Bab iii mareku

BAB III ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

3.1.

ANALISIS KEBIJAKAN DAN RENCANA KOTA Dalam menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) tetap mengacu pada dokumen tingkat kota yang sebelumnya sudah disusun oleh pemerintah kota Tidore Kepuluan. Dengan demikian dokumen RPLP telah sinkron, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan sehingga tujuan dan sasaran dokumen RPLP sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan di tingkat kota. Sesuai dengan visi misi RTRW Kota Tidore Kepulauan 2013 – 2033 yaitu :“Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan yang Maju, Mandiri danBerperadaban” Sementara Misi PembangunanKotaTidore Kepulauan 1. MewujudkanSumberdayaManusiayangBerkualitasdanKehidupanyangDamai.

Terbangunnya tatanan kehidupan sosial yang mapan dan harmonis, memperoleh pelayanansosial secara layak

yang didukung

oleh ketersediaan sarana dan

prasarana pelayanan sosial dasar.

2. Mewujudkan

Perekonomian

Daerahyang

Tangguhdan

BerdayaSaing.

Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama dari usaha perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang mendorong peningkatan PDRB KotaTidore Kepulaluan.

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih danDemokratis. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih, terjaminnya penegakan hokum terhada

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

pprakte kKolusi, Korupsi dan Nepotisme yang didukung oleh parlemen daerah yang kuat sertalegitimasi penuh masyarakat.

4. Mewujudkan Masyarakat Berperadaban. Tertanamnya keyakinan

yang

kuat

terhadap nilai – nilai ‘adat se atorang’ sebagai budaya adiluhung yang mampu membendung pengaruh destruktif kebudayaan modern. Praktek budaya yang terkait adalah seperti semangat

persatuan

dan

kesatuan

(foma

katinyinga),

kebersamaan (fomakugosa,fomakuhoda), Kerjasama (mayae, mabari) dan saling menasehati (fomakuwaje), harus semakin dikembangkan dalam konteks pergaulan yang lebih terbuka.

3.2

Analisis Pola Ruang Yang Terdapat Dalam RTRW Kota Tidore 3.2.1 Peruntukan Lahan Dalam metode analisis ini ditentukan tiga faktor, yaitu: 1) kemiringan lereng, 2) jenistanah, 3) curah hujan. Ketiga factor tersebut masing-masing ditetapkan skornya kemudian hasilnya dijumlah dan menghasilkan indekslokasi.

Indekslokasi <125 dan kemiringan lereng <8% direkomendasikan sebagai kawasan permukiman dan tanaman semusim. Indeks lokasi <125 dan kemiringan lereng <15% direkomendasikan sebagai kawasan budidaya tanaman tahunan.

Daerah dengan indeks lokasi 125-175 diperuntukkan sebagai Kawasan Fungsi Penyangga. Daerah dengan indekslokasi >175 diperuntukkan sebagai Kawasan Lindung.

Ada tiga tipe penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan di Kota Tidore Kepulauan, yaitu: 1. Kawasan Permukiman dan tanaman semusim dengan indeks lokasi <125 dan kemiringan lereng <8%, 2. Kawasan Fungsi Penyangga dengan indeks lokasi 125-175, dan 3. Kawasan Lindung dengan indeks lokasi >175 dan sedikit kawasan budidaya tanaman tahunan dengan indeks lokasi <125 dan kemiringan lereng <15%.

Dalam analisis peruntukan lahan Kota Tidore Kepulauan lebih dominan untuk hutan lindung, Kawasan Pemukimandan Budidaya Tanaman Semusim.

Selebihnya jika ingin dikembangkan peruntukannya adalah untuk kawasan fungsi penyangga.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

3.2.2 Analisis Rawan Bencana a.

Banjir.

Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan disuatu tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai.

b.

Gerakan tanah Gerakan tanah adalah perpindahan material pembentuk lereng, berupa batuan, bahan timbunan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke arah bawah dan keluar lereng.

c.

Bencana Letusan Gunungapi Gunung Kiematubu adalah merupakan gunung api. Saat ini gunung ini mengalami stadium

tidak aktif. Namun tidak menutup kemungkinan

Gunung Kiematubu dapat aktif kembali. Untuk mengantisipasi ini maka perlu adanya zonasi daerah rawan terhadap dampak letusan gunung kiematubu. Dengan memperhatikan dampak rawan bencana di sekitar gunung api dengan radius 3,5 km dan morfologi daerah Gunung Kiematubu.

d.

Kegempaan Kegempaan diIndonesia berkaitan dengan zona subduksi yang berbagai bentuk dan bermacam arah. Zona subduksi merupakan daerah utama gempa bumi, sebagian

besar gempa terjadi di zona subduksi, baik

gempa dangkal, menengah maupun dalam, sehingga zona ini disebut sebagai zona seismic aktif. Palung laut dan gunung api terdapat di zona

ini.

A. Sinkronisasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kota Melihat pada Kebijakan Penanganan permukiman kumuh skala kota Tidore, tertuang didalam RTR Maluku Utara, RPJMD, RTRW dan kebijakan sektoral terkait pembangunan permukiman kota Tidore, antara lain :

1. RTR Maluku Utara a. Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah pulau yang berorientasi pada upaya mendorong pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, tanaman tahunan, pertambangan, dan industry pengolahan.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

b. Meningkatkan aksesibilitas kekota Doruba, Tidore, Tobelo, Sidangoli, Maba, Sofifi, dan Weda melalui keterpaduan system transportasi jalanTrans Halma hera dengan pelabuhan-pelabuhan utama, diantaranya Pelabuhan

Tidoredan

Tobelo,yang

dihubungkan

dengan

jaringan

penyeberangan. c. Mengembangkan kawasan industry pengolahan bahan baku dari sentrasentra produksi pertanian, perkebunan, dan pertambangan disekitar kawasan Tidore,Tidore,Sidangoli, Sofifi,Weda,dan sekitarnya. d. Meningkatkan kualitas pelayanan PSD kota yang menunjang aktivitas pemerintahan, perdagangan,dan industri. e. Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota yang memenuhi standar Internasional (bandara, pelabuhan, telekomunikasi high-tech, kesehatan), termasuk dengan mendorong peran swasta yang lebih besar secara selektif. f.

Menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (zoningregulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota

g. Menyiapkan rencana tataruang kawasan Tidore,Tidore,Sidangoli, Sofifi, Weda,dan sekitarnya untuk keterpaduan pembangunan sector dan daerah otonom.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 yang termuat dalam RPJMD Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan diarahkan untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan arah kebijakan sebagai berikut: a. Penyediaan infrastruktur Kota Tidore Kepuluan baik infrastruktur laut maupun darat yang dapat menopang aktivitas perekonomian masyarakat dengan tetap berorientasi pada lingkungan yang lestari b. Produksi perikanan dan kelautan serta pertanian berbasis keunggulan wilayah c. Memperkokoh kapasitas perekonomian berbasis pada potensi lokal d. Memantapkan kualitas sumber daya manusia Tidore untuk mengisi jalannya pembangunan menuju Tidore sebagai Kota Jasa berbasis Agro Marine e. Mencapai tata kehidupan masyarakat yang seimbang didasari pada nilainilai budaya dan kearifan lokal daerah

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

f.

Memperkokoh tiang pancang kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan yang berorientasi melayani

a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2017) Tahun kedua pemerintahan merupakan periode pembangunan yang memiliki nilai strategis karena institusi pelaksana kebijakan yaitu birokrasi telah ditata dan dikelola secara professional, serta kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan

yang

dikeluarkan

oleh

pemerintah

daerah

telah

memberikan/membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.

Tema pembangunan yang diusung pada tahun kedua pemerintahan

adalah : Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah Arah kebijakan pembangunan pada tahun kedua adalah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang meliputi infrastruktur transprotasi, jalan dan jembatan, air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perkotaan, dan lain-lain.Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah didasarkan atas gagasan bahwa pembangunan tidak saja bermanfat untuk golongan atau wilayah tertentu saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Infrastruktur yang dibangun pada tahun kedua pemerintahan dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah sehingga diharapkan terjadi pemerataan pembangunan antar semua wilayah sesuai karakteristik masingmasing wilayah.Dengan demikian pemerintah daerah mampu mewujudkan pelayanan

publik

yang

adil

bagi

seluruh

masyarakat

Tidore

Kepulauan.Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menggerakan perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2018) Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga merupakan kelanjutan dari

arah

kebijakan

tahun

sebelumnya.Percepatan

dan

pemerataan

pembangunan infrasturuktur antar wilayah perlu dilanjutkan dengan peningkatan pelayanan public terutama pelayanan dasar yang merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.Tema pembangunan yang diusung pada tahun ketiga pemerintahan adalah :Peningkatan Pelayanan Dasar di Seluruh Wilayah Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Arah kebijakan pada tahun ketiga mencakup peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.Pelayanan Dasar dalam hal ini meliputi pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, pelindungan masyarakat, dan sosial. Fokus pembangunan pada tahun ketiga adalah mengurangi ketimpangan pelayanan publik di Pulau Tidore dengan pulau-pulau lainnya.Pada tahun ketiga diharapkan pemerintah daerah sudah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pokok dibidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan dasar lainnya yang menjadi keluhan sebagian besar masyarakat serta membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2019) Arah kebijakan pembangunan pada tahun keempat difokuskan pada sektor ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.Setelah pemerintah mengupayakan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar pada tahun sebelumnya maka langkah selanjutnya adalah memperkuat sektor ekonomi daerah.Tema pembangunan yang diusung pada tahun keempat pemerintahan adalah :Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan sektor unggulan Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampumenghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan

yang

lebih

besar.Upaya

peningkatan

kemampuan

untuk

menghasilkan nilai tambah akan dilakukan melalui perbaikan akses petani, nelayan dan usaha kecil terhadap empat hal,yaitu akses terhadap sumber daya dan modal,akses terhadap teknologi,akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Dalam pembangunan ekonomi daerah, terdapat sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dibandingkan sektor ekonomi yang lain. Sektor unggulan tersebut layak untuk dikembangkan dan diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang mendorong sektor - sektor ekonomi lainnya untuk lebih berkembang.

Sektor unggulan yang akan dikembangkan meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

d. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2020) Arah kebijakan pembangunan tahun kelima atau tahun terakhir

dari RPJMD

2016 -2020merupakan penyempurnaan dari arah kebijakan tahun-tahun sebelumnya

sehingga

tema

pembangunan

pada

tahun

kelima

adalah

:Optimalisasi Pelayanan Publik, Sosial Budaya dan Pembangunan DaerahPada tahun ini semua pelayanan publik dan pembangunan daerah dioptimalkan.

Pemerintah Daerah mendorong inovasi dan kreatifitas dari kalangan birokrasi maupun masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih cepat, tepat dan murah.Arah kebijakan pembangunan pada tahun kelimadiharapkan mampu menyelesaikan sasaran dan indikator pembangunan yang belum tercapai sehingga Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan periode 2016â&#x20AC;&#x201C;2021dapat terwujud.Selain itu, capain pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar dalam untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periore keempat pelaksanaan RPJP Kota Tidore Kepulauan tahun 2005-2025.

B. Analisis Kebijakan Sektoral Penanganan Sistem Pelayanan Jaringan dan Infrastruktur Kota yang akan Mempengaruhi Penanganan Permukiman Kelurahan a. Kebijakan Pembangunan Dalam SPPIP Kota Tidore 1.

Optimalisasi

pemanfaatan

ruang

kawasan

untuk

mendukung

pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan 2.

Optimalisasi pengembangan

infrastruktur kawasan untuk mendukung

fungsi ekonomi strategis dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan 3.

Optimalisasi

pelayanan

sarana

dan

prasaran

permukiman

yang

bersinergi dengan peningkatan produktivitas sosial ekonomi masyarakat 4.

Penciptaan pusat kegiatan ekonomi baru yang didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan infrastruktur jalan kawasan

5.

Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan RTH untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan

6.

Optimalisasi pelayanan sarana dan prasaran untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat

7.

Optimalisasi pengembangan prasarana dan sarana jaringan air minum Strategi Pembangunan Dalam SPPIP Kota Tidore

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

1.

Menata sarana dan prasaran permukiman yang terintegrasi dengan sistem perkotaan Kota Tidore

2.

Menata lingkungan permukiman kumuh perkotaan Kota Tidore

3.

Menata kawasan permukiman kumuh nelayan untuk mendukung produktivitas ekonomi kawasan

4.

Menata sarana dan prasarana kawasan untuk mendukung produktivitas sosial ekonomi masyarakat

5.

Menata sarana dan prasarana pelayanan permukiman

6.

Menata RTH kawasan untuk mendukung fungsi-fungsi aktivitas sosial ekonomi

7.

Menata sarana dan prasaran kawasan sesuai dengan tingkat pelayanan dan standar penyediaan prasarana lingkungan

8.

Menata prasarana kawasan untuk mendukung produktivitas masyarakat

9.

Menata prasarana jaringan air minumuntuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

10. Penanggulangan ancaman bencana serta penyediaan jalur evakuasi bencana

b. Kebijakan Pembangunan Dalam Strategi Sanitasi (SSK) Kota Tidore Sanitasi merupakan suatu langkah untuk mengendalikan semua faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi atau menurunkan kualitas kesehatan manusia, baik secara fisik, mental maupun sosial. Dalam kontek Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Sanitasi didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan.

Pengertian sanitasi secara umum adalah mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor : Subsektor air limbah,

subsektor

persampahan dan subsektor drainase. Kebijakan pembangunan dalam SSK Kota Tidore, sebagai berikut :

1. Subsektor Air Limbah Penanganan limbah cair/air limbah rumah tangga (permukiman) meliputi blackwater yang berasal dari limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir dan grey water yang berasal dari limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan air limbah rumah tangga yang dimaksud berupa pengolahan domestik dengan sistem : -

Penanganan dengan System On-Site menggunakan sistem septiktank peresapan.

-

Penanganan dengan System Off-Site menggunakan sistim saluran perpipaan (sewerage) yang dilakukan secara terpusat Kondisi pengelolaan air limbah domestik di Kota Tidore saat ini

pada umumnya masih memanfaatkan badan air terdekat sebagai tempat pembuangan air buangan domestik, jikalau ada pengelolaan, itupun menggunakan tangki septik tanpa bidang resapan (dengan sistem pengurasan manual diangkut/dibuang melalui jasa pembuangan air limbah). Air limbah rumah tangga disalurkan melalui got/saluran yang ada, Kondisi ini menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah, badan air dan lingkungan yang kurang sehat. Kebiasaaan ini bukan saja terjadi di wilayah pedalaman permukiman, tetapi terjadi juga di daerah perkotaan/pusat-pusat

aktifitas

masyarakat.

Dampak

yang

paling

signifikan adalah gangguan estetika yang terjadi pada badan air penerima sungai mati dan pesisir pantai selain menjadi bau dan dipenuhi dengan sampah rumah tangga juga menjadi sarang penyakit yang sewaktu-waktu bisa menyerang masyarakat setempat.

Air Limbah buangan yang ditimbulkan dari aktivitas rumah tangga berupa air buangan domestik yang dominan berasal dari kegiatan rumah tangga (dapur, mandi, cuci, dan kakus). Untuk menghindari dampak negatif dari air buangan ini, perlu adanya pengolahan yang baik agar dihasilkan effluen yang sesuai dengan baku mutu standar yang telah ditetapkan.

2. Subsektor Persampahan Penanganan limbah padat/persampahan mencakup pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari aktifitas rumah tangga, pasar, restoran dan aktifitas lainnya yang ditampung melalui Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pengelolaan persampahan di Kota Tidore yang ditangani oleh Dinas Kebersihan Kota Tidore hingga saat ini baru menjangkau 5 Kelurahan pada 1 Kecamatan di Pulau Tidore Dengan cakupan

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

pelayanan pada tahun 2010 sebesar 80,02 % dari jumlah penduduk Kota Tidore Kondisi eksisting penanganan persampahan di Kota Tidore menggunakan beberapa pola pelayanan yang disesuaikan dengan wilayah pelayanan antara lain : -

Sampah Rumah Tangga Untuk daerah permukiman di Kota Tidore menggunakan pola pelayanan dengan sistem pola individual langsung atau sistem door to door yaitu sampah dikumpulkan dan diangkut langsung dengan dump truk dari sumbernya ke tempat pembuangan akhir. Masyarakat hanya mengumpulkan dengan kantong-kantong plastik kemudian meletakkan di pinggir jalan. Pola pelayanan yang dianut Dinas Kebersihan Kota Tidore ini sering menimbulkan kemacetan atau sulitnya kendaraan berlintasan pada daerah permukiman yang jalannya sempit. Selain itu sistim door to door ini waktu tempuh pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi lebih lama.

-

Sampah Perkantoran Pola pelayanan sampah perkantoran di Kota Tidore menggunakan pola

kumunal

langsung

yaitu

sampah

dikumpulkan

pada

wadahnya/TPS kemudian langsung diangkut ke TPA menggunakan dump truk.

-

Sampah Jalan, taman dan drainase.

Pengumpulan sampah jalan, taman dan drainase di Kota Tidore pada umumnya dilakukan setelah dilakukan pembersihan sampah dan dikumpulkan pada bak sampah kemudian diangkut langsung ke TPA.

-

Sampah Pasar Untuk areal pasar pola pelayanan yang dipakai adalah pola kumunal langsung yaitu sampah diangkut langsung ke TPA setelah sampah dikumpulkan warga pasar dalam kontainer yang disediakan Dinas Kebersihan Kota Tidore Disamping itu, Sistim pengumpulan sampah belum maksimal diterapkan terutama sampah rumah tangga. Aktivitas pengumpulan hanya dilakukan pada kawasan permukiman di tepi jalan dan dilengkapi TPS dimana sampah terkumpul akan dengan mudah diangkut truk sampah. Untuk kawasan permukiman padat yang sulit dijangkau truk sampah atau jauh dari lintasan truk sampah, kesulitan kerap terjadi bagi warga. Kondisi ini hampir dijumpai diseluruh Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

kawasan permukiman di Kota Tidore karena sebagai kota tua yang berkarakteristik geografi pantai-gunung, kota Tidore tidak memiliki aksebilitas jaringan jalan yang baik dan permukiman perkotaan sudah ada sejak dulu. Kondisi jalan di kawasan permukiman berupa jalan lingkungan lebar 2,5 â&#x20AC;&#x201C; 3 meter yang sangat sulit bagi truk sampah untuk bermanufer dan sudah pasti mengganggu pengguna jalan lainnya. Jalan setapak tidak mungkin dilalui truk sampah ukuran dump truk / L 300 yang lebih kecil. Dengan demikian maka warga lebih memilih untuk membuang di kali mati/barangka atau pesisir pantai daripada ke TPS yang berada jauh di tepi jalan.

3.

Subsektor Drainase Penanganan drainase mencakup penaganan daerah genangan air dan pengelolaan saluran permukiman atau lingkungan sebagai saluran pembawa dari air limbah/penggelontor air permukiman dan memutuskan genangan air permukaan.Komponen drainase dalam konteks sanitasi yang

dimaksud

adalah

drainase

lingkungan

perumahan

yang

pemanfaatannya lebih diarahkan untuk saluran pembuangan limbah rumah tangga. Namun pada umumnya komponen ini relatif sulit dipisahkan dengan drainase makro atau saluran yang fungsi utamanya untuk saluran pembuangan air hujan dan pengendali banjir.

Pada prinsipnya system pembuangan pada drainase yang ada di wilayah Kota Tidore dialirkan ke arah laut melalui jalur Kali Mati (Barangka) yang melintasi wilayah Kota Tidore dan sebagian langsung menuju outlet di pantai. Dilihat dari kondisi eksisiting bahwa umumnya saluran drainase yang ada di Kota Tidore bersifat terbuka dan tertutup dengan mengikuti arah pengembangan jalan, di mana fungsi saluran drainase sebagai limpasan air hujan dan juga air limbah rumah tangga.

Jaringan drainase yang terdapat di Kota Tidore yang telah ada saat ini adalah saluran primer, sekunder, dan tersier.Saluran drainase primer di Kota Tidore berupa Kalimati/barangka dengan konstruksi pasangan batu maupun tanah membentuk sistem drainase makro, sedangkan sistem drainase mikro berupa saluran drainase sekunder terbentang mengikuti jaringan jalan utama dengan konstruksi pasangan batu dan tanah.

Dengan memperhatikan kondisi eksisting yang ada, di mana saluran drainase yang melayani Kota Tidore berada di sekitar pusat kota dan jalur jalan utama, maka untuk tahun-tahun mendatang perlu adanya

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

peningkatan saluran drainase. Adanya lahan-lahan kosong di kawasan perencanaan pada saat ini memang belum merupakan suatu masalah bagi aliran air yang mengalir di permukaan, karena air langsung meresap ke tanah. Akan tetapi dengan perkembangan kegiatan bersifat perkotaan yang akan terjadi dimana lahan-lahan kosong akan beralih fungsi menjadi lahan terbangun bila tidak direncanakan suatu jaringan/ saluran drainase maka dapat menimbulkan masalah genangan air di kawasan pusat kota.

Saluran drainase tersebut diarahkan pada seluruh wilayah Kota Tidore sehingga permasalahan akan terjadinya genangan air terutama di daerah pusat kota dapat teratasi.

Drainase lingkungan adalah suatu sistem penanganan atau pengaliran air hujan. Secara konvensional, hujan yang turun pada suatu wilayah diusahakan secepat mungkin mengalir melalui saluran-saluran air hujan menuju badan air penerima. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya genangan di pemukiman atau jalan. Sistem ini sebagian besar berhasil digunakan untuk mengendalikan terjadinya genangan, tetapi menjadi tidak terkait dengan konservasi air. Konsep penanganan air hujan dengan memperhatikan konservasi air tanah biasa disebut sebagai konsep drainase berwawasan lingkungan atau ecodrainage. Dengan konsep ini maka air hujan yang turun diusahakan untuk semaksimal mungkin meresap ke dalam tanah atau ditampung untuk dimanfaatkan, sedangkan kelebihannya baru dialirkan melalui saluran air hujan.

Peresapan air hujan dapat dilakukan dengan menggunakan kolam retensi atau embung, sumur resapan air hujan dan biopori. Walaupun sektor air bersih/air minum tidak termasuk di dalam sektor-sektor yang terkait dengan sanitasi, tetapi sektor air minum dianggap sangat mempengaruhi kondisi sanitasi. Oleh karena itu seringkali sektor air minum disebut beriringan dengan sistem sanitasi, seperti istilah Water and Sanitation (WATSAN) atau AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan).

c. Kebijakan Pembangunan Dalam RPI2JM Kota Tidore 1. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran/Drainase 2. Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program

Pengelolaan

Permukiman,

Prasarana

Pemeliharaan

dan

dan

Sarana

Pengembangan

Permukiman Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Dasar

Lingkungan

Perumahan

dan

C. Analisis Kebijakan dan Rencana Kota yang Mempengaruhi Perkembangan Kawasan permukiman Kumuh Kelurahan dan Antar Kelurahan Dari berbagai kebijakan dan strategi penanganan permukiman kumuh perkotaan, faktor penyebab utama munculnya kawasan permukiman kumuh di perkotaan, sebagai berikut :

a. Faktor Yang Bersifat Langsung Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien Dasar Bangunan

(KDB),

dll,

sedangkan

faktor

sanitasi

lingkungan

yang

menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih/minum, MCK, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan.

b. Faktor Yang Bersifat Tidak Langsung Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan tetapi

faktor-faktor ini

berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan.

Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat. Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi munculnya kawasan kumuh yaitu faktor budaya yang berhubungan dengan masalah kebiasaan dan adat istiadat.

Selain faktor sosial seperti tingkat pendidikan, faktor kebiasaan juga menjadi pendorong munculnya kawasan kumuh.

Bentuk penanganan permukiman kumuh perkotaan Kota Tidore, yang dapat dilakukan, sebagai berikut : 1. Kawasan Permukiman Kumuh Pusat Kegiatan Sosial Ekonomi

-

Rehabilitasi (Perbaikan), bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman kumuh perkotaan pusat kegiatan sosial ekonomi Kota Tidore yang telah mengalami kemunduran kondisi/degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali seperti semula, misalanya perbaikan prasarana jalan lingkungan,

jaringan air bersih/minum, drainase dan lain sebagainya.

-

Peremajaan

kawasan,

jenis

penanganan

yang

bersifat

menyeluruh dengan melakukan pembongkaran sebahagian Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

atau seluruh komponen permukiman kumuh, kemudian merubah secara struktural dan membangun kembali di lahan yang sama.

-

Restorasi, jenis penanganan untuk mengembalikan kondisi suatu permukiman kumuh pada kondisi asal sesuai dengan persyaratan yang benar, menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul kemudian mengadakan kembali unsur-unsur permukiman yang telah hilang tanpa menambah unsur baru.

-

Perbaikan Kampung/Kampung Improvement Program (KIP), jenis penanganan

pembangunan

kampong

yang

didasarkan

pada

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberdayakan dan menjadikan warga sebagai penentu dan pemamfaat.

2. Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Pasang Surut -

Peremajaan Kawasan (Urban Renewal); adalah pengembangan rumah bagi masyarakat setempat dengan memperbaiki kondisi hunian, infrastruktur jalan lokal, drainase, pengelolaan sampah, sanitasi, penyediaan air minum dan penanggulangan kebakaran.

-

Redevelopment; upaya penataan kembali suatu permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebahagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan.

-

Restorasi; untuk mengembalikan kondisi permukiman kumuh pada kondisi awal sesuai dengan persyaratan yang benar, menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul kemudian mengadakan kembali

unsur-unsur

permukiman

yang

telah

hilang

tanpa

menambah unsur baru.

-

Pembangunan Rumah Susun, penanganan permukiman kumuh perkotaan dengan mengubah kondisi lingkungan permukiman yang sangat padat penduduknya dan dinilai tidak memenuhi syarat lagi sebagai tempat hunian

3.

Kawasan Permukiman Kumuh Dataran Rendah -

Peremajaan Kawasan (Urban Renewal); adalah pengembangan rumah bagi masyarakat setempat dengan memperbaiki kondisi hunian, infrastruktur jalan lokal, drainase, pengelolaan sampah, sanitasi, penyediaan air minum dan penanggulangan kebakaran.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

-

Perbaikan Kampung/Kampung Improvement Program (KIP), jenis penanganan

pembangunan

kampong

yang

didasarkan

pada

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberdayakan dan menjadikan warga sebagai penentu dan pemamfaat.

-

Land Sharing, penataan ulang di atas lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi.

-

Konsolidasi Lahan, salah satu kegiatan penataan ruang yang mengedepankan aspek bentuk, letak, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sehingga tertata dengan baik.

4.

Kawasan Rawan Bencana Gunung Api -

Penanganan sebelum terjadi letusan, bentuk penanganan melaksanakan

prosedur

tetap

penanggulangan

bencana

letusan gunung api dan penyediaan jalur evakuasi bencana

3.2.

ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG Untuk mengukur daya tampung Kelurahan Mareku alat analisis yang dapat digunakan ialah Analisis Proyeksi Penduduk, Analisis Kebutuhan Ruang Serta Analisis Kebutuhan RTH dan Sarana dan Prasarana Pendukung.

A. Analisa Ketersediaan Lahan Mengacu pada UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, berdasarkan fungsi utamanya kawasan dibedakan menjadi kawasan budidaya dan nonbudidaya. Analisa daya dukung lahan dan lingkungan merupakan alat yang digunakan untuk membedakan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan non budidaya tersebut. Analisa ini ditentukan melalui pertimbangan kondisi Kelurahan Mareku yang terdiri dari beberapa aspek fisik dasar dan kondisi lingkungan.

Penentuan kawasan non budidaya (lindung) didasarkan pada ketentuan Keppres No 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung.

Dalam

Keppres No. 57/Tahun 1989 dan Keppres No. 32/ tahun 1990 menyebutkan bahwa Kawasan Lindung yang dimaksud adalah meliputi :

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

a. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan di bawahnya. b. Kawasan perlindungan setempat. c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya. d. Kawasan rawan bencana.

Penentuan kawasan lindung dilakukan melalui penilaian sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Kpts/UM/8/1981 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan produksi dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan

faktor-faktor

lereng

lapangan,

jenis

tanah

menurut

kepekaannya terhadap erosi, dan intensitas air hujan di wilayah tersebut.

Masing-masing faktor memiliki bobot yang berbeda sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.2.A.1 BKM SANGADJI

Tabel 3.2.A.1 Kriteria dan Nilai SkoringPenentuan Fungsi Kawasan

Kelas

Kemiringan % Nilai

Keleren gan

Jenis Tanah

Curah Hujan

0-8

20

datar

Kel as 1

2

9 -15

40

Landai

2

Rendah

30

2

13,7-20,7

20

3

16-25

60

Agak curam

3

Sedang

45

3

20,8-27,7

30

4

26-40

80

curam

4

Tinggi

60

4

27,8-34,8

40

5

> 40

100

Sangat curam

5

sangat. tinggi

75

5

>34,8

50

1

Erodibilitas

Nilai

tak ada

15

Kelas

Intensitas

Nilai

1

<13,6

10

(Sumber : RePPProT, 1987)

ď&#x201A;§

Faktor Kelerengan Lapangan, Kelerengan lapangan (topografi) pada Kelurahan Mareku berkisar antara 0-8 % (nilai 20) sebanyak 0>8%, dengan kecenderungan makin rendah daerah ke arah datar Berdasarkan pedoman perencanaan, Kelurahan Mareku dimungkinkan untuk menampung perkembangan fisik kota, dalam hal ini pengembangan kawasan terbangun dengan segala jenis bangunan untuk keperluan di masa yang akan datang.

ď&#x201A;§

Faktor Curah Hujan, Intensitas curah hujan di Kelurahan Mareku umumnya sama dengan wilayah di Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore, yaitu tinggi dengan rata-rata Âą 24.55mm/tahun per hari (nilai 30). Hal ini dikarenakan letak geografis Kelurahan Mareku yang berada di tepian air / pinggiran laut Kota Tidore. Iklim ini mempengaruhi pada banyak tidaknya wilayah genangan di kelurahan ini. Pengaruh curah hujan pada sistem penyediaan air tanah tidak

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

banyak berpengaruh, apalagi penyediaan air cukup besar yang merupakan salah satu sumber persediaan air. ď&#x201A;§

Faktor Erodibilitas Tanah, jenis tanah di Kelurahan Mareku umumnya sama dengan jenis tanah di seluruh wilayah Kota Tidore. Jenis tanah regosol yang memiliki sifat sedang, (nilai 30).

Tabel 3.2.A.2 Kriteria Fungsi Kawasan

Fungksi Kawasan

Skor

Kawasan Lindung

>174

Kawasan Penyangga

125-174

Kawasan Budidaya

<125

Kawasan Permukiman

<125

Syarat Pendukung Lain a. b.

Kelerengan lebih dari 45% Jenis Tanah peka terhadap erosi kemiringan diatas 15% (Regosol,litosol, organosol dan Rezine). c.

Jalur pengaman aliran air/sungai minimal 100 m kiri dan kanankawasan. d. Kawasan perlindungan mata airdengan diameter 200 m Memiliki ketinggian 2000 mdpl. a.

Keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan budidaya secaraekonomis; b. Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasanpenyangga; c.

Tidak merugikan segi-segi ekologi/lingkungan hidup. a. Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan akan tetapi areal tersebut cocok atau seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman tahunan (kayukayuan, tanaman perkebunan dan tanaman industri). b. Kawasan Budidaya Tanaman Semusim akan tetapi areal tersebut cocok atau seharusnyadikembangkan usaha tani tanaman semusim/setahun.

Kawasan Budidaya, cocok untuk areal pemukiman serta secara mikro mempunyai kelerengan 0% - 8%.

Berdasarkan sistem penilaian ini, kawasan dibedakan menjadi 4 meliputi fungsi utama yaitu kawasan Permukiman dengan total skor antara <125, Kawasan Budidaya dengan total skor <125, Kawasan Penyangga dengan total skor 125174 dan kawasan Lindung dengan total nilai lebih dari 135. Kawasan non budidaya dibedakan lagi menjadi dua yaitu kawasan penyanga dengan total nilai antara 135-175, dan kawasan lindung dengan total nilai >174 kondisi berdasarkan masing-masing faktor maka lahan di Kelurahan Mareku memiliki nilai <125 Dari hasil tersebut diperoleh Kelurahan Mareku memiliki tipe kawasan permukiman

B. Analisis Kependudukan Analisis

Kependudukan

Adalah

Penyajian

data

demografi

atau

Pertumbuhan penduduk yang merupakan produk dari pola keseimbangan yang Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

bersifat dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Analisis Kependudukan dipengaruhi oleh empat komponen, yaitu kelahiran (fertilisasi), kematian (mortalitas), migrasi masuk (in-migration) dan migrasi keluar (out-migration). Selisih antara kelahiran dan kematian disebut perubahan reproduktif (reproductive change) atau pertumbuhan alamiah, sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut net-migration (migrasi netto).

1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kecenderungan perpindahan penduduk ke kawasan perkotaan untuk saat ini menjadi perhatian yang serius, agar masalah ketidak merataan persebaran penduduk kota dapat terus menerus dikurangi hingga mencapai pola yang memadai bagi pertumbuhan dan perkembangan kota. Untuk masa yang akan datang, dalam rangka menghindari terakumulasinya penduduk kota pada kawasan-kawasan pusat kota, maka solusi yang bisa diterapkan adalah

arahan

persebaran

pusat-pusat

kegiatan maupun pelayanan

masyarakat secara merata berdaya dukung lingkungan terutama pada kawasan pengembangan kota.

Melihat kecenderungan perkembangan Kelurahan Mareku saat ini serta komponen-komponen ruang yang strategis yang akan berkembang di daerah ini, menunjukkan perkembangan dan persebaran penduduk di masa yang akan datang jauh berbeda dengan kondisi yang ada pada saat ini.

Potensi wilayah perencanaan yang ada saat ini sebagai kawasan permukiman, berpengaruh signifikan terhadap pesatnya pertambahan penduduk di daerah tersebut.

Jumlah penduduk di Kelurahan Mareku pada tahun 2016 sebanyak 1742 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,29%. Dimana RT/RW 008/04 merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang tinggi. Tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Mareku adalah 1742 jiwa/hektar dan tergolong tingkat kepadatan sedang

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Tabel 3.2.B.1.a Analisis Sosial-Kependudukan Kelurahan Mareku Faktor Internal (Kekuatan-Kelemahan) Internal

Perkembangan Sosial-Kependudukan Kependudukan (Penyebaran Penduduk) Kekuatan/ potensi

Kelemahan/

Perilaku Kekuatan/ potensi

permasalahan

Kelurahan Mareku

 Perkembangan penduduk secara kultural nampak pada ikatan/ kekerabatan keluarga yang sangat kuat.  Budaya dan adat istiadat masih sangat kuat.  Penduduknya adalah suku campuran antara lain Makean, tobelo,makassar, , Jawa,  Kultur/ kebudayaan masyarakat beragam, mengalami akulturasi budaya karena banyaknya suku campuran.

 Ikatan sosial kuat di kawasan pinggiran pantai, berpengaruh pada pertumbuhan permukiman padat.  Pengetahuan tentang penataan permukiman masih sangat kurang. 

Kelemahan/ permasalahan

 Memegang nilainilai budaya lokal dan hubungan kekerabatan yang erat.  Kelompok etnis kuat, selalu kumpul bersama depan rumah dan pangkalan ojek  Aktivitas berlandaskan nuansa Islam.  Budaya dan adat istiadat masih sangat kuat.  Partisipasi yang cukup tinggi di setiap pertemuanpertemuan yang diadakan dalam kelurahan.

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

 Pola hidup tidak sehat, dalam lingkungan kehidupan di dekat pantai.  Budaya kumpul/ tinggal dekat antar keluarga, membangun rumah secara kelompok, cenderung padat.  Kebiasaan membuang sampah di belakang rumah 

Tabel 3.2.B.1.b Analisis Sosial-kependudukan Kelurahan Mareku Faktor Eksternal (Prospek-Kendala) Perkembangan Sosial-Kependudukan

Eksternal

Kependudukan (Penyebaran

Perilaku

Penduduk) Prospek/

Kendala/ hambatan

Prospek/

kesempatan

kesempatan ď&#x201A;ˇ Tidak ada kebijakan/ manajemen hunian sehat daerah sungai ď&#x201A;ˇ Tidak ada pengawasan terhadap pertumbuhan permukiman padat

Kelurahan Mareku

Kendala/ hambatan

ď&#x201A;ˇ Budaya kumpul bersama kuat, mudah disertakan dalam menerapkan kebijakan kualitas lingkungan permukiman yang sering dilaksanakan adalah kololi kie, joko kaha, hitanan, pindah rumah, aqiqah dan acara pernikahan.

ď&#x201A;ˇ Budaya kumpul bersama di area perdagangan lebih lemah, sulit disertakan dalam menerapkan kebijakan kualitas lingkungan permukiman

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

2. Proyeksi Penduduk Proyeksi penduduk dilakukan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan serta menganalisa tingkat kebutuhan sarana dan prasarana suatu wilayah.

Sehingga proses dan fase-fase sebagai bagian dari tahap perencanaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rencana yang ada.

Perkembangan penduduk selama 5 tahun terakhir (2012-2016) dikawasan perencanaan rata-rata 0,29 % pertahun. Pertumbuhan penduduk yang

konstan

ini

diharapkan

menjadi

acuan

dalam

mengistemasi

perkembangan dengan laju pertumbuhan rata-rata penduduk pada masa yang akan datang. Hal yang perlu diketahui dalam mengetahui struktur dan komposisi penduduk pada tahun dasar yaitu 2016.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Tabel 3.2. B.2.a Struktur Perkembangan Jumlah Penduduk Di Kelurahan Mareku Tahun 2016

NO.

TAHUN

JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)

1.

2.

3.

4.

5.

2012 2013 2014 2015 2016

1730 1731 1712 1729 1742

TINGKAT PERKEMBANGAN

PERSEN (%)

1

00,03

17

0,5

RATA â&#x20AC;&#x201C;RATA

13

0,5

31

0,29

Sumber : Kantor Kelurahan Mareku dan Hasil PS Thn. 2016

Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk menggunakan metode bunga berganda, maka proyeksi penduduk sampai dengan akhir tahun perencanaan 2021 adalah:

Pn = Po ( 1 + r )n

Keterangan: Pn = penduduk pada tahun n Po = penduduk pada tahun awal 1 = angka konstanta r = angka pertumbuhan penduduk (dalam persen) n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n Diketahui - Po = 1742

Pn (2021)

-

r

= 1 (0,29/100=0,0029)

-

n

= 5

= 1742(1 + 0,0029 )5 Pn (2021) =1742 x 1,014 Pn(2021)

= 1766.388 jiwa (dibulatkan 1766)

Jadi, jumlah penduduk Kelurahan Mareku pada tahun 2021 sebanyak 1766 jiwa.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Tabel 3.2. B.2.b Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Mareku (2016 â&#x20AC;&#x201C; 2021) NO.

Kelurahan

Rata-Rata Pertumbuhan

1

Mareku

4,8

JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)

2016

2021

1742

1766

Hasil Perhitungan dan Olah Data, Kelurahan Mareku Tahun 2016

C. Analisis Kebutuhan Ruang Analisis Kebutuhan Kavling Minimum (per KK) L Km = Kebutuhan Kavling Minimum Kelurahan Mareku ?

KK 2016 = Jumlah KK tahun 2016 (444) U = Kebutuhan Luas Kavling Minimum (100 m2) L Km = KK 2016 x U L Km = 444 x 100 m2 L Km = 44.400 m2 dibagi 10.000 L Km = 4,44 Ha Jadi, kebutuhan ruang masyarakat di Kelurahan Mareku terhadap ruang pada tahun 2016 untuk beraktifitas ialah 4,44 Ha. Hal ini telah terpenuhi sesuai kondisi eksisting Kelurahan Mareku, dimana permukiman memiliki luas wilayah sebesar 67,6 Ha yang terdiri dari bangunan dengan luas 25,7 x 0,6 = 15,42 Ha dan 25,7 x 0,4 = 10,28 Ha sebagai lahan pekarangan. Kemudian dilihat dari daya dukung permukiman secara umum telah memenuhi karena kelurahan Mareku memiliki 67,6 Ha yangdapat dikembangkan sebagai kawasan permukiman.

Sedangkan kebutuhan ruang pada tahun 2021 ialah:L Km = Kebutuhan Kavling Minimum Kawasan Kelurahan ?

KK 2021 = Jumlah KK tahun 2021 (KK 2016 + jumalh pertumbuhan penduduk dibagi 4 = 4 + 444 = 448) U = Kebutuhan Luas Kavling Minimum (100 m2) L Km = KK 2021 x U L Km = 448 x 100 m2 L Km = 44.800 m2 dibagi 10000 L Km = 4,48 Ha Jadi, kebutuhan ruang masyarakat di kelurahan Mareku terhadap ruang pada tahun 2021 untuk beraktifitas ialah 4,48 Ha. Hal ini telahterpenuhi secara umum sesuai kondisi eksisting kelurahan Mareku, dimana kawasan permukiman memiliki luas wilayah sebesar 67,6 Ha yangterdiri dari bangunan dengan luas 25,7 x 0,6 = 15,42 Ha dan 25,7 x 0,6 = 16,836 Ha dan 25,7 x 0,4 = 10,28 Ha

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

sebagai lahan pekarangan. Artinya pada tahun 2021 kelurahan Mareku membutuhkan setidaknya 4,49 Ha peruntukan lahan sebagai bangunan untuk memenuhi kebutuhan kavling untuk rumah tangga. Kemudian dilihat dari daya dukung permukimannya secara umum telah memenuhi karena kelurahan Mareku memiliki 25,7 Ha yang dapat dikembangkan sebagai permukiman.

D. Analisis Kepadatan Bangunan dan Keteraturan Bangunan Tingkat kepadatan bangunan adalah jumlah rata-rata bangunan per hektar.

Di bawah ini dijelaskan tentang parameter yang digunakan dalam menganalisis tingkat kepadatan bangunan. Parameter yang digunakan : Kepadatan rumah a.

Tinggi

: Jumlah bangunan > 40 rumah/Ha

b,

Sedang

: Jumlah bangunan diantara 21-39 rumah/Ha

c,

Rendah

: Jumlah bangunan < 20 rumah/Ha

Tingkat kepadatan bangunan di Kelurahan Mareku yaitu 20 bangunan/ ha, jika dihubungkan dengan parameter diatas maka tingkat kepadatan bangunan di Kelurahan Mareku adalah rendah

3.3.

ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN A. Analisa Kebutuhan Bangunan Hunian Rencana pertambahan

pembangunan jumlah

rumah

penduduk

pada

dihasilkan lima

tahun

berdasarkan

proyeksi

mendatang.

Dengan

mempertimbangkan kodisi, potensi, dan kendala yang dihadapi, maka dihasilkan sebuah rencana sebagai berikut: Tabel 3.3.A Rencana Kebutuhan Rumah Baru di Kelurahan Mareku Tahun 2016 Jumlah Rumah Tahun 2016

Jumlah Pertambahan Kebutuhan Rumah Tahun 2021 (unit) Besar

Sedang

Kecil

Jumlah

4

400

444

Luas LahanYang dibutuhkan Untuk Pertambahan Rumah Tahun 2021 (m2) Besar

Sedang

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Kecil

Jumlah

4

400

B. Analisis Kebutuhan Sarana Analisis ketersediaan sarana merupakan analisis yang digunakan untuk menentukkan perbandingan antara sarana yang ada dengan jumlah penduduk yang dilayani kebutuhannya. Semakin tinggi rasio yang ada memberikan gambaran bahwa semakin besar peran suatu sarana dalam melayani penduduk, sehingga memungkinkan dibutuhkan penambahan sarana. Rasio yang besar memberikan indikasi kemungkinan tidak terlayaninya atau kurang terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana tersebut demikian pula sebaliknya.

Ketersediaan sarana di Kelurahan Mareku sudah terbilang cukup memadai. Namun, bila dihubungkan dengan standar nasional indonesia (SNI), yang dikaitkan dengan jumlah penduduk maka secara umum sarana di Kelurahan Mareku ini adalah melebihi pembangunan sarana.

Tabel 3.3.B

Ketersediaan Sarana Di Kelurahan Mareku Tahun 2016 ELEMEN KEGIATAN

STANDAR KEBUTUHAN SARANA

TAHUN 2016

TAHUN 2021

JUMLAH (Unit)

KEBUTUHAN SARANA

JUMLAH (Unit)

KEBUTUHAN SARANA

1250 1600 4800 4800

1 2 2 1

0 0 0 0

1 2 2 1

0 0 0 0

250

15

0

15

0

2. TOKO

1000

2

0

2

0

SARANA PERIBADATAN 1. MESJID 2. MUSHALLAH

2500 1000

3 5

0 0

3 5

0 0

FASILITAS PENDIDIKAN 1. TK 2. SD 3. SMP 4. SMA FASILITAS PEREKONOMIAN 1. WARUNG

Sumber : Hasil analisis, 2016

Berdasarkan pada analisis diatas, maka dapat disimpulkanbahwa pada umumnya kebutuhan sarana pada tahun 2016 dan 2021 kebutuhan masyarakat di Kelurahan Mareku

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

C. Analisa Kebutuhan Jalan dan Jembatan Kondisi eksisting menunjukkan bahwa pada umumnya jaringan jalan yang ada di Kelurahan Mareku terutama jalan setapak kondisinya masih baik akan tetapi masih ada beberapa jalan yang rusak dan tidak sesuai standar nasional sehingga membuat aktivitas warga agak lambat

Tabel 3.3.C Analisis Prasarana Jalan Kelurahan Mareku Kondisi

Analisis

Jalan lingkungan



Jalan raya dengan lebar 1,5 - 2 meter



Fungsi lahan dominan disekitar jalan adalah permukiman



terdapat jalur hijau dan tata hijau.



Sebagian jalan terdapat terotoar dan sebagian Jalan tidak dilengkapi dengan terotoar



Sebagian jalan permukimannya rusak dan sebagaian jalan masih jalan tanah



Jalan lingkungan tidak dilengkapi dengan saluran samping jalan Membutuhkan program peningkatan kualitas prasarana

jalan; dan teroatoa, pohon penedu dan penambahan street furniture. Dan perbaikanlan jalan/pelebaran jalan Jalan Rabat Beton/Setapak



Jalan Setapak dengan lebar 1,5 - 2 m.



Fungsi lahan dominan disekitar jalan adalah permukiman



Kondisi jalan berupa jalan tanah/paving/rabat



Prasarana pendukung yang kurang memadai.



Sebagian jalan tidak dilengkapi dengan saluran air



Tidak dilengkapi dengan pohon peneduh Membutuhkan

program

peningkatan

kualitas

berupa pembangunan rabat beton atau paving blok saluran air disamping jalan

(Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

jalan dan

a. Analisis Kebutuhan Jalan Kebutuhan jalan di Kelurahan Mareku dihitung dari 20% dari luas wilayah pada Kelurahan Mareku Tabel 3.3.C.a Estimasi Kebutuhan Jalan di Kelurahan Mareku Pada Tahun 2016 NO

Kelurahan

Luas (Ha)

Kebutuhan Luas Jalan

1

Mareku

67,6*20=1352

1352

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan kebutuhan jalan di Kelurahan Mareku dengan jumlah 135.200 m² dari luas wilayah.

b. Analisis Kebutuhan Panjang Jalan Perhitungan aksesibilitas setiap pertambahan 1 orang membutuhkan jaringan jalan sepanjang 6 m (Standar lebar jalan sebesar 4 m) Berikut ini adalah estimasi kebutuhan panjang jalan di Kelurahan Mareku tahun 2016-2021 : Tabel 3.3.c.b Estimasi Kebutuhan Panjang Jalan di Kelurahan Mareku Pada Tahun 2016-2021 N Kelura O han

Jumlah Penduduk Tahun 2016 (Jiwa)

Kebutuhan Panjang jalan (m)

1742

1.742 x 6 = 10.452

Kebutuhan Luas Jalan M2

10.452 x 4 = 418.08

Jumlah Penduduk Tahun 2021 (Jiwa)

Kebutuhan Panjang jalan (m)

1766

1.766 x 6 = 10.596

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2016

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Kebutu han Luas Jalan M2 10.596 x4= 42.384

D. Analisa Kebutuhan Drainase Drainase

merupakan

jaringan

yang

berfungsi

untuk

menampung,

mengalirkan, dan memindahkan air hujan secepat mungkin dari daerah tangkapan ke saluran utama seperti sungai. Jaringan drainase dikelurahan Mareku terdiri dari jaringan drainase primer berupa drainase utama (sungai), jaringan sekunder berupa drainase poros jalan dan tersier berupa drainase yang mengalir di lingkungan permukiman.

Pada dasarnya jaringan drainase dimulai dari saluran kecil yang menuju saluran yang lebih besar yaitu saluran tersier, saluran sekunder, serta saluran primer.

Tabel 3.3.D Prasarana Jaringan Drainase Aspek Analisis

Potensi

Kendala

Peluang

Perlakuan /Solusi

Jaringan Drainase Jaringan

Drainase

Sekunder

 Sebagian

 Saluran tdak

 Memperlan

Besar Sudah

terawat ,

car saluran

Material Sampah

Ada

Dangkal ,

pembungan

 Pembuatan Lantai

sempit dan

air

 Saluran Permanen dan non Permanen

 Saluran Rusak

Panjang jaringan

 Sampah

Penghubung ke drainase Primer  Penambahan

Dibuang di drainase

Tersier

Drainase

 Sebagian

 Saluran tdak

Besar Sudah

terawat ,

Ada

Dangkal ,

 Saluran Permanen dan non Permanen

drainase  Penambahan

macet

Masyarakat

Jaringan

 Pengangkatan

Panjang drainase  Swadaya masyarakat

 Pengangkatan Material sampah  Penambahan

sempit dan

Panjang Riol

macet

kerumah

 Saluran Rusak

wargayang belum

 Sampah

terintegrasi

Masyarakat Dibuang di drainase Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2016

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

jaringan SPALnya

E. Analisa Produksi Air Limbah Air limbah yang dimaksud terdiri dari air kotor dan buangan. Air buangan adalah air yang berasal dari mandi dan cuci, sedangkan air kotor adalah sisa buangan kotoran manusia. Diperkirakan besarnya produksi air kotor di Kelurahan Mareku adalah sebesar 60% dari besarnya kebutuhan (konsumsi) air bersih.

Total produksi air kotor di Kelurahan Mareku dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.3.E Estimasi Kebutuhan Air Limbah Di Kelurahan Mareku Tahun 2016-2021.

TAHUN 2016

TAHUN 2021

STANDAR KEBUTUHA N AIR BERSIH

KEBUTUHAN AIR BERSIH (Lt/hari)

PRODUKSI AIR LIMBAH (liter)

KEBUTUHA N AIR BERSIH (Lt/hari)

PRODUKS I AIR LIMBAH (liter)

60 liter/org

104.520

62.712

106.260

63756

400 liter/h

400

240

400

240

400liter/h

800

480

800

480

10.800 Liter/h 10.800 Liter/h

21600

12960

21600

12960

10800

6480

10800

6480

FASILITAS PEREKONOMIAN 1. WARUNG

400 liter

6000

360

6000

360

2. TOKO

400 liter

800

480

800

480

3. PUSAT PERBELANJAAN SARANA PERIBADATAN 1. MESJID

400 liter 800

480

800

480

ELEMEN KEGIATAN KOTA

PERUMAHAN FASILITAS PENDIDIKAN 1. TK 2. SD 3. SMP 4. SMA

100 Liter/h

2. MUSHALLAH TOTAL (LITER/HARI) Tingkat Kebocoran 10% JUMLAH TOTAL (Liter/Hari) Sumber : Hasil analisis, Tahun 2016

83544

84588

8354

8458

91898

93046

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah limpasan air limbah di Kelurahan Mareku pada tahun 2016 sebesar 91898 liter/ hari sedangkan pada tahun 2021 sebesar 93046 liter/ hari. Sehingga untuk menanggulangi besarnya limpasan diperlukan drainase dan SPAL dengan kondisi yang baik dan sesuai

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

standar. Untuk SPAL yang langsung menuju sungai, sebaiknya limbah buangannya dipilah sehingga tidak mencamari air sungai.

F. Analisa Timbulan sampah Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kelurahan Mareku juga akan memacu pertumbuhan jumlah timbulan sampah. Timbulan sampah pada Kelurahan Mareku sebagian besar berasal dari sampah permukiman, yang terdiri dari pemukiman dan tidak semuanya diangkut oleh mobil pengangkut petugas kebersihan. Sampah yang berasal dari permukiman tersebut sebagian besar berupa sampah sisa hasil makanan atau sampah organik.

Berdasarkan

pengamatan,

faktor

yang

mempengaruhi

kuantitas

timbulan sampah yang paling dominan adalah jumlah penduduk dan aktivitas/ fungsi lahannya. Sedangkan faktor-faktor lainnya yaitu :letak geografis; frekuensi pengumpulan; status ekonomi; karakteristik penduduk; dan perilaku masyarakat.

Semua faktor penting dalam perencanaan pengelolaan sampah.

Generalisasi secara luas dari keseluruhan adalah kecil atau tidak bernilai, tetapi dampak dari beberapa faktor harus dievaluasi terpisah satu dengan yang lain, dalam situasi tertentu.

Indikator pengukuran :

Timbulan sampah = Jumlah penduduk x 2-3 liter/hari/orang

Berikut ini adalah analisis timbulan sampah di Kelurahan Mareku 2016-2021, Perhitungan besarnya timbulan sampah dilakukan dengan menggunakan standar dari Prasarana Wilayah yaitu 2 liter/ org/ hari.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Tabel 3.3.F.a Estimasi Jumlah Timbulan Sampah di Kelurahan Mareku 2016-2021

Tahun 2016

No

Kelurahan

Jumlah Penduduk (Jiwa)

1

Mareku

1742

Tahun 2021

Timbulan Sampah (2 liter/hari/ orang)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Timbulan Sampah (2liter/hari/or ang)

1742*2= 3484

1766

3532

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi

timbulan sampah pada

Kelurahan Mareku pada tahun 2016 sebanyak 3484 liter/hari dan pada tahun 2021 sebanyak 3534 liter/ hari.

Tabel 3.3.F.b Matriks analisis masalah persampahan Analisis

Solusi

 Tingkat kesadaran masyarakat tentang pembuangan sampah masih kurang.  Tidak adanya sitem pengelolaan sampah di masyarakat  Perlunya mendorong pemerintah kelurahan dan kota tiodre untuk menyediakan fasilitas atau sarana persampahan  Perlunya media berupa larangan membuang sampah ditempat fasilitas umum  Mendorong pihak kelembagaan seperti LKM, Majelis Taklim, Karang Taruna untuk mensosialisasikan bahaya membuang sampah dilingkungan perumahan

Diperlukan pengadaan gerobak sampah

Masalah 

   

Sebagian masyarakat masih membuang sampahnya di drainase dan pantaiatau di lahan kosong Sebagian masyarakat tidak memiliki tempat sampah Tidak ada fasilitas TPS Tidak Ada Mobil Penggankut sampah Tidak ada manajemen pegelolaan sampah

Diharapkan mobil pengangkut sampah dapat melayani sampah masyarakat Sosialisasi kepada masyarakat secara terus menurus tentang bahaya sampah Menumbuhkan gotong royoong untuk membersihkan lingkungan satu kali dalam satu minggu

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

G. Analisa Kebutuhan Air Bersih dan Air Minum Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa: â&#x20AC;&#x153;Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan Iebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya airâ&#x20AC;?

Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kelurahan Mareku diperoleh dari PDAM (Sambungan Rumah dan Hidran Umum), dan Sumur Gali (SG). Adapun jumlah kebutuhan air bersih di Kelurahan Mareku pada tahun 2016 dan 2021 yaitu : Tabel 3.3.G Estimasi Kebutuhan Air Bersih Di Kelurahan MarekuTahun 2016-2021 ELEMEN KEGIATAN

STANDAR KEBUTUHAN AIR BERSIH

PERUMAHAN

60 liter/org

FASILITAS PENDIDIKAN 1. TK 2. SD 3. SMP 4. SMA FASILITAS PEREKONOMIAN 1. WARUNG 2. TOKO 3. PUSAT PERBELANJAAN Posyandu dan Puskesmas MESJID TOTAL (Liter/hr)

TAHUN 2016 JUMLAH KEBUTUHAN (Unit) AIR BERSIH (Ltr/hr) 444 444*60= 26.640

TAHUN 2021 JUMLAH KEBUTUHAN (Unit) AIR BERSIH (Ltr/hr) 450 450*60=27.000

400 liter/h

1

400

0

0

10.800 Liter/h 10.800 Liter/h

2 1

43.200 10.800

0 0

0 0

100 Liter/h

1

100

0

0

3.500 liter/h

3 452

10.500 58026,64

0 450

0 27.000

Sumber : Hasil analisis, Tahun 2016

Dari hasil perhitungan estimasi kebutuhan air bersih di Kelurahan Mareku pada tahun 2016 sebesar 58026,64 liter/hari dan pada tahun 2021 : 27.000. liter/ hari,

H. Analisa Kebutuhan Ruang Terbuka Publik Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi: 

kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;



kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;



area pengembangan keanekaragaman hayati;



area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;



tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;



tempat pemakaman umum;



pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;



pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;



penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;



area mitigasi/evakuasi bencana; dan



ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang no.26 tahun 2007, dimana kawasan

perkotaan harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas wilayah.

Sedangkan kebutuhan luas lahan yang dapat difungsikan sebagai Ruang terbuka hijau ialah 30% dari luas lahan kelurahan Mareku ( 67,6 Ha). Dimana 20% dimanfaatkan sebagai lahan terbuka hijau yang sifatnya publik dan 10% ruang terbuka hijau berfungsi sebagai lahan terbuka privat yakni dalam bentuk lahan pekarangan. Jadi, kebutuhan ruang terbuka hijau publik Kelurahan Mareku ialah 67,6 x 0,2 = 13,52 Ha dan kebutuhan ruang terbuka hijau privat 67,6 x 0,1 = 6,76 Ha. Hal ini belum terpenuhi, untuk itu perlu adanya regullasi yang baik dalam pemanfaatan lahan di kelurahan Mareku Hal ini sudah terpenuhi sesuai stndar uu no 26 tahun 2007, untuk itu perlu adanya regullasi yang baik dalam pemanfaatan lahan di kelurahan Mareku

I. Analisa Kebutuhan Listrik Energi kelistrikan di Kelurahan Mareku saat ini dilayani oleh PLN Kota Tidore sedangkan wilayah lain yang belum terlayani jaringan listrik masih menggunakan energi listrik lain atau sumber penerangan lainnya. Tingkat

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

kebutuhan energi listrik sebagai energi utama yang dimanfaatkan untuk berbagai jenis aktivitas diantaranya untuk alat penerangan dan lain-lain.

Pendekatan untuk mengetahui kebutuhan nyata akan pasokan listrik di Kelurahan Mareku adalah dengan perimbangan banyaknya Rumah Tangga, perkiraan daya listrik rata-rata setiap rumah tangga ditambah dengan kebutuhan untuk kegiatan sosial.

Berikut ini merupakan estimasi Kebutuhan Listrik di Kelurahan Mareku pada tahun 2016-2021 dihitung berdasarkan elemen kegiatan yang didalamnya termasuk

permukiman,

serta

sarana-sarana

lain

yang

digunakan

oleh

masyarakat.

Tabel 3.3.I Estimasi Kebutuhan Listrik Di Kelurahan Mareku Tahun 2016-2021 ELEMEN KEGIATAN PERUMAHAN FASILITAS PENDIDIKAN 1. TK 2. SD 3. SMP 4. SMA FASILITAS PEREKONOMIAN 1. WARUNG 2. TOKO 3. PUSAT PERBELANJAAN SARANA PERIBADATAN 1. MESJID 2. LANGGAR TOTAL (VA)

STANDAR KEBUTUHAN LISTRIK (VA) 900

TAHUN 2016 JUMLAH KEBUTUHAN (Unit) LISTRIK (VA) 444 399.600

TAHUN 2021 JUMLAH KEBUTUHAN (Unit) LISTRIK (VA) 450 405.000

1300 1300 1300 1300

1 2 2 1

1300 2600 2600 1300

1 2 2 1

1300 2600 2600 1300

900

15

13.500

15

13.500

2200 2200

2

4.400

2

4.400

900 900 13.200

3 5 475

2.700 4.500 432.500

3 5 481

2.700 4.500 437.900

Sumber : Hasil analisis, Tahun 2016

Dari hasil perhitungan estimasi kebutuhan listrik di Kelurahan Mareku pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 432.500 va dan pada tahun 2021, 437.900 va.

J. Analisa Sistem Transportasi/Sirkulasi Pada umumnya kemajuan dan penerapan teknologi khususnya dibidang transportasi, telah memperpendek jarak dan mempersempit luas relatif di permukaan bumi. Daerah-daerah yang asalnya terpencil dan pojok (peripheral), menjadi daerah yang sentral. Daerah yang berpotensi tinggi dapat dikembangkan menjadi daerah yang produktif.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

3.4.

ANALISIS TATA GUNA LAHAN

A. Analisa Penggunaan Lahan Terhadap Kebutuhan Bangunan Hunian dan Sarana Prasarana Perhitungan akan luasan terbangun dan tidak terbangun sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pengembangan suatu kawasan ataupun wilayah.

Lahan tidak terbangun biasanya digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, makam, dan lain-lain. Kebutuhan dari RTH tersebut bisa berupa taman bermain, lapangan, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan akan luasan terbangun digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan akan sarana dan perumahan. Luasan lahan terbangun dan tidak terbangun dalam penggunaannya sangatlah bervariasi tergantung kepada penggunannya. Kondisi yang ditetapkan sebagai standar untuk penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun sudah ditetapkan di dalam peraturan dan perundangan. RTRK adalah salah satu alat dalam mengatur dan mengawasi akan penggunaan lahan yang terbangun dan tidak terbangun. Kebutuhan akan luas terbangun sebanyak 40 % dan lahan tidak terbangun sebanyak 60 %, merupakan salah satu standar yang ditetapkan pemerintah dalam penggunaan lahan yang ada disuatu daerah atau kawasan.

Luas Kelurahan Mareku sebesar 67,6Ha. Berdasarkan salah satu standar yang ditetapkan pemerintah maka kebutuhan akan luasan standar untuk lahan terbangun dan tidak terbangun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4.A Luasan Standar Pembagian Lahan Kelurahan Mareku Luas

Luas Lahan

Luas Lahan

Keseluruhan

Terbangun (60%)

Tidak Terbangun (40%)

67,6Ha

40,56 Ha

27,04 Ha

Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dikelurahan pembagian lahan.

Mareku masih memenuhi standar

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

3.5.

ANALISIS PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN A. Analisa Kondisi Pendidikan dan Kondisi Kesehatan Salah satu strategi dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia yaitu dengan menggalakkan kegiatan pendidikan dan kesehatan. Kegiatan pendidikan dan kesehatan dapat berjalan lancar apabila didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Dalam menyikapi hal tersebut, maka pada suatu kawasan perkotaan perlu ditetapkan adanya kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pendidikan dan kesehatan, dimana alokasi pengembangannya dapat ditetapkan berdasarkan analisis kelayakan, dimana didukung oleh lahan pengembangan yang cukup memadai serta aksesibilitas menuju kawasan tersebut yang sangat lancar. Jenis fasilitas pendidikan dan kesehatan yang umumnya dapat dikembangkan terdiri dari, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata, Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) serta fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit Umum (RSU).

Dengan

demikian

ketersediaan

akan

air

bersih,

listrik,

serta

telekomunikasi sangat dibutuhkan di kawasan tersebut dalam mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan di kawasan perkotaan. Khususnya di kelurahan Mareku jenisfasilitas yang perlu dikembangkan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau taman kanak-kanak (TK), dan Tempat pendidika AlQurâ&#x20AC;&#x2122;an (TPA). Untuk pengembangan kesehatan dibutuhkan pembangunan 1 unit gedung Posyandu yang didukung oleh fasilitas yang lengkap, dengan dibangunya fasilitas pendidikan dan kesehatan dimaksud, maka tingkat pendidikan dan kesehatan bisa lebih meningkat.

B. Analisa Kondisi Budaya dan Kearifan Lokal Budaya adalah karakter hidup yang melekat pada diri masyarakat pada suatu daerah atau kawasan. Pada kelurahan Mareku sesuai kondisi eksisting menunjukan kondisi sosial yang ada pada kelurahan Mareku adalah umumnya heterogen (bervariasi) dan khusunya budaya Tidore. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk kelurahan Mareku merupakan pendatang yang menetap dari berbagai daerah baik di Provinsi Maluku Utara maupun dari provinsi lainnya.

Penduduk yang ada di Provinsi Maluku Utara dimaksud meliputi semua suku yang ada di 7 (tujuh) kabupatan dan 2 (dua) kota, sementara yang berasal dari luar Provinsi Maluku Utara ada suku jawa, Makassar, buton, sumaterah, dan gorontalo. Sehingga Adat istiadat yang ada pada kelurahan Mareku tentu selalu Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

mengikut pada corak adat istiadat dari masing-masing daearah berdasarkan asal daerahnya baik penduduk yang berasal dari Provinsi Maluku Utara sendiri mapun berasal dari luar Provinsi Maluku Utara. Kearifan lokal pada kelurahan Mareku adalah soya â&#x20AC;&#x201C; soya, dll. di tahun 2021 diharapkan kearifan lokal yang ada dapat menunjang perkembangan kelurahan Mareku ke arah yang

lebih

baik.

C. Analisa Kondisi Kelembagaan Pada Kelurahan Mareku terdapat lembaga

baik lembaga masyarakat

maupun lembaga pemerintah setempat. Adapaun lembaga masyarakat yang dimaksud adalah LKM, LPM, PKK, Majelis Taklim dengan struktur organisasi yang lengkap sesuai yang diharapkan. Lembaga pendukung dari pemerintah setempat adalah lembaga kelurahan yang hadir sebagai representatif dari Pemerintah Kota Tidore.

Dari Kelembagaan diatas maka yang perlu dilakukan adalah diperkuatnya lembaga kemasyarakatan dengan memberikan pembinaan baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat denga melibatkan pemuda, orang tua, dan perempuan. Disamping penguatan yang dilakukan, upayah lain yang penting dilakukan juga adalah sinerjitas pemikiran antara pemerintah dan masyarakat.

Kajian Kelembagaan

D. Analisa Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Dimana usia kerja produktif diasumsikan usia 18 â&#x20AC;&#x201C; 45 tahun, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan partisipasi angkatan kerja diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang akan bekerja, sehingga pemicu tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan, sehingga mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Berdasarkan hasil analisis tingkat partisipasi angkatan kerja, maka di kelurahan Mareku dapat dikatakan bahwa TPAK tinggi, sehingga dimasa yang akan datang, perlu membuka lapangan kerja baru, utamanya dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif, apalagi kawasan pusat kota khususnya di kelurahan Mareku dapat dikembangkan sebagai kawasan yang berbasis pada kegiatan perdagangan,

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

olahraga, dan pariwisat. Dengan demikian, konsep pembangunan kawasan yang berwawasan

lingkungan

dan

berkelanjutan

harus

dikedepankan

dalam

pembangunan kawasan priorotas kedepan.

E. Analisa Kondisi Ekonomi Kawasan Berdasarkan dari hasil analisis IKH (Indeks Kualitas Hidup) masyarakat Kelurahan Mareku berada pada level taraf hidup sedang. Berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat dari tahun-ketahun terjadi pergeseran. Sampai akhir tahun perencanaan dapat diasumsikan bahwa terjadi peningkatan pendapatan penduduk berjalan seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, keterampilan dan dampak dari perkembangan ekonomi secara global.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Tabel : Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kelurahan Mareku Faktor Internal (Kekuatan-Kelemahan)

Internal

Perkembangan Sosial-Kependudukan Kegiatan usaha (pekerjaan) masyarakat

Kelurahan

Mareku

Investasi pembangunan

Kekuatan/ potensi

Kelemahan/ permasalahan

Kekuatan/ potensi

Kelemahan/ permasalahan

 Sektor pendorong perkembangan perekonomian berupa kegiatan perdagangan dan pelayanan jasa.  Terdapatnya fasilitas perdagangan berupa pertokoan, warung, serta sarana pendukung  Pendapatan masyarakat di kawasan pertokoan cukup memadai.  Waktu aktivitas perdagangan sedikit larut, terutama toko dan warung sampai jam 12 malam.

 Pendapatan masyarakat terutama di kawasan pesisir dan pinggir sungai masih kurang memadai.  Kurangnya dukungan sarana dan prasarana fisik serta permodalan yang dapat meningkatkan produktivitas dan taraf hidup masyarakat  Kurangnya area parkir untuk mendukung kegiatan perdagangan.  Kurangnya modal usaha dalam pengembangan usaha  Sulitnya memasarkan produk yang dihasilkan  Tidak adanya area yang disediakan oleh pemerintah kota tidore khusus untuk hasil produksi yang ada dimasyakat

 Masih tersediannya ruang untuk pengembangan kegiatan perekonomian.   Sebagai salah satu pusat kegiatan perekonomian di Kelurahan Soasio dan Kota Tidore  Adanya lembaga seperti PKK yang bisa mengfasilitasi tentang ekonomi/hasil produksi  Dekat dengan pulau ternate untuk memasarkan hasil produksi 

 Ketersediaan prasarana pendukung sektor perdagangan antara lain; perparkiran, jalur pejalan kaki/ pedestrain ways, belum memadai .  Tidak adanya sarana pendukung bagi masyarakat miskin untuk berjualan

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Tabel : Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kelurahan Mareku Faktor Eksternal (Kekuatan-Kelemahan

Eksternal

Perkembangan Sosial-Kependudukan Kegiatan usaha (pekerjaan) masyarakat

Kelurahan

Kekuatan/ potensi

Investasi pembangunan

Kelemahan/ permasalahan

Kekuatan/ potensi

 Masih tersediannya ruang untuk  Belum adanya investasi dalam mengembangan usaha rumahan pengembangan kegiatan (home industry) perekonomian,  Tidak adanya ruang kosong  Tersediaanya berbagai macam untuk pengembangan sarana perdagangan pendukung,  Masih kurangnya prasarana kegiatan. pendukung kegiatan baik berupa toko, maupun sarana perdagangan. pelayanan lainnya.

 Skala usaha relatif kecil sehingga sulit berkembang

Mareku

 Mata pencaharian penduduk yang berupa home industry yang dapat dikembangkan.  Merupakan kawasan perdagangan dalam skala Kota Tidore

Kelemahan/ permasalahan

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

 Jalan

regional yang melintasi Kelurahan Mareku untuk mendukung kegiatan perekonomian.

3.6.

ANALISIS SAFEGUARD DAN RESIKO BENCANA Undang â&#x20AC;&#x201C; undang Peraturan Terkait 1. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan, 2. UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 3. UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Proyek untuk Kepentingan Umum 4. PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, 5. Permen PU Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Jenis Usaha dan/atau Proyek / Kegiatan yang membutuhkan dokumen UKL dan UPL. 6. Permen LH Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL- UPL, dan SPPL/SOP), 7. Permen PU No. 05 tahun 2014 , tentang Sistem Manajemen K3 8. Perka BPN No. 3 Tahun 2007, tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan 9. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan dan Sosial.

Prinsip pengelolaan lingkungan dan sosial 1. Menghindari atau jika tidak bisa dihindari, meminimalkan pengadaan tanah & pemukiman kembali WTP (Warga Terdampak Proyek) dan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial .

2. Jika dampak negatif akibat kegiatan tidak dapat dihindari, maka perlu dipastikan adanya upaya/langkah mitigasi untuk meminimalkan atau memulihkan dari dampak negatif tersebut.

3. Pengelolaan lingkungan dan sosial harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan konsultasi melibatkan pemangku kepentingan terkait.

4. Proses konsultasi, hasil kesepakatan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkunganan sosial didokumentasikan dan menjadi bagian dari proposal dan pelaporan kegiatan.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

A. Analisis Pengelolaan Dmpak Sosial Pemahaman

terhadap

pembangunan

menghasilkan

ide

kemajuan,

berkonotasi ke depan atau ke tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahanperubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional,

seperti

halnya

percepatan

pertumbuhan

ekonomi,

pengurangan

ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1994 : 90).

Ketentuan Pelaksanaan sebagai berikut : a. Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali 

Pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus kontrak

konstruksi,

termasuk

relokasi

(jika

diselesaikan sebelum

diperlukan),

pemberian

kompensasi sesuai hasil kesepakatan. 

Desain Teknis dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan batas-batas tanah yang telah disepakati dan direkomendasikan di dalam surat Hibah, Izin Pakai, Izin dilewati, LARAP Komprehensif/sederhana (Land Acqusition and Resettlement Action Plan/ Rencana Pengadaan Lahan dan Petrmukiman Kembali) atau LC (Land Consolidation/Konsolidasi Tanah)

b. Pengelolaan Dampak Sosial MHA (Masyarakat Hukum Adat) 

Masyarakat Hukum Adat harus menjadi bagian dari pengelolaan Proyek.

Rekomendasi dari RK-MHA (Rencana Kerja Masyarakat Hukum Adat) harus dimasukkan dalam desain teknis kegiatan Proyek.



Selama masa konstruksi, MHA perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa kesepakatan dan rekomendasi dari RK-MHA dilaksanakan secara konsisten.

B. Analisa Pengelolaan Dampak Lingkungan Analisis

dampak

lingkungan

(bahasa

Inggris:Environmental

impact

assessment) atau Analisis mengenai dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural.

Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia.

JENIS KEGIATANDENGAN INSTRUMENPENGELOLAAN LINGKUNGAN Skala besaran Kegiatan JENIS KEGIATAN

(Permen PU No.10/PRT/M/2008) UKL/UPL

SPPL/SOP

a. Pembangunan daerah irigasi baru dengan luas

500 to <2000ha

<500 ha

b. Peningkatan luas daerah irigasi

500 to <1000ha

<500 ha

c. Pencetakan sawah,

100 to <500ha

< 100 ha

I. SUMBER DAYA AIR ď&#x201A;ˇ

Daerah Irigasi

II. JALAN DAN JEMBATAN 2. Pembangun Jalan/peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah a. Kota metropolitan/besar - Panjang jalan - Pengadaaan tanah

1km to <5km

<1km

2ha to <5ha

<2ha

b. Kota Sedang - panjang jalan - Pengadaan tanah

3km to <10km

<3km

5ha to <10ha

<5ha

c. Kota Kecil - Panjang jalan - Pengadaan tanah

10km to <30km

<10km

10ha to <30ha

<10ha

3. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over - Panjang b. Pembangunan Jembatan diatas (sungai/badan air) - Panjang

<2km

---

100 to <500m

<100 m

100ha to >500ha

<100ha

III. PENYEDIAAN AIR BERSIH 1. Air minum/Air bersih a. Pembangunan jaringan distribusi

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Skala besaran Kegiatan JENIS KEGIATAN

(Permen PU No.10/PRT/M/2008) UKL/UPL

SPPL/SOP

1. Metropolitan/kota besar, panjang

5km to 10km

<5km

2. Kota sedang â&#x20AC;&#x201C; kota kecil, panjang

8km to 10km

<8km

1. Sungai dan danau

50 l/sc to 250 l/sc

<50 l/sc

2. Mata air

2,5 l/sc to 250 l/sc

<2,5 l/sc

50 l/sc to 100 l/sc

<50 l/sc

1. Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara PAM

2,5 l/sc to 50 l/sc

<2,5 l/sc

2. Kegiatan lain dengan tujuan komersil

1,0 l/sc to 50 l/sc

<1,0 l/sc

<2 ha

----

<11 m3/hari

----

<3 ha

---

<2.4 ton/hari

---

<500 ha

---

<16,000 m3/hari

---

- Luas layanan b. Pembangunan jaringan pipa transmisi

c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya

d. Pembangunan Instalasi Pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit) e. Pengambilan air tanah dalam (debit) untuk kebutuhan

IV. AIR LIMBAH 1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas - Atau kapasitas 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Luas - Atau bahan organik 3. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) - Luas - Atau debit air limbah

Sumber:PermenPU No. 10/PRT/M/2008tentang Penetapan Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-UPL.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah dan PemukimanKembali WTP Kegiatan Pengadaan tanah

Kebutuhan Lahan

JumlahWarga

Instrumen

TerkenaProyek (WTP)/Pemilik Tanah

Penanganan

> 200 orang (atau >40RT) atau menghilangkan > 1 Ha 1.Denganpengga ntian/kompe nsasi

LARAP Komprehensif

Acuan

Lampiran 19,

>10%dariassetproduktif ≤ 200 orang (atau ≤40 KK) LARAP Sederhana atau menghilangkan

Lampiran20,

≤10% dari assetproduktif

≤ 1 Ha

> 200 orang (atau >40 KK) LARAP atau menghilangkan Komprehensif

Lampiran19,

>10%dariasset produktif ≤ 200 orang (atau ≤40 KK) LARAP Sederhana atau menghilangkan

Lampiran 20,

≤ 10% assetproduktif 2.

Sumbangan/ peminjaman tanah secara sukarela dari pemilik tanah

- Hibah atas sebagian hak tanah

- Izin PakaiTanah

1. Surat pernyataan Sumbangan Tanah 2. Berita Acara Konsultasi denganWTP 1. Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah 2. Berita Acara Konsultasi denganWTP

- Izin Dilewati

Lampiran 6

Lampiran 11

Lampiran 7

Lampiran 11

1. Surat Pernyataan Lampiran 8 Izin Tanah Dilewati 2. Berita AcaraKonsultasi denganWTP.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Lampiran 11

Kegiatan Pengadaan tanah

Kebutuhan Lahan

3.Relokasi tetap dansementara

4.Pembangunan Kembali

5.Konsolidasi Tanah (Land Consolidation /LC)

JumlahWarga

Instrumen

TerkenaProyek (WTP)/Pemilik Tanah

Penanganan

Acuan

> 200 orang(atau >40 KK)

LARAP Komprehensif

Lampiran19,

≤ 200 orang(atau ≤40 KK)

LARAP Sederhana

Lampiran20,

> 200 orang(atau >40 KK)

LARAP Komprehensif

Lampiran19,

≤ 200 orang(atau ≤40 KK)

LARAP Sederhana

Lampiran20,

Sesuai syarat dan ketentuan LC

Petunjuk Teknis pelaksanaan Konsolidasi Tanah PerKa. BPN No.4/1991

Lampiran 21

*) Lampiran tertera pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial Program KOTAKU

CHECKLIST IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN No.

Kriteria Evaluasi

A. 1.

LINGKUNGAN Kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif siginifikan, terhadap : a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan bergambut c. Kawasan resapan air d. Sempadan Sungai e. Sempadan pantai f. Rumah Ibadah, Sekolah, kantor g. Kawasan sekitar waduk/sungai h. Kawasan sekitar mata air i. Kawasan suaka alam (terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma hutan dan pengungsian satwa) j. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan/atau yang mempunyai ciri khas berupa keragaman. k. Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) l. Taman nasional m. Taman wisata alam n. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (daerah lokasi situs purbakala, atau peninggalan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

No.

Kriteria Evaluasi sejarah bernilai tinggi) o. Kawasan permukiman termasuk kebudayaan dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) p. Kawasan rawan bencana alam

B. 1 2 3 4 5 6 7 C 1 2

3 4 5 6 7

LAHAN DAN TANAH Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan ketidakstabilan lereng atau membangun tanggultanggul yang mempunyai risiko kelongsoran.

Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan perubahan bentang alam dalam skala yang cukup besar atau melakukan pemindahan tanah (cut/fill) dalam jumlah yang cukup besar.

Kegiatan proyek tidak akan menghilangkan lahan pertanian atau hutan produksi atau lahan-lahan produksi lainnya.

Kegiatan proyek tidak akan merubah kontur garis pantai menghambat aliran drainase atau mengganggu aliran sungai.

Kegiatan proyek tidak akan merusak, menutup, menguruk atau merubah bentang alam secara permanen.

Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan meningkatnya erosi tanah baik yang disebabkan oleh air atau angin.

Kegiatan proyek tidak akan menghalangi pengubahan lahan untuk pemanfaatan lain dalam jangka panjang.

AIR Kegiatan proyek tidak akan mengambil air permukaan pada tahap konstruksi dan pemeliharaan.

Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan pembuangan limbah cair ke sungai, danau, laut yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air permukaan termasuk di dalamnya perubahan suhu dan kekeruhan.

Kegiatan proyek tidak akan proyek termasuk konstruksinya akan memanfaatkan air tanah.

Kegiatan proyek tidak akan proyek akan menyebabkan perubahan kualitas air tanah.

Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan pencemaran terhadap air tanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk.

Kegiatan proyek tidak akan menghasilkan limbah cair domestik (WC, air cucian dapur, buangan air mandi karyawan atau pengunjung dan sebagainya) dalam jumlah cukup banyak.

Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan peningkatan risiko tejadinya banjir.

D. 1 2

SUMBER DAYA ALAM Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya alam.

Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan penurunan kuantitas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara signifikan.

E. 1.

2.

KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan proyek tidak berpotensi membawa penyakit ke daerah sub proyek?

Kegitan proyek yang direncanakan tidakmeningkatkan beban fasilitas kesehatan masyarakat setempat (jamban, air bersih dan sebagainya) Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

C. Analisis Resiko Bencana analisis terhadap ancanaman,

kerentanan

dan

kapasitas,

sedangkan

pendekatan Tujuan dari analisis Resiko Bencana adalah : menentukan tingkat resiko bencana yang disusun berdasarkan hasil kajian terhadap ancaman, kerentanan dan kapasitas.

Dalam kajian/analisis bencana adalah meliputi dalam melakukan analisis resiko bencana adalah dengan menggunakan rumusan sebagai berikut : Resiko Bencana = Ancaman x Kerentanan /Kapasitas Kajian Ancaman : Kajian ancaman disusun berdasarkan dua komponen utama yaitu : -

Kemungkinan terjadi suatu ancaman

-

Catatan besaran dampak bencana yang pernah terjadi

Kajian Kerentanan : Kajian kerentanan dibagi dalam kerentanan social, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Indicator yang dipakai dalam analisis kerentanan terutama adalah

informasi

keterpaparan.

Kajian kapasitas : Yang dimaksud dengan kapasitas adalah : -

Sumber daya manusia

(relawan terlatih, petugas kesehatan, pengetahuan

kebencanaan) -

Sumber daya keuangan (misalnya dana siaga bencana)

-

Sumber daya fisik (kendaraan, peralatan, tanggul banjir, pemecahan gelombang, drainase yang baik, system peringatan yang dini, jalur dan tempat evakuasi)

-

Sumber daya social (kelompok/organisasi social dan pemerintah, lembaga ekonomi kelurahan, dll)

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

Tabel Tingkat Resiko Bencana Skor/Nilai

Tingkatan Resiko Bencana

Keterangan

7 s/d 9 4 s/d 6 1 s/d 3

Tinggi Sedang Rendah

Semakin Tinggi Total Skor/nilai resiko bencana maka semakin tinggi prioritas penanganannya

Tabel Penilaian Resiko Bencana Jenis Ancaman

Tingkat Indeks

Tingkat Resiko Bencana

Ancaman Kerentanan Kapasitas Kebakaran Air Pasang Banjir Tsunami Longsor Gempa Bumi Kekeringan

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 4 3 1 1 5 2

4 6 5 3 3 7 4

Sesuai hasil koordinasi dengan BNPBD di kota tidore ada 8 ancaman bencana di kepulauan kota ternate yitu : a. Banjir b. Kebakaran c. Air pasang d. Sunami e. Longsor f. Gempa Bumi g. Kekeringan D. Analisa Resiko Kebakaran Hal lain yang perlu diwaspadai yaitu ancaman bahaya kebakaran, hal ini dikarenakan

di

sebagian

wilayah

banyak

rumah-rumah

penduduk

yang

berdempetan dan masih ada yang belum permanen. Ditambah kondisi jalan masuk (gang) yang sempit dengan lebar <1.5m, sehingga menyulitkan kendaraan roda empat untuk masuk ke lingkungan, terutama untuk evakuasi warga jika sewaktuwaktu bencana datang, selain itu prasarana untuk penanggulangan bencana kebakaran yang belum tersedia Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku

E. Analisa Resiko Bencana Lainnya Kelurahan Mareku rawan akan bencana banjir (genangan) pada waktu musim hujan. Bencana banjir yang ada tidak begitu besar dan hanya terjadi di musim penghujan, banjir ini lebih disebabkan saluran drainase yang kurang memadai, serta kurangnya perhatian warga dalam menyediakan lahan sisa di dalam pekarangan sebagai resapan, sehingga air hujan tidak terserap ke tanah.

Antisipasi terhadap Bahaya Bencana

bencana baik sebelum terjadi

bencana (mitigasi bencana dan kesiapsiagaan), pada saat bencana(tanggap darurat) kurang di tunjang oleh saran dan prasarana yang lengkap apalagi wilayah begitu padat ,Kumuh,Jalan kurang menunjang sampai permukiman terjauh ,tidak adanya prasarana proteksi kebakaran di wilayah lokasi,Pasokan Air,Jalan lingkungan kurang Luas,Sarana Komunikasi, Mobil pemadan kebakaran tidak dapat menjangku

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mareku