14 jan 2016

MAGELANG EKSPRES CMYK

Korane Wong Kedu

KAMIS 14 JANUARI 2016

TERBIT 20 HALAMAN / HARGA ECERAN Rp3000 Rp3000

Enam Warga Candimulyo Menghilang Diduga Bergabung dengan Gafatar MAGELANG - Selain Adi Kurniawan, enam orang warga Dusun Klumprit, Desa Surojoyo, Kecamatan Candimulyo juga diduga menghilang setelah bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Keenam orang tersebut diketahui masih satu keluarga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, enam orang tersebut yakni pasangan suami istri, Komari (52) dan Siswati (49), Agung Suliadi (27), Dwi Cahyo Romadhon (25) dan Ari Kusumawati (23) serta Tri Setiyani (52) kakak dari Siswati.

Kepala Dusun Klumprit, Gumun, mengatakan, pihaknya memperoleh informasi bahwa satu keluarga tersebut pergi ke Kalimantan.“Informasi yang kami terima, mereka pergi ke Kalimantan. Na-

mun apakah mereka ikut Gafatar atau tidak, kami tidak mengetahui. Hanya kabar yang beredar dimasyarakat, Pak Komari dan Agung anaknya itu, sering membicarakan soal Gafatar kepada warga sekitar,” katanya.

Kepergian Komari dan istrinya diketahui sudah sejak tanggal 1 Januari 2016 kemarin. Adapun lima orang anggota keluarganya yang lain sudah lebih dulu pergi sejak tanggal 24 Desember 2015 lalu.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Magelang, Karya Humanika Ssos me ngatakan, pihaknya sebenarnya sudah lama mengetahui keterlibatan salah satu anggota keluarga Komari, yakni Agung dalam Gafatar. “Tahun 2012 lalu, dia (Agung) pernah mengajukan permohonan audiensi dengan kami untuk membahas kegiatan Gafatar di Kabupaten Magelang. Tapi kami menolak,” jelas Karya.

Dia mengatakan, pihaknya sudah lebih dulu mengetahui riwayat dan track record kegiatan Gafatar. Saat itu, Karya juga mengetahui bahwa Agung ternyata terdaftar dalam kepengurusan Gafatar daerah Kebumen. Bahkan, kepengurusan tersebut juga sudah tercatat di Kantor Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. “Kita sudah cek dan ternyata yang bersangkutan masuk dalam salah satu pengurus Gafatar Kebumen. ke hal 3

Gafatar Sempat Eksis di Kota Magelang MAGELANG - Organisasi massa (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang kini jadi buah bibir sebenarnya pernah eksis di Kota Magelang, beberapa tahun lalu. Ke giatan yang mereka lakukan ini dikamuflasekan melalui aksi-aksi sosial dan tidak secara langsung dilaksanakan oleh Gafatar, sehingga cukup sulit pemerintah mendeteksinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Magelang, Eri Widyo Saptoko mengatakan, pihaknya sempat diminta audiensi dengan dua delegasi Ormas Gafatar pada Mei 2015 lalu.”Dua orang itu datang ke kami dan menunjukkan brosur dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, seperti kerja bakti, bersih lingkungan, dan aksi-aksi sosial lainnya. Kemudian meminta kami untuk menghadiri audiensi tapi tidak kami tindak lanjuti,” kata Eri, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/1).

Menurut Eri, alasan pihaknya tak merestui permintaan dua delegasi Gafatar ini, lantaran sebelumnya pernah mendapat surat Dirjenkesbangpol kepada masingmasing Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada Gafatar.

Dikamuflase Melalui Aksi Sosial

ke hal 3

LOGIS DOKTER MEDI NARSIS dan KLASIK DIALOG Inspirasi Sehat (LOGIS) Dokter Medi Wirawan Magelang. Setelah kelas dasar sehat holistik terselenggara (LOGIS atau KASET), bagi peserta yang memiliki komitmen untuk membangun konsep dan program sehat akan dipertemukan di kelas sehat sebagai berikut : 1. Kelas NARSIS (Seminar Sehat Itu Simpel) merupakan kelas pembangunan konsep sehat holistik. Pesertanya adalah peserta yang telah mengikuti kelas LOGIS atau KASET dan berniat ingin memahami konsep sehat holistik lebih dalam lagi. Kelas ini terselenggara dengan tiket berbayar sekitar ratusan ribu rupiah untuk setiap orang, dengan paket seminar berupa buku sehat dan produk sehat.

Materi seminar 50% teori dan 50% praktek.

Peserta kelas antara 30-50 orang. Lokasi kelas bila di Kota Magelang dapat di ruang pertemuan Rumah Sehat Holistik Dokter Medi Wirawan atau di meeting room Hotel atau rumah makan yang representatif.

2. Kelas KLASIK (Kelas Sehat Holistik) merupakan kelas pembentukan program sehat individual secara pribadi mandiri dalam 2 minggu paska ikuti kelas sehat. Pesertanya adalah alumni kelas NARSIS yang ingin lebih detail merancang program sehat individualnya secara holistik yang diikuti dan dibimbing selama 2 minggu ke depan melalui grup WA asuhan dr. Medi Wirawan Magelang. Materi pertemuan sehat 10% teori singkat dua kelas sebelumnya dan teori program serta 90% praktek sehat individual. Ada sesi pembuangan emosi negatif dan pembuangan toksin fisik, merancang program harian selama 2 minggu yang terstruktur dan terukur, ada pertemuan evaluasi. ke hal 3

foto:solikhah ambar p/magelang ekspres

TEKEN MOU. Polres Magelang melakukan kerjasama yang dituangkan dalam (MoU) yang ditandatangani oleh Suyuti Abdul Ghofir (General Manager ME) dan AKBP Zain Dwi Nugroho SH SIK MS (Kapolres Magelang) di kantor redaksi Magelang Ekspres kemarin (13/1).

Gandeng Koran Lokal Sosialisasikan Program Polisi Polres Teken MoU dengan ME MAGELANG - Untuk mens o s i a l i s a s i k a n k e g i at a n sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat, Polres Magelang menjalin kerjasama dengan Magelang Ekspres, koran lokal milik Group Jawa

Pos. Kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) itu ditandatangani oleh Suyuti Abdul Ghofir (General Manager ME) dan AKBP Zain Dwi Nugroho SH SIK MS (Kapolres Magelang) di kantor redaksi Magelang Ekspres kemarin (13/1).“Kerjasama ini sebagai

salah satu upaya kita untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat,” kata Kapolres Magelang AKBP Zain Dwi Nugroho SH SIK MSi. Dia berharap kerjasama ini tidak hanya berlangsung selama dirinya menjadi Kapolres Magelang tapi tetap berlanjut terus di masa mendatang. “Jabatan Kapolres itu

paling lama dua tahun, tapi saya harapkan kerjasama ini masih terus berlanjut terus meskipun saya sudah tak lagi bertugas di sini,” ujarnya.

Kapolres juga meminta jajarannya untuk memanfaatkan kerjasama ini secara maksimal mengingat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Polres

Magelang, termasuk PolsekPolsek yang belum diketahui oleh masyarakat. “Tidak salah, kalau kami (Polres) melakukan Kerjama dengan Magelang Ekspres sebagai koran lokal karena informasi tentang Magelang tentu saja lebih lengkap. Ini yang tidak dimiliki oleh koran lain,” ungkapnya. ke hal 3

Belasan Ribu Penduduk Enggan Buat KTP TEMANGGUNG - Meski telah memenuhi persyaratan usia, namun belasan ribu penduduk asal Kabupaten Temanggung enggan mengurus pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), sehingga menyandang status tanpa identitas resmi.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Agus Wahyudi Budiyono, jumlah mereka sesuai catatan yang ada mencapai

12.188 orang. Dalihnya, selain sudah berusia lanjut, sebagian dari mereka juga berada di luar daerah.

“Sebenarnya kedua faktor tersebut tidak bisa dijadikan alasan masyarakat untuk enggan mengurus KTP. Sebagai warga negara yang baik, pencatatan identitas itu penting,” katanya, Rabu (13/1).

Secara umum, ia memprediksi bahwa pada tahun 2016 ini akan ada 51.008 penduduk

yang akan mengurus KTP baru. Jumlah tersebut didapat berdasar hitungan enam parameter potensi, termasuk mereka yang masih enggan membuat KTP. Kelima parameter sisanya terdiri dari 14.575 penduduk pemula yang telah memasuki usia 17 tahun pada 2016, sehingga berhak memiliki KTP baru. Mayoritas dari mereka masih berstatus sebagai pelajar. ke hal 3

foto: rizal ifan/temanggung ekspres

ANTRE. Masyarakat tengah mengantri membuat KTP baru di Kantor Disdukcapil.

Gafatar Berhasil Merekrut Orang-orang Berpendidikan

Mahasiswa Muntilan pun Bergabung, Kini Entah Kemana ?

Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang beberapa waktu terakhir memenuhi pemberitaan berbagai media, diketahui memiliki anggota yang tersebar dari berbagai daerah. Bahkan, anggota yang direkrut rata-rata adalah mereka yang berpendidikan.

Bagaimana?

SOLIKHAH AMBAR P, Magelang MUH Subari (57), warga Perumahan Lembah Asri, Desa Mantenan, Kecamatan Mertoyudan, tidak menyangka jika putranya, Adi Kurniawan (27) menghilang begitu saja tanpa kabar.

Redaksi, Iklan dan Pemasaran: Jl. A. Yani No 348 Magelang Telp. (0293) 310846

foto:solikhah ambar p/magelang ekspres

TUNJUKKAN. Siti menunjukkan foto Adi, putra sulungnya yang menghilang tanpa kabar sejak beberapa waktu lalu dan diduga bergabung dalam gerakan Gafatar.

Kekhawatirannya semakin menjadi ketika dirinya mengetahui berita tentang gerakan Gafatar dari berbagai media.

Menurut Subari, keluarga menduga anak pertama dari empat bersaudara itu bergabung dalam gerakan Gafatar yang kini dilarang oleh pemerintah. Bukan tanpa alasan, Adi sempat menyatakan telah bergabung dengan Gafatar beberapa tahun lalu saat dirinya masih kuliah.”Dia juga pernah mencoba mengenalkan ibunya untuk bergabung dengan Gafatar yang bermarkas di daerah Sleman, DIJ. Tapi ibu menolak dan mengajaknya pulang,” ujar Subari didampingi istrinya, Siti Sugiarti.

Dia menceritakan, awal mula gelagat Adi sudah terlihat tahun 2013 lalu ketika dirinya masih berkuliah.

ENAM WARGA MUNTILAN MENGHILANG bisa jadi masih ada warga yang lain

BELASAN RIBU PENDUDUK ENGGAN BUAT KTP gratis saja gak mau, apalagi bayar?

ke hal 3

Web: magelangekspres.com, E-mail: redaksi@magelangekspres.com, iklanmglekspres@gmail.com

CMYK

KAMIS 14 JANUARI 2016

5

Bonus Atlet Luar Daerah Belum Cair Menjadi PR KONI MAG E L ANG SE L ATAN - Pemkot dan KONI Kota Magelang masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) terhadap 10 atlet berprestasi dalam helatan Dulongmas

ke-3 Agustus 2015 lalu. Sebab, ke-10 atlet yang berasal dari luar daerah namun membantu memperkuat tim Kota Magelang tersebut hingga kini belum mendapat hak mereka berupa pemberian bonus dari KONI.

Pelatih Judo Kota Magelang Puguh Dadjono mempertanyakan kebijakan Pemkot dan KONI perihal pemberian bonus bagi atlet asal luar daerah tersebut. Terlebih ia menilai, peranan atlet tersebut samasama sudah berjuang untuk

membawa Kota Magelang meraih prestasi runner up dalam ajang Dulongmas lalu.

Pria yang akrab disapa David ini mengemukakan bahwa buku tabungan dari Bank Jateng atas nama beberapa atlet tersebut sudah dibuat

dan saat ini berada di Kantor KONI Kota Magelang. Namun, buku tabungan tersebut tidak segera diserahkan ke masing-masing atlet.”Mereka sudah menunggu sejak Agustus lalu. ke hal 7

Mulai Sosialisasi Ketertiban Lalin di Bandongan MAGELANG - Wilayah hukum Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang sejak bergabung dengan Polres Magelang Kota langsung ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Materi yang disampaikan cukup kompleks, mulai dari penanganan masalah hukum hingga ketertiban lalu lintas.”Dalam sosialisasi itu kami sampaikan kepada masyarakat Bandongan bahwa wilayah hukum Polsek Bandongan sudah bergabung dengan Polres Magelang Kota. Sosialisasi ini diharapkan supaya masyarakat menyesuaikan untuk berdisiplin berlalu lintas,” kata Kapolres Magelang Kota AKBP Edi Purwanto melalui Kasubag Humas AKP Esti Wardiani di selasela sosialisasi, kemarin.

Hadir pada kesempatan itu, Kabag Ops Kompol Soedijarto, Kasat Lantas AKP Riswanto beserta jajarannya.

KOTA KITA Paham Radikal BANYAKNYA organisasi dengan visi misinya, harus dicermati paham dan ideologinya, karena hal itu yang mementukan apakah organisasi tersebut melenceng atau tidak.

Organisasi yang baik tidak membuat ricuh dan resah masyarakat, serta mengkedepankan kedamaian dari pada konflik.

ke hal 7

foto : wiwid arif/magelang ekspres

SOSIALISASI. Jajaran Satlantas Polres Magelang Kota memberikan edukasi ketertiban lalu lintas kepada pengguna jalan dan kendaraan di persimpangan Bandongan, Kabupaten Magelang, kemarin.

Arief, Swasta, Magelang

Hindari Kerugian, PKL Badaan Pilih Tutup

J a n g a n sampai masuk kedalam organisasi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tidak jelas dan berbau radikalisme. (cha)

Hujan Menyebabkan Pengunjung Sepi MAG E L ANG U TARA Sistem shift masih menjadi kendala di pusat kuliner Ta-

man Badaan, mengingat keramaian pembeli di lokasi tersebut belum stabil dan

Sularto, Swasta, Magelang

WISATA Berambisi Jadikan Kota Wisata Ikan MAGELANG TENGAH - Meski luas Kota Magelang hanya 18,12 kilometer persegi, namun bagi Penjabat (Pj) Walikota Magelang, Rudy Apriyantono, daerah ini punya potensi lebih untuk mengembangkan destinasi wisata m e l a l u i k e k ay aa n sumberdaya alam.

Salah satunya adalah pengembangan wisata ikan yang bisa dibudidayakan di Kota Sejuta Bunga.”Konsep wisata ikan bisa menjadi daya ungkit tumbuhya geliat ekonomi. Destinasi wisata edukasi ini juga bisa menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Magelang,” kata Rudy, saat mendatangi Kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan (Dispeterikan) Kota Magelang Rabu (13/1).

Ia mengemukakan, destinasi wisata ikan selaras dengan branding Kota Jasa. Hal ini diyakini mampu menjadi daya tarik pengunjung ke Kota Magelang.”Namun untuk memuluskan rencana itu butuh kesiapan sarana, prasarana dan insfrastruktur.

foto: chandra yoga/magelang ekspres

SEPI. Usai musim liburan dan pertengahan musim hujan membawa pengaruh terhadap jumlah kunjungan ke pusat kuliner Taman Badaan, sehingga sebagian pedagang memilih tutup.

No.7

ke hal 7

CMYK

hanya ramai pada hari-hari tertentu saja.

Seperti yang terlihat pada Rabu (13/1), banyak pedagang kuliner yang tutup, karena faktor cuaca yang menyebabkan pembeli turun drastis. “Kemarin waktu liburan akhir tahun bisa di-

katakan penuh pengunjung, saat ini kebalikannya dan hampir separuh pedagang dalam 2 hari ini memilih libur berjualan, khususnya pedagang shift siang. Karena karakteristik Taman Badaan tidak stabil keramaiannya, sebagian besar mengandal-

kan liburan serta cuaca cerah yang membuat pengunjung datang ke Taman Badaan, kecuali pembeli tersebut memang berniat membeli kuliner di Taman Badaan,” ucap Wakil Paguyuban Pedagang shift siang, Supar. ke hal 7

CMYK

KABUPATEN MAGELANG

KAMIS 14 JANUARI 2016

MAGELANG EKSPRES

8

PDAM Bakal Disuntik Rp15 M MUNGKID - Pemerintah Kabupaten Magelang mengusulkan penambahan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Gemilang. Usulan tersebut dimaksudkan untuk penambahan, peningkatan, perluasan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengatakan, penambahan penyertaan modal sebesar Rp15 miliar itu juga bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM. “Serta demi mendukung pencapaian target program 100-0-100 (100% akses air minum aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi

layak),” jelas Bupati.

Dikatakannya, PDAM tengah berupaya meningkatkan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat. “ Yakni meningkatkan cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan 60 persen di wilayah pede-

saan,” imbuhnya.

Menanggapi usulan tersebut, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Magelang, Prihadi mengatakan, penambahan modal hendaknya dibarengi dengan peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat.

Antara lain dengan men-

jamin kualitas air yang didistribusikan aman bagi kesehatan konsumen, menjamin kelancaran pasokan air bagi seluruh rumah pelanggan, menambah jumlah pelanggan, memperluas jangkauan layanan di perkotaan dan pedesaan, dan membuka jaringan baru ke wilayah yang rela-

tif produktif dari sisi sosial maupun ekonomi.

“Juga peningkatan dalam hal kontribusi ke pemerintah daerah. Mengingat, penambahan modal itu bukan sekadar mengalihkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran),” katanya.

Anggota Fraksi Golkar, Bagyo Widi Nugroho me-

nambahkan, PDAM jangan sampai membebani calon konsumen dalam upaya menambah jumlah pelanggan. Seperti, menarik pungutan biaya pemasangan sambungan rumah tangga yang terlalu tinggi. “ Ka re na P D A M ju ga mengemban fungsi sosial,” jelasnya. (amb)

PERTANIAN

Burung Hantu Mampu Basmi Tikus MUNGKID- Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (BP2KP) Kabupaten Magelang, Ir Tri Agung, mengimbau petani untuk memelihara burung hantu. Hal ini karena burung bermata tajam itu dinilai efektif membasmi hama tikus.

“Burung hantu jenis tyto alba sangat cocok dipakai pembasmi tikus karena makanan utamanya memang itu,” kata Ir Tri Agung kemarin.

Menurut dia, membasmi tikus dengan cara alami terus disosialisasikan. Sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hanya dengan cara tersebut maka membuat lingkungan tetap terjaga.

“Kami memang sedang giat melakukan upaya penanggulangan hama dan penyakit dengan cara alami, seperti hama tikus dikendalikan dengan memelihara predatornya yaitu burung hantu,” tuturnya.

Sebelum itu, lanjut dia para petani sering melakukan penangkapan tikus dengan cara mengasapi lubang-lubang tikus di sekitar areal persawahan. Namun, upaya itu tak mempan karena tikus masih menyerang lahan pertanian di beberapa kecamatan.

“Mengendalikan serangan tikus dengan memanfaatkan burung hantu terbukti cukup efektif, karena satu ekor burung hantu mampu menangkap dua hingga tiga ekor per hari,” paparnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihak Disperta juga melakukan penangkaran burung hantu yang tersebar di Kecamatan Grabag.

Ia menjelaskan, pihaknya juga melakukan program penangkapan tikus secara serentak dengan melibatkan petani untuk bersama-sama mencari dan memburu tikus di sejumlah lubang di sejumlah areal pertanian.

Tri berharap penangkaran rumah burung hantu (Rubuha) dapat dilakukan di kecamatan lain. Sehingga dapat meminimalisir penggunaan pestisida. Selain itu, adanya penangkaran burung hantu diharapkan warga masyarakat lain untuk melindungi dengan cara tidak melakukan perburuan.

“Hama tikus sekarang sudah banyak dikeluhkan petani di Magelang, maka untuk pembasmian yang aman dengan menggunakan musuh alam,”tandasnya. (hen)

LALU LINTAS

foto: ambar pratiwi/magelang ekspres

BELAJAR. Sebagian siswa-siswi MI Maarif Wanurejo saat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di musala sekolah kemarin.

MI Maarif Wanurejo Tak Dapat Bantuan Kemenag MUNGKID - Pembangunan salah satu ruang kelas di MI Maarif Wanurejo Borobudur yang atapnya ambrol beberapa waktu lalu harus bergantung dari bantuan pihak swasta maupun donatur. Pasalnya, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Magelang tidak memiliki anggaran yang dialokasikan untuk rehab ruang kelas di sekolah tersebut.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Magelang, Fatchur Rohman mengatakan, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran khusus karena pihak sekolah tidak mengusulkan sebelumnya.

“Dari Kemenag juga tidak ada alokasi anggaran untuk perawatan bangunan MI Maarif Wanurejo,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, alokasi dana APBN di Kemenag biasanya diperuntukan bagi madrasah berstatus negeri.

Seperti MI Negeri Mlangen, Kecamatan Salaman, yang memperoleh bantuan dana untuk biaya perawatan sekolah. Namun, jika untuk madrasah berstatus swasta, tidak ada alokasi anggaran sama sekali.

“MI Maarif Wanurejo itu milik yayasan Maarif, kita sifatnya hanya membantu. Sebelumnya tidak ada anggaran karena tidak dimasukan dan

tidak diusulkan,” terangnya.

Fatchur mengaku bisa membantu sekolah tersebut sebatas melalui proposal yang ditujukan ke Inspektorat Jenderal Kemenag di Jakarta.

Kantor Kemenag Kabupaten Magelang nantinya akan merekomendasikan proposal tersebut lalu ditujukan ke Pemerintah Pusat.

Selain itu, lanjutnya, pihak sekolah supaya menyusun proposal bantuan yang ditujukan ke pihak swasta di wilayah Kabupaten Magelang.

“Nantinya bisa dimasukkan ke sejumlah instansi. Seperti ke BRI, Koperasi, Basnas, dan lainya,” terang Fatchur.

Dia menyebutkan, saat ini

terdapat ratusan madrasah di bawah naungan Kantor Kemenag Kabupaten Magelang.

Diantaranya 303 MI, 66 MTs dan 16 MA. Sebagian besar madrasah ini, memang tidak ada alokasi anggaran untuk membantu biaya perawatan.

Alokasi biaya perawatan dan pembangunan biasanya di peruntukan untuk madrasah berstatus negeri.

“Rata-rata gedung madrasah itu tidak mendapatkan bantuan dari Kemenag. Dulu pernah madrasah mendapatkan bantuan pembangunan, tapi hanya dua lokal. Madrasah memang kondisinya tidak seperti di sekolah dasar milik Pemda atau milik negara. Madrasah ini milik yayas-

an,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala MI Maarif Wanurejo, Ngesti Sulistyaningsih mengatakan, ambrolnya atap ruang kelas ini mendapat perhatian dari wali murid dan masyarakat sekitar. Mereka memberikan bantuan material maupun uang. Bahkan, banyak diantaranya yang rela mencari dana door to door untuk biaya pembangunan ruang kelas tersebut.

Sambil menunggu pembangunan, para siswa terpaksa melangsungkan kegiatan belajar mengajar di Mushola sekolah. Mereka belajar di ruang semi terbuka dan memanfaatkan meja tenis untuk belajar bersama. (amb)

Dishub Cek Traffic Light

Di Disdukcapil Dipungut Uang Parkir

MUNGKID - Untuk mengetahui kondisi traffic light di wilayah Kabupaten Magelang, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Magelang melakukan monitoring traffic light. 10 lokasi yang dilakukan pengecekkan antara lain Semen, Jumoyo, Pasar Muntilan, Sawangan, Palbapang, Blabak, Blondo, Pemda, Pakelan dan Secang.

Selain monitoring juga dilakukan cek kepadatan arus dengan waktu jalan dan berhenti di masing-masing simpang.

“Jeda waktu jalan dan berhenti sudah sesuai dengan arus kendaraan atau belum. Apabila belum makan akan dilakukan penambahan,” tutur Sudiq Yuniarto, Kasi Manajemen dan Rekayasa, Dishub Kabupaten Magelang, kemarin.

Dijelaskan Sudiq, untuk Jumoyo dari arah Magelang ke Jogja waktunya ditambah 5 detik, dari 25 detik menjadi 30 detik.

“Penambahan waktu dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan dari arah tersebut,”jelasnya.

Dari hasil monitoring traffic light yang dilakukan diketahui hampir semua traffic mengalami kerusakan. Baik itu kerusakan ringan, sedang maupun berat.

“10 lokasi sudah dilakukan pengecekan dan untuk pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemkab Kabupaten,”tandasnya. (hen)

MAGELANG- Adanya penarikan tarif parkir di kompleks Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang mendapatkan keluhan dari masyarakat. Mereka menilai keberadaan kantor dinas yang melayani masyarakat tidak seharusnya ada pungutan parkir.

“Kalau di kantor dinas, lalu pas kita parkir, kemudian diminta uang untuk tarif parkir kan tidak pas,” kata Malik yang baru saja mengurus E-KTP di kantor dinas tersebut kemarin.

Diceritakan, usai dirinya mengurus kartu penduduk berbasis elektonik tersebut, saat hendak beranjak dari parkiran kemudian didatangi orang untuk meminta tarif parkir.

“Tiba-tiba ada yang datang minta uang parkir,” tandasnya.

Menurutnya, bukan soal uang yang dikeluarkan, tapi keberadaan kantor dinas yang merupakan tempat pelayanan publik malah ada tempat parkir yang dikenai biaya.

Saat koran ini menanyakan kepetugas parkir, pihaknya tidak memberikan penjelasan panjang lebar. Ketika ditanya soal karcis parkir tidak bisa berkutik.

“Karcisnya tidak ada,” kata salah satu petugas parkir yang namanya enggan disebutkan. (hen)

foto: heny agusningtiyas/magelang ekspres

MENGECEK. Petugas Dishub saat mengecek traffic light kemarin.

foto: heny agusningtiyas/magelang ekspres

MENINJAU. Dandim 0705/Magelang saat meninjau lokasi retakan tanah di Dusun Kupen, Desa Balai Agung.

Dandim Tinjau Lokasi Retakan Tanah GRABAG - Retakan tanah di Dusun Kupen, Desa Balai Agung, Kecamatan Grabag yang sempat mengegerkan banyak pihak nampaknya menjadi daya tarik tersendiri.

Dandim 0705/Magelang Letkol Arm I Made Gede Antara SSos didampingi Pasi Ops Kodim Kapten Arm Pitoyo beserta 5 orang anggota Koramil 06/ Grabag melakukan pengecekkan.

Dandim berpesan agar warga di lokasi untuk selalu berhati-hati dan waspada, mengingat musim hujan

sudah berlangsung.

Dengan adanya alat pendeteksi pergerakan tanah, mudah-mudahan jika terjadi sesuatu akan lebih cepat untuk menyelamatkan diri.

“Semua warga harus selalu waspada. Jika ada kejadian yang tidak sewajarnya untuk langsung melaporkan kepada pihak terkait,”katanya.

Dia memerintahkan kepada Babinsa Desa Balai Agung untuk selalu koordinasi dengan perangkat desa.

“Kami berharap supaya kedepan di

lokasi ini dilaksanakan penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya agar mnghindari hal-hal yang tidak diinginkan,”tandasnya. Peninjauan tersebut juga didampingi Babinsa Koramil 06/Grabag Serka Nurdaim.

Retakan tanah di Dusun Kopen terjadi pada saat musim penghujan.

“Banyak sekali terjadi tanah yang retak karena adanya pergeseran struktur tanah.

Kemarau panjang pada musim kemarin sangat berpengaruh terhadap kondisi tanah,” kata Serka Nurdaim. (hen)

CMYK

WONOSOBO EKSPRES Korane Wong Wonosobo

KAMIS 14 JANUARI 2016

PILKADA

Gugatan Sumeh Dinilai Kabur WONOSOBO – Sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Wonosobo kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (13/1). Agenda sidang kali ini merupakan agenda pemberian jawaban dari termohon, yakni KPU Wonosobo serta membacakan keterangan dari pihak terkait pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati nomor tiga Eko Purnomo-Agus Subagyo.

Pada agenda tahap pertama merupakan pemeriksaan pendahuluan dan laporan pemohon yakni Paslon Sarif Abdillah-Usup Sumanang (Sumeh).

“Gugatannya Sumeh kacau mas, mosok yang digugat malah pembatalan SK Pengumuman KPU tentang rekapitulasi, harusnya SK tentang penetapan hasil rekap dong. Kami kuasa hukum dari cabup terpilih mengatakan itu dalam jawaban kami. Selanjutnya tentang money politic, kami tidak pernah dipanggil oleh Panwas untuk klarifikasi. Selain itu MK tidak berwenang periksa perkara karena selisih suara antara pemenang No 1 dg No 2 jauh melebihi 1 persen,” tutur kuasa hukum paslon nomor tiga, Fahrudin, melalui telepon, Rabu (13/1).

Pihaknya juga mengaku, melakukan eksepsi atau penolakan atau keberatan. Alasannya, karena yang dijadikan alasan maju ke MK adalah money politic. Sementara money politic merupakan wilayah Panwas.

“Kami melakukan eksepsi. Karena, MK tidak berwenang mengadili gugatan ini.

Sebab, yang dijadikan alasan maju ke MK adalah money politic. Sementara money politic adalah wilayah Panwas, karena MK tidak mengadili masalah money politic,” tuturnya.

Bukan hanya itu, Fahrudin juga menilai gugatan yang bisa diajukan ke MK adalah selisih suara. Namun, selisih suara antara paslon nomor dua dan nomor tiga sangat jauh.

“Selisih suara antara paslon nomor dua dan tiga itu jumlahnya 88.000 suara. Nah kalau diprosentasikan selisihnya sekitar 19,2 persen suara dengan jumlah penduduk 800.000 orang, dari situ MK tidak bisa mengadili,”katanya. ke hal 11

Kades Rimpak Divonis 1,4 Tahun WONOSOBO- Kepala Desa Rimpak Sapuran Zaeni divonis hukuman 1 tahun 4 bulan kurungan dalam kasus korupsi PBB (Pajak Bumi Bangunan) desa setempat. Besaran nominal yang dikorupsi pada tahun 2013 itu Rp72 juta lebih.

Dia secara sah dan meya-

kinkan melanggar Pasal 3 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan hal itu, Bupati Wonosobo melalui Bagian Pemerintahan dan Desa

resmi mengeluarkan surat pemberhentian Zaeni sebagi Kades Rimpak dan mengangkat penjabat sementara.

“Proses hukumnya sudah inkrah. Jadi surat pemberhentian sudah kita sampaikan. Karena berstatus sebagai tersangka korupsi, pemberhentian yang dilakukan oleh

bupati tidak perlu melalui usulan BPD,” ungkap Kabag Pemerintahan dan Desa, Tri Antoro kemarin.

Menurutnya, sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kepala desa diberhentikan oleh bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana tindak

pidana korupsi, terorisme, makar, atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Pj Kepala Desa Rimpak adalah Sekdes desa tersebut hingga nanti ada kepala desa yang baru,” cetusnya. ke hal 11

17 Paket Pekerjaan Gagal Dilelang WONOSOBO- Sebanyak 17 paket pekerjaan gagal dilelang pada tahun 2015. Kondisi tersebut ditengarai karena imbas dari perencanaan yang kurang matang. Sehingga menumpuk di akhir tahun.

“Dari 161 paket pekerjaan tahun 2015 yang dilelang, ada 17 paket yang gagal dilelang,” ungkap Kepala UPT Unit Pengadaan, Nugrahadi, kemarin (13/1) di kantornya.

Dijelaskan olehnya, 17 paket yang gagal dilelang tersebut bisa menjadi luncuran tahun 2016.

Namun, bisa jadi sebaliknya, tidak menjadi luncuran, tapi menjadi kegiatan lain. ke hal 11 foto: agus supriyadi/wonosobo ekspres

JALAN. Jalur Rejosari – Sigedang berlubang dan rusak parah, perbaikan terhadap jalur tersebut urung dilakukan lantaran paket pekerjaan gagal dilelang.

Gafatar Nyaris Daftar di Kesbang Penyelewengan Pupuk Subsidi Tengah Diusut WONOSOBO- Kantor Kesatuan dan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Wonosobo mengakui Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pernah berkonsultasi akan mendaftar di kantor tersebut pada tahun 2013 silam.

Bahkan untuk meyakinkan, mereka sempat menunjukan majalah yang berisi aktivitas sosial organisasi yang

PASAR

ECERAN Rp3.000

mereka lakukan.

“Niatnya akan mendaftarkan organisasi itu ke kantor Kesbang Wonosobo. Yang bersangkutan juga meninggalkan semacam majalah yang berisi aktivitas kegiatan sosial yang mereka lakukan,” ungkap Kepala Kantor Kesbangpolinmas Wonosobo, Didik Wibawanto, kemarin (13/10) di kantornya.

Pihak Kesbang tidak bisa

mengindetifkasi orang tersebut lantaran mengaku tidak berasal dari Kabupaten Wonosobo. Paska konsultasi tersebut tidak ada tindaklanjut untuk mendaftar.

“Jadi kita tegaskan, Gafatar belum pernah mendaftar dan secara otomatis tidak terdaftar di Kantor Kesbang, “ ucapnya.

S e i r i n g d e n g a n t e rKE HAL

11

WONOSOBO- Sepanjang tahun 2016, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Wonosobo menegaskan akan memantau ketat penyaluran pupuk bersubsidi hingga sampai ke petani. Pemantauan tersebut untuk menekan tindakan penyelewengangan dalam proses penyaluran.

Menurut Kasi Pegawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen Kantor Perindustrian dan Perdagangan,

Oman Yanto, upaya untuk memantau ketat penyaluran pupuk bersubsidi demi menghindari adanya penyelewengan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Di bulan Januari ini saja sudah ada kasus penyelewengan pupuk bersubsidi terjadi di wilayah Kejajar, dan sudah masuk tahap pemberkasan berita acara pidana (BAP) di Polres,” jelas Oman ketika ke hal 11

foto: erwin abdillah/wonosobo ekspres

RUWET. Pejalan kaki dan pengendara motor saat hendak menuju pasar.

Akses Masuk Area Relokasi Semrawut WONOSOBO – Pemandangan sehari-hari area relokasi pasar yang ada di Jalan Pasar 2 dan Jalan Pasar 1 atau Jalan Resimen semakin memprihatinkan. Bahkan ketika diguyur hujan deras, kondisi pasar yang semakin kumuh makin membuat para pembeli enggan masuk.

Salah satu penyebab ruwetnya akses masuk ke area relokasi adalah pengaturan jalan yang belum jelas. Dimana sepeda motor dan bahkan mobil angkutan barang masih diizinkan masuk hingga ke tengahtengah area relokasi. Padahal, saat dilalui pembeli saja, kondisi jalan sudah cukup sempit, ditambah lagi dengan berdesakdesakan bersama kendaraan.

Menurut Susanto, salah satu pedagang di jalan masuk utara, sebenarnya pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor sudah diarahkan untuk parkir di luar area kios. Namun untuk para pedagang diberikan hak khusus karena untuk mengangkut dagangan mereka.

“Salah satu penyebabnya adalah tidak jelasnya batasan buat pedagang dan pembeli. Memang jarak dari tengah hingga ke jalan luar sini cukup jauh. Jadi bagi mereka yang belanjanya banyak, mau tidak mau harus membawa kendaraannya masuk,” kata Susanto.

Kondisi tersebut juga tidak dihiraukan oleh para pengguna kendaraan yang sekedar ingin memotong jalan. Padahal setelah didirikan lapak relokasi, pengguna sepeda motor tidak boleh lagi melintas hanya untuk menuju area Jalan Resimen.

“Kalau pasar belum buka atau malam hari saat sudah tutup, tidak jadi soal. Apalagi saat becek dan kendaraan lewat, jadi masalah besar. Apalagi di Jalan Pasar 2 yang jalannya sangat sempit. Kasihan pembeli jadi tidak betah,” imbuhnya.

Selain keluhan tersebut, menurut Susanto, mampetnya saluran air yang terjadi saat hujan deras juga masih kerap terjadi.

Kenyamanan Pembeli Terganggu

Menjajaki Rute untuk Mencapai Puncak Segara Wedi

Jarang Dilalui Pendaki, Masih Nampak Perawan Berkembangnya wisata desa di Wonosobo turut mengangkat beberapa tempat wisata eksotik yang awalnya hanya diketahui kalangan tertentu. Setelah booming Sikunir dan puncak Gunung Prau, lalu Lobang Sewu dan curug Sikantong, kini ada satu lagi yang mulai menarik rasa ingin tahu para pecinta alam, yakni wisata pendakian Sindoro.

ERWIN ABDILLAH, Wonosobo BEDA dengan jalur Sindoro yang biasa diekspose lewat Reco atau Kledung, pos pendakian yang dituju untuk menuju Puncak Segara Wedi harus melewati wilayah Kecamatan Kalikajar, tepatnya di Desa Bowongso.

Desa yang tenar dengan hasil kopi arabikanya foto: erwin abdillah/wonosobo ekspres itu, kini juga menawarkan wisata alam penda- INDAH. Keindahan Segara Wedi yang bisa dituju melalui Desa Bowongso.

kian Sindoro via pos dua yang dikenal cukup ramah bagi pendaki pemula.

“Pemandangannya itu, lain dari yang lain. Karena masih asli dan jarang dilalui pendaki, maka area tersebut sangat terjaga. Dari pemuda Desa Bowongso juga membuat peraturan khusus bagi pendaki yang hendak menuju Puncak Segara Wedi, yakni harus membawa kelengkapan peralatan untuk keselamatan,” tutur Edy Subekti penggiat wisata dan pengurus organisasi pemuda Bowongso, kemarin (13/1).

Berbeda dengan wisata pegunungan seperti di wilayah Dieng, akses menuju desa terakhir sebelum mendaki masih cukup sulit. Mengingat jalan desa yang selama ini masih rusak dan hanya berupa jalan bebatuan. Namun, ketika tiba di Desa Bowongso, pengunjung ke hal 11

ke hal 11 Iklan dan Pemasaran: Karangkajen (Sruni) No 112 Wonosobo Telp. 0286 322018

CMYK

PURWOREJO EKSPRES Korane Wong Purworejo dan Kebumen

KAMIS 14 JANUARI 2016

Eceran Rp 3.000

Tiga Parpol Tak Dapat Banpol Anggaran Ratusan Juta Jadi Silpa

PERISTIWA PMII Apresiasi Penyelesaian Pasar PURWOREJO - Langkah Pj Bupati Purworejo H Agus Utomo SSos yang telah mempertemukan pedagang dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa untuk bersama-sama dengan Pemkab menandatangani komitmen penyelesaian persoalan Pasa r Ba l e d o n o, m e n d a p at k a n apresiasi dari berbagai pihak.

Salah satunya dari organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purworejo.

Meski demikian, tugas yang cukup berat yang dihadapi Bupati adalah menggerakkan jajaran Tim Penanganan Pasar Baledono yang berisi pejabat-pejabat SKPD. Bawahan bupati itu dinilai tidak dapat bekerja secara maksimal khususnya dalam menangani permasalahan pasar ini.

Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Purworejo, Muh Arifin dalam siaran persnya kemarin. Menurutnya, tim penanganan pasar Baledono bukanlah barang baru.

Tim tersebut dibentuk sudah cukup lama namun nyatanya kinerjanya masih belum maksimal.

“Kami berharap di bawah pimpinan Pj Bupati ini tim dapat bergerak secara maksimal guna menuntaskan permasalahan yang telah menyengsarakan para pedagang tersebut,” katanya.

Lebih lanjut Arifin mengingatkan, Pj Bupati harus secara intensif mengawal kinerja bawahannya itu. Pasalnya, ia mengaku mendapatkan banyak informasi jika jajaran tim penanganan pasar Baledono kinerjanya perlu dipertanyakan.

Pj Bupati Diminta Pastikan Tim Penanganan Bekerja

PURWOREJO - Tiga Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Purworejo dipastikan tidak mendapatkan Bantuan Politik (Banpol) tahun 2015.

Akibatnya, anggaran sebesar ratusan juta rupiah tersebut terpaksa menjadi Silpa APBD Purworejo tahun 2015.

Hal itu disampaikan Kepala Kesebangpol Purworejo Bambang Gatot Seno Aji, melalui Kasi Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional, Muh Jumali SIP MM saat ditemui Purworejo Ekspres di kantornya, Rabu (13/1). Ketiga partai yang tidak mendapat-

kan Banpol tersebut di antaranya, PDI Perjuangan, Golkar dan PPP. “Untuk PDI P tidak cair karena pengurus DPC tidak membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) Banpol tahun 2014, sehingga bantuan tahun ini tidak dapat dicairkan,” katanya.

Pasalnya, LPJ yang dilaporkan oleh Parpol itu akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah diperiksa, BPK akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“LPJ dan LHP BPK 2014 inilah yang menjadi syarat pencairan Banpol 2015. Karena DPC PDI

P tidak membuat LPJ otomatis, LHP BPK juga tidak ada sehingga Banpol tidak cair dan harus anggaran itu kembali ke APBD menjadi Silpa,” katanya.

Sementara untuk Golkar dan PPP, meski keduanya telah menyerahkan LPJ dan mendapatkan LHP BPK, namun karena masih ada persoalan di kepengurusan tingkat pusat, maka banpol tidak dapat cair. Jumali menambahkan, kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang dikirimkan akhir tahun 2015 lalu.

Marak Prostitusi, Warem Akan Dibongkar Paksa

ke hal 11

NAIK HARGA

Satpol PP Jaring 1 WTS dan 2 Mucikari WAREM. Sederetan warung remang-remang yang berada di jalan Stasiun Kutoarjo terancam dibongkar paksa karena marak dijadikan ajang prostitusi.

foto: eko sutopo/purworejo ekspres

foto: lukman hakim/purworejo ekspres

TATA. Seorang pedagang daging ayam potong di pasar Kongsi tengah menata barang dagangannya, kemarin.

BBM Turun, Daging Ayam Melonjak PURWOREJO - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu ternyata tidak membuat harga kebutuhan masyarakat ikut turun. Bahkan harga ayam potong justru mengalami kenaikan.

Salah satu pedagang ayam di pasar Kongsi Purworejo, Malik (29), mengaku penurunan harga BBM ini tidak berpengaruh terhadap harga daging ayam.

“Sejak awal pekan lalu daging ayam sudah mulai naik. Jika sebelumnya antara Rp32 ribu hingga Rp34 ribu per kilogram, kini mencapai Rp38 ribu. Bahkan ada juga yang sudah menjual Rp40 ribu,” kata warga Brengkelan Kecamatan Purworejo itu, Rabu (12/1).

Lebih lanjut dikatakannya, kenaikan harga tersebut disebabkan karena pasokan barang yang langka, sementara permintaan daging dari masyarakat meningkat. Ia mengaku keadaan ini membuat omzetnya turun hingga 30 persen.

Hal senada diungkapkan Parmi (53) salah seorang pedagang di pasar Purwodadi. Diungkapkannya, sejak beberapa hari terakhir pasokan daging dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) cukup langka.

“Kalau tidak salah kelangkaan ini terjadi sejak hari Senin (11/1) lalu hingga sekarang. Akibatnya, harga daging melonjak naik bahkan hingga menjadi Rp40 ribu per kilogram,” ungkapnya.

Kendati demikian ia mengaku penyebab utama kenaikan harga daging ayam itu belum diketahui secara pasti. Hanya saja saat pedagang mengambil daging ayam di RPH, selalu dinformasikan bahwa harga daging naik akibat kelangkaan pasokan. “Alasanya, ada pembatasan bagi peternak dalam budidaya ayam potong, sehingga pasokan menjadi langka,” akunya. ke hal 11

ke hal 11

foto: lukman hakim/purworejo ekspres

TEMUI. Kasi Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional, Muh Jumali SIP MM saat ditemui Purworejo Ekspres di kantornya, kemarin.

Underpass Guron Mustahil Ditinggikan PURWOREJO - Pemberitaan terkait Underpass perlintasan kereta api di wilayah Guron Kelurahan Sindurjan Kecamatan/Kabupaten Purworejo yang dinilai sudah tidak relevan lagi, mendapat tanggapan dari PT KAI. Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto Surono, menilai ketinggian underpass Guron sudah tidak lagi sesuai standar karena adanya perbaikan atau penambahan aspal di jalan tersebut. Menurutnya, jembatan underpass tidak mungkin ditinggikan sehingga jalan raya yang seharusnya dapat menyesuaikan.

“Perbaikan atau penambahan aspal jalan di lokasi underpass tidak memperhitungkan standar ketinggian underpass.

Karena jembatan underpass tidak mungkin diubah ketinggiannya, dan mestinya jalan raya yang menyesuaikan,” katanya, Rabu (13/1).

Surono menjelaskan, jalur

PURWOREJO - Sejumlah warung remang-remang (warem) yang berada di Jalan Stasiun Kutoarjo meresahkan masyarakat karena marak dijadikan ajang prostitusi oleh sejumlah mucikari dan pekerja seks komersial (PSK).

Jika sampai akhir Januari 2016 warung tak berizin itu tidak dibongkar oleh pemiliknya, maka Pemkab melalui dinas/instansi yang berwenang akan melakukan pembongkaran paksa.

Kepala Satpol PP Pur-

worejo Tri Joko Pranoto SIP melalui Kabid Penegakan Perda Mujono SH mengatakan, pembongkaran warung secara paksa akan dilakukan oleh pemkab lantaran keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan melanggar peraturan daerah. Terlebih, imbauan dan peringatan telah sering diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan.

“Pembongkaran secara paksa akan dilakukan oleh tim atau dinas terkait

sesuai petunjuk Bupati,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (13/1).

Dikatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus mendapati sejumlah mucikari dan PSK yang mangkal dan beroperasi di wilayah itu. Seperti dalam operasi penertiban yang dilakukan Satpol PP Purworejo pada Selasa (5/1) lalu. Petugas berhasil menjaring 2 mucikari dan 1 PSK yang masih nekad melakukan praktik prostitusi di lokasi itu.

Kereta Api Kutoarjo- Purworejo itu masih termasuk jalur operasional yang masuk ke hal 11 wilayah Daop 5. Agar jalan tersebut dapat dilalui kendaraan besar, baik truk maupun bus, pihaknya berharap ada perhatian dari pejabat berwenang yang menangani jalan. Terlebih, rencananya PT KAI akan mengaktifkan kembali jalur tersebut.

“Jalur ini direncanakan akan dihidupkaan lagi,” ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, Underpass yang dikenal dengan Buh Semurup itu memiliki ketinggian tidak standar dan membahayakan pengendara.

Tidak adanya palang portal serta rambu penunjuk ketinggian maksimal menyebabkan foto: eko sutopo/purworejo ekspres kendaraan truk dan bus beru- PEMERIKSAAN. Warga memanfaatkan layanan pengobatan gratis yang diberikan oleh PDNA kuran tinggi kerap tersangkut. Purworejo dalam kegiatan Car Free Day di Alun-alun Purworejo Minggu pagi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, dua buah rangkaian portal berbahan besi tidak lagi ke hal 11

Terganjal APBD, CFD Terancam Hilang

PURWOREJO – Naskah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo tahun 2016 menunjukkan tidak adanya anggaran untuk kegiatan Car Free Day (CFD). Tampaknya kegiatan di bawah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Purworejo yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 itu terancam tidak ada lagi atau hilang di tahun 2016 ini. Padahal, CFD di kawasan Alun-alun Purworejo setiap Minggu pagi selama ini mendapat respon positif dari berbagai kalanfoto: eko sutopo/purworejo ekspres PORTAL. Underpass bekas perlintasan kereta api Buh Semurup gan masyarakat. Tak hanya di kawasan Guron Kelurahan Sindurjan tanpa palang portal dan warga yang selalu berkummenyebabkan truk bermuatan tinggi kerap tersangkut. pul di lokasi itu yang bakal

kecewa, melainkan juga ratusan pelaku usaha yang turut meramaikan kegiatan itu.

Mereka terancam gigit jari karena bakal tidak lagi bisa mengais rezeki dari berjualan di acara CFD. Kepala Kantor Kesbangpol Purworejo, Bambang Gatot Seno Aji SE, mengaku telah berupaya memasukkan banyak kegiatan dan anggaran fasilitasi, salah satunya untuk kegiatan CFD. Namun, pihaknya harus kecewa karena sejumlah program dan anggaran kegiatan fasilitasi itu tidak terakomodasi di dalam APBD Pemkab Purworejo.

“Tidak hanya CFD yang tidak akan terlaksana pada tahun 2016 ini kok, Mas,” ungkap-

nya saat dikonfirmasi di kantornya, kemarin. Menurutnya, kegiatan fasilitasi seperti untuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Intelejen Daerah (Forkominda), Forum Kewaspadaan Diri (FKD), serta Pembinaan Remaja juga dipastikan tidak terlaksana pada tahun 2016. Pihak Kesbangpol sendiri mengaku menganggarkan seluruh kegiatan fasilitasi sebesar Rp600 juta dalam kurun waktu satu tahun.

“Kalau disuruh menggunakan Anggaran dari Pos Adiministrasi Umum (Adum), lebih baik kami tidak akan melaksanakannya. ke hal 11

Iklan dan Pemasaran: Jl. Kolonel Sugiyono No.94 Purworejo Telp: (0275) 322594

CMYK

TEMANGGUNG EKSPRES KAMIS 14 JANUARI 2016

KATA MEREKA Pekat di Kalangan Pelajar Dalam beberapa razia penyakit masyarakat yang digelar oleh aparat gabungan (KKD) di Kabupaten Temanggung, tak sedikit dari mereka yang terjaring masih berstatus sebagai mahasiswa atau pelajar.

Kalau saya sih terganttung pribadi m mereka masing m masing dalam berpacaran, llebih baik yang ssehat saja jan ngan sampai m menyentuh free ssex atau narkoba. n

Korane Wong Temanggung

ECERAN Rp3.000

Gafatar, Awasi Keluarga!

TEMANGGUNG - Menanggapi perkembangan organisasi yang mengatasnamakan Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar, pihak kepolisian secara tegas meminta kepada masyarakat untuk waspada dan selektif dalam menerima berbagai ajaran, terutama yang dirasa tak lazim.

Kapolres Temanggung, AKBP Wahyu Wim Hardjanto meminta kepada seluruh orang tua untuk wajib mengawasi ruang gerak pergaulan anak dan keluarga masingmasing. Terutama para ma-

hasiswa.

Pasalnya, jika sedikit saja lengah, bukan tidak mungkin mereka akan terjerumus ke organisasi yang justru akan membawa dampak negatif. Karena terbukti banyak kaum intelektual yang sudah terpengaruh dengan doktrin yang dibawa.

“Lihat saja, mereka yang menghilang hingga nekad meninggalkan anggota keluarga ternyata bergabung dalam suatu organisasi Gafatar. Padahal, jika dicermati banyak dari mereka yang

berpendidikan tinggi,” ungkapnya, Rabu (13/1).

Menurutnya, meski telah terjadi di beberapa daerah, namun di Kabupaten Temanggung sendiri kepolisian belum mengendus keberadaan Gafatar secara riil.

Namun demikian, pihaknya telah menempuh upaya preventif guna membentengi masuknya ajaran tersebut.

Terlepas dari Gafatar, pihaknya mengaku sempat mencium kemunculan sebuah kelompok ormas yang kerap melakukan kegiatan

tidak wajar, meski secara spesifik belum diketahui namanya. Selain mengambil lokasi yang jauh dari keramaian, mereka terdeteksi melakukan kegiatan pada waktu aktifitas masyarakat berkurang. ke hal 3 foto: rizal ifan/temanggung ekspres.

WAWANCARA. Kapolres Temanggung AKBP Wahyu Wim Hardjanto saat memberikan keterangan terkait Gafatar di ruang dinasnya.

Arsya, mahasiswi, Temanggung J a m a n s e k a rang yang ssudah hilang a adalah urat malu.

B Budaya negatif sseperti itu seperti ssudah menjadi tren di kalangan tr remaja, padahal re bisa merub ssak mental. (riz) ta

Rahman, karyawan, Temanggung

PENGHIJAUAN

foto:setyo wuwuh/temanggung ekspres

BABAK BELUR. Wagito pencuri penc uri sepe sepeda da m motor otor babak bel belurr di dihaja haja j r masa.

Pertama Mencuri, Babak Belur Dimassa foto:Koramil 04 Ngadirejo

TANAM. Warga Desa Tegalrejo dibantu anggotaKoramil 04 Ngadirejo melakukan penanaman di makam desa setempat, Rabu (13/1).

Koramil dan Warga Tanam Pohon di Makam NGADIREJO – Makam di desa-desa menjadi sasaran anggota Komando Raron Militer (Koramil) 04 Ngadirejo, untuk kegiatan penanaman pohon bersama dalam rangka mensukseskan serbuan teritorial.

Komandan Koramil 04 Ngadirejo Kapten Inf Nowo Samono mengatakan, penanaman pohon bersama ini merupakan salah satu langkah untuk tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Selama ini katanya, penanaman pohon cenderung dilakukan di tepian jalan desa maupun jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan makam sama sekali belum terjamah masyarakat maupun organisasi untuk menggelar aksi sosial penanaman pohon.

“Sengaja memang kami pilih makam, dengan harapan warga bisa lebih intensive melakukan perawatan terhadap pohon yang telah ditanam,” katanya di sela kegiatan penanaman pohon bersama di Makam Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo, Rabu (13/1).

Menurutnya, kegiatan penghijauan makam ini tidak hanya dilakukan di makam Desa Tegalrejo saja, melainkan secara bergiliran penanaman akan dilakukan di makam-makam desa lainnya di wilayah binaan Koramil 04/Ngadirejo.

“Target kami semua makam yang menjadi wilayah binaan kami bisa menjadi lebih hijau,” harapnya.

Ia mengemukakan, kegiatan penghijauan tersebut merupakan upaya mensukseskan serbuan territorial, pembinaan wilayah, dan komunikasi sosial kepada masyarakat.

Dalam kegiatan penghijauan yang kali ini dilaksanakan di tempat pemakaman umum.

Diharapkan dari kegiatan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, di antarannya kontribusi terhadap resapan air, mengikat CO2, mengurangi polusi udara serta mengurangi bahaya longsor di daerah-daerah rawan.

“Banyak sekali manfaatnya, apalagi jika pohon yang ditanam ini sudah tumbuh besar dengan perawatan yang maksimal,” ujarnya.

Sementara itu Serka Juprizal, Babinsa Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo menambahkan, seluruh Babinsa Koramil 04/ Ngadirejo Kodim 0706/Temanggung melaksanakan kegiatan serupa. Yaitu melakukan penaman pohon di makam desa Binaannya masing-masing, namun dengan waktu yang bergantian. Adapun jenis pohon yang ditanam di makam desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo berupa pohon Pete dan Nangka.

“Kami sengaja memilih pohon yang berbuah, agar masyarakat ke depan bisa menikmati hasil dari pohon, selain manfaat yang tidak terlihat kasat mata,” tutupnya.

(Koramil 04 Ngadirejo)

TEMANGGUNG – Wagito (34) warga Desa Jlegong Kecamatan Bejen babak belur dihajar massa, setelah aksi nekadnya mencuri sepeda motor milik Mujiono (49) warga Desa Duren Kecamatan Bejen, dipergoki warga setempat beberapa waktu lalu.

“Tugas saya hanya menunggu di sepeda motor. Saat teman saya (Agus warga Dusun Belang

Desa Jlegong) sedang beraksi mencuri sepeda motor, tiba-tiba ada warga yang memergoki.

Lalu kami langsung diteriaki maling,” ungkap Wagito saat gelar perkara, Rabu (13/1).

Sontak saja, kata Wagito, warga yang saat itu kebetulan sedang berada di sekitar lokasi kejadian langsung mengejar dan menghakimi dirinya.

“Saya sudah berusaha lari

lewat pematang sawah, tapi saat itu sudah terlanjur dikepung warga. Akhirnya saya dipukuli, ada yang pakai tangan kosong dan ada juga yang pakai kayu. Tangan saya juga sudah diikat, pokoknya sudah pasrah saja,” cerita Wagito.

Ia mengaku baru sekali melakukan aksi pencurian, itupun karena diajak oleh Agus. Saat itu ia berfikir Agus

akan memberinya pekerjaan. Tapi sesampainya di lokasi (Desa Duren), ternyata ia hanya disuruh untuk menunggu di sepeda motor.

“Saya tidak tahu kalau mau diajak mencuri sepeda motor. Mungkin kalau Agus sudah sering mencuri jadi lebih berpengalaman. Saat dikepung warga, Agus bisa langsung melarikan diri dengan

mudah,” katanya.

Beruntung saat warga menghakimi Wagito, ada petugas dari Kepolisian Sektor (Polsek) Bejen yang sedang berpatroli, sehingga Wagito selamat dari amukan massa.

“Tersangka ini tertangkap basah saat akan mencuri sepeda motor milik Mujiono yang diparkir ditepi sawah. ke hal 3

Selewengkan BPJS, Diancam Cabut Kartu PERIKSA. Petugas puskesmas Kecamatan Tretep terjun langsung ke rumah-rumah warga.

foto:setyo wuwuh/ temanggung ekspres

54 Anak Terkena Campak di Tretep TRETEP – Berdasarkan catatan yang diperoleh dari Puskesmas Kecamatan Tretep, jumlah penderita klinis campak hingga Rabu (13/1) kemarin, mencapai 54 penderita. Jumlah tersebut hanya penderita yang berasal dari wilayah kecamatan itu, tidak termasuk 9 penderita dari Kecamatan Sukorejo yang melakukan perawatan di Puskesmas setempat.

Kepala Puskesmas Tretep Samidi mengatakan, jumlah penderita campak didapat setelah pihaknya melakukan pemeriksaan langsung ke masyarakat di tiga desa yakni Desa Sigedong, Larangan dan Bonjor. Sebelumnya hanya sebagian warga dari Desa Bonjor dan Sigedong saja yang memeriksakan anakanaknya di Puskesmas.

“Sebagian besar masyara-

kat enggan memeriksakan anaknya, alasannya klasik katanya karena warga tidak mampu membayar biaya periksa di puskesmas. Tapi setelah kami terjun langsung ternyata masih ada anak yang menderita, panas, batuk dan pilek yang merupakan bagian gejala dari campak. Jumlah total penderita yang kami catat hingga saat ini ada 54,” terangnya Rabu (13/1). ke hal 3

TEMANGGUNG –Eks pengguna kartu Jamkesmas yang beralih menjadi penerima jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tahun 2016 ini akan dicopot kartunya jika mengajukan permintaan pelayanan lebih dari kelas III. Hal itu dinyatakan tegas oleh Kepala Dinas Sosial Temanggung, Teguh Suryanto.

“Kalau misalkan berani bayar lebih untuk mendapat pelayanan kelas II atau VIP, berarti bukan warga tidak mampu kan, nanti bisa disebut penyelewengan. Akan kami cabut kartunya,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/1).

Sebab menurutnya, jika penerima layanan kesehatan BPJS kelas III mampu membayar lebih untuk pelayanan satu tingkat di atasnya, berarti pasien tersebut tidak termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu.

“Jika dilihat dari ini kan su-

dah jelas bisa dikategorikan warga mampu, kartu akan kami berikan kepada warga lainnya yang masih membutuhkan,” tegasnya.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan ini murni diberikan kepada warga kurang mampu. Pemerintah hanya membayarkan premi BPJS kepada warga yang menurut validasi data yang dilakukan tahun 2015 lalu.

“Data penerima BPJS susdah divalidasi, warga yang berhak menerima dan tidak sebelumnya telah dimusyawarahkan di tingkat dusun, kemudian tingkat desa lalu ke kecamatan sebelum diajukan ke tingkat kabupaten,” terangnya.

Sebelumnya diwartakan koran ini sebanyak 12.792 jiwa dari penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan telah dihapus. Penghapusan tersebut berdasarkan validasi data penerima BPJS yang dilakukan di tahun 2015. ke hal 3

Diliput, Pelaku Mesum Murka TEMANGGUNG - Tujuh pasangan selingkuh berhasil diamankan oleh jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Ngadirejo dalam razia penyakit masyarakat (pekat) yang digelar secara mendadak di Hotel Sari Dewi, Jumprit, Rabu (13/1) sore.

Mereka diangkut lantaran saat digerebek di dalam kamar tidak dapat menujukkan bukti sah berupa surat nikah kepada petugas. Dari identitas yang berhasil disita, diketahui bahwa mereka berasal dari Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Semuanya

berprofesi sebagai petani serta wiraswasta.

Ironisnya, dari ketujuh pasang tersebut, enam di antaranya telah berusia lanjut dan memiliki keluarga (rumah tangga), bahkan ada yang telah menyandang predikat sebagai janda. Sedangkan satu sisanya merupkan pasangan muda-mudi.

Sebagai efek jera, mereka wajib mengikuti pembinaan, proses pendataan, serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Saat awak media melakukan peliputan, salah seorang pelaku pria bahkan merasa keberatan menjadi objek bidikan kamera dan ia berdalih perbuatannya ini tidak melanggar hukum. Selain itu, dengan adanya tayangan media, dikhawatirkan pihak keluarganya akan tahu ulah tak senonohnya ini.

“Saya kan bukan maling, jadi tolong jangan disorot kamera, bisa rusak rumah tangga saya kalau keluarga tahu,” bentaknya. ke hal 3

foto: rizal ifan/temanggung ekspres

DIAMANKAN. Tujuh pasangan selingkuh saat mengikuti pembinaan di Aula Mapolsek Ngadirejo. Mereka tertangkap basah razia petugas saat berduaan dalam kamar hotel.

Iklan dan Pemasaran : Jl. Gerilya Lingkungan Bebengan RT 4 RW 5, Kertosari, Temanggung Telp: (0293) 5526271

CMYK