REI Gresik Sambut Positif Kenaikan NJOP

Gresik, Memorandum Kebijakan pemerintah daerah menaikkan atau melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) disambut positif pengembang perumahan. Ketua Real Estate Indonesia (REI)

Gresik Widodo Feriyanto menilai, kebijakan itu diharapkan dapat memberikan kepastian besaran nilai jual.

“Saya kira kenaikan atau lebih tepatnya penyesuaian NJOP ini adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Karena selama ini acuan penentuannya masih kurang mampu memenuhi rasa kepuasan kami, khususnya pelaku perumahan. Penentuan nilainya seringkali menimbulkan protes,” ucap Widodo Feriyanto, Rabu (3/5).

Sebagai pengembang perumahan, pihaknya kerap menerima protes yang kebanyakan tentang nilai atau harga jual yang dirasa terlalu tinggi bahkan melampaui nilai pasar sebenarnya. Oleh karena itu, kebijakan Pemkab Gresik yang menaikan NJOP mulai tahun ini disambut positif. Tentu dengan sejumlah catatan.

“Kami berpendapat silakan saja disesuaikam NJOP ini. Namun nilainya harus benar-benar memenuhi nilai keadilan dan kepastian nilai. Sudah tidak ada lagi transaksional perihal nilai. Maksimalkan data bidang tanah yang dimiliki BPN untuk menentukan zonasi nilai. Misal, bidang tanah yang langsung berada di tepi jalan tentu nilai NJOP-nya harus berbeda dengan yang terhalang oleh bidang tanahnya orang lain,” tandasnya. Sebelumnya, Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan pihaknya segera melakukan penye- suaian NJOP tanah dan bangunan di sejumlah klaster. Pembahasan sudah dilakukan bersama Kadin, Apindo, REI, dan stakeholder terkait. Menurutnya, sudah belasan tahun NJOP di Kota Pudak tidak ada penyesuaian. Hasil pembahasan, disepakati beberapa kategori wilayah yang NJOP-nya dinaikkan. Terutama lahan industri yang diproyeksikan sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Lalu kawasan perumahan, pertanian dan perikanan. Besaran kenaikan NJOP di setiap klaster berbeda. “Untuk permukiman tidak dipukul rata seluruh perumahan, hanya perumahan yang berklaster. Karena tidak semua penduduk perumahan ekonominya tinggi. Begitu juga segmentasi perumahan tidak sama, jadi hanya perumahan tertentu yang dihuni kalangan ekonomi ke atas,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan menjabarkan, kenaikan NJOP terbesar adalah daerah industri. Naik mencapai 100 persen dibanding sebelumnya. Selanjutnya, kawasan perdagangan dan jasa naik 75 persen, daerah pertanian dan perikanan 50 persen.

Menurutnya, kebijakan tersebut berlaku mulai tahun ini. Penyesuaian NJOP memang boleh dilakukan pemerintah daerah, kurun waktu tiga tahun. “Kebijakan tersebut sudah mulai disosialisasikan, dan SPPT-nya tahun ini sudah beredar sesuai NJOP baru,” ujar Mujid. (and/har/epe) ngatakan, menangani stunting tidak dapat dilakukan seorang kepala daerah saja. Harus melibatkan semua unsur.

“Munculnya stunting terjadi karena asupan gizi yang kurang saat ibu hamil. Bila dibiarkan, dikhawatirkan berhubungan dengan tingkat intelektual masa pertumbuhan. Untuk itu, pemberian nutrisi yang baik bisa mencegah terjadinya stunting,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani menjelaskan, penurunan kasus stunting menjadi isu nasional. Oleh karena itu, pihaknya berusaha mendorong sinergitas seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam upaya menekan angka stunting di wilayahnya.

Caranya, membagikan 20.306 nutrisi kepada ibu hamil. Selain memberi nutrisi, lanjut dia, edukasi pencegahan pernikahan dini terus digalakkan serta mengajak masyarakat yang punya rejeki lebih bisa menjadi orang tua asuh bagi keluarga tidak mampu. (and/har/epe)