BK: Video Viral Open BO Korban Medsos

Bojonegoro, Memorandum

Video viral yang disebut-sebut anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro berinisial ADP beberapa hari lalu, dinyatakan menjadi korban media sosial (medsos). Pernyataan itu usai hasil rapat internal badan kehormatan (BK), Rabu (3/5).

“Dari hasil analisa kita, ADP ini adalah korban dari unggahan medsos, dan kami tidak bisa memberi sanksi,” ungkap juru bicara BK DPRD Bojonegoro Sudiono.

Adapun dasar atau alasan dari keputusan tersebut, Sudiono menjelaskan bahwa akun tersebut tidak jelas dan sudah tidak aktif. Kemudian video viral tersebut juga telah menghapus dan diganti dengan video klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf.

“Dan kemarin si korban juga saya tanya kira-kira ada upaya untuk laporan ke aparat penegak hukum (APH), itu kita kembalikan kepada korban, ternyata dia (ADP) juga tidak mau lapor,” tambahnya.

Proses pencarian Suprami di waduk dilakukan hingga malam.

Dilaporkan Tenggelam

Ternyata Ngedrop di Rumah Warga

Bojonegoro, Memorandum Suprami (50), penjual jamu asal Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno dikabarkan tenggelam di waduk Sumberagung. Namun, usai dilakukan pencarian oleh BPBD Bojonegoro, ternyata perempuan tersebut ditemukan ngedrop di salah satu rumah warga kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Ardhian Orianto mengungkapkan, keluarga melaporkan bahwa Suparmi hilang dan diduga tenggelam di waduk sekitar Desa Sumberagung, Kecamatan Kepohbaru karena jadi rute berjualan. “Tadi malam dilaporkan sekitar pukul 00.20 WIB, BPBD Bojonegoro langsung terjun melakukan assesment,” ungkap Ardhian. Suparmi ditemukan di dalam rumah warga Sumberagung. Diduga, sakit lambung dan vertigonya kambuh. Sehingga korban menumpang istirahat di rumah warga. Lebih lanjut, untuk saat ini, korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Babat, Lamongan guna mendapatkan perawatan dan dilakukan pengecekan kesehatan oleh medis. (top/epe)

Alih-alih mencari kebenaran dan pelaku dari pemilik akun yang mengunggah video viral yang membuat gaduh tersebut BK justru mengembalikan persoalan itu kepada ADP dan Fraksi PKB.

“Jadi tugas BK selain mengingatkan juga menegur kedisip- linan dari anggota. Sedangkan di medsos tersebut, kalau itu benar adanya ini kan kita tidak menyelidikinya sampai ke sana. Jadi kita kembalikan ke si korban (ADP),” tandasnya. “Kalau untuk meneliti keaslian foto yang ada di video itu bukan ranah dari BK, itu ranahnya aparat penegak hukum. Jadi kami tidak menanggapi itu asli atau palsu,” sambungnya. Karena itu, Sudiono mene- gaskan, BK tidak memberikan sanksi namun berharap persoalan video viral tersebut segera dituntaskan. “Harapan kami dari viralnya video tersebut tidak menambah pekerjaan lagi buat anggota BK. Jadi kita selesaikan di rapat internal ini,” pungkasnya. Sebagai informasi, kan, BK tidak memrikan rharap eo gera dituntaskan. arapan kami dari alnya video terset kerjaan buat anggokita selesaikan rapat internal ini,” ngkasnya. Sebagaiinformasi beredar sebuah video di sejumlah akun medsos yang menunjukkan pria diduga anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro sebelumnya beredar sebuah memangku perempuan dengan perempuan pakaian seksi dalam kamar hotel. Dalam narasinya, disebutkan aksi itu hasil open BO, istilah untuk memesan perempuan dari aplikasi online e (top/epe)

Bojonegoro, Memorandum Menjelang penerimaan siswa baru tahun ajaran 2023/2024 yang tinggal hitungan bulan, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memastikan tidak akan menutup atau menggabung sekolah yang sepi peminat. Pada tahun ajaran sebelumnya, terdapat satu SDN yang hanya mendapatkan satu siswa. Bahkan, jumlah seluruh siswa di SDN tersebut hanya mencapai 17 anak. Hal ini, tentu menjadi atensi serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.

“Saya akan mengambil kebijakan tidak mungkin itu saya tutup, kita akan berusaha terus memperbaiki setiap tahunnya. Saya juga tidak akan berpikir untuk merger,” ujarnya, Rabu (3/5).

Untuk meminimalisir kejadian itu terulang, bupati sudah menginstruksikan dinas pendidikan (disdik) mengkaji system penerimaan siswa baru, terkait dengan sistem zonasi. Pasalnya dengan begitu, akan terjadi pemerataan jumlah siswa di setiap sekolah.

Disamping itu, pemkab juga akan melibatkan pemerintah desa (pemdes), untuk memonitor sekolah di semua jenjang pendidikan. “Akan kita kaji berkaitan dengan zonasi, untuk beberapa yang sudah kita tentukan. Untuk meminimalkan sekolah yang capaiannya hanya satu atau dua murid,” sambungnya.

Dengan begitu, Mas Lindra sapaan akrabnya, berharap sekolah yang rombongan belajar (rombel) minim, tercukupi tahun ini. (top/epe)