KAJIAN 2_PELAYANAN IBU BERSALIN DAN IBU NIFAS DI MASA PANDEMI NEW NORMAL

1

“PELAYANAN IBU BERSALIN DAN IBU NIFAS DI MASA PANDEMI NEW NORMAL” I. Latar Belakang Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.

Dalam Bahasa Inggris “Midwife” berarti with women as birth, the renewal of life continues through the ages. “With Woman” maksudnya adalah pada saat mendampingi perempuan selama proses persalinan dan pada saat memberikan pelayanan kebidanan, seorang bidan harus mempunyai rasa empati, keterbukaan, menumbuhkan rasa saling percaya (trust), bidan harus mengetahui pikiran dan perasaan serta proses yang dialami ibu dan keluarganya.

Menurut WHO Bidan adalah seseorang yang telah diakui secara reguler dalam program pendidikan kebidanan sebagaimana yang diakui yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan telah mendapatkan kualifikasi serta terdaftar disahkan dan mendapatkan ijin melaksanakan praktik kebidanan. Dalam situasi dunia saat ini, yang dimana dunia sedang dilanda KLB (Kejadian Luar Biasa) yaitu coronavirus atau yang sering kita kenal dengan COVID-19. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID19. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini.

COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Percikan-percikan ini relative berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya

1

di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19.

UU Kebidanan No. 4 Tahun 2019 menyebutkan Pelayanan Kebidanan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Adapun dalam pelayanan kebidanan ini, bidan memiliki tugas dan wewenang yang meliputi pelayanan Kesehatan ibu, pelayanan Kesehatan anak, pelayanan Kesehatan reproduksi perempuan dan KB, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Tugas dan wewenang ini dapat dilakukan di PMB (Praktik Mandiri Bidan ) dan atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan serta mematuhi beberapa peraturan seperti halnya kode etik, standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang telah berlaku dan telah disepakati.

Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Pedoman ini merupakan acuan bagi ibu dan keluarga serta tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan ANC, persalinan dan PNC di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di masa pandemi COVID-19 ini khususnya untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas dapat melakukan pencegahan umum COVID19 dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pemakaian APD seperti masker ketika keluar rumah, menjaga kondisi tubuh dengan rajin berolahraga ringan, memenuhi pola makan gizi seimbang dan pola istirahat yang cukup. Selain itu ibu juga bisa menghindari kontak langsung dengan orang yang memiliki gejala COVID-19. Sedangkan cara pencegahan untuk bayi baru lahir atau balita di masa pandemi COVID-19 ini bisa dilakukan dengan tidak melakukan IMD pada bayi baru lahir dari ibu ODP atau PDP atau terkonfirmasi COVID-19, menunda pemberian vaksin Hepatitis B, bayi baru lahir dari ibu ODP dapat dilakukan rawat gabung di ruang isolasi khusus bersama ibunya dan tetap dilakukan pemantauan online pada bayi tersebut, serta ketika bayi ingin menyusu tetap harus diperhatikan dengan melaksanakan prosedur pencegahan COVID-19.

II.

Diskusi 1. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh para bidan di masa pandemi Covid-19?

Tantangan pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19 seperti Pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di era pandemi, belum semua bidan tersosialisasi pedoman pelayanan KIA,

2

KB & Kespro di era pandemi dan New Normal, fasilitas kesehatan baik primer ataupun tempat PMB maupun rujukan harus dipersiapkan dalam pemenuhan APD, sarana prasarana dan SDM, . Keselamatan bidan & pasien harus dilindungi, diperlukan penyesuaian pelayanan agar terhindar dari penularan, Akses pelayanan kebidanan di era pandemi COVID-19 mengalami perubahan. faskes primer atau PMB membatasi pelayanan, tingginya kasus penderita COVID 19 yang dirawat di RS rujukan berpengaruh terhadap penanganan pelayanan rujukan maternal dan neonatal.

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh para bidan di masa pandemi Covid-19? a. Banyak bidan mengaku kesulitan dalam pemenuhan APD dan Bahan Pencegahan Infeksi dikarenakan keberadaannya yang langka dan harga yang relatif mahal akibat kebutuhan akan Alat Perlindungan Diri semakin meningkat. b. Kesadaran pasien untuk perlindungan diri dengan menggunakan masker dan mencuci tangan masih kurang. Banyak pasien yang cenderung lalai akan keselamatan dirinya.

Mereka menganggap bahwa mencuci tangan dan memakai masker adalah suatu hal yang remeh. Padahal dengan hal sekecil apapun yang kita lakukan dapat mengurangi resiko terpapar dari berbagai macam penyakit khususnya COVID-19. c. Rasa Khawatir bidan ketika terdapat pasien terpapar COVID-19 yang tidak jujur. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 merupakan momok yang sangat menakutkan bagi jutaan populasi manusia. Tak jarang masyarakat menganggap bahwa seorang yang terpapar COVID-19 akan dikucilkan keberadaannya oleh masyarakat sekitar akibat penyakit yang belum ada obatnya tersebut. Pemikiran yang seperti itu merupakan sebuah pemikiran yang salah. Justru dengan kita menyembunyikan hal tersebut, maka penyebaran dari COVID-19 akan semakin cepat dan tidak terkendali. Langkah yang sebaiknya kita lakukan adalah berterus terang terhadap apa yang kita alami. Agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut sehingga penyebaran COVID-19 dapat terkendali dan tertangani dengan baik. d. Alat screening rapid test terbatas e. Ibu enggan untuk datang ke klinik, PMB, PKM maupun RS dikarenakan takut terpapar COVID-19. Padahal banyak ibu yang seharusnya memeriksakan kehamilannya untuk memperoleh asuhan yang sesuai. Selain itu, bagi pasangan suami istri yang hendak berkonsultasi maupun memasang alat kontrasepsi menjadi tertunda yang tentu saja hal tersebut berdampak pada peningkatan ibu hamil selama pandemi COVID-19 saat ini.

3

f. Sebagian bidan mengalami penurunan jumlah klien, hal ini selaras dengan adanya ada persepsi khawatir yang berlebihan terhadap kebijakan work from home (WFH) dan menganggap secara general hal yang dilakukan di luar rumah untuk ditiadakan, bukannya diminimalisir sesuai skala prioritas. padahal dalam hal yang esensial seperti Antenatal Care (ANC), Kontrasepsi keluarga berencana (KB) dan imunisasi bukanlah hal yang dapat ditunda dan dikesampingkan perannya dalam keluarga dan kehidupan masyarakat selama ini. Informasi yang didapatkan setengah dan tidak sesuai makna utama yang diharapkan pemerintah membuat kebijakan ini terkesan berbahaya bagi masyarakat yang semacam ini. Sehingga, simbiosis antara bidan dan masyarakat sebagai klien asuhan terkait status kesehatan dan kependudukan sangat intens terpapar. g. Pasien datang masih ada yang tidak memakai masker.

Dengan adanya permasalah tersebut ditakutkan bukan hanya membahayakan klien itu sendiri melainkan orang lain yang berada di klinik tersebut. Untuk meminimalisir adanya perubahan pandemi dan host wabah, bidan perlu untuk menambahkan fasilitas penunjang masker bagi klien, padahal ini secara tidak langsung cukup membebankan dari segi finansial jika dipertimbangkan berdasarkan operasional cost pelayanan. Terlebih lagi, masyarakat yang menganggap 'enteng' kondisi ini tidak berada pada jumlah yang sedikit, bahkan meningkat seiring isu new normal disampaikan, sebagian dari mereka telah salah menganggap bahwa isu ini dapat diterjemahkan bahwa pandemi sudah berakhir dan semua kegiatan kembali normal. h. Tarif pelayanan kebidanan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional cost.

Dalam hal ini tidak berarti bidan merasa kurang dan menilai asuhan melalui cost dengan indikator tarif jejaring JKN. Namun, isu ini beberapa kali telah dibicarakan, sayangnya belum menemukan titik temu hingga sekarang, Terlebih lagi relasi kerja belum diatur secara rinci sehingga masing-masing pihak mengambil asumsinya sendiri.

Hak dan kewajiban terkait dana tarif masih belum jelas dan selama ini tidak mengcover sepenuhnya sehingga tidak mutualisme melainkan merugikan satu pihak. Bahkan, menurut penuturan ketua Ibi pada m.detik.com, beberapa bidan dipotong operasionalnya, ada juga yang tidak. Biaya persalinan Rp 600 ribu bisa dipotong sampai 30 persennya. Sehingga dinilai sangat merugikan bidan dengan segala hambatan di masa serba menyulitkan i. Syarat untuk memberikan pelayanan KB IUD dan implan, harus bersertifikasi kompetensi

4

j. Biaya pelatihan cukup besar – PMB biaya sendiri.

Untuk memberikan pelayanan yang komprehensif, bidan perlu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi melalui pelatihan dan seminar. Namun sejauh ini harganya sangat tinggi dan dianggap memberatkan bidan, seharusnya ada regulasi kembali terutama pada masa pandemi. Penyelenggara tetap mempertimbangkan berbagai dana namun otoritas pemerintah yang selama ini mengatasnamakan kesejahteraan kesehatan seharusnya juga turut serta. Pasalnya bidan adalah lini pertama kesehatan yang secara tidak langsung memang menjadi tujuan masyarakat berobat dan memenuhi kebutuhan jasmani kesehatan. Apabila kompetensi yang dimiliki bidan tidak memadai, pelayanan dalam asuhan pun turut terkendala. Jika mengandalkan dana dari klien dirasa kurang bisa mengcover kebutuhan pelatihan kompetensi tersebut karena dana tersebut cukup untuk kebutuhan di masa sekarang ini. k. belum semua PMB MOU dengan BPJS Hal ini mempengaruhi pertimbangan klien untuk dapat mendatangi PMB terutama bagi pengguna yang menggunakan bpjs secara penuh karena keterbatasan biaya. Sehingga pilihan yang ia putuskan adalah melalui instansi atau klinik terkait yang memiliki kerjasama PMB. Pemerataan semakin tidak stabil dan mempengaruhi kadar pendapatan harian terukur oleh PMB l. Klaim ke BPJS Klaim ke BPJS masih ada kendala, pembayaran tertunda, karena lama - hangus, pasien tidak aktif bayar iuran tidak dibayar oleh BPJS, dan berbagai kendala lainnya menjadi pr baru dan perlu dikaji ulang dan mendapat perhatian karena cukup merugikan bidan dalam keadaan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah adalah pembayaran terhadap layanan yang tak kunjung dibayar oleh BPJS dengan alasan iuran tak kunjung dibayar oleh masyarakat. Padahal hal ini sangat merugikan bidan sebagai klinisi.

Apalagi hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Perpres 82 tahun 2018 " Status penjaminan tidak aktif saat peserta belum membayar. Total iuran tertunggak dan denda harus lunas terlebih dulu sebelum layanan bisa diberikan. Sama seperti aturan sebelumnya, ketentuan ini hanya berlaku bagi peserta yang ingin mengakses rawat inap.". Sehingga bidan lah orang yang paling dirugikan dalam hal ini. m. Harga implan dan IUD cukup mahal yg tidak ikut BPJS n. Pelayanan melalui konsultasi online oleh bidan tidak termasuk dalam “telemedicine�

3. Apa saja permasalahan yang akan dihadapi oleh para bidan di masa pandemi Covid19 ?

5

Tanpa disadari pada situasi pandemi COVID-19 ini, banyak OTG beraktifitas seperti biasa, dan OTG (Orang Tanpa Gejala) ini berisiko menularkan pada ibu hamil.

Namun hingga saat ini belum ada skrining COVID-19 bagi ibu hamil. selain itu dari sisi teknologi dan informasi yang semakin hari semakin berkembang, sehingga siapapun dapat mengakses ataupun mengedit informasi tersebut, hal ini menyebabkan banyak informasi terkait COVID-19 yang menyebar luas masih diragukan kebenarannya. Dengan adanya informasi tentang COVID-19 yang menyebar luas dan masih diragukan kebenarannya, hal ini juga akan menimbulkan permasalahan baru yaitu pemahaman masyarakat yang beragam tentang pandemi COVID-19 dan akan berakibat pada kepatuhan masyarakat yang rendah, keberagaman pemahaman masyarakat terhadap COVID-19 juga menyebabkan tingkat kecemasan masyarakat cukup tinggi, begitu pula kecemasan yang dirasakan ibu hamil yang semakin meningkat.

Penyebaran Kasus COVID-19 ini berlangsung sangat cepat, baik didunia maupun di Indonesia. Penyebaran dan penularan COVID-19 tidak mengenal batas, dan dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali, termasuk ibu hamil dan anak-anak. Dengan dasar tersebut dan menghadapi era new normal pelayanan Kesehatan khususnya kebidanan harus tetap berjalan secara optimal, aman bagi pasien dan bidan dengan berbagai penyesuaian berdasarkan panduan penanganan COVID-19 atau protokol Kesehatan yang berlaku. Saat ini banyak pengembangan pelayanan kebidanan dengan berbagai panduan pelayanan KIA dan KB baik dari Kemkes, POGI, IDAI, IBI dan lain sebagainya. Dengan pengembangan tersebut diharapkan pelayanan tetap berjalan dan aman bagi pasien dan provider dengan berbagai penyesuaian yang relevan dengan pencegahan COVID-19. Dan pengembangan ini berbasis teknologi informasi sebagai solusi inovasi, telemedicine, konsultasi online dan media aplikasi KIE dan lain sebagainya.

4. Yang bisa dilakukan bidan dalam penerapan pelayanan kebidanan pada praktik mandiri dan masa pandemi COVID-19 dan new normal Hal pertama yang bisa dilakukan bidan untuk pencegahan penularan virus COVID19 ini adalah bidan bisa menggunakan fasilitas yang tersedia di praktik mandiri bidan, seperti papan tulis atau sejenisnya untuk membuat pengumuman atau menempelkan pengumuman tentang protokol pencegahan COVID-19 di praktek bidan mandiri seperti cara cuci tangan memakai sabun dan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter untuk setiap orang yang berada di praktik mandiri bidan, semua pengunjung, pendamping maupun pasien menggunakan masker dan lain sebagainya. Untuk hal selanjutnya atau hal kedua yang bisa dilakukan bidan untuk meningkatkan PHBS adalah dengan menyediakan tempat

6

cuci tangan, sabun dan air mengalir. Serta siapkan alat pengukur suhu yang bisa digunakan untuk mengukur suku setiap pasien yang berkunjung di PMB tersebut.

Hal ketiga yang bisa dilakukan bidan adalah memastikan semua peralatan yang akan digunakan adalah peralatan yang sudah di desinfektan. Dan disarankan untuk bidan yang ingin melakukan pelayanan sebisa mungkin untuk melakukan perjanjian dengan pasien melalui telepon atau secara online. Dalam pelayanan bidan diharuskan menggunakan APD sesuai kebutuhan dengan cara pemasangan dan pelepasan yang benar untuk menghindari penyebaran virus secara meluas. Lakukan pengkajian komprehensif sesuai standar serta lakukan skrining faktor resiko infeksi COVID-19, termasuk kewaspadaan penularan COVID-19, dalam hal ini bidan dapat berkoordinasi dengan RT/RW/Kades untuk informasi status pasien (ODP, PDP/COVID+).

Sedangkan untuk skrining faktor resiko infeksi COVID-19, jika ditemukan faktor resiko segera lakukan rujukan ke puskesmas terdekat atau RS terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya untuk pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, BBL (Bayi Baru Lahir) dan balita serta KB, Kespro pada masa pandemic COVID-19 dan new normal sesuai standar yang mengacu pada panduan kemkes, POGI. IDAI dan IBI serta dalam pemberian konseling dan konsultasi KIE bidan dapat melakukannya secara online dan pemantauan atau follow-up care. Dengan menerapkan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas diharapkan pelayanan kebidanan tetap bisa diberikan secara optimal di tengah pandemic COVID-19 ini. Dan selain itu juga diharapkan dengan adanya Tindakan tersebut dapat menekan penyebaran virus COVID-19 ini.

A. Pelayanan ANC Pelayanan kesehatan pada ibu hamil tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Pelayanan antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang profesional untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil beserta janin yang dikandungnya. Pelayanan antenatal yang dilakukan secara teratur dan komprehensif dapat mendeteksi secara dini kelainan dan risiko yang mungkin timbul selama kehamilan, sehingga kelainan dan risiko tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

Karena Setiap kehamilan, dalam perkembangannya mempunyai resiko mengalami penyulit atau komplikasi. Oleh karena itu, pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, sesuai standar dan terpadu untuk pelayanan antenatal yang berkualitas.

Pelayanan Antenatal care pada pandemi COVID-19 menjadi salah satu pelayanan yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat fungsi dari pelayanan ini adalah meningkatkan derajat Kesehatan ibu hamil serta janin. Kepala BKKBN dr. Hasto

7

Wardoyo, Sp.OG (K) menyampaikan bahwa, dampak mewabahnya COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap rentannya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan, yang dikarenakan penurunan jumlah pelayanan KB secara nasional dari masing-masing jenis alat obat kontrasepsi (alokon). Dengan pertanyaan seperti itu, secara tidak langsung pelayanan antenatal care (ANC) sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan. Maka Dari itu pelayanan ANC yang bisa kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini yaitu dengan secara pemantauan online, jika tidak ada keluhan yang dirasakan ibu hamil, ibu hamil diminta untuk menerapkan isi buku KIA di rumah dan jika terjadi keluhan himbau ibu untuk segera datang ke fasyankes terdekat untuk dilakukan pengkajian komprehensif.

Untuk kunjungan pertama ibu dapat melakukan perjanjian melalui telepon atau secara online sebelum datang ke fasyankes tersebut. Untuk bidan yang melakukan pengkajian sebisa mungkin untuk berkoordinasi dengan perangkat setempat baik RT/RW/Kades untuk mengetahui status ibu hamil tersebut (OTG/ODP/COVID+).

Dalam pelayanan ANC juga akan diadakan konseling dan KIE secara online untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, namun ANC harus dilakukan sesuai standar 10 T. dengan seperti itu diharapkan pelayanan kebidanan terkusus pelayanan ANC dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan diadakannya ANC itu sendiri.

B. Pertolongan Persalinan Pertolongan persalinan merupakan situasi dimana penyebaran virus ataupun bakteri mudah menginfeksi orang sekitar yang bersentuhan langsung dengan darah ataupun cairan yang dimana itu adalah tempat penyebaran virus. Pada masa pandemi ini pelayanan persalinan dapat diterapkan namun tetap sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Pelayanan persalinan oleh bidan, pada masa pandemi dilakukan dengan panduan yang meliputi : Jika ada tanda-tanda bersalin, segera hubungi Bidan melalui telepon/WA. Bidan melakukanskriningfaktorresikotermasuk resiko infeksi covid-19. Apabila ada faktor resiko, segera rujuk ke PKM / RS sesuai standa

Lakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, dengan kewaspadaan Covid-19. Bidan dapat berkoordinasi dengan RT/ RW/Kades tentang status ibu apakah sedang isolasi mandiri (ODP/PDP/Covid+) resiko infeksi covid-19. Apabila ada faktor resiko, segera rujuk ke PKM / RS sesuai standar.

8

Pertolongan persalinan dilakukan sesuai standar APN, lakukan IMD & Pemasangan IUD paska persalinan dengan APD level2, dan menerapkan protokol pencegahan penularan covid-19 - pada ibu bukan PDP, Covid+ (Pasien dan pendamping maks 1 orang menggunakan masker)

Jika tidak dapat melakukan pertolongan persalinan, segera berkolaborasi dan rujuk ke PKM / RS sesuai standar covid-19.

Apabila ada faktor resiko, segera rujuk ke PKM / RS sesuai standa

Keluarga/pendamping dan semua tim yang bertugas menerapkan protokol pencegahan penularan COVID19.

Melaksanakan rujukan persalinan terencana untuk Ibu bersalin dengan risiko, termasuk risiko ODP/PDP/Covid + sesuai standar

C. Pelayanan Masa Nifas dan BBL (Bayi Baru Lahir) oleh Bidan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan suatu negara. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, AKI di Indonesia masih tinggi, yaitu sebesar 305/100.000 kelahiran hidup (KH). Sedangkan AKB menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 adalah 24/1000 KH.

9

Gambar 7.1 Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita pada Rakerkesnas 2019

Bisa dilihat pada data diatas bahwa. kematian bayi baru lahir menyumbangkan jumlah terbesar kematian bayi. Dan itu salah satu yang mendasari pelayanan ibu nifas dan BBL (Bayi Baru Lahir) sangat perlu diperhatikan. Begitu pula pada masa pandemic COVID-19 pelayanan ibu nifas dan BBL (Bayi Baru Lahir) tetap harus berjalan dengan seoptimal mungkin dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan. Pelayanan ibu nifas dan BBL (Bayi Baru Lahir) oleh bidan pada masa COVID-19 dapat dilakukan dengan cara sebelum pelayanan dilakukan ibu diharapkan untuk membuat perjanjian melalui telepon atau secara online, bidan wajib melakukan pelayanan komprehensif sesuai standar, dengan kewaspadaan COVID-19. Kewaspadaan ini bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan RT/RW/Kades tentang status ibu apakah sedang isolasi mandiri (ODP/PDP/Covid+).

Bidan dapat melakukan pelayanan nifas dan BBL sesuai standar menggunakan APD level 1 dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Jika bidan tidak dapat memberikan pelayanan, segera lakukan kolaborasi dan rujuk ke Puskesmas /rumah sakit.

Untuk pelayanan kebidanan pada BBL bidan dapat melakukan asuhan esensial BBL (Bayi Baru Lahir). Dan tetap lakukan Imunisasi diberikan sesuai rekomendasi PP IDAI. Bidan dapat melakukan Konsultasi nifas dan BBL, KIE, konseling laktasi, pemantauan

10

timbang dilaksanakan secara online. Serta bidan disarankan untuk menunda kelas ibu dan balita, atau bila memungkinkan bidan dapat mengadakan secara online.

D. Pelayanan KB oleh Bidan Pelayanan KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui: 1. Mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan 2. Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas.

3. Mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Peranan KB sangat diperlukan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, unsafe abortion dan komplikasi yang pada akhirnya dapat mencegah kematian ibu.

Seperti yang kita tahu pada masa pandemi COVID-19 inI, menurut data BKKBN terjadi lonjakan angka kehamilan yang tidak direncanakan, dikarenakan angka drop out KB meningkat. Hal ini didasari oleh takutnya pasangan usia subur takut mendatangi pelayanan kesehatan karena pandemi COVID-19. BKKBN mengharapkan drop out KB ini tidak semakin meningkat sehingga kehamilan yang tidak diinginkan pun dapat dicegah.

Berdasarkan ruang lingkup kewenangan bidan dalam program KB yaitu memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom, pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, dan melaksanakan program Pemerintah salah satunya Program KB, sangat diharapkan dapat menurunkan kejadian tersebut. Yang dapat dilakukan oleh bidan dalam memberikan pelayanan KB pada masa pandemi COVID-19 dan tetap sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan untuk pencegahan penularan COVID-19 , meliputi : Tidak ada keluhan, Akseptor IUD/Implan dapat menunda untuk kontrol ke bidan. Pelayanan KB baru/kunjungan ulang dan membuat janji melalui telepon/WA.

11

Lakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, dengan kewaspadaan COVID-19. Bidan dapat berkoordinasi dengan RT/RW/Kades untuk informasi tentang status ibu (ODP/PDP/Covid+)

Pelayanan KB dilakukan sesuai standar menggunakan APD level 1 atau 2. Konseling memotivasi menggunakan MKJ. tidak perlu kontrol rutin (kecuali ada keluhan)

Kunjungan ulang Akseptor Suntik/Pil tidak dapat diberikan, untuk sementara ibu menggunakan kondom/pantang berkala/senggama terputus.

Bidan dapat Kerjasama dengan PLKB untuk distribusi pil.

Akseptor, pendamping dan semua tim yang bertugas menggunakan masker dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

Konsultasi KB, Penyuluhan dan Konseling dilakukan secara online. Di motivasi dan didorong ntuk beralih menggunakan MKJP. Dan pilihan yang tepat di era new normal sehingga tidak perlu control rutin.

5. Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Kebidanan Pada Pandemi COVID-19 A. Pra Pelayanan -

Konsultasi, Penyuluhan, KIE dan Konseling dilakukan melalui online

-

Jika memerlukan pelayanan secara offline, klien diharapkan membuat janji melalui telepon atau secara online, sebelum melakukan kunjungan ke lini Kesehatan tersebut

-

Lakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, dangali informasi yang berkaitan dengan kewaspadaan COVID-19.

12

-

Lakukan skrining faktor resiko termasuk resiko terinfeksi COVID-19 apakah sedang isolasi mandiri (ODP/PDP/Covid+)

-

Rujukan terencana bagi ibu dan bayi dengan resiko

B. Pelaksanaan Pelayanan ANC,INC, Nifas, BBL, Balita, Kespro dan KB -

Memverifikasi hasil kajian komprehensif.

-

Pemberian informasi dan informed consent

-

Lakukan skrining faktor resiko terinfeksi COVID-19 jika ditemukan faktor risiko segera rujuk sesuai standar

-

Menggunakan APD sesuai kebutuhan

-

Memberikan pelayanan sesuai standar dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19

-

Memberikan KIE dan Konseling seperti Gizi, IMD dan ASI, KB, PHBS dan Protokol Kesehatan Cegah COVID-19 serta P4K.

-

Pasien dan pendamping maksimal 1 orang serta, tim kesehatan yang bertugas selalu menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

C. Pasca Pelayanan -

Pelayanan nifas dan BBL dengan bidan selanjutnya, lakukan pemantauan mandiri menggunakan buku KIA.

-

Ada keluhan atau tanda bahaya segera datang ke PMB dengan membuat janji terlebih dahulu

-

Konsultasi, KIE dan konseling dilakukan secara online

-

Bidan membimbing ibu membaca dan menerapkan buku KIA

-

Membimbing senam hamil dan senam nifas secara online.

III. Kesimpulan Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan.

Pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.

Pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir di masa pandemi COVID-19 diselenggarakan dengan mempertimbangkan pencegahan penularan virus COVID-19 baik bagi ibu, bayi maupun tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan ibu

13

dan bayi tetap harus berkualitas walaupun di masa pandemi COVID-19. Pelayanan ANC terpadu, Asuhan Persalinan Normal, Penanganan Kegawatdaruratan harus sesuai standar ditambah dengan standar pencegahan penularan COVID-19. Tenaga kesehatan harus memperkuat kemampuan ibu dan keluarga untuk memahami Buku KIA untuk mengenali tanda bahaya dan menerapkan perawatan selama kehamilan dan pasca persalinan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan edukasi pada ibu hamil, bersalin, nifas hingga bayi baru lahir di tengah pandemi COVID-19.

14

DAFTAR PUSTAKA Astuti.,K.H.,Endah Widhi. dkk. 2016. Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan : Konsep Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Hal.159. Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan : Jakarta Selatan.

BKKBN.2020. Cara Cegah Kehamilan Tidak Diinginkan di Tengah Pandemi COVID-19 dan Cegah ODHA Tertular COVID-19. Rilis/49/B4/BKKBN/IV/2020.

Dr. Emi Nurjasmin, M.Kes. 2020. Status Pelayanan Kebidanan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Memasuki Era New-Normal. https://www.ibi.or.id/. Diakses 28 Juni 2020.

Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat. 2019. Panduan Pelayanan Pasca Persalinan Bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir. Kementrian Kesehatan RI : Jakarta.

Febriyanti., S N Umariyah. 2015. Peran Bidan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Berdasarkan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Studi Kasus Di Kota Semarang). Vol.1(01).

SOEPRA jurnal hukum Kesehatan : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Kementrian Kesehatan RI. 2014. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak : Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana. Kementrian Kesehatan RI : Jakarta.

Kesehatan masyarakat. 2019. Di Rakesnas 2019 Drijen Kesmas Paparkan : Strategi Penurunan AKI dan AKN. http://www.kesmas.kemkes.go.id. Rakerkesnas 2019 : Tanggerang. Diakses 30 Juni 2020.

Kementrian Kesehatan RI. 2020. Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir Selama Sosial Distancing. Sub Direktorat Kesehatan Maternal dan Neonatal Direktorat Kesehatan Keluarga Direktorat

Jendral Kesehatan Masyarakat

Kementrian Kesehatan RI : Jakarta.

Peraturan Presiden 82. 2018. Tentang Jaminan Kesehatan Kesehatan. https://jdih.kemenkeu.go. id. Diakses pada 27 Juni 2020.

Permenkes. 2014. PKM No.97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Bersalinan, dan Mas Sesuadah Melahirkan Kontrasepsi, Seta Pelayanan Kesehatan Seksual : Pelayanan Antenatal Terpadu. Menteri Kesehatan RI Lampiran 1 : Jakarta.

15

World Health Organizator. 2020. Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus. https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public. World Health Organizator : South-East Asia Indonesia. Diakses 28 Juni 2020.

16