Peningkatan Kepatuhan Prokes Dan Kepatuhan Pemakaian Apd Dalam Rangka Mencegah Penularan Infeksi Cov

Page 29

undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, serta harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. b. Pelayan publik Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. c. Perekat dan pemersatu bangsa ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan.

2.3.2 Whole of Government (WoG) WoG didefinisikan sebagai “suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dasar berikut ini. a. Koordinasi Kompleksitas lembaga membutuhkan koordinasi yang efektif dan efisien antar lembaga dalam menjalankan kegiatan kelembagaan. b. Kolaborasi Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

22


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Pelayanan Medik. Pada tahun 1992-1997 RSHS ditetapkan menjadi unit swadana. Keluarnya Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 124 tahun 1997 menyebabkan status RSHS berubah menjadi Rumah Sakit Pengguna Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus menyetorkan seluruh pendapatan ke kas Negara. Bersamaan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor tanggal 12 Desember 2000, status RSHS secara yuridis berubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan). Pada tahun 2006 RSHS bersama 12 rumah sakit lainnya, berubah status menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK- BLU). Status RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah sebagai berikut:

4min
pages 126-133

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

0
page 125

DAFTAR PUSTAKA

1min
pages 122-124

Tabel 4.1.5 Kegiatan 4 Minggu II dan Minggu III

4min
pages 102-111

Tabel 4.1.4 Kegiatan 3 Minggu II

4min
pages 90-101

Tabel 4.1.3 Kegiatan 2 Minggu I

3min
pages 79-89

Tabel 4.1.1. Status Pelaksanaan Kegiatan dan Sumbernya

1min
page 62

3.7 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi

0
page 60

Tabel 3.5.2 Kegiatan dan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1min
pages 45-46

Tabel 3.2.2 Penapisan Isu dengan USG

1min
page 38

3.3. Analisis Penyebab

1min
pages 39-40

Tabel 3.5.1 Gagasan Kegiatan dan Tahapan Kegiatan

1min
pages 43-44

Tabel 3.2.1 Analisis APKL

0
page 37

3.2 Analisis Isu

0
page 36

1.6 Profil Organisasi RSHS

1min
page 11

2.3.3 Pelayanan Publik

1min
pages 30-31

Tabel 3.1.2 Analisis Isu

1min
pages 34-35

2.3.2 Whole of Government (WoG

1min
page 29

2.2.2 Nasionalisme

0
page 24

2.2.3 Etika Publik

0
page 25
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.