Eselon Dipangkas, Jabatan PNS Disetarakan

Universitas Negeri Malang (UM) baru saja melantik 49 pejabat fungsional pada akhir tahun kemarin (30/12/2020). Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Tenaga Kependidikan (Tendik) tersebut berlangsung secara luring di Aula Graha Rektorat lantai 9, sekaligus disiarkan secara daring melalui Zoom Meeting. Kebijakan untuk melantik pejabat fungsional ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB RI) Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan ini merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi. Oleh karena itu, masih ada langkahlangkah yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden Joko Widodo. Lantas, bagaimana pelaksanaan penyetaraan jabatan tersebut di lingkungan Kampus UM? Berikut ulasannya.

Latar Belakang Penyetaraan dan Pelantikan Jabatan Fungsional

Reformasi Birokrasi menjadi latar belakang adanya kebijakan penyetaraan jabatan struktural administrasi ke jabatan fungsional. Tatanan jabatan struktural yang dialihkan menjadi jabatan fungsional ialah Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV).

Dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di UM, Eselon III disebut sebagai Kepala Bagian (Kabag) dan Eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag). “Dengan adanya Peraturan Menteri terbaru mengenai penyetaraan jabatan, jabatan Kabag disetarakan dengan Ahli Madya dan jabatan Kasubag kini setara dengan Ahli Muda,” ungkap Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd selaku Wakil Rektor II (bidang keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana prasarana) UM.

“Per tanggal 30 Desember, Kabag diganti dengan Koordinator Bagian dan Kasubag diganti Sub Koordinator,” terang Sjamsul Bachri, S.AP yang saat ini berperan sebagai Sub Koordinator Subag Tenaga Administrasi Biro Umum dan Keuangan (BUK). Secara rinci, para Tendik yang jabatannya diperbarui kini menjabat sebagai Arsiparis Ahli Madya, Arsiparis Ahli Muda, Analis Anggaran Ahli Muda, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, dan Pustakawan Ahli Muda.

Tujuan utama penyetaraan jabatan ini ialah untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan serta anggaran negara. Peta jabatan Eselon III dan Eselon IV dirasa terlalu banyak sehingga pemangkasan birokrasi perlu dilakukan. “Kebijakan ini merupakan sebuah upaya untuk merampingkan jabatan, supaya pekerjaan lebih cepat dan lincah,” kata Wakil Rektor II UM. Dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, beliau pun menegaskan bahwa efektifitas, efisiensi, dan produktifitas tenaga kependidikan akan lebih ditekankan dengan adanya kebijakan ini. Untuk lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020. Pengalihan jabatan tidak diberlakukan apabila belum dilaksanakan pelantikan setelah tanggal tersebut, tetapi tidak ada tunjangan untuk pejabat yang bersangkutan. Pelaksanaan Tugas Setelah Penyetaraan Jabatan Fungsional

Foto bersama setelah pelantikan

Peran Kabag dan Kasubag kini berbeda setelah adanya penyetaraan jabatan fungsional. “Pejabat yang baru saja dilantik, diberi peran sebagai Koordinator sesuai bidangnya. Dulu Kabag punya anak buah, sekarang sudah tidak punya,” tutur Heri. Sjamsul pun menerangkan bahwa pejabat fungsional yang baru saja diangkat ini bekerja tanpa dibantu, seperti halnya dosen. “Pejabat fungsional bekerja sendiri untuk mengejar kredit poin supaya kenaikan pangkatnya lancar,” kata Sjamsul.

Adanya penyetaraan jabatan fungsional membuat alur birokrasi menjadi lebih ringkas. Setelah adanya pemangkasan

birokrasi, Koordinator dan Sub Koordinator (yang dulunya Kabag dan Kasubag) kini tidak lagi berhak mengerjakan tugas legalisir atau pengesahan. “Koordinator dan Sub Koordinator sudah tidak berhak menggunakan stempel UM, sekarang semuanya langsung ke pejabat tinggi,” ujar Sjamsul. Contoh lain ialah pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menjadi target kinerja pegawai. Jika sebelumnya Kabag atau Kasubag Kepegawaian berhak mengesahkan SKP, kini proses pengesahan harus diajukan langsung kepada rektor atau wakil rektor. “Sebenarnya sedikit repot juga bagi pejabat tinggi karena tugasnya semakin berat,” imbuh Sjamsul.

Meskipun kebijakan sudah terlaksana per 1 Januari 2021, saat ini para Tendik yang baru dilantik masih berada dalam masa penyesuaian jabatan, setidaknya selama tiga hingga enam bulan ke depan. “Jika nanti ada ketidakcocokan antara jabatan dan peran yang dilaksanakan maka kami akan mengusulkan ke Kementerian supaya jabatan tersebut dapat disesuaikan,” kata Heri yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Sastra UM ini.

Menurut Sjamsul, sebenarnya pihak perguruan tinggi masih bingung dengan adanya penyetaraan jabatan ini. “Kami masih bingung bagaimana tugasnya, fungsinya atau apakah kami masih punya kewenangan untuk memimpin temanteman yang lain,” jelasnya. Rambu-rambu untuk menjalankan tugas masih digodog kementerian dan diperkirakan rampung pada pertengahan 2021. Kelebihan dan Kekurangan Penyetaraan Jabatan Fungsional

Menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru tentunya menjadi tantangan bagi para Tendik yang baru saja dilantik, terlebih aturan main untuk menjalankan tugas pun belum sepenuhnya jelas. Namun, terdapat juga beberapa keuntungan dengan adanya peralihan jabatan ini. “Kenaikan pangkat bisa lebih cepat, minimal dua tahun. Selain itu, batas usia pensiun bagi pemegang jabatan Ahli Madya menjadi 60 tahun dan untuk Ahli Muda adalah 58 tahun,” jelas Sjamsul. Adanya pandemi Covid-19 pun membuat para Tendik dapat langsung dilantik tanpa uji kompetensi.

Pejabat yang mengikuti pelantikan secara daring

Sjamsul berpendapat bahwa kendala yang dihadapi ialah pekerjaan bagi pejabat tinggi yang terbilang menjadi cukup berat setelah adanya penyetaraan jabatan ini. “Oleh sebab itu, meskipun para Koordinator dan Sub Koordinator sudah dibatasi ruang geraknya, mereka tetap menjadi perantara antara atasan dan bawahan karena tidak mungkin para pejabat tinggi mengerjakan legalisir yang begitu banyak. Untungnya kami terbantu dengan adaya e-office, jadi para pejabat dapat mengecek pekerjaan kapan pun dan di mana pun, bahkan ketika ada tugas dinas di luar kota,” kata Sjamsul. Pesan dan Harapan ebagai wakil rektor yang bertanggung jawab di bidang SDM, Heri mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik setelah adanya penyetaraan jabatan ini. “Kita harus re-learning (belajar kembali), atau bahkan un-learning alias melupakan halhal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Istilahnya di kalangan anak muda mungkin move on ya,” kata Heri.

Menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada yang senang dan tidak senang dengan adanya perubahan. Rasa keberatan akan perubahan bisa jadi karena sudah berada di zona nyaman. Padahal, perubahan harus dilakukan karena perkembangan zaman semakin pesat. “Harapan saya, semoga adanya perubahan juga mengubah sikap mental. Sebagai contoh, budaya tepat waktu. Kita terbiasa dengan budaya jam karet, padahal ketepatan waktu ialah indikator orang yang menghargai segala hal.” Dirinya berharap, semoga kedisiplinan dapat meningkat, begitu pula komitmen akan pekerjaan dan kemauan berubah ke arah yang positif. “Para mahasiswa juga, semoga ke depannya bisa lebih kondusif, analitis, dan komprehensif, tidak hanya melihat sesuatu dari satu sisi,” pesannya.

Bagi Sjamsul, kebijakan baru ini patut disyukuri oleh para pegawai negeri. Alasannya ialah karena kenaikan pangkat bisa lebih cepat bila para pegawai aktif, serta ada tunjangan untuk pegawai yang pangkatnya telah disetarakan. Selain itu, untuk jabatan Ahli Madya pun tidak diberhentikan secepatnya. “Memang untuk awal tahun ini kami masih merabaraba apa yang perlu dikerjakan, tetapi kami saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Semoga ramburambu dari pusat cepat turun,” harapnya.

Kebijakan yang bisa jadi berubah-ubah setiap adanya pergantian pemerintah pusat pun membuat sebagian pegawai resah apabila kebijakan terus berganti. “Kan bisa saja kebijakan baru ini berubah atau dikembalikan lagi ke kebijakan sebelumnya. Harapan kami semoga kebijakan ini tidak berubah atau dikembalikan ke kebijakan awal, supaya kami juga tidak bertambah bingung dalam menyelesaikan pekerjaan,” ujar Sjamsul sambil terkekeh. Zahirah/Izam