Warga 15 Desa Minta Pilkades 2023 Tidak Digelar

Pamekasan, Bhirawa

Ratusan warga mendatangani kantor

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pameksan, meminta

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2023 serentak, untuk tidak digelar. Alasannya berbenturan tahapan Pemilu 2024 dan pertimbangan keuangan daerah.

Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) dan Front Aksi Massa (FAMAS) Pamekasan, didukungan masyarakat dari 15 Desa ini longmack dari Taman Arek Lancor menuju kantor dewan, meneriakkan tuntutan melalui pengeras suara dan sejumlah pamplet.

Tuntutan minta ditunda (tidak digerlar, Red)

Pilkades 2023, menurut Ketua Umum FAMAS, Abdus Salam Marhaen, karena unjuk rasa sebelumnya mengatasnama 15 Desa siap melaksanakan. Ternyata kini terbukti 15 Desa tidak siap melaksanakan Pilkades 2023 serentak.

Pihaknya meminta jawaban penundaan Pilkades ini, Karena sebelumnya, Ali Maskur selaku ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan, menyatakan, 24 anggota dewan sudah sepakat

Pilkades 2023 serentak bisa dilaksanakan dengan pengalihan anggaran.

“Kami menolak digelar pilkades 2023, karena mendahulukan kepentingan Negara yang lebih besar yaitu Pemilu. Alasan lain, mampukan kabupaten Pamekasan membiayai

Pemilu dan Pilkada, kemudian mendanai

Pilkades 2023,” ucap Salam, didampingi Ketua

Umum PMM, Achmd Sujai.

Pengunjukrasa merasa kecewa karena tuntutan

Pilkades 2023 tidak digelar, belum mendapat jawaban karena Ketua Komisi 1 DPRD

Pamekasan, Ali Maskur, bersama anggota masih kunjungan kerja ke daerah Jogyakarta. [din.dre]

Kilas Dewan

Soal Capres, Projo Jombang

Masih Tunggu Arahan Jokowi

Jombang, Bhirawa

Relawan Jokowi, Projo Jombang masih menunggu arahan Jokowi terkait Calon Presiden (Capres) yang akan didukung oleh relawan Jokowi di Kabupaten Jombang tersebut nantinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu karena Ketua Projo Jombang, Joko Fatah Rochim menyebut Projo adalah Pro-Jokowi.

“Saat ini Projo Jombang masih belum ada keputusan, dalam hal ini kami menuggu, di mana menunggu arahannya Pak Jokowi, karena Projo adalah Pro-Jokowi, mau arah politik netral atau ke manapun, kami menuggu arahan dari Pak Jokowi,” kata Joko Fatah Rochim saat diwawancarai Selasa (07/03) kemarin terkait adanya dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Ganjar Pranowo, Dikatakannya jikapun Ganjar Pranowo mencalonkan diri dari liuar partai PDI-P, Fatah melihat apapun bentuknya masyarakat ada kecendrungan condong untuk memilihnya.

“Peluang besar sekali, ini dari sisi masyarakat atau Ormas yang menilai karena bagian dari pada dukung mendukung datangnya itu dari masyarakat,” kata Joko Fatah Rochim.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PDI-P Kabupaten Jombang, Bahana Bela. Binanda, Rabu (08/03) mengungkapkan, dirinya optimis jika Ganjar Pranowo tetap setia kepada PDI-P.

“Yang jelas Mas Ganjar sendiri kan sudah menyatakan bahwa beliau setia dengan PDIP. Artinya dia hanya mau berangkat kalau itu diusung oleh PDIP,” kata dia.

“Dan di PDI-P sudah jelas, bahwa semua itu menjadi kewenangan dan hak prerogatif Ketua Umum, Bu Megawati Soekarnoputri. Maka kalau kita PDI-P intinya tegak lurus, kita tunggu keputusan dari ketua umum,” tutup Bahana Bela Binanda. [rif.dre]

Ada Dugaan Tambang Ilegal, DPRD

Kabupaten Pasuruan Surati Kapolri

Pasuruan, Bhirawa

DPRD Kabupaten Pasuruan melayangkan surat kepada

Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) untuk mengusut aduan dugaan tambang ilegal di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, HM Sudiono Fauzan menyampaikan surat aduan bernomor 170/265/DPRD Kab Pasuruan/2023 tertanggal 1 Maret 2023 perihal

Rekomendasi DPRD Kabupaten Pasuruan atas kegiatan ilegal mining dan perusakan lingkungan, kepada Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Kami sudah mengirimkan surat ke Kapolri pada Senin (6/3) kemarin. Surat aduan dugaan tambang ilegal di wilayah Kabupaten Pasuruan,” tandas Mas Dion sapaan akrabnya, Selasa (7/3).

Dari surat tersebut, kata Mas Dion, ia meminta agar Kapolri mengerahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku dan kegiatan dugaan tambang ilegal. Terutama tambang galian C di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Karena, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, jumlah penambang ilegal justru lebih banyak dari pada yang tambang yang legal.

“Kami minta Polri tanpa pandang bulu menindak tegas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan belum dapat izin produksi. Termasuk, ada tambang di Grati yang dekat dengan perumahan warga dan ada juga yang dekat sutet,” jelas Mas Dion. [ hil.dre]

Pemilu Ditunda Atau Tidak, PPP Jombang Manut Keputusan KPU

Jombang, Bhirawa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jombang memberikan pernyataan jikalau Pemilihan Umum (Pemilu) yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023 apakah nantinya tetap dilaksanakan pada tanggal tersebut ataukah ditunda, maka tetap akan ‘manut’ (patuh) terhadap Keputusan KPU-RI.

Hal itu dikatakan Ketua DPC PPP Kabupaten Jombang, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema menyikapi putusan PN Jakarta Pusat (Jakpus) tentang penundaan Pemilu.

“Saat ini kan masih ada proses banding dan sebagainya. Bagaimanapun kita harus mengikuti proses hukum yang berlaku dan keputusannya masih belum fix,” ungkap Ema Umiyyatul Chusnah, Rabu (08/03).

“Kalau (sikap) PPP, kalau memang 2024 harus dilaksanakan sesuai jadwal, kita siap melaksanakan itu. Kembali lagi pada pemerintah juga. Kalau memang aturannya harus diundur dengan alasan berbagai hal dengan kondisi negara, kita harus mengikuti. Tapi sekarang kita masih berpedoman Pemilu sesuai jadwal,” tambah Ning Ema.

Karena saat ini masih ada proses banding, Ning Ema menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil. proses hukum tersebut.

“Jadi sementara kita hari ini berharap, keputusan itu yang terbaik untuk kita PPP maupun untuk rakyat Indonesia,” tandas Ning Ema.

Sebelumnya pada Jumat (03/03) yang lalu, Wakil Ketua DPC PDI-P Jombang, Bahana Bela Binanda mengungkapkan, pihaknya tetap menghormati putusan PN Jakpus tersebut. “Itu toh masih ada koreksi untuk banding kan. Jadi semua sudah sepakat proses Pemilu diharapkan pada saatnya tanggal 24 Februari 2024,” ujar dia. “Yang jelas kami itu siap apapun. Yang jelas kami sudah menyiapkan bahwa Pemilu itu pada tanggal yang ditetapkan,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPC Partai

Demokrat Kabupaten Jombang, M. Syarif Hidayatullah atau Gua Sentot berharap Pemilu tidak ditunda dan tetap dilaksanakan pada 24 Februari 2024.

“Karena bagaimanapun juga ini adalah proses demokrasi yang 5 tahun sekali. Tapi kita kan menghormati hukum yang ada. Artinya kita nggak bisa serta merta contohnya memaksa Pemilu dipercepat, atau mungkin diundur. Jadi semoga saja keputusannya, Pemilu tepat waktu tidak diundur,” bebernya. “Tapi kami Partai Demokrat Kabupaten Jombang, mengacu pada DPP Demokrat. Tapi secara pribadi, diundur, dimajukan, atau mungkin tetap, kita harus siap,” pungkasnya. [ rif.dre ]

Gelar Rapat Paripurna, Bupati Bojonegoro Sampaikan Nota Penjelasan LKPJ 2022

pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD kabupaten Bojonegoro, Forkopimda Bojonegoro, sekda beserta jajaran eksekutif, kepala OPD dan para camat se Bojonegoro.

Dalam LKPJ Bupati tahun 2022, yang dibacakan secara langsung oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, menunjukkan indek pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro meningkat.

Laporan di awali dengan uraian belanja daerah pada tahun 2022, dari target Rp6,4 triliun sudah terealisasi Rp5,3 triliun, dengan capaian 82,83 persen. Meliputi belanja operasi, terdiri dari belanja pegawai,belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Masing masing sudah terealisasi di kisaran angka 80 hingga 90 persen dari plafon.

Selain itu belanja modal, terdiri dari belanja tanah,belanja mesin, belanja gedung bangunan, belanja aset jalan, jaringan, irigasi dan aset tetap, sudah terealisasi di kisaran 80 hingga 90 persen.

Bojonegoro, Bhirawa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sudarno/ bhirawa

Meski sedang menjalankan tugas dinas luar negeri, Wali Kota Madiun Maidi tetap menjalankan kegiatan pemerintahan dari jarak jauh seperti foto diatas.

Bupati Bojonegoro tahun 2022, di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro Jalan Veteran, kemarin (8/3).

Hadir dalam penyampaian LKPJ Bupati tahun 2022, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah,

“Sedangkan belanja tidak terduga teralisasi 47,96 persen, dan trasfer belanja bagi hasil dan bentuan keuangan sudah terealisasi di angka 95 persen,” jelasnya. [bas.dre]

Sedang Dinas Luar Negeri, Wali Kota Pantau Pendampingan

Kota Madiun, Bhirawa Meski sedang menjalankan tugas dinas luar negeri, Wali Kota Madiun Maidi tetap menjalankan kegiatan pemerintahan dari jarak jauh. Salah satunya seperti tampak dalam kegiatan orang nomor satu di Kota Pendekar itu saat mengikuti pendampingan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Pendampingan tersebut dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Refor-