Lemhannas | PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI PAPUA 2 by Angga Pratama

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI

PESERTA PPRA LII LEMHANNAS RI TENTANG

PEMBANGUNAN NASIONAL

DI PROVINSI PAPUA TANGGAL 17 AGUSTUS - 22 AGUSTUS 2014

BUKU 2

BAB II

KATA PENGANTAR

uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridhoNya, Kelompok Peserta dari Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LII Lemhannas Tahun 2014 yang mendapat tugas Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi Papua berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhannas Nomor: Sprin/777/V/2014, tanggal 5 Mei 2014 tentang perintah mempersiapkan diri untuk melaksanakan SSDN di Provinsi Papua dari tanggal 17 Agustus s/d 22 Agustus 2014. Atas bimbingan Pimpinan Rombongan, Tenaga Ahli dan Pendamping, serta kekompakan rekan-rekan peserta maka tugas Hasil validasi pengukuran ketahanan nasional di Provinsi Papua TA. 2014 (Buku II) telah kami laksanakan dan kami laporkan hasilnya. Pelaksanaan tugas SSDN serta penyusunan laporannya tidak akan terlaksana tanpa bantuan Gubernur Provinsi Papua beserta seluruh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Papua/Papua Barat, Danlantamal Papua, Danlanud Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kota Administratif Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Keerom serta bantuan yang sangat besar dari para tokoh masyarakat, instansi sipil/swasta, Perguruan Tinggi dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan semuanya. Kami berharap bahwa laporan yang tersusun berdasarkan data, diskusi dan dialog dalam forum pertemuan yang dilaksanakan selama peninjauan di Provinsi Papua ini, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di masa mendatang. Diharapkan apa yang dihasilkan ini juga berguna sebagai masukan bagi Pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Pada kesempatan ini Kelompok SSDN Provinsi Papua PPRA LII Lemhannas Tahun 2014 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua dan segenap unsur Muspida Provinsi Papua, Ketua DPRD Provinsi Papua beserta Ketua Fraksi dan Komisi, Bupati Jayapura, Bupati Keerom, Walikota Jayapura beserta seluruh staf dan jajarannya. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Provinsi Papua/Papua Barat serta jajarannya, Danlantamal Jayapura dan Danlanud Jayapura. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda, Rektor Universitas Cenderawasih, Organisasi masa dan pihak-pihak lain yang sangat membantu pelaksanaan tugas ini. Kelompok Peserta juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tutor pendamping Laksda TNI Susanto (Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI) sebagai Pimpinan Rombongan, Marsda TNI B. John D. Sembiring, SE (Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Budaya Lemhannas RI) sebagai Tenaga Ahli - 1 dan Marsda TNI (Purn) Sumarman, SE (Tenaga Profesional Bidang Ideologi Lemhannas RI) sebagai Tenaga Ahli-2. Berkat pengarahan, perencanaan, pengaturan dan bimbingan para pimpinan rombongan dan pendamping tersebut, akhirnya Laporan Pelaksanaan Tugas SSDN ini dapat diselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Lemhannas, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan para pembaca semua. Jakarta, Agustus 2014 KELOMPOK SSDN PPRA LII Lemhannas RI TA. 2014 PROVINSI PAPUA KETUA Herman Asaribab Kolonel Inf NRP 32262

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB-I PENDAHULUAN 1. Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup dan Sistimatika 4. Metode dan Pendekatan 5. Pengertian–pengertian BAB – II LANDASAN PEMlKlRAN 6. Umum 7. Paradigma Nasional a. Pancasila sebagai Landasan ldiil b. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 10. Peraturan Perundangan-Undangan Yang Terkait BAB-III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Dl PROVlNSl PAPUA 11. Umum 12. Kondisi Kehidupan Dinamis Pembangunan di Provinsi Papua. a. Gubernur Provinsi Papua dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) b. Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Papua c. Pertemuan dengan Walikota Jayapura dan Jajarannya d. Pertemuan dengan Korem ----, Danlanal dan Danlanud Papua e. Pertemuan dengan Kapolda Papua f. Bupati dan DPRD Kabupaten ---- beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) g. Pimpinan PT Freeport Indonesia beserta Staf h. Rektor Universitas Cendrawasih Papua 13. Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Papua a. Pertumbuhan Ekonomi b. Perindustrian c. Perkembangan Investasi

DAFTAR ISI

14.

d. Pertanian e. Perkebunan f. Peternakan g. Perikanan dan Kelautan h. Kehutanan i. Pertambangan dan Energi j. Transportasi dan Komunikasi k. Air bersih l. Pariwisata m. Sumber Daya Manusia Permasalahan Yang Dihadapi

BAB - IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 15. Umum 16. Pengaruh Internal a. Pertumbuhan Ekonomi b Demografi c. Sumber Kekayaan Alam d. Ideologi e. Politik f. Ekonomi g. Sosial Budaya h. Pertahanan Keamanan 17. Pengaruh Internal 18. Peluang dan Kendala BAB - V ANALISA TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI PAPUA 19. Umum 20. Bidang Geografi 21. Bidang Demografi. 22. Bidang Sumber Kekayaan Alam 23. Bidang Ideologi 24. Bidang Politik 25. Bidang Ekonomi 26. Bidang Sosial Budaya 27. Bidang Hankam BAB - IV PENUTUP 16. Kesimpulan 17. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

1 Umum etahanan nasional merupakan implementasi wujud ketahanan di daerah sebagai kondisi dinamis bagi suatu daerah, mempunyai arti penting dalam melaksanakan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Di satu sisi hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembangunan akan meningkatkan kondisi ketahanan nasional, namun di sisi lain dapat juga membawa hal-hal yang bersifat negatif dalam kehidupan berbangsa akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Untuk itu ketahanan nasional di daerah sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan perlu dievaluasi agar kondisinya dapat dipelihara dan ditingkatkan sehingga mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam rangka evaluasi ketahanan nasional khususnya di daerah, perlu dilaksanakan pengumpulan data terhadap hasil pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua. Pengumpulan data diperoleh dari fakta dan informasi yang terungkap dari studi kepustakaan dan dialog dengan aparat pemerintahan di daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, pemuda, dan jajaran manajemen perusahaan serta peninjauan lapangan. Dengan data tersebut dapat dievaluasi tingkat ketahanan nasional Provinsi Papua, dan dapat ditemu-kenali masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pembangunan serta upaya yang diperlukan untuk mengatasinya.

BAB l

PENDAHULUAN

2 Maksud dan Tujuan a. Maksud Pembahasan hasil validasi pengukuran ketahanan nasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keakuratan data tentangan ketahanan nasional di Provinsi Papua dalam peningkatan karakter bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional.

b. Tujuan Adapun tujuan penulisan hasil validasi pengukuran ketahanan nasional ini dimaksudkan sebagai bahan masukan tentang keakuratan data tentangan ketahanan nasional di Provinsi Papua dalam rangka menentukan kebijakan pembangunan di daerah Provinsi Papua, serta bahan kajian lebih lanjut untuk pengukuran ketahanan nasional secara utuh dan menyeluruh.

PENDAHULUAN

BAB l

3 Ruang Lingkup dan Tata Urut Laporan ini dibatasi pada validasi pengukuran ketahanan nasional di Provinsi Papua, yang meliputi seluruh aspek Astagatra dihadapkan dengan Ketahanan Nasional, data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilaksanakan selama kegiatan SSDN di Propinsi Papua, disusun dengan tata urut sebagai berikut :

a. Bab I. Pendahuluan Memuat gambaran umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan tata urut, serta metode dan pendekatan.

b. Bab â&#x20AC;&#x201C; II. Kondisi Ketahanan Nasional Di Provinsi Papua Berisi tentang umum, Kondisi Ketahanan Nasional ditinjau dari astagatra yang merupakan tolok ukur ketahanan nasional.

c. Bab â&#x20AC;&#x201C; III. Analisis Ketahanan Nasional di Provinsi Papua. Berisi analisis tentang Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan dihadapkan dengan Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Papua.

d. Bab â&#x20AC;&#x201C; IV. Penutup Berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB l

PENDAHULUAN

4 Metoda dan Pendekatan Penyusunan naskah laporan ini menggunakan metoda deskriptif, dengan pendekatan analisis aspek-aspek Ketahanan Nasional, secara komprehensif, integral dan holistik melalui kajian atas seluruh data informasi yang berhasil diperoleh, sebagai berikut :

a. Metode Metode yang digunakan dalam penulisan naskah laporan Kelompok ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Proses pencarian, pengumpulan dan penelitian data dilakukan dengan mengunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai tulisan akademis (hard copy/soft copy) berupa arsip, artikel ilmiah, search on-line di internet dan buku-buku yang menjelaskan tentang pendapat, teori, dalil-dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan serta observasi langsung di lapangan.

b. Pendekatan Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dilakukan secara komprehensif integral melalui pisau analisa Karakter bangsa dan Ketahanan Nasional, yakni dengan meliputi berbagai perspektif yang dapat dipedomani untuk mengoptimalkan validasi pengukuran ketahanan nasional di Propinsi Papua guna menguatkan karakter bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional.

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

5 Umum Kondisi Ketahanan Nasional Provinsi Papua dilihat secara komprehensif mencakup seluruh aspek Astagatra, baik parameter dalam Trigatra maupun dalam Pancagatra yang didasarkan pada kondisi faktual berdasarkan data primer dan sekunder yang didapat selama kunjungan dan peninjauan ke berbagai instansi terkait dan berbagai elemen masyarakat di Papua.

6 Kondisi Ketahanan Nasional

a. Gatra Geografi 1

Posisi Wilayah Provinsi Papua terletak antara 20 25â&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; 20 Lintang Utara dan antara 90 â&#x20AC;&#x201C; Lintang Selatan, dan 1300 - 1410 Bujur Timur, merupakan provinsi terluas dengan ibukota Jayapura, terdiri dari 19 Kabupaten dan satu Kotamadya Jayapura. Memiliki perbatasan darat dengan negara PNG dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya Barat. Kondisi alam wilayah Papua yang sangat luas dan sulit dijangkau serta banyak terdapat gunung, ketinggian serta hutan yang masih lebat, memerlukan upaya keras untuk menjaga dan mengawasinya. Keterisolasian masyarakat akibat keterbatasan akses masuk/ keluar daerahnya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat yang akan mempengaruhi secara langsung kondisi ketahanan daerah. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 55.

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

KOTA BARU

TANAH BUMBU

Luas Wilayah Provinsi Papua dengan luas wilayah 317.062 Km2, merupakan provinsi terluas di Indonesia. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 65. 2

Bentuk Topografi Keadaan topografi wilayah Provinsi Papua bervariasi mulai dari dataran rendah berawa sampai dataran tinggi yang dipenuhi dengan hutan hujan tropika, padang rumput dan lembah. Pada bagian tengah, terdapat rangkaian pergunungan tinggi sepanjang 650 km. Salah satu bagian pegunungan tersebut adalah pergunungan Jayawijaya yang terkenal, karena terdapat tiga puncak tertinggi yakni puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5,030 m (15.090 kaki), puncak Trikora 5,160 m (15,480 kaki) dan puncak Yamin 5,100 m (15.300 kaki). Meski terletak dalam garisan khatulistiwa, ketiga puncak pegunungan Jayawijaya itu selalu diselimuti salju.

pedalaman kabupaten Merauke mengalir ke Laut Arafura. Sungai Warenai, Wagona dan Mamberamo yang melewati Kabupaten Jayawijaya, Paniai dan Jayapura bermuara di Samudera Pasifik. Sungai-sungai tersebut mempunyai peranan penting bagi masyarakat sepanjang alirannya baik sebagai sumber air bagi kehidupan harian, sebagai nelayan maupun sebagai sarana penghubung ke daerah luar. Selain itu terdapat pula beberapa danau, di antaranya yang terkenal adalah Danau Sentani di Jayapura, Danau Yamur, Danau Tigi dan Danau Paniai di Kabupaten Nabire dan Paniai. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 54.

Sungai-sungai besar beserta anak sungainya pun mengalir ke arah selatan dan utara. Sungai Digul yang bermula dari

Iklim Papua terletak tepat di sebelah selatan garis khatulistiwa, namun kerana daerahnya yang bergunung-gunung maka iklim di Papua sangat bervariasi melebihi daerah Indonesia lainnya. Di daerah pesisir barat dan utara beriklim tropika lembab dengan tadahan hujan rata-rata berjum-

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

lah di antara 1.500 - 7.500 mm per tahun. Tadahan hujan tertinggi terjadi di pesisir pantai utara dan di pegunungan tengah, sedangkan tadahan hujan terendah terjadi di pesisir pantai selatan. Suhu udara bervariasi sejajar dengan bertambahnya ketinggian. Untuk setiap kenaikan ketinggian 100 m (900 kaki), secara rata-rata suhu akan menurun 0.6 째C.Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 55.

Daerah Inti/Daerah Khusus Daerah inti/khusus, di samping Ibukota Provinsi juga terdapat 9 Pemerintahan Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Biak Numfor, Yapen Waro pen dan Nabire. Dua Pemerintahan Kota yaitu Kota Jayapura dan Kota Sorong, tiga Pemerintahan Kabupaten Administratif yaitu Puncak Jaya, Paniai dan Mimika. Jumlah Kecamatan di Papua adalah 173 kecamatan yang mencakupi 2.712 desa dan 91 kelurahan. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75. 5

Lingkungan Hidup. Karena topografi wilayah Provinsi Papua yang bergunung-gunung dan lembah, sehingga pelestarian hutan menjadi prioritas utama agar terhindar dari bencana longsor dan banjir. Sebagaimana visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda bahwa untuk memelihara kualitas dan fung6

si sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi program prioritas adalah dengan upaya perbaikan kualitas lingkungan di Provinsi Papua. Sebagai contoh kawasan cagar alam Cycloop terdapat lahan kritis dan potensial menjadi kritis dalam luasan yang signifikan. Walaupun pelestarian cagar alam Cycloop dalam menjalankan fungsi ekologisnya disadari menjadi keharusan dan merupakan tanggung jawab para pihak, namun upaya ke arah tersebut membutuhkan dukungan tersedianya acuan pengelolaan cagar alam Cycloop yang mampu mengakomodasikan, mensinkronkan, dan mensinergikan kepentingan para pihak. Prinsip yang mendasari penyiapan acuan pengelolaan tersebut adalah kepentingan untuk mempertahankan fungsi perlindungan cagar alam serta tersedianya rambu bagi pemanfaatan sumber dibutuhkan suatu perangkat berdimensi ruang yang memandu para pihak dalam meyelenggarakan kegiatan di kawasan yang bersangkutan, baik sebagai acuan bagi kegiatan konservasi maupun sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pengawasan bagi kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kendalanya adalah keterlibatan masyarakat pegunungan dalam pemanfaatan dan tidak tersedianya anggaran pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 50.

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

BAB II

b. Gatra Demografi Jumlah dan Struktur Pertumbuhan Menurut data BPS Provinsi Papua tahun 2014 jumlah penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak 3.091.047 jiwa. Penduduk Wilayah Papua meliputi 1,5 persen dari penduduk Indonesia, dan merupakan konsentrasi penduduk terendah setelah wilayah Maluku (1,1%). Dari sisi struktur penduduk menurut kelompok usia, hampir 64 persen penduduk Wilayah Papua tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun). Kelompok usia terbesar berikutnya adalah penduduk usia 0-14 tahun sebesar 34,9 persen, dan sisanya sebanyak 1,1 persen adalah penduduk usia lanjut (di atas 65 tahun). Dengan demikian, rasio ketergantungan (dependency ratio) di Wilayah Papua adalah sebesar 56 persen, yang berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (>65 tahun). Angka dependency ratio tersebut relatif tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 51,3 persen. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 60. 1

Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kepadatan dan Persebaran Penduduk Jumlah penduduk Provinsi Papua menurut data BPS tahun 2014 adalah sebanyak 3.091.047 jiwa. Dibandingkan dengan luas wilayahnya 317.062 km2, maka kepadatan penduduknya mencapai 9,52 km2, ini merupakan wilayah yang termasuk kepadatan terendah di Indonesia. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 45. 2

Kualitas Penduduk Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparai, M.Si, mengatakan, masalah kependudukan di Indonesia dan secara khusus di Papua tidak semata-mata berkaitan dengan masalah kuantitas tetapi juga berkaitan dengan masalah kualitas, mobilitas dan juga administrasi kependudukan. Dari sisi kualitas, Auparay mengakui kualitas penduduk masih rendah baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. â&#x20AC;&#x153;Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara di dunia. Sedangkan di Papua, IPM kita masih pada tataran bawahâ&#x20AC;?. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 46. 3

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

Penyebaran dan Mobilitas Jumlah penduduk bekerja di Wilayah Papua pada tahun 2012 mencapai 1,9 juta orang atau 1,69 persen dari total penduduk bekerja di Indonesia. Distribusi penduduk bekerja tersebut, sebanyak 77,56 persen berada di perdesaan dan 27,44 persen di perkotaan. Penyebaran penduduk bekerja sebagian besar berada di Provinsi Papua sebesar 81,16 persen, ini memperlihatkan penyebaran dan mobilitas penduduk yang sangat rendah. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 46. 4

c. Gatra SKA (Sumber Kekayaan Alam) Bahan Makanan Pada saat ini Provinsi Papua telah mampu menanam dan menghasilkan padi walaupun belum maksimal, namun makanan pokok lain sampai saat ini masih dikonsumsi seperti sagu, umbi-umbian dan lain-lain. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 85. 1

Bahan Mineral, Flora dan Fauna. Provinsi Papua memiliki sumber mineral seperti biji emas, besi, minyak, gas, tembaga dan lain-lain. Dalam hutan tropis di Papua dapat dijumpai berbagai spesies langka, misalnya: burung cendrawasih, burung kakak tua dan berbagai tanaman seperti anggrek hitam, tanaman buah merah dan lain-lain. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 74. 2

Sumber Energi Provinsi Papua masih mengandalkan tenaga diesel dan solar cell di dalam pemenuhan sumber energi listrik. Saat ini sudah dilakukan studi potensi energi terbarukan yang dimulai pada sebelas kabupaten di wilayah Provinsi Papua yang dilakukan atas 3

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

BAB II

kerja sama Lembaga Penelitian Universitas Cenderawasih, dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. Penelitian yang dipimpin oleh John Numberi, ST, Eng itu menghasilkan sejumlah kejutan dengan ditemukannya sejumlah potensi energi yang terdapat di setiap daerah penelitian. Kesebelas daerah penelitian tersebut adalah; Kabupaten Sarmi, Mamberamo Tengah, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Waropen, Boven Digoel, Nabire, Mappi, Jayawijaya, Mamberamo Raya. Penelitian sumber energi tersebut melibatkan beberapa peneliti handal dari berbagai disiplin ilmu seperti; Yehuda Hamokwarong, M.Sc, Karel Baransano, MH, Laus Rumayom, S.Sos, Robertus Gobay, S.Hut, John Gobay, ST, Korinus Waimo, S.Si, Emiliyano Wayangkau, ST, George Rumi, Fransiskus Kramanobudo, MT, dan Herman Tjolleng, MT.

Tujuh bidang penelitian yakni energi terbarukan dari tenaga air kali untuk pembangkit listrik mikro hydro, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, energi biofeul atau tanaman nabati yang terdiri dari tanaman penghasil biodiesel (pengganti solar) dan bioethanol (pengganti minyak tanah), energy biogas (kotoran ternak, seperti sapi, babi, ayam, unggas, dan lain-lain), biomas (energi dari ampas-ampas tumbuhan), dan potensi gelombang air laut. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 83. 4

Tingkat Eksploitasi Sumber daya alam yang sudah dieksploitasi adalah Emas, Tembaga, Minyak dan Gas. Namun sumber mineral lainnya belum dieksploitasi secara maksimal. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 65.

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

d. Gatra Ideologi Penghayatan agama dan Kepercayaan. Dalam upaya memantapkan penghayatan agama dan kepercayaan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta saling menghormati antaragama di Provinsi Papua. Pemerintah daerah mengacu kepada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, sehingga tercipta kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk memeluk dan menjalankan ajaran sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan, antara lain Forum Komunikasi Umat Beragama, dengan cara melakukan penyuluhan dan wawancara dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, mahasiswa di Kabupaten/kota di Provinsi Papua setiap tahun, serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam masyarakat secepat mungkin melalui pendekatan musyawarah mufakat. 1

Dari data yang teridentifikasi dapat disimpul-

kan bahwa penghayatan agama di wilayah Provinsi Papua menunjukkan tingkat yang kondusif dan tangguh, khususnya karena peran tokoh masyarakat. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 80.

Demokratisasi Aspek demokrasi yang dihitung dalam penyusunan Indek Demokrasi Indonesia adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberties), HakHak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democ-

racy). IDI tahun 2011 Provinsi Papua adalah 59,05, yang dibentuk dari indeks aspek Kebebasan Sipil 87,73; aspek Hak-hak Politik 29,43 dan aspek Lembaga Demokrasi 70,04. Angka-angka tersebut sepintas dapat diterjemahkan sebagai keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua dalam mengembangkan sistem demokrasi, khususnya terkait hak kebebasan sipil. Walaupun demikian, harus diakui pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengembangkan demokrasi

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

terkait aspek lembaga demokrasi dan pengembangan hak-hak politik warga negara. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 65. Tingkat kewaspadaan terhadap pengaruh negatif dalam kehidupan agama dan kepercayaan. Masyarakat Papua mayoritas beragama Nasrani dan sangat fanatik dengan agamanya. Masyarakat sangat toleran sekali dengan agama lain. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 85. 3

Tingkat kewaspadaan terhadap pengaruh negatif ideologi lain. Pancasila seharusnya 4

BAB II

menjadi benteng yang kuat bagi diri masyarakat, untuk mewaspadai setiap bentuk ancaman pengaruh ideologi lain yang masuk ke setiap wilayah. Demikian pula di Papua yang secara umum masyarakatnya sudah menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun masih terdapat kerawanan, sebagai dampak globalisasi. Sehingga budaya dan berbagai paham dari luar (luar negeri) dapat dengan mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Papua, khususnya pada golongan yang selama ini belum puas pada pelaksanaan pem-

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

bangunan. Akibatnya, implementasi Pancasila berbeda-beda di berbagai daerah di Papua, sesuai adat istiadat di wilayah masing-masing. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 70. 5

Kewaspadaan terhadap pengaruh negatif ideologi asing. Kemungkinan masuknya paham ideologi asing ke dalam kehidupan masyarakat Papua tetap saja dapat terjadi, karena kepentingan-kepentingan asing di Indonesia cukup besar. Melalui paham-paham inilah mereka mempengaruhi masyarakat dengan mengangkat isu-isu perubahan yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 50.

Kesadaran terhadap pengaruh negatif kesadaran berbangsa dan bernegara Pengaruh negatif terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tetap saja ada, namun hal ini tidak begitu besar pengaruhnya di dalam masyarakat. Rasa kesukuan di beberapa tempat, masih lebih mengemuka, meski masyarakat Papua cukup toleran demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 70. 6

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

likasi langsung menjadi faktor kerawanan yang signifikan dalam prosesi kegiatan politik di Tanah Papua yang tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh kelompok GPK Papua. Implikasi tidak langsung, menguatnya sentimen conflict of interest antara MRP, DPRD dan eksekutif di Papua yang cenderung lebih mementingkan ego sektoral dari pada kepentingan umum. Adanya kebijakan-kebijakan inilah akhirnya menurut kelompok separatis GPK telah membingungkan rakyat Papua, mana yang harus dilakukan, apakah otonomi khusus, pemekaran 14 kabupaten yang diterbitkan pemerintah pusat ihwal pemekaran wilayah Papua ini, pada akhirnya menembulkan protes antara pro dan kontra dari rakyat Papua sendiri. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 54.

e. Gatra Politik Sistem Manajemen Nasional Secara umum sistem menejemen nasional di Provinsi Papua, telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor kritis yang terkait dengan sistem manajemen nasional di Provinsi Papua adalah komunikasi dan koordinasi antarkomponen dalam masing-masing struktur, yaitu suprastruktur, infrastruktur dan substruktur, serta komunikasi dan koordinasi antarstruktur. Komunikasi dan koordinasi antarkomponen pada masing-masing struktur sudah berlangsung dengan baik. Begitu juga antarstruktur, walaupun tidak sebaik komunikasi dan koordinasi antarkomponen dalam masing-masing struktur. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 69. 1

Sistem Kehidupan Politik Kehidupan berpolitik dapat dikatakan kurang kondusif, hal ini terlihat dengan suksesi Pilka2

da dan Pemilu 2009 serta Pileg 2014 yang lalu. Keputusan MRP Nomor 14/MRP/2009 tanggal 26 November 2009 tentang penetapan Orang Asli Papua (OAP) sebagai syarat khusus dalam penentuan bakal calon Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tanah Papua telah menimbulkan kontroversi di kalangan elit politik Papua. Hal tersebut dapat berimp-

BAB II

Penerapan Otonomi Daerah Otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, merupakan bukti komitmen politik pemerintah RI untuk mempercepat proses pembangunan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Otsus bertujuan 3

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

untuk memperkuat kemampuan lokal masyarakat dan sumber daya, karena merupakan wujud desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Papua untuk mengelola keuangan maupun beragam sektor lainnya. Terkait dengan hal tersebut dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. maka upaya menolong diri sendiri akan lebih mengemuka dalam mengatasi masalah lokal, dan tidak tergantung kepada bantuan dari pusat dan dari luar. Namun masih ada anggapan dari beberapa tokoh masyarakat bahwa Otsus yang sudah berjalan selama 13 tahun, belum berhasil mensejahterakan masyarakat Papua. Wacana ini dapat menimbulkan persoalan, saat dimanfaatkan sebagai isu oleh kelompok-kelompok yang menginginkan Papua terlepas dari NKRI. Kondisi

demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 73. Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik di Provinsi Papua dapat dilaksanakan namun belum merata. Di kota-kota besar seperti Jayapura, Abepura, Fakfak, pelayanan publik sudah cukup memenuhi keinginan masyarakat. Namun di pedalaman maupun di perbatasan negara, masih terdengar keluhan masyarakat yang kecewa dari pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 49. 4

Penegakan Hukum Masyarakat Papua masih memegang teguh adat istiadat yang dianut secara turun temurun. Sehingga dalam penerapan di lapangan, hukum adat masih lebih diterima masyarakat dibandingkan hukum positif. Meski demikian, penerapan hukum adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua demi kemaslahatan hidup bermasyarakat, tidak selalu bertentangan dengan hukum positif. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 70. 5

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

BAB II

f. Gatra Ekonomi 1

Pertanian Bidang pertanian meliputi sub sektor perikanan, perkebunan dan lain-lain merupakan kegiatan pokok dari penduduk Provinsi Papua. Untuk tanaman padi, jagung, dan kedelai menunjukkan adanya indikasi hasil produksi yang cukup untuk memenuhi diri sendiri, sehingga diharapkan ke depan akan berproduksi surplus. Di sektor perikanan, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir umumnya memiliki perahu sendiri untuk mencari ikan di laut guna memenuhi kebutuhan keluarga dan tambahan penghasilan. Sedang yang tinggal di daerah pegunungan lebih banyak mengandalkan potensi hutan dan berburu sebagai mata pencaharian mereka. Kondisi demikian dikategorikan sebagi Tangguh dengan nilai 80.

Perindustrian Sektor Industri Provinsi Papua tidak banyak bila dibandingkan dengan provinsi yang lain, industri Papua lebih banyak bersifat mikro dan usaha kecil. Hal ini disebabkan masih kurangnya investor untuk menanamkan modalnya untuk membuka industri berskala besar. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 55. 2

Modal Untuk penanaman modal atau investasi yang masuk ke Provinsi Papua, lebih banyak diarahkan kepada investasi sektor kehutanan, kelautan, tambang dan pariwisa3

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

ta. Papua banyak memiliki wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan objek wisata, seperti wisata bahari dan alam. Namun belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah. Selain itu eksploitasi hasil hutan dan budi daya hasil laut, seperti mutiara juga bisa menjadi primadona untuk investor. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 48

. 4

Manajemen Potensi sumber daya manusia di daerah Papua di dalam mengelola daerahnya masih kurang, apalagi dalam hal perekonomian. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Papua yang menggantungkan hidupnya dengan berburu dan pola hidup berpindah-pindah untuk membuka lahan baru. Kondisi demikian dikategorikan sebagai KurangTangguh dengan nilai 42.

Daya Saing Tingkat daya saing produk hanya sebatas pada produk-produk tertentu saja, dalam hal ini terdapat pada sektor kerajinan rumah tangga. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Rawan dengan nilai 40.

Sarana dan Prasarana Dari aspek sarana dan prasarana, khususnya sarana umum dari distrik yang ada di daerah, masih sangat kurang. Hal ini membuat akses masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi menjadi terhambat, dan membuat harga barang-barang kebutuhan di Papua jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain. Kalaupun ada sarana transportasi udara pengangkut logistik, masih didominasi oleh penerbangan asing. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Rawan dengan nilai 40.

dari hasil ekspor tambang migas dan non migas. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 81. 8

Moneter. Kebijakan pemerintah di bidang moneter lebih mendorong masuknya investor untuk menanamkan modalnya di Papua. Hal ini bisa dilakukan jika diberikan kemudahan prosedural dalam pengurusan izin usaha bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Papua. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 60.

Devisa Sektor pertambangan dan industri mikro/kecil lebih banyak memberikan kontribusi dalam meningkatkan devisa, selain sektor yang lainnya. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 63. 9

Perdagangan Perdagangan lebih banyak didominasi 7

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

g. Gatra Sosial Budaya Kerukunan/Toleransi dan Persatuan Bangsa 2 Provinsi Papua dihuni oleh warga masyarakat berbagai suku, dalam kehidupan sehari-hari antarwarga tersebut terjalin kerukunan dengan sebaik-baiknya. Namun terkadang muncul unjuk rasa menuntut keadilan dan kesejahteraan. Hal ini pada dasarnya merugikan, sebab sering kali unjuk rasa ditumpangi nuansa politik, meski masih dalam batas-batas yang masih dapat ditoleransi. Dalam dialog dengan berbagai unsur Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua masih berkomitmen terhadap persatuan bangsa dalam 1

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Tangguh dengan nilai 75. Pendidikan Nasional Seiring dengan muatan kewenangan yang dikandung oleh UU Nomor 22 Tahun 1999, maka kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua diarahkan pada empat titik krusial, mencakup sektor: pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur perhubungan. Dalam bidang pendidikan, implementasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota masih dihadapkan pada situasi problematik yang amat serius. Di satu pihak ada keinginan sangat kuat untuk meningkatkan mutu

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

manajemen institusi pada tataran birokrasi pendidikan. Jumlah SD/ MI sebanyak 197 dengan 31.000 siswa dan tenaga pengajar 1.021 orang. Jumlah SLTP/MTs sebanyak 36 dengan 9.184 siswa dan tenaga pengajar 1.021 orang. SMU sebanyak 14 dengan 4.286 siswa dan tenaga pengajar 332 orang. SMK sebanyak 13 dengan 3.118 siswa dan tenaga pengajar 292 orang. Sedangkan untuk perguruan tinggi sebanyak 10 dengan 3.419 mahasiswa dengan 428 dosen. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 65. Kesehatan Provinsi Papua memiliki 29 rumah sakit, sedangkan jumlah Puskesmas di Provinsi Papua tahun 2012 adalah 360 puskesmas dengan 93 puskesmas perawatan dan 267 puskesmas non perawatan. Hampir semua kab/kota di Papua yang mempunyai puskesmas perawatan kecuali Kab. Memberamo Tengah dan Kab. Puncak. Rasio dokter umum di Indonesia tahun 2011 adalah 13,7 per 100.000 penduduk, dengan rentang 6,4-39,7 per 100.000 penduduk. Di sebagian besar provinsi rasio dokter per 100.000 penduduk di atas angka nasional. Papua sumber daya manusia terdidik dan termasuk rasio dokter per 100.000 terampil, tetapi di lain pihak daya penduduk di atas angka nasional dukung institusi pendidikan ke arah (21,8). Bila dilihat berdasarkan taritu ternyata tidak cukup kuat. Walau get rasio dokter per 100.000 penkeinginan memajukan sektor penduduk yaitu 40, maka untuk tingdidikan telah dibangun atas dasar kat nasional dan seluruh provinsi dengan komitmen politik pemerinbelum ada yang mencapai target. tah daerah yang telah termanifestasi dalam berbagai bentuk kebijakan dan program, namun belum mem- Kabupaten/kota di Papua, rasio dokter per 100.000 penduduk tertinggi peroleh respons dukungan optimal adalah di Kab.Boven Digoel,sedangmelalui tindakan administratif dan 3

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

Provinsi Papua memiliki 29 rumah sakit, sedangkan jumlah Puskesmas di Provinsi Papua tahun 2012 adalah 360 puskesmas dengan 93 puskesmas perawatan dan 267 puskesmas non perawatan. Hampir semua kab/ kota di Papua yang mempunyai puskesmas perawatan kecuali Kab. Memberamo Tengah dan Kab. Puncak. kan yang paling rendah adalah di Kab. Puncak Jaya. Ada 4 kabupaten/ kota yang sudah memenuhi sasaran rasio dokter umum 40 per 100.000 penduduk yaitu : Kab. Boven Digoel, Kab. Sarmi, Kab. Asmat dan Kab. Jayapura. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 58. Kesadaran Hukum Masyarakat Papua adalah masyarakat yang sadar dan taat akan hukum adat, melebihi kepatuhan dan loyalitas terhadap hukum positif. Kepatuhan dan loyalitas terhadap pemuka adat (Ondo Afi) 4

dan pimpinan agama, bisa menjadi rem atau pengingat untuk tidak melakukan pelanggaran. Namun prilaku mabuk, khususnya di kalangan pribumi, merupakan penyebab berbagai tindak kriminal yang dapat meresahkan atau bahkan mengganggu lingkungan/ masyarakat. Demikian pula dengan tuntutan ganti rugi tanah atau Hak Ulayat, sulit diselesaikan. Sehingga hal ini kerap menimbulkan tindak kekerasan atau bahkan memicu konflik antarsuku. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 68. Penguasaan dan Pengembangan IPTEK Budaya masyarakat terhadap iptek yang belum cukup kondusif karena adanya sifat egalitarian dan tribalisme di kalangan masyarakat Papua. Kondisi ini sangat berpengaruh pada upaya meningkatkan kemampuan SDM agar memiliki pengetahuan yang cukup untuk mampu memanfaatkan teknologi demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 70. 5

Peranan Generasi Muda dan Peranan Wanita Peranan generasi muda dan wanita dalam pembangunan cukup dominan, karena pemuda Papua lebih dominan produktivitasnya di dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sedangkan peranan wanita lebih banyak di sektor pertanian dan kerajinan rumah tangga. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 68. 6

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

Disiplin Nasional Secara umum masyarakat Papua adalah masyarakat yang masih kurang disiplin baik disiplin berlalu lintas maupun dalam masalah kebersihan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesadaran yang kurang dalam berlalu lintas dan kesadaran dalam menjaga kebersihan di tempat-tempat umum. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 54.

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

h. Gatra Pertahanan dan Keamanan

BAB II

antara lain dari rendahnya tingkat pelanggaran dan masih ada ketergantungan masyarakat Papua terhadap aparat keamanan. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 68.

Profesionalisme TNI Tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap aparat TNI, masih cukup baik, dibandingkan terhadap aparat lain*. Profesionalisme TNI sebatas 1 Kesadaran Bela Negara pada kemampuan taktis dan teknis, Kesadaran bela negara masyarakat baik hubungan kelompok maupun permasih kurang. Hal ini disebabkan orangan, cukup diterima di beberapa oleh kurangnya sosialisasi tentang daerah di Papua. Namun, bila dikaitkan nasionalisme. Untuk itu perlu peran dengan pemahaman budaya aparat pemerintah dan pihak terkait untuk TNI dan belum memadainya alutsista merevitalisasi kembali. Kesadaran bela yang tersedia, profesionalisme TNI Negara tidak saja dilakukan di lingkundi Papua masih harus ditingkatkan. gan Pepabri, Hansip, Kamra, Wanra, Kondisi demikian dikategorikan seMenwa, serta Pramuka, tetapi juga bagai Cukup Tangguh dengan nilai 70. diberikan kepada anak-anak sekolah. 4 Profesionalisme Polri Kondisi demikian dikategorikan se Profesionalisme Polri saat ini sangat bagai Kurang Tangguh dengan nilai 40. ditantang dan ditentukan oleh tingkat pelayanan yang diberikan Polri kepada 2 Kepemimpinan masyarakat. Baik dalam penanga Keberadaan aparat keamanan di daernan suatu masalah maupun di dalam ah Papua cukup disegani masyarakat, penegakan hukum di daerah Papua. khususnya di tengah masyarakat Papua Kondisi demikian dikategorikan seyang bermukim di perkotaan dan di bagai Kurang Tangguh dengan nilai 50. dataran rendah. Hal ini dapat dilihat

BAB II

KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

Kamtibmas Secara umum tingkat keamanan di Provinsi Papua relatif kondusif. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya angka pelanggaran dan tindak kriminal. Penerimaan masyarakat terhadap pendatang juga cukup baik, meski indikasi separatis masih saja ada. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 65. 5

Sishannas Sistim pertahanan yang ada di Papua secara kekuatan sudah memadai, namun perlu perkuatan dalam bentuk penambahan alutsista, khususnya alutsista TNI-AU dan TNI-AL. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Kurang Tangguh dengan nilai 49. 6

Pembinaan Linmas Fungsi pembinaan linmas diperankan oleh Pemerintah Daerah Papua, secara kualitas maupun kuantitas fungsi Linmas ini belum dapat diperankan secara maksimal oleh aparat Pemda setempat. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Cukup Tangguh dengan nilai 58.

Industri dan Prasarana Pendukung Sishannas Perusahaan atau industri yang bergerak di dalam pengadaan prasarana pendukung Sishannas sampai saat ini belum ada. Kondisi demikian dikategorikan sebagai Rawan dengan nilai 40. 8

BAB III

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

BAB III

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

7 Umum ondisi umum ketahanan nasional Provinsi Papua dapat diketahui melalui analisis data kuantitaif dan kualitatif dari aspek Trigatra (Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam) dan Pancagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Dari analisis data kondisi umum Provinsi Papua tersebut, diharapkan potensi-potensi yang ada, dapat diolah dan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua. Dengan hasil tersebut, Ketahanan Nasional daerah dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan Ketahanan Nasional secara keseluruhan, dalam mencapai cita-cita Nasional Indonesia.

Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Geografi 2014

rawan

6% kurang Tangguh

Sangat Tangguh

31%

17% cukup Tangguh Tangguh

24%

8 Gatra Geografi Di bawah ini terdapat beberapa tabel Penilaian Ketahanan Nasional di Propinsi Papua dari gatra Geografi sebagai berikut :

22%

Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Geografi 2014

Tabel-1 : Ketahanan Gatra Geografi

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VARIABEL Batas Wilayah Kemiringan Wilayah Bentuk Wilayah Penggunaan Lahan Kepadatan Penduduk Iklim Resiko Bencana Sarana dan Prasarana Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) TOTAL

BOBOT

SKOR

BOBOT X SKOR

20 17 10 15 9 8 9 14

2.29 3.00 3.50 3.51 4.33 4.78 3.38 1.71

45.71 51.00 35.00 52.66 39.00 38.22 30.38 23.88

2.50

12.50

107

277.35

Batas Wilayah

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

5.00 4.00

Kemiringan Wilayah

3.00 2.00

Bentuk Wilayah

1.00

Sarana dan Prasarana

Penggunaan Lahan

Resiko Bencana Iklim

Kepadatan Penduduk

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

INDIKATOR 1. Rasio jumlah kejadian pelanggaran kedaulatan negara di perbatasan darat yang tertangkap terhadap panjang garis batas darat dengan negara lain ** (%) 2. Rasio jumlah kejadian pelanggaran kedaulatan negara RI yang tertangkap di perbatasan laut terhadap panjang garis batas laut dengan negara lain ** (%) 3. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai konflik batas wilayah terhadap jumlah kabupaten/kota seluruhnya (%)

4. Kebijakan daerah tentang batas wilayah

REKOMENDASI Melakukan upaya penjagaan yang maksimal di wilayah perbatasan dengan Negara lain

Melakukan upaya penjagaan yang maksimal di wilayah perbatasan dengan Negara lain dan penegakan hukum secara tegas Membangun kesepakatan bersama antar kabupaten yang berbatasan baik dalam satu provinsi maupun dengan provinsi lain

Melakuakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan melalui koordinasi dinas terkait

Membangun kerjasama dalam penanganan batas wilayah

5. Persentase jumlah pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni terhadap jumlah pulau kecil terluar ** (%) 6. Persentase jumlah pulau kecil terluar yang belum mendapat ratifikasi dari PBB terhadap jumlah pulau kecil terluar ** (%) 7. Kebijakan pusat tentang batas wilayah * Tabel 2 : Indikator rawan dalam indeks ketahanan gatra geografi Provinsi Papua

INDIKATOR

REKOMENDASI

1. Kebijakan pusat tentang batas wilayah * 20.00 2. Kebijakan daerah tentang batas wilayah 3. Rasio jumlah kejadian pelanggaran kedaulatan negara di perbatasan darat yang tertangkap terhadap panjang garis batas darat dengan negara lain ** (%) Tabel 3 : Indikator kurang tangguh dalam indeks ketahanan gatra geografi Provinsi Papua

BAB III

10.00

BAB III

Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Demografi

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

rawan

6% BOBOT

Tabel-2 : Ketahanan Gatra Demografi

9 Gatra

VARIABEL

Di bawah ini terdapat beberapa tabel Penilaian Ketahanan Nasional di Propinsi Papua dari gatra Demografi sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7

Fertilitas Mortalitas Komposisi Penduduk Morbiditas Partisipasi Ekonomi Mobilitas Spasial Mobilitas Sosial

Sangat Tangguh 27.50

23%3.00 4.50 22.00 3.00 30.00 10.00

Tangguh

19%

TOTAL Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Demografi

244.97

Fertilitas 5.00 kurang Tangguh

19%

30%

100

6% Tangguh

22%

1.13 31.17 2.25 6.75 3.71cukup Tangguh 16.68 2.81 61.77 4.50 13.50 3.15 94.44 2.07 20.67

Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Demografi

rawan

23%

22%

4.00

Mobilitas Sosial

2.00 1.00

cukup Tangguh

30%

Komposisi Variable dalamINDIKATOR Ketahanan Gatra Demografi 1. Kebijakan pusat tentang batas wilayah * Fertilitas 5.00 2. Kebijakan daerah tentang batas wilayah 4.00 3.00

Mortalitas

3.00

Komposisi Penduduk

Mobilitas Spasial

Partisipasi Ekonomi

Mobilitas Sosial

BOBOT X SKOR

kurang Tangguh

Demografi

Sangat Tangguh

SKOR

Mortalitas

3. Rasio jumlah kejadian pelanggaran kedaulatan 2.00darat yang tertangkap negara di perbatasan terhadap panjang garis 1.00 batas darat dengan negara lain ** (%)

Morbiditas

REKOMENDASI 20.00 -

10.00

Komposisi Mobilitas 4. Rasio jumlah kejadian pelanggaran Penduduk kedaulatan Spasialnegara RI yang tertangkap di perbatasan laut

terhadap panjang garis batas laut dengan negara lain ** (%)

15.00

5. Persentase kecil terluar yang Partisipasijumlah pulau Morbiditas tidak berpenghuni terhadap jumlah pulau kecil Ekonomi terluar ** (%)

10.00

6. Persentase jumlah pulau kecil terluar yang belum mendapat ratifikasi dari PBB terhadap jumlah pulau kecil terluar ** (%)

total

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

INDIKATOR

REKOMENDASI

10.00

4. Rasio jumlah kejadian pelanggaran kedaulatan negara RI yang tertangkap di perbatasan laut terhadap panjang garis batas laut dengan negara lain ** (%)

15.00

5. Persentase jumlah pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni terhadap jumlah pulau kecil terluar ** (%)

10.00

6. Persentase jumlah pulau kecil terluar yang belum mendapat ratifikasi dari PBB terhadap jumlah pulau kecil terluar ** (%)

total INDIKATOR

REKOMENDASI

10.00

BAB III

rawan

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

17% kurang Tangguh

Tangguh

21% 10 Gatra Sumber Kekayaan Alam

cukup Tangguh

45%

16%

Di bawah ini terdapat beberapa tabel Penilaian Kekayaan Alam di Propinsi Papua dari gatra Sumber Kekayaan Alam sebagai berikut : Tabel-3 : Ketahanan Gatra Sumber Kekayaan Alam

VARIABEL

1 2 3 4 5 6 7 8

Ketersediaan Pangan Energi (Gatra SKA) Sumber Daya Air Mineral Sumber Daya Laut Hayati Hutan dan Hasil Hutan Komoditi Perkebunan Kondisi Lingkungan Hidup TOTAL

BOBOT

SKOR

20 15 15 10 10 10 10 10

1.39 1.89 2.25 2.98 2.03 3.85 1.79 2.00

BOBOT X SKOR 27.79 28.30 33.75 29.78 20.34 38.55 17.89 20.00

100

Radar Chart Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra SKA Ketersediaan Pangan 4.00

Mineral

3.00

Energi

2.00

216.40

Pie Chart Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra SKA

1.00

Kondisi Lingkungan Hidup

Sumber Daya Air

Komoditi Perkebunan

Sumber Daya Laut Hayati Hutan dan Hasil Hutan

rawan

17% kurang Tangguh

Tangguh

21% cukup Tangguh 45% 16%

INDIKATOR

REKOMENDASI Ketersediaan

1. Kebijakan pusat tentang batas wilayah Pangan*

4.00

Mineral

3.00 2. Kebijakan daerah tentang batas wilayah

20.00 Energi

2.00

3. Rasio jumlah kejadian pelanggaran kedaulatan 1.00 Kondisi negara di perbatasan darat yang tertangkap Lingkungangaris batas darat dengan terhadap panjang Hidup negara lain ** (%) 4. Rasio jumlah kejadian pelanggaran kedaulatan negara RI yang tertangkap di perbatasan laut terhadap panjangKomoditi garis batas laut dengan Perkebunan negara lain ** (%)

Sumber Daya Air

Sumber Daya Laut Hayati

10.00

15.00

Hutan dan

5. Persentase jumlah pulau kecil terluar yang Hasil Hutan tidak berpenghuni terhadap jumlah pulau kecil terluar ** (%)

10.00

INDIKATOR

REKOMENDASI

10.00

4. Rasio jumlah kejadian pelanggaran kedaulatan negara RI yang tertangkap di perbatasan laut terhadap panjang garis batas laut dengan negara lain ** (%)

15.00

5. Persentase jumlah pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni terhadap jumlah pulau kecil terluar ** (%)

10.00

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

BAB III

10 Gatra Ideologi Di bawah ini terdapat beberapa tabel Penilaian Ketahanan Nasional di Provinsi Papua dari gatra Ideologi sebagai berikut: Tabel-4 : Ketahanan Gatra Ideologi

VARIABEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BOBOT

SKOR

BOBOT X SKOR

Religiusitas dan Ketakwaan Toleransi Kesederajatan dalam konteks hukum Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial Kewajiban Sosial Solidaritas Sosial Kesatuan Wilayah Persatuan Bangsa (Nasionalisme) Kebebasan yang taat hukum Konsensus Kesetaraan (Gatra Ideologi) Kekeluargaan Kesetaraan Akses Penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab

15.00 6.00 8.00

3.10 2.20 2.90

46.50 13.20 23.20

5.00

1.73

8.67

6.00 5.00 10.00 10.00 7.00 5.00 8.00 7.00 7.00 6.00

2.50 2.07 1.75 2.46 2.21 3.11 4.20 1.63 1.89 3.23

15.00 10.33 17.50 24.62 15.50 15.56 33.60 11.38 13.22 19.38

TOTAL

105

194.01

Pie Chart Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Ideologi rawan

rawan 15%

kurang Tangguh

15% 38% Tangguh 21% 38% cukup Tangguh 21% 35% cukup Tangguh Tangguh

kurang Tangguh

35%

Radar Chart Religiusitas Komposisi Variable dalam dan Ketakwaan Ketahanan Penghormatan terhadap 5.00 Toleransi hak dan tanggung jawab Gatra Ideologi 4.00 Kesetaraan

Penghormatan Akses terhadap hak dan tanggung jawab

Religiusitas Kesederajatan dan Ketakwaan dalam konteks hukum 3.00 5.00 Toleransi 2.00

Kesamaan hak

4.00

Kekeluargaan

Kesederajatan dalam konteks kehidupan dalam kontekssosial hukum

1.00

Kesetaraan Akses

3.00 2.00

Kesetaraan Kekeluargaan

Kewajiban Kesamaan hak Sosial dalam konteks

1.00

kehidupan sosial Solidaritas Sosial

Konsensus

Kesetaraan

Kebebasan yang taat hukum

Persatuan Bangsa

Kesatuan Wilayah

Solidaritas Sosial

Konsensus Kebebasan yang taat hukum

Persatuan Bangsa

Kewajiban Sosial

Kesatuan Wilayah

BAB III

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

PARAMETER

NO.

BOBOT

NILAI KUALITATIF

KUANTITATIF

SKOR*)

Penghayatan agama dan kepercayaan

0,60

Tangguh

0,480

Kesadaran berbangsa dan bernegara

0,40

Cukup

0,220

Demokratisasi

0,60

Cukup

0,420

Kewaspadaan terhadap pengaruh negatif dalam kehidupan agama

0,40

Cukup

0,280

Kewaspadaan terhadap pengaruh negatif ideologi asing

0,40

Kurang

0,220

0,60

Cukup

0,280

Kesadaran terhadap pengaruh negatif, kesadaran berbangsa dan bernegara Jumlah

*)SKOR = bobot parameter x nilai kuantitatif parameter` 100

3,00

Rata-rata=66,67

1,90

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

rawan

Tangguh

15%

BAB III

kurang Tangguh

38%

Gatra Politik 1121% cukup Tangguh

35%

Di bawah ini terdapat beberapa tabel Penilaian Ketahanan Nasional di Propinsi Papua dari gatra Politik sebagai berikut : Radar Chart Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Politik Penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab

Religiusitas dan Ketakwaan 5.00 Toleransi 4.00

Kesetaraan Akses

Kesederajatan dalam konteks hukum

3.00 2.00

Kekeluargaan

Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial

1.00

Kewajiban Sosial

Kesetaraan

Solidaritas Sosial

Konsensus Kebebasan yang taat hukum

Persatuan Bangsa

Kesatuan Wilayah

Pie Chart Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Politik rawan Tangguh

15%

21%

kurang Tangguh

38%

VARIABEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

cukup Tangguh

35%

BOBOT

SKOR

BOBOT X SKOR

Kapasitas Pemerintah Hubungan Pusat-Daerah dan antar daerah Politik Luar Negeri Keterwakilan Fungsi Budgeting Fungsi Legislasi Fungsi Pengawasan Kepastian Hukum Penegakan Hukum Sistem Kepartaian Kapasitas Kepartaian Media Massa Kelompok Bisnis/Usaha Asosiasi Pekerja Ormas Pemuda Lembaga Swadaya Masyarakat Tokoh masyarakat, agama, adat, akademisi Masyarakat awam

12.00

1.80

21.60

9.00

2.44

21.94

4.00 7.00 6.00 5.00 6.00 20.00 8.00 5.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00

4.10 3.00 2.31 2.60 3.33 2.80 2.56 4.33 4.09 3.00 3.57 2.50 3.64 2.47 2.89

16.40 21.00 13.88 13.00 20.00 56.00 20.50 21.67 20.45 9.00 10.71 5.00 7.27 4.93 11.58

3.00

1.86

5.57

TOTAL

106

250.49

Tabel-5 : Ketahanan Gatra Politik

NO.

Penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab

dan Ketakwaan 5.00 Toleransi

Sismennas

Kesetaraan Akses

4.00 3.00 2.00

Kekeluargaan

1.00 Sistem kehidupan politik

Kesetaraan

BOBOT

PARAMETER Religiusitas

Otonomi daerah Konsensus

Kesederajatan dalam konteks hukum Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial Kewajiban Sosial Solidaritas Sosial

NILAI KUALITATIF

KUANTITATIF

SKOR*)

0,40

Cukup

0,276

0,50

Kurang

0,270

0,70

Tangguh

0,511

Kebebasan Kesatuan Kualitas Persatuan yang taat hukum pelayanan Wilayah Bangsa publik

0,70

Kurang

0,343

Pengakkan hukum

0,70

Cukup

0,490

Jumlah

3,00

Rata-rata=63

1,890

BAB III

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

12 Gatra Ekonomi Di bawah ini terdapat beberapa tabel Penilaian Ketahanan Nasional di Propinsi Papua dari gatra Ekonomi sebagai berikut : Pie Chart Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Ekonomi rawan rawan

Tabel-6 : Ketahanan Gatra Ekonomi

VARIABEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pangan (Gatra Ekonomi) Sandang Perumahan Pertambahan Kekayaan Kemiskinan Kesempatan Kerja Pemerataan Harga Umum Pasar Uang Pasar Modal Neraca Perdagangan Biaya Modal Energi (Gatra Ekonomi) Infrastruktur Investasi Fiskal Daya Saing Nasional Teknologi Efisiensi Pasar Hak Kekayaan Intelektual TOTAL

BOBOT

SKOR

10.00 9.50 8.90 8.40 7.90 7.40 6.80 6.30 5.80 5.30 4.70 4.20 3.70 3.20 2.60 2.10 1.10 1.10 0.50 0.50

3.50 2.23 3.00 2.44 2.23 2.38 2.45 3.75 3.40 3.63 3.20 3.50 3.46 2.75 2.07 1.22 2.84 2.00 4.20 2.00

100

2% 2%

BOBOT X SKOR 35.00 21.19 26.70 20.50 17.62 17.58 16.63 23.63 19.72 19.21 15.04 14.70 12.80 8.80 5.37 2.57 3.13 2.20 2.10 1.00 285.49

kurang Tangguh

32% 32% kurang Tangguh

Tangguh

39%

Tangguh

39%

cukup Tangguh

27%

cukup Tangguh

27%

Radar Chart Hak Pangan Komposisi Variable Ketahanan Kekayaan dalam Intelektual 5.00 Sandang Gatra Ekonomi Efisiensi Pasar Perumahan 4.00 Hak Kekayaan Intelektual Daya Saing EfisiensiNasional Pasar Teknologi

3.00 Pangan 5.00 2.00Sandang

Kesempatan

3.00

Pertambahan Kerja Kekayaan Pemerataan Kemiskinan

2.00

Investasi

1.00

Infrastruktur

Fiskal

Perumahan

4.00 1.00

Teknologi Fiskal Daya Saing Nasional

Pertambahan Kekayaan Kemiskinan

Harga Umum

Energi Biaya Modal

Investasi

Kesempatan Kerja

Pasar Uang Pasar Modal Neraca Perdagangan

Pemerataan Harga Umum

Infrastruktur Energi

Pasar Uang Biaya Modal

Pasar Modal

Neraca Perdagangan

NO.

PARAMETER

BOBOT

NILAI KUALITATIF

KUANTITATIF

SKOR*)

Pertanian

0,60

Tangguh

0,480

Perindustrian

0,20

Kurang

0,11

Modal

0,20

Kurang

0,096

Manajemen

0,40

Kurang

0,168

Daya saing

0,35

Rawan

0,140

Sarana prasarana

0,35

Rawan

0,140

Perdagangan

0,45

Tangguh

0,365

Moneter

0,20

Cukup

0,12

Devisa

0,25

Cukup

0,158

Jumlah

3,00

Rata-rata=56,55

1,777

*)SKOR = bobot parameter x nilai kuantitatif parameter` 100

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

BAB III

13 Gatra Sosial Budaya Di bawah ini terdapat beberapa tabel Penilaian Ketahanan Nasional di Propinsi Papua dari gatra sosial budaya sebagai berikut :

Tabel-7 : Ketahanan Gatra Sosial Budaya

Pie Chart Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Sosial Budaya rawan rawan

12% 12% Tangguh Tangguh

28% 28%

Tangguh kurangkurang Tangguh

48% 48%

cukup Tangguh

12%

cukup Tangguh

12%

Radar Chart Eksklusi Sosial Ketahanan Komposisi Variable dalam Kreasi Manusia 4.00 Gatra Sosial Budaya dan Manfaat Iptek Pendidikan Eksklusi Sosial3.00

PerilakuManusia Sosial Kreasi dan Manfaat Iptek

4.00 2.00

Pendidikan

Kesehatan

3.00 1.00

Perilaku Sosial

Nilai Tradisional dan Universal

2.00

Keluarga Kesehatan

1.00 Nilai Tradisional dan Universal

Pemberdayaan Perempuan

Kerukunan Sosial

Keluarga

Hak-Hak Sipil

Ketertiban Sosial Penyakit Sosial

Pemberdayaan Perempuan

Kerukunan Sosial

Hak-Hak Sipil

Ketertiban Sosial Penyakit Sosial

NO.

PARAMETER

BOBOT

Kerukunan/toleransi dan persatuan bangsa

NILAI

SKOR*)

KUALITATIF

KUANTITATIF

0,30

Tangguh

0,225

Pendidikan nasional

0,25

Cukup

0,1625

Kesehatan

0,20

Cukup

0,116

Kesadaran hukum

0,45

Cukup

0,306

Penguasaan & pengembangan Iptek

0,30

Cukup

0,210

Generasi muda, peran perempuan

0,20

Cukup

0,136

Disiplin nasional

0,30

Kurang

0,162

Jumlah

2,00

Rata-rata=65,43

1,317

*)SKOR = bobot parameter x nilai kuantitatif parameter` 100

BAB III

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

14 Gatra Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Di bawah ini terdapat beberapa tabel Penilaian Ketahanan Nasional di Propinsi Papua dari gatra hankam sebagai berikut :

Tabel-8 : Ketahanan Gatra Hankam

VARIABEL

1 2 3 4 5 6 7 8

NO.

PARAMETER

BOBOT

Kesadaran bela negara

BOBOT

SKOR

Geografi Demografi Sumber Kekayaan Alam Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan

8.00 12.00 10.00 10.00 11.00 17.00 16.00 16.00

2.59 2.45 2.16 1.85 2.36 2.85 2.21 2.61

TOTAL

100

NILAI

BOBOT X SKOR 20.74 29.40 21.64 18.48 25.99 48.53 35.28 41.72 241.78

SKOR*)

KUALITATIF

KUANTITATIF

0,30

Kurang

0,120

Kepemimpinan

0,30

Cukup

0,204

Profesionalisme TNI

0,30

Cukup

0,210

Profesionalisme Polri

0,30

Kurang

0,150

Kamtibmas

0,20

Cukup

0,130

Sishannas

0,20

Kurang

0,098

Pembinaan Linmas

0,20

Cukup

0,116

Industri & prasarana pendukung Sishannas

0,20

Rawan

0,080

Jumlah

2,00

Rata-rata=55

1,108

*)SKOR = bobot parameter x nilai kuantitatif parameter` 100

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA

Pie Chart Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Sosial Budaya cukup Tangguh

29%

kurang Tangguh

71%

BAB III

Radar Chart Komposisi Variable dalam Ketahanan Gatra Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan

Geografi 3.00 Demografi

2.00 1.00

Sumber Kekayaan Alam

Sosial Budaya

Ideologi

Ekonomi Politik

Nilai Ketahanan Nasional Propinsi Papua adalah : Geografi 3.00 Pertahanan T dan = (G+D+SKA+E+S+H) X (I+P+MMB+RLn) Keamanan Demografi = 6,026 X 6,66 2.00 = 40,133 --- Kurang Tangguh 1.00

Apabila diperhatikan nilai kurang tangguh, dipengaruhi oleh komponen yang Sumber Sosial Budaya melemahkan dan kekuatan gangguan sebagai berikut : Kekayaan Alam Komponen yang melemahkan : 10 â&#x20AC;&#x201C; 6,66 = 3,34 Kekuatan Gangguan : 6,026 X 3,34 = 20,127 (Arah lain) Ideologi Ekonomi Politik Angka 20,127 merupakan arah vektor yang menyimpang dari arah yang diharapkan atau diragukan, karena masalah ideologi, politik, kemauan dan kemampuan untuk membangun, serta respons dari luar negeri. Masalah ini bersifat dinamis, yang dapat ditingkatkan melalui sikap dan perilaku masyarakat di provinsi Papua. Apabila arah tersebut sesuai dengan yang diharapkan, maka TANNAS menjadi cukup tangguh ( 40,133 + 20,127 = 60,26). Namun apabila arah tersebut menyimpang dari yang diharapkan, atau mengarah kepada hal-hal yang negatif dan menghambat, maka TANNAS menjadi rawan/bahaya (40,133 â&#x20AC;&#x201C; 20,127 = 20,006). Semua prediksi di atas, masih dapat diperdebatkan, namun dengan pendekatan teori yang digunakan (teori momentum), hal ini dapat digunakan sebagai pertimbangan, dalam merumuskan kebijakan pembangunan di provinsi Papua.

BAB IV

PENUTUP

BAB V

15 Kesimpulan. ari hasil analisis Ketahanan Nasional di Provinsi Papua, dibandingkan dengan kondisi secara nasional yang diharapkan, berada pada posisi tengah. Provinsi Papua sebagai provinsi dalam pertumbuhan mempunyai prospek masa depan yang cerah, apabila dapat dikelola dengan baik. Dilihat dari ketahanan geografi, provinsi Papua sebenarnya memiliki tingkat ketangguhan di dalam mendukung kebijakan geopolitik maupun kebijakan geostrategi apabila dapat dikelola dengan baik. Secara umum ditinjau dari nilai kuantitatif Astagatra, Ketahanan Nasional Provinsi Papua berada pada rentang antara 20,006 dengan 60,26, atau tepatnya, sesuai perhitungan rumus yang digunakan sebesar 40,133, yang dikatagorikan dengan kondisi kurang tangguh. Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Papua ini, akan terus meningkat, apabila upaya-upaya meningkatkan faktor dinamik terus diprioritaskan.

BAB V

PENUTUP

16 Saran a

Pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam hendaknya dapat segera direalisasikan melalui eksploitasi dan pengembangan industri hilir, dengan demikian maka percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan penduduk dapat segera dicapai sehingga kesejahteraan semakin meningkat.

Dengan kondisi Provinsi Papua yang mengalami banyak potensi konflik antarsuku yang sering terjadi, agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih ekstra. Sehingga provinsi Papua ke depan akan lebih meningkat lagi Ketahanan Nasionalnya.

Pembangunan infrastruktur yang memadai perlu diprioritaskan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Demikianlah makalah ini disusun, yang merupakan analisis dari kondisi wilayah Provinsi Papua dalam menilai tingkat Ketahanan Nasional di daerah, mudah-mudahan bermanfaat, dalam merumuskan kebijakan pembangunan khususnya di Provinsi Papua pada tahun-tahun ke depan.

Jakarta, Agustus 2014 KELOMPOK SSDN PPRA LII Lemhannas RI TA. 2014 PROVINSI PAPUA KETUA Herman Asaribab Kolonel Inf NRP 32262

BAB V

LAMPIRAN

2.1. Kemiringan Wilayah

1.1. Batas Wilayah

VARIABEL

BOBOT

TOTAL

2.1.5. Persentase kemiringan rata-rata pantai < 25 persen terhadap panjang garis pantai

2.1.4. Persentase luas w ilayah dengan kemiringan 6-20 persen terhadap luas w ilayah daratan

2.1.3. Persentase luas w ilayah dengan kemiringan 0-5 persen tehadap luas w ilayah daratan

2.1.2. Kebijakan daerah tentang kemiringan w ilayah

- 2.1.1. Kebijakan pusat tentang kemiringan w ilayah *

TOTAL

1.1.7. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai konflik batas w ilayah terhadap jumlah kabupaten/kota seluruhnya (%)

1.1.6. Persentase jumlah pulau kecil terluar yang belum mendapat ratifikasi dari PBB terhadap jumlah pulau kecil terluar ** (%)

70.00

15.00

10.00

15.00

70.00

15.00

10.00

15.00

1.1.5. Persentase jumlah pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni terhadap jumlah pulau kecil terluar ** (%)

10.00

1.1.4. Rasio jumlah kejadian pelanggaran kedaulatan negara RI yang tertangkap di perbatasan laut terhadap panjang garis batas laut dengan negara lain ** (%)

20.00

BOBOT

1.1.3. Rasio jumlah kejadian pelanggaran kedaulatan negara di perbatasan darat yang tertangkap terhadap panjang garis batas darat dengan negara lain ** (%)

1.1.2. Kebijakan daerah tentang batas w ilayah

- 1.1.1. Kebijakan pusat tentang batas w ilayah *

INDIKATOR

N <=5.00

N <=20.00

N >80.00

N >4.00

N <=1.00

N <=10.00

N <=0.10

N <=0.25

N >4.00

40.00>= N >20.00 15.00>= N >5.00

3.50

60.00< N <=80.00

3.00< N <=4.00

5.00>= N >1.00

15.00>= N >1.00

16.67

20.00>= N >10.00

0.25>= N >0.10

0.50>= N >0.25

3.00< N <=4.00

26. 60

25.00>= N >15.00

60.00>= N >40.00

54. 70

40.00< N <=60.00

2.00< N <=3.00

2.70

30.00>= N >15.00

10.00>= N >5.00

0.40 30.00>= N >20.00

0.40>= N >0.25

0.75>= N >0.50

2.00< N <=3.00

2.00< N <=3.00 -

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T

3.00< N <=4.00

5 N >4.00

TANGGUH

SANGAT TANGGUH

MATRIKS INDIKATOR GATRA GEOGRAFI PROVINSI PAPUA

30.00>= N >25.00 -

82.50

80.00>= N >60.00

20.00< N <=40.00

1.00< N <=2.00

15.00>= N >10.00

40.00>= N >30.00

0.82

2.00

40.00>= N >30.00

0.50>= N >0.40

1.00>= N >0.75

1.00< N <=2.00

KURANG TANGGUH

N >30.00

N >80.00

N <=20.00

N <=1.00

100.00

N >15.00

N >40.00

N >0.50

N >1.00

N <=1.00

RAWAN

210.00

45.00

30.00

45.00

30.00

60.00

160.00

15.00

40.00

45.00

20.00

40.00

BOBOT X SKOR

5.2. Iklim

5.1. Kepadatan Penduduk

4.1. Penggunaan Lahan

3.1. Bentuk Wilayah

VARIABEL

BOBOT

TOTAL

5.2.3. Jumlah curah hujan dalam satu tahun (mm)

5.2.2. Kebijakan daerah tentang iklim

- 5.2.1. Kebijakan pusat tentang iklim *

TOTAL

5.1.3. Rasio jumlah ratusan ribu penduduk terhadap luas lahan yang bisa dimanfaatkan (kepadatan agraris)

5.1.2. Kebijakan daerah tentang kepadatan penduduk

- 5.1.1. Kebijakan pusat tentang kepadatan penduduk *

TOTAL

4.1.6. Persentase luas kaw asan industri terhadap luas w ilayah daratan

4.1.5. Persentase luas tutupan hutan terhadap luas w ilayah daratan

4.1.4. Persentase luas lahan kritis terhadap luas w ilayah daratan

4.1.3. Persentase luas lahan pertanian pangan dan perkebunan terhadap luas w ilayah daratan (Luas w ilayah lahan pertanian dan perkebunan dibagi luas w ilayah daratan kali 100% = ... %)

4.1.2. Kebijakan daerah tentang penggunaan lahan

- 4.1.1. Kebijakan pusat tentang penggunaan lahan*

TOTAL

3.1.4. Persentase jumlah gunung api yang aktif (tipe A) terhadap jumlah gunungapi seluruhnya (Jumlah gunungapi tipe A dibagi jumlah gungungapi seluruhnya kali 100% = ... %)

3.1.3. Persentase luas daratan terhadap luas w ilayah seluruhnya (Luas w ilayah daratan dibagi luas w ilayah seluruhnya kali 100% = ... %)

3.1.2. Kebijakan daerah tentang bentuk w ilayah

- 3.1.1. Kebijakan pusat tentang bentuk w ilayah *

INDIKATOR

90.00

80.00

10.00

75.00

50.00

25.00

94.00

27.00

20.00

80.00

20.00

60.00

BOBOT

2,226.00

4.03

78.77

9.16

N >2,000.00

N >4.00

N <=5.00

N >4.00

N <=5.00

N >60.00

N <=20.00

N >40.00

N >4.00

N≤ 0

N >80.00

N >4.00

1,500.00< N <=2,000.00

3.00< N <=4.00

20.00>= N >5.00

3.00< N <=4.00

10.00>= N >5.00

45.00< N <=60.00

30.00>= N >20.00

30.00< N <=40.00

3.00< N <=4.00

0 < N ≤ 10

60.00< N <=80.00

3.00< N <=4.00

3.00

1,000.00< N <=1,500.00

2.00< N <=3.00

3.00

34.00>= N >20.00

2.00< N <=3.00

15.00>= N >10.00

30.00< N <=45.00

40.00>= N >30.00

20.00< N <=30.00

2.00< N <=3.00

42 .15

2.00< N <=3.00

10 < N ≤ 20

40.00< N <=60.00

2.00< N <=3.00

2.00< N <=3.00 -

20.00>= N >15.00

15.00< N <=30.00

60.00>= N >40.00

1.00< N <=2.00

50.00>= N >34.00

1.00< N <=2.00

2.00

10.00< N <=20.00

1.00< N <=2.00

20 < N ≤ 30

20.00< N <=40.00

1.00< N <=2.00

KURANG TANGGUH

500.00< N <=1,000.00

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T

3.00< N <=4.00

5 N >4.00

TANGGUH

SANGAT TANGGUH

N <=500.00

N <=1.00

N >50.00

N <=1.00

N >20.00

N <=15.00

N >60.00

2.45

N <=10.00

N <=1.00

N >30

N <=20.00

N <=1.00

RAWAN

430.00

400.00

30.00

325.00

250.00

75.00

330.00

135.00

20.00

40.00

280.00

100.00

180.00

BOBOT X SKOR

7.1. Sarana dan Prasarana

6.1. Risiko Bencana

VARIABEL

BOBOT

7.1.12. Rasio terminal bus per 100.000 penduduk

7.1.11. Rasio jumlah pesaw at penumpang terhadap 100.000 penduduk

7.1.10. Rasio jumlah angkutan pelayaran antar pulau terhadap 100.000 penduduk

7.1.9. Rasio jumlah angkutan sungai, danau, dan peny eberangan (ASDP) terhadap 100.000 penduduk

7.1.8. Rasio jumlah perjalanan kereta api terhadap 100.000 penduduk

7.1.7. Rasio jumlah kendaraan roda empat atau lebih (dalam ribuan) terhadap 100.000 penduduk

7.1.6. Kebijakan daerah tentang transportasi udara

7.1.5. Kebijakan pusat tentang transportasi udara*

7.1.4. Kebijakan daerah tentang transportasi laut

7.1.3. Kebijakan pusat tentang transportasi laut*

7.1.2. Kebijakan daerah tentang transportasi darat

7.1.1. Kebijakan pusat tentang transportasi darat*

TOTAL

6.1.4. Persentase jumlah kecamatan yang mengalami benc ana kebakaran (hutan) terhadap jumlah kecamatan seluruhnya 6.1.5. Persentase jumlah kecamatan yang mengalami benc ana banjir terhadap jumlah kecamatan seluruhnya 6.1.6. Persentase jumlah pulau yang hilang akibat aktivitas manusia maupun alam terhadap jumlah pulau keseluruhan

6.1.3. Persentase jumlah kabupaten/kota yang mengalami benc ana gempa berkekuatan >5 SR terhadap jumlah kabupaten/kota seluruhnya

- 6.1.1. Kebijakan pusat tentang risiko bencana *

INDIKATOR

15.00

10.00

80.00

10.00

20.00

10.00

20.00

BOBOT

N >4.00

N >1.00

N >20.00

N >30.00

N >4.00

N <=0.00

N >4.00

18.00< N <=20.00

3.00< N <=4.00

0.80< N <=1.00

3.45

22.00< N <=30.00

3.00< N <=4.00

3.00>= N >0.00

20.00>= N >0.00

5.00>= N >0.00

3.00< N <=4.00

KET A HA NA N

6.47

3.00

14.00< N <=18.00

2.00< N <=3.00

0.60< N <=0.80

3.00

14.00< N <=22.00

2.00< N <=3.00

7.00>= N >3.00

32 .06

40.00>= N >20.00

10.00>= N >5.00

2.00< N <=3.00

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T

3.00< N <=4.00

5 N >4.00

TANGGUH

SANGAT TANGGUH

10.00< N <=14.00

1.00< N <=2.00

2.00

10.00< N <=14.00

0.40< N <=0.60

2.00

5.00< N <=14.00

1.00< N <=2.00

10.00>= N >7.00

60.00>= N >40.00

15.00>= N >10.00

1.00< N <=2.00

KURANG TANGGUH

0.41

N <=1.00

N <=0.40

N <=10.00

N <=5.00

N <=1.00

N >10.00

N >60.00

N >15.00

N <=1.00

RAWAN

15.00

20.00

30.00

270.00

50.00

60.00

40.00

60.00

BOBOT X SKOR

Kepulauan Indonesia (ALKI)

7.2. Alur Laut

VARIABEL

BOBOT

TOTAL

7.2.2. Rasio Tingkat kecukupan SBNP pada ALKI (%) *

- 7.2.1. Kebijakan pusat tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) *

7.1.16. Rasio bandara per 100.000 penduduk

7.1.15. Rasio pelabuhan per 100.000 penduduk

7.1.14. Rasio pelabuhan penyeberangan per 100.000 penduduk

7.1.13. Rasio stasiun kereta api per 100.000 penduduk

INDIKATOR

100.00

50.00

10.00

BOBOT

N >90.00

N >4.00

70.00< N <=90.00

3.00< N <=4.00

3.00

2.64

50.00< N <=70.00

2.00< N <=3.00

2.00< N <=3.00 -

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T

3.00< N <=4.00

5 N >4.00

TANGGUH

SANGAT TANGGUH

43.70

30.00< N <=50.00

1.00< N <=2.00

KURANG TANGGUH

N <=30.00

N <=1.00

0.35

N <=1.00

0.10

N <=1.00

RAWAN

250.00

100.00

150.00

30.00

10.00

BOBOT X SKOR

2. Kualitas

1.1. Fertilitas

1. Kuantitas

2.1. Morbiditas

1.3. Komposisi Penduduk

1.2. Mortalitas

VARIABEL

ASPEK

BOBOT

2.1.3. Balita dengan Gizi Baik (%)

2.1.2. Kebijakan daerah tentang morbiditas

- 2.1.1. Kebijakan pusat tentang morbiditas *

TOTAL

1.3.4. Komposisi geografis kepadatan penduduk (jiw a/km2)

1.3.3. Komposisi alamiah Angka beban tanggungan (proporsi penduduk usia produktif : non produktif)

1.3.2. Kebijakan daerah tentang komposisi penduduk

- 1.3.1. Kebijakan pusat tentang komposisi penduduk *

TOTAL

1.2.4. Angka Kematian IBU (AKI) per 100.000 penduduk

1.2.3. Angka kematian Balita (0-4) tahun per 1.000 KH (Kelahiran Hidup)

1.2.2. Kebijakan daerah tentang mortalitas

- 1.2.1. Kebijakan pusat tentang mortalitas *

TOTAL

1.1.5. Rasio jumlah desa terhadap jumlah penyuluh BKKBN

1.1.4. Angka Fertilitas Total

1.1.3. Angka pertumbuhan penduduk (%)

1.1.2. Kebijakan daerah tentang fertilitas

- 1.1.1. Kebijakan pusat tentang fertilitas *

INDIKATOR

10.00

15.00

85.00

20.00

50.00

15.00

80.00

30.00

20.00

75.00

15.00

30.00

20.00

10.00

BOBOT

N >80,00

N >4,00

177.38

N >175,18

N >4,00

N <=110,00

N <=32,00

N >4,00

N <=1,00

N <=1,70

N <=1,20

N >4,00

70,00< N <=80,00

3,00< N <=4,00

131,45< N <=175,18

3,00< N <=4,00

150,33>= N >110,00

49,25>= N >32,00

3,00< N <=4,00

2,00>= N >1,00

2,03>= N >1,70

2,41>= N >1,20

3,00< N <=4,00

5 N >4,00

3.00

60,00< N <=70,00

2,00< N <=3,00

3.00

87,72< N <=131,45

2,00< N <=3,00

190,33>= N >150,33

50.00

3.00

66,50>= N >49,25

2,00< N <=3,00

3,00>= N >2,00

2,36>= N >2,03

3,62>= N >2,41

2,00< N <=3,00

2,00< N <=3,00 -

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

SANGAT TANGGUH

MATRIKS INDIKATOR GATRA DEMOGRAFI PROVINSI PAPUA

50,00< N <=60,00

1,00< N <=2,00

44,00< N <=87,72

1,00< N <=2,00

230,66>= N >190,33

83,75>= N >66,50

1,00< N <=2,00

4,00>= N >3,00

2,69>= N >2,36

4,83>= N >3,62

1,00< N <=2,00

2.00

1,00< N <=2,00

KURANG TANGGUH

46.39

N <=50,00

N <=1,00

1.00

N <=1,00

N <=44,00

N <=1,00

307.00

N >230,66

N >83,75

N <=1,00

68.67

N >4,00

3.50

N >2,69

5.12

N >4,83

N <=1,00

RAWAN

10.00

45.00

315.00

20.00

250.00

45.00

180.00

30.00

90.00

60.00

85.00

15.00

30.00

20.00

BOBOT X SKOR

3. Mobilitas

2. Kualitas

ASPEK

3.1. Mobilitas Spasial

2.2. Partisipasi ekonomi

2.1. Morbiditas

VARIABEL

BOBOT

3.1.5. Persentase penduduk dengan status domisili tetap

3.1.4. Migrasi sirkuler di daerah perbatasan

3.1.3. Migrasi sirkuler (migran ulang alik)

3.1.2. Kebijakan daerah tentang mobilitas spasial

- 3.1.1. Kebijakan pusat tentang mobilitas spasial *

TOTAL

2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki (%)

2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)

2.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

2.2.2. Kebijakan daerah tentang partisipasi ekonomi

- 2.2.1. Kebijakan pusat tentang partisipasi ekonomi *

TOTAL

2.1.13. Kasus penyakit baru AI (Avian Influenza )/H5N1

2.1.12. Kasus penyakit baru H1N1

2.1.11. Prevalensi Hipertensi (%)

2.1.10. Prevalensi Pneumonia (%)

2.1.9. Prevalensi Stroke (%)

2.1.8. Prevalensi DBD

2.1.7. Prevalensi Malaria

2.1.6. Prevalensi HIV-AIDS

2.1.5. Prevalensi TBC per 100.000 penduduk

2.1.4. Usia harapan hidup (Tahun)

INDIKATOR

15.00

80.00

10.00

20.00

30.00

20.00

78.00

5.00

8.00

5.00

15.00

BOBOT

N >50,00

N >80,00

N >4,00

N >80,00

N >61,00

N > 71

N >4,00

N <=0,00

N <=2,40

N <=0,77

N <=3,00

88.31

68.36

78.91

N <=89,00

N <=114,00

N <=0,00

N <=90,00

10,00>= N >0,00

36,70< N <=50,00

70,00< N <=80,00

3,00< N <=4,00

75,00< N <=80,00

52,00< N <=61,00

64 < N ≤ 71

3,00< N <=4,00

5,00>= N >0,00

1.32 11,70>= N >2,40

1,98>= N >0,77

6,20>= N >3,00

190,00>= N >89,00

229,00>= N >114,00

719,00>= N >0,00

133,00>= N >90,00

23,30< N <=36,70

60,00< N <=70,00

3.00

70,00< N <=75,00

2,00< N <=3,00

3.00

43,00< N <=52,00

57 < N ≤ 64

2,00< N <=3,00

10,00>= N >5,00

20,00>= N >10,00

21,00>= N >11,70

3,18>= N >1,98

9,40>= N >6,20

249.00

291,00>= N >190,00

276,00>= N >229,00

1,341.00

1.423,00>= N >719,00

176,00>= N >133,00

68.60

66,80< N <=69,60

4 69,60< N <=74,43

5 N >74,43 209,00>= N >176,00

64,00< N <=66,80

KURANG TANGGUH

206.67

N >209,00

N <=64,00

RAWAN

9,90< N <=23,30

50,00< N <=60,00

1,00< N <=2,00

65,00< N <=70,00

35,00< N <=43,00

50 < N ≤ 57

1,00< N <=2,00

15,00>= N >10,00

30,00>= N >20,00

30,00>= N >21,00

4,39>= N >3,18

12,60>= N >9,40

392,00>= N >291,00

346,00>= N >276,00

N <=9,90

6.90

N <=50,00

N <=1,00

N <=65,00

N <=35,00

N ≤ 50

N <=1,00

N >15,00

N >30,00

N >4,39

N >12,60

N >392,00

228,935.00

N >346,00

2.137,00>= N >1.423,00 N >2.137,00

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

SANGAT TANGGUH

15.00

45.00

360.00

50.00

100.00

150.00

60.00

219.00

25.00

20.00

15.00

5.00

24.00

5.00

45.00

BOBOT X SKOR

3.1. Mobilitas Spasial

3. Mobilitas

3.2. Mobilitas Sosial

VARIABEL

ASPEK

BOBOT

TOTAL

3.2.4. Persentase perempuan yang menduduki strata pekerjaan profesional dan manajerial

3.2.3. Persentase perempuan tamat Perguruan Tinggi

3.2.2. Kebijakan daerah tentang mobilitas sosial

- 3.2.1. Kebijakan pusat tentang mobilitas sosial *

TOTAL

3.1.12. Persentase jumlah penduduk belajar di luar negeri terhadap jumlah penduduk usia 15-49 tahun

3.1.11. Persentase TKI dengan alasan pekerjaan terhadap jumlah penduduk

3.1.10. Persentase jumlah TKA

3.1.9. Persentase migran masuk provinsi, penduduk usia produktif (15-59 tahun)

3.1.8. Persentase migran keluar provinsi, penduduk usia produktif (15-59 tahun)

3.1.7. Migrasi antar provinsi (migran risen)

3.1.6. Persentase penduduk perkotaan (urban)

3.1.5. Persentase penduduk dengan status domisili tetap

INDIKATOR

75.00

20.00

30.00

25.00

54.00

6.00

5.00

3.00

10.00

BOBOT

N >20,00

N >10,00

N >4,00

N >1,00

N >10,00

N <=1,00

N >4,00

N <=1,00

N >4,00

15.11

5.00

25.96

N <=37,20

15,00< N <=20,00

8,20< N <=10,00

3,00< N <=4,00

0,75< N <=1,00

7,34< N <=10,00

3,00>= N >1,00

3,00< N <=4,00

2,00>= N >1,00

3,00< N <=4,00

54,80>= N >37,20

3.00

2.69

10,00< N <=15,00

5,00< N <=8,20

2,00< N <=3,00

0,50< N <=0,75

4,68< N <=7,34

4,00>= N >3,00

2,00< N <=3,00

3,00>= N >2,00

2,00< N <=3,00

72,40>= N >54,80

23,30< N <=36,70

4 36,70< N <=50,00

5 N >50,00

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

SANGAT TANGGUH

5,00< N <=10,00 -

3.16

2,00< N <=5,00

1,00< N <=2,00

0,25< N <=0,50

2,00< N <=4,68

5,00>= N >4,00

1,00< N <=2,00

4,00>= N >3,00

1,00< N <=2,00

90,00>= N >72,40

9,90< N <=23,30

KURANG TANGGUH

2.68

N <=5,00

N <=2,00

N <=1,00

N <=0,25

N <=2,00

N >5,00

N <=1,00

N >4,00

N <=1,00

N >90,00

N <=9,90

RAWAN

155.00

20.00

60.00

75.00

170.00

30.00

15.00

50.00

BOBOT X SKOR

1.1. Ketersediaan Pangan

VARIABEL

BOBOT

1.1.16. Persentase produksi lokal daging ayam terhadap produksi nasional

1.1.15. Persentase produksi lokal daging ayam terhadap potensi produksi daging ayam di daerah

1.1.14. Persentase produksi kedelai terhadap kebutuhan

1.1.13. Persentase produksi lokal kedelai terhadap produksi nasional

1.1.12. Persentase produksi lokal kacang-kacangan terhadap potensi produksi di daerah

1.1.11. Persentase produksi jagung terhadap kebutuhan

1.1.10. Persentase produksi lokal jagung terhadap produksi jagung nasional

1.1.9. Persentase produksi lokal jagung terhadap potensi produksi jagung di daerah

1.1.8. Persentase produksi gula terhadap kebutuhan

1.1.7. Persentase produksi lokal gula terhadap produksi nas ional

1.1.6. Persentase produksi lokal gula terhadap potensi produksi gula di daerah

1.1.5. Persentase produksi beras terhadap kebutuhan

1.1.4. Persentase produksi lokal beras terhadap produksi nas ional

1.1.3. Persentase produksi lokal beras terhadap potensi produksi beras di daerah

1.1.2. Kebijakan daerah tentang ketersediaan pangan (gatra SKA)

- 1.1.1. Kebijakan pusat tentang ketersediaan pangan (gatra SKA)*

INDIKATOR

2.50

3.00

10.00

15.00

BOBOT

N >10,00

N >95,00

N >100,00

N >5,00

N >95,00

N >100,00

N >10,00

N >95,00

N >100,00

N >20,00

N >95,00

N >100,00

N >5,00

N >95,00

N >4,00

7, 00< Ν ≤10, 00

80, 00< Ν ≤95, 00

90, 00< Ν ≤100, 00

3, 60< Ν ≤5, 00

80, 00< Ν ≤95, 00

90, 00< Ν ≤100, 00

7, 00< Ν ≤10, 00

80, 00< Ν ≤95, 00

90, 00< Ν ≤100, 00

14, 00< Ν ≤20, 00

80, 00< Ν ≤95, 00

90, 00< Ν ≤100, 00

3,60< N <=5,00

80,00< N <=95,00

3,00< N <=4,00

N >4,00

TANGGUH

SANGAT TANGGUH

KET A HA NA N

4, 00< Ν ≤7, 00

65, 00< Ν ≤80, 00

80, 00< Ν ≤90, 00

2, 30< Ν ≤3, 60

65, 00< Ν ≤80, 00

80, 00< Ν ≤90, 00

4, 00< Ν ≤7, 00

65, 00< Ν ≤80, 00

80, 00< Ν ≤90, 00

8, 00< Ν ≤14, 00

65, 00< Ν ≤80, 00

80, 00< Ν ≤90, 00

2,30< N <=3,60

3.00

65,00< N <=80,00

2,00< N <=3,00

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T

MATRIKS INDIKATOR GATRA SUMBER KEKAYAAN ALAM PROVINSI PAPUA

1, 00< Ν ≤4, 00

50, 00< Ν ≤65, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

1, 00< Ν ≤2, 30

50, 00< Ν ≤65, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

1, 00< Ν ≤4, 00

50, 00< Ν ≤65, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

2, 00< Ν ≤8, 00

50, 00< Ν ≤65, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

1,00< N <=2,30

50,00< N <=65,00

1,00< N <=2,00

KURANG TANGGUH

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00 -

0.21

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

35.20

Ν ≤70, 00

4.69

Ν ≤70, 00

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤70, 00

tdk ada data

Ν ≤2, 00

Ν ≤50, 00

35.01

Ν ≤70, 00

0.61

N <=1,00

N <=50,00

N <=1,00

RAWAN

2.50

3.00

10.00

45.00

BOBOT X SKOR

1.1. Ketersediaan Pangan

VARIABEL

BOBOT

1.1.35. Persentase produksi telur terhadap kebutuhan

1.1.34. Persentase produksi lokal telur terhadap produksi nasional

1.1.33. Persentase produksi lokal telur terhadap potensi produksi telur di daerah

1.1.32. Pertumbuhan produksi susu dibanding pertumbuhan penduduk

1.1.31. Persentase produksi susu terhadap kebutuhan

1.1.30. Persentase produksi lokal susu terhadap produksi nasional

1.1.29. Persentase produksi lokal susu terhadap potensi produksi susu di daerah

1.1.28. Persentase produksi buah-buahan terhadap kebutuhan

1.1.27. Persentase produksi lokal buah-buahan terhadap produksi nasional

1.1.26. Persentase produksi lokal buah-buahan terhadap potensi produksi buah-buahan di daerah

1.1.25. Persentase produksi sayuran terhadap kebutuhan

1.1.24. Persentase produksi lokal sayuran terhadap produksi nasional

1.1.23. Persentase produksi lokal sayuran terhadap potensi produksi sayuran di daerah

1.1.22. Pertumbuhan produksi daging sapi dibanding pertumbuhan penduduk

1.1.21. Persentase produksi daging sapi terhadap kebutuhan

1.1.20. Persentase produksi lokal daging sapi terhadap produksi nasional

1.1.19. Persentase produksi lokal daging sapi terhadap potensi produksi daging sapi di daerah

1.1.18. Pertumbuhan produksi daging ayam dibanding pertumbuhan penduduk

1.1.17. Persentase produksi daging ayam terhadap kebutuhan

INDIKATOR

2.00

2.50

BOBOT

N >100,00

N >10,00

N >95,00

N >2,50

N >100,00

N >10,00

N >95,00

N >100,00

N >5,00

N >95,00

N >100,00

N >10,00

N >95,00

N >2,50

N >100,00

N >5,00

N >95,00

N >2,50

90, 00< Ν ≤100, 00

7, 00< Ν ≤10, 00

80, 00< Ν ≤95, 00

1, 00< Ν ≤2, 50

90, 00< Ν ≤100, 00

7, 00< Ν ≤10, 00

80, 00< Ν ≤95, 00

90, 00< Ν ≤100, 00

3, 60< Ν ≤5, 00

80, 00< Ν ≤95, 00

90, 00< Ν ≤100, 00

7, 00< Ν ≤10, 00

80, 00< Ν ≤95, 00

1, 00< Ν ≤2, 50

90, 00< Ν ≤100, 00

3, 60< Ν ≤5, 00

80, 00< Ν ≤95, 00

1, 00< Ν ≤2, 50

90, 00< Ν ≤100, 00

N >100,00

80, 00< Ν ≤90, 00

4, 00< Ν ≤7, 00

65, 00< Ν ≤80, 00

0, 00< Ν ≤1, 00

80, 00< Ν ≤90, 00

4, 00< Ν ≤7, 00

65, 00< Ν ≤80, 00

80, 00< Ν ≤90, 00

2, 30< Ν ≤3, 60

65, 00< Ν ≤80, 00

80, 00< Ν ≤90, 00

4, 00< Ν ≤7, 00

65, 00< Ν ≤80, 00

0, 00< Ν ≤1, 00

80, 00< Ν ≤90, 00

2, 30< Ν ≤3, 60

65, 00< Ν ≤80, 00

0, 00< Ν ≤1, 00

80, 00< Ν ≤90, 00

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

SANGAT TANGGUH

70, 00< Ν ≤80, 00

1, 00< Ν ≤4, 00

50, 00< Ν ≤65, 00

−2, 50< Ν ≤0, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

1, 00< Ν ≤4, 00

50, 00< Ν ≤65, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

1, 00< Ν ≤2, 30

50, 00< Ν ≤65, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

1, 00< Ν ≤4, 00

50, 00< Ν ≤65, 00

−2, 50< Ν ≤0, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

1, 00< Ν ≤2, 30

50, 00< Ν ≤65, 00

−2, 50< Ν ≤0, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

KURANG TANGGUH

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤−2, 50

12.77

Ν ≤70, 00

0.20

Ν ≤70, 00

13.23

Ν ≤70, 00

0.17

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

65.31

Ν ≤70, 00

0.40

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤−2, 50

0.01

Ν ≤70, 00

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤−2, 50

29.07

Ν ≤70, 00

RAWAN

2.00

2.50

BOBOT X SKOR

2.1. Energi (gatra SKA)

1.1. Ketersediaan Pangan

VARIABEL

BOBOT

2.1.17. Persentase potensi lokal panas bumi terhadap potensi nasional

2.1.16. Persentase potensi lokal panas bumi yang sudah diketahui cadangannya terhadap potensi nasional

2.1.15. Persentase potensi panas bumi yang sudah diketahui cadangannya

2.1.14. Persentase capaian rencana produksi batu bara

2.1.13. Persentase pengusahaan batu bara oleh perusahaan nasional

2.1.12. Umur cadangan batubara: persentase jumlah cadangan batu bara terhadap rata-rata produksi per tahun (selama 5 tahun)

2.1.11. Persentase potensi lokal batu bara terhadap potensi nasional

2.1.10. Persentase potensi lokal batu bara yang sudah diketahui cadangannya terhadap potensi nasional

2.1.9. Persentase potensi batu bara yang sudah diketahui data cadangannya

2.1.8. Persentase pengusahaan gas alam oleh perusahaan nasional *

2.1.7. Umur cadangan gas alam: persentase jumlah cadangan gas alam terhadap rata-rata produksi per tahun (selama 5 tahun) *

2.1.6. Persentase potensi gas alam yang sudah diketahui data cadangannya *

2.1.5. Persentase pengusahaan minyak bumi oleh perusahaan nasional *

2.1.4. Umur cadangan minyak bumi: persentase jumlah cadangan minyak bumi terhadap rata-rata produksi per tahun (selama 5 tahun) *

2.1.3. Persentase minyak bumi yang sudah diketahui data cadangannya *

2.1.2. Kebijakan daerah tentang energi (gatra SKA)

- 2.1.1. Kebijakan pusat tentang energi (gatra SKA)*

TOTAL

1.1.36. Pertumbuhan produksi telur dibanding pertumbuhan penduduk

INDIKATOR

3.00

2.40

1.60

3.00

4.00

3.00

20.00

77.00

BOBOT

N > 10

N >10,00

N >90,00

N >100,00

N >70,00

N >100,00

N > 10

N >10,00

N >50,00

N >70,00

N >100,00

N >50,00

N >70,00

N >50,00

N >4,00

7 < N ≤ 10

7,00< N <=10,00

70,00< N <=90,00

90,00< N <=100,00

60,00< N <=70,00

80,00< N <=100,00

7 < N ≤ 10

7,00< N <=10,00

40,00< N <=50,00

60,00< N <=70,00

80,00< N <=100,00

40,00< N <=50,00

60,00< N <=70,00

35,00< N <=50,00

40,00< N <=50,00

3,00< N <=4,00

4,00< N <=7,00

30,00< N <=40,00

50,00< N <=60,00

60,00< N <=80,00

4 <N≤ 7

4,00< N <=7,00

50,00< N <=70,00

80,00< N <=90,00

50,00< N <=60,00

60,00< N <=80,00

4 <N≤ 7

30.66

30,00< N <=40,00

50,00< N <=60,00

25,00< N <=35,00

30,00< N <=40,00

2,00< N <=3,00

1,00< N <=4,00

20,00< N <=30,00

40,00< N <=50,00

1,00< N <=4,00

30,00< N <=50,00

70,00< N <=80,00

40,00< N <=50,00

50,00< N <=60,00

58.11

50,00< N <=60,00

20,00< N <=30,00

40,00< N <=50,00

1 <N≤ 4

22.10

15,00< N <=25,00

20,00< N <=30,00

1,00< N <=2,00

1 <N≤ 4

2.00

1,00< N <=2,00

−2, 50< Ν ≤0, 00

0, 00< Ν ≤1, 00

1, 00< Ν ≤2, 50

KURANG TANGGUH

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

N >2,50

SANGAT TANGGUH

N <=20,00

N≤ 1

N <=1,00

N≤ 1

N <=1,00

N <=30,00

N <=70,00

N <=40,00

tdk ada data

N <=50,00

21.76

N <=40,00

N <=50,00

N <=20,00

34.30

N <=40,00

N <=15,00

8.64

N <=20,00

N <=1,00

Ν ≤−2, 50

RAWAN

3.00

2.40

1.60

3.00

8.00

9.00

3.00

6.00

3.00

40.00

107.00

BOBOT X SKOR

2.2. Sumber daya air

2.1. Energi (gatra SKA)

VARIABEL

BOBOT

2.2.9. Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi pertanian

2.2.8. Persentase kebutuhan air untuk rumah tangga yang terpenuhi dari sumber air bersih PDAM

2.2.7. Persentase pemanfaatan air tanah

2.2.6. Persentase pemanfaatan air sungai

2.2.5. Persentase pengusahaan air bersih oleh perusahaan nasional

2.2.4. Persentase cekungan air tanah yang sudah diketahui data potensinya *

2.2.3. Persentase sungai besar yang sudah diketahui debitnya

2.2.2. Kebijakan daerah tentang sumber daya air

- 2.2.1. Kebijakan pusat tentang sumber daya air *

TOTAL

2.1.26. Persentase pasokan Tenaga listrik industri dan perkantoran terhadap kebutuhan

2.1.25. Persentase rumah tangga terlayani listrik PLN

2.1.24. Persentase pengusahaan energi air oleh perusahaan nasional

2.1.23. Persentase pemanfaatan energi angin terhadap potensi yang ada

2.1.22. Persentase pemanfaatan energi surya terhadap potensi yang ada

2.1.21. Persentase potensi lokal energi air (hydropow er) terhadap potensi nasional

2.1.20. Persentase cadangan energi air (hydropow er) yang sudah dimanfaatkan terhadap potensi yang ada di daerah

2.1.19. Persentase pengusahaan panas bumi oleh perusahaan nasional

2.1.18. Umur cadangan panas bumi : persentase jumlah cadangan panas bumi terhadap rata-rata produksi per tahun (selama 5 tahun)

INDIKATOR

12.00

20.00

53.00

7.00

BOBOT

N >75,00

N >80,00

N <=50,00

N >80,00

N >25,00

N >90,00

N >4,00

N >85,00

N >70,00

N >2,00

N >5,00

N >50,00

N >70,00

60,00< N <=75,00

70,00< N <=80,00

60,00>= N >50,00

70,00< N <=80,00

20,00< N <=25,00

75,00< N <=90,00

3,00< N <=4,00

70,00< N <=85,00

60,00< N <=70,00

1,00< N <=2,00

3,60< N <=5,00

40,00< N <=50,00

60,00< N <=70,00

30,00< N <=40,00

N >40,00

50,00< N <=60,00

60,00< N <=70,00

70,00>= N >60,00

60,00< N <=70,00

15,00< N <=20,00

3.00

65,00< N <=75,00

2,00< N <=3,00

55,00< N <=70,00

61.00

55,00< N <=70,00

50,00< N <=60,00

0,50< N <=1,00

2,30< N <=3,60

30,00< N <=40,00

50,00< N <=60,00

20,00< N <=30,00 -

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

SANGAT TANGGUH

40,00< N <=50,00

50,00< N <=60,00

80,00>= N >70,00

50,00< N <=60,00

10,00< N <=15,00

55,00< N <=65,00

1,00< N <=2,00

40,00< N <=55,00

40,00< N <=50,00

0,20< N <=0,50

1,00< N <=2,30

20,00< N <=30,00

40,00< N <=50,00

10,00< N <=20,00

KURANG TANGGUH

N <=40,00 -

19.42

N <=50,00

N >80,00

N <=50,00

N <=10,00

N <=55,00

N <=1,00

N <=40,00

N <=0,20

N <=1,00

N <=20,00

N <=40,00

N <=10,00

RAWAN

12.00

60.00

100.00

21.00

BOBOT X SKOR

2.3. Mineral

2.2. Sumber daya air

VARIABEL

BOBOT

2.3.16. Umur cadangan nikel: jumlah cadangan nikel terhadap rata-rata produksi nikel per tahun (selama 5 tahun) 2.3.17. Persentase potensi timah yang sudah diketahui data cadangannya

2.3.15. Persentase pemenuhan target produksi nikel

2.3.14. Persentase potensi lokal nikel terhadap potensi nasional

2.3.12. Umur cadangan emas: jumlah cadangan emas terhadap rata-rata produksi per tahun (selama 5 tahun) 2.3.13. Persentase potensi nikel yang sudah diketahui data cadangannya

2.3.11. Persentase pemenuhan target produksi emas

2.3.10. Persentase potensi lokal emas terhadap potensi nasional

2.3.8. Umur cadangan tembaga: jumlah cadangan tembaga terhadap rata-rata produksi per tahun (selama 5 tahun) 2.3.9. Persentase potensi emas yang sudah diketahui data cadangannya

2.3.7. Persentase pemenuhan target produksi tembaga

2.3.6. Persentase potensi lokal tembaga terhadap potens i nasional

2.3.5. Persentase potensi tembaga yang sudah diketahui data cadangannya

2.3.4. Rata-rata persentase pengusahaan sumber daya mineral oleh perusahaan nasional

2.3.3. Rata-rata persentase potensi sumber daya mineral yang sudah diketahui cadangannya

2.3.2. Kebijakan daerah tentang mineral

- 2.3.1. Kebijakan pusat tentang mineral *

TOTAL

2.2.10. Persentase kebutuhan air untuk industri dan perkantoran yang terpenuhi dari sumber air bersih PDAM

INDIKATOR

3.00

2.00

3.00

2.00

3.00

2.00

20.00

32.00

BOBOT

N >80,00

N >40,00

N >100,00

N >20,00

N >80,00

N >40,00

42.45

86.80

64.99

N >100,00

N >10,00

N >80,00

N >40,00

89.55

N >100,00

N >10,00

N >80,00

N >70,00

N >100,00

N >4,00

70, 00< Ν ≤80, 00

30, 00< Ν ≤40, 00

85, 00< Ν ≤100, 00

15, 00< Ν ≤20, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

30, 00< Ν ≤40, 00

85, 00< Ν ≤100, 00

7, 00< Ν ≤10, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

30, 00< Ν ≤40, 00

85, 00< Ν ≤100, 00

7, 00< Ν ≤10, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

60, 00< Ν ≤70, 00

85, 00< Ν ≤100, 00

3, 00< Ν ≤4, 00

60, 00< Ν ≤70, 00

20, 00< Ν ≤30, 00

70, 00< Ν ≤85, 00

14.61

10, 00< Ν ≤15, 00

60, 00< Ν ≤70, 00

20, 00< Ν ≤30, 00

70, 00< Ν ≤85, 00

4, 00< Ν ≤7, 00

60, 00< Ν ≤70, 00

20, 00< Ν ≤30, 00

70, 00< Ν ≤85, 00

4, 00< Ν ≤7, 00

60, 00< Ν ≤70, 00

50, 00< Ν ≤60, 00

70, 00< Ν ≤85, 00

2, 00< Ν ≤3, 00

40,00< N <=50,00

50,00< N <=60,00

N >60,00

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

SANGAT TANGGUH

50, 00< Ν ≤60, 00

10, 00< Ν ≤20, 00

55, 00< Ν ≤70, 00

5, 00< Ν ≤10, 00

50, 00< Ν ≤60, 00

10, 00< Ν ≤20, 00

55, 00< Ν ≤70, 00

1, 00< Ν ≤4, 00

50, 00< Ν ≤60, 00

10, 00< Ν ≤20, 00

55, 00< Ν ≤70, 00

1, 00< Ν ≤4, 00

50, 00< Ν ≤60, 00

40, 00< Ν ≤50, 00

55, 00< Ν ≤70, 00

1, 00< Ν ≤2, 00

2.00

1, 00< Ν ≤2, 00

30,00< N <=40,00

KURANG TANGGUH

Ν ≤50, 00

Ν ≤10, 00

Ν ≤55, 00

Ν ≤5, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤10, 00

Ν ≤55, 00

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤10, 00

Ν ≤55, 00

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤40, 00

Ν ≤55, 00

Ν ≤1, 00

N <=30,00

RAWAN

9.00

2.00

15.00

10.00

15.00

10.00

40.00

72.00

BOBOT X SKOR

2.4. Sumber daya laut hayati

2.3. Mineral

VARIABEL

BOBOT

- 2.4.1. Kebijakan pusat tentang sumber daya laut hayati *

TOTAL

2.3.34. Persentase pemenuhan target produksi batu gamping

2.3.32. Umur cadangan perak: jumlah cadangan perak terhadap rata-rata produksi per tahun (selama 5 tahun) 2.3.33. Umur cadangan batugamping: jumlah cadangan batu gamping terhadap rata-rata penambangan per tahun (selama 5 tahun)

2.3.31. Persentase pemenuhan target produksi perak

2.3.30. Persentase potensi lokal perak terhadap potensi nasional

2.3.28. Umur cadangan bauksit: jumlah cadangan bauksit terhadap rata-rata produksi bauksit per tahun (selama 5 tahun) 2.3.29. Persentase potensi perak yang sudah diketahui data cadangannya

2.3.27. Persentase pemenuhan target produksi bauksit

2.3.26. Persentase potensi lokal bauksit terhadap potensi nasional

2.3.24. Umur cadangan besi: jumlah cadangan besi terhadap rata-rata produksi per tahun (selama 5 tahun) 2.3.25. Persentase potensi bauksit yang sudah diketahui data cadangannya

2.3.23. Persentase pemenuhan target produksi besi

2.3.22. Persentase potensi lokal besi terhadap potensi nasional

2.3.20. Umur cadangan timah: jumlah cadangan timah terhadap rata-rata produksi tahunan (selama 5 tahun) 2.3.21. Persentase potensi besi yang sudah diketahui data cadangannya

2.3.19. Persentase pemenuhan target produksi timah

2.3.18. Persentase potensi lokal timah terhadap potensi nasional

INDIKATOR

10.00

45.00

3.00

2.00

3.00

2.00

BOBOT

N >4,00

N >100,00

N >40,00

57.53 N >100,00

N >10,00

100.00

N >80,00

N >40,00

N >100,00

N >40,00

N >80,00

N >40,00

N >100,00

N >10,00

N >80,00

N >40,00

N >100,00

3,00< N <=4,00

85, 00< Ν ≤100, 00

30, 00< Ν ≤40, 00

85, 00< Ν ≤100, 00

7, 00< Ν ≤10, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

30, 00< Ν ≤40, 00

85, 00< Ν ≤100, 00

30, 00< Ν ≤40, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

30, 00< Ν ≤40, 00

85, 00< Ν ≤100, 00

7, 00< Ν ≤10, 00

70, 00< Ν ≤80, 00

30, 00< Ν ≤40, 00

85, 00< Ν ≤100, 00

2,00< N <=3,00

70, 00< Ν ≤85, 00

20, 00< Ν ≤30, 00

70, 00< Ν ≤85, 00

4, 00< Ν ≤7, 00

60, 00< Ν ≤70, 00

20, 00< Ν ≤30, 00

70, 00< Ν ≤85, 00

20, 00< Ν ≤30, 00

60, 00< Ν ≤70, 00

20, 00< Ν ≤30, 00

70, 00< Ν ≤85, 00

4, 00< Ν ≤7, 00

60, 00< Ν ≤70, 00

20, 00< Ν ≤30, 00

70, 00< Ν ≤85, 00

2.00

1,00< N <=2,00

55, 00< Ν ≤70, 00

10, 00< Ν ≤20, 00

55, 00< Ν ≤70, 00

1, 00< Ν ≤4, 00

50, 00< Ν ≤60, 00

10, 00< Ν ≤20, 00

55, 00< Ν ≤70, 00

10, 00< Ν ≤20, 00

50, 00< Ν ≤60, 00

10, 00< Ν ≤20, 00

55, 00< Ν ≤70, 00

1.84

1, 00< Ν ≤4, 00

50, 00< Ν ≤60, 00

10, 00< Ν ≤20, 00

55, 00< Ν ≤70, 00

10, 00< Ν ≤20, 00

20, 00< Ν ≤30, 00

30, 00< Ν ≤40, 00

KURANG TANGGUH

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

N >40,00

SANGAT TANGGUH

N <=1,00

Ν ≤55, 00

Ν ≤10, 00

Ν ≤55, 00

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤10, 00

Ν ≤55, 00

Ν ≤10, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤10, 00

Ν ≤55, 00

Ν ≤1, 00

Ν ≤50, 00

Ν ≤10, 00

Ν ≤55, 00

Ν ≤10, 00

RAWAN

20.00

134.00

15.00

10.00

6.00

2.00

BOBOT X SKOR

2.5. Hutan dan hasil hutan

2.4. Sumber daya laut hayati

VARIABEL

BOBOT

TOTAL

2.5.8. Persentase potensi lokal kaw asan w isata hutan terhadap potensi nasional

2.5.7. Persentase pemanfaatan kaw asan w isata hutan terhadap potensi yang ada

2.5.6. Pencapaian target produksi kayu

2.5.5. Persentase potensi lokal kayu terhadap potensi nas ional

2.5.4. Tingkat pendataan potensi kayu

2.5.3. Persentase luas kaw asan hutan terhadap daratan

2.5.2. Kebijakan daerah tentang hutan dan hasil hutan

- 2.5.1. Kebijakan pusat tentang hutan dan hasil hutan *

TOTAL

2.4.11. Persentase pengusahaan w isata laut

2.4.10. Persentase terumbu karang kondisi baik

2.4.9. Persentase hutan bakau kondisi baik

2.4.8. Persentase pencapaian target produksi perikanan budidaya

2.4.7. Persentase produksi perikanan budidaya terhadap produksi nasional

2.4.6. Persentase pemanfaatan lahan perikanan budidaya

2.4.5. Persentase pencapaian target tangkapan ikan

2.4.4. Persentase produksi perikanan tangkap terhadap produksi nasional

2.4.3. Persentase w ilayah tangkap yang sudah dimutakhirkan data potensi tangkapnya

2.4.2. Kebijakan daerah tentang sumber daya laut hayati

INDIKATOR

55.00

9.00

6.00

25.00

15.00

58.00

10.00

9.00

10.00

BOBOT

N >100,00 N >10,00

13.52 N >100,00

N >10,00

N >100,00

101.93

N >35,00

N >4,00

N >100,00

N >10,00

N >40,00

N >100,00

N >10,00

N >100,00

7,00< N <=10,00

85,00< N <=100,00

7,00< N <=10,00

85,00< N <=100,00

30,00< N <=35,00

3,00< N <=4,00

100.00

85,00< N <=100,00

7, 00< Ν ≤10, 00

30, 00< Ν ≤40, 00

85,00< N <=100,00

7, 00< Ν ≤10, 00

90,00< N <=100,00

20, 00< Ν ≤30, 00

4,00< N <=7,00

70,00< N <=85,00

4,00< N <=7,00

70,00< N <=85,00

25,00< N <=30,00

2,00< N <=3,00

70,00< N <=85,00

4, 00< Ν ≤7, 00

4.58 70,00< N <=85,00

4, 00< Ν ≤7, 00

80,00< N <=90,00

2,00< N <=3,00

3,00< N <=4,00

N >4,00

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

SANGAT TANGGUH

1,00< N <=4,00

55,00< N <=70,00

1,00< N <=4,00

66.86

55,00< N <=70,00

20,00< N <=25,00

1,00< N <=2,00

2.00

1,00< N <=2,00

55,00< N <=70,00

1, 00< Ν ≤4, 00

10, 00< Ν ≤20, 00

55,00< N <=70,00

1, 00< Ν ≤4, 00

70,00< N <=80,00

1,00< N <=2,00

KURANG TANGGUH

N <=1,00

N <=55,00

N <=1,00

N <=55,00

N <=20,00

N <=1,00

N <=55,00

0.06

Ν ≤1, 00

0.05

Ν ≤10, 00

41.55

N <=55,00

Ν ≤1, 00

N <=70,00

N <=1,00

RAWAN

212.00

45.00

12.00

125.00

30.00

118.00

40.00

9.00

10.00

30.00

BOBOT X SKOR

3.1. Kondisi lingkungan hidup

Perkebunan

2.6. Komoditi

VARIABEL

BOBOT

3.1.3. Persentase w ilayah dengan fungsi hidrologi baik

3.1.2. Kebijakan daerah tentang kondisi lingkungan hidup

- 3.1.1. Kebijakan pusat tentang kondisi lingkungan hidup *

TOTAL

2.6.15. Persentase potensi lokal cengkeh terhadap potensi nasional

2.6.14. Persentase pemenuhan target produksi cengkeh

2.6.13. Persentase potensi lokal kakao (coklat) terhadap potensi nasional

2.6.12. Persentase pemenuhan target produksi kakao (coklat)

2.6.11. Persentase potensi lokal teh terhadap potensi nasional

2.6.10. Persentase pemenuhan target produksi teh

2.6.9. Persentase potensi lokal kopi terhadap potensi nas ional

2.6.8. Persentase pemenuhan target produksi kopi

2.6.7. Persentase potensi lokal karet terhadap potensi nas ional

2.6.6. Persentase pemenuhan target produksi karet

2.6.5. Persentase pengusahaan kelapa saw it oleh perusahaan nasional

2.6.4. Persentase potensi lokal kelapa saw it terhadap potens i nasional

2.6.3. Persentase pemenuhan target produksi kelapa saw it

2.6.2. Kebijakan daerah tentang komoditi perkebunan

- 2.6.1. Kebijakan pusat tentang komoditi perkebunan *

INDIKATOR

15.00

70.00

4.80

3.20

4.20

2.80

6.00

4.00

9.00

6.00

12.00

8.00

10.00

BOBOT

N >100,00

N >4,00

N >10,00

N >100,00

N >10,00

N >100,00

N >10,00

N >100,00

N >10,00

N >100,00

N >10,00

100.06

N >100,00

N >60,00

N >10,00

N >100,00

N >4,00

90,00< N <=100,00

3,00< N <=4,00

7,00< N <=10,00

85,00< N <=100,00

7,00< N <=10,00

85,00< N <=100,00

7,00< N <=10,00

85,00< N <=100,00

7,00< N <=10,00

85,00< N <=100,00

7,00< N <=10,00

85,00< N <=100,00

55,00< N <=60,00

7,00< N <=10,00

85,00< N <=100,00

3,00< N <=4,00

N >4,00

KET A HA NA N

3.00

80,00< N <=90,00

2,00< N <=3,00

4,00< N <=7,00

70,00< N <=85,00

4,00< N <=7,00

70,00< N <=85,00

4,00< N <=7,00

70,00< N <=85,00

4,00< N <=7,00

70,00< N <=85,00

4,00< N <=7,00

70,00< N <=85,00

50,00< N <=55,00

4,00< N <=7,00

3.00

70,00< N <=85,00

2,00< N <=3,00

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

SANGAT TANGGUH

70,00< N <=80,00

1,00< N <=2,00

1,00< N <=4,00

67.37

55,00< N <=70,00

1,00< N <=4,00

55,00< N <=70,00

1,00< N <=4,00

55,00< N <=70,00

1,00< N <=4,00

55,00< N <=70,00

1,00< N <=4,00

55,00< N <=70,00

45,00< N <=50,00

1,00< N <=4,00

63.16

55,00< N <=70,00

1,00< N <=2,00

KURANG TANGGUH

N <=1,00

N <=70,00

N <=1,00

0.06

N <=1,00

N <=55,00

1.00

N <=1,00

48.52

N <=55,00

N <=1,00

N <=55,00

42.36

N <=55,00

N <=1,00

N <=55,00

N <=45,00

N <=1,00

N <=55,00

N <=1,00

RAWAN

45.00

125.20

4.80

6.40

4.20

2.80

6.00

4.00

9.00

30.00

12.00

16.00

30.00

BOBOT X SKOR

3.1. Kondisi lingkungan hidup

VARIABEL

BOBOT

TOTAL

3.1.6. Keanekaragaman hayati (persentase luas hutan primer terhadap total luas hutan lindung ditambah hutan konservasi)

3.1.5. Persentase luas lahan bekas tambang yang direhabilitasi

3.1.4. Persentase luas hutan yang bervegetasi baik dalam satu w ilayah

INDIKATOR

30.00

15.00

BOBOT

N >100,00

80,00< N <=100,00

90,00< N <=100,00

N >100,00

60,00< N <=80,00

80,00< N <=90,00

KET A HA NA N

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

SANGAT TANGGUH

40,00< N <=60,00

70,00< N <=80,00

KURANG TANGGUH

0.13

N <=40,00

N <=70,00

RAWAN

60.00

15.00

BOBOT X SKOR

1.2. Toleransi

1.1. Religiusitas dan Ketakw aan

VARIABEL

BOBOT

- 1.2.1. Kebijakan pusat tentang toleransi *

TOTAL

50.00

1.1.13. Persentase rata-rata ummat Hindu yang menghadiri kebaktian w ajib pada Pura utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar 1.1.14. Persentase rata-rata ummat Budha yang menghadiri kebaktian w ajib pada Vihara utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar 1.1.15. Persentase rata-rata ummat Konghucu yang menghadiri kebaktian w ajib pada Klenteng utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar

1.1.12. Persentase rata-rata ummat Protestan yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar

5.00

20.00

BOBOT

1.1.11. Persentase rata-rata ummat Katolik yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar

1.1.10. Jumlah klenteng per 1.000 penduduk beragama Khonghucu

1.1.9. Jumlah vihara per 1.000 penduduk beragama Budha

1.1.8. Jumlah pura per 1.000 penduduk beragama Hindu

1.1.7. Jumlah gereja Protestan per 1.000 penduduk beragama Protestan

1.1.6. Jumlah gereja Katolik per 1.000 penduduk beragama Katolik

1.1.5. Jumlah masjid per 1.000 penduduk beragama Islam

1.1.4. Jumlah pendaftar jamaah haji tahun terakhir per 1.000 penduduk beragama Islam

1.1.3. Persentase penduduk beragama Islam yang menyetorkan zakat, infaq dan sadaqahnya kepada Badan Amil Zakat Dearah (BAZDA) dalam tahun terakhir

1.1.2. Kebijakan daerah tentang religiusitas dan ketakw aan

- 1.1.1. Kebijakan pusat tentang religiusitas dan ketakw aan *

INDIKATOR

N >4,00

N >80,00

N >5,00

N >2,00

N >80,00

N >4,00

2.31

70,00< N <=80,00

4.33

70,00< N <=80,00

3,00< N <=4,00

1.56

70,00< N <=80,00

4,00< N <=5,00

1,50< N <=2,00

70,00< N <=80,00

3,00< N <=4,00

5 N >4,00

KET A HA NA N

60,00< N <=70,00

2,00< N <=3,00

3. 67

60,00< N <=70,00

3,00< N <=4,00

1,00< N <=1,50

2.00

60,00< N <=70,00

2,00< N <=3,00

CUKUP TANGGUH

P ERI NG KA T TANGGUH

SANGAT TANGGUH

MATRIKS INDIKATOR Gatra Ideologi PROVINSI PAPUA

1,00< N <=2,00

50,00< N <=60,00

2,00< N <=3,00

2.09

2,00< N <=3,00

0,50< N <=1,00

50,00< N <=60,00

1,00< N <=2,00

KURANG TANGGUH

N <=1,00

N <=50,00

N <=2,00

1.38

N <=2,00

N <=0,50

N <=50,00

N <=1,00

RAWAN

155.00

15.00

20.00

10.00

5.00

20.00

25.00

60.00

BOBOT X SKOR

2.3. Kew ajiban Sosial

1.2. Toleransi

2.2. Kesamaan Hak dalam konteks Kehidupan Sosial

2.1. Kesederajata n dalam konteks hukum

1.1. Religiusitas 1.2. Toleransi dan Ketakw aan

VARIABEL

BOBOT

- 2.3.1. Kebijakan pusat tentang kew ajiban sosial * 1.2.3. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki forum kerukunan antar ummat beragama 2.3.2. Kebijakan daerah tentang kew ajiban sosial

1.2.2. Kebijakan daerah tentang toleransi TOTAL

domestik dan asing *

menghadiri kebaktian w ajib pada Klenteng utama 2.2.4. Persentase jumlah pejabat publik eselon II ke atas terhadap jumlah anggota yang terdaftar pada daerah otonom yang berasal dari daerah TOTAL setempat/provinsi - 2.2.5. 1.2.1. Rasio Kebijakan pusat tentang toleransi * tenaga pengupahan tenaga ahli antara

menghadiri kebaktian w ajib pada Vihara utama 2.2.3. Persentase penduduk (0-5yang thn) terdaftar yang telah terhadap jumlah anggota Kenal Lahir/Akte Kelahiran 1.1.15.mempunyai PersentaseTanda rata-rata ummat Konghucu yang

menghadiri kebaktianTOTAL minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar - 2.2.1. Kebijakan pusat tentang kesamaan hak dalam 1.1.13.konteks Persentase rata-rata ummat kehidupan sosial * Hindu yang menghadiri kebaktian w ajib pada Pura utama 2.2.2. Kebijakan daerahanggota tentang yang kesamaan hak dalam terhadap jumlah terdaftar kehidupan sosial 1.1.14.konteks Persentase rata-rata ummat Budha yang

menghadiri penanganan kebaktian minggu pada Gereja utama 2.1.4. Persentase kasus hukum pidana terhadapa jumlah anggota yang terdaftar penguas (pejabat eksekutif, legislatif dan yang dianggap tidakProtestan adil oleh masyarakat 1.1.12.yudikatif) Persentase rata-rata ummat yang

1.2.6. Frekuensi konflik fisik antar ummat beragama 1.1.6. tahun Jumlahterakhir gereja Katolik per 1.000 penduduk beragama Katolik 1.2.7. Frekuensi konflik fisik intra ummat beragama tahun 1.1.7. terakhir Jumlah gereja Protestan per 1.000 penduduk beragama Protestan TOTAL 1.1.8. Jumlah pura per 1.000 penduduk beragama Hindu - 2.1.1. Kebijakan pusat tentang kesederajatan dalam konteks hukum * 1.1.9. Jumlah vihara per 1.000 penduduk beragama 2.1.2. Kebijakan daerah tentang kesederajatan dalam Budha konteks hukum 1.1.10. Jumlah klenteng per 1.000 penduduk beragama 2.1.3. Persentase penanganan kasus hukum perdata Khonghucu pengusaha yang dianggap tidak adil oleh tahun terakhir 1.1.11.masyarakat Persentase dalam rata-rata ummat Katolik yang

1.1.3. Persentase penduduk beragama Islam yang 1.2.3. menyetorkan Persentase Kabupaten/Kota memiliki forum zakat, infaq danyang sadaqahnya kepada kerukunan beragama Badan Amilantar Zakatummat Dearah (BAZDA) dalam tahun terakhir 1.2.4. Frekuensi dialog antar ummat beragama tahun 1.1.4. terakhir Jumlah pendaftar jamaah haji tahun terakhir per 1.000 penduduk beragama Islam 1.2.5. Frekuensi dialog intra ummat beragama tahun 1.1.5. terakhir Jumlah masjid per 1.000 penduduk beragama Islam

1.1.2. Kebijakan daerah tentang religiusitas dan 1.2.2. ketakw Kebijakan aandaerah tentang toleransi

TOTAL - 1.1.1. Kebijakan pusat tentang religiusitas dan aanpusat * - 1.2.1. ketakw Kebijakan tentang toleransi *

terhadap jumlah anggota yang terdaftar 1.1.14. Persentase rata-rata ummat Budha yang menghadiri kebaktian w ajib pada Vihara utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar 1.1.15. Persentase rata-rata ummat Konghucu yang INDIKATOR menghadiri kebaktian w ajib pada Klenteng utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar N >80,00 -

20.00 15.00

75.00 -

15.00 20.00

50.00-

20.00

15.00

20.00

50.00 -

10.00

5.00 15.00

15.00 5.00 75.00

N >4,00

N >4,00 N >99,99

N >4,00

N N >4,00 >0,50

N <=75,00

N >80,00

N >4,00

N >4,00 N >80,00

N >80,00

N >80,00 N <=10,00

N >5,00 N <=10,00

N >5,00 N >4,00

N <=0,00 N >5,00 0

N >5,00

5.00 15.00 5.00

N >12,00 2.31 N >2,00 N <=0,00

N >12,00 N >2,00

N >80,00 N >99,99

3,00< N <=4,00 70,00< N <=80,00

70,00< N <=80,00

70,00< N <=80,00 30,00>= N >10,00

3,00< N <=4,00

3,00< N <=4,00 90,00< N <=99,99

3,00< N <=4,00

3,00< 0,40< N N <=4,00 <=0,50

80,00>= N >75,00

70,00< N <=80,00

3,00< N <=4,00

4.33 3.45

4,00< N <=5,00 30,00>= N >10,00

4,00< N <=5,00 3,00< N <=4,00

2,00>= N >0,00 4,00< N <=5,00

4,00< N <=5,00

2,00>= N >0,00 1.56

10,00< N <=12,00 1,50< N <=2,00

70,00< N <=80,00 90,00< N <=99,99

3,00< N <=4,00 3,00< N <=4,00

3,00< N <=4,00

N >4,00 N >4,00 N >4,00

60,00< N <=70,00

50,00< N <=60,00

3.00 -

2,00< N <=3,00

2,00< N <=3,00 80,00< N <=90,00

2,00< N <=3,00

2,00< 0,33< N N <=3,00 <=0,40

85,00>= N >80,00

60,00< N <=70,00

2,00< N <=3,00

2,00< N <=3,00 60,00< N <=70,00 2.00

60,00< N <=70,00

50,00>= N >30,00

3. 67 2.55 3,00< N <=4,00 50,00>= N >30,00 60,00< N <=70,00 -

3,00< N <=4,00 2,00< N <=3,00

4,00>= N >2,00 3,00< N <=4,00

8,00< N <=10,00 1,00< N <=1,50

2.00 -

60,00< N <=70,00 80,00< N <=90,00

2,00< N <=3,00 2,00< N <=3,00

2,00< N <=3,00

1,00< N <=2,00 70,00< N <=80,00 1,00< N <=2,00 -

1,00< N <=2,00

1,00< 0,29< N N <=2,00 <=0,33

90,00>= N >85,00 -

50,00< N <=60,00 -

50,00< N <=60,00 1.90

1,00< N <=2,00

1,00< N <=2,00 50,00< N <=60,00

74.50 50,00< N <=60,00

76.50 50,00< N <=60,00 70,00>= N >50,00 -

2,00< N <=3,00 70,00>= N >50,00

2,00< N <=3,00 1,00< N <=2,00

2.09

6,00>= N >4,00 2,00< N <=3,00

6,00< N <=8,00 0,50< N <=1,00

50,00< N <=60,00 70,00< N <=80,00

1,00< N <=2,00 1,00< N <=2,00

1,00< N <=2,00

P ERI NG KA T KET A HA NA N 70,00< N <=80,00 60,00< N <=70,00 50,00< N <=60,00 TANGGUH CUKUP TANGGUH KURANG TANGGUH 4 3 2

70,00< N <=80,00

N >4,00

15.00 5.00

15.00 -

20.00 15.00

50.00

N >80,00 BOBOT SANGAT TANGGUH 5

N <=1,00 N <=70,00 1.00 68.97 N <=1,00

1.00 0.11 N <=1,00

N N <=1,00 <=0,29

N >90,00 -

N <=50,00 36.57

N <=50,00 -

N <=50,00

N <=1,00 -

N <=1,00 N <=50,00 -

N <=50,00 -

N <=50,00 N >70,00 -

N <=2,00 N >70,00

N <=2,00 N <=1,00

N >6,00 N <=2,00 1.38 N >6,00 N <=2,00 -

N <=0,50

68.97 N <=6,00 N <=0,50 0 N <=6,00 -

1.00 N <=1,00 N <=1,00 N <=50,00 N <=70,00

N <=1,00

N <=50,00 RAWAN

N <=50,00

20.00 15.00

130.00 -

15.00 20.00

155.00 -

20.00

30.00

60.00

145.00 -

20.00

15.00 45.00

20.00 60.00

75.00 10.00 165.00

45.00 5.00

20.00

15.00 25.00

15.00 -

60.00 15.00

155.00

BOBOT X SKOR

1.2. Toleransi

3.1. Kesatuan Wilayah

2.4. Solidaritas Sosial

2.3. 1.1. Kew ajiban Religiusitas Sosial dan Ketakw aan

VARIABEL

BOBOT

1.2.3. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki forum kerukunan antar ummat beragama 3.1.7. Persentase penduduk berusia > 10 tahun yang

3.1.6. Persentase rumah tangga pengguna telepon tetap

3.1.5. Persentase penduduk berusia > 10 tahun yang kabar 1.2.2. membaca Kebijakan surat daerah tentang toleransi

- 1.2.1. Kebijakan pusat tentang toleransi *

2.4.8. singgah jumlah 1.1.12.Persentase Persentaserumah rata-rata ummatterhadap Protestan yanganak terlantar menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar TOTAL 1.1.13. Persentase rata-rata ummat Hindu yang - 3.1.1. Kebijakan pusat tentang kesatuan w ilayah * menghadiri kebaktian w ajib pada Pura utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar 1.1.14. Persentase rata-rata ummat Budha yang 3.1.2. Kebijakan daerah tentang kesatuan w ilayah menghadiri kebaktian w ajib pada Vihara utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar 1.1.15. Persentasependuduk rata-rata ummat yang 3.1.3. Persentase berusiaKonghucu > 10 tahun yang menghadiri kebaktian w ajib pada Klenteng utama mendengarkan radio terhadap jumlah anggota yang terdaftar 3.1.4. Persentase penduduk yang menonton televisi TOTAL

1.1.11. Persentase rata-rata ummat Katolik yang 2.4.7. Persentase alokasi dana APBD untuk bantuan menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama sosial terhadap jumlah anggota yang terdaftar

2.4.5. Kabupaten/Kota yang memiliki lembaga 1.1.9. Persentase Jumlah vihara per 1.000 penduduk beragama tanggap Budha darurat (kebencanaan) dalam pemerintahan 1.1.10. Jumlah klenteng per 1.000 penduduk beragama 2.4.6. Rasio pendonor darah terhadap jumlah penduduk Khonghucu berusia > 15 tahun

2.4.4. jompo per penduduk 100.000 penduduk 1.1.8. Jumlah Jumlah panti pura per 1.000 beragamaberusia Hindu > 65 tahun

2.4.3. Jumlah panti asuhan per 100.000 penduduk 1.1.7. Jumlah gereja Protestan per 1.000 penduduk berusia < 15 tahun beragama Protestan

2.4.2. Kebijakan daerah tentang solidaritas sosial 1.1.6. Jumlah gereja Katolik per 1.000 penduduk beragama Katolik

- 2.4.1. Kebijakan pusat tentang solidaritas sosial * 1.1.5. Jumlah masjid per 1.000 penduduk beragama Islam

terhadap keseluruhan perusahaan 1.1.4. Jumlah pendaftar jamaah haji tahunbesar terakhir per TOTAL 1.000 penduduk beragama Islam

2.3.3. Persentase anak terlantar terhadap seluruh anak 1.1.3. Persentase penduduk beragama Islam yang berusia < 15 tahun menyetorkan zakat, infaq dan sadaqahnya kepada Amil ZakatSocial Dearah (BAZDA) dalam tahun 2.3.4. Badan CSR (Corporate Responsibility): Rasio terakhir perusahaan besar yang telah melaksanakan CSR

2.3.2. ajiban sosial 1.1.2. Kebijakan Kebijakan daerah daerah tentang tentang kew religiusitas dan ketakw aan

- 2.3.1. ajiban sosial 1.1.1. Kebijakan pusat tentang kew religiusitas dan * ketakw aan *

TOTAL

2.2.5. Rasio pengupahan tenaga ahli antara tenaga domestik dan asing * INDIKATOR

2.2.4. Persentase jumlah pejabat publik eselon II ke atas pada daerah otonom yang berasal dari daerah setempat/provinsi N >0,50

10.00 15.00

10.00

15.00

10.00

50.00

10.00-

20.00

75.00

15.00-

5.00 15.00

10.00 5.00

15.00 5.00

80.00 5.00

30.00

20.00 20.00

75.00

N >50,00

N >99,99

N >12,60

N >4,00

N >50,00

N >4,00

N >80,00

N >70,00 >80,00 N

N >80,00 N >4,00

N >80,00

N >80,00 N >10,00

N >5,00 N >5,00

NN>90,00 >5,00

N >5,00 >4,00 N

N >80,00 N >5,00

N >4,00 N >5,00

N >4,00 N >2,00

N >2,00

N >10,00

N <=2,00 N >80,00

N >4,00 >4,00 N

N >4,00

2.31

0.30

20.00 SANGAT TANGGUHBOBOT

N <=75,00 -

85,00>= N >80,00 -

40,00< N <=50,00

90,00< N <=99,99

9,50< N <=12,60

3,00< N <=4,00

40,00< N <=50,00

3,00< N <=4,00

70,00< N <=80,00

70,00< N N <=70,00 <=80,00 50,00<

70,00< N <=80,00 3,00< N <=4,00

30,00< 70,00< N <=55,00 <=80,00

70,00< N <=80,00 7,50< N <=10,00

4,00< N <=5,00 4,00< N <=5,00

3.02 4.33 80,00< N <=90,00 4,00< <=5,00

3,00< N N <=5,00 <=4,00 4,00<

1.56

60,00< N <=80,00 4,00< N <=5,00

3,00< N <=4,00 4,00< N <=5,00

3,00< N <=4,00 1,50< N <=2,00

1,50< N <=2,00

8,00< N <=10,00

3,00>= N >2,00 70,00< N <=80,00

3,00< N N <=4,00 <=4,00 3,00<

3,00< N <=4,00

TANGGUH

80,00< N <=90,00 6.65 30,00< N <=40,00 -

6,40< N <=9,50

2,00< N <=3,00

30,00< N <=40,00

2,00< N <=3,00

60,00< N <=70,00

60,00< N N <=50,00 <=70,00 40,00<

2.10 60,00< N <=70,00 2,00< N <=3,00

60,00< N <=70,00 2,00< N <=3,00

10,00< 60,00< N <=30,00 <=70,00

3. 67 -

60,00< N <=70,00 5,00< N <=7,50

3,00< N <=4,00 3,00< N <=4,00

2.74 -

70,00< <=80,00 3,00< N <=4,00

2,00< N N <=4,00 <=3,00 3,00<

2.90 -

50,00< N <=60,00 3,00< N <=4,00

2,00< N <=3,00 3,00< N <=4,00

2,00< N <=3,00 1,00< N <=1,50

1,00< N <=1,50

6,00< N <=8,00

2.00-

4,00>= N >3,00 60,00< N <=70,00

2,00< N N <=3,00 <=3,00 2,00<

2,00< N <=3,00

CUKUP TANGGUH -

0,40< N <=0,50 NT<=0,40 P E R I N G K A T0,33< KE A HA NA N

80,00>= N >75,00 -

20,00< N <=30,00 -

70,00< N <=80,00

3,30< N <=6,40

1,00< N <=2,00

20,00< N <=30,00 -

1,00< N <=2,00

50,00< N <=60,00

50,00< N N <=40,00 <=60,00 30,00<

50,00< N <=60,00 1,00< N <=2,00

10,00< 50,00< N <=10,00 <=60,00

50,00< N <=60,00 2,50< N <=5,00

2,00< N <=3,00 2,00< N <=3,00

60,00< <=70,00 2,00< N <=3,00

2.091,00< N <=2,00 2,00< N <=3,00

40,00< N <=50,00 2,00< N <=3,00

1,00< N <=2,00 2,00< N <=3,00

1,00< N <=2,00 0,50< N <=1,00

0,50< N <=1,00

4,00< N <=6,00

5,00>= N >4,00 50,00< N <=60,00

1,00< N N <=2,00 <=2,00 1,00<

1,00< N <=2,00

KURANG TANGGUH -

0,29< N <=0,33

90,00>= N >85,00 -

68.97 N <=20,00

N <=70,00

N <=3,30 -

N <=1,00 15.89

1.00 N <=20,00

N <=1,00 38.46

N <=50,00

29.39-

N <=30,00 <=50,00 N

N <=50,00 N <=1,00

N <=10,00 <=50,00

1.65-

N <=50,00 N <=2,50

6.90 N <=2,00 N <=2,00

NN<=60,00 <=2,00

13.67N <=2,00 <=1,00 N

1.38 N <=40,00 N <=2,00

N <=1,00 N <=2,00

N <=1,00 N <=0,50

1.71 N <=0,50

N <=4,00

N >5,00 N <=50,00

1.00-

N <=1,00 N <=1,00

N <=1,00

0.11 RAWAN

N <=0,29

N >90,00

30.00 15.00

10.00

15.00

10.00

155.00

10.00

60.00

155.00

15.00

15.00 15.00

40.00 20.00

10.00 10.00

30.00 5.00

45.00 20.00

200.00 25.00

30.00

150.00

20.00 60.00

BOBOT X 20.00 SKOR 130.00

4.2. Konsensus

1.2. Toleransi

4.1. Kebebasan yang taat hukum

3.2. Persatuan Bangsa (nasionalisme)

1.1. Religiusitas dan Ketakw aan

VARIABEL

BOBOT

TOTAL 1.2.3. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki forum - 4.2.1. Kebijakan pusat tentang konsensus * kerukunan antar ummat beragama

4.1.7. Persentase unjuk rasa dengan kekerasan unjuk rasa dalam satu 1.2.2. terhadap Kebijakanseluruh daerah kegiatan tentang toleransi tahun terakhir

1.1.12.Persentase Persentaseunjuk rata-rata Protestan yang 4.1.3. rasaummat yang tidak memberitahukan menghadiri kebaktian minggu pada rasa Gereja utama terhadap keseluruhan jumlah unjuk terhadap jumlah anggota yang terdaftar 4.1.4. Persentase pemberitaan dan tayangan negatif 1.1.13. Persentase rata-rata ummat Hindu yang (mistik, pornografi dan kekerasan) media televisi menghadiri kebaktian w ajib pada Pura utama Nasional terhadap seluruh tayangan dalam satu terhadap jumlah anggota yang terdaftar bulan * 1.1.14. Persentase rata-rata ummat Budha yang 4.1.5. Persentase pemberitaan dan tayangan negatif menghadiri kebaktian w ajib pada Vihara utama (mistik, pornografi dan kekerasan) media cetak terhadap jumlah anggota yang terdaftar Nasional terhadap seluruh tayangan dalam satu 1.1.15. Persentase rata-rata ummat Konghucu yang bulan * menghadiri kebaktian w ajib pada Klenteng utama 4.1.6. Persentase rata-rata pemberitaan dan tayangan terhadap jumlah anggota yang terdaftar negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) dalam TOTAL media cetak dan televisi daerah terhadap - 1.2.1. keseluruhan Kebijakan pusat tentangdalam toleransi * tayangan sebulan

TOTAL 1.1.10. Jumlah klenteng per 1.000 penduduk beragama - 4.1.1. Kebijakan pusat tentang kebebasan yang taat Khonghucu hukum * 1.1.11. Persentase rata-rata ummat Katolik yang 4.1.2. Kebijakan daerah tentang kebebasan yangutama taat menghadiri kebaktian minggu pada Gereja hukum terhadap jumlah anggota yang terdaftar

3.2.6. Persentase pejabat struktural eselon II pemerintah 1.1.9. Jumlah vihara per 1.000 penduduk beragama provinsi yang berasal dari suku bangsa setempat Budha

3.2.3. Jumlah Frekuensi menyanyikan nasional 1.1.6. gereja Katolik perlagu-lagu 1.000 penduduk terutama lagu kebangsaan Indonesia Raya, di beragama Katolik lingkungan sekolah 3.2.4. Jumlah Frekuensi menyanyikan 1.1.7. gereja Protestan lagu-lagu per 1.000nasional penduduk terutama lagu kebangsaan Indonesia Raya, di beragama Protestan lingkungan Kantor Gubernur 3.2.5. tidak bisa berbahasa 1.1.8. Persentase Jumlah purapenduduk per 1.000 yang penduduk beragama Hindu Indonesia

3.2.2. Kebijakan daerah tentang persatuan bangsa 1.1.5. Jumlah masjid per 1.000 penduduk beragama Islam (nasionalisme)

3.1.8. internet 1.1.3. Persentase Persentase penduduk penduduk pengguna beragama Islam yang menyetorkan zakat, infaq dan sadaqahnya kepada Badan Amil Zakat Dearah (BAZDA) dalam tahun TOTAL terakhir - 3.2.1. Kebijakan pusat tentang persatuan bangsa 1.1.4. Jumlah pendaftar jamaah haji tahun terakhir per (nasionalisme) * 1.000 penduduk beragama Islam

3.1.7. penduduk berusia > 10 tahun 1.1.2. Persentase Kebijakan daerah tentang religiusitas dan yang menggunakan telepon selular ketakw aan

rumah tangga penggunadan telepon tetap - 3.1.6. 1.1.1. Persentase Kebijakan pusat tentang religiusitas ketakw aan *

3.1.5. Persentase penduduk berusia > 10 tahun yang INDIKATOR membaca surat kabar

3.1.4. Persentase penduduk yang menonton televisi

mendengarkan radio

15.00

10.00 70.00

15.00

50.00

10.00

10.00 -

15.00-

15.00

5.00 65.00

15.00 5.00

5.00-

20.00 5.00

N >99,99 N >4,00

N >4,00

N <=10,00

N >4,00

N <=10,00

N >80,00

N >80,00 N <=5,00

N <=5,00 N >80,00

N N >80,00 <=5,00

N >80,00 N >4,00

N >5,00 N >4,00

2.31

13.00-

N <=20,00 N >5,00

NN<=2,00 >5,00

NN>10,00 >5,00

NN>40,00 >5,00

N >4,00 N >2,00

80.00 -

N N >50,00 >80,00

NN>50,00 >4,00

NN>12,60 >4,00

N >50,00 SANGAT TANGGUH

N >80,00

10.00

10.00-

10.00 20.00

10.00

BOBOT

10.00

60,00< N <=70,00

50,00< N <=60,00

90,00< N <=99,99 3,00< N <=4,00

3,00< N <=4,00

15,00>= N >10,00

3,00< N <=4,00

15,00>= N >10,00

70,00< N <=80,00

70,00< N <=80,00 10,00>= N >5,00

10,00>= N >5,00 70,00< N <=80,00

70,00< NN <=80,00 10,00>= >5,00

70,00< N <=80,00 3,00< N <=4,00

4,00< N <=5,00 3,00< N <=4,00

4.33 30,00>= N >20,00 4,00< N <=5,00

7,50>=NN<=5,00 >2,00 4,00<

8,00< 4,00<NN<=10,00 <=5,00

1.5630,00< N <=40,00 4,00< N <=5,00

3,00< N <=4,00 1,50< N <=2,00

40,00< 70,00< N N <=50,00 <=80,00

40,00< 3,00< N <=50,00 <=4,00

9,50< 3,00<NN<=12,60 <=4,00

80,00< N <=90,00 2,00< N <=3,00

2,00< N <=3,00 17.00 -

20,00>= N >15,00

2,00< N <=3,00

20,00>= N >15,00

60,00< N <=70,00

60,00< N <=70,00 15,00>= N >10,00

15,00>= N >10,00 60,00< N <=70,00

60,00< 15,00>=NN<=70,00 >10,00

60,00< N <=70,002.80 2,00< N <=3,00

3,00< N <=4,00 2,00< N <=3,00

3. 67

40,00>= N >30,00 3,00< N <=4,00

12,50>= >7,50 3,00< N N <=4,00

6,00< N N <=4,00 <=8,00 3,00<

20,00< N <=4,00 <=30,00 3,00< N

2,00< N <=3,00 1,00< N <=1,50

30,00< 60,00< N N <=40,00 <=70,00

6.65 2.00 30,00< <=40,00 2,00< N <=3,00

6,40< 2,00< N <=9,50 <=3,00

70,00< N <=80,00 1,00< N <=2,00

1,00< N <=2,00

25,00>= N >20,00 -

1,00< N <=2,00

25,00>= N >20,00 -

50,00< N <=60,00 15.60

17.60 50,00< N <=60,00 20,00>= N >15,00

20,00>= N >15,00 50,00< N <=60,00

1.9050,00< N <=60,00 20,00>= N >15,00

50,00< N <=60,00 1,00< N <=2,00

2,00< N <=3,00 1,00< N <=2,00

50,00>= N >40,00 2,00< N <=3,00

2.0917,50>= N >12,50 2,00< N <=3,00

12.004,00< N N <=3,00 <=6,00 2,00<

10,00< N <=3,00 <=20,00 2,00< N

2.00 -

1,00< N <=2,00 0,50< N <=1,00

20,00< 50,00< N N <=30,00 <=60,00

20,00< <=30,00 1,00< N <=2,00

3,30< 1,00< N <=6,40 <=2,00

P E R I N-G K A T K E T A H A N A- N 40,00< N <=50,00 30,00< N <=40,00 20,00< N <=30,00 TANGGUH CUKUP TANGGUH KURANG TANGGUH

70,00< N <=80,00

29.39

N <=70,00 N <=1,00 68.97

N <=1,00

N >25,00 1.00

N <=1,00 27.00

N >25,00 -

N <=50,00 -

N <=50,00 N >20,00

23.50 N >20,00 N <=50,00

NN<=50,00 >20,00

N <=50,00 N <=1,00

N <=2,00 N <=1,00

19.24 N >50,00 N <=2,00

N N >17,50 <=2,00

1.38N <=2,00 <=4,00 N

NN<=10,00 <=2,00

N <=1,00 N <=0,50

2.92

13.87-

N N <=20,00 <=50,00

NN<=20,00 <=1,00

N <=3,30 <=1,00

1 15.89

NRAWAN <=20,00

38.46

N <=50,00

15.00

30.00 155.00

15.00

155.00

20.00

10.00 -

30.00

45.00

15.00 160.00

15.00 20.00

75.00 10.00

30.00 5.00

20.00

40.00 25.00

140.00 -

10.00

10.00 -

30.00 60.00

10.00 BOBOT X SKOR 10.00

10.00

1.2. Toleransi

5.1. Kekeluargaan

4.3. Kesetaraan (gatra Ideologi)

1.1. Religiusitas 4.2. dan Konsensus Ketakw aan

VARIABEL

BOBOT

1.2.3. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki forum 5.1.10.kerukunan Persentaseantar jumlah Usaha Tidak Berbadan Hukum ummat beragama

1.2.2. Kebijakan daerah tentang toleransi 5.1.9. Persentase pertumbuhan arus mudik lebaran

- 1.2.1. Kebijakan pusat tentang toleransi * 5.1.8. Pangsa pasar 4 perusahaan terbesar dalam industri energi *

industri transportasi *TOTAL

1.1.13.Pangsa Persentase rata-rata ummat terbesar Hindu yang 5.1.4. pasar 4 perusahaan dalam menghadiri kebaktian w ajib pada* Pura utama industri tekstil dan produk tekstil terhadap jumlah anggota yang terdaftar 5.1.5. pasar 4 perusahaan dalam 1.1.14.Pangsa Persentase rata-rata ummat terbesar Budha yang industri semen * menghadiri kebaktian w ajib pada Vihara utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar 5.1.6. Pangsa pasar 4 perusahaan terbesar dalam 1.1.15. Persentase rata-rata ummat Konghucu yang industri farmasi * menghadiri kebaktian w ajib pada Klenteng utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar 5.1.7. Pangsa pasar 4 perusahaan terbesar dalam

1.1.12. Persentase rata-rata ummat Protestan yang 5.1.3. Pangsa pasar 4 perusahaan terbesar dalam menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama industri makanan * terhadap jumlah anggota yang terdaftar

1.1.11. Persentase rata-rata ummat Katolik yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama 5.1.2. Kebijakan daerah tentang kekeluargaan terhadap jumlah anggota yang terdaftar

1.1.10. Jumlah klenteng per TOTAL 1.000 penduduk beragama Khonghucu - 5.1.1. Kebijakan pusat tentang kekeluargaan *

4.3.4. Persentase sengketa perburuhan yang dapat 1.1.9. Jumlah vihara per 1.000 penduduk beragama diselesaikan melalui hubungan industrial terhadap Budha keseluruhan sengketa perburuhan

beragama Protestan 4.3.3. Rasio Kapasitas Fiskal (Dana Bagi Hasil + Pajak Daerah) terhadap Alokasi Umum dan 1.1.8. Asli Jumlah pura per 1.000 (Dana penduduk beragama Hindu Dana Alokasi Khusus) dalam tahun terakhir

beragama Katolik 4.3.2. Kebijakan daerah tentang kesetaraan (gatra 1.1.7. Ideologi) Jumlah gereja Protestan per 1.000 penduduk

- 4.3.1. Kebijakan pusat tentang kesetaraan (gatra * 1.1.6. Ideologi) Jumlah gereja Katolik per 1.000 penduduk

4.2.4. pengambilan berdasarkan 1.1.4. Persentase Jumlah pendaftar jamaah keputusan haji tahun terakhir per voting terhadap seluruh keputusan sidang pleno 1.000 penduduk beragama Islam DPRD 1.1.5. Jumlah masjid per 1.000 penduduk beragama Islam TOTAL

1.1.3. Persentase penduduk beragama Islam yang 4.2.3. menyetorkan Persentase frekuensi penyelesaian perkarakepada zakat, infaq dan sadaqahnya perdata di luar pengadilan (arbitrase)dalam terhadap Badan Amil Zakat Dearah (BAZDA) tahun keseluruhan perkara perdata terakhir

1.1.2. Kebijakan daerah tentang religiusitas dan 4.2.2. ketakw Kebijakan aandaerah tentang konsensus

15.00

15.00 -

50.00 -

10.00

15.00

50.00

5.00-

30.00 5.00

5.00

20.00

5.00

45.00

5.00 10.00

10.00-

10.00

20.00 15.00

70.00

10.00

TOTAL - 1.1.1. Kebijakan pusat tentang religiusitas dan aanpusat * - 4.2.1. ketakw Kebijakan tentang konsensus *

4.1.7. Persentase unjuk rasa dengan kekerasan INDIKATOR terhadap seluruh kegiatan unjuk rasa dalam satu tahun terakhir BOBOT

negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) dalam media cetak dan televisi daerah terhadap keseluruhan tayangan dalam sebulan -

N >99,99 N >10,00

N >4,00 N >5,00

N >4,00 N <=40,00

N <=40,00

N <=40,00 N >80,00

NN<=40,00 >80,00

>80,00 NN<=40,00

N >80,00 N <=40,00

N >4,00

N >80,00

N >4,00

N >5,00

N >90,00 N >5,00

N >5,00

N >4,00

N >5,00

N >4,00

N >5,00

N >4,00

N >2,00

NN<=5,00 >2,00

N >80,00 N >20,00

N >4,00 N >4,00

4.68 -

2.31-

90,00< N <=99,99 7,50< N <=10,00

3,00< N <=4,00 4,00< N <=5,00

3,00< N <=4,00 50,00>= N >40,00

50,00>= N >40,00

50,00>= N >40,00 70,00< N <=80,00

50,00>= >40,00 70,00< NN<=80,00

70,00< NN<=80,00 50,00>= >40,00

70,00< N <=80,00 50,00>= N >40,00

3,00< N <=4,00

70,00< N <=80,00

3,00< N <=4,00

4,00< N <=5,00

4.33 80,00< N <=90,00 4,00< N <=5,00

4,00< N <=5,00

3,00< N <=4,00

4,00< N <=5,00

3,00< N <=4,00

4,00< N <=5,00

3,00< N <=4,00 1.56

1,50< N <=2,00

10,00>= >5,00 1,50< N N <=2,00

3,00< N <=4,00 3.60 3,00< N <=4,00 70,00< N <=80,00 15,00< N <=20,00

3,00< N <=4,00

N >4,00

4 3,00< N <=4,00

80,00< N <=90,00 5,00< N <=7,50

2,00< N <=3,00 3,00< N <=4,00

2,00< N <=3,00 60,00>= N >50,00

60,00>= N >50,00

60,00>= N >50,00 60,00< N <=70,00

60,00>= >50,00 60,00< NN<=70,00

60,00< NN<=70,00 60,00>= >50,00

60,00< N <=70,00 60,00>= N >50,00

2,00< N <=3,00

3. 67-

60,00< N <=70,00

2,00< N <=3,00

3,00< N <=4,00

70,00< N <=80,00 3,00< N <=4,00

3,00< N <=4,00

2,00< N <=3,00

3,00< N <=4,00

2,00< N <=3,00

3,00< N <=4,00 3.00

2,00< N <=3,00

1,00< N <=1,50

14.30-

15,00>= >10,00 1,00< NN<=1,50

2.30 60,00< N <=70,00 10,00< N <=15,00

2,00< N <=3,00 2,00< N <=3,00

2,00< N <=3,00 2.00 -

17.00

2,00< N <=3,00

70,00< N <=80,00 2,50< N <=5,00

1,00< N <=2,00 2,00< N <=3,00

1,00< N <=2,00 70,00>= N >60,00

70,00>= N >60,00

70,00>= N >60,00 50,00< N <=60,00

70,00>= >60,00 50,00< NN<=60,00

50,00< NN<=60,00 70,00>= >60,00

1.75 50,00< N <=60,00 70,00>= N >60,00

1,00< N <=2,00

50,00< N <=60,00 1.90

1,00< N <=2,00

2,00< N <=3,00

60,00< N <=70,00 2,00< N <=3,00

2,00< N <=3,00

1,00< N <=2,002.09

2,00< N <=3,00

1,00< N <=2,00

2,00< N <=3,00

1,00< N <=2,00

0,50< N <=1,00

12.70-

20,00>= >15,00 0,50< NN<=1,00

50,00< N <=60,00 5,00< N <=10,00

1,00< N <=2,00 1,00< N <=2,00

1,00< N <=2,00

P ERI NG KA T KET A HA NA N 15,00>= N >10,00 20,00>= N >15,00 25,00>= N >20,00 TANGGUH CUKUP TANGGUH KURANG TANGGUH

N >4,00

N <=10,00 SANGAT TANGGUH 1

N <=1,00 N >70,00 1.00 N <=1,00 N <=2,00 N <=70,00 N <=2,50 68.97

N >70,00

N >70,00 N <=50,00

>70,00 NN<=50,00

NN<=50,00 >70,00

N <=50,00 N >70,00

N <=1,00

N <=50,00 -

N <=1,00 -

N <=2,00

N <=60,00 N <=2,00

N <=2,00

N <=1,00 -

N <=2,00 -

N <=1,00 1.38

N <=2,00 -

N <=1,00 -

N <=0,50

N <=0,50 >20,00 N

N <=1,00 N <=1,00 N <=50,00 N <=5,00

N <=1,00

27.00 N >25,00 RAWAN

15.00

15.00 -

155.00 -

20.00

30.00

210.00

15.00 -

150.00 20.00

10.00

5.00

60.00

20.00

140.00

25.00 30.00

20.00 -

30.00

60.00 60.00

155.00

BOBOT X SKOR 30.00

5.3. 1.2. Toleransi Penghormatan terhadap hak dan tanggung jaw ab

5.2. Kesetaraan akses

1.1. Religiusitas dan Ketakw aan

VARIABEL

BOBOT

5.3.3. pencapaian spesifikasiyang mutumemiliki terhadap 1.2.3. Rasio Persentase Kabupaten/Kota forum keseluruhan proyek di daerah kerukunan antar ummat beragama

5.3.2. Kebijakan daerah tentang penghormatan terhadap 1.2.2. Kebijakan daerah tentang toleransi hak dan tanggung jaw ab

5.2.5. Persentase UMKM dalam pembentukan PDB 1.1.13. Persentaseperan rata-rata ummat Hindu yang *menghadiri kebaktian w ajib pada Pura utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar 5.2.6. Rasio nilai outpout/unit usaha antara industri besar 1.1.14. Persentase rata-rata ummat Budha yang dan sedang terhadap industri kecil/mikro dan menghadiri kebaktian w ajib pada Vihara utama rumah tangga * terhadap jumlah anggota yang terdaftar 5.2.7. Usaha Koperasi terhadap 1.1.15.Persentase Persentasevolume rata-rata ummat Konghucu yang PDRB menghadiri kebaktian w ajib pada Klenteng utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar TOTAL TOTAL - 5.3.1. Kebijakan pusat tentang penghormatan terhadap - 1.2.1. Kebijakan pusat tentang toleransi * hak dan tanggung jaw ab *

1.1.12. Persentase rata-rata ummat Protestan yang 5.2.4. Persentase luas lokasi usaha UMKM dalam menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama pusat-pusat perbelanjaan modern terhadap jumlah anggota yang terdaftar

1.1.11. Persentase rata-rata ummat Katolik yang menghadiri alokasi kebaktian minggu pada Gereja 5.2.3. Persentase kredit perbankan untuk utama UMKM terhadap jumlah anggota yang terdaftar

1.1.10. Jumlah klenteng per 1.000 penduduk beragama Khonghucu 5.2.2. Kebijakan daerah tentang kesetaraan akses

TOTAL 1.1.9. Jumlah vihara per 1.000 penduduk beragama Budha - 5.2.1. Kebijakan pusat tentang kesetaraan akses *

5.1.17. Persentase jumlah perusahaan yang 1.1.8. Jumlah pura per 1.000 penduduk beragama Hindu menggunakan prinsip kemitraan dalam industri kecil dan rumah tangga

1.1.4. Jumlah pendaftar jamaah haji tahun terakhir per 5.1.14. Persentase alokasi dana 1.000 penduduk beragama Islam APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan pasar tradisional 1.1.5. Jumlah masjid per 1.000 penduduk beragama Islam 5.1.15. Persentase jumlah perusahaan yang menggunakan prinsip kemitraan intiplasma dalam 1.1.6. Jumlah gereja Katolik per 1.000 penduduk sektor perkebunan beragama Katolik 5.1.16. Persentase jumlah perusahaan yang menggunakan prinsip subkontrak industri 1.1.7. Jumlah gereja Protestan per 1.000dalam penduduk otomotif (nasional) beragama Protestan*

5.1.12. Pangsa pasar industri asuransi syariah 1.1.3. Persentase penduduk beragama Islam yang menyetorkan zakat, infaq dan sadaqahnya kepada Amil Zakat Dearah (BAZDA) dalam tahun 5.1.13.Badan Persentase alokasi dana APBD untuk UMKM terakhir

5.1.11. Pangsa pasar industri perbankan syariah 1.1.2. Kebijakan daerah tentang religiusitas dan ketakw aan

Persentase jumlah Usaha Tidak Berbadan - 5.1.10. 1.1.1. Kebijakan pusat tentang religiusitas dan Hukum yang menjadi ketakw aan * anggota koperasi = ... %

5.1.9. Persentase pertumbuhan arus mudik lebaran INDIKATOR

5.1.8. Pangsa pasar 4 perusahaan terbesar dalam industri energi *

industri transportasi *

30.00 15.00

20.00-

15.00 15.00

10.0045.00 50.00

15.00

20.00

5.00

40.00

5.00

5.00 -

5.00 20.00

BOBOT

N N >90,00 >99,99

N >4,00 N >4,00

N >80,00 >10,00 N

N <=1,00 N >80,00

N N >40,00 >80,00

N >80,00 N >40,00

N >40,00

N >80,00

N >4,00

3.00 -

85,00< 90,00< N N <=90,00 <=99,99

3,00< N <=4,00 3,00< N <=4,00

8,00< NN<=10,00 70,00< <=80,00

200,00>= N >1,00 70,00< N <=80,00

35,00< 70,00< N N <=40,00 <=80,00

70,00< N <=80,00 35,00< N <=40,00

35,00< N <=40,00

70,00< N <=80,00

3,00< N <=4,00

4,00< N <=5,00

3,00< N <=4,00

4.33-

7,50< N <=10,00 4,00< N <=5,00

4,00< N <=5,00

25,00< N <=30,00

4,00< N <=5,00

N >4,00 N >5,00

1,50< N <=2,00 25,00< N <=30,00 1.56

1,50< N <=2,00 4,00< N <=5,00

8,00< N <=10,00

25,00< N <=30,00 70,00< N <=80,00

25,00< N <=4,00 <=30,00 3,00< N

7,50< 3,00<NN<=10,00 <=4,00

4,00< N <=5,00 -

2.31 -

60,00>= N >50,00

70,00>= N >60,00

82.40-

2.9080,00< 80,00< N N <=85,00 <=90,00

2,00< N <=3,00 2,00< N <=3,00

6,00< N N <=70,00 <=8,00 60,00<

500,00>= N >200,00 60,00< N <=70,00

30,00< 60,00< N N <=35,00 <=70,00

60,00< N <=70,00 30,00< N <=35,00

30,00< N <=35,00

60,00< N <=70,00

2,00< N <=3,00

3,00< N <=4,00 3.00

2,00< N <=3,00 3. 67

3,00< N <=4,00

5,00< N <=7,50 3,00< N <=4,00

3,00< N <=4,00

20,00< N <=25,00

3,00< N <=4,00

1,00< N <=1,50 20,00< N <=25,00

1,00< N <=1,50 3,00< N <=4,00

6,00< N <=8,00

20,00< N <=25,00 60,00< N <=70,00

2.0020,00< N <=25,00 2,00< N <=3,00

5,00< N <=3,00 <=7,50 2,00<

75,00< 70,00< N N <=80,00 <=80,00

1,00< N <=2,00 1,00< N <=2,00

4,00< N N <=60,00 <=6,00 50,00<

1.000,00>= N >500,00 50,00< N <=60,00

25,00< 50,00< N N <=30,00 <=60,00

50,00< N <=60,00 25,00< N <=30,00

25,00< N <=30,00

50,00< N <=60,00 -

1,00< N <=2,00

2,00< N <=3,00

1,00< N <=2,00

2,00< N <=3,00

2.09 2,50< N <=5,00 2,00< N <=3,00

2,00< N <=3,00

15,00< N <=20,00 -

2,00< N <=3,00

0,50< N <=1,00 15,00< N <=20,00 -

0,50< N <=1,00 2,00< N <=3,00

4,00< N <=6,00

15,00< N <=20,00 50,00< N <=60,00

15,00< N <=2,00 <=20,00 1,00< N

2,50< N <=2,00 <=5,00 1,00<

P E R I N-G K A T K E T A H A N A- N 4,00< N <=5,00 3,00< N <=4,00 2,00< N <=3,00 TANGGUH CUKUP TANGGUH KURANG TANGGUH

50,00>= N >40,00

N >5,00

N >10,00 N >5,00

N >5,00

N >30,00

N >5,00

N >2,00 N >30,00

N >2,00 N >5,00

N >10,00

N >30,00 N >80,00

NN>30,00 >4,00

NN>10,00 >4,00

N >5,00 SANGAT TANGGUH

N <=40,00

-68.97-

N N <=75,00 <=70,00

1.00 N <=1,00 N <=1,00

N <=1,00 N <=1,00

0.19-

<=4,00 NN<=50,00

N >1.000,00 N <=50,00

N N <=25,00 <=50,00

5.43 N <=50,00 N <=25,00

N <=25,00

N <=50,00 -

N <=1,00

N <=2,00 -

N <=1,00 -

N <=2,00

2.22-

N <=2,50 N <=2,00

N <=2,00

N <=15,00 1.38

N <=2,00 -

N <=15,00

N <=0,50 N <=2,00 N <=0,50 -

N <=4,00

0.94 -

N <=15,00 N <=50,00

1.90-

NN<=15,00 <=1,00

<=2,50 N <=1,00

N <=2,00 RAWAN

N >70,00

90.00 15.00

60.00 -

60.00 15.00

10.00 85.00 155.00

15.00

60.00

15.00

65.00

5.00 20.00

10.00

5.00

20.00

25.00 -

5.00 -

5.00 60.00

BOBOT X SKOR

1.2. Toleransi

1.1. Religiusitas dan Ketakw aan

5.3. Penghormatan terhadap hak dan tanggung VARIABEL jaw ab

BOBOT

TOTAL

1.2.3. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki forum kerukunan antar ummat beragama

1.2.2. Kebijakan daerah tentang toleransi

- 1.2.1. Kebijakan pusat tentang toleransi *

15.00

50.00

1.1.12. Persentase rata-rata ummat Protestan yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar

5.00

65.00

30.00 20.00

20.00

BOBOT

15.00

45.00

1.1.11. Persentase rata-rata ummat Katolik yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar

1.1.10. Jumlah klenteng per 1.000 penduduk beragama Khonghucu

1.1.9. Jumlah vihara per 1.000 penduduk beragama Budha

1.1.8. Jumlah pura per 1.000 penduduk beragama Hindu

1.1.7. Jumlah gereja Protestan per 1.000 penduduk beragama Protestan

1.1.6. Jumlah gereja Katolik per 1.000 penduduk beragama Katolik

1.1.5. Jumlah masjid per 1.000 penduduk beragama Islam

1.1.4. Jumlah pendaftar jamaah haji tahun terakhir per 1.000 penduduk beragama Islam

1.1.3. Persentase penduduk beragama Islam yang menyetorkan zakat, infaq dan sadaqahnya kepada Badan Amil Zakat Dearah (BAZDA) dalam tahun terakhir

TOTAL 1.1.2. Kebijakan daerah tentang religiusitas dan ketakw aan

- 5.3.3. 1.1.1. Rasio Kebijakan pusat tentang religiusitas dan pencapaian spesifikasi mutu terhadap ketakw aan * proyek di daerah keseluruhan

5.3.2. Kebijakan daerah tentang penghormatan terhadap INDIKATOR hak dan tanggung jaw ab

- 5.3.1. Kebijakan pusat tentang penghormatan terhadap hak dan tanggung jaw ab * -

N >99,99

N >4,00

N >80,00

N >5,00

N >2,00

N >80,00

N >4,00

>4,00 NN>90,00

2.31

N >4,00 SANGAT TANGGUH

N >4,00

2,00< N <=3,00

1,00< N <=2,00

70,00< N <=80,00

90,00< N <=99,99

3,00< N <=4,00

4.33

70,00< N <=80,00

3,00< N <=4,00

1.56

70,00< N <=80,00

4,00< N <=5,00

1,50< N <=2,00

70,00< N <=80,00

3,00< N <=4,00

3,00< N <=90,00 <=4,00 85,00<

4 2.90

60,00< N <=70,00

80,00< N <=90,00

2,00< N <=3,00

3. 67

60,00< N <=70,00

3,00< N <=4,00

1,00< N <=1,50

60,00< N <=70,00

2,00< N <=3,00

82.40 2.00

2,00< N <=85,00 <=3,00 80,00<

70,00< N <=80,00

1,00< N <=2,00

50,00< N <=60,00

2,00< N <=3,00

2.09

2,00< N <=3,00

0,50< N <=1,00

50,00< N <=60,00

1,00< N <=2,00

1,00< N <=80,00 <=2,00 75,00<

P E R3.00 I NG KA T KET A HA NA N 3,00< N <=4,00 2,00< N <=3,00 1,00< N <=2,00 TANGGUH CUKUP TANGGUH KURANG TANGGUH

3,00< N <=4,00

68.97

N <=70,00

N <=1,00

1.00

N <=1,00

N <=50,00

N <=2,00

1.38

N <=2,00

N <=0,50

N <=50,00

N <=1,00

<=1,00 NN<=75,00

N <=1,00 RAWAN

N <=1,00

15.00

155.00

15.00

20.00

10.00

5.00

20.00

25.00

210.00

90.00 60.00

60.00 BOBOT X SKOR 60.00

85.00

LEMBAGA EMBA MBAGA AGA KETAHANAN KETA AHANAN NAN NA NASION NASIONAL A REPUBLIK INDONESIA