SURAT PEMBACA LAPORAN UTAMA

Surat Pembaca

Halo, Kak! Perkenalkan, namaku Mufid. Aku mau tanya, apakah ada kuis di majalah Komunikasi? Jika ada, bagaimana caraku mengirimkan jawabannya? Terima kasih.

Salam

Mufid Zahir Hilmy S1 Pendidikan Geografi

Dear Mufid, salam kenal juga ya. Terima kasih sudah mengirim surat pembaca ke Redaksi Komunikasi. Saat ini belum ada rubrik khusus berisi kuis. Namun, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Mufid yang sekaligus dapat menjadi usulan untuk konten majalah. Hal tersebut akan kami koordinasikan lebih lanjut dalam rapat redaksi Komunikasi.

Salam Redaksi

ilustrasi oleh : Nur Aviatul Adaniyah Nur Aviatul Adaniyah

"Pemimpin yang baik adalah mereka yang memimpin dengan hati ikhlas dan bertanggungjawab!"

Cover Story

Repro Internet

Desire is toxic for heart indeed.

Gita Savitri Devi

Tahun 42 Januari - Februari 2021 | | 5

Komunikasi dok.

Suasana pelantikan jabatan secara luring

Komunikasi dok.

U

6

| Komunikasi Edisi 332

Eselon Dipangkas, Jabatan PNS Disetarakan

niversitas Negeri Malang (UM) baru saja melantik 49 pejabat fungsional pada akhir tahun kemarin (30/12/2020). Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Tenaga Kependidikan (Tendik) tersebut berlangsung secara luring di Aula Graha Rektorat lantai 9, sekaligus disiarkan secara daring melalui Zoom Meeting. Kebijakan untuk melantik pejabat fungsional ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB RI) Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan ini merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi. Oleh karena itu, masih ada langkahlangkah yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden Joko Widodo. Lantas, bagaimana pelaksanaan penyetaraan jabatan tersebut di lingkungan Kampus UM? Berikut ulasannya.

Latar Belakang Penyetaraan dan Pelantikan Jabatan Fungsional

Reformasi Birokrasi menjadi latar belakang adanya kebijakan penyetaraan jabatan struktural administrasi ke jabatan fungsional. Tatanan jabatan struktural yang dialihkan menjadi jabatan fungsional ialah Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV). Dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di UM, Eselon III disebut sebagai Kepala Bagian (Kabag) dan Eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag). “Dengan adanya Peraturan Menteri terbaru mengenai penyetaraan jabatan, jabatan Kabag disetarakan dengan Ahli Madya dan jabatan Kasubag kini setara dengan Ahli Muda,” ungkap Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd selaku Wakil Rektor II (bidang keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana prasarana) UM.

“Per tanggal 30 Desember, Kabag diganti dengan Koordinator Bagian dan Kasubag diganti Sub Koordinator,” terang Sjamsul Bachri, S.AP yang saat ini berperan sebagai Sub Koordinator Subag Tenaga Administrasi Biro Umum

Komunikasi dok.

Pembacaan ikrar wisudawanKomunikasi

dok.

Foto bersama setelah pelantikan

dan Keuangan (BUK). Secara rinci, para Tendik yang jabatannya diperbarui kini menjabat sebagai Arsiparis Ahli Madya, Arsiparis Ahli Muda, Analis Anggaran Ahli Muda, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, dan Pustakawan Ahli Muda.

Tujuan utama penyetaraan jabatan ini ialah untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan serta anggaran negara. Peta jabatan Eselon III dan Eselon IV dirasa terlalu banyak sehingga pemangkasan birokrasi perlu dilakukan. “Kebijakan ini merupakan sebuah upaya untuk merampingkan jabatan, supaya pekerjaan lebih cepat dan lincah,” kata Wakil Rektor II UM. Dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, beliau pun menegaskan bahwa efektifitas, efisiensi, dan produktifitas tenaga kependidikan akan lebih ditekankan dengan adanya kebijakan ini. Untuk lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020. Pengalihan jabatan tidak diberlakukan apabila belum dilaksanakan pelantikan setelah tanggal tersebut, tetapi tidak ada tunjangan untuk pejabat yang bersangkutan.

Pelaksanaan Tugas Setelah Penyetaraan Jabatan Fungsional

Peran Kabag dan Kasubag kini berbeda setelah adanya penyetaraan jabatan fungsional. “Pejabat yang baru saja dilantik, diberi peran sebagai Koordinator sesuai bidangnya. Dulu Kabag punya anak buah, sekarang sudah tidak punya,” tutur Heri. Sjamsul pun menerangkan bahwa pejabat fungsional yang baru saja diangkat ini bekerja tanpa dibantu, seperti halnya dosen. “Pejabat fungsional bekerja sendiri untuk mengejar kredit poin supaya kenaikan pangkatnya lancar,” kata Sjamsul.

Adanya penyetaraan jabatan fungsional membuat alur birokrasi menjadi lebih ringkas. Setelah adanya pemangkasan birokrasi, Koordinator dan Sub Koordinator (yang dulunya Kabag dan Kasubag) kini tidak lagi berhak mengerjakan tugas legalisir atau pengesahan. “Koordinator dan Sub Koordinator sudah tidak berhak menggunakan stempel UM, sekarang semuanya langsung ke pejabat tinggi,” ujar Sjamsul. Contoh lain ialah pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menjadi target kinerja pegawai. Jika sebelumnya Kabag atau Kasubag Kepegawaian berhak mengesahkan SKP, kini proses pengesahan harus diajukan langsung kepada rektor atau wakil rektor. “Sebenarnya sedikit repot juga bagi pejabat tinggi karena tugasnya semakin berat,” imbuh Sjamsul.

Meskipun kebijakan sudah terlaksana per 1 Januari 2021, saat ini para Tendik yang baru dilantik masih berada dalam masa penyesuaian jabatan, setidaknya selama tiga hingga enam bulan ke depan. “Jika nanti ada ketidakcocokan antara jabatan dan peran yang dilaksanakan maka kami akan mengusulkan ke Kementerian supaya jabatan tersebut dapat disesuaikan,” kata Heri yang juga

Tahun 42 Januari - Februari 2021 | | 7

Komunikasi dok.

Pejabat yang mengikuti pelantikan secara daring

merupakan Guru Besar Fakultas Sastra UM ini.

Menurut Sjamsul, sebenarnya pihak perguruan tinggi masih bingung dengan adanya penyetaraan jabatan ini. “Kami masih bingung bagaimana tugasnya, fungsinya atau apakah kami masih punya kewenangan untuk memimpin temanteman yang lain,” jelasnya. Rambu-rambu untuk menjalankan tugas masih digodog kementerian dan diperkirakan rampung pada pertengahan 2021.

Kelebihan dan Kekurangan Penyetaraan Jabatan Fungsional

Menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru tentunya menjadi tantangan bagi para Tendik yang baru saja dilantik, terlebih aturan main untuk menjalankan tugas pun belum sepenuhnya jelas. Namun, terdapat juga beberapa keuntungan dengan adanya peralihan jabatan ini. “Kenaikan pangkat bisa lebih cepat, minimal dua tahun. Selain itu, batas usia pensiun bagi pemegang jabatan Ahli Madya menjadi 60 tahun dan untuk Ahli Muda adalah 58 tahun,” jelas Sjamsul. Adanya pandemi Covid-19 pun membuat para Tendik dapat langsung dilantik tanpa uji kompetensi.

Sjamsul berpendapat bahwa kendala yang dihadapi ialah pekerjaan bagi pejabat tinggi yang terbilang menjadi cukup berat setelah adanya penyetaraan jabatan ini. “Oleh sebab itu, meskipun para Koordinator dan Sub Koordinator sudah dibatasi ruang geraknya, mereka tetap menjadi perantara antara atasan dan bawahan karena tidak mungkin para pejabat tinggi mengerjakan legalisir yang begitu banyak. Untungnya kami terbantu dengan adaya e-office, jadi para pejabat dapat mengecek pekerjaan kapan pun dan di mana pun, bahkan ketika ada tugas dinas di luar kota,” kata Sjamsul.

Pesan dan Harapan

Sebagai wakil rektor yang bertanggung jawab di bidang SDM, Heri mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik setelah adanya penyetaraan jabatan ini. “Kita harus re-learning (belajar kembali), atau bahkan un-learning alias melupakan halhal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Istilahnya di kalangan anak muda mungkin move on ya,” kata Heri.

Menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada yang senang dan tidak senang dengan adanya perubahan. Rasa keberatan akan perubahan bisa jadi karena sudah berada di zona nyaman. Padahal, perubahan harus dilakukan karena perkembangan zaman semakin pesat. “Harapan saya, semoga adanya perubahan juga mengubah sikap mental. Sebagai contoh, budaya tepat waktu. Kita terbiasa dengan budaya jam karet, padahal ketepatan waktu ialah indikator orang yang menghargai segala hal.” Dirinya berharap, semoga kedisiplinan dapat meningkat, begitu pula komitmen akan pekerjaan dan kemauan berubah ke arah yang positif. “Para mahasiswa juga, semoga ke depannya bisa lebih kondusif, analitis, dan komprehensif, tidak hanya melihat sesuatu dari satu sisi,” pesannya.

Bagi Sjamsul, kebijakan baru ini patut disyukuri oleh para pegawai negeri. Alasannya ialah karena kenaikan pangkat bisa lebih cepat bila para pegawai aktif, serta ada tunjangan untuk pegawai yang pangkatnya telah disetarakan. Selain itu, untuk jabatan Ahli Madya pun tidak diberhentikan secepatnya. “Memang untuk awal tahun ini kami masih merabaraba apa yang perlu dikerjakan, tetapi kami saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Semoga ramburambu dari pusat cepat turun,” harapnya.

Kebijakan yang bisa jadi berubah-ubah setiap adanya pergantian pemerintah pusat pun membuat sebagian pegawai resah apabila kebijakan terus berganti. “Kan bisa saja kebijakan baru ini berubah atau dikembalikan lagi ke kebijakan sebelumnya. Harapan kami semoga kebijakan ini tidak berubah atau dikembalikan ke kebijakan awal, supaya kami juga tidak bertambah bingung dalam menyelesaikan pekerjaan,” ujar Sjamsul sambil terkekeh. Zahirah/Izam

8

| Komunikasi Edisi 332

repro Internet

Indikator Kinerja Utama Bantu Wujudkan Program MBKM

Istilah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) tentunya tidak asing lagi didengar oleh para pelajar di seluruh Indonesia, tak terkecuali oleh para civitas akademika Universitas Negeri Malang (UM). Agenda MBKM sudah digaungkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada program Merdeka Belajar episode dua, awal tahun 2020. Untuk menunjang pelaksanaan MBKM, maka Kemendikbud mengeluarkan delapan indikator kinerja utama (8 IKU). Hal ini disampaikan pada Merdeka Belajar episode enam (3/11/2020) yang bertajuk Transformasi Dana Pemerintah untuk Perguruan Tinggi.

IKU dibuat sebagai ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk menciptakan output lulusan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Selain itu, IKU juga dibuat sebagai sarana agar perguruan tinggi dapat memilih keunggulan yang ingin dikembangkan, serta prioritas sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting.

Terdapat delapan IKU yang ditetapkan oleh Kemendikbud, antara lain: lulusan mendapat pekerjaan yang layak: Upah di atas UMR, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi.;Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus: Magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, dan pertukaran pelajar.; Dosen berkegiatan di luar kampus: Mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain. ;Praktisi mengajar di dalam kampus: Merekrut dosen dengan pengalaman industri.;

Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi Internasional: Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan.; Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia: Dalam kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan.; Kelas yang kolaboratif dan partisipatif: Evaluasi berbasis proyek kelompok atau studi kasus.; Program studi berstandar internasional; Memperoleh akreditasi tingkat internasional. Tentu saja karena 8 IKU merupakan sarana penunjang MBKM, ada beberapa poin yang hampir mirip dengan delapan kegiatan MBKM (Merdeka Belajar episode dua). 8 IKU merupakan ‘kontrak kerja’ antara kemendikbud dan rektor perguruan tinggi, dan ‘kontrak kerja’ tersebut nantinya akan dijabarkan menjadi poin yang lebih rinci dan dikirimkan kepada unit satuan kerja yang ada di UM. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, IKU merupakan tolok ukur bagi perguruan tinggi untuk mencapai standarnya, dan hasil kerja tersebut akan dikirimkan ke kemdikbud untuk dievaluasi. Kampus akan mengajukan proposal ke kemdikbud paling lambat februari 2020. Untuk persiapan penyusunan proposal, UM sendiri sudah menyelesaikan kerangka proposal.

Data dari proposal diambil dari eMonev yang sudah diedarkan oleh Pusat Pemeringkatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Puspem LP2M). Bapak Utomo Pujianto ,S.Kom, M.Kom selaku kepala Puspem LP2M memaparkan bahwa eMonev yang dicantumkan pada proposal tahun ini merupakan data dari tahun 2020. “Rektor mendapatkan sepuluh indikator dari kemendikbud, lalu dijabarkan secara rinci sehingga terdapat 140 indikator, nantinya akan dicantumkan dalam kontrak kerja rektor kepada para dekan fakultas” papar Bapak Utomo. EMonev merupakan laporan data dari berbagai unit kerja di UM yang akan diproses dan dimasukkan ke dalam proposal yang akan dikirimkan ke kemendikbud pada bulan februari.

Selain mengambil data dari eMonev, data juga diambil dari berbagai macam sumber. Dalam hal pekerjaan lulusan, contohnya, data yang diambil merupakan masukan dari para lulusan melalui laman yang disediakan. Hal ini tentu saja mengurangi kevalidan data. Tentu saja, kendalanya berupa tidak semua lulusan memasukkan data dengan benar.

Contoh lainnya juga dari pengisian SIMAWA, tidak semua mahasiswa menginput prestasi dengan benar sehingga data yang dihasilkan juga kurang valid. Selain itu, untuk kredit yang diakui perguruan tinggi, tidak semua perguruan tinggi memiliki standar yang sama. Pengumpulan data yang akan dicantumkan di proposal merupakan salah satu kunci keberhasilah UM dalam mencapai 8 IKU yand ditentukan. Tahun 2020, UM sudah mencapai semua indikator yang ditetapkan. Semoga untuk tahun 2021, UM kembali menorehkan prestasi yang lebuh baik lagi. Ayu

Tahun 42 Januari - Februari 2021 | | 9