Pansus Penataan Reklame Soroti Papan Reklame di Viaduk Gubeng

DPRD Surabaya, Bhirawa

Panitia Khusus (Pansus)

Penataan Kawasan Reklame

DPRD Kota Surabaya menyoroti keberadaan papan reklame yang masih menempel di jembatan Viaduk Gubeng yang notabene adalah bangunan cagar budaya.

Anggota Pansus, Imam Syafi’i mengatakan dalam perda tentang cagar budaya disebutkan bangunan cagar budaya tidak boleh tertutupi oleh papan reklame.

“Bangunan cagar budaya tidak boleh dikurangi atau ditambah dengan hal-hal lain. Itu sudah bertahun-tahun lalu dan aturan itu belum dicabut,” ujar Imam Syafi’i.

Karena itu, lanjut politisi Partai NasDem ini, dengan alasan apapun kalau aturan itu masih melarang, ya tidak boleh. Untuk itu, kata Imam Syafi’i, pansus mempertanyakan alasan apa, hingga Tim Cagar Budaya sampai mengeluarkan rekomendasi pemasangan papan reklame pada bangunan cagar budaya. Padahal kalau masuk bangunan cagar budaya, maka bangunan aslinya tidak boleh ditutupi.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya sudah mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) kepada pengusaha atau biro reklame karena sudah ada persetujuan dari tim cagar budaya.

“Makanya, kami (Pansus) akan memanggil Tim Cagar Budaya untuk menjelaskan alasannya menyetujui pemasangan papan reklame pada bangunan cagar budaya, khususnya di Viaduk Gubeng,” tandas dia.

Lebih jauh, mantan jurnalis ini menegaskan, kalau bangunan agar budaya diperbolehkan dipasang papan reklame, itu bisa merusak. Padahal bangunan cagar budaya itu harus dilindungi dari kerusakan.

“Coba bayangkan, jika bangunan cagar budaya itu harus ditempeli papan reklame, kemudian dibor atau dipaku. Kadang ada sesuatu, ya pokoknya properti di situlah, ini kan merusak,” ungkap dia.

Karena itu, menurut dia, sebaiknya Pemkot Surabaya tidak perlu mengomersialkan bangunan cagar budaya dengan dalih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya. Mestinya bangunan bersejarah itu dirawat dan dilestarikan.

“Ya, selama ini cukuplah. Dulu ada bangunan-bangunan cagar budaya yang kemudian tidak sesuai pemeliharaannya dan kemudian rusak. Seperti Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar

Kilas Dewan

Dewan Segera Evaluasi OPD Terkait

Pendapatan MBLB Tak Sesuai Target

Gresik, Bhirawa

Dewan berharapa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar meningkatkan pengawasan. Terkait rendahnya pendapatan sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), hasilnya hingga sekarang kurang maksimal dari pada dampak yang di timbulkan.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan, pendapatan tidak jauh berbeda dari tahun 2021 sebesar Rp2,218 miliar.

Rendahnya, kenaikan menunjukkan kinerja pengawasan OPD tidak maksimal. Padahal tambahan investasi Penanaman Modal Asing (PMA), yang masuk sektor industri mineral bukan logam mencapai Rp1 triliun lebih. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), mencapai Rp129 M.

“Target Rp 8 miliar, sampai akhir tahun 2022 pendapatan pajak mineral bukan logamnya hanya Rp2,251 miliar. OPD harus melakukan official assesment di sektor minerba, agar pendapatan pajak minerba tidak loss tidak sesuai target yamg sudah menjadi kesepakatan,” ujarnya.

Di tahun 2023, mengalami krisis finansial. Potensi harus digenjot dengan maksimal, untuk perusahaan galian yang tidak berizin harus ditertibkan dan dikenakan pajak serta disinsentif.

Ke beradaan Freeport hingga 2024, adalah masa konstruksi. Aktivitas pengurukan sangat luar biasa, momen terakhir menggenjot pendapatan di minerba.

“Di tahun ini, jangan sampai terlewat begitu saja apa lagi sampai losss target. Sebab, pendapatan ini tidah jauh beda dengan tahun 2021 sebesar Rp2,218 miliar. Kita nanti juga meminta agar memaksimalkan CCTV, dan checker di zonazona tambang,” katanya. [kim.dre ]

DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan

Dugaan Pelanggaran KEPP

Surabaya, Bhirawa

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 12-PKE-DKPP/ I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (20/2/2023).

Perkara ini diadukan oleh Salahudin Raharjo. Dia mengadukan ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Bojonegoro, yaitu Muchamad Muchlisin, Fatma Lestari, Mustorifin, Fatkhur Rohman, dan Robby Adi Perwira. Secara berurutan, kelima nama tersebut berstatus sebagai teradu I sampai teradu V.

Dalam pokok aduan, Salahudin mendalilkan para teradu tidak berintegritas, profesional, jujur, adil, dan selektif dalam memberikan penilaian kepada peserta tes wawancara dalam proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dander untuk Pemilu 2024.

Salahudin sendiri mengaku bahwa dirinya juga terdaftar sebagai salah peserta dalam proses seleksi PPK Dander. Dia gagal dalam tahap tes wawancara.

Dia menduga para teradu telah memanipulasi hasil seleksi PPK Dander karena meloloskan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dalam dunia kepemiluan. Sedangkan dirinya telah tiga kali menjadi penyelenggara pemilu, dua kali sebagai KPPS dan satu kali sebagai PPS.

“Pengalaman dalam kepemiluan seharusnya menambah bobot nilai dalam hasil tes wawancara,” kata Salahudin. Namanama yang dianggap Salahudin sebagai peserta seleksi yang tidak berpengalaman pun terungkap dalam sidang, yaitu Fajar Ilham Hanafi dan Kintan Devi Febriani. [int.dre ] dan Toko Nam di depan Tunjungan Plaza. Apalagi sekarang ditambah bangunan Viaduk Gubeng. Kemarin itu, muncul penilaian seolah-olah Pemkot Surabaya tidak sungguh-sungguh melindungi bangunan cagar budaya,” tegas anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini.

Lebih jauh, Imam Syafi’i menegaskan, jika sampai Pemkot Surabaya tidak membatalkan izin reklame di Viaduk Gubeng, ini makin membuktikan jika Pemkot Surabaya tidak serius melindungi bangunan cagar budaya.

Bangunan bersejarah itu sedapat mungkin harus dijaga kelestariannya. Jika dipasang papan reklame, selain merusak estetika kota, juga berpotensi merusak struktur bangunan. Ditanya apakah IPR yang sudah dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk pengusaha atau biro reklame itu harus dicabut? Imam Syafi’i membenarkan. Menurut dia, izin reklame itu harus dibatalkan demi untuk kemaslahatan umum (publik). Lantaran kalau satu biro reklame diberikan izin memakai bangunan cagar budaya, maka biro reklame yang lain pasti juga nanti akan minta.

“Sekarang di Viaduk Gubeng, terus nanti bangunan cagar budaya lainnya akan dipasang papan reklame juga. Ini kan jelas aturannya. Kalau tidak boleh, ya sudah batalkan saja izinnya,” tutur Imam Syafi’i.

Dia mengaku, sampai saat ini belum tahu nama pengusaha atau biro reklame yang memasang di Viaduk Gubeng. “Saat hearing dengan Dinas Cipta Karya kami mempertanyakan adanya materi reklame akan dipasang di situ. Katanya sudah ada rekom dari Tim

Cagar Budaya, sehingga Pemkot Surabaya mengeluarkan izinnya,” imbuh dia. Seperti diketahui, di Viaduk Gubeng saat ini terpasang papan reklame yang cukup besar. Akibatnya, bangunan viaduk tidak kelihatan karena tertutupi papan reklame. Dari pengamatan di lokasi, papan reklame itu ada dua, yakni menghadapi ke jalan Sulawesi dan Jalan Kertajaya. Untuk papan reklame yang menghadap ke Jalan Kertajaya, itu ada materi iklannya yang sudah terpasang. [dre]

BBKSDA Belum dapat Informasi Detailnya Night Zoo KBS

DPRD Surabaya, Bhirawa

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Jawa

Timur menegaskan, wahana Night Zoo di KBS harus memenuhi kaidahkaidah animal welfare, atau kesejahteraan hewan.

“Misalnya makannya cukup, kemudian satwa tidak ketakutan, tidak stress dan sebagainya. Kami melakukan monitoring secara rutin bagaimana pelaksanaannya memenuhi kaidah-kaidah animal welfare,” ujar

Plt Kepala Bidang Teknis BBKSDA Provinsi Jatim, Nur Rochman usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi B DPRD Surabaya pada Senin (20/02/2023).

Nur Rohman kembali mengatakan, BBKSDA yang menjadi mitra PDTS KBS, menyambut ide satwa-satwa noctural bisa diperagakan malam hari.

Namun sampai saat ini BBKSDA belum mendapatkan informasi detail soal itu.

“Kita belum sampai detail berapa luasnya, satwanya apa saja. Kalau itu sudah ada kita bisa memberikan masukan. Misalnya kalau kita tahu jenisnya bisa mengatakan ini akan nyaman seberapa. Sampai sekarang kita belum mempunyai informasi terkait detail berapa jumlahnya satwa dan lain sebagainya. Itu yang perlu didorong,” jelasnya.

Lebih lanjut Nur Rochman mengatakan BBKSDA Provinsi Jatim sudah memberikan panduan (guiden) secara umum terkait rencana pembuatan wahana Night Zoo di KBS.

“Kalau panduan secara umum kita sudah sampaikan bagaimana jenis satwanya kemudian yang perlu dilakukan dan yang sudah dilakukan. Tapi secara spesifik kita tidak. Dan itu memang menjadi ranahya KBS untuk bisa memberikan gambaran yang lebih detail. Kajian lebih lengkap terkait hal tersebut,” terangnya.

Menurut Nur Rochman, pada tahun 2022, KBS mendapatkan penilaian kategori B dari tim kajian pusat LIPI Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya dari hasil penilaian tersebut, KBS semestinya mampu membuat wahana Night Zoo

Nur Rochman menjelaskan, setiap jenis satwa berbeda perilaku dan pola hidupnya. Satwa malam, sudah mulai aktif ketika matahari terbenam sampai matahari terbit. Beda jenis, beda pula rentang waktunya. Pada siang hari mereka tidur, artinya ketika ditonton satwa itu tidak aktif. “Kita ingin memastikan dulu ketika satwa itu digabung terganggu atau tidak, kalau tidak lanjut saja,” pungkasnya. [dre ]

Ketua DPRD Minta Pemerintah Rangkul Pegiat Kebudayaan

“Bahkan mereka juga akan menggali dokumen budaya sidoarjo dengan mengumpulkan dokumen yang sekarang juga ada di beberapa negara seperti Belanda Inggris dan Amerika,” lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta para pelaku budaya perlu diberi ruang untuk bisa mengekspresikan karyanya. Sebab, dengan berbudaya maka bisa mengenal siapa diri kita, dan dengan mengenali siapa diri kita maka pasti kita akan menyayangi rumah kita sehingga juga menyayangi bangsa dan negara.

DPRD Jatim, Bhirawa Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten harus ikut peduli terhadap giat kebudayaan yang saat ini mulai di lakukan oleh pegiat-pegiat kebudayaan yang ada di Kota Kabupaten. Apalagi mereka merupakan kalangan anak-anak muda yang peduli akan kebudayaan. Hal ini ditegaskan ketua DPRD Jatim Kusnadi usai membuka pame-

Sidoarjo dilakukan oleh anak-anak muda Sidoarjo, dirumah budaya Kabupaten Sidoarjo, Selasa (21/2/2023). Menurut kusnadi, banyaknya anak muda yang peduli terhadap budaya saat ini harus didukung oleh pemerintah guna menopang keberadaan mereka.

Sebab ini akan membuat anak anak muda yang selama ini cukup pasif bias semakin aktif didalam mengembangkan dan menggali budaya-budaya bangsa kita yang cukup banyak ini.

“Contohnya dirumah budaya Sidoarjo ini. Disini banyak sekali kegiatan budaya yang di lakukan oleh anak anak muda. Seperti kegiatan mocopat, diskusi budaya dan kegiatan seni lainnya,” ujarnya.

“Marilah kebudayaan itu kita pelihara dengan baik. Pemerintah juga harus memberikan fasilitasi supaya para pelaku budaya bisa berkarya karena orang yang bergerak di budaya itu pasti mencintai antar sesama sebab budaya itu cenderung tidak ada nuansa kepentingan tapi hanya berkarya,” ungkapnya. Kata Kusnadi, para pelaku budaya ini sudah bangga kalau mereka bisa mengaktualisasikan karyanya walaupun tidak dibayar. “Syukursyukur kemudian ada perhatian pemerintah Propinsi, Kota Kabupaten. Cobalah untuk bisa membangun