dapat dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, perkiraan jumlah balita stunting di Indonesia adalah sebanyak 5.706.435 orang, dengan persebaran antarkabupaten dan kota yang beragam. Untuk mempercepat upaya penurunan prevalensi balita stunting, BKKBN telah merancang program Bapak Asuh Anak Stunting,” ungkap Hasto dalam surat yang salinannya diterima Warta Kencana

“Sekaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/ Ibu Bupati/Wali Kota untuk menggelorakan dan mengimbau mitra potensial untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting di kabupaten dan kota masingmasing. Adapun bentuk bantuan dari mitra tersebut dapat berupa corporate social responsibilty (CSR), dana persembahan, atau bentuk kepedulian lainnya yang diberikan dengan prinsip prinsip keikhlasan, tanpa ikatan dan seluruh prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah Hasto.

Untuk mempercepat upaya penurunan prevalensi balita stunting, BKKBN telah merancang program Bapak Asuh Anak Stunting.

Sebagai bahan referensi, BKKBN melampirkan contoh skema perhitungan kebutuhan biaya untuk kebutuhan intervensi gizi bulanan per anak dan pengelolaan Dashat. Namun demikian, bentuk kepedulian juga dapat diberikan dalam bentuk natura langsung kepada sasaran.

Penyediaan data target sasaran dan penjelasan mekanisme pelaksanaan program BAAS, sambung Hasto, akan disiapkan

Kepala Perwakilan BKKBN

Provinsi. Tentu, dengan tetap berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten dan kota.

Duta Bapak Asuh

Tak sampai sebulan setelah surat meluncur, Hasto membuat gebrakan baru. BKKBN mendaulat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman menjadi Duta Bapak Asuh Anak Stunting Indonesia. Pengukuhannya dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2022 di Sleman, Yogyakarta. Hasto secara simbolik menyematkan selendang Duta Bapak Asuh Anak Stunting kepada Jenderal Dudung, sekaligus menandai dimulainya program BAAS.

Usai dikukuhkan, Jenderal Dudung langsung memerintahkan jajaran TNI AD untuk mendukung penuh program percepatan penurunan stunting. “Saya akan minta laporan secara signifikan per Koramil, per Kodim, per Kodam, bagaimana upaya-upaya peningkatan, baik upaya internal dengan cara penanaman lahan-lahan nonproduktif menjadi produktif, kemudian hasilnya kita berikan kepada masyarakat. Upaya eksternal, membantu pemerintah yaitu BKKBN menyelesaikan program-program pemerintah, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak stunting,” kata Dudung.

Mantan Pangkostrad ini mengaku gelar yang diterimanya sebagai

Duta Bapak Asuh Anak Stunting Indonesia memiliki tantangan yang berat ke depannya. Karena itu, dia berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai pencegahan stunting dalam setiap kegiatan yang dijalaninya.

Sebab, lanjut Dudung, pencegahan stunting bisa dimulai sedini mungkin atau sebelum melakukan pernikahan. “Saya biasanya melakukan kunjungan ke perguruan tinggi untuk menyampaikan wawasan kecintaan Tanah Air dan bela negara. Nanti akan saya sampaikan pentingnya menghindari perkawinan usia muda. Jangan sampai tanpa pengetahuan mengakibatkan keturunan yang kurang baik,” ujarnya.

Dudung optimistis target penurunan stunting 14 persen pada 2024 akan terpenuhi jika semua pihak saling bersinergi menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Bahkan, bukan tidak mungkin angka stunting turun hingga 10 persen dalam dua tahun ke depan.

“Ini yang kita harapkan dan kami mengajak seluruh masyarakat mari kita bergotong royong menuntaskan masalah ini. TNI Angkatan Darat tidak sanggup sendiri, harus bekerjasama dengan elemen-elemen yang kompeten terkait masalah ini,” kata dia.

Upaya eksternal, membantu pemerintah yaitu BKKBN menyelesaikan program-program pemerintah, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak stunting.

Mitra Strategis Percepatan Penurunan Stunting

Ihwal peran TNI, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)

BKKBN Eni Gustina langsung angkat jempol. Eni yang sudah melakukan roadshow ke sejumlah daerah di tanah air mengaku menyaksikan langsung keseriusan TNI dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

“Saya sangat mengapresiasi kepada jajaran TNI karena memang dari mulai Bapak Panglima sampai babinsa betul-betul mendukung, bahkan luar biasa mendukung, program pecepatan penurunan stunting. Kami melakukan roadshow ke 10 provinsi, ternyata luar biasa. Ternyata semua wilayah sangat mendukung, termasuk dalam kegiatan TMKK misalnya. Dari semula target 2 juta akseptor, capaiannya melebihi target 2 juta tadi,” imbuh Eni.

Eni menyampaikan apresiasi tersebut pada Malam Kadeudeuh BAAS di Prime Park Hotel, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Lebih dari sekadar urusan stunting, Eni menilai TNI berperan besar dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana), khususnya melalui kegiatan TNI Manunggal Bangga KencanaKesehatan Terpadu (TMKK) yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Eni mengaku surprise BAAS mendapat sambutan hangat berbagai lapisan. Ini membuktikan rakyat Indonesia merupakan bangsa yang peduli dan dermawan. Begitu KSAD Dudung mengatakan siap menjadi Duta Bapak Asuh Anak Stunting, sambung Eni, langsung waktu itu juga Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan siap menjadi bapak asuh untuk 50 anak. Beberapa yang hadir juga mengatakan “Saya ambil sekian anak”, termasuk Pertamina, kemudian bank daerah, dan sejumlah pihak lainnya menyatakan keinginan untuk memberikan bantuan dalam bentuk BAAS.

Selama roadshow bersama Panglima TNI, Eni menemukan hampir semua Komandan Distrik

Militer (Dandim) memiliki rata-rata 10 anak asuh stunting. Di level bintara pembina desa (Babinsa), rata-rata setiap babinsa memiliki satu anak asuh.

“Ya Allah, kadang saya berpikir ini sampai sebegitunya. Orang-orang merasa ini tugas kita bersama. Kami pun demikian. Jajaran kami di BKKBN, termasuk staf saya di Kedeputian KBKR. Bahkan, ada sembilan orang patungan dan punya satu anak,” papar Eni.

Eni berharap para Danrem dan Dandim bisa melihat langsung anak asuhnya. Dengan begitu, setiap bapak asuh bisa memonitor perkembangan anak asuh masingmasing. Jika anak asuh tersebut ternyata sudah “lulus”, maka bantuan bisa dialihkan kepada anak stunting lainnya.

“Kemarin misalnya kami mendapat laporan bahwa anak asuh yang kami dampingi ada yang sudah lulus. Dalam enam bulan itu ada yang berat badannya memenuhi kriteria sesuai dengan berat badan anak seumur itu. Tinggi badannya juga sudah sesuai. ‘Ini kami masih punya uang lho, Bu,’ kata Kepala Dinas KB-nya. Lha kok masih sisa, ternyata tidak semua harus Rp 450 ribu sebulan. Di beberapa tempat, sejumlah makanan bergizi bisa didapatkan lebih murah dari harga perkiraan kami sebesar Rp 450 ribu per bulan,” kata Eni.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyerahkan piagam penghargaan Duta Bapak Asuh Anak Stunting kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Signifikan

Seperti pepatah, hasil tak pernah mengkhianati proses. Buah dari gencarnya gerakan BAAS mulai menampakkan hasil. Kepala

BKKBN Hasto Wardoyo mengklaim program BAAS signifikan menurunkan kasus stunting. Klaim ini tidak lepas dari hasil evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana terlihat pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

“Pengalaman beberapa daerah memang Bapak Asuh Anak Stunting signifikan menurunkan kasus stunting. Ini menunjukan bahwa yang paling penting bagaimana asupan makan bergizi sampai ke mulut ibu hamil dan bayi. Seperti Karawang banyak sekali bapak asuhnya kalau kita liat datanya, kalau kita cuplik ini turun paling banyak. Di Sumatera Selatan banyak bapak asuhnya juga turun signifikan kasus stuntingnya,” kata Hasto dalam roadshow Menko PMK “Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabipaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat” belum lama ini.

Berdasarkan SSGI 2021 prevalensi stunting di Jawa Barat sebanyak 24,5 persen. Pada 2022, sebanyak tujuh kabupaten dan kota, yaitu Subang, Karawang, Pangandaran, Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kuningan mengalami penurunan kasus stunting signifikan. n NJP