Canting pendidikan kota bekasi by Angga Pratama

CANTING PENDIDIKAN KOTA BEKASI

SARDI EFENDI, S.Pd, M.M.

CANTING PENDIDIKAN

KOTA BEKASI

Sardi Efendi, S.Pd, M.M

CANTING PENDIDIKAN KOTA BEKASI Ditulis oleh Sardi Efendi,S.Pd, M.M Copyright @2013 Sardi Efendi,S.Pd, M.M. Penerbit La Bagen Intermedia

Cetakan Pertama

Untuk lebih bermanfaat, penerbit memberi izin untuk dikutip dan disebarkan isi buku ini.

Dicetak oleh PT Pacifik, Jakarta Isi di luar tanggung jawab percetakan

Dipersembahkan untuk Rakyat Bekasi â&#x20AC;&#x153;...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajatâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;? (Al-Mujadilah: 11)

Terangilah Cahaya hidup kami: Fathan Mahshul Afandi, Miqdad Hafiz Robbani, Ismail Faruqi.

Pengantar Penerbit Canting, Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi, adalah kumpulan tulisan dari Bung Sardi Efendi. Penerbit berusaha mengumpulkan tulisan dan pikiran orisinil Bung Sardi Efendi, yang dinilai memberikan warna dalam perkembangan dunia pendidikan Kota Bekasi. Sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, Bung Sardi dikenal sosok anggota dewan berusia muda. Namun memiliki semangat tinggi dalam perubahan dan perbaikan kehidupan Kota Bekasi, khususnya bidang pendidikan. Sebelum menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, dikenal sebagai anggota legislatif yang kritis dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Baik bidang kesehatan maupun pendidikan, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi D yang membidangi masalah kesejahteraan masyarakat. Buku â&#x20AC;&#x153;Canting Pendidikan Kota Bekasiâ&#x20AC;? ini lebih fokus menampilkan pikiran dan tulisan Bung Sardi, yang dikelompokkan dalam tiga tema. Pertama Bela, adalah tulisan yang mengulas pembelaan dan advokasi Sardi pribadi dan sebagai anggota dewan terkait persoalan pendidikan. Sedang tema Kritik, menampilkan tulisan dan kritik Bung Sardi terkait persoalan kebijakan dan proses pendidikan yang terjadi di Kota Bekasi. Tema Ilmu, menampilkan beberapa gagasan Bung Sardi yang turut me-

warnai dan memberi masukan serta konsep pendidikan di Kota Bekasi. Gagasan dan kritik Sardi Efendi juga banyak yang menyiratkan pembelaan terhadap masyarakat kurang mampu terutama dalam bidang pendidikan. Bahkan beberapa ide besar dan kritiknya, terutama tentang Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI) dan Ujian Nasional (UN), sejalan dengan konsep nasional yang menilai tidak berpihak kepada rakyat kurang mampu. Yang akhirnya konsep RSBI dihentikan, sementara masalah UN baru dihentikan pada tingkat SD. Semoga kehadiran buku â&#x20AC;&#x153;Canting Pendidikan Kota Bekasiâ&#x20AC;? ini, menjadi rekam jejak Bung Sardi dalam memperjuangkan aspirasi dan kehidupan rakyat kurang mampu. Serta potret intelektual dan politisi yang masih kritis di tengah asa rakyat yang semakin memudar. Sehingga kehadirannya mampu memberikan warna tersendiri bagi perkembangan dan pertumbuhan Kota Bekasi ke depan. Akhirnya, semoga buku Canting Pendidikan Kota Bekasi ini bermanfaat buat kita semua. Menambah pengetahuan dan ilmu yang terus mengalir untuk kehidupan masa depan bangsa.

SEKAPUR SIRIH WALIKOTA BEKASI

CANTING PENDIDIKAN

KOTA BEKASI

ertama-tama saya ucapkan selamat atas diterbitkannya buku yang memuat catatan-catatan masalah dan solusi mengenai pendidikan, khususnya memotret dunia pendidikan di Kota Bekasi. Sebagai penulis yang juga Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi berusaha menyajikan sebuah catatan yang lebih santun daripada sekedar menuangkan kritik dan komentar melalui media sosial facebook dan twitter. Di tengah kesibukan sebagai anggota legislatif. Bung Sardi, yang juga mantan aktifis kampus ini secara umum menginformasikan bahwa pembaharuan dalam bidang pendidikan merupakan suatu karakter dunia modern. Hal tersebut pada dasarnya berkisar pada persepsi bahwa pendidikan merupakan menara gading, bahkan pelopor pembaharuan. Segi kognitif pendidikan tetap mendapatkan prioritas yang tinggi dalam proses pendidikan, namun masalah integrasi proses serta hasil belajar dengan kehidupan yang nyata dan dengan masa depan semakin menuntut penekananpenekanan baru. Pendidikan harus dapat

menyajikan kesempatan untuk berbuat dan bertindak berdasarkan apa yang dipahami seseorang maupun kesempatan untuk berteori tentang solusi yang ideal dari berbagai masalah. Semoga kehadiran buku ini menjadi khazanah keilmuan dan menjadi bahan rujukan bagi kalangan pendidikan dalam upaya membangun pendidikan di Kota Bekasi untuk menjadikan Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan. Demikian saya sampaikan, semoga kehadiran buku ini mampu menginspirasi kita semua, juga kontribusi dari penulis yang sudah begitu luar biasa mampu memompa semangat kita untuk tergugah, terbangun, dan merasa tersetrum tegangan tinggi untuk selalu memberikan manfaat bagi sesama.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi

SAMBUTAN WAKIL WALIKOTA BEKASI

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

CANTING PENDIDIKAN

KOTA BEKASI

iskursus tentang pendidikan dan pernak-perniknya harus terus dihidupkan untuk melahirkan gagasan segar dan baru. Berbicara pendidikan tidak bisa dilepaskan dari wacana dan pemikiran yang terus berkembang. Sebagaimana pendidikan yang terus berkembang seiring perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pendidikan bersifat dinamis karena pendidikan sendiri merupakan bagian esensial dari proses pembangunan sumber daya manusia. Wacana dan pemikiran tentang kebijakan pendidikan perlu kita dorong terus untuk menyesuaikan dengan perkembangan global. Pemikiran pendidikan yang lebih lokal menjadi kebutuhan kita dewasa ini untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau di Kota Bekasi. Apalagi pendidikan bersifat desentralisasi. Hal ini kami pandang perlu untuk menuju visi Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan. Tiga kata kunci visi Kota Bekasi tersebut tidak bisa dilepas dari intervensi dunia pendidikan. Masyarakat yang maju harus dimulai dari sektor pendidikan. Pendidikan juga sebagai sarana untuk mencapai masyarakat

sejahtera. Sementara ihsan dan harmonisasi dalam kehidupan akan bisa dicapai manakala masyarakat dibekali dengan pendidikan yang dalam terminologi Islam disebut tarbiyah. Dalam pada itu, pemikiran dan wacana tentang kebijakan pendidikan menjadi hal yang positif dalam membangun kualitas pendidikan Kota Bekasi. Wacana tersebut harus diarahkan untuk bisa menjawab berbagai tantangan pendidikan di masa yang akan datang. Pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia dengan bekal pengetahuan, keterampilan, karakter kebangsaan dan nilainilai spiritual. Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada Saudara Sardi Efendi yang telah memberikan masukan berharga untuk memperbaiki kinerja pendidikan Kota Bekasi. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dalam mewujudkan pendidikan yang lebih maju di Kota Bekasi dan sebagai bahan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada di dunia pendidikan kita. Wassalam, Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu

PENGANTAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pemurah Pelimpah Rahmah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Izinkan saya atas nama segenap jajaran Dinas Pendidikan mengucapkan selamat atas terbitnya buku â&#x20AC;&#x153;Canting Pendidikan Kota Bekasiâ&#x20AC;?. Perlu diketahui bahwa Pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia membutuhkan sinergi antarkomponen dan membutuhkan kesepahaman visi seluruh stake holder yang terlibat. Komponen pendidikan yang meliputi raw material (input siswa), tools (alat-alat dan sarana prasarana), serta process (metode pembelajaran) adalah sebuah sistem yang akan menentukan kualitas out put (lulusan). Sedangkan stake holder yang terdiri atas siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dinas terkait dan pemerintah daerah harus sevisi dan sinergi sehingga memperlancar dan mempermudah pencapaian tujuan baik tujuan akademis maupun pembentukan moral.

xiii

Berkaitan dengan hal tersebut, terbitnya buku ini sebagai pengejawantahan dari berbagai pemikiran, pandangan dan gagasan Bung Sardi Efendi, yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus deskripsi seluk-beluk masalah pendidikan di Kota Bekasi, sehingga dapat menjadi salah satu masukan bagi pemecahan masalah di bidang pendidikan. Buku ini sangat menggugah dan inspiratif, Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena di tengah kesibukan beliau sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dan sebagai praktisi pendidikan, Bung Sardi masih menyempatkan diri untuk menyusun sampai dengan diterbitkannya buku ini. Semoga terbitnya buku ini membawa inspirasi kepada yang lain untuk terus berkarya demi kemajuan pendidikan, khususnya di Kota Bekasi. Wasalam Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Dr. Encu Hermana, MM

xiv

Daftar Isi • • • •

Pengantar Penerbit.................................................................................................i Sekapur Sirih Walikota Bekasi............................................................................iii Sambutan Wakil Walikota Bekasi.....................................................................vii Pengantar Kepala Dinas Pendidikan.................................................................xi

DAFTAR ISI

Prolog: Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi, Suatu Telaah dan Solusi ................ Hal1

Bela: Kapan Cairnya, Tambahan Penghasilan Guru? ...............................................Hal 11 Periodisasi? Belajar dan Pembelajaran di PTUN ..............................................Hal 14 Rotasi, Mutasi dan Promosi Kepsek Syarat KKN? .............................................Hal 18 Sertifikasi Tanpa Pungli ......................................................................................Hal 24 Membela Guru, Kepsek dengan Hak Angket ......................................................Hal 27 APBD Molor, Memaksa Guru Berhutang ...........................................................Hal 34

Kritik: Efektifkah Sekolah Bebas Biaya (SBB)? ..............................................................Hal 41 Merger Sekolah, Alat Menakuti Kepala Sekolah ................................................Hal 45 Pendidikan Gratis Menuju Kegagalan? ..............................................................Hal 52 Politik Anggaran Pendidikan Kota Bekasi .........................................................Hal 55 Periodisasi Masa Jabatan ....................................................................................Hal 58 Sekolah Bertaraf Internasional, untuk Siapa? ...................................................Hal 62

Ilmu Hardiknas, Momentum Evaluasi Kebijakan Pendidikan.........................................Hal 69 Karakteristik Sekolah Efektif.........................................................................................Hal 72 Guru Perlu Manajemen Emosi............................................................................Hal 75

xvi

Daftar Isi Siswa UN, Kelulusan Mengabaikan Kejujuran?...........................................................Hal 81 Mencermati MOS (Masa Orientasi Siswa)..........................................................Hal 83 Daftar Pustaka...................................................................................................Hal 120

xvii

Prolog Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Suatu Telaah dan Solusi endidikan adalah pilar perubahan suatu bangsa. Sehingga pendidikan merupakan bagian terpenting bagi suatu negara selain kesehatan, ekonomi, dan politik. Karena maju tidaknya suatu negara bisa dilihat dari sistem pendidikan yang berlaku dan keberlangsungan program pendidikan di ne gara tersebut. Pada satu sisi, output pendidikan Indonesia bisa membanggakan dengan banyaknya siswa berprestasi dalam olimpiade matematika dan sains di kancah internasional. Di sisi lain, masih saja pendidikan memunculkan berbagai problema dalam pelaksanaannya. Mulai dari buku ajar hingga kurikulum yang masih terus dikaji dan berubah-ubah. Atas dorongan batin dan panggilan tugas sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, wabil khusus sebagai anggota Komisi D yang membidangi masalah pendidi-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Prolog kan. Sehingga memicu saya untuk selalu mengkritisi dan mencari solusi dalam dunia pendidikan, khususnya di wilayah Kota Bekasi. Dengan keilmuan yang saya dalami, khususnya ilmu pendidikan yang didapat di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) atau IKIP Jakarta. Saya mencoba memberikan catatan penting dalam setiap masalah, ada yang saya terbitkan di media lokal, online dan hasil wawancara reporter media dengan saya. Catatan penting, dalam hal ini saya coba singkat dengan nama Canting. Bermakna sebagai alat untuk membatik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sibur kecil untuk mencedok minyak, sayur, dsb; 2 pencedok air (dibuat dr bambu dsb); 3 pencedok lilin yg bercarat, dibuat dr tembaga (alat untuk membatik). Dengan kata lain, catatan penting ini sebagai bagian upaya kecil saya dalam membantu jalan keluar dari persoalan pendidikan, khususnya di Kota Bekasi. Dalam Canting, secara global, masalah pendidikan Indonesia yang belum bisa terpecahkan secara tuntas adalah:

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Prolog 1. Kualitas Pengajar Pemerintah memang telah menerapkan program sertifikasi guru yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pengajar atau tenaga pendidik. Namun, hingga saat ini kita masih menemui tenaga pengajar yang ilmu dan pengetahuannya belum up to date sehingga hanya terkesan asal-asalan, dan hanya mengejar status dan peningkatan jabatan. Akhirnya sertifikasi, belum memaksimalkan skill dan kemampuan mengajar para tenaga pengajar. 2. Pergantian Kurikulum Indonesia, sepertinya salah satu negara yang tidak pernah tuntas dalam masalah kurikulum. Sering terjadi, â&#x20AC;&#x153;ganti menteri ganti kurikulumâ&#x20AC;?. Parahnya, pergantian ini juga diikuti dengan pergantian materi ajar, teknis, metoda dan evaluasi pendidikan. Mulai ujian semester hingga ujian akhir nasional (UAN). Sejatinya, kurikulum dibuat untuk proses jangka waktu yang lama. Dengan menitikberatkan pendidikan berkarakter, menjunjung nilai kebangsaan dan cinta negeri (nasionalisme), serta siswa berkepribadian dengan iman, ilmu dan takwa.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Prolog Sehingga dengan perubahan kurikulum itu menjadi dasar pembentukan manusia seutuhnya yang memiliki jiwa patriot, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang didasari keimanan dan ketakwaan. Jadi perubahan kurikulum itu bukan hanya merubah mindset pendidikan, tetapi mewujudkan manusia Indonesia yang berkarakter dan mampu bersaing dalam kehidupan. 3. Biaya Pendidikan Yang Tinggi Setiap kali menjelang musim ajaran baru, kebanyakan orang tua / wali pasti dibingungkan dengan masalah biaya pendidikan. Mulai dari uang pendaftaran, uang gedung, uang SPP, dll. Terlebih bila ingin memasukkan anak mereka di sekolah dengan standar internasional yang biayanya bisa berkali lipat bila dibanding dengan sekolah biasa. Begitu juga dengan perguruan tinggi. Biaya uang gedung dan SPP (baik SPP tetap dan SPP variabel) atau uang kuliah tetap (UKT) sudah semakin tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Sehingga perlu dicarikan solusi tentang biaya pendidikan, sehingga pendidi-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Prolog kan benar-benar dirasakan semua warga Indonesia, tak terkecuali oleh warga kurang mampu. 4. Metode Evaluasi Metoda evaluasi pendidikan itu terkait dengan evaluasi akhir siswa di sekolah setiap tingkatan, dari SD, SMP hingga SMA. Gonjang-ganjing pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) pasti terjadi setiap tahunnya. Mulai meributkan tentang standar nilai, sistem pelaksanaan UAN itu sendiri, hingga penggunaan nilai UAN untuk mendaftar di sekolah yang lebih tinggi. Dan yang pasti, UAN masih tetap menjadi momok bagi sebagian besar siswa dan guru di Indonesia. Sehingga kadang menyiasati dengan jalan pintas, dengan membeli jawaban UAN atau membeli nilai UAN. Pertanyaan banyak orang: apakah pendidikan selama bertahun-tahun harus diseleksi secara nasional dengan soal yang seragam? 5. Sarana dan Prasarana Pendidikan Siswa akan mampu belajar dengan tenang bila sarana dan prasarana pendidikan memadai. Pasalnya, masih ba-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Prolog nyak sekolah yang sarana dan prasarananya kurang memadai, kalau tidak disebut kurang layak. Mulai bangku, gedung sekolah hingga peralatan laboratorium bahasa, kimia hingga tempat praktek siswa. Berbagai persoalan itu selalu muncul dalam setiap tahunnya. Sehingga memaksa kami yang duduk di Komisi D yang menangani masalah pendidikan untuk berpikir keras dan turun ke lapangan memantau segala persoalan dan memberi solusi. Karena tidak jarang pula, banyak faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Kadang ada sebagian yang mencoba berpikir keras namun ujungnya mengambil proyek atau sematamata mengejar jabatan. Bukan untuk kebaikan pelajar dan anak cucu kita. Semoga dengan kumpulan tulisan, sebagai catatan penting ini membuka mata hati kita untuk bersama-sama memikirkan dan mencari solusi agar pendidikan ini benar-benar bermanfaat bagi pelajar dan masa depan bangsa. Bukankah pendidikan itu menunjukkan bangsa. Jadi mari berpikir global dan integral untuk kebaikan bangsa, bukan kepentingan sesaat atau hanya memikirkan segelintir orang.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

ayo sekolah!

Bela

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Kapan Cairnya, Tambahan Penghasilan Guru? Di Kota Bekasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS, di tahun 2009 baru dicairkan lima bulan. Sedangkan di tahun 2010 baru dicairkan 3 bulan atau dirapel menjadi Rp750.000,per bulan, yang belum dicairkan 9 bulan terhitung dari bulan April sampai dengan Desember.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

eberapa guru datang kepada penulis menyampaikan masalahnya terkait dengan tambahan penghasilan guru (TPG) yang belum dicairkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Mereka sudah menunggu berbulan-bulan untuk pencairannya, namun belum cair juga. Padahal sudah menandatangani tanda terima uang. Tentu hal ini membuat resah dan rasa khawatir para guru terhadap dana tunjangan mereka. Ditambah lagi guru dari daerah lain yang menyampaikan informasi bahwa TPG mereka sudah cair. Dana tunjangan ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pemerintah Pusat memberikan tunjangan guru ini dalam upaya meningkatkan gairah kerja dan kesejahteraan guru PNS, khususnya yang belum menerima tunjangan profesi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun

| Bela

2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS, yang ditandatangani Presiden pada tanggal 1 Desember 2009. Isi dari peraturan tersebut di antaranya menyebutkan bahwa: 1. Besarnya tambahan penghasilan yaitu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan diberikan setiap bulan tehitung mulai 1 Januari 2009. 2. Guru yang berhak menerima tunjangan tambahan ini hanya guru PNS yang ditugaskan dalam satuan pendidikan tertentu dan bukan guru yang telah menerima Tunjangan Profesi. 3. Guru yang diberi tugas tambahan struktural maupun fungsional tidak diberikan tunjangan tambahan ini. Di Kota Bekasi, dana tambahan penghasilan bagi guru PNS, di tahun 2009 baru dicairkan lima bulan. Sedangkan di tahun 2010 baru dicairkan 3 bulan atau dirapel menjadi Rp750.000,- per bulan, yang belum dicairkan 9 bulan terhitung dari bulan April sampai dengan Desember. Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam rapat bersama Komisi D DPRD Kota Bekasi menyampaikan alasan belum dicairkan karena pihak bank tidak menyanggupi pencairan per 31 Desember 2010 disebabkan APBD Perubahan mengalami keterlambatan dalam pengesahannya, yang berimplikasi dana tambahan penghasilan guru tidak dapat dicairkan. Serta menunggu APBD 2011 sebagai acuan pencairannya. Komisi D, yang membidangi pendidikan meminta kepada Dinas Pendidikan agar membantu proses pencairan dan pendataan secara valid terhadap guru-guru yang berhak menerima dana tambahan penghasilan guru tersebut, agar tidak menimbulkan asumsi negatif pelayanan yang dilakukan oleh dinas, khususnya pada bagian keuangan. Saat ini anggaran TPG sudah ditransfer pemerintah pusat ke kas daerah. Kini sedang menunggu peraturan Walikota untuk dicairkan sebanyak 9 bulan yang belum dicairkan, dan direncanakan pencairannya

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

bulan Februari 2011 ini. Mudah-mudahan dengan segera dicairkannya dana tambahan penghasilan guru ini, dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru dalam mengajar anak didik.

BEKASI: Ketua Komisi D, Sardi Efendi memantau kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah SD di Kota Bekasi.(dok. Komisi D)

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Periodisasi? Belajar Dan Pembelajaran di PTUN isruhnya kebijakan periodisasi masa jabatan kepala sekolah (kepsek) di Kota Bekasi dipicu oleh sikap inkonsistensinya pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan periodisasi yang sesuai dengan Permendiknas no 28 tahun 2010 sehingga menyulut para guru yang tergabung dalam wadah PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kota Bekasi untuk mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Bekasi. Bisa jadi, ini pengalaman pertama para guru mendatangi wakil rakyat. Hal ini juga merupakan bentuk belajar dan pembelajaran yang dilakukan para guru dalam menyampaikan aspirasinya karena merasa dirugikan oleh kebijakan yang dinilai janggal dan tidak sesuai aturan perundangan. Para guru mempertanyakan penilaian kinerja atas diri mereka yang dilakukan Dinas Pendidikan, sehingga jabatan yang semula menjadi kepsek kemudian diturunkan menjadi guru tanpa didasari alasan yang kuat. Dalam kebijakan periodisasi, Dinas Pendidikan menurut penulis sedang belajar melaksanakan kebijakan dengan proses kebijakan yang dilalui tanpa mekanisme yang sesuai aturan dan dinilai janggal. Pasalnya dalam menetapkan kebijakan tersebut, tidak ada penilaian kinerja kepala sekolah,

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

tim aksesor, serta tidak dilibatkannya Dewan Pendidikan dalam mempertimbangkan kebijakan periodisasi masa jabatan kepala sekolah. Sebenarnya Dinas Pendidikan dapat belajar kepada kabupaten/ kota lain yang telah sukses melaksanakan periodisasi masa jabatan kepala sekolah tanpa menimbulkan gejolak dalam dunia pendidikan, contohnya seperti dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi. Namun sungguh sayang, karena tidak mau belajar terlebih dahulu. Bahkan terkesan tergesa-gesa, sehingga terjadi ketidakpuasan atas kebijakan yang dinilai tidak adil tersebut. Akibatnya para guru menuntut keadilan atas hak mereka kepada DPRD dan secara hukum akan menggugat kebijakan periodisasi masa jabatan kepala sekolah ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Disebut belajar karena proses belajar itu adalah mendapat pengetahuan baru. Sebagaimana dalam buku â&#x20AC;&#x153;Belajar dan Pembelajaranâ&#x20AC;? karangan Prof. Suyono, belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Dalam konteks menjadi tahu atau proses memperoleh pengetahuan, menurut pemahaman sains konvensional, kontak manusia dengan alam diistilahkan dengan pengalaman (experience). Pengalaman yang terjadi berulang kali melahirkan pengetahuan (knowledge), atau a body of knowledge. Belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak harus dalam kondisi formal di ruangan kelas tetapi dapat secara informal atau nonformal dan siswa dapat belajar dari alam atau dari peristiwa sosial sehari-hari. Bisa jadi yang dilakukan para guru adalah proses memperoleh pengetahuan baru untuk mengetahui proses hukum dengan mendaftarkan gugatan mereka atas kebijakan yang dinilai merugikan melalui PTUN Bandung. Para guru itu dinilai sedang belajar terkait dengan proses hukum secara langsung, bukan hanya teori yang selama ini diajarkan mereka dalam ruangan kepada para siswanya. Manfaatnya, banyak guru mendapatkan pengetahuan tentang hu-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

kum dan tata cara menuntut hak secara aturan hukum karena kebijakan Disdik dinilai telah melanggar aturan dan perundangan serta hak kepegawaian mereka. Tentunya dengan pengetahuan baru tersebut, bagi para guru menambah pengalaman serta meningkatkan wawasan mereka. Juga menjadi pelajaran pembuat kebijakan agar kemudian hari tidak lagi mempermainkan atau semena-mena terhadap profesi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, bahkan sudah mengabdi puluhan tahun dan tidak mendapatkan penghargaan apapun dari pemerintah daerah. Yang menggelitik penulis, ketika proses hukum di PTUN Bandung berlangsung, ada beberapa kepala sekolah baru yang diangkat mendatangi pengadilan dengan membentangkan spanduk mendukung kebijakan periodisasi masa jabatan kepala sekolah. Pertanyaan saya, mereka datang ke pengadilan mau belajar atau mau menggangu pembelajaran yang sedang berlangsung?

Sayangnya, kepsek yang baru diangkat lebih memilih belajar mempertahankan jabatan mereka masing-masing dengan ikut mendatangi pengadilan

Ternyata mereka mendatangi pengadilan karena ingin mengetahui jalannya persidangan atas gugatan senior mereka kepada pemerintah daerah. Walaupun di satu sisi mereka adalah kepala sekolah yang baru diangkat, namun seharusnya mereka belajar terlebih dahulu bagaimana menjadi kepala sekolah

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

yang baik kepada kepsek yang lebih dahulu menjabat. Sayangnya, kepsek yang baru diangkat lebih memilih belajar mempertahankan jabatan mereka masing-masing dengan ikut mendatangi pengadilan. Sementara, Dinas Pendidikan juga sedang belajar memobilisasi dan merancang pengerahan para guru melalui UPTD SD, dengan harapan agar tidak diketahui oleh banyak pihak bahwa ini dilakukan secara sistematis. Pemerintah daerah yang diwakili Kepala Bagian Hukum (Kabag hukum) mengakui secara sadar bahwa proses PTUN ini adalah pembelajaran pertama dalam mengikuti peradilan di PTUN. Sehingga terlihat banyak ketidaksiapan dalam memberikan jawaban dari pihak penggugat. Bahkan proses peradilan ini dipandang sebagai kegiatan yang melelahkan karena berbarengan dengan pekerjaan rutin dan beberapa tugas untuk menyiapkan proledga (program legislasi daerah) yang juga harus disiapkan oleh Bagian Hukum Pemkot Bekasi untuk dibahas bersama DPRD. Saat ini, mari kita dukung pembelajaran yang sedang dilakukan para guru di PTUN. Pemerintah daerah juga harus mendukung pembelajaran yang sedang berlangsung di PTUN tersebut, sebagai pengetahuan baru bagi guru, juga bagi pejabat dinas terkait tentang tata cara dan proses hukum di Pengadilan. Sehingga dengan pengetahuan baru yang dimiliki para pendidik di Kota Bekasi tersebut akan mewujudkan visi Bekasi Cerdas. Karena dari pembelajaran itu, guru bisa mentransfer pengetahuan kepada muridnya terkait perjuangan menuntut hak melalui pengadilan. Sedang bagi pemerintah kota, dalam hal ini dinas terkait, dinas pendidikan dan bagian hukum, dapat menerbitkan keputusan untuk tidak melanggar aturan, dan lebih berhati-hati. Memang pada akhirnya pembelajaran yang efektif adalah belajar di alam nyata, yakni belajar dari pengalaman. Sehingga wajar saja, ada motto pengalaman adalah guru yang terbaik.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Rotasi, Mutasi dan Promosi Kepsek Syarat KKN? Dilihat Kualitas, Bukan Isi Tas

emerintah Kota ( Pemkot) Bekasi telah melaksanakan mutasi, rotasi dan promosi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi pada awal bulan Juni, khususnya bagi kepala sekolah (Kepsek). Sejumlah Kepsek di Kota Bekasi naik jabatan menjadi pengawas baik di tingkat Disdik maupun di tingkat UPTD Kecamatan, khususnya Kepsek yang masa jabatannya hampir habis. Kita perlu pertanyakan rotasi, mutasi dan promosi yang dilakukan Disdik sudah sesuai aturan atau belum? Untuk melahirkan seorang kepala sekolah yang profesional dibutuhkan sistem yang kondusif, baik rekrutmen maupun pembinaan. Dari proses rekrutmen sampai dengan pengangkatan dinilai bayak pihak sarat KKN mustahil dilahirkan seorang kepala sekolah yang profesional. Masyarakat saat ini membutuhkan sistem rekrutmen yang berfokus pada kualitas dan pembinaan yang berorientasi pada kinerja dan prestasi dengan â&#x20AC;&#x153;reward dan punishmentâ&#x20AC;? yang tegas dan konsekuen untuk melahirkan seorang kepala sekolah yang tangguh bukan kepala sekolah yang mudah menyerah dalam mewujudkan visi sekolah yang dipimpinnya. Pengadaan kepala sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan merupakan proses mendapatkan calon kepala sekolah yang paling memenuhi kualifikasi dalam rangka mengisi formasi kepala sekolah dalam satuan

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

pendidikan tertentu. Namun sayang, proses ini tidak transparan dan lebih banyak ditutup-tutupi oleh pihak Dinas Pendidikan. Rangkaian kegiatan pengadaan kepala sekolah oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan terdiri dari: penetapan formasi, rekrutmen calon, seleksi calon dan pengangkatan calon yang paling memenuhi kualifikasi. Tahap rekrutmen dan seleksi merupakan tahap yang paling krusial, karena bila terjadi salah langkah pada tahap ini bisa berakibat fatal bagi sekolah yang mendapat kepala sekolah yang kurang kompeten. Tidak sedikit sekolah yang sebenarnya memiliki potensi besar karena siswa yang masuk merupakan siswa berprestasi, tapi akhirnya tidak berkembang, stagnan, bahkan mengalami kemunduran akibat kepala sekolahnya tidak kompeten dan tidak memiliki kualifikasi. Kondisi ini juga tanpa disadari bisa mengancam peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi. Peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi akan dapat dicapai apabila sekolah memiliki kepala sekolah yang profesional sesuai dengan beberapa prinsip rekrutmen. Menurut Departemen Pendidikan Nasional di antaranya adalah : 1. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara rutin pada awal tahun berdasarkan hasil analisis dan penetapan formasi jabatan kepala sekolah 2. Rekrutmen calon kepala sekolah hendaknya dilakukan melalui proses pencarian secara aktif kepada semua guru yang dipandang memiliki kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, sehingga guru-guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang paling menjanjikan banyak melamar dan mengikuti seleksi calon kepala sekolah. 3. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara terbuka melalui surat kabar lokal dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru yang memenuhi kualifikasi.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Seleksi merupakan tahap ketiga dalam pengadaan kepala sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 162/U/2003, tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pasal 5 menyebutkan tahap-tahap seleksi kepala sekolah yang meliputi : 1)Seleksi administratif, 2)Tes tulis dan 3)Paparan makalah. Sementara dalam rancangan Peraturan Mendiknas tentang pedoman dan panduan pengadaan kepala sekolah, seleksi terdiri dari: seleksi administratif, seleksi akademik, uji kompetensi dan uji akseptabilitas. Mengingat strategisnya peran kepala sekolah dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikan maka proses pengadaan kepala sekolah, baik rekrutmen maupun seleksi menjadi salah satu faktor terpenting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pendapat saya. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi yang tidak mengindahkan aturan dan tata cara yang sudah diatur dalam perundangan itu, jelas akan mengganggu situasi dan menimbulkan gejolak dalam sekolah terutama bagi siswa dan guru. Karena, jika rekam jejak kepala sekolah baru dinilai “kurang” bagus dibanding kepsek lama atau tidak memiliki kapabilitas serta kualifikasi, dianggap akan menurunkan prestasi dan citra sekolah yang telah diperjuangkan dan menjadi kebanggaan warga sekolah. Dalam proses mutasi, rotasi dan promosi ini. Sebaiknya Dinas Pendidikan menjaga agar situasi sekolah tetap kondusif, dengan menetapkan kepala sekolah sesuai aturan bukan karena “faktor” lain, apalagi atas dasar kedekatan dan like and dislike. Realitanya, dalam penentuan kepala sekolah ini ditengarai sarat “kepentingan” serta berbau KKN. Hal ini terbukti, adanya kepsek baru diangkat sudah ditempatkan di sekolah yang berprestasi serta dengan jumlah siswa yang banyak, padahal kenyataannya kepsek baru tersebut dinilai kurang mampu memimpin sekolah dengan baik. Kondisi ini, dapat menimbulkan kecemburuan bagi kepsek senior yang ditempatkan di sekolah yang sarana prasarananya terbatas dan tidak memiliki prestasi. Padahal kepsek lama itu lebih berpengalaman dalam

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

menjalankan organisasi sekolah dan memiliki prestasi. Slamet PH (2002), dalam Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsep Dasar (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 037, Tahun ke-8), menyebutkan kompetensi yang wajib dimiliki seorang kepala sekolah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal yaitu kepala sekolah harus memiliki wawasan ke depan (visi) dan tahu tindakan apa yang harus dilakukan (misi) serta paham benar cara yang akan ditempuh (strategi), memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan sekolah yang umumnya tidak terbatas. Juga dibutuhkan kepsek yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan dengan terampil, memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan mampu menggugah bawahannya untuk melakukan halhal penting bagi tujuan sekolahnya.

Peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi akan dapat dicapai apabila sekolah memiliki kepala sekolah yang profesional sesuai dengan beberapa prinsip rekrutmen

Di samping itu, kemampuan untuk membangun partisipasi dari kelompok-kelompok kepentingan sekolah (guru, siswa, orangtua siswa) sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan partisipatif.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Dalam Permen Diknas no. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah mensyaratkan untuk menjadi kepala sekolah profesional harus kompeten dalam menyusun perencanaan pengembangan sekolah secara sistemik; kompeten dalam mengkoordinasikan semua komponen sistem sehingga secara terpadu dapat membentuk sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; kompeten dalam mengerahkan seluruh personil sekolah sehingga mereka secara tulus bekerja keras demi pencapaian tujuan institusional sekolah, kompeten dalam pembinaan kemampuan profesional guru sehingga mereka semakin terampil dalam mengelola proses pembelajaran; dan kompeten dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Kompleksitas sekolah sebagai satuan sistem yang saling terikat dan mengkait. Merupakan sebuah keterpaduan, sehingga tidak satu komponen sistem sekolah pun tidak berfungsi secara optimal. Sebab jika ada satu komponen saja di antara bagian sistem sekolah yang tidak berfungsi secara optimal, maka akan mengganggu pelaksanaan fungsi komponen lainnya. Karenanya untuk keberhasilan sebuah sistem pendidikan, menuntut adanya seorang

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

INTERNAL: Sardi Efendi, bersama anggota Komis D secara rutin menggelar rapat rutin mingguan membahas persoalan yang terjadi di masyarakat.(dok. Komisi D)

| Bela

kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi pendidikan dan sosial. Maju mundurnya suatu sekolah tidak terlepas dari peran kepala sekolah. Karena, kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Untuk mewujudkan sekolah efektif dibutuhkan kepala sekolah yang tidak hanya sebagai figur personifikasi sekolah, tapi juga paham tentang tujuan pendidikan, punya visi masa depan serta mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada menjadi suatu kekuatan yang bersinergi guna mencapai tujuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi mutlak dibutuhkan untuk membangun sekolah berkualitas, sekolah efektif, karena kepala sekolah sebagai pemegang otoritas dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah perlu memahami proses pendidikan di sekolah serta menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan sesuai dan sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kita berharap agar Dinas Pendidikan (Disdik) benar-benar memilih dan menyeleksi kepala sekolah atas dasar kompetensi, integritas, kapasitas serta kualifikasinya. Bukan didasarkan pada isi tas. Sehingga dunia pendidikan terlepas dari gurita KKN, demi terwujudnya visi Bekasi CERDAS.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Sertifikasi Tanpa Pungli etelah guru memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) secara meriah di Kota Bekasi. Namun begitu kembali ke sekolah masing-masing, guru dihadapkan dengan persoalan sertifikasi, dari mulai pemberkasan sampai dengan pungutan yang dilakukan oknum-oknum Dinas Pendidikan (Disdik) dengan kisaran Rp100.000 sampai dengan Rp500.000 per sertifikat yang sudah selesai dan memenuhi persyaratan. Ada guru yang menyampaikan aspirasinya kepada saya, bahwa mereka keberatan dengan adanya pungutan yang dilakukan oknum Disdik tersebut dan para guru berharap agar ditindak lunjuti oleh DPRD, khususnya Komisi D yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat, yang meliputi pendidikan dan IPTEK, kesejahteraan sosial; agama; kesehatan dan keluarga berencana; peranan perempuan; kependudukan dan catatan sipil; kebudayaan; pemuda dan olahraga; ketenaga kerjaa dan transmigrasi; pariwitata; perumahan rakyat. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal dan pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktek pendidikan yang bermutu. Adapun manfaat sertifikasi guru di antaranya adalah:

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

52 24

Bab I | Bela

- Melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. Artinya dengan adanya sertifikasi ini, profesi seorang guru dapat terjaga karena tidak semua orang dapat begitu saja menjadi guru namun dilihat kompetensi mengajarnya. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak bermutu dan tidak profesional, masyarakat sebagai konsumen pendidikan tidak lagi dirugikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak bermutu bahkan gurunya tidak profesional dalam mengajar. Meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan adanya sertifikasi guru, tentu guru akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dari pemerintah sebagai pendapatan tambahan setiap bulannya dan guru dapat berkehidupan secara layak. Dalam proses pemberkasan. Saya himbau para guru untuk tidak berhubungan dengan calo dalam mengajukan permohonan sertifikasi. Sehingga guru tidak dirugikan. Saya juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengawasi secara ketat proses sertifikasi guru yang saat ini sedang diproses, agar tidak terjadi praktik percaloan sehingga guru pemohon sertifikasi tidak menjadi korban pungutan liar. Praktik pungutan liar yang marak itu tentu akan merugikan para guru. Padahal tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sehingga guru dalam melakukan proses belajar mengajar di sekolah memiliki tingkat kelayakan mengajar dalam pendidikan formal. Kedua meningkatkan mutu hasil pendidikan dengan harapan bahwa adanya pencapaian prestasi belajar siswa yang semakin baik dan mencapai nilai standar. Ketiga meningkatkan martabat guru, karena profesi guru adalah profesi yang terhormat dan bermartabat di tengah masyarakat, bukan profesi sampingan. Dan keempat meningkatkan profesionalitas guru dalam mengajar .

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

25 53

Bab I | Bela

Kota Bekasi tahun ini mendapat kuota sertifikasi untuk 1.374 guru. Namun hal ini perlu dilakukan validasi data, karena sampai saat ini Disdik belum menyampaikan kepada DPRD secara tertulis terkait kuota tersebut. Sayangnya, nilai ideal dan tujuan mulia tersebut, dalam prakteknya dan dalam perjalanannya kegiatan sertifikasi tersebut sering dimanfaatkan oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. Termasuk, menarik biaya atau uang pelicin agar proses sertifikasi lancar.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Membela Guru, Kepsek dengan Hak Angket Wakil Rakyat Ragu atau Takut Menggunakan Haknya?

ak angket Pasar Baru dulu pernah digagas kawan-kawan di DPRD, dengan tujuan mengungkap persoalan pembangunan Pasar Baru yang dianggap janggal. Penulis juga ikut membubuhkan tanda tangan sebagai inisiator, hingga mendapat dukungan sebanyak 7 orang anggota dewan. Sayang, usaha itu kandas di tengah jalan, karena masing-masing inisiator belum memiliki pemahaman yang sama terkait maksud dan tujuan hak angket dan persoalan Pasar Baru. Padahal hak angket itu merupakan salah satu hak yang dimiliki anggota DPR dan DPRD terkait fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 27/2009. Hak angket dapat dikatakan merupakan fungsi pengawasan yang strategis. Karena dengan hak angket itu, memungkinkan DPRD melakukan penyelidikan atas isu atau masalah kebijakan yang dikeluarkan eksekutif jika dinilai bertentangan atau bermasalah. Hasil penyelidikan anggota dewan itu, bisa menjadi masalah serius bagi eksekutif bila ternyata ditemukan adanya kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

hasil angket dan penyelidikan ternyata menguatkan adanya persoalan dalam kebijakan, anggota dewan bisa meneruskan dengan mengusulkan Hak Interpelasi. Persoalan mutasi, rotasi dan promosi pegawai yang dilakukan Pemkot Bekasi dalam hal ini Walikota, bisa mendorong anggota DPRD untuk melakukan hak angket jika dalam poses kebijakan ini tidak sesuai dengan undang-undang kepegawaian dan cenderung banyak pelanggaran. Namun hak angket ini kembali kandas untuk diteruskan menjadi interpelasi, setelah keputusan anggota dewan melalui voting tertutup dalam Rapat Paripurna DPRD dengan memenangkan opsi tidak setuju menggunakan hak interpelasi DPRD terkait persoalan mutasi di lingkungan kepegawaian pemerintah Kota Bekasi. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki anggota DPR dan DPRD terkait fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27/2009. Selain hak angket, DPR atau DPRD juga memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah. Hak angket dapat dikatakan merupakan fungsi pengawasan yang strategis. Karena memungkinkan DPR/DPRD melakukan penyelidikan atas isu atau masalah kebijakan tertentu, hasil penyelidikan ini bisa menjadi masalah serius bagi eksekutif bila ternyata ditemukan adanya kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian sebaliknya. Hak Interpelasi dapat dikatakan kurang strategis dibanding hak angket dan hak menyatakan pendapat. Pasalnya dalam UU No 27/2009, hak interpelasi itu adalah hak DPRD untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan eksekutif yang penting dan strategis serta berdampak buruk kepada masyarakat. Sejatinya, ketiga fungsi pengawasaan DPR/ DPRD melalui hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, yang menjadi amanat Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

KUNKER: Sardi Efendi bersama anggota Komisi D saat kunjungan kerja ke salah satu sekolah di Duren Sawit. (dok. pribadi)

UUD 1945 itu dapat dikatakan senjata ampuh rakyat dalam mengawasi penguasa yang diberi mandat untuk memimpin pemerintahan daerah. Namun rakyat banyak menilai senjata ini tumpul dan cenderung tidak digunakan. Bahkan anggota dewan tidak pernah mengunakannya dengan alasan yang tidak jelas. Fungsi pengawsan DPR/ DPRD dapat disimpulkan sebagai pelaksanaan fungsi yang hakiki dari para wakil rakyat (lembaga legislatif) dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Para wakil rakyat yang telah terpilih dituntut untuk

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

PENULIS BERHARAP KAWAN-KAWAN DPRD, TIDAK RAGU ATAU TAKUT LAGI MENGGUNAKAN HAKNYA KETIKA FAKTAFAKTA MENUNJUKKAN TERJADINYA PELANGGARAN PERATURAN MENTERI TERKAIT KEBIJAKAN PERIODISASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SAAT INI. Sardi Efendi, SPd, MM ( Anggota DPRD Kota Bekasi)

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Apakah menyalahi peraturan perundang-undangan atau tidak? Pengawasan oleh legislatif menjadi alat kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif agar tidak menyimpang dan merugikan rakyat. Inilah esensi fungsi pengawasan DPRD. Nah, saat ini terjadi kembali kebijakan periodisasi masa jabatan kepala sekolah yang jelas-jelas melanggar Permendiknas No 28 tahun 2010. Penulis membuka Permendiknas No 28 tahun 2010 dalam Bab IV tentang proses pengangkatan kepala sekolah pasal 9 ayat 1, yang berbunyi: â&#x20AC;&#x153;Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah. Ayat 2, Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah ditetapkan oleh Pemerintah: pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan. Pada ayat satu, tidak dilakukan oleh Disdik dan tidak pernah ada penilaian akseptabilitas yakni menilai ketepatan calon kepala sekolah dengan sekolah di mana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan. Pada ayat 2, siapakah tim yang selama ini merancang serta merencanakan periodisasi, publik pendidikan tidak pernah tahu sehingga wajar dikatakan tidak transparan. Bahkan ada informasi kepada penulis, bahwa tim itu hanya dilakukan oleh kepala dinas saja, tidak melibatkan tim yang ada. Sementara pada ayat 3, unsur pengawas sekolah. Selama ini banyak yang tidak tahu, dan cenderung tidak pernah dilibatkan. Bahkan Dewan Pendidikan Kota Bekasi, yang notabene termaktub dalam Undang-undang, tidak dilibatkan. Kehadirannya hanya sebatas basa basi saja. Dewan Pendidikan bagai tukang stempel, diminta mengeluarkan surat rekomendasi untuk merevisi kebijakan periodisasi ini.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Dalam Bab V tentang Masa Tugas pada pasal 10 berbunyi membatasi masa jabatan kepala sekolah (kepsek) hanya empat tahun dan maksimal dua periode (2Ă&#x2014;4 tahun) pada sekolah tersebut. Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah. Apabila betul-betul diterapkan, maka seseorang yang menjadi kepala sekolah sudah mendapatkan kepastian bertugas selama 4 tahun atau maksimal 8 tahun, sehingga tidak terjadi lagi persoalan saat mendapat jabatan atau mutasi baru. Namun sangat disayangkan. Dunia pendidikan Kota Bekasi diwarnai dengan pengangkatan kepsek yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya ada kepala sekolah yang baru bertugas 2 tahun, malah sudah dimutasi. Hal ini jelas melanggar peraturan menteri . Seperti terjadi pada kepala sekolah SMUN 4, SMPN 26, SMPN 13, SMPN 33, SDN Medan Satria VIII, SMUN 6, SMUN 2. Berbeda lagi dengan kepala sekolah dasar yang seharusnya terkena periodisasi, seperti Kepsek SDN Kranji I, Kepsek SDN Bekasi Jaya VIII, Kepsek SDN Margahayu yang masa kerjanya lebih dari 15 tahun. Malah mereka tidak terkena periodiasi. Anehnya lagi, ada kepsek SDN di Bekasi Timur yang 14 tahun masa mengajarnya digantikan oleh kepsek yang masa kerjanya 20 tahun. Penulis berharap kawan-kawan DPRD, tidak ragu atau takut lagi menggunakan haknya ketika fakta-fakta menunjukkan terjadinya pelanggaran peraturan menteri terkait kebijakan periodisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Atas kondisi tersebut, nampaknya perlu masukkan dan dorongan LSM serta masyarakat Kota Bekasi terhadap kinerja pengawasan DPRD saat ini yang dianggap lemah terhadap pemerintahan daerah. Apapun yang terjadi, kami dan sebagian kawan-kawan di DPRD Kota Bekasi ingin menegakkan keadilan bagi kesejahteraan guru dan kepala sekolah yang terzalimi oleh kebijakan yang dinilai melanggar

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Permendiknas. Namun hak kami pun bisa kandas, karena anggota dewan bukan kami saja yang mencoba mengambil inisiatif. Tetapi terdiri dari banyak kepala, partai politik dan kepentingan yang berbeda. Sehingga inisiatif apa pun, pasti hasilnya selalu berbeda dengan keinginan dan kehendak semua pihak. Karenanya kami kembalikan semua itu kepada masyarakat dan rakyat Bekasi yang telah memilih kami.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

APBD Molor, Memaksa Guru Berhutang PBD Kota Bekasi tahun 2011 mengalami keterlambatan dalam pengesahannya. Padahal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif bersama Badan Anggaran DPRD jauh-jauh hari sudah melaksanakan rapat untuk membahas kebijakan umum anggaran pada tahun 2011 ini agar berpihak pada sektor apa saja? Ternyata anggaran 2011 ini sektor pendidikan masih menjadi sektor yang terbesar dalam penganggaran sekitar 38 persen atau setara dengan Rp400 miliar lebih. Bahkan apabila ditambahkan dengan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat dan Provinsi bisa mencapai 40 persen. Tentunya anggaran pendidikan yang fantastis ini perlu diimbangi dengan akuntabilitas dan peningkatan mutu pendidikan serta terjaminnya warga miskin untuk dapat mengenyam bangku sekolah dengan mewujudkan Bekasi Cerdas.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Molornya penetapan dan pengesahan PERDA tentang APBD 2011 berimplikasi pada tersendatnya pembiayaan rutin kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan. Di antaranya program SBB dari mulai SD, SMP, SMU/SMK yang berjumlah Rp101 miliar lebih, belum dapat digunakan. Bahkan banyak stakeholder pendidikan bertanya, apakah sekolah gratis dilanjutkan atau tidak? Dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi perlu menjelaskan kepada masyarakat Bekasi terhadap anggaran program Sekolah Bebas Biaya (SBB) yang belum dapat dicairkan. Kondisi ini jangan sampai memberatkan masyarakat sebagai konsumen pendidikan dengan membiayai anggaran operasional sekolah yang sudah terlanjur dengan jargon â&#x20AC;&#x153;Gratisâ&#x20AC;?. Dengan terlambatnya pencairan anggaran SBB karena molornya pengesahan APBD. Telah memaksa kepala sekolah serta penanggung jawab sekolah gratis pada sekolah negeri untuk berhutang atau mencari dana talangan untuk operasional sekolah sejak bulan Januari sampai Maret. Hal ini menunjukkan sebagai bentuk tidak bertanggung jawabnya pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan yang terkesan lepas tanggung jawab di tengah belum cairnya anggaran karena APBD yang belum disepakati antara legislatif dan eksekutif Kota Bekasi. Apabila tidak ada inisiatif untuk mencari dana talangan, tentu sekolah akan menghentikan kegiatan belajar mengajar lantaran tidak ada biaya. Padahal setiap sekolah dalam setiap tahunnya sudah memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), namun saat ini belum dapat direalisasikan. Setiap sekolah memiliki hutang dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung jumlah siswa, misalnya sebuah sekolah dasar yang siswanya berjumlah 1.500 siswa maka dikalikan dengan 3 bulan dari mulai Januari sampai Maret tahun 2011 untuk operasional per bulan dan dikalikan anggaran SBB untuk SD sebesar Rp21.000,- maka didapat angka untuk talangan sebesar Rp94.500.000,selama tiga bulan. Berbeda dengan SMP yang berhutang sampai ratusan juta untuk Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

mencari dana talangan. Pasalnya nilai bantuan SBB berbeda dengan siswa SD. Dampak lain belum disahkannya APBD yaitu belum ada pembayaran honor, kesejahteraan guru serta pegawai sehingga dapat berakibat pada menurunnya kinerja para guru dan pegawai di lingkungan pendidikan. Kegiatan try out yang diselenggarakan sekolah untuk persiapan Ujian Nasional belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh sekolah. Jika kegiatan sekolah harus menunggu cairnya anggaran dari APBD, tentu hal ini akan berkorelasi dengan prestasi siswa nantinya. Mandeknya proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas siswa. Mudah-mudahan dengan tulisan ini, APBD segera disahkan untuk kepentingan rakyat bukan politik anggaran semata. Jangan korbankan anak-anak sekolah dan kinerja guru terhambat karena anggaran yang masih tersendat.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi perlu menjelaskan kepada masyarakat Bekasi terhadap anggaran program Sekolah Bebas Biaya (SBB) yang belum dapat dicairkan, kondisi ini jangan sampai memberatkan masyarakat sebagai konsumen pendidikan dengan membiayai anggaran operasional sekolah yang sudah terlanjur dengan jargon â&#x20AC;&#x153;Gratisâ&#x20AC;?.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Bela

Kritik

Efektifkah Sekolah Bebas Biaya (SBB)? anitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Kota Bekasi tentang laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) sedang melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah kota pada tahun 2009. Salah satu bidang yang dicermati adalah sektor pendidikan karena memiliki anggaran yang cukup signifikan. DPRD Kota Bekasi melalui Pansus 4 dalam LKPJ akan mengevaluasi program pendidikan gratis atau sekolah bebas biaya (SBB) di Kota Bekasi. Saat ini, terdapat sekitar 266 ribu siswa sekolah dasar (SD) dan 127 ribu siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang mendapat bantuan SBB di Kota Bekasi. Selain itu, terdapat berbagai tipe sekolah di Kota Bekasi, seperti sekolah berstandar internasional dan sekolah berstandar nasional yang biaya operasionalnya juga berbeda sehingga bantuannya pun tidak bisa disamaratakan. Bantuan pendidikan dari berbagai sumber untuk sekolah di Kota Bekasi belum terintegrasi. Sehingga, pendidikan gratis belum bisa terwujud sepenuhnya dan sekolah bebas biaya yang dicanangkan Pemerintah Kota Bekasi hanya untuk standar minimal kualitas pendidikan. Kalau ingin lebih berkualitas, seharusnya siswa yang lebih mampu tidak perlu digratiskan supaya bisa dilakukan subsidi silang antara siswa yang mampu dengan yang tidak mampu. Realisasi anggaran tahun 2009 untuk penyelenggaraan Pendidikan

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

SMPN Bebas Biaya sebesar Rp46,8 miliar ditambah dengan anggaran pendidikan SDN Bebas Biaya senilai Rp45,5 miliar lebih. Anggaran ini cukup besar untuk mensubsidi program pendidikan gratis di Kota Bekasi, sehingga perlu diawasi penggunaan anggaran ini hingga ke sekolah-sekolah, agar dapat benar-benar berfungsi dan digunakan untuk menunjang biaya operasional sekolah. Apakah pendidikan gratis yang merupakan program pemerintah saat ini menjadikan mutu pendidikan semakin menurun atau sama seperti sebelumnya. Pasalnya, dengan sekolah gratis membuat siswa dan orang tua yang minim tingkat ekonominya, berpikir bahwa mengenyam pendidikan sekolah itu ternyata gampang, sehingga dalam belajar pun siswa menjadi asal-asalan. Maka dari itu, perlu juga diberikan sanksi bagi siswa yang meremehkan, atau malas belajar hingga berkali-kali harus 'mandeg' di kelas. Demikian juga orang tua siswa perlu diberi pengertian dan peringatan agar selalu membina dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan prestasi belajar anaknya di rumah. Belum lama ini, kita lihat hasil UN SMPN di Kota Bekasi mengalami penurunan. Seharusnya dengan subsidi anggaran yang cukup besar ini, Dinas Pendidikan sebagai pengelola anggaran SBB melakukan efisiensi untuk melakukan upaya-upaya secara sistematis menuju peningkatan kualitas mutu pendidikan. Sejatinya, pendidikan yang diperoleh dengan gratis, tanpa mengeluarkan biaya itu menjadikan faktor pendorong untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Sebab, orang tua siswa tidak terlalu bersusah payah mengeluarkan sejumlah besar dana untuk membiayai anaknya sekolah, sehingga mereka bisa berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pokok lain keluarganya. Dalam UU 20/3003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka digratiskan atau tidak dikenakan pungutan biCatatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

aya sampai mencapai usia wajib belajar 9 tahun. Pemerintah juga harus menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin, namun memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk belajar di perguruan tinggi. Dewan menilai bahwa pendidikan gratis tersebut belum tepat sasaran dan komponenkomponen yang dilakukan dalam pembiayaannya dinilai terjadi kekeliruan secara juklak dan juknis yang ditetapkan melalui keputusan walikota.

Semestinya, pendidikan yang diperoleh dengan gratis, tanpa mengeluarkan biaya menjadikan faktor untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Sebab, orang tua siswa tidak terlalu bersusah payah mengeluarkan sejumlah besar dana untuk membiayai anaknya sekolah, sehingga mereka bisa berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pokok lain keluarganya. Sebaiknya subsidi pendidikan, bukan hanya dialokasikan untuk membiayai siswa sekolah saja, melainkan juga untuk kesejahteraan guru. Jangan lupa, seorang guru pun bisa saja tidak mampu mencukupi kebutuhan pimer sehari-harinya. Hal ini juga untuk menghindari adanya 'kecemburuan sosial' terhadap anak didiknya. Jika persoalan ekonomi guru terbantukan - untuk tidak dikatakan terpenuhi - maka setidak-tidaknya Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

akan tumbuh semangat yang menyala untuk memotivasi siswa agar terus maju dan giat belajar mencapai prestasi belajar Catatan strategis mengenai LKPJ Walikota dalam bidang pendidikan akan kita cermati secara kualitas, baik masalah mutu pendidikan maupun efektivitas anggaran di Dinas Pendidikan yang selama ini kita nilai belum optimal dan jauh dari pencapaian target. Padahal, jika pendidikan di Kota Bekasi dibangun bukan hanya dengan konsep pendidikan gratis tetapi juga memperhatikan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. Maka, bukan sebuah keniscayaan efektivitas program SBB dapat lebih optimal dan tepat sasaran. Semoga ke depan dunia pendidikan Kota Bekasi semakin tercerahkanâ&#x20AC;Ś.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Merger Sekolah, Alat Menakuti Kepala Sekolah erger sekolah, kadang menjadi momok bagi siswa dan kepala sekolah. Pasalnya, merger sekolah dinilai masyarakat sebagai tidak mampunya pengelola sekolah dalam lembaga pendidikan formal, sehingga merger itu berakibat pada kurangnya kepercayaan orang tua siswa kepada sekolah dan guru. Merger atau penggabungan beberapa Sekolah Dasar (SD) menjadi satu pengelola atau satu sekolah, dimaksud untuk melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran. Sehingga tepat sasaran dan tepat guna dalam mencapai dan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bekasi. Kota Bekasi yang memiliki visi Bekasi Cerdas dengan membebaskan biaya sekolah melalui program SBB (Sekolah Bebas Biaya) perlu dihitung secara cermat dan rumus yang tepat, sehingga tidak mengganggu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Juga tidak terjadi pembengkakan anggaran yang kurang tepat. Saya mencermati kebijakan merger sekolah dasar di Kota Bekasi belum dilaksanakan secara serius dan optimal oleh Dinas Pendidikan. Penilaian saya dan beberapa kepala sekolah, merger dilakukan masih sebatas wacana atau hanya sebagai alat menakut-nakuti kepala sekolah saja. Karena, terlihat jelas ketidaksiapan konsep dan sistem merger, bahkan belum ada keberanian dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

KRITIS: Sardi Efendi, dikenal sebagai anggota legislatif yang kritis terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat, dan memperjuangkan aspirasi rakyat demi kebaikan Kota Bekasi. Saat diskusi bersama redaksi Radar Bekasi. (dok. Pribadi)

Sebenarnya, dalam PP Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 3 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Realitasnya, ketika saya berkunjung ke Sekolah Dasar Medan Satria 2 dan 8 di Kecamatan Medan Satria dengan siswa 120 orang dalam gedung sekolah yang bertingkat, namun dengan halaman hanya diperuntukkan bagi dua sekolah sekaligus, ini jelas tidak memadai. Bagaimana tata upacara bendera sebagai sebuah program sekolah dapat dilaksanakan dengan kondisi lapangan yang tidak dapat menampung semua siswa. Bahkan untuk program K3 di sekolah ini tidak berjalan, karena ada dua kepemimpinan dalam satu area gedung. Selain itu tempat berekspresi siswa pun semakin sempit. Hal ini juga ditemui, di wilayah Kecamatan Bekasi Utara yang terdapat Sekolah Dasar Perwira 1 sampai SD Perwira 6. Dengan letak bangunan yang saling berdekatan, terlihat siswa merasakan pengap dan sirkulasi udara yang kurang baik. Hal ini sebagai akibat perencanaan bangunan yang buruk dan tidak ada unsur edukatif dalam standar bangunannya. Ini jelas mengganggu kenyamanan

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

proses belajar mengajar di sekolah dan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Pasalnya suara antarsiswa di sekolah yang berdekatan ini saling terdengar satu sama lainnya, meski guru mengajar dengan pelajaran yang berbeda. Sementara di Kecamatan Bekasi Timur terdapat SD Bekasi Jaya 1 dan beberapa sekolah lainnya dengan kondisi tidak ada lapangan yang memadai untuk siswa berolahraga. Sedang di Sekolah Dasar Kranji 1, 4, 5, 6, dan 7 yang kondisinya hampir sama. Bahkan sekolah ini berada di pinggir jalan raya. sehingga karena keterbatasan area bermain, tampak anak-anak yang bermain di pinggir jalan. Tentu akan membahayakan keselamatan mereka. Apakah kondisi pendidikan di Kota Bekasi, selamanya seperti ini. Apakah tidak ada kreativitas jajaran Dinas Pendidikan untuk membuat regulasi pendidikan yang berpihak untuk masyarakat banyak dengan mengatasi persoalan ini? Atau memang tidak ada SDM yang memiliki kompetensi di Dinas Pendidikan? Saya berdiskusi dengan rekan-rekan praktisi pendidikan, beliau mengatakan SDM di Dinas Pendidikan perlu penyegaran, katanya. Mudah-mudahan Pak Walikota dan Wakil-nya membaca tulisan saya ini. Padahal, beberapa daerah bisa menjadi percontohan atau studi banding terkait program merger SD. Program ini memang menjadi salah satu kebijakan yang telah diluncurkan oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD, yang didukung oleh pemerintah daerah masing-masing. Menurut pendapat saya, pelaksanaan program ini di Kota Bekasi masih menghadapi berbagai kendala karena beberapa faktor. Pertama, faktor kekhawatiran akan hilangnya posisi kepala sekolah, karena ketika terjadi merger maka Dinas Pendidikan akan menentukan kepala sekolah yang baru. Memindahkan atau memarkir kepala sekolah yang tidak terpakai tentu menjadi kendala tersendiri bagi Dinas Pendidikan kare-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

na formasi Calon Kepala Sekolah. SKPD inilah yang membuat konsep dan melaksanakannya, wajar saja ide merger SD yang digagas oleh beberapa orang di Dinas ini langsung dihentikan. Kedua, faktor kekhawatiran akan kehilangan jejak sejarah lembaga sekolah yang pada awalnya memang telah didirikan dengan susah payah. Jika faktor pertama datang dari dalam, maka faktor kedua biasanya datang dari luar, misalnya dari tokoh masyarakat yang sejak awal ikut mendirikan sekolah tersebut. Proses merger SD menjadi mudah dilakukan jika kedua faktor itu dapat diatasi oleh Dinas Pendidikan sehingga memiliki keberanian dalam melaksanakan program ini. Merger Sekolah Dasar perlu dilakukan dengan tujuan yaitu: Pertama, dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk masyarakat Kota Bekasi. Dalam arti layanan pendidikan bermutu bukan sebaliknya, bahkan karena ada slogan pendidikan gratis maka mutu terabaikan. Bukan hanya layanan pendidikan dengan gedung sekolah yang tidak memadai dan tidak nyaman untuk proses pembelajaran. Bangunan dengan seadanya, guru juga seadanya, dan fasilitas sekolah pun seadanya. Pada era reformasi ini, mutu layanan pendidikan menjadi satu keharusan, jika kita mengharapkan adanya hasil pendidikan (outcomes) yang bermutu. Quality was 'at the heart of education'. Mutu pendidikan memiliki lima dimensi yang saling kait mengait, yakni: 'learners, environments, content, processes, dan outcomes'. Kedua, untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan beberapa sekolah yang terdapat dalam satu kompleks gedung sekolah yang sempit menimbulkan indikasi terjadinya proses persaingan yang tidak sehat antara sekolah yang satu dengan lainnya. Main serabot dalam penerimaan murid baru, tidak tersedianya ruang bebas yang cukup luas untuk masing-masing sekolah sehingga terancamnya konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam pendidikan, merupakan ekses negatif yang ditimbulkan dari kondisi itu. Ekses lain, adalah adanya kelemahan dalam manajemen organisasi sekolah. Dengan organisasi yang lemah tersebut, maka ada tendensi melemahnya motivasi para guru karena ikutikutan guru di sekolah sebelahnya.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Di SD yang kondisinya seperti itu, biasanya terdapat tendensi 'padat guru' tetapi tidak atau kurang memiliki fasilitas pendidikan. Bukan hanya tidak ada ruang yang cukup untuk bermain anak-anak, tetapi juga tidak adanya ruang penunjang lain seperti perpustakaan, laboratorium, rumah penjaga sekolah, apalagi ruang ibadah, dan sebagainya. Ketiga, menghilangkan praktek perebutan atau pembagian jatah jabatan kepala sekolah karena akan terlihat dengan ketersediaan gedung sekolah, bukan memecah satu sekolah menjadi beberapa sekolah untuk lowongan baru kepala sekolah. Jadi, perlukah merger sekolah segera dilakukan di Kota Bekasi? Jawabannya, perlu dilakukan segera dengan proses yang direncanakan secara matang, agar tidak menimbulkan gejolak yang tidak kita inginkan, atau justru malah merugikan peserta didik. Karenanya Dinas Pendidikan perlu membuat langkah-langkah untuk melaksanakan program merger sekolah dengan stakeholder pendidikan di Kota Bekasi, agar visi Bekasi Cerdas terlihat jelas arahnya, yaitu salah satunya peningkatan mutu layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya sebatas slogan atau diskusi saja.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Solusi dan Langkah Merger Sekolah Langkah pertama, mengadakan sosialisasi kebijakan merger sekolah kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders). Langkah pertama ini dilakukan agar para pemangku kepentingan memiliki pemahaman mendalam tentang manfaat merger bagi semua pihak, terutama bagi peserta didik. Dalam kegiatan ini, kita dapat menyerap aspirasinya, keberatan-keberatannya, dan jika perlu apa peran yang dapat disumbangkan untuk ikut bersama membangun sekolah yang lebih maju. Inisiatifnya sudah barang tentu harus dari kepala sekolah. Kalau tidak juga muncul, dapat dari dinas pendidikan tingkat kecamatan atau bahkan tingkat kabupaten. Sudah barang tentu harus dipahami bahwa sosialisasi bukanlah instruksi, bukan pula pemaksaan terselubung. Benarbenar untuk meningkatkan pemahaman secara kritis tentang manfaat kebijakan merger sekolah sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Langkah kedua, jika langkah pertama terdapat respon yang masih negatif, maka strategi lain dapat dilakukan, misalnya mengadakan pendekatan dengan para tokoh masyarakat (tomat) atau tokoh agama (toga), atau tokoh pendidikan (todik) yang ada di daerah tersebut. Jika langkah pertama dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka langkah berikutnya adalah membentuk tim atau kepanitiaan, dengan melibatkan komponen yang terkait. Pembentukan tim atau kepanitiaan inipun harus dilakukan secara demokratis agar semua stakeholder dapat terakomodasi aspirasinya, dan yang lebih penting adalah agar dapat memberikan peran sertanya secara maksimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Langkah ketiga, mengajukan atau memasukkan program merger sekolah ke dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan, untuk disetujui oleh pemerintah dan legislatif. Langkah ini penting, karena program merger akan memerlukan konsekuensi anggaran yang mungkin tidak sedikit. Langkah keempat, jika program itu telah disepakati, maka langkah

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

berikutnya adalah pelaksanaan program. Fase pelaksanaan program dan monitoring pelaksanaan program juga harus selalu melibatkan semua stakeholder yang sejak awal dilibatkan dalam program ini. Program ini harus dilaksanakan menurut prinsip manajemen modern, yakni demokratis, transparan, dan akuntabel. Jika tidak, maka justru akan terjadilah distrust, ketidakpercayaan dari masyarakat, sementara untuk membangunnya tidaklah mudah. Langkah kelima adalah pelaporan dan pertanggungjawaban jika program itu telah diselesaikan. Di samping itu, kegiatan pascapelaksanaan program perlu dilakukan, misalnya monitoring dampak pelaksanaan program tersebut terhadap peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana telah disebutkan dalam tulisan ini, yakni lima dimensi mutu pendidikan: yakni learners, environments, content, processes, dan outcomes atau peserta didik, lingkungan, kurikulum atau bahan ajar, proses pendidikan atau proses pembelajaran, dan hasil pendidikan atau hasil belajar peserta didik.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Pendidikan Gratis Menuju Kegagalan?

ekolah Bebas Biaya (SBB) dari SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Bekasi merupakan kebijakan yang perlu kita koreksi bersama. Dengan defisitnya anggaran pemerintah kota saat ini, tentu hal ini berimbas kepada pengajuan perubahan melalui APBD Perubahan untuk SBB SMP dan SMA/SMK sebesar Rp2,8 miliar yang belum diberikan pemerintah kepada sekolah untuk biaya operasional sekolah. Sehingga banyak sekolah berhutang atau mencari cara untuk biaya operasional yang belum cair. Banyak orang tua yang menanyakan kepada penulis, kenapa dana SBB belum cair? Inilah akibat penerapan konsep pendidikan gratis yang mengabaikan potensi partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, sehingga anggaran pendidikan bergantung pada anggaran pemerintah semata, tidak ada sumber sah lainnya untuk membangun pendidikan di Kota Bekasi yang lebih baik dan bermutu sehingga visi Bekasi Cerdas yang telah dituangkan di RPJMD tidak terwujud.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

BEKASI: Ketua Komisi D, Sardi Efendi berdiskusi dan memantau langsung kondisi sekolah. Sebagai bagian dari fungsi dewan untuk mengawasi dan memperjuangkan sesuai realita.(dok. pribadi)

Padahal dalam Undang-undang SISDIKNAS No 20 tahun 2003 pada Bab13 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat terwujud, yang akhirnya masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Namun faktanya di Kota Bekasi, undang-undang ini tidak diimplementasikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bentuk pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk biaya operasional sekolah (BOS). Adapun besaran dana BOS per SD/MI di kota adalah Rp400.000 per siswa per tahun, sedangkan di kabupaten Rp397.000. Lalu, besaran dana BOS SMP/MTS senilai Rp575.000 per siswa per tahun untuk di kota, sementara di kabupaten Rp570.000. Dana tersebut

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

sudah termasuk BOS untuk pengadaan buku. Sedangkan dana SBB yang diberikan pemerintah daerah Kota Bekasi dengan program pendidikan gratisnya yaitu SBB per murid SDN Rp21.000 per siswa per bulan, sedangkan untuk SMPN Rp31.500 dan SMA/SMK yang awalnya Rp100.000 per siswa, ternyata hanya Rp50.000. Jadi kita bisa hitung SBB per tahun, berapa jumlahnya untuk sekolah. Tahun 2010 realitasnya baru SDN dan SMPN yang dapat digratiskan, padahal untuk SMA/SMK akan digratiskan juga. Namun pelaksanaannya dirubah yaitu hanya untuk kelas 11 saja yang digratiskan, sedangkan untuk kelas 12 dan 13 belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Padahal janji pemerintah akan menggratiskan di tahun 2010 ini. Dan di sekolah dasar pun yang telah digratiskan masih terseok-seok dalam pelaksanaan maupun dalam pemenuhan kebutuhan anggarannya. Menurut saya slogan dan janji yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah tentang pendidikan gratis atau sekolah gratis akan membawa dampak buruk bagi masyarakat karena masyarakat merasa dibohongi dengan kondisi tidak gratisnya sekolah di SMA/ SMK. Sudah saatnya pemerintah kota bekasi mengoreksi kebijakan pendidikan karena sudah terlihat kegagalannya di tengah masyarakat.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Politik Anggaran Pendidikan Kota Bekasi adan anggaran DPRD Kota Bekasi membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tahun 2011. Sebagai realisasi visi dan misi Bekasi Cerdas, maka anggaran pendidikan dan Dinas Pendidikan masih mendapat alokasi anggaran terbesar dibanding dinas lain. Namun di balik ini, tentu ada proses politik anggaran pendidikan yang sedang dan akan terjadi. Di sinilah peranan stakeholder pendidikan dalam mencermati anggaran yang notabene akan disahkan oleh DPRD. Politik anggaran pendidikan sangat penting, karena berkaitan dengan sistem kekuasaan yang ada dalam pendidikan. Politik anggaran umumnya berbentuk tawar menawar (bargaining process) antara pemegang kedaulatan rakyat dan pengguna anggaran negara. Pemegang kedaulatan rakyat adalah parlemen sedangkan pengguna anggaran adalah pemerintah sebagai penguasa politik. Anggaran pendidikan tahun 2010 untuk Kota Bekasi sebesar 38 persen lebih atau senilai Rp300

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

miliar lebih, ini anggaran yang terbesar diberikan untuk sektor pendidikan. Belum lagi ditambah dengan anggaran pendidikan dari APBN dan APBD Provinsi. Namun sangat disayangkan, anggaran sebesar itu tidak sebanding dengan visi peningkatan kualitas pendidikan. Karena masih belum banyak perubahan dalam perbaikan infrastruktur pendidikan, kesejahteraan guru atau peningkatan mutu pendidikan. Kritik dan persoalan yang dirasakan masyarakat adalah anggaran yang besar itu tidak dapat dikelola secara efektif oleh Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Pada akhirnya, habis dalam kegiatan atau program rutinitas saja tanpa memberikan outcome dalam sebuah program. Hal ini jelas berkaitan dengan SDM di Dinas Pendidikan yang tidak memiliki kapasitas mewujudkan dan menjabarkan Bekasi Cerdas. Dalam politik anggaran, baru sebatas mencari keuntungan dalam setiap program dan melakukan bargaining program atau proyek dengan parlemen (DPRD), contoh dalam kegiatan pengadaan meja dan bangku di SD, SMP, SMA pada sekolah negeri yang kualitasnya dinilai buruk. Di tingkat daerah, khususnya kabupaten/kota. Sumber anggaran pendidikan terdiri dari APBN dengan mekanisme politik yang sudah dilakukan pada tingkat pusat. Tetapi pusat menempatkan kepala daerah sebagai penguasa dalam proses penggunaan di lapangan. Pajak daerah adalah sumber lain dari anggaran publik daerah dengan proses politik anggaran antara kepala daerah dengan parlemen. Oleh karena itu anggaran pendidikan di daerah juga bersumber dari masyarakat di luar pajak, maka diperlukan suatu mekanisme politik anggaran yang lebih populis, dengan mengaktifkan peran dewan pedidikan dalam pengawasan anggaran.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Konsekuensi dari pemerintahan desentralisasi dan otonomi, setiap jenjang pemerintahaan mempunyai peran dan tanggung jawab dalam kebijakan, pengelolaan serta akibatnya dalam membiayai pendidikan. Jika yang didesentaralisasi hanyalah belanja pendidikan saja melalui DAK, DAU dan dana bagi hasil tanpa didukung oleh desentralisasi dalam penerimaan daerah (fiscal decentralization) yang menunjang penyediaan sumber daya dan pelayanan pendidikan, maka politik pendidikan akan kacau. Saat ini , paling mendasar adalah bagaimana menjamin aksestabilitas setiap warga dalam memperoleh pelayanan pendidikan dalam program sekolah bebas biaya (SBB) dari mulai SD, SMP, SMA/SMK di tengah ketidakmampuan anggaran pemerintah Kota Bekasi. Sehingga perjalanan sekolah gratis terseok-seok dalam proses anggaran di setiap sekolah karena banyak kepala sekolah yang mencari dana talangan untuk menutupi kekurangan dana SBB. Mari kita lihat politik anggaran pendidikan dalam program SBB. Apakah akan dihapus atau subsidi silang? Atau kita tetap minta dilanjutkan program sekolah gratis ini dengan anggaran yang cukup. Bukan lagi program setengah hati.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Periodisasi Masa Jabatan emang peningkatan mutu pendidikan tidak terjadi di kantor Dinas Pendidikan atau ruang kepala sekolah. Tetapi di dalam kelas dengan guru sebagai ujung tombaknya. Namun untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan iklim sekolah yang kondusif, motivasi kerja dan komitmen guru yang tinggi, yang harus diciptakan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer untuk meningkatkan kinerja guru. Iklim sekolah yang kondusif diperlukan untuk mencapai visi dan misi sekolah serta prestasi sekolah. Namun sekolah menjadi tidak kondusif apabila ada isu-isu atau kebijakan mutasi kepala sekolah sehingga membuat konsentrasi dan fokus kerja kepala sekolah dalam kepemimpinannya menjadi terganggu. Padahal program-program sekolah, banyak yang belum terwujud. Kepala Dinas Pendidikan sebagai stakeholder pendidikan di Kota Bekasi seharusnya memberikan ketenangan dan kepastian bekerja kepada para kepala sekolah, jangan sering membuat kebijakan untuk memutasi atau rotasi kepemimpinan di lingkungan sekolah. Apalagi dengan dalih karena sekolah tidak mencapai target kelulusan UN. Pasca UN ini, biasanya banyak Kepsek yang khawatir dirinya akan dimutasi. Saya katakan: â&#x20AC;&#x153;Pak Kepsek tidak usah khawatirâ&#x20AC;?. Semua kebijakan Dinas Pendidikan akan kita awasi termasuk mutasi.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0296/U/1996, tanggal 1 Oktober 1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Depdikbud dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah telah mengarah pada sistem pembi- Keberhasilan pelaksanaan periodisasi masa jabatan kepala sekolah yang naan di atas.

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

Ada dua aspek Kota Bekasi sangat tergantung pada penting dalam kedua akuntabilitas penilaian kinerja kepala Kepmen tersebut yaitu: sekolah. Penilaian yang selama ini kepala sekolah adalah kita cermati masih berbau KKN, guru yang mendapat tidak akan memberikan perubahan tugas tambahan seyang berarti bagi peningkatan bagai kepala sekolah mutu pendidikan di Kota Bekasi dan masa jabatan kepala sekolah selama yang notabene memiliki visi Bekasi 4 (empat) tahun serCERDAS. ta dapat diperpanjang kembali selama satu masa tugas berikutnya bagi kepala sekolah yang berprestasi sangat baik. Status kepala sekolah adalah guru dan tetap harus menjalankan tugastugas guru, mengajar dalam kelas minimal 6 jam dalam satu minggu di samping menjalankan tugas sebagai seorang manajer sekolah. Begitu juga ketika masa tugas tambahan berakhir maka statusnya kembali menjadi guru murni dan kembali mengajar di sekolah.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

SK Mendiknas 167/2004 membatasi masa jabatan kepala sekolah (kepsek) hanya empat tahun dan maksimal dua periode (2Ă&#x2014;4 tahun) pada sekolah tersebut. Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 167 tahun 2004 apabila betul-betul diterapkan, maka seseorang yang menjadi kepala sekolah sudah mendapatkan kepastian bertugas selama 4 tahun atau maksimal 8 tahun sehingga tidak terjadi lagi persoalan di dunia pendidikan. Seperti kepsek baru diangkat atau bertugas 2 tahun sudah akan dimutasi, hal ini jelas melanggar aturan yang sudah ada. Saya meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk tahun ini tidak ada mutasi di lingkungan dunia pendidikan Kota Bekasi walaupun sudah ada informasi periodisasi kepala sekolah akan dilaksanakan setelah Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ini. Periodisasi masa jabatan kepala sekolah yang dilaksanakan secara konsisten dengan penilaian kinerja yang akuntabel serta transparan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah serta menjaga iklim sekolah yang kondusif. Kepala sekolah akan bekerja keras untuk meningkatkan prestasi sekolahnya tanpa khawatir akan dimutasi sebagai bukti prestasi kinerjanya, sehingga masa jabatannya bisa diperpanjang atau mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi. Prestasi yang diraih sekolah-sekolah akan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bekasi dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Tidak ada lagi istilah berprestasi atau tidak berprestasi, bermasalah atau tidak bermasalah. Tetap aman. Hanya ada dua pilihan, turun dengan predikat tidak berprestasi atau turun dengan terhormat karena sudah menjalani periode maksimal bahkan mendapat promosi. Keberhasilan pelaksanaan periodisasi masa jabatan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi sangat tergantung pada akuntabilitas penilaian kinerja kepala sekolah. Penilaian yang selama ini kita cermati masih berbau KKN, sehingga tidak akan memberikan perubahan yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi yang notabene memiliki visi Bekasi CERDAS.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Penilaian harus dilakukan secara objektif, transparan dan melibatkan guru sekolah yang kepala sekolahnya dinilai. Keterlibatan guru dalam penilaian kinerja kepala sekolah mutlak, karena gurulah yang paling tahu kinerja kepala sekolah sehari-harinya. Dengan demikian objektivitas penilaian akan terjaga karena penilaian tidak hanya bersifat administratif dari Dinas Pendidikan saja, tetap penilaian dilakukan secara autentik, sehingga subjektivitas penilaian seperti kedekatan dengan pejabat di Dinas Pendidikan dapat dihindari dan tidak terjadi lagi di saat ini. Penilaian yang transparan dan objektif dengan melibatkan guru akan memaksa kepala sekolah memaksimalkan kinerjanya dan akan mendorong peningkatan kinerja sekolah, sehingga prestasi sekolah dan mutu pendidikan akan meningkat. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi selanjutnya, Apakah Konsisten dengan aturan periodisasi?, atau memperjual belikan jabatan kepsek dengan mengorbankan komitmen peningkatan mutu pendidikan?

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Sekolah Bertaraf Internasional, Untuk Siapa? ekolah bertaraf internasional (SBI) merupakan sebuah jenjang sekolah nasional di Indonesia dengan standar mutu internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada. Pengembangan SBI di Indonesia didasari oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3. Dalam ketentuan ini, pemerintah didorong untuk mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Standar internasional yang dituntut dalam SBI adalah standar kompetensi lulusan, kurikulum, proses belajar mengajar, SDM, fasilitas, manajemen, pembiayaan, dan penilaian standar internasional. Dalam SBI, proses belajar mengajar disampaikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ketertinggalan di berbagai bidang di era globalisasi dibandingkan negara-negara tetangga. Rupanya menyebabkan pemerintah terdorong memacu diri untuk memiliki standar internasional. Sektor pendidikan termasuk yang didorong untuk berstandar internasional. Dorongan itu bahkan dicantumkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 50 ayat (3) yang berbunyi, â&#x20AC;&#x153;Pemerintah dan/

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Dengan berbekal keinginan kuat dan ayat tersebut, maka Depdiknas segera mengeluarkan program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang proyek rintisannya saja telah menyertakan ratusan SMP dan SMA di hampir semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan menggelontorkan dana ratusan miliar. Meski peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan seperti itu belum ada. Ini proyek prestisius, karena dibiayai oleh pemerintah pusat 50 persen, pemerintah provinsi 30 persen, dan pemerintah kabupaten/ kota 20 persen. Padahal, untuk setiap sekolahnya saja pemerintah pusat mengeluarkan Rp300 juta setiap tahun paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam masa rintisan tersebut. Siapa saja yang nantinya akan masuk ke sekolah SBI ini? Siswa yang bisa masuk ke sekolah tersebut, adalah mereka yang dianggap sebagai bibit-bibit unggul yang telah diseleksi ketat dan yang akan diperlakukan secara khusus. Jumlah siswa di kelas akan dibatasi antara 24 hingga 30 siswa per kelas. Kegiatan belajar mengajarnya akan menggunakan bilingual. Pada tahun pertama bahasa pengantar yang digunakan 25 persen bahasa Inggris dan 75 persen bahasa Indonesia. Pada tahun kedua bahasa pengantarnya masing-masing 50 persen untuk Inggris dan Indonesia. Pada tahun ketiga bahasa pengantar menggunakan 75 persen bahasa Inggris dan 25 persen bahasa Indonesia. Karena dianggap sebagai bibit unggul maka siswa diprioritaskan untuk belajar ilmu eksakta dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT/Information and Communication Technology). Karenanya, siswa kelas khusus ini diberi fasilitas belajar tambahan berupa komputer dengan sambungan internet. Apa kurikulum yang akan diberikan kepada mereka agar â&#x20AC;&#x2DC;berstandar internasionalâ&#x20AC;&#x2122;? Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Tidak jelas betul karena hanya disebutkan rumusnya adalah SNP + X. SNP adalah Standar Nasional Pendidikan, sedangkan X hanya disebutkan sebagai penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, pendalaman, melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional. Umpamanya Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, UNESCO. Berapa dana yang harus dikeluarkan oleh orang tua yang ingin anaknya masuk ke sekolah yang bertaraf internasional ini? Biaya sumbangan untuk pengembangan sarana dan prasarana dirasakan oleh orang tua siswa terlalu mahal. Padahal program sekolah ini untuk pengembangannya dianggarkan juga dari dana APBD, yang seharusnya dapat menunjang fasilitas. Namun kenyataannya orang tua tetap saja harus merogoh koceknya dalam-dalam dan kalau seperti ini yang terjadi, maka hanya orang tua yang memiliki dana lebih saja yang dapat memasukkan anaknya ke sekolah RSBI. Memang ini adalah program prestisius sehingga biayanya memang harus mahal, namun pemerintah pusat perlu melihat realitas masyarakat. Mahalnya biaya dana sumbangan pendidikan di Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) di Kota Bekasi tidak bisa dijangkau semua kalangan seperti di SMPN 1, SMAN 1 dan SMKN 1. Kita minta kepada Walikota Bekasi mendesak agar pemerintah pusat mengembangkan kebijakan dan strategi tertentu agar tidak ada celah untuk memperjualbelikan kursi RSBI. Saya mencermati ini akan terjadi, karena banyaknya orang tua siswa yang berminat anaknya masuk ke sekolah RSBI. Namun daya tampung tidak mencukupi. Ada aspirasi yang masuk kepada saya bahwa ada orang tua mendaftarkan anaknya di SMPN 1 Bekasi. Mereka mengaku dimintai biaya sumbangan pendidikan hingga Rp5 juta, padahal nilai hasil ujian nasional sang anak mencapai angka 39 atau rata-rata nilai sembilan. Artinya dalam kondisi seperti ini, pada akhirnya sumbangan pendidi-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

kan yang diberikan orang tua siswa lebih menentukan ketimbang nilai siswa. Hal ini sungguh ironis, banyak siswa yang tidak mampu atau siswa miskin yang tidak dapat bersekolah di sekolah RSBI lantaran tidak memiliki biaya. Saya meminta agar biaya pendidikan RSBI ditentukan berdasarkan kesepakatan antara orangtua siswa, pihak sekolah, dan Departemen Pendidikan Nasional serta Disdik Kota Bekasi dalam menentukan standar besaran biaya sumbangan pendidikan dengan memperhatikan siswa yang tidak mampu. Kita menginginkan adanya sebuah kebijakan pendidikan yang tidak diskriminatif. Sebuah kebijakan yang memberi kesempatan bagi anak berprestasi tapi mempunyai tingkat perekonomian rendah untuk berkesempatan belajar di sekolah RSBI. Meskipun dalam penyelenggaraan pendidikan kelas internasional ini hanya bisa dijangkau kelas sosial menengah atas karena perlu fasilitas lebih. Jika pun masalah RSBI akhirnya dievaluasi dan dihentikan, saya kira adalah wajar karena melahirkan sebuah stigma â&#x20AC;&#x153;berbedaâ&#x20AC;?, diskriminatif. Anak-anak yang pintar dari keluarga miskin dan tidak mampu tetap saja kesulitan masuk sekolah RSBI karena harus mengeluarkan biaya operasional sekolah. Sementara anak orang kaya bisa sekolah di manapun disukainya. Tak terkecuali RSBI.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Kritik

Ilmu

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Hardiknas, Momentum Evaluasi Kebijakan Pendidikan ejatinya peringatan apa pun, termasuk peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momentum untuk perbaikan. Peringatan Hardiknas di Kota Bekasi, juga sejatinya dijadikan momentum untuk mengevalusi dan merefleksikan pendidikan di Kota Bekasi. Dalam pengamatan, masih banyak catatan merah tentang dunia pendidikan di Kota Bekasi. Di antaranya tunjangan sertifikasi guru yang belum dibayarkan, PSB (Penerimaan Siswa Baru) yang semrawut, Dana SBB (Sekolah Bebas Biaya) yang dipotong serta berbagai persoalan pendidikan di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi perlu secara serius membenahi kebijakan di bidang pendidikan, seiring dengan restrukturisasi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan agar pengelola pendidikan di Kota Patriot ini memiliki SDM yang memiliki mindset, pola pikir yang kreatif tentang pendidikan. Bagaimana mungkin pendidikan akan maju? Apabila dikelola oleh SDM yang tidak memiliki paradigma memajukan pendidikan. Bahkan SDM yang cenderung pragmatis dengan kegiatan rutinitas tanpa ada program yang memiliki nilai inovasi dan berani melakukan improvisasi.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Ilmu

BEKASI: Ketua Komisi D, Sardi Efendi memantau kondisi pendidikan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah.(dok. Komisi D)

Memang membangun pendidikan tidak hanya milik pemerintah saja, namun ada peran masyarakat di dalamnya. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak. Momentum Hardiknas ini dapat kita jadikan sebagai evaluasi menyeluruh kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bekasi di antaranya PSB online. Dalam pelaksanaannya program ini menuai kontroversi di tengah masyarakat sebagai konsumen pendidikan dan juga para praktisi pendidikan, karena program ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak dikelola secara profesional, yang akhirnya berdampak kepada berkurangnya siswa baru yang masuk ke sekolah swasta dengan jumlah yang tidak sebanding dengan sekolah negeri lantaran siswa yang pada awal proses online tidak diterima di sekolah negeri. Kemudian diterima karena ada PSB tahap dua yang dilaksanakan secara diam-diam. Hal ini jangan sampai terulang kembali dalam pelaksanaan PSB yang dilaksanakan tahun ini secara online.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Ilmu

Kebijakan Sekolah Bebas Biaya (SBB) yang dilaksanakan pemerintah kota saat ini masih setengan hati. Biaya operasional sekolah yang akan digunakan untuk SMA pada tahun ajaran baru ini diprediksi tidak akan mencukupi walaupun sudah ada sosialisasi SMA kelas 1 bebas biaya, tentu hal ini akan mempersulit guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Ke depan kita akan meminta anggaran pendidikan yang dialokasikan pada APBD 2011 benar-benar berpihak pada biaya penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Hardiknas momentum memajukan pendidikan agar SDM yang ada di kota ini dapat berdaya saing dengan daerah lain dan program pendidikan yang dibangun atas dasar ikhtiar secara ikhlas mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Ilmu

Karakteristik Sekolah Efektif epemimpinan sekolah merupakan suatu aspek penting bagi efektivitas sekolah. Kekuasaan seringkali terpusat kepada kepala sekolah yang memberi pelayanan sebagai pemimpin pengajaran bagi sekolah, tetapi kepemimpinan juga dapat mencakup peran guru dan warga sekolah. Seseorang yang berperan dalam mengkomunikasikan sasaran seperti staf yang mampu mengidentifikasi masalah di sekolah dan memotivasi para guru dan pelajar juga disebut kepemimpinan sekolah. Istilah efektivitas sekolah mengacu kepada sejauh mana kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks sekolah, hasil belajar seringkali dicerminkan dengan tingkat perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dicapai oleh siswa. Dengan demikian, sekolah efektif adalah sekolah yang menunjukkan prestasi tinggi yang dicapai oleh siswa dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam penelitian Ronald Edmonds dari Harvard University, tentang gerakan sekolah efektif (Effective School Movement) yang dimulai akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980. Edmonds mendefinisikan sekolah efektif adalah sekolah yang skor prestasi belajar (keberhasilan siswa) tidak terlalu bervariasi dari segi status sosioekonomi. Menurutnya ada lima karakteristik sekolah efektif: 1. Kepala sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat 2. Harapan yang tinggi terhadap prestasi pelajar

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Ilmu

RUSAK: Sardi Efendi bersama anggota Komisi D melakukan sidak ke sekolah yang rusak bangunannya.(doc. Komisi D)

3. Menekankan pada keterampilan dasar 4. Keteraturan dan atmosfir terkendali 5. Seringnya penilaian terhadap prestasi pelajar Sekolah efektif juga menunjukkan lingkungan kerja profesional dengan pengembangan staf, perencanaan kolaboratif (bekerja sama), pengajaran unggul dan rendahnya tingkat berhenti sekolah, iklim sekolah efektif juga membagi sasaran dan tingginya harapan terhadap pelajaran. Dalam sekolah yang berhasil, guru dilibatkan dalam perencanaan kurikulum dan memainkan peran utama dalam pengembangan panduan kurikulum. Keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kelas mereka dalam mengajar sangat penting. Paling tidak yang mengetahui kelas dan siswa adalah para guru itu sendiri, sehingga konsultasi atau keterlibatan guru dalam sebuah keputusan sangat berarti dan turut disertakan.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Ilmu

Hal yang penting dalam efektivitas sekolah adalah kepala sekolah. Dibutuhkan kepala sekolah yang memiliki visi, mau berubah dan menyiapkan personil dan lingkungan sekolah yang mampu mengikuti perubahan zaman, tanpa terbawa arus. Kepala sekolah yang mampu berkomunikasi dan memiliki strategi untuk kemajuan penataan budaya sekolah. Karena ke depan, kebutuhan dunia pendidikan cukup menantang dengan ancaman arus globalisasi maka kita memerlukan kepala sekolah yang memiliki karakter inovatif dan berpikir jauh ke depan. Kebijakan pengembangan sekolah dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah, manajemen peningkatan mutu atau manajemen kolaboratif sebagai pilihan kepala sekolah untuk mengarahkan perubahan sekolah yang diinginkan sesuai dengan sumber daya sekolah dan budaya sekolah. Sekolah efektif, menurut hemat penulis adalah sekolah yang memiliki hasil guna melalui input, proses, dan out put yang baik. Di dalamnya dijumpai manajemen dan kepemimpinan yang mampu mengarahkan semua sumber daya sekolah untuk kepentingan pencapaian tujuan sekolah, ada kepuasan kerja para personil dan lulusan berkualitas serta mengarahkan perubahan sekolah secara antipatif dan produktif. Semoga tulisan ini, dapat mencerahkan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya di sekolah agar menuju sekolah yang efektif dan memberikan inspirasi untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan di sekolah. Sehingga tercapai tujuan pendidikan yakni memanusiakan manusia.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Ilmu

Guru Perlu Manajemen Emosi ekerasan di sekolah bisa berupa kekerasan guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, guru terhadap guru, atau siswa terhadap siswa. Itu bisa berlanjut dengan kekerasan masyarakat terhadap guru atau siswa, dan seterusnya. Guru memang bertugas mendidik. Dalam mendidik, guru tidak hanya dituntut mengajar. Namun sedikit banyak memberikan pelajaran akhlak atau budi pekerti pada anak didiknya. Akhir-akhir ini, kekerasan dalam dunia pendidikan yang terjadi adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tertentu pada orang lain atas nama pendisiplinan anak dengan menggunakan hukuman fisik, meskipun sebenarnya hukuman atau kekerasan fisik tersebut tidak diperlukan. Unsur terpenting dari kekerasan tersebut adalah pelakunya merupakan seseorang atau sejumlah orang terdekat seperti guru, yang seharusnya memiliki kewenangan, kewajiban dan kesempatan untuk melindungi anak. Manajemen emosi diperlukan dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah. Sehingga guru mampu mengendalikan emosinya ketika berinteraksi atau menghadapi siswa yang tidak memahami norma-norma di sekolah. Saya berpendapat, perkembangan perilaku peserta didik saat ini sangat cepat sehingga banyak siswa tidak menghormati guru, melecehkan guru saat mengajar di ruang kelas, tidak mematuhi tata tertib sekolah dan perilaku yang membuat kekesalan seorang guru

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Ilmu

saat proses pembelajaran. Sehingga perilaku siswa itu tentu membuat seorang guru akan sangat emosional. Terkadang ada guru yang keras, bahkan memukul untuk memberi â&#x20AC;&#x153;pelajaranâ&#x20AC;? pada murid supaya tidak mengulang perbuatan yang tidak menyenangkan di sekolah. Namun banyak juga, guru menganggap biasa saja, tidak menggunakan kekerasan. Mereka sekedar marah atau memperingatkan. Atau mungkin mereka melakukan â&#x20AC;&#x153;kekerasan ringanâ&#x20AC;?, seperti mencubit, memukul tangan dengan penggaris, menepuk bahu, atau memperingatkan murid agar tidak bertindak semau hati di sekolah. Seringkali kita menganggap bahwa emosi adalah hal wajar dan lumrah terjadi dalam hidup. Kita menganggap bahwa perasaan marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan sebagainya adalah akibat dari atau hanya sekedar respon kita terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada kita. Menurut definisi Daniel Goleman dalam bukunya, Emotional Intelligence, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan Anthony Robbins (penulis Awaken the Giant Within) menunjuk emosi sebagai sinyal untuk melakukan suatu tindakan. Di sini terlihat bahwa emosi bukan akibat atau sekedar respon, tetapi justru sinyal untuk kita melakukan sesuatu. Jadi dalam hal ini ada unsur proaktif, yaitu kita melakukan tindakan atas dorongan emosi yang kita miliki. Bukannya kita bereaksi atau merasakan perasaan hati atau emosi karena kejadian yang terjadi pada kita. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa meskipun ada ratusan jenis emosi, namun ada empat emosi dasar di titik pusatnya (takut, marah, sedih dan senang), dengan berbagai variasi atau nuansanya yang mengembang keluar dari titik pusat tersebut.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Ilmu

Tepi luar â&#x20AC;&#x153;lingkaran emosiâ&#x20AC;? diisi oleh suasana hati yang secara teknis lebih tersembunyi dan berlangsung jauh lebih lama daripada emosi (misalnya jika suasana hati sedang marah, mudah tersinggung, kejadian kecil yang mengecewakan dapat memicu kemarahan seseorang). Di luar lingkaran suasana hati terdapat temperamen atau watak. Artinya seseorang dalam kondisi selalu dalam suasana hati dengan emosi tertentu, misalnya seseorang dengan temperamen pemarah akan selalu menunjukkan emosi marah setiap saat. Di luar temperamen, barulah apa yang disebut dengan gangguan emosi seperti: depresi klinis, atau kecemasan yang tidak kunjung reda, kegelisahan dan sebagainya. Emosi secara fisiologis terdapat pada salah satu bagian dari sistem otak yang disebut sistem limbik, yaitu â&#x20AC;?otak kecilâ&#x20AC;? di atas tulang belakang, di bawah tulang tengkorak. Sistem limbik ini memiliki tiga fungsi, yaitu mengontrol emosi, mengontrol seksualitas, dan mengontrol pusat-pusat kenikmatan. Emosi merupakan hal yang paling penting dalam perkembangan otak seseorang. Banyak orang mengira bahwa emosi secara keseluruhan ada di luar kendali dirinya, sehingga berbagai reaksi atas berbagai kejadian hidup terjadi secara spontan. Padahal sesungguhnya kemampuan seorang guru dalam mengendalikan dan mengelola emosi dalam proses pembelajaran di sekolah merupakan faktor penting penentu keberhasilan atau kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk mengajar di sekolah.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Ilmu

KERJA: Sardi Efendi bersama anggota Komisi D melakukan sidak ke sekolah kejuruan, untuk mempersiapkan dan menyelaraskan pendidikan dengan dunia kerja.(dok. Komisi D)

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

106

Siswa

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

107

BONGKAR: Sardi Efendi turun ke bawah untuk memantau Ujian Nasional (UN) dan mengawasi pembongkaran soal UN yang akan didistribusikan lagi ke sekolah-sekolah.(radar bekasi)

UN, Kelulusan Mengabaikan Kejujuran? elaksanaan UN telah selesai walaupun dalam pelaksanaan masih ada catatan. Di antaranya terjadi kekurangan soal, keterlambatan serta tertukarnya soal, namun dapat diatasi dengan baik oleh panitia. Sekarang kita lihat hasil ujian nasional (UN) di Kota Bekasi, apakah hasilnya sesuai dengan harapan atau jauh dari harapan. Sebuah target harusnya ada cara untuk mencapainya, di antaranya ada program try out yang diselenggarakan oleh sekolah secara mandiri, Dinas Pendidikan tingkat kota dan Dinas Pendidikan tingkat Provinsi. Namun kita perlu lihat evaluasi belajar siswa terhadap hasil try out yang diselenggarakan, apakah sesuai dengan nilai UN yang diharapkan atau hasil try out turun? Korelasi hasil nilai try out itu perlu kita bandingkan agar kemampuan siswa dapat kita ukur sehingga perbaikan dan cara-cara dilakukan agar siswa dapat tuntas dalam mengerjakan soal-soal yang diujikan. Di antaranya pola-pola soal serta kisi-kisi soal, seharusnya diberikan guru kepada siswa, namun karena keterbatasan waktu dan kurangnya perencanaan program. Hal demikian tidak dilakukan. Bahkan terkesan program itu tegesa-gesa dilaksanakan karena ada kritik tentang anggaran try out oleh DPRD.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Siswa

Saat ini, kita sedang menunggu hasil UN. Apapun hasilnya, kita sudah melakukan ikhtiar terhadap sebuah hasil atau target yang sudah kita pasang. Sehingga tidak perlu panik, bahkan stres melihat sebuah hasil. Begitu pula menghadapi kebijakan pemerintah terhadap sekolah jika tidak mencapai target, misalnya dimutasi kepala sekolahnya atau dipotong anggarannya. Pemerintah Kota harus bersikap elegan dalam menyikapi hasil UN. Jangan salahkan sekolah, jangan salahkan guru. Mari kita jadikan hasil ujian nasional 2010 sebagai pemetaan pendidikan. Karena itu, evaluasi UN bukan hanya untuk menentukan kelulusan siswa, melainkan juga sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengintervensi perbaikan layanan pendidikan di sekolah-sekolah. Karena banyak sekolah yang belum baik pelayanan pendidikan seperti laboratorium sekolah yang belum memadai, ruang kelas yang kurang, guru yang tidak sesuai dengan kompetensi mengajarnya dan lain lain. Kebijakan UN seperti sekarang ini merupakan konsekuensi dari PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Saya meminjam pendapat Pak Tilaar, guru besar pendidikan UNJ. Standardisasi adalah proses yang menetapkan standar-standar yang dijadikan patokan untuk menghasilkan sesuatu lebih baik dan berkualitas unggul sesuai dengan harapan konsumen. Dalam konteks pendidikan, bahwa standardisasi hanya merupakan ikhtiar manusia dalam mengantisipasi dan memprediksi hasil pendidikan di masa depan. Namun hal itu, hanya merupakan bagian kecil dari upaya memberikan pelayanan yang memenuhi harapan pelanggan pendidikan. Jadi sungguh aneh. Kalau persoalan standardisasi diterapkan, lalu mengorbankan nilai-nilai kejujuran, kebaikan, dan kemuliaan potensi anak. Itu artinya, pemberlakuan standar Ujian Nasional (UN) sebagai satu standardisasi, jangan dijadikan satu-satunya alat ukur keberhasilan pendidikan nasional.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Siswa

Mencermati MOS (Masa orientasi siswa) anyak orangtua yang mengeluhkan adanya kegiatan masa orientasi siswa. Pasalnya kegiatan ini membuat orang tua ikut sibuk menyiapkan berbagai penunjang kegiatan, dari mulai membeli jenis makanan yang aneh-aneh sampai dengan membeli perlengkapan atribut anaknya. Selain itu, kegiatan MOS juga secara pasti menambah biaya sekolah yang dikeluarkan orang tua siswa baru. Bahkan, ada orang tua dalam masa orientasi siswa ini mengeluarkan biaya tidak kurang dari Rp25.000 per hari, apabila kegiatan ini dilaksanakan empat hari maka orangtua merogoh koceknya Rp100.000 hanya untuk kegiatan ini. Namun pelaksanaan MOS sudah berlangsung, yang perlu kita cermati apa sebenarnya konsep MOS yang telah diterapkan di masingmasing sekolah. Apakah MOS dilaksanakan tanpa konsep yang jelas, sehingga hanya menjadi kegiatan rutin sekolah pada awal tahun ajaran baru?

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Siswa

Saya menyarankan dalam konsep MOS perlu ada penanaman nilai-nilai dan estetika. Di antaranya nilai religius, agar siswa baru dikuatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan ilmu kepada manusia sehingga para murid baru menjadikan belajar di sekolah sebagai bagian dari ibadah. Kedua Konsep MOS perlu ditanamkan nilai kebersamaan dan persatuan antarsiswa, sehingga problema tawuran di kalangan pelajar dapat dikikis dan dihilangkan. Karena antarsiswa sudah merasa sama rasa dan punya nilai kekeluargaan yang tinggi antarpelajar, tidak muncul sikap egoisme antar siswa karena sudah saling membutuhkan satu sama lainnya. Yang terakhir siswa perlu diantarkan masuk ke dalam kurikulum sekolah, di dalamnya ada visi dan misi sekolah yang perlu dipahamkan kepada murid baru serta konsep lingkungan sekolah yang perlu didukung oleh siswa baru. Ke depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi perlu membuat pedoman pelaksanaan masa orientasi siswa yang terintegratif dengan visi Bekasi Cerdas. Sehingga konsep MOS (Masa Orientasi Siswa) yang dilaksanakan di masing-masing sekolah memiliki standardisasi dan pencapaian yang sama. Bukan konsep kreativitas dan imajinasi yang lahir dari panitia dan senior di sekolah. Kita berharap MOS yang terkonsep akan memberikan manfaat kepada siswa baru dan hilangnya image MOS yang penuh kekerasan secara fisik dan mental kepada siswa baru. Saya ucapkan Selamat belajar untuk adik-adik siswa baru.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Siswa

Catatan

PPDB Online 2010

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

113

eberapa perwakilan orang tua datang ke Komisi D. Mereka mengadukan persoalan dalam pengurusan administrasi pindah rayon anaknya yang akan bersekolah di Kota Bekasi. Karena jadwal pendaftaran untuk siswa luar kota sudah dilaksanakan dan sudah ditutup, namun beberapa orang tua masih menginginkan dibuka kembali untuk pendaftaran. Mereka khawatir anaknya tidak bisa sekolah di Kota Bekasi. â&#x20AC;&#x153;Bagaimana nasib anak kami yang akan bersekolah? Apakah tidak boleh sekolah di Kota Bekasi? Itulah kata-kata yang dilontarkan orang tua kepada Komisi D, anggota DPRD yang mengurusi masalah pendidikan di Kota Bekasi. Dalam catatan saya tentang PPDB online tahun ini, untuk kuota luar kota perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif dan terencana agar orang tua yang berdomisili di Kota Bekasi tetapi menyekolahkan anaknya di luar Kota Bekasi, dapat memahami proses dan tahapan pendaftaran secara online di Kota Bekasi yang mengharuskan pindah rayon terlebih dahulu. Dalam Konsep PPDB Online untuk kuota luar kota sebesar 5 persen, tentu persentase ini tidak sebanding dengan minat orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Kota Bekasi. Sehingga kuota ini, ke depan perlu dikalkulasi kembali agar diketahui pasti berapa persentase yang tepat untuk kuota ini. Toh mereka adalah anak bangsa yang ingin tercerdaskan di Kota Bekasi, tanpa harus mendiskriminasikan orang Bekasi atau luar Bekasi, bukankah Bekasi cerdas untuk kita semua. Catatan tentang kouta bina lingkungan yang didefinisikan untuk warga miskin dan warga lingkungan sekitar sekolah perlu verifikasi secara akurat agar tepat sasaran dengan persayaratan yang tertuang

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Catatan

dalam petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Di antaranya untuk siswa tidak mampu, maka perlu adanya surat keterangan tidak mampu (SKTM) bukan berdasarkan kedekatan atau hanya surat keterangan dari RT/RW setempat. Kuota Bina Lingkungan 25 persen dengan pembagian kouta 12,5 persen untuk warga miskin, dan 7,5 persen untuk warga sekitar sekolah dan 5 persen siswa berprestasi. Persentase kuota untuk warga miskin akan menjadi dilematis di setiap sekolah karena jumlah warga miskin yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri melebihi kuota yang telah ditetapkan (overload). Sehingga sekolah tidak dapat mengakomodir untuk dimasukkan di kuota ini, persoalan ini perlu dicarikan solusi yang terbaik agar tidak terjadi konflik orang tua dengan sekolah. Peranan kepala sekolah diperlukan dalam hal ini, untuk menjelaskan kepada masyarakat miskin tentang kuota sehingga masyarakat dapat mencari alternatif sekolah untuk anaknya. Ke depan persentase kuota untuk siswa tidak mampu perlu dikoordinasikan secara cermat agar dalam menentukan kuota ini diperlukan database siswa tidak mampu secara pasti. Sistem PPDB online di Kota Bekasi telah usai, banyak pihak yang memberikan catatan dan ketidakpuasannya dalam pelaksanaan program ini. Secara bijak kita jadikan semua itu bahan untuk penyempurnaan sistem ini di tahun ajaran yang akan datang.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

| Catatan

Kumpulan Berita

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

117

Empat Masalah Dunia Pendidikan Kota Bekasi

jang 2012 dan program yang dirancang untuk tahun 2013 mendatang. Menurut dia, masalah infrastruktur sangat mendesak. Karena akan berpengaruh kepada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa. ’’Jangan sampai seperti yang diberitakan di Radar Bekasi waktu itu, sampai lulus tidak belajar di sekolah sendiri. Hal itu sangat mempengaruhi psikologi anak didik,” sambungnya. Sardi mengungkapkan, untuk masalah SMKN 7 Bekasi, sebenarnya pemerintah sudah menyediakan sebidang tanah untuk segera dibangun. Namun anggaran untuk pembangunannya yang belum tersedia. Mengenai honor guru Tenaga Kerja Kontrak (TKK), tunjangan fungsional, tunjangan sertifikasi dan kenaikan kategori pegawai,

(Bekasi) – Kota Bekasi dengan visi Bekasi cerdas ternyata masih menyiratkan beberapa persoalan khususnya dalam dunia pendidikan. Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi mengungkapkan, hasil evaluasi Komisi D, ada empat permasalahan pendidikan di Kota Bekasi. Yang pertama adalah infrastruktur sekolah, honor guru, pungutan di Sekolah Bebas Biaya (SBB), dan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang selalu kisruh tiap tahunnya. ’’Langkah awal yang akan kami ambil adalah dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Encu Hermana, beserta jajarannya,” ungkapnya. Keputusan itu, kata dia hasil rapat Komisi D kemarin. Komisi D akan minta penjelasan program kerja Disdik Kota Bekasi sepan-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

baru dilantik kamis (18/10) itu adalah tentang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online. Komisi D akan melakukan pengkajian lebih awal bersama seluruh stakeholderpendidikan di Kota Bekasi. Hal itu perlu dilakukan agar kisruh tahunan antara Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dengan Dinas Pendidikan tidak terjadi setiap tahun menjelang PPDB. ’’Masalah ini juga menjadi salah satu PR tersendiri bagi Komisi D, kami akan menampung aspirasi agar Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk teknis) PPDB tidak merugikan masyarakat,” tandasnya.

Komisi D akan menginventarisir persoalan tersebut melalui Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan. Kemudian permasalah pelayanan pendidikan yang kerap terjadi di SBB, Sardi akan berusaha berkoordinasi dengan pihak UPTD SD, lingkungan sekolah, dan Dinas Pendidikan. ’’Kami akan proaktif menanggapi aduan dari masyarakat dengan membuat nota dinas, atau langsung terjun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah pungutan liar, atau masalah buku LKS,” tegas Sardi. Dari kesekian permasalahan yang ada, satu yang menjadi tantangan untuk Ketua Komisi D yang

Radar Bekasi, 24 Oktober 2012

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Menjaring Anak Jalanan Masuk Sekolah pa waktu lalu, Alek mengisahkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan keterbatasan. Sepanjang usianya, Alek mengaku tidak pernah merasakan dunia pendidikan. Di usia sekolah, kedua orang tuanya tak memiliki uang yang bisa mengantarnya duduk di bangku sekolah. â&#x20AC;&#x153;Waktu itu tidak ada biaya,â&#x20AC;? tuturnya berterus terang. Di usia sebelas tahun, anak semata wayang ini telah menjadi yatim piatu. Ia pun akhirnya hidup seorang diri. Alek, sejatinya, tidak sendirian. Ia bukan satu-satunya anak yang tidak sempat mengenyam dunia pendidikan. Kondisi serupa dialami Mita. Sebagaimana Alek yang mengisi kesehariannya dengan mengamen di jalanan, Mita pun mengaku tidak bersekolah karena orang tuanya miskin. Anak perempuan berusia sembilan tahun ini selalu menen-

Alek seakan berada di puncak kepas-rahan. Dunia pendidikan tak lagi terbetik di dalam benaknya. Di usia ambang remaja, anak empat belas tahun ini sudah merasa puas dengan kesehariannya. â&#x20AC;&#x153;Saya hidup seperti ini sajalah,â&#x20AC;? ucapnya. Hari-harinya banyak dihabiskan di jalanan. Alat musik yang ia namai kabuse setia menemaninya. Alat itu berupa pipa seukuran paralon tiga batang yang dijejer, diikat dengan ukuran berbeda dan dilapisi karet hitam di lubangnya. Kabuse menjadi benda berharga bagi warga Bulak Kapal, Kota Bekasi ini. Dari alat itulah, ia bisa mengumpulkan receh demi receh hasil jerih payah mengamen. Alek mengaku bisa mendapatkan uang antara Rp 2550 ribu dalam sehari. Ditemui saat berada di perempatan lampu lalu lintas Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, bebera-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

pengamen dan peminta-minta di banyak jalan protokol untuk disekolahkan. Anak-anak itu juga perlu dibekali perlengkapan belajar agar mereka memiliki bekal pengetahuan. Sardi mengatakan banyak anak usia sekolah yang mencari nafkah. Mereka sebenarnya harus tetap sekolah meski siang bekerja membantu orang tua. “Sangat disayangkan kalau di kota besar seperti Bekasi masih ada anak-anak yang tida”k menamatkan pendidikan setingkat SD, padahal pemerintah telah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun,” ujarnya. Anggota DPRD dari PKS itu menyatakan, eksekutif harus mempunyai program dan kemauan dalam memberdayakan anak jalanan usia sekolah. Itu bisa dilakukan dengan menyekolahkan mereka di lembaga pendidikan formal ataupun ikut program paket. Besarnya anggaran untuk sektor pendidikan, kata dia, harus dibarengi dengan semakin tingginya angka partisipasi anak yang menempuh pendidikan formal. Anggaran yang tersedia juga dapat digunakan untuk peningkatan persentase pencapaian peserta pendidikan dasar di daerah itu.

teng gitar kecil dengan tiga senar yang ia sebut keciping. “Biarlah saya begini. Kan dapat uang yang bisa digunakan membantu orang tua,” tuturnya saat ditemui di perempatan Islamic Center, Kota Bekasi. Bukankah ada program sekolah gratis? Mita-seperti juga Alek-mengaku tidak tertarik memanfaatkan program tersebut. “Sekolah bukan orang seperti kami,” tutur belia berambut sebahu ini. Alek punya alasan lain. Dia mengaku waktunya untuk bersekolah sudah lewat. Pendidikan gratis, dalam bayangan Alek, tidak serta-merta bisa membebaskannya dari berbagai beban biaya penunjang sekolah. Wajib belajar Kenyataan yang dialami Alek dan Mita di Kota Bekasi mengundang perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota itu. Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, mengimbau Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk turun tangan menyelamatkan anakanak yang tidak bersekolah. Disdik diminta menjaring anak-anak jalanan yang menjadi

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

mereka. Kita tentu akan mendukung bila tujuannya untuk meningkatkan derajat pendidikan warga Kota Bekasi,â&#x20AC;? ujarnya. Seruan itu, jelasnya, agar anak-anak seperti Alek dan Mita tidak tetap seakan berada di puncak kepasrahan, tak ada keinginan bersekolah.

DPRD, menurut dia, akan mendukung program eksekutif untuk memberdayakan anak jalanan dengan memberikan mereka pendidikan formal. Dengan begitu, diharapkan mereka bisa memiliki keterampilan atau pola pikir agar bisa mandiri. â&#x20AC;&#x153;Silakan buat program untuk

antaranews.com, 17 Januari 2011

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Inilah Calo Jabatan Kepsek di Pemkot Bekasi us ada rekomendasi dari Kementerian, bukan seenak udel pihak UPTD, semua sudah ada ketentuan aturan mainnya. Terlebih mutasi bagi para Kepsek SD kan baru berjalan sekitar 6 bulan ini," ungkap politisi PKS itu. Lebih lanjut, Sardi mengatakan, dari hasil laporan perwakilan guru kepada Komisi D, pihak UPTD SD Negeri Batargebang, Bekasi Timur, Pondokgede, dan Medansatria, para calo tersebut modus operandinya menakut-nakuti para kepala sekolah. "Bahkan, hingga manakut-nakuti para Kepsek untuk dimutasi, dan terkesan dagang jabatan," ujarnya. Terkait hal itu, politisi PKS itu mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan kepada beberapa kepala UPTD SD dan pihak Dinas Pendidikan, untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terhadap persoalan mutasi di lingkup Disdik. [mah]

Bekasi - Beberapa oknum Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Sekolah Dasar Negeri (SD), Dinas Pendidikan Kota Bekasi diduga menjadi calo mutasi jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD). Kabar adanya beberapa oknum kepala UPTD yang obral jabatan Kepala Sekolah SD itu dilontarkan anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Kamis (16/12/2010). Informasi yang didapat anggota Komisi D, kata Sardi, antara guru pengajar dan pihak UPTD sering perang mulut dan adu urat saraf. Tidak hanya itu, temuan di UPTD SD Negeri Batargebang, Bekasi Timur, Pondokgede, dan Medansatria, pihak UPTD juga menjadi calo pengangkatan Kepala Sekolah (Kepsek). "Sesuai Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan seorang guru pengajar menjadi kepala sekolah itu har-

inilah.com, 16 Desember 2010 Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

DPRD Bekasi Usulkan Mutasi Pejabat Melalui Online utan dan konflik dari orangtua murid. “Kalau anak tidak mampu tidak diterima di negeri lalu otomatis pilihannya masuk ke sekolah swasta yang belum tentu sekolah swasta dalam pilihan itu dekat dengan rumahnya. Belum lagi, kemauan anak yang ingin masuk sekolah negeri, ini jelas akan memicu protes orangtua,” tegasnya. Sebab itu dia juga meminta kepada Plt Wali Kota Rahmat Effendi agar, menindak lanjuti perubahan juklak pemilihan sekolah negeri. “Kalau ada 2 pilihan sekolah negeri, bisa jadi kalau anak tidak diterima di pilihan pertama mungkin si anak masih mau di pilihan negeri kedua, kalau tidak diterima juga otomatis yang dipilih pastilah sekolah swasta,” sambungnya menjelaskan. Politisi asal PKS ini juga, menghimbau Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar mewajibkan sekolah

BEKASI-Jelang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Kota Bekasi,Juli nanti, anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk merevisi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Online tahun 2011. Aturan main PPDB online yang mesti direvisi adalah, pilihan sekolah yang ditentukan siswa dalam formulir online karena menurut Sardi, pola itu akan memicu kerib-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

“ Khusus bina lingkungan ini mesti dibuktikan juga dengan surat domisili dan kartu keluarga. Jadi apabila sudah melengkapi siswa bisa dikutsertakan. Sedangkan sekolah mesti mengikuti aturan yang sudah ditentukan dengan adanya Juklak dan Juknis yang diatur,” tegasnya. Menanggapi hal itu Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie menjelaskan, pihaknya hanya akan mengikuti juklak dan juknis yang sudah ditetapkan oleh kepanitiaan PPDB sebelumnya. Mulai dari tahapan sosialisasi dan lainnya karena, proses penyusunan juknis dan juklak kata dia, sudah melibatkan stake holder pendidikan yang ada. “Apalagi ini sudah menyangkut rombongan belajar. Kami tinggal menjalankan saja juklak dan juknis yang ada, apalagi sekarang ini sudah berjalan dan tinggal menilai kemampuan anak yang mengikuti PPDB online,” tuturnya.

negeri untuk mencatumkan NEM tertinggi dan terendah tahun lalu. Hal ini dilakukan agar, masyarakat dapat memperhitungkan nilai sebelum mendaftar di sekolah-sekolah PPDB online. Sementara itu perihal kuota rombongan belajar(rombel/kelas. red), Sardi mengingatkan agar kesepakatan jumlah yang ditentukan tidak boleh melebihi kapasitas yang ditentukan. “Kalaupun ternyata melebihi kapasitas, pasti ada konsekuensi bagi sekolah yang diterima disdik,” tegasnya mengingatkan. Adapun kuota rombel yang bakal diterima PPDB online tahun ini adalah, SMA 42 siswa per-kelas, SMP 46 siswa. Dari jumlah itu, 25 persen-nya berasal dari kuota Bina Lingkungan (BL), dimana 5 persen-nya untuk siswa/I prestasi dengan pembuktian sertifikat, 12,5 persen dari bina lingkungan atau siswa yang tinggal di daerah sekitar sekolah, sedangkan 7,5 persen dari siswa kurang mampu.

Radar Bekasi, 22 Juni 2011

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Ketua Komisi D dan Kabid Dikdas Sidak Ke SDN Kayuringin Jaya III pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD ) untuk menghapuskan aset tersebut. Serta melakukan pembongkaran mengingat kondisi bangunan yang sudah cukup parah dan dikhawatirkan dapat menbahayakan keselamatan anak-anak bila bangunan tersebut sampai roboh. Ditambahkan oleh Sardi di lokiasi tersebuta dapat dimaanfatkan fasilitas yang lain kedepan dapat dibangun ruang kelas baru atau sarana bermain anak â&#x20AC;&#x201C; anak tuturnya. Sedangkan Inayatullah saat diminta tanggapannya terkait kondisi bangunan sekolah di kota Bekasi mengatakan tinggal beberpa sekolah yang ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Adapun sekolah yang dalam kondisi rusak berharap tahun anggaran 2013 ini dapat direhap jelasnya.(Cahyo Haryono/JurnalBekasi.com)

Jurnal Bekasi.-Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi Komisi D yang menbidangi pendidikan bersama Kepala bidang dinas pendidikan dasar dinas pendidikan (Kabid Dikdas ) Innayatullah melakukan sidak SDN Kayuringin Jaya III Bekasi Selatan Senin ( 5/2 ) Foto;Jurnalbekasi.com â&#x20AC;&#x201C; Ketua Komisi D dan Kabid DIkdas Sidak Ke SDN Kayuringin Jaya III Sardi Effendi kepada Media menyampaikan sidak tersebut sebagai respon atas usulan Kepala SDN Kayuringin Jaya III Iin Hermina terkait dengan rumah dinas yang berada di lingkungan sekolah. Saat ini kondisi rumah dinas penjaga dan rumah dinas guru rusak berat serta sudah tidak dimanfaatkan. Setelah mengetahuai kondisi bangunan rumah dinas tersebut , Sardi Effendi meminta ke-

JurnalBekasi.com Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

12 KEPSEK Kembali Gugat SK 820 tuti, Antonius Nawino, dan Sri Suharmi. Menurut Adri Patras SH., kuasa hukum ke-12 penggugat, para penggugat sudah mengajukan permohonan penangguhan serah terima tugas jabatan (Sertitu) pada Hakim PTUN. Surat Keputusan (SK) Walikota bernomor 820/ Kep.93-BKD/ XII/ 2011 yang menjadi “obyek” gugatan tertanggal 12 Desember 2011 ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi. SK tersebut berisi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Perpindahan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi. Sebelumnya gugatan terhadap Plt. Walikota Bekasi juga dilayangkan 9 PNS kota Bekasi dengan obyek gugatan yang sama. Diantara penggugat adalah Agus Subrata kepala sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Bekasi (SAPULIDI News) – Setelah digugat oleh 9 kepala sekolah beberapa waktu yang lalu, kemarin Plt.walikota Bekasi H.Rahmat Effendi kembali mendapatkan Gugatan Baru yang dilakukan 12 kepala sekolah (Kepsek), terkait keputusan reorganisasi sekolah pada mutasi 400 lebih guru dilingkungan pemerintah kota Bekasi. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut tertanggal 1 Februari 2012 dengan nomor gugatan 08/ Pen/ 2012/ PTUN-BDG. “Tindakan. Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak sah, dan PTUN sudah mengbulkan permohonan pencabutan SK,” Kata Adri Patras SH. kuasa hukum 12 penggugat. Selasa (7/2) Ke-12 kepsek yang melakukan gugatan tersebut terdiri dari Aan Indriyani, Yetti Nugraha, Marhadi Katmiadi, Nurhasanah, Mustofa Kamal, Enon Kurniasih, Mukhtar Kamil, Noor Affifah, Ani Tri Mas-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

100

han oleh Hakim PTUN terhadap SK nomor 820/ Kep.93-BKD/ XII/ 2011. Artinya SK tersebut tidak berlaku apabila Sertitu belum dilakukan. Sementara itu M. Sardi Effendi dari Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi tidak mau berkomentar tentang perkembangan PTUN. â&#x20AC;&#x153;Saya tidak mau komentar selama Alat Kelengkapan Dewan belum disegarkan,â&#x20AC;? katanya saat ditemui di gedung DPRD. Sedangkan Qory Altea dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Encu selaku kepala disdik mengakui adanya gugatan Baru di PTUN. Hasil pembuktian pemerintah Kota Bekasi di PTUN di Bandung belum diketahui, tidak ada konfirmasi dari pengacara pemkot Bekasi (Naufal AlRasyid SH).( aji/don).

2 Kota Bekasi yang murid-muridnya sempat melakukan unjuk rasa di lingkungan sekitar sekolah. Rotasi yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi tersebut juga disikapi dengan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Siswa-siswi SMAN 5 Kota Bekasi sempat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi D DPRD Kota Bekasi. Tidak adanya pendekatan yang baik dari Plt. Walikota Bekasi membuat Hakim PTUN sempat menegur kepala bagian (Ka. Bag) hukum sekretariat Daerah Kota Bekasi, Sudiana. Pemkot sendiri pada senin kemarin (6/2), pada pemanggilan lajutan melakukan pembuktian. Pada tanggal 24 Februari lalu menurut sumber penggugat sudah dikeluarkan surat penanggu-

Sapulidinews.com, 7 Pebruari 2012

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

101

Sarana Prasarana Sardi : Disdik Belum Berikan Data Sekolah Rusak BERITABEKASI.CO, Bekasi Timur – Terkait Ambruknya SD Bojong menteng IV yang ambruk pada hari selasa,(06/11/2012), Ketua Komisi D DRPD Kota Bekasi, Sardi Effendi, sudah melakukan rapat pada hari Kamis, (08/11/2012). Hasilnya, Dinas Pendidikan diminta segera mendata sekolah mana saja yang terindikasi akan rubuh atau bangunannya yang rapuh agar para siswa bisa belajar dengan nyaman. Ketua Komisi D DRPD Kota Bekasi, Sardi Effendi “Saya sudah meminta kepada dinas pendidikan agar mendata sekolah sekolah mana yang terindikasi bangunanya yang rapuh, tetapi sampai saat ini data tersebut belum juga di berikan oleh Dinas Pendidikan,” paparnya kepada berita bekasi.co, Senin (12/11/2012)

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Sardi juga menambahkan agar para kepala UPTD sekolah yang berada di masing masing kecamatan jangan hanya duduk di kantor saja kalo bisa pantau dan turun langsung sekolah sekolaha yang rapuh. “Saya meminta agar para kepala UPTD sekolah agar jangan hanya duduk saja di dalam kantor turun ke lapangan dan kontrol sekolah mana yang terindikasi bangunannya rapuh,” ujarnya Rencanya pada tahun 2013 sebanyak 85 sekolah akan di anggarkan untuk perbaikan, di antaranya 40 sekolah SD dan 45 smp yang berda di kota Bekasi. Sementara itu, Sekertaris Dinas Pendikan Kota Bekasi, Saiful ada 300 sekolah dan Ruang Kelas Belajar (RKB) yang perlu dibangun, ada 20 persen sekolah yang rusak berat dan 40 persen sekolah yang rusak ringan. Sementara ang-

102

garan perbaikan Sekolah Dasar 1 miliar, anggaran perbaikan Sekolah Menengah Pertama 1 miliar juga perbaikan Sekolah Menengah Atas tidak sebanyak itu. â&#x20AC;&#x153;Total SD yang perlu diperbaikan ada 40 dikali 1 miliar baru 40 miliar dan ada SMP, 45 dikali 1 miliar baru 450 miliar, baru akan dianggarkan tahun 2013. Untuk tahun 2013, sekolah yang mengal-

ami kerusakan berat akan selesai dan per-RKB biayanya 130 jutaan,â&#x20AC;? imbuhnya. Untuk diketahui, Sekdin Pendidikan, Saiful sempat meminta agar media tidak mengekspos sekolah yang rusak. Alasannya, karena Disdik hanya sebagai perantara, sedangkan pelaksana pembangunannya diserahan pada Disbangkar. (Randy / Aji) beritabekasi.co, 12 November 2012

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

103

Bekasi Gratiskan Biaya Pendidikan Hingga Kelas 1 SMA Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dana untuk menunjang program pendidikan gratis hingga kelas X atau kelas satu SMA untuk semua sekolah negeri di daerah itu. â&#x20AC;&#x153;Sudah ada dana Rp60 miliar lebih yang dialokasikan dalam APBD untuk menunjang pendidikan gratis tersebut,â&#x20AC;? kata Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi di Bekasi, Selasa (13/7). Subsidi yang diberikan Pemkot kepada sekolah-sekolah adalah sebesar Rp21.500 per bulan untuk siswa SD, Rp31.500 siswa SMP dan Rp100 ribu untuk siswa SMA. Namun, subsidi tidak berlaku untuk sekolah berstandar internasional dan rintisan sekolah berstandar internasional. Ia mengatakan dana subsidi tersebut nilainya tidak terlalu besar namun bila digunakan efektif bisa mencukupi kebutuhan

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

penunjang kegiatan belajar mengajar. Meski begitu untuk hal-hal tertentu seperti pembangunan masjid, pelaksanaan ekstrakurikuler, rekreasi dan lainnya bisa dibebankan ke siswa setelah dikonsultasikan terlebih dahulu. Anggota dewan dari PKS itu menegaskan dana tersebut bisa digunakan untuk kelancaran belajar seperti pembelian spidol, papan tulis, buku rapor, dan lainnya. Bila orang tua masih dibebankan biaya-biaya yang memberatkan mereka, menurut Sardi, dipersilakan melaporkan ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Ia menambahkan, anggaran sektor pendidikan di Kota Bekasi pada 2010 mencapai 38 persen dari total APBD sebesar Rp1,8 triliun. Anggaran yang besar itu menurut Sardi belum mampu me-

104

ningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi. Berdsarkan hasil ujian UN SMP dan SMA Kota Bekasi hanya menduduki rangking ke 10 di seluruh Jawa Barat. Kondisi itu menurut Sardi tidak terlepas dari kualitas tenaga pengajar, ketersediaan sarana serta motivasi dari siswa untuk terus meningkatkan kompetensi diri. â&#x20AC;&#x153;Ada kecendrungan anggaran yang besar itu kurang optimal pemanfaatannya oleh aparat Dinas Pendidikan Kota Bekasi,â&#x20AC;? kata dia. Ia mencontohkan dana banyak tersedot untuk kegiatan rutin untuk keperluan birokrat seperti perjalanan dinas, menghadiri seminar, pengadaan sarana di kantor dan lainnya. Selain itu kegiatan seperti ba-

zar, expo pendidikan, studi banding PNS, lomba-lomba dan lainnya tidak perlu dilakukan. Sebagai gantinya dibuatkan program untuk peningkatan kompetensi guru. â&#x20AC;&#x153;Guru perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan, up grading, keterampilan menguasai bahasa asing, memperbanyak kegiatan majelis guru mata pelajaran dan lainnya,â&#x20AC;? ujarnya. Peralatan untuk meningkatkan pembelajaran seperti alat bantu belajar, komputer, ruang praktik, laboratorium, kenyamanan di sekolah dan pembangunan ruang kelas baru perlu jadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah itu. (Ant/ OL-3) mediaindonesia.com

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

105

Anggota Dewan Sidak SMPN 5 Bekasi Tidak Didampingi Pejabat Diknas MOKI, KOTA BEKASI - Lintas Hukum, terkait keputusan MK mengabulkan gugatan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. RSBI dinyatakan dicabut. Sedangkan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh memberi waktu hingga Juni sebagai masa transisi eks RSBI. Di Kota Bekasi, sekolah negeri berstatus RSBI ada empat, yaitu SMAN 1, SMAN 5, SMPN 1 dan SMPN 5. Setiap siswa mendapat subsidi dari APBD. Komisi D DPRD Kota Bekasi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 5 Kota Bekasi. Jumat (11/1) Namun, Dinas Pendidikan setempat, yang seharusnya mendampingi, justru tidak nongol. Sekolah tersebut merupakan salah satu rintisan sekolah berstandar internasional di Bekasi. Ketua Komisi D, Sardi Effendi, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Dinas Pendidikan. “Saya sangat menyayangkan sikap Dik-

nas. Harusnya mereka juga ikut turun,” kata Sardi. Dari kesepakatan kemarin, kata Sardi, sidak Komisi D ini didampingi Diknas. Itu agar memudahkan dan Diknas pun tahu persoalan di lapangan. “Kami kan sedang mengecek keuangan sekolah pascaputusan MK. Kami juga melihat kondisi belajar mengajar,” jelas Sardi. “Saya sudah menghubungi. Alasannya masih rapat dengan SKPD. Padahal sidak lebih penting. Ya paling tidak ada perwakilan,” tegasnya. Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi mengakui meski para orangtua murid di sekolah RSBI sudah membayar biaya yang cukup tinggi, sebenarnya sekolah juga mendapat subsidi dari APBD. ’’Tahun 2013 ini per siswa RSBI mendapat Rp250 ribu per bulan,’’ ungkapnya seraya menyayangkan masih ada sekolah RSBI yang memaksakan tenaga pengajar tidak memenuhi kualifikasi standar RSBI. ( Gunarko ) kabarinvestigasi.com, 11 Januari 2013

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

106

Dewan Dukung Anggaran 2013 KONI Kota Bekasi

OLAHRAGA: Sardi Effendi selaku Ketua KomisI D DPRD Kota Bekasi turut memperjuangkan para atlet Kota Bekasi, dengan mendorong Perda Olahraga. Hal itu dimaksudkan agar para atlet, pengurus cabang, termasuk juga KONI Kota Bekasi, memiliki ketentuan baku mengenai keolahragaan di Kota Bekasi. (konikotabekasi.org)

DALAM upaya meraih minimal 60 medali emas di Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XII-2014 di Kabupaten Bekasi, DPRD Kota Bekasi sepakat memberikan dukungan penuh kepada KONI Kota Bekasi dalam hal anggaran pembinaan olahraga untuk periode tahun anggaran (APBD) 2013. “Dalam pekan ini kami akan membahas anggaran, dan yang sudah diajukan KONI Kota Bekasi sebeCatatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

sar Rp10 miliar. Nah, tahun lalu kami setujui sebesar Rp7 miliar. Tentu saja, menghadapi PORDA 2014 yang tinggal setahun lagi, anggaran itu minimal seperti tahun 2012 atau akan kami usahakan lebih dari itu,” jelas Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi dalam acara seminar sehari bertajuk ‘Bimbingan Teknis Pembinaan KONI Kota/Kabupaten’di Gedung KONI Kota Bekasi, Kamis (6/12). 107

Demikian juga mengenai tersendatnya anggaran KONI Kota Bekasi yang belum dikucurkan Disporbudpar hingga kemarin, Sardi berjani akan segera memanggil Kadisporbudpar dan pihak terkait lainnya. Ïni sudah gak bener. Apapun alasannya, anggaran itu harus segera dicairkan minggu ini, apalagi atlet dari semua pengcab sudah latihan sejak Januari 2012,” tegasnya. Pernyataan itu disampaikan Sardi menjawab sejumlah pertanyaan pengrus cabang (pengcab) olahraga terkait belum cairnya anggaran KONI Kota Bekasi untuk triwulan III dan IV, Sementara di sisi lain, tahun anggaran 2012 sudah memasuki batas waktu penutupan pada akhir Desember ini. “Jangan khawatir anggaran tak terserap. Jika ini sampai terjadi, mer-

eka (Porbudpar) sendiri nanti yang kebingungan dan jadi masalah. Pokoknya akan segera saya bantu untuk proses pencairannya. Hari ini juga saya minta Porbudpar memperhatikan dan segera mencairkannya,” lanjut Sardi. Mengenai sarana dan prasarana olahraga, Sardi mengaku kecewa dengan sikap Pemkot Bekasi yang kurang peduli, termasuk sarana kolam renang yang dalam lima tahun terakhir ditelantarkan dan malah jadi sarang ‘prostitusi’para waria. Dia mengaku, sempat geram setelah melakukan sidak beberapa waktu lalu, bahwa ternyata sejumlah sarana dan prasana olahraga dikuasai oleh salah satu LSM (lembasa swadaya masyarakat) Bekasi. (zulkarnain alregar) konikotabekasi.org, 6 Desember 2012

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

108

Sardi Effendi: Pendidikan Gratis Harus Berkualitas (Bekasi)-Wacana mengenai pendidikan gratis bagi warga Kota Bekasi hingga tingkat sekolah menengah umum maupun khusus mendapatkan respon positif dari legislator Chairil Anwar. Seperti yang diungkapkan Sardi Efendi, Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi. Menurut politisi PKS ini, dengan digratiskannya biaya pendidikan menengah umum maupun kejuruan yang dianggarkan dari APBD Kota Bekasi agar seluruh masyarakat Kota Bekasi dapat mengakses pendidikan dari jenjang SD hingga SMU atau SMK. Harapannya masyarakat tidak lagi terbebani biaya npendidikan. “Dengan wajib belajar 12 tahun bagi warga Kota Bekasi yang dibiayai APBD ini, semoga tidak lagi membebani bagi anak–anak kita yang ingin sekolah namun tidak memiliki biaya, sehingga bisa meringankan beban masyarakat,”

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

ungkap Sardi. Lebih lanjut Sardi Efendi menambahkan dengan biaya pendidikan gratis hingga SMU maupun SMK yang dibiayai APBD ini merupakan sebuah kebijakan anggaran yang pro Rakyat. Ia berharap tetap mengutamakan kualitas mutu pendidikan. Peningkatan mutu ini bisa dilakukan dengan perbaikan sarana prasarana pendidikan, pelatihan tenaga pendidikan serta lomba–lomba peningkatan prestasi seperti halnya berbagai macam lomba olimpiade baik tingkat nasional maupun internasional. “Dengan dibiayainya pendidikan dari SD hingga tingkat SMU maupun SMK ini semoga semakin meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bekasi yang berkualitas, sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas juga,” tutur pria yang tinggal di Medan Satria ini.

109

Ketika disinggung mengenai kondisi pelayanan kesehatan, Sardi Efendi menuturkan perlu ditingkatkan layanan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan berobat kepada masyarakat bisa dalam bentuk menambah sumber daya manusia ditingkat Puskesmas seperti tenaga medis spesialis dan tenaga

kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu juga perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana kesehatanyang berkualitas bagi masyarakat, serta satu lagi meningkatkan fungsi Puskesmas ditingkat kecamatan menjadi Puskesmas Poned yang melayani pelayanan rawat inap serta persalinan. [Sub] pks-kotabekasi.com, 20 Desember 2012

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

110

MENGADU: Ketua Komisi D, Sardi Efendi menerima pengaduan karyawan PT Saritama Food Procesing yang bergerak di bidang pembuatan roti burger.(beritabekasi.co)

DPRD Alokasikan 48 Persen APBD Untuk Pendidikan (DPRD) Kota Bekasi. “Untuk Pendidikan memperoleh sebesar 48 % dari pendidikan, pembangunan, program kebijakan yang lain-lain ” kata Sardi. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengatakan bahwa 30 % digunakan untuk pembangunan dan sisanya untuk upah kerja. “Kalo Infrastruktur hampir 30 % lebih,” tutup Sardi.(Neo)

Bekasi,Kabar4.Com – Pendidikan merupakan yang paling penting dalam menciptakan anak bangsa yang cerdas.hal tersebut sesuai dengan konstitusi. Sebagai wujudnya dalam politik anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 dialokasikan 48 % untuk Bidang Pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Sardi Effendi, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabar4.com

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

111

Belum Lama Dibangun, Plafon Sudah Bocor Wakil Ketua Pansus 19, Sardi Effendi mengkritik kualitas bangunan gedung pemerintah. Sardi yang juga menjabat ketua komisi D ini meminta Dinas Bangunan dan Kebakaran (Disbangkar) meningkatkan pengawasaan terkait pembangunan fasilitas publik. Kritikan Sardi ini dilontarkan setelah dia melihat langsung kondisi gedung Kelurahan Pejuang. Bangunan kantor Kelurahan Pejuang belum lama dibangun. Namun kondisi plafon bermasalah. ’’Disbangkar harus bisa membangun dengan anggaran yang ada. Anggaran yang begitu besar harusnya dimanfaatkan agar kualitas menjadi lebih baik,” ungkap politisi muda PKS ini. Menurutnya, pembangunan gedung pemerintah harus memiliki standar yang tinggi. Sebab, gedung atau bangunan itu akan digunakan untuk memberikan pelayanan bagi publik.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

’’Kalau kondisi bangunan pemerintah rata-rata seperti ini bagaimana kita akan mendukung visi pemkot untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya. Ia pun berharap, Disbangkar untuk mengevaluasi kinerjanya serta mengawasi kontraktor yang hanya menghabiskan anggaran pemerintah daerah namun tidak berdampak positif kepada kondisi fisik bangunan di seluruh gedung pemerintahan. ’’Diharapkan ke depannya agar Disbangkar untuk memperbaiki kinerjanya sebelum diberikan sanksi. Begitupun kepada kontraktor dan pemborong yang buruk agar dicoret dan tidak dipakai lagi,” harapnya. Sementara itu, Lurah Pejuang, Sudrajat menuturkan, hingga kini pihaknya belum menerima kunci sebagai tanda selesainya pembangunan kantor. ’’Sampai saat ini gedung kelu-

112

rahan yang baru masih menjadi wewenang Disbangkar, karena kami sampai saat ini belum diberikan kunci,” bebernya. Dihubungi terpisah, Kabid Perencanaan Disbangkar Kota Bekasi, Hikmatullah, mengaku, belum menerima laporan terkait bocornya plafon di kantor Kelurahan Pejuang.

’’Mungkin laporannya masih di staf saya, sampai dengan saat ini saya belum menerima laporan tersebut. Ini masih kewajiban kami untuk memelihara untuk itu kami sudah anggarkan 5 persen kepada kontraktor untuk memperbaiki kondisi seandainya ditemukan kerusakan bangunan,” tandasnya. (cr58). Radar Bekasi, 28 Februari 2013

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

113

Dewan Minta Aturan Main PPDB Online Direvisi BEKASI-Jelang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Kota Bekasi,Juli nanti, anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk merevisi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Online tahun 2011. Aturan main PPDB online yang mesti direvisi adalah, pilihan sekolah yang ditentukan siswa dalam formulir online karena menurut Sardi, pola itu akan memicu keributan dan konflik dari orangtua murid. â&#x20AC;&#x153;Kalau anak tidak mampu tidak diterima di negeri lalu otomatis pilihannya masuk ke sekolah swasta yang belum tentu sekolah swasta dalam pilihan itu dekat dengan rumahnya. Belum lagi, kemauan anak yang ingin masuk sekolah negeri, ini jelas akan memicu protes orangtua,â&#x20AC;? tegasnya. Sebab itu dia juga meminta

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

kepada Plt Wali Kota Rahmat Effendi agar, menindak lanjuti perubahan juklak pemilihan sekolah negeri. â&#x20AC;&#x153;Kalau ada 2 pilihan sekolah negeri, bisa jadi kalau anak tidak diterima di pilihan pertama mungkin si anak masih mau di pilihan negeri kedua, kalau tidak diterima juga otomatis yang dipilih pastilah sekolah swasta,â&#x20AC;? sambungnya menjelaskan. Politisi asal PKS ini juga, menghimbau Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar mewajibkan sekolah negeri untuk mencatumkan NEM tertinggi dan terendah tahun lalu. Hal ini dilakukan agar, masyarakat dapat memperhitungkan nilai sebelum mendaftar di sekolah-sekolah PPDB online. Sementara itu perihal kuota rombongan belajar(rombel/kelas.red), Sardi mengingatkan agar kesepakatan jumlah yang ditentukan tidak boleh melebihi kapa-

114

sitas yang ditentukan. “Kalaupun ternyata melebihi kapasitas, pasti ada konsekuensi bagi sekolah yang diterima disdik,” tegasnya mengingatkan. Adapun kuota rombel yang bakal diterima PPDB online tahun ini adalah, SMA 42 siswa perkelas, SMP 46 siswa. Dari jumlah itu, 25 persennya berasal dari kuota Bina Lingkungan (BL), dimana 5 persennya untuk siswa/I prestasi dengan pembuktian sertifikat, 12,5 persen dari bina lingkungan atau siswa yang tinggal di daerah sekitar sekolah, sedangkan 7,5 persen dari siswa kurang mampu. “ Khusus bina lingkungan ini mesti dibuktikan juga dengan surat domisili dan kartu keluarga. Jadi apabila sudah melengkapi siswa bisa dikutsertakan.

Sedangkan sekolah mesti mengikuti aturan yang sudah ditentukan dengan adanya Juklak dan Juknis yang diatur,” tegasnya. Menanggapi hal itu Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie menjelaskan, pihaknya hanya akan mengikuti juklak dan juknis yang sudah ditetapkan oleh kepanitiaan PPDB sebelumnya. Mulai dari tahapan sosialisasi dan lainnya karena, proses penyusunan juknis dan juklak kata dia, sudah melibatkan stake holder pendidikan yang ada. “Apalagi ini sudah menyangkut rombongan belajar. Kami tinggal menjalankan saja juklak dan juknis yang ada, apalagi sekarang ini sudah berjalan dan tinggal menilai kemampuan anak yang mengikuti PPDB online,” tuturnya. (***) Radar Bekasi, 22 Juni 2011

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

115

Siswa DPRD Bekasi Minta Rohis Dihidupkan Kembali di Sekolah Bekasi Timur--Fenomena menurunkan moralitas pelajar di Kota Bekasi akibat pengaruh budaya asing, membuat sejumlah elemen masyarakat gerah. Nahdlatul Ulama (NU) menginginkan adanya penambahan jam belajar, sementara ketua Komisi D DPRD mengimbau agar kegiatan Rohani Islam (Rohis) dihidupkan kembali. “Kegiatan Rohis sangat membantu mencegah perilaku negatif pelajar,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, Selasa, (20/3). Menurut Sardi, pencegahan perilaku negatif siswa tidak bisa hanya dilakukan dengan penambahan jam belajar saja, tapi perlu ada mentoring yang kuat dengan sistem pembelajaran sebaya. “Jadi setiap siswa memiliki mentor yang pengetahuan agamanya lebih bagus, mentor ini-

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

lah yang bertugas mengawasi dan membimbing,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Kegiatan Rohis di sekolahsekolah sempat booming pada awal tahun 1990 sampai 2005. Pada waktu itu, kegiatan Rohis dinilai efektif meredam perilaku negatif para pelajar. Tapi kemudian aktivitas Rohis di sekolah-sekolah mulai berkurang karena dituding sebagai tempat kaderisiasi teroris. “Sejak dituding sebagai tempat kaderisasi teroris, stigma terhadap Rohis menjadi kurang bagus. Padahal, tidak ada hubungannya antara Rohis dan Teroris,” ketus Sardi. Sardi mengimbau kepada sekolah-sekolah untuk menghidupkan kembali aktivitas kegiatan Rohis. Sehingga para siswa mendapat pemahaman yang utuh dan dapat

116

membentengi dirinya dari pengaruh buruk budaya global. â&#x20AC;&#x153;Kita semua sepakat, bahwa penanaman pemahaman agama yang kaut akan menjadi benteng iman anak-anak muda terhadap

pengaruh pergaulan bebas. Selain itu, aktivitas Rohis bisa menjadi media ekspresi yang positif,â&#x20AC;? pungkas mantan Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu. (brat)

bekasiraya.com, 20 Maret 2013

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

117

Pascapembubaran, Sekolah RSBI Kesulitan Dana Operasional REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Komisi D DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak lima rintisan sekolah bertaraf internasional di wilayah setempat terkendala biaya operasional, pascapenghapusan status oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Masalah itu kita ketahui dari hasil inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) sepanjang pekan ini,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, di Bekasi, Sabtu. Menurut dia, kondisi itu dialami penyelenggara RSBI di SMAN 5 Kota Bekasi dimana aparatur sekolah mengaku kebingungan memperoleh sumber keuangan untuk membiayai listrik dan perangkat teknologi informasi (TI). “RSBI di Kota Bekasi kehilangan subsidi dari pemerintah pusat. Akibatnya, biaya operasional di sekolah tersebut terhambat seperti biaya internet dan lis-

trik yang memang full digunakan,” kata politisi PKS itu. Menurut Sardi, pembiayaan internet dan pendingin ruangan di sekolah itu terganggu akibat tidak ada alokasi anggaran untuk menutupi kebutuhan itu. Pihaknya meminta agar pihak sekolah bisa mengantisipasi masalah keuangan itu dengan terobosan yang kreatif namun ditempuh secara legal. “Subsidi dari pusat otomatis terhenti. Biaya operasional terpaksa ditanggung sekolah. Kami sudah sarankan mereka (aparatur sekolah) untuk mencari solusi kreatif,” kata dia. Pihaknya menjamin, pemerintah akan tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan seluruh siswa RSBI di wilayah setempat agar kualitasnya tetap dipertahankan. Lima sekolah negeri di Kota Bekasi yang berstatus RSBI ialah SMAN1, SMAN5, SMPN1, SMPN5, dan SMKN1 Kota Bekasi. republika.co.id, 12 Januari 2013

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

118

Daftar Pustaka Beyer, B. K. (1987). Practical strategies for the teaching of thinking skills. Boston: Allyn & Bacon, Inc. Depdikbud. (1999). Memahami Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Edisi 1999: Berpendekatan Competency Based dan Broad Based. Jakarta: BPP Dikdasmen. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. Empat Strategi Dasar Kebijakan PendidikÂŹan Nasional. Seri Kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dewey, J. (1977). Experience and education (20 th printing). NY: McMillan Collier Books. Direktorat Dikmenjur (2001). Reposisi Pendididikan Kejuruan Menjelang 2020. Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, Direktorat Dikmenjur. Ewell, P. T. dan Lisensky, R. P. 1988. Assessing Institutional Effectiveness: Redirecting the Self-Study Process. Washington, DC: Consortium for the Advancement of Private Higher Education. Forgas, J, P. (1985). Interpersonal Behavior: The Psychology of social interaction. New South Wales: Pergamon Freire, P. (1973). Pedagogy of the oppressed. Translated by Myra Bergman Ramos. New York: The Seabury Press. Goleman, D. (1998). Working with Emotinal Intellegence. Dimuat dalam http://www.eiconsortium.org/research/emotinal_competence_framework.htm. Imam Barnadib (1990). Filsafat Pendidikan: Sistem dan metode. Yogyakarta: Andi Offset. Miller, M. D. (1985). Principles and philosophy for vocational education. Columbus, OH: The Ohio State University, The National

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

119

Daftar Pustaka Center for Research in Vocational Education. Ozmon, H. A., & Craver, S. M. (1986). Philosophical foundations of education (3rd ed.). OH: Merill Publishing Company. Pardjono (2000). Demokratisasi Pendidikan Kejuruan: Sebuah pemikiran tentang pemberdayaan siswa. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Pardjono (2001). Mencari Asas Pijakan Pendidikan Kejuruan dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi. Cakrawala Pendidikan. Slamet PH. (2001). Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsep dasar. Jurnal Pendidikan & Kebudayaan. Jakarta. Skilbeck, M. (1970). John Dewey. London: Coller-Macmillan, Ltd. Tim BBE Depdiknas. (2002a). Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas (Broad Based Education; Buku I. Jakarta: Tim BBE. Tim BBE Depdiknas. (2002b). Pola Pelaksanaan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup: Melalui Broad Based Education; Buku II. Jakarta: Tim BBE. Zais, R. S. (1976). Curriculum: Principles and foundations. New York: Harper and Row Publisher. Heck, R. H., Marcoulides, G. A. dan Lang, P. 1991. Principal instructional leadership and school achievement: the Application of discriminant tehcniques. School Effectiveness and School Improvement, 2(2): 115-135. Hoy, W. K. dan Miskel, C. G. 1987. Educational Administration: Theory Research and Practice. (3rd ed.), New York: Random House.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

120

Daftar Pustaka Louis, K. S. dan Miles, M. B. 1991. Managing reform: lesson from urban high schools. School Effectiveness and School Improvement, (2):75-96. Mortimore, P. 1993. School effectiveness and the management of effective learning and teaching. School Effectiveness and School Improvement; 4(4):290-310. Reynolds, D. 1990. Research on school/organizational effectiveness: The end of the beginning? dalam Rene Saran dan Vernon Trafford (1990). Research in EducaÂŹtional Management and Policy: Retrospect and Prospect. London: The Farmer Press. Scheerens, J. 1992. Effective Schooling: Research, Theory and Practice. London: Cassel. Slater, R.O. dan Teddlie, C. 1992. Toward a theory of school effectiveness and leadership. School Effectiveness and School Improvement, 3(4):242-257.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

121

Daftar Pustaka

Beberapa situs online Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan cetak, elektronik dan media online. www.antarajawabarat.com www.bekasiraya.com www.bekasi.glestradio.com www.beritabekasi.com www.dakta.com www.indonesiamedia.com www.jurnalbekasi.com www.kabar4.com www.kabarivestigasi.com www.konikotabekasi.org www.news.viva.co.id www.pks-kotabekasi.org www.pikiran-rakyat.com www.poskotanews.com www.radar-bekasi.com www.republika.co.id www.sapulidinews.com www.suarapembaruan.com www.vivanews.com dan online nasional lain yang tidak disebutkan, semoga kerja sama selama ini menjadikan Kota Bekasi lebih maju, sejahtera dan ihsan.

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

122

Terima Kasih Dengan kerendahan hati, kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buka “Canting Pendidikan Kota Bekasi”. Juga telah menjadi mitra kerja baik di lingkungan dewan maupun eksekutif. Semua perjuangan dan kritis, serta hadirnya buku ini sebagai bagian dari pengabdian untuk Kota Bekasi lebih baik. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada: •

Bapak Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat

•

Bapak Chairoman Juwono Poetro, Ketua DPD PKS

•

Bapak Hery Koswara, Ketua Fraksi PKS

•

Bapak Rahmat Effendi, Walikota Bekasi

•

Bapak Ahmad Syaikhu, Wakil Walikota Bekasi

•

Bapak Encu Hermana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

•

Rekan-rekan anggota Komisi D, dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi

•

Rekan-rekan wartawan yang telah menjadi mitra dalam perbaikan dan perjuangan untuk kebaikan Kota Bekasi

Dari Guru

Jadi Dewan

Catatan Penting Pendidikan Kota Bekasi

Keras dan kritis, itulah sosok Sardi Efendi. Bukan tanpa sebab, tapi semua kritik yang dilontarkan anggota DPRD Kota Bekasi ini adalah untuk perbaikan dan perubahan Kota Bekasi. Sehingga semua yang disampaikan mantan aktifis kampus ini penuh perhitungan dan bernas. Pria kelahiran Pariaman 18 Agustus 1978 itu, meretas karier aktifis sejak SLTA, dengan aktif di majelis ROHIS (Rohani Islam) SMA. Lalu menapak organisisi kampus dari mulai aktif di himpunan mahasiswa jurusan di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) atau IKIP Jakarta, hingga menjadi Ketua BEM Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2000, Ketua BEM Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) tahun 2001. Puncaknya menjadi aktifis saat menjadi Ketua BEM UNJ tahun 2002-2003. Sementara karier profersi, ayah tiga putera: Fathan Mahshul Afandi, Miqdad Hafiz Robbani, Ismail Faruqi, ini memulai jadi guru di SMPIT YAKPI Bekasi, kemudian menjadi Kepala SMPIT YAKPI Bekasi. Keterpanggilan untuk memperjuangkan pendidikan dan kehidupan sosial telah membawanya untuk terjun dalam dunia politik, mulai menjadi asisten anggota DPR RI hingga menghibahkan diri menjadi anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi yang membidangi masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pria lulusan SDN 06 Petang Penggilingan, Jakarta Timur, itu tengah menyelesaikan S3 di Universitas Pakuan Bogor dengan mengambil Manajemen Pendidikan. Sejak lulus SD, melanjutkan sekolah di SMPN 138 Jakarta Timur, SMAN 76 Jakarta Timur dan menyelesaikan sarjana di UNJ Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan. Sementara S2, diselesaikan di IPWIJA tahun 2009 dengan konsentrasi pada bidang SDM. Hal itu sebagai wujud bahwa pendidikan dan mencari ilmu itu dilakukan sepanjang hayat. Suami dari Susi Listyaningsih, SPd itu akan terus berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengkritisi kebijakan yang kurang pro rakyat. Sehingga bagi mantan Ketua Yayasan Sosial Dakwatuna itu, dengan berkiprah di politik 153 bisa berjuang dari â&#x20AC;&#x153;dalamâ&#x20AC;? untuk keteraturan kehidupan masyarakat khususnya di Kota Bekasi. Juga turut mewujudkan Visi Bekasi maju, sejahtera dan Ihsan.

Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat

Pendidikan menjadi salah satu fokus pembangunan di wilayah Jawa Barat. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Terutama anggota legislatif agar pencapaian peningkatan SDM di Jawa Barat terwujud. Saya kira dengan hadirnya buku karya Sardi Efendi ini, semoga benar-benar menjadi catatan untuk perbaikanpelaksanaan pendidikan, khususnya di Bekasi, umumnya di Jawa Barat.

Chairoman J Putro Ketua DPD PKS

Perubahan suatu bangsa juga ditentukan oleh kualitas pendidikan. Karenanya perjuangan kami agar pelaksanaan pendidikan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama orang-orang yang kurang mampu. Semoga buku karya Saudara Sardi Efendi, ini bagian dari mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua.

Zaenal Aripin Pemred Radar Bekasi

Banyak hal yang kerap diabaikan para praktisi pendidikan, legislator, dan eksekutor. Integritas dan moralitas yang menjadi ruh dari pendidikan karakter banyak yang hilang saat ini. Karena itu, buku ini tepat jadi rujukan bagi para praktisi, dan pemegang kebijakan di tengah gencarnya dan pentingnya pendidikan karakter untuk anak bangsa.