sudah melekat pada mereka, dan atas kontribusi mereka terhadap kesejahteraan alam semesta kita. Sejatinya pemerintah Indonesia memerlukan tanah adat sebagai tempat penyimpanan karbon dan dalam memenuhi janji nasional mereka untuk mengurangi emisi karbon. Komitmen untuk menghentikan penggundulan hutan pada 2030 (The New York Declaration on forests), melalui kebijakan pemulihkan 150 juta hektar hutan yang rusak pada 2020 (Bonn Challenge), dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2020 (Aichi Biodiversity Targets) telah membantu menekankan pentingnya penjaminan hak penguasaan hutan bagi masyarakat adat dan masyarakat hutan. Agar potensi hutan dapat sepenuhnya digunakan untuk solusi peubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan serta tempat perlindungan keanekaragaman hayati, mau tidak mau, masyarakat adat perlu mendapatkan pengakuan dan dilibatkan sebagai mitra strategis dan agen aktif kepengurusan hutan dan mitigasi iklim. 2.13 Perubahan Iklim The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah badan international yang dibentuk tahun 1988 oleh Organisasi Meteorologi Dunia dan PBB untuk mengembangkan pemahaman tentang perubahan iklim, menyimpulkan bahwa lebih dari 50 tahun planet kita telah memanas akibat kegiatan manusia, khususnya pembakaran bahan bakar fosil dan hilangnya serta rusaknya hutan tropis. Aktivitas perkebunan, perubahan pemanfaatan hutan dan lahan menyumbang hampir seperempat dari emisi gas rumah kaca. Para ilmuwan memperkirakan bahwa suhu global bumi dapat meningkat lebih dari 1,5˚C hingga 4,9˚C pada akhir abad ini, dibandingkan suhu era pra-industri. Kenaikan sebesar 2˚ Celsius dianggap sebagai bencana besar bagi lingkungan hidup dan maanusia serta perekonomian saat ini. Evaluasi IPPC mengenai
33
