Peningkatan Kepatuhan Prokes Dan Kepatuhan Pemakaian Apd Dalam Rangka Mencegah Penularan Infeksi Cov

Page 30

c. Integrasi Integrasi dilakukan dengan pembauran sebuah sistem antar lembaga sehingga menjadi kesatuan yang utuh. d. Sinkronisasi Sinkronisasi merupakan penyelarasan semua kegiatan/data yang berasal dari berbagai sumber, dengan menyinkronkan seluruh sumber tersebut. e. Simplifikasi Simplikasi merupakan penyederhanaan segala sesuatu baik terkait data/proses di suatu lembaga untuk mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya.

2.3.3 Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Dasar Pelayanan Publik adalah sebagai berikut: a. Partisipatif Keterlibatan / keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi jalannya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. b. Transparansi Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. c. Responsif Adanya tanggapan yang diberikan oleh pemerintah selaku pelayan publik untuk mendengarkan dan memenuhi tuntutan kebutuhan para masyarakat. d. Tidak Diskriminatif Pelayanan yang adil terhadap setiap individu, tanpa membeda-bedakan antara individu satu dengan lainya. e. Mudah dan Murah Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. f.

Efektif dan Efisien Penyelenggara pelayanan publik mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur 23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Pelayanan Medik. Pada tahun 1992-1997 RSHS ditetapkan menjadi unit swadana. Keluarnya Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 124 tahun 1997 menyebabkan status RSHS berubah menjadi Rumah Sakit Pengguna Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus menyetorkan seluruh pendapatan ke kas Negara. Bersamaan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor tanggal 12 Desember 2000, status RSHS secara yuridis berubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan). Pada tahun 2006 RSHS bersama 12 rumah sakit lainnya, berubah status menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK- BLU). Status RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah sebagai berikut:

4min
pages 126-133

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

0
page 125

DAFTAR PUSTAKA

1min
pages 122-124

Tabel 4.1.5 Kegiatan 4 Minggu II dan Minggu III

4min
pages 102-111

Tabel 4.1.4 Kegiatan 3 Minggu II

4min
pages 90-101

Tabel 4.1.3 Kegiatan 2 Minggu I

3min
pages 79-89

Tabel 4.1.1. Status Pelaksanaan Kegiatan dan Sumbernya

1min
page 62

3.7 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi

0
page 60

Tabel 3.5.2 Kegiatan dan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1min
pages 45-46

Tabel 3.2.2 Penapisan Isu dengan USG

1min
page 38

3.3. Analisis Penyebab

1min
pages 39-40

Tabel 3.5.1 Gagasan Kegiatan dan Tahapan Kegiatan

1min
pages 43-44

Tabel 3.2.1 Analisis APKL

0
page 37

3.2 Analisis Isu

0
page 36

1.6 Profil Organisasi RSHS

1min
page 11

2.3.3 Pelayanan Publik

1min
pages 30-31

Tabel 3.1.2 Analisis Isu

1min
pages 34-35

2.3.2 Whole of Government (WoG

1min
page 29

2.2.2 Nasionalisme

0
page 24

2.2.3 Etika Publik

0
page 25
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.