Moncer di Ujung Pandemi

Percepatan penurunan stunting merupakan mandat baru, tugas tambahan yang diberikan kepada BKKBN. Di luar itu, BKKBN memiliki tugas utama sebagaimana diatur Undangundang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yakni, bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya, BKKBN menjalankan enam fungsi utama dalam bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pertama, perumusan kebijakan nasional. Kedua, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ketiga, pelaksanaan advokasi dan koordinasi. Keempat, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kelima, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi. Keenam, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi.

Tugas dan fungsi tersebut diturunkan menjadi sejumlah rencana kinerja yang diukur menggunakan indikator kinerja tahunan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Terdapat 10 rencana kinerja yang diukur menggunakan 49 indikator untuk dilaksanakan Perwakilan BKKBN. Kinerja utama terentang mulai angka kelahiran total (total fertility rate/TFR), angka penggunaan kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate), jumlah kebutuhan yang belum terlayani (unmetneed), dan lain-lain hingga akuntabilitas pengawasan. Rencana Kinerja lihat Infografik.

Mari kita urai untuk masing-masing indikator. Kinerja penurunan TFR diukur menggunakan indikator pada kelompok wanita usia subur pada rentang usia 15-49 tahun. Pada 2022 ini, Jawa Barat dipatok target memenuhi target TFR 2,15. Hasilnya menggembirakan, hasil long form Sensus Penduduk 2020 menunjukkan tahun 2022 ini TFR sudah mencapai 2,11, sedikit lebih baik dari target semula.

Peningkatan prevalensi kontrasepsi modern diukur menggunakan indikator CPR modern. Dari target 65,95 persen pada 2022, laporan Sistem Informasi Keluarga menunjukkan capaian 62,96 persen atau 95,47 persen dari target.

Target meleset juga tampak pada kinerja penurunan unmetneed Dari target 14,09 persen, hasil Pendataan Keluarga 2021 menunjukkan unmetneed masih berkutat pada angka 16 persen. Sederhananya, dari 10 pasangan usia subur (PUS) yang ingin menggunakan kontrasepsi, 1-2 orang di antaranya tidak terlayani.

Kinerja penurunan angka kelahiran remaja yang ditandai angka age specific fertility rate (ASFR) 15-19 sebesar 25 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun sukses terlampaui. Hasil long form Sensus

Penduduk 2020 menunjukkan

ASFR 15-19 pada 24,46/1.000.

Adapun kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang semula dipatok 60,32 pada skala 0-100 hanya mampu mencapai 52,34. Sementara peningkatan median usia kawin pertama (UKP) perempuan yang diharapkan bisa memenuhi batas bawah 21 tahun masih terganjal pada usia 19,8 tahun.

Dari 10 rencana kinerja, kinerja ketujuh tentang “Meningkatnya pelaksanaan program Bangga Kencana di seluruh tingkat wilayah” memiliki indikator paling banyak, 35 indikator. Pada indikator jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter, BKKBN Jabar berhasil menyasar 705.440 keluarga, sesuai target yang dipatok 2022. Capaian 100 persen juga berhasil diraih untuk indikator jumlah pusat informasi dan konseling (PIK) remaja dan bina keluarga remaja (BKR) yang mendapat pembinaan program generasi berencana (Genre) sebanyak 5.348 remaja.

Yang mencolok, indikator jumlah keluarga yang mengakses Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Dari target semula 11.552 keluarga, laporan akhir pada aplikasi New Siga hanya tercatat 183 keluarga. Angka ini menunjukkan capaian indiaktor hanya 1,59 persen. Angka jeblok juga pada indikator persentase kabupaten dan kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga. Dari target 80 persen, hanya berhasil diraih 27 persen.

Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak di AlunalunKabupaten Subang pada 12 Mei 2022.

Kinerja moncer tampaknnya sagat mencolok pada rumpun pengendalian penduduk. Indiaktor jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah sebanyak 15 pemda seluruhnya tercapai. Satu pada tingkat provinsi dan 14 pada level kabupaten dan kota.

Target jumlah Rumah Data

Kependudukan (RDK) Paripurna yang terbentuk di Kampung KB sebanyak 300 unit, seluruhnya terbentuk. Pun jumlah kelompok kerja Bangga Kencana provinsi dan kabupaten/kota yang efektif di sembilan provinsi dan kabupaten/ kota seluruhnya terpenuhi. Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi untuk tiga jalur (formal, nonformal, dan informal) juga tepenuhi.

Demikian pula dengan jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk bisa dilaksanakan di sembilan daerah sesuai target. Hal ini bisa dilihat dari Rencana Aksi Pemerintah Daerah dalam Aplikasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu).

Satu-satunya indikator rumpun pengendalian penduduk yang capaiannya meleset dari target adalah jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan. Dari target 349 kampung KB, tercatat hanya 319 kampung KB yang melaksanakan.

Konten Fest sekaligus peluncuran layanan konsultasi KB melalui WA Business Pasti KB secara hybrid dari kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat.

Pada rumpun keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, capaian indikator terkait tampak bervariasi. Pada indikator persentase fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) misalnya. Dari target 50,91 persen faskes, nyatanya 99,98 faskes di Jabar siap melayani KB MKJP.

Indeks informasi metode keluarga berencana, dari target

62,47 pada skala 0-100 tercatat

49,18. Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah, dari target

63,40 persen hanya terpenuhi

57,47 persen berdasarkan hasil olahan New Siga. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan sebanyak 20 persen bisa terlampaui dengan capaian 11,93 persen. Kemudian, persentase pelayanan KB pascapersalinan dari semula ditarget 48,20 persen bisa terlampaui dengan capaian 61,30 persen.

Pada rumpun Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin), jumlah pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana tidak terlaporkan hasil capaiannya. Sementara persentase masyarakat yang terjangkau program Bangga Kencana dari target 65 persen bisa terlampuai menjadi 77,15 persen.

Indikator persentase penyuluh KB berkinerja baik yang ditargetkan sebanyak 75 persen tidak terlaporkan. Sementara jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (Siga) untuk 27 kabupaten dan kota seluruhnya terpenuhi. Demikian pula dengan persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem teknologi dan informasi di tingkat provinsi dan

Rencana Kinerja dan Indikator Kinerja BKKBN

Jawa Barat 2022 kabupaten/kota bisa terpenuhi 100 persen.

• Menurunnya angka kelahiran total. Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern.

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

• Menurunnya angka kelahiran remaja. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan. Meningkatnya pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di seluruh tingkat wilayah.

• Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi.

• Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi.

• Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi.

Berikutnya, jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter Bangga Kencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan terpenuhi 10 pemerintah daerah. Data ini bersumber dari telaah dokumen Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Buku Profil Parameter Kependudukan.

Jumlah keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dari target 1.693.268 keluarga terlampaui menjadi 1.693.331keluarga.

Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu sebanyak 5.348 seluruhnya tercapai.

Jumlah kelompok bina keluarga lansia (BKL) yang mendapat fasilitasi pembinaan pelayanan ramah lansia sebanyak 1.615 BKL tercapai. Pun jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga sebanyak 81 kelompok dapat tercapai.

Kemudian, jumlah RDK paripurna di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan sebanyak 155 kampung KB. Demikian pula dengan jumlah kampung KB yang mendapat fasilitasi intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana sebanyak 27 kabupaten dan kota tercapai seluruhnya. Pun dengan 27 kabupaten dan kota yang mendapat sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Berikutnya, jumlah faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon). Dari target 2.215 faskes, bisa dipenuhi 3.093 faskes atau mendekati 140 persen. Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting di 27 kabupaten dan kota sebanyak 648 kampung KB bisa terfasilitasi.

BKKBN Jabar juga menghasilkan dua rekomendasi kebijakan

Penghargaan Yang Diraih Bkkbn Provinsi Jawa Barat Selama Tahun 2022

MANGGALA KARYA KENCANA (MKK)

1. Bupati Purwakarta Anne Ratna

2. Bupati Subang Ruhimat

3. Ketua TP PKK Bandung Barat Sonya Fatmala

4. Ketua TP PKK Kota Sukabumi Fitri Hayati Fahmi

DHARMA KARYA KENCANA (DKK)

1. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat Atalia Praratya

2. Dokter Spesialis Obstetri, Ginekologi RS Cikalong Wetan, Ridwan Abdullah Putra

3. Dokter spesialis Obstetri, Ginekologi di RS Mitra Idaman, Kota Banjar, Djadja Kusnendar

4. Kepala Desa Cibeureum, Kota Banjar, Yayan Sukirlan

5. Ketua PC IBI Kabupaten Bandung Barat, Yeti Heryani

MANAJEMEN ANTI KORUPSI hasil studi kasus stunting provinsi. Rekomendasi kebijakan tersebut berupa policy brief dari Departemen Gizi IPB University dan Fakultas Kedoketran Unpad.

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat telah berhasil meraih Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tanggal 23 November 2022. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia yang merupakan lembaga sertifikasi yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.

Indikator lain terkait tata kelola percepatan penurunan stunting adalah layanan audit kasus, manajemen kasus kabupaten dan kota, dan koordinasi intensifikasi pelayanan KB di faskes dapat terlaksana di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Yang tidak terlaporkan adalah penyelenggaraan koordinasi Satgas

Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di bagian lain, jumlah data kasus stunting dan keluarga risiko stunting yang terverifikasi menghasilkan satu dokumen. Yakni, Hasil Verifikasi dan Validasi Data

Keluarga Berisiko Stunting 2022. Sementara jumlah kampanye percepatan penurunan stunting

PEGAWAI TELADAN NASIONAL

Juara III pada Pemilihan Pegawai

Teladan BKKBN Tingkat Nasional Tahun 2022, Syaiful Anwar

PELAYANAN KB

Juara Umum Tingkat Nasional pada Pelayanan Keluarga Berencana Serentak Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional Ke29 Tahun 2022. Jawa Barat berhasil memberikan pelayanan KB kepada 243.328 akseptor.

ADUJAK GENRE NASIONAL

1. Terbaik I PIKR Percontohan Segmentasi Beraksi : SMAN 25 Bandung

2. Terbaik I PIKR Percontohan Segmentasi Berkolaborasi: UIN Sunang Gunung Djati Bandung

3. Terbaik III BKR Kembang Tanjung

4. Forum Genre Terbaik: Forum Genre Jawa Barat

5. Apresiasi Inovasi Peran Remaja dalam Pencegahan Stunting: Cafe Penting - Forum Genre Provinsi Jawa barat

6. Voice Your Right Segmentasi Berani - Moch. Jembar - Provinsi Jawa Barat

7. Harapan 1 Duta GenRe Nasional: M. Maulana Mansyur tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dapat terlaksana 216 kegiatan. BKKBN juga menghasilkan layanan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).

Kinerja berikutnya adalah meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di tingkat provinsi dengan tiga indikator di dalamnya. Indikator persentase peserta diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik sebanyak 65 persen tidak terlaporkan.

Jumlah penelitian dan pengembangan Bangga Kencana yang digunakan sebagai input rumusan kebijakan Bangga Kencana di provinsi menghasilkan satu policy brief. Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting, dari target

111.557 orang hanya terlaporkan 108 orang atau sekitar 0,1 persen.

TMKK TINGKAT NASIONAL

1. Kodim 0611/Garut

2. Sertu Riswanto, Babinsa Koramil 1102/Karawangpawitan, Garut

3. Kinik DKT Pangrango Kota Sukabumi

PEMUTAKHIRAN PK-21

1. Kabupaten/Kota Tepat Waktu Mendata dengan Capaian 100% pada Tanggal 31 Oktober 2022: Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kabupaten Pangandaran

2. Kabupaten/Kota dengan Cakupan Kepala Keluarga Terverifikasi dan Tervalidasi Tertinggi: Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu

3. Strategi Pelaksana Terbaik: Perwakilan BKKBN Jawa Barat

4. Koordinator Bidang Adpin Terbaik: Herman Melani (Jawa Barat)

Kinerja peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan program Bangga Kencana di provinsi (tiga indikator). Pertama, dukungan manajemen di provinsi selama 12 bulan. Kedua, kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi. Ketiga, layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dalam bentuk media gathering, peliputan, dan advertorial.

Terakhir, rencana kinerja mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi. Pertama, indeks Zona Integritas (ZI) menuju

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 85 pada skala 0-100 tercapai 77,53. Kedua, terlaksananya layanan pengawasan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat provinsi. n NJP

Wawancara Kepala Perwakilan BKKBN

Provinsi Jawa Barat

Kinerja Terbaik Penurunan Stunting

WAHIDIN

Kepala Perwakilan BKKBN

Provinsi Jawa Barat

Kinerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) Jawa Barat boleh dibilang cukup moncer. Hal ini tecermin dari capaian indikator kinerja sepanjang 2022. Di mana, hampir setiap target indikator bisa dicapai. Pun dengan kinerja percepatan penurunan stunting yang menjadi mandat tambahan.

Bagaimana Kepala BKKBN Jawa Barat

Wahidin melihat capaian kinerja, berikut petikan wawancara dengan Warta

Kencana belum lama ini.

Pada umumnya sudah berjalan sesuai rencana. Data capaian kinerja menunjukkan hal itu. Namun, dari sejumlah indikator, sebagian di antaranya tidak bisa didapatkan setiap tahun. Contoh misalnya TFR, itu kan tidak dihitung setiap tahun. Maka itu dilakukan dengan proxy, dan itu dilakukan oleh teman-teman dari pusat. Saat ini, itu juga belum bisa kita dapatkan. Kemudian, berikutnya adalah ASFR 15-19. Itu juga belum kita peroleh hasilnya.

Adapun untuk data lain bisa didapatkan melalui sejumlah pencatatan dan laporan, salah satunya hasil Pendataan Keluarga. Untuk data lain sebenarnya ada data kepesertaan KB MKJP. Kemudian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Kecenderungan dari sisi CPR, apakah ada kenaikan?

Kalau kesertaan ber-KB, itu kalau tahun kemarin kan 58,9 persen. Tahun ini paling tidak harapanya di atas 60 persen. Hasilnya alhamdulillah, berdasarkan Siga kita berhasil mencapai 62,96 persen untuk kontrasepsi modern. Memang ini masih di bawah target sebesar 65,95 persen.

Kalau MKJP sendiri bagaimana?

Untuk MKJP saya sih berkeyakinan ya angkanya naik. Ini sesuai dengan tagline kita “Jabar Juara MKJP”. Dan, ketika kita melakukan monev ke lapangan, di tahun kemarin cukup intens pelayanan pelayanan MKJP, terutama MOW. Buat saya luar biasa. Harapanya akan berkontribusi peningkatan MKJP.

Bagaimana dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan?

Nah, kalau Grand Design Pembangunan Kependudukan untuk provinsi sudah clear. Di beberapa kabupaten kota, ada yang sudah siap. Ada juga yang masih harus difasilitasi untuk pembentukan grand design Kemudian untuk pembentukan Kampung KB percontohan juga bisa tuntas targetnya.

Kemudian, kegiatan program prioritas nasional (Pro-PN) sebagian besar bisa kita penuhi. Ada satu atau dua yang angkanya gak sampai 100, tapi 98-an. Sebagian besar bisa kita capai.

Kalau secara keseluruhan, saya berkeyakinan sudah bisa disebut maksimal. Termasuk mungkin yang perlu dicatat juga kan, di akhir tahun kemarin kita memperoleh sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Antisuap.

Wahidin

Kepala BKKBN Jawa Barat

Jadi, secara keseluruhan kinerja Bangga Kencana di Jabar ini sudahkah sesuai target?

Kalau secara keseluruhan, saya berkeyakinan sudah bisa disebut maksimal. Termasuk mungkin yang perlu dicatat juga kan, di akhir tahun kemarin kita memperoleh sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Antisuap. ISO 37001 dapat digunakan untuk menanamkan budaya antisuap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta. Standar ini mendeteksi potensi penyuapan, sehingga organisas/institusii bisa melakukan pencegahan sejak dini.

Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, apakah pelayanan sekarang sudah kembali normal?

Normal, sudah bisa berjalan seperti biasanya.

Apa yang masih menjadj pekerjaan rumah (PR) untuk 2023?

PR menurut saya yang pertama ASFR 15-19. Tetap menjadi penting walaupun secara bertahap kita turunkan karena memang karakter wilayahnya sangat luas penduduknya, sangat padat. Kaberagaman kebiasaan wilayah juga menyebabkan suatu wilayah tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan yang sama. Ini masih menjadi PR bagaimana meningkatkan usia kawin pertama.

Kedua terkait stunting. Meski penurunanya tadi dikatakan sudah banyak,tapi untuk sampai ke 14 persen membutuhkan perjuangan yang luar biasa.

Apakah konvergensi penanganan stunting sudah berjalan?

Selama 2022 saya kira, saya merasakan sudah. Itu bagi saya sudah menjadi lompatan yang luar biasa. Ini salah satu indikator bagi saya terkait komitmen.

Secara kelembagaan, TPPS sudah mulai berjalan?

Iya betul, walaupun belum maksimal. Sudah ada pergerakan yang semakin baik dan diikuti oleh kabupaten dan kota. Tahun ini kita juga dua kali mengundang kabupaten dan kota yang dihadiri Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua TPPS Provinsi Jawa Barat. n NJP

Salah satu pembeda tata kelola penanganan stunting edisi Perpres

72/2021 dengan sebelumnya adalah adanya kegiatan audit kasus stunting

(AKS). Kegiatan berlangsung dua kali dalam setahun di lokus yang ditetapkan masing-masing kabupaten dan kota. Bagaimana pelaksanaan edisi perdana AKS di Jawa Barat dan apa yang harus dibenahi pada 2023, berikut petikan wawancara dengan

Koordinator Program Manager Satuan

Tugas Percepatan Penurunan Stunting

Jawa Barat Muhammad Kodir di ruang kerjanya belum lama ini.

Wawancara Khusus Koordinator Program

Manager Satgas PPS Provinsi Jawa Barat