Listrik Indonesia Edisi 73 by Ismail Atmadja

EDISI 073 n 1 JULI - 1 AGUSTUS 2020

www.listrikindonesia.com

SOSOK TARGET BESAR DI PUNDAK NICKE WIDYAWATI

WILUYO KUSDWIHARTO DIREKTUR BISNIS REGIONAL SUMATERA DAN KALIMANTAN PT PLN (PERSERO) & KETUA UMUM MKI

TRANSFORMASI PLN MENUJU TATANAN BARU KELISTRIKAN

SOROT PLN JAMIN TRANSPARAN KE PELANGGAN EDITORIAL TANTANGAN MENYIAPKAN SDM LOKAL

MENJAGA KEANDALAN DI TENGAH PANDEMI

Rp45.000,9772085106564

Dari Redaksi

LISTRIK andaL

Bagi Masyarakat luas

eperti diketahui, guna memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Praktis seluruh masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Tentu saja, regulasi ini memberikan dampak ikutan bagi para karyawan, baik yang bekerja di instansi pemerintah , BUMN, maupun sektor swasta. Di mana, sebagian besar aktivitas para karyawan dialihkan ke rumah melalui aturan work from home (WFH). Tak terkecuali di sektor ketenagalistrikan dan energi, juga mengalami nasib yang sama. Sebut saja, PT PLN (Persero), yang mengalami kontraksi kinerja. Konsumsi listrik di sisi industri, bisnis, dan komersial lainnya mengalami penurunan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pelanggan golongan rumah tangga, yang mengalami lonjakan akibat pemberlakuan WFH. Sementara itu, PLN tetap memikul tanggungjawab besar untuk menjaga pasokan listrik tetap mencukupi dan andal bagi masyarakat luas, yang kini banyak beraktifitas di rumah. Di samping itu, pemerintah mengharuskan perusahaan listrik pelat merah ini, memberikan subsidi tagihan listrik gratis atau diskon bagi sejumlah masyarakat yang kurang beruntung. Di sisi lain, Dewan Juri Indonesia IBEA 2020 dan Listrik Indonesia, atas masukan dan saran dari partner, sponsor, peserta pameran, dan para finalis IBEA 2020, memutuskan untuk menunda gelaran Pameran Kelistikan Indonesa dan Ajang Penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2020, yang direncanakan digelar di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, pada 15-16 April 2020. Selanjutnya, IBEA 2020 akan segera dilaksanakan kembali setelah pemerintah mengizinkan untuk menyelenggarakan pameran sejenis di Tanah Air di era kenormalan baru. “Atas nama Ketua Dewan Juri IBEA 2020 dan Majalah Listrik Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas penundaan pelaksanaan Penghargaan IBEA 2020. Insya Allah segera akan kami gelar di awal tahun (2021),” ucap Tumiran, Ketua Dewan Juri IBEA 2020.

Selain itu, di masa WFH yang diterapkan pemerintah, tentu saja membatasi ruang gerak Listrik Indonesia dalam menggali sumber pemberitaan. Akibat terbatasnya akses untuk bertemu fisik secara langsung dengan para narasumber. Tetapi, kondisi yang ada saat ini, tidak membuat kami putus asa. Bahkan, kami menjadikan tantangan yang ada sebagai energi untuk menyajikan pemberitaan yang aktual, faktual, dan independen bagi para pembaca setia Listrik Indonesia. Layaknya, PLN dan stakeholder di sektor kelistrikan lainnya, Listrik Indonesia berupaya ikut mendorong keandalan listrik bagi masyarakat luas, dengan menghadirkan tema besar “Menjaga Keandalan di Tengah Pandemi” di Edisi 73. Berkat kerjasama semua tim yang solid, akhirnya Listrik Indonesia Edisi 73 mampu hadir di tengah para pembaca setia. Dalam Fokus Utama, kami menampilkan sejumlah narasumber eksklusif, diantaranya Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, dalam upaya bersama menjaga keandalan listrik. Selain itu, kami menampilkan sejumlah perusahaan di sektor kelistrikan dan energi, serta bersinergi dengan PT PLN (Persero). Untuk rubrik Cover Story, kami menampilkan Wiluyo Kusdwiharto, dalam kiprahnya sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero), sekaligus Ketua Umum MKI. Selanjutnya, kami tampilkan Srikandi sektor energi Nicke Widyawati, sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) di rubrik Sosok. Tak lupa kami sajikan rubrik menarik lainnya, seperti Suara CEO, Pekik Argo Dahono dalam Suara Pakar, Archipelago, Energi Baru Terbarukan (EBT), Korporasi, dan Sertifikasi, hingga Tips & Trik. Selamat membaca. Tetap jaga kesehatan dan salam semangat memasuki kenormalan baru.

Juli Satrio Juli Satrio Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

l i s t r i k i n d o n e s i a . c o m

DEWAN PAKAR Dr. ir. tuMiran, M.eng Dr. ir. herMan Darnel iBrahiM, M.sc ir. JarMan, M.sc ir. nur PaMuDJi, M.eng ir. MoCh. harry Jaya Pahlawan, Dipl.eC, M.sc, iPu. Dr. ir. Milton PaKPahan, MM, CerG DEWAN PEmBiNA sri anDini

PRomotioN DiRECtoR irwan raChMan

PEmimPiN umum Juli satrio

EVENt DiRECtoR ario soeBiJoKo

mANAgiNg DiRECtoR irwaDhi MarZuKi

CoRPoRAtE sECREtARy sarah wenas

PEmimPiN REDAKsi Bahar yahya REDAKtuR PElAKsANA turiMan soFyan REDAKsi CanDra wisesa, eriKa Putri, syaeFuDin Zuhri. fotogRAfER rayZatul aKMal. CREAtiVE DiRECtoR isMail atMaDJa. ARt DiRECtoR FranKi suwarno aK. CREAtiVE Keli untoro. mANAJER mARKEtiNg & PRomosi ari MiraDi. iKlAN BoBBy inDra lesMana, Marwan, riDwan, suBhan. siRKulAsi M. saDeli, M. Maya, uBaiDillah. DAtA & DoKumENtAsi ninDya Putri. KEuANgAN santi setiawan.

Fear about the Covid-19 is normal â&#x20AC;&#x201C;but don't let it control you!

Get it on

www.listrikindonesia.com

oN tHE CoVER: Wiluyo KusDWiHARto DireKtur Bisnis reGional suMatera Dan KaliMantan Pt Pln (Persero) & Ketua uMuM MKi

lANggANAN & iKlAN 021 - 536 77336 (hunting)

listrik indonesia

redaksi.listrikindonesia@gmail.com

@listriknenergi @listrikindo

w w w. l i s t r i k i n d o n e s i a . c o m REDAKsi & iKlAN

Grha MP Jl. KeManGGisan ilir no. 23 JaKarta 11480 telP. 021-53677336 Fax. 021-5343792

PERWAKilAN

Jl. Barata Jaya Vi no.3 suraBaya 60284 telP. 031 - 5053247, 5058191

BANK

BanK ManDiri CaB. JaKarta no. aCC. 165-000-2323-203 a/n: Pt. listriK inDonesia MeDia

PENERBit

Pt Murtila ProMosinDo

HAK mEREK:

no. iDM00027133

Daftar Isi

Review

Fokus Utama

ARCHiPElAgo nyala terang Di Pulau sumedang

sEREmoNi

MeMacu Sektor kelIStrIkan

di Tengah Pandemi

transformasi stt Pln menjadi institut teknologi Pln

Hal 16 - 43 Belum lama ini, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 akan terkontraksi hingga 7,6%.

PT Wijaya Karya Industri Energi Gencarkan Kampanye Hemat Energi

PT Sarana Karya Mandiri Jaya Andalkan Kecepatan Layanan

PT Asuransi Tugu Kresna Pratama Optimistis Memasuki New Normal Lewat Inovasi

PT Nusantara Turbin dan Propulsi Tetap Berinovasi dan Terapkan Strategi Jitu

DPP AKLI Pekerjaan Tetap Dilanjutkan

PT Preformed Line Products Indonesia Pantang Surut Layani Pelanggan

PT Masaji Prayasa Cargo Siapkan Pengembangan Usaha Berkelanjutan

PT KMI Wire & Cable Industri Perlu Perhatian Pemerintah

Sunarsip (Pengamat The Indonesian Economic Intelligence) Misi Menjaga Keandalan Listrik di Kala Pandemi

Sugeng Suparwoto Ketua Komisi VII DPR RI Kebijakan Harus transparan dan Tepat Sasaran

52-54

SOSOK

Nicke WidyaWati

Dirut Pt Pertamina (Persero)

Beban Berat di Pundak nicke Widyawati

IBEA SIAP KEMBALI DIGELAR PENJuRiAN offliNE, Visit DEWAN JuRi KE PERusAHAAN fiNAlis

8-13 Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Daftar Isi

Cover Story

ARIFIn TASRIF Menteri ESDM

Kualitas layanan Jadi Perhatian

Wiluyo Kusdwiharto

ZuLKIFLI ZAInI

DiREKtuR BisNis REgioNAl sumAtERA DAN KAlimANtAN Pt PlN (PERsERo) & KEtuA umum mKi

tranSForMaSI Pln MenuJu TaTanan BaRU KeLiSTRiKan

Feature

Opini

KoRPoRAsi Hadirkan solusi andal energi terbarukan

68 70 72

sERtifiKAsi Hindari Praktik suap lewat standar mutu

58 60 64 80

ENERgi tERBARuKAN Pandemi Covid-19 ancam Pengembangan energi terbarukan tEKNo Pln mobile mudahkan Pelanggan Di saat Pandemi

Direktur Utama PT PLN (Persero)

Konsumsi listrik industri turun siasat Pln Hindari rugi

suARA CEo ruly Firmansyah

LuhuT B PAnDjAITAn

Dirut Pt Pelayaran Bahtera adhiguna

menjadi Price setter & Dongkrak Profit PRofil Gunadi | Dir ops iii Pt Waskita Karya tbk optimistis Pengembangan Green energy suARA PAKAR Pekik: Pandemi dan Pelajaran Berharga

Menko Maritim & Investasi

Program strategis nasional: Proyek listrik 35 GW Berlanjut

soRot Pln Jamin transparansi ke Pelanggan EDitoRiAl tantangan menyiapkan sDm lokal

SRI MuLYAnI InDRAWATI Menteri Keuangan

Lifestyle 73

TIPS & TRIK

Pemerintah tambah subsidi listrik intervensi untuk Bangkitkan ekonomi

agar tagihan listrik tetap aman

AGuS G KARTASASMITA Menteri Perindustrian

stimulus Pandemi: Kemenperin Dorong industri terus melaju

www.listrikindonesia.com

Laporan Khusus

BAnGKIT PASCA PAnDEMI

iBea siaP DiGelar Pandemi Covid-19 berdampak pada ditundanya gelaran Pameran Kelistikan Indonesa dan Ajang Penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2020. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan kepada pemerintah untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus korona baru ini. Ke depan, Pameran Kelistrikan dan Penghargaan IBEA siap menerapkan new normal. 

TurImAn SofyAn

etelah mencermati hari demi hari penyebaran Covid-19, yang makin meluas dan mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, Dewan Juri IBEA 2020 dan Majalah Listrik Indonesia (MLI) memutuskan untuk menunda (postponed) pelaksanaan Pameran Kelistrikan Indonesia dan Ajang Penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2020. Semula, even pameran dan ajang penghargaan di sektor ketenagalistrikan ini rencananya digelar di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, pada 15-16 April 2020. Selain itu, Dewan Juri IBEA 2020 dan Majalah Listrik Indonesia menilai penundaan pelaksanaan Pameran Kelistrikan Indonesia dan Ajang Penghargaan IBEA 2020, merupakan bagian dari upaya ikut mendukung pemerintah dalam menghambat laju penyebaran pandemik Covid-19 di Tanah Air. Gelaran pameran dan ajang penghargaaan di sektor kelistrikan dan energi bergengsi ini, akan segera dilaksanakan setelah pemerintah kembali mengizinkan untuk menyelenggarakan pameran sejenis di Tanah Air di era kenormalan baru. Ketua Dewan Juri IBEA 2020 Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, mengatakan penundaan Pameran Kelistrikan Indonesia dan Ajang Penghargaan IBEA 2020 dilakukan setelah Dewan Juri IBEA 2020 dan Majalah Listrik Indonesia mendapat masukan dan saran dari partner, sponsor, peserta pameran, dan para finalis IBEA 2020, untuk me nunda pelaksanaannya hingga situasi

lebih aman dan kondusif. “Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan pemegang otoritas terkait perizinan gelaran IBEA 2020. Insya Allah dapat kami gelar di awal tahun (2021), ” tegas Tumiran. Menurut dia, penundaan IBEA 2020 menunjukkan semua pihak memiliki kepedulian yang sama, terhadap faktor kesehatan dan keselamatan para peserta pameran, pengunjung, stakeholders, dan masyarakat luas yang akan berkegiatan selama Pameran Kelistrikan Indonesia dan Ajang Penghargaan IBEA 2020. “Kami menilai kepentingan kemanusiaan jauh lebih besar. Dewan Juri IBEA 2020 dan Majalah Listrik Indonesia berkeinginan kuat ikut berperan dan bekerja sama sebagai komponen bangsa, demi pencegahan semakin meluasnya penyebaran pandemik Covid19 yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa kini dan akan datang,” ujar Tumiran. Lanjut dia, Dewan Juri IBEA 2020 dan Listrik Indonesia berharap agar situasi bisa berangsur segera pulih, sehingga kegiatan bisnis dan pameran bisa segera normal kembali. “Mari kita terus berusaha menyebarkan optimisme dan terus berdoa agar dampak pandemi Covid-19 segera berangsur-angsur pulih, khususnya di sektor ketenagalistrikan dan energi,” katanya. Penundaan IBEA 2020 menjadi langkah terbaik, sekaligus terberat yang harus ditempuh Dewan Juri IBEA 2020 dan Listrik Indonesia. “Atas nama Ketua

Dewan Juri IBEA 2020 dan Majalah Listrik Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas penundaan pelaksanaan Pameran Kelistrikan dan Ajang Penghargaan IBEA 2020,” ucap Tumiran.

Dukungan Semua Pihak Event Pameran Kelistrikan Indonesia dan Ajang Penghargaan IBEA, merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Majalah Listrik Indonesia sebagai apresiasi kepada entitas ketenagalistrikan dan energi di Tanah Air. Pada tahun ini, Pameran Kelistrikan dan Ajang Penghargaan IBEA 2020 mendapat dukungan dari Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Misi yang diusung dalam gelaran IBEA adalah untuk memacu dan meningkatkan komitmen dari perusahaan lokal dan global, dalam memajukan sektor ketenagalistrikan dan energi di Indonesia. Baik dari sisi teknologi, engineering, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dari tahun ke tahun, sejak digelarnya IBEA, animo perusahaan kelistrikan dan energi untuk terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hasil seleksi yang dilakukan melalui shortlisting terpilih 41 finalis dari perusahaan kelistrikan dan energi untuk bertarung menjadi yang terbaik di kategorinya masing-masing. Sejumlah penghargaan IBEA 2020 Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Laporan Khusus

FOTO: R AKMAL/LISTRIK INDONESIA

Dewan Juri IBEA bersama Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Rida Mulyana.

akan diberikan kepada perusahaan-perusahan terbaik yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas dan pelayanan di bidang ketenagalistrikan dan energi, yaitu Kategori The Best Power Plant Company (Non-Renewable Enery); The Best Power Plant Company (Renewable Energy); The Best EPC Company; O&M Company; The Best Electricity Supporting Company, dan Special Award, yang meliputi The Best Innovation; The Best Local Content; The Best CSR; dan The Best Environment. Dalam tahapan IBEA 2020, Dewan Juri telah melakukan penilaian secara offline terhadap 41 finalis melalui mekanisme visit atau berkunjung langsung ke perusahaan tersebut. Hal ini sebagai upaya menjaga independensi dan transparansi dalam menentukan para Jawara IBEA 2020 sesuai kategori yang ada. Sebagai informasi tambahan, Dewan Juri yang terlibat dalam perhelatan IBEA 2020 kali ini, terdiri unsur akademisi, stakeholder, regulator kelistrikan, hingga praktisi, di antaranya Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, (mantan anggota DEN); Dr. Ir. Ali Herman Ibrahim, MSc; Dr. Ir. Andhika Prastawa, MS.EE, IPU; Edwin Hidayat Abdullah, SE. MPM; Ir. Harry Jaya Pahlawan, Dipl.EC,MSc; Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc; Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa MK, MT; Ir. Jarman, MSc; Dr. Ir. M Said Didu, M.Eng; Dr. Ir. Milton Pakpahan, MM. CERG; Ir. Nicke Widyawati, MH. (Dirut Pertamina); Prof. Dr. Ngapuli I Sinisuka (ITB); Dr. Ir. Santoso Januwarsono, MBA. MM; Ir. Satya W Yudha, www.listrikindonesia.com

ME, MSc; dan Sri Andini, SH. Sebelumnya, para pakar kelistrikan dan energi yang tergabung dalam Dewan Juri IBEA 2020, telah melakukan diskusi terkait masalah pengelolaan energi dan penyelenggaraan awarding dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, SIP, di Kantor KSP, Jakarta. Moeldoko mengatakan, kami sangat mendukung pelaksanaan IBEA 2020 untuk kemajuan industri ketenagalistrikan dan energi di Indonesia. Masukan yang disampaikan para Dewan Juri terkait pengelolaan energi di Tanah Air, akan kami disampaikan kepada pihak terkait agar dapat dieksekusi sebagai kebijakan dalam mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). “Jangan sampai para pengembang listrik EBT dan investor, tidak bergairah karena harga keekonomiannya yang tidak layak,” kata Moeldoko.

konsep new normal Majalah Listrik Indonesia pertama kali menjadi bagian dari Pameran Kelistrikan Indonesia dan Ajang Penghargaan IBEA, pada 2010. Sejak itu, secara rutin setiap tahun Listrik Indonesia menjadi organizer Pameran Kelistrikan Indonesia dan IBEA. Sampai tahun ini, Listrik Indonesia tak pernah absen menyelenggarakan Pameran Kelistrikan Indonesia dan IBEA. Hingga, akhirnya bahaya pandemi Covid-19 memaksa rantai sejarah itu tak berjalan sesuai jadwal normal. Pameran Kelistrikan dan IBEA 2020,

kali ini mengusung tema “Sinergi Pengembangan Sektor Renewable Energi sebagai Pemacu Investasi”. “Tema yang kami usung tersebut untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan di sektor ketenagalistrikan dan energi, mendukung pencapaian bauran energi sebesar 23% pada tahun 2023, meningkatkan peran indusri lokal dalam mendukung dan mempercepat pembangunan proyek-proyek kelistrikan agar semua masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat menikmati listrik,” ujarnya. Tumiran berharap, semoga Pameran Kelistrikan dan Ajang Penghargaan IBEA 2020 segera dapat terlaksana dan sukses, demi kemajuan industri ketenagalistrikan dan energi di Indonesia, di tengah pandemi Covid-19. Tentunya dengan mematuhi protokol kenormalan baru dari pemerintah. Lanjut dia, kesiapan utama yang ditekankan pada Pameran Kelistrikan dan IBEA 2020 nantinya mewajibkan kepada peserta pameran, kontraktor, pengunjung, penyelenggara, serta stakeholder lainnya, untuk memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan. “Pameran Kelistrikan Indonesia dan Ajang Penghargaan IBEA 2020 telah siap menjadi bagian memasuki era new normal. Kami harus beradaptasi dengan perubahan dengan mengedepankan protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan pemerintah,” tutup Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, Ketua Dewan Juri IBEA 2020. n

Laporan Khusus

DEWAn juRI IBEA 2020

raMpungkan Visit penilaian Offline ke finalis

etelah melakukan shortlisting terhadap para peserta Indonesia Best Electric Award (IBEA) 2020, Dewan Juri IBEA berhasil menjaring 41 Finalis di ajang penghargaan bergengsi tahunan di sektor ketenagalistrikan dan energi di Indonesia, IBEA 2020. Untuk menentukan para punggawa IBEA 2020, sesuai dengan kategori, selanjutnya para Dewan Juri IBEA 2020 melakukan tahapan penilaian offline melalui mekanisme visit langsung ke perusahaan para finalis peserta IBEA 2020. Visit penilaian offline merupakan tahapan penilaian untuk

PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk

PT Indopower Internasional

PT Kajian Logam Persada

memperoleh informasi secara real time, obyektif, dan independen terhadap kinerja dan performance para Finalis, yang secara konsisten memajukan sektor ketenagalistrikan dan energi di Tanah Air. Kini, Dewan Juri IBEA yang diiketuai oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, telah memasuki babak pamungkas untuk mengumumkan para Jawara IBEA 2020, sesuai dengan kategori yang diikuti para finalis dalam puncak acara Pameran Kelistrikan Indonesia dan Ajang Penghargaan IBEA 2020, dalam konsep adaptasi new normal sesuai protokol kesehatan pemerintah. n (TS)

PT PAL Indonesia (Persero)

PT Indonesia Power Banjarnegara

PT Sentramitra Dayautama

PT Indonesia Power

PT ZTT Cable Indonesia Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Laporan Khusus

PT Waskita Karya (Persero)

PT Medco Power Indonesia

PT Voksel Electric, Tbk

PT Bukit Energi Servis Terpadu

PT CG Power Systems Indonesia www.listrikindonesia.com

PT Sumber Energi Sukses Makmur

PT TML Energy

PT Surya Energi Indotama

PT Siemens Indonesia

PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

PT Fusi Liberti Infosindo

PT Adyawinsa Electrical & Power

Laporan Khusus

PT Barata Indonesia (Persero) PT Hutama Karya (Persero)

PT PJB Services PT Enviromate Technology International

PT Cogindo Dayabersama PT GH EMM Indonesia

PT Indonesia Comnet Plus

PT MH Power System Indonesia

Clean Power Indonesia

PT Avecode International

PT Sky Energy Indonesia

Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Laporan Khusus

PT TJB Power Services

PT KIS Energy

PT Harbison Walker International

PT Sulzer Indonesia www.listrikindonesia.com

PT Wijaya Karya (Persero)

PT Max Power Indonesia

PT Benua Green Energy

PT Geo Dipa Energi (Persero)

PT Energi Listrik Batam

Laporan Khusus

andalan di layanan

OPeRaSi dan PemeLihaRaan Sarat dengan pengalaman jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit. Anak perusahan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) ini siap berkontribusi dalam mendukung infrastruktur kelistrikan. Visinya adalah menjadi Perusahaan Penyedia Solusi Pengelolaan Pembangkit Listrik dan Pendukungnya yang Terpercaya. mampukah menyabet gelar terbaik sebagai o&m Company di ajang IBEA 2020?

T Pembangkitan Jawa-Bali Services (PJB Services) yang bergerak di sektor operasional dan pemeliharaan akan memperkuat pelayanan pada pembangkit-pembangkit yang terletak di dalam dan luar Pulau Jawa. Direktur O&M PJB Services, Nur Hidayat menyampaikan, saat ini wilayah pengelolaan perusahaan tersebut mencapai 5.273 megawatt (MW) dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini PJB Services telah memiliki wilayah pelayanan mulai dari Aceh sampai Ternate. Daerah-daerah di luar (Jawa) ini kondisinya banyak yang sulit infrastrukturnya, tapi itu adalah bagian dari komitmen PJB Services untuk menjaga pasokan listrik. Di tahun 2025, PJB Services menargetkan dapat mengelola hingga 6.506 MW. Ia juga menambahkan bahwa PJB Services sudah melakukan inisiasi di bidang EBT untuk turut melestarikan bumi, antara lain Solar PV Development, Co-firing PLTBiomas, dan Energy Storage System. Untuk dapat memperluas cakupan wilayah pemeliharaan pembangkit, Nur Hidayat menuturkan perusahaan terus memperkuat sumber daya manusia. Saat ini, PJB Services telah memiliki sebanyak 3.420 karyawan. PJB Services terus menyiapkan sumber daya

manusia yang tersebar di seluruh Indonesia, dan siap bekerja di wilayah-wilayah O&M PJB Services. Setiap karyawan memiliki keahlian tersertifikasi yang dilakukan di Training Development Center milik PJB Services yang terletak di wilayah Kantor Pusat PJB Services di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai informasi, PJB Services didirikan oleh PJB untuk melakukan fungsi operasional dan pemeliharaan. Saat ini 98% saham PJB Services merupakan milik PJB, sehingga bisnis PJB Services terdampak langsung oleh kebijakan induk usaha. Nur Hidayat menjelaskan, upaya pemeliharaan PJB Services mencakup seluruh proses mulai dari untuk turbin uap, turbin gas, diesel, dan seluruh komponen utama dan pendukung. PJB Services mengelola seluruh pembangkit termasuk PLTU, PLTA, PLTG, PLTGU, PLTMG, dan PLTD. Pada event IBEA 2018, PJB Services menyabet penghargaan The Best Digitalization Company. Sedangkan pada event IBEA 2017, PJB Services menyabet penghargaan The Best O&M Company setelah bertarung mengalahkan empat perusahaan pesaing. Sementara itu di ajang IBEA 2020, PJB Services akan bertarung menjadi yang terbaik dalam kategori O&M Company dan Special Award Innovation. n Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Headline Fokus Utama

MeMacu sektOr kelistrikan

di Tengah Pandemi

Belum lama ini, organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (organization for Economic Co-operation and Development/oECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 akan terkontraksi hingga 7,6%. ď ľ

SyAEfuDIn ZuhrI

elain itu, OECD memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berpotensi turun sebesar 2,8%â&#x20AC;&#x201D;3,9%. Pandemi korona (Covid-19) telah memukul baik perekonomian global maupun Indonesia. Pukulan itu bisa terlihat dari outlook defisit

APBN 2020 per 2 Juni sudah mencapai 6,3% dr produk domestik bruto (PDB) atau Rp1.029 triliun. Kondisi keuangan negara sangat berat. Kemudian pemerintah harus fokus dalam menangani penyebaran Covid-19 yang membutuhkan anggaran cukup besar. Meskipun

Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline

pemerintah juga menegaskan bahwa akan membantu dunia usaha agar bangkit lagi, tetapi sumber keuangan negara juga defisit. Apalagi Bank Indonesia telah menegaskan untuk tidak menempuh kebijakan mencetak uang baru untuk menutup defisit. Pemerintah pun harus mencari utang dengan menerbitkan surat utang negara. Di tengah situasi sulit secara global, mencari pendanaan juga tidak mudah. Padahal, beberapa bank sentral negara lain mulai menempuh kebijakan mencetak uang baru. Kebijakan bank sentral di beberapa negara tersebut dikhawatirkan membuat ketidakadilan atau unlevel playing field. Seperti dalam sebuah permaian monopoli, jika ada 4 orang bermain monopoli, kemudian satu orang mencetak uang, sedangkan 3 orang lainnya tidak, apa yang akan terjadi? Namun, terlepas dari pilihan BI untuk tidak mencetak uang baru dengan berbagai alasan rasional seperti potensi lonjakan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah harus bergerak cepat dalam mengatasi dampak Covid-19 terhadap roda perekonomian yang lumpuh. Pemerintah yang lambat tidak hanya mengancam nyawa manusia, tetapi juga bisa mematikan usaha/bisnis di tengah pandemi Covid-19. Langkah cepat pemerintah ditunggu untuk menyelamatkan perekonomian. Era normal baru (new normal) diharapkan bisa mulai membangkitkan gairah perekonomian di Tanah Air. Tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk mengantisipasi transmisi virus korona. Beruntung, kita bisa melewati pandemi selama 3 bulan (Maretâ&#x20AC;&#x201D;Mei 2020) dengan ketercukupan pangan dan energi. Ketercukupan pangan dan energi menjadi faktor penting di tengah pandemi. Misalnya soal ketercukupan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Saat ini, energi bukan lagi sebagai barang konsumtif, tetapi menjadi modal pembangunan. Kita patut apresiasi langkah pemerintah dan PT PLN (Persero) yang menggratiskan 24,9 juta pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere (VA) dan diskon 50% terhadap 7,3 juta pelanggan berdaya 900 VA selama Aprilâ&#x20AC;&#x201D;Juni. Bahkan, program itu akan diperpanjang sampai September 2020. Namun, PLN tidak bertindak cepat. Mereka tidak megantisipasi lonjakwww.listrikindonesia.com

Kita patut apresiasi langkah pemerintah dan PT PLN (Persero) yang menggratiskan 24,9 juta pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere (VA) dan diskon 50% terhadap 7,3 juta pelanggan berdaya 900 VA selama Aprilâ&#x20AC;&#x201D;Juni. Bahkan, program itu akan diperpanjang sampai September 2020. an tagihan listrik pelanggan rumah tangga golongan 1.300 VA ke atas yang tidak disubsidi. Padahal, sebagian besar masyarakat kelas menengah di Jabodetabek berdaya 1.300 VA ke atas. Selain itu, kelas menengah di Jabodetabek harus menjalankan kerja dari rumah (work from home/WFH) selama pandemi. Hal itu menyebabkan konsumsi listrik mereka naik drastik sehingga tagihan listrik juga melonjak. Seharusnya, PLN sudah mengantisipsasi risiko itu sejak awal sehingga tidak terjadi kegaduhan di publik. Setidaknya PLN menyosialisasikan soal potensi lonjakan tagihan listrik sejak awal dan langsung memberikan keringan berupa pencicilan tagihan listrik. Meskipun akhirnya PLN memberikan cicilan atas lonjakan tagihan listrik, tetapi sudah terlambat. Masyarakat sudah marah. Demikian juga dengan sektor usaha yang sangat terpukul dengan pandemi ini. Seharusnya pemerintah dan PLN juga bergerak cepat untuk mengurangi beban pelaku usaha, misalnya dengan memberikan diskon listrik. Padahal, di tengah penurunan harga energi primer sejak pandemi, tarif dasar listrik (TDL) seharusnya bisa diturunkan. Tidak hanya tarif listrik, harga energi primer lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) pun seharusnya turun. Sangat wajar ketika situasi ekonomi sedang melemah, harga bahan bakar, seperti BBM dan listrik, juga ikut turun sehingga dapat mengurangi beban masyarakat, terutama dunia usaha. Namun, pemerintah memiliki pertimbangan lain, yaitu kondisi keuangan negara yang sedang sulit akan semakin tertekan jika harga BBM dan listrik diturunkan. Hal itu yang kemungkinan menjadi dasar utama pemerintah tidak

menurunkan TDL dan BBM kendati harga energi primer, seperti minyak, batu bara, dan gas bumi turun. Selain itu, penjualan listrik PLN sepanjang tahun ini diperkirakan akan turun karena konsumsi listrik golongan industri dan bisnis turun signifikan. Peningkatan konsumsi listrik rumah tangga sekitar 1,8% ternyata tidak akan mampu menutup penurunan golongan industri dan bisnis. Pasalnya, porsi konsumsi listrik dari golongan industri dan bisnis lebih besar dibandingkan dengan golongan rumah tangga. Terkait dengan energi, termasuk listrik yang menjadi modal bagi pembangunan, tentu kita patut apresiasi PLN yang mampu menjaga ketercukupan dan keandalan suplai listrik selama pandemi Covid-19. Petugas PLN tetap menjalan oeprasi dan perawatan (operation & maintenance/O&M) pembangkit listrik. Namun, kapasitas produksi pembangkit listrik selama pandemi juga ikut turun seiring dengan penurunan konsumsi. PLN justru harus mematikan (shut down) beberapa pembangkit beban puncak (peaker) selama pandemi karena beban puncak dan konsumsi listrik turun. Penurunan konsumsi listrik seharusnya bisa ditutup dari tidak diturunkannya tarif dasar listrik. Penurunan harga energi primer dipastikan akan memangkas biaya produksi pembangkitan (BPP) listrik PLN sehingga diharapkan laba perseroan tahun ini bisa meningkat signifikan. Jadi, selain protes pelanggan yang menghantam perusahaan pelat merah itu, penurunan harga energi primer, rendahnya inflasi, dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, akan menjadi berkah bagi PLN yang dapat memangkas biaya produksi pembangkitan. n

Headline Fokus Utama

kualitas layanan listrik Jadi

PeRhaTian Kementerian ESDm melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) memastikan bahwa peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik, terlebih di masa pandemi seperti saat ini menjadi concern Pemerintah. ď ľ

andemi Covid-19 tak lantas membuat kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melambat. Menteri ESDM Arifin Tasrif menguraikan beberapa langkah strategis di sektor ESDM yang telah digulirkan selama menghadapi masa pandemi demi menjaga pelayanan kepada masyarakat. Arifin mengingatkan, kita tidak boleh menganggap enteng (Covid-19), kita antisipasi langkah-langkah pengamanan. Tiga bulan bangsa Indonesia berjuang menghadapai pandemi Covid ini yang tidak hanya mengguncang sektor kesehatan, tapi juga sektor lainnya terutama perekonomian dimana di dalamnya ada

sektor energi dan sumber daya mineral," jelas dia, saat Halalbihalal Keluarga Besar Kementerian ESDM di ruang virtual bertemakan 'Silaturrahim Perkuat Geliat Energi di Tengah Pandemi', Jumat (29/5) lalu. Arifin mengakui, dampak pandemi berimbas pada sektor perekonomian, mulai dari berkurangnya pendapatan, kehilangan pekerjaan hingga kehilangan daya beli. "Dengan segala keterbatasan, Pemerintah sudah antisipasi dengan memberikan stimulusÂstimulus (fiksal) untuk menjaga daya beli, kesehatan, menjamin ketersediaan makanan dan pelayanan-pelayanan bagi masyarakat,"

TurImAn SofyAn

tutur Arifin. Tantangan sektor ESDM pun dijawab Menteri ESDM dengan menyelesaikan beberapa kebijakan strategis, diantaranya diterbitkannya kebijakan dan regulasi terkait dengan penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu dengan tujuan memberikan stimulus agar dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan perekonomian nasional serta diharapkan memberikan multiplier effect penyerapan tenaga kerja. "Kita sudah melaksanakan amanah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, termasuk untuk Perusahaan Listrik Negara Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline

(PLN) dimana listrik memberikan manfaat positif bagi keuangan negara," ungkap Arifin. Saat ini sudah ditandatangani 14 perjanjian penyesuaian harga jual beli gas oleh 4 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 11 pembeli gas bumi untuk sektor industri pupuk, baja, dan sektor Industri melalui pemilik fasilitas pipa. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri ESDM pada Rabu (20/5) pekan lalu dengan jumlah volume lebih dari 330 British Barrel Thermal Unit per Day (BBTUD). Capaian berikutnya adalah penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Arifin mengungkapkan, pemerintah akan segera menyiapkan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM. "Itu akan kita lakukan dengan cermat dan dalam tempo yang tidak terlalu lama," jelas dia. Selanjutnya, Kementerian ESDM terus mendorong penyediaan energi bersih melalui konversi pembangkit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Diesel yang dimiliki oleh PLN beralih ke gas. "Dampak dari kebijakan ini adalah selain efisien dari sisi keekonomian (cost) juga memberikan manfaat terhadap (berkurangnya) beban dari lingkungan," tuturnya Arifin berharap sektor ESDM terus memberikan kontribusi nyata dalam menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah masa pandemi. Apalagi Indonesia diramalkan mampu masuk sebagai 10 besar negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbaik. "Di era perdagangan bebas sekarang ini semua negara saling ketergantungan, ada take and give. Tapi siapa yang lebih kompetitif, itu yang akan unggul. Maka, sektor ESDM harus menjadi sektor sentral dalam agent of development," tegas Arifin.

Proyek Tetap Jalan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana memastikan, pengoperasian dan pembangunan proyek ketenagalistrikan akan tetap berjalan sesuai rencana yang diagendakan. Namun pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan secara ketat protokol kesehatan Covid-19 sesuai rekomendasi WHO. Kementerian ESDM menegaskan, kewww.listrikindonesia.com

berlangsungan proyek ketenagalistrikan di tengah wabah Corona diperlukan untuk memastikan pelayanan listrik kepada publik tetap andal dan aman. "Masalah pengoperasian dan maintenance, transmisi, distribusi tetap dilakukan seperti biasa karena itu untuk kepentingan publik sehingga listriknya tetap aman dan andal," kata Dirjen Gatrik. “Kami telah mengirim surat ke masing-masing Unit Pembangkit Swasta (Independent Power Producer) dan PLN agar tetap menjaga protokol kesehatan yang diamanatkan tanpa mengurangi kinerja di lapangan,” ungkap dia. Program 35.000 Mega Watt (MW) menjadi proyek prioritas utama untuk

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Jadi acuan kita makin jelas sehingga teman-teman sebagai pelaksana di lapangan tidak bingung," jelasnya. Rida juga menyoroti iklim investasi yang tetap harus dijaga. Ia menekankan pentingnya meningkatkan sinergi dan komunikasi di antara para pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan. "Walau tidak bertemu langsung, gunakan gadget. Termasuk sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masukan yang perlu disampaikan, kami sangat terbuka demi perbaikan iklim investasi di sektor ketenagalistrikan," ucap dia. Guna memastikan pelayanan bidang

Kami telah mengirim surat ke masing-masing Unit Pembangkit Swasta (IPP) dan PLN agar tetap menjaga protokol kesehatan yang diamanatkan tanpa mengurangi kinerja di lapangan. dijalankan dengan prosedur kesehatan ketat. Beberapa proyek yang tengah berjalan diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, PLTU Tanjung Jati hingga PLTU Tambak Lorok. “Semua tidak ada laporan berhenti proyeknya," jelas Rida. Hal ini demi menopang pemenuhan kebutuhan kelistrikan, memperbaiki sistem kelistrikan hingga meningkatkan cadangan listrik terlebih diterapkannya kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. "Pemerintah pasti melindungi masyarakatnya agar kualitas akses energi lebih bagus," imbuh dia. Lanjut Rida, meskipun masih ada pembatasan akibat Covid-19, kami di Ditjen Gatrik terus-menerus menjaga kualitas pelayanan. “Saat ini kita sudah menggunakan teknologi yang makin berkembang dalam hal penerbitan SLO dan SKTTK yang dilakukan secara online," kata Rida. Dalam kesempatan ini, Rida juga menuturkan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, semakin jelas garis penarikan antara sipil yang berkiblat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan elektrikal mekanikal yang mengacu ke

usaha penunjang tenaga listrik di tengah pandemi Covid-19 tetap berjalan optimal, Kementerian ESDM mengeluarkan beberapa kebijakan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kebijakan "New Normal" di bidang teknik ketenagalistrikan ini telah ditetapkan dalam pengujian instalasi tenaga listrik hingga terbitnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Uji Kompetensi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK). "Ditjen Ketenagalistrikan akan melakukan layanan prima pada Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Uji Kompetensi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) dari luring (offline) menjadi daring (online) untuk tetap berjalan," ujar dia. Pandemi Covid-19 yang sedang melanda bangsa Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak. Berbagai keterbatasan harus dipatuhi, mulai menjaga jarak interaksi fisik antar individu sampai pembatasan sosial berskala besar. “Ditjen Ketenagalistrikan terus menyiapkan tata cara baru yang selalu sigap disesuaikan dengan kondisi terbaru agar tetap produktif namun dengan prasyarat mutlak yaitu aman dari Covid-19,” pungkas Rida. n

Headline Fokus Utama

KOnSUmSi LiSTRiK indUSTRi TURUn

siasat pln Hindari rugi saat pandeMi Sektor industri, komersial, dan bisnis terdampak pandemi Covid-19. Ketiga sektor ini merupakan pengguna pasokan listrik terbesar PLn. Anjloknya konsumsi listrik tentu saja menuntut PLn harus mengambil langkah taktis dan strategis. Sebab keandalan pasokan listrik berada di pundak perusahaan setrum pelat merah ini. ď ľ

TurImAn SofyAn

eperti kita ketahui bersama, pertumbuhan konsumsi listrik sangat bergantung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatatkan pertumbuhan penjualan listrik yang melambat pada periode Kuartal I tahun ini. Hal itu sejalan dengan anjloknya konsumsi listrik, khususnya dari segmen pelanggan industri, komersial, dan bisnis yang terhantam efek Corona jenis baru atau Covid-19. Pakar Kelistrikan dari Universitas Indonesia Prof. Iwa Gumiwa mengatakan, pandemi corona dan dampak yang ditimbulkannya tentu memperparah kondisi tersebut. â&#x20AC;&#x153;Apalagi, pandemi Corona sangat memukul perekonomian di Pulau Jawa yang merupakan pusat industri dan bisnis. Hal itu secara otomatis membuat konsumsi listrik di sistem kelistrikan Jawa, Madura dan Bali (Jamali) akan merosot. Sebab di wilayah ini industri, komersial dan bisnis persentasinya terbesar, dibandingkan wilayah lainnya,â&#x20AC;? kata Iwa. Kondisi itu, jelas akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan PLN. Dengan penjualan setrum yang merosot, PLN pun bakal mencatatkan kerugian

sebagai imbas dari potensi pendapatan yang hilang atas penjualan listrik. Pasalnya, pendapatan dari segmen penjualan listrik berkontribusi sangat signifikan dan tidak dapat ditutupi oleh pendapatan dari segmen bisnis lainnya, misalnya di bisnis jaringan teknologi dan komunikasi yang dikelola oleh anak usaha PLN, ICON+, atau anak-anak perusahaan PLN non-penjualan listrik lainnya yang kontribusinya masih minim. Iwa berpendapat, potensi kerugian PLN akibat penurunan konsumsi listrik ini berkisar di angka Rp 6,3 triliun dalam satu Kuartal. "Angka pastinya belum ada hitungannya, perlu data lagi untuk lebih akurat. Tapi kerugian bisa Rp 6,3 triliun per kuartal, bisa lebih dari itu," ujar dia. Kas PLN pun akan semakin terbebani. Sebab, pemerintah telah menerbitkan kebijakan berupa insentif tagihan listrik. Yakni dengan membebaskan biaya selama tiga bulan untuk pelanggan golongan 450 Volt Ampere (VA) dan potongan 50% bagi pelanggan 900 VA subsidi. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, sejak pekan kedua Maret, beban puncak di Sistem Jawa-Bali sudah merosot sekitar 2-3 GW.

Sebenarnya masih terlalu dini untuk menilai perlambatan penjualan listrik PLN. Sebab, dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap konsumsi listrik baru bisa tergambar pada April atau Mei. "Saya kira untuk menilai ada penurunan atau perlambatan, kami harus lihat profil beban dan penjualan di Kuartal kedua," kata Fabby. Namun di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, hal tersebut bakal mengguncang kinerja keuangan PLN. Fabby menaksir, jika tren penurunan beban di sistem Jawa-Bali terus berlanjut di kuartal kedua, maka PLN berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp3 - Rp3,3 triliun per triwulan. Sebab, target penjualan listrik ditaksir hanya 95%-97% dari rencana. Sementara itu, Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PLN Haryanto WS mengungkapkan, beban puncak di sistem kelistrikan Jawa-Bali kini menjadi 23.700 Megawatt (MW). Jumlah itu turun 11,2% dibandingkan beban dalam kondisi normal. Haryanto menambahkan, merosotnya beban listrik di sistem Jawa-Bali sangat terasa sejak pekan ketiga bulan Maret seiring dengan turunnya konsumsi listrik, khususnya dari segmen bisnis dan indusEdisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline tri. "Beban turun bertahap sejak tanggal 16 Maret," kata Haryanto. Di sisi lain, saat ini PLN sudah melakukan skenario dampak ringan pandemi Covid-19 yakni, adanya kebijakan bebas biaya dan diskon 50% masingmasing bagi pelanggan daya 450 VA dan 900 VA kepada 31,19 juta pelanggan, yang tentu saja membebani sisi keuangan PLN.

lakukan Proses Mitigasi Untuk menyelamatakan sektor keuangan, PLN melakukan peninjauan kembali atas proyek-proyek ketenagalistrikan di tengah pandemi virus Corona di Indonesia. “Wabah Corona tentu akan menekan perekonomian Indonesia. Hal ini mendorong PLN untuk meninjau kembali rencana investasi proyek-proyek ketenagalistrikan dengan menyesuaikan proyeksi pertumbuhan beban kondisi terkini,” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI, Kamis (16/4) lalu. Sebelumnya, PLN telah berinvestasi pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar yang meliputi pembangkit listrik, transmisi, dan gardu listrik. “Berdasarkan kondisi saat ini, PLN tentu akan mengedepankan skala prioritas serta fokus pada tingkat urgensi pada suatu proyek. Dalam praktiknya, proyek dengan prioritas tinggi akan didorong agar tetap berjalan dengan penyediaan anggaran sesuai kebutuhan sehingga dapat selesai pada tahun ini,” terang dia. Sementara itu, proyek yang secara prioritas masih bisa ditunda maka akan dilakukan penundaan pelaksanaannya dan mempertimbangkan proses mitigasi yang baik. Diharapkan penundaan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap sistem kelistrikan yang ada. PLN menyiapkan sejumlah mitigasi risiko terhadap proyek-proyek ketenagalistrikan yang terdampak wabah Corona. “Berdasarkan kondisi saat ini, PLN tentu akan mengedepankan skala prioritas serta fokus pada tingkat urgensi pada suatu proyek,” terang dia. Salah satu langkah PLN adalah memberlakukan prosedur pengamanan kesehatan dan pencegahan Corona bagi pegawai dan seluruh pihak yang terlibat di lokasi proyek. PLN juga akan memprioritaskan penyelesaian proyek pembangkit, transmisi, dan gardu listrik yang terkait keandalan dan untuk mengatasi defisit listrik di suatu wilayah. www.listrikindonesia.com

Zulkifli Zaini Direktur Utama PT PLN (Persero)

Wabah Corona tentu menekan perekonomian Indonesia. Hal ini mendorong PLN untuk meninjau kembali rencana investasi proyek-proyek ketenagalistrikan dengan menyesuaikan proyeksi pertumbuhan beban kondisi terkini. Manajemen PLN juga akan mencermati kontrak-kontrak kelistrikan untuk menghindari take or pay (TOP) pembangkit maupun TOP gas sebagai pemasok energi bagi pembangkit. “Kami melakukan penilaian terhadap penerapan klausul kontrak yang diajukan maupun yang akan diberlakukan oleh PLN,” imbuh Zulkifli. Upaya lainnya adalah PLN berkoordinasi dengan kontraktor untuk memaksimalkan tenaga kerja yang tersedia dan material lokal sehingga pekerjaan proyek prioritas tetap dapat diselesaikan. Koordinasi dengan kontraktor juga dilakukan oleh PLN terkait penjadwalan pengiriman material khusus dari luar negeri. Dengan begitu, mitigasi dapat dilakukan dengan harmonisasi jadwal kebutuhan material di lapangan. Zulkifli mengakui, skenario mitigasi di tengah pandemi virus corona ini tidak mudah. Sebab, PLN harus melakukan assesment terhadap kondisi penurunan beban dan penjualan listrik, ketidakpastian pendanaan serta faktor pasar keuangan.

"Harus kami sampaikan ini tidak hanya terkait supply dan Demand, serta harga energi primer. Tetapi kami juga paham bahwa dua bulan terakhir pasar keuangan sangat kering, sehingga sangat sulit memperoleh pendana saat situasi ini," jelasnya. Sebagai informasi tambahan, per Februari lalu baru sekitar 19% program listrik 35.000 MW yang beroperasi atau setara dengan 6.811 MW. Tentu saja, penundaan proyek ini berpotensi mengganggu jalannya program 35.000 MW. Terlebih PLN semula menargetkan puncak commercial operation date (COD) pembangkit terjadi pada 2020 dengan kapasitas pembangkit mencapai 8.823 MW. Menurut dia, prioritas utama yang dilakukan PLN ialah melakukan penyelamatan operasional. “Setelah itu, sambungnya, PLN melakukan review menyeluruh terhadap proyek-proyek kelistrikan yang ada. PLN akan memprioritaskan proyek-proyek yang sudah mendapatkan pendanaan,” tandas Zulkifli. n

Headline Fokus Utama

prOgraM strategis nasiOnal:

ISTIMEWA

PROyeK LiSTRiK 35 gW BeRLanjUT

Pada masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi di berbagai negara, membuat Pemerintah Indonesia mengevaluasi Program Strategi nasional (PSn). PSn dipilih yang membawa dampak terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, dampak positif terhadap lapangan kerja dan sosial ekonomi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. 

CAnDrA WISESA

rogram percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35 Giga Watt (GW). Sampai akhir tahun 2019, 96 persen proyek atau sebesar 33.856 MW telah terkontrak, di antara total kapasitas tersebut sebesar 6.811 MW atau sekitar 19 persen pembangkit telah beroperasi dan hanya tersisa 1.563 MW atau sekitar 4 persen pembangkit yang belum kontrak atau power purchase agreement (PPA). Diklaim investasi sektor ketenagalistrikan memperlihatkan pertumbuhan yang positif di tahun lalu. Sektor ini mampu menyedot investasi sebesar US$ 12 miliar

atau lebih tinggi dari capaian di tahun 2018 sebesar US$ 11,29 miliar. Pemerintah pun optimistis hingga tahun 2024 mendatang investasi di sektor ketenagalistrikan akan meningkat hingga US$ 39 miliar. Namun, apakah program percepatan pembangunan Pembangunan In frastruktur Ketenagalistrikan 35 Giga Watt pada masa pandemi saat ini? Masa pandemi ini sangat memukul perekonomian negara, karena itu Pemerintah mempunyai strategi yakni dengan mengevaluasi pelaksanaan PSN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline Marves) Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Usulan PSN April lalu telah mengevaluasi sejumlah proyek. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan 245 PSN dengan nilai proyek sebesar Rp 4.197 triliun. Penetapan itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dari evaluasi pelaksanaan PSN, terdapat 9 PSN dan 1 program yang penyelesaiannya melebihi tahun 2024 sehingga dikeluarkan dari daftar PSN. Adapun, saat ini juga terdapat ratusan usulan proyek baru yang masuk ke meja pemerintah. Dari 223 PSN yang lama, sebanyak 88 persen atau 92 proyek yang pelaksanaannya sudah rampung. Dari jumlah 92 proyek tersebut, terdapat tahapan konstruksi 27 proyek sudah selesai dan beroperasi. Hingga 31 Desember 2019 sebanyak 88 persen PSN telah melewati tahap persiapan, termasuk di dalamnya adalah terkait program ketenagalistrikan 35.000 MW /35 GW dan Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Sementara 12 persen masih dalam tahap penyiapan, termasuk di dalamnya adalah program Industri Pesawat. Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan menyampaikan, nantinya beberapa proyek akan bekerjasama dengan sektor swasta. “Saya telah berdiskusi dengan Menko Perekonomian, kita mau coba melihat proyek mana saja

www.listrikindonesia.com

yang bisa didanai oleh sektor swasta, jadi tidak hanya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ucap Luhut. Luhut juga mengutarakan harapannya dengan adanya status PSN, proyek-proyek investasi swasta yang selama ini mengalami kendala dapat segera diselesaikan, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa. “Saya berharap kita bisa lebih cepat walaupun dalam situasi yang seperti ini,” harapnya. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto menyatakan, terdapat 9 usulan proyek lain yang telah dievaluasi untuk memastikan investor yang berinvestasi di proyek tersebut memiliki kemampuan finansial dan eksekusi proyek dan bisa selesai sebelum 2024. Adapun 9 proyek tersebut terdiri dari 6 proyek terkait smelter, 1 proyek pengolahan batu bara menjadi methanol di Kalimantan Timur, proyek Kawasan Industri Methanol, dan pembangunan jalur tol Kediri-Tulungagung. Meskipun di tengah pandemi mega proyek ketenagalistrikan 35 GW diharapkan tetap berjalan dan cepat mencapai target yang telah ditetapkan. Kelanjutan Proyek 35 GW dipilih sejalan dengan nawacita PSN yang membawa dampak terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, dampak positif terhadap lapangan kerja dan sosial ekonomi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. n

Saya telah berdiskusi dengan Menko Perekonomian, kita mau coba melihat proyek mana saja yang bisa didanai oleh sektor swasta, jadi tidak hanya oleh APBN.

Headline Fokus Utama

peMerintaH taMBaH suBsidi listrik

inTeRvenSi UnTUK BangKiTKan eKOnOmi Pemerintah mengambil sejumlah langkah dalam memberdayakan masyarakat akibat dampak negatif Covid19. Kementerian Keuangan melakukan subsidi dan bantuan sosial atau bansos, seperti subsidi listrik sebagai intervensi untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah menambahkan anggaran subsidi yang semula totalnya rp 6,9 triliun menjadi rp 61,69 triliun subsidi listrik untuk menjamin pasokan listrik andal bagi masyarakat. ď ľ

TurImAn SofyAn

enteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memperluas subsidi dan bantuan sosial atau bansos, seperti subsidi listrik sebagai intervensi untuk pemulihan ekonomi. Untuk subsidi listrik, menurut dia, Pemerintah menambahkan anggaran subsidi yang semula totalnya Rp 6,9 triliun menjadi Rp 61,69 triliun. "Subsidi diberikan (yang semula) dari April sampai Juni (2020), diperpanjang jadi enam bulan sampai September," kata Sri Mulyani dalam pertemuan virtual, Senin (18/5/2020). Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa terdapat 55 persen penduduk Indonesia yang mendapatkan perlindungan sosial dalam berbagai bentuk selama wabah Covid-19. Semula pemberian stimulus listrik kepada 24 juta rumah tangga pelanggan 450 VA dan 7,2 juta rumah tangga 900 VA bersubsidi disalurkan hingga Juni 2020.

Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, untuk perpanjangan masa berlakunya subsidi tarif listrik tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan untuk subsidi listrik tahun ini menjadi Rp 61,69 triliun. Sebelumnya, tagihan listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA digratiskan selama tiga bulan. Adapun untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA mendapatkan diskon sebesar 50 persen untuk jangka waktu yang sama. Potensi kehilangan pendapatan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akibat imbas pemberian insentif penangkal dampak virus corona. Insentif diberikan dalam bentuk pembebasan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan pemberian diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Perluasan subsidi tarif listrik gratis ini, diharapkan akan membantu menguEdisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline

rangi beban masyarakat di tengah gejolak pandemi virus corona Covid-19 di dalam negeri. Pemberian keringanan tarif listrik ini merupakan salah satu dari enam kebijakan bantuan pemerintah bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi kecil yang tertekan akibat wabah Covid-19.

total anggaran covid-19 Sri Mulyani mengungkapkan bahwa total anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp677,2 triliun. “Biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp677,20 triliun," kata dia, seusai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden melalui video conference, Rabu (03/06) di Jakarta. Menkeu merinci total biaya tersebut, yang pertama yakni Rp87,55 triliun untuk bidang kesehatan, termasuk di dalamnya adalah untuk belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional untuk pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. “Kedua, untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos non Jabodetabek, kartu Prakerja, diskon listrik yang diperpanjang jadi 6 bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT dana desa itu mencakup Rp203,9 triliun,” tambah Menkeu. Ketiga adalah dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai dengan 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat. “Kalau menggunakan kata-kata Bapak Presiden, kredit modal kerja darurat yang diberikan untuk UMKM di bawah Rp10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp123,46 triliun," jelas Menkeu. Keempat, yakni untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai Rp120,61 triliun. Kelima, untuk bidang pembiayaan dan korporasi sebesar Rp44,57 triliun. Terakhir dukungan untuk sektoral maupun Kementerian lembaga serta Pemerintah Daerah yang mencapai Rp97,11 triliun. www.listrikindonesia.com

Untuk perpanjangan masa berlakunya subsidi tarif listrik, pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp 6,9 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk subsidi listrik tahun ini menjadi Rp 61,69 triliun. Dalam kesempatan tesebut, Menkeu juga memaparkan PP 23 tahun 2020 mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditetapkan empat modalitas, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan dan belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan pemulihan ekonomi nasional akibat yang terkena dampak akibat Covid-19. “Untuk bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya adalah penyertaan modal negara (PMN), penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya di atas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun, termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar Rp44,57 triliun," tegas Sri Mulyani.

Fokus keandalan listrik Menyikapi pandemi global Covid19, pemerintah sejak 31 Maret telah mengambil kebijakan memberikan stimulus menggratiskan tagihan listrik bagi konsumen rumah tangga (RT) bersubsidi 450VA dan 900VA sebanyak 31,19 juta pelanggan. Subsidi gratis yang dilakukan pemerintah melalui PT PLN (Persero), terdiri 23,86 juta R1 450VA dan 7,33 juta R1 900VA. Untuk pelanggan pasca bayar 450VA tagihan lunas otomatis. Kemudian, untuk 900VA hanya membayar 50% dari tagihan. Pelanggan pra bayar diberikan token listrik sebesar 100% dan 900VA 50% dari pemakaian tertinggi 3 bulan listrik. Pembebasan biaya listrik 450VA dan pemberian diskon 50% untuk pelanggan 900VA, apakah itu beban PLN atau beban negara dalam bentuk subsidi? Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan

biaya keringanan listrik merupakan biaya negara. Saat ini, PLN menalangi dan kemudian nantinya ditagihkan ke pemerintah. "Terkait dengan kebijakan 450VA gratis dan 900 subsidi 50% adalah biaya negara. Memang untuk saat ini kami talangi dulu dan akan kami tagihkan kepada negara. Jadi, kami tegaskan di sini bahwa program atau inisiatif 450VA dan 900VA subsidi 50% adalah biaya negara," ujar Zulkifli, saat rapat online dengan Komisi VII, Rabu (22/4/2020). Pembebasan tarif berlaku selama enam bulan, yakni pada April hingga September 2020, bagi pelanggan 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta. Sementara bagi pelanggan golongan 900 VA subsidi yang berjumlah 7 juta rumah tangga diberikan diskon 50 persen selama 3 bulan. PLN mencatat, rata-rata besaran penggunaan listrik pelanggan 450 VA mencapai 70 kWh per bulan. Sementara, bagi pelanggan golongan 900 VA subsidI, rata-rata penggunaan listriknya mencapai 100 hingga 150 kWh per bulan. "Fokus kami saat ini adalah bagaimana memberikan pelayanan listrik maksimal kepada masyarakat sehingga kebutuhan listrik di masyarakat dapat terpenuhi dengan andal dan terbaik buat pelanggan," kata dia. Menurutnya, di tengah kondisi seperti ini yang terpenting adalah membantu masyarakat terutama warga yang tidak mampu, agar tetap bisa menikmati listrik melalui keringanan dan penangguhan tarif listrik "Semoga penangguhan dan diskon ini juga dapat mendukung masyarakat untuk tetap dapat beraktifitas di rumah masing-masing, sehingga penyebaran virus corona dapat dihambat berkurang signifikan," tutup Zulkifli. n

Headline Fokus Utama

stiMulus pandeMi

KemenPeRin dOROng indUSTRi TeRUS meLajU Pemerintah akan memberi potongan (diskon) tarif untuk pelanggan industri guna meningkatkan daya saing industri. Pemberian diskon tersebut dibahas lintas instansi yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDm, dan Kementerian Bumn.

Insentif lainnya adalah penundaan pembayaran 50% tagihan PLN selama enam bulan, mulai April sampai September 2020 dengan jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12 bulan. Lalu diusulkan pula penghapusan denda keterlambatan pembayaran.



Penghapusan Pajak

TurImAn SofyAn

emerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menyiapkan insentif atau stimulus tambahan bagi sektor industri yang terdampak pandemi Covid-19. Langkah strategis ini guna membangkitkan kembali gairah pelaku usaha sehingga dapat mendorong roda perekonomian nasional tetap berjalan, namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pemerintah saat ini secara intensif membahas berbagai insentif atau stimulus tambahan yang memang dibutuhkan oleh sektor industri supaya bisa bergeliat lagi. Menperin menyebutkan, insentif tambahan itu di antaranya keringanan

pembayaran atau subsidi listrik bagi industri yang terdampak pandemi Covid-19. Terkait hal itu, Menperin telah mengirimkan surat edaran kepada PLN. Usulan tersebut berupa penghapusan biaya minimum untuk pemakaian 40 jam konsumsi listrik, termasuk bagi pelanggan industri premium yang menggunakan 233 jam konsumsi listrik. Kebijakan ini diusulkan untuk periode berlangganan 1 April-31 Desember 2020. “Diharapkan industri bisa membayar sesuai dengan jumlah pemakaian penggunaan listrik. Jumlah stimulus yang dibutuhkan sebesar Rp1,85 triliun selama sembilan bulan,” kata Menperin Agus, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6).

Selanjutnya, pemerintah tengah mengkaji insentif berupa penghapusan PPN untuk bahan baku lokal tujuan ekspor, penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari tanpa denda, serta pembebasan sementara angsuran PPh Pasal 25. Pemerintah bertekad ingin terus mempertahankan kinerja dan mendukung produktivitas dari pelaku industri, yang salah satunya melalui pemberian insentif pajak. Produktivitas industri tersebut juga untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat di dalam negeri. “Pemberian tambahan keringanan pajak bagi sektor industri akan melengkapi insentif lain yang telah dirilis sebelumnya oleh pemerintah,” imbuhnya. Adapun insentif bagi pelaku industri Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline

yang sudah diluncurkan, antara lain pembebasan PPh Pasal 22 impor, angsuran 30 persen PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, serta insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk penanganan pandemi Covid-19. Menperin juga telah mengusulkan restrukturisasi kredit dan stimulus modal kerja. Insentif ini akan diberikan dengan sejumlah kriteria, seperti rekam jejak terhadap pajak dan cicilan kredit, memiliki prospek bisnis yang baik, penyerapan tenaga kerja, terdampak berat Covid-19, dan memaksimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri. Berikutnya, berkaitan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, poin yang diusulkan adalah penghapusan pembayaran minimum per kontrak, dan pembayaran sesuai dengan jumlah pemakaian. Di samping itu, pemerintah berupaya mendorong konsumsi pasar domestik dengan peningkatan utilisasi melalui implementasi TKDN di kementerian dan lembaga serta BUMN. Selain itu, peningkatan utilisasi melalui peningkatan permintaan domestik. "Dengan upayaupaya tersebut tentu diharapkan industri dapat tetap tumbuh. Dan perekonomian nasional dapat terus dijaga pada tren positif," tegasnya.

Insentif energi Kemenperin bertekad untuk terus mengupayakan pemulihan sektor industri manufaktur di dalam negeri yang terkena dampak pandemi Covid-19. Salah satu langkah strategis yang sedang dijalankan adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan berbagai stakeholder, termasuk para pelaku usaha dan asosiasi industri guna bersama-sama mencari formula yang tepat dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif di Tanah Air. "Kami juga aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya agar kebijakan untuk pemulihan sektor industri ini bisa tepat sasaran dan dapat diimplementasikan dengan baik. Upaya ini merupakan prioritas kami dalam menyiapkan industri menghadapi new normal," ujar Agus. Menperin Agus menyebutkan, ada beberapa yang menjadi perhatian utama www.listrikindonesia.com

Diharapkan industri bisa membayar sesuai dengan jumlah pemakaian penggunaan listrik. Jumlah stimulus yang dibutuhkan sebesar Rp1,85 triliun selama sembilan bulan.

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian

pemerintah saat ini dalam merumuskan kebijakan pemulihan sektor industri manufaktur, antara lain melalui restrukturisasi kredit, modal kerja, dan biaya energi. "Yang menjadi payung besar dari kebijakan tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," terangnya. Untuk itu, Kemenperin sedang menyusun berbagai kriteria sektor usaha yang akan mendapatkan stimulus pemulihan tersebut. "Salah satu kriterianya, yakni berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja," imbuhnya. Mengenai insentif harga energi, pemerintah sudah berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mengusulkan penghapusan minimum bagi kedua jenis jasa tersebut. Hal ini bertujuan agar industri bisa membayar listrik dan gas sesuai yang dipakai. "Untuk itu, dibutuhkan angka detail, berapa sebetulnya beban PLN dan PGN dengan penghapusan biaya minimum," paparnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, saat ini dunia usaha memerlukan tambahan modal kerja karena selama pandemi CovidÂ19 terjadi defisit arus kas. Ia menyampaikan, Apindo telah mengusulkan beberapa bentuk stimulus modal kerja untuk dunia usaha, serta mendorong agar stimulus dapat diberikan pada seluruh sektor usaha. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Wijaya Kamdani meminta kepada pemerintah agar terus melakukan pengawasan, sehingga implementasi stimulus modal kerja bagi industri dapat berjalan dengan baik. "Terdapat dua hal penting terkait modal kerja. Pertama adalah jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan industri, dan kedua adalah penyalurannya harus benar-benar dimonitor sehingga kebijakan ini dapat tepat sasaran," imbuh dia. n

Headline Fokus Utama

gencarkan kaMpanye

hemaT eneRgi

heater, lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE), dan pembangkitan tenaga listrik tenaga matahari atap (PLTS Roof top). “Pembuangan panas yang dihasilkan AC water heater dapat dimanfaatkan untuk memanaskan air menjadi water heater,” kata Andi, kepada Listrik Indonesia, baru-baru ini. Lanjut dia, AC water heater dikembangkan mengikuti tren perkembangan bisnis properti ke arah apartemen yang tidak memiliki atap. “Kami mengembangkan produk AC water heater untuk memenuhi kebutuhan apartemen yang hemat energi. Secara umum, apartemen pasti menggunakan AC dan panas buang yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai pemanas air,” jelas dia.

Ikut Terdampak Pandemi

PT Wijaya Karya Industri Energi mendorong masyarakat untuk menghemat energi listrik di tengah pandemi. masyarakat perlu menggunakan peralatan listrik yang mendukung konservasi dan konversi energi listrik. upaya ini untuk menghemat tagihan listrik agar tidak melonjak tinggi. 

TurImAn SofyAn

eberapa waktu belakangan ini, warga netizen mempersoalkan meningkatkan tagihan listrik. PLN diduga telah menaikan tarif listrik secara diam-diam. Di sisi lain, di tengah pandemi Covid-19 masyakat mengikuti kebijakan pemerintah untuk beraktivitas di rumah saja. Tentu saja, dampak ikutannya, konsumsi listrik mengalami lonjakan untuk pelanggan golongan rumah tangga. Seperti kita ketahui bersama, tagihan listrik menjadi bagian penting dan rutin di dalam rumah tangga. Dapat dibayangkan jika tagihan listrik mengalami lonjakan, tentu menjadi persoalan tersendiri bagi sebagian masyarakat, khususnya dalam kondisi terdampak pandemi yang melemahkan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, PLN menjadi perusahaan yang memiliki tanggungjawab untuk menerangi seluruh wilayah di Indonesia. Bukan pekerjaan yang mudah bagi PLN untuk melakukannya, sebab membutuhkan upaya dan biaya yang besar.

Oleh sebab itu, ada hal penting yang harus dilakukan masyarakat, seperti melakukan penghematan listrik dengan peralatan listrik hemat energi. Saatnya masyarakat Indonesia menghemat penggunaan energi listrik dan mencari energi baru dan terbarukan (EBT) dengan meninggalkan penggunaan energi yang berasal dari fosil secara bertahap. Salah satu, perusahaan yang fokus dalam pengembangan EBT adalah PT Wijaya Karya Industri Energi, yang merupakan anak usaha dari perusahaan BUMN PT Wijaya Karya (Persero), dengan menawarkan beragam produk yang mampu menghemat listrik dan mengurangi penggunaan energi listrik yang berasal dari energi fosil. Andi Nugraha, Direktur Utama PT Wijaya Karya Industri Energi, mengatakan perusahan fokus pada pengembangan bisnis konservasi dan konversi energi dengan menyediakan beragam produk, seperti AC water heater, solar water

Disinggung mengenai dampak Covid-19 terhadap kinerja perusahaan, Andi mengakui, pandemi Covid-19, jelas sangat berpengaruh terhadap segala sektor bisnis pada umumnya. Dan secara khusus juga terhadap kinerja PT Wijaya Karya Industri Energi. “Dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang direncanakan terjadi pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Akibat pandemi Covid-19, realisasi kinerja perusahaan hingga saat ini (Semester Pertama) terjadi gap antara realisasi terhadap rencana perusahaan,” jelas Andi. Dengan kondisi yang ada, lanjut dia, perusahaan melakukan berbagai strategi, seperti melakukan review terhadap rencana kerja sebelumnya, melakukan pengetatan biaya (cash out) di segala sektor, mendorong percepatan cash in, mendorong iklan dan penjualan melalui on-line. “Perusahaan juga mendorong kampanye pemakaian peralatan hemat energi atau energi alternatif kepada masyarakat luas. Sebab, target perusahaan mengalami penurunan akibat dampak dari beberapa project yang disasar mundur dan pembatalan akibat daya beli pasar retail mengalami penurunan,” ujar dia. PT Wijaya Karya Industri Energi melakukan beberapa inovasi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan melakukan penawaran jual melalui kredit atau cicilan bekerjasama dengan beberapa koperasi di pasar retail dan memindahkan rencana iklan ke media online. “Memasuki era new normal, kami akan mengikuti dan menyesuaikan terhadap tatanan baru tersebut. Kami berharap pandemi Covid-19 ini dapat segera terkendali dan kehidupan serta bisnis segera berjalan normal meskipun menyesuaikan terhadap normal baru,” tandas Andi. n Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline

PT SKm andaLKan KecePaTan Layanan Pelayanan teknik, yang meliputi pemeliharaan dan penanganan gangguan jaringan ketenagalistrikan, memegang peran penting dalam menjaga keandalan listrik. Tugas tersebut ada di pundak PT Sarana Karya mandiri Jaya. meski, tantangan pandemi Covid19, perusahaan ini tetap berkomitmen memberikan pelayanan teknik terbaik bagi warga Jakarta. 

TurImAn SofyAn

emerintah, melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, menegaskan terus menjaga kecukupan dan keandalan pasokan listrik di tengah tantangan pandemi Covid-19. Beragam upaya dilakukan dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan kelistrikan melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3). Diantaranya, PT Sarana Karya MandiriJaya (SKM), sebagai salah satu vendor PLN dalam pelayanan teknik, khusus di area PLN UID Jakarta Raya (Disjaya). Seperti kita ketahui bersama, dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), diantaranya memberlakukan work from home (WFH) dan mengurangi aktivitas keluar rumah. Kondisi ini, tentu berdampak pada konsumsi listrik yang meningkat pada pelanggan golongan rumah tangga. Tentu saja, PLN memikul tanggungjawab dalam menjaga ketersediaan dan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, dalam berkegiatan di rumah selama pemberlakuan PSBB. Melalui para vendor UP3, PLN berupaya secepat mungkin melayani gangguan terhadap jaringan kelistrikan, seperti Yantek yang dilakukan SKM. Direktur Utama PT Sarana Karya

www.listrikindonesia.com

Anwar Sudja'i Direktur Utama PT Sarana Karya Mandiri Jaya

Mandiri Jaya Anwar Sudja'i, mengatakan dengan berlakunya aturan PSBB menyebabkan masyarakat lebih banyak beraktivitas dari rumah. “Untuk itu, masyarakat membutuhkan pasokan dan keandalan listrik untuk golongan pelanggan rumah tangga. Meskipun, di sisi lain, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, area industri, dan kawasan bisnis mengurangi konsumsi listrik akibat WFH,” ujar Anwar, kepada Listrik Indonesia, di kantornya di Joglo, Jakarta Barat, Selasa (16/6). Dia menambahkan, tugas kami menjaga keandalan listrik melalui pelayanan teknik dalam mengatasi gangguan dan pemeliharaan jaringan, khususnya di wilayah DKI Jakarta. “Kami tetap fokus memberikan pelayanan teknik dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan gangguan kelistrikan pelanggan di Jakarta, meski di tengah pandemi Covid19,” tutur dia.

Strategi Hadapi Pandemi Dalam pelaksanaan tugas mengatasi gangguan kelistrikan, SKM menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), sesuai protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Kami menerapkan kebijakan yang digulirkan pemerintah melalui beberapa kementerian terkait untuk mencegah penularan Covid-19. Karyawan merupakan aset terpenting bagi perusahaan,” kata Anwar. Dalam menerapkan protokol kesehatan bagi para karyawannya, khususnya yang bertugas di lapangan, SKM melaku-

kan desinfeksi kantor pusat dan poskoposko, menyediakan hand sanitizer spray, masker, thermal gun (untuk mengukur suhu tubuh), menjaga jarak, dan meeting virtual secara online. “Selain melakukan pelayanan gangguan, kami juga melakukan tugas melakukan pemeliharaan yang sifatnya terbatas, seperti melakukan penebangan pohon yang mengganggu jaringan listrik. Kami hanya bekerja di kawasan DKI Jakarta, seperti area Bintaro, Ciputat, Tanjung Priok, dan Marunda. Kami juga melakukan pekerjaan perawatan di area Gunung Putri, Bogor,” jelas dia. Anwar mengakui, secara umum pandemi tidak memengaruhi kinerja SKM secara langsung. “Tetapi dalam praktek pelaksanaan di lapangan ada tantangan, pada Maret-Mei, PLN Disjaya mengeluarkan surat edaran untuk memperkerjakan hanya 50% dari total karyawan. SKM tunduk dengan surat edaran tersebut untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19,” kata dia. Dengan jumlah separuh karyawan, lanjut dia, kami tetap berkewajiban untuk melayani pelanggan PLN sesuai dengan ketentuan yang ada. Alhamdulillah, selama tiga bulan (Maret-Mei) kami dapat melaksanakan tugas dengan baik. “Kami melakukan beberapa langkah strategis, seperti melakukan pengawasan khusus untuk kecepatan pelayanan dan permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga response time dan recovery time terpenuhi dengan baik. Dimana, layanan dari satu pelanggan ke pelanggan lain paling lama 39 menit. Lebih dari itu, kami akan terkena penalti,” tutup Anwar. n

Headline Fokus Utama

OptiMistis MeMasuki new nOrMal

LeWaT inOvaSi mega proyek kelistrikan 35.000 mW dan pengembangan EBT yang dilakukan Pemerintah Jokowi-ma’ruf memberikan angin segar bagi bisnis asuransi. Tetapi, wabah pandemi Covid-19, mampu mengganggu ritme dan geliat tren pertumbuhnya. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama melakukan terobosan khusus atau inovasi dalam melawan dampak pandemi. 

TurImAn SofyAn

eiring pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengejar target 35.000 MW dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) mampu mengakselerasi geliat bisnis di sektor ketenagalistrikan, termasuk sektor asuransi. Program penyediaan tenaga listrik yang ditargetkan pemerintah, pastinya akan diikuti pekerjaan fisik, baik pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), program pengembangan EBT, dan sarana prasarana kelistrikan nasional akan bersentuhan dengan bisnis asuransi, dari sisi pemberian perlindungan aset. Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, Moch. Hirmas Fuady, mengatakan, banyak pihak yang terlibat dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia, mulai PT PLN (Persero), selaku BUMN yang bertanggung jawab terhadap kelistrikan nasional. “Selain itu, ada juga perusahaanperusahaan swasta selaku penyedia jasa kontraktor dan perawatan pembangkit, para investor bidang kelistrikan dan perbankan yang terlibat dalam pembiayaan program

ketenagalistrikan, serta perusahaan asuransi selaku pihak yang menjamin atau melindungi proyek kelistrikan,” ujar Hirmas, kepada Listrik Indonesia, beberapa waktu lalu. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, selaku perusahaan asuransi umum yang memiliki kekhususan, pengalaman, sumber daya, serta perijinan yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan sudah sejak lama dan hingga saat ini mengambil peranan penting dalam pekerjaan ketenagalistrikkan nasional di Indonesia. Perusahaan asuransi ini, terlibat secara langsung dalam pekerjaan penjaminan proyek-proyek pembangunan sarana prasarana, termasuk proyek pembangkit listrik, proyek maintenance pembangkit, jaringan, dan distribusi. “Tak kalah pentingnya, Tugu Kresna merupakan perusahaan asuransi yang dipercaya dalam memproteksi aset-aset milik PLN serta anak usaha PLN, dengan demikian peran dalam industri ketenagalistrikan cukup signifikan,” jelas dia. Menurut dia, perusahaan asuransi yang berdiri sejak tahun 1994, ikut mendukung keberlangsungan (sustainability) pembayaran pensiun dan kesejahteraan pensiunan PT PLN (Persero). Saat ini, kepemilikan saham mayoritas

Tugu Kresna adalah Dana Pensiun PLN (DP-PLN) sebesar 79,82% dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (YPKPLN) sebesar 17,53%. “Dengan demikian para pensiunan PT PLN (Persero) adalah stakeholder utama kami, yang jumlahnya saat ini sudah mencapai lebih dari 40 ribu orang dengan calon pensiunan di masa mendatang sebanyak lebih dari 30 ribu orang. Sehingga kami merasakan bahwa mengelola Tugu Kresna ini merupakan amanah yang tidak mudah,” kata Hirmas. Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memprediksikan pertumbuhan premi bruto asuransi umum sebesar 17% di 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, pada akhir Triwulan I/2020, diestimasi hanya mencapai pertumbuhan premi sebesar 10%. “ Perusahaan kami, lanjut dia, melakukan berbagai upaya dan strategi dengan berkomitmen dalam memberikan layanan kepada calon/tertanggung dan seluruh stakeholders; pemberdayaan Human Capital secara efektif dan result oriented; dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara menyeluruh di semua jenjang. “Dengan berbekal 3 (tiga) strategi di atas, kami berupaya agar perEdisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline

tumbuhan premi bisa mencapai minimal di atas 25% dan pertumbuhan laba bisa di atas 10%,” ujar Hirmas.

Sambut New Normal Hirmas mengakui, kinerja perusahaan di tahun ini dipastikan terimbas dengan adanya pandemi Covid-19. Ada sejumlah nasabah dikarenakan persoalan keuangan tidak memperpanjang polis-polis asuransi yang sudah jatuh tempo. “Adanya program Work From Home (WFH) juga mempengaruhi kerja marketing kami dalam berinteraksi dengan nasabah. Namun demikian, kami bersyukur bahwa sampai dengan triwulan I tahun 2020 ini secara kumulatif masih melampaui dari target yang ditetapkan, baik diperolehan premi bruto maupun laba perusahaan,” tegas dia. Dengan adanya tekanan Covid-19, perusahaan ini mengakui berdampak pada pendapatan premi dari sektor industri dan bisnis. Banyak industri yang tertekan oleh adanya pandemi Covid-19, termasuk pendapatan premi asuransi di sektor kelistrikan yang mengalami penurunan. Memasuki masa new normal, Tugu Kresna menyambut baik dan merasa optimis dapat keluar dari tekanan pandemi covid 19. “Dalam masa new normal, kami mengikuti arahan dan panduan yang diberikan oleh Pemerintah dengan melonggarkan sistem kerja, yang semula Work From Home menjadi Work From Office dan kombinasinya, untuk mulai melakukan pekerjaan yang bertujuan menggerakkan kembali kinerja perusahaan setelah mengalami tekanan Covid- 19, hampir 3 bulan lamanya,” ungkap dia. Lanjut dia, perusahaan kembali berjalan dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tugu Kresna sudah membentuk Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 , yang terdiri dari beberapa tenaga dokter dan tenaga kesehatan. “Kami kembali mulai melakukan langah-langkah untuk menjalani apa yang sudah menjadi target Perusahaan sesuai RKAP 2020,” ujarnya.

Tantangan Ke Depan Tantangan dalam pengembangan ke depan di sektor asuransi khusus ketenagalistrikan di Indonesia, diantaranya kebijakan pemerintah, market demand, dan kesiapan human capital. Di semua sektor industri, peran kebijakan pemerintah dalam menggeliatkan dan mengembangkan suatu industri adalah sangat penting. www.listrikindonesia.com

Tak kalah pentingnya, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama merupakan perusahaan asuransi yang dipercaya dalam memproteksi aset-aset milik PLN serta anak usaha PLN, dengan demikian perannya dalam industri ketenagalistrikan cukup signifikan.

Moch. Hirmas Fuady Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Kresna Pratama

Di Indonesia, besar-kecilnya tantangan sekaligus peluang asuransi ketenagalistrikan, tergantung kepada kebijakan pemerintah tentang kebijakan pengembangan energi nasional yang tertuang dalam RUEN dan RUPTL. Beberapa tahun terakhir ini, ada ancaman yang nyata terkait rencana kebijakan pemerintah, yaitu dengan akan diberlakukannya UndangUndang Penjaminan No.1 tahun 2016. “Dalam bisnis asuransi, salah satu sumber pendapatan premi bagi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama akan tidak dapat dicover lagi. Namun demikian, masih banyak aspek micro insurance yang tetap dapat

membuka peluang baru,” ucap dia. Tantangan yang kedua adalah pergerakan market demand di era digitalisasi, seperti layanan fin-tech dan insure-tech, yang memungkinkan nasabah cukup ‘klik’ aplikasi di gadget-nya. “Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan kondisi yang harus di-follow oleh perusahaan. Take it or leave it,” kata Hirmas. Dalam bisnis apapun, salah satu kata kunci keberhasilan adalah Human Capital. Semakin kompeten human capital, maka value pasti lebih tinggi. Karena itu agar sektor asuransi ketenagalistrikan ini menjadi makin baik, perusahaan harus menyiapkan kader-kader sejak dini sehingga tidak ketinggalan dalam menjawab tantangan ke depan. Dalam menghadapi pandemi covid 19 untuk mempertahankan kinerja, perusahaan membutuhkan terobosan khusus. Inovasi yang dapat membantu tertanggung dan calon tertanggung dalam memperoleh layanan perusahaan. Hal yang saat ini telah kami lakukan adalah proses akseptasi dan layanan klaim secara online. “Ke depan kami akan berupaya untuk membuat inovasi yang bisa mendekatkan perusahaan dengan tertanggung dan stakeholders lainnya. Kami yakin dengan bekerja secara all out, prudent, dan senantiasa berdo’a pada setiap langkah, Insya Allah apa yang dicanangkan dan diinginkan para stakeholders dapat kami laksanakan dengan seoptimal mungkin,” tandas Hirmas. n

Headline Fokus Utama

tetap BerinOVasi dan terapkan

STRaTegi jiTU

hantaman Pandemi Covid-19 amat sangat dirasakan oleh sektor industri manufaktur, sejumlah proyek, produksi dan pelayanan terpaksa harus vakum. harus ada strategi jitu dari pemerintah untuk bisa membantu industri dalam negeri agar tetap hidup. ď ľ

CAnDrA WISESA

imulai dari adanya penetapan status darurat tentang penyebaran Covid-19, hampir setiap industri atau perusahaan menerapkan protokoler kesehatan. Begitu pula yang dilakukan oleh PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP). Covid-19 secara langsung membawa dampak yang kurang baik di sektor industri. Di mana kinerja industri manufaktur Indonesia mengalami kontraksi mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Melalui Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ditambah penerapan Lockdown pada sejumlah wilayah di Indonesia, berakibat terhambatnya aktivitas perusahaan. Namun

hal itu turut disadari bersama kebijakan ini diambil dengan tujuan demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Survei IHS Market mencatat,Â Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia periode April 2020 anjlok tajam ke level 27,5, lebih rendah dibanding Maret yang berada di posisi 45,3. Anjloknya indeks manufaktur Indonesia tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah atau dalam sembilan tahun periode survei. Ini terjadi seiring berkurangnya aktivitas dan output produksi selama pandemi corona serta pemberlakuan PSBB.Â Sekilas tentang NTP yang merupakan di bidang teknik, pemeliharaan, perbaikan, dan perbaikan turbin gas dan peralatan berputar/propulsi. Ada dua divisi yang ditangani NTP yakni Divisi Aero Engine untuk mesin pesawat terbang dan Divisi Industrial Engine Service untuk mesin industri seperti turbin Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline

pembangkit listrik secara spesifik. Hamdani, Marketing Promotion Coordinator NTP menyampaikan, seperti apa aktivitas perusahaan pada saat PSBB berlangsung. Pada saat itu, kinerja perusahaan sedikit terhambat, hubungan dengan klien tak secepat seperti biasanya. Bahkan, beberapa pekerjaan seperti pengiriman turbin pesawat maupun pembangkit harus tertunda. “Pada awal masa PSBB hampir setiap perusahaan yang bermitra dengan kita melakukan Work From Home, jadi urusan administrasi agak sedikit terhambat karena kantor banyak yang tutup,” ujar Hamdani. Namun, terhambatnya aktivitas pekerjaan bukan menjadi alasan perusahaan untuk memaksimalkan layanan dan inovasi. Di sektor ketenagaistrikan misalnya, NTP mampu memproduksi steam turbin 450 HP hingga 4 MW. Juga melakukan kerja sama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) memasok steam turbin untuk PLTP Kamojang sebesar 3 MW. “Karena kita ahli di urusan turbin, kita juga memasok steam turbin 3 MW Kamojang meskipun belum menjadi produk series, tapi itulah yang bisa kami berikan untuk negeri,” jelasnya. Selain itu, PT NTP hingga kini banyak mengerjakan Rotor untuk pembangkit listrik di PT Pupuk Indonesia, khususnya Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dimulai 2014 silam. “Alhamdulillah, PT Pupuk Indonesia masih mempercayai kami sebagai partner dalam pemeliharaan fasilitas pendukung produksi khususnya pembangkit listrik,” ucap Hamdani. Sebagai langkah bisnisnya pada saat masa pandemi ini, NTP tetap menjalankan pekerjaan yang lainnya seperti merawat dan memperbaiki mesin pesawat milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga untuk beberapa pesawat komersil. Di lingkungan kerja PT NTP membuat kebijakan untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan PT NTP. Hal ini dilakukan agar proses MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) tetap berjalan meski kita dalam kondisi darurat Covid-19. Dengan menunjuk Departemen HSE sebagai Koordinator Penanganan Covid-19 di lingkungan perusahaan, PT NTP melakukan prosedur yang mencakup hal-hal berikut: Bersosialisasi tentang apa Covid-19 itu, indikasi, penyebab, bagaimana ia menginfeksi dan bagaimana mengantisipasinya. Periksa suhu tubuh semua orang yang akan memasuki area perusahaan. Berikan Hand Sanitizer untuk digunakan sebelum memasuki area kantor / perbaikan Sediakan fasilitas mencuci tangan dibeberapa sudut Kantor dan Workshop sesuai petunjuk WHO. Menggunakan cairan desinfektan untuk sparepart / mesin impor dari negara lain. Menerapkan sistem "Kerja Parsial Dari Rumah", di mana beberapa karyawan bekerja dari rumah, dan yang lain bekerja www.listrikindonesia.com

Karena kita ahli di urusan turbin, kita juga memasok steam turbin 3 MW Kamojang, meskipun belum menjadi produk series, tapi itulah yang bisa kami berikan untuk negeri.

dari kantor. Semua prosedur yang telah dilakukan, akan berlanjut hingga waktu yang tidak ditentukan. Sebagai komitmen PT NTP untuk melindungi karyawan, tenaga kerja, dan semua orang yang melakukan aktivitas di PT NTP. Harus Ada Strategi Jitu dari Pemerintah Lebih lanjut, Hamdani mengatakan, untuk menjaga industri dalam negeri agar tetap hidup pemerintah harus memiliki strategi jitu. Semisal ada keringanan pajak, adanya insentif untuk listrik industri dan stimulus dari pemerintah untuk industri manufaktur dalam negeri. Menurutnya, saat ini industri manufaktur sedang menghadapi ujian. Perusahaan dituntu mampu dan melakukan strategi yang inovatif untuk tetap bisa bertahan. Pasalnya, dampak seperti ini tidak hanya dirasakan di Indonesia melainkan hampir setiap negara. “Untuk bisa menghadapi persaingan pada saat ini, kita harus terus berinovasi untuk tetap bisa berdiri,” pungkasnya. n

Headline Fokus Utama

pekerJaan tetap

diLanjUTKan meski ekonomi nasional pada 2020 ini sedang lesu akibat pandemi Corona, imbasnya tidak ada tender proyek baru di sektor ketenagalistrikan. Anggota Asosiasi Kontraktor Listrik dan mekanikal Indonesia (AKLI) masih melanjutkan pekerjaan yang ditetapkan melalui tender tahun lalu. ď ľ

CAnDrA WISESA

ada saat pandemi seperti sekarang ini hampir segala sektor industri terpukul, tak terkecuali sektor jasa konstruksi. Ketua DPP AKLI, Soewarto menyampaikan kondisi pengerjaan pembangunan sektor ketenagalistrikan. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana geliat pembangunan sektor ketenagalistrikan sangat bergairah dimulai saat dicetuskannya nawacita 35.000 mega watt (MW). Namun, keadaan berubah drastis saat pandemi covid-19 menyerang sebagian bumi, termasuk Negara tercinta Indonesia. Tak adanya tender proyek baru di tahun ini, ditambah penundaan pembayaran pekerjaan. Ini yang membuat perusahaan kontraktor kelimpungan, belum lagi harus menghadapi persaingan usaha. Terkait soal penundaan pembayaran dari mitra

utamanya yakni PT PLN (Persero). Ia menjelaskan, untuk pembayaran yang sifatnya operasional sebagian sudah dibayarkan. Sedangkan, untuk investasi pemasangan baru dan lain sebagainya, sampai saat ini pembayaran masih ditunda. Pihaknya pun melakukan audiensi dengan Divisi Mega Proyek PLN. Patut dipahami, pada saat pandemi ini kondisi pendapatan PLN juga menurun. Hal ini disebabkan berkurangnya penggunaan listrik dari pelanggan, terutama penggunaan listrik dari sektor industri dan perkantoran. Kendati demikian, Asosiasi meminta segala pihak membuat mekanisme pembayaran, tujuannya agar proyek ketenaglistrikan tetap berjalan. â&#x20AC;&#x153;Tahun 2020 ini belum ada tender proyek baru yang dibuka, anggota juga dibebankan oleh penundaan pembayaran. Tetapi anggota tetap merEdisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Tahun 2020 ini belum ada tender proyek baru yang dibuka, anggota juga dibebankan oleh penundaan pembayaran. Tetapi anggota tetap merampungkan pekerjaannya hasil tender 2019 lalu. ampungkan pekerjaannya hasil tender 2019 lalu,” terangnya. Lebih lanjut, ia mengatakan, “rencanannya akan ada mekanisme pembayaran, kita berharap bisa terealisasi agar kinerja keuangan perusahaan kontraktor yang menjadi mitra menjadi lebih baik,”tutur Soewarto. Selain itu, terkait isu adanya penundaan proyek ketenagalistrikan. Soewarto menanggapi, bahwa wacana tersebut bisa saja terjadi. Pasalnya, kondisi ekonomi negara sedang kurang baik, juga permintaan listrik menurun. “Kami tentu tak mengharapkan itu terjadi, dan saya berharap di tahun depan ada gebrakan untuk pemulihan ekonomi nasional,” harapnya. Sowerto juga meminta kepada anggotanya sebelum ada kepastian berakhirnya pandemi, anggota harus menyiapkan rencana cadangan Plan A dan Plan B atau strategi bisnisnya. Ini demi keberlangsungan usaha anggotanya. “Sebagai asosiasi AKLI menyiapkan sarana kepada para anggotanya apabila ada wacana atau regulasi baru. Tetapi untuk urusan bisnis dikembalikan ke pihak perusahaan kontraktor,”ujarnya. Dorong Sertifikasi Badan Usaha 40 tahun lebih berdiri sebagai instalatur antar perusahaan kontraktor kelistrikan, segala upaya telah ditempuh demi memajukan kontraktor kelistrikan dalam negeri. Dan anggotanya saat ini telah mencapai 3000an. Namun, soal perizinan usaha ketenagalistrikan dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang tumpang tindih, yakni Undang-Undang Jasa Konstruksi, UndangUndang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini dianggap memberatkan para anggota AKLI dan dikhawatirkan akan menurunkan daya saing perusahaan dan tenaga kerja dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Keluhan ini sudah kami sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo agar dapat menyederhanakan perizinan. Perizinan dan sertifikasi yang tumpang tindih bisa merugikan perusahaan jasa konstruksi karena tidak efisien dan terlalu www.listrikindonesia.com

R. AKMAL/LISTRIK INDONESIA

Fokus Utama Headline

Soewarto Ketua DPP AKLIwq

banyak pengeluaran untuk mengurus perizinan,” jelasnya. Ia memaparkan, bahwa penerbitan sertifikasi badan usaha telah dilakukan AKLI setelah menunggu sekian lama, maka saat ini telah keluar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Khusus pasal 20 ayat 2 Ketentuan mengenai klasifikasi dan subklasifikasi usaha ketenagalistrikan. Kualifikasi usaha ketenagalistrikan, sertiikasi badan usaha ketenagalistrikan. Dan kualifikasi & sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik. Oleh karena itu, AKLI berharap semua pihak, baik pengguna jasa, penyedia jasa, Pemerintah dan Swasta wajib mematuhi ketentuan tersebut. Untuk itu diperlukan sosialisasi secara masif dan terkoordinasi. “seharusnya wewenang perizinan tersebut diterbitkan oleh lembaga yang kompeten atau sesuai dengan spesifikasi kelistrikan,” tegasnya. Ia juga meminta, agar setiap proyek apapun terutama sektor ketenagalistrikan lebih melibatkan pihak swasta. Menurutnya, UKM merupakan kekuatan ekonomi nasional, jadi harus didukung sepenuhnya. “Jika ada kue kalau bisa kue itu dibagi rata-rata agar roda perekonomian berputar dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,”ucapnya. Soewarto berharap AKLI dapat meningkatkan profesionalitas setiap anggota baik dari segi finansial, Sumber Daya Manusia dan manjemen. Serta pada masa pandemi keringanan pembayaran cicilan bunga dari Bank dapat terealisasi. “keringanan pembayaran cicilan bunga bank pada masa pandemi, ini sangat membantu kesehatan keuangan perusahaan,”pungkasnya. n

Headline Fokus Utama

pantang surut

Layani PeLanggan

meski wabah Corona menampar sektor industri manufaktur seperti yang dialami PT Preformed Line Products Indonesia, namun tak menyurutkan pabrikan internasional ini untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada para pelanggan. 

CAnDrA WISESA

T Preformed Line Products (PLP) Indonesia yang berdiri sejak 2009 setelah mengakuisisi pabrikan sebelumnya Dulmison Indonesia. PLP merupakan perancang, pembuatan dan pemasok utama berbagai peralatan dan aksesori untuk transmisi overhead dan jalur distribusi serta infrastruktur komunikasi untuk empat kategori infrastruktur yakni komunikasi, energi, industri dan solar panel, dengan jangkaun pasokan di Indonesia dan seluruh dunia. Sama halnya dengan pabrikan manufaktur lainnya, PT Preformed Line Products Indonesia juga ikut terdampak atas bencana pandemi corona. Direktur PT Preformed Line Products Indonesia, Robert Rolan Napitupulu menyampaikan, PLP mengalami hal serupa mengalami penurunan penjualan. Kendati begitu, aktivitas produksi terus dijalankan dengan sistem jadwal 3 shift untuk karyawan produksi, dan melakukan work from home bagi karyawan nonproduksi/kantor. Ditetapkannya status pandemi Corona ini sebagai bencana nasional bahkan dunia, PLP perusahaan yang mempunyai cabang di berbagai negara memiliki DNA yang kuat dalam menghadapi segala bencana untuk tetap memberikan pelayanan terbaiknya kepada pelanggannya di berbagai negara. Mengapa demikian, setiap

negara pasti pernah mengalami bencana baik bencana alam maupun lainnya. Pernyataan ini dikuatkan melalui rekam jejak dan pengalaman dalam hal pendistribusian. Bagi Robert, apabila produknya tidak diproduksi ada kemungkinan saluran listrik tertentu tidak dapat diperbaiki jika terjadi kegagalan. Karena itu, produk-produknya harus dikirimkan kepada pelanggan secepat mungkin demi kepentingan rakyat yang sangat membutuhkan aliran listrik maupun system komunikasi yang lancar dan lainnya. “Pendistribusian yang cepat adalah bentuk pelayanan terbaik kami yang diberikan ke pelanggan karena produk kami sangat dibutuhkan untuk kebutuhan dasar umat manusia,” ucapnya. Lalu bagaimana cara PLP menjalin hubungan dengan pelanggan pada saat pandemi? Lebih lanjut, ia menjelaskan, cara PLP menjaga hubungan dan memberikan kepercayaan dengan customer/pelanggan pada masa pendemi adalah terus berkomunikasi melalui media Elektronik. “Kita terus membina hubungan dan komunikasi dengan customer baik saat ada proyek maupun tidak. dan tetap selalu membantu mereka dalam memberikan solusi terkait dengan produk yang kita hasilkan,” tutur Robert.

Robert Rolan Napitupulu Direktur PT Preformed Line Products Indonesia

Kemudian apabila ada permasalahan yang timbul pada pelanggan, PLP selalu utamakan dengan memberikan pelayanan purna jual yang baik dan cepat tanggap kepada customer, dengan menggunakan media elektronik atau datang ke lapangan dengan izin dan menjalani instruksi sesuai protocol covid-19. “Memasuki era Normal Baru membuat protokol pencegahan Covid-19 sesuai regulasi yang berlaku. Ini dilakukan untuk mempercepat pemutusan rantai virus tersebut,” katanya. “Sebagai pelaku industri kami meminta dan diajukan ke pemerintah supaya kami dan rangkaian ekosistem dapat diberikan keleluasaan beraktivitas dan produksi dengan tetap menjalankan Protokol Kesehatan,” harapnya. Pada masa sulit seperti ini, seuntai kata motivasi ia lontarkan, “Jika semua orang menyerah di saat sulit, tidak ada orang sukses sampai hari ini. Tetap semangat dan teruslah berkarya mengembangkan diri selama melewati masa pandemi, sehingga ketika semua berlalu, waktumu tidak terbuang sia-sia,” pungkas Robert. n

Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline

siapkan pengeMBangan usaHa

BeRKeLanjUTan

mPC mengakui, pandemi Covid-19 menekan kinerja perusahaan. ragam jurus dan strategi pun dilakukan perusahaan jasa logistics berbasis project ini untuk mempertahankan kinerja dan mendukung pemerintah dalam menjaga keandalan pasokan listrik, dengan inovasi dan diversifikasi produk. 

Strategi Hadapi kondisi

T Masaji Prayasa Cargo (MPC), salah satu perusahaan di industri logistik, terus berupaya mempertahankan kinerja perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah jurus pun digulirkan perusahaan yang didirikan pada 1980, sebagai perusahaan pengiriman independen dalam grup PT Samudera Indonesia. Managing Director PT Masaji Prayasa Cargo, Andreana Yunizar, saat dihubungi Listrik Indonesia, mengatakan hingga saat ini masih mampu mempertahankan kinerja dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pandemi Covid-19. “Alhamdulillah berkat doa dan usaha dari seluruh unsur organisasi, kegiatan operasional perusahaan masih berjalan dengan baik. Beberapa kontrak logistics masih berjalan, meskipun dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dari biasanya. Hal ini, tentunya menaikkan biaya operasional. Namun demikian, secara overall kinerja perusahaan masih positif,” kata Andreana, kepada Listrik Indonesia, beberapa waktu lalu. Hal ini, tak lepas dari sejumlah langkah strategis dalam mempertahankan kinerja MPC, yaitu menjaga kesehatan perusahaan dan menjaga kesehatan karyawan. “Secara umum, kegiatan logistics telah mengalami penurunan seiring banyaknya industri yang mengurangi jam operasi, dan banyak proyek yang dihentikan sementara karena pasokan barang terganggu atau ditunda sampai kondisi membaik,” ujar dia. www.listrikindonesia.com

Lebih dalam Andreana mengatakan, sejak pemberlakuan PSBB, perusahaan mendapat tekanan dari pandemi Covid-19, diantaranya dari sisi penurunan volume retail. “Kami merasakan penurunan volume kegiatan distribusi retail sebesar 30% dan terus menurun di bulan Mei hingga 50%. Untuk menutup kekurangan ini, kami harus mencari peluang baru, serta memanfaatkan waktu idle untuk melakukan perawatan alat produksi,” jelas dia. Disamping itu, dia menambahkan, kami harus melakukan inovasi dan diversifikasi produk. Arus kas juga harus dijaga untuk memastikan kebutuhan operasional terpenuhi. Mencermati dampak di masa pandemi dan pasca pandemi, kami telah mengajukan revisi target penjualan di tahun 2020 turun sebesar 20%, yang disebabkan oleh tertundanya pelaksanaan kerja beberapa proyek strategis. “Sebagai perusahaan jasa logistics berbasis project, kami menyadari bahwa risiko bisnisnya sangat tinggi. Tanpa pandemi saja, kinerja perusahaan cenderung stagnan. Itu sebabnya kami jauh-jauh hari telah melakukan kajian internal dan menyiapkan beberapa program kerja terkait pengembangan usaha, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan,” kata Andreana. Pemerintah harus memastikan pasokan listrik tetap terjaga, mengingat sebagian besar masyarakat saat ini bekerja dari rumah. PLN harus menjamin operasional pembangkit hingga jalur distribusi dalam kondisi baik, sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan. Untuk itu, MPC senantiasa mendukung

TurImAn SofyAn

upaya pemerintah dalam menjaga pasokan listrik, di mana hingga saat ini mereka masih mengerjakan kontrak logistics di pembangunan pembangkit listrik di Sumatera dan Jawa. “MPC tetap fokus di kompetensi utama karena kami optimistis masih banyak proyek strategis yang akan berjalan sampai beberapa tahun mendatang. Harapannya kami tetap berpartisipasi aktif mendukung kegiatan tersebut sesuai dengan kompetensi yang kami miliki,” ujarnya. Dalam rangka menjaga kesehatan karyawan, MPC melalui kegiatan safety talk rutin untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai apa itu virus covid-19, bagaimana proses penularannya dan pencegahannya, serta dampak bagi penderita. “Pengawasan kesehatan karyawan diperkuat, terutama bagi karyawan yang berusia di atas 50 tahun, membatasi kegiatan karyawan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan maupun mitra kerja,” ucapnya. Selain itu kami juga menginstruksikan kantor-kantor cabang untuk lebih kreatif dan aktif mencari peluang yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, setiap kantor harus memberikan kontribusi yang positif kepada perusahaan. MPC selalu berfikir positif dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Masyarakat juga harus lebih disiplin, ikuti protokol kesehatan agar penyebaran covid-19 ini bisa dihentikan dengan cepat. “Kami juga berupaya agar perusahaan tetap menjadi ladang rezeki bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan mitra kerja,” tutup Andreana. n

Headline Fokus Utama

peMerintaH Harus Jaga

indUSTRi LOKaL

Pemerintah diminta lebih memerhatikan industri dalam negeri, karena masih maraknya gempuran impor dan regulasi yang tumpang tindih. Imbasnya, produk dalam negeri kurang terserap di negeri sendiri. 

CAnDrA WISESA

miten yang bergerak di sektor manufaktur ikut terkena getah wabah Corona (Covid-19). Seperti yang dialami oleh PT KMI Wire and Cable, Tbk. Namun, President Director PT KMI Wire and Cable, Tbk, Marcello Theodore Taufik menuturkan, bahwa pandemi yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional ini tidak bisa dikatakan aktor utama merosotnya pendapatan industri lokal. Ia menilai, penyebab utamanya ialah terhentinya aktivitas ekonomi atas imbauan pemerintah yakni pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hampir semua aktivitas perkantoran dan industri ikut terhenti. Marcello membandingkan kasus pandemi yang berimbas pada perekonomian dengan krisis Asia 1997, di mana persoalan ini dua hal yang berbeda. “Krisis ekonomi Asia ialah soal pasar, tapi pandemi ini soal dihentikannya aktivitas ekonomi. Ini yang menjadi tantangan pelaku usaha,” ungkapnya. Pria lulusan ekonomi Pascasarjana Southern New Hampshire University menambahkan, penghentian aktivitas ekonomi imbasnya ke daya serap produk, terlebih saat ini banyaknya gempuran barang impor. Ditambah, sistem perbankan yang kurang mendukung pelaku usaha. Lebih rinci, ia menjelaskan KMI merupakan salah satu pemasok kabel

listrik ke PT PLN (Persero), juga untuk sektor swasta dan industri yaitu minyak dan gas, pertambangan, berbagai industri dan banyak lainnya. Karena itu, apabila sektor ini menghentikan atau menunda proyeknya. Maka dapat dipastikan permintaan akan kabel juga menurun. “Tak hanya KMI yang merasakan, saya rasa semua merasakan hal yang sama. Lalu bagaimana saya mau menjual kabel kalau aktivitas dihentikan, ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar industri lokal tetap hidup,” tegas Marcello. Menurutnya, regulator dalam membuat keputusan harus terjun langsung ke bawah. Artinya, bisa memilah dan memilih sektor mana yang bisa dilanjutkan pekerjaannya dengan pengawasan dari protokol kesehatan. Apabila, semua sektor kena imbasnya ekonomi nasional lambat pertumbuhannya. “Kalau bicara protokol kesehatan, saya ngomong di ruang lingkup saya. Protokol kesehatan mengisyaratkan untuk jaga jarak. Di pabrik kabel itu jarak antar operator itu berjauhan, kemudian sejak adanya wabah ini kita perketat lagi protokol kesehatnnya. Itulah mengapa saya bilang regulator harus terjun ke lapangan,” terangnya. Dalam menghadapi persaingan usaha di tengah pandemi, perusahaan memiliki

Marcello Theodore Taufik President Director PT KMI Wire and Cable, Tbk

strategi demi kelangsungan usahanya. Pertama menjaga arus kas atau cash flow. Kemudian melakukan efisiensi daya untuk mengurangi biaya tagihan. Selain itu, mengedepankan R&D untuk menangani permintaan pasar yang berubah-ubah, dalam hal ini melakukan inovasi. Serta, berinvestasi pada proses produksi yang otomasi. “Otomasi produksi sangat penting karena efisien dan efektif,” tuturnya. Marcello meminta kepada pemerintah, agar mengedepankan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada setiap proyek nasional. Karena saat ini industri lokal telah mampu meningkatkan TKDN-nya seperti produk KMI yang mencapai 90 persen. “Karena masih banyak barang impor yang tidak berstandar nasional/SNI. Soal TKDN harus konsisten dan terkoordinasi,” tambahnya. “Saya berharap PLN juga membantu industri kabel agar likuiditas bisa cair,” harapnya. Selain itu, upaya perusahaan membantu pemerintah untuk menangani Covid-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. PT KMI Wire and Cable, Tbk telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa peralatan dan kebutuhan medis untuk operasional Rumah Sakit Sementara Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. n Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Headline Fokus Utama

Misi MenJaga keandalan listrik

di KaLa Pandemi

Pandemi global Covid-19, tidak saja mengancam kehidupan manusia. Tetapi mampu melumpuhkan denyut perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Terhentinya geliat ekonomi menimbulkan efek domino, termasuk PT PLn (Persero) yang berupaya menjaga eksistensi dalam menghadirkan keandalan pasokan listrik di Tanah Air. 

TurImAn SofyAn

ondisi ini memberikan dampak negatif terhadap geliat di sektor dunia usaha (korporasi) dan rumah tangga (RT) akibat macetnya laju roda ekonomi. Efek domino pun bergulir, dengan terhentinya aktivitas ekonomi maka berimbas pada konsumsi listrik. Berdasarkan data Statistik PLN, pelanggan industri dan bisnis memiliki pangsa sekitar 52% dari total konsumsi listrik pada 2018. Sunarsip, Ekonom Senior The Indonesian Economic Intelligence (IEI), menyatakan sebelum Covid-19, pertumbuhan konsumsi listrik sudah relatif

rendah. “Berdasarkan perhitungan saya, selama 2014-2018, pertumbuhan (CAGR) konsumsi listrik sebesar 4,25%. Angka ini di bawah pertumbuhan ekonomi (PDB) sekitar 5,0%. Padahal, di periode sebelumnya, pertumbuhan konsumsi listrik biasanya di atas pertumbuhan PDB. Sebagai gambaran, periode 2008-2014, konsumsi listrik tumbuh (CAGR) 7,45% dan periode 2002-2008 tumbuh 6,77%,” jelas dia. Rendahnya konsumsi listrik sebelum Covid-19 terutama berasal dari pelanggan rumah tangga, pada 2014-2018 hanya tumbuh (CAGR) 3,86%. Rendahnya pertumbuhan listrik ini antara lain disebab-

kan melemahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta perubahan pola konsumsi listrik. Bisa diprediksi dampak Covid-19 ini akan semakin memukul konsumsi listrik. “Kini, sumber pelemahan konsumsi listrik juga berasal dari industri dan bisnis. Hampir dipastikan pertumbuhan konsumsi listrik 2020 turun dan berpotensi terkontraksi,” tegas Sunarsip, dikutip dari kontan.co.id, Rabu (15/4). Dalam situasi seperti ini, lanjut dia, tentu yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku usaha di sektor kelistrikan, terutama PLN. Terlebih lagi, di tengah melemahnya pertumbuhan konsumsi listrik yang berarti menurunkan pendapatan listrik, PLN juga menghadapi tantangan lain yang tidak kalah berat. Menurut Sunarsip, PLN menghadapi kontrak listrik Take or Pay (TOP) dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Kontrak TOP mewajibkan PLN menyerap listrik sebesar prosentase minimal sesuai availability factor (AF) yang telah ditetapkan dari kapasitas total pembangkit listrik menurut Power Purchase Agreement (PPA). “Sebagai misal, kapasitas pembangkit Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline

100 MW, AF-nya dalam PPA sebesar 80%, maka PLN harus membeli setidaknya 80 MW. Jika tak mampu menyerap hingga 80 MW, PLN harus membayar denda TOP kepada IPP,” ucap dia. Dalam situasi saat ini, kontrak TOP ini jelas memberatkan PLN. Pertumbuhan konsumsi listrik menurun. Akan tetapi, pembelian listrik PLN dari IPP tidak boleh berkurang. Konsekuensinya, PLN terpaksa mengurangi pembelian listrik dari pembangkit milik sendiri dalam rangka menekan biaya serta menghindari penalti akibat kontrak TOP. Selain itu, PLN menghadapi nilai tukar rupiah yang melemah dan sempat di level Rp 16.000-an per dolar AS. Rendahnya nilai tukar ini akan memukul PLN dari sisi keuangan. Perlu diketahui, PLN sebenarnya mengalami mismatch antara pendapatan dan biayanya. Pendapatan dari penjualan listrik PLN lebih banyak berbentuk rupiah, sedangkan biaya lebih banyak dolar AS. Melemahnya nilai tukar berpotensi mendorong kenaikan biaya PLN, seperti untuk pengadaan energi primer (BBM, batubara dan gas), impor peralatan, serta pembayaran ULN. PLN merupakan BUMN yang disebut pemerintah wajib terlibat dalam meringankan beban kelompok masyarakat tertentu yang terdampak Covid-19 melalui keringanan tagihan listrik. Dalam kondisi normal, PLN telah mengalami tantangan akibat pertumbuhan konsumsi listrik yang rendah. “Kini, di tengah Covid-19, tantangan PLN bertambah karena juga wajib meringankan tagihan masyarakat yang berarti mengurangi pendapatan PLN,” kata Sunarsip.

Perlu Hadirnya Pemerintah Pemerintah tentunya telah memahami kondisi yang dihadapi PLN. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan untuk mendukung PLN agar mampu beroperasi di tengah tantangan yang cukup berat. APBN kini harus menanggung stimulus besar, sekitar Rp 405 triliun untuk mengurangi beban RT dan dunia usaha yang terdampak Covid-19. Tampaknya, dia berpendapat, peluang bagi PLN memperoleh tambahan subsidi (dan kompensasi) dari APBN cukup berat. Karenanya, bila kompensasi dari sisi pendapatan tidak diperoleh, pemerintah perlu memikirkan kompensasi dalam bentuk lain. “Saya mengusulkan beberapa hal yang dapat diberikan sebagai kompensasi lain bagi PLN. Pertama, kebijakan www.listrikindonesia.com

Sunarsip Ekonom Senior The Indonesian Economic Intelligence

Konsep ini sebenarnya meniru model pembelian surat berharga oleh The Fed. Selain membeli surat berharga pemerintah, The Fed juga membeli surat berharga korporasi. Dengan cara ini, kebutuhan valas PLN dapat terpenuhi dengan biaya yang wajar. harga energi primer yang acceptable bagi PLN. PLN memiliki komponen biaya besar dari energi primer. Harga energi primer masih relatif tinggi, terutama gas. Pemerintah telah berencana menetapkan harga gas untuk listrik PLN sebesar US$ 6 per mmbtu. Kebijakan ini positif untuk menurunkan biaya produksi listrik PLN,” urai Sunarsip. Langkah kedua, dia menambahkan, perlu adanya fasilitas penyediaan valas oleh Bank Indonesia (BI) dengan biaya yang wajar dalam rangka mengurangi dampak pelemahan nilai tukar terhadap kebutuhan valas PLN. Fasilitas valas ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran ULN. Mekanismenya antara lain PLN menerbitkan surat berharga. Surat berharga ini lalu dibeli BI dengan janji akan dibeli kembali oleh penerbit (reverse repo). Hasil dari penjualan surat berharga nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran ULN (refinancing). “Konsep ini sebenarnya meniru model pembelian surat berharga oleh The Fed ketika diterapkannya quantitative easing (QE) di 2008. Selain membeli surat berharga pemerintah, The Fed juga membeli surat berharga korporasi. Dengan cara

ini, kebutuhan valas PLN dapat terpenuhi dengan biaya yang wajar,” tutur dia. Sunarsip melanjutkan, solusi ketiga, pemerintah perlu memfasilitasi renegosiasi kontrak TOP antara PLN dan IPP swasta. Kontrak TOP perlu dimodifikasi untuk meringankan beban keuangan PLN. Kontrak TOP dibuat dengan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik tinggi, namun faktanya konsumsi listrik tumbuh rendah (bahkan negatif). “Kini saatnya, IPP swasta turut berbagai beban (sharing the pain) dengan Seperti menurunkan kewajiban TOP, misalnya sebesar 15% hingga 30% dari kontrak PPA selama 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun, dengan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik telah normal, kewajiban TOP sesuai PPA dengan IPP swasta dapat dijalankan kembali,” imbuh Sunarsip. Adanya Covid-19 ini bisa menjadi momentum untuk mendorong keberpihakan seluruh pihak kepada PLN sebagai perusahaan negara strategis dan sekaligus sistemik bagi perekonomian. Sangat penting bagi PLN supaya bisa melanjutkan kelangsungan usahanya dan membantu pemerintah memasuki the new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. n

Headline Fokus Utama

KeBijaKan haRUS TRanSPaRan dan tepat sasaran Stimulus keringanan tarif listrik selama masa pandemi Covid-19 yang dibuat pemerintah melalui PT PLn (Persero). mendapat apresiasi dari Komisi VII DPr rI dan meminta agar program ini tepat sasaran dan transparan. Selain itu Komisi VII juga sedang menyoroti perkembangan energi baru terbarukan. ď ľ

CAnDrA WISESA

abah Corona/Covid-19 telah merugikan aktivitas manusia di mana mobilisasi masyarakat dibatasi, efeknya sektor ekonomi pun anjlok. Di tambah kebutuhan primer yang mendesak, membuat pemerintah menciptakan program pro rakyat seperti Bantuan Sosial (Bansos), penangguhan cicilan/kredit, dan membuat program keringanan tarif listrik gratis untuk pelanggan bersubsidi. Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah terkait kebijakan stimulus keringanan listrik kepasa pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Saat itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya menyetujui rencana Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu) yang pembebasan biaya bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA . Sugeng menjelaskan, biaya-biaya tersebut selanjutnya ditanggung oleh negara, dalam hal ini dibayar oleh pemerintah melalui anggaran yang sudah dicadangkan dalam skema Perpu tersebut. Ada 24 juta rumah tangga sebagai pelanggan 450 VA yang dan pelanggan 900 VA yang berjumlah tujuh juta rumah

tangga yang disubsidi, merupakan keluarga dalam kategori miskin dan rentan miskin. Program stimulus itu dibahas dalam rapat virtual Komisi VII DPR RI dan Direktur Utama PTÂ PLNÂ (Persero) Zulkifli Zaini, pada 22 April 2020 yang menyimpulkan, pertama Komisi VII mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh PLN yang telah secara aktif bersama-sama pemerintah untuk mengatasi meluasnya penyebaran COVID-19 dan dampakdampaknya. Kedua, Komisi VII mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan pembayaran kompensasi kepada PLN atas penggratisan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA tidak mampu sesuai Perppu 1/2020. Ketiga, Komisi VII meminta Direktur Utama PLN untuk mempersiapkan dan melakukan langkah-langkah strategis termasuk tindakan efisiensi dalam menghadapi penurunan demand kelistrikan dan

akibat-akibat lainnya sebagai dampak pandemi COVID-19. Keempat, Komisi VII meminta Direktur Utama PLN untuk mengkaji dan mereview kembali proyek strategis di sektor ketenagalistrikan dan melakukan renegosiasi kontrak pembangkit listrik apabila diperlukan. Kelima, Komisi VII meminta Direktur Utama PLN untuk memberikan laporan terkait data proyek-proyek yang mangkrak dan prognosa kinerja keuangan PLN secara menyeluruh dan disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII. Keenam, Komisi VII mendesak Direktur Utama PLN untuk meminta pemerintah membayar tunggakan kompensasi listrik tahun 2018 dan 2019. Ketujuh, Komisi VII mendesak Direktur Utama PLN untuk menjangkau peluang pendanaan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bilamana nanti dibutuhkan untuk mengatasi defisit Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Fokus Utama Headline

cashflow di PLN. Kedelapan, Komisi VII meminta Direktur Utama PLN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR dan disampaikan kepada Komisi VII. PLN sebagai sebuah perusahaan pelat merah harus juga tetap sehat sehingga tetap dapat memenuhi tugas dan fungsinya.”Program ini harus tepat sasaran dan transparan,” ucap Sugeng. Komisi VII tidak hanya menyoroti stimulus tarif listrik saja, tetapi juga memikirkan nasib dari industri energi baru terbarukan (EBT).

eBt Bakal Jadi Prioritas Dalam catatanm majalah Listrik Indonesia hasil wawancara oleh narasumber di bidang energi terbarukan menyebutkan, perkembangan EBT dalam negeri tergolong lambat dibanding Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Terhambatnya EBT karena beberapa faktor seperti kurangnya dukungan dari regulasi, menyebabkan para investor kurang tertarik menanam uangnya di sektor EBT nasional. “pada kenyataannya justru regulasi yang ada terkesan menghambat pengembangan energi terbarukan, terbukti sampai saat ini capaian bauran energi masih jauh dari target yang dicanangkan dalam Kebijakan Energi Nasional,” ucap Sekretaris Jenderal APPLTA Muhamad Assegaf yang dikutip majalah Listrik Indonesia pada edisi 071. Kemudian Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporannya bertitel Indonesia Clean Energy Outlook (ICEO) 2020 mengindikasikan bahwa investasi di bidang energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia mengalami penurunan. Menanggapi hal tersebut, Sugeng Suparwoto menilai energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang melimpah di Indonesia. Namun menurutnya, perkembangan EBT secara ekonomi belum kompetitif. Pasalnya, masih mahalnya harga persatuan energi tersebut, dibanding sumber energi fosil yang saat ini harganya menurun. “Tapi kita tetap harus mendukung energi terbarukan, ini kan untuk berkesinambungan. Terlebih energi fosil yang semakin menipis cadangannya,” ujar Sugeng kepada Listrik Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam mendukung pengembangan EBT, Parlemen memberikan anggaran www.listrikindonesia.com

Sugeng Suparwoto Ketua Komisi VII DPR RI

Komisi VII mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh PLN yang telah secara aktif bersamasama pemerintah untuk mengatasi meluasnya penyebaran COVID-19 dan dampak-dampaknya. Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN kepada PT. Geo Dipa Energi untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), di mana Indonesia mempunyai segudang energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan. Lebih lanjut, Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, beberapa sumber energi terbarukan investasinya sudah murah seperti Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sektor EBT ini yang paling banyak diincar oleh para investor. “Energi tidak Cuma didekati oleh ekonomi aktif, tetapi juga perspektif pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya. Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi fokus pengembangan energi yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk dapat mencapai target paling sedikitnya 23 persen pada tahun

2025. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030. Dalam hal ini Komisi VII secara simultan terus membahas RUU EBT dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). Pertama Komisi VII menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pihaknya akan melakukan uji publik berkoordinasi dengan instansi pendidikan, pakar EBT, dan stakeholder. Bahkan, energi terbarukan bersama Minerba akan menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh Komisi VII. “RUU EBT akan segera dibahas kembali setelah RUU Minerba mendekati final. Panja EBT tinggal bekerja,” jelas Sugeng. Untuk itu, Sugeng mendorong sinergi Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN serta PLN, guna mengatasi sejumlah permasalahan dan kendala yang ada demi mengoptimalkan peran energi terbarukan dalam negeri. Selain itu, ada pula strategi penciptaan pasar, memudahkan akses kepada pendanaan yang kompetitif, dukungan kebijakan dan perbaikan tata kelola dalam rangka percepatan proyek EBT, serta menggerakkan seluruh pemangku kepentingan. n

Review

Cover Story

WIluyo kuSDWIHarto Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) & Ketua Umum MKI

Dampak yang ditimbulkan pandemic Covid19 mampu menghentikan hampir semua geliat dan denyut sisi kehidupan, termasuk di sektor ketenagalistrikan. Sejumlah jurus pun dilakukan Direktur Bisnis regional Sumatera dan Kalimantan PT PLn (Persero) Wiluyo Kusdwiharto dalam menyiasati kondisi yang ada dalam memasuki new normal. TurImAn SofyAn

FOTO: DOK ISTIMEWA

ď ľ

Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Cover Story Review

transForMasi Pln MenuJu TATAnAn BARu KELISTRIKAn

andemi global Covid-19 mampu menginfeksi geliat sektor ketenagalistrikan di Indonesia. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menyebutkan penurunan beban listrik terjadi di hampir semua wilayah terutama di masa pandemi Corona. Tidak terkecuali untuk PLN Regional Sumatera dan Kalimantan. Untuk sistem Sumatera, terjadi perubahan konsumsi listrik dalam lima minggu terakhir. Tren penurunan berlangsung sampai minus 2,05 persen pada pekan kedua April lalu. Tetapi, untuk sistem interkoneksi Kalimantan masih mengalami pertumbuhan, namun jika dibandingkan 2019, kenaikan energi listrik tidak sebesar sebelum masa siaga Covid-19. Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto menyatakan, meskipun demikian seluruh sistem ketenagalistrikan di Sumatera dan Kalimantan saat ini dalam kondisi cukup dan siap mendukung tumbuhnya investasi di daerah tersebut. “Hingga akhir tahun 2019, PLN di Sumatera dan Kalimantan telah berhasil menambah kapasitas terpasang pembangkit sebesar 787 MW (Sumatera) dan 409 MW (Kalimantan),” jelasnya kepada Listrik Indonesia, beberapa waktu lalu. Dengan Penambahan kapasitas pembangkit tersebut cadangan operasi di Sumatera saat ini berkisar 22% dan di Kalimantan berkisar 40%, dimana cadangan tersebut sudah sangat cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera dan Kalimantan. Ke depan tentunya pengembangan ketenagalistrikan di Sumatera dan Kalimatan akan semakin masif, terutama dengan direncanakannya Ibu Kota Negara baru di Kalimantan. Menurut Wiluyo, salah satu fokus pengembangan di Sumatera dan Kalimantan adalah jaringan interkoneksi di kedua pulau besar tersebut, di mana di Sumatera diperlukan penyelesaian tol listrik ke Aceh dan Lampung, sedangkan di Kalimantan diperlukan penyelesaian Sistem Interkoneksi Kalselteng dengan Sistem Khatulistiwa dan Kalimantan Utara. “Untuk mewujudkan listrik berkeadilan bagi seluruh rakyat, alhamdulillah pencapaian Rasio Desa Berlistrik Total di Sumatera dan Kalimantan sudah mencapai 100%. Namun demikian untuk mencapai

www.listrikindonesia.com

Rasio Elektrifikasi 100% perlu terus dikejar pemenuhannya, di Sumatera yang saat ini sudah mencapai 99,26% dan Kalimantan 98,34%,” ujar pria yang menjabat sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero), sejak 14 Mei 2020.

Penurunan Beban Puncak Kebutuhan listrik di Sumatera dan Kalimantan akibat adanya pandemi Covid-19 mengalami koreksi. Selama Maret hingga April 2020, saat awal pandemi Covid di Indonesia, terjadi penurunan Beban Puncak Pemakaian Listrik di Sistem Sumatera sebesar 350 MW dan Sistem Interkoneksi Kalimantan sebesar 118 MW. Kondisi yang ada mendorong PLN Regional Sumatera dan Kalimantan me-review kebutuhan pasokan listrik dengan menyusun skala prioritas target-target berdasarkan kebutuhan yang ada. Sebagai contoh, di sisi kebutuhan infrastruktur ketenagalistrikan, dengan memetakan kembali kebutuhan untuk melakukan penyesuaian. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, jika memang belum dibutuhkan tahun ini, maka pengembangan dan pembangunan infrastruktur dapat ditunda. Selain berdampak pada penurunan beban puncak, pandemi Covid-19 berdampak pada target pertumbuhan penjualan tenaga listrik tahun 2020. Dimana pertumbuhan penjualan Sumatera terkoreksi menjadi sebesar 2,35 % dan Kalimantan sebesar 2,29 %. “Koreksi pertumbuhan penjualan tenaga listrik ini tentunya berimbas pada perubahan RUPTL termasuk rencana penambahan pembangkit,” tegas Wiluyo. Akan tetapi, Wiluyo tidak berdiam diri mengatasi kondisi yang ada akibat dampak pandemi Covid-19. Sejumlah langkah dan strategi dilakukan pun dilakukan untuk mengembalikan dan meningkatkan kinerja PLN Regional Sumatera dan Kalimantan. Beberapa strategi yang dilakukan PLN Regional Sumatera dan Kalimantan, terutama dibidang operasional meliputi peningkatan keandalan asset melalui program peduli. “Di samping itu ada juga program nasional yang telah dilakukan untuk membantu menjaga bisnis PLN dan pelayanan pelanggan di tengah Covid, yaitu Transformasi PLN Power Beyond Generation dengan Breakthrough Initiative,” kata pria yang didapuk

Review

Cover Story menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera sejak 1 Agustus 2017 lalu. Dia menambahkan, sejumlah langkah yang ditempuh diantaranya Green, Innovative, Lean, dan Customer Focused. Green merupakan implementasi proyek EBT sesuai RJPP 2019-2024, launching ‘Green Booster’, dan launching EBT skala besar. Innovative, perusahaan melakukan optimasi billing dan penagihan, Roll-out Fiber Optic, infrastruktur kendaraan listrik, captive power, dan beyond KWH. Sedangkan Lean, menurut dia, perusahaan melakukan digitalisasi pembangkit, digitalisasi procurement, digitalisasi untuk distribution excellent, optimasi dispatch, prioritisasi investasi, optimasi energi primer, dan anti blackout,.“ Yang terakhir, Customer Focused dengan melakukan optimalisasi manajemen gangguan dan peluncuran new PLN Mobile (Super Apps),” jelas Wiluyo. Selain itu, untuk mencegah penyebaran Covid-19 tentunya PLN sudah menerapkan protokol Covid-19 dan prosedur new normal yang akan diterapkan dalam waktu dekat agar bisnis PLN dapat terus berlangsung dengan tetap menjaga kesehatan pegawainya.

target rasio elektrifikasi Data hingga April 2020, di Pulau Sumatera hampir di sebagian besar Provinsi telah memiliki angka rasio elektrifikasi di atas 99 persen. Hanya ada tiga provinsi yang berada di angka 98 persen, yaitu Sumatera Barat 98,50%, Kepri 98,72%, dan Sumatera Selatan 98,30%. Sementara untuk Kalimantan, realisasi rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah 94,6%, Kalimantan Utara 98,74% dan Kalimantan Barat 97,96% , sementara lainnya sudah berada di atas 99 persen. “Target kami yaitu mencapai 100 persen pada akhir tahun 2020. Meskipun dengan pandemi Covid-19 ini menjadi semakin menantang untuk mewujudkannya. Namun dengan program listrik desa kami optimis, ini bisa tercapai, atau setidaknya mendekati 100 persen,” ucap pria yang pernah menduduki posisi Kadiv Kontruksi Regional Sumatera (2015 – 2017). Wiluyo mengakui ada sejumlah tantangan program elektrifikasi di Sumatera dan Kalimantan, yaitu mewujudkan pemerataan listrik di Indonesia di setiap daerah, hampir sama dengan di Sumatera maupun Kalimantan. Beberapa faktor utama yang menjadi tantangan, antara lain kondisi geografis, akses jalan, dan medan yang

sulit dilalui sehingga membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan usaha lebih keras dan waktu lebih lama. Saat ini, kondisi Covid-19 ini tentunya memperbesar tantangan PLN karena pergerakan dan aktivitas pembangunan di beberapa daerah dibatasi terkait kebijakan PSBB. “Untuk menjawab tantangan geografis, ke depan kami akan lebih mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal yang tersedia. Optimalisasi energi lokal berbasis EBT diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi bersamaan dengan bauran EBT,” imbuh General Manager PLN UIP 8 (2013 – 2015). Pulau Sumatera merupakan salah satu lumbung energi baru terbarukan (EBT) terbesar di Indonesia. Di mana terdapat sumber panas bumi dan air yang melimpah di Sumatera. Berdasarkan data April 2020, bauran energi dari EBT di Sumatera sudah mencapai 29,5%, di mana ditargetkan bauran EBT di Sumatera mencapai 38,8% di tahun 2025 (Target Bauran Nasional 23%) dengan masuknya pembangkit geothermal dan hydro baru di Sumatera. Potensi EBT terbesar di Kalimantan didominasi oleh PLTA yang berada di daerah Kalimantan Utara serta tambahan potensi EBT dari Biomass yang berasal dari pemanfaatan limbah perkebunan sawit. Selain itu juga rencana Ibu Kota Negara Baru yang akan di supply oleh 100% pembangkit EBT, merupakan hal yang menjadi perhatian di Kalimantan. Di Pulau Sumatera, Potensi Energi Panas Bumi yang ada dapat mencapai 12.912 MW dan di Kalimantan mencapai 182 MW. Sementara untuk potensi energi hydro mencapai 5.916 MW di Sumatera dan 1.910 MW di Kalimantan, sedangkan potensi energi surya mencapai 235 MW di Sumatera dan 80 MW di Kalimantan.

Pengembangan SDM Kesiapan ketenagalistrikan dalam menghadapi era industri 4.0, tidak terlepas dari pengembangan sumber daya manusia (SDM). Penyiapan infrastruktur ketenagalistrikan ini tentu harus didukung oleh pengembangan SDM. “Oleh karena itu, harus didukung oleh SDM yang kompeten. Sebagai modal, PLN Sumatera dan Kalimantan sudah mempunyai 3.974 pegawai lulusan S1 dan 229 Pegawai lulusan S2,” jelas Direktur PLN yang juga General Manager Pembangkitan Lontar (2012 – 2013) ini. Tentunya, dia menambahkan, SDM ini harus terus diasah dengan terus mendorong pengembangan SDM,

Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Cover Story Review

antara lain melalui diklat, sertifikasi dan benchmarking. “SDM yang kompeten akan menghasilkan inovasi-inovasi yang akan mendukung pengembangan teknologi pada sektor ketenagalistrikan. Harapannya, sektor ketenagalistrikan dapat terus menggerakan perekonomian bangsa,” tutur Wiluyo. SDM merupakan asset terpenting bagi sebuah perusahaan. Perusaahan dapat menjadi besar dengan dukungan SDM yang terlatih, inovatif dan bahagia. SDM yang terlatih dan kompeten tentu akan mendorong perusahaan untuk terus berkembang. “SDM yang baik juga akan menghasilkan inovasiinovasi yang akan membuat perusahaan semakin efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya terutama di era industry 4.0. SDM yang bahagia tentunya akan selalu memberikan yang terbaik dan loyal untuk perusahaan. Untuk menciptakan SDM yang bahagia tentunya kesejahteraan SDM harus tetap diperhatikan,” ungkap Manager Bidang Enjiniring Pembangkitan Lontar (2010 - 2012).

Skenario new normal Bagaimana dengan langkah ke depan pasca pandemi Covid-19 yang akan dilakukan PLN Sumatera dan Kalimantan? Sesuai arahan pemerintah dan memperhatikan kondisi terkini, kami harus mempersiapkan skenario new normal, kami siapkan mekanisme kerja dalam kondisi Covid-19 sesuai protokol yang berlaku. “Terkait dengan infrastruktur, tentu kami harus melakukan analisis kembali berdasarkan supply and demand yang ada untuk melihat skala prioritas dari setiap proyek, mana yang akan tetap berjalan, mana yang perlu ditunda. Ini tentu akan mempertimbangkan juga kebutuhan listrik di Sumatera dan Kalimantan dengan tetap menjaga kehandalan sistem,” tegas pria yang pernah menjabat Manager PLTU Paiton Baru (2009 – 2010). Dia menambahkan, kami menyadari di tengah www.listrikindonesia.com

Untuk menjawab tantangan geografis, ke depan kami akan lebih mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal yang tersedia. Optimalisasi energi lokal berbasis EBT diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi bersamaan dengan bauran EBT. pandemi Covid-19 ini, kebutuhan masyarakat akan listrik meningkat. Sejak awal pandemi kami tetap mengoperasikan unit-unit kritikal seperti biasa sehingga pasokan listrik untuk masyarakat dapat tetap terjaga, tentunya dengan memperhatikan protokol Covid-19, dengan melengkapi petugas dengan APD, Masker, Hand Sanitizer, menyiapkan posko Kesehatan di lokasi kerja, dan lainlain. “Ini merupakan bentuk antisipasi dan pencegahan. Alhamdulillah, pasokan listrik masyarakat dapat terjaga,” tegas pria yang terpilih sebagai Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Periode 2020-2023. Wiluyo berharap semoga pegawai dan keluarga khususnya di PLN Sumatera dan Kalimantan tetap sehat selalu dan semoga pandemi ini dapat cepat berakhir, sehingga kita dapat hidup normal dan bekerja seperti biasa, roda perekonomian dapat berjalan normal kembali, dan proyek-proyek kelistrikan juga dapat segera berjalan untuk mendukung roda perekonomian itu sendiri. “Saya ingin mewujudkan Indonesia terang 100%, dimana warga Negara Indonesia di seluruh pelosok negeri dapat menikmati listrik PLN. Cita-cita saya ingin PLN mampu membangun PLTU atau pembangkit EBT dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 100%,” tegas Wiluyo.

MkI Siap oto kritik Pln Sebagai Ketua Umum MKI Periode 2020-2023, Wiluyo mengatakan sebagai asosiasi profesi di bidang ketenagalistrikan, tentu kami mendorong agar sektor ketenagalistrikan Indonesia dapat semakin kompetitif dan

Review

Cover Story maju agar dapat mendukung program besar nasional. “Terutama mendorong penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi. Lebih luas MKI terus memberi saran, mengkritik sekaligus memberi solusi kepada pemerintah. Bersamaan dengan itu, MKI melakukan hal yang sama kepada PLN yang berfungsi sebagai oto kritik ke PLN,” ujar Wiluyo. Secara riil, lanjut dia, MKI terus memberikan masukan kepada pemerintah dan berbagai pihak di bidang ketenagalistrikan untuk mewujudkan 5 poin penting di bidang ketenagalistrikan, yaitu Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan Keadilan. Terkait kecukupan, MKI terus memberikan masukan terkait perencaan dan implementasi kebutuhan listrik. Termasuk membantu PLN sebagai operator ketenagalistrikan tanah air mencari potensi pelanggan. “Pembangkit yang sudah dibangun harus mampu diserap dan harapannya dapat meningkatkan investasi dalam negeri. Kami juga mendorong inovasi penggunaan teknologi 4.0 dalam bisnis ketenagalistrikan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan,” kata dia. Lanjut dia, ke depan energi baru terbarukan harus menjadi sumber energi utama. Kami akan mendorong terus agar sektor ketenagalistrikan di Indonesia mengembangkan penggunaan EBT. Minimal, harapannya, target 23 persen di tahun 2025 dapat terwujud. “Kami terus mendorong agar tarif listrik tetap terjangkau (bukan berarti murah) guna mendorong daya beli masyarakat, serta mendorong industri untuk bersaing lebih kompetitif. Sementara keadilan, diwujudkan dalam rasio elektrifikasi di Indonesia. Kami terus mendorong agar rasio elektrifikasi terus meningkat. Hingga Februari 2020 sudah mencapai 99,32 persen. Mudahmudahan dapat mendektai 100 persen pada akhir 2020,” ujar Wiluyo. Guna mengembangkan organisasi, Ketua Umum MKI Periode 2020-2023 mengatakan, MKI memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang, yaitu merangkul seluruh pelaku sektor ketenagalistrikan agar ekosistem sektor ketenagalistrikan dapat terjaga dimana pelaku bisnis dapat tinggal dan bekerja sama saling menguntungkan yang pada akhirnya dapat menguntungkan masyarakat luas. Lanjut dia, MKI terus mendorong seluruh stakeholder sektor ketenagalistrikan agar pasokan listrik bagi masyarakat dapat diakses dengan mudah, dipasok dengan kehandalan tinggi, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. “MKI terus membangun komunikasi dengan pemerintah serta stakeholder sektor ketenagalistrikan agar terjadi harmonisasi regulasi dan tidak terjadi tumpang tindih aturan sehingga dapat mencapai visi dan misi yang sama untuk membangun sektor ketenagalistrikan dan penggunaan produk lokal dalam bisnis ketenagalistrikan khususnya dalam pengembangan EBT dapat terus ditingkatkan sehingga pengembangan EBT di Indonesia dapat ditopang penuh oleh industri dalam negeri,” jelas Wiluyo. Selanjutnya, MKI mendorong penggunaan teknologi 4.0 untuk meningkatkan layanan dan services untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses info-

Terutama mendorong penyiapan SDM dan regulasi. Lebih luas MKI terus memberi saran, mengkritik sekaligus memberi solusi kepada pemerintah. Bersamaan dengan itu, MKI melakukan hal yang sama kepada PLN yang berfungsi sebagai oto kritik ke PLN. info terkait ketenagalistrikan sehingga dengan mudah serta mendapatkan service penyediaan tenaga listrik yang mudah dan andal. Situasi Pandemi Covid-19 ini tentu tidak bisa dipungkiri membawa dampak bagi banyak aspek kehidupan, termasuk sektor ketenagalistrikan. Pandemi Corona ini membuat bisnis hingga industri berhenti produksi yang membuat pemakaian listrik turun. “MKI akan mendorong Pemerintah dan PLN untuk melakukan evaluasi terhadap rencana investasi di bidang ketenagalistrikan. Investasi harus disesuaikan kembali dengan proyeksi pertumbuhan beban dan kondisi terkini,” jelas dia. Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur skala besar, seperti pembangkit, transmisi dan gardu induk dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi supply and demand. “Sehingga investasi yang dikeluarkan tetap efektif, produktif dan pelaku usaha ketenagalistrikan dapat dijaga existensinya,” ucapnya. Akan tetapi, Wiluyo mengatakan, dengan adanya pandemi Covid-19 pengembangan sektor ketenagalistrikan harus tetap jalan dengan terus menjaga pelayanan pasokan tenaga listrik yang andal namun tetap memperhatikan protokol Covid-19. “Selain itu, perlu dikembangkan penggunaan teknologi 4.0 dan digitalisasi dalam pengembangan ketenagalistrikan sehingga service ke pelanggan tidak terganggu atau bahkan semakin meningkat,” tutur dia. Wiluyo berharap, MKI sebagai organisasi stakeholders yang dibentuk oleh unsur-unsur pelaku dari ketenagalistrikan nasional selaras dengan UU Ketenagalistrikan No. 15 tahun 1985 dapat menjadi mitra Pemerintah dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan. Selain itu MKI akan selalu berkontribusi dalam setiap upaya untuk menciptakan bisnis ketenagalistrikan yang sehat, maju dan ramah lingkungan. “Tidak lupa, sejalan dengan tema Pemerintah, SDM Unggul Indonesia Maju, ke depan MKI akan memperbanyak kontribusi dalam percepatan penyiapan SDM dalam negeri yang kompeten di bidang ketenagalistrikan melalui penyusunan referensi, standarisasi, program pelatihan maupun sertifikasi,” tandas Wiluyo. n

Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

PT. SARANA KARYA MANDIRIJAYA

Life Is

Peduli Kesehatan Publik

Kegiatan Sumatera Power Conference & Exhibition Ditunda

Memantau setiap pembaruan informasi tentang penyebaran pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia yang semakin meluas dan grafik penularannya terus meningkat, hal ini menjadi fokus perhatian kita semua untuk mengurangi potensi resiko kesehatan terhadap virus tersebut. Pemerintah juga dengan tegas memberlakukan sejumlah aturan untuk memutus dan mengurangi rantai penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Setelah berkoordinasi dengan berbagai pertimbangan dari para pemangku kepentingan dan masukan dari mitra kerja, diputuskan bahwa kegiatan Sumatera Power – Conference & Exhibition yang telah diagendakan pada 1-2 Juli 2020 harus ditunda pelaksanaannya.

Penundaan ini terpaksa dilakukan karena kesehatan dan keselamatan berbagai pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah prioritas utama. Pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh lapisan masyarakat termasuk berbagai bidang usaha di dunia, yang membutuhkan kerjasama kita semua untuk menghadapi situasi yang luar biasa ini. Sebagai pengingat, Sumatera Power – Conference & Exhibition merupakan kegiatan yang dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran untuk mendukung pengurangan karbon dioksida dan mengembangkan energi terbarukan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan target porsi terbarukan 23% pada bauran energi nasional tahun 2025, melalui KEPMEN ESDM No.39 K/20/MEM/ 2019 tentang RUPTL PLN 2019-2028. Selain itu, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa pada tahun 2017, potensi energi terbarukan di Indonesia adalah sekitar 430.000 MW sementara hanya 2% (8.000 MW) yang telah dimanfaatkan. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang. PLN sebagai perusahaan listrik negara berkomitmen untuk mendukung dan memberikan upaya terbaik untuk mengembangkan program energi terbarukan dan berkelanjutan. Melalui kegiatan Sumatera Power – Conference & Exhibition diharapkan dapat mengumpulkan ide dan pemikiran tentang cara memberikan energi bersih dan lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat. Sedangkan bagi para pemerhati dan pelaku usaha industri, teknologi dan jasa kegiatan ini diyakini dapat menambah wawasan, memperluas jaringan usaha, menemukan dan mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia. Maka dengan ini disampaikan bahwa kegiatan Sumatera Power – Conference & Exhibition akan dilaksanakan pada 9-10 Juni 2021, pada lokasi yang sama di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan – Sumatera Utara. Sebagai tuan rumah, PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut akan berlangsung kondusif dan nyaman bagi semua pihak dengan menerapkan protokol kesehatan event yang ketat. Terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak menyurutkan dukungan terhadap kegiatan ini, dan sampai jumpa di SUMATERA POWER 2021.

CONFERENCE & EXHIBITION SANTIKA PREMIERE DYANDRA HOTEL & CONVENTION Medan - North Sumatera

June 9-10, 2021

CONFERENCE & EXHIBITION

June 11, 2021 VISIT TO ASAHAN 3

HYDRO ELECTRIC POWER PLANT PROJECT

ble a n i usta wable S g gin f Rene tera” a r u to ma co “En opmen y in Su el rg v e D Ene r.com

ow p a r ate

HOSTED BY:

PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA

sum . w ww

ORGANIZED BY:

Feature Sosok

TargeT Besar

Di Pundak Nicke Widyawati nicke Widyawati, kembali dipercaya menduduki posisi Direktur utama PT Pertamina (Persero). menteri Bumn Erick Thohir, menilai mojang priangan ini berkinerja bagus dan berhasil mencapai Key Performance Index selama memimpin Bumn migas tersebut. Saatnya, nicke mewujudkan Pertamina menjadi Global Energy Champion ke depan. 

TurImAn SofyAn

enteri Badan Usaha Milik Negrara (BUMN) Erick Thohir, kembali mempercayakan kursi orang nomor satu di Pertamina kepada Nicke Widyawati, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS), pada 12 Juni 2020. Keputusan ini tertuang dalam dalam Salinan Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina. Selanjutnya, Nicke diberi target besar oleh Menteri BUMN Erick, yang harus diselesaikan dalam kepemimpinannya di Pertamina dalam beberapa tahun ke depan. "Yakni untuk dapat meng-IPO-kan (initial public offering) minimal dua perusahaan anggota subholding, dalam dua tahun ke depan," kata Erick dalam telekonferensi setelah menggelar RUPS perombakan direksi dan perubahan nomenklatur Pertamina, Jumat (12/6/2020). Erick menegaskan bahwa tugas besar ini akan menjadi salah satu KPI bagi Nicke dalam dua tahun ke depan, apakah ia bisa mewujudkannya atau tidak. “Penetapan kembali Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama, karena dianggap punya integritas yang baik, serta memiliki arah kebijakan yang jelas,” kata dia. Menteri BUMN Erick mengakui ada beberapa nama yang diajukan sebagai Direktur Utama, tetapi Nicke menjadi kandidat terbaik sehingga diputuskan untuk memperpanjang posisi jabatannya di Pertamina. “Ada sejumah nama-nama lain di dalam paper yang saya terima. Tapi, alhamdulillah Ibu Nicke masih yang terbaik,” ujar Erick.

tugas Berat Menanti Sebagai tindak lanjut RUPS PT Pertamina (Persero) yang telah dilaksanakan pada Jumat (12/6), Nicke langsung tancap gas di Pertamina dengan melan-

jutkan transformasi pada tingkat subholding bisnis. Direksi Pertamina melakukan pengukuhan subholding yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan pembentukan Holding Migas dan merupakan penjabaran dari roadmap program Kementerian BUMN, yang tercantum dalam Buku Putih Pembentukan Holding Migas. Terdapat lima subholding yang telah dibentuk yakni sektor hulu atau upstream subholding yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Energi, gas subholding melalui PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., refinery & petrochemical subholding di bawah PT Kilang Pertamina Internasional, power & new renewable energy (NRE) subholding di bawah PT Pertamina Power Indonesia, dan commercial & trading subholding melalui PT Patra Niaga. Selain itu, nomenklatur baru di Pertamina dengan dibentuknya perusahaan pengangkutan atau shipping company yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina International Shipping. Menurut Nicke, pembentukan holding migas, lima subholding dan satu shipping company ini merupakan langkah strategis yang akan tercatat dalam sejarah Pertamina, karena merupakan inisiatif untuk bisa beradaptasi dalam menghadapi perubahan ke depan, bergerak lebih lincah, cepat serta fokus untuk pengembangan bisnis yang lebih luas dan agresif. Dia menambahkan, transformasi yang dilakukan Pertamina saat ini bertujuan untuk menyiapkan lini bisnis perseroan berkembang dan mandiri. Saat ini, lingkup bisnis Pertamina sangat luas, dengan tantangan dan kompetisi yang berbeda serta memiliki kekhususan risiko masing-masing. “Karenanya, dengan subholding ini, setiap bisnis nantinya dapat bergerak lebih cepat dan lincah untuk pengembangan kapabilitas kelas dunia dan pertumbuhan skala bisnis, yang akan menunjang Pertamina menjadi perusahan global energi Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Sosok Feature

nicke Widyawati Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Pertamina selain mencetak laba US$2,53 miliar (sekitar Rp35,8 triliun) pada 2019, juga mampu menjalankan 4 tugas penting sebagai BUMn energi. Perseroan mampu menjaga ketahanan energi nasional, memanfaatkan produksi migas dalam negeri untuk ketahanan ekonomi negara, akses pelayanan energi hingga pelosok negeri, dan memberikan kontribusi bagi negara. Pada 2019, perseroan mampu memangkas impor minyak mentah sebesar 35% dan BBM 11%. Penurunan impor itu berdampak pada penghematan devisa negara sebesar US$7,3 miliar atau setara dengan Rp109 triliun. Capaian kinerja dan highlight achievement Pertamina 2019 sudah disahkan dalam RUPS 18 Juni 2020," ujarnya.

FOTO: R AKMAL/LISTRIK INDONESIA

www.listrikindonesia.com

Feature Sosok

terdepan dengan nilai pasar US$100 miliar dan menjadi penggerak pengembangan sosial di 2024,â&#x20AC;? tegas Nicke. Selain itu, Nicke menjelaskan, Pertamina akan memanfaatkan momentum era new normal, yang menuntut perseroan menjalankan bisnis dengan cara baru untuk mendapatkan hasil terbaik. Dengan perubahan organisasi tersebut, portofolio bisnis Pertamina di masa depan akan lebih luas dan bergerak ke pengembangan usaha di luar rantai nilai energi konvensional, seperti energi baru terbarukan, bahan bakar nabati, dan teknologi digital. â&#x20AC;&#x153;Transformasi ini memerlukan pembaharuan organisasi, budaya kerja, mindset dan talenta, agar tujuan dan target dapat tercapai. Dengan dukungan semua pihak, Pertamina berharap aspirasi sebagai Global Energy Champion akan segera terwujud,â&#x20AC;? imbuhnya.

rekam Jejak Srikandi Nicke Widyawati, wanita kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 25 Desember 1967 ini, merupakan salah satu Srikandi di BUMN energi terbesar di Indonesia, yaitu PT Pertamina (Persero). Ia merintis karier sejak berusia 21 tahun, dengan menjadi karyawan Bank Duta Cabang Bandung, pada 1988, sambil menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Industri (1991).

Setelah itu, Nicke memutuskan pindah tempat bekerja di PT Rekayasa Industri, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). Selama bekerja di Rekayasa Industri, dia terlibat dalam beberapa proyek yang bekerja sama dengan Pupuk Sriwijaya di Palembang, Lhokseumawe, Cilegon, dan Malaysia. Peraih gelar master di bidang hukum bisnis dari Universitas Padjajaran, Bandung pada 2009 ini kemudian melompat ke PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan menjabat sebagai Direktur Utama. Perjalanan karier yang panjang itu membawanya meraih BUMN Anugerah Perempuan Indonesia (2013), dan Women's Work of Female Grace 2013 Indonesia dari Indonesia Asia Institute. Karier Nicke kian menanjak di lingkungan perusahaan milik negara setelah bergabung dengan PT PLN (Persero) pada 2014. Kala itu, Nicke menjabat sebagai Direktur Perdagangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Kemudian dia dipercaya sebagai Direktur Perencanaan Strategis 1 PT PLN sejak 2014-2017. Setelah menduduki posisi penting di PLN, Nicke bergabung di PT Pertamina (Persero), sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Logistik, Rantai Pasokan dan Infrastruktur. Puncak karier Nicke Widyawati,

Pembentukan holding migas, lima subholding dan satu shipping company ini, merupakan langkah strategis yang akan tercatat dalam sejarah Pertamina. Karena, merupakan inisiatif untuk bisa beradaptasi dalam menghadapi perubahan ke depan, agar bergerak lebih lincah, cepat, serta fokus. ketika Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk dirinya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), melanjutkan jabatannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama merangkap Direktur Sumber Daya Manusia, pada 30 Agustus 2018. Di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, Nicke kembali mendapat kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). n Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Saya Ingin Berlangganan Majalah Listrik Indonesia 

Info Langganan & Iklan Nindya Putri +6221 536 77336, +62812 8331 3700 nindya.listrikindonesia@gmail.com listrikindonesia@cbn.net.id Pembayaran dapat dilakukan melalui bilyet giro atau transfer ke rekening: PT. Listrik Indonesia Media Bank Mandiri Cab. Jakarta Acc No. 165-000-2323-203

Dari edisi................................. Nama

: .....................................................................................................................................

Perusahaan

: .....................................................................................................................................

Jabatan

: .....................................................................................................................................

Alamat

: .....................................................................................................................................

Telepon

: ........................................................ HP: ..................................................................

Fax

: .....................................................................................................................................

E-mail

: .....................................................................................................................................

Status Pelanggan :

Baru

Perpanjangan

Jumlah Edisi

Harga @ Rp 45.000/eks

24 edisi



1.080.000

12 edisi



540.000

6 edisi



270.000

................................................, ............................................. 2020

Tertanda

( ....................................................... )

Formulir ini dapat dikirim melalui faksimili ke: (021) 534 3792

Feature Suara CEO

Ruly Firmansyah, Dirut PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

Berhasil Menjadi Price Setter & Dongrak Profit JaKarta - tidak banyak pihak yang mengenal Pt Pelayaran Bahtera adhiguna, anak usaha Pt Perusahaan listrik negara yang fokus dalam pengangkutan batu bara. Padahal, kebutuhan batu bara Pln sekitar 100 juta metric ton, harus diangkut dari Kalimantan dan sumatera ke wilayah lain, terutama Pltu di Jawa. untuk mengetahui lebih detail, Majalah listrik indonesia mewawancarai Dirut PT Bahtera Adhiguna Bapak Ruly Firmansyah. Berikut ini petikan wawancaranya. Zuchri

Bagaimana karier Bapak di PLN? Banyak tangan Allah yang bantu. Saya masuk PLN usia tertua di angkatan saya, 29 tahun. Saya masuk PLN pada 1994. Sebelumnya, saya bekerja di bank selama 4 tahun sejak 1990. Saya ditempatkan di Jakarta. Saya dipindah menjadi karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) pada 1997. Pada 1999, saya pindah ke Surabaya, PJB Pusat di Surabaya, karena saya lolos ikut program S2 ITB kelas dari Surabaya. Kemudian, pada 2011, ikut fit and proper test untuk menjadi direktur di salah satu anak usaha PLN di Halmahera. Namun, saya tidak lolos. Sebulan

kemudian saya dipanggil lagi untuk menjadi GM pembangkitan wilayah Sumatera Bagian Selatan di Palembang. Sejak menjadi GM itu, status saya sebagai pegawai PT PJB yg ditugas karyakan ke PLN. Lalu saya kembali ke PLN Pusat menajdi Kepala Divisi Operasi Kalimantan. Kemudian saya dipercaya menjadi Dirut Bahtera Adhiguna mulai Februari 2019 sampai sekarang.

Bagaimana setelah menjadi Dirut Bahtera Adhiguna? Bapak bisa lihat gesture saya, happy. Apalagi revenue Bahtera Adhiguna naik. Ketika masuk ke perusahaan yang sudah establish, tidak terlihat hasilnya. Kalau masuk ke perusahaan yang masih berkembang, seperti Bahtera Adhiguna, bisa terlihat hasilnya. Kalau diversifikasi usaha bisa berjalan baik, ini akan semakin maju. Price setter [acuan tarif pengangkutan batu bara] berhasil kami realisasikan. Dulu gagal sehingga harga [tarif pengangkutan batu bara] tinggi. Sekarang kami buktikan bahwa kami bisa mengembangkan bisnis lain. Kapal tidak perlu banyak juga, tetapi profit bisa naik.

Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Suara CEO Feature

Bagaimana volume pengangkutan batu bara? Profit Bahtera Adhiguna selama JanuariMei 2020 naik tinggi, sampai 153% menjadi Rp86,6 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp34,7 miliar. Pendapatan juga naik, volume pengangkutan batu bara juga naik selama Januari-Mei 2020 mencapai 11,5 juta metric ton. Kami sudah membuat rencana (RKAP) 2020 untuk mengangkut kargo. Ternyata, dalam perjalanannya terjadi banyak perubahan.

Jadi, dalam RKAP, sebagian justru turun karena permintaan listrik turun. Namun, kami mendapatkan pekerjaan [pengangkutan batu bara] baru yang diambil. Kami harus kreatif mencari pasar baru dan bisa fight [berkompetisi dengan pemain lain]. Walaupun kami di bawah grup PLN, tetapi tetap fight, ada kontrak di luar kita [PLN], kami ikut fight, alhamdulillah menang. Kami berani bersaing.

Apa Strategi Bahtera Adhiguna? Kami mulai melakukan diversifikasi usaha. Tidak sepenuhnya pengangkutan batu

Kami harus kreatif mencari pasar baru, dan kami bisa fight [berkompetisi dengan pemain lain], Walaupun kami di bawah grup PLN, tetapi tetap fight, ada kontrak di luar kita [PLN], kami ikut fight, alhamdulillah menang, kami berani bersaing.

BIODATA Nama: Ruly Firmansyah Pendidikan: S2 Manajemen Administrasi Bisnis ITB Karier: - 15 Februari 2019-sekarang Dirut PT Pelayaran Bahtera Adhiguna - 15 Agustus 2017-25 Februari 2019 Kadiv Pengembangan Regional Wilayah Kalimantan - 28 Agustus-14 Agustus 2017 Kadiv Operasi Regional Kalimantan - 26 Februari 2015-28 Agustus 2015 GM UP Jawa-Bali - 22 Oktober 2011-26 Februari 2015 GM Pembangkitan Sumbagsel - 22 Februari 2011-19 Oktober 2011 Kepala Satuan Pengadaan PT PJB Motto Hidup: Ketika Anda memberanikan diri untuk mencoba, sebenarnya Anda telah berhasil dalam satu hal, yaitu tidak lagi dikalahkan oleh rasa takut.

www.listrikindonesia.com

mengeola jetty kita, berikut sama maintenance, coal management, kami kelola smua, itu luar biasa. Ketiga, pengerukan dermaga. Pengerukan seharusnya dapat, beberapa titik sudah dikaji. Keempat, transportasi darat.

Apa tujuan diversifikasi usaha? Sekarang masih fokus batu bara. Dalam 5 tahun ke depan, kami berharap pendapatan sudah imbang antara bisnis baru dan batu bara, 50%:50% pada 2024. Oleh Karena itu, kami ingin terintegrasi dari hulu-hilir.

Bahtera memiliki berapa kapal? Kami memiliki 10 kapal. Seharusnya tahun ini akan beli lagi 10 kapal, sudah proses lelang. Namun, karena pandemi Covid-19, PLN menahan likuiditas, mengetatkan anggaran, akhirnya tender 10 kapal di-hold ke tahun depan. Pada 2019, kami mengangkut batu bara sekitar 20 juta metric ton, kami mengangkut 10 juta metric ton dan 10 juta metric ton diangkut pakai kapal pihak lain. Tahun ini menargetkan 25 juta metric ton.

Apa saja tantangan Bahtera Adhiguna ke depan?

bara karena tidak tahu bagaimana arah ke depan soal batu bara. Kalau suatu saat pengangkutan batu bara turun karena adanya tekanan global soal batu bara yang kurang ramah lingkungan, kami sudah siap melalui diversifikasi usaha. Saya ingin Bahtera terintegrasi untuk menguasai seluruh kegiatan di laut. Saat ini masih fokus transportasi batu bara. Ada 4 diversifikasi usaha. Pertama, backhaul cargo. Begitu kapal bongkar batu bara, kapal kembali dengan mengangkut barang lain seperti MTU [material transmisi utama], MDU [material distribusi utama], dan barang pembangkit utama yang mendarat di Jawa [untuk kemudian diangkut ke luar Jawa]. Kedua, jetty management, ada 38 jetty terminal khusus. Kami akan berusaha

Pertama, soal polusi dan lingkungan. Saya khawatir ke depan semakin ketat. Ke depan ada arah pengurangan PLTU, sehingga Bahtera Adhiguna harus mitigasi melalui diverfisikasi usaha. Jika ke depan, pengangkutan batu bara turun, kami sudah punya bantalan yang telah disiapkan dari sekarang. Kedua, pemerintah juga mengeluarkan wajib penggunaan kapal Indonesia dalam pengangkutan batu bara, termasuk untuk ekspor. Jika regulasi ini berjalan efektif, kapal Indonesia akan banyak terpakai untuk ekspor batu bara. Ketiga, salah satu regulasi International Maritime Organization (IMO) tentang pengunaan bahan bakar minyak (BBM) low sulfur MFO atau LSMFO. Namun, SLMFO belum banyak, tetapi semua kapal wajib pakai bahan bakar jenis tersebut. Oleh karena itu, harga sempat melonjak, tetapi sekarang sudah bagus. Mulai Januari 2020 pakai LSMFO.

Feature Profile

Gunadi, Direktur Operasional III PT Waskita Karya Tbk.

Waskita Optimistis Peluang Pengembangan

Green Energy Masih Besar JaKarta - Pt waskita Karya (Persero) tbk., BuMn sektor konstruksi, terus membuat berbagai langkah untuk meminimalisasi dampak negatif pandemic Covid-19. waskita juga terus membidik beberapa investasi, terutama sektor energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. untuk mengetahu lebih banyak soal rencana waskita, Majalah listrik indonesia mewawancari Bapak Gunadi, Direktur Operasional III Waskita. Berikut ini petikan wawancaranya. Zuchri

Bagaimana protokol kesehatan dalam proyek infrastruktur? Contoh dalam membangun transmisi, jarak tiap transmisi 400 meter di Sumatera, setiap jarak 400 meter ada barak, satu barak diisi oleh 1 grup yang memiliki 17 orang pekerja. Kalau protokol kesehatan dijalankan, kita bisa me-reduce atau menghambat infeksi ini. Alhamdulillah selama proses pelaksanaan kerja, tidak ada yang terinfeksi. Dengan demikian produktivitas pekerja dan progres proyek di lapangan ini tetap on the track. Jadi, so far, Alhamdulillah semua baik-baik saja.

Bagaimana Waskita menyikapi pandemi Covid-19?

Bagaimana dampak terhadap kontrak baru?

Kami menjalankan protokol pencegahan, protokol kesehatan. Pertama, deteksi awal, yaitu mengecek suhu badan. Kedua, memakai masker. Ketiga, physical distancing 1-1,5 meter. Dari situ, dibuat rancangan kerja di lapangan. Saya lebih optimistis kalau protokol dijalankan, dampaknya justru kecil terhadap potensi meluasnya Covid-19.

Itu urutan dari atas. Jadi, urutan pertama adalah ekonomi nasional. APBN dilakukan reset, realokasi, refocusing, tidak hanya di PLN, tetapi juga di PUPR, Kementeian Perhubungan, Kementerian ESDM, semua reset. Mereka refocusing, realokasi, dana yang sudah disiapkan pada 2020, sebagian besar digeser untuk program jaring pengaman sosial. Dampaknya

Edisi 73 | 1 Juli - 1 agustus Agustus 2020

Profile Feature Jadi, faktor eksternal lebih banyak. Kami bisnis kontraktor tidak lepas dari pemerintah. Kemudian proyek strategis nasional [PSN], kemudian proyek swasta tergantung situasi perekonomian. Semua pihak sedang mengerem. Cycle bisnis Waskita itu 70% investasi, 30% conventional market. Pasar konvensional itu seperti tender-tender. Portofolio 70% investment, seperti jalan tol, perumahan, real estate, energi. Konsepnya, kami memiliki core competent di kosntruksi, dari konstruksi menuju investment, kami create project, seperti jalan tol dikonstruksi sendiri. Konstruksi, divestasi, investasi, itu cycle-nya.

Bagaimana potensi pembangkit listrik dan transmisi?

Tren selama 2012-2018 naik terus sampai ke peak level. Oleh karena itu, pada 2019 decline, 2020 decline juga. Bahkan, tidak ada Covid pun [kinerja Waskita] decline. Kami berharap trend up, tetapi beberapa infrastruktur sudah selesai terbangun. Fokus pemerintah sekarang bagaimana di sekitar jalan tol tumbuh pusat ekonomi baru.

Waduk untuk energi terbarukan sudah dimulai di Sumedang (Jawa Barat) 50 MW. Dengan Permen No. 4/2020, kami berharap PPA [purchasing power agreement] segera diteken dan konstruksi segera dimulai. Desain dan tanah sudah siap. Di Pulau Buru, PLN masih menggunakan genset. Kami akan memanfaatkan air [pembangkit listrik

BIODATA

Bagaimana progres rencana divestasi beberapa aset?

Nama: Ir. Gunadi, MM.

Rencana menjual ruas tol itu tidak seperti menjual barang konsumsi. Yang terpenting, kalau kami tidak divestasi, maka tidak bisa meng-create investasi baru karena finansial terbatas, misalnya DER [debt equity ratio/ rasio utang dan ekuitas] sebesar 3, itu tidak cukup ruang. Dari simulasi stress test, stress test I (Covid sampai Juni), maka DER 2,7. Stress test II (Covid sampai September 2020), maka DER bisa 3,7. Jadi, di satu sisi pendapatan seret, di sisi lain tagihan juga tertahan. Kami ada cara-cara untuk mengatasinya, salah satunya relaksasi pinjaman bank dengan menambah tenor.

tenaga mikro hidro/PLTMH] 13 MW. Transimisi juga masih sangat prospektif.

DIPA [daftar isian pelaksana anggaran] infrastruktur dipangkas. Jadi, jatah tahun ini bergeser menjadi multiyear. Kontrak berjalan, tetapi pembayaran multiyear. Kalau kami melanjutkan dengan full speed, kami harus refinance. Misalnya DIPA satu proyek anggaran Rp50 miliar, kami full speed dapat menghasilkan Rp150 miliar, sehingga yang Rp100 miliar harus kami tombokin dulu.

Apakah Waskita tetap full speed? Kami pilah-pilah. Dalam proyek kelistrikan PLN menggunakan skema turnkey [pembayaran dilakukan setelah pekerjaan proyek selesai]. Jadi tidak ada kaitan ada dana atau tidak, selesai dibayar. Kalau skema turnkey, kami tetap full speed. Kalau menggunakan DIPA, kami harus mengatur napas, strateginya seperti tu.

Apakah profil keuangan Waskita berubah akibat Covid-19? Pasti. Rata-rata atau posisi kinerja terbaik, turun 50%. Jadi, kami memiliki target tahun ini produksi [pengerjaan proyek] Rp48 triliun. Setelah di-review, stress test [pengujian daya tahan keuangan], asumsi Covid sampai 3 bulan [April-Juni 2020], kami bisa mulai dengan speed 50%.

Kalau pembangkitan harus disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara. Selama PLN masih membutuhkan tambahan kapasitas, tren ke depan dalam megaproyek 35.000 MW tetap besar. Tentu harus melihat pertumbuhan konsumsi listrik, kemudian bisa diproyeksikan penambahan kapasitas pembangkit dan transmisinya.

Waskita sudah mulai mengerjakan proyek energi terbarukan?

Apakah Waskita sudah membuat skenario? Sudah. Dari pendapatan penjualan sampai laba bersih akan seperti apa. Kalau pendapatan turun, laba turun. Sementara itu, orang [biaya karyawan] masih tetap. Kami tidak ada pengurangan karyawan [PHK], beban tetap, sedangkan pendapatan turun.

Bagaimana proyeksi kinerja Waskita tahun ini?

Tempat/tanggal lahir: Purworejo, 24 September 1968 Pendidikan terakhir: S2 - Manajemen Keuangan IBN Jakarta- 2019 Karier: - Direktur Operasi III, PT Waskita Karya (Persero) Tbk.: 2019-sekarang - Dirut PT Waskita Karya Infrastructure: 2019 - SVP Division VI PT Waskita Karya (Persero) Tbk.: 2018-2019 - Kepala Divisi VI PT Waskita Karya (Persero) Tbk.: 2017-2018

www.listrikindonesia.com

Bagaimana rencana Waskita soal energi terbarukan? Visi kami tetap EBT, green energy, seperti proyek solar cell di Danau Toba sedang studi untuk kapasitas 25 MW. Kami juga merancang proyek LRT di Tangerang Selatan. Kami juga merancang proyek ART [autonomous rail transit] bersama KAI di Bali, kereta listrik driverless, dengan Internet of Thing. Kami juga membangun smelter feronikel untuk bahan baku litium baterai.

Opini

Suara Pakar

PAnDEMI DAn PELAjARAn BERhARGA

sekTor kelisTrikan Tidak ada yang tahu kapan obat atau vaksin corona ditemukan. Akibatnya, semua orang berpikir bagaimana tetap produktif dan tetap sehat di masa pandemi. Kita tidak boleh menyerah melawan corona. Selamat datang tata kehidupan baru atau new norm (kenormalan baru), termasuk menjaga kinerja sistem kelistrikan agar pasokan tetap andal. ď ľ

TurImAn SofyAn

i masa pandemi, kebutuhan listrik di banyak industri biasanya turun drastis, jauh lebih kecil dari kebutuhan biasa. Penulis banyak menemui industri yang kebutuhan listriknya kurang dari 10% dibanding kebutuhan normalnya. Kebutuhan yang mengecil ini dikarenakan jumlah pekerja yang berkurang dan juga karena aktivitas industri yang berkurang. Artinya, akan banyak peralatan yang bekerja jauh di bawah kapasitasnya. Akan tetapi walaupun berkurang dan serba terbatas, kita tetap harus memikirkan aspek keandalan dan biaya operasi. Perlu diingat bahwa dalam kelistrikan, pelanggan tidak hanya harus membayar energi (kWh) yang dikonsumsi tetapi juga harus membayar energi reaktif (kVARh) yang dikonsumsi oleh peralatan listrik. Saat ini aturan di PLN, kita tidak perlu membayar energi reaktif selama faktordaya rata-ratanya tidak kurang dari 0,8. Artinya, selama konsumsi daya reaktif kita tidak lebih dari 75% konsumsi daya aktif, kita tidak akan diminta membayar denda energi atau daya reaktif.

Prof. Dr. Ir. Pekik Argo Dahono Guru Besar Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung

trafo Daya Trafo daya merupakan peralatan listrik yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Industri atau pelanggan besar PLN pasti memiliki trafo ini untuk berbagai tujuan. Pada keadaan normal, trafo ini biasanya dibebani paling tidak 60%. Tetapi di masa pandemi, banyak trafo industri hanya berbeban 10 atau 20%. Apa akibatnya? Trafo daya biasanya dirancang agar efisiensinya maksimum pada beban 60 sampai dengan 100%. Pada beban yang sangat rendah mempunyai efisiensi yang sangat rendah. Selain efisiensinya yang rendah, faktor-daya di sisi primer trafo juga sangat rendah, lebih rendah dari sisi sekundernya. Akibatnya di masa pandemi, konsumen yang biasanya tidak dikenakan denda daya reaktif menjadi terkena. Ini terjadi karena konsumsi kWh menurun tetapi konsumsi kVARh tidak banyak menurun. Kondisi ini akan semakin parah jika trafonya memang oversize pada kondisi normal. Oleh sebab itu di masa pandemi, usahakan mengalihkan pembebanan trafo

atau peralatan listrik yang bebannya kecil ke trafo atau peralatan lain; mengganti trafo dengan yang kapasitasnya lebih kecil; menurunkan kapasitas langganan ke PLN; dan memasang kompensator daya reaktif. Hampir semua trafo daya mampu menerima beban lebih paling tidak 120%. Bahkan trafo kering yang dilengkapi pendingin tambahan mampu dibebani lebih secara kontinyu 140%. Memang, oversize tidak akan menyebabkan terjadinya kebakaran atau tidak bekerjanya sistem kelistrikan. Tetapi oversize menyebabkan sistemnya tidak efisien dan tidak cost effective. Selain menyebabkan turunnya efisiensi dan faktor daya, perlu diingat bahwa trafo besar juga menghasilkan arus hubungsingkat yang besar. Arus hubungsingkat besar berarti memerlukan panel hubungbagi dan sistem proteksi yang lebih mahal. Vendor peralatan proteksi di Indonesia sering tidak menyediakan sistem proteksi yang memadai bagi trafo daya kapasitas besar. Konsumen utama mereka PLN sehingga perlu hati-hati kalau menggunakan trafo yang ukuranEdisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Suara Pakar Opini

nya lebih besar dari trafo daya yang biasa dipakai PLN. Kapasitas trafo distribusi terbesar yang biasa dipakai PLN adalah 630 kVA. Sebagai pegangan, sistem kelistrikan akan cenderung lebih mahal jika kita banyak menggunakan peralatan listrik yang kapasitasnya tidak umum dipakai di PLN.

kompensator Daya reaktif Banyak konsumen memasang kapasitor koreksi faktor-daya agar terhindar dari denda daya reaktif. Artinya, tujuan pemasangan kompensator daya reaktif adalah agar konsumsi kVARh kita tidak melampaui batas yang diizinkan. Sayangnya, banyak konsultan merekomendasikan pemasangan kapasitor ini tanpa melihat beban aktualnya. Pemasangan kapasitor sebagai kompensator daya reaktif itu ibarat melawan racun dengan racun. Jika racun dari kapasitornya tetap besar saat racun dari peralatannya berkurang atau menghilang, maka yang ada instalasi kita akan keracunan. Bukannya berkurang denda daya reaktifnya, yang ada malah ditambah denda daya reaktifnya. Memang ada beberapa kompensator daya reaktif yang bekerja otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetapi dalam praktek, pengendali otomatis kompensator ini lebih sering dimatikan karena proses on-off kapasitor yang terlalu sering bisa memperpendek umur kapasitor. Banyak kebakaran gedung diakibatkan oleh kapasitor koreksi faktordaya yang meledak. Rekomendasinya selama masa pandemi, periksalah kondisi kapasitor yang digunakan sebagai kompensator daya reaktif. Apakah masih diperlukan, bagaimana kondisinya? Kalau tidak banyak berfungsi, lebih baik dimatikan. Ingat, faktor daya beban naik turn dari waktu ke waktu. Yang didenda adalah jika faktor daya rata-rata bulanan kita kurang dari 0,8. Jadi bukan faktor daya sesaat yang didenda, tetapi rata-ratanya. Artinya, tidak apa-apa ada saat-saat faktor daya kita kurang dari 0,8 yang penting rataratanya lebih besar. Sebagai konsultan, penulis jarang sekali merekomendasikan pemasangan kapasitor koreksi faktor-daya. Untuk menjaga turunnya faktor-daya, lebih baik kita menerapkan faktor-daya minimum pada peralatan-peralatan yang ada (lampu, motor listrik, kompresor, dan sebagainya). www.listrikindonesia.com

Pasang kapasitor sebagai kompensator daya reaktif itu ibarat melawan racun dengan racun. Jika racun dari kapasitornya tetap besar saat racun dari peralatannya berkurang atau menghilang, maka yang ada instalasi kita akan keracunan.

Selain itu, sekarang era yang mana hampir semua peralatan dikendalikan secara elektronik. Peralatan elektronik ini cenderung mempunyai faktor-daya tinggi dan menghasilkan harmonisa. Harmonisa, karena frekuensinya yang tinggi, cenderung memilih mengalir lewat kapasitor. Jika harmonisasi arus yang mengalir lewat kapasitor terlalu besar maka kapasitor bisa mengalami pemanasan lebih dan terbakar. Paradigma lama tentang pemasangan kapasitor di era modern harus segera diubah di jaman sekarang.

kapasitansi kabel Untuk meningkatkan keamanan dan estetika, PLN dan industri banyak menggunakan kabel bawah tanah di hampir semua level tegangan. Kabel mempunyai kapasitansi yang jauh lebih besar dibanding penghantar udara. Akibatnya, kabel bisa cukup besar menghasilkan daya reaktif. Daya reaktif kabel akan naik sebanding dengan kuadrat tegangan kerjanya. Isu daya reaktif kabel terutama terasa pada instalasi tegangan menengah dan tinggi. Daya reaktif yang dihasilkan kabel nilainya tetap selama tegangannya tetap, tidak tergantung pada besarnya arus beban. Dalam kondisi normal, daya reaktif yang dihasilkan kabel mungkin tidak be-

rarti dibanding besarnya beban. Tetapi di masa pandemi, saat kebutuhan bebannya kecil, daya reaktif kabel bisa signifikan dan menyebabkan kita mendapatkan denda daya reaktif. Selain menyebabkan bisa munculnya denda daya reaktif, kapasitansi kabel ini bisa menyebabkan terjadinya tegangan lebih di peralatan. PT PLN sendiri, terutama di Jakarta, sering harus mematikan beberapa penyulang kabel (SKTM) agar daya reaktif yang dihasilkan jaringannya berkurang. Ini dilakukan biasanya di saat kebutuhan daya rendah, semisal di masa liburan. Rekomendasinya bagi industri yang banyak menggunakan kabel tegangan menengah. Sebagai estimasi kasar, kabel tegangan menengah 20 kV menghasilkan daya reaktif sekitar 17,5 kVAR setiap kilometernya. Jika daya reaktif kabel terlalu besar, lakukan manuver jaringan agar daya reaktifnya berkurang. Banyak cara bisa dilakukan untuk menjaga kinerja sistem kelistrikan kita agar tetap efisien dan andal selama masa pandemi. Kejadian pandemi corona ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua termasuk para insinyur kelistrikan. Secara umum, kebiasaan oversize peralatan listrik itu lebih banyak ruginya dibanding untungnya. n

Opini

Asosiasi/Lembaga

TKDn hARuS jADI

PerhaTian seriUs

Kemampuan produksi peralatan listrik lokal yang semakin meningkat, namun daya serapnya dua tahun belakangan ini semakin melesu. Beberapa faktor diuraikan Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi? 

CAnDrA WISESA

etua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI), Boey Surjadi menyebut, dalam satu tahun terakhir daya serap penggunaan peralatan listrik untuk proyek ketenagaistrikan terbilang lesu. Pada grafik penjualan produk mayoritas yang dirilis APPI 2017 2018 mengalami pelonjakan meski tak signifikan. Namun, pada 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis.

“Produk utama kami yang disuplai ke PLN seperti Panel TR, Panel TM, Trafo Daya, Trafo Tenaga, KwH Meter dan MCB memang 2019 ada penurunan penjualan yang cukup drastis,” ungkap Boey kepada Listrik Indonesia. Padahal, proyek strategis ketenagalistrikan hingga saat ini terus berjalan. APPI merangkum beberapa penyebab penjualan produk utama tersebut menurun. Daya serap/beli yang turun, Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Asosiasi/Lembaga

Opini

Selain penurunan daya serap, produsen lokal harus menghadapi produk dari luar alias impor, ditambah sulitnya row material dari dalam negeri. keterlamabatan pembayaran kepada produsen, belum adanya anggaran seperti untuk membeli trafo dan panel. Sementara itu, stok MCB yang masih banyak, adanya masalah teknis wacana moratorium meter prabayar dan mengganti dengan dua arah, adanya permintaan penurunan harga dari konsumen utama (PLN). Boey menambahkan, selain penurunan daya serap, produsen lokal harus menghadapi produk dari luar alias impor, ditambah sulitnya row material dari dalam negeri. Ia mencontohkan, kemampuan produksi kWh meter yang bisa mencapai 14 juta per tahun. Tetapi, pemerintah membuka untuk investor asing untuk mendirikan pabrik serupa. “Produksi sebanyak itu saja belum terserap dengan maksimal, lalu ditambah pabrik baru dari luar untuk produksi barang serupa. Jadi, bagaimana industri lokal mau tumbuh. Juga kemampuan pabrikan trafo yang sudah mencukupi terganjal dengan persyaratan yang cukup memberatkan produsen,” tuturnya. Ia menyarankan, jika ingin mendatangkan investor alangkah baiknya, para investor luar tersebut memproduksi komponen pendukung yang diperlukan oleh industri lokal. Dengan begitu, penyerapan produk maksimal, produsen lokal tidak kesulitan mencari bahan baku dan mengurangi angka pengangguran. “Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga lebih diperhatikan dan diimplementasikan. Itulah harapan kami,” harap Boey. Begitulah kondisi penyerapan peralatan listrik dalam negeri pada 2019. Lalu bagaimana dengan kondisi pada tahun 2020 ini? Tahun 2020 dunia digemparkan oleh wabah virus Corona/Covid-19, sektor industri manufaktur termasuk usaha yang terpukul atas merebaknya virus tersebut. Mulai dari penghentian operasi pabrik sampai mempekerjakan karyawannya dari rumah atau biasa disebut WFH/Work Frome Home. Sekretaris Eksekutif APPI, Supardji Soekowati menyampaikan kondisi produsen peratalatan listrik Indonesia di tengah pandemi. Diketahui saat ini anggota APPI mencapai 152 ada kenaikan dari sebelumnya 148 anggota. Tentu setiap pabrikan www.listrikindonesia.com

Boey Surjadi Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI)

mengikuti imbauan protokol kesehatan. “Pabrik rata-rata sejauh ini kegiatan produksi masih berjalan, namun adapula yang menghentikan produksi untuk sementara waktu,” terangnya. Sejauh ini dari anggotanya belum ada pemutusan kontrak kerja untuk karyawanya. Seiring masih berjalannya produksi, akibat pandemi Corona berimbas pada pemasarannya. Dari berbagai sektor industri terkena imbas dari wabah itu. “Pada 2019 saja suplai turun hingga 50 persen. Saat ini pabrikan masih menyuplai permintaan awal tahun dari PLN, sedangkan untuk swasta belum ada permintaan,” ucap Supardji. Selain itu, sulitnya pengiriman komponen dan bahan baku dari luar negeri berimbas pada keterlambatan produksi. Di samping itu, dalam menyambut Normal Baru, ia meminta kepada anggota agar menjalankan protokol kesehatan. “Memang ini akan berimbas pada produktivitas, paling tidak langkah ini membantu memutus rantai covid-19,” tuturnya. Selain itu, soal penundaan pembayaran dari konsumen utama ke pabrikan. APPI mendorong agar persoalan ini dapat disegerakan pembayarannya, ini demi keberlanjutan kegiatan produksi industri dalam negeri. “Harus ada jalan terang untuk membantu industri lokal agar tetap produktif, pada saat pandemi seperti sekarang ini,” tutupnya. n

Opini

Sorot

PLn jAMIn TRAnSPARAn

ke Pelanggan

Jauh sebelum pelanggan listrik PT PLn (Persero) pascabayar mengeluh dan protes soal tagihan listrik yang membengkak, pelanggan prabayar sudah lebih dulu berkeluh kesah. Para pelanggan listrik prabayar yang menggunakan token/pulsa sudah mengeluhkan soal dugaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sejak akhir maret 2020. ď ľ

SyAEPuDIn ZuhrI

emerintah menugaskan PLN untuk menggratiskan tagihan listrik bagi 23,9 juta pelanggan rumah tangga berdaya 450 volt ampere (VA) dan memberikan diskon 50% bagi 7,3 juta pelanggan golongan rumah tangga 900

VA. Kebijakan pembebasan tagihan dan diskon 50% bagi warga tidak mampu itu untuk membantu mengurangi beban mereka. Kebijakan itu diberikan selama 3 bulan, Aprilâ&#x20AC;&#x201D;Juni 2020. Bahkan, pemerintah akan

memperpanjang kebijakan itu selama 3 bulan, hingga September 2020. Kemudian, pemerintah akan mengganti atau memberikan dana kompensasi kepada PLN atas kebijakan pembebasan tagihan listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50% sebagian pelanggan 900 VA. Selain itu, dana subsidi listrik yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sekitar Rp60 triliun pun tetap diberikan kepada perusahaan setrum milik negara tersebut. Jadi, kebijakan pembebasan dan diskon 50% tagihan listrik terhadap 31,2 juta pelanggan tidak akan memengaruhi pendapatan PLN. Artinya, pemerintah menambah lagi dana subsidi listrik sepanjang tahun ini dengan tujuan Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Sorot Opini

mengurangi beban pelanggan tidak mampu. Kembali lagi ke persoalan pelanggan pascabayar yang terkaget-kaget setelah melihat tagihan listrik yang melonjak drastis pada Mei 2020.Terutaman bagi sebagian pelanggan rumah tangga berdaya 900 VA (yang tidak disubsidi) dan pelanggan berdaya 1.300 VA ke atas. Selama bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan mengurangi aktivitas di luar secara signifikan, maka aktivitas pelanggan PLN di rumah kian intens. Anak-anak harus belajar dari rumah, full di rumah, orang tua juga bekerja dari rumah menggunakan internet dan listrik. Orang pun cenderung memasak di rumah, mencuci dan menyeterika baju sendiri untuk efisiensi. Ditambah lagi dengan Ramadhan. Berbagai aktivitas di rumah secara keseluruhan meningkat sehingga konsumsi listrik juga meningkat. Sebagian besar pelanggan PLN di DKI Jakarta dan wilayah sekitar (Jabodetabek) merupakan kalangan menengah dengan daya listrik 1.300 VA ke atas.Tidak mendapatkan subsidi, diskon, dan penggratisan tagihan. Masih tetap membayar tagihan listrik secara normal dibandingkan dengan sebelum Covid-19. Kemudian, petugas pencatat meteran listrik tidak melakukan pengecekan ke rumah-rumah pelanggan selama PSBB (Maretâ&#x20AC;&#x201D;pertengahan Mei 2020).Oleh karena itu, PLN menggunakan data tagihan listrik pada Maret dan April berdasarkan rata-rata tagihan listrik pelanggan selama 3 bulan sebelumnya.

Mekanisme Perhitungan Selama 3 bulan sebelumnya, aktivitas warga di Jabodetabek dan kota besar lain di Indonesia masih normal, belum ada PSBB sehingga tagihan listrik masih normal, misal Rp500.000 per bulan. Sementara itu, pemakaian listrik pada Maretâ&#x20AC;&#x201D;Mei mulai naik karena beraktivitas dari rumah. Oleh karena itu, PLN melakukan penagihan listrik pada Maret dan April Rp500.000. Padahal, riilnya lebih dari Rp500.000. Selanjutnya, petugas PLN baru turun ke rumah pelanggan untuk mencatat meteran (kWh) pada pertengahan Mei, sehingga total tagihan yang belum ditagihkan pada Maret dan April ditagihkan pada tagihan Mei. Tentu melonjak. Pelanggan kaget. Wajar saja pelanggan kaget, karena www.listrikindonesia.com

Dana subsidi listrik yang sudah dialokasikan dalam APBN 2020 sekitar Rp60 triliun pun tetap diberikan kepada PLN. Jadi, kebijakan pembebasan dan diskon 50% tagihan terhadap 31,2 juta pelanggan tidak akan memengaruhi pendapatan PLN. tagihan listrik hingga April masih normal. Kegaduhan ini disebabkan beberapa hal. Pertama, PLN tidak menginformasikan/ menyosialisasikan ke seluruh pelanggan bahwa sistem tagihan listrik selama Maret & April tidak riil, tetapi berdasarkan rata-rata pemakaian kWh selama 3 bulan terakhir. Karena petugas PLN tidak bisa turun ke lapangan akibat PSBB. Kedua, PLN tidak mengumumkan bahwa pencatatan riil akan dilakukan pada Mei, sehingga aka nada kemungkinan lonjakan tagihan listrik berdasarkan pencatatan di meteran kWh. Ketiga, PLN tidak mengantisipasi atas lonjakan tagihan listrik PLN. Misalnya lonjakan itu dibayar bertahap selama 3 bulan kemudian, sehingga pelanggan tidak terlalu terbebani di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. PLN baru memberlakukan pencicilan lonjakan tagihan setelah mendapatkan protes keras dari pelanggan.Terlambat. Rakyat sudah gaduh terlebih dulu. Sampai menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #PLNVangke pada 9 Juni 2020. Keempat, PLN tidak cepat menerapkan teknologi. Jika terhambat tenaga pencatat yang tidak bisa turun ke lapangan, PLN seharusnya bisa melibatkan partisipasi pelanggan untuk melaporkan data kWh di meteran melalui aplikasi atau platform lain. Kelima, PLN tidak cepat dalam mengubah meteran tradisional (analog meter) dengan smart meter. Oleh karena itu, protes terbesar berasal dari pelanggan pascabayar yang masih menggunakan analog meter. Sementara itu, pelanggan dengan smart meter (token) relatif tidak terlalu mengeluh karena bisa melihat riil pemakaian sehari-hari dan bisa mengatur sendiri pemakaian listriknya serta melihat tarif listrik di struk pembelian. Pelanggan dengan analog meter tidak bisa memantau pemakaian listriknya dan

tidak sadar bahwa konsumsi listriknya naik. Jadi, wajar jika pelanggan mengeluh. Berbeda dengan smart meter atau digital yang bisa mencatat konsumsi listrik secara reguler dan real time.Data pencatatannya dikirim ke PLN dengan koneksi internet dan bisa diakses juga oleh konsumen.

lesson learn Kembali ke soal krisis pelanggan PLN soal lonjakan tagihan listrik, seharusnya perusahaan pelat merah itu bisa mengambil pelajaran (lesson learn) atas tragedi pemadaman total (blackout) selama beberapa hari di sistem kelistrikan JawaBali pada Agustus 2019.Ternyata, tragedi blackout saat itu belum bisa juga menjadi pelajaran bagi PLN. Menarik apa yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir belum lama ini. Menurunya, jangan mentang-mentang PLN monopoli kemudian tidak memprioritaskan layanan ke pelanggan. Erick menegaskan saat ini eranya sudah berbeda, PLN perlu memetakan pelanggan bagaimana peluang dan ancaman sehingga bisa memitigasi seluruh risiko-risiko yang terjadi. Namun, Erick cukup lega karena PLN sudah berupaya menjelaskan soal lonjakan tagihan listrik, kendati terlambat. â&#x20AC;&#x153;Kami utamakan inovasi smart meter, smart distribusi, smart procurement. Kamitidak mau, capex (belanja modal) PLN sampai Rp100 triliun, pangkas 30%â&#x20AC;&#x201D;40%, karena kadang-kadang capex jadi proyek apalagi tidak jelas supply chain dan kebutuhan. Capex PLN bisa ditinjau, mudahmudahan tidak main proyek.â&#x20AC;? Semoga ke depan, PLN makin sigap dan sensitive atas situasi di lapangan setelah melewati masa krisis atas tragedi blackout Jawa-Bali pada 2019 dan lonjakan tagihan listrik saat ini di tengah pandemi Covid-19. n

Review

Korporasi

Hadirkan sOlusi andal

eneRgi TeRBaRUKan

nexEnergy terus berfokus pada pengembangan renewable energy storage melalui produk battery energy storage system (BESS). Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki segudang potensi EBT. Solusi BESS menjadi salah satu solusi dalam menjaga keandalan dan kecukupan pasokan listrik, khususnya di daerah remote area dan wilayah terpencil, terutama saat pandemi Corona-19. 

TurImAn SofyAn

agi para pelaku industri, pandemi virus Corona jenis baru atau Covid19, memberikan dampak negatif bagi kinerja perusahaan. Salah satunya, PT Nexenergi Indonesia Jaya atau NexEnergy, salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di sektor penyediaan solusi renewable energy storage (BESS), termasuk electric vehicle battery and charging stations. Perusahan yang didirikan Robin Sons ini mengalami akselerasi penurun kinerja perusahan hingga sekitar 50 persen dari kondisi normal sebelumnya adanya pandemi Covid-19. Pasalnya, dampak yang

ditimbulkan virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sangat luas atau extensive hampir menyentuh semua sendi kehidupan. Robin Sons, Owner sekaligus Founder PT Nexenergi Indonesia Jaya, mengatakan pandemi Covid-19 telah mampu menurunkan kinerja perusahaan hingga 50 persen akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang harus diberlakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran infeksi Covid-19. “Pemberlakuan masa PSBB menyebabkan aktifitas interaksi secara langsung

praktis hampir tidak ada. Sehingga memberikan pengaruh terhadap tertundanya pemasangan atau konstruksi para pelanggan,” jelas Robin, saat diwawancarai Listrik Indonesia melalui sambungan telepon. Selain itu, lanjut Robin, di tengah pendemi Covid-19 banyak perusahaan yang praktis menutup kegiatan kantor dan memberlakukan work from home (WFH) bagi karyawan. “Kondisi ini praktis para tenaga teknisi tidak dapat melakukan aktivitasnya karena pemberlakuan WFH yang dilakukan perusahaan dan para pelanggan akibat pemberlakuan PSBB,” ujar pria yang menempuh pendidikan di Jerman, pada 1999. Di sisi lain, di awal pandemi menginfeksi Indonesia, terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap sejumlah mata uang dunia, seperti mata uang Uni Eropa yang menembus angka Rp18 ribu. “Akibatnya sejumlah pelanggan membatalkan pesanan sebab customers mulai berhati-hati mengeluarkan modal untuk solusi renewable energy storage, tagihan perusahaan yang telah jatuh tempo, sejumlah tender pun diberhentikan, dan pembatalan pameran sebagai sarana media promosi, ” ujar Robin. Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Korporasi Review

Lakukan Langkah Strategis Pria yang menggeluti pekerjaan di sektor kelistrikan selama 16 tahun ini, berupaya melakukan upaya dan langkah strategis dalam menyikapi kondisi yang tengah dihadapi perusahaan. Misalkan untuk tagihan yang jatuh tempo dilakukan penundaan (postpone) pembayaran, hingga menguatkan mata uang Rupiah terhadap mata uang Uni Euro. “Untungnya, Rupiah menguat lagi terhadap nilai mata uang Uni Euro menjadi Rp15,900,” ucap dia. PT NexEnergy juga berupaya memberikan layanan terbaik, seperti terus menjalin komunikasi lebih aktif dengan para customers, suppliers, dan karyawan dalam upaya mengkoordinasikan pemasangan atau negosiasi. “Terkait ketersediaan tenaga teknisi, kami membuka kerjasama dengan para instalator dari perusahaan lain dalam upaya mengatasi keterbatasan teknisi. Sehingga perusahaan melakukan koreksi target, yaitu target omset, target new customer, dan juga target pertumbuhan perusahaan (financial dan head count),” ucap Robin. Sejumlah inovasi juga dilakukan Robin, diantaranya menggunakan teknologi berbasis internet, seperti video call dan virtual meeting, untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan karyawan dan pelanggan. Selain itu, kami juga memulai kampanye nasional untuk berbagi listrik gratis dengan menggandeng customer kami kepada masyarakat yang belum dapat memasang PLTS. “Target kami adalah memberikan listrik kepada lembaga pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah dasar dan puskesmas, yang berada di pelosok daerah yang kurang beruntung untuk mendapatkan listrik. Menurut informasi kami, ada minimal 1000 puskesmas yang tidak mendapatkan pasokan listrik, atau sering mati lampu. Dengan target ini, pelanggan kami juga ikut memenuhi kewajiban sosial perusahaannya,” ujar Robin. Langkah ke depan pasca pandemi Covid-19, perusahaan akan gencarkan marketing dan juga launching produk finansial baru kami. “Dimana pelanggan sudah tidak perlu keluar modal untuk instalasi produk kami,” tegas dia.

Ikut Jaga Keandalan Dalam ikut serta dan memberikan dukungan terhadap keandalan listrik, NexEnergy menyiapkan solusi renewable energy storage atau biasa disebut battery www.listrikindonesia.com

Target kami adalah memberikan listrik kepada lembaga pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah dasar dan puskesmas, yang berada di pelosok daerah yang kurang beruntung untuk mendapatkan listrik. energy strorage system (BESS). BESS merupakan satu-satunya solusi yang dapat membantu pemerintah untuk menjaga keamanan pasokan listrik di Indonesia. Permasalahan yang ada di subsektor energi baru dan terbarukan (EBT) atau renewable energi adalah produksi dan konsumsi listrik tidak berada dalam waktu bersamaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan bateri untuk menyimpan listrik. “Baterai juga bisa membantu kestabilan jaringan listrik secara keseluruhan. BESS dari NexEnergy bisa menghindari blackout yang dialami Jakarta (awal Januari),” jelas dia. Selain itu, lanjut dia, solusi NexEnergy dapat membantu meringankan beban di jaringan listrik. Pasalnya, produksi listrik dan pemakaian listrik berada dalam lokasi yang berdekatan atau satu instalasi sehingga akan mengurangi loss of electricity pada saat transmisi, sebagai efek tambahan. “Solusi bateri bisa membantu customer lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada PLN. Misalkan, asokan listrik untuk konsumsi kendaraan bermotor (mobil dan motor listrik). Jika ada mobil dan motor listrik sebanyak 1 juta dan setengahnya melakukan pengisian baterai dalam waktu bersamaan akan berpotensi terjadinya blackout yang tinggi terhadap jaringan listrik PLN,” paparnya. Robin mengapresai beragam langkah yang dilakukan pemerintah di sektor energi, seperti Program Konvensi BBM dengan LNG dalam penyediaan listrik dan monitoring grid untuk menghindari blackout. “Banyak orang yang work from home, jadi kebutuhan listrik meningkat. Langkah-langkah pemerintah cukup tepat untuk menjaga pasokan listrik di saat ini. Ada subsidi listrik gratis untuk pelanggan rumah tangga untuk golongan 450Va dan discount tariff sebesar 50% untuk golongan 900 Va, ujar dia. Untuk ke masa depan, harus ditambah insentif untuk pemasangan PLTS dan juga diberikan regulasi yang lebih tepat untuk perkembangan renewable energy storage

Robin Sons Owner and Founder PT Nexenergi Indonesia Jaya

dan electric vehicle,” tandas Robin. Sebagai informasi, PT Nexenergi Indonesia Jaya merupakan perusahaan Indonesia yang menyediakan solusi renewable energy storage (BESS), termasuk electric vehicle battery dan charging station. Solusi dari NexEnergy, biasanya digunakan di pulau terpencil, resort, remote area, Base Transceiver Station (BTS). Sumber energi listrik yang bisa disimpan dimulai dari tenaga matahari, tenaga angin, atau tenaga air. Kapasitas daya yang ditawarkan bervariasi dari kecil (5000 Watt) sampai besar (diatas 1 juta Watt). Solusi ini memungkinkan instalasi “Plug & Play” dan bisa dioperasikan dalam waktu singkat. NexEnergy adalah partner resmi dari beberapa produsen terkenal untuk mesin dan baterai di Jerman, China dan Indonesia. Jasa NexEnergy dimulai dari design and engineering, purchasing dan construction (EPC) dan Operational & Maintenance (O&M) pada instalasi yang terpasang. Selama O&M, NexEnergy akan memonitor pemakaian energi listrik secara berkelanjutan. Hasil monitoring ini akan mengurangi tagihan listrik pelanggan, secara berkelanjutan. n

Review

Sertifikasi

hindaRi PRaKTiK SUaP lewat standar Mutu

Sistem pengelolaan anti suap melalui Standar manajemen mutu ISo 37001, dirancang untuk menanamkan budaya anti penyuapan dalam sebuah organisasi dan untuk mendeteksi adanya tindak penyuapan, termasuk di sektor ketenagalistrikan. ď ľ

TurImAn SofyAn

enyuapan merupakan fenomena yang luas. Hal ini menimbulkan kepedulian yang serius dalam sosial, moral, ekonomi, dan politik, mengacaukan tata kelola pemerintah yang baik, mengurangi pengembangan dan mendistorsi kompetisi. Hal ini akan mengikis keadilan, merusak hak asasi manusia dan menghambat pengentasan kemiskinan. Selain itu, budaya suap juga meningkatkan biaya melakukan bisnis, menimbulkan ketidakpastian pada transaksi

komersial, meningkatkan biaya barang dan jasa, mengurangi mutu produk dan jasa, yang mengarah pada kehilangan nyawa dan harta, merusak kepercayaan institusi dan mengganggu keadilan serta efisiensi operasi pasar. Standar Manajemen Mutu ISO 37001 merefleksikan tata kelola internasional yang baik dan dapat digunakan dalam semua yurisdiksi. Berlaku untuk organisasi kecil, medium dan besar pada semua sektor, termasuk sektor publik, swasta

dan nirlaba, seperti di sektor ketenagalsitrikan. Risiko penyuapan dalam satu organisasi tergantung dari berbagai faktor seperti ukuran organisasi, lokasi dan sektor dimana organisasi tersebut beroperasi serta sifat, skala dan kompleksitas aktivitas organisasi. Standar ini menentukan penerapan kebijakan, prosedur dan pengendalian organisasi yang wajar dan proporsional sesuai dengan risiko penyuapan yang dihadapi organisasi. Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin penyuapan tidak akan terjadi atau akan terjadi yang berkaitan dengan organisasi, karena risiko penyuapan tidak mungkin dihilangkan secara total. Akan tetapi, standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi penyuapan. Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Sertifikasi Review

Definisi Penyuapan Diunggah dari laman proxsisgroup. com, Standar Manajemen Mutu ISO 37001 mendefinisikan “penyuapan” sebagai tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apa pun (berupa keuangan atau nonkeuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut. Sistem manajemen anti suap merupakan persyaratan dengan panduan penggunaan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem pengelolaan antipenyuapan. Sistem ini bisa terlepas dari, atau diintegrasikan ke dalam keseluruhan sistem manajemen. Hal Ini mencakup tindak penyuapan yang ada di masyarakat umum maupun tindak penyuapan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kecil, medium, dan besar pada semua sektor, termasuk sektor publik, swasta, dan nirlaba. ISO 37001 dirancang untuk membantu organisasi menerapkan sistem pengelolaan anti-penyuapan. Hal ini memerlukan serangkaian tindakan untuk mengadopsi kebijakan anti-penyuapan, menunjuk seseorang untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, memeriksa dan melatih karyawan, melakukan risiko penilaian terhadap proyek dan rekan bisnis, menerapkan financial control, membuat prosedur pelaporan dan investigasi. Standar ini terdiri atas 10 klausul dengan menerapkan standar dokumen sistem manajemen Annex SL. Standar dokumen ini selaras dengan berbagai standar lain yang telah dikeluarkan oleh ISO, seperti ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kesamaan ini memudahkan integrasi ISO 37001 dengan standar-standar lain tersebut. Melaksanakan sistem manajemen anti-penyuapan membutuhkan arahan kebijakan dari manajemen puncak serta program-program yang harus disosialisasikan ke semua staf dan pihak eksternal seperti kontraktor, pemasok dan mitra kerja sama. www.listrikindonesia.com

Sistem manajemen anti suap dengan panduan penggunaan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem pengelolaan anti-penyuapan. Sistem ini bisa terlepas dari, atau diintegrasikan ke dalam keseluruhan sistem manajemen. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi risiko penyuapan dan dapat memberikan bukti kepada manajemen, karyawan, pelanggan, dan rekan bisnis bahwa organisasi telah menerapkan standar anti penyuapan yang diakui secara internasional. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya penyuapan.

Dampak Negatif Suap Isu korupsi menjadi perhatian dunia lantaran meningkatnya kasus korupsi yang menjerat sektor pemerintah dan swasta. The World Bank Group menganggap korupsi sebagai salah satu tantangan terbesar untuk mengentaskan kemiskinan hingga 2030. Salah satu bagian dari korupsi adalah suap. Menurut data World Bank sekitar USD 1 triliun suap dibayarkan setiap tahunnya di seluruh dunia. Suap memberikan dampak negatif secara ekonomi, moral dan sosial. Di dalam sebuah perusahaan, praktik suap meningkatkan biaya-biaya operasional yang berpotensi besar menurunkan performa perusahaan, bahkan kebangkrutan. Berdasarkan data Transperancy International, rata-rata nilai Corruption Perceptions Index (CPI) negara-negara Asia Pasifik adalah 44 pada tahun 2016. Adapun tren CPI Indonesia mengalami peningkatan yaitu 32 (2012), 32 (2012), 32 (2014), 36 (2015) dan 37 (2016). CPI menggunakan skala 0-100, dimana CPI nol berarti negara tersebut amat korup dan 100 berarti negara tersebut bersih dari korupsi. Tren positif ini mendapatkan dukungan terus menerus dari pemerintah dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Perusahaan Ketenagalistrikan Pertama

istrikan yang mulai menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Anak usaha PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik ini telah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LS SMAP) Mutu International. Sertifikat dengan nomor MUTU SMAP/029 tersebut mencakup pada ruang lingkup aktivitas Kantor Pusat dalam mengelola dan mendukung bisnis pembangkitan listrik, layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit, dan pengembangan pembangkit baru. Penerapan sistem ini merupakan bukti nyata dari komitmen 3T perusahaan, yaitu Tidak Suap, Tidak Gratifikasi dan Tidak Fraud. “Ini menjadikan Indonesia Power sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi SMAP di sektor ketenagalistrikan,” ujar Direktur Utama Indonesia Power, M. Ahsin Sidqi. Ahsin Sidqi menyatakan, dengan penerapan SMAP ini, Indonesia Power dapat lebih berfokus pada tugas pokok di bidang ketenagalistrikan. Dengan begitu, perusahaan tidak diganggu oleh praktik korupsi dan penyuapan, sehingga dapat berjalan lebih efisien dan efektif. “Dengan ISO 37001:2016 ini dapat memperkuat pondasi Indonesia Power dalam melaksanakan tugas serta menjalankan bisnis ketenagalistrikan,” tegasnya. Menurut Ahsin Sidqi, dengan adanya ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ini, terdapat berbagai landasan untuk bertindak baik bagi pegawai maupun mitra kerja perusahaan agar terhindar dari tindak pidana korupsi. “Semua pegawai pun berkomitmen dan konsisten melaksakan SMAP dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula semua stakeholder dan mitra, diharapkan dapat menyesuaikan dan mendukung pelaksanaannya,” pungkas Ahsin Sidqi. n

Indonesia Power resmi menjadi perusahaan pertama di sektor ketenagal-

Feature Energi Baru Terbarukan

R. AKMAL/LISTRIK INDONESIA

PAnDEMI COvID-19 AnCAM PenGeMBanGan enerGi terBaruKan

Wabah virus Corona (Covid-19) memaksa laju pertumbuhan dunia usaha melandai, tak terkecuali di subsektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDm) pun telah mengindentifikasi dampak Covid-19 dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangkal efek negatif tersebut. 

TurImAn SofyAn

irektur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Hariyanto mengungkapkan, jenis kebijakan yang dikeluarkan adalah dengan memberikan sejumlah insentif dan kelonggaran pendanaan pada proyek EBT. Kementerian ESDM terus melakukan berbagai upaya penanggulangan atas dampak Covid-19 di subsektor EBT, khususnya mengenai stimulus pendanaan. Untuk stimulus pendanaan di subsektor EBT, Pemerintah telah menangguhkan angsuran pinjaman hingga penurunan suku bunga proyek berbasis EBT. “Selain

itu, keringanan lain berupa relaksasi Commercial Operation Date (COD) dan peniadaan denda finansial untuk menyesuaikan mekanisme pengadaan Independent Power Producer (IPP)," kata Hariyanto saat diskusi virtual bertemakan Dampak Pandemi Covid-19 pada sektor Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan di Indonesia, beberapa waktu lalu. Selain itu, ada pula pemberian subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel. Sebaliknya akan ada biaya tambahan (surcharge) untuk Bahan Bakar

Minyak (BBM) jenis solar. “Tak hanya itu, Pemerintah juga memberikan insentif khusus pajak melalui penangguhan dan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengembangan aneka EBT,” ucap Hariyanto.

Jaga roda Perekonomian Guna menjaga roda perekonomian terutama di daerah, Kementerian ESDM memfokuskan percepatan proyek EBT yang bersifat padat karya dan desentralisasi. "PLTS Atap di kantor instansi Pemerintah atau industri perikanan (cold storage), PLTMH dan PLTS off grid tetap berjalan meskipun pabrikan PLTS ini beberapa telah menurunkan produksi," ungkap Hariyanto. Sementara, proyek-proyek berbasis APBN akan dilakukan restrukturisasi dan refokusing untuk tetap menggerakkan roda perekonomian masyarakat. "Program seperti Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS) tetap berjalan walaupun dari sisi volume berkurang," jelas Hariyanto. Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Energi Baru Terbarukan Feature

Sebelumnya, Hariyanto merinci sejumlah kendala di sektor EBT akibat adanya Covid-19, diantaranya terhambatnya sejumlah proyek dalam kontruksi atau pengadaan mengakibatkan overhead cost dan bunga sehingga terjadi lay off (pemberhentian) tenaga kerja, kenaikan biaya konstruksi, pembatasan mobilisasi personil dan logistrik, hingga permintaan listrik yang terus menurun. Pemerintah tetap akan menjaga ketersediaan energi di Indonesia dan mempertahankan target pengembangan energi terbarukan tahun 2020, dengan proses evaluasi yang sedang dilakukan Kementerian ESDM. Meski demikian, Kementerian ESDM juga memperkirakan beberapa proyek pembangkit listrik energi terbarukan (PLT ET) akan terhambat dan akan selesai di 2021 alihalih 2020; yang sudah teridentifikasi di antaranya 3 PLTP yang rencananya akan COD tahun ini bila kondisi business-asusual. Hariyanto juga menggarisbawahi penundaan pembayaran dari perbankan pada proyek ET, yang kemungkinan akan menurunkan target investasi ET tahun ini. Proyek PLTS Atap Kementerian ESDM menggunakan APBN yang menargetkan 800 titik dengan anggaran Rp 175 miliar tahun 2020 juga sedang dievaluasi. Kendala yang muncul adalah pengiriman dan logistik, mengingat banyak daerah yang memberlakukan pembatasan dan moda pengiriman yang terbatas. "Mengingat secara administrasi proyek ini harus selesai di Desember 2020, Hariyanto mengatakan kementerian masih mencoba merealokasi anggaran untuk proyek lain," kata dia.

terancam alami kemunduran Meskipun demikian, Hariyanto mengatakan, proyek pembangkit listrik tenaga EBTdiperkirakan mengalami kemunduran penyelesaiannya akibat pandemi Virus Corona (Covid-19). â&#x20AC;&#x153;Akibat wabah Covid 2019 ini, terjadi pergeseran proyek penyelesaian konstruksi pembangkit EBT dari 2020 bergeser ke 2021. Namun demikian wabah Covid ini kita semua berharap ini terjadi jangka pendek," ujarnya. Dia menuturkan salah satu proyek yang mengalami kemunduran penyelesaian, yakni Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sokoria sebesar 5 MW di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini semula www.listrikindonesia.com

Terjadi pergeseran proyek penyelesaian konstruksi pembangkit EBT, dari 2020 bergeser ke 2021. Namun demikian, wabah Covid ini kita semua berharap ini terjadi jangka pendek. ditargetkan bisa beroperasi pada Februari 2020, namun kini diperkirakan bergeser menjadi di 2021. Sementara itu, dua proyek lainnya yaitu PLTP Rantau Dadap sebesar 90 MW, PLTP Sorik Merapi 45 MW masih akan tetap diupayakan untuk dapat beroperasi sesuai jadwal yang ada. "Untuk PLTP Sorik Marapi direncanakan tetap, satunya lagu di Sumatera Selatan diharapkan bisa tetap sesuai jadwal. Kemudian ada satu PLTA di Nusa Tenggara yang kalau enggak salah akan juga mengalami kemunduran," katanya. Terkait dengan target investasi EBT sebesar US$20 miliar, pihaknya akan terus melakukan evaluasi. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan dari pihak perbankan karena kondisi ketidakpastian ini. Namun demikian, Kementerian ESDM tetap meyakini dapat mencapai target bauran EBT dalam energi primer pada 2025 mencapai 23 persen. "Ini sedikit banyak ini akan mengganggu investasi di project ini. namun secara umum rencana jangka menengah sampai 2024 kita belum lakukan koreksi terhadap itu, masih sesuai pada RPJMN yang telah kita sampaikan sebelumnya," tuturnya. Hariyanto menambahkan lelang sejumlah proyek EBT tetap akan dilakukan pada tahun ini. Hal ini dilakukan sesuai dengan rencana sehingga apabila Covid19 ini selesai, proyek yang telah dilelang tersebut dapat langsung dilakukan eksekusi pembangunan. "Lelang tetap jalan tetapi bertahap karena kehilangan waktu saja menyebabkan kemunduran. Ini kami sikapi di tengah pandemi ini," ucapnya.

kesulitan cari Investasi Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan target investasi maupun penyelesaian proyek EBT di tahun ini diperkirakan sulit tercapai. Investasi EBT di tahun 2020 tergantung dari beberapa proyek yang sudah dipersiapkan dari

tahun lalu. "PLTS Bali Barat dan Bali Timur sudah dilakukan bulan lalu dan sesuai schedule di kuartal III tahun ini mereka mulai realisasi paling enggak sudah selesai pembebasan lahan dan mulai groundbreaking karena targetnya 2021 sudah COD," terang Fabby. Namun bila melihat perkembangan saat ini dengan adanya layanan publik terganggu dan estimasi mundur dari rencana awal sekitar 3 bulan hingga 4 bulan maka kemungkinan target penyelesaian juga akan mundur. "Kalau target proyek mundur sebenarnya penyaluran atau disbursement capital expenditure (Capex) jadi terhambat karena kami menghitung investasi kalau capex mulai di disburse secara bertahap karena pelemahan nilai rupiah. Konstruksi juga terhambat dan jadwal penyelesaian mundur sehingga comissioned juga bisa mundur ke awal tahun depan," ujar dia. Menurut Fabby, kalau pun ada proyek yang bisa dieksekusi tahun ini, kemungkinan capex terbesarnya baru bisa dieksekusi tahun depan. Hal ini sama juga dengan proyek yang sudah mulai konstruksi tahun lalu, terkendala karena impor alat dan barang yang menyebabkan mundurnya proyek EBT. "Dari sisi timeline saja diperkirakan rencana investasi berdasarkan schedule itu bisa saja berkurang. Kalau tertunda diharapkan proyek itu bisa berjalan untuk tahun depan, sehingga kalau investasi enggak tercapai tahun ini, tahun depan investasinya bisa naik lebih tinggi," ujarnya. Namun demikian, untuk kondisi investasi tahun depan sangat tergantung dari persiapan tahun ini dimana lelang harus dilakukan di tahun ini sehingga eksekusi dapat dilaksanakan tahun depan. "Jadi saya kira persiapan proyek PLN, baik di APBN maupun APBD, sebaik mungkin bisa dilakukan. Kalaupun tahun ini enggak tercapai diharapkan tahun depan bisa naik dan itu sangat penting," tandas Fabby. n

Feature

Tekno

PLn MOBILE MuDAhKAn PELAnGGAn

Di saaT PanDeMi Di tengah pandemi Covid-19, plus aturan social distancing, masyarakat cukup sulit mengurus masalah administratif dengan pihak PLn. untuk itu, tercetuslah aplikasi PLN Mobile. 

CAnDrA WISESA

erciptanya suatu teknologi didasari atas kebutuhannya, pada masa pandemi Covid-19 muncul teknologi canggih mulai dari teknologi kesehatan seperti Box Sterilasisi dan lain sebagainya. Begitu pula untuk sektor pelayanan masyarakat, seperti aplikasi berbasis IOS yang diciptakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk lebih mudah melayani pelanggan secara efektif. Aplikasi PLN Mobile menjadi salah satu terobosan PLN dengan manfaat yang ditawarkan, seperti cara cek tagihan listrik yang lebih mudah dan cepat. Namun, keuntungan-keuntungan PLN Mobile tak sebatas itu saja lho. Apa sih PLN Mobile itu? PLN Mobile adalah aplikasi terintegrasi yang memadukan Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T). Aplikasi ini diluncurkan bertepatan Hari Listrik Nasional ke-71 di Kantor Pusat PLN, Jakarta. Hadirnya PLN Mobile diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan selama masa PSBB. Sebagai contoh, dulunya masyarakat mesti menghubungi call center PLN di nomor 123 buat mengetahui berapa besar tagihan listrik yang mesti dibayar, atau petugas pencatat meter yang harus keliling wilayah. Namun, saat ini semua bisa dilakukan lewat PLN Mobile. Dari PLN Mobile pula, masyarakat bisa mendapat informasi mengenai pemakaian listrik. Mulai dari informasi adanya pemadaman listrik hingga menyampaikan

keluhan yang dialami. Di sinilah fungsi integrasi dalam PLN Mobile bekerja. Aplikas PLN Mobile dapat didownload melalui Playstore yang ada di smartphone Anda. Tak hanya itu, PLN juga membuka layanan baca meter mandiri via WhatsApp, caranya pelanggan tinggal mengirimkan foto angka stand meter ke nomor WA resmi PLN di 08122-123-123. Sementara itu, untuk mengecek tagihan listrik melalui PLN Mobile, buka aplikasi yang telah terpasang di smartphone. Kemudian pilih menu Informasi. Selanjutnya, pilih menu Informasi Tagihan dan Token Listrik. Lalu, Masukkan ID Pelanggan atau Nomor Meter Anda. Setelah semuanya terisi, pilih Cek Tagihan. Semua informasi tagihan ataupun transaksi pembelian token ditampilkan PLN Mobile. Selain cek tagihan listrik yang menjadi lebih cepat dan mudah, sejumlah fitur PLN Mobile yang memberi banyak keuntungan seperti: 1. Fitur Informasi Dalam fitur ini, pelanggan dapat peroleh Informasi Tagihan dan Token Listrik, Informasi Tarif Listrik Berlaku, Simulasi Pasang Baru, Simulasi Perubahan Daya, hingga Simulasi Penerangan Sementara. Sejak kasus padamnya listrik di sebagian besar Pulau Jawa selama 2-3 hari, PLN menambahkan menu Informasi Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan. Adanya menu ini untuk mempermudah masyarakat mengetahui besaran ganti rugi yang diterima akibat padamnya listrik yang menjadi kesalahan PLN.

2. Fitur Pengaduan Di PLN Mobile setiap pelanggan dipermudah dalam menyampaikan keluhan. Keluhan bisa disampaikan secara online yang notabene lebih praktis lewat aplikasi PLN Mobile. 3. Fitur Permohonan Dalam fitur ini, sejumlah permohonan bisa diajukan ke PLN. Ada tiga permohonan yang sejauh ini bisa diajukan pelanggan, dari permohonan pasang baru, permohonan mutasi tarif/daya, hingga permohonan Penerangan Sementara (Pesta). 4. Fitur Pembayaran Fitur PLN Mobile ini bermanfaat buat mengetahui besaran biaya yang sebaiknya disiapkan terkait layanan PLN yang dipergunakan. Di fitur ini pelanggan bisa mengecek informasi total tagihan dengan memasukkan Nomor Booking yang telah diberikan PLN. Selain tahu besaran biaya, pelanggan juga diberi petunjuk apa saja metode pembayaran yang bisa dipilih. Sejauh ini pilihan metode pembayaran yang tersedia antara lain Layanan Satu Pintu (LSP), bayar melalui Bank Mandiri, hingga transfer antarbank. Selain itu, untuk mengetahui besaran tarif listrik yang berlaku sekarang sangat penting agar kita bisa mengatur sampai di batas mana kita memakai listrik. Dengan begitu, pemakaian listrik yang boros bisa dihindari demi tercapainya efisiensi pemakaian listrik. Adanya aplikasi PLN Mobile diharap turut membantu pemerintah dalam memutus rantai virus Covid-19. Informasi pelayanan kelistrikan jadi lebih praktis dan efisien. n Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Tips & Trik

Feature

Saat Pandemi Corona menyerang Bumi, hampir seluruh negara melakukan lockdown. Alhasil, pemakaian listrik rumah tangga membengkak dan harus mengeluarkan kocek lebih banyak untuk membayar penggunaan listrik. Berikut tips hemat listrik agar dompet Anda nggak jebol. 

CAnDrA WISESA

SAAT PAnDEMI vIRuS COROnA

Tagihan lisTrik TeTaP aMan

emberlakuan lockdown yang menganjurkan karyawan kantoran untuk bekerja di rumah/ work from home (WFH), tentu akan sangat dirasakan dampaknya. Banyaknya aktivitas yang dilakukan di rumah banyak menyedot pemakaian energi seperti Air dan Listrik, terutama di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Pada awal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Maret lalu, tercatat untuk wilayah DKI Jakarta konsumsi listrik untuk sektor rumah tangga naik sebesar 10,8 juta kilo watt hour (kWh) atau setara dengan 0,49 persen, dan sepanjang April 2020 naik menjadi enam persen. Berbanding terbalik dengan konsumsi listrik sektor bisnis yang mengalami penurunan pemakaiannya. “Terjadi penurunan konsumsi listrik dari industri, mall, perhotelan karena akibat pandemi virus corona (COVID-19). Penurunan ini terjadi karena sektor usaha tersebut tengah mengalami penurunan aktivitas usaha karena ada kebijakan untuk berkegiatan di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lain halnya dengan konsumsi listrik rumah tangga yang meningkat selama kebijakan WFH,” ujar Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini beberapa waktu lalu. Disamping itu, pemerintah memberikan bantuan listrik gratis untuk pelanggan 450 VA dan diskon 900 VA subsidi. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang saat itu terkena dampak krisis ekonomi akibat pandemi corona. Di sisi lain, jagat media sosial dihebohkan dengan postingan netizen konon mengalami kenaikan pembayaran listrik bagi www.listrikindonesia.com

pelanggan Non Subsidi. Sekali lagi kenaikan tagihan listrik yang dialami akibat penggunaan listrik berlebih pada masa WFH. Kemudian bagaimana solusinya agar tagihan listrik ini tidak menjebol dompet kita. Berikut Listrik Indonesia membagikan tips mudah cara menghemat listrik pada masa pandemi. Pertama, Bijak Membeli Peralatan Elektronik Alat elektronik sangat berpengaruh terhadap penggunaan daya listrik rumah kita.Untuk bisa menghemat energi lebih banyak, Anda harus bisa lebih bijak dalam membeli alat-alat elektronik. Sebelum memilih atau membeli alat elektronik perhatikan jumlah Watt-nya dan sesuaikan dengan kegunaannya nanti. Semisal, jika Anda hanya berdua atau bertiga saja di rumah, maka pilih mesin cuci dengan kapasitas kecil. Sebab semakin besar kapasitas mesin, semakin besar pula energi yang diperlukan dalam setiap pemakaian. Kedua, Cabut Kabel Elektronik yang Tidak Terpakai Kebiasaan tidak mencabut kabel peralatan elektronik lain bisa menjadi alasan utama tagihan listrik Anda jadi membengkak, sebab arus listrik masih terus mengalir saat kabel tetap terhubung dengan stop kontak. Anda juga harus terbiasa mematikan kipas angin atau AC saat keluar dari ruangan. Jadi listrik bisa jauh lebih hemat dan energi tidak terbuang sia-sia. Ketiga, Manfaatkan Cahaya Alami

dan Beralih ke Lampu Hemat Energi Pencahayaan rumah seperti penggunaan lampu yang tidak hemat energi sangat berpengaruh terhadap konsumsi listrik, terkadang membuat konsleting listrik. Maka, dianjurkan pada siang hari pencahayaan didominasi oleh pencahayaan alamai bersumber dari matahari. Juga, mengganti lampu dengan lampu jenis LED yang lebih hemat energi. Keempat, Menutup Makanan di Dalam Kulkas Makanan di dalam kulkas memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem kerja kulkas. Setiap makanan mengeluarkan kelembapan atau cairan, kompresor kulkas harus bekerja lebih keras untuk menjaga kulkas tetap dalam kondisi dingin. Artinya, kulkas juga membutuhkan banyak energi listrik supaya kompresor tetap bisa bekerja maksimal. Kelima, Bercocok Tanam Memang tips yang satu ini kurang berhubungan hemat energi. Namun, dengan menanam tanaman di sekitar rumah bisa menyerap racun-racun ynag terbawa dari udara, paling tidak salah satu langkah untuk menghindari penyakit atau virus. Menggunakan panel surya juga dapat menghemat tagihan listrik Anda karena sumber listrik yang dihasilkan berasal dari cahaya matahari. Tips di atas bisa dilakukan mulai sekarang, semoga dengan tips ini berguna bagi kita semua dalam melakukan hemat energi. “Keep Go Green and Save Earth”. n

Archipelago

Feature

nyala terang

di PULaU SUmedang

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan cukup berat dalam menerangi sampai ke pelosok negeri, terutama daerah terpencil, terluar, dan terdepan. Coba bayangkan, pulai kecil dengan hanya 100 rumah tangga di sebuah pulau kecil, dan harus ditempuh dengan kapal sekitar 3-4 jam, tetapi PT PLn (Persero) harus memastikan setrum bisa dinikmati warga di pulau terpencil tersebut. ď ľ

SyAEPuDIn ZuhrI

alah satunya Pulau Sumedang, yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, harus ditempuh dengan kapal dari Pulau Belitung sekitar 3â&#x20AC;&#x201D;4 jam dari Teluk Gembira, di Kecamatan Membalong. Namun, kini pulau terluar dari Kabupaten Belitung itu kini sudah 100% terlistriki. Oleh karena itu, seluruh desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah 100% teraliri listrik PLN. Hal ini ditandai dengan dipasangnya jaringan listrik di desa Pulau Sumedang, kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada Maret 2017. Satu-satunya alat komunikasi dengan warga di Pulau Sumedang menggunakan pemancar radio amatir karena sinyal seluler masih belum tersedia pada 2017. Desa dengan jumlah penduduk 150 kepala keluarga (KK) ini telah dilistriki dengan satu unit mesin diesel dengan daya terpasang 120 kW sejak 18 Desember

2016. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebut mampu melistriki 97 pelanggan yang terdiri dari 93 tarif rumah tangga, dua tarif sosial, dan dua tarif pemerintah dengan daya masing-masing 1.300 volt ampere (VA). Setelah memenuhi rasio desa berlistrik 100% di Bangka Belitung sejak 2017, PLN akan meningkatkan keandalan pasokan dan kapasitas pembangkit yang ada di pulau-pulau kecil di provinsi tersebut. Namun, pada saat mulai beroperasinya PLTD tersebut, masyarakat di Pulau Sumedang hanya menikmati listrik selama malam hari dari pukul 18.00 hingga pukul 06.00 WIB. PLN terus meningkatkan kapasitas pembangkit untuk daerah-daerah non-kepulauan untuk menyokong kapasitas sistem utama kelistrikan di Indonesia. Pemerintah terus mendorong konversi PLTD berbahan bakar solar ke pembangkit listrik energi terbarukan. Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Archipelago Feature

Pulau Sumedang

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekitar 1,7 Gigawatt (GW) pembangkit listrik PLN di 52 lokasi yang sebelumnya berbahan bakar diesel akan dikonversi menjadi gas bumi. Pertamina akan menyediakan pasokan sekitar 167 BBTUD dan membangun infrastruktur gas alam cair (LNG) untuk pembangkit PLN tersebut. Program konversi pembangkit tenaga listrik dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas atau gasifikasi pembangkit listrik merupakan salah satu program Quickwins Kementerian ESDM yang dapat terealisasi di awal tahun ini dan ditargetkan selesai bertahap, paling lambat dalam 2 tahun. Dari 52 lokasi konversi pembangkit listrik tersebut akan diselesaikan dalam jangka waktu 2 tahun dan dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama akan diselesaikan tahun 2020 ini sebanyak 5 lokasi pembangkit listrik dengan total kapasitas 430 MW. Total 1,7 GW pembangkit tersebut, mayoritas pembangkit di Timur Indonesia. Dari total 1,7 GW, sekitar 77% kapasitas pembangkit berada di wilayah Timur Indonesia yaitu Maluku, Papua, Sulawesi, dan Bali Nusa Tenggara. Sedangkan 33% berada di Nias dan Kalimantan. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas untuk dalam negeri, dengan pembangunan infrastruktur gas seperti fasilitas LNG maupun pipa transmisi dan distribusi. Untuk Sumatera dan Jawa, pipa transmisi gas akan terhubung mulai dari Utara Sumatera hingga Timur Jawa. Pemanfaatan gas lebih bersih dibanding diesel, sehingga dampak lingkunganya lebih positif. Selain konversi dari PLTD ke gas, pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan EBT khususnya pemanfaatan tenaga surya. Pemerintah akan memperbaiki tata kelola pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Untuk mencapai target bauran energi bersih sebesar 23% perlu ada tambahan sekitar 9.000 MW sehingga pada akhir 2024 kapasitas yang harus dicapai www.listrikindonesia.com

Desa dengan jumlah penduduk 150 kepala keluarga (KK) ini telah dilistriki dengan satu unit mesin diesel dengan daya terpasang 120 kW sejak 18 Desember 2016. PLTD tersebut mampu melistriki 97 pelanggan. sebesar 20.000 MW. Oleh karenanya, selain perbaikan tata kelola, pemerintah juga akan mendorong industri untuk membangun pabrik solar panel di Indonesia. Pengembangan PLTS akan didorong pula di pulaupulau kecil yang berada di wilayah wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) khususnya Indonesia bagian Timur guna menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah mengarahkan agar pembangunan pembangkit memanfaatkan sumber energi primer setempat, seperti halnya pemanfaatan energi surya di NTT. Selain menghasilkan energi yang lebih bersih, PLTS juga membantu target 23% porsi energi baru terbarukan pada tahun 2025. Salah satu PLTS yang tengah dibangun saat ini PLTS Kupang. PLTS berkapasitas 5 MWp tersebut dibangun di atas lahan seluas 7,5 Ha dan diresmikan oleh Presiden Jokowi 27 Desember 2015. PLTS Kupang terdiri dari 22.008 modul surya dimana kapasitas per modulnya sebesar 230 Wp. Pengoperasian PLTS Kupang dikendalikan oleh PT PLN (persero) Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Timor. Wilayah kerja PLN UPK Timor melingkupi semua pembangkit di Pulau Timor, Sumba, Semau, Sabu dan Alor. PLTS ini terkoneksi dengan grid 20kV sistem Timor yang saat ini beban puncaknya mencapai 105 MW. n

Review

Seremoni

institut teknOlOgi pln

FOTO-FOTO DOK IT PLN

SemaKin LUWeS SeTeLah TRanSfORmaSi

Siapa yang tak kenal STT PLn? Kampus Ketenagalistrikan ini sejak lama menjadi favorit para calon mahasiswa yang fokus ke dunia kelistrikan. Cita-citanya menuju transformasi kini telah tercapai. 

dengan kampus lain baik dalam dan luar negeri. Bentuk kerja samanya bisa pertukaran pengajar maupun mahasiswa, riset kolaborasi sampai pengembangan S3. Juga membangun jaringan dengan industri atau perusahaan. Selain itu kampus menambahkan mata kuliah technopreunership pada setiap program studi. “Teknik juga cocok untuk tipe wirausaha. Faktanya, lebih banyak engineer menjadi CEO. Biasanya mereka menciptakan sesuatu dan kemudian membentuk perusahaan untuk memasarkan dan menjualnya,” ungkapnya. Prof. Iwa mengatakan, lulusan IT PLN sudah dinantikan oleh perusahaan-perusahaan di sektor energi, ketenagalistrikan, dan kontraktor. Tidak sedikit dari perusahaan itu, menitipkan pekerjanya untuk belajar di IT PLN ini sebagai bentuk

CAnDrA WISESA

ejak Februari 2020 ini, Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT - PLN), bertransformasi status kelembagaan menjadi Institut Teknologi PLN. Perubahan status badan hukum pendidikan tersebut, membuat IT PLN lebih leluasa meningkatkan perannya sebagai perguruan tinggi vokasi dan khusus di bidang ketenagalistrikan. Rektor Pertama Institut Teknologi PLN (IT PLN), Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa MK, MT, kepada Listrik Indonesia mengatakan, menjadi Insititut merupakan cita-cita STT PLN sejak lama, namun baru terealisasi dan disahkan pada Februari 2020. Satu langkah meningkatkan kelas lembaga pendidikan yang berfokus pada ketenagalistrikan itu. Institut Teknologi PLN yang dimiliki Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), juga akan mengubah nomenklatur divisi jurusannya, yang sebelumnya Departemen berubah menjadi Fakultas. Seperti Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Fakultas Telematika Energi. “Sekarang dengan menjadi Institut Teknologi PLN, kami menjadi lebih luwes, lebih baik, dan lebih besar," ucap Iwa. Dengan perubahan status badan hukum pendidikan sebagai Institut Teknologi PLN, jumlah mahasiswa baru juga bisa lebih banyak lagi terserap. Demikian juga dengan rencana penambahan jumlah tenaga pengajar dan status

Rektor Prof. Iwa Garniwa bersama para Wakil Rektor Institut Teknologi PLN

pendidikan staf pengajar di IT PLN yang juga akan ditingkatkan levelnya. Ditambah peningkatan fasilitas kampus. Selain transformasi lembaga pendidikannya, dua tahun Prof Iwa menjadi leader kampus kelistrikan membuat gebrakan spektakuler untuk kampusnya. Tranformasi merupakan gebrakan perdananya, yang dibarengi penambahan jurusan. Gebrakan selanjutnya, mengadakan program doktorisasi untuk dosen ke jenjang Strata 3, juga mengundang doktor dari luar untuk mengajar. “Program ini sudah kami anggarkan. Saya berharap program doktorisasi ini terus berlanjut selama masa jabatan saya di IT PLN,” tambahnya. Ketiga, dirinya ingin membangun kampus yang ramah. Sehingga mahasiswa dapat menuangkan ide-idenya. Juga membangun green campus dengan pengembangan renewable energy, smart energy centre yang anggotanya diisi para dosen dan mahasiswa. Kemudian, menjalin kerja sama

peningkatan kualitas SDM perusahaan. “Karena lulusan IT PLN sudah banyak diminta oleh industri/perusahaan, jadi salah satu tujuan mengubah ke Institut sebagai persiapan SDM kita,” tambahnya. Iwa pun menjelaskan keunggulan memilih jurusan teknik. Berkarier menjadi engineer memberikan keamanan finansial di masa depan, keragaman, fleksibilitas, prestise, pengembangan intelektual, tantangan dan kepuasan pribadi. Menjadi engineer lapangan dapat bekerja dengan orang-orang hebat sekaligus lebih sering travelling. Karena engineer dibutuhkan di berbagai wilayah. Salah satu alasan kuliah teknik adalah karena pendidikan mengajarkan bagaiamana memikirkan masalah untuk menyelesaikannya. Teknik juga salah satu bidang paling humanistik. “Kuliah di jurusan teknik memang membutuhkan banyak waktu dan upaya, seiring teknologi yang terus berkembang. Kebutuhan akan engineer dan imbalannya juga semakin meningkat,” pungkasnya. n Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Opini

Editorial

TAnTAnGAn MEnYIAPKAn

sDM lokal Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menciptakan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara, yang diamanatkan undang-undang. Tak terkecuali di sektor kelistrikan dalam menyerap tenaga kerja lokal yang berkualitas. ď ľ

TurImAn SofyAn

unia internasional memasuki tatanan kehidupan baru dengan hadirnya aturan perdagangan dan perekonomian bebas antar Negara. Tentu saja, kondisi ini memunculkan tingkat persaingan yang lebih ketat antar Negara di berbagai belahan dunia. Tingkat persaingan tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan dan jasa, tetapi dari sisi sumber daya manusia (SDM) dalam memperebutkan peluang lapangan kerja antar wilayah dan Negara. Dimana, SDM lokal harus mampu bersaing dengan tenaga asing di Indonesia atau sebaliknya. Persaingan di tingkat SDM menjadi perkara yang tidak dapat disepelekan. Tentunya kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia akan membawa berbagai dampak bagi Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa dampak positif yang timbul karena adanya tenaga kerja asing di Indonesia, antara lain masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan, pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat, adopsi teknologi baru cepat terjadi, terjadinya peningkatan investasi di Indonesia, serta memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Selain itu, keluar-masuknya tenaga asing di Indonesia dapat memberikan dampak negatif, seperti mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal, menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih, dan menimbulkan peluang pengangguran. Di sektor kelistrikan, pemerintah menggulirkan mega proyek 35 ribu MW, yang tentu akan menyerap tenaga kerja sangat besar. Tentu saja pemenuhan SDM terampil dan memiliki kompetensi sesuai bidang yang diperlukan

membuka celah persaingan antara tenaga kerja lokal dan asing di sektor ini. Kondisi ini, tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kesiapan tenaga lokal dalam memenangi persaingan dengan keberpihakan pemerintah dalam mengupayakan penyerapan SDM lokal sebanyak mungkin. Tentu saja, diperlukan pengembangan dan harmonisasi standar kompetensi; pengembangan instruktur dan tenaga kepelatihan; pemetaan kebutuhan tenaga kerja bidang ketenagalistrikan; penyediaan pangkalan data (database) lulusan di bidang ketenagalistrikan; fasilitas program on the job training (OJT); serta fasilitas uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja lokal. Jadi, pondasi dalam memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi pekerja perlu mendapat perhatian lebih. Sehingga bisa menhasilkan tenaga kerja dengan SDM yang kompeten. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi harus betul-betul kita jaga. Salah satu upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dengan melakukan kerjasama antar lembaga pendidikan, stake holder, dan pelaku industri di sektor kelistrikan dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas di bidang ketenagalistrikan. Adanya program seperti ini untuk menutup keran impor tenaga kerja asing di sektor ketenagalistrikan, terlebih lagi dalam program 35 ribu MW yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Indonesia harus menjadi tuan rumah bagi tenaga kerja lokal dengan meningkatkan kompetensi melalui kolaborasi perguruan tinggi dan industri di sektor kelistrikan di era globalisasi. n Edisi 73 | 1 Juli - 1 Agustus 2020

Listrik Indonesia Edisi 73

Articles inside

PRofil

soRot

suARA PAKAR

TIPS & TRIK

EDitoRiAl

suARA CEo