Pelayanan Medik. Pada tahun 1992-1997 RSHS ditetapkan menjadi unit swadana. Keluarnya Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 124 tahun 1997 menyebabkan status RSHS berubah menjadi Rumah Sakit Pengguna Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus menyetorkan seluruh pendapatan ke kas Negara. Bersamaan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 119 tanggal 12 Desember 2000, status RSHS secara yuridis berubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan). Pada tahun 2006 RSHS bersama 12 rumah sakit lainnya, berubah status menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU). Status RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah sebagai berikut:
1.
Rumah Sakit Pemerintah.
2.
Di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, KSM Kesehatan RI.
3.
Termasuk rumah sakit tipe A.
4.
Rumah Sakit Pendidikan.
5.
Rujukan utama untuk Provinsi Jawa Barat.
6.
Pusat Unggulan Nasional dalam Bidang Jantung, Onkologi, dan Kedokteran Nuklir.
1.6 Profil Organisasi RSHS Visi RSHS adalah menjadi institusi yang unggul dan transformatif dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat atau transformative leader in health care. Visi ini didukung dengan misi yaitu : 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan prima yang terintegrasi dalam pendidikan dan penelitian. 2. Menyelenggarakan sistem rujukan pelayanan bermutu 3. Melakukan transformasi dalam mewujudkan status kesehatan masyarakat yang lebih baik
Tujuan RSHS adalah menciptakan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh publik sesusai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan RI. Moto pelayanan RSHS adalah “Kesehatan anda adalah prioritas kami”.Nilai-nilai filosofis RSHS
4
