Peningkatan Kepatuhan Prokes Dan Kepatuhan Pemakaian Apd Dalam Rangka Mencegah Penularan Infeksi Cov

Page 79

Kendala

Pencarian soft file dari ceklist yang tidak di temukan. Sehingga saya diminta untuk mengetik ulang ceklist yang sudah ada dan dijadikan sebagai master.

Keterkaitan dengan

Adanya koordinasi dengan tim PPI dan beberapa staf

Agenda 3

(Whole of Government) sehingga sosialisasi pengisian ceklist penggunaan APD dapat dilakukan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman staf Anestesi (Manajemen ASN) dan memperbaiki mutu pelayanan kepada pasien serta keselamatan bagi petugas sendiri (Pelayanan Publik)

Kontribusi terhadap Visi dan Misi organisasi

Dengan mengisi ceklist penggunaan APD, maka staf telah melaksanakan sasaran kerja pegawai mengenai kelengkapan rekam medis anestesi dan berkontribusi terhadap pencapaian misi ke 1 RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung yaitu Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan prima, yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.

Penguatan nilai – nilai Profesional : Nilai berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi

melalui kemitraan

Output

Laporan tersosialisasikannya ceklist penggunaan APD yang harus selalu diisi ketika menggunakan APD

Manfaat/hasil capaian

Meningkatkan kedisiplinan staf KSM Anestesi ketika memakai APD

Analisis dampak

1.Jika tidak menerapkan Akuntabilitas, maka referensi yang saya cari bukan merupakan informasi terbaru, dan saya tidak akan membuat laporan pelaksanaan sosialisasi 2. Jika tidak menerapkan Nasionalisme, maka sosialisasi tidak akan sampai pada semua staf karena ketidakadilan dan tidak merata 3.Jika tidak menerapkan Etika publik, maka saya tidak memanfaatkan aturan yang ada sesuai dengan surat edaran

72


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Pelayanan Medik. Pada tahun 1992-1997 RSHS ditetapkan menjadi unit swadana. Keluarnya Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 124 tahun 1997 menyebabkan status RSHS berubah menjadi Rumah Sakit Pengguna Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus menyetorkan seluruh pendapatan ke kas Negara. Bersamaan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor tanggal 12 Desember 2000, status RSHS secara yuridis berubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan). Pada tahun 2006 RSHS bersama 12 rumah sakit lainnya, berubah status menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK- BLU). Status RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah sebagai berikut:

4min
pages 126-133

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

0
page 125

DAFTAR PUSTAKA

1min
pages 122-124

Tabel 4.1.5 Kegiatan 4 Minggu II dan Minggu III

4min
pages 102-111

Tabel 4.1.4 Kegiatan 3 Minggu II

4min
pages 90-101

Tabel 4.1.3 Kegiatan 2 Minggu I

3min
pages 79-89

Tabel 4.1.1. Status Pelaksanaan Kegiatan dan Sumbernya

1min
page 62

3.7 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi

0
page 60

Tabel 3.5.2 Kegiatan dan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1min
pages 45-46

Tabel 3.2.2 Penapisan Isu dengan USG

1min
page 38

3.3. Analisis Penyebab

1min
pages 39-40

Tabel 3.5.1 Gagasan Kegiatan dan Tahapan Kegiatan

1min
pages 43-44

Tabel 3.2.1 Analisis APKL

0
page 37

3.2 Analisis Isu

0
page 36

1.6 Profil Organisasi RSHS

1min
page 11

2.3.3 Pelayanan Publik

1min
pages 30-31

Tabel 3.1.2 Analisis Isu

1min
pages 34-35

2.3.2 Whole of Government (WoG

1min
page 29

2.2.2 Nasionalisme

0
page 24

2.2.3 Etika Publik

0
page 25
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.