PPP Minta Dana Hibah Pemprov Dihapus

Pengamat: Zona Gelap Dana Hibah Perlu Direformasi

 ke halaman 11 Surabaya, Bhirawa Pengelolaan dana hibah di Jawa Timur menjadi zona gelap. Padahal bantuan uang, barang maupun jasa yang berasal dari Pemprov Jatim tersebut dinilai sangat membantu masyarakat. Oleh karenanya, perlu adanya reformasi pengelolaan dana hibah, baik struktur maupun kultur.

Hal itu disampaikan pengamat politik, Surokim Abdussalam pada acara Jagongan Jurnalis bertajuk “Menyongsong Pemilu 2024 di Tengah Ranjau Hibah” di Agis Restaurant, Surabaya, Rabu (8/3). Acara yang dihadiri tokoh lintas partai seperti PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, Demokrat sepakat mempertahankan dana hibah agar tetap ada. Hanya PPP yang meminta secara tegas dana hibah untuk dihapus.

alikusyanto/bhirawa

Warga desa mengamati salah satu titik kerusakan jalan yang sangat parah di Kecamatan Tarik.

Mata Rakyat Mitra Birokrat MITRA

Surokim menjelaskan, reputasi dalam mengelola dana hibah masuk kategori buruk. “Ditambal sana, kena sini begitu sebaliknya. Dan semua bermula dari zona gelap (dana hibah, red) itu,” katanya. Pihaknya pun setuju adanya perbaikan pengelolaan dana hibah. Sembari itu, dana hibah perlu di-off-kan minimal 2-3 tahun kedepan. Pasalnya, dana hibah akan

 ke halaman 11

Minta Warga NU

Taat Bayar Pajak

SELURUH warga Nahdlatul Ulama (NU) atau

Nahdliyin diminta tetap taat membayar pajak. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjawab adanya seruan boikot pajak yang disampaikan mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj. “Tentunya NU akan tetap bersama pemerintah. Serta

Sentil

PPP Meminta Dana Hibah

Pemprov Dihapus - Jangan donk, nanti tidak ada ladang korupsinya

Jalan Rusak Parah, Warga Tarik

Dimohon Bupati Tetap Bersabar - Sabar itu ilmu tingkat tinggi dan tak semua orang mampu

Belasan Pejabat Pemkab Tulungagung

Belum Lapor LHKPN - Waah patut dicurigai nih... hehehe

Pemprov, Bhirawa

Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), menggelar pertemuan Penguatan Indeks Pembangunan Gender melalui Pengarusutamaan Gender

(PUG) Kabupaten/Kota di Bakorwil Pamekasan Tahun 2023, Rabu (8/3). Kepala DP3AK Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani menuturkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan urusan oky abdul sholeh/bhirawa

Para tokoh lintas partai saat berdialog dalam acara Jagongan Jurnalis yang bertajuk “Menyongsong Pemilu 2024 di Tengah Ranjau Hibah”.

Pemprov, Bhirawa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Indikator capaian kinerja dalam urusan tersebut adalah Indeks

Jatim menjadi provinsi dengan jumlah perpustakaan yang terbanyak se Indonesia mendapatkan sertifikat akreditasi. Hingga tahun 2022, total perpustakaan yang telah terakreditasi mencapai 2.096. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yang jumlahnya mencapai 1.658 perpustakaan.

“Dengan jumlah perpusltakaan yang terus meningkat, kami mendorong seluruh warga Jatim untuk meningkatkan literasi membaca sejak dini,” tutur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (8/3). Lantaran banyaknya perpustakaan yang terakreditasi itu pula, tahun ini Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas kebijakan dan komitmen besarnya sehingga menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi

Ketum DPP Partai Demokrat Tuntaskan Sidang Proposal Disertasi di Unair

Siapkan SDM Unggul dan Berintegritas, Alasan AHY Tempuh S3

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya bisa bernafas lega. Di tengah kesibukannya dalam kegiatan partai persiapan pemilu, politisi muda ini berhasil menuntaskan sidang proposal disertasi sebagai bagian syarat kelulusan program doktoral yang sedang dia tempuh di Universitas Airlangga (Unair).

Komitmen AHY dalam memprioritaskan pendidikan akhirnya terbayar. Sejak menjadi mahasiswa Unair pada 2021 lalu, suami Annisa Pohan ini akhirnya menuntaskan proposal disertasi berjudul “Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Tentu spesial saya khusus datang dari Jakarta kemarin untuk menghadiri secara langsung sidang proposal. Saya ingin mengikuti pendidikan dengan baik jadi Alhamdulillah walaupun dengan segala keterbatasan waktu dan juga saya tidak seharihari berdomisili di Surabaya,” kata usai sidang dengan mengenakan almamater berwarna biru bertuliskan Unair.

Meski dilakukan secara daring, AHY mengatakan tak ada kendala selama mengikuti perkuliahan selama menjadi mahasiswa Unair. “Tetapi semua kegiatan perkuliahan sejak dimulai ketika itu tahun 2021 dan sampai dengan hari ini saya bisa mengikutinya dengan baik baik yang dilakukan secara daring secara langsung,” tambahnya.

AHY mengaku mengambil program S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia ini untuk meningkatkan keilmuan dan wawasan terkait pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. “Saya

Sp4n Lapor Dukung Pelayanan Publik Berkualitas

Presentase Penyelesaian Aduan Capai 99,5%

Lamongan, Bhirawa

Layanan pengaduan memiliki peran penting dalam memulihkan pelayanan publik apabila terjadi ketidakpuasan dari masyarakat. Sehingga mengharuskan para pengelola layanan pengaduan harus profesional dalam mengendalikan tugas serta fungsinya.

Melihat hal tersebut Pemerintah

Kabupaten Lamongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola Sp4n Lapor bersama 78 operator layanan pengaduan di setiap OPD lingkup

Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Penggunaan aplikasi Sp4n Lapor bersifat wajib sejak 27 Oktober 2020 saat Sp4n Lapor ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan dan pengaduan pelayanan publik melalui keputusan Kementerian PANRB.

Selain bertujuan untuk memulihkan pelayanan publik, Sp4n

Lapor memiliki peran dalam meningkatkan kepercayaan publik, serta sebagai bentuk pengawasan atau government social control sebagai unsur penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada

Pemerintahan sehingga menciptakan good governance.

“Diamanatkan dalam UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tertulis bahwa Pemda wajib membangun manajemen pelayanan publik termasuk manajemen pengelolaan pengaduan.

Karena dengan layanan pengaduan akan mewujudkan reformasi birokrasi dalam Pemerintahan yang nantinya juga akan melahirkan Pemerintahan yang good governance,” tutur Kepala Pusat

Penerangan (Kapuspen) Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Kepala Bidang Fasilitasi

Pengaduan dan Informasi Publik)

Puspen Kemendagri Rega Tadeak

Hakim, Rabu (8/3).

Lebih lanjut Rega menerangkan terkait bagaimana kriteria penge- lolaan layanan pengaduan yang baik ialah pengaduan dengan ketepatan waktu, fasilitasi, perbaikan, dan kredibilitas.

“Sebagai pengelola layanan pengaduan yang baik itu harus melakukan penangan yang tepat waktu, terdapat tindakan fasilitasi, dan kredibilitas,” terangnya.

Kualitas layanan pengaduan yang baik juga akan berdampak pada nilai zona integritas daerah karena berfungsi sebagai indikator penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas.

Upaya mendukung layanan pengaduan di Lamongan juga didukung dengan layanan Lapor Pak Yes yang beroperasi secara online.

Hal itu selaras dengan program prioritas Lamongan yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, demokratis, dan bebas korupsi serta pelayanan publik yang berkualitas.

Bimtek yang diselenggarakan atas dukungan Program USAID-ERATdigelar selama 2 hari , mulai 7 Maret hingga 8 Maret 2023 dan mendapatkan apresiasi dari Kapuspen Kemendagri atas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sp4n Lapor di Kabupaten Lamongan. Data 1 Januari sampai 6 Maret 2023 menyebutkan jika persentase penyelesaian pengaduan di Kabupaten Lamongan tercatat 99,5%, melebihi dari target penyelesaian pengaduan sesuai RPJMN tahun 2020-2024 sebesar 90%.

Rata-rata tindak lanjut pengaduan di Lamongan selama 3,5 hari sejumlah 436 pengaduan. Rincianya terdiri dari 381 selesai, 53 proses, 2 belum ditindaklanjuti karena status laporan tidak menyebutkan lokasi sehingga masuk kategori laporan belum lengkap. [ aha.dre]

Belasan Pejabat Pemkab Tulungagung Belum Lapor LHKPN

Tulungagung, Bhirawa Meski batas akhir penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sudah semakin dekat, namun masih ada pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung yang belum melaporkannya. Bahkan jumlahnya masih mencapai belasan.

Sekretaris Dearah (Sekda) Tulungagung, Sukaji, Rabu (8/3), mengakui jika masih ada pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung yang masih belum menyerahkan LHKPN. “Jumlahnya ada masih sekitar 12 orang yang belum (lapor LHKPN),” ujarnya. Ia selanjutnya menandaskan sudah mengingatkan pada para kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung untu segera melaporkan LHKPN tahun 2022 itu. “Selalu ditagih dan diingatkan untuk melaporkan LHKPN,” tuturnya. Sekda Sukaji berharap tidak ada pejabat lingkup Pemkab Tulungagung yang sampai terlambat atau bahkan tidak melaporkan LHKPN-nya. Terlebih pada tahun lalu semua pejabat di Pemkab Tulungagung tercatat melaporkan LHKPN.

Sutiaji Terima Penghargaan Sijalinmajataru 2023 dari Gubernur Jawa Timur

Kota Malang, Bhirawa

Upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Pemkot Malang, mendapat apresiasi dari Pemprov Jawa Timur.

Adalah Sijalinmajataru, penghargaan yang diberikan atas partisipasi aktif dalam patroli sigap jaga lindungi masyarakat tahun 2023.

Penghargaan itu, diserahkan bertepatan dengan apel gelar pasukan memperingati hari jadi Satpol PP ke 73, hari jadi Linmas ke 61, serta hari jadi ke 104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di alun-alun Kabupaten Tuban, Rabu (8/3), kemrin.

Wali Kota Malang, Drs.H.Sutiaji hadir menerima penghargaan yang diberikan secara langsung oleh

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Usai kegiatan, Sutiaji menyampaikan semua prestasi dan pencapaian yang diraih selama ini, semuanya berkat kesadaran dan kepedulian semua elemen untuk

Kilas Birokrasi

Bupati Madiun Minta 538 PNS Naik Pangkat

Tekankan Tanggung Jawab Layani Masyarakat

Kabupaten Madiun, Bhirawa

Sejumlah 538 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Madiun menerima Surat Keterangan (SK) Kenaikan Pangkat periode April 2023. Penyerahan SK secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, di Halaman Puspem Mejayan, Senin (6/3/2023).

Bupati Madiun mengatakan jika kenaikan pangkat merupakan suatu apresiasi terhadap pengabdian yang dilakukan. Sebagai seorang abdi negara, Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun, mengharapkan kenaikan pangkat ini menjadi motivasi tersendiri dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Kaji Mbing juga menekankan agar PNS di Kabupaten Madiun memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang lebih besar. “Dengan kesadaran untuk mengabdi kepada masyarakat, PNS harus merasa punya tanggung jawab dan masyarakat harus terpenuhi haknya dalam diberikan pelayanan,” pungkasnya. [dar.dre] ikut berperan aktif berkontribusi dalam balutan kolaborasi hexahelix.

Memaknai setiap prestasi yang diraih, ini semua kata Sutiaji, berkat kontribusi semua pihak, kolaborasi hexahelix nya hidup dan jadi budaya baik yang berkembang di masyarakat kita. Ini yang patut kita jaga bersama, sehingga pembangunan di bumi Arema yang kita cintai ini bisa berkelanjutan.

“Seperti kemarin, kita mendapat Adipura, itu juga kolaborasi dan usaha bersama. Sekarang kita mendapatkan apresiasi dari Bu Gubernur, ini juga usaha bersama. Jadi ini yang patut diapresiasi dan dibanggakan. Saya kira masyarakat kota Malang sudah sangat proaktif menjadi mitra dan obyek pembangunan” tambah Sutiaji.

Sijalinmajataru yang diterima Kota Malang, lanjut Sutiaji merupakan penghargaan yang diberikan kepada daerah yang aktif dalam patroli sigap yang diadakan Pemprov Jawa Timur.

Orang nomor satu di Pemkot Malang ini juga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Malang yang berkolaborasi dengan Satlinmas Kota Malang dan masyarakat menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

“Penghargaan ini (Sijalinmajataru) tentu linear dengan visi misi yang kami usung. menciptakan lingkungan yang nyaman tentu perlu upaya. Satpol bekerja sama dengan linmas lewat Ngalam 112, lalu malam tahun baru kemarin kita galakkan poskamling bersama di semua wilayah dan tersambung langsung kegiatannya ke Ibu Gubernur, Alhamdulillah ini diapresiasi” terang Sutiaji.

Dirinya juga berpesan kepada semua elemen masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Malang terlebih dalam menyambut gelaran pesta demokrasi tahun 2024.

Sutiaji berharap kedewasaan masyarakat di Kota Malang dapat menjadi benteng tangguh untuk terus menjadikan Kota Malang sebagai kota yang aman, damai dan toleran. [mut.dre]

“Intinya para kepala OPD di Tulungagung sudah sadar. 100 persen tidak ada yang telat melaporkan LHKPN,” paparnya. Tahun 2023 ini LHKPN sudah harus dilaporkan paling lambat tanggal 15 Maret 2023. Itu artinya tinggal sepekan lagi. Soal sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN, Sekda Sukaji menyebut sanksinya adalah berkurangnya atau pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). “TPP berkurang. Tetapi di Tulungagung tidak sampai terjadi itu. Semua melaporkan dan tidak ada yang disembunyikan,” tandasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Soeroto, juga mengakui jika masih ada pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung yang belum melaporkan LHKPN tahun 2022. Bedanya, ia menyebut yang belum melaporkan hanya sejumlah tujuh pejabat.

“Dari 60 -an OPD dan camat yang belum melapor ada tujuh orang. Insya Allah nanti sebelum tanggal 15 Maret sudah terpenuhi semua,” katanya.

Soeroto membeberkan pejabat yang melaporkan LHKPN melalui online tersebut dapat terdeteksi oleh BKPSDM Kabupaten Tulungagung. Hal ini karena KPK memberitahu BKPSDM Kabupaten Tulungagung terkait siapa saja pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung yang telah melaporkan LHKPN-nya. [wed.dre]

Musrenbang Kota Batu 2023 Serap 460 Usulan dari Kecamatan

untuk kemajuan daerahnya.

Musrenbang ini diselenggarakan secara teleconference dan secara langsung di Singhasari Resort Kota Batu, Rabu (8/3).

Tercatat ada 460 usulan yang didapat dari

3 Kecamatan yang ada di kota ini.

“Dari 460 usulan tersebut, sebanyak 339 usulan dari Kecamatan

Batu, 54 usulan dari Kecamatan Bumiaji, dan 67 usulan dari Kecamatan Junrejo,” ujar Zadiem Effisiensi, Sekda Kota Batu, Rabu (8/3). Dari usulan tersebut masih ditambah usulan dari OPD Kota Batu sebanyak 656 usulan yang di entri di SIPD RI untuk diteruskan ke Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dari usulan tersebut akan tersusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

Zadiem menjelaskan bahwa melalui Musrenbang Kota Batu 2023 kali ini diharapkan bisa menciptakan penguatan reformasi birokrasi ke depan. Selain itu dengan mrlaksanakan program yang diusulkan maka akan tercapai pertumbuhan konomi berkelanjutan yang didukung kualitas infrastruktur inovasi dan daya saing SDM yang memadai. Menutup acara, Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menjelaskan bahwa tema dari Musrenbang Kota Batu 2023 sudah selaras dan mendukung pembangunan untuk target wilayah Jawa dan Bali. Artinya, tema ini selaras dengan 7 prioritas Pembangunan Jatim dan Pembangunan Nasional. “Kami mohon ada sinergi yang terus berlangsung, mulai dari Wakil Rakyat, DPRD, dengan seluruh elemen Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan PAD. Kemudian PAD ini bisa kembali ke masyarakat dengan bentuk pelayanan masyarakat yang lebih baik.” pesan Aries. Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurrochman menyampaikan beberapa pokok pikiran DPRD bersumber dari aspirasi Masyarakat Kota Batu. Dan beberapa usulan dan kritik Dewan berkaitan dengan Penataan ASN. Reformasi birokrasi harus dilakukan sejak dini. Kemudian Dewan juga mengkritik masih adanya permasalahan kemacetan dan pembukaan akses jalan serta infrastruktur. “Adapun untuk pengelolaan dana Belanja Tak Terduga (BTT), kami berharap agar Eksekutif idak ragu dalam mengambil keputusan demi pelayanan publik yang lebih baik,” uhar Nurrochman.

Sementara, Kepala Bapeda Jatim Ir Mohammad Yasin MSi menyampaikan, perlu adanya kajian komprehensif untuk perolehan PAD Kota Batu. Ia berpendapat jika PAD meningkat maka ekonomi juga akan meningkat. [nas.dre ]