2.3 Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI 2.3.1
Manajemen ASN Menjadi seorang ASN yang profesional dan unggul wajib memahami dan
menerapkan Manajemen
ASN.
Manajemen ASN bertujuan untuk menghasilkan
pegawai ASN yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan ASN dapat unggul dan selaras dengan perkembangan zaman.Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Tugas ASN ada 3 yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan ASN, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. 2.3.2
Whole of Government (WoG) Dalam memberikan pelayanan, diperlukan koordinasi yang baik antar
profesi, unit maupun lembaga terkait agar pelayanan yang diberikan terintegrasi sehingga tercapai tujuan bersama. Pendekatan pelayanan ataupun kerjasama antar lembaga terkait yang relevan inilah yang dikenal dengan Whole of Government (WoG). Dalam arti luas, WoG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup komunikasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dengan adanya WoG diharapkan pelayanan yang diberikan menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun. 2.3.3
Pelayanan Publik Pegawai ASN mempunyai peran untuk memberikan pelayanan publik
yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi
16
