MAGELANG EKSPRES CMYK
Korane Wong Kedu
KAMIS 4 FEBRUARI 2016
TERBIT 20 HALAMAN / HARGA ECERAN Rp3000 Rp3000
Tolak 90 Persen Isi Revisi UU KPK JAKARTA – Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus terjadi. Kali ini racun pembunuh lembaga antirasuah itu tengah disiapkan lagi melalui revisi UU KPK. Pimpinan KPK pun kompak menolak karena menganggap 90 persen isi revisi justru melemahkan instansinya. ’’Kami melihatnya 90 persen melemahkan. Makanya kami akan sekuat tenaga mencegah hal itu terjadi,’’ ucap Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Gedung KPK kemarin (3/2). Laode mengaku hari ini (4/2) akan mengirim tim untuk membahas draf revisi UU KPK ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Tim tersebut ditugaskan mengusulkan hal-hal yang bersifat penguatan KPK. Laode mengaku telah membaca draf yang beredar dari DPR. Salah satu yang dia permasalahkan ialah kewajiban izin penyadapan pada Dewan Pengawas dan pembatasan
penanganan perkara berdasarkan kerugian negara. ’’Ini sangat tidak cocok dengan apa yang kita kerjakan di dalam,’’ ujar peraih gelar doktor dari University of Sydney itu. Dia juga tak setuju dengan adanya pasal tentang kerugian negara yang bisa disidik KPK. Sebagaimana diketahui, dalam draf yang beredar KPK diatur hanya bisa menangani kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 25 miliar. Laode menyebut hal itu tak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Menurut dia, harusnya penindakan bukan diatur dari besaran uang. Tapi juga harus dilihat dari aktor yang melakukan korupsi. ’’Anggap saja yang melakukan korupsi pejabat tinggi tapi nilainya kurang dari Rp 1 miliar. Padahal dengan kedudukannya dia kan harusnya tidak boleh melakukan korupsi,’’ jelasnya. Sementara itu peneliti Indonesia
Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, rakyat sebenarnya telah menunjukan ketidaksetujuannya terhadap revisi UU KPK. Penolakan itu tercermin dari penandatanganan petisi yang sudah lebih 50 ribu. ICW mencatat syahwat sejumlah orang untuk membunuh KPK melalui UU sudah terjadi sejak 2010. ’’Kami melihat dalam sejarahnya ini regulasi yang paling alot proses pengusulan dan pembahasannya,’’ ujarnya. Upaya ’’pembunuhan berencana’’ ini awalnya terjadi pada 26 Oktober 2010. Ketika itu Komisi Hukum DPR mulai mewacanakan revisi UU KPK. Hal itu lantas ditindaklanjuti dengan keluarnya surat usulan RUU KPK pada 24 Januari 2011. Pengusulnya Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso. Dia menyampaikan surat ke Ketua Komisi III DPR Benny K Harman.
’’Senjata’’ Untuk Mematikan KPK Ada beberapa pasal yang dinilai banyak pihak bisa melemahkan KPK Antara lain: 1 Pasal 11 tentang kerugian negara. KPK hanya bisa menyidik kasus korupsi di atas Rp 25 miliar. Kalau di bawah itu wajib dilimpahkan 2 Pasal 11 ayat 2 dan 3 bila korupsi tidak memenuhi syarat (penyelenggara negara dan penegak hukum) maka kpk wajib menyerahkan ke penyelidikan dan penyidikan ke polisi. KPK hanya bisa melakukan supervisi atas perkara yang dilimpahkan. 3 Pasal 12 A ayat 1 poin b penyadapan harus seizin tertulis dewan pengawas. Ayat 3 penyadapan dilakukan paling lama bulan terhitung sejak izin tertulis diterima penyidik dan dapat diperpanjang 1 kali dalam jangka waktu sama. 4 Bab V A tentang dewan pengawas yang terdiri dari 5 orang dan diangkat melalui Perpres. Dikhawatirkan bakal mengintervensi pimpinan karena diberi sejumlah kewenangan penuh. 5 Pasal 40, pemberian kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi. Berbahaya dan dapat dimainkan pihak-pihak tertentu. 6 Pasal 47, penyitaan harus seizin dewan pengawas *Sumber : draf Revisi RUU KPK
ke hal 3
Carissa Putri Sebut Suami Pemalu JAKARTA - Aktris Carissa Putri, 31, sering mem-posting foto kebersamaannya dengan sang buah hati Quenzino Acana Naif. Namun, sekalipun tidak pernah terlihat foto dia bersama sang suami yang sekaligus menjadi ayah bocah yang punya panggilan kesayangan Baby Q itu. Carissa mengatakan bahwa Navies Abdull a h yang menikahinya pada Mei 2012 itu sosok pemalu. “Dia memang nggak mau muncul di medsos. Kan ada orang yang memang ingin eksis dan juga ada yang males eksis,” ke hal 3
Rizky Panchanov/ Radar Lampung
OLAH TKP. Tim Densus 88 Anti Teror bersama Tim Inafis Polresta Bandarlampung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dirumah terduga pelaku teror, di Jl. Selat Malaka 5, Kelurahan Teluk Jaya, Panjang Selatan, Kecamatan Panjang Bandarlampung kemarin (3/2) Edi Santoso alias Sukri (40) terduga jaringan santoso yang berhasil diringkus Tim Densus 88 pada Selasa (2/2).
Tangkap Anggota Kelompok Santoso dan Mujahidin Bima Keliling Indonesia Bergabung Kelompok Teror
LOGIS DOKTER MEDI Rumah Sehat Holistik SEBAGAI upaya memenuhi hal hal berkemasan sehat perlu adanya wadah atau fasilitas yang mendukung keberadaannya. Fasilitas paradigma sakit yang tersedia saat ini adalah fasilitas yang benuansa sakit atau sakit sebagai kata kunci (password) untuk mengaksesnya. Seperti fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk orang orang yang menderita sakit (paradigma sakit) yang dikenal dengan nama puskesmas hingga fasilitas rawat inap orang sakit yang dikenal dengan nama rumah sakit. Akses masyarakat ke fasilitas fasilitas layanan masyarakat tersebut harus berupa keluhan sakit. Apabila anda sedang dalam kondisi sehat (tidak sakit) kemudian berkeinginan melakukan konsultasi dokter dan berniat diperiksa lengkap dengan harapan adanya saran/advis sehat agar tidak sakit di kemudian hari, hal ini menjadi sebuah keniscayaan. Karena akses seseorang ke rumah sakit adalah keluhan sakit atau kegawatdaruratan medis. Jadi unit gawat darurat (emergency) merupakan salah satu ciri khas dari fasilitas paradigma sakit yang bernama rumah sakit dengan segala perlengkapan dan kemampuan petugas pengampunya yang berkompetensi tertentu. Pertanyaannya adalah : “Lalu bagaimana dan kemana akses sehat seseorang dapat dilakukan?” Rumah Sakit tidak punya poliklinik sehat atau ruang konsultasi sehat. Semua poliklinik dibentuk atas dasar spesialisasi dokternya. Tampak tidak ada akses untuk orang orang yang ingin selalu sehat di fasilitas setingkat r u m a h sakit. Ini di satu sisi, di ke hal 3
JAKARTA - Seorang terduga anggota kelompok teroris kembali ditangkap di Lampung Selasa lalu (2/2). Polri memastikan terduga anggota kelompok teror berinisial ES itu telah melakukan roadshow ke
sejumlah kelompok teror. Setidaknya, dia pernah bergabung dengan kelompok Santoso cs dan kelompok teror Mujahid Bima. Belum diketahui apa motif ES untuk bergabung dengan dua kelompok tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Agus Rianto menjelaskan, SE ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena terlibat dengan kelompok Abu Roban, kelompok teror yang
beberapa kali merampok untuk membiayai aksi teror pada 2013. “Jadi, dia ini sudah lama dicari,” terangnya. Ternyata, selama masa pelariannya, SE bergabung dengan kelompok Santoso dan Kelompok teror Bima. “Saat menjadi anggota kelompok Santoso, dia mengikuti pelatihan militernya,” terangnya. Apakah peran SE yang berkeliling Indonesia dan
bergabung kelompok teror? Dia mengakui peran SE sedang didalami. Namun, bisa jadi juga terlibat dengan aksi teror di Jalan Thamrin. “Pendalaman tidak hanya soal aksi di Thamrin,” paparnya. SE yang berkeliling Indonesia ini juga menjadi tanda tanya. Bisa jadi, dia berperan mengkoordinir atau malah merancang suatu aksi teror. “Semoga dalam waktu dekat
bisa terungkap,” ujar jenderal bintang satu tersebut. Hingga saat ini telah ada 22 orang yang ditangkap dan diperiksa secara intensif terkait aksi Jalan Thamrin. Targetnya, tentu setiap orang yang terlibat dan mengetahui rencana aksi teror Thamrin akan diketahui semuanya. “Sampai ke akar-akarnya akan diungkap,” jelasnya. ke hal 3
Kejari Tarik Berkas Novel Kasus Novel di Tangan Kejari JAKARTA - Nasib penyidik KPK Novel Baswedan kini benar-benar ada di tangan kejaksaan. Kemarin (3/2) kejaksaan menarik berkas dakwaan Novel yang sebelumnya dikirim ke Pengadilan Negeri Bengkulu. KPK pun bersikeras agar perkara Novel dihentikan. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, dirinya sudah menerima informasi bahwa
Kejari Bengkulu mencabut berkas dakwaan. “Kami mengapresiasi langkah itu. Namun, kami masih berharap kejaksaan menghentikan kasus tersebut sesuai mekanisme yang masih bisa dilakukan,” ujar Agus. Apa itu mekanismenya? Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, kasus Novel sudah tidak mungkin dihentikan melalui deponering. Nah, yang bisa dilakukan kejaksaan adalah menggunakan pasal 144 KUHAP. “Jak-
sa agung bisa menarik dakwaan dan mempelajarinya. Kalau dirasa tidak layak, dia bisa menghentikan,” jelasnya. Laode berharap jaksa agung segera mengambil sikap. Saat dihubungi kemarin, Saor Siagian, pengacara Novel, mengatakan belum mengetahui kepastian penarikan dakwaan tersebut. “Seharusnya penarikan itu ya diikuti dengan penghentian. Sebab, rekomendasi Ombudsman sudah jelas kok,” ujarnya. ke hal 3
Melihat Lebih Jauh Museum Taruna Abdul Djalil Akademi Militer di Magelang
Pengunjung Dilarang Berfoto di Ruang Senjata Wisata heritage di Museum Abdul Djalil kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang tak hanya ramai dikunjungi orang setiap harinya. Ternyata, museum yang didirikan pada tahun 1964 dengan nama Museum Dharma Bhakti Taruna, kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi Museum Taruna Abdul Djalil ini juga terdapat benda-benda bersejarah perjuangan taruna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti apa? WIWID ARIF, Magelang
Redaksi, Iklan dan Pemasaran: Jl. A. Yani No 348 Magelang Telp. (0293) 310846
foto : wiwid arif/magelang ekspres
RAMAI. Hampir tiap hari, suasana Museum Abdul Djalil Akmil Magelang selalu ramai dikunjungi pelajar dan masyarakat umum dari luar daerah.
LOKASI museum yang berada di sisi barat Akmil Magelang ini masih terlihat kokoh dengan tatanan karya sejarah yang masih rapi. Di ruangan paling depan, terdapat seekor macan Tidar jantan yang telah diawetkan di dalam sebuah kotak berkaca. Pemandangan ini akan menyambut pengunjung sebelum memasuki gedung museum. Macan ini sebenarnya adalah macan liar yang saat itu hidup di sekitaran Gunung Tidar. Upaya pengawetan ini dijadikan simbol bahwa semangat juang para taruna tak pernah padam. Tak terkhusus bagi para taruna Akmil saja, tetapi adanya museum itu juga diharapkan jiwa nasionalisme dan patrotisme para pengunjungnya akan tumbuh ketika melihat benda-benda bersejarah di Museum Abdul Djalil.
TOLAK 90 % REVISI RUU KPK kalau rakyat menolak, masak maksa
KEJARI TARIK BERKAS NOVEL kalau memang ragu, jangan dipaksa
ke hal 3
Web: magelangekspres.com, E-mail: redaksi@magelangekspres.com, iklanmglekspres@gmail.com