Listrik Indonesia Edisi 74 by Ismail Atmadja

www.listrikindonesia.com

edisi 074 n 15 AGUsTUs - 15 sePTeMBeR 2020

Riki F. ibRahim

diruT pT geo dipa energi (perSero)

MeMbangun negeri Menuju ekonoMi karbon Menilik janji jokowi di Megaproyek keliSTrikan hERmaN DaRNEL ibRahim

M. IKHSAN ASAAD DIREKTUR MEGA PROJECT & EBT PT PLN (PERSERO)

keTua Cigre indoneSia

opSi Mengurangi paSokan berlebih

MEGAPROYEK PEMBANGKIT Berlanjut Berbasis Demand Driven Rp45.000,-

9772085106564

Dari Redaksi

Perlu Peran SwaSta

Wujudkan Megaproyek

epublik Indonesia genap menapaki usianya yang ke-75 tahun. Kali ini ada kondisi yang berbeda, pandemi Covid-19 masih terus membayangi geliat dan denyut kehidupan bangsa ini. Kehadiran pandemi global ini berdampak pada semua sektor, tak terkecuali di ketenagalistrikan di Tanah Air. Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berupaya mengejar target pembangunan megaproyek kelistrikan 35 ribu MW. Proyek ambisius yang digulirkan sejak 2015 terus mengalami pergesaran target dari 2019 ke 2023. Meskipun angka 35 ribu MW yang ditargetkan pemerintah bukan tanpa perhitungan. Namun, karena adanya wabah Covid-19 berdampak pada penurunan penjualan listrik. Tentu saja, penurunan penjualan listrik itu harus diikuti dengan perubahan rencana pembangunan pembangkit listrik. Tidak itu saja, di sisi lain, kinerja IPP pun ikut terkena imbas jika memaksakan untuk mengoperasikan pembangkit dengan cepat. Apalagi sebagian besar pembangkit yang direncanakan merupakan pembangkit swasta (IPP) yang saat ini sudah dalam tahap perjanjian jual beli listrik (Power Purchasing Agreement/PPA) dan sebagian dalam tahap konstruksi. Menyikapi kondisi tersebut, Majalah Listrik Indonesia merasa tertantang untuk mengulas kondisi kelistrikan di Indonesia, khususnya megaproyek pembangkit 35 ribu MW dalam tema besar â&#x20AC;&#x153;Megaproyek Pembangkit Berlanjut Berbasis Demand Drivenâ&#x20AC;? di edisi terbaru. Untuk mengupas tuntas kondisi tersebut, kami memuat M Ikhsan Asaad, Direktur Mega Project & EBT PT PLN (Persero) pada rubrik Cover Story, untuk menggali informasi dan data tentang perkembangan megaproyek ketenagalistri-

kan di Tanah Air. Selain itu, dalam rubrik Fokus Utama, kami menghadirkan sejumlah narasumber yang kredibel, seperti perusahaan swasta di sektor kelistrikan terkait megaproyek 35 Ribu MW. Diantaranya, PT Adaro Power, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), PT Sumber Segara Primadaya, PT Trafoindo Prima Perkasa (Trafindo), PT Guo Hua Energi Musi Makmur (GH EMM) Indonesia, PT Sumberdaya Sewatama, dan PT Geo Dipa Energi, dan lain-lainnya, dalam upaya ikut mendorong terwujudnya megaproyek 35 Ribu MW. Di samping itu, kami juga tak lupa menampilkan narasumber dari Komisi VII DPR RI dan sejumlah pengamat, seperti dari KADIN Indonesia dan INDEF. Untuk rubrikasi lain, seperti Suara CEO, kami menghadirkan Riki F Ibrahim Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero); rubrik Figure Ratnasari Sjamsuddin, GM Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) PT PLN (Persero); dan rubrik Voice of BoD ada Kemal Djamil Siregar, Direktur Utama PT PLN Batubara. Untuk Suara Pakar, kami menampilkan Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc, Ketua The International Council on Large Electric Systems (CIGRE) Indonesia. Tak lupa kami menyajikan sejumlah rubrik menarik lainnya, seperti Archipelago yang mengulas kelistrikan di Kepulauan Sangihe; Lensa Daerah menyoroti kinerja PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung (Babel); dan rubrik lainnya yang dikemas secara ringan dan informatif, seperti CSR, Motivasi, Tips dan Trik, dan SDM. Dirgahayu RI Ke-75 Tahun. Salam sehat dan semangat.. n

JuliSatrio Satrio Juli Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

NewFace!

l i s t r i k i n d o n e s i a . c o m

Download and Visit our newlook website

DEWAN PAKAR Dr. ir. tuMiran, M.eng Dr. ir. herMan Darnel iBrahiM, M.sc ir. JarMan, M.sc ir. nur PaMuDJi, M.eng ir. MoCh. harry Jaya Pahlawan, Dipl.eC, M.sc, iPu. Dr. ir. Milton PaKPahan, MM, CerG DEWAN PEmBiNA sri anDini

PRomotioN DiRECtoR irwan raChMan

PEmimPiN umum Juli satrio

EVENt DiRECtoR ario soeBiJoKo

mANAgiNg DiRECtoR irwaDhi MarZuKi

CoRPoRAtE sECREtARy sarah wenas

PEmimPiN REDAKsi Bahar yahya REDAKtuR PElAKsANA turiMan soFyan REDAKsi CanDra wisesa, ZuChri. fotogRAfER rayZatul aKMal. CREAtiVE DiRECtoR isMail atMaDJa. ARt DiRECtoR FranKi suwarno aK. CREAtiVE Keli untoro. mANAJER mARKEtiNg & PRomosi ari MiraDi. iKlAN BoBBy inDra lesMana, Marwan, riDwan, suBhan. siRKulAsi M. saDeli, M. Maya, uBaiDillah. DAtA & DoKumENtAsi ninDya Putri. KEuANgAN santi setiawan.

oN tHE CoVER: m. iKHsAN AsAAD DireKtur MeGa ProyeK & eBt Pt Pln (Persero)

Fear about the

Covid-19 is normal â&#x20AC;&#x201C;but don't let it control

you! www.listrikindonesia.com

lANggANAN & iKlAN 021 - 536 77336 (hunting)

listrik indonesia

redaksi.listrikindonesia@gmail.com

@listriknenergi @listrikindo

w w w. l i s t r i k i n d o n e s i a . c o m REDAKsi & iKlAN

Grha MP Jl. KeManGGisan ilir no. 23 JaKarta 11480 telP. 021-53677336 Fax. 021-5343792

PERWAKilAN

Jl. Barata Jaya Vi no.3 suraBaya 60284 telP. 031 - 5053247, 5058191

BANK

BanK ManDiri CaB. JaKarta no. aCC. 165-000-2323-203 a/n: Pt. listriK inDonesia MeDia

PENERBit

Pt Murtila ProMosinDo

HAK mEREK:

no. iDM00027133

Daftar IsI KOnSuMSI lIStrIK leSu

Saatnya BerBagi BeBan

Fokus Utama

Di Indonesia, listrik masih menjadi isu krusial. Misalnya rasio elektrifikasi, yaitu masih ada warga atau perdesaan yang belum dapat menikmati setrum. Masih ada warga yang hanya menikmati aliran listrik pada malam hari saja. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang masih mengeluhkan pemadaman listrik (byarpet), terutama di luar Jawa.

Megaproyek Listrik jalan Terus

Saatnya pemerintah Membuat Master plan energi Hijau

proyek kelistrikan, Berdamai dengan pLTu Batu Bara

kinerja pLn Semester I/2020 ketika BuMn Setrum Tersengat pandemi

Berharap proyek pembangkit Tetap Berjalan

perkuat koridor kelistrikan di pulau jawa

pLTu Cilacap Fase II Beroperasi Lebih Cepat

komisi VII dpr rI: pLn diminta perhatikan neraca kelistrikan

pengamat ekonomi konstitusi: Menilik janji jokowi di Megaproyek kelistrikan

Strategi produksi di Tengah pandemi

kadin desak regulasi Insentif eBT Lebih Menarik

pacu produksi Trafo Trafindo diversifikasi pasar

pengamat IndeF: pemerintah Harus kaji ulang Megaproyek 35.000 MW

Terus Berkomitmen dukung konsumsi Listrik

Menakar peluang & Tantangan pengembangan geothermal

Indonesia power pioneer Co-Firing pLTu Batu Bara dengan pellet Berbahan Sampah

Sektor pembangkit akan Lebih Menarik

Review 78

ARCHiPElAgo Nyala Listrik di Beranda Utara Indonesia

sDm Kiat Meningkatkan sDM yang efektif dan Efisien Pasca Pandemi

mANCANEgARA Ambisi Australia Mengekspor Tenaga surya ke singapura

lENsA DAERAH Menyambungkan sumatera dan Pulau Bangka

CsR Memanfaatkan Limbah PLTU Untuk Batako Bedah rumah

sEREmoNi

PLN Gelar Konferensi Internasional Teknologi Ketenagalistrikan

76-77 TEKNO

Herlin Herlianika

Grassroot Government Advocacy AshrAe Indonesia Chapter

Menjaga sistem Pendingin Agar Pembangkit Tetap Andal

Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

table of Content

Cover Story

RIDA MULYANA

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

Megaproyek Listrik Jalan Terus

48 M. Ikhsan Asaad DiREKtuR mEgA PRoJECt & EBt Pt PlN (PERsERo)

RATNASARI SjAMSUDDIN

MEGAPROYEK PEMBANGKIT: BERlANjuT BERBAsIs dEMANd dRIvEN

Review

Opini

KoRPoRAsi Pengangkutan Batu Bara Terus meningkat

AsosiAsi Persoalan Klasik Panas Bumi Investasi Kurang Bergairah

72 74 82

sERtifiKAsi Jamin Keandalan & Keselamatan Melalui Sertifikasi

70 96

soRot Perbaiki Model Bisnis PLN

ENERgi tERBARuKAN Memulihkan ekonomi Melalui energi Terbarukan

EDitoRiAl Pensiunkan Pembangkit Jadul

GM UIP Jawa Bagian Barat PLN

Bekerja Tuntas Mengawal Infrastruktur Kelistrikan

RIKI F IBRAHIM

Dirut PT Geo Dipa Energi (Persero)

Membangun Negeri Menuju ekonomi Karbon

AsuRANsi Transformasi APLN: Proteksi Aset Pln & Anak Usaha

KEMAL DjAMIL SIREgAR

Feature 68

MOTIVASI

SDM

Direktur Utama PT PLN Batubara

Transformasi Menuju Company of Chioce

Mencipta energi dari Limbah Kulit Padi Kiat Meningkatkan sDM yang Efektif dan Efisien Pasca Pandemi

TIPS & TRIK Mengubah sisa Desalinasi Menjadi energi Listrik

www.listrikindonesia.com

HERMAN DARNEL IBRAHIM

Ketua The International Council on Large Electric Systems Indonesia

Opsi Mengurangi Pasokan Berlebih

HEADLINE

FOKUS UTAMA

KOnSuMSI lIStrIK leSu

Saatnya BerBagi BeBan r aKMal/lIstrIK InDonesIa

ZuchrI

su ketercukupan suplai dan keandalan listrik masih menjadi perhatian (concern) semua stakeholder di Tanah Air. Berbeda dengan isu di negara maju yang lebih concern untuk memproduksi listrik dari energi bersih (green energy) karena dari sisi suplai dan keandalan listrik sudah cukup, pertumbuhan listrik relatif stagnan dan elektrifikasi sudah mencapai 100%. Sebaliknya, pertumbuhan listrik di Indonesia dipastikan akan terus bertumbuh karena industri dan bisnis masih terus melakukan ekspansi. Listrik menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat. Ketika listrik padam dalam beberapa jam saja misalnya, reaksi masyarakat langsung heboh. Bahkan, bisa langsung viral di media sosial. Pasalnya, hampir seluruh kegiatan sehari-hari tidak akan dapat terlepas dari listrik. Dari kegiatan mencuci pakaian, pendingin ruangan, penerangan ruang, televisi, seterika, kereta api listrik, dan masih banyak lagi membutuhkan suplai listrik. Bahkan, investor juga mempertimbangkan kepastian suplai listrik sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu

lokasi tertentu. Listrik merupakan sumber energi sekunder yang dihasilkan dari konversi energi primer, seperti bahan bakar minyak, gas bumi, dan batu bara serta sumber energi baru dan terbarukan seperti panas matahari, panas bumi, air, angin, biomassa, biogas, sampah, dan lainnya. Selain itu, listrik merupakan bentuk energi yang mudah untuk diproduksi, diangkut, dan digunakan baik oleh masyarakat maupun industri. Bahkan, tren ke depan akan menuju alat penyimpanan listrik (storage) seperti baterai yang lebih efesien dan efektif. Kondisi di Indonesia, yaitu masih perlu meningkatkan keandalan dan suplai listrik, keterjangkauan tarif listrik, dan demand listrik yang akan terus bertumbuh, maka masih diperlukan peran sentral atau pembeli tunggal (single buyer), yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Negara melalui badan usaha milik Negara (BUMN), yaitu PT PLN (Persero), akan menjamin keterjangkaun tarif listrik, terutama bagi masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah masih memberikan

subsidi listrik dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Di sisi lain, Indonesia sebagai negara emerging market masih terus gencar membangun, terutama infrastruktur dan industri sehingga masih membutuhkan kepastian suplai dan tambahan daya listrik. Oleh karena itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencetuskan program megarporyek 35.000 megawatt (MW). Meskipun pembangunan pembangkit listrik perlu disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan demand listrik agar tidak terjadi kelebihan daya (over supply) yang terlalu besar. PLN bersama dengan pemerintah perlu terus mengevaluasi supply & demand listrik untuk menghindari over supply. Seperti yang sedang terjadi saat ini, PLN mengalami kelebihan suplai yang cukup besar karena demand listrik turun sangat signifikan. Penyebabnya adalah pandemi virus korona (corona virus disease/Covid 2019). Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan roda perekonomian, terutama pada periode Maretâ&#x20AC;&#x201D;Juni 2020, ketika diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Industri dan bisnis terhenti. Otomatis konsumsi listrik turun drastis. Padahal, PLN sudah melakukan kontrak jual beli listrik dengan skema take or pay dengan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Dampaknya, beban PLN akan bertambah. Sederhanya, kulakan 10 unit barang, tetapi hanya dijual 5 unit dari biasanya 8 unit. Risiko kerugian tentu membayangi perseroan setrum tersebut. Namun, kondisi saat ini bisa dikategoEdisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA rikan force majeure (keadaan kahar) di luar kendali semua pihak. Toh, jika kondisi sudah normal, demand listrik akan naik kembali. Tentu sebuah risiko yang harus dipikul PLN dan pemerintah karena hampir tidak mungkin membagi beban itu kepada konsumen di tengah kondisi sulit seperti saat ini.

Tujuan Mulia Tentu tidak bisa menyalahkan siapa pun di tengah kondisi force majeure seperti saat ini. Program megaproyek pembangkit 35.000 MW selama 2014—2023 memiliki tujuan mulia. Pertama, untuk menjamin ketercukupan suplai listrik bagi masyarakat dan industri. Kedua, untuk menaikkan rasio elektrifikasi hingga 100%, sehingga seluruh rumah tangga di Indonesia bisa menikmati aliran setrum. Ketiga, menumbuhkan proyek infrastruktur kelistrikan yang akan mendorong industri, dari vendor, investor, penyerapan tenaga kerja, dan lainnya. Keempat, menciptakan dampak berganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Angka 35.000 MW itu pun bukan tanpa perhitungan. Pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan permintaan listrik sehingga membutuhkan tambahan daya 35.000 MW selama 2014—2023. Sebagai contoh target pertumbuhan permintaan listrik di regional Sumatera. Pada draf awal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2020-2029, pertumbuhan direncanakan sebesar 6,98%. Namun, karena adanya wabah Covid-19 telah berdampak pada pertumbuhan penjualan listrik. Oleh karena itu, asumsi pertumbuhan kelistrikan di regional Sumatera dalam draf RUPTL 2020—2029 tersebut direvisi menjadi 5,25% untuk menyesuaikan dengan dampak Covid-19. Penurunan penjualan listrik itu harus diikuti dengan perubahan rencana pembangunan pembangkit listrik. Berdasarkan dokumen PLN yang diterima Majalah Listrik Indonesia, target awal pembangunan pembangkit listrik pada 2020 berkapasitas 12.796 MW, tetapi harus diturunkan menjadi 9.412 MW. Bahkan, PLN bisa menurunkan lagi target tersebut untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan beban puncak dan pembangkit yang sudah berjalan (on going). Sebenarnya tidak hanya PLN saja yang berpotensi kian tertekan, kinerja IPP pun bakal terkena imbas jika memaksakan untuk mengoperasikan pembangkit www.listrikindonesia.com

dengan cepat. Apalagi sebagian besar pembangkit yang direncanakan merupakan pembangkit swasta (IPP) yang saat ini sudah dalam tahap perjanjian jual beli listrik (power purchasing agreement/PPA) dan sebagian dalam tahap konstruksi. Pembangkit IPP berpotensi mengakibatkan adanya inefisiensi bagi perusahaan jika produksi energi listriknya tidak dapat terserap optimal, atau yang biasa disebut take or pay (TOP). Berdasarkan perhitungan daya listrik existing saat ini dan potensi penambahan daya dari pembangkit yang sudah commit ted dan on going ditambah dengan lesunya penjualan listrik, PLN perlu mengantisipasi kelebihan suplai listrik (over supply) akibat berlebihnya kapasitas pembangkit. Oleh karena itu, PLN harus berupaya untuk menciptakan permintaan (create de mand) listrik, bukan lagi hanya menunggu. Meskipun sebagai perusahaan monopoli, bukan lagi eranya hanya berpangku tangan. PLN perlu gencar untuk menciptakan permintaan listrik. Selain mengatur kembali (reschedul ing) pengoperasian pembangkit yang akan masuk ke dalam sistem jaringan, PLN perlu gencar memasarkan listriknya sehingga potensi kelebihan suplai listrik bisa dihindari.

Merit Order Lalu bagaimana dengan proyek pembangkit yang akan segera beroperasi (commercial operation date/COD)? PLN harus menerapkan paradigm merit order, yaitu menerima suplai listrik dari harga yang termurah. Ingat, PLN merupakan BUMN yang juga dituntut mencari laba, selain harus menjadi agen pembangunan dan menjalankan misi sosial dalam penyediaan tenaga listrik bagi rakyat. Namun, PLN harus menaati ketentuan hukum dan perjanjian yang telah dibuat dengan IPP. Misalnya, untuk pembangkit yang telah menggunakan kontrak take or pay (TOP), PLN harus tetap menyerap listrik dari pembangkit tersebut sesuai dengan batas kapasitas minimal TOP agar tidak terkena penalti. Selain itu, bagi pembangkit yang akan COD, PLN bisa duduk bersama dengan IPP terkait, untuk mencari jalan tengah yang saling menguntungkan. Misalnya, menunda beberapa bulan pengoperasian pembangkit yang dalam tahap commissio ning atau COD untuk kebaikan bersama. Gambaran kondisi sistem Jawa Bali pada saat pandemi adalah pembangkit

HEADLINE

yang reserve shutdown atau dimatikan sebesar 8.594 MW dan komposisi take or pay pembangkit gas masih terpenuhi. Berdasarkan data PLN, kondisi pada saat PSBB (7 Mei 2020), beban puncak (malam hari) sistem kelistrikan Jawa—Bali 21.803 MW dari biasanya di kisaran 27.000 MW, sedangkan kapasitas pasok (mampu pasok) 33.474 MW sehingga cadangan sistem (reserve margin) sebesar 11.671 MW atau 35%. Jika beberapa pembangkit peaker tidak di-shutdown, reserve margin bisa mencapai 20.265 MW. Setelah memasuki era normal baru (new normal), demand listrik atau beban puncak di Jawa—Bali naik lagi ke 24.430 per 18 Juni 2020. Hal penting lainnya, PLN masih memenuhi kewajiban take or pay untuk pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) kendati harus dimatikan beberapa unit saat pandemi.

Kinerja PlN Kondisi pelemahan demand listrik tentu akan memengaruhi kinerja keuangan PLN sepanjang tahun ini. Berdasarkan laporan keuangan PT PLN (Persero), kinerja keuangan pada kuartal I/2020 mengalami kerugian Rp38,88 triliun jika menghitung rugi kurs yang mencapai Rp51,97 triliun. Pasalnya, pada akhir Maret 2020 terdapat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akibat sentimen negatif atas mulai mewabahnya pandemi Covid-19. Nilai tukar rupiah terhadap US$ sebesar Rp16.367 per US$ dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.244 per US$. Namun, kinerja perseroan pada kuartal I/2020 masih mampu membukukan laba usaha Rp6,81triliun, laba sebelum pajak, bunga (EBITDA) Rp16,93 triliun dan EBITDA margin sebesar 19,78%. Masih cukup bagus. Hal itu disebabkan oleh penurunan harga energi primer, yaitu minyak, gas, dan batu bara. Kondisi perekonomian yang mulai bergeliat, industri mulai beroperasi, bisnis dan perkantoran serta mal juga mulai beraktivitas kembali diharapkan mampu mendongkrak kembali demand listrik. Semoga kinerja PLN hingga akhir tahun ini tetap membukukan laba. Untuk menjaga kinerja PLN tetap positif hingga akhir tahun ini dan pada tahun-tahun berikutnya, semua stakehol der, seperti IPP, pemerintah, dan konsumen, perlu berbagi beban (sharing pain). Ke depan, setelah kondisi perekonomian kembali normal, saatnya semua stakeholder kembali berbagi untung (sharing gain). n

HEADLINE

FOKUS UTAMA

MegaPrOyeK KelIStrIKan

JaLan terUS

Sejak dicanangkan pertama kali pada Mei 2015, program 35.000 MW mencuri perhatian publik karena skalanya yang sangat besar, dengan proyek tersebar dari Sumatera hingga Papua. Meski mengalami pergesaran target jadwal, pemerintah berusaha keras mewujudkan megaproyek kelistrikan ini.

embangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya untuk program 35.000 megawatt (MW) terus berjalan, meskipun sedang berada di tengah pandemi Covid-19. Hingga Juni 2020, 200 unit pembangkit, dengan total daya 8.187 MW telah beroperasi (Commercial Operation Date atau COD) dan masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional. Jumlah tersebut menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik, di mana sampai dengan Mei 2020 total kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 70,9 GW. Kapasitas ini mengalami penambahan sebesar 1,2 GW dibandingkan dengan tahun 2019. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengatakan, dari 35,53 GW itu ada yang sudah COD kurang lebih 200 unit, yakni sebesar 8,2 GW atau 23%. “Selain itu, jumlah pembangkit yang sedang dalam tahap konstruksi ada 98 unit, sebesar 19,25 GW atau 54%,” jelas Rida, melalui siaran pers, Kamis (30/7).



TurIMan Sofyan

Rida memaparkan, untuk pembangkit yang sudah tanda tangan kontrak, tetapi belum memulai konstruksi ada 45 unit atau 6,5 GW (19%). Sementara yang masih dalam tahap pengadaan dan perencanaan ada 54 unit atau 1.563 GW. “Ini seluruhnya ada di PLN. Karena saat ini ada penurunan demand. PLN nanti di RUPTL akan digeser jadwal COD-nya agar tidak membebani lebih jauh ke operasional PLN,” imbuhnya. Untuk menambah demand konsumen listrik, Pemerintah mendorong PLN untuk fokus kepada transmisi dan distribusi, tidak hanya di pembangunan pembangkit. Seperti yang diketahui, program 35.000 MW terdiri dari pembangkit dan transmisi, juga di dalamnya ada gardu induk. “Kita sendiri dari sisi pemerintah juga sudah mengimbau, meminta agar PLN sedikit mengalihkan fokusnya tidak lagi ke pembangkitan di 35.000 MW. PLN itu sudah didorong agar tidak lagi fokus di pembangkit tetapi lebih banyak di transmisi dan distribusi, agar listrik semakin

banyak yang beli,” kata Rida. Selain peningkatan kapasitas terpasang, pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan akses listrik yang merata. Sampai dengan Semester I tahun 2020, rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,09%. Sedangkan Rasio Desa Berlistrik Nasional mencapai 99,51%. Salah satu upaya pemerintah, adalah menjalankan program melistriki 433 desa melalui perluasan jaringan, pembangunan minigrid, dan program tabung listrik. Dalam kesempatan tersebut, Rida juga menyampaikan realisasi investasi di subsektor ketenagalistrikan, di mana sampai dengan Juni 2020, investasi subsektor ketenagalistrikan telah mencapai US$3,97 miliar dengan target investasi di tahun 2020 sebesar US$11,95 miliar. Pandemi COVID-19 berdampak pada realisasi investasi ini, yaitu pembatasan masuknya TKA dan juga peralatan atau komponen sehingga pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terlilit utang hampir Rp500 triliun pada akhir 2019. Hal itu terjadi karena perusahaan menggunakan pinjaman untuk membiayai proyek 35.000 MW. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyebut, perusahaan yang sehat seharusnya memiliki dana internal untuk membiayai proyek sehingga kebutuhan investasi tidak sepenuhnya menggunakan pinjaman. Namun, dia mengatakan investasi megaproyek tersebut tak ada yang berasal dari internal perusahaan. Pasalnya, investasi proyek cukup besar, untuk membangun pembangkit listrik saja, dibutuhkan dana hingga Rp 100 triliun per tahun, sedangkan investasi untuk transmisi dan distribusi mencapai Rp 60 triliun per tahun. "Hampir 100 persen pendanaan dilakukan dari pinjaman. Sebagai bankir, saya paham itu tidak sehat," ujar Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (25/6). Lebih lanjut, menurut dia, PLN harus bekerja sama dengan produsen listrik swasta/IPP untuk menyelesaikan megaproyek 35.000 MW. Nantinya, porsi swasta akan lebih besar daripada perusahaan. "Untuk 35.000 MW memang alokasi lebih besar IPP, sekitar 70 persen. Empat sampai lima tahun mendatang itulah proporsinya. Ini merupakan dorongan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan PLN," kata Zulkifli. PLN mengungkapkan bahwa perusahaan telah memangkas belanja modalnya tahun ini hingga nyaris separuh dari awalnya Rp 100 triliun menjadi Rp 53,59 triliun. Adapun, langkah ini sebagai upaya perusahaan dalam menyikapi pandemi Covid-19. Dirut PLN mengatakan, saat ini perusahaan tengah menyisir dan memilah pembayaran biaya-biaya operasi. "Penyisiran itu kami lakukan dengan hati-hati karena pandemi. Sehingga kami tak bisa business as usual," ujarnya. Selain itu, PLN saat ini juga tengah menyusun skala prioritas sehingga dampak penurunan belanja modal tetap bisa dikendalikan sesuai anggaran. Oleh karena itu, PLN pun akan meninjau kembali proyek ketenagalistrikan dengan menyesuaikan beban dan kondisi terkini. Proyek yang secara prioritas masih dapat ditunda penyelesaiannya maka akan dilakukan penundaan. "Dengan mitigasi yang baik jadi tidak mengganggu sistem kelistrikan," ujarnya. Di sisi lain, setalah melakukan pewww.listrikindonesia.com

r aKMal/lIstrIK InDonesIa

PlN Terlilit utang

Rida Mulyana Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

mangkasan, PLN juga berharap agar piutang pemerintah tahun ini dapat segera dibayarkan. Sehingga, secara keuangan perusahaan dapat bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi imbas pandemi.

dampak Pandemi Kementerian ESDM mencatat pengerjaan tujuh proyek pembangkit listrik 35.000 MW terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19. Ketujuh proyek dengan kapasitas sebesar 6.510 MW ini, diproyeksi bakal mengalami keterlambatan jadwal operasi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, ketujuh proyek tersebut terdiri dari lima proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), satu proyek listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) dan satu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Dari lima PLTU, pembangkit pertama yang diidentifikasi terhambat pengerjaannya adalah PLTU Meulaboh 3 dan 4. Pengerjaan pembangkit berkapasitas total 400 MW ini terhambat, karena tenaga kerja dan pengiriman material terdampak Covid-19. Hingga Semester I 2020, proyek ini baru mencapai 22%, atau tidak menunjukkan progres yang signifi-

HEADLINE

kan sejak akhir Februari 2020. Kedua, PLTU MT Sumsel-8 dengan kapasitas 1.200 MW yang mengalami keterlambatan pengiriman material. Hingga 30 Juni 2020, pengerjaan pembangkit ini baru mencapai 39,38%. Ketiga, proyek PLTU Jawa-1 dengan kapasitas 1.000 MW yang juga terkendala pandemi. Sepanjang semester I 2020, progres proyek ini baru mencapai 81,15%. Keempat, PLTU Jawa-4 dengan total kapasitas 2.000 MW diidentifikasi bakal mengalami keterlambatan pengiriman material dan tidak dapat memobilisasi engineer untuk pengerjaannya. Kelima, proyek PLTU Kalbar-1 dengan kapasitas 200 MW juga terkendala gagal memobilisasi engineer comisioning, dan keterlambatan pengiriman material. Adapun, per 30 Juni 2020 proyek ini tidak ada progres dan tetap di angka 96,69%. Kemudian, proyek PLTGU Jawa-1 dengan total kapasitas 1.600 MW juga mengalami keterlambatan pengerjaan karena pengiriman material terhambat. Hingga semester I 2020 progresnya telah mencapai 82,35%. Lalu, PLTA Jatigede dengan kapasitas 110 MW juga bakal mengalami keterlambatan karena masalah pekerja dan pengiriman barang. Per 30 Juni 2020, progress pengerjaan proyek ini mencapai 81,59%. Kementerian ESDM menyebutkan, terhambatnya pengerjaan tujuh proyek pembangkit ini bakal berdampak pada kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik dan penurunan keandalan. Sebelumnya, Rida menjelaskan, kebijakan beberapa negara yang menerapkan lockdown turut mempengaruhi capaian realisasi investasi kelistrikan sepanjang Semester I 2020. â&#x20AC;&#x153;Beberapa peralatan yang dipesan dari luar negeri tak dapat masuk ke Indonesia. Turbin yang diimpor dari luar negeri, ketika pelabuhan di lockdown tidak tercatat di kami. Mudah-mudahan kalau semua lockdown dibuka, ada akselerasi pada Juli-Agustus 2020 sehingga target investasi bisa tercapai," pungkas Rida. n

Pemerintah juga sudah mengimbau, agar PLN sedikit mengalihkan fokusnya dari 35.000 MW. PLN sudah didorong agar lebih banyak di transmisi dan distribusi, agar listrik semakin banyak yang beli. 11

HEADLINE

FOKUS UTAMA

PrOyeK KelIStrIKan:

Berdamai dengan BatU Bara Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTu) berbahan bakar batu bara kerap mendapat soroton berbagai pihak menimbulkan polusi udara. Memang kenyataannya, tak ada PLTu yang benar-benar bersih 100 persen. Tapi kenapa kita masih menggunakannya? Saat ini, jangan sampai ada jawaban “Tak ada pilihan lain”.  TurIMan

Sofyan

umber energi ada banyak macamnya, baik yang berasal dari energi fosil (batu bara, minyak, dan gas), maupun energi baru dan terbarukan, seperti nuklir, panas bumi, air, surya, angin, dan arus laut. Namun apapun jenis energinya, pada dasarnya terjebak pada tiga masalah yang saling mengait dan kadang saling jegal dan mengorbankan satu sama lain. Masalah tersebut disebut oleh World Energy Council sebagai Energy Trilemma. Problem dalam Energy Trilemma; pertama, energi haruslah dapat diakses semua rakyat serta murah sehingga terjangkau masyarakat luas dan juga tetap menguntungkan bagi pengusaha supaya ada keberlanjutan usaha, atau sering

disebut energy equity. Kedua, energi harus ada terus-menerus, berkualitas, dan dapat diandalkan, diistilahkan energy security. Ketiga, dan ini tak kalah pentingnya, energi harus ramah lingkungan (environ mental sustainability). Intinya, energi harus murah, andal, dan ramah lingkungan. Tapi tak ada satu pun jenis sumber energi yang mampu menyelesaikan ketiga masalah tersebut sekaligus. Ada sumber energi yang murah dan andal, tapi tak ramah lingkungan. Sebaliknya, ada sumber energi yang ramah lingkungan, tapi sifatnya tak selalu bisa ditebak sehingga susah diandalkan dan juga relatif mahal. Ahmad Amiruddin,Inspektur

Ketenaglistrikan Madya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM mengatakan, batu bara adalah sumber energi yang relatif ekonomis, tersedia di banyak tempat di Indonesia sehingga tidak harus mengimpor, serta sangat bisa diandalkan dalam memproduksi listrik. “Itulah sebabnya PLTU batu bara dijalankan sebagai penopang beban dasar, karena sifatnya yang tidak banyak tingkah dan harga yang murah,” kata Ahmad, kepada Listrik Indonesia, seperti termuat di detik.com, Rabu (22/7/2020). Ahmad menambahkan, batu bara bisa memenuhi kepentingan energi yang murah dan reliable. Kekurangan dari PLTU batu bara adalah dampak lingkungannya serta manuvernya yang terbatas saat operasi. “Dalam operasi listrik, PLTU batu bara akan dibantu oleh Pembangkit berbahan bakar gas (PLTG) saat bebanbeban puncak. Sifat PLTG lebih fleksibel, lebih lincah, dan emisi relatif lebih rendah, namun dua kali lipat lebih mahal biayanya dibanding harga listrik yang diproduksi PLTU,” jelas pria lulusan S-2 Sustainable Energy Systems, Universitas Edinburgh, Scotlandia. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA Ragam Potensi Energi Indonesia masih bergantung kepada batu bara. Sebuah kenyataan yang tak bisa dibantah. Sebesar 60% energi listrik yang kita gunakan asalnya dari batu bara, sisanya adalah gas sebanyak 23%, bahan bakar minyak 4%, dan hanya 12% dari Energi Baru Terbarukan (RUKN 20192038). “Meski demikian, secara berangsurangsur porsi batu bara ditargetkan menurun, sehingga pada 2038 maksimal 47%, di sisi lain Energi Baru Terbarukan paling sedikit telah mencapai 28%,” ucap dia. Mungkin tidak kita sadari, lanjut dia, di balik status-status Facebook kita, di belakang tema-tema besar Internet of Thing, revolusi industri 4.0, semuanya tak akan jadi kenyataan kalau listriknya tak ada. Dan listrik yang menerangi rumah kita, mengecas HP yang dipakai menulis status anti-PLTU, atau menyalakan BTS yang mengirim sinyal itu, sebagian besar berasal dari batu bara yang dibakar. Mulai dari PLTU di Halmahera hingga PLTU Nagan Raya di Aceh. Sebenarnya ada pembangkit yang sangat ramah lingkungan. Emisinya nol, sumber energinya dari alam, nyaris ada setiap saat, dan tak perlu digali. Mereka adalah air, angin, dan tenaga matahari. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sangat andal, sangat fleksibel, dan harganya hanya sedikit di atas PLTU batu bara. Tapi sumber air tidak tersedia di semua tempat. Air yang bisa digunakan untuk pembangkit hanya pada tempat yang tinggi dan yang punya debit air yang mencukupi. Sementara angin tidak kencangkencang amat di daerah khatulistiwa. Tak banyak tempat di Indonesia yang potensi anginnya bagus seperti di Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Selatan, dan di Sukabumi. Selain itu angin juga sifatnya angin-anginan. Kadang berembus kadang juga berhenti sama sekali. Karena sifatnya yang berubah-ubah, prediksi yang tidak akurat dapat menyebabkan sistem kelistrikan bergoyang. Meski demikian, bukan tak berarti tak ada usaha juga. “Di Indonesia telah ada dua pembangkit listrik tenaga bayu berkapasitas besar, yaitu di Sidrap (75 MW) dan Jeneponto (72 MW), keduanya di Sulawesi Selatan,” tutur dia. Adapun tenaga matahari sangat berlimpah di Tanah Air. Sepanjang tahun matahari bersinar. Meski kalau malam tak bisa berproduksi, kecuali energinya ditabung. Masa depan energi bersih kita ada di sini. Tapi itu di masa depan. “Padahal www.listrikindonesia.com

Ahmad Amiruddin Inspektur Ketenaglistrikan Madya, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

kita butuhnya sekarang. Saat ini harganya masih mahal, meski trennya masih terus menerus menurun. Harganya belum bisa bersaing dengan PLTU batu bara,” tambah Ahmad. Selain itu, energi surya juga masih belum bisa diandalkan untuk berpartisipasi menjaga stabilitas sistem kelistrikan. Variabilitasnya tinggi sehingga memerlukan pembangkit pendamping atau baterai untuk menjaga ketika awan tiba-tiba lewat dan mataharinya sedang sembunyi. Untuk pembangkit pendamping ini tentu dibutuhkan juga investasi. Tenaga surya sangat ramah lingkungan, tapi tak andal dan juga masih relatif mahal. Namun demikian telah ada beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas besar di Indonesia, di antaranya adalah PLTS Likupang 21 MW di Sulawesi Utara dan yang sedang tahap pembangunan adalah PLTS Cirata 145 MW. Sebenarnya bisa saja pemerintah menetapkan disinsentif untuk PLTU batu bara dengan membebani pajak atau kewajiban untuk membeli sertifikat hijau seperti yang sudah dilakukan di negaranegara Eropa. Tapi dampaknya akan kembali kepada masyarakat, yaitu harus ada pihak yang membayar kenaikan tersebut. “Pembangkit tersebut pasti akan meneruskan biaya produksinya kepada konsumennya. Artinya, kalau bukan masyarakat yang membayar langsung, maka negara yang membayar subsidinya,” jelas dia.

HEADLINE

Itulah sebabnya PLTU batu bara dijalankan sebagai penopang beban dasar, karena sifatnya yang tidak banyak tingkah dan harga yang murah.

Harus Berdamai Ahmad menyampaikan, saat ini dan beberapa tahun lagi kita harus berdamai dengan PLTU batu bara. Kita memerlukan listrik yang murah dan bisa diandalkan untuk mendorong produktivitas industri dan juga masyarakat. “Persoalan lingkungan tak berarti harus dikesampingkan. Pelan-pelan porsi batu bara akan dikurangi sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional,” jelas dia. Untuk memitigasi dampak lingkungannya, dia melanujtkan, pengelola PLTU batu bara punya kewajiban untuk menjaga baku mutu emisi yang dikeluarkannya sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup. “Akan ada hukuman pidananya bagi yang melanggar dan telah ada yang dipidanakan,” tegas Ahmad. Saat ini, teknologi PLTU bersih juga semakin berkembang dengan penggunaan teknologi Ultra Super Critical yang lebih efisien dan juga gasifikasi batubara. Di lain pihak telah ada langkah-langkah awal untuk mensubstitusi batu bara dengan bahan bakar nabati berupa biomassa. “Sambil bersabar-sabar dan terus mengawasi PLTU agar menjaga mutu lingkungan maupun pertambangan batu baranya, kita bisa mendorong agar energi matahari makin banyak diminati dan digunakan di Indonesia. Pelan-pelan dengan semakin banyaknya pilihan, maka kita tak akan terjebak lagi dengan jawaban, "Tak ada pilihan lain",” pungkas Ahmad. n

HEADLINE

FOKUS UTAMA

BerharaP PrOyeK PeMBangKIt

tetap BerJaLan

Pemerintah telah menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional, segala bisnis yang berhubungan dengan proyek pemerintah berpotensi terkena kondisi force majeure, termasuk proyek kelistrikan. Di tengah kondisi seperti ini, IPP PT adaro Power tetap fokus merampungkan proyek yang sudah berjalan. ď ľ

canDra WISESa

ndonesia dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia, dengan begitu membutuhkan kapasitas listrik yang sangat besar untuk menggerakkan hampir seluruh aktivitasnya. Megaproyek 35.000 MW pun dicanangkan, segala upaya dilakukan demi menyelesaikan target tersebut. Akan tetapi pada tahun 2020 dunia dilanda wabah virus Corona, tak terkecuali Indonesia. Wabah virus Corona sangat berdampak kepada kegiatan proyek kelistrikan, isu yang beredar ada beberapa proyek yang ditunda. meskipun memengaruhi semua sisi, PT PLN (Persero) tetap menargetkan seluruhÂ proyek prioritas selesai pada 2020. Investasi perusahaan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar seperti pembangkit, transmisi, dan gardu induk dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan urgensinya terhadap sistem. Seperti mendapatkan angin segar bagi pelaku

industri kelistrikan, salah satunya PT Adaro Power yang memiliki beberapa proyek yang tengah berjalan. Dharma Djojonegoro, Deputy CEO PT Adaro Power mengutarakan, kendati masa Pandemi ini membatasi aktivitas pekerjaan, termasuk proyek. Beberapa proyek yang dikerjakan Adaro Power masih berlanjut pekerjaannya. Hal ini untuk mengurangi beban biaya proyek. Adapun proyek saat ini yang sedang dikerjakan, Dharma menjelaskan, PT Adaro Power bersama Electric Power Development Co. Ltd. (J-Power) dan Itochu Corporation, mendirikan PT Bhimasena Power Indonesia pada 2011 untuk membangun PLTU 2x1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Total biaya proyek diestimasi sebesar US$4,2 miliar, dengan kontrak bersama PLN selama 25 tahun berdasarkan Perjanjian Pembelian Listrik (PPA). Â Hingga akhir tahun 2019, kemajuan konstruksi PLTU ini telah mencapai 91,8 persen. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA

HEADLINE

Mungkin pengaruh pandemi soal ruang gerak kerja karena imbauan social distancing. Tapi kita berkomitmen untuk tetap melanjutkan pekerjaan.

Kemudian melalui anak usahanya PT Tanjung Power Indonesia bekerjasama dengan PT East-West Power Indonesia membangun dan mengoperasikan PLTU 2x100 MW di kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan membangun pembangkit listrik 2x30 MW di Tabalong, Kalimantan Selatan untuk keperluan tambang batubara yang dimiliki holding. “Mungkin pengaruh pandemi soal ruang gerak kerja karena imbauan social distancing. Tapi kita berkomitmen untuk tetap melanjutkan pekerjaan. Sementara untuk proyek baru belum ada karena tahun ini nggak ada tender baru,” ujar Dharma. Dengan adanya megaproyek Adaro Power melihat hal ini sebagai peluang untuk berkontribusi bagi pembangunan negeri dan mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Pembangkit listrik Adaro Power tidak akan terbatas pada PLTU saja, melainkan bersama mitra potensial, perusahaan juga akan menjelajahi opsi-opsi ketenagalistrikan yang menggunakan berbagai sumber energi, termasuk gas dan energi terbarukan. Secara aktif mencari proyek-proyek ketenagalistrikan dari sumber energi terbarukan, Adaro Power saat ini telah memasang proyek energi terbarukan pertamanya, yaitu panel surya berkapasitas 130 kWp terpasang di atap pada fasilitas pemrosesan batu bara dan pemuatan tongkang di Kelanis, Kalimantan Tengah, yang diharapkan akan menghasilkan 125.000 kWh per tahun. Dalam memperluas portofolio di bisnis energi terbarukan, telah menandatangani MOU dengan Grup Electricite de France (EDF) dari Perancis untuk memulai studi kelayakan bersama terhadap pembangkit listrik tenaga surya dan biomassa di Sulawesi. Dharma mengatakan, “Kami juga sedang membangun solar panel 150 kWp dan 500 kWp dalam beberapa bulan lagi bakal COD/Commercial Operating Date untuk keperluan tambang agar mengurangi penggunaan diesel,” cetusnya. www.listrikindonesia.com

Dharma Djojonegoro Deputy CEO PT Adaro Power

dorong Fleksibilitas Bisnis Dharma Djojonegoro menjelaskan, pihaknya sangat memahami bisnis ketenagalistrikan. Adaro Power tak muluk-muluk mendapatkan proyek, terpenting baginya ada permintaan pembangunan segala jenis pembangkit yang diperlukan PLN. Secara tegas, pihaknya siap untuk memenuhi berbagai keperluan PLN akan pembangkit. “Kalau diminta buat PLTU, PLTA, PLTS kami siap membangunnya,” tegasnya. Dalam membangun pembangkit, Adaro Power secara detail memerhatikan kualitas teknologinya. Soal teknologi yang didatangkan, pihaknya membuka dari mana pun asalkan teknologi tersebut membawa dampak positif bagi lingkungan dan memberi keuntungan bagi perusahaan serta PLN. Menurut Dharma, membangun pembangkit tidak bisa sepenuhnya dikerjakan oleh tenaga lokal, seperti soal teknologi dan pembiayaan, masih butuh bermitra dengan pihak asing. Ia berharap, meskipun sedang dilanda pandemi, proyek-proyek harus tetap berjalan. “Saya berharap tahun ini tetap ada tender. Pihak multinasional unjung-ujungnya melihat kesempatan yang ada di Indonesia. Apabila dalam kurun setahun atau dua tahun tak ada pergerakan, ini bisa merugikan negara kita juga, para investor bisa kabur,” ungkapnya. Ia menambahkan, ada beberapa kendala selain pembiayaan/financing untuk pembangunan pembangkit tenaga fosil sudah dibatasi oleh bank. Selain itu, soal perizinan lahan juga menjadi masalah. Dharma mencontohkan, pembangunan PLTU Batang, untuk pengurusan lahan sejak PPA 2011 baru bisa financial close pada 2016. “Mungkin sebaiknya PLN bisa menyelaraskan ekspektasi, di mana appetite membangun dan financing PLTU saat ini terbatas jadi tinggal sedikit investor yang tertarik. jadi mesti bikin iklim yang menarik buat para investor,"pungkasnya. n

FOKUS UTAMA

HEADLINE

MeMPerKuat KOrIDOr KelIStrIKan

di pULaU JaWa

Jawa Tengah dengan populasi penduduk kurang lebih 35 juta jiwa, tentu memerlukan jumlah elektrifikasi yang sepadan, ditambah lagi akan banyak industri yang berdiri di sana. hadirnya pembangkit listrik milik Bhimasena Power Indonesia di wilayah Batang memperkuat pasokan listrik di Jawa Tengah. 

canDra WISESa

awa Tengah kembali menjadi perhatian para investor pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten Batang, pada Selasa (30/6/2020). Adanya Kawasan Industri Terpadu di sana pastinya akan meningkatkan jumlah penduduk dibarengi kebutuhan listriknya. Inilah mengapa sejak awal PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sudah memproyeksikan di wilayah Pantai Utara, Jawa Tengah (Jateng) akan tumbuh zona industri baru. President Director PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), Yasuhiro Koide mengatakan, Kabupaten Batang memiliki posisi strategis dan penting karena wilayahnya berada pada jalur urat nadi ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memungkinkan berkembangnya berbagai kegiatan

ekonomi di kawasan tersebut. “Kegiatan ekonomi akan lebih berkembang bila didukung keberadaan infrastruktur yang memadai,” kata Yasuhiro. Di Kabupaten Batang BPI membangun PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2 x 1.000 MW merupakan proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS), juga merupakan bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang akan menjadi lokomotif untuk pertumbuhan koridor ekonomi di Pulau Jawa. Produksi listriknya akan dijual kepada costumer utamanya PT PLN (Persero) dengan kontrak selama 25 tahun. Yasuhiro mengakui, proses pengembangan PLTU Batang hingga saat ini menemui tantangan. Namun, tantangan yang dihadapi cenderung positif. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA “Ini sesuai dengan visi perusahaan, kami akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi dan mendukung perkembangan pembangunan nasional dan masyarakat di Indonesia,” ujarnya.

Gunakan Teknologi Ramah lingkungan Dari sisi produksi listrik BPI juga memerhatikan dampak yang ditimbulkan. Karena itu, untuk meminimalisasi pencemaran udara dan lingkungan BPI menggunakan teknologi canggih pada pembangkitnya yaitu Ultra Super Critikal (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan. Kondisi uap USC memberikan efisiensi panas yang lebih tinggi daripada kondisi uap konvensional seperti sub kritikal dan super kritikal. Efisiensi panas yang lebih tinggi berarti konsumsi batubara yang lebih rendah dan juga menghasilkan emisi yang lebih rendah. Selain itu, pembakar rendah gas Nitrogen Oksida/NOx di dalam proses pembakaran, Fabric Filter (penangkap debu) dan FGD (penangkap gas sulfur) di dalam pengolah gas buang diterapkan dengan baik. Pembakar rendah NOx akan meminimalkan gas NOx. Fabric Filter akan mennyaring abu batu bara dan gas sulfur. Lebih lanjut, Yasuhiro berujar, PLTU Jawa Tengah akan menjadi contoh terdepan teknologi terkini pembangkit listrik dengan efisiensi tinggi dan ramah lingkungan. Rencana BPI ke depan untuk segera merampungkan pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW, hingga Juni 2020 perkembangan pembangunan telah mencapai 94 persen. “Kami juga berkomiten untuk menghasilkan energi ramah lingkungan serta peduli terhadap pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan,” tuturnya. Kendati pada masa pandemi saat ini, pihaknya bersama kontraktor tetap beraktivitas dan beradaptasi dengan menerapkan standar protokol kesehatan tatanan baru sesuai instruksi perusahaan dan imbauan pemerintah. Ia melihat industri sektor ketenagalistrikan kedepannya memiliki banyak peluang dan akan beradaptasi dengan situasi tatanan baru pada masa pandemi. “Infrastruktur ini dapat mendukung investasi dan industri di Indonesia. Sehingga ekonomi masyarakat dan industri cepat tumbuh,” tambahnya. Layaknya perusahaan IPP yang peduli akan masyarakat dan lingkungan sekitar pembangkit. BPI memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui kemitraan multipihak, sinergi dengan program pemerintah dan pelibatan masyarakat lokal. Standar tertinggi program mitigasi sosial yang terdiri dari program CSR yang komprehensif diimplementasikan melalui tata kelola program, transparansi, akuntabel, terdokumentasi dan partisipatif untuk memberdayakan masyarakat lokal, agar terbangun pertumbuhan ekonomi dan sosial. www.listrikindonesia.com

HEADLINE

Sesuai dengan visi perusahaan, kami akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi dan mendukung perkembangan pembangunan nasional dan masyarakat Indonesia. Upayanya telah menghasilkan pembangunan yang substansial pada program pelibatan masyarakat. Hingga Desember 2019, BPI telah membentuk 199 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tersebar di 14 desa. Tak hanya itu, BPI juga memerhatikan program bidang Pendidikan dan Kesehatan juga terus digalakan sebagai salah satu program utama. Secara aktif mendorong program literasi melalui Program Perpustakaan Desa yaitu 15 perpustakaan desa dan 33 perpustakaan mini di 14 desa. Selain itu ada sembilan sekolah diberi kesempatan untuk memperoleh predikat Sekolah Adiwiyata. CSR BPI turut serta merevitalisasi Forum Kesehatan Desa (FKD) yang telah lama vakum. Program lainnya menyasar bidang infrastruktur sarana umum seperti membangun instalasi air bersih sanitasi, renovasi tempat ibadah, renovasi rumah tidak layak huni. BPI juga merestorasi ekosistem Pantai mulai dari penanaman mangrove hingga membuat modul rumah ikan sebanyak 225 modul rumah ikan di 4 lokasi berbeda dan mengadakan kegiatan reforestasi di lahan perusahaan seluas 5,03 hektare. n

HEADLINE

FOKUS UTAMA

Pltu CIlaCaP eKSPanSI FaSe II

BEROPERASI lEBIH CEPAT Dalam hal jumlah pembangkit listrik, Pulau Jawa bagian Selatan terbilang lebih sedikit dibanding bagian utara. hal inilah yang melandasi PT Sumber Segara Primadaya (S2P) membangun pembangkit listrik di sana, tepatnya di cilacap. 

canDra WISESa

alam catatan, dua tahun lalu di Jawa Tengah sendiri rasio elektrifikasinya sebesar 98,38 persen. Sementara target 2019-2020 mencapai 99,9 persen, tentunya pembangunan pembangkit tidak melulu difokuskan di Jawa bagian Utara. Melihat peluang tersebut dan demi meningkatkan rasio elektrifikasi khususnya di Jawa bagian Selatan, sejumlah pembangkit listrik pun dibangun dengan kapasitas besar. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap Ekspansi Fase II milik S2P langsung diresmikan oleh Presiden

Joko Widodo. Hal ini menjadi secercah harapan bagi masyarakat sekitar, untuk mendapatkan aliran listrik dari pembangkit tersebut. Direktur Utama PT Sumber Segara Primadaya, Agus Nurwahyudi menjelaskan, S2P tetap melanjutkan pekerjaan untuk memenuhi permintaan Sistem Jawa Bali, dalam hal ini melalui PLN UIP2B. Bahwa konstruksi PLTU Cilacap Ekspansi Fase II justru mengalami percepatan, sehingga dapat selesai sebelum pandemi Covid-19. “Kami sangat beruntung dengan

adanya percepatan penyelesaian pembangkit yang semestinya selesai bulan Agustus 2020 dimajukan ke November 2019,” ujarnya kepada Majalah Listrik Indonesia. Melalui percepatan itu, katanya, penyelesaian proyek pembangkit dengan teknologi ultra super critical (USC) itu dapat selesai dan tidak terdampak oleh pandemi Covid-19. “Hanya saja penyelesaian proyek penambahan jetty dan breakwater [pemecah ombak] sedikit mengalami penundaan karena beberapa personel kunci dari kontraktor belum Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA bisa kembali ke Cilacap,” ungkap Agus. Selain itu, menurutnya, antara bulan April hingga Agustus 2020 merupakan musim ombak besar di perairan Pantai Selatan, sehingga kendala personel yang belum sampai ke site pembangkit tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap proyek PLTU tersebut. Agus menjelaskan PLTU Cilacap 1.000 MW menggunakan teknologi ultra super critical (USC). Secara keseluruhan, katanya, pembangkit dengan teknologi USC akan menaikkan efisiensi dibandingkan pembangkit dengan teknologi super critical (SC) dan subcritical. Menurutnya, secara sederhana, teknologi USC mampu mencapai efisiensi thermal 40-42 persen, sedangkan supercritical 36-38 persen dan subcritical hanya 32-34persen. “Ini artinya di samping terjadi penghematan biaya bahan bakar, tetapi emisi yang dihasilkan oleh USC juga lebih rendah dari SC dan Subcritical untuk setiap kWh [kilowatt hour] yang dihasilkan. Kami memiliki ketiga teknologi tersebut.” PLTU Cilacap Unit 1&2 dengan kapasitas 2x300 megawatt (MW) yang beroperasi mulai 2006 menggunakan teknologi subcritical, sedangkan Unit 3 berkapasitas 660 MW mengusung teknologi supercriti cal. Sementara itu, PLTU Cilacap berkapasitas 1.000 MW yang beroperasi mulai Desember 2019 menggunakan teknologi USC yang pertama di Indonesia dengan kapasitas besar.

Beroperasi Normal Selain sedang melakukan konstruksi PLTU, PT Sumber Segara Primadaya juga telah mengoperasikan beberapa unit pembangkit di Cilacap, Jawa Tengah. Agus menuturkan S2P tetap mengoperasikan pembangkit listrik secara normal selama pandemi Covid-19 untuk memenuhi permintaan listrik di sistem Jawa—Bali melalui Unit Induk Pusat Pengatur Beban (UIP2B) PT PLN (Persero). Ia menyatakan, selain tetap mengoperasikan pembangkit secara normal, S2P juga menjalankan imbauan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Sesuai dengan imbauan pemerintah, maka dalam proses pengoperasian pembangkit dilakukan beberapa penyesuaian. Di pertengahan bulan Maret hingga akhir Mei 2020, khusus di Pembangkit Cilacap kami melakukan Nearly Zero Mobilization [NZM]. Kami para karyawan inti antara lain operator, cleaning service, security dan beberapa staf pemeliharaan diasramakan www.listrikindonesia.com

HEADLINE

Kami sangat beruntung dengan adanya percepatan penyelesaian pem bangkit yang semestinya selesai Agustus 2021 dimajukan ke Desember 2020. Agus Nurwahyudi Direktur Utama PT Sumber Segara Primadaya

di mes, gedung di dalam pembangkit, dan 2 penginapan di sekitar pembangkit,” ujarnya. Dia menambahkan upaya tersebut bertujuan untuk memobilisasi karyawan lebih terkontrol yaitu peginapan dan pembangkit. Selain itu, lanjutnya, S2P juga mengurangi jumlah personel di dalam ruangan dengan cara bekerja dari rumah (work from home) dan pemindahan personel ke gedung-gedung tertentu sehingga jarak aman dapat dipenuhi. Hingga saat ini, S2P fokus mengembangkan pembangkit listrik di Cilacap. Agus menjelaskan, sebelum PLTU Cilacap mulai dibangun pada awal tahun 2004, ketika semua pembangkit besar berada di utara Pulau Jawa, sehingga kualitas tegangan di selatan Pulau Jawa sangat rendah. Dia berujar, sejak beroperasinya PLTU Cilacap pada tahun 2006, kualitas tegangan terutama di sisi 150 kV menjadi lebih baik. Seiring dengan perkembangan pembangunan transmisi 500 kV jalur selatan, lanjutnya, diperlukan juga penyeimbang sumber daya listrik untuk kebutuhan industri sehingga PLTU Cilacap membangun unit ekspansi pertama 1x660 MW yang menyuplai jalur transmisi 500 kV dan beroperasi secara komersial pada Juli 2016. Demikian pula saat ada program percepatan pembangunan listrik 35.000 MW, S2P ditunjuk pemerintah untuk Kembali membangun pembangkit dengan kapasitas 1x1.000 MW. Dengan beroperasinya pembangkit 1.000 MW, cadangan listrik (reserve margin) sistem kelistrikan Jawa— Bali semakin meningkat dan lebih baik. Agus memaparkan bahwa membangun pembangkit di selatan Pulau Jawa

tentu memiliki tantangan tersendiri. Di samping ombak laut pantai selatan yang sudah terkenal relatif besar sehingga menyulitkan pembangunan breakwater. Dermaga, katanya, juga menghadapi tantangan tingkat korosif yang lebih tinggi akibat kadar garam yang terbawa oleh angin laut yang relatif banyak berhembus dari tenggara. Selain itu, kadar garam juga mengakibatkan korosi di bahan metal lebih cepat serta pengotoran isolatorisolator jaringan transmisi. Untuk itu perlu penanganan khusus. Selain menyelesaikan PLTU Cilacap 1.000 MW, Agus menuturkan bahwa S2P sedang mencoba ikut berkontribusi dalam penyediaan energi baru terbarukan (EBT). “EBT yang sedang kami coba dalami adalah PLTA [pembangkit listrik tenaga air] dan kemungkingan penggunaan refuse derived fuel (RDF) atau pengolahan sampah sebagai bahan bakar campuran batu bara (co-firing). Langkah-langkah ini masih dalam tahap kajian. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana,” terangnya. Dia menilai kondisi ekonomi Indonesia sampai tahun depan diprediksi para ekonom akan mengalami masa-masa sulit, tentunya berefek pada aktivitas bidang industri yang juga mengalami penurunan. Penurunan aktivitas industri, katanya, akan berdampak pada konsumsi energi listrik yang makin menurun juga. Meski korelasi antara pertumbuhan konsumsi listrik dengan pertumbuhan ekonomi masih debatable, tetapi ada tuntutan pembangkit listrik harus makin ramah lingkungan dan efisien. “Maka itulah peluang bagi para penyedia energi listrik untuk bisa berkompetisi,” tutup Agus. n

HEADLINE

FOKUS UTAMA

Strategi prOdUKSi DI tengah PanDeMI

Meski terjadi penurunan produksi listrik dari pembangkit akibat wabah Pandemi covid-19, PT Guo hua Energi Musi Makmur (Gh EMM) Indonesia, pengembang PLTu Sumatera Selatan mempunyai strategi agar pembangkitnya tetap andal dalam produksi di tengah pandemi. ď ľ

canDra WISESa

irektur Utama PT GH EMM Indonesia, Fu Yue Long berujar, sangat disayangkan penyebaran virus Covid-19 yang sampai di Indonesia membawa dampak yang tidak baik, di mana penurunan permintaan penggunaan listrik di masyarakat turun drastis, terutama di wilayah zona merah. Akibatnya, produksi listrik selama empat bulan selama masa Pembatasan Sosial Bersakal Besar (PSBB) di wilayah produksinya yaitu PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Mulut Tambang Simpang Belimbing 2 x 150 MW yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana hasil produksi dari PLTU tersebut tidak mencapai target. Belum lagi pengadaan material baru di pembangkit karena berhentinya operasional produsen material listrik di Indonesia. Selain itu, proyek-proyek besar pada tahun 2020, termasuk pembangunan landfill, konstruksi relokasi dump station, dan inspeksi level C unit 1 telah

ditunda karena pengaruh dari pandemi. Ditambah perusahaan harus menambahan subsidi biaya untuk pelindungan dan pencegahan Covid-19, sehingga beban biaya meningkat. â&#x20AC;&#x153;Walaupun banyak dampaknya dari Pandemi ini, komitmen kita tetap jaga keandalan pembangkit,â&#x20AC;? ujarnya. Agar pembangkitnya tetap andal dalam produksi listrik di tengah Pandemi seperti sekarang ini. IPP (Independent Power Producer) asal China ini memiliki beberapa strategi. Pertama meningkatkan pemeliharaan peralatan pembangkit listrik. Sejak pembangkit listrik GH EMM Indonesia mulai beroperasi, tingkat keandalan peralatan selalu di atas 95%. Karena itu, GH EMM Indonesia telah mampu menghasilkan banyak produksi listrik, dan meningkatkan pangsa pasarnya. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA

Kedua, mendorong pengurangan biaya atau peningkatan efisiensi kerja serta meningkatkan daya saing perusahaan. â&#x20AC;&#x153;Beberapa biaya kita pangkas seperti untuk bahan bakar, biaya modal produksi. Kemudian kita memberikan pelatihan lebih untuk tenaga lokal demi mengurangi jumlah tenaga asing,â&#x20AC;? terangnya. Soal produktivitas PLTU Simpang Belimbing merupakan PLTU yang pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk saat ini yang berhasil memanfaatkan batubara kualitas sangat rendah dengan nilai kalori 1800-2000 kcal/kg dengan total moisture 59 -63 % sebagai bahan bakar utama PLTU. Sementara untuk pengaplikasian coal drying dilakukan sistem skala besar, total kapasitasnya 480 ton per jam. Inovasi ini memberikan hasil dan penurunan pemakaian listrik sendiri (self consumption), kegiatan efisiensi energy di PLTU Simpang Belimbing dilakukan secara berkelanjutan dari mulai beroperasi sampai sekarang. Adapun angka water supply rate (denim water) di bawah 1,5%, sedangkan boiler effiency di atas 91% setiap tahunnya. Tak hanya itu, keunggulan lain dari PLTU tersebut adalah pengolahan limbah, adanya pemanfaatan fly ash dan bottom ash sebagai bahan baku dan bahan final pembuatan semen. Produk tersebut diproduksi dari proses produksi PLTU yang dikategorikan sebagai limbah B3. Saat ini, GH EMM Indonesia sedang membangun landfill fly ash dan bottom ash storage sebagai tempat penimbunan akhir. Menakjubkannya lagi GH EMM Indonesia mendaur ulang limbah cair menjadi bahan bakar tambahan PLTU. Coal waste water system flowchart ini sejak 2015 mengadopsi high pressure filter untuk mengolah limbah cair dengan kandungan TSS tinggi. Mereka juga mengolah limbah batubara menjadi cake coal, kemudian dimanfaatkan kembali menjadi additional fuel PLTU. Pembangkitnya memiliki empat unit high pressure filter yang langsung terkoneksi dengan belt conveyor. Ini termasuk PLTU yang langka karena berhasil mengubah kualitas batubara yang buruk menjadi bahan bakar siap pakai. Hal ini tentu mengurangi biaya produksi. Dari hasil produktivitasnya beberapa kali pembangkit ini mendapatkan nominasi pembangkit listrik terbaik se-Indonesia. GH EMM Indonesia selalu menciptakan terobosan besar di berbagai bidang seperti hemat energi, inovasi ilmiah dan teknologi, fondasi yang kokoh, kemajuan www.listrikindonesia.com

HEADLINE

Walaupun banyak dampaknya dari pandemi ini, komitmen kita tetap jaga keandalan pembangkit. teknologi, dan peningkatan secara komprehensif pada keselamatan, ekonomi, dan keandalan unit. Dalam menghadapi Pandemi aktivitas di wilayah kerja menerapkan protokol kesehatan berstandar WHO/ badan kesehatan dunia. Bahkan Lokasi PLTU dikelola secara tertutup. Semua orang luar tidak diperbolehkan masuk ke dalam perusahaan. Seluruh karyawan perusahaan yang memasuki area PLTU dilakukan pengukuran suhu tubuh setiap hari untuk memastikan identifikasi dan isolasi awal. Karyawan China tidak diizinkan keluar serta Karyawan Indonesia dilarang keras berkunjung ke negara dan wilayah lain yang mungkin terinfeksi Covid-19. Di balik kesulitan di masa pandemi ini, perusahaan tetap menyediakan energi bersih yang stabil dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Perusahaan telah merencanakan pembangunan pembangkit listrik pintar dengan teknologi modern. â&#x20AC;&#x153;Kami selalu up grade teknologi, kami menginginkan sistem kontrol keamanan yang cerdas yang dapat mendiagnosis kesehatan peralatan. Sehingga meningkatkan sistem operasi di kala pandemi seperti sekarang ini,â&#x20AC;? ungkap Fu Yue Long. Lanjut, Fu Yue Long mengatakan Pandemi Covid-19 yang tiba-tiba terjadi pada tahun ini telah memengaruhi pasar tenaga listrik global, tetapi tidak berdampak pada kerinduan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik dan perkembangan pasar tenaga listrik ke depannya. Indonesia adalah negara berkembang terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa. Tingkat konsumsi listrik per kapita negara masih relatif rendah dan memiliki prospek pasar listrik yang luas. Perusahaan kami memiliki keunggulan yang jelas dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan listrik, dan profitabilitas per KWH. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pengembangan pembangkit listrik berbasis pelestarian lingkungan dan secara aktif mengembangkan pasar tenaga listrik di bidang energi baru, sehingga dapat memberikan manfaat serta keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia dan pemegang saham. n

HEADLINE

FOKUS UTAMA

pada Caturwulan I 2020 penjualan tergolong baik, kemudian penurunan amat terasa pada Caturwulan II periode AprilJuni. Penurunan daya serap di tahun ini sebesar 30-50 persen. “Dibanding tahun lalu, tahun ini anjloknya cukup amat terasa,” katanya.

langkah Bisnis

paCU prOdUKSi traFO

traFInDO DIVerSIFIKaSI PaSar Masa pandemi covid-19 tak membuat gairah pembangunan khususnya sektor kelistrikan, salah satu yang terkena imbasnya pabrikan trafo yaitu PT Trafoindo Prima Perkasa (Trafindo). Walhasil, Trafindo membuat langkah bisnis dengan melakukan diversifikasi pasar agar bisa survive pada bisnisnya. 

canDra WISESa

alam catatan Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) kurun waktu dua tahun daya serap peralatan listrik termasuk trafo menurun, ditambah menghadapi masa pandemi Covid-19. Sebelumnya pembangunan Megaproyek 35.000 megawatt (MW) gerak cepat pembangunannya, namun pada 2020 ini pembangunan terkesan slowdown, bahkan ada isu mencuat bakal ada penundaan beberapa proyek kelistrikan. David Cahya Limputra, Vice President Director Trafindo berujar, memang pada masa pandemi saat ini aktivitas industri terbatas, ini memengaruhi permintaan listrik. Di sisi lain, pasokan listrik PLN terbilang surplus. Sangat wajar apabila daya

serap peralatan listrik menurun termasuk industri trafo. “Saya rasa megaproyek akan tetap berjalan, namun prioritasnya agak sedikit dikurangi,” ujarnya. Hal ini pula yang memengaruhi kinerja distribusi produknya. Ia menjelaskan, penjualan produk trafo Trafindo di sektor kelistrikan ke PT PLN (Persero) sebesar 50 persen dan swasta 50 persen. Adapun produk trafonya antara lain Trafo Oil Based dengan kapasitas produksi per tahun sebanyak 14.000 unit, Trafo Dry 1000 unit, Instrument 50.000 unit, dan Trafo Daya hasil joint venture dengan Siemens sebanya 120 unit per tahun. Lebih lanjut, David menerangkan,

Produsen trafo distribusi dan produk terkait distribusi daya terbesar di Indonesia, yang berdiri sejak 1981. Tentu memiliki strategi jitu untuk tetap konsisten dan survive pada bisnis ini. Salah satu strateginya Diversifikasi Pasar, di mana Trafindo tak hanya menyuplai produknya ke sektor kelistrikan. Akan tetapi produknya menyasar ke sektor Oil & Gas dan Pertambangan/Mining. “Dengan kondisi saat ini, kita fokus ke oil & gas dan mining seperti proyek pertamina. Nikel dan emas juga berjalan. Namanya bisnis kita harus bisa banting setir,” Ucapnya. Trafindo juga diuntungkan oleh anak usahanya yang memproduksi produk kelistrikan untuk beberapa market seperti PT Powerindo Prima Perkasa yang sukses memproduksi SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) sebagai persiapan menuju era kendaraan listrik. “SPKLU sebagai produk terbaru kami. Kami juga mengedepankan lokal konten pada setiap produk rata-rata 40 persen,” jelasnya. “Kami telah secara konsisten menerapkan teknologi manufaktur terbaru dan solusi teknis untuk mendukung pertumbuhan cepat di negara ini dalam bidang elektrifikasi, urbanisasi, dan digitalisasi,” tambahnya. Ia pun meyampaikan, tantangan di tengah pandemi yakni membuat cara untuk menghidupkan industri. Secara bisnis trafo merupakan produk yang sudah settle. Dengan begitu, pabrikan harus mempunyai inovasi salah satu inovasi yang dikembangkan customize sesuai permintaan customer. Dalam memenangi persaingan bisnis tak luput dari pelayanan terbaiknya, untuk setiap produk barunya Trafindo memberikan garansi selama 2 tahun, bahkan dapat diperpanjang sesuai kriteria yang ditentukan. Trafindo juga menwarkan layanan perawatan hal ini didukung oleh fasilitas workshop yang lengkap dan tenaga ahli yang mumpuni, dan layanan 24 jamnya. “Kita tidak hanya menawarkan produk tapi juga solusi,” pungkasnya. n Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA

HEADLINE

teruS BerKOMItMen

dUKUng KOnSUmSi LiStriK PT Sumberdaya Sewatama, perusahaan ketenagalistrikan nasional, terus bertekad mendukung kebijakan ketenagalistrikan, seperti megaproyek 35 ribu MW. Lewat penyediaan prasarana kelistrikan, perusahan mendorong peningkatan konsumsi listrik per kapita di Indonesia.  TurIMan

Sofyan

istrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Ketersediaan dan keandalan pasokan listrik tidak terlepas dari kesiapan prasaran kelistrikan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan, jika PT Sumberdaya Sewatama menyatakan listrik adalah prasarana. Direktur Utama PT Sumberdaya Sewatama Ferry Arief Sunandar, kepada Listrik Indonesia mengatakan, perusahaan telah aktif dalam industri ketenagalistrikan selama 26 tahun dan kami berharap untuk terus dapat berkontribusi dan mendukung pemerintah dalam penyediaan prasarana listrik yang berkualitas dan tepat guna untuk masyarakat. “Salah satu indikator kemajuan negara adalah konsumsi listrik per kapita,” tegas Ferry. Dia menambahakna, konsumsi listrik per kapita Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1,077 kWh. Masih tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan regional, seperti Malaysia (4,600 kWh) dan Thailand (2,500 kWh) pada tahun 2014. Masih banyak yang bisa dan perlu dilakukan, bukan hanya memberikan akses listrik yang cukup ke seluruh populasi Indonesia, namun listrik yang berkualitas dan cukup untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Di sisi lain, sangat penting untuk adanya regulasi yang practical, tepat guna,

www.listrikindonesia.com

tepat sasaran dan commercially feasible sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi geografi Indonesia untuk memastikan tercapainya tujuan ini. Dengan berbagai lini bisnis kami, Sewatama dapat terus berperan aktif dalam sektor ketenagalistrikan ini,” ucap dia. Sewatama merupakan partner dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur listrik dan energi di sektor industri dan perdagangan, termasuk sektor industri listrik, oil & gas, pertambangan, petrokimia, manufaktur, telekomunikasi, dan lain-lain. Akan tetapi, pandemi Covid-19 ini saat merupakan kejadian luar biasa dengan dampak yang besar bagi para pelaku industri di sektor-sektor yang dilayani Sewatama tersebut. Tentunya hal ini sedikit banyak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Dampak pandemi pada masing-masing industri tidak sama, satu mungkin lebih berat dari lainnya. “Karenanya, strategi kami di sini adalah mengoptimalkan diversifikasi industri yang dilayani sedemikian rupa untuk meminimalkan dampak pada Sewatama, antara lain meningkatkan aktifitas kami di sektor-sektor dimana dampak pandeminya relatif minimal,” urai dia. Akan tetapi, Sewatama tetap memastikan bahwa performa dan kualitas layanan tetap terjaga di masa pandemi ini terutama karena ketenagalistrikan adalah kebutuhan pokok bagi para pelaku industri tersebut. Seperti diketahui, produk dan layanan Sewatama cukup beragam, termasuk jasa penyewaan fasilitas pembangkit listrik, operation & maintenance, instalasi dan konstruksi pembangkit listrik, audit energi, energy efficiency services, dan mining support equipment maintenance. “Berbagai proyek sudah dan sedang kami laksanakan di berbagai lini layanan tersebut. Visi kami ke depan memperbanyak bisnis bersifat servicebased, dan untuk itu kami perlu untuk selalu stay up to date dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat,” ucap dia. Lanjut dia, kami memiliki tim yang berfokus khusus pada process improve ment dan inovasi-inovasi yang berbasis pada penerapan teknologi yang relevan untuk industri power yang belum pernah atau banyak dilakukan, termasuk

Ferry Arief Sunandar Direktur Utama PT Sumberdaya Sewatama

teknologi dan temuan baru di bidang bahan bakar ramah lingkungan, teknologi peningkatan efisiensi, hingga digitalisasi dan konektivitas untuk remote monitor ing. “Kami meyakini bahwa penerapan teknologi yang tepat akan menaikkan kinerja Sewatama baik dari bertambahnya layanan baru maupun dari peningkatan efisiensi biaya operasi,” tutur dia. Ferry menyatakan, sebagai perusahaan berbasis utamanya pada jasa, kualitas SDM adalah faktor utama keberhasilan perusahaan. Dengan makin berkembangnya cakupan dan jenis layanan perusahaan, pengembangan SDM adalah keniscayaan dan kami lakukan secara berkelanjutan dengan memastikan kualifikasi SDM dan tenaga ahli yang sesuai dengan industri yang kami layani, termasuk memastikan sertifikasi keahlian yang diperlukan. Selain itu, dia menambahkan, kami juga memperhatikan pengembangan soft skill karyawan di antaranya dengan menerapkan iklim manajemen terbuka guna memberikan karyawan exposure pada semua aspek operasi perusahaan. “Dalam suasana pandemi ini, pelatihan dan seminar tidak mudah dilakukan namun masih dimungkinkan dengan metode online dan kami memberikan encouragement pada talent perusahaan untuk berpartisipasi pada sesi-sesi pelatihan online yang sesuai dengan minat mereka dan strategi perusahaan,” tandas Ferry. n

HEADLINE

FOKUS UTAMA

r aKMal/lIstrIK InDonesIa

MenaKar Peluang & tantangan

pengemBangan geOthermaL Pandemi virus korona (covid-19) telah menyebabkan perlambatan perekonomian global, termasuk Indonesia. Pembatasan aktivitas atau lockdown di sebagian besar negara, menurut studi IEa, menyebabkan konsumsi listrik di dunia pada 2020 turun hingga 20%, terutama di beberapa wilayah yang menerapkan lockdown total. namun, permintaan listrik dipastikan akan kembali naik seiring dengan pulihnya perekonomi global dan nasional sehingga menjadi momentum untuk mendorong pembangunan energi terbarukan. ď ľ

canDra WISESa

irektur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki F. Ibrahim, mengatakan ada keterlambatan pengembangan maupun pembangunan proyek ketenagalistrikan global, termasuk di Indonesia, di mana penyelesaian sisanya dari proyek 35.000 megawatt (MW) akan tertunda karena adanya gangguan pada rantai

pasokan, ketersediaan tenaga kerja, hingga pembiayaan proyek. Melihat kondisi tersebut, menurutnya, Indonesia perlu mendorong transisi energi menuju energi baru terbarukan. Strategi biaya termurah (least cost) dalam penyediaan listrik perlu diimbangi dengan aspek lingkungan, penurunan emisi CO2

dan aspek keberlanjutan karena energi fosil dipastikan akan habis. â&#x20AC;&#x153;Dari perspektif lingkungan dan keberlanjutan (sustainability), pemakaian energi fosil dipastikan berdampak pada penurunan mutu lingkungan akibat emisi CO2 dan bahan partikulat yang cukup besar,â&#x20AC;? ujarnya. Indonesia sendiri masih bergantung kepada sumber energi yang tinggi emisi. Pada 2018, produksi pembangkit listrik Indonesia sebagian besar bersumber dari bahan bakar fosil, hanya sebesar 17,1% dari energi terbarukan. Porsi bauran energi terbarukan baru mencapai 8,6 persen, atau sekitar 2,5 persen atau 9,8 gigawatt (GW) dari potensi yang ada sebesar 441,7 GW. Indonesia diperkirakan memiliki hampir sepertiga sumber daya panas bumi dunia dengan potensi terbesar. Geotermal bisa dikatakan energi khas Indonesia. Namun hingga Mei 2020 baru dimanfaatkan sebesar 2.131 MW atau sekitar 8% dari potensi ekuivalen sekitar 25.8 GW. Diversifikasi pemanfaatan langsung panas bumi keperluan pariwisata dan Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA perkebunan masih terbuka luas karena ramah lingkungan dan memenuhi aspek keberlanjutan, sehingga portofolio pembiayaan dengan bunga rendah dari luar negeri memiliki peluang besar. Proyek Energi Terbarukan Panas Bumi merupakan sebuah investasi berkelanjutan yang sangat strategis karena memproduksi energi bersih yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil batubara untuk sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali. Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) sebesar 330 MW setara dengan 105 juta barel bahan bakar minyak untuk 25 tahun. Pengembangan panas bumi akan memperbaiki neraca perdagangan, yang tidak seperti sumber daya energi terbarukan lain yang intermittent, karena panas bumi lebih stabil/dipergunakan PLN sebagai base load. Kemampuan ini dapat, secara perlahan, menggantikan ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang kelak akan habis. Apabila target RUPTL terpenuhi dengan PLTP, sekitar 100 ribu BOE per hari kebutuhan bahan bakar domestik dapat digantikan. Untuk Ketenagalistrikan Indonesia sampai saat ini masih bergantung pada sumber energi fosil sebagai sumber energi utama. Hal ini menjadi salah satu permasalahan utama aspek lingkungan yang harus segera dicarikan solusinya agar mendorong sumber energi alternatif lainnya yang lebih ramah lingkungan yang menawarkan manfaat lebih besar kepada Indonesia. Manfaat lain yang ditawarkan dari pengembangan dan pemanfaatan panas bumi adalah peningkatan ekonomi lokal dan peluang investasi. Melihat peluang tersebut, pemerintah sepertinya sudah menyadari pentingnya pemanfaatan sumber energi panas bumi. Hal tersebut terbukti dari data Kementerian ESDM yang menyebutkan bahwa kapasitas PLTP terus mengalami peningkatan. Kapasitas terpasang pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan mengalami peningkatan sebesar 376 MW, di mana sebagian besar diantaranya berasal dari PLTP sebesar 182,3 MW. Sayangnya pengembangan ini belum dikaitkan dengan pendanaan menuju ekonomi rendah karbon.

Manfaat Panas Bumi Meningkatkan output ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur jalan, lapangan pekerjaan, penerimaan negara dan www.listrikindonesia.com

HEADLINE

Dari perspektif lingkungan dan keberlanjutan (sustainability), pemakaian energi fosil dipastikan berdampak pada penurunan mutu lingkungan akibat emisi CO2 dan bahan partikulat yang cukup besar. daerah, memperbaiki kondisi lingkungan dan mengurangi biaya eksternalitas dengan negatif lingkungan, menjadi beberapa keunggulan yang ditawarkan dari pengembangan sektor panas bumi untuk listrik. Kawasan hutan dan lingkungan yang terawat merupakan faktor penting bagi kelangsungan pemanfaatan panas bumi karena sumur dan power plant serta pipanya itu sangat sedikit sekali dipakai. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya sungguhsungguh dalam mempromosikan regulasi pengembangan dan inisiatif mendorong Road Map of Geothermal Development 2045 dimana terwujudnya Indonesia Geothermal Center of Excellence. Namun, tantangan bagi pengembangan panas bumi tidaklah sedikit. Persaingan harga dengan pembangkit listrik fosil yang sudah lebih dahulu dapat insentif merupakan salah satu kendala. Sampai saat ini harga listrik dari energi terbarukan terutama panas bumi belum mencapai nilai keekonomiannya karena belum adanya pricing policy yang holistik, komprehensif dan endtoend. Hal yang lebih mendasar dari aspek penetapan harga listrik dari energi terbarukan terutama panas bumi adalah perlunya dilakukan upaya depolitisasi tarif listrik. Depolitisasi tarif ini tidak melanggar UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa tarif listrik ditetapkan pemerintah (Pasal 34). Proses penentuan tarif perlu dilakukan secara independen dan transparan, serta mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang sehat. “Perlu dilakukan oleh suatu badan regulasi yang menghitung tarif keekonomian yang dijamin independensinya,” ucap Riki. Pengembangan Panas bumi di Indonesia pun dinilai masih tidak menarik di mata investor untuk membangun PLTP karena harga BPP (Biaya Pokok Penyediaan). Hingga saat ini BPP PLN tidak menarik untuk pembangunan biaya PLTP baru. Nantinya harga BPP Panas bumi masuk ke dalam Peraturan Presiden tentang Energi Baru Terbarukan. Namun

kelanjutan dari Perpres EBT masih tahap pengkajian oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun BPP tenaga listrik dalam anggaran belanja PLN 2020 sebesar Rp359,03 triliun. Dibandingkan dengan baru bara sebesar Rp56,26 triliun, BBM dan BBN sebesar Rp24,17 triliun dan energi baru terbarukan sebesar Rp5,24 triliun. “Perpres EBT hanya sampai umur Pemerintahan Jokowi saja, kemungkinan bisa berubah setelah pergantian Jokowi,” ujarnya. Menurut Riki, Perpres ini tidak akan terlaksana apabila masih mengadopsi kalimat“Harga pembelian tenaga listrik berdasar kesepakatan para pihak”. Kalau lembaga pengawasan/audit seperti BPK menganggap kesepakatan pembelian harga listrik terlalu mahal, berpotensi dianggap kerugian negara. Tantangan lain adalah besarnya risiko ekplorasi panas bumi yang membuat investor urung menanamkan modalnya, lain halnya di Migas, di mana biaya eksplorasi itu diberi insentif melalui cost recover me chanism. Hal ini tentu berpengaruh pada terbatasnya lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman dalam tahap ekplorasi. Oleh karena itu, kegiatan eksplorasi oleh pemerintah telah masuk di dalam program GEUDP (Geothermal Energy Upstream Development Program) dengan lembaga keuangan international worldbank (hibah/grant) dengan total dana portfolio hampir mencapai US$120 juta tanpa APBN. Program ini sangat cukup untuk melakukan eksplorasi pada 4 wilayah panas bumi di Indonesia bagian Timur. Skema pemboran eksplorasi oleh pemerintah bekerjasama dengan World Bank telah diatur skemanya agar dana hibah itu dapat digunakan kembali untuk kegiatan eksplorasi lainnya. Program ini telah ditugaskan pemerintah kepada perusahaan pelat merah PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia yang disinergikan dengan PT Geo Dipa Energi (Persero), serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk mengakselerasi peningkatan pembangunan energi terbarukan panas bumi melalui program Government Drilling. Ini semua merupa-

HEADLINE

FOKUS UTAMA

kan bagian dari fiscal tools pemerintah pada Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana diamanahkan oleh Komisi XI DPR RI. Pemanfaatan panas bumi di Indonesia baru mencapai 8% dari total potensi 25.800 MW. Pemanfaatan geotermal yang dilakukan oleh perusahaan pelat merah secara terpisah berjalan cukup lambat. BUMN yang menggarap panas bumi adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Geo Dipa Energi (Persero) baru mencapai total kapasitas sekitar 2.133 MW. Ketiga BUMN itu menargetkan tambahan kapasitas terpasang panas bumi hingga 615 MW hingga 2028 sesuai RUPTL. GeoDipa juga telah menyusun peta jalan pada 2021 untuk menjadi perusahaan panas bumi dan energi terbarukan yang masuk ke bursa publik (Tbk) di Indonesia. Saat ini GeoDipa walaupun lambat berkembangnya telah berhasil melakukan pengelolaan dua wilayah kerja panas bumi tersebut dengan kapasitas terpasang sebesar 110 MW. Ke depan, GeoDipa akan terus mengakselerasi peningkatan pembangunan energi terbarukan panas bumi melalui government drilling bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai bagian dari special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan.

Holding EBT

Sementara itu, dalam Perpres mendatang seharusnya berisi beberapa hal. Pertama, pemberian insentif bagi pemanfaan energi ramah lingkungan dan mengatur masing-masing Kementerian apa berbuat apa saja sebagai koordinasi yang tidak hanya bicara harga. Kedua, pemberian insentif itu pasti akan berpengaruh kepada keuangan negara yang dikompensasi dengan "Security of Supply", "Cost of Not using ET/EBT" yang diukur secara makro ekonomi. Ketiga, selama ini kebijakan nasional pengembangan energi terbarukan masih pada tingkat pembangkit listrik sehingga harga energi terbarukan masih lebih mahal karena ada development cost yang harus ditanggung. Beberapa solusi lain yang bisa diambil untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan insentif eksternalitas karena manfaat panas bumi yang zero polusi, bebas emisi CO2, aman bagi lingkungan, minim dampak kesehatan masyarakat dalam pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan mendatang. Beberapa skema insentif dapat diterapkan seperti insentif fiskal (paket kebijakan yang tidak parsial) atas eksternalitas ini dengan memberikan sebesar US$2 sen-US$4 sen per kWh untuk maksimum 8â&#x20AC;&#x201D;10 tahun. Selain itu, model tarif listrik FiT selayaknya hanya untuk proyek energi terbarukan di bawah 10 MW, sedangkan untuk kapasitas di atas 10 MW mengikuti mekanisme Cascade dan Least Cost Electricity dengan mengikuti biaya pokok produksi (BPP) PLN yaitu memperpanjang kontrak perjanjian jual beli listrik (power purchasing agreement/PPA) dari panas bumi yang semula 25 tahun menjadi 50 atau 60 tahun (Long Run Marginal Cost/ LRMC). Namun, tetap mempertimbangkan keekonomian proyek seperti rasio pengembalian investasi (Investment Rate Ratio/IRR) & Net Present Value (NPV). n Sumber: Riki F. Ibrahim Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero)

r aKMal/lIstrIK InDonesIa

Untuk memenuhi target pemanfaatan energi terbarukan di Tanah Air, pemerintah perlu membentuk induk usaha (holding) BUMN sektor energi hijau. Pembentukan holding bertujuan untuk menjembatani pengembang listrik swasta (IPP) dalam menurunkan risiko. Saham terbesar dalam holding itu tentu pemerintah yang selanjutnya dilengkapi saham Pertamina dan PLN yang akan meningkatkan tata kelola energi ketenagalistrikan yang lebih besar dan cepat ter-

capai mewujudkan Indonesia Geothermal Center of Excellence 2045. Sejalan dengan prediksi dunia yang melihat kemungkinan besar Indonesia menjadi produsen geothermal terbesar ke-4 di dunia. Sementara itu, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang selama ini hanya berdasar pertumbuhan permintaan (demand growth) diperluas mencakup juga potensi demand creation untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui investasi PLN. Melalui peluang holdingisasi BUMN dalam mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru melalui demand creation sesuai program yang telah disiapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata. Holding BUMN energi terbarukan juga mampu menciptakan efisiensi biaya dan meningkatkan kemampuan finansial yang berujung pada peningkatan pendapatan negara melalui deviden, pajak, serta kontribusi lainnya terhadap perekonomian. Bagi pemerintah daerah, pembentukan holding BUMN akan meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan industri baru yang menghadirkan multiplier effect. Holding BUMN energi terbarukan juga memberikan manfaat kepada masyarakat dalam memberikan peluang lebih luas terhadap akses lapangan pekerjaan. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu, program pengeboran eksplorasi wilayah kerja panas bumi oleh pemerintah (government drilling) melalui PMK No.62/2017 akan memberikan peluang terhadap pengembangan panas bumi dengan investasi eksplorasi yang lebih tepat karena program eksplorasi pemerintah itu tidak menggunakan APBN. Peluang government drilling eksplorasi melalui PMK No.62/2017 harus dimanfaatkan sebaik mungkin mengingat investasi terbesar dalam pengusahaan pengembangan energi panas bumi menjadi listrik karena biaya eksplorasi di awal.

Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA

HEADLINE

SeKtOr PeMBangKIt

aKan LeBih menariK



DoK IstIMewa

PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) perusahaan penyedia jasa Engineering, Procurement, dan Construction (EPc) kini lebih giat membangun pembangkit listrik, bahkan beberapa proyeknya dari energi terbarukan. canDra WISESa

imo Hari Kristanto Wahono, Executive Officer & General Manager Business Development Unit menceritakan pada awalnya IKPT berkecimpung di pembangunan kilang pengolahan hingga ketertarikannya ke sektor ketenagalistrikan. Pada 22 Februari 1982, perusahaan EPC ini terbentuk, mengawali proyek EPC pertamanya pada 1987 membangun fasilitas pengolahan minyak dan gas milik PT Pertamina (Persero). Kemudian, berlanjut menggarap proyek-proyek pupuk dan petrokimia di tahun-tahun berikutnya. Menyadari urgensi untuk melampaui para pesaingnya yang bergerak di bidang yang sama, pada 2012, IKPT menjalin kerja sama usaha dengan Toyo Engineering Corporation, salah satu perusahaan EPC ternama di Jepang. Dari sinilah IKPT tertarik dan mulai fokus menggarap sejumlah proyek pembangkit listrik. “Sebenarnya proyek-proyek kilang pengolahan kami seperti oil & gas terdapat power generation, jadi sebenarnya bukan hal yang baru juga untuk proyek

www.listrikindonesia.com

pembangkitan,” ucapnya. Adapun proyek pembangkit listrik yang sedang dikerjakan IKPT antara lain Timor1 Coal Fired Steam Power Plant (2x50 MW) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sulut-1 Coal Fired Steam Power Plant (2x50M) di Bolaang Mangondow Utara, Sulawesi Utara. Dua pembangkit milik PLN ini mulai dikerjakan IKPT sejak Desember 2019 dan dijadwalkan selesai pada 2023. “Dua PLTU ini menggunakan teknologi Circulating Fluidized Bed (CFB) boiler dengan tingkat emisi rendah atau sesuai regulasi yang baru dari Kementerian Ling kungan Hidup dan Kehutanan,” jelasnya.

Tertarik Renewable Energy Lebih lanjut, Bimo menerangkan, IKPT tak hanya membangun Coal Fired Steam Power Plant/PLTU saja, tetapi juga tertarik membangun pembangkit energi terbarukan seperti PLTP Dieng, PLTP Lumut Balai 55 MW, PLTMH di Sumatera Utara. Bahkan pada 2018 IKPT telah membangun Pembangkit Listrik Biomassa berbahan

Bimo Hari Kristanto Wahono Executive Officer & General Manager Business Development Unit IKPT

bakar bambu di tiga lokasi di Mentawai. “Biomass Power Plant berbahan bakar bambu ini mungkin yang pertama di Indonesia. Pembangunan mulai front end engineering design sampai construction kita yang kerjakan,” ungkap Bimo. “Beberapa proyek Biomass Power Plant untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kami jajaki berdasarkan pengalaman di atas. Selain itu, ada PLTS yang kami telah bangun di dua tempat, yaitu di Wakatobi dan Karampuang Sulawesi,” tambahnya. Bagi Bimo sektor ketenagalistrikan ke depan akan semakin menarik. Dimulai dari program 10.000 MW FTP 1 pelaku usaha EPC maupun pengembang mulai berlomba-lomba membangun pembangkit. Kemudian ditambah program megaproyek 35.000 MW dilihat semakin banyak peluang. “Terutama Toyo Engineering Corporation yang telah memiliki keahlian di power plant cukup lama, salah satunya Proyek PLTU Paiton, dapat mentransfer knowledge ke IKPT. Jadi kami bisa masuk ke industri kelistrikan hingga saat ini,” ucapnya. Masa pandemi Covid-19 saat ini memang memengaruhi aktivitas proyek. Terutama pada pembiayaan eksekusi proyek dan schedule. Di sinilah kontraktor dituntut selalu dapat beradaptasi terhadap perubahan agar proyek tidak terdampak secara signifikan. “Rencana kami ke depan, jalin kerja sama dengan pengembang, mengerjakan dari tahap awal hingga akhir. Jadi kami tidak lagi menunggu tender,” harapnya. n

HEADLINE

FOKUS UTAMA

Saatnya PeMerIntah MeMBuat

maSter pLan energi hiJaU

Pemerintah terus mendorong peningkatan bauran energi hijau untuk mencapai target 23% pada 2025 sesuai Paris agreement. Selama ini, pelaku usaha masih terkendala soal skala keekonomian dalam pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. ď ľ

ZuchrI

ntuk itu, Majalah Listrik Indonesia mewawancarai Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Migas Kadin, Bobby Gafur S. Umar pada Senin (3/8). Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana pandangan Bapak tentang energi terbarukan di Indonesia? Permasalahan global yang menjadi ancamana dalam beberapa tahun terakhir ini adalah pemanasan global. Akhirnya 195 negara bersepakat menandatangani Paris Agreement 2015. Indonesia meratifikasi perjanjian itu pada 2016. Salah satu target dari perjanjian itu adalah bersamasama mencegah terjadinya pemanasan global lebih lajut. Indonesia salah satu negara yang berkomitmen di situ. Pada 2030, Indonesia akan menurunkan emisi rumah kaca sebesar 29%. Sementara, sumber terbesar pemicu pemanasan global disumbang dari sektor energi, industri, dan transportasi. Negara-negara besar dan maju di Eropa, Jepang, Amerika Serikat sudah secara bertahap menutup pembangkit listrik tenaga uap [PLTU]. Jadi, kalau sekarang akan melakukan

pembangunan PLTU baru yang masih ada mungkin di China. Situasinya sekarang ini [pengembangan energi terbarukan] menjadi komitmen dunia, yang ada dan sangat berlimpah serta semakin besar adalah green fund [pendanaan energi ramah lingkungan], dana untuk energi hijau. Jadi, ini yang seharusnya dimanfaatkan pemerintah. Jadi, dengan adanya green fund, ada peralihan pembangkit untuk menggantikan batu bara. Pembangkit apa yang paling cocok? Energi baru terbarukan (EBT). Apakah tantangan renewable energy di Indonesia masih berat? Bauran energi terbarukan secara keseluruhan di Indonesia per 2019 baru mencapai 9,17%. Untuk batubara 37,14%, paling besar, minyak bumi sebesar 33,57%, dan gas sebesar 20,12%. Untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 ini terus terang berat. Kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir, banyak pembangunan pembangkit EBT tidak berjalan lancar, seperti 35 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditender pada 2018 tidak

berjalan. Hal ini disebabkan tidak ekonomis, skala keekonomian tidak feasible. Apa penyebabnya? Bisa dibayarangkan ada peraturan menteri tentang EBT, tarif listrik dari pembangkit EBT di Jawa ditetapkan maksimal 85% dari rerata BPP [biaya pokok produksi] listrik setempat. BPP di wilayah timur Indonesia yang lebih tinggi. Saat itu pemerintah tidak menyadari bahwa dengan kebijakan itu akan membuat pembangunan pembankit EBT sulit terealisasi, dan justru mendorong pembangunan pembangkit berbahan bakar batu bara. Bagaimana arah kebijakan energi terbarukan ke depan? Kalau kita lihat, sekarang dengan kabinet baru, akan ada Peraturan Presiden (Perpres) baru khusus EBT. Kadin Indonesia dan beberapa asosiasi terkait sering menyanyangkan rencana pemerintah bagus, tetapi kurang mendapatkan masukan dari pelaku usaha. Jangan sampai EBT ini tidak feasible lagi. Sebelumnya sudah ada Perpres No. 35/2015 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Melalui Perpres itu, pengembangan PLTSa menjadi feasible, karena ada 3 poin. Pertama, listrik dari PLTSa wajib dibeli PT PLN (Persero) sekitar US$13 sen per kilowatt hour (kWh) untuk kapasitas pembangkit sampai 20 megawatt (MW). Kedua, ada tipping fee dari pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah. Ketiga, lahan disediakan oleh pemda. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA

HEADLINE

Bobby Gafur S. Umar Apa kendala PLTSa sampai saat ini? Saya cukup mengikuti PLTSa, dari 12 kota, ternyata Pemda belum siap. Bukan hanya soal tipping fee, tetapi persoalan lahan juga. Misal PLTSa di DKI Jakarta akan ditenderkan, tetapi lahan minta disiapkan dari investor, lahan disuruh beli sehingga skala keekonomian tidak masuk. Padahal, di Perpres itu sudah jelas kalau lahan disediakan oleh pemda. Kedua, misalnya peraturan pendukung atau infrastruktur penunjang, seperti komitmen tentang pengumpulan sampah, ternyata pemda banyak yang belum siap. Sementara itu, financing untuk PLTSa juga ternyata ada beberapa persyaratan, salah satu syarat untuk bisa akses green fund yaitu harus memiliki standar Euro 5, sangat berwawasan lingkungan. Sementara itu, beberapa investor tidak bisa mengakses green fund karena teknologinya belum memenuhi persyaratan. Euro 5 itu standar emisi yang dikeluarkan dari PLTSa. Per-2019, sumber energi dari batu bara masih dominan sebesar 60% dari total pembangkit listrik, sedangkan pembangkit EBT baru 12,36%. Padahal, potensi EBT 442 GW dan yang terbesar adalah PLTS. Dengan potensi begitu besar, Indonesia harus fokus masuk ke energi terbarukan, tidak usah setengah-setengah lagi. Misalkan sekarang ada rencana konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang mungkin mencapai 6.000 MW ke pembangkit EBT seperti PLTS. Misalkan 1,3 GW diantaranya dikonversi ke PLTS di Indonesia bagian timur, maka akan bagus untuk mempercepat bauran energi hijau. Apalagi, BPP di Indonesia bagian timur cukup tinggi. Bagaimana dengan persoalan tarif listrik dari pembangkit EBT yang masih tinggi? Begini dulu, kalau sekarang ini harga minyak bumi murah, sampai menyentuh di bawah US$20 per barel, sekarang stabil di US$40 per barel, otomatis harga energi fosil sangat menarik. Namun, ini hanya sesaat, tidak bisa long term. Di sisi lain, yang masih murah, batu bara. Batu bara ini selain kotor, financing sudah tidak ada. Jadi, kita harus cari alternatif. Indonesia masih memiliki banyak cadangan gas. Gas bisa disubstitusi untuk LPG yang masih impor hingga 75% dari total kebutuhan sekitar 7,5 ton per tahun. Diesel industri www.listrikindonesia.com

Organisasi 2020â&#x20AC;&#x201C;2025 : Anggota Advisory Board pada Program Studi Sarjana Teknik Elektro & Magister Teknik Elektro, Universitas Trisakti 2017â&#x20AC;&#x201C;2022 : Anggota Dewan Insinyur Indonesia 2015-2020 : Wakil Ketua Umum Bidang Energi, Minyak dan Gas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) karier 2002-2019 : Presdir & CEO PT Bakrie & Brothers Tbk. 2008-2019 : Presdir/CEO PT Bakrie Indo Infrastructure 2008-2019 : Presdir/CEO PT Bakrie Oil & Gas Infrastructure

Sekarang ini yang menjadi komitmen dunia, dan sangat berlimpah, serta semakin besar, adalah green fund, dana untuk energi hijau. Jadi, ini yang seharusnya dimanfaatkan pemerintah. LPG bisa dikonversi ke gas bumi melalui gas rumah tangga dan industri. Namun, infrastruktur penunjang seperti pipa gas belum siap. Kalau langsung masuk EBT, kombinasi geothermal, air, PLTS, saya pikir langkah yang harus berani diambil pemerintah. Dari segi teknologi, semakin lama makin murah. Apa kendala lain dalam pengembangan EBT? Selain tarif, dalam peraturan menteri masih menyebutkan skema BOOT [built, operate, own, transfer]. Bisa dibayangkan PLTSA 1 MW butuh lahan 1 hektare. Kalau bangun PLTS 200 MW, butuh 200 ha, kemudian setelah 30 tahun dikembalikan ke pemerintah. Harga lahan setelah 30 tahun naik jadi berapa? Kalau skema transfer dihilangkan, kita bisa sewa lahan saja. Kalau sewa tentu akan megurangi biaya investasi. Misal sewa lahan pemerintah atau BUMN seperti PTPN yang lahannya tidak terpakai itu bisa memakai areal idle. Kalau harga tanah itu dihilangkan, investasinya langsung turun banyak. Perhitungan kami, tarif listrik PLTSA bisa turun ke US$6,5 senâ&#x20AC;&#x201D;US$7,5 sen per kWh.Tinggal insentif apalagi, mungkin insentif fiskal dan lainnya yang akhirnya

tarif listrik tidak terlalu jauh dengan PLTU. Menurut saya, masalah tarif listrik dari pembangkit EBT akan terjadi penurunan, karena teknolgi makin murah. Apakah strategi PLN melalui Green Booster sudah tepat? Itu paling benar, skala keekonomian, ada fixed cost dan variable cost. Menurut saya, pertama, teknologi jangan khawatir karena semakin murah. Kedua, dengan green fund ini, maka financing juga murah sekarang. Kalau melihat dari Eropa, Jepang ada financing bunga 3-4%, kalau bank lokal masih 11%-12%. Kita kombinasikan fisik/teknologi mahal, tetapi financing murah. Kalau financing murah, pasti tarif juga akan murah. Apa yang menjadi concern Kadin saat ini? Bicara banyak dengan partner di luar negeri. Kembali lagi pada skala keekonomian. Kalau Perpres EBT itu keluar, menurut saya sih di masa pandemi ini yang financing serba susah, yang bisa kita kejar ini EBT. Menurut saya Perpres ditunggu secepatnya, semoga Agustus ini keluar. Saya pikir saatnya pemerintah membuat master plan baru, khusus untuk mengejar bauran energi terbarukan 23% pada 2025. n

HEADLINE

FOKUS UTAMA

KInerJa Pln SeMeSter I/2020

KetIKa BuMn SetruM Di tengah bayang-bayang dampak pandemi covid-19, PT PLn (Persero) masih membukukan kenaikan penjualan listrik pada semester I/2020. Padahal, konsumsi listrik selama periode Maretâ&#x20AC;&#x201D;Mei 2020 turun cukup signifikan. Selain di Jabodetabek, aktivitas industri dan bisnis di kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, dan Semarang juga mengalami penurunan. ď ľ

ZuchrI

terSengat pandemi

erdasarkan siaran pers PLN, penjualan listrik selama semester I/2020 naik 0,95% atau 1,13 Terrawhatt hour (TWh) menjadi 119,65 TWh dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 118,52 TWh. Peningkatan penjualan itu pun mendorong kenaikan pendapatan PLN dari penjualan listrik selama semester I/2020 sebesar 1,5% atau Rp1,96 triliun menjadi Rp135,41 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp133,45 triliun. Kenaikan volume dan nilai penjualan listrik PLN itu diperoleh dengan tarif tenaga listrik yang tidak mengalami perubahan sejak 2017 .

Secara keseluruhan, sepanjang semester I/2020 2020, perseroan mampu membukukan pendapatan usaha Rp139,78 triliun meningkat 1,6% dibandingkan dengan semester I/2019. Adapun, laba sebelum pajak, bunga, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) perusahaan pada semester I/2020 Rp35,29 triliun dengan margin EBITDA sebesar 21,4%. Peningkatan penjualan listrik didukung oleh pertumbuhan jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan PLN sampai dengan akhir Juni 2020 telah mencapai 77,19 juta atau bertambah sebanyak 3,59 juta pelanggan dari posisi akhir Juni 2019 sebesar 73,6 juta pelanggan. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA Untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak, pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak pandemi. Sementara itu, PLN juga terus memperkuat keandalan infrastruktur kelistrikan, seperti pembangkit listrik, gardu induk, dan transmisi. Hingga Juni 2020, perusahaan telah menambah kapasitas terpasang pembangkit sebesar 1.285,2 megawatt (MW), jaringan transmisi khususnya untuk evakuasi daya pembangkit yang telah beroperasi mengalami peningkatan sepanjang 950,9 kilometer sirkuit (kms), dan penambahan kapasitas Gardu Induk sebesar 2.890 megavolt ampere (MVA). Di sisi lain, upaya efisiensi biaya operasional terus dilakukan khususnya biaya pemakaian bahan bakar. Biaya pokok produksi (BPP) listrik selama semester 1/2020 Rp1.368 per kilowatt hour (kWh) turun tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp1.389 per kWh. Kinerja PLN cenderung mengalami perbaikan dibandingkan dengan kuartal I/2020 yang masih mencatatkan kerugian Rp38,88 triliun jika menghitung rugi kurs yang mencapai Rp51,97 triliun. Laba sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) pada kuartal I/2020 sebesar Rp16,93 triliun dan EBITDA margin sebesar 19,78%. Masih cukup bagus. Hal itu disebabkan oleh penurunan harga energi primer, yaitu minyak, gas, dan batu bara. Berdasarkan informasi, laba bersih PLN pada semester I/2020 hanya sebesar Rp273 miliar atau turun hingga 97% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp7,35 triliun.

TERTEKAN PANdEMI Beberapa hal menyebabkan kinerja PLN sepanjang Januari—Juni 2020 cukup tertekan. Pertama, penurunan laba bersih itu menunjukkan bahwa kinerja PLN selama 6 bulan pertama tahun ini cukup tertekan oleh pandemi Covid-19. Hal itu dapat terlihat dari pertumbuhan penjualan listrik pada semester I/2020 yang hanya tumbuh 0,95%, sedangkan pada semester I/2019 masih bertumbuh 4,31%. Kedua, penurunan harga energi www.listrikindonesia.com

primer sejak awal 2020, seperti batu bara, gas bumi, dan minyak solar, seharusnya mampu menurunkan biaya pokok produksi (BPP) listrik. Namun, BPP selama semester I/2020 hanya turun Rp21 per kWh. Ada kemungkinan biaya pokok produksi tidak bisa turun signifikan karena beban puncak mengalami penurunan secara signifikan selama pandemi, sedangkan suplai listrik (terutama dari pengembang listrik swasta/IPP) relatif sama. Hanya beberap pembangkit puncak (peaker) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) milik PLN yang dimatikan (shutdown) saat pandemi untuk mengimbangi adanya penurunan permintaan listrik sehingga kelebihan daya bisa diantisipasi. Oleh karena itu, PLN perlu mengambil beberapa langkah. Pertama, PLN harus gencar melakukan pemasaran listrik sehingga bisa mendongkrak penjualan listrik. Kedua, PLN harus menghitung ulang secara cermat supply dan demand listrik untuk menghindari pasokan listrik yang berlebih. Ketiga, cadangan listrik (reserve margin) perlu dijaga pada kisaran 30%. Keempat, PLN bisa bernegosiasi dengan independent power producer (IPP) untuk menjadwal ulang (rescheduling) pengoperasian (COD) pembangkit listrik.

sTIMulus COvId-19 Sementara itu, PLN telah menyiapkan mekanisme pemberian stimulus tarif tenaga listrik (TTL) dari pemerintah berupa pembebasan rekening mininum bagi pelanggan sosial, bisnis, dan industri dengan daya dimulai dari 1300 VA ke atas. Selama ini, pemeirntah telah memberikan bantuan, berupa pembebasan tagihan rekening bagi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan diskon 50% bagi sebagian pelanggan rumah tangga berdaya 900 VA. Bantuan itu bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat

HEADLINE

yang sedang terkena pukuluan Covid-19. Kini giliran pelanggan nonrumah tangga yang akan diberikan stimulus, yaitu pelanggan golongan bisnis, sosial, dan industri. Apabila pemakaian pelanggan di bawah kWh minimum, maka pelanggan cukup membayar sesuai pemakaian kWh. Stimulus ini juga diberikan bagi pelanggan sosial daya 220 VA sd 900 VA, pelanggan bisnis dan industri daya 900 VA berupa pengurangan biaya beban. "Sebagai BUMN, PLN siap menjalankan kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus berupa pembebasan rekening minimum dan biaya beban," tutur Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril melalui siaran pers. Melalui stimulus itu, pelanggan hanya perlu membayar sesuai dengan pemakaian riil. Selisih dari Rekening Minimum atau Jam Nyala Minimum terhadap rekening realisasi pemakaian serta Biaya Beban menjadi stimulus yang dibayar oleh pemerintah. Stimulus ini berlaku sejak Juli—Desember 2020. n

Untuk meringan kan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak, pemerintah memberi kan stimulus dalam bentuk keringanan biaya listrik.

StIMuluS tarIf tenaga lIStrIk 1. Pembebasan Tagihan Rekening Minimum • Golongan Sosial 1300 VA ke atas (S2/1300 VA s.d. S-3/> 200 kVA) • Golongan Bisnis 1300 VA ke atas (B1/1.300 VA s.d. B-3/> 200 kVA) • Golongan Industri 1300 VA ke atas (I-1/1.300 VA s.d. I-4/30.000 kVA ke atas) 2. Pembebasan penerapan ketentuan Jam Nyala Minimum • Golongan Layanan Khusus (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik/SPJBTL) 3. Pembebasan Biaya Beban • Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA dan 900 VA (S-1/220 VA, S-2/450 VA, S-2/900 VA) • Pelanggan Golongan Bisnis daya 900 VA (B-1/900 VA) • Pelanggan Golongan Industri daya 900 VA (1-1/900 VA)

HEADLINE

FOKUS UTAMA

Pln DIMInta PerhatIKan

neraCa KeLiStriKan

Pemerintah diminta mengkaji kembali proyek 35.000 MW yang disebut akan membebani keuangan PT PLn (Persero) di tengah pandemi covid-19.Â hal ini lantaran pasokan listrik over supply sementara demand menurun. ď ľ

canDra WISESa

andemi Covid-19 telah melumpuhkan roda perekonomian, pada periode tahun 2020 ini, ketika diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akibatnya, telah terjadi penurunan beban di sejumlah wilayah di Indonesia akibat anjloknya konsumsi listrik di tengah pandemi sehingga berdampak pada power utility, yakni dari sisi penjualan kilowatt hour (KWh). Penurunan konsumsi listrik disebabkan karena kebijakan pembatasan perkantoran, bisnis, industri, komersial dan manufaktur.Â Inilah yang juga menjadi sorotan di Komisi VII DPR-RI.

Saat Pandemi Covid-19 ketersediaan listrik melimpah/over supply, sedangkan permintaan menurun. Bagaimana tanggapan Bapak? Kardaya Warnika, anggota Komisi VII DPR RI mengatakan, PLN terlanjur melakukan kontrak jual beli listrik dengan skema take or pay dengan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Dampaknya, beban Perseroan akan bertambah dan terancam menanggung risiko kerugian. Lanjut, Ia menyampaikan bahwa kondisi fluktuasi demand acuannya pada kegiatan ekonomi. Pada saat seperti ini, harus ada pengkajian ulang, apakah perlu

Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA

terus membangun pembangkit baru. “Kalau demand-nya nggak ada atau turun terus, mau jual ke mana listriknya,” ucapnya. Legislator Fraksi Partai Gerinda itu juga menyebut, PLN harus memerhatikan neraca kelistrikan (supply dan demand). Pasalnya ini berkaitan dengan perekonomian negara dan ekonomi masyarakat. Kebutuhan akan listrik PLN sudah bisa menganalisa dan bahkan punya datanya, maka persoalan over supply listrik bukanlah hal yang baru. Menurutnya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian PLN, PLN harus selektif dalam memilih pembangkit yang menggunakan skema Take or Pay dan PLN harus mengerem membuat kontrak baru dengan pengembang pada saat kondisi seperti saat ini. “Sekarang banyak yang dikontrak (pembangunan pembangkit), tapi permintaan listrik turun terpaksa jualnya sedikit,” ujarnya. Apa yang dilakukan Komisi VII? Tentu sudah kita sampaikan waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Juni lalu, bersama Direktur Utama dan Direksi PT PLN (Persero). Dalam pembahasannya, Komisi VII mendesak agar PLN bersungguhsungguh dalam melakukan perencanaan kebutuhan listrik secara cepat dan tepat serta melakukan langkah-langkah strategis agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan pasokan listrik. Ditambah meminta PLN untuk menyiapkan laporan terkait kejelasan status pembangkit-pembangkit listrik yang tengah dalam konstruksi. Kemudian, kita meminta agar Direktur Utama PLN untuk membuka peluang investasi dan memprioritaskan energi baru terbarukan termasuk laporan yang belum berjalan dan PLN harus berkoordinasi dengan Kementerian terkait dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Tak hanya itu, PLN harus lebih proaktif dan komunikatif dalam menyampaikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pada masa Covid-19 tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. “Kami juga meminta PLN untuk memberikan laporan terkait mekanisme perhitungan tagihan listrik secara detail dan komprehensif dan disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII,” jelas Kardaya. “Pada kondisi seperti sekarang ini yang imbasnya ke ekonomi nasional, PLN harap berhati-hati lagi dalam mengatur keuangannya,” tambahnya. Lebih lanjut, Kardaya menanggapi isu lainnya seperti wacana penundaan beberapa proyek pembangkit di tahun 2020 ini. Dirinya setuju apabila ada penundaan dilihat dari persoalan yang terjadi di mana listrik over supply dan demand menurun. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi beban PLN. Sementara itu,

www.listrikindonesia.com

HEADLINE

Kardaya Warnika Anggota Komisi VII DPR RI

Penurunan konsumsi listrik disebabkan karena kebijakan pembatasan perkantoran, bisnis, industri, komersial dan manufaktur. terkait Rencana Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan, Kardaya menyapampaikan. Bagaimana dengan nasib RUU EBT? Naskah akademis telah disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI sudah jadi, namun belum dibahas di Komisi. Akan tetapi, menurut Kardaya justifikasi dari naskah tersebut tidak tepat seperti contoh soal pengertian ‘Keenergian’ di mana kata ‘Energi Baru Terbarukan’ dirasa kurang tepat, nanti bakal menjadi pertanyaan soal kata ‘Energi Baru-nya’. “Energi Baru itu yang seperti apa? Saya rasa cukup menggunakan kata ‘Energi Terbarukan’, di negara lain pun seperti itu,” celetuknya. Menurutnya, sebelum dibentuk naskah alangkah baiknya mengundang para stakeholder energi dan para pakar. “Pembahasan RUU EBT penting untuk dibahas karena untuk ketahanan energi di masa mendatang. Pembahasan akan dimulai setelah masa reses,” ungkapnya. Tak hanya itu, Kardaya juga menyoalkan terkait wacana pencabutan subsidi energi. Dirinya menentang keras adanya wacana tersebut. Di tengah masa sulit sekarang ini, wacana pencabutan subsidi energi akan menimbulkan kerisauan baru pada masyarakat. “Menurut saya, waktu kondisi saat ini janganlah pemerintah membuat terobosan yang tidak populer yang bisa membuat kekacauan,” tandasnya. n

photo eDIteD by franKI MlI

HEADLINE

FOKUS UTAMA

meniLiK JanJi JOKOWi

DI MegaPrOyeK KelIStrIKan

Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo mencetuskan program ambisius, yakni membangun pembangkit listrik 35.000 Megawatt pada 2019. namun, hingga pertengahan agustus 2020, target itu belum tercapai. ď ľ

TurIMan Sofyan

entu kita masih ingat, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran program "35.000 Mega Watt Listrik untuk Indonesia" untuk lima tahun ke depan, pada 4 Mei 2015 lalu, di Goa Cemara kawasan Pantai Samas, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat itu, Presiden Jokowi menyatakan optimis, program pembangunan listrik selama lima tahun ke depan dengan investasi sekitar Rp 110 triliun itu akan tercapai guna mewujudkan kemandirian energi. Program 35.000 MW listrik tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbarukan. Sebab, diperkirakan cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam 12 tahun, gas habis dalam waktu 30 tahun, dan batu

bara habis dalam 60 tahun. Akan tetapi, proyek yang digagas Presiden Jokowi mengebut rasio elektrifikasi dan menghindari krisis listrik itu terpaksa molor hingga 2028. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi RI yang melambat dan pandemi global Covid-19, sehingga pengerjaan mega proyek itu pun terhambat dan pertumbuhan konsumsi listrik tidak setinggi proyeksi awal.

Pencapaian Target Total proyek yang telah menyelesaikan perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA) sudah mencapai 33.251 MW atau 93,83%. Hanya tersisa 2.187 MW yang belum meneken PPA. Sementara itu, sampai dengan 15 Juni 2019, proyek yang telah COD baru sekitar 3.617 MW atau 10% saja.

Mayoritas masih berada dalam tahap konstruksi sebesar 20.119 MW atau 57%. Dari sisi transmisi, hingga 15 Juni 2019, proyek yang telah selesai dan beroperasi mencapai 16.483 kilometer sirkuit (kms) atau 35%. Sebanyak 17.440 kms atau 37% tengah berada dalam tahap penyelesaian dan sisanya 13.620 kms atau 28% masih dalam tahap prakonstruksi. Untuk gardu induk, yang telah selesai dan beroperasi sebesar 61.223 megavolt ampere (MVA) atau 54%, sementara 26.291 MVA atau 23% dalam proses penyelesaian, dan sisanya 25.990 MVA atau 23% masih dalam tahap prakonstruksi. Berdasarkan data ESDM, jika dijabarkan, pembangkit yang akan COD pada 2019 ini, terdapat 3 dari 6 (pembangkit) yang masih didominasi oleh PLTU, yaitu PLTU Kalsel, PLTU Jawa-7, dan PLTU Jawa8. Secara keseluruhan, kapasitas pembangkit yang akan Commercial Operation Date (COD) tahun ini sebesar 2.161,5 MW. Peneliti Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori mengatakan, kita telah salah menerapkan strategi pembangunan nasional yang seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan, bukan hanya memenuhi Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA

kebutuhan janji kampanye. “Ini yang terjadi pada megaproyek kelistrikan 35 ribu MW sebagai salah satu janji kampanye atau politik semata, bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang. Sehingga megaproyek membebani PT PLN (Persero) sebab ada ekses suplai listrik,” kata Defiyan, saat dihubungi Listrik Indonesa melalui sambungan telepon, Rabu (5/8/2020). Ekonom lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menambahkan sehingga PLN, sebagai BUMN mengalami kerugian dalam bertindak secara profesional, efektif, dan efisian. “Kesalahan tindakan ini dapat menjadi bumerang bagi kita dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di mana, proyek-proyek tidak berdasarkan analisis kebutuhan berdasarkan data yang faktual,” tegasnya.

Kembangan Energi Alternatif Pembangunan kelistrikan di Indonesia harus mampu memberikan bagi upayaupaya pengembangan energi alternatif yang beragam bagi konsumen. “Tantangannya bagi PLN, bagaimana

Jangan sampai janji kampanye yang digulirkan tidak rasional ketika kebutuhan di sektor riil tidak dibangun. pembangunan kelistrikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bagi masyarakat dengan harga murah dan tersedia bagi masyarakat dibandingkan dengan energi listrik dari sumber energi yang berbeda,” jelas Defiyan. Dia menambahkan hal ini sebagai upaya PLN dalam menjawab tantangan pembangunan kelistrikan bagi PLN ke depan ketika bauran energi atau energi terbarukan mulai bermunculan, seperti panel surya atau energi bayu. “Bagi PLN harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun perseroan agar tetap eksis dalam memberikan dampak www.listrikindonesia.com

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional bagi masyarakat sebesar-besarnya,” ucap dia. Target megaproyek kelistrikan 35 ribu MW beberapa kali mengalami pemunduran jadwal. PLN harus mampu melakukan rasionalisasi. Pasalnya, di bagian hulu, PLN memiliki beban yang besar karena tidak menguasai seluruh sumber daya alam, seperti batu bara, yang mampu membentuk harga pokok produksi (HPP) bagi PLN. “Ini yang membuat PLN berada di posisi yang sangat dilematis. Sementara di posisi hilir, PLN harus mampu memberikan harga listrik yang wajar kepada konsumen. Di samping itu, pemerintah membuka keran bagi perusahaan pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP),” kata dia. Defiyan mengatakan, seharusnya analisis kebutuhan dari megaproyek 35 ribu MW sudah ada sebelumnya. “Jangan sampai janji kampanye yang digulirkan tidak rasional ketika kebutuhan di sektor riil tidak dibangun. Sehingga tidak ada kesinambungan antara janji kampanye dengan kebutuhan kelistrikan di sektor

Defiyan Cori Peneliti Ekonomi Konstitusi

riil,” imbuh dia. Dalam pengembangan teknologi energi terbarukan masih tergolong mahal sehingga dapat terserap untuk golongan masyarakat kelas menengah ke atas. “Sangat rasional, pembangunan energi ramah lingkungan ini tidak menganggu posisi PLN sebagai penyedia energi listrik untuk 5 hingga 10 tahun ke depan masih aman dengan melakukan pembenahan manajemen dan pembenahan sektor hulu,” kata dia. Diversifikasi dan ekspansi energi baru dan terbarukan ini, menurut Defian, sangat memungkinkan. Sebagai contoh,

HEADLINE

beberapa negara di Eropa sudah mampu menyediakan energi listrik yang ramah lingkungan dengan harga yang cukup murah sehingga dapat menjadi kompetitor bagi PLN dalam penyediaan energi alternatif ke depan. “Dalam penyedian EBT dari pihak swasta perlu secara konstitutif oleh DPR RI dan Presiden secara bersama-sama. Sebab, implementasi dari UUD 1945, dalam Pasal 33, terkait dengan cabangcabang produksi penting yang menguasai hidup hajat orang banyak, tafsir dari turunannya (Undang-Undang) belum jelas,” kata dia. Sehingga, lanjutnya, monopoli yang dilakukan, seperti yang dilakuakn PLN, Pertamina, dan Garuda Indonesia, sudah sesuai dengan konstitusi. “Jaid dalam kontek kapitalisme dalam pasar bebas mereka pasti menolak. Tetapi dalam kontek konstitusi ekonomi. Monopoli yang diberikan oleh negara kepada PLN merupakan mandat konstitusi yang dberikan negara,” jelas Defiyan.

Pemerintah Harus Hadir Menurut dia, dari sisi regulasi yang perlu diperbaiki regulasi turunan dari UUD 1945, seperti undang-undang Mineral Batu Bara (Minerba), Minyak dan gas Bumi, Keuangan Negara, dan BUMN, karena dirasakan masih bermasalah. “Misalkan untuk BUMN, undang-undangan BUMN menerapkan perusahaan BUMN sebagai perusahan terbatas (PT). Padahal antara perusahaan BUMN dengan PT sangat berbeda,” kata dia. Di tengah ekonomi yang mengalami kelesuan dan pandemi Covid-19, menurut Defiyan, saat ini kita perlu mengapresiasi kinerja majamen PLN atau BUMN yang masih dimiliki 100% pemerintah. “Ini belum tentu bisa dilakukan perusahan swasta, dengan beban public service obligation (PSO) yang ada. Sebentara itu, mereka dibebani juga dengan pembagian deviden kepada negara,” kata dia. Oleh sebab itu, butuh dukungan pemerintah agar posisi BUMN ini dapat dibantu melalui regulasi yang lebih memungkinkan agar BUMN dapat bergerak untuk berkompetisi dengan pihak swasta di tingkat pasar global. “Tanpa dukungan pemerintah, beban hulu dan dampak pandemi lambat-laun akan menggerogoti keuangan BUMN, seperti PLN yang masih 100% milik negara,” tandas Defiyan. n

HEADLINE

FOKUS UTAMA

KaDIn DeSaK regulaSI

inSentiF eBt LeBih menariK

Kadin Indonesia berharap Pemerintah menghadirkan regulasi yang lebih jelas di sektor kelistrikan, khususnya dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). EBT ditargetkan mampu menyumbang sebesar 23 persen melalui target bauran energi pada 2025 untuk mendukung Megaproyek 35 ribu MW.  TurIMan

Sofyan

amar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia atau Indonesian Chamber of Commerce and Industry menyatakan, saat ini listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di Tanah Air. Akan tetapi, ketersediaan pasokan listrik dirasakan belum dapat dinikmati secara merata di wilayah Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup, Halim Kalla menyatakan, memang ada perbedaan dalam parameter perhitungan suplai listrik di Indonesia. “Ada satu wilayah di Tanah Air pasokan listriknya hanya menyala selama 4 jam sehari atau pada malam hari saja, sudah masuk perhitungan elektrifikasi. Tetapi, Kadin Indonesia berpendapat suplai listrik yang tersedia selama 24 jam penuh yang masuk perhitungan,” kata Halim, kepada Listrik Indonesia, di kantornya di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (7/8). Halim, yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur HAKA Group melanjutkan, bahkan ada satu rumah tangga yang hanya menikmati satu bohlam saja.

Padahal, kebutuhan manusia terhadap listrik sekitar 300 watt per hari setiap orang. Kapasitas listrik di Indonesia yang terpasang sekitar 70 ribu MW dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, dirasakan masih rendah. Jika dibandingkan dengan negaranegara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura yang berpenduduk sekitar 5 juta jiwa memiliki kapasitas terpasang 10 ribu MW dan cadangan 10 ribu MW. Demikian juga Malaysia yang berpenduduk sekitar 20 juta jiwa, kapasitas listrik terpasang sekitar 30 ribu MW. Thailand dengan 60 juta jiwa memiliki kapasitas listrik sekitar 60 ribu MW. “Rasio listrik di Indonesia sendiri saat ini baru mencapai 240 Watt per orang, tanpa adanya cadangan pasokan. Sehingga bila terjadi kasus blackout, akan menjadi masalah,” tegas Halim.

Harus Mempercepat langkah Dalam mendukung terwujudnya megaproyek 35 Ribu MW untuk meningkatkan kebutuhan pasokan listrik masyarakat, khususnya di wilayah bagian

timur, pemerintah harus berjalan cepat untuk pengembangan EBT. “Selain itu, tren di sebagian besar negara-negara di dunia sedang mengurangi ketergantungan terhadap listrik yang berasal dari energi fosil sesuai dengan Paris Agreement. Indonesia memiliki potensi pengembangan renew able energy,” kata Halim. Lanjut dia, pengembangan EBT di Indonesia mendapat antusias yang tinggi dalam pelaku industri dan investor yang berasal dari luar negeri di sub-sektor ini. Permasalahannya, saat ini pengembangan EBT masih mendapat tantangan dari sisi aturan atau regulasi. “Sebab, pemerintah masih menerapkan energi listrik berkeadilan yang murah, yang berasal dari energi fosil. Sangat sulit untuk mensinkronisasikan antara green energy dengan menghadirkan energi listrik yang murah,” jelas Halim. Jika Indonesia menginginkan sustain able clean energy, di awalnya harus mampu membuat regulasi dan insentif yang menarik. “Tentang ini, Kadin Indonesia sudah melakukan dialog dan mengusulkan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menyiapkan paket regulasi yang menarik, seperti di awalnya rate pricenya sedikit mahal, tetapi setelah kembalinya investasi atau balik modal, perlahan harga dapat diturunkan,” ucap dia. Sebab, lanjut dia, sebagai pengusaha kami memiliki kewajiban membayar cicilan pinjaman, pembayaran bunga pinjaman, dan sebagainya. “Kadin Indonesia memahami, Indonesia merupakan negara besar, memungkinkan adanya tarik menarik terhadap regulasi EBT yang Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA

HEADLINE

sedang digodok antar kementerian. Seperti, Kementarian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan sehingga penyelesaian regulasi berlangsung lama,” kata dia. Selaku pengusaha, dia melanjutkan, saat ini sedang menunggu keluarnya aturan EBT tersebut. Sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar dalam EBT. Sumber-sumber energi tersebut mencakup panas bumi, air dan mikro-mini hidro, bioenergi, surya, angin, dan arus laut. Namun, pemanfaatannya masih terbatas. “Potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia untuk ketenagalistrikan mencapai 431 GW. Sayangnya pemanfaatannya masih terbatas. EBT tergantung regulation and incentives financing,” ungkap Halim. Megaproyek Kelistrikan 35 Ribu MW, menurut Halim, saat ini berjalan sangat lambat. Proyek ini hingga saat ini baru tercapai sekitar 10 ribu MW. “Meskipun teknologi yang digunakan sudah sangat canggih yang berasal dari investor Jepang dan Cina. Tetapi pembangunan pembangkitnya harus dalam skala besar, minimal 1000 MW dan terpusat di pulau Jawa,” kata dia. Akan tetapi, pembangunan pembangkit yang ada di pulau Jawa belum terutilisasi dengan baik. Sebab, akibat pandemi Covid-19, pasokan listrik di sektor industri dan manufaktur mengalami penurunan yang signifikan. Saat ini sebagian besar masih diserap di sektor rumah tangga sehingga terjadi kelebihan pasokan listrik. “Pada walnya, Indonesia diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6-7% yang membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 3-4%. Tetapi akibat pandemi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sehingga berdampak pada penurunan konsumsi listrik sehingga banyak pasokan listrik yang tidak terserap,” jelas dia. www.listrikindonesia.com

foto: r aKMal/lIstrIK InDonesIa

KADIN Indonesia sudah melakukan dialog dan mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk menyiapkan paket regulasi yang menarik, seperti di awalnya rate pricenya sedikit mahal, tetapi setelah kembalinya investasi atau balik modal, perlahan harga dapat diturunkan.

Halim Kalla Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup

Iklim EBT Fluktuatif Di sisi lain, iklim industri EBT masih sangat fluktuatif. Dari sisi industri, skema harga pembelian listrik melalui perhitungan BPP dianggap masih kurang kompetitif. Penyebabnya adalah perbedaan harga teknologi yang berasal dari sumber yang berbeda. “Selain itu penambahan skema BOOT (Build, Operate, Own, Transfer) dianggap merugikan investor yang dampaknya, perbankan tak mau menerima pembangkit listrik sebagai jaminan,” lanjut Halim. Ada dua orientasi kebijakan yang perlu disinergikan. Di satu sisi, pemerintah memiliki target elektrifikasi pemerataan listrik. Di sisi lain, pemerintah juga ingin mempercepat transformasi dari energi fosil ke EBT. “Untuk itu, perlu adanya peraturan khusus yang dapat mengakomodasi kedua target tersebut,” sambung Halim Kalla. Halim melanjutkan, dalam tiga tahun terakhir, pelaku usaha merasakan sulitnya mengembangkan energi terbarukan. Ada beberapa faktor di lapangan yang secara langsung dialami para pelaku industri yang menghambat pengembangan EBT di Indonesia. Salah satunya terkait kebijakan dan regulasi yang masih dianggap kurang berpihak ke dunia usaha. Kondisi ini berdampak pada kegagalan menarik investasi sektor swasta ke sektor EBT. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah akses pembiayaan bunga rendah, kapasitas jaringan, dan terbatasnya proyek energi terbarukan yang bankable.

“Akibatnya investasi energi terbarukan terus turun sejak 2015," kata Halim. Kadin Indonesia menyodorkan beberapa rekomendasi terkait pengembangan EBT. Yang pertama, dibutuhkan adanya peraturan yang memprioritaskan pemanfaatan Energi Terbarukan dibandingkan energi tak terbarukan. Kedua, adanya pengaturan harga energi terbarukan berdasarkan jenis sumber energi terbarukan, lokasi dan kapasitas terpasang yang dibangun. Apabila harga pembelian tenaga listrik yang ditetapkan lebih besar dari biaya produksi PLN, maka Pemerintah harus menyediakan kompensasi kepada PLN. Ketiga, penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal untuk percepatan investasi energi terbarukan hingga mencapai harga keekonomian. Keempat, pembentukan Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET) yang akan berperan sentral untuk pencapaian target energi terbarukan dalam KEN sebesar 23% pada tahun 2025 dan penurunan emisi gas rumah kaca 29% pada tahun 2030 dari sektor energi. “Selanjutnya, Kelima, Pembentukan Dana Energi Terbarukan untuk menghimpun dana yang akan digunakan untuk mendorong percepatan investasi energi terbarukan, termasuk di dalamnya untuk penyediaan insentif, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kompensasi PLN, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan percepatan investasi energi terbarukan,” pungkas Halim. n

HEADLINE

FOKUS UTAMA

PeMerIntah haruS KaJI ulang

megaprOyeK 35.000 mW

Seiring konsistensi pertumbuhan ekonomi nasional di level 5% dalam lima tahun terakhir, konsumsi listrik per kapita pun menunjukkan kenaikan hingga 16,9% dari 910 kWh/kapita pada tahun 2014 menjadi 1.064 kWh/kapita pada akhir 2019. Sedangkan tahun 2020 ini ditargetkan meningkat 7,3% menjadi 1.142 kWh/ kapita. namun demikian, realisasi konsumsi listrik tersebut ternyata masih jauh di bawah rata-rata negara aSEan yang menyentuh 1.342 kWh/kapita. ď ľ

TurIMan Sofyan

ari sisi supply, kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional justru bertambah signifikan hingga 30,7% dari hanya 53 GW pada tahun 2014 menjadi 69,1 GW pada tahun 2019. Sayangnya, peningkatan drastis pasokan listrik tersebut tidak dibarengi dengan realisasi konsumsi listrik yang terus meleset dari target. Target pertumbuhan konsumsi listrik per kapita tahun ini pun akan semakin berat dan menantang karena adanya pandemi Covid-19. Terbukti, penyusutan konsumsi listrik nasional tercermin dengan pertumbuhan konsumsi listrik di Semester I - 2020 yang hanya 0,96%, masih jauh dari target RKAP PLN yang diharapkan

bisa naik 4,5% sepanjang tahun ini. Kemudian, tantangan lain yang cukup berat dalam mendorong penjualan listrik PLN ialah lesunya sektor industri dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, segmen industri merupakan penyerap listrik PLN terbesar kedua dengan porsi 32% terhadap total penjualan listrik 245,52 TWh pada 2019 lalu. Artinya, selama sektor industri tidak dapat tumbuh optimal maka dipastikan konsumsi listrik PLN pun sulit tumbuh mengikuti pertambahan pasokan listrik. Buktinya, pertumbuhan industri manufaktur nasional pada tahun 2019 hanya naik 3,8%. Bahkan dalam rilis BPS terakhir, industri manufaktur nasional

pada Triwulan II - 2020 telah mengalami kontraksi atau tumbuh negatif hingga -6,19%. Padahal sektor industri manufaktur menyumbang hampir 20% PDB nasional. Implikasinya, penurunan konsumsi listrik PLN yang tertinggi selama Semester I - 2020 terbukti berasal dari golongan pelanggan industri yang minus 7,18%. Abra Talattov, Kepala Center of Food, Energy & Sustainable Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan, adanya disparitas yang lebar antara target dengan realisasi konsumsi listrik nasional mestinya lebih dari cukup sebagai pertimbangan kuat pemerintah untuk mengevaluasi kembali mega proyek listrik 35 ribu MW. â&#x20AC;&#x153;Ditambah lagi dampak Covid-19 terhadap aktivitas bisnis dan ekonomi yang luar biasa besar (extraordinary) dan diprediksi terus berlanjut penuh ketidakpastian. Bahkan, perekonomian Indonesia tengah bersiap memasuki jurang resesi pada kuartal III jika pertumbuhan ekonomi berlanjut ke teritori negatif seperti yang baru saja terjadi pada kuartal II sebesar -5,32%. Konsensus berbagai lembaga internasional juga memproyeksikan ekonomi Indonesia akan terjun ke zona merah di tahun ini,â&#x20AC;? ujar Abra, kepada Listrik Indonesia, beberapa waktu lalu. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

FOKUS UTAMA Konsumsi listrik Anjlok Anjloknya konsumsi listrik selama masa pandemi pun sudah terlihat dampaknya terhadap pembangkit listrik eksisting yang terpaksa di shutdown hingga 3 ribu MW di wilayah Jawa-Bali saja. “Artinya surplus pasokan listrik dari kapasitas listrik terpasang eksisting pun sudah cukup menjadi early warning bagi seluruh stakeholders. Jangan sampai realitas neraca listrik nasional saat ini diabaikan hanya demi menyelamatkan muka para penentu kebijakan (policy maker),” jelas dia. Dengan melihat 98 unit pembangkit listrik (19.250 MW) yang masih tahap kontruksi atau 45% dari target proyek 35 ribu MW serta 45 unit berkapasitas 6.528 MW (19%) maka tahun ini merupakan momentum sekaligus pertaruhan untuk menata ulang rencana kelistrikan nasional. Buktinya, meskipun terdapat 7 proyek pembangkit listrik berkapasitas 6.510 MW yang berpotensi tertunda penyelesaiannya akibat pandemi, PLN sendiri mengakui tidak akan berpengaruh signifikan pada pasokan listrik nasional karena kecukupan cadangan daya di sistem kelistrikan PLN. Sebaiknya pemerintah dan PLN benar-benar mengkaji ulang target 2020 ini untuk meningkatkan kapasitas terpasang sebesar 5,7 GW sehingga menjadi 74,8 GW. Target tersebut berpotensi menjadi bom waktu bagi PLN karena akan ada lonjakan kewajiban capacity payment dan denda yang harus dikeluarkan PLN akibat penjualan listrik di bawah capacity factor. “Apalagi menurut IEEFA, pembayaran PLN kepada IPP diperkirakan akan menjadi pengeluaran terbesar pada tahun 2021 hingga mencapai Rp119,8 triliun (USD 7,2 miliar). Dengan demikian, pemerintah perlu memfasilitasi dan memastikan terjadinya renegosiasi kontrak antara PLN dengan para IPP dalam rangka menjaga kesehatan PLN yang pada gilirannya juga demi mempertahankan kelangsungan bisnis IPP itu sendiri,” tegas Abra. Pemerintah perlu segera mungkin mengkaji ulang target mega proyek kelistrikan 35 ribu MW sesuai dengan kondisi aktual. Proyek pembangkit listrik yang masih dalam tahap konstruksi mestinya bisa diatur ulang jadwal commercial opera tion date (COD) seiring dengan perkembangan recovery ekonomi. “Sementara untuk proyek yang belum masuk tahap kontruksi namun sudah berkontrak sebanyak 45 unit pembangkit berkapasitas 6.528 MW (19% dari target 35 GW) bisa diperwww.listrikindonesia.com

timbangkan untuk ditunda atau bahkan dibatalkan apabila sudah memenuhi reserve margin milik PLN,” tegas Ekonom INDEF ini. Lebih fundamental lagi, dia menambahkan, saat ini pemerintah dan PLN semestinya memprioritaskan langkahlangkah strategis dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi listrik nasional. Artinya, kesuksesan mega proyek listrik 35 ribu MW akan sangat bergantung dengan kemampuan pemerintah memacu sisi demand sehingga setiap tambahan kapasitas listrik terpasang akan menjadi aset yang produktif, bukan aset idle yang justru menjadi beban bagi BUMN listrik. “Untuk memacu penjualan listrik tersebut maka pemerintah harus fokus memperbaiki daya saing industri manufaktur nasional yaitu dengan mengoptimalkan kawasan industri ataupun kawasan ekonomi khusus yang benar-benar memiliki nilai tambah bagi investor. Selain

Adanya disparitas yang lebar antara target dengan realisasi konsumsi listrik nasional mestinya lebih dari cukup sebagai pertimbangan kuat pemerintah untuk mengevaluasi kembali mega proyek listrik 35 ribu MW. itu, pemerintah juga perlu mengakselerasi program pembangunan rumah khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelas dia. Terlebih lagi Indonesia masih menghadapi defisit perumahan (backlog) sebesar 7,6 juta unit rumah. Artinya, dengan memacu pertumbuhan industri nasional dan properti maka pada gilirannya juga akan menjadi katalis bagi sektor kelistrikan nasional. Singkat kata, perlu ada strategi integratif antara sisi supply dengan sisi demand dalam pelaksanaan mega proyek listrik 35 ribu MW.

HEADLINE

Tantangan 35 Ribu MW Tantangan terbesar dalam kelanjutan proyek listrik 35 ribu MW adalah semakin tergerusnya konsumsi listrik nasional akibat pandemi Covid-19. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan bahkan negatif, maka oversupply listrik akibat pertambahan kapasitas listrik terpasang justru akan menjadi beban PLN dan pada gilirannya akan merusak ekosistem bisnis kelistrikan nasional itu sendiri termasuk terhadap IPP. Kondisi tersebut, akan menyebabkan investor kesulitan mencari sumber pendanaan karena lembaga keuangan pasti akan memperhitungkan beragam risiko di balik bisnis kelistrikan. Maka dari itu, pemerintah harus cepat merespons dinamika yang terjadi dengan mengevaluasi ulang Proyek 35 ribu MW dengan memertimbangkan daya tahan dan sustainabilitas bisnis BUMN listrik.

Abra Talattov Kepala Center of Food, Energy & Sustainable INDEF

Listrik sebagai kebutuhan vital masyarakat, maka pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kecukupannya secara konsisten di seluruh pelosok Tanah Air. Selain itu, saatnya pemerintah lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi listrik baik untuk kawasan industri maupun hingga daerahdaerah 3T. “Harapannya, daya saing dan produktivitas masyarakat akan meningkat jika pemerintah dan PLN mampu memastikan kecukupan dan keterjangkauan listrik baik dari sisi akses maupun harga,” tandas Abra. n

InDoneSIa Power PIoneer Co-fIrIng Pltu Batu Bara

dengan peLLet BerBahan Sampah

Di tengah ketersediaan batu bara yang kian menipis di alam, diperlukan sebuah langkah konkret untuk mereduksi pemakaian batu bara maupun mencari energi alternatif. Sebagai perusahaan pembangkitan yang mengelola sejumlah pembangkit termal berbahan bakar batu bara, PT Indonesia Power melakukan uji coba co-firing dengan pellet biomassa yang pertama di Indonesia. ď ľ

TurIMan Sofyan

aat ini PLTU batu bara masih mendominasi bauran energi nasional, berdasarkan data kementrian ESDM, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional adalah 64,92 GW tahun 2018 dengan persentase terbesar adalah PLTU berbahan bakar batu bara yaitu sebesar 58.3%. Untuk mengantisipasi menipisnya supply atau ketersediaan batu bara, sehingga perlu adanya langkah konkret dalam mereduksi pemakaian bahan bakar tersebut. Merujuk pada data tersebut, metode co-firing dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pemakaian batu bara sebagai energi primer pada pembangkit termal.

Co-firing merupakan metode substitusi sebagian batu bara dengan bahan bakar yang berasal dari renewable energy pada rasio tertentu dengan tetap memperhatikan kualitas bahan bakar sesuai kebutuhan. Adapun bahan bakar substitusi yang digunakan adalah pellet SRF (Solid Recovered Fuel) atau RDF (Refused DeriÂ ved Fuel). Kedua jenis pellet ini dihasilkan dari pengolahan limbah domestik maupun limbah komersial yang dikembangkan oleh PT Indonesia Power. Keduanya bisa digunakan untuk co-firing pada PLTU tipe stoker, Circulating Fluidizing Bed (CFB), maupun pulverized coal (PC) boiler. Selain itu, pellet dapat

pula digunakan untuk gasifier. Pengelolaan sampah menjadi pellet mampu meningkatkan nilai kalori sampah, di mana SRF memiliki nilai kalor lebih tinggi daripada RDF. Dibandingkan batu bara, pellet mengandung lebih sedikit sulfur sehingga berpotensi menurunkan emisi CO2, CO, NOx, SOx, dan H2S. Pada uji coba co-firing yang dilakukan di PLTU Jeranjang, tercatat potensi pengurangan emisi karbon hingga 8.980 ton CO2 per tahun. Dengan komposisi co-firing 5%, uji coba menunjukkan bahwa co-firing aman dilakukan dari parameter operasi. Bahkan, menunjukkan kinerja/efisiensi yang lebih baik pada pembangkit. Dengan komposisi tersebut, Indonesia Power juga mencatat adanya potensi sebesar 416,6 MW dari 13 PLTU yang dikelolanya. Sejak uji coba co-firing yang dilakukan pertama kali di PLTU Jeranjang, pada Desember 2019 lalu, Indonesia Power telah menargetkan uji coba co-firing di 6 pembangkit lainnya dan ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2020. Keenam pembangkit tersebut adalah PLTU Suralaya, PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Adipala, PLTU Suralaya 8, dan PLTU Labuan. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

Produksi Pellet Seperti kita ketahui sampah merupakan material yang jumlahnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Sampah domestik memiliki nilai kalor sekitar 1.000 kkal/kg, lebih rendah dibandingkan jerami padi (2.400 kkal/kg) atau sekam (3.000 kkal/kg). Nilai kalori sampah dapat ditingkatkan dengan cara pemprosesan menjadi pellet RDF dengan memanfaatkan bioactivator sehingga bau sampah akan hilang serta volume sampah akan mengendap dan lapuk hingga 50%. Bioproduk tersebut dapat meningkatkan kualitas thermal sampai dengan 3800 kcal/kg. Untuk menjaga kualitas RDF dibutuhkan pengolahan pendahuluan (preÂtreatment) sebelum dimanfaatkan dalam sistem WTE, pengolahan pendahuluan dapat berupa pengeringan secara alamiah maupun mekanik, pemanasan awal untuk menguapkan air yang ikut terbawa bersama sampah, dan pemotongan untuk mempermudah pembakaran. Pellet RDF juga mengandung lebih sedikit sulfur jika dibandingkan dengan batu bara. Oleh karena itu, co-firing batu bara dan pelet berpotensi menurunkan emisi CO2, NOx dan SOx. Dalam proses produksi pellet SRF/ RDF, Indonesia Power mengembangkan dua sistem pengolahan sampah, yaitu Sistem Olah Sampah Komunitas dan Sistem Olah Sampah Skala Industrial (TPA). Sistem Olah Sampah Komunitas ini menggunakan teknologi bio drying dan bisa menghasilkan hingga 5 ton pellet per hari. Indonesia Power juga sedang mengembangkan sistem yang sama dengan bahan baku pellet berasal dari sampah dan eceng gondok. Sedangkan pengolahan sampah skala industrial, dilakukan dengan teknologi thermal drying, mechanical drying, dan bio drying. Pemanfaatan teknologi bio drying bisa menghasilkan pellet lebih banyak hingga mencapai 200 ton per hari. Begitu pun, thermal drying yang bisa memproduksi pellet sampai dengan 50 ton per hari dan mechanical drying mampu memproduksi hingga 250 ton per hari. Adanya program co-firing memunculkan kebutuhan akan sampah sebagai bahan utama pembuatan pellet SRF/RDF. Sebagai perbandingan, untuk co-firing batu bara 1% pada PLTU berkapasitas 2.000 MW, dibutuhkan sampah sebesar 33 ton/jam atau setara 800 ton/hari. www.listrikindonesia.com

Hutan Energi Dengan mempertimbangkan lokasi PLTU, yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, pasokan sampah diharapkan berasal dari daerah dengan radius 50 km dari PLTU sehingga biaya transportasi pun masih terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pellet tersebut, Indonesia Power menggandeng Pemda dari 6 provinsi dan Perum Perhutani. Dari 62.500 ton sampah per hari yang dihasilkan 6 Pemda, sebanyak 50% dimanfaatkan dan menghasilkan 7.800 ton SRF per hari. Jika digunakan untuk co-firing, jumlah SRF tersebut bisa menghasilkan energi listrik sebesar 162,5 MW. Sementara itu, Perum Perhutani memiliki hutan tanaman energi di Pulau Jawa dengan total luas lahan sebesar 13.860 Ha. Dari hutan tanaman energi tersebut, akan diproduksi biomassa dari kayu Kaliandra atau Gamal sebesar 950 hingga 1.100 ton per hari dengan kapasitas energi listrik yang dihasilkan dari co-firing-nya sebesar 302,5 MW. Dengan potensi yang dimiliki biomassa tersebut, konsep WTE yang diini-

POtenSI 5% COFIrIng PLTU Suralaya

170

PLTU Banten Suralaya

PLTU Lontar

PLTU Labuan

PLTU Pelabuhan Ratu

PLTU Pangkalan Susu

PLTU Adipala

PLTU Jeranjang

2 .5

PLTU Barru

2 .5

PLTU Sanggau

0 .4

PLTU Sintang

0 .4

PLTU Sanggau

0 .4

PLTU Holtekam Total

0 .4 416 .6 MW

Provinsi

Jumlah TPA

Jumlah Sampah

BANTEN

3,500 Ton/Day

JAKARTA

6,200 Ton/Day

JABAR

16,500 Ton/Day

JATENG

15,400 Ton/Day

DIY JATIM SUMBER: WWW.INDONESIAPOWER.O.ID

siasi Indonesia Power diharapkan dapat memperkaya ragam energi alternatif yang bisa dikembangkan sebagai energi listrik. Hingga mampu mengakselerasi pertumbuhan porsi EBT dalam bauran energi nasional. Langkah ini sekaligus sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung target 23% EBT dalam bauran energi primer pada tahun 2025 mendatang. n

Total Sampah

3,800 Ton/Day

17,100 Ton/Day 62,500 Ton/Day

REVIEW

COVER STORY

MuHAMMAd IKHsAN AsAAd Direktur Mega Project & EBT PT PLN (Persero)

MEgAPROYEK PEMBANgKIT:

BERLaNJUT BERBaSIS DEMaND DRIVEN Dampak pandemi virus korona atau corona virus disease 2019 (covid-19) begitu dahsyat. Dalam hitungan bulan, virus itu sudah merontokkan tatanan perekonomian yang selama ini sudah terbangun dengan baik. hampir seluruh sektor sangat terpukul oleh wabah tersebut, termasuk industri ketenagalistrikan. ď ľ

ZuchrI

T Perusahaan Listrik Negara (Persero) pun bergerak cepat dengan me-review perencanaan seperti asumsi dan parameter dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2020â&#x20AC;&#x201D;2029. Beberapa asumsi itu seperti permintaan (demand) tenaga listrik, pemangkasan belanja modal, progres proyek pembangkit yang masih berjalan (on going), harga energi primer, nilai tukar rupiah, inflasi, dan lainnya. Tim Majalah Listrik Indonesia mewawancarai Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Muhammad Ikhsan Asaad, untuk menggali informasi dan data tentang perkembangan proyek ketenagalistrikan di Tanah Air.

PROGREs MEGAPROYEK Sepanjang 2015â&#x20AC;&#x201D;2019, PT PLN (Persero) telah membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 14.793 megawatt (MW), jaringan transmisi sepanjang 20.727 kilometer sirkit (kms), dan gardu induk 74.327 megavolt ampere (MVA) dari megaproyek pembangkit 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah. Pencapaian yang cukup gemilang dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Tanah Air. Megaproyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 7%-8%. Asumsi lain berupa elastisitas pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 1,5-2 (setiap pertumbuhan ekonomi 1% akan mendongkrak pertumbuhan konsumsi listrik 1,5-2 %). Dalam perjalanan, permintaan listrik tidak tumbuh seperti yang diharapkan karena berbagai faktor seperti kondisi riil di lapangan dan elastisitas pertumbuhan ekonomi versus pertumbuhan konsumsi listrik justri di bawah 1. Hal itu membuat pertumbuhan listrik dalam beberapa tahun terakhir hanya di kisaran 4%-5% per tahun. Oleh karena itu, pembangunan pembangkit listrik selanjutnya akan menyesuaikan dengan kondisi permintaan dan suplai (demand and supply) listrik.

Selain itu, PLN harus lebih agresif lagi dalam marketing, inovasi produk produk layanan, kemudahan mendapatkan dan menikmati listrik, meningkatkan services, mengejar pelanggan industri dan komersial, dan demand creation untuk mengurangi risiko kelebihan daya (over supply). Beberapa Kawasan Ekonomi Khusus KEK, Kawasan Industri KI yang memiliki IUPTL, kilang dan eksplorasi migas, smelter baru yang memiliki pembangkit sendiri, PLN membutuhkan dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) sehingga pasokan listrik di kawasan dan industri tersebut di pasok dengan listrik PLN. Perlu adanya platform informasi terintegrasi antara Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian, BKPM, BKPMD, Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh PLN untuk dilakukan pengembangan pemasaran dan market intelligence. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, tambahan daya 35+7 GW dijadwalkan selesai pada tahun 2023. Sementara itu, PLN masih mengevaluasi RUPTL 2020-2029 dengan mempertimbangkan supply dan demand listrik, terutama dengan adanya pandemi Covid-19.

sTRATEGI PlN Pandemi virus korona atau Covid-19 telah memengaruhi perekonomian dunia. Perekonomian dunia melambat. Begitu pula dengan perekonomian Indonesia yang terancam resesi atau bertumbuh negatif. Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak akhir 2019 di Kota Wuhan, China, menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia mulai awal Maret 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pada bulan Maret 2020, Covid-19 telah menyebar secara cepat ke seluruh dunia tidak terkeEdisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

COVER STORY

REVIEW

foto: r. aKMal/lIstrIK InDonesIa

www.listrikindonesia.com

REVIEW

COVER STORY

r. aKMal/lIstrIK InDonesIa

PLN dan seluruh stakeholder perlu bersinergi dan ber kontribusi menghadapi dampak Covid19. PLN diharapkan dapat tetap menjadi sebuah korporasi andal yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan di tengah pandemi. cuali Indonesia. Hal ini tentu berimbas terhadap konsumsi listrik atau penurunan beban listrik pada tahun ini. Realisasi pertumbuhan penjualan listrik bulan Mei 2019 mengalami penurunan drastis hingga -10,73 % terhadap bulan Mei 2019, akumulasi Januari-Mei 2020 hanya mencapai 0,13% sehingga penjualan listrik tahun 2020 diproyeksikan lebih rendah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020. Berdasarkan RUPTL 2019-2028, ada challenging dalam rencana ketenagalistrikan di Tanah Air. PLN dituntut untuk memenuhi target bauran new renewable energy atau energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Target bauran energi terbarukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2018-2037. PLN berusaha mengoptimalkan pemanfaatan energi bersih yang berasal dari EBT dan gas, sedangkan pengembangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara akan diutamakan menggunakan teknologi ultra super critical (USC) yang rendah karbon dan lebih ramah lingkungan. Artinya, semangat ini tidak akan terlalu banyak bergeser, tetapi akan ada penyesuaian (adjustment) dengan kondisi pertumbuhan konsumsi listrik saat ini. Optimalisasi demand listrik tentu menjadi hal utama yang dilakukan untuk mengejar kenaikan konsumsi listrik. Optimalisasi demand salah satunya dapat diusahakan dengan pengembangan mobil

listrik dengan menyiapkan pasokan listrik dan infrastruktur pengisian baterai, baik di rumah maupun stasiun serta mendorong lebih agresif agar Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) ditempatkan di lokasi strategis, seperti mal, perkantoran, sekolah, pusat bisnis, dan lain-lain. Penggunaan mobil listrik tidak akan memengaruhi kapasitas pembangkit karena charging mobil listrik dapat dilakukan di rumah pada saat beban rendah, yakni pukul 22.00—04.00. PLN telah membuat beberapa skenario. Skenario moderat yaitu keadaan akan kembali kepada kondisi normal pada tahun 2022. PLN memerlukan upaya (effort) lebih untuk melakukan penetrasi pasar agar bisa mendongkrak pertumbuhan konsumsi listrik. Sebagai dampak dari pertumbuhan listrik yang rendah tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian pengembangan proyek ketenagalistrikan yang optimal, antara lain: 1) Agresif dalam marketing dan inovatif dalam meng-create programprogram pemasaran. 2) Me-review rencana investasi pembangkit, transmisi dan gardu Induk. 3) Mengoptimasi cadangan listrik (reserve margin) pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) yang sudah committed/on going. Penyesuaian lain yaitu: 4) Mengoptimasi program belanja modal (capital expenditure/capex) seperti pengurangan untuk meminimalkan tekanan terhadap kebutuhan pendanaan. 6) Pemanfaatan pembangkit existing di Jawa untuk memenuhi pertumbuhan listrik di luar Jawa, terutama untuk sistem kelistrikan di

wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, PLN dan seluruh stakeholder perlu bersinergi dan berkontribusi dalam upaya-upaya komprehensif menghadapi dampak Covid-19 di sektor kelistrikan nasional. Melalui berbagai langkah, strategi, dan penyesuaian itu, PLN diharapkan dapat tetap menjadi sebuah korporasi andal yang senantiasa berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan di tengah pandemi Covid-19.

duA PRIORITAs Sebagai Direktur Mega Project & EBT PT PLN (Persero), Ikhsan Asaad memiliki dua prioritas utama untuk dicapai dan dijalankan. Pertama, dia akan memastikan agar ke depan seluruh proyek-proyek kelistrikan seperti pembangkitan dan transmisi harus produktif. “Eksekusi proyek kelistrikan harus excellent [bermutu], tidak ada proyekproyek yang tidak produktif,” ujarnya saat wawancara khusus dengan tim redaksi Majalah Listrik Indonesia di kantor pusat PLN, Rabu (1/7/2020). Kedua, dia akan memastikan seluruh proyek kelistrikan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). “Bagaimana proyek itu semua winwin solution (berdampak postif bagi semua pihak), semua sektor tumbuh. Melalui proyek-proyek itu, banyak memberikan manfaat bagi stakeholder.” Mantan General Manager PLN UID Jakarta Raya ini memaparkan bahwa jumlah pekerja di sektor kelistrikan sangat besar. Total karyawan PLN menEdisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

COVER STORY capai 54.000 orang. Jika masing-masing karyawan menanggung beban 3 orang di anggota keluarganya, maka total 54.000 dikalikan 3 sebanyak 162.000 orang. Jumlah pekerja outsourcing PLN mencapai 120.000 orang, dikalikan 3 sebanyak 360.000 orang. Ditambah lagi dengan kontraktor dan subkontraktor konstruksi (engineering, procurement, construction/ EPC) yang mengerjakan proyek kelistrikan. Sebagai contoh, anggota Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) sangat banyak. Ikhsan menegaskan bahwa jutaan orang menggantungkan hidup di sektor kelistrikan. Oleh karena itu, proyek kelistrikan harus produktif dan memberikan nilai tambah (added value). “Itu bukan tugas PLN saja, kami di sini menciptakan value, menghasilkan multiplier effect [dampak berganda] untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Dua hal utama tersebut (proyek produktif dan multiplier effect proyek kelistrikan) akan menjadi fokus utama seorang Ikhsan Asaad. Pemegang saham PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengangkat Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project & EBT PT PLN (Persero) pada 14 Mei 2020. Direktorat Mega Project merupakan bagian baru di struktur organisasi BUMN kelistrikan tersebut. Sebagai pioneer dalam menggawangi direktorat itu, Ikhsan mulai melakukan transisi dalam menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya berada di Direktorat Pengadaan Srategis 1. Dia akan mengambil alih seluruh tugas di Direktorat Pengadaan Strategis 1 untuk diselesaikan secara cepat. “Jadi menjalankan arahan Pak Dirut [Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini], saya menjalankan tugas dari Direktur Pengadaan Strategis 1.” Menurutnya, ada beberapa tugas utama di Direktorat Pengadaan Strategis 1 seperti pengambangan renewable energy (energi baru dan terbarukan/EBT). Ikhsan akan menjalankan dua fokus utama terlebih dahulu. Pertama, dia fokus untuk menggenjot proyek EBT untuk mengejar target bauran “energi hijau” sebesar 23% pada 2025. Target bauran energi ramah lingkungan sebesar 23% itu merupakan program pemerintah, katanya, sehingga PLN harus mendukung program tersebut. Dia menambahkan pengembangan energi fosil mulai menghadapi sulitnya sumber finansial sehingga harus mulai mengubah www.listrikindonesia.com

strategi pengembangan energi ke depan. Kedua, momentum transformasi PLN. Transformasi PLN terdiri atas empat hal, yaitu Green, Innovative, Lean, dan Customer Focused. Green merupakan implementasi proyek EBT sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2019—2024, termasuk launching ‘Green Booster’, dan launching proyek pembangkit EBT berskala besar. Innovative, yaitu perusahaan melakukan optimasi billing dan penagihan, Rollout Fiber Optic, infrastruktur kendaraan listrik, captive power, dan beyond KWH. Lean, yaitu perusahaan melakukan digitalisasi pembangkit, digitalisasi pengadaan (procurement), digitalisasi untuk distribution excellent, optimasi dispatch, prioritisasi investasi, optimasi energi primer, dan antiblackout. Customer Focused, yaitu dengan melakukan optimalisasi manajemen gangguan dan peluncuran new PLN Mobile (Super Apps). Momentum transformasi PLN dan Pandemi Covid-19, menurutnya, menjadi momentum yang tepat untuk ‘change’, semua pegawai PLN harus merubah mindset, merubah cara kerja, budaya kerja, Integritas, Profesionalisme, Commited to Customer, Sinergi dan Excellnce adalah nilai dan perilaku utama yg harus menjadi budaya semua insan PLN. Harus melihat kembali (me-review) proyek-proyek perseroan, seperti megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW dan proyek pembangkit energi yang seang berjalan. Dari hasil review itu, kata dia, akan dimasukkan ke dalam pipeline RUPTL 2020—2029.

REvIEW PROYEK Ikhsan menjelaskan saat ini PLN sedang melakukan evaluasi seluruh proyek kelistrikan baik untuk revisi RUPTL 2020—2029 maupun RUPTL 2021—2030. Dia menambahkan RUPTL merupakan produk hukum sehingga perseroan harus mendalami dampak Covid-19 terhadap permintaan (demand) listrik PLN. “Bagaimana dampak Covid terhadap demand [listrik] PLN, semua akan berujung pada finansial.” Dari dua momentum (transfromasi PLN dan Covid-19), PLN me-review semua proyek. Namun, lanjutnya, PLN tetap memastikan target elektrifikasi bisa dicapai. “Seluruh masyarakat Indonesia harus menikmati listrik, butuh effort dan dukungan dari semua stakeholder untuk [listrik] masuk ke pulau, desa yang lokasinya cukup jauh.”

REVIEW

Jadi menjalankan arahan Pak Dirut [Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini], saya menjalankan tugas dari Direktur Pengadaan Strategis 1. Selain elektrifikasi, PLN mendorong kolaborasi dengan seluruh stakeholder, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perindustrian, dan pihak lain untuk mengawal proyek yang sudah ada dalam pipeline. Ikhsan menjelaskan ada tiga hal utama dalam pengembangan EBT. Pertama, pengemabngan EBT skala besar (large scale). Indonesia memiliki sumber energi terbarukan sangat besar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, tetapi membutuhkan investasi sangat besar, periode pengembalian investasi cukup lama, dan faktor demand listrik di wilayah tersebut. Kedua, penyediaan energi dan pengembangan kawasan industri berbasis REBID (Renewable Energy Based Industrial Development). Dia mencontohkan pembangunan suatu proyek skala besar pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berikut dengan penciptaan permintaan listrik (demand power creation). “Kami memiliki banyak pengalaman, PT Inalum (Persero) misalnya, dibangun berikut dengan PLTA, ini harus sejalan, tidak bisa seperti ayam dan telur, kita bangun power plant [pembangkit listrik], demand [permintaan listrik] ada.” Ikhsan menuturkan bahwa industri di Jawa Tengah sangat menarik sekali dan menantang bagi PLN. Dia akan terus mendorong industri untuk melakukan ekspansi dan berinevstasi di tengah kesiapan suplai listrik di sistem kelistrikan Jawa—Bali. Ketiga, Green Booster, yaitu mempercepat proyek energi hijau sejalan dengan transformasi PLN. Dia menilai pembangunan pembangkit EBT berskala kecil akan menyebabkan tarif listrik menjadi lebih mahal sehingga tidak dapat memenuhi skala keekonomian. Di sisi lain, PLN sebagai BUMN juga dituntut untuk mencetak laba sekaligus menjalankan misi dalam mendorong seluruh

REVIEW

COVER STORY supaya [proyek EBT] bisa berjalan cepat, sustainability PLN juga tetap terjaga.”

r. aKMal/lIstrIK InDonesIa

RuPTl 2020-2029

Direktur Mega Project & EBT PLN M Ikhsan Asaad (kanan) saat wawancara dengan Managing Director Listrik Indonesia Irwadhi Marzuki.

masyarakat dapat menikmati layanan listrik. Beberapa proyek EBT yang mulai digarap perusahaan pelat merah itu antara lain, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata berkapasitas 145 MW. PLTS Cirata dikerjakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali bekerja sama dengan Masdar dari Uni Emirat Arab. Ke depan, PLN dan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) akan membangun “pembangkit hijau” berskala besar. Ikhsan menjelaskan, lahan bekas tambang batu bara bisa digunakan untuk pengembangan energi terbarukan. Lahan bekas tambang yang sudah tidak terpakai itu bisa digunakan untuk pembangkit EBT sehingga bisa memangkas biaya investasi. Jika investasi terpangkas, menurutnya, tarif listrik yang ditawarkan ke PLN akan menjadi kompetitif. “Di bekas tambang batu bara, kan banyak lahan tidak terpakai. Selama ini, struktur biaya pengembangan EBT mahal, karena kami harus membebaskan lahan, harus menyewa, itu semua [biaya investasi] masuk dalam struktur tarif [harga] listrik.” Menurutnya, jika pengembangan EBT memanfaatkan lahan tidak produktif sekaligus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, proyek pembangkit itu akan berdampak pada tarif listrik yang lebih murah. Iksan menjelaskan sumber energ angin (pembangkit listrik tenaga bayu/PLTB) di Indonesia juga sangat besar. Saat ini, sudah dibangun PLTB di Sidrap dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. “Jadi, [pembangunan pembangkit EBT] berskala besar, tetapi harus didukung oleh pemerintah daerah setempat dan stakeholder lain sehingga struktur tarif listrik menjadi lebih ekonomis.” Ikhsan menegaskan PLN harus melihat secara komprehensif agar se-

luruh proyek EBT menarik bagi investor sehingga bisa berjalan. “Proyek EBT bisa berjalan, tentunya gain [keuntungan] buat masyarakt Indonesia bisa menikmati listrik, dan tarif listrik lebih kompetitif, dan energi bersih.” Selain itu, sambungnya, PLN akan mengoptimalkan PLTU-PLTU untuk menggunakan bauran biomassa (co-firing), misalnya 1%-5% dari total kebutuhan batu bara pembangkit tersebut. Saat ini, 17 PLTU sudah diuji coba menggunakan biomassa. “Ini bisa membantu masyarakat di sekitar, co- firing itu bagaimana PLTU mulai “makan” [menggunakan bahan bakar] dari biomassa, PLTU Paiton sudah, dengan menggunakan sawdust [serbuk gergaji].” Menurutnya, saat ini sudah ada Peraturan Presiden tentang Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). PLN tetap mendukung PLTSa, tetapi memberikan opsi lain dengan memanfaatkan sampah menjadi pelet sebagai campuran bahan bakar batu bara PLTU. Pemanfaatan sampah menjadi pelet untuk bauran batu bara akan lebih ekonomis karena harganya sama dengan batu bara. “Kalau semua ini terjadi, suplai listrik cukup, andal, dan kita bisa mendorong efisiensi. Hal seperti ini yang kami lakukan ke depan.” Terkait dengan pengembangan EBT, pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 4/2020 tentang Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Pembangkit Listrik. Menurut Ikhsan, tujuan dari regulasi itu untuk mendorong pelaku usaha semakin tertarik berinvestasi energi bersih (green energy). Bahkan, saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) Pengembangan EBT untuk mengakomodir semua pihak. “Harus balance, bagaimana

Ikhsan mengakui sebelum pandemi Covid-19, PLN pun selalu rutin mengevaluasi megaproyek pembangkit untuk menyesuaikan target dan realisasi di lapangan. Ditambah lagi dengan pandemi Covid-19 yang memukul pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Kondisi riil di lapangan ternyata tidak sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi dan target pertumbuhan listrik. Namun, kata dia, PLN memastikan tidak ada isu terkait dengan kekurangan daya listrik. “Kalau industri akan datang, kapan saja, suplai listrik cukup.” Dia menambahkan PLN sedang fokus menciptakan permintaan listrik (demand creation) untuk mengoptimalkan daya dari surplus listrik serta menyesuaikan dengan demand driven. “Kita harus memperhitungkan dengan baik, jangan sampai [suplai listrik] kurang. Menyesuaikan dengan kondisi demand [listrik].” Bahkan, PLN membuat tiga skenario dampak Covid-19 terhadap megarpoyek pembangkit. Jika terjadi perlambatan (slow down) hingga 2021, proyek pembangkit listrik bisa mundur hingga setelah 2023. Menurutnya, PLN akan melihat kondisi kelistrikan di masing-masing regional. Bahkan, PLN akan melihat dampak dari sebuah proyek pembangkit di wilayah tertentu. “Kami tidak mau pelayanan ke pelanggan terganggu, kita buat dampak lain, bagaimana proyek ini bisa menurunkan biaya pokok pembangkitan [BPP]. Jika proyek itu bisa menurunkan BPP, maka itu tetap jalan, kita selesaikan tahun ini.” Ikhsan berharap agar permintaan listrik ke depan terus meningkat. Setelah turun sejak Apri—Mei 2020 sampai – 15% permintaan listrik mulai naik sejak Juni 2020 di Jawa—Bali sebesar 2%. “Secara akumulasi masih minus, tetapi mudahmudahan industry demand segera tumbuh. Kita harus optimistis, industri mulai beroperasi, bisnis mulai jalan, sehingga akan bergerak semua dan ekonomi mulai mentumbuh.” Jadi, proyek pembangkit listrik akan disesuaikan dengan permintaan listrik (demand driven) dan mendorong permintaan listrik (demand creation) sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan baik bagi PLN dan stakeholder lain. n Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

PROFILE

FIGURE

Ratnasari Sjamsuddin GM Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) PT PLN (Persero)

Bekerja Tuntas

Mengawal Infrastruktur Kelistrikan

foto: r. aKMal/lIstrIK InDonesIa

JAKARTA â&#x20AC;&#x201D; Infrastruktur kelistrikan sangat memengaruhi keandalan sistem (power grid). Mulai dari transmisi, gardu induk, dan pembangkit listrik memiliki peranan sangat penting. Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) PT PLN (Persero) di bawah komando Ratnasari Sjamsuddin dalam mengawal pembangunan infrastruktur kelistrikan di Jawa Bagian Barat meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Berikut petikan wawancara Listrik Indonesia dengan General Manager UIP JBB Ratnasari Sjamsuddin: Zuchri

Bagaimana progres pembangkit PLN di Jawa Bagian Barat?

menurunkan biaya pokok produksi [BPP] listrik.

Kami memiliki tiga proyek pembangkit di Jawa Bagian Barat. Ketiga proyek pembangkit itu adalah PLTGU [Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap] Jawa 2 atau PLTGU Priok, PLTGU Muara Muara Karang Blok 4 dan PLTU Lontar Ekspansi. Ketiga pembangkit itu untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem di Jamali [Jawa, Madura, dan Bali], khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya, dan untuk PLTU Lontar juga untuk

PLTGU Priok dan PLTGU Muara Karang akan berfungsi sebagai pembangkit follower dan peaker, yaitu pusat pembangkit yang akan beroperasi cepat saat beban meningkat dengan cepat.

30 48

Pelaksanaan konstruksi proyek berjalan lancar, bahkan sedikit ahead schedule [lebih cepat dari jadwal]. Progres konstruksi PLTGU Muara Karang bekapasitas 500 megawatt (MW) sudah

mencapai 96,8%. Untuk Unit 1 yaitu Steam Turbine (ST) berkapasitas 300 MW sudah selesai dan beroperasi pada bulan Maret 2020 dan sudah diremsikan Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif [pada 16 Juli 2020] dan Unit 2 yaitu Steam Turbin (GT) target awal COD [commercial operate date/operasi komersial] pada Oktober 2020, tetapi karena pandemi Covid-19 sehingga COD mundur 3 bulan menjadi sekitar Awal 2021. Akibat pandemi, semua tenaga kerja asing ditarik kembali ke negara masing-masing

Edisi Edisi74 74| 20 | 15Agustus Agustus--20 15 September 2020

FIGURE

mulai April tahun ini. Sehingga, jadwal COD masih bergantung pada pandemi ini, karena ada pembatasan tenaga kerja asing. Makin cepat di buka pembatasan ini, COD makin cepat. Adapun, progres PLTU Lontar Ekspansi berkapasitas 315 MW sudah mencapai 96,7%. Saat ini, kami mengejar target first firing PLTU Lontar Ekspansi. Ini juga sama terkendala pandemi, mulai Maret 2020, kegiatan konstruksi berkurang karena pembatasan tenaga kerja baik asing maupun lokal. Namun, overall [secara keseluruhan] semua kegiatan proyek jalan terus.

peralatan] untuk mensupervisi dan bagian dari Jaminan atau Garansi dari material tersebut.

Bagaimana dengan proyek pembangkit IPP di Jawa Bagian Barat? PLTU Jawa-7 adalah IPP [independent power producer/pengembang listrik swasta] jadi tidak di bawah koordinasi kami, dilakukan supervisi dari PLN pusat. Hal yang sama pada Proyek IPP Lainnya yaitu PLTGU Jawa-1 dan PLTU Cirebon Ekspansi. Namun, untuk PLTU IPP Jawa 9&10, kami ditugaskan melakukan

PROFILE

"So far Alhamdulillah, dengan niat ikhlas, bekerja tuntas, tidak memiliki niat yang aneh-aneh, maka kendala dan masalah yang ada bisa diselesaikan, semua bisa berjalan. Insyaallah pasti ada saja jalannya." menggunakan saluran udara, yang pembangunannya dilakukan dengan menggunakan jalur transmisi existing yang di-upgrade. Sehingga perlu dilakukan optimasi desain untuk disesuaikan dengan tanah yang ada. Ini improvement desain tower yg dilakukan pada pembangunan SUTET 500 kV Saat ini fokus kami adalah pembangunan SUTET Looping Jakarta, yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan juga optimasi penyaluran energi listrik termasuk menyalurkan energi murah keseluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Adapun proyek Looping Jakarta yang dikerjakan oleh UIP JBB ada tiga jalur SUTET 500 kV, yaitu dari Duri Kosambi ke Muara Karang, dari Priok ke Muara Tawar dan dari Muara Tawar ke Bekasi.

Kapan target PLTU Lontar Ekspansi Beroperasi?

koordinasi dan sebagai counterpart tahap konstruksi.

Target awal Juli ini sudah first firing, sinkronisasi ke sistem jaringan PLN. Akhirnya mundur ke awal tahun 2021. Namun, semua ini tergantung dari kapan pandemi ini berakhir, Masih ada pembatasan tenaga kerja asing. Kami belum bisa mendatangkan tenaga kerja. Pada tahap pemasangan material utama (boiler, turbin, dan generator) dan tahap uji coba [commissioning] harus ada enjiner/ tenaga kerja mereka [produsen

Bagaimana progres proyek transmisi?

www.listrikindonesia.com

Saat ini Jaringan Transmisi di DKI Jakarta sebagian besar adalah SKTT [saluran kabel tegangan tinggi] 150 kilovolt (kV). Terdapat Regulasi dari Pemprov DKI yang tidak membolehkan/mengijinkan lagi pembangunan transmisi saluran udara (SUTT). Namun, untuk SUTET [saluran udara tegangan ekstra tinggi] 500 kV masih

Di masa pandemi ini, terdapat beberapa jalur SKTT yang kami selesaikan dan sudah energize seperti di Karet - Mampang, Bogor Kota â&#x20AC;&#x201C; Kedung Badak, Gandaria â&#x20AC;&#x201C; Gandaria II dan beberapa jalur lainnya di wilayah DKI Jakarta ini. Proyek strategis lainnya yang juga selesai dan beroperasi adalah GISTET dan GIS Tambun, GIS Gandaria II, GIS Jatiwaringin, GIS dan beberapa GIS lainnya. Jadi, per Juni 2020, total kapasitas pembangkit listrik PLN yang yang

31 49

PROFILE

FIGURE FigurE

sedang dibangun UIP JBB sebesar 1.615 MW, 64 gardu induk dengan kapasitas 5.480 MVA dan 48 lokasi transmisi dengan panjang 340 kms. Dengan, total nilai proyek sekitar Rp.30 triliun dari 115 proyek tersebut.

Berdasarkan best practice di dunia, tidak harus seluruhnya menggunakan SKTT. Masih banyak juga transmisi di atas [saluran udara], konfigurasinya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, kondisi kota, lingkungan dan juga peraturan/ketentuan yang ada. Memang rata-rata transmisi di kota besar sudah underground [di bawah tanah] dan akan sangat baik jika dilakukan dengan penggunaan utilitas bersama misalnya dengan jaringan telekomunikasi, internet, pipa air dan lainnya seperti di beberapa negara Eropa dan negara lain.

Bagaimana membagi tugas dalam memimpin UIP JBB dan urusan rumah tangga? Intinya apapun itu, keluarga adalah prioritas utama. Namun, pekerjaan juga penting, jangan dicampur urusan rumah dan kantor. Tentu harus persiapkan masing-masing, urusan rumah sudah disiapkan sebelum ditinggal ke kantor. Untuk di Kantor,

r. aKMal/lIstrIK InDonesIa

Apakah ke depan seluruh transmisi harus SKTT?

perlu mengatur koordinasi dan sinergi yang baik sehingga seluruh agenda dan pekerjaan bisa berjalan meskipun pada saat itu tidak ada saya. Pekerjaan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi standard dan bahkan melampaui dengan memberikan motivasi, kepercayaan, arahan dan selanjutnya di koordinasikan dan sinergikan. Saya mencoba seperti itu, kalau enggak bisa membagi tugas, saya bisa keteteran dan pusing. Apalagi kami bekerja di Ibukota negara, dimana semuanya terpantau dari semua aspek. Jadi, harus fokus dan bersinergi.

Apa kiat Ibu bagi perempuan Indonesia? Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, fokus, tanggung jawab, proaktif, terus belajar dan jaga amanah yang diberikan. Dan juga Naluri sebagai Ibu biasanya kita ingin semuanya baik, tertib, tertata rapi, semuanya selesai dan sukses. Kita bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaan dan sumber daya yang ada. Perempuan biasanya lebih sedikit jumlahnya dibandingkan pria, ini menjadi sebuah kesempatan besar bagi karir perempuan Indonesia. Kita harus mengambil peluang itu. Saya tamat kuliah langsung masuk PLN. Alhamdulillah lulus sarjana, bahkan saat itu belum wisuda, saya sudah diterima di PLN.

Apa strategi Ibu sebagai perempuan dan bisa memimpin dengan baik UIP JBB? Memberikan Perhatian/empathy, dan motivasi ke seluruh staf, menggali potensi dan mengajak bekerja efisien, efektif dan tuntas. Kalau kita sudah peduli, itu biasanya lebih mudah untuk sinergi ke semua bagian. Empathy itu bisa berasal dari hal-hal kecil seperti menanyakan kabar bawahan sampai hal besar yang menjadi tugas pokok kita dikantor. Kita harus bisa menjadi contoh juga khususnya terkait integritas dan motivasi. So far Alhamdulillah, dengan niat ikhlas, bekerja tuntas, tidak memiliki niat yang aneh-aneh, kendala dan masalah yang ada, bisa diselesaikan, semua bisa berjalan, Insyaallah pasti ada saja jalannya.

50 32

Edisi74 74| 20 | 15Agustus Agustus--20 15 September 2020 Edisi

OPINI

VOICE OF CEO

Dalam menjalankan tugas negara, pemimpin di perusahaan pelat merah dituntut mampu mendongkrak kinerja perusahaan. Selain itu, banyak pemimpin di perusahaan pelat merah yang dihadapkan pada kondisi perusahaan yang serba sulit. Semua itu ialah sedikit dari tantangan bagi orang yang menduduki kursi nomor satu di perusahaan milik negara. 

canDra WISESa

Empat Tahun Perjalanan

T Geo Dipa Energi (Persero) (“GeoDipa”) adalah salah satu lini usaha milik negara di sektor energi panas bumi. Dalam 18 tahun perusahaan berdiri menuju usia dewasanya, GeoDipa dihadapkan oleh banyak problematika yang cukup pelik, bahkan sampai lima tahun lalu santer kabar kinerja keuangannya tidak baik. Kini, kinerja keuangan perusahaan membaik. Riki Firmandha Ibrahim adalah satu dari segenap orang di balik kesuksesannya GeoDipa saat ini. Sebelumnya ia sudah malang melintang di berbagai perusahaan luar dan dalam negeri, bidang energi sampai petrokimia. Riki pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan atas kerja kerasnya membangun budaya komunikasi dan koordinasi perusahaan dengan pemerintah berhasil mengoperasikan kilang-kilang yang mati suri. Alumnus Master of Science di Teknik Geothermal di Montana School of Mine dan Standford University, CA, USA itu, ditugaskan di perusahaan yang mengalami sejumlah masalah teknis dan non teknis. Kini, ia dipercaya pemerintah untuk melaksanakan beragam tugas di sektor energi terbarukan panas bumi. Riki menceritakan awal karirnya menjabat Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) di akhir tahun 2016. Saat itu, kondisi perusahaan tidaklah sebaik saat ini untuk produksi listrik dan keuangannya saja belum normal karena produksi sumur panas bumi dan pembangkit

Riki F. Ibrahim Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero)

MeMBangun negerI

menUJU eKOnOmi KarBOn listriknya belum lancar, seperti hari ini. Ucapan terimakasih Riki, ditujukan kepada Direksi sebeluimnya yang telah selesai membangun PLTP Patuha Unit 1 di akhir tahun 2014. Dalam satu tahun, Riki berhasil meningkatkan realiasi produksi listrik PT Geo Dipa Energi (Persero) sebesar 30 persen dibanding tahun 2016. Bahkan, pada 2019 pendapatan dari sektor riil ini berhasil meningkat pembukuan bersih mencapai Rp138 miliar. Tak tanggung-tanggung Riki menargetkan pendapatan dua sampai tiga kali lipat di tahun 2023. “Sebelum saya hadir, revenue-nya negatif. Tetapi saya bernafas lega karena PLTP Patuha unit 1 telah selesai dibangun oleh Direksi sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan Dirut lama yaitu Ibu Pratimia Semiawan, karena berkat jasanya saat ini kita memiliki dana dari Patuha Unit 1 untuk mengembangkan PLTP di Dieng,” terangnya. Dengan demikian, dibawah kemimpinan Riki GeoDipa wajib segera melanjutkan pengembangan PLTP Patuha dan Dieng unit selanjutnya, dengan membangun pembangkit listrik Patuha 2, 3, hingga 8 dan Dieng 2, 3, hingga 8 dengan kapasitas masing-masing 1x 55 MW. “Ini juga tentunya berkat dukungan Bapak Presiden yang telah mendukung GeoDipa bisa lebih leluasa mengembangkan PLTP di Indonesia,” ucap Riki.

Misi Menjadi leader Geothermal Riki mempunyai visi besar untuk GeoDipa, seperti halnya PT Pertamina Persero yang sukses menjadi pemimpin sektor Migas. Begitupun GeoDipa ingin menjadi pemimpin sektor panas bumi di Indonesia. Riki menjelaskan, saat ini tugas utama GeoDipa baru menghidupkan kembali asset yang tidur sejak tahun 2002 yaitu Dieng-Patuha dengan potensi 800 MW. Kecuali itu, untuk pengembangan PLTP di wilayah panas bumi lainnya GeoDipa memiliki WKP Umbul telomoyo dan WKP Arjuna Welirang yang masih menunggu kepastian harga beli

PLN sesuai harga layak keekonomian pembangunan proyek. Menurut harga BPP di pulai Jawa tentu akan sulit sekali dan tidak masuk akal karena kedua WKP tersebut bukan eksploitasi atau ekspansi seperti WKP Patuha dan WKP Dieng. “Kami siap membangun pasokan energi zero emisi rumah kaca, sejalan dengan program pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui sustainability dan green finance develop ment,” tegasnya. Peningkatan produksi listrik sesuai kontrak dengan pembeli yaitu PLN merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan. Tak hanya itu, dalam membesarkan GeoDipa harus pula lebih selektif menyeleksi mitra kerjanya. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam mencari investor ada Standard Operating Procedure/SOP yang tidak seperti peradaban sebelumnya. Misalnya, walaupun bagi pabrikan dan atau perusahaan Tbk yang ingin menjalin kerja sama harus pula dilihat feed rating-nya. Riki pun secara tegas menyampaikan bahwa “kepada pihak pabrikan asing dapat bekerjasama dengan BUMN atau swasta lokal untuk bekerjasama dengan GeoDipa dalam membangun aset yang ada itu karena tujuannya agar banyak pabrikan di dalam negeri dan tentu hal ini akan meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri),” ujarnya. “Ke depannya kami ingin lebih banyak perusahaan yang mengembangkan PLTP bersama GeoDipa, bukan hanya BUMN,” cetusnya. “Sebagai BUMN kita harus membawa misi itu agar TKDN naik dan banyak putra-putri bangsa bisa ada di situ,” tambahnya. Riki mengutarakan pula, dalam membangun energi bersih panas bumi harus bertahap dari sumber dayanya sampai menjadi cadangan yang pasti. Untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan, maka harus dikerjakan secara detil, pasti dan bertahap. Selain itu, penerapan teori probabilitas untuk sumber Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

VOICE OF CEO

OPINI

Kami siap membangun pasokan energi zero emisi rumah kaca, sejalan dengan program pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui sustainability dan green finance development. daya alam mencapai kepastian yang tinggi itu selayaknya harus banyak mendapatkan data yang sesuai dengan SOP yang bankable, karena semakin banyak data yang bankable semakin mudah mendapatkan pendanaannya untuk menentukan letak titik-titik pengeboran.

Pemimpin Harus Punya Integritas Riki ingat sekali saat dirinya diwawancarai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ibu Menteri menanyakan kiatkiatnya menjaga tata kelola perusahaan, karena saat itu GeoDipa sedang menghadapi kasus hukum yang berkepanjangan sejak tahun 2005 disamping produksi listriknya masih hanya di bawah 50% dari kapasitas produksi per tahunnya. Ia pun meyakinkan bahwa teknologi itu bisa dibeli, tetapi yang terpenting adalah membangun budaya perusahaan yang tidak dapat dilakukan dalam semalam saja karena tanpa adanya sistem kerja yang mendukung budaya perusahaan, maka nilai-nilai perusahaan yang harus dimaknai dengan benar tidak akan menjadi dasar/fondasi atau sistem, mengingat GeoDipa merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki peran penting pula sebagai bagian dari fiscal tools agar bisa memberikan manfaat bagi pemerintah dan negara. www.listrikindonesia.com

Satu hal yang pertama dilakukan pemimpin yang sukses pada umumnya adalah harus menyadari bahwa berhasil atau tidak berhasilnya adalah dampak dari gerak bersama dengan satu tujuan. Kedua, menggerakan direksi untuk memahami cara kerja kita bersama termasuk para manajer/ pemimpin divisi dengan sepenuh hati. Terlebih, SDM GeoDipa datang dari latar belakang kultur perusahaan atau lembaga terdahulunya. Sosok pemimpin harus bisa merangkul seluruh pihak di perusahaan dan ini tidak mudah karena harus cepat bersama para manajer/ pemimpin divisi memiliki misi dan interest yang sama. Apalagi Direksi tidak saling mengenal sebelumnya dan merasa bertanggung jawab hanya kepada dewan komisaris dan pemegang saham yang bukan kepada Direktur Utama. Ketiga, pemimpin harus bisa membudayakan seluruh insan perusahaan membedakan antara casing dan konten pribadi. Kapan mereka bisa melihat casing dan kapan mereka melihat konten pribadi tersebut. Riki banyak belajar dari sistem yang ada di Kementerian Keuangan, terutama ibu Menkeu. Riki mengajak seluruh insan GeoDipa untuk â&#x20AC;&#x153;Buat terobosan dan jangan business as usualâ&#x20AC;?. Ia juga menakankan kepada karyawannya untuk meminimal-

kan kesalahan dalam bekerja dengan ketelitian yang lebih baik. Nilai GeoDipa adalah LIGHT yang bermakna Learning (Pembelajar), Integrity (Integritas), Goal Oriented (Berorientasi pada Hasil), Honour (Saling Menghormati), dan Teamwork (Kerja Sama). Hal inilah yang kemudian harus dibangun agar insan GeoDipa mempu mendorong kinerja perusahaan mencapai tujuan bersama. Dalam menyambut usia perusahaan ke-18, Riki mengunjungi kedua unit wilayah kerjanya Dieng-Patuha dan kantor pusatnya di Jakarta, dengan protokol kesehatan yang ketat. â&#x20AC;&#x153;Saya berharap, di usianya yang ke-18 GeoDipa bisa lebih maju lagi dan memiliki lebih besar semangatnya,â&#x20AC;? ujarnya. Dirgahayu PT Geo Dipa Energi (Persero) - 5 Juli 2020. Usia 18 tahun melangkah dengan lebih pasti memberikan suplai energi terbarukan yang bersih serta berkelanjutan menunjang ketahanan energi Indonesia. Kini saatnya berlari, berkomitmen untuk keberlanjutan dengan menghadirkan Green Energy membangun ekonomi tanpa emisi CO2. Riki Firmandha Ibrahim, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) menegaskan, bahwa pemerintah telah sepenuhnya memberikan dukungan kepada pengembangan energi terbarukan panas

OPINI

VOICE OF CEO

bumi melalui kegiatan dengan menggunakan mekanisme government drilling untuk eksplorasi oleh pemerintah. â&#x20AC;&#x153;Kita sudah sangat tahu bahwa pandemi COVID-19 telah melumpuhkan ekonomi dunia. Dengan terjadinya penurunan permintaan listrik yang cukup signifikan, hal ini semestinya dapat menjadi sebuah peluang untuk mendorong percepatan pengembangan dan pemanfaatan sumber energi panas bumi karena sifatnya yang ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca CO2 dibanding pembangkit fosil serta memiliki aspek keberlanjutan karena energi terbarukan,â&#x20AC;? ujarnya. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu, program government drilling eksplorasi melalui PMK No.62/2017 akan memberikan peluang terhadap pengembangan panas bumi dengan investasi eksplorasi yang lebih tepat prosesnya karena program eksplorasi pemerintah itu tidak menggunakan APBN. Peluang government drilling eksplorasi melalui PMK No.62/2017 harus dimanfaatkan sebaik-baiknya mengingat investasi terbesar dalam konversi energi panas bumi menjadi listrik adalah biaya eksplorasi di awal. Dunia meyakini permintaan energi pascapandemi COVID-19 akan tumbuh kembali. Dengan melihat peluang tersebut maka sebaiknya kegiatan pengusahaan energi panas bumi sudah harus siap dikembangkan apabila tahapan eksplorasi ini untuk membuktikan cadangan yang pasti di wilayah potensial panas bumi. Pemerintah sepertinya telah menyadari pentingnya pemanfaatan sumber energi panas bumi. Hal tersebut terbukti dari jajaran Kementerian ESDM yang menyebut bahwa kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP) terus mengalami peningkatan. Pada 2019, misalnya, kapasitas terpasang pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan mengalami peningkatan sebesar 376 MW, di mana sebagian besar diantaranya berasal dari PLTP, yaitu sebesar 182,3 MW. Meningkatkan output ekonomi lokal, membangun infrastruktur jalan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan negara dan daerah, memperbaiki kondisi lingkungan dan mengurangi biaya eksternalitas negatif lingkungan ialah beberapa keunggulan yang ditawarkan dari pengembangan sektor panas bumi untuk listrik. PLTP hampir tidak menghasilkan emisi karbon berkesinambungan untuk lingkungan yang dapat

mendukung komitmen pengurangan emisi karbon masyarakat dunia. Kawasan hutan dan lingkungan yang terawat merupakan faktor penting bagi kelangsungan pemanfaatan panas bumi karena sumur dan power plant serta pipanya itu sangat sedikit sekali lahan yang dipakai. Karena itu, Dirut PT Geo Dipa Energi (Persero) meminta pemerintah. Kementerian ESDM harus terus semangat berupaya lebih serius dalam mempromosikan regulasi pengembangan dan insentif mendorong Road Map of Geothermal Development 2030 agar terwujudnya Indonesia Geothermal Center of Excellence di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Suatu Perpres itu maksudnya adalah "menggantikan" Peraturan Pemerintah/PP yang seharusnya sudah keluar sesuai pasal 33 UU Energi yang diamanatkan pasal 20, 21 dan 22 UU Energi. Merujuk pasal 20, 21 dan 22 dari UU tersebut, PP/Peraturan Pemerintah perlu

kita optimalkan fiscal tool dengan tata kelola yang benar untuk fokus mewujudkannya secara konsisten. Terbatasnya lembaga keuangan yang berminat memberikan pinjaman pada tahap eksplorasi masih sangat sedikit. Inilah tantangan pengembangan energi terbarukan panas bumi dalam mencapai nilai keekonomiannya jika dibandingkan dengan listrik dari energi fosil yang sudah lebih dulu menikmati insentif. Program GEUDP (Geothermal Energy Upstream Development Program) yang telah dimulai sejak tiga tahun lalu perlu dilanjutkan bersama-sama oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kegiatan eksplorasi. Indonesia telah mendapatkan dana hibah Bank Dunia dengan total dana portfolio hampir mencapai US$120 juta tanpa APBN untuk melakukan kegiatan eksplorasi di 4 wilayah kerja panas bumi.

Terjadinya penurunan permintaan listrik, semestinya menjadi sebuah peluang untuk mendorong percepatan pengembangan dan pemanfaatan sumber energi panas bumi, karena sifatnya yang ramah lingkungan. memberikan insentif dan kemudahan dalam penyediaan ET/EBT (pasal 20) dan pemanfaatan ET/EBT (pasal 21), jadi yang harus dibuat adalah menjabarkan insentif dan kemudahan saja. Perpres mendatang seharusnya berisi: 1). Pemberian insentif bagi pemanfaan ET/EBT dan mengatur masing-masing Kementerian apa berbuat apa saja sebagai koordinasi yang tidak hanya bicara harga. 2). Pemberian insentif itu pasti akan berpengaruh kepada keuangan negara yang dikompensasi dengan "Security of Supply", "Cost of Not using ET/EBT" yang diukur secara makroekonomi. Marilah kita memikirkan dampak buruk dan manfaatnya 10 tahun dari hari ini. 3). Selama ini kebijakan nasional tentang pengembangan ET/EBT masih berkutat pada pembangkit listrik. Dipastikan ET/EBT masih lebih mahal karena ada development cost yang harus ditanggung. Namun, kebijakan nasional perlu meliputi tataran makro dan tidak hanya bicara soal harga jual listrik tetapi bicara national net benefit. Meski perlu banyak biaya di awal, mari

Program ini telah ditugaskan pemerintah kepada perusahaan pelat merah (PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia yang disinergikan pada saat ini dengan PT Geo DIpa Energi (Persero), serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk mengakselerasi peningkatan pembangunan energi terbarukan panas bumi melalui government drilling. Ini semua merupakan bagian dari fiscal tools pemerintah pada Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana diamanahkan oleh Komisi XI DPR RI. Dalam pelaksanaanya, skema pengeboran eksplorasi tanpa APBN telah diatur agar dana hibah yang tidak perlu dikembalikan tersebut dapat digunakan kembali seperti pada skema lelang, di mana dana kompensasi dari pemenang lelang nanti akan digunakan kembali untuk melakukan eksplorasi pada lapangan panas bumi lainnya (revolving scheme). Melalui skema ini dengan asumsi sukses rasio eksplorasi 50%, dipastikan penggunaan dana Program GEUDP dapat dimanfaatkan untuk kegiatan program pemerintah government drilling eksplorasi, â&#x20AC;&#x153;minimal untuk 7 wilayah panas bumi,â&#x20AC;? kata Riki. n Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

&RQVXOWLQJ (QJLQHHUV ŽŶŶƵƐĂ͘ĐŽŵ

general

c o n s u l t a n t

PROFILE

VoicE VOICE of OF BoD BOD

Kemal Djamil Siregar Direktur Utama PT PLN Batubara

JAKARTA â&#x20AC;&#x201D; Setelah berkecimpung di batubara selama 25 tahun baik di perusahaan swasta nasional maupun multinational company, kini Kemal Djamil Siregar bertugas untuk memperkuat salah satu anak usaha PT PLN (Persero). Dia dipercaya menjadi Direktur Utama PT PLN Batubara sejak tanggal 21 Mei 2020. Presiden Direktur PT Arutmin Indonesia periode 2015 - 2020 ini memiliki segudang pengalaman di pertambangan batu bara sehingga dapat memperkuat PLN Batubara untuk menjamin ketersediaan dan kualitas suplai batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN. Zuchri

Transformasi PLN Batubara Menuju Company of Choice

Perkuatan Security of Supply

Batubara PLN Apa pertimbangan Bapak pindah ke PT PLN Batubara? Saya sudah 25 tahun berkarier seputar bisnis batubara, sebagai kontraktor tambang sampai presiden direktur perusahaan tambang PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara]. Dengan bekal pengalaman tersebut, saya ingin mendarmabaktikan diri saya untuk berperan lebih banyak dalam industri ketenagalistrikan khususnya pengembangan PLN Batubara. Dengan menjadi bagian dari PLN Group, saya dapat merasakan pentingya peran PLN Batubara dalam menjamin kelangsungan suplai listrik. Saya sangat bersyukur dan

26 58

berterimakasih mendapatkan kesempatan berupa amanah untuk mengembangkan PLN Batubara. Semoga dengan berbekal pengalaman saya bisa menjadikan PLN Batubara yang sudah baik ini menjadi lebih baik.

Apakah butuh penyesuaian bekerja BUMN? Secara umum pekerjaan itu sama saja, tetapi setiap Perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dari sisi bidang usaha, budaya dan tentu tata kelolanya. Melalui proses induction saya mempelajari seluruh kondisi tersebut dan bersama tim dalam organisasi perusahaan, kami sekaligus mereview terhadap peluangpeluang improvement yang bisa

dilaksanakan dalam koridor 'compliance' dan prinsip-prinsip tata kelola (GCG) BUMN Group.

Apa mimpi, target, dan misi Bapak ke depan? Saya melihat PLN Batubara sudah bagus di bawah direksi sebelumnya dari aspek kinerja keuangan maupun kinerja operasional. Tugas saya bersama Direksi dan manajemen PLN Batubara adalah bagaimana membuat perusahaan ini menjadi lebih baik lagi dan menjadi pilihan semua stakeholder. Sebagai contoh, salah satu upaya yang akan kami lakukan adalah dengan menjadikan PLN Batubara sebagai 'customer choices' oleh perusahaan

Edisi Edisi74 74| 20 | 15Agustus Agustus--20 15 September 2020

VoicE OF of BOD BoD VOICE

PROFILE

tambang maupun pemasok batubara dan lebih jauh lagi sebagai 'strategic partner' dalam hal pengusahaan batubara di Indonesia melalui anak perusahaan PLN Batubara. Selain itu, kami juga bertekad bahwa kedepan PLN Batubara akan menjadi 'employer choices' bagi karyawan PLN Batubara maupun di lingkungan PLN Group dalam mengembangkan karirnya. Pada intinya saya mempunyai tekad untuk memposisikan PLN Batubara yang sudah bagus ini semakin bagus lagi sehingga secara alami membuat orang ingin bekerja dan berada di perusahaan ini. Itu cita-cita saya.

Apa mimpi Bapak yang belum terealisasi? Secara karir profesional saya telah memenuhi cita-cita dari mulai kuliah di pertambangan, bekerja di sektor tambang dan sekarang bekerja di BUMN Group. Dengan pengalaman yang saya miliki ini, bantuan dan kerjasama tim dalam jajaran organisasi perusahaan, saya berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk ketenagalistrikan demi kemajuan dan kemakmuran NKRI yang kita cintai ini.

Apakah happy di PLN Batubara? Tentu saya menyambut bahagia dengan diberikannya amanah dan kesempatan untuk mendarmabaktikan diri saya di PLN Batubara, suatu perusahaan BUMN yang tentunya ada hal yang bisa saya pelajari dan mungkin bahkan bisa saya kombinasikan dengan pengalaman kerja saya waktu di perusahaan swasta, tentunya dengan maksud untuk melakukan mengembangkan PLN Batubara untuk menghadapi peluang dan tantangan yang semakin besar, dengan tetap mengacu pada tata kelola (GCG)

www.listrikindonesia.com

dan 'compliance' yang selama ini sudah dijalankan dengan baik. Menjadi bagian dari PLN Group merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Saya berpendapat bahwa fungsi PLN Batubara tidak hanya sekedar menyediakan batubara, tetapi lebih kepada melayani kepentingan publik untuk mendapatkan listrik yang andal dan murah. Sebagai bagian dari PLN Group, saya akan merasa puas bila PLN Batubara bisa membantu PLN dan berkontribusi aktif dalam meminimalisir permasalahan penyediaan listrik untuk industri dan masyarakat Indonesia dengan mengedepankan fungsi pelayanan kepada pelanggan.

Bagaimana peran PLN Batubara untuk pembangkitan PLN? Saat ini kita, PLN Batubara diberikan mandat khusus untuk memasok dan menjaga ketersediaan batubara di PLTU

PLN. Dari kinerja yang tercermin, PLN Batubara mampu dalam menjalankan mandat tersebut. Tidak cukup dengan hal tersebut diatas, kami juga harus bisa melakukan 'improvement' kinerja PLN Batubara, antara lain dengan memastikan 'security of supply', terjaganya kualitas batubara dan nilai komersial yang kompetitif, sehingga kesemuanya itu diharapkan akan berdampak positif kepada kinerja PLN Group dalam rangka menjaga kepuasan pelanggannya. Dalam rangka mengembangkan usahanya dan dalam rangka memenuhi ketiga kriteria yang saya sebutkan diatas, PLN Batubara

Secara karir profesional saya telah memenuhi cita-cita dari mulai kuliah di pertambangan, bekerja di sektor tambang dan sekarang bekerja di BUMN Group. Dengan pengalaman yang saya miliki ini, dan tentunya dengan bantuan dan kerjasama tim dalam jajaran organisasi perusahaan, saya berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk ketenagalistrikan demi kemajuan dan kemakmuran NKRI yang kita cintai ini.

27 59

PROFILE

VoicE VOICE of OF BoD BOD

saat ini memiliki anak usaha, yaitu PLN Batubara Niaga yang bidang usahanya serupa, hanya target pemasarannya adalah semua industri diluar PLTU PLN (PLTU non-PLN Group). Saat ini sudah dimulai dengan pengadaan batubara untuk kebutuhan PLTU Jawa 7. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tugas kami adalah memastikan suplai batubara sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu berikut nilai komersial yang paling efektif dan efisien bagi PLN Group.

Berapa suplai batubara PLN Batubara ke PLN? Volume batubara pada 2019 sebanyak 24 juta metrik ton atau 24% dari total yang dibutuhkan PLN. Adapun jumlah yang saya sebutkan diatas, masih didominasi dari kegiatan trading. Adapun sejak 2018, kami sudah mulai mengoperasikan tambang batubara sendiri dengan produksi yang secara bertahap meningkat sampai dengan tahun 2020 ini.

komersial, arah akuisisi wilayah tambang akan menyesuaikan dengan lokasi PLTU dan jika memungkinkan diprioritaskan PLTU mulut tambang. Kedepan, bisa kami sampaikan bahwa dalam proses akuisisi tambang, sebelumnya kami akan melakukan berbagai kajian secara detil, antara lain dari aspek hukum, kelengkapan perijinan, aspek teknis, aspek komersial dan aspek keuangannya. Adapun kemungkinan penambahan aset melalui proses akuisisi tambang tersebut tentunya akan mengacu pada RUPTL dan yang pasti adalah dengan berdasarkan mandat yang diberikan kepada PLN Batubara dalam mendukung kinerja PLN Group disamping memberikan nilai tambah (added value) kepada 'stakeholders'.

Apa kendala PLN Batubara? Secara umum, saya tidak menjumpai adanya kendala dalam kinerja PLN Batubara. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan amanah yang diberikan kepada saya, maka saya

yang terbaik. Dengan berpegang teguh pada beberapa pilar diatas saya yakin bahwa perusahaan akan tetap berdiri kokoh menghadapi segala situasi bisnis apapun. Terutama dengan Transformasi PLN yang telah dicanangkan PLN yaitu Power Beyond Generations, PLN Batubara memegang peranan untuk memastikan optimalisasi energi primer terlaksana sesuai breakthrough initiative yang telah dicanangkan

Bagaimana strategi ke depan? Kita semua berharap bahwa kedepan PLN Batubara bisa berkembang dan memberikan keuntungan serta nilai tambah kepada stakeholder. Guna menunjang ketercapaian cita-cita tersebut tentunya perlu komitmen dari setiap insan dan senantiasa bersedia mengembangkan dirinya dan organisasi melalui pengembangan mengacu dengan berdasarkan pada I PROMISE. Induk dari perusahaan kami, yaitu PLN (persero) telah menetapkan nilai-nilai berupa I PROMISE, yaitu Integritas, Profesional, Berkomitmen pada Pelanggan, Sinergi, dan Keunggulan. Melalui sosialisasi secara kontinyu, kami berharap bahwa setiap insan dalam perusahaan memahami dan menjalankan nilai-nilai tersebut sehingga nilai-nilai tersebut menjadi budaya kerja di lingkungan perusahaan. Disamping sosialisasi atas nilai-nilai tersebut perusahaan juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan 'technical compenticies' dari karyawan di lingkungan perusahaaan dimana saat ini sudah 95% SDM teknik PLN Batubara tersertifikasi di bidang pertambangan batubara. Selain itu PLN Batubara juga bertransformasi sejalan dengan transformasi bisnis PLN, yaitu optimalisasi energi primer antara lain melalui efisiensi landed coal dan pengembangan coal.

Apakah ingin menambah wilayah pertambangan? Tentunya ada. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa mandat utama PLN Batubara adalah untuk memastikan suplai dan kualitas batubara, serta nilai komersial yang terbaik. Diharapkan dengan PLN Batubara mempunyai tambang batubara sendiri dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah 'good mining practice' tentunya ketiga unsur tersebut diatas akan terpenuhi. Adapun dengan pertimbangan secara teknis dan

28 60

berkewajiban untuk memberikan motivasi kepada setiap dan seluruh anggota organisasi dalam perusahaan untuk bisa senantiasa melakukan 'improvement' dengan maksud memberikan 'added value' kepada stakeholders. Kita ajak setiap dan seluruh karyawan dilingkungan PLN Batubara untuk berperilaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan dan bekerja secara produktif, efektif, dan efisien dengan mengedepankan kerjasama kelompok dan secara proaktif bisa memberikan masukan kepada manajemen guna tercapainya kinerja perusahaan

BIODATA Nama: Kemal Djamil Siregar Lahir: Jakarta, 16 Juli 1967 Pendidikan: Diploma Degree Mining Management Institute of Technology, Australia Karier: - Dirut PT PLN Batubara (Mei 2020 sekarang) - Presdir PT Arutmin Indonesia (2015 Mei 2019) - Direksi PT Cipta Kridatama (2011 - 2014)

Edisi Edisi74 74| 20 | 15Agustus Agustus--20 15 September 2020

Free! Dapatkan Masker Scuba Listrik Indonesia Untuk 100 pelanggan baru hingga Agustus 2020

Saya Ingin Berlangganan Majalah Listrik Indonesia 

Info Langganan & Iklan

Nindya Putri +6221 536 77336, +62812 8331 3700

Nama

: .....................................................................................................................................

Perusahaan

: .....................................................................................................................................

Pembayaran dapat dilakukan melalui bilyet giro atau transfer ke rekening:

Jabatan

: .....................................................................................................................................

Alamat

: .....................................................................................................................................

Pt. listrik Indonesia Media Bank Mandiri Cab. Jakarta acc no. 165-000-2323-203

Telepon

: ........................................................ HP: ..................................................................

Fax

: .....................................................................................................................................

E-mail

: .....................................................................................................................................

nindya.listrikindonesia@gmail.com listrikindonesia@cbn.net.id

Free! Dapatkan Masker Scuba Listrik Indonesia Untuk 100 pelanggan baru hingga Agustus 2020

 Dari edisi................................. Nama

: .....................................................................................................................................

Perusahaan

: .....................................................................................................................................

Jabatan

: .....................................................................................................................................

Alamat

: .....................................................................................................................................

Telepon

: ........................................................ HP: ..................................................................

Fax

: .....................................................................................................................................

E-mail

: .....................................................................................................................................

Status Pelanggan :

Baru

Perpanjangan

Jumlah Edisi 24 edisi 12 edisi 6 edisi

Harga @ Rp 45.000/eks   

1.080.000

540.000

270.000

................................................, ............................................. 2020

Tertanda

( ....................................................... )

Formulir ini dapat dikirim melalui faksimili ke: (021) 534 3792

Dari edisi.................................

Status Pelanggan :

Baru

Perpanjangan

Jumlah Edisi

Harga @ Rp 45.000/eks

24 edisi



1.080.000

12 edisi



540.000

6 edisi



270.000

................................................, ............................................. 2020

Tertanda

( ....................................................... )

Formulir ini dapat dikirim melalui faksimili ke: (021) 534 3792

OPINI

SUaRa PaKaR

OPSI MengurangI

pasokan BerleBih

r aKMal/lIstrIK InDonesIa

Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc Ketua The International Council on Large Electric Systems (CIGRE) Indonesia

Salah satu profesional bidang kelistrikan Indonesia sekaligus Ketua The International council on Large Electric Systems (cIGrE) Indonesia herman Darnel Ibrahim memberikan pandangan dan analisis mengenai sektor kelistrikan di Tanah air dalam menghadapi perlambatan ekonomi akibat pandemi virus corona (covid-19). ď ľ

ZuchrI

emerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) perlu melakukan upaya untuk mengurangi risiko kenaikan biaya akibat kelebihan pasokan (over supply) listrik yang terjadi karena adanya penurunan konsumsi pelanggan dan juga bakal masuknya beberapa pembangkit baru swasta (independent power producer/IPP) dari megaproyek 35.000 MW. Kenaikan biaya tersebut akan sangat memperberat keuangan PLN dan kurang berkeadilan jika seluruhnya dibebankan kepada konsumen. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2009â&#x20AC;&#x201D;2014 Herman Darnel Ibrahim, memberikan pandangan dan analisis mengenai sektor ketenagalistrikan di Tanah Air dalam menghadapi permasalahan risiko kelebihan pasokan listrik akibat perlambatan ekonomi terkait pandemi Covid-19 yang kemungkinan besar masih akan berlangsung dalam waktu 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Berikut laporan hasil bincang-bincang redaksi majalah Listrik Indonesia dengan Direktur Transmisi dan Distribusi PLN 2003â&#x20AC;&#x201D;2008 tersebut. Herman menuturkan bahwa penurunan konsumsi listrik akibat wabah Covid-19, terjadi di hampir semua negara di dunia. Menurut studi yang dilakukan CIGRE baru-baru ini, di negara-negara Uni Eropa terjadi penurunan konsumsi listrik rata-rata sekitar 15%â&#x20AC;&#x201D;20%. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan listrik di Indonesia dalam kondisi normal di kisaran 8%-10%. Namun, pertumbuhan konsumsi listrik turun atau lebih rendah, yaitu jauh di bawah angka proyeksi tersebut. Sementara itu, beberapa pembangkit listrik yang dibangun pengembang swasta (independent power producer/IPP) yang menjadi bagian proyek 35.000 MW sesuai jadwal akan masuk pada 2021. Ada pun, beberapa pembangkit lainnya akan masuk ke dalam sistem kelistrikan PT PLN (Persero) dalam 5 tahun ke depan. Dengan sangat kecilnya pertumbuhan konsumsi atau beban listrik, PLN menghadapi risiko kelebihan kapasitas pasokan. Secara umum kelebihan kapasitas pembangkit dari jumlah yang diperlukan akan menambah beban biaya tetap (fix

cost) penyediaan listrik yang untuk setiap 1.000 MW diperkirakan sekitar Rp 3 triliun sampai Rp 3,5 triliun per tahun. Dalam pasar listrik yang menerapkan sistem kompetisi seperti di sebagian besar negara Eropa, risiko penurunan konsumsi seperti ini (market risk) akan menjadi risiko perusahaan pembangkit (IPP) yang memasok ke utilitas. Harga akan menjadi lebih murah akibat kelebihan pasok. Sementara itu, di negara yang menggunakan mekanisme pasar pembeli tunggal (regulated) seperti Indonesia risiko penurunan konsumsi menjadi beban utilitas (PLN) dan konsumen. Herman menjelaskan ada dua jenis pasar kelistrikan di dunia, yaitu pasar kompetisi dan pasar non-kompetisi. Pasar non-kompetisi yaitu pasar yang diatur oleh pemerintah melalui pembeli tunggal (single buyer) seperti yang diterapkan di Indonesia. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pembeli tunggal. Sementara, paparnya, pasar kompetisi ditandai dengan setiap perusahaan pemilik pembangkit listrik saling berkompetisi dan tidak memiliki perusahaan tunggal pembeli listrik. IPP bisa langsung menjual listrik ke konsumen dan masing-masing IPP saling bersaing soal harga dan keandalan suplai listrik. Putra Minang yang pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini menilai bahwa penurunan konsumsi listrik di dunia disebabkan aktivitas perekonomian sempat terhenti ketika negara harus melakukan penguncian total atau lockdown dalam upaya memutus rantai penyebaran virus Corona. Penurunan konsumsi listrik di Indonesia tidak sedalam yang terjadi di negara lain karena industri belum terlalu besar. Pelanggan golongan Rumah Tangga justru mengalami peningkatan konsumsi listrik selama kebijakan Pengendalian Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan bekerja dari rumah (work from home) mendorong peningkatan konsumsi listrik dari golongan pelanggan Rumah Tangga. Sebaliknya, beberapa pabrik, mal, perkantoran, kawasan industri harus tutup sehingga konsumsi listrik dari golongan industri dan bisnis mengalami penurunan. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

SUaRa PaKaR

photo eDIteD by franKI/MlI

Pria kelahiran 15 April 1954 ini menuturkan dalam pasar kompetisi, penurunan demand listrik tidak berisiko bagi konsumen dan PLN. Jika tidak melakukan upaya apa-apa (do nothing) tentunya kenaikan biaya akibat kelebihan pasok akan dipikul oleh pemerintah (yang menggagas megaproyek 3.5000 MW), konsumen dan masyarakat dalam bentuk subsidi dan kenaikan tarif listrik. Beban biaya sebuah perusahaan listrik (public utility) akan menjadi beban konsumen dan negara dalam bentuk subsidi. Perlu disadari bahwa sebagai utilitas publik, untuk kepentingan konsumen dan masyarakat, tentu PLN perlu dijaga selalu sehat keuangannya agar pasokan listrik tetap aman dan andal. Jika Pemerintah memberikan subsidi, berarti itu juga akan menjadi beban masyarakat karena bersumber dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Menurut Herman, kenaikan biaya akibat kelebihan pasokan listrik tersebut tak sepenuhnya dapat dihindari, hanya dapat dikurangi dengan melakukan sesuatu (do something). Ada pun upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah; melakukan reschedule jadwal COD (com mercial operation date) proyek-proyek yang sedang berjalan melalui perundingan dengan pihak IPP; menciptakan pertumbuhan konsumsi dengan memberi insentif investasi yang mengonsumsi listrik dalam jumlah besar; dan mengoptimalkan operasi sistem tenaga listrik. Melakukan penjadwalan ulang COD akan mengundurkan kewajiban pembayaran oleh PLN, tetapi hal tersebut tidak sederhana, karena melibatkan pihak investor dan juga lender. Namun, tentu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Perubahan jadwal akan mengakibatkan perubahan biaya. Jika untuk 1.000 MW biaya itu relatif lebih kecil daripada beban biaya kelebihan pasok yang mencapai Rp 3 triliun-Rp 3,5 triliun yang harus dibayar

jika COD tidak diundurkan, tentunya ini sebuah solusi yang dapat ditempuh. Opsi ini tentu perlu dikaji lagi. Jika ternyata biaya perubahan tersebut lebih besar, atau secara hukum “biayanya” mahal, maka opsi reschedule boleh dikesampingkan. Upaya kedua, pemerintah dapat membantu PLN dengan mendorong masuknya investasi yang mengonsumsi listrik dalam jumlah besar. Dalam situasi resesi sekarang ini, sepertinya ini hampir tidak mungkin. Namun, dalam 2-3 tahun ke depan keadaan akan pulih, dan akan ada peluang masuknya investasi. Daripada memikul beban biaya kelebihan pasok yang Rp 300 miliar—Rp 350 miliar per 100 MW, lebih baik mengeluarkan sesuatu, katakanlah sampai Rp 100 miliar, berupa insentif bagi investasi yang bakal mengonsumsi listrik 100 MW. Sekalian menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian. Detail tentang opsi ini tentu perlu kajian dan pembahasan oleh Kantor Menko Perekonomian, Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Opsi ketiga adalah upaya dari dalam PLN, yaitu optimalisasi operasi. Yaitu dengan memensiunkan (retiring) pembangkit tua yang sudah tidak efisien. Perannya digantikan oleh pembangkit baru yang tentu lebih efisien biaya energi primernya, yang akan memberikan peluang penghematan biaya produksi. Selain itu juga dapat melakukan mothballing unit pembangkit, yaitu tidak menggunakan pembangkit, tetapi tetap menjaga kondisinya siap pakai dengan suatu teknik yang berbiaya murah. Mothballing memang suatu keharusan jika dari studi terdapat unit pembangkit yang dalam waktu panjang tak diperlukan beroperasi. Jika upaya-upaya tersebut tidak memungkinkan atau tidak memberikan hasil, tentunya kenaikan biaya kelebihan kapasitas akan ditanggung dengan subsidi dan kenaikan tarif listrik.

OPINI

Untuk kondisi PLN yang penjualan listrik setiap tahun sekitar 250 terawatt hour (TWh), biaya kelebihan pasok per 1.000 MW dapat ditutup dengan tambahan tarif sekitar Rp15 per kWh. Jika misalnya terjadi kelebihan pasok 5.000 MW, akan tertutupi dengan kenaikan tarif sebesar Rp 75 per kWh atau sekitar 5%. Dari kajian sebelumnya, kelebihan pasok jauh lebih murah daripada kekurangan pasok (adanya pemadaman). Untuk kondisi Indonesia yang ke depan perlu tumbuh besar, kelebihan 5.000 MW dapat dipandang sebagai Kecukupan Cadangan (Kekuatan Cadangan) untuk menghadapi pertumbuhan di masa depan. Pria jebolan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan, melalui beberapa skenario bisa diketahui dampak penambahan pembangkit listrik terhadap penurunan biaya produksi pembangkitan (BPP). Skenario pertama, pembangkit tua tetap beroperasi, kemudian ada tambahan daya dari pembangkit baru, hingga diperoleh BPP listrik. Skenario kedua, pembangkit tua disetop (retiring), ada tambahan daya dari pembangkit baru, diperoleh BPP listrik. “Kemudian bisa diperoleh BPP terendah, itu yang disebut dengan least cost, pilihan terhadap skenario dengan biaya terendah.” Bak pemeo “untung” dalam masyarakat Jawa, kita masih “beruntung” megaproyek 35.000 MW tak jadi selesai tepat waktu. Bayangkan, berapa besar kelebihan kapasitas pasokan dan konsekuensi tambahan biaya yang diakibatkannya, jika semua proyek tersebut selesai sesuai target pada 2019. Akan terjadi kelebihan kapasitas sekitar 25.000-30.000 MW. Pelajaran penting dari permasalahan kelebihan kapasitas ini adalah perlunya melakukan perkiraan beban (energy and demand forecast) secara akurat, di-update secara periodik, dan rencana pembangunan dan jadwal penyelesaian pembangkit dibuat berdasarkan forecast tersebut secara bottomup. n

Kenaikan biaya akibat kelebihan pasokan listrik tak sepenuhnya dapat dihindari, hanya dapat dikurangi dengan melakukan sesuatu (do something). www.listrikindonesia.com

REVIEW

aSOSIaSI

PERSOALAN KLASIK PANAS BUMI

INVESTASI KURANG BERGAIRAH Sejauh mata memandang energi panas bumi adalah industri yang seksi bagi para pemain sektor energi. Mengapa tidak, energi hijau dan berkelanjutan ini mempunyai segudang potensi untuk dieksploitasi khususnya di Indonesia. namun, soal harga jual dan regulasi dinilai menjadi faktor lesunya investasi. 

canDra WISESa

enjadi negara yang dilalui oleh jalur Ring of Fire membuat Indonesia memiliki potensi Panas Bumi terbesar di dunia, yakni 40 persen. Panas bumi dimanfaatkan menjadi energi listrik yang dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Panas

Bumi (PLTP). Keberadaan PLTP diharapkan mampu memberi kontribusi besar dalam upaya mencapai target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 persen pada tahun 2025, sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Lalu, bagaimana perjalanan pemanfaatan panas bumi

Indonesia dari masa ke masa? Prijandaru Effendi, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menceritakan awal mula energi panas bumi dimanfaatkan di Indonesia. Pengusahaan Panas bumi di Indonesia dimulai dari pengembangan lapangan Kamojang pada tahun 1972 dan dilanjutkan dengan era Kuasa Pengusahaan melalui skema Kontrak Operasi Bersama atau Joint Operation Contract (JOC). Kemudian pemerintah menunjuk Pertamina sebagai kontraktor sebagai pelaksana operasi melalui Keppres Nomor 22 tahun 1981 dan Nomor 45 tahun 1991. Pada tahun 1985 lapangan Kamojang dimanfaatkan menjadi PLTP berkapasitas 30 MW. Sejalan dengan Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

aSOSIaSI perkembangan bisnis Pertamina melakukan kerja sama dengan pihak Swasta. Beberapa perusahaan Swasta Asing bermitra menjadi operating partner Pertamina. “Langkah yang dilakukan Pertamina sudah baik. Tetapi hal ini menjadi tidak mulus, saat ekonomi nasional dihantam krisis moneter pada 1997-1998. Proyek pengembangan panas bumi terhenti,” ucap Prijandaru. Empat tahun kemudian, Panas bumi mendapat angin segar UU Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas bumi diterbitkan. Dimulailah era baru pengembangan Panas bumi di Indonesia, atas undangundang dalam pengembangan energi ini Pertamina sejajar dengan Swasta. “Melalui undang-undang ini pihak swasta diizinkan mempunyai Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) dan berjalan hingga hari ini,” terangnya. Pertumbuhan PLTP dalam beberapa tahun terakhir bisa dibilang positif jika dibandingkan dengan pembangkit EBT lainnya. Berdasarkan laporan 'Capaian Kinerja Kementerian ESDM 2019', PLTP menyumbangkan 182,3 MW dari total 376 MW pembangkit EBT pada tahun 2019. Total hingga saat ini mencapai 2130.6 MW, untuk mencapai target porsi EBT dalam bauran energi, pasokan listrik dari energi panas bumi harus mencapai 7.200 MW. Namun, hal itu dirasa sulit untuk dikejar karena kegiatan eksplorasi panas bumi tidak berjalan sesuai target. Jika dirata-ratakan pertumbuhan kapasitas terpasang panas bumi sampai saat ini, pertahunnya masih dibawah 50 MW, sedangkan potensi kita bisa mencapai 25 ribu MW. Kalau dibandingkan Kenya, dan Turki bisa dibilang pertumbuhan PLTP kita terbilang lambat,” ungkap Prijandaru.

Kendala Perkembangan PlTP Lebih detil, Prijandaru menyebut secara garis besar ada dua masalah utama terkait percepatan pengambangan PLTP di Indonesia. Yang pertama soal adanya tarif ‘gap’ antara harga jual listrik Panas bumi sesuai dengan keekonomian proyek dan kemampuan pembelian PT PLN sebagai pembeli tunggal listrik di Indonesia, serta yang kedua adalah kepastian regulasi atas pengusahaan panas bumi. Harga jual listrik dari PLTP kerap kali ada di atas kemampuan beli PLN. "Kita harap dua hal ini, tarif dan regulasi. Regulasi itu arahnya ke kepastian. Investor untuk masuk itu www.listrikindonesia.com

Prijandaru Effendi Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia

basisnya adalah keekonomian proyek dan kepastian regulasi,” ujar Prijandaru. “Bisnis panas bumi itu seperti oil & gas ada eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan. Bedanya dengan Oil & Gas adalah pembelinya banyak (multi buyer). Sedangkan panas bumi produknya harus dijual ke single buyer yaitu PLN,” kata Prijandaru. “Geothermal itu seksi karena energi hijau berkelanjutan dan bisa diandalkan, tingkat ketersediaannya, sehingga dapat

REVIEW

ratusan juta dolar AS. “Pembangunan PLTP itu tidak murah dan resikonya tinggi, selama pengembang diberikan return keekonomian yang sepadan dengan risikonya, pasti akan diambil oleh pengembang,” ucapnya. Belum selesai persoalan daya beli dan pembiayaan, investasi terancam tertunda pandemi Covid-19. Dalam catatan Direktur Konservasi Kementerian ESDM menerangkan kalau beberapa proyek pembangkit EBT yang semulanya akan selesai tahun 2020, lantas mundur jadi tahun 2021. Setidaknya ada tiga PLTP yang terdampak dan terancam mundur pengoperasiannya: PLTP Sokoria (5 MW) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur; PLTP Rantau Dedap (90 MW) di Kabupaten Lahat, Sumatera Utara; dan PLTP Sorik Merapi (45 MW) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. PLTP Sokoria misalnya. Pembangkit yang diharapkan beroperasi Februari 2020, diperkirakan baru akan rampung 2021 mendatang. Lanjut, ia menambahkan, soal perizinan termasuk menjadi kendala dalam pengembangan PLTP. “Contohnya, Pengurusan izin eksplorasi dan eksploitasi di dalam kawasan hutan lindung selesainya masih memakan waktu yang cukup lama karena masih

Pertumbuhan PLTP dalam beberapa tahun terakhir bisa dibilang positif jika dibandingkan dengan pembangkit EBT lainnya. PLTP menyumbangkan 182,3 MW dari total 376 MW pembangkit EBT pada 2019. dipergunakan untuk mengurangi peranan ‘fossil fuel’ sebagai penyuplai kebutuhan ‘base load’,” tambahnya. Sementara permasalahan harga, menurutnya sudah menjadi persoalan lama yang solusinya menuntut hadirnya negara dengan pemberian insentif atau pun subsidi melalui penugasan pada PLN untuk membeli listrik dari pembangkit geothermal. Selain itu, biaya untuk pengeboran untuk satu sumur eksplorasi bisa memakan dana yang cukup besar sampai US$ 8 juta-10 juta. Itupun masih ditambah dengan biaya pembangunan infrastruktur untuk membangun akses jalan masuk, lokasi pemboran, dll. Untuk kegiatan eksplorasi tingkat keberhasilannya sekitar 50% dan biaya yang diperlukan bisa mencapai puluhan atau bahkan

ada keterkaitan dengan ijin lain seperti Amdal dan izin lingkungannya, ini juga menjadi kendala,” ujarnya. Ia berharap melalui Perpres menjadi peluang untuk lebih menggalakan investasi panas bumi Indonesia. Kemudian adanya tingkat keekonomian yang fair sesuai ekspektasi pengembang dan kepastian regulasi, jual beli listriknya. Investasi panas bumi ini juga akan sangat membantu perekonomian negara paska pandemic Covid-19 ini. Investasinya sangat besar (sekitar US$ 5 juta/MW) dengan tingkat komponen dalam negeri yang juga besar. Mudah-mudahan dengan dikeluarkannya Perpres mengenai EBT, dapat membuat energi Panasbumi di Indonesia dapat berkembang dengan cepat,” tutupnya. n

REVIEW

KORPORaSI

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), telah memberkan kontribusi besar bagi PLN Group selama 9 tahun setelah bergabung dengan perusahaan BUMN setrum tersebut. Zuchri

4. Increasing Profit Contribution dan 5. Developing New Edge. Dia menjelaskan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna telah melaksanakan tugas Securing Business Sustainability dalam mendeliver jasa transportasi batubara tepat waktu dan tepat jumlah yang dibutuhkan PLTU milik PLN.

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Pengangkutan Batu Bara Terus Meningkat A

nak perusahaan PLN yang baru saja berulang tahun ke9 pada 5 Agustus 2020 itu, memiliki tugas utama memastikan security of supply atas pasokan batu bara ke PLTU milik PLN dan pengembang listrik swasta (independent power producer/ IPP). PT Pelayaran Bahtera Adhiguna sebagai bagian dari PLN Group sudah berlangsung selama 9 tahun (2011–2020). Tentu sudah banyak yang dilakukan selama kurun waktu tersebut. Dirut PT Bahtera Adhiguna Bapak Ruly Firmansyah mengatakan bahwa kontribusi BAg dapat terlihat dari data statistik volume angkutan batubara selama kurun waktu tersebut. Dari tahun ke tahun terdapat peningkatan kuantitas jumlah batubara yang diangkut untuk memenuhi kebutuhan pasokan batubara PLTU guna memproduksi energi listrik untuk kebutuhan masyarakat Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Produksi angkutan batubara tersebut dihasilkan oleh Kapal Milik PT Pelayaran

66 26

Bahtera Adhiguna sendiri dan melalui kerjasama operasi dengan pemilik kapal baik dari BUMN lain maupun pemilik kapal pihak swasta,” ujarnya. Menurutnya, dalam perkembangan aset perusahaan selama tahun 2011—2020 ini mampu menambah armada kapal milik dari sejumlah 5 kapal menjadi 11 kapal dengan berbagai jenis dari kapal handysize, supramax dan panamax. “Penambahan armada ini tentu akan memberikan tingkat kepastian transpor tasi batubara ke PLTU ditengah dinamika perkembangan ekonomi nasional maupun internasional yang sangat dinamis dan dapat mempengaruhi terhadap keterse diaan kapal bulk carrier di pasar domestik untuk mengirimkan batubara ke PLTU milik PLN.” Dalam pemetaan portofolio bisnis anak perusahaan, PLN telah menetapkan platform portofolio bisnis anak peru sahaan yang dituangkan dalam slogan SOLID yaitu 1. Securing Business Sustainability, 2. Optimizing Cost Efficiency, 3. Leading Industry Capabilities,

Di samping itu, katanya, terdapat tugas yang tak kalah pentingnya yaitu Optimi zing Cost Efficiency, yaitu menciptakan bi aya produksi dalam transportasi batubara yang efisien sehingga mampu memberi kan tarif angkutan batubara yang mampu bersaing dengan tarip angkutan batubara di pasar angkutan batubara. Melihat dari bisnis PT Pelayaran Bahtera Adhiguna yang merupakan bagian dalam supply chain pasokan energi primer batu bara yang dimiliki oleh PLN Group maka menjadi hal yang mutlak harus dicapai terkait efisiensi dalam tarif transportasi batubara sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal dalam menghasilkan harga komponen energi primer yang efisien dan pada akhirnya memberikan kontribusi kepada Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang murah dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia.

Sejarah BAg Menurutnya, keberadaan Pelayaran Bah tera Adhiguna dimulai sejak 1961 ketika pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan milik Belanda NV Nether

Edisi74 74| 20 | 15 Agustus Agustus -- 20 15 September 2020 Edisi

KORPORaSI

landschIndische Steenkolen HandelMaatschappij (NV NISHM). Setelah diambil alih, perusahaan milik Belanda itu diubah menjadi PN Menunda Kapal Tundabara dengan bisnis utama jasa angkutan batu bara dan jasa kapal pandu. Ruly menambahkan, pada 1966, PN Menunda Kapal Tundabara diubah menjadi PN Bahtera Adhiguna. Ke mudian di tahun 1971, berdasarkan peraturan pemerintah, PN Bahtera Adhiguna diubah jadi PT Bahtera Adhiguna (Persero) dan aktivitas kegiatannya adalah jasa angkutan barang curah dan kargo umum, angkutan kayu, jasa keagenan kapal, ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), bongkar muat dari/ke kapal.

Terdapat tugas yang tak kalah pentingnya yaitu Optimizing Cost Efficiency, yaitu menciptakan biaya produksi dalam transportasi batubara yang efisien sehingga mampu memberikan tarif angkutan batubara yang mampu bersaing dengan tarip angkutan batubara di pasar angkutan batubara.

“Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia telah menetapkan penambahan penyer taan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna,” ujarnya. Kemudian, keputusan tersebut ditindak lanjuti oleh Kementerian BUMN dengan menerbitkan surat keputusan tentang Pengalihan Modal Saham Milik Negara Re publik Indonesia dari PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada PLN. Pada tanggal 5 Agustus 2011 setelah dilakukan penan datanganan akta pemindahtanganan hak atas saham milik pemerintah pada perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adhi guna kepada PLN, maka secara resmi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna menjadi anak usaha PLN (Persero).

Peluang Bisnis Ruly menambahkan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna juga berkomitmen untuk mewujudkan pengurangan penggunaan energi fosil yaitu bahan bakar minyak

REVIEW

Ruly Firmansyah Dirut PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

dalam pola operasional kapal saat sandar di pelabuhan PLTU dengan menawarkan program Kerjasama dengan Unit PLN terkait untuk penggunaan energi listrik di kapal saat kapal milik melakukan proses bongkar muat batubara di Pelabuhan PLTU milik PLN yang disebut On Shore Charging. Produk baru ini juga akan memberikan manfaat bagi PLN Group sebagai tambahan produk dan market penjualan energi listrik yang selama ini hanya menyentuh kepada pelanggan PLN bersifat produktif maupun konsumtif yang keberadaannya fixed di daratan, tapi juga bisa menyuplai kebutuhan listrik di Kapal. Disisi lain PT Pelayaran Bahtera Adhiguna juga dapat melakukan efisiensi dalam pemakaian bahan bakar minyak untuk auxiliary engine kapal untuk kebutuhan

listriknya dan sekaligus dapat membantu Pemerintah dalam mengurangi kebutuhan import BBM. Apabila kegiatan On Shore Charging ini dapat dilaksanakan akan menambahkan implementasi portofolio bisnis anak pe rusahaan PLN Group yang dilakukan oleh PT Pelayaran Bahtera Adhiguna berupa Developing New Edge. Menurutya, pada masa mendatang kebu tuhan listrik di kapal akan dapat dikonver sikan sumber energinya dari bahan bakar minyak menjadi energi listrik dari PLN. Pada 2020, Pelayaran Bahtera Adhiguna mendapatkan target porsi angkutan batubara sebesar +/ 25,59 juta metrik ton atau sebesar 36,05% dari total kebutuhan angkutan batubara PLTU milik PLN. “Mewakili jajaran Direksi Pelayaran Bahtera Adhiguna, menyampaikan terimakasih sebesarbesarnya dan penghargaan setinggitingginya kepada seluruh pelanggan kami PLN Group, Jajaran Dewan Komisaris beserta staf dan seluruh karyawan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna yang berjumlah 38 orang serta beberapa pihak baik secara langsung seperti mitra kerja, pemasok, pihak regulator dan pihak lainnya yang tidak secara langsung yang telah memberikan dukungan, support yang sangat berarti bagi keberlangsungan bisnis PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.”

www.listrikindonesia.com

67 27

NEWS

aSURaNSI

tranSFOrMaSI aPln:

prOteKSi aSet pLn & anaK USaha PT asuransi Perisai Listrik nasional atau aPLn lahir dari semangat, eksistensi, dan rekam jejak yang kuat atas kerja keras PT Tugu Kresna Pratama (TKP). Lewat inovasi dan menjunjung tinggi dalam menjaga amanah kepercayaan dari para pelanggan, aPLn kini tengah bertransformasi ditengah ketatnya persaingan bisnis asuransi, khususnya di sektor kelistrikan. 

TurIMan Sofyan

ebagian besar masyarakat di belahan dunia pasti telah mendengar peribahasa yang diungkapkan William Shakespeare dalam novelnya Romeo and Juliet: “Apalah arti sebuah nama? Andaikata kamu memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan berbau wangi”. Begitu juga dengan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama (Asuransi TKP) yang bertransformasi menjadi PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (APLN). Perubahan nama perusahaan asuransi yang berdiri sejak 1994 itu, lahir dari semangat dan inovasi untuk semakin meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja APLN dalam menghadapi tantangan dan persaingan ke depan, khususnya asuransi di sektor kelistrikan. Presiden Direktur PT Asuransi Perisai Listrik Nasional Moch. Hirmas Fuady mengatakan perubahan nama perusahaan tidak lepas dari rekam jejak Asuransi TKP sebagai perusahaan asuransi umum yang memiliki kekhususan, pengalaman, sumber daya, serta perijinan yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan. “Kami sudah sejak lama dan hingga saat

ini mengambil peranan penting dalam pekerjaan ketenagalistrikkan nasional di Indonesia,” kata Hirmas, kepada Listrik Indonesia, di ruang kerjanya yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020). Hirmas menambahkan, perubahan nama menjadi APLN tidak mengubah komitmen perusahaan untuk terus terlibat secara langsung dalam pekerjaan penjaminan proyek-proyek pembangunan sarana prasarana, termasuk proyek pembangkit listrik, proyek maintenance pembangkit, jaringan, dan distribusi. “Tidak kalah pentingnya, APLN merupakan perusahaan asuransi yang dipercaya dalam memproteksi aset-aset milik PLN serta anak usaha PLN, dengan demikian peranan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dalam industri ketenagalistrikan cukup signifikan,” jelas dia. Menurut dia, perusahaan akan terus mendukung keberlangsungan (sustain ability) pembayaran pensiun dan kesejahteraan pensiunan PT PLN (Persero). “Dengan demikian para pensiunan PT PLN (Persero) adalah stakeholder utama kami, yang jumlahnya saat ini sudah mencapai

lebih dari 40 ribu orang dengan calon pensiunan di masa mendatang sebanyak lebih dari 30 ribu orang. Sehingga kami merasakan bahwa mengelola APLN ini merupakan amanah yang tidak mudah,” kata Hirmas.

Transformasi Nama dan logo Langkah yang melatarbelakangi perubahan nama perusahaan menjadi APLN tidak terlepas dari langkah Dana Pensiun PLN (DP-PLN) membeli saham PT Asuransi Tugu Kresna Pratama di tahun 2016, yang dimiliki lima pemilik saham, seperti Yayasan Pendidikan dan kesejahteran PLN (YPK-PLN), PT Asuransi Jasaraharja Putera (JP-Insurance), PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, dan PT Kreasindo Resources Indonesia (KRI), dan Dana Pensiun PLN (Dapen PLN). Seiring bergulirnya waktu, satu tahun kemudian, tepatnya di 2017, saham yang dimiliki PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, dan PT Kreasindo Resources Indonesia (KRI) dibeli oleh Dapen PLN. Hal ini mengukuhkan Dapen PLN menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 80%, disusul YPK-PLN sebesar 15%, dan sisanya Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

aSURaNSI sebesar 5% dimiliki JP-Insurance. “Dari komposisi saham yang ada, jika kami menjumlahkan kepemilikan saham antara Dapen PLN dan YKP-PLN akan berjumlah 95%. Kami memutuskan untuk melakukan perubahan nama dari TKP menjadi APLN. Hal ini untuk rebranding para pemegang saham mayoritas yang berlatarbelakang PT Perusahan Listrik Negara (Persero) atau PLN,” jelas dia. Selain melakukan perubahan nama, lanjut dia, kami juga melakukan perubahan logo. Filosofi logo baru, salah satunya adalah APLN akan menjadi perusahaan asuransi di masa depan yang smart, proporsional, agresif, dan melayani. “Jadi dengan nama dan logo baru, APLN membawa semangat, budaya, dan pelayanan yang baru secara keseluruhan,” tegas Hirmas. Dia menambahkan rebranding APLN tidak terlepas dari aspek legal dengan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Keluarnya perizinan perubahan nama perusahaan menjadi APLN dari Kemenkumham dan OJK pada tanggal 13 Juli 2020, sehingga penetapan logo dan re-branding nama perusahaan menjadi APLN berlaku sejak saat itu hingga ke depannya,” ungkap dia. Rencananya APLN mensosialisasi pergantian nama dan logo baru perusahaan akan dilakukan menjelang perayaan ulang tahun APLN. Pergantian nama dan logo sudah telah mendapat persetujuan dari RUPS Luar Biasa para pemegang saham dan berkoordinasi dengan pihak notaris. Pergantian nama dan logo menjadi hal penting bagi APLN. Pasalnya, dengan nama dan logo baru, APLN memiliki identitas diri sebagai bagian dari entitas sektor kelistrikan dan lebih mendekatkan diri dengan masyarakat kelistrikan, baik PLN, vendor, asosiasi, dan masyarakat luas lainnya. “Dengan lebih dekat kepada masyarakat maka akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatnya premi pelanggan,” ujar dia.

sdM Aset Perusahaan Selanjutnya, Hirmas menambahkan, dengan pergantian nama dan logo ini kami akan terus berupaya menyesuiakan target perusahaan, khususnya di segmen industri kelistrikan. “Namun demikian, dalam kondisi pandemi Covid-19 tidak berdampak yang signifikan terhadap kinerja APLN sebab selain di sektor www.listrikindonesia.com

NEWS

APLN tidak mengubah komitmen perusahaan untuk terus terlibat secara langsung dalam penjaminan proyek proyek pembangunan sarana prasarana, termasuk proyek pembangkit listrik, proyek maintenance pembangkit, jaringan, dan distribusi. Moch. Hirmas Fuady Presiden Direktur PT Asuransi Perisai Listrik Nasional

kelistrikan, kami juga menggarap segmen asuransi umum. Saat ini kinerja perusahan didukung PLN sebesar 60% dan 40% sektor di luar PLN,” ucap dia. Langkah selanjutnya, bagaimana APLN mengembangkan sumber daya manusia (SDM), sebab SDM merupakan aset utama di bisnis asuransi. “Dalam bidang asuransi SDM menjadi aset utama sebab kami menjual kepercayaan. Jika kita kehilangan kepercayaan dari masyarakat maka akan berat dalam menjalankan bisnis di asuransi,” ujar dia. Oleh sebab itu, dia menambahkan, APLN melakukan langkah strategis untuk mengembangkan SDM sebaik mungkin. “Dalam peraturan OJK, lima persen dari beban usaha diperuntukan untuk pelatihan dan pengembangan SDM. Kami komit untuk menjalankan itu dengan melakukan pelatihan dan pengembangan SDM agar lebih profesional, efektif, dan efisien di dalam menjalankan bisnis dan pengembangan sesuai keingin masyarakat kelistrikan yang berdasarkan aturan OJK ,” jelas Hirmas. Dalam meyikapi kondisi saat ini, dengan sendirinya APLN ikut beradaptasi terhadap target yang ada, khususnya di sektor kelistrikan. “Kami tidak memasang target tinggi terkait dengan produk di industri dan masyarakat kelistrikan, seperti asuransi Contractor All Risks, Erection All Risks, asuransi transportasi barang (cargo), serta kontrak bank garansi (jaminan penawaran, uang muka, pelaksanaan, dan pemeliharaan,” ucap dia. Hirmas menambahkan, dengan menurunnya project yang ada di PLN

ikut mempengaruhi geliat bisnis di APLN. “Namun, di satu sisi kelistrikan mengalami penurunan, APLN mampu meningkatkan hasil di luar sektor kelistrikan yang mampu mendukung kinerja APLN hingga saat ini,” tutur dia. Sebagai informasi, APLN ditopang lini bisnis kelistrikan dari PLN (60%) dan diluar kelistrikan (40%). Untuk lini bisnis asuransi dari PLN, yang menjadi backbone dari asuransi aset PLN untuk mengcover pembangkit-pembangkit milik PLN setiap dua tahun dengan pembayaran dua tahap, yaitu tahun pertama dan tahun kedua. Sedang di luar sektor kelistrikan, APLN mengarap segmen asuransi kesehatan (askes) untuk sekitar 40 perusahaan dengan peserta sekitar 26 ribu orang. Di sisi lain APLN juga melayani asuransi kredit konsumtif (askred) dengan menjalin kerjasama dengan Bank Bukopin dan Bank Mandiri Taspen (Mantap). “Di segmen ini kami meng-cover apabila peserta yang melakukan kredit kepada bank tersebut gagal bayar kreditnya akibat meninggal dunia,” ujar dia. Melalui transformasi perubahan nama dan logo perusahaan, APLN terus menegakan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan profesionalisme kerja, mutu pelayanan, dan diversifikasi produk sesuai keingin tertanggung, baik di sektor kelistrikan dan masyarakat pada umumnya. “Salah satu upaya APLN dengan mengadopsi inovasi teknologi digital untuk meningkatkan mutu pelayanan dan diversifikasi produk bagi tertanggung tanpa meninggalkan fraud risk,” pungkas Hirmas. n

OPINI

SOROT

perBaiki

MODEL BISNIS PLN

Saya merenungi kalimat dari seorang Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan PT Perusahaan Listrik negara (Persero) Muhammad Ikhsan asaad. Beliau menyampaikan, "Kami sedang mengevaluasi ruPTL [rencana usaha penyediaan tenaga listrik] dan sedang membuat business model baru." ď ľ

ZuchrI

alimat itu menjadi sangat spesial karena meluncur dari seorang direksi sebuah perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara (BUMN) raksasa. PLN, sebuah perusahaan pelat merah yang monopoli dalam penyediaan energi listrik, di Tanah Air. Monopoli dalam arti positif karena untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan listrik bagi seluruh rakat.

Ikhsan Asaad masih relatif baru menjabat sebagai Direktur Mega Project PLN. Beliau dipercaya oleh pemegang saham untuk mengawal megaproyek kelistrikan, seperti pembangkit listrik, transmisi, dan infrastruktur listrik lainnya. Tugas sekaligus beban besar berada di pundaknya untuk menjamin keandalan suplai listrik. Apalagi listrik bukan lagi

sebagai barang konsumtif, tetapi menjadi kebutuhan dasar untuk modal atau kegiatan produktif. Coba Anda bayangkan, sehari tanpa ada suplai listrik, pasti Anda akan marah dan tidak banyak beraktivitas. Bisnis model baru. Sangat menarik untuk diulas di tengah perlambatan ekonomi global saat ini, termasuk di Indonesia. Semua itu akibat pandemi virus korona (Covid-19). Tidak hanya PLN, hampir seluruh perusahaan dari skala usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), skala besar dan grup korporasi pun terpukul oleh virus biadab itu. Meskipun ada beberapa sektor yang mendapatkan berkah, seperti telekomunikasi, makanan, dan farmasi. Namun, ketika sektor lain terpukul dalam waktu cukup lama, dampak negatif akan merembet ke semua sektor, tanpa terkecuali. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

SOROT Oleh karena itu, semua perusahaan langsung mengevaluasi perencanaan yang sudah dibuat. Setelah mengevaluasi perencanaan itu, kemudian merevisi seluruh parameter dan asumsi agar sesuai dengan kondisi saat ini baik faktor eksternal maupun internal. Nokia misalnya, sebuah perusahaan digital raksasa harus menyerah kepada pesaingnya, Apple dan Android. Nokia yang pernah ngetop dalam beberapa dekade, kini pun tinggal sejarah. Semua itu berawal dari perencanaan, evaluasi perencanaan, dan mengubah perencanaan mengikuti perkembangan global. Demikian juga dengan PLN. Kerja perusahaan setrum itu berangkat dari sebuah perencanaan yang sudah dibuat, yaitu Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Llistrik (RUPTL) yang dibuat setiap tahun. Misalnya, RUPTL 2020—2029, dengan menggunakan semua asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga energi primer (batu bara, minyak, dan gas bumi), industri/manufaktur, pelanggan, dan pertumbuhan konsumen/pelanggan. Sebetulnya, pertumbuhan ekonomi global sudah mulai dirasakan sejak pertengahan 2014, ketika harga minyak turu dari US$110 per barel menjadi US$45 per barel dalam waktu hanya 2 bulan. Pasar berusaha pulih pada 2015, tetapi terus anjlok hingga 2016. Pertumbuhan demand minyak terus melemah dan tekanan over supply tetap besar. Bahkan, pada awal 2016 harga minyak turun lagi di bawah US$40 per barel. Praktis, sejak 2014 hingga saat ini, harga minyak tidak pernah lagi menyentuh level tertingginya US$110 per barel. Meskipun tidak hanya faktor penurunan demand, tetapi juga faktor kelebihan suplai akibat booming minyak dan gas serpih (shale oil & gas) Amerika Serikat. Bahkan, harga minyak sampai menyentuh level negatif pada April 2020, baru pernah terjadi sepanjang sejarah. Contoh kasus harga minyak itu untuk menunjukkan bahwa perekonomian global sudah terkontraksi dalam beberapa tahun terakhir ini. Kemudian diperparah dengan hantaman keras dari virus korona sejak akhir 2019, yang semakin memperparah perekonomian global, termasuk Indonesia.

Evaluasi RuPTl Kondisi dan fakta tersebut harus diikuti oleh semua korporasi, termasuk PLN, untuk mengevaluasi perencanaan, www.listrikindonesia.com

OPINI

Tugas sekaligus beban besar berada di pundaknya untuk menjamin keandalan suplai listrik. Apalagi listrik bukan lagi sebagai barang konsumtif, tetapi menjadi kebutuhan dasar. RUPTL 2020—2029. Ikhsan Asaad mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengevaluasi RUPTL untuk menyesuaikan dengan parameter dan asumsi riil di lapangan. Pasalnya, seluruh parameter itu berubah drastis. Sebagai contoh, pada awal menggagas megaproyek pembangkit 35 GW, pemerintah menggunakan asumsi dengan pertumbuhan ekonomi 7%, konsumsi listrik nasional diproyeksikan tumbuh lebih dari 10%. Permintaan atau konsumsi listrik diperkirakan mencapai 1,3 kali dari pertumbuhan ekonomi nasional (elastisitas 1,3). Ternyata, realisasi elistisitas pertumbuhan ekonomi vs pertumbuhan konsumsi listrik di kisaran 0,8—1,0. Kemudian, pemerintah pun mulai mengubah asumsi elastisitas itu. Misalnya, dalam dokumen RUPTL 2019—2028, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,4% per tahun, rerata pertumbuhan konsumsi listrik juga 6,4% per tahun (elastisitas diturunkan dari 1,3 menjadi 1,0). Kemudian, realisasi elastisitas pada 2019 hanya 0,93%. Produk domestik bruto (PDB) pada 2019 tumbuh 5,02% dan kondumsi listrik hanya tumbuh 4,65%. Artinya, parameter dan asumsi awal yang digunakan dalam megaproyek pembangkit 35 GW tidak sesuai. Pada awal dicetuskan, megaproyek ditargetkan rampung pada 2019. Namun, tidak mungkin terealisasi karena target pertumbuhan ekonomi (7%) dan pertumbuhan demand listrik (10%) tidak terealisasi. Pemerintah & PLN bergerak cepat dengan merevisi target menjadi 2023, bukan lagi 2019. Kini, dengan melihat kondisi perekonomian global yang terkontraksi sangat dalam, juga bakal mengubah seluruh parameter dan asumsi dalam RUPTL. Bahkan, beberapa lembaga ekonomi internasional seperti IMF, OECD, serta para ekonom, memproyeksikan bahwa dampak pandemi Covid-19 akan berlangsung hingga 2021. Artinya, ekonomi akan melambat, sehingga permintaan listrik juga ikut terkontraksi. Ini yang masih menjadi pertanyaan, apakah masih relevan target megaproyek 35 GW akan rampung pada 2023?

Jika PDB Indonesia pada 2020 tumbuh negatif, permintaan listrik pada tahun ini juga kemungkinan besar turun atau tumbuh negatif. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1/2020 hanya 2,97% dari target sepanjang 2020 sebesar 5,3%. Sementara itu, realisasi pertumbuhan listrik pada kuartal I/2020 sebesar 4,61% menjadi 61,15 ter awatt hour (TWh). Namun, konsumsi listrik pada kuartal II/2020 sudah dipastikan turun atau minus. Kondisi seperti itu harus disikapi oleh PLN dan semua stakeholder untuk menyesuaikan rencana pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur kelistrikan lainnya. Hal itu untuk menghindari beban PLN, bahkan jangan sampai PLN “terluka”.

Model Bisnis Baru Di tengah kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, PLN perlu segera memetakan model bisnis yang sesuai dengan kondisi perekonomian. Komitmen dalam bauran energi ramah lingkungan juga perlu dibuat model bisnis baru sehingga target 23% pada 2025 bisa tercapai. PLN akan membuat strategi Green Booster, yaitu pengembangan pembangkit hijau dengan total kapasits hingga 5.200 MW. Pembangkit dari energi hijau itu terdiri atas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) eks mulut tambang sebesar 435,6 MW), PLTS terapung 612 MW, PLTS di kompleks PLTU sebesar 112 MW, bauran batu bara dan biomassa (co-firing) sebesar 1.027 MW, konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke energi terbarukan sebesar 2.600 MW dan pemanfaatan waduk dengan total kapasitas 414 MW. Strategi lain dengan membangun pembangkit hijau berkapasitas jumbo, seperti PLTA yang mencapai total kapasitas 2.200 MW, yaitu PLTA Kayan I sebesar 900 MW dan PLTA Mentarang 1.375 MW. Melalui dua strategi dan bisnis model baru itu, PLN akan lebih mudah untuk mencapai target bauran new renewable energy sebesar 23% pada 2025. Selain itu, investor atau pengembang listrik swasta bisa memanfaatkan peluang pengembangan energi ramah lingkungan tersebut. n

REVIEW

SERTIFIKaSI

JaMIn KeanDalan & KeSelaMatan

meLaLUi SertiFiKaSi

faktor keselamatan, keandalan, keamanan, dan terjalinnya keharmonisan dengan lingkungan menjadi bagian terpenting pada instalasi listrik. Ditjen Gatrik, Kementerian ESDM, melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan (Tekling) Ketenagalistrikan memberikan apresiasi dan sertifikasi bagi para pelaku di industri kelistrikan di Tanah air, sejak 2018. ď ľ TurIMan

Sofyan

eperti kita ketahui bersama, faktor keandalan, ketersediaan dan kecukupan pasokan energi listrik menjadimotor penggerak sektor riil perekonomian nasional. Bahkan, listrik menjelma sebagai salah satu komoditi strategis dan sudah bergeser menjadi bagian kebutuhan primer masyarakat, harus senantiasa terjaga dan terjamin secara berkelanjutan. Terjaminnya pasokan listrik tak lepas dari usaha keras yang dilakukan secara terus-menurus oleh pengelola instalasi untuk memastikan keandalan sistem beroperasi secara optimal mengalirkan energi listrik sejak dari pembangkitan, transmisi dan distribusi hingga ke instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Keandalan sistem tenaga listrik dapat terjaga apabila pengoperasian dan pemeliharaannya sesuai dengan standar (prosedur) yang ditetapkan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya masalah atau gangguan

pada instalasi tenaga listrik. Selain itu, dalam perencanaan dan pengoperasiannya sistem tenaga listrik juga harus ramah lingkungan. Maka, peralatan dan instalasi listrik harus sesuai dengan standar, personel yang terlibat wajib memiliki kompetensi yang cukup, dan badan usaha yang bekerja juga harus profesional, serta terpenuhinya baku mutu lingkungan dalam setiap perencanaan, pembangunan maupun pengoperasian instalasi tenaga listrik.

Menginisiasi Penghargaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik), Kementerian ESDM, melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan (Tekling) Ketenagalistrikan, selaku regulator dalam pengelolaan keteknikan sub-sektor ketenagalistrikan senantiasa mempertimbangkan faktor keselamatan, keandalan dan keamanan instalasi

listrik bagi manusia dan makhluk hidup serta terjalinnya keharmonisan dengan lingkungan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan. Wanhar, Direktur Tekling Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM mengatakan, tentu saja dari sisi regulator mengimbangi perkembangan tersebut dengan terus meng-update regulasi, sehingga tetap memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan. Lanjut dia, dimulai pada 2018, Direktorat Tekling Ketenagalistrikan, atas arahan Dirjen Gatrik menginisiasi pemberian penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan oleh Menteri ESDM kepada pemilik (pengelola) instalasi pembangkitan tenaga listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas atau Gas Uap (PLTG/GU). â&#x20AC;&#x153;Dasar hukum terkait keselamatan ketenagalistrikan yaitu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketenEdisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

SERTIFIKaSI

REVIEW

r. aKMal/lIstrIK InDonesIa

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenaga listrikan, selaku regulator senantiasa memper timbangkan faktor keselamatan, keandalan dan keamanan instalasi listrik serta terjalinnya kehar monisan dengan lingkungan. Wanhar Direktur Teknik & Lingkungan Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

tuan keselamatan ketenagalistrikan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan mahluk hidup dan ramah lingkungan,” jelas dia, kepada Listrik Indonesia, di kantor Ditjen Gatrik, Kementerian ESDM yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (24/7). Dengan adanya penghargaan keselamatan ketenagalistrikan tersebut ,diharapkan dapat menciptakan safety culture di sektor ketenagalistrikan. Sertifikat penghargaan keselamatan ketenagalistrikan diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bentuk apresiasi kepada pemilik/pengelola instalasi PLTU dan PLTG/GU sesuai kategori yang menerapkan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Pemberian sertifikat penghargaan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan bersamaan dengan Penyelenggaraan Penghargaan Subroto yang merupakan serangkaian acara untuk memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi setiap tahunnya.

Apresiasi lembaga sertifikasi Pada tahun 2019, Wanhar melanjutkan, kami juga melaksanakan penilaian terhadap kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang telah mendapatkan penunjukan atau akreditasi dari Menteri ESDM. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 38 tahun 2018 Tentang Tata Cara Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, Ditjen Gatrik melaksanakan pengawasan, survailen dan penilaian kinerja dari lembaga sertifikasi. “Pengawasan, survailen dan penilaian kinerja tersebut dilakukan agar mutu dari lembaga sertifikasi terjaga dan menjadi bahan bagi Panitia Akreditasi Ketenagawww.listrikindonesia.com

listrikan dalam melaksanakan proses akreditasi dan akreditasi ulang terhadap lembaga sertifikasi tersebut,” tutur dia. Hasil dari penilaian kinerja akan diperoleh tingkat kepatuhan dari masingmasing lembaga sertifikasi, dimana lembaga sertifikasi yang memiliki nilai kinerja di atas 9.1 akan mendapatkan predikat lembaga sertifikasi yang sangat patuh dengan peringkat kinerja emas. Lembaga sertifikasi inilah yang akan mendapatkan sertifikat penghargaan dari Ditjen Ketenagalistrikan. Pada tahun 2019, berdasarkan kategori, verifikasi lapangan dan penentuan nominasi penerima penghargaan, dari 120 (seratus dua puluh) obyek PLTU dan PLTG/ GU yang diharapkan ikut serta, hanya 55 (lima puluh lima) obyek PLTU dan PLTG/GU yang mengajukan permohonan penghargaan keselamatan ketenagalistrikan. Sedangkan terkait dengan penghargaan terhadap Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan, kategorinya dikelompokkan berdasarkan jenis lembaga sertifikasi, yaitu Lembaga Sertifiasi Badan Usaha; Lembaga Sertifikasi Komptensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah; dan Lembaga Inspeksi Teknik. Adapun kriteria penilain lembaga sertifikasi di bagi atas 2 (dua), yaitu Kepatuhan terhadap regulasi (penilaian dilihat dari tingkat pemenuhan terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi setelah memperoleh penunjukan atau akreditasi) dan Mutu pelayanan (penilaian yang dilihat dari tingkat mutu layanan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada pihak pemohon maupun dengan stakeholder yang lainnya). “Tingkat mutu pelayanan dilihat

dari konsistensi waktu layanan, keluhan pelanggan, dan survei pelanggan,” kata dia. Penilaian kinerja Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan di tahun 2019 dilakukan pada 71 (tujuh puluh satu) lembaga sertifikasi dengan hasil 7 lembaga sertifikasi sangat patuh (emas), 18 patuh (hijau), 25 cukup patuh (biru), 11 kurang patuh (merah), dan 10 tidak patuh (hitam). Dalam rangka peningkatan kualitas lembaga sertifikasi, untuk penilaian tahun 2020 terdapat 2 (dua) kriteria tambahan yaitu inovasi yang telah dilakukan dan program kontribusi kepada masyarakat. Dengan penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan, dia melanjutkan, kami memberikan apresiasi kepada pemilik (pengelola) instalasi pembangkitan tenaga listrik yang telah bekerja sangat baik dalam memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. “Kami juga berharap dengan ini akan semakin banyak pemilik (pengelola) instalasi pembangkit listrik yang sadar dan peduli akan pentingnya memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan,” ucap dia. Selain itu kami juga berencana akan menambah kategori penghargaan, tidak hanya untuk PLTU dan PLTG/GU saja, sehingga akan lebih banyak lagi yang dapat berpartisipasi. “Terkait penghargaan terhadap badan usaha lembaga sertifikasi ketenagalistrikan, kami harapkan dapat membuat lembaga sertifikasi untuk berlomba-lomba menjaga dan meningkatkan mutu layanannya sehingga produk sertifikasi yang dihasilkan semakin berkualitas dan mampu bersaing sehingga dapat menjamin Keselamatan Ketenagalistrikan,” tandas Wanhar. n

RENEWaBLE ENERGY

NEWS

piJaKan pertamina

MenuJu energI terBaruKan

Berbagai proyeksi dan kajian dari lembaga kredibel, komposisi energi ramah lingkungan atau new renewable energy akan menyalip energi fosil (fossil fuel) pada 2030. 

ZuchrI

ebuah keniscayaan bahwa pada akhirnya energi fosil, seperti minyak dan gas bumi serta batubara akan terus menyusut. Oleh karena itu, raksasa perusahaan migas global terus berlomba untuk berinovasi menciptakan energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus sebagai mitigasi jangka panjang untuk mengantisipasi energi fosil yang semakin berkurang. Pada 15 Juli 2020, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Direktur PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati berkunjung ke Kilang Dumai untuk melihat langsung hasil produksi dari solar (diesel) yang 100% berasal dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) atau disebut dengan D100. Sebuah pencapaian yang cukup cemerlang kendati belum dapat langsung dikomersialisasikan. Setidaknya itu menjadi sebuah inovasi sekaligus persiapan menunju era green energy. Makna yang lebih penting adalah Pertamina mampu mengikuti megatrend global industri migas di dunia. Tren bisnis migas global sedang mengarah pada transisi energi. Era minyak dan gas serpih (shale oil & gas) di Amerika Serikat mampu membalikkan keadaan Negeri Paman Sam

dari net importer minyak, kini menjadi salah satu eksportir minyak. Kemudian era energi bersih juga menjadi fokus beberapa raksasa migas global seperti BP, Total, Shell, Chevron, dan ExxonMobil. Dalam Webinar bersama dengan Forum Pemimpin Redaksi dari berbagai media cetak, online, dan elektronik pada Jumat (24/7/2020), Nicke Widyawati menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 kian mempercepat transisi energi global. Pergeseran ke arah energi bersih sudah dimulai sejak saat ini. Menurutnya, pertumbuhan energi fosil akan mulai turun dan komposisi new renewable energy akan terus naik. Selain itu, katanya, inovasi D100 itu juga sejalan dengan beberapa agenda utama dalam restrukturisasi Pertamina, yaitu membangun kapasitas dari hulu sampai hilir termasuk petrokimia dan supply chain infrastruktur. Nicke menambahkan, dalam restrukturisasi Pertamina, perseroan membentuk anak usaha (subholding) seperti sub holding kilang dan petrokimia yang akan fokus pada profitisasi kilang dengan mulai menyinergikan kilang bahan bakar minyak (BBM) dan produk petrokimia. Sementara itu, subholding new renew

able energy di bawah PT Pertamina Kilang Internasional, akan fokus energi masa depan yang lebih bersih dan ramah lingkungan, seperti mencakup bisnis baterai (lithium) dan mencari energi alternatif lain. “Ketika tidak lagi butuh BBM, kita sudah siap juga [dengan pemanfaatan kilang minyak untuk produk kimia dan pemanfaatan green energy seperti D100 dan new renewable lainnya],” ujar Nicke saat memberikan pemaparan Restrukturisasi Pertamina dan Inovasi D100, Jumat (24/7/2020). Nicke menjelaskan perbedaan biodiesel 30% (B30) dan D100. B30 merupakan biofuel dengan menggunakan campuran fatty acid methyl ether (FAME) dan Solar dengan kompisi FAME dari minyak sawit sebesar 30% dan Solar sebesar 70% sehingga disebut dengan B30. Sementara itu, D100 merupakan green diesel yang bahannya 100% berasal dari minyak kelapa sawit. Dia berhapa agar ke depan B40 merupakan kombinasi bauran dari FAME sebesar 30%, D100 sebesar 10%, dan sisanya 60% dari minyak solar. Saat ini, pemerintah masih menjalankan kebijakan B30. Kemungkinan, pemerintah akan menaikkan dari B30 menjadi B40 pada 2021.

GREEN AvTuR Kilang Dumai kini sudah memproduksi D100 sebanyak 1.000 barel per hari (bph). Inovasi itu merupakan kerja sama Pertamina Research & Technology Center Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

RENEWaBLE ENERGY (RTC) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga menjadi salah satu kampanye Presiden Joko Widodo untuk memproduksi bahan bakar untuk diesel menggunakan 100% kelapa sawit. Nicke menjelaskan tahap pengembangan green energy, yaitu pengolahan green diesel, kemudian pengolahan green gasoline, dan selanjutnya tahap pengolahan green avtur. “Selanjutnya kami akan mencoba untuk memproduksi green avtur dari RBDPKO [refined deodorized palm kernel oil] di Kilang Cilacap yang targetnya pada akhir 2020,” ujarnya. Menurutnya, selain Kilang Dumai yang sudah mampu injeksi refined bleached deodorized palm oil (RBDPO), selanjutnya adalah Kilang Cilacap dan Kilang Plaju. RBDPO merupakan minyak kelapa sawit yang telah diolah dan dibersihkan baud dan getahnya. Dari sisi kualitas, D100 memiliki cetane number (CN) lebih tinggi, yaitu 79 dibandingkan dengan Pertadex CN 55. Demikian juga dengan kandungan sulfur yang lebih rendah. Hanya saja, kandungan air B100 sebesar 200 mg/kg lebih tinggi dibandingkan dengan Pertadex 89 mg/kg.

EKsPOR d100 CEO Refinery & Petrochemical Subholding (PT Kilang Pertamina Internasional) Ignatius Tallulembang menjelaskan setelah dibentuk subholding kilang, pihaknya akan mencari minyak mentah yang lebih murah untuk meningkatkan profit subholding kilang. Sementara itu, minyak mentah yang berkualitas lebih bagus bisa diekspor. Kemungkinan lain, katanya, dengan mencampur minyak mentah kualitas bagus dan kualitas rendah. Menurutnya, berbagai langkah itu akan dilaksanakan secara simultan dengan tujuan menciptakan profit Refinery & Petrochemical Subholding karena selama ini lima unit kilang kita lebih banyak biaya (cost center) sehingga perlu dibenahi. Ignatius menuturkan, Indonesia bisa mulai mengekspor solar karena kebutuhan domestik sudah bisa terpenuhi dari 5 kilang existing. Solar bisa diekspor ke negara yang masih membutuhkan seperti Australia, Selandia Baru, dan Filipina. “Demikian juga dengan D100 bisa kita ekspor. Jadi, dua-duanya, bisa ekspor solar maupun D100. Apakah swasembada energi harus ekonomis? Tentu harus ekonomis, perlu dukungan pemerintah untuk memberikan kemudahan fiskal, insentif,

NEWS

Ketika tidak lagi butuh BBM, kita sudah siap juga [dengan pemanfaatan kilang minyak untuk produk kimia dan pemanfaatan green energy seperti D100 dan new renewable lainnya]. perizinan dan segala macam, sehingga berujung pada keekonomian dan bagaimana Indonesia bisa mandiri energi,” tuturnya. Deputy CEO Refinery & Petrochemical Subholding (PT Kilang Pertamina Internasional) Budi Santoso Syarif mengakui bahwa harga D100 akan sulit berkompetisi dengan Biosolar (B30) dan Dexlite karena harga indeks pasar (HIP) CPO lebih tinggi dibandingkan dengan HIP solar. Namun, harga D100 bisa berkompetisi jika disandingkan dengan Pertadex yang merupakan untuk kalang menengah ke atas atau spesifikasi kendaraan roda empat dengan mesin lebih bagus. “Apalagi kalau pemerintah memberikan insentif maupun pajak, dan insentif lainnya, saya berkeyakinan bahwa D100 akan kompetitif.”

sKAlA KEEKONOMIAN Ketika Pertamina mengumumkan telah mampu memproduksi D100 dari Kilang Dumai yang berlokasi di Dumai, Provinsi Riau, beberapa kalangan meragukan kalau produk itu bisa dilepas ke pasar secara komersial. Alasannya, harga D100 pasti lebih mahal dibandingkan dengan harga Biosolar atau BBM jenis diesel lainnya. Kenapa? Karena harga minyak kelapa sawit jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga minyak mentah (crude). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harga Indeks Pasar untuk jenis bahan bakar nabati (BBN) biodiesel pada Juli 2020 ditetapkan sebesar Rp7.321 per liter. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) per Juni 2020 sebesar US$36,68 per barel atau sekitar Rp3.345 per liter. Cukup jauh selisih harga

minyak nabati dan minyak mentah. Perbandingan lainnya, yaitu harga Biosolar (B30), yang merupakan campuran 30% FAME dan 70% solar di SPBU Rp5.150 per liter dengan subsidi dari pemerintah sekitar Rp1.000 per liter sehingga harga pasar Rp6.150 per liter. Sementara itu, harga minyak nabati (FAME) Rp7.321 per liter, selisih Rp1.171 per liter. Selisih harga Rp1.171 per liter itu selama ini disubsidi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Apakah, ke depan D10 juga perlu disubsidi dari BPDP Kelapa Sawit? Berbagai alasan itu yang membuat beberapa kalangan sangsi atas implementasi D100 secara luas. Belum lagi persoalan kualitas, apakah cocok atau bagus untuk mesin kendaraan. Pada saat penerapan B30 saja, masih ada beberapa penolakan dari kalangan tertentu yang keberatan dengan alasan B30 tidak bagus untuk mesin kendaraan. Artinya, implementasi dan tahap komersialisasi D100 masih cukup panjang. Namun, inovasi Pertamina itu patut diapresiasi sebagai salah satu langkah mitigasi dan persiapan untuk mengikuti megatrend dunia yang mengarah pada green energy. Semoga inovasi D100 tidak hanya bersifat politis, yaitu hanya memenuhi janji kampanye Presiden Joko Widodo saat itu yang ingin menerapkan B30, B40, B50, bahkan D100. Semoga upaya Pertamina menghasilkan inovasi produk green diesel D100 memang langkah serius untuk menuju transisi energi global. Setidaknya, D100 bisa menjadi langkah awal atau tonggak (milestone) Pertamina menuju green energy. n

perBandingan SpeSiFiKaSi FOSSiL dieSeL & green dieSeL Parameter Density Cetane Index Flash Point Sulfur acid Number Water Content Cu Strip Corrosion

Unit

Fossil Diesel

green Diesel

kg/m3

805

788

°C

ppm

113

mgKOH/g

0,06

0,12

mg/kg

Class 1

200 Class 1 Sumber: PT Pertamina (Persero)

www.listrikindonesia.com

FEATURE

TEKNO

Menjaga sisteM pendingin agar PeMBangKIt tetaP anDal

Cooling system (sistem pendingin) di pembangkit listrik memiliki peran yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Kegagalan sistem pendingin berakibat menurunkan daya produksi listrik hingga 30 persen di pembangkit.  TurIMan

Sofyan

eknologi sistem pendingin di pembangkit listrik sering luput dari perhatian. Secara umum, belum banyak pihak yang concern untuk membuat kajian secara luas terutama di level nasional tentang cooling system di pembangkit listrik. Padahal, kegagalan dalam sistem pendingin pembangkit dapat menurunkan kapasitas produksi sekitar 30 persen di pembangkit listrik. Hal tersebut seperti di sampaikan Herlin Herlianika, Grassroot Government Advocacy ASHRAE Indonesia Chapter (AIC), yang juga salah satu anggota Board of Governor dari asosiasi profesional global di bidang HVAC tersebut, saat ditemui Listrik Indonesia, di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Jumat (17/7/2020). Dia menambahkan, kondisi ini tidak terlepas terbatasnya populasi sistem pendingin di

pembangkit listrik, yaitu hanya sejumlah pembangkit listrik di Indonesia, dimana peningkatan populasinya pun mengikuti penambahan fasilitas pembangkit listrik. “Selain itu, saat ini studi dengan skala nasional tentang energy performance atau teknologi pendingin yang digunakan di pembangkit listrik belum banyak dilakukan di Indonesia,” ujar Herlin. Pada dasarnya, sejauh ini teknologi pendingin yang digunakan di pembangkit listrik tidak jauh berbeda dengan yang digunakan pada umumnya, seperti di gedung komersial. “Untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada umumnya menggunakan sistem pendinginan menggunakan air sebagai media pendingin melalui cooling tower dengan kapasitas yang sangat besar,” jelas dia. Sementara itu, pembuangan limbah air

yang telah digunakan sebagai pendingin di PLTU harus memiliki suhu tidak melebihi 5 derajat celcius di atas temperatur sumber air di area tersebut, sebelum dialirkan ke lingkungan, seperti sungai dan laut. “Suhu air yang digunakan sebelum dibuang ke lingkungan temperaturnya tidak boleh melebihi 5 derajat celcius di atas sumber air di area tersebut sebelum dialirkan ke lingkungan, seperti sungai dan laut dari temperatur air laut atau air sungai,” ucap dia. Lanjut dia, sampai sejauh ini dirinya belum melihat dampak penggunaan air yang digunakan untuk cooling system terhadap lingkungan. “Umumnya keberadaan lokasi PLTU jauh dari pemukiman penduduk sehingga kebutuhan air sebagai media pendingin melalui cooling di pembangkit tersebut tidak mempengaruhi pasokan air bagi masyarakat, baik yang berasal dari air tanah atau air sungai,” kata Herlin. Selain itu, kebutuhan sistem pendingin yang digunakan PLTG pada umumnyamenggunakan sistem pendingin mekanik, seperti sistem pendingin yang digunakan pada gedung. “Pada sistem pendingin mekanik, udara dingin yang Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

TEKNO

Umumnya keberadaan lokasi PLTU jauh dari pemukiman penduduk, sehingga kebutuhan air sebagai pendingin di pembangkit tidak mempengaruhi pasokan air bagi masyarakat.

r. aKMal/lIstrIK InDonesIa

dihasilkan digunakan untuk mendinginkan kompresor. Untuk pendingin jenis ini, pengguna biasanya menilai sistem tersebut berdasarkan energy performance, atau kinerja,â&#x20AC;? ucap dia. Akan tetapi, Herlin menambahkan, di pembangkit listrik, di sisi konsumsi energi untuk sistem pendingin kurang mendapat perhatian. Pasalnya, di pembangkit listrik menghasilkan produk listrik dalam hitungan MW sedangkan sistem pendingin hanya mengkonsumi energi listrik dalam hitungan angka kilowatt (kW). â&#x20AC;&#x153;Hal ini berbeda dengan penggunaan di gedung-gedung yang sangat memperhatikan konsumsi listrik pada sistem pendingin yang digunakan. Sistem pendingin dapat mengkonsumsi listrik lebih dari 50 persen dari total energi yang digunakan oleh gedung tersebut untuk operasional hariannyaâ&#x20AC;? kata dia.

FEATURE

sistem Air Pendingin Sistem air pendingin PLTU dibedakan menjadi dua yaitu sistem air pendingin utama dan sistem air pendingin bantu (auxiliary cooling water). Fungsi utama dari sistem air pendingin utama adalah menyediakan dan memasok air pendingin yang diperlukan untuk mengkondensasikan uap bekas dan drain uap di dalam kondensor. Fungsi lainnya adalah memasok air untuk mendinginkan â&#x20AC;&#x153;heat exchangerâ&#x20AC;? pada sistem air pendingin bantu yang merupakan siklus pendingin tertutup. Air pendingin utama merupakan media pendingin untuk menyerap panas laten uap bekas dari turbin yang mengalir kedalam kondensor. Tanpa pasokan air pendingin turbin kondensasi tidak dapat dioperasikan. Sedangkan aliran air pendingin utama yang kurang dapat menyebabkan vakum kondensor menjadi rendah dan dapat mengakibatkan unit trip. Sistem air pendingin harus dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan operasi unit pembangkit secara kontinyu, ekonomis dan handal. Rancangan sistem air pendingin harus menjamin tersedianya air untuk keperluan operasi PLTU pada setiap waktu; jumlah aliran airnya cukup untuk menghasilkan efisiensi PLTU yang optimal pada semua kondisi beban temperature; penyediaan air yang stabil pada semua kondisi tanpa perlu pengaturan; pemeliharaannya murah dan mudah dilakukan; dan biaya investasi dan operasinya rendah. Selanjutnya, jumlah dan temperatur air pendingin yang tersedia akan menenwww.listrikindonesia.com

Herlin Herlianika Grassroot Government Advocacy ASHRAE Indonesia Chapter

tukan vakum kondensor maksimum yang dapat dicapai. Oleh karena itu banyak PLTU atau PLTGU yang dibangun di tepi pantai (laut) berhubungan dengan tersedianya sumber air yang tak terbatas. Aliran uap bekas (exhaust steam) turbin yang masuk kondensor harus terdistribusikan sedemikian rupa sehingga perpindahan panas laten uap ke air pendingin berlangsung dengan optimal. Kondensor hanya perlu untuk mengkondensasikan uap saja, pendinginan lebih lanjut justru akan merugikan. Jumlah panas yang dibuang ke laut atau udara sangatlah besar, tetapi kerugian panas ini menjadi berkurang apabila kapasitas unitnya makin besar. Sebagai gambaran untuk mengkondensasikan 0,45 kg uap di kondensor diperlukan air pendingin sekitar 29 kg. PLTU kapasitas 20 MW atau lebih kecil memerlukan sekitar 0,22 m3 air pendingin untuk setiap tenaga listrik yang dibangkitkan (0,22 m3 /kwh).

Refrigeran Ramah lingkungan Saat ini penggunaan tekologi pendingin tidak terlepas dari penggunaan refrigeran yang digunakan pada sistem pendingin. Pada tahun 1990-an kita sering mendengar tentang CFC (chlorofluorocarbons) dan pengaruh yang timbulkan dalam penipisan lapisan ozon. Tetapi seiring waktu berlalu, kesadaran untuk menjaga lingkungan serta dengan adanya program penghapusan bahan-

bahan perusak ozon oleh Kementerian Lingkungan Hidup, penggunaan refrigeran yang mampu merusak lapisan ozon pun mulai ditinggalkan. Refrigeran merupakan cairan yang digunakan dalam mesin pendingin mekanik, seperti AC dan kulkas, untuk mengambil panas dari isi kulkas atau ruang dan membuang panas di atmosfer bumi. Refrigeran mengalami perubahan fasa dari cair ke gas (pada menyerap panas) dan kembali ke cair (ketika kompresor mengompresnya). Pilihan refrigeran yang ideal ditentukan berdasarkan sifat termodinamika yang menguntungkan, non-korosif terhadap alam, dan keselamatan (non-beracun dan tidak mudah terbakar). Meskipun banyak cairan dapat digunakan sebagai pendingin, pada abad ke-20, CFC menjadi refrigeran paling popular dan digantikan dengan HCFC setelah adanya larangan penggunaan CFC tersebut. Untuk pembangkit listrik di Indonesia, saat ini masih banyak yang menggunakan refrigeran R22 di pembangkit yang sudah tua, jenis refrigerant ini termasuk pada golongan HCFC yang juga sudah dilarang penggunaannya bagi unit pendingin yang baru sejak tahun 2015. "Jika ada pembaharuan, seperti PLTG akan menggunakan HFC. Tetapi R22 masih boleh digunakan untuk keperluan service, bukan untuk penggunaan pada peralatan pendingin baru," tandas Herlin. n

FEATURE

aRCHIPELaGO

nyala listrik

DI BeranDa utara InDOneSIa Kepulauan Sangihe, memiliki sejuta pesona keindahan bagi pengembangan pariwisata. Tidak itu saja, Sangihe berperan sebagai pintu gerbang di sisi utara Indonesia yang berbatasan dengan filipina. PLn terus bertekad mengaliri listrik di wilayah Sang Permata di beranda utara nKrI ini. ď ľ TurIMan

Sofyan

epulauan Sanghie yang terletak di provinsi Sulawesi Utara menjadi beranda utara wilayah kedaulatan Negarak Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Indonesia. Kepulauan Sangihe berada di tengah hamparan biru Laut Sulawesi yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Filipina. Kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000. Ibu kota kabupaten ini adalah Tahuna. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 736,98 kmÂ˛ dan berpenduduk sebanyak 131.136 jiwa (2019). Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao (Filipina), serta berada di bibir Samudera Pasifik. Wilayah kabupaten ini meliputi 3 klaster, yaitu Klaster Tatoareng, Klaster Sangihe dan Klaster Perbatasan, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Davao del Sur, Filipina.

Pesona sejati daerah yang tersusun dari 105 pulau besar dan kecil ini, menjadi kawasan yang terkenal sebagai jantung Nusa Utara. Tidak berlebihan jika Sangihe bisa disebut sebagai permata di beranda utara Indonesia. Sangihe dapat dijangkau dari Manado, ibukota Sulawesi Utara dengan menggunakan transportasi udara dengan rute penerbangan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado menuju Bandara Naha, Kepulauan Sangihe. Namun, kita harus pastikan jadwalnya, karena penerbangan ke Sangihe hanya ada lima kali seminggu, yakni Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu dan Kamis. Atau, bisa naik kapal cepat (7 jam) atau kapal lambat (12 jam) yang tersedia setiap hari dari Pelabuhan Manado.

Potensi Wisata Indah Datang ke Sangihe, wajib rasanya untuk mencumbui kemolekan pantainya yang tersebar di pesisir pulau, seperti Pantai Embuhanga, Pantai Tinakareng, dan Pantai Bukide Batu. Biar perjalanan-

mu tak melulu soal laut, mari menikmati pendakian Gunung Awu. Gunung aktif yang berketinggian 1320 meter di atas permukaan air laut ini mengisi sebagian besar ruang di Pulau Sangihe Besar dan memberi kesuburan padanya. Kita bisa memulai dari Kampung Anggis di Tabukan Utara dan akan menempuh 7 km hingga ke puncak. Begitu tiba di puncak, Gunung Awu akan menyuguhkanmu sebuah panorama kawah seluas 4,5 km dengan menyembul batu lava hitam di tengahnya. Sebagai kawasan yang terletak di deretan Ring of Fire Pasifik, Sangihe dianugerahi banyak gunung berapi yang masih aktif. Selain gunung Awu, ada juga gunung Mahangetang yang terletak menakjubkan di dalam laut. Dengan puncaknya yang berada di 8 meter di bawah permukaan air laut, kita bisa menjumpai gelembung udara dengan berpadu pada gugusan terumbu karang yang indah. Yang butuh melihat panorama kemeriahan kota Tahuna yang disekap bukit-bukit curam berbataskan teluk biru, Puncak Pusunge Lenganeng adalah tempat terbaik. Kamu tak perlu capek mendaki. Dengan berkendara motor atau mobil, kamu hanya perlu satu jam dari kota Tahuna untuk menjangkaunya. Puncak Pusunge telah dikemas apik sebagai tempat wisata yang akan memanjakan kebutuhanmu pada udara bersih dan lanskap yang menyegarkan mata. Lokasi ini juga bagus sebagai spot Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

aRCHIPELaGO paralayang yang telah dikenal di seantero nasional. Tak jauh dari Puncak Pusunge, lengkapilah perjalananmu dengan mengunjungi kerajinan bambu batik khas Sangihe di Lenganeng. Traveller biasanya suka sekali mengeksplorasi air terjun. Nah, di Sangihe kegemaranmu akan terlampiaskan di Air Terjun Kadadima. Tak cuma satu air terjun saja yang kamu dapatkan, tapi sekalian tiga buah air terjun dalam satu kawasan. Ketiga air terjun ini bernama Tadunang Metei, Ellong dan Nahapase. Tak cuma di Jawa saja yang punya kerajaan, Sangihe juga memiliki kerajaankerajaan yang peninggalannya kini masih bisa dijumpai. Salah satunya adalah Istana Raja Manganitu di daerah Manganitu, 45 menit dari Tahuna. Arsitekturnya cantik mirip dengan rumah zaman kolonial yang dikelilingi taman yang asri. Rumah ini jadi saksi perlawanan raja Mokodompis, raja Manganitu terhadap kejamnya Jepang di Sangihe hingga berujung hukuman mati sang raja. Lima belas menit dari Manganitu, kamu juga bisa napak tilas kisah heroik Bataha Santiago di makamnya yang terletak di pinggir laut. Sambil menyesap panorama suatu tanjung yang indah, kamu perlu mengenang keteguhan Bataha Santiago melawan penindasan Belanda di Sangihe pada abad 17.

PlN Hadir di sangihe Untuk mendukung perkembangan potensi wisata yang dimiliki Sangihe, kehadiran pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor ketenagalistrikan memegang peran penting. Untuk itu, PT PLN (Persero) UP3 Tahuna, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini melakukan pembenahan, terus berupaya menghadirkan keandalan kelistrikan di Sangihe. Untuk mendukung hal tersebut, PT PLN (Persero) kembali membuktikan komitmennya untuk melistriki hingga ke ujung negeri, salah satunya menyediakan listrik bagi warga Kawio, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dengan masuknya listrik, sebanyak 52 sambungan rumah sudah mendaftar menjadi pelanggan PLN dan masih ada lagi calon pelanggan yang menyusul. Warga Kawio telah menikmati listrik sejak 18 Juni 2020 lalu. Dengan menempuh perjalanan sekitar 16 jam menggunakan kapal laut Perintis Sabuk Nusantara 109 dari Pelabuhan Tahuna, akhirnya tim PLN sampai di lokasi Penyalaan Listrik Desa. "Inilah suatu keyakinan dan tekad kami untuk mewujudkan terpenuhinya listrik www.listrikindonesia.com

PLN kembali membuktikan komitmennya untuk melistriki hingga ke ujung negeri, salah satunya menyediakan listrik bagi warga Kawio, Kepulauan MANADO Sangihe.

TALAUD

MAHENGETANG

RUANG

BUNAKEN

FEATURE

PULAU SANGIHE SIAU

TAGULANDANG BIARO BANGKA LEMBEH

SULAWESI bagi seluruh warga atau rasio elektrifikasi mencapai 100 persen sebelum kemerdekaan RI ke 75 tahun 2020 mendatang," ujar General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) Leo Maria Basuki Bremani, dikutip dari siaran pers, Jumat (26/6/2020). Dia menambahkan sambungan listrik desa ini selain untuk mendukung program peningkatan rasio elektrifikasi pemerintah dan PLN, juga diharapkan masyarakat di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) dapat menikmati manfaat listrik PLN untuk peningkatan perekonomian masyarakat di perbatasan. Mulke Tumanken selaku Manager UP3 Tahuna menyampaikan bahwa kelistrikan Pulau Kawio disuplai dari PLTD berkapasitas 100 kilowatt dengan gardu distribusi kapasitas 50 kVA, yang didistribusikan melalui jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 0.05 kms dan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 500 meter. â&#x20AC;&#x153;PLN siap untuk melayani kebutuhan listrik di Pulau Kawio. Dengan masih ada beberapa masyarakat yang belum menjadi pelanggan, agar dapat segera menyusul saudara-saudara yang sudah menjadi pelanggan PLN. Kami bersedia dan siap melayani masyarakat sekaligus diharapkan pembangkit dan jaringan listrik yang sudah ada bisa terpakai secara optimal,â&#x20AC;? imbuh Mulke.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) UP3 Tahuna, mengoperasikan pembangkit listrik di tiga daerah terluar Kabupaten Sangihe masing-masing di wilayah Kawio, Matutuang dan Kawaluso. PT PLN UP3 Tahuna telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan pemerintah desa di tiga pulau tersebut. Menurut pihak PT PLN UP3 Tahuna telah mengirimkan tim untuuk melakukan sosialisasi baik itu untuk keberadaan pengoperasian listrik dimaksud hingga layanan pemasangan atau sambungan ke rumah masyarakat di tiga wilayah dimaksud. Kehadiran tim untuk melakukan sosialiasi terkait dengan bahaya listrik hingga pemasangan baru atau sambungan ke rumah warga yang ada. Dimana sebelumnya PT PLN UP3 Tahuna telah melakukan pengadaan dan pembangunan 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) masing-masing Kampung Kawaluso dengan total daya mencapai 350 KW, Kampung Matutuang daya 350 KW serta Kampung Kawio dengan daya 200 KW. Dengan upaya dan tekad PT PLN UP3 Tahuna, berhasil mewujudkan penantian panjang warga di Desa Kawio, Pulau Kawio, Marore, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara untuk mendapatkan listrik. Kini, warga di Kawio, yang merupakan pulau terdepan dan berada dekat dengan perbatasan Indonesia dan Filipina tidak lagi kegelapan karena ketiadaan listrik. n

FEATURE

SDM

KIat MeMBangun SDM

eFeKtiF & eFiSien di tengah pandemi

Ketika banyak organisasi –korporasi dan birokrasi— mulai diarahkan untuk kembali beraktivitas seperti sebelum masa pandemi, muncul pertanyaan besar, bagaimana mengarahkan sumber daya manusia (SDM) menjadi makin efektif dan efisien? 

TurIMan Sofyan

enyesuaian pascapandemi yang diistilahkan sebagai New Normal atau normal baru, tatanan dan kebiasaan baru, terutama diarahkan pada aspek kesehatan individual manusia, interaksi antarmanusia yang memperhatikan protokol kesehatan, dan mobilitas manusia dari tempat tinggal ke tempat kerja. Efektif dan efisien dalam konteks organisasi, mengacu pada produktivitas seseorang pada lingkungan tertentu. Apakah produktivitas tersebut tetap sama, lebih besar, atau lebih kecil pada lingkungan yang telah berubah, itulah yang menjadi tantangan hari ini. Muhamad Ali, Pemerhati Human Capital, mengatakan, secara sederhana, produktivtitas diukur dengan menghitung rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang diberikan. “Semakin besar output dihasilkan, sedangkan di sisi input kebutuhannya makin kecil, maka semakin produktiflah SDM tersebut. Produktivitas juga sering dikaitkan

dengan rasio kinerja (performance ratio). Kinerja diukur berdasarkan kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan/ditargetkan,” jelas Muhamad. Terdapat enam variabel yang umumnya digunakan untuk mengukur produktivitas SDM dalam organisasi. Pertama adalah lingkungan fisik yang menjadi tempat bekerja. Kedua adalah teknologi, peralatan, material, pencahayaan, dan tata letak tempat kerja. Berikutnya adalah kualitas produk yang dihasilkan, sedangkan variabel keempat adalah tingkat kerusakan produk yang dihasilkan, kebutuhan untuk mengulang kembali pekerjaan, sampai dengan produk yang terpaksa harus disingkirkan atau dibuang karena tidak memenuhi kriteria. Apabila variabel pertama hingga keempat lebih berfokus pada sisi yang terlihat, seperti produk, lingkungan, hasil pekerjaan, dan sebagainya, maka variabel berikutnya yang memengaruhi produktivi-

tas diletakkan dari sisi internal si pekerja tersebut, seperti kinerja yang dihasilkan oleh SDM bersangkutan. Variabel keenam adalah kemampuan dan motivasi SDM dalam bekerja.

Tetap Patuhi Protokol Pascapandemi yang sudah pasti dipersyaratkan harus dipenuhi adalah jarak antarpegawai harus memenuhi protokol kesehatan, yakni minimal dua meter. Ruang-ruang produksi maupun sarana pendukungnya, seperti administrasi, marketing, promosi, keuangan, dan sebagainya, harus mengacu pada standar protokol yang ditentukan tersebut. Dengan demikian, kerapatan pekerja dalam sebuah ruangan juga telah berubah secara signifikan. Satu ruang kerja yang tadinya bisa diisi dengan 10 pegawai/karyawan, bisa jadi harus dikurangi separuhnya. Pada organisasi di mana manusia yang bekerja tidak memerlukan peralatan (variabel kedua) yang spesifik dan bersifat stasioner (tidak dapat dipindahkan), pengurangan densitas pekerja dalam suatu ruangan bisa jadi tidak menjadi masalah besar. Tetapi, menurut Muhamad, jika peralatan tersebut memiliki spesifikasi yang hanya ada dalam ruang kerja itu dan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

SDM secara cepat dan mudah, pilihan yang tersedia hanyalah menambah alat-alat itu di tempat lain agar dihasilkan produktivitas yang sama dengan sebelum pandemi. “Alternatif lainnya adalah menambah jam kerja operasi dengan cara pembagian kelompok kerja yang berbeda untuk bekerja pada shift berbeda,” kata dia, seperti ditulis sindonews.com. Dalam situasi pandemi yang berlangsung lebih dari tiga bulan dan pendapatan organisasi menurun drastis, menginvestasikan peralatan atau teknologi tertentu untuk menambah lini produksi adalah sesuatu mustahil. Maka itu, pilihannya adalah mengatur jam bekerja secara lebih efektif dan produktif. Pengaturan jam kerja yang baru dalam skala luas, sesungguhnya juga memberikan keuntungan lain ketika jam bekerja para pegawai di kantor-kantor, korporasi, pabrik, dan juga dapat berubah menyesuaikan dengan lini produksi yang tersedia. “Dengan begitu, para pekerja juga yang harus keluar dari rumah tinggal mereka menuju kantor dan kawasan-kawasan produksi juga bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penumpukan pada jam-jam tertentu,” kata Muhamad. Sebelum adanya pandemi, jam 06.0009.00 WIB dan 17.00-20.00 WIB di sore hari adalah jam-jam paling sibuk sehingga penumpukan manusia di tempat-tempat publik dan sarana transportasi publik adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Kerumitan pengelolaan SDM pascapandemi, sesungguhnya memang memerlukan otorisasi yang lebih luas dari pengambil kebijakan dan pengelola kewenangan mulai dari level masing-masing organisasi sampai dengan pengambil atau pengelola kebijakan pada struktur pelayanan masyarakat. Meskipun tidak mudah dan terlihat kompleks, menghasilkan produktivitas SDM yang relatif sama atau mendekati produktivitas sebelum masa pandemi tetaplah dimungkinkan. “Paling penting adalah kompleksitas tersebut disadari, dikelola, dan dikendalikan. Teknologi yang tersedia sudah memungkinkan untuk melakukan hal itu,” tutur dia.

Momentum Penataan sdM Perubahan cara dan pola kerja yang berfokus pada physical distancing telah memaksa sebagian besar aktivitas di ruang publik dan perkantoran menjadi berkurang signifikan. Kegiatan bisnis dan pemerintahan bergeser dari yang www.listrikindonesia.com

bersifat centric di kantong-kantong bisnis dan pemerintahan menjadi menyebar di rumah-rumah warga. “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh pemerintah dan dijalankan sejumlah pemerintah daerah di kota-kota besar dan menengah di Indonesia membuat aktivitas bisnis ikut berubah,” kata dia. Pertanyaannya, apakah pola kerja yang berubah tersebut telah menurunkan secara signifikan tingkat produktivitas para karyawan di setiap korporasi dan organisasi pemerintahan? Bagaimana pula pola kerja karyawan yang selama pandemi berubah dari yang sifatnya time based menjadi output based karena mereka harus bekerja jauh dari kantor?

FEATURE

itu tidak akan menjadi penghalang besar karena secara faktual, mekanisme bekerja dari jarak jauh tanpa kehilangan produktivitas telah terbentuk selama masa pemberlakuan PSBB,” tuturnya. Karena itu, lanjut dia, upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi pada new normal justru dapat menjadi momentum bagi perusahaan untuk menata ulang sistem kerja di kantor-kantor, sembari mengumpulkan seluruh best practices yang diperoleh karyawan yang selama ini menjalankan pola kerja work from home . Demikian juga penghalang-penghalang yang selama ini muncul dengan adanya work from home. Dengan cara itu, maka upaya untuk menuju new normal dapat menjadi mo-

Semakin besar output, sedangkan di sisi input kebutuhannya makin kecil, maka semakin produktif SDM tersebut. Produktivitas juga sering dikaitkan dengan rasio kinerja (performance ratio). Dalam korporasi yang berhubungan dengan kepentingan publik, ketika work from home (WFH) diberlakukan, korporasi atau organisasi harus mendefinisikan terlebih dahulu pelayanan ataupun kegiatan bisnis yang sifatnya kritikal tetap berjalan. Sementara unit-unit lain yang sifatnya mendukung dapat dikerjakan dari mana saja, termasuk bekerja dari rumah atau work from home. Ketika memasuki kondisi new normal , apakah pola bekerja jarak jauh akan hilang dan orang akan berbondong-bondong untuk masuk ke kantor? Muhamad melihatnya tidak demikian. Selama masa pandemi dan orang dituntut untuk bekerja dari rumah, produktivitas tetap dapat dijaga dan koordinasi tetap dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. “Bahwa ada isu-isu atau hambatan yang berkaitan dengan keamanan data,

mentum bagi perusahaan untuk menata ulang sumber daya yang mereka miliki dengan membangun suatu iklim kerja baru yang menyesuaikan dengan kondisi new normal tersebut. Harus disadari, yang dimaksud dengan kondisi new normal bukanlah kondisi di mana tidak ada lagi virus Covid-19 di tengah-tengah kita. Mengharapkan itu terjadi adalah sesuatu yang mustahil. New normal adalah kondisi di mana setiap orang harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru di mana ancaman virus itu tetap nyata dan bisa menghinggapi siapa saja. “Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan yang makin tinggi, kedisiplinan yang makin kuat, dan dalam konteks tersebut, korporasi harus juga dapat menjadi salah satu garda depan untuk menciptakan kondisi new normal tersebut,” tandas Muhamad. n

FEATURE

MOTIVaSI

Mencipta energi Dari

LimBah KULit padi Sukarto Bujung, melalui perusahaan yang didirikannya PT Buyung Poetra Sembada Tbk (hoKI) menghadirkan inovasi pembangkit listik berbahan bakar limbah kulit padi. Emiten produsen beras bermerek Topi Koki dan hoKI ini, akan menjadi yang pertama membangun pembangkit listrik tenaga sekam padi di Indonesia. ď ľ TurIMan

Sofyan

emeritah telah menyusun target bauran energi terbarukan dalam rencana energi nasional (RUEN), 23% pada 2025 atau sekitar 45.000 megawatt (MW), paling sedikit 31% pada 2050. Hingga kini, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru sekitar 12%. Sebagai negara tropis, agraris dan maritim, Indonesia memiliki potensi besar pengembangan energi terbarukan, tergantung wilayah masing-masing. Langkah untuk memanfaatkan potensi wilayah telah dilakukan Sumsel dalam mengembangkan energi energi terbarukan ataupun energi ramah lingkungan melalui pembangkit listrik tenaga surya, maupun biomassa dari sekam padi. Bahkan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadikan Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai proyek percontohan provinsi yang mengembangkan dan pemanfaatan energi terbarukan. Daerah ini mengembangkan energi terbarukan, yaitu PLTS dan pembangkit listrik biomassa dari sekam padi atau PLTBm. Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, dalam rapat koordinasi mengenai Kaji Banding Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) & Pembangkit Listrik tenaga Biomassa (PLTBm) Sekam Padi di Palembang, Selasa (23/4) lalu, mengatakan Indonesia sejatinya kaya sumber energi terbarukan. â&#x20AC;&#x153;Sumatera Selatan, patut dicontoh karena berhasil meman-

faatkan matahari dan limbah sekam padi jadi pembangkit listrik,â&#x20AC;? kata Agung. Dia menambahkan, sebagai negara maritim yang 76 persennya berupa lautan, daerah-daerah di Indonesia tidak bisa seluruhnya mendapat pasokan listrik secara konvensional dengan menggunakan kabel. "Harus ada pemikiran tentang listrik Indonesia di mana sumber daya alam yang ada dimanfaatkan sesuai karakteristik geografis Indonesia," ujarnya. Agung menyebut sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan potensinya sebagai sumber energi diantaranya matahari, angin, arus laut hingga sekam padi yang banyak terdapat di Indonesia. Salah satu wilayah yang telah memanfaatkan potensi sumber energi baru itu yakni Sumatera Selatan yang telah memiliki PLTS Jakabaring dan PLTBm Sekam Padi di Ogan Ilir. "Sumatera Selatan patut dicontoh karena telah berhasil memanfaatkan matahari dan limbah sekam padi menjadi pembangkit listrik," ujarnya. Dia berharap daerah-daerah lain khususnya yang memiliki sawah-sawah luas, dapat meniru Sumatera Selatan. Selain Sumatera Selatan, ia yakin, daerahdaerah lain bisa mandiri di bidang energi karena dapat memanfaatkan potensi EBT di daerahnya. "Jika kita menginginkan penghematan secara finansial, lingkungan yang lebih bersih, kita bisa membangun pembangkit listrik EBT. Apa yang telah dibangun di Sumatera Selatan, dapat saja diduplikasi

Sukarto Bujung

di daerah lain. Semoga bermanfaat, tidak hanya demi memenuhi target bauran energi terbarukan, tapi juga untuk menjadikan masyarakat Indonesia, kian produktif, kian maju dan sejahtera," katanya. Pemerintah telah menyusun target bauran EBT dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yakni 23 persen pada tahun 2025 dan paling sedikit 31 persen pada tahun 2050. Untuk mencapai bauran 23 persen pada tahun 2025 dibutuhkan sekitar 45.000 MW listrik berbasis EBT.

Atasi limbah Padi Keberhasilan Sumsel dalam mengembangka EBT, khususnya PLTBm, tak lepas dari langkah yang diambil Sukarto Bujung, selaku CEO dan Founder PT Buyung Poetra Sembada Tbk atau BPS. Perusahaan produsen beras ini, memanfaatkan kulit padi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sekam di Sumsel dengan nilai nilai investasi sekitar Rp70 miliar untuk menghasilkan listrik hingga maksimal 3 MW. Menurut Sukarto, nantinya pembangkit listrik tersebut akan memanfaatkan limbah sekam dari pabrik beras yang saat ini tengah dibangun di wilayah sama. Total sekam atau kulit gabah padi yang akan Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

MOTIVaSI digunakan untuk mengoperasikan pembangkit listrik itu sekitar 100 ton per hari. Biasanya kulit padi yang dihasil dari produsi beras BPS dijual ke pabrik semen atau pupuk. Namun di daerah Sumatera Selatan tidak bisa dilakukan sebab di Sumatera, pabrik semen tidak menggunakan sekam padi, tetapi menggunakan batu barau yang memiliki harga lebih murah di sini. “Jadi ini akan jadi terobosan baru, kita berharap ini akan berhasil. Ini salah satu strategi perusahaan dalam mengurangi limbah. Biasanya limbah itu kami jual ke pabrik semen atau pupuk. Tapi di Sumsel ini tidak bisa, dibakar juga tidak bisa. Jadi ini juga upaya kami untuk mengurangi limbah,” imbuhnya. Sukarto mengatakan, dengan penggunaan pembangkit listrik tersebut dapat memenuhi kebutuhan listrik di pabrik baru. Pabrik beras itu mulai beroperasi pada akhir 2019. “Jadi nanti kita pakai 2,5 MW untuk pabrik, dan 0,5 MW untuk jalanin turbin,” ucapnya. Meskipun demikian, perusahaan membuka peluang untuk menjual hasil listriknya kepada PLN. Sebab ketika malam hari saat pabrik tak lagi beroperasi ada pasokan listrik nantinya yang tidak akan terpakai. “Jika sudah beroperasi nantinya, maka HOKI akan menjadi perusahaan yang memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sekam Padi di Indonesia. Thailand, India, dan bahkan Filipina aja sudah punya, Indonesia saja yang belum. Kami harap ada dukungan dari pemerintah,” tegas Sukarto. Sukarto mengaku pembangunan pembangkit listrik bertenaga sekam padi berkapasitas 3 MW ini menirukan negaranegara lain penghasil beras seperti Thailand, India dan beberapa lainnya. Hal ini dianggap sebagai solusi dari persoalan limbah produksi. HOKI mengaku kesulitan menjual limbah produksi berupa sekam karena besaran produksi limbah tidak sebanding dengan permintaan pasar seperti pabrik semen, tanaman hias atau lainnya. "Kulit padi itu kita nggak bisa jual ke pabrik semen atau ke baja seperti di sini, kita nggak boleh bakar juga, jadi kita mau coba bangun pembangkit listrik dari kulit padi berkapasitas 3 MW," ulasnya. Dalam sehari, lanjut dia, limbah sekam padi yang diproduksi oleh HOKI sekitar 40 ton. Nantinya apabila pembangkit listrik tersebut beroperasi, diperkirakan kebutuhan sekam sekitar www.listrikindonesia.com

FEATURE

Thailand, India, dan bahkan Filipina aja sudah punya, Indonesia saja yang belum. Kami harap ada dukungan dari pemerintah. 100 ton. Dengan begitu persoalan limbah produksi akan terselesaikan dengan diolah menjadi listrik. “Kami mulai pembangunan pada awal 2018 lalu dan saat ini semua sudah terpasang, seperti equipment, electrical dan lainnya,” katanya. Dia menjelaskan sekam padi dari penggilingan beras bermerek Topi Koki itu cukup banyak, mencapai 120 ton per hari dari kapasitas pabrik 600 ton per hari. Limbah tersebut dihitung dapat menggerakkan pembangkit berkapasitas 3 MW. Biaya operasional PLTBm nantinya dapat efisien karena letak bahan bakar berada persis di sebelah pabrik, sehingga membuat BPS bisa menjadi perusahaan beras terintegrasi. “Bahan bakar sekam padi yang kami kembangkan ini sangat tepat karena idak terpakai dan kemudian menumpuk di satu titik sehingga tidak ada biaya transportasi lagi. Jika nanti ada kelebihan energi, pihaknya tertarik untuk menjual ke PT PLN (Persero) dengan skema harga excess power untuk menghitung return on invest ment dari proyek tersebut,” katanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, luas sawah Indonesia mencapai 7,1 juta hektare. Kalau proyek percontohan ini bisa meluas ke daerah lain, Indonesia bisa hasilkan 35.500 MW listrik dengan energi terbarukan. Syaratnya,

lokasi limbah dan pabrik terintegrasi. “Limbah sisa proses PLTBm ini hanya 5-10% dari produksi. Dengan PLTBm kita bisa menangani limbah lebih efisien, tak terjadi pencemaran. roses pembangunan tak mengalami kendala berarti karena mendapat dukungan penuh pemerintah daerah,” tandas Sukarto. Sebagai informasi, PT BPS dididrikan di Jakarta, pada 16 September 2003, dalam upaya pengembangan usaha dari Toko Buyung Palembang (berdiri sejak tahun 1977) untuk mendistribusikan beras TOPI KOKI di Jakarta. Pemasaran PT BPS pertama dilakukan di pasar tradisional Jakarta, Seiring berjalannya waktu, PT BPS melebarkan pasar ke Pasar Modern, dengan memasok Beras TOPIKOKI, di hampir seluruh super market berdasarkan kerjasamanya bersifat nasional (seluruh Indonesia). Berbekal pengalaman yang sudah cukup lama dan penggunaan teknologi pengolahan beras modern terbaru dan quality control membuat PT BPS dapat menyediakan beras berkualitas tinggi sesuai dengan permintaan dari konsumen. Pada tanggal 26 April 2013 PT BPS mendirikan cabang di daerah Surabaya, Jawa Timur untuk melancarkan distribusi beras TOPIKOKI dan Produk PT BPS lainnya di area Timur Indonesia. n

REVIEW

MaNCaNEGaRa

aMBISI auStralIa MengeKSPOr

tenaga SUrya Ke SingapUra australia kini memiliki proyek ambisius dalam pengembangan listrik ramah lingkungan PLTS. Sebagian besar daya yang dihasilkan akan diekspor langsung sejauh 3.800 kilometer ke Singapura, melalui kabel bawah laut bertegangan tinggi. 

TurIMan Sofyan

ndonesia sebaiknya tidak abai dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT). Sebab, negara tetangga, Australia, saat ini sedang mengembangkan proyek baru energi surya yang bisa mengubah kebergantungannya pada energi fosil. Bahkan, Australia sudah merencanakannya untuk mengekspor tenaga surya ke Singapura. Proyek pengembangan tenaga surya yang dibuat Australia mesti menjadi perhatian bagi Indonesia. Sebelumnya, Australia merupakan negara pengekspor bahan bakar fosil terbesar ketiga di dunia. Tetapi, Australia sekarang ini sudah memikirkan untuk mengembangkan energi surya. Tidak ada salahnya, jika Indonesia menjadikan “Negara Kanguru” sebagai contoh dalam pengembangan EBT. Jangan sampai kita malah mengekspor tenaga surya dari Australia. Pemerintah harus berani mengambil

keputusan untuk mandiri dalam sektor energi. Sebab, tanpa mulai menuju kemandirian maka masa depan kebutuhan energi nasional akan kian tergantung asing dan memperlebar defisit neraca perdagangan.

Proyek sun Cable Seperti dilaporkan inverse.com, Australia kini sedang mengembangkan proyek “Sun Cable”, yaitu pengembangan ladang tenaga surya berkapasitas 10 GW (gigawatt) pada lahan seluas 15.000 hektare di Tennant Creek, Australia bagian utara. Nantinya, tenaga yang dihasilkan akan memasok kebutuhan listrik di Darwin dan diekspor ke Singapura melalui kabel dasar laut sepanjang 3.800 km. Sun Cable, dan proyek-proyek serupa yang menggunakan pipa akan memanfaatkan sumber daya EBT yang luas di negara itu. Dengan cara itu, Australia berjanji akan memberikan bisnis alter-

natif dari ekspor batu bara, biji besi, dan gas. Langkah itu dapat merintis industri ekspor EBT, menciptakan industri manufaktur baru, dan sektor konstruksi di Australia. Proyek Sun Cable diumumkan oleh sekelompok pengembang Australia pada tahun lalu. Para pendukung proyek mengatakan akan menyediakan seperlima dari pasokan listrik Singapura pada tahun 2030, dan menggantikan sebagian besar listrik yang dihasilkan bahan bakar fosil yang digunakan oleh Darwin. Untuk mengekspor EBT ke luar negeri, kabel arus searah bertegangan tinggi akan menghubungkan wilayah utara Australia ke Singapura. Di seluruh dunia, beberapa kabel HVDC sudah menyalurkan daya melintasi jarak yang jauh, seperti Satu kabel yang menghubungkan Tiongkok bagian tengah ke kota-kota pesisir timur, seperti Shanghai. Fakta transmisi kabel HVDC jarak jauh terbukti efektif adalah gambaran yang menguntungkan bagi Sun Cable. Biaya menghasilkan tenaga surya juga turun secara dramatis. Biaya produksi satu unit menghasilkan dan mengangkut EBT jadi menguntungkan. Proyek ladang sel surya itu, diperkirakan menelan biaya AUS$ 20 miliar atau sekitar US$ 13,7 miliar. Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

MaNCaNEGaRa Proyek itu memiliki susunan panel surya 10 GW yang tersebar pada lahan seluas 15.000 hektare, dengan dukungan fasilitas penyimpanan daya sebesar 22 Giga Watt hour (GWh). Sun Cable, perusahaan Singapura di belakang proyek tersebut, berharap dapat memproduksi hingga 20 persen dari kebutuhan energi negara itu. “Kami akan mengangkat salah satu cadangan radiasi surya terbesar di dunia dan menyalurkannya melalui kabel bawah laut sepanjang 3.800 kilometer,” ujar CEO Sun Cable, David Griffin. Selama ini, sekitar 95 persen listrik Singapura dihasilkan dari gas alam, dengan sebagian besar berasal dari gas alam cair impor (LNG). Para pemimpin Singapura mengatakan negara itu akan meningkatkan penggunaan energi matahari. Rincian yang lebih jelas tentang pihak mana yang akan membeli daya di Singapura belum dikonfirmasi, tetapi iSwitch, salah satu pengecer listrik teratas Singapura dan pengecer energi bersih terbesar di negara itu, telah menunjukkan minat yang besar. Chief Commercial Officer iSwitch, Andrew Koscharsky, mengatakan selera Singapura terhadap energi bersih ini semakin meningkat dan bahwa rencana tersebut merupakan jalan keluar bagi semua orang. Jika Anda mengatakan kepada saya setahun yang lalu bahwa Singapura akan memasang 350 MW tenaga surya pada tahun 2020, saya akan berpikir tidak mungkin di dunia, tetapi di sinilah kita sekarang. Sudah tercapai. “Target berikutnya adalah 2.000 megawatt pada tahun 2030. Ini sangat ambisius, tetapi proyek-proyek seperti Sun Cable akan membantu kami sampai di sana. Berbagai perusahaan akan tertarik untuk membeli listrik netral karbon dengan sertifikat sewa dan energi terbarukan,” tambah Koscharsky.

Proyek EBT Bermunculan Proyek tersebut bukan yang pertama di Northern Territory (NT), Australia. Sebelumnya, Andrew Dickson meluncurkan proyek Asian Renewable Energy Hub. Dickson memanfaatkan angin dan panas di wilayah Pilbara untuk menghasilkan energi terbarukan hingga 15 GW. Produksi tersebut rencananya digunakan untuk menghidupi industri lokal. “Setahu kami, proyek ini bakal menjadi pembangkit listrik hybrid (angin dan surya) terbesar di dunia,” ungkapnya. Sampai saat ini, proyek di Pilbara www.listrikindonesia.com

REVIEW

Australia sedang mengembangkan proyek “Sun Cable”, yaitu pengembangan ladang tenaga surya berkapasitas 10 GW pada lahan seluas 15.000 hektare di Tennant Creek. Nantinya, akan memasok kebutuhan listrik di Darwin dan diekspor ke Singapura melalui kabel dasar laut sepanjang 3.800 km.

masih tahap awal. Mereka memprediksi baru bisa mulai beroperasi satu dekade ke depan. Namun, hal itu pun sudah membuat para pemerhati lingkungan dan akademisi girang. Ross Garnaut, profesor bidang ekonomi di University of Melbourne, mengatakan bahwa transformasi energi di Australia sudah searah dengan kesepakatan Paris tentang emisi gas buang. Di Australia, kini bermunculan rencana ekspor EBT. Proyek Hidrogen Terbarukan Murchison di Australia Barat akan menggunakan energi yang dihasilkan oleh ladang tenaga surya dan angin untuk membuat hidrogen terbarukan, yang akan dikirim dalam bentuk hidrogen cair ke Asia Timur. Demikian pula Hub Energi Terbarukan Asia yang direncanakan dapat memiliki hidrogen terbarukan yang dihasilkan dari wilayah Pilbara Australia Barat dengan kecepatan 15 GW. Proyek ini juga akan diekspor dan dipasok ke industri lokal. Proyek-proyek tersebut sejalan dengan Strategi Hidrogen Terbarukan ambisius milik pemerintah Australia Barat. Mereka ingin membuat hidrogen bersih menjadi pendorong bagi masa depan ekspor negara. Australia menjadi negara yang mengadaptasi tenaga surya dan angin terkuat di dunia. Operator pasar mengharapkan kapasitas untuk tumbuh sebesar 60 persen pada 2025. Masalahnya adalah,

bagaimana menggabungkan generasi yang tergantung pada kondisi cuaca berfluktuasi menjadi suatu sistem yang lebih mantap yang disediakan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara. “Australia sudah memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan sistem daya dengan aman, di mana tiga perempat energi kita kadang-kadang berasal dari pembangkit energi angin dan matahari," ujar Operator Pasar Energi Australia (AEMO) dalam sebuah laporan pada Kamis (30/4), seperti dikutip Aljazirah. Pemerintah Australia menanggapi laporan AEMO dengan mengatakan bahwa laporan itu menggarisbawahi perlunya tenaga surya dan angin untuk didukung oleh sumber-sumber listrik. Ini juga menyoroti perlunya inersia yang cukup dari pabrik konvensional, yang membantu operator jaringan memperlancar perubahan frekuensi dan merupakan alat utama dalam membantu menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Penyimpanan energi juga akan memainkan peran kunci dalam transisi. Pemerintah Australia mendukung proyek Snowy pumped hydro yang bernilai miliaran dolar dan diharapkan akan dimulai pada akhir tahun ini. Proyek juga mendukung rencana yang disebut "Battery of the Nation” untuk memanfaatkan lebih baik kelimpahan air dan energi terbarukan, di negara bagian Tasmania. n

REVIEW

LENSa DaERaH

MenyaMBUngkan

SUMATERA DAN PULAU BANgKA

PLn unit Induk Wilayah (uIW) Bangka Belitung (Babel) terus berkomitmen mendukung keandalan kelistrikan di Pulau Sumatera. PLn uIW Babel sukses merealisasikan target 100 persen rasio Elektrifikasi dan rasio Desa berlistrik. Langkah selanjutnya, mengantisipasi pertumbuhan listrik untuk beberapa tahun ke depan dengan pengembangan green energy di kelistrikan. 

TurIMan Sofyan

rovinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus menggeliat dalam upaya membangun untuk kesejahteraan masyarakatnya. Provinsi Kepulauan Babel sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menetapkan sebagai provinsi ke-31, dengan Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Provinsi. Wilayahnya terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil. Infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Kepulauan

Babel terus dihadirkan, diantaranya di sektor kelistrikan. Kondisi kelistrikan di Babel saat ini cukup baik. Terlihat dari peningkatan beberapa kinerja Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi serta dari hasil survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan oleh pihak independen (PT Surveyor Indonesia). Abdul Mukhlis, General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung (Babel) mengatakan, rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Babel sudah mencapai 100%. “Namun itu belum cukup bagi kami. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan terus dalam mengantisipasi pertumbuhan listrik beberapa tahun ke depan,” ujar Mukhlis, kepada

Listrik Indonesia, beberapa waktu lalu. Provinsi Kepulauan Babel, dengan dua pulau besar Bangka dan Belitung, serta sekitar 50 pulau-pulau kecil, seperti pulau Lepar, Pongok, Celagen, Nangka, Tinggi, Seliu, Bukulimau, dan banyak lagi, yang sedang giat-giatnya mengembangkan industri tambang timah, wisata, dan tambak udang. “Tren pertumbuhan ini membutuhkan kecukupan energi listrik yang andal bagi pelanggan,” tegasnya.

sistem Kelistrikan Babel Terdapat dua sistem kelistrikan besar di Babel, yaitu Sistem Bangka dan Sistem Belitung serta sistem isolated di pulau pulau. Pada saat Beban Puncak, pemakaian listrik keseluruhan pelanggan di Sistem Bangka rata-rata sebesar 148 MW dengan cadangan daya sekitar 20 MW dan di Sistem Belitung pemakaian pelanggan rata-rata sebesar 40MW dengan cadangan daya sebesar 37 MW. Menurut Mukhlis, pasokan listrik untuk Kepulauan Babel berasal dari PLTU, PLTG dual fuel, PLTD, PLTBm, PLTBg, PLTS dan terakhir PLTSa. Untuk menyalurkan listrik dari pembangkit sampai ke pelanggan, menggunakan sistem transmisi 150 kV di Pulau Bangka dan sistem transmisi 70 kV di pulau Belitung, yang selanjutnya ditranformasikan ke tegangan 20 kV Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

LENSa DaERaH dan 380/220 Volt. “Saat ini kami sedang pembangunan transmisi dan kabel laut yang menghubungkan pulau Sumatra dan pulau Bangka dengan target COD di tahun 2021, sehingga ke depannya ketersediaan energi listrik di Bangka bisa lebih dari cukup,” ucap dia. Selain menjaga kecukupan energi listrik, PLN Babel juga fokus menjaga keandalan penyaluran energi listrik di Babel agar masyarakat semakin nyaman dalam menggunakan listrik dengan melakukan pemeliharaan terencana terhadap jaringan dan mesin-mesin pembangkit yang dimiliki oleh PLN. “Kami mendapat keleluasaan untuk mengatur pola operasi sistem menjadi lebih andal dan efisien di tengah wabah pandemi Covid-19 ini,” ujarnya. Di sisi lain, dia menambahkan, kondisi ini juga mendorong karyawan PLN menjadi lebih inovatif untuk menyapa dan mengoptimalkan pemakaian tenaga listrik pelanggan di tengah keterbatasan dengan menggunakan jalur media sosial yang ada. “Kami bersyukur, Alhamdulillah di tengah pandemi, penjualan tenaga listrik di Bangka Belitung masih tumbuh 5,66% sampai dengan Juni 2020,” ungkapnya. Secara prinsip PLN UIW Babel bukan pelaksana proyek 35 MW secara langsung. Akan tetapi terkait hal ini, PLN UIW Babel berkoordinasi dengan PLN Unit Induk Proyek (UIP) Pembangkit Sumatera dan UIP Jaringan Sumatera Bagian Selatan dalam penyelesaian kendala-kendala proyek di lapangan, misalnya koordinasi dengan pemerintah setempat untuk pemasalahan pembebasan lahan atau konsultasi teknis terkait pelaksanaan proyek itu sendiri. “Hal yang paling utama yang harus kami lakukan adalah menyiapkan pelanggan dan jalur evakuasi energi listriknya, sehingga ketika proyek itu selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan umum, khususnya masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Mukhlis. Bersama UIP Jaringan, lanjut Mukhlis, kami baru saja melakukan ujicoba operasi Transmisi dan Gardu Induk Manggar di Pulau Belitung, Alhamdulilah lancar dan beroperasi dengan baik. “Tahun 2021 diharapkan interkoneksi Pulau Sumatera dengan Pulau Bangka menggunakan Kabel Laut 150 kV dengan kapasitas 400 MW bisa COD. Interkoneksi ini akan memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Bangka sekaligus menurunkan Biaya Produksi listrik,” kata dia. www.listrikindonesia.com

REVIEW

Saat ini kami sedang pembangunan transmisi dan kabel laut yang menghubungkan pulau Sumatera dan Pulau Bangka dengan target COD di 2021. dorong Renewable Energy Provinsi Kepulauan Babel menjadi pioneer renewable energy dalam memanfaatkan Sawit di Indonesia, dan sampai sekarang tetap berkomitmen dengan hal ini. “Pembangkit Listrik Biogas (PLTBg) di desa Jangkang (Belitung Timur) merupakan PLTBg pertama yang melakukan jual-beli tenaga listrik dengan PLN. Selanjutnya, Pembangkit Listrik Bio Nabati (PLTBn) dengan bahan bakar CPO (Crude Palm Oil) merupakan proyek strategis Kementerian ESDM yang pertama beroperasi di Indonesia, terletak di Desa Pegantungan, Suge (Belitung),” jelasnya. Untuk Pulau Bangka sendiri ada 4 IPP berbasis EBT yang beroperasi, yaitu dua Pembangkit Listrik Biomass (PLTBm) di Tempilang (Bangka Barat), PLTBg di Sungai Terlung dan Gunung Pelawan (Bangka). Di samping itu, PLN UIW Babel juga memiliki beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau terluar. “Pada 2019 juga kami sudah berhasil memodifikasi 1 Unit PLTD Allen tipe 4016 dengan daya mampu 3 MW, sehingga bisa beroperasi dengan menggunakan CPO (dual fuel CPO dan B30),” ucap dia. Selain itu, saat ini PLN Babel sedang melakukan uji coba cofiring PLTU Batubara yang ada di Pulau Bangka (PLTU AA 2 x 30 MW) dan Pulau Belitung (PLTU Suge 2 x 16 MW) menggunakan cangkang kelapa sawit serta uji coba operasi Pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) 1 x 20 kW di Pulau Tinggi, Toboali, Bangka. “Di tahun 2020 ini PLN UIW Babel juga melakukan

lelang beberapa pembangkit berbasis re newable energy (EBT) yang akan dibangun dengan skema jual beli tenaga listrik IPP (Independent Power Producer),” tutur Mukhlis. PLN UIW Babel di 2019 berhasil meraih Penghargaan dalam upaya pengembangan energi listrik dari sampah sebagai bahan bakar PLTBg gasifier sampah. “Alhamdu lillah, kami tidak sendiri dalam pengembangan ini. PLN Babel bekerjasama dengan Pemda, Institut Teknologi PLN, Universitas Bangka Belitung dan lembaga/organisasi lingkungan hidup di Babel,” imbuh dia. Menurut Mukhlis, saat ini masih proses uji coba operasi mesin dan suplai chain bahan bakar sesuai kebutuhan mesin dan ketersedian bahan baku. “Dan ini yang menarik adalah bagaimana langkah yang kita lakukan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar,” ucap dia. Mukhlis menambahkan, ke depan akan terus menjalin kerjasama dengan pemda untuk memanfaatkan sampah selain untuk melistriki pulau-pulau terluar di Provinsi Bangka Belitung, sampah juga akan diupayakan untuk menjadi sumber energi dalam operasi co-firing PLTU. Upaya-upaya ini diharapkan menjadi solusi permasalahan pengolahan sampah di Masyarakat sekaligus menjadi alternatif penyediaan listrik untuk masyarakat. “Kami berusaha terus untuk meningkatkan keandalan jaringan dalam rangka menjaga kepuasan pelanggan listrik di Bangka Belitung. Selanjutnya bagaimana mewujudkan energi listrik di Babel menjadi lebih green dan lebih murah dari biaya produksi listrik saat ini,” pungkas Mukhlis. n

TIPS & TRICKS

FEATURE

MenguBaH SISa deSaLInaSI MenJaDI energI lIStrIK

Desalinasi biasa digunakan pada pembangkit listrik tenaga gas dan uap untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Seiring perkembangan teknologi, ternyata air sisa desalinasi dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi lain salah satunya mikro hidro/pembangkit tenaga air. ď ľ

canDra WISESa

i dalam siklus PLTU dan PLTGU membutuhkan air demineralisasi, hal ini agar alat-alat di pembangkit terhindar korosi. Sebelum memperoleh air demineralisasi, maka membutuhkan air tawar atau air baku produksi, dalam prosesnya yang disebut desalinasi. Biasanya sisah air desalinasi dibuang begitu saja ke laut. Tapi ternyata sisah air desalinasi ini bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi lain. Sistem desalinasi terdiri atas dua bagian utama yaitu flashing stage dan brine heater. Flashing stage merupakan sebuah chamber tempat terjadinya proses evaporasi dan kondensasi, proses ini sangat bergantung pada temperatur air laut yang berasal dari brine heater (top brine temperature). Untuk mendapatkan kualitas air yang diinginkan maka top brine temperature perlu untuk dijaga agar tetap stabil. Di sinilah peran desalinasi untuk mendapatkan bahan baku produksi listrik. Seiring perkembangan dan massifnya teknologi desalinasi seakan menjawab permasalahan air bersih, terlebih pada pembangkit listrik. Terkadang, debit air

desalinasi terbuang sia-sia ke laut. Beberapa pembangkit mencoba memanfaatkan debit air desalinasi ke metode lain, salah satunya yang diterapkan PT Indonesia Power pada PLTGU-nya yang terletak di kawasan Pantai Utara, Jakarta. Air Desalinasi dimanfaatkannya menjadi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Di area pembangkit tersebut, air destilat yang dipisahkan dari air laut digunakan untuk keperluan operasi unit, fire-fighting system, domestic water, dan lainnya. Air sisa proses desalinasi ini kemudian dialirkan kembali ke laut. Kemudian, potensi air sisa desalinasi yang memiliki debit cukup tinggi ini dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi PLTMH, yang listriknya digunakan untuk penerangan gedung kantor dan membantu memenuhi kebutuhan listrik bagi kebun hidroponik warga di daerah Sunter, Jakarta Utara. â&#x20AC;&#x153;Bila sebelumnya air sisa desalinasi ini dibuang begitu saja ke laut melalui outfall dengan debit cukup tinggi, kini energi potensial sisa desalinasi tersebut Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

TIPS & TRICKS

diubah menjadi energi listrik melalui PLTMH,â&#x20AC;? jelas M. Syaifuddin, Pelaksana Senior Lingkungan PRO POMU.

langkah Pemasangan Siapkan lahan di sekitar pembuangan air desalinasi untuk dipasangkan mesin generator. Generator mikro hidro terdiri dari: 1. Shut-off Valve yang berfungsi sebagai gerbang untuk membuka dan menutup aliran air menuju turbin. 2. Turbin salah satu komponen utama yang fungsinya mengubah daya dorong air menjadi energy mekanik/putaran. 3. Bearing Turbine merupakan bantalan yang berada pada poros turbin untuk menyangga agar turbin bisa berputar dengan lancar. 4. Throttle Valve, katup yang berfungsi untuk mengatur laju aliran atau putaran sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 5. Belt, berfungsi meneruskan putaran turbin menuju generator. 6. Generator, mengubah energi putar menjadi energi listrik. 7. Indicator Panel, panel untuk memantau informasi tegangan dan arus yang dihasilkan generator. Setelah semuanya sudah PLTMH siap dioperasikan dan menghasilkan listrik. Dengan beroperasinya PLTMH ini potensial saving energi yang dihasilkan mencapai 6 kW-8 kWÂ dan disimpan dalam baterai (aki) 12V 100Ah. Selain untuk kebutuhan listrik gedung, listrik yang disimpan dalam aki ini disalurkan ke warga yang memiliki rumah produksi. Sehingga mampu menekan biaya produksi. Terebih di tengah pandemi Covid-19 saat kegiatan masyarakat cukup terhambat, program lingkungan PLTMH ini tetap mampu menghidupkan aktivitas dan menambah penghasilan masyarakat sekitar.Â Keunggulan PLTMH tidak menghasilkan emisi

FEATURE

Bila sebelumnya, air sisa desalinasi ini dibuang begitu saja ke laut melalui outfall dengan debit cukup tinggi, kini energi potensial sisa desalinasi tersebut diubah menjadi energi listrik melalui PLTMH. gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama keprihatinan internasional tentang masalah lingkungan. PLTMH tidak melibatkan proses pembakaran, sehingga tidak menyebabkan emisi polusi seperti karbon dioksida seperti pembakaran bahan bakar fosil. PLTMH hanya membutuhkan sejumlah kecil aliran air. Bahkan dengan debit air beberapa liter/ menit dan perbedaan ketinggian 1 meter, PLTMH sudah bisa dibangun. Selain itu, PLTMH menjadi sumber listrik yang andal karena kelangsungannya sebagai penyedia energi listrik dibandingkan dengan teknologi terbarukan skala kecil lainnya. Dan energi sangata cocok digunakan di negara berkembangan seperti Indonesia. Tak hanya itu, jika dilihat dari sisi bisnis pemasangan PLTMH di lahan pembangkit dengan sisa air deslinasi bisa dijadikan model bisnis baru, apalagi kalau bisa memproduksi listrik yang cukup besar. Inisiasi PLTMH yang dilakukan Indonesia Power di wilayah PLTGU-nya dapat dijadikan contoh dan replikasi atau diimplementasikan di pembangkitpembangkit listrik yang ada di Indonesia karena dapat menuai keuntungan tidak hanya untuk internal juga masyarakat sekitar. n

PrOSeS DeSalInaSI water

SUMBER: SIEMENS

Desalinasi Water

www.listrikindonesia.com

Power Output

REVIEW

CSR

memanFaatKan LimBah pLtU untuK BataKO BeDah ruMah

PLTu Tanjung Jati B yang terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara ini merupakan salah satu pembangkit terbesar di Indonesia. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar batu bara dan menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan. Di antaranya, limbah fly ash dan bottom ash PLTu Tanjung Jati B dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan paving block, batako, dan beton pracetak. ď ľ

TurIMan Sofyan

LTU Tanjung Jati B merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara tipe medium rank coal dengan nilai rata-rata kalori tipikal 5.700 kCal/kg, As Received (High Heating Calorie). Dalam hal pengelolaan limbah, PLTU Tanjung Jati B sudah melakukan berbagai hal sesuai undang-undang tentang limbah B3 terbaru PP No.101 Tahun 2014, seperti pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Masalah pengelolaan limbah pihak PLTU Tanjung Jati B sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Perumda Jepara sejak lima tahun lalu. Kerjasama pemanfaatan fly ash, bottom ash dan gypsum diperbaharui dengan skema baru. Penandatanga kerjasama yang dilaksanakan di ruang GM PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B (PLN UIK TJB) tersebut dihadiri oleh GM PLN UIK TJB Rachmat Azwin, Plt Dirut

Perumda Jepara Andy Rokhmat, Manager Koperasi Jasa Pembangkitan Tanjung Jati B (KOPJATI) Raden Rohmat Imanundin dan menejemen PLN UIK TJB. "Alhamdulillah sudah dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama pengelolaan pemanfaatan limbah fly ash, bottom ash dan gypsum PLTU Tanjung Jati B unit 1 sampai dengan 4. Sebagai pengelola PLTU Tanjung Jati B kami berpesan kepada Kopjati dan Perumda agar bisa dipastikan limbah diterima oleh pihak pengelola limbah yang memiliki izin. Dan dalam pengelolaannya nanti harus bisa bekerjasama dengan baik dengan pemerintah daerah Jepara dan Masyarakat sekitar," ujar Azwin. Dengan skema baru yang melibatkan perumda sebagai perusahaan daerah yang ditujuk oleh pemerintah daerah dan beberapa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sekitar PLTU Tanjung Jati B diharapkan manfaat pengelolaan limbah dapat dira-

sakan banyak pihak dan mampu meningkatkan perekonomian Jepara dan desa - desa sekitar PLTU Tanjung Jati B. "Perubahan kebijakan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan limbah pemanfaatan fly ash, bottom ash dan gypsum yang menggandeng Bumdes beberapa desa sekitar akan mampu menambah pendapatan asli desa yang nantinya bisa digunaan untuk pembangunan desa masing - masing. Skema ini bisa dijadikan sebagai best-practice pengelolaan FABA PLTU di Indonesia," jelas Azwin. Limbah fly ash dan bottom ash PLTU Tanjung Jati B dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan paving block, batako dan beton pracetak. Saat ini masih tahap awal produksi masih sekitar 100 unit perhari, kedepan target kapasitas produksi diharapkan mencapai 2.000 unit per hari. Selain untuk bahan bangunan, fly ash juga dapat buat untuk mengecor jalan. PLN UIK TJB sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Demak dan Universitas Diponegoro untuk uji coba membangun jalan sepanjang 3,5 km.

Penanganan limbah Batubara Abu sisa pembakaran batubara berupa Fly ash dan Bottom ash. Fly ash atau abu terbang ditanggap Electro Static Precipitatot (ESP) untuk dibuang ke ash pond. Teknologi ESP terbukti mampu mengatasi pencemaran udara dengan kemampuan menangkap abu terbang 99,3%. Sedang abu berat yang jatuh di bawah ruang bakar boiler ditampung di Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

CSR

REVIEW

SSC dan dibuang juga ke ash pond, Gas buang dari pembakaran sebelum keluar melalui cerobong diturunkan kadar sulfurnya dengan teknologi Flue Gas Desulphurization (FGD). Saat ini abu terbang batubara PLTU Tanjung Jati B digunakan oleh pabrik semen sebagai salah satu bahan campuran, Berbagai penelitian mengenai manfaat abu batubara sedang dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Selain pengganti dan bahan baku semen, abu terbang batubara juga memiliki berbagai kegunaan yang beragam diantaranya penyusun beton untuk jalan dan bendungan, bahan baku keramik, gelas, batu bata, dan refraktori. Fly ash dan bottom ash (FABA) adalah sisa-sisa pembakaran batu bara yang pada umumnya dihasilkan oleh pabrik dan PLTU. Fly ash merupakan material dengan sifat pozzolanik yang baik. Di

Perubahan kebijakan pemanfaatan limbah yang menggandeng Bumdes akan mampu menambah pendapatan asli desa yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan desa masingmasing. buhan jumlah batching plant dan pabrik semen membuat pemanfaatan FABA PLTU Tanjung Jati B mengalami penurunan di empat tahun terakhir. Fly ash turun 60% dan bottom ash turun 70% dari tahun sebelumnya. Dari produksi fly ash sebesar 361.000 ton per tahun pemanfaatannya hanya 30% oleh batching plant dan pabrik semen. Sisanya, sebanyak 70% ditimbun di landfill. Sedangkan untuk bottom ash hanya termanfaatkan 7% dari total produksi 66.000 ton. Di tengah tren turunnya pemanfaatan FABA tersebut, PLTU Tanjung

pemanfaatan yang lebih luas lagi. Jika pemerintah memberikan kemudahan dalam perizinan pemanfaatan FABA dalam pembangunan infrastruktur maka akan banyak keuntungan yang diperoleh diantaranya menghemat sekitar 30% anggaran dan mengurangi dampak lingkungan akibat penambangan pasir. Azwin menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2019 PLN TJB telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pemanfaatan FABA menjadi batako, paving, dan beton pracetak. Dan sejak September

mana sebagian besar kandungan fly ash terdiri dari oksida-oksida silika (SiO2), aluminium (Al2O3), besi (Fe2O3), dan kalsium (CaO), serta potasium, sodium, titanium, dan sulfur dalam jumlah sedikit. Sama halnya dengan fly ash, bottom ash merupakan hasil sisa pembakaran batubara di boiler PLTU. Penampilan fisik bottom ash mirip dengan pasir sungai alami, dan gradasinya bervariasi seperti pasir halus dan pasir kasar. Kandungan yang terdapat pada bottom ash adalah Si, Al, Fe, Ca, serta Mg, S, Na. Pemanfaatan fly ash dalam bidang konstruksi sudah umum di seluruh dunia, mencapai angka 47% penggunaan. Namun, penggunaan bottom ash masih jarang, hanya mencapai 5.28%. Oleh karena itu, perlu adanya usaha memanfaatkan bottom ash untuk mengurangi timbunan limbah, sekaligus mengurangi penggunaan pasir yang semakin langkah. Semakin banyaknya industri yang menggunakan batubara dan menghasilkan FABA yang beroperasi di Jawa namun tidak seimbang dengan pertum-

Jati B memanfaatkan FABA untuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

2019, PLN TJB mulai merenovasi rumah warga sekitar PLTU yang kurang mampu. “Hingga kini sudah terbangun 3 rumah, targetnya di tahun ini kami membangun 10 rumah menggunakan batako dari FABA,” jelas Azwin. Azwin berharap kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam perizinan pemanfaatan FABA dalam pembangunan infrastruktur karena akan banyak keuntungan yang diperoleh. “Jika FABA bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah akan menghemat sekitar 30% anggaran dan mengurangi dampak lingkungan akibat penambangan pasir,” pungkas Azwin. Pemanfaatan fly ash dan bottom ash PLTU Tanjung Jati B mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir, fly ash turun 60 persen dan bottom ash 70 persen. Sementara limbah PLTU lainnya yaitu gypsum pemanfaatannya sudah 100% di mana pengelolaannya PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B telah bekerja sama dengan Pemkab Jepara melalui Perusda Aneka Usaha. n

www.listrikindonesia.com

Bangun Rumah Warga PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan limbah, salah satunya untuk bahan baku pembuatan paving block, batako dan cor beton. Saat ini sudah berdiri tiga unit rumah yang dibangun menggunakan batako hasil pengolahan limbah, kegiatan tersebut merupakan program Bedah Rumah CSR PLN UIK TJB. Berbekal izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pemanfaatan FABA, PLTU Tanjung Jati B memanfaatkan FABA menjadi batako, paving dan beton pracetak yang digunakan untuk pembangunan rumah warga tidak mampu di sekitar pembangkit. Untuk membangun satu rumah tipe 72 dibutuhkan sekitar 1.600 batako yang menyerap 11 ton FABA. Meskipun penyerapan FABA melalui skema CSR untuk bedah rumah belum signifikan, terobosan ini bisa menjadi langkah awal untuk

REVIEW

SEREMONI

Pln gelar konferenSI InternaSIonal teknologI ketenagalIStrIkan

T Perusahaan Listrik Negara (Persero), khususnya PLN Puslitbang Ketenagalistrikan, akan menggelar hajat berskala internasional, yaitu International Conference in Technology and Policy, bekerja sama dengan International Electronics and Electrical Engineer (IEEE) sehingga paper yang nanti diterima akan mendapat akreditasi pengakuan terindeks oleh IEEE. International Conference on Technology and Policy in Electric Power & Energy (ICT-PEP 2020) merupakan konferensi internasional yang diselenggarakan kedua kalinya oleh Puslitbang Ketenaglistrikan PLN dibantu oleh Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia (FORTEI) agar kualitas review dapat terjaga dan sosialisasi konferensi dapat lebih mengena ke seluruh civitas academica bidang elektro dalam hal ini Power Electric. “Tahun ini, ICT-PEP bertemakan ‘Menuju Indonesia 4.0 Melalui Pengembangan Sumber Daya Energi Ramah Lingkungan Nasional,” ujar GM PLN Puslitbang Ketenagalistrikan Ir. Iswan Prahastono M.Phil. Konferensi ini mengajak para pembuat kebijakan dari pemerintah, peneliti energi nasional & internasional, akademisi dari universitas serta pelaku industri untuk berbagi ide, produk dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah ketenagalistrikan. Beberapa pembahasan khusus dian-

taranya mengenai penerapan teknologi hijau, teknologi 4.0 termasuk kecerdasan buatan dan cyber security. Konferensi ini sedianya akan diselenggarakan secara virtual pada 23-24 September 2020, mengingat kondisi pandemic Covid-19 dan banyak peserta dari luar negeri yang tidak bisa hadir. Selain itu, konferensi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk membangun jaringan triple helix antara akademisi, pengusaha dan pemerintah. “Kerja sama dengan FORTEI tentunya akan membantu mewujudkan terciptanya hubungan yang erat antara PLN dengan dunia kampus,” ujar Iswan. Batas akhir penyerahan makalah dilakukan pada 26 Juni 2020. Kemudian makalah diseleksi oleh tim dari FORTEI. Makalah yang lolos telah diumumkan pada 31 Juli 2020. Saat ini, penulis makalah sedang melukan revisi dan akan dipresentasikan saat konferensi, yaitu pada 23-24 September 2020. Rincian konferensi virtual akan diinformasikan melalui website ictpep.org. Sampai saat ini telah tersubmit kurang lebih 168 paper dari berbagai in-

stitusi ataupun perusahaan di dalam dan luar negeri. Pada ICT PEP 2020 kali ini, terdapat makalah dari USA, Perancis, Jerman, Belanda, Kanada, Rumania, India, Malaysia, Pakistan, Qatar dan Tajikistan yang telah meliput tiga benua. Hal ini tentunya menggembirakan karena PLN telah menorehkan tingkat kepercayaan tidak hanya dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri. Konferensi ini rencananya akan menghadirkan pembicara berpengaruh yang terkait dengan topik. “Beberapa profesor internasional ternama juga akan menjadi pembicara utama dalam seminar tersebut, diantaranya adalah Prof. Dr. Saifur Rahman Ph.D., dari Virginia Tech dan sebagai kandidat Presiden IEEE 2021, Surya Santoso, Profesor di University of Texas, Austin, dan Adi Kurniawan, dari Wave Energy Research Center di UWA Albany,” papar Winarno dan Yongky Permana selaku Technical Committee dari ICT PEP 2020. (ZC)

Perlu InVeStor untuk SeraP PaSokan lIStrIk aCeh

rovinsi Aceh memiliki cadangan kelistrikan yang cukup. Hal ini tidak terlepas dari profil kelistrikan di Aceh tidak terlepas dari sistem kelistrikan di Sumatera. Sistem kelistrikan di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) berada di wilayah Sumatera bagian utara. Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, untuk wilayah Sumatera bagian utara, terbagi dua, yaitu Sumatera Utara dan Aceh yang memiliki cadangan 38% dengan beban puncak 2.200 MW dan daya mampu pembangkit sekitar 3.000 MW. “Sedangkan untuk Aceh memilik cadangan listrik 57% dengan beban puncak 400 MW dan daya mampu 639 MW,” kata Wiluyo, dalam acara Ngobrol Cak Ham Episode 8 dengan tema “Listrik Untuk Kemajuan Aceh”, melalui platform Zoom, Minggu (9/8/2020).

Bahar Yahya Pemred Majalah Listrik Indonesia

Dalam acara yang digagas Hamdani Bantasyam, juga menghadirkan Guru Besar Elektro & Komputer Universitas Syiah Kuala, sekaligus Sekretaris Umum MKI Aceh, Prof. Dr. Nasaruddin, ST., M.Eng., dan Pemimpin Redaksi Majalah Listrik

Indonesia Bahar Yahya. Majalah Listrik Indonesia menyambut positif langkah yang sudah dilakukan PLN Sumatera Kalimantan, khusus PLN Aceh dalam menjaga keandalan dan kecukupan listrik di provinsi Aceh. Listrik Indonesia terus mendukung upaya PLN dalam memajukan ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya di PLN Sumatera Kalimantan. “Kami terus menjaga kerjasama dengan PLN melalui pemberitaan dan ajang pameran kemajuan kelistrikan di Tanah Air,” kata Bahar. Bahar berpendapat, pemerintah dan PLN Aceh harus bersinergi untuk mendorong investasi di Aceh. “Listrik di Aceh sudah surplus sehingga perlu mendorong investor di Aceh agar kelistrikan dapat diserap lebih baik lagi, melalui geliat ekonomi dan industri,” pungkas Bahar, yang juga putra asli Aceh. (TS) Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

SEREMONI

REVIEW

teroBoSan DIrJen MInerBa Segera DItunggu

DoK. MarItIM.Go.ID

ukup lama kursi nomor satu di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM kosong, namun kini kursi tersebut sudah terisi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif melantik Ridwan Djamaluddin sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Senin (10/8). Ridwan menggantikan Bambang Gatot Ariyono yang pensiun sejak awal Mei 2020 lalu. Saat ini, Ridwan menjabat sebagai Deputi Bidang koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Nama Ridwan pun tak asing di dunia pertambangan lantaran pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IATGI). Dia pun tercatat pernah menduduki posisi Komisaris di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dalam seleksi untuk mengisi posisi Dirjen Minerba, Ridwan harus bersaing dengan lima nama. Empat diantara-

Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, MSc

nya, berasal dari internal Kementerian ESDM yakni Agung Pribadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama (KLIK), Mohamad

Priharto Dwinugroho (Kepala Pusat PPSDM Geominerba), Sujatmiko (Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara), dan Yunus Saefulhak (Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral). Dan pejabat dari Kemenko Marves, Yohannes Yudi Prabangkara yang merupakan Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur. Ridwan telah didapuk menjadi Dirjen Minerba, sejumlah pekerjaan rumah mendesak yang harus langsung dikerjakan oleh Dirjen Minerba baru. Dua diantaranya adalah menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 alias UU Minerba yang baru. Saat ini, tiga Peraturan Pemerintah (PP) sedang disusun dan ditargetkan bakal selesai paling lambat Desember mendatang. Kedua, terkait perpanjangan izin, baik dari segi PKP2B maupun pemegang IUP dan IUPK. Seperti diketahui, perpanjangan PKP2B menjadi IUPK memang menjadi polemik serius dalam beberapa waktu belakangan ini. (CR)

Pln Bangka BelItung & It Pln IMPleMentaSI waSte to energy

T PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung, melalui Unit Pelaksana Pembangkitan Bangka Belitung, menggandeng Institut Teknologi PLN Jakarta (IT PLN), mengimplementasikan Waste to Energy di Pulau Tinggi Tobali. Vendy Antono, Dosen dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi IT-PLN menyatakan bahwa setelah melakukan kajian, secara teknis Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ini layak untuk diimplementasikan, dengan mengambil pelet sampah dari TPA Jungjung Besaoh di Toboali sebanyak 384 kg per hari. Pelet sampah yang sudah diangkut ke Pulau Tinggi kemudian dimasukkan ke dalam gasifier yang dapat mengubah 16 kg pelet sampah menjadi 37 m3 syngas dalam waktu 1 jam. Keluaran gas ini kemudian akan diubah menjadi energi listrik menggunakan generator set diesel (genset) berkapasitas 16 kW. Spesifikasi gasifier dan genset me-

www.listrikindonesia.com

mungkinkan keduanya dapat beroperasi selama 24 jam. R. Sapto Yuwono Manager Lembaga Terapan IT-PLN, Koordinator Kegiatan ini menyampaikan bahwa ada beberapa kendala di papangan yaitu tantangan untuk mendapatkan pelet sampah, perlu kesadaran masyarakat akan perlunya mengolah sampah. Harus ada kolaborasi dengan pemerintahan setempat untuk membuat program Bersama dalam pen-

gelolaan sampah. â&#x20AC;&#x153;Instansi pemerintahan memiliki andil yang besar untuk menghimbau masyarakat agar membuat program bank sampah, memilah sampah, dan menjual sampahnya, dengan kebijakan pengumpulan (dan penanganannya) ditentukan di tingkat Kabupaten (Bangka Selatan) agar tercapai target harian yaitu pelet sampah sebanyak 384 kg,â&#x20AC;? jelas Sapto. (TS)

OPINI

EDITORIaL

PENSIUNKAN PEMBANgKIT jADUL Berdasarkan data Kementerian ESDM, total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia pada akhir 2019 mencapai 69,6 GW. Sementara itu, PLTu berbahan bakar batu bara sebesar 34,7 GW atau 49,9%. 

ZuchrI

erdasarkan status kepemilikan, PT PLN (Persero) memiliki pembangkit dengan total kapasitas 42,35 GW (gigawatt) atau 60,9%, sedangkan sisanya adalah pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) termasuk pemegang izin operasi dan private power utility. PLTU masih mendominasi. Selain suplai batu bara masih cukup melimpah, biaya pokok produksi (BPP) listrik dari PLTU masih termurah dibandingkan dengan jenis pembangkit lainnya. Tarif listrik di Indonesia masih menjadi perhatian (concern) seluruh stakeholder. Jadi, salah satu prioritas utama adalah penurunan BPP secara bertahap sehingga tarif listrik semakin terjangkau (affordable). Bahkan, dengan jumlah PLTU yang masih mendominasi saat ini pun, pemerintah masih memberikan subsidi listrik untuk kelompok pelanggan 450 volt ampere (VA) dan sebagian golongan 900 VA. Pemerintah mengalokasikan subsidi listrik pada APBN 2020 sebesar Rp54,79 triliun. Angka yang tidak kecil. Jika BPP turun, kemudian tarif listrik bisa turun, tentu tidak perlu lagi ada alokasi subsidi listrik. Subsidi itu bisa dialihkan untuk sektor yang lebih membutuhkan hingga menggerakan perekonomian. Dengan komposisi PLTU (pembangkit dengan biaya termurah) paling dominan saja masih ada subsidi listrik. Jika kapasitas pembangkit jenis lain, seperti PLTGU, PLTD, dan pembangkit energi bersih (renewable energy) lebih dominan, tentu rata-rata BPP listrik nasional lebih tinggi. Pada akhirnya, tarif juga naik sehingga subsidi listrik bisa jebol.

100

Artinya, seluruh stakeholder (pemerintah, PLN, DPR, IPP, masyarakat, akademisi, dan pihak lain) perlu sepakat bahwa prioritas saat ini adalah menurunkan biaya pokok produksi listrik agar tarif listrik terjangkau dan tidak perlu lagi dana subsidi dari APBN. Setelah tahap ini tercapai, barulah pemerintah dan stakeholder lain boleh melangkah ke prioritas lain, yaitu pembangkit yang lebih bersih. Dua prioritas itu sebenarnya bisa saja dijalankan bersama-sama dengan syarat, harga jual listrik dari energi terbarukan sama dengan energi fosil. Tarif yang sama itu berlaku hingga ekonomi masyarakat “naik kelas”. Setelah fase ini, barulah tarif listrik bisa kembali proporsional. Tujuannya, untuk menekan atau menghilangkan subsidi listrik, sehingga negara tidak terlalu terbebani. Kenapa banyak stakeholder alergi dengan PLTU? Karena pembakaran energi fosil batu bara, menghasilkan emisi gas buang yang jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti debu terbang (fly ash) dan debu endapan (bottom ash) serta partikel/polutan lain yang bisa membahayakan kesehatan. Namun, polusi dari PLTU tentu bisa dikendalikan serta dikelola dengan baik. Beberapa teknologi itu misalnya, low NOx burner, pemasangan electrostatic precipita tor, penggunaan ultra super critical (USC), kontrol bahan bakar, pengendalian operasi, bauran biomassa dan batubara (co-firing) serta pengelolaan lingkungan lainnya. Termasuk, bekas tambang (lubang) pun masih bisa dikendalikan melalui kewajiban pascatambang.

Pasalnya, ketersediaan listrik murah masih menjadi pertimbangan penggunaan batu bara pada PLTU yang notabene memiliki BPP paling rendah. Setelah sepakat prioritas pertama mengoptimalkan PLTU untuk mencapai penurunan BPP, langkah selanjutnya melakukan optimalisasi operasi dengan menghentikan atau mempensiunkan (retiring) pembangkit yang berusia lebih dari 20 tahun. Pembangkit jadul itu tidak efisien dan menggunakan teknologi usang. Dibandingkan teknologi baru seperti USC, yang lebih irit pemakaian batu bara dengan emisi rendah. Selain itu, dengan retiring pembangkit tua, akan lebih efisien biaya energi primer sehingga BPP bisa turun signifikan. Pembangkit jadul kapasitasnya relatif kecil, yaitu kisaran 100—300 megawatt (MW) per unit. Namun, biaya pokok produksi masih lebih mahal, kisaran US$6 sen—US$8 sen per kilowatt hour (kWh) . Sementara itu, PLTU yang dibangun saat ini berkapasitas besar 500—1.000 MW per unit dengan biaya pokok produksi lebih murah, yaitu kisaran US$4 sen—US$5 sen per kWh. Dari total pembangkit PLN saat ini 42.350 MW, kemungkinan 10.000-20.000 MW merupakan PLTU yang dibangun sebelum era 2000-an, sudah berusia tua dan memiliki BPP mahal. Seharusnya pemerintah, PLN, dan IPP justru membangun PLTU dengan teknologi terbaru yang efisien dengan selisih BPP sangat signifikan, kemudian bisa memensiunkan PLTU lawas. Melalui retiring pembangkit tua, polusi dari PLTU akan turun cukup signifikan dan BPP juga turun sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan tarif listrik makin kompetitif. n

Edisi 74 | 15 Agustus - 15 September 2020

Listrik Indonesia Edisi 74

Articles inside

sEREmoNi

lENsA DAERAH

CsR

mANCANEgARA

ARCHiPElAgo

sDm