Koran Lensa Indonesia Edisi 100

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 100 24 - 30 Agustus 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

PROYEK 35.000 MEGAWATT DAN BELI 30 PESAWAT UNTUNGKAN KELUARGA JK DAN CHINA?

MENKO RIZAL SELAMATKAN UTANG BUMN Sikap berani Rizal Ramli dilakukan untuk menyelamatkan pemerintah dari ancaman kerawanan kebijakan BUMN yang akan melakukan dua proyek ambisius, pembangunan listrik 35.000 megawatt dan pembelian 30 unit pesawat.

AKSI reaksi gaduh di media antara Wapres Jusuf Kalla (JK) dan Rizal Ramli saat ini memang berakhir damai di sidang kabinet pada Rabu malam (19/8/15).

Kendati demikian, ricuh tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya.

Terutama terkait penolakan Rizal Ramli (RR) terhadap program pemerintah, dan betapa geram dan ngeyelnya JK mendengar saran RR. Kabarnya, satu dari dua proyek yang disebut-sebut RR ada hubungannya dengan perusahaan JK? Keberanian RR yang pernah meraih penghargaan “The Right Man On he Right Place II” versi Lensaindonesia.com sebagai tokoh reformasi yang konsisten, patut diacungi jempol. Pasalnya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, meski RR baru seminggu menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya, namun membuat terobosan besar dalam membantu Presiden Jokowi.

Sikap berani RR itu, dinilai Poyuono, karena menyelamatkan pemerintah dari ancaman kerawanan kebijakan BUMN. Terhadap proyek ambisius pemerintah itu, Rizal menyatakan, “Saya mau mengingatkan,

marilah bersama kita lebih realistis. Jangan menjanjikan hal-hal yang berlebihan”, ujarnya.

Tindakan penyelamatan itu, diakui elit Gerindra ini, RR berani memprotes BUMN membeli 30 unit pesawat Garuda jenis Aibus 350-XWB dengan cara utang yang nilainya tidak tanggung-tanggung mencapai US$40 miliar, atau sekitar Rp520 triliun.

KOLOM

Yakuza Telah Lama ‘Bermain’ di Indonesia

JADILAH REMBULAN JK RIZAL RAMLI ‘menabrak’ Rini Soemarno. Dia menantang Wapres JK untuk debat publik. Aturan dilanggar, etika apalagi. Tak salah jika semua menyebut Menko Maritim yang baru dilantik itu ‘salah masuk’. Adakah hikmah di balik itu?

POLISI Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap Yakuza (sindikat kejahatan mafia Jepang) sudah masuk ke Indonesia. Terutama saat 95 WNA Taiwan dan Tiongkok diringkus Polda Metro Jaya di 3 rumah mewah terpisah di Jakarta yang bekerja menipu pejabat-pejabat di Tiongkok dari Indonesia melalui telepon dan internet. Ternyata Yakuza yang menghadirkan mereka.

Baca juga di halaman 10: Puluhan WNA China di Ancol Digerebek Richard Susilo, wartawan senior di berbagai Indonesia di Tokyo, ternyata sudah mengingatkan sejak lama soal Yakuza masuk ke Indonesia. Bahkan, Richard Susilo sudah membuat buku tentang Yakuza yang menceritakan secara terperinci bagaimana cara Yakuza masuk ke Indonesia.

Buku berjudul ‘Yakuza Indonesia’ itu sudah diterbitkan Kompas Gramedia yang sudah diluncurkan pada 14 Juli 2013 lalu. Dalam bukunya, Richard secara gamblang mengungkapkan kedatangan Yakuza di indonesia sesungguhnya sudah terjadi sejak tahun 1970-an dan jumlahnya terus bertambah pascagempa besar pada Maret 2011 yang membuat perekonomian Jepang tumbuh rendah dan belum pulih seperti sebelumnya.

Baca: Jadilah... Hal 7

Ketua MK Juga Sebut KPK Lembaga Adhoc DI HONG KONG dan Singapura ada lembaga antikorupsi ad hoc mirip KPK. Lembaga itu tidak berdiri sendiri, melainkan berdiri untuk memperkuat lembaga hukum lain.

“Jadi bukan, selama RI berdiri, lembaga (KPK) itu berdiri.

Tak seperti itu. Sayangnya pernyataan Ibu Megawati itu ditangkap secara lain. Maka kita harus duduk-kan sesuai proporsinya. Karena sebenarnya pidato itu juga me-

Baca: Yakuza... Hal 7

CETAK BIRU KOPERASI, SENJATA BARU JOKOWI? Ekbis

2

Blitz

6

GERINDRA JATIM DIKOPYOK, POSISI STRATEGIS DIISI ORANG BARU JATIM SQUARE 12

PILWALI SURABAYA 2015 MENCURIGAKAN, PKS GOLPUT Metropolis 16

www.lensaindonesia.com

nyangkut lembaga lainnya selain KPK,” tegas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat menjadi Keynote Speaker diskusi bertema ‘Mengkaji Pemikiran Kenegarawanan Presiden RI Kelima’ di MPR, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Menurut Arief, sebenarnya KPK dibentuk di zaman Bu Megawati jadi presiden, Baca: Ketua... Hal 7

Pilwali Surabaya Batal Jika Gugatan Koalisi Majapahit Dikabulkan KPU dan Bawaslu Menyalahi UU Pilkada TIGA partai dari Koalisi Majapahit yakni DPC Gerindra Surabaya, DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya, dan DPD Partai Golkar Surabaya resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait perpanjangan jadwal pendaftaran pasangan calon wali kota/wakil wali kota Surabaya.

GEGER, CORNELIA AGATHA JADI ISTRI SIRI MENTERI RIZAL?

Baca: Menko... Hal 7

Hal itu dibenarkan oleh Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Surabaya Agus Chandra selaku jaksa pengacara negara (JPN) yang diminta KPU Surabaya mendampingi perkara ini “Gugatannya sudah didaftarkan ke PTUN Jakarta. Sidang perdananya 25 Agustus 2015,” kata Chandra.

Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor register 170/G/ 2015/PTUN-JKT itu, koalisi

Majapahit menggugat di antaranya Ketua KPU RI (tergugat I), Ketua Bawaslu RI (tergugat II), dan Ketua KPU Surabaya (tergugat III).

Chandra menjelaskan, sesuai berkas yang diterimanya, tiga poin objek gugatan diajukan tiga partai penggugat. Yakni Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0213/Bawaslu/VIII/2015, SK Ketua KPU RI Nomor: 449/

Koalisi Majapahit menunjukkan surat gugatan terhadap KPU dan Bawaslu yang sudah didaftarkan ke PTUN.

KPU/VIII/2015, dan SK Ketua KPU Surabaya Nomor: 29/Kpts/KPU-Kota-01.329945/2015.

Dalam gugatan itu KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara negara dinilai telah menyalahi Undang-Undang Pilkada nomor

8 tahun 2015 dan PKPU nomor 12 tahun 2015 terkait surat nomor 449 dan 29 yang menyatakan membuka kembali perpanjangan waktu.

Baca: Pilwali... Hal 7

Nyentrik, Pria Ini Namanya Tuhan NYENTRIK. Unik. Kontroversi. Itulah yang terjadi pada ayah dua anak asal asal Dusun Krajan, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Banyuwangi.

Betapa tidak, pria yang berprofesi sebagai tukang kayu ini mendadak terkenal dan diperbincangkan banyak orang. Hal itu lantaran dia memiliki nama yang tidak lazim. Yah, sejak lahir dia diberi nama oleh orangtuanya dengan nama Tuhan (42).

Tuhan mengaku tidak mengetahui alasan bapak dan ibunya memberikan nama Tuhan padanya.

“Bapak dan ibu saya sudah meninggal. Nama kakak-kakak saya juga seperti orang keba-

nyakan. Saya juga nggak pernah nanya juga masalah itu (pemberian nama) ke orang tua saya.

Orangtua juga nggak pernah cerita kenapa dikasih nama Tuhan,” ujar Tuhan ketika ditemui di rumahnya, Jumat (21/8/ 2015).

Lelaki kelahiran 30 Juni 1973 itu merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan Jumhar dan Dawiyah. Saudara-saudaranya bernama Juni, Aisyah, Halifah, Ainan, Nasiah, dan Isroli. “Saya asli Desa Kluncing sini,” ungkapnya.

Kedua anak perempuannya bernama Novita Sari dan Dwi Lestari. “Yang satu sudah menikah, dan satunya masih SD kelas VI,” ungkap Tuhan.

KTP milik Tuhan, warga Dusun Krajan, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Banyuwangi.

Di rumah sederhana bercat kuning di sudut Dusun Krajan inilah Tuhan tinggal bersama istri dan dua putrinya. Tuhan itu terlihat santun dan tak ba-

Keseharian Tuhan di rumah berprofesi sebagai tukang kayu.

nyak bicara. Bersama sang istri, Husnul Hotimah, pria berkumis ini begitu ramah dan tak canggung menceritakan kesehariannya.

Tuhan sendiri oleh tetangganya sebenarnya dipanggil “Tohan”.

Baca: Nyentrik... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

Lindungi Peternak Lokal, DPRD Tolak 50 Ribu Sapi Impor Masuk Jatim

Anggota Komisi B, Pranaya Yudha Mahardhika.

PEMERINTAH pusat kembali membuka peluang kran sapi impor di tahun 2015. Setelah memberikan izin impor sapi pada catur wulan pertama sebanyak 75 ribu ekor sapi, pemerintah menambah kuota impor sapi di catur wulan kedua hingga 250 ribu ekor sapi. Bahkan di bulan Agustus ini saja pemerintah menarget bakal mendatangkan sekitar 50 ribu ekor sapi.

Menanggapi hal ini, Komisi B DPRD Jatim berang. Anggota Komisi B,

Tokopedia Gencar Kampanye “Ciptakan Peluangmu” PERINGATI HUT RI ke-70, Tokopedia genap berusia 6 tahun dengan meluncurkan kampanye “Ciptakan Peluangmu” sekaligus mengajak para merchant mereka untuk berbagi pengalaman, ilmu dan keterampilan melalui kegiatan roadshow ke berbagai kota di Indonesia, sehingga bisa lahir lebih banyak bisnis-bisnis kecil baru lainnya yang mampu membawa dampak positif bagi diri mereka sendiri serta lingkungan sekitar mereka.

“Lihat sekeliling kita, bangsa ini adalah bangsa yang kreatif dan gigih dalam menciptakan peluangnya sendiri. Lihatlah ketika hujan deras mengguyur, selalu ada tawa riang dari para Ojek Payung.

Selalu ada kegigihan dari para Pak Ogah yang membantu para kendaraan di tikungan yang terjebak kemacetan total. Ramahnya ibu-ibu rumah tangga yang menawarkan produk dagangan di media sosial. Hal-hal yang unik khas Indonesia ini menunjukkan bahwa peluang itu selalu ada, jika kita mau menciptakannya.” ujar CEO Tokopedia, William Tanuwijaya di Jakarta, Senin (17/08/2015).

William menambahkan, ketika memulai Tokopedia, pihaknya mengalami sendiri sulitnya mendapatkan kepercayaan saat memulai bisnis baru tanpa modal kredibilitas dari track record masa lalu. Namun kami yakin walau masa lalu tidak lagi bisa diubah, masa depan ada di tangan sendiri.

“Dari pengalaman inilah, kami berkomitmen untuk meruntuhkan tembok-tembok penghalang bagi masyarakat Indonesia yang ingin memulai bisnis dengan cara menyediakan platform marketplace yang gratis dan bisa digunakan oleh siapa saja untuk menciptakan peluang mereka. Kami akan tumbuh bersama mimpi-mimpi besar dari para UMKM Indonesia karena di Tokopedia, kami selalu percaya bahwa kesuksesan hanya bisa didapatkan dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Bagi kami, inilah model bisnis paling indah eld di dunia,” pungkas William Tanuwijaya.

Tokopedia saat merayakan ultang tahunnya yang ke 6 di saat momen Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 70 di Jakarta.

www.lensaindonesia.com

sudah mencapai 375 ribu ekor sapi,” ujar Yudha asarl Fraksi Partai Golkar, Selasa (18/8/2015).

Karenanya, Komisi B akan tetap berjuang melindungi para peternak lokal di Jatim dengan cara menolak sapi impor masuk ke Jatim. Ini karena di Jatim merupakan daerah yang surplus sapi.

Pihaknya juga berharap Gubernur Soekarwo dan instansi terkait di Jatim supaya memperketat semua

pintu masuk sapi impor supaya jangan sampai masuk ke Jatim. Menurut Yudha, hal ini perlu diantisipasi karena dikhawatirkan dapat merembes ke pasar Jatim.

“Kami Komisi B juga akan segera mendatangi Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan penolakan Jatim terhadap impor sapi dan menolak pelabuhan di Jatim dijadikan pintu masuk sapi impor ke Indonesia,” tegas dia. sarifa

Cetak Biru Koperasi, Senjata Baru Jokowi?

Bank Jatim Gandeng 385 BPR Anggota Perbamida PT BANK Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) bakal mengekspansi program linkage dengan menggandeng Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah SeIndonesia (Perbamida) untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kerja sama tersebut diwujudkan degan penandatanganan (MoU) yang di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sejak 2011, Bank Jatim telah melakukan program linkage dan kini sudah menggandeng 69 BPR. Jadi, total kredit yang disalurkan per 31 Juli 2015 mencapai Rp 327,74 milyar.

Dengan demikian, Bank Jatim mampu mengembangkan kredit program linkage kepada 385 BPR anggota Perbamida secara nasional. Penandatanganan MoU tersebut langsung dilakukan Direktur Utama Bank Jatim R. Soeroso dan Ketua Dewan Pengurus Harian Perbamida Nazirwan Delamat.

Program linkage merupakan solusi untuk mendorong fungsi intermediasi bank untuk bersinergi dengan pelaku ekonomi di sektor UMKM yang berkoordinasi dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). eld_jos

Pranaya Yudha Mahardhika menuding keputusan pemerintahan Jokowi yang menggelontor sapi impor masuk Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah tidak berpihak pada peternak lokal.

“Jokowi pernah berjanji stop impor sapi demi kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi saat telah memimpin. Presiden Jokowi telah melupakan semua janjinya, sekarang malah membuka lebar kran impor. Belum ada satu tahun saja impor sapi

Fokus utama cetak biru ini terarah kepada pembiayaan ke koperasi dan UMKM. PERLAMBATAN ekonomi, anjloknya harga komoditas, kebutuhan bahan pokok, amblesnya rupiah mendekati Rp 14.000 per dollar AS, Indeks Harga Saham Gabungan yang menyentuh level 4.400an, hingga perombakan kabinet, jadi warna utama keseharian belakangan ini.

Boro-boro memperingati Hari Koperasi 12 Juli lalu yang hampir tak terdengar gaungnya, orang akan lebih berpikir bagaimana mengamankan dapur supaya tetap ngebul.

Ada yang menarik dari rencana pemerintah terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tahun ini merupakan tahun perdana implementasi cetak biru pembiayaan terhadap UMKM, terutama koperasi.

Menarik lantaran selama

ini fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang menyumbang pertumbuhan dan menggerakkan roda perekonomian Indonesia belum berjalan semestinya.

Menurut pengamat ekonomi dan koperasi Subiakto Tjakrawerdaja yang juga mantan menteri koperasi, koperasi seharusnya mampu jadi solusi alias wadah pemberdayaan ekonomi rakyat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Faktanya, jumlah orang miskin di Indonesia menembus angka 27,73 juta jiwa.

Sekitar 10,36 juta jiwa di wilayah perkotaan dan 17,37 juta jiwa ada di pedesaan. Bahkan, tahun ini, angka kemiskinan diprediksi naik mencapai 30,25 juta jiwa alias 12,25 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Sementara indeks gini rasio mencapai 0,42. Artinya, jurang ketimpangan orang kaya dan miskin makin lebar.

Ironis, kata Subiakto, kemiskinan sebagai masalah utama bangsa tetapi belum tuntas meskipun punya lembaga ekonomi bernama koperasi.

“Artinya, selama ini peran

koperasi belum berfungsi sebagaimana semestinya,” tutur Subiakto dilansir Kontan, Kamis (13/8/2015).

Secara garis besar, ada empat rencana pemerintah dalam cetak biru. Menurut rencana, penerapan cetak biru ini akan berlangsung 2015– 2019. Keempat poin rencana cetak biru itu adalah peningkatan akses pembiayaan, perluasan skema pembiayaan, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, serta pengembangan kapasitas sistem pendukung.

Penjelasannya: Pertama, berhubungan dengan kerjasama jasa keuangan dan akses pembiayaan. Contoh konkretnya, mulai tahun ini pemerintah akan menyiapkan lembaga apex yang fungsinya semacam pooling fund untuk pembiayaan bagi koperasi dengan target 2017 mulai beroperasi. Contoh lainnya, edukasi dan peningkatan literasi serta kemudahan akses pembiayaan ke pasar modal.

Kedua, fokus pada berbagai skema pembiayaan yang bisa diakses oleh koperasi.

Ketiga, penerapan pengembangan kelembagaan,

nancial deepening).

Padahal, menurut Menteri Kemenkop dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, jumlah koperasi mencapai 209.488 dengan volume usaha mencapai Rp 189,86 triliun. Jumlah yang tentu tak bisa dipandang sebelah mata, terutama perannya menggerakkan roda ekonomi.

Sebagai langkah perdana cetak biru, Kemkop meluncurkan tujuh langkah strategi, salah satunya pembuatan database online. Ada 67.241 unit koperasi (45,66 persen) tak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Program ini memberi sertifikat nomor induk koperasi bagi koperasi aktif, sementara 62.234 unit koperasi dibubarkan Kemkop.

Menurut Edi Kartika, Direktur Utama Koperasi Warga Semen Gresik, cetak biru inilah yang dinanti industri.

Apalagi, sejalan dengan proyek kabinet Joko W idodo (Jokowi). Apakah ini senjata baru Jokowi jangka menengah–panjang? Kata Subiakto, yang penting fungsi koperasi harus segera berjalan sebagaimana mestinya. kon/and/lis

Hadapi MEA, Pemerintah Dorong Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Perumnas mencanangkan program 1 juta rumah yang akan dibangun di seluruh Indonesia.

Perumnas Sodori Satu Juta Rumah Murah PEMENUHAN kebutuhan hunian di Indonesia merupakan pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Pasokan hunian dan kebutuhan yang tidak seimbang mengakibatkan tidak pernah tercapainya pemenuhan kebutuhan di Indonesia.

Backlog perumahan mencapai 15 juta rumah dan tiap tahun menunjukan tren yang terus meningkat. Kondisi ekonomi nasional yang mengalami penurunan telah menekan daya beli masyarakat di sektor perumahan, hal ini tentunya menjadi tantangan bagi perumnas selaku korporasi untuk dapat tetap eksis dalam mewujudkan pemenuhan hunian konsumen.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok akan hunian tersebut pemerintah mencanangkan program pro rakyat “satu juta rumah” yang merupakan wujud perhatian pemerintah untuk mengatasi masalah keterbatasan pemenuhan hunian di Indonesia.

Rumah ini nantinya akan difokuskan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut untuk mengatasi backlog atau defisit rumah tinggal yang mencapai 13,5 juta penduduk.

Dengan program tersebut, pemerintah bakal menggandeng developer untuk membangun rumah tapak dan rumah susun di berbagai daerah di Indonesia. Rumah untuk MBR telah ditetapkan sebanyak 603.516 unit rumah yang akan dibangun pemerintah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Peru-

permodalan, serta sumber daya manusia (SDM). Pengembangan sistem pengawasan terhadap koperasi juga masuk di poin ini.

Keempat, pemerintah akan segera membentuk bank atau lembaga pembiayaan khusus petani, koperasi, dan UMKM. Integrasi sistem bank dan lembaga keuangan terutama pada pembiayaan serta payung hukum juga jadi fokus poin ini.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari bilang, fokus utama cetak biru ini terarah kepada pembiayaan ke koperasi dan UMKM. “Sudah dua tahun terakhir kami menyiapkan ini. Yang paling sulit adalah mengorkestrasi sekitar 17 lembaga terakit supaya punya program yang sejalan,” ujarnya.

Hambatan lainnya ada di persoalan pengawasan, model ukuran kesehatan alias permodalan, SDM, infrastruktur, dan sebagainya. Ada juga akses lembaga keuangan (financial inclusion), melek keuangan (financial literacy), serta skema-skema pembiayaan yang masih terbatas (fi-

mahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembangan Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi), Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan, rumah non MBR akan dibangun sebanyak 396.484 unit yang akan dibangun Pemerintah Daerah, REI dan pengembang masyarakat.

Berbagai strategi taktis diluncurkan pemerintah melalui berbagai skema, mulai dari skema DP 1 persen hingga program subsidi bunga KPR 5 persen. Pemerintah tahu betul, problem hunian masih sama yaitu mengenai keterjangkauan harga, lokasi dan penyediaan lahan.

Direktur Utama Perumnas, Himawan Arief Sugoto menegaskan mengacu pada tema HUT ke 41 Perumnas kali ini “Semangat Berkarya Wujudkan Sejuta Rumah” Perumnas memantabkan diri untuk terus mengawal program pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Tidak terhenti pada pemberian penghargaan secara simbolik, kami juga memberikan penghargaan berupa studi banding keluar negeri bagi para pemenang award,” papar Himawan.

Perumnas memberikan diskon terhadap konsumen penghasilan rendah.

“Dengan mengusung tema “Festival keluarga Perumnas” yang diselenggarakan di Jungle-land Sentul, kami memahami bahwa keluarga adalah komponen terkecil dan terpenting dalam kehidupan bermasyarakat,” lanjut Hima ril/adrian wan.

PENINGKATAN biaya investasi pemerintah dan swasta di masa depan akan menjadikan Indonesia salah satu pasar konstruksi terbesar di dunia. Di ASEAN, Indonesia tercatat sebagai pasar jasa konstruksi terbesar dengan nilai $ 267 Billion, untuk cakupan wilayah Asia.

Indonesia berada pada peringkat keempat di bawah China ($ 1,7 trilliun), Jepang ($ 742 miliar), India ($ 427 miliar).

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam waktu dekat adalah mengintegrasikan Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan barang dan jasa, termasuk diantaranya MEA 2015 serta ketahanan masyarakat jasa konstruksi Indonesia dalam menghadapi pasar kompetitif yang baru yang berdampak pada kondisi jasa konstruksi nasional.

“Dari sisi BUJK dan tenaga kerja, pemerintah akan memperkuat para penyedia jasa konstruksi nasional sehingga akan dapat bersaing dengan negara lain. Pemerintah juga mendorong sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Yusid Toyib dalam keterangan persnya dalam tema “Indonesia Infrastructure Week 20153 di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

“Dari sisi teknologi konstruksi, Indonesia saat ini harus mengadopsi dan mempelajari teknik teknologi baru di semua jenis kontruksi bangunan termasuk penggunaan material dan peralatan yang dapat memacu produktivitas kerja penyedia jasa konstruksi kita,” sambung Yusid.

Event Konstruksi Indonesia 2015 (KI 2015) merupakan ajang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk mengapresiasi dunia jasa konstruksi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ajang ini sudah dilakukan di 2013, dan di 2015 Konstruksi Indonesia hadir dengan berbagai kegiatan bidang lomba dan pemberian penghargaan kepada para masyarakat jasa kon-

struksi di Indonesia.

“Diantaramya lomba dan sarasehan pekerja kontruksi 2015, Kompetisi foto kontruksi Indonesia 2015, Lomba jurnalistik/karya tulis media cetak 2015, penghargaan karya konstruksi 2015, serta Seminar komstruksi Indonesia 2015. Dengan tema KI tahun ini adalah ‘Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa,” bebernya.

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Balai-Balai di seluruh Indonesia bersama dengan kontraktor BUMN berkesepatan untuk memamerkan proyek-proyek prioritas dari seluruh nusantara yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan dengan para pemangku kepentingan dan membentuk lini bisnis baru dalam rangka memberikan dukungan pada industri konstruksi khususnya pada pelaksanaan proyekproyek infrastruktur.

Diketahui, KI’15 & , Contruction Tech Indo 2015 (CTI’15) dilaksanakan bersamaan dengan agenda Indonesia Infrastruktur week 2015 (IIW’15) pada 4-6 November 2015 di Jakarta Convemtion Center (JCC).

Event ini merupakan media yang sangat penting dan baik bagi industri jasa kontruksi untuk berbagi solusi terbaik, mempelajari tentang teknologi baru, mempererat kerjasama serta mengembangkan bisnis baru.

Selain itu, forum ini secara aktif mendorong komunitas konstruksi penyedia jasa dan teknologi nasional maupun internasional untuk turut berpartisipasi dalam salah satu forum yang dapat menentukan kelanjutan pembangunan Indonesia.

Hadir juga sebagai narasumber dalam acara ini, Direktur Eksekutif Masyarakat Telematika, Eddy Thoyib, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Tri Widjajanto, Ketum Masyarakat Transportasi Danang Parikesit, WKU Bidang Infrastruktur Kadin Indonesia, Zulnahar Usman, Chief Executive Officer PT Infrastructure Asia, Alan Solow. yuanto

3

POLITIK

Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

Tersangkut Kasus, 20 Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tunggu Jokowi bubarkan KPK.

DPR Tunggu Jokowi Bubarkan KPK WAKIL Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan saat ini sudah ada kesepakatan di DPR bahwa bahwa lembaga anti rasuah KPK harus dibubarkan. Alasannya, peran KPK sudah melenceng dari tujuan pendiriannya.

Menurutnya, pidato Megawati Soekarnoputri sudah sangat jelas, yaitu KPK harus dibubarkan.

Saat ini menurutnya tinggal menunggu sikap Presiden Jokowi berani atau tidak untuk membubarkannya.

“Kalau Jokowi tidak terhentak dengan pidato tersebut, maka ada sesuatu yang salah. Kita tinggal menunggu sikap Presiden Jokowi saja. Jangan lagi pikirkan pencitraan, tapi pikirkan kepentingan besar bangsa ini,” ujar Fahri dalam diskusi “Menimbang Eksistensi KPK” di Jakarta, Kamis (20/ 8/2015).

Ia pun membandingkan ketika dirinya mengusulkan pembubaran KPK 2011 lalu, pimpinan ngamuk-ngamuk. Namun, sikap berbeda ketika usualn ini disampaikan Megawati Soekarnoputri.

“Ketika seorang ibu menegur, mereka pun santun,” tambahnya.

Pimpinan KPK menurutnya seharusnya sadar dan memperbaiki diri, karena kalau tidak tegas Fahri maka kejadian dimana pimpinan KPK menjadi terpidana akan terus kembali terulang.

“Mereka harusnya sadar, Antasari kena, Samad kena, Ruki dulu pertama juga hampir kena sekarang masuk lagi. Hati-hati kualat pada bangsa ini. Negara ada presidennya, dunia ada Tuhannya, jangan selalu mentang-mentang. Kita sudah tumbangkan rezim otoriter, sekarang ketika bangsa mau bangkit, ada pahlawan kesiangan yang sok suci dan tampil se yuanto bagai pahlawan kesiangan,” tegasnya.

Menko, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menko Luhut: Banyak Lembaga Tak Jelas yang Akan Dilebur MENKO Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap banyaknya lembaga yang kurang efektif. Untuk itu, pemerintah akan melakukan peleburan di bawah lembaga lain atau pun di bawah kementerian tertentu.

“Banyak itu lembaganya, ada seratusan itu ya.

Mungkin ada yang mau dilebur yang enggak jelas kerjanya itu lama itu. Saat ini sudah ada 10 lembaga yang dibubarin tetapi fungsinya tidak dibubarkan.

Jangan salah,” kata Luhut di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015).

Sebelumnya Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural pada 4 Desember 2014 lalu. Kesepuluh lembaga nonstruktural yang dibubarkan itu yakni Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.

Luhut tak mau menyebutkan lembaga apa yang bakal dilebur kali ini. Tetapi lembaga tersebut dirasa tidak perlu.

“Organisasi daripada berdiri sendiri, cost-nya tinggi jadi dicantolkan ke lembaga atau kementerian saja. Ada banyak itu yang fungsinya enggak jelas jadi lebih baik dilebur,” ujar Luhut.

Sementara itu Kantor Staf Kepresidenan yang jabatan Kepalanya dia rangkap itu tak ada rencana untuk dilebur. Menurut dia lembaga tersebut sejak awal memang bukan untuk dilebur ke lembaga bag/aan lain.

LEMBAGA Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif atau Kode Inisiatif mengungkapkan data calon kepala dan wakil kepala daerah yang diduga memiliki permasalahan hukum Dalam penelusuran Kode Inisiatif, ada 13 calon kepala daerah (cakada) yang mengandang status dugaan kasus korupsi dan 7 cakada tersangka dugaan kasus pidana, selain korupsi.

Peneliti Kode Inisiatif, Arie Muhammad Haikal, menjelaskan data tersebut diambil

dari penelusuran dalam pemberitaan media. Meski informasi yang diolah telah dikonfirmasi dengan pemberitaan lain, namun data tersebut sangat mungkin berubah karena perkembangan penanganan kasus aparat penegak hukum dan tidak terpublikasi oleh media Arie menambahkan mengenai 20 cakada yang memiliki masalah hukum, baik menjadi tersangka dugaan kasus korupsi maupun menjadi tersangka dugaan kasus pida-

na, pihaknya hanya mengeneralisasi.

“Kita memang ada data mengenai daerah mana yang calon kepala daerah yang menjadi tersangka dugaan korupsi dan tersangka dugaan kasus pidana. Namun kali ini kita publikasikan saja wilayah-wilayah yang kepala daerahnya memiliki masalah hukum,” pungkas Arie seusai diskusi “Komitmen Partai Politik Menghadirkan Kepala Daerah Bersih” di Kedai Kafe Delli, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).

Secara keseluruhan 20 calon kepala daerah yang terlibat masalah hukum terdapat di daerah Kabupaten Dompu (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan), Kota Gunung Sitoli (Sumatra Utara), Kota Tiodore Kepulauan (Maluku Utara), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Sumatera Utara), dan Kabupaten Lingga (Kepulauan Riau).

Kemudian Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), Kabu-

paten Ngada (Nusa Tengara Timur), Kabupaten Nias Selatan (Sumatra Utara), Kabupaten Pohuwato (Gorontalo), Kabupaten Pelalawan (Riau), Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara), Kabupaten Rokan Hilir (Riau), Kabupaten Sabu Raijua (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kabupaten Toba Samosir (Sumatra Utara) dan Provinsi Kalimantan Se zul latan.

SBY: Tidak Baik Presiden Baru Menjelekkan Presiden Lama SBY menekankan soal etika bernegara di antara tokoh politik.

Menurutnya, sesama tokoh yang pernah menjabat sebagai presiden tidak boleh saling menjelekkan.

PRESIDEN keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim sedang membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meningkatkan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Demokrat itu tak mau menjelekkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. “Saya imbangi apa yang tidak dikerjakan oleh beliau, terutama dalam bidang forum global agar kesemuanya memberi nama baik untuk Indonesia. Jadi ada kata kata satu guru satu ilmu tidak boleh ganggu, dilarang saling mendahului.

Hormat menghormati,” kata SBY dalam seminar menyambut Kemerdekaan Indonesia ke-70 di Universitas Indonesia, Kamis, (20/8/2015).

Namun demikian, SBY menekankan soal etika bernegara di antara tokoh politik. Menurutnya, sesama tokoh yang pernah menjabat sebagai presiden tidak boleh saling mendahului.

“Presiden baru tidak baik menjelekkan presiden lama, dan presiden lama tidak menjelek-jelekan yang baru,” katanya.

“Tak baik presiden lama

Mantan Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

menjelek-jelekan yang baru, atau yang lain. Saya tambah optimis setelah pensiun digantikan generasi yang baru,” kata Presiden Indonesia keenam ini.

SBY menjelaskan Indonesia harus mempertahankan model pembangunan berkelanjutan dan persahabatan di kancah dunia. Dia menyebut membantu Indonesia di pentas global dengan jabatannya sebagai Chairman Global Growth Green Institut sampai Desember 2016.

“Jokowi menyelesaikan masalah dalam negeri. Saya mengimbangi yang tidak

dikerjakan beliau di forum global,” kata SBY. SBY juga mengatakan saat pemerintahannya selama sepuluh tahun, pendapatan Indonesia mencapai US$ 3.449, pada tahun 2013. Pada era Orde Baru pendapatan per kapita masih US$ 1.100-1.200 dan saat krisis moneter tersisa hanya US$ 600.

Pada sepuluh tahun terakhir jabatan saya, katanya, bisa pendapatan per kapita meningkat sampai US$ 3.449 dari US$ 1.100 per kapita.

Menurutnya, bila perkembangan ini bisa terus dilanjutkan tidak menutup kemung-

Sutan Bhatoegana Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta MANTAN Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sutan dianggap terbukti menerima pemberian uang terkait pembahasan APBN Perubahan 2013 dan penerimaan gratifikasi.

“Menyatakan terdakwa Sutan Bhatoegana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua lebih subsider,” ujar Ketua Hakim Artha Theresia di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Sutan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Sutan dijatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Adapun hal yang memberatkan Sutan ialah perbuatannya dianggap bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Hakim menilai,

Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

perbuatan Sutan juga bertentangan dengan slogan antikorupsi yang selama ini digaungkannya. “Sikap terdakwa tidak mencerminkan sikap anggota DPR yang mulia dan terhormat,” kata hakim.

Jaksa penuntut umum KPK sebelumnya menuntut agar hak politik Sutan dicabut. Namun, hakim tidak mengabulkannya dengan pertimbangan pemilihan bergantung pada rakyat yang memilihnya.

Atas perbuatannya, Sutan dijerat Pasal 12 huruf a jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Dalam berkas dakwaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno memberikan uang sebesar 140.000 dollar AS untuk Sutan, yang ditaruh dalam kantong kertas berwarna perak.

Uang tersebut diberikan Waryono melalui Iryanto.

Sutan juga dianggap menerima uang sebesar 200. 000 dollar AS dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang diberikan di Toko Buah All Fresh MT Haryono. Uang tersebut ditujukan sebagai tunjangan hari raya untuk Komisi VII DPR RI. Selain itu, Sutan juga dianggap terbukti menerima satu lahan tanah dan bangunan di Kota Medan dari Komisaris PT SAM Mitra Mandiri Saleh Abdul Malik. Bangunan tersebut diberikan Saleh untuk posko pencalonan Sutan sebagai kandidat dalam Pilkada Sumatera Utara 2012.amb/kom

kinan pada 2030 Indonesia bakal menjadi emerging economy. Mantan Kasosspol ABRI ini mengatakan kawasan Asia-Pasifik ekonominya kurang tumbuh. Hal itu karena banyak yang terpecah belah.

Dia berharap setiap warga negara Indonesia harus kuat jiwa nasionalismenya. “Yang penting jangan terpecah-pecah. Papua untuk Papua, Aceh untuk Aceh, Kalimantan Timur untuk Kalimantan Timur, Banten untuk Banten. Semuanya harus jadi satu,” ucapnya.

Indonesia yang mempunyai beragam suku dan bangsa, wilayahnya tidak boleh satu

per satu lepas. Negara, kata dia, tidak boleh lengah terhadap ancaman yang bisa membuat pecah belah kesatuan. “Jaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Negara harus tegas, namun bijak. Keutuhan NKRI adalah harga mati,” tuturnya.

SBY berpesan agar Indonesia menjalin hubungan dengan negara lain. Masa depan Indonesia harus dimulai dari transformasi dari ekonomi sumber daya alam ke ekonomi berbasis sumber daya manusia, iptek, inovasi, dan wirausaha.

“Indonesia masih mempunyai banyak pekerjaan rumah,” mam/tmp/ek katanya.

Tujuh Proyek DPR Bakal Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun TUJUH proyek pembangunan di lingkungan Kompleks Parlemen yang direncanakan DPR RI akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.

“Ketika kita merancang sesutu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tau ahlinya itu dari kementerian PU, jadi angka itu dari kementerian PU Rp 1,6 triliun,” kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI Djaka Dwi Wiratno saat dihubungi, Kamis (20/8/2015).

Tujuh proyek yang rencananya akan dibangun yakni museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. “Angka dari PU itu yang akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah,” kata Djaka.

Djaka beralasan, pembangunan kompleks parlemen yang modern ini sangat diperlukan karena gedung yang ada saat ini sudah tak lagi memadai. Menurut dia, setiap tahunnya jumlah tenaga ahli bertambah. Namun, fasilitas tidak mengalami peningkatan. “Saat ini kan seperti Nusantara I itu kan over kapasitas, dan juga harus ada penataan agar lebih nyaman dan aman,” ujarnya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Roem Kono sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran pembangunan 7 proyek tidak akan langsung dimasukkan dalam satu tahun APBN. Proyek ini direncanakan bertahap dengan anggaran tahun jamak atau multiyears hingga 2019 mendatang. Bila APBN 2016 hanya mampu menyediakan Rp 100 miliar, lanjut dia, maka DPR akan menggunakan uang sebesar Rp 100 miliar itu. Pada tahun depan, proyek dilanjutkan sesuai dengan anggaran yang diberikan ihs/ko pemerintah. www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

Kasubden Brimob Tewas Saat Baku Tembak Lawan Teroris Poso

Iptu Bryan Tatontos, gugur dalam tugas saat baku tembak lawan teroris Poso.

Dua Oknum Polisi Pesta Narkoba Digerebek POLISI Surabaya buktikan tidak “tebang pilih” menindak pelanggar Narkoba. Dua oknum Polri, Bripka Deni Susanto anggota unit Reskrim Polsek Simokerto dan Kadek anggota Polsek Asemrowo, ditangkap atasannya sendiri saat keduanya pesta sabu di kawasan Jalan Simolawang, Surabaya.

Polisi yang ‘konsekuen’ menggerebekan dua oknum Polri ‘mbeling’ itu, melakukannya bersamasama warga pada Kamis (14/8/15).

Informasi yang dihimpun lensaindonesia.com, dari internal kepolisian, menyebutkan penggerebekan berawal dari laporan warga yang mengetahui kedua oknum itu sedang ‘ugal-ugalan’ pesta Narkoba.

Warga melaporkan ke Mapolsek Simokerto.

“Dari laporan warga, Kanit Reskrim AKP Mardjoko langsung memimpin penggerebekan dan melakukannya bersama warga setempat,” ucap sumber yang minta identitasnya dirahasiakan.

Kapolsek Simokerto Kompol Chosnol Herman saat dihubungi melalui ponselnya, ia membenarkan penangkapan terhadap anggotanya yang tertangkap basah mengonsumsi Narkoba.

“Saat ini, yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh Propam,” terang mantan Kasi Propam Polrestabes surabaya ini.

Hal senada diungkapkan Kasatreskoba Polrestabes Surabaya AKBP Raden Bambang Tjahyo Bawono, terkait penangkapan anggota Reskrim Polsek Simokerto.

“Untuk penanganannya sendiri, nantinya akan ditangani Polrestabes. Namun saat ini masih belum dilimpahkan, karena masih menjalani pemeriksaan di Propam,” papar Bambang. rofik

Kejari Tanjung Perak Surabaya musnahkan sabu senilai Rp6 miliar.

Kejari Tanjung Perak Surabaya Musnahkan Sabu Rp 6 Miliar KEJAKSAAN Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (19/8/2015) melakukan pemusnahan barang bukti perkara pidana periode bulan November 2014 hingga Agustus 2015.

Berbagai barang bukti yang dimusnahkan tersebut terdiri dari sabu seberat 4,2 Kg atau senilai Rp6 miliar dari 128 perkara, Ganja seberat 720,05 gram dari 10 perkara, pil ekstasi sebanyak 4.374 butir, 18 tablet Happy Five dari 3 perkara dan alat hisap sabu dari 154 perkara.

Selain itu, juga dimusnahkan barang bukti pelanggaran undang-undang kesehatan, berupa Pil double L sebanyak 4.349 dari 4 perkara dan obat keras sebanyak 6 dos dari 2 perkara. Insang Ikan Pari juga ikut dimusnahkan, dimana kasus tersebut perkara pelanggaran undang-undang perikanan.

Dalam pembakaran tersebut juga dimusnahkan Uang palsu senilai Rp 25 Juta pecahan Rp 100 ribu dari 1 perkara, alat judi resmi sebanyak 1 kardus dari 189 perkara, 1 senjata api rakitan dan 1 senjata api jenis air soft gun dari 1 perkara perampokan dan dua barang bukti perkara cabul, berupa baju dan celana.

Kajari Tanjung Perak, Bambang Permadi mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan atas beberapa perkara yang ditangani institusinya. “Barang bukti yang kami musnahkan ini status hukumnya telahmemiliki kekuatan hukum tetap atau incracht,” jelas Bambang.

Tampak hadir dalam pemusnahan barang bukti ini, perwakilan dari Kejati Jatim, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, BNN Kota Surabaya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. ian www.lensaindonesia.com

BAKU tembak kelompok teroris Poso vs polisi, di Pegunungan Gayatri, Poso, memakan korban seorang perwira Iptu Bryan Tatontos yang menjabat Kasubden Gegana Poso Den B Brimob Landangan. Hal itu diungkap dalam fanpage Divisi Humas Mabes Polri.

“Telah gugur, salah satu Bhayangkara terbaik Polri,

Iptu Bryan Tatontos, setelah terlibat kontak senjata dengan teroris Poso,” demikian kutipan tersebut, Kamsi (20/8/ 2015).

Informasinya, Iptu Bryan Tatontos saat itu memimpin dua regu Brimob untuk melakukan evakuasi mayat teroris Poso, Urwah alias Bado, di Pegunungan Gayatri, Poso.

Sebelumnya Urwah berha-

sil dilumpuhkan dengan barang bukti bom dan senjata api M-60. Namun, di tengah perjalanan kelompok teroris Poso pimpinan Santoso ternyata menyanggong tim evakuasi. Kontak tembak pun terjadi, Iptu Bryan Tatontos yang saat itu hendak menyeberang sungai tertembak di perut.

“Seluruh keluarga besar

Polri menyampaikan duka yang mendalam kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Semoga amal ibadah selama mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini dicatat sebagai salah satu bentuk amal ibadah kepada-Nya.” lanjut tulisan tersebut.

Iptu Bryan Tatontos sendiri terlahir dari pasangan polisi Kompol Lody Tatontos dan

Iptu Telly Lombontariang.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sudah menerjunkan lebih banyak personel ke lokasi kejadian untuk melakukan pengejaran terhadap sisa teroris Poso yang bersembunyi di Pegunungan Gayatri.

“Tim pengejaran sudah dibentuk dan segera dikirim,” tegasnya. andiono

Polda Jatim Musnahkan Barang Bukti 2,2 Kg Sabu

Sabu China Dikirim Lewat Jalur Laut ke Indonesia Pengiriman narkoba jenis sabu 6,9 kg dari Guangzhou, China, dikirim lewat jalur laut yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

POLDA Jatim mengelar pemusnahan barang bukti sabu-sabu kiriman dari Guangzhou, China seberat 2227 gram, di halaman gedung Ditreskoba Polda Jatim, Kamis (20/8/2015). Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin pemanas berderajat tinggi atau insinerator.

Direktur Reskoba Polda Jatim Kombes Pol Eko mengatakan pemusnahan barang bukti sabu itu berasal dari 2 kilogram sabu yang diamankan saat dikirim dari China.

Sedangkan 4 kilogram lainnya diamankan di Polda Metro Jaya, Jakarta, karena tersangkanya ditahan di sana.

“Dua kasus tersebut satu jaringan. Yang satu kasus pucuk tersangkanya dari Nigeria, satunya lagi dari Aceh. Kalau sabunya semuanya dari Guangzhou, China,” ujarnya.

Menurutnya, untuk yang di Surabaya, sabu yang diselundupkan berhasil digagalkan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Perak beberapa waktu lalu. Sabu seberat 2 kilogram lebih itu ditemukan berada di dalam mesin penyedot hama yang ditaruh di dalam kontainer. “Tersangka

yang diamankan AS dan MS, asal Aceh,” terangnya.

Selain menggelar pemusnahan barang bukti sabu-sabu asal Guangzhou, Polda Jatim juga memusnahkan 348 butir pil ekstasi, 140 gram ganja, dua poket heroin, 1 juta butir lebih obat keras (karnopen) dan alat isap sabu.

Sebelumnya Bea Cukai Jawa Timur dan Dit Reskoba Polda Jatim berhasil menggagalkan pengiriman Narkoba jenis sabu 6,9 kg dari Guangzhou, China, lewat jalur laut yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Modusnya, pengiriman sabu sebanyak itu dikirim dengan dimasukkan dalam barang yang pengirimannya juga menggunakan kontainer. “Saat pemeriksaan menggunakan xray di Pelabuhan Petikemas Jl Tanjung Mutiara, dalam sebuah kontainer ditemukan empat bungkus sabu seberat 2,1 kilogram. Masing-masing bungkusan sabu itu dimasukkan dalam alat fogging atau alat penyemprot hama hama merk Thaisan,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuono, Selasa (18/8/2015).

Pemusnahan barang bukti narkoba di halaman Polda Jatim.

Dit Reskoba Polda Jatim juga berhasil mengamankan penerima kiriman sabu dari China tersebut. Yakni Hafifudin alias Adi Saputra (25) dan Muslimin, warga Aceh yang kos di Surabaya. “Keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Jatim. Dalam penyidikan, diketahui bahwa mereka ini bertindak sebagai kurir,” sambung Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuono.

Dua hari berselang, petugas gabungan Bea Cukai dan Dit Reskoba Polda Jatim kembali menggagalkan pengiriman sabu dari Guangzhou, China, juga dalam sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Petikemas Jl Tanjung Mutiara.

Kali ini, petugas menemukan 4,8 kilogram sabu dalam tujuh

bungkus yang masing-masing bungkus dimasukkan dalam Coffe Maker. Setiap bungkus berisi sekitar 700 gram.

Setelah ditelusuri, kiriman sabu dari Guangzhou, China itu ternyata penerimanya adalah wanita berinisial DW yang berada di Jakarta. “Dia sudah diamankan dan ternyata perempuan ini juga terlibat sindikat Narkoba besar lainnya yang sedang ditangani Polda Metro Jaya,” lanjut Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.

DW sendiri beserta barang bukti sabu 4,8 kologram sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. “Penyidik Dit Reskoba Polda Jatim juga masih berupaya mengembangkan dua kasus ini. Yang jelas, sementara diketahui bahwa dua pengiriman sabu itu beda jari-

ngan. Pengirim dan penerimanya beda, hanya caranya yang hampir sama,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bea Cukai Jatim I Rahmat Subagio menyebut, pengiriman Narkoba ini tergolong modus baru.

Yakni, dengan memasukkan sabu dalam barang kiriman sehingga lebih sulit terdeteksi karena manifest barang sesuai. “Bisa juga karena di bandara dan jalur lain semakin ketat, sehingga pelaku menggunakan jalur laut. Namun, jalur ini juga sejak lama kami ketati sehingga saat ada pengiriman barang mencurigakan, berhasil terbongkar,” ungkapnya.

Diakui Rahmat, sejak mendapat kabar bakal ada pengiriman Narkoba dalam jumlah besar ke Surabaya lewat Tanjung Perak, pihak Bea Cukai Jatim langsung berkoordinasi dengan Polda Jatim.

“Selain semakin ketat dalam melakukan pemeriksaan semua barang masuk, petugas gabungan juga lebih detail saat menangani dokumen pengiriman barang,” tambahnya.

Tentang perusahaan pengirim dan penerima barang ini, Rahmat mengaku tidak bisa menjelaskan. Alasannya, demi kepentingan penyidikan dan pengembangan perkara.

Pihaknya berharap, pelakupelaku lain yang terlibat sindikat Narkoba antarnegara ini bisa terungkap semua. ian

Bank Jatim Cabang Ponorogo Halangi Penyidikan Fee Korupsi Wabup Ida KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Ponorogo akan melakukan langkah khusus terhadap Bank Jatim Cabang Ponorogo jika menghalangi atau menghambat proses penyidikan. Hal ini terkait langkah Kejari untuk melakukan penyitaan bukti pencairan fee terkait korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 dan 2013 yang diterima oleh tersangka, Wabup Yuni Widyaningsih.

“Kita sudah mendatangi bank plat merah yang menjadi tempat pencairan fee bagi tersangka, kami tidak berusaha untuk meminta kerahasiaan nasabah, namun hanya ingin mendapatkan bukti jika pernah ada pencairan oleh salah satu tersangka di bank tersebut,” ucap Agus Kurniawan Kasi intelijen saat mendampingi Kajari Ponorogo Sucipto kepada lensaindonesia.com, Rabu (19/08/2015).

Dikatakan Agus Kurniawan, tindakan ini hanya akan dilakukan bilamana upaya elegan dan kooperatif yang sudah dilakukan penyidik tak segera mendapat jawaban dari pihak Bank Jatim.

Kasi intelijen Kejari Ponorogo Agus Kurniawan menambahkan, sejauh ini pihak penyidik kejaksaan sudah meminta secara prosedural kepada Bank Jatim. Kejari

juga sudah menyiapkan administrasi termasuk ijin penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ponorogo.

Berkaitan dengan apakah bank plat merah ini berusaha menghalangi dan menghambat penyidikan, pihak penyidik masih meneliti dan mengkajinya.

“Saat ini masih diupayakan dengan cara cara yang elegan dan koodinatif. Namun mana kala terhambat dan terhalangi, kejaksaan bisa mengambil tindakan tegas. Karena pihak kejaksaan sudah mengantongi ijin penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ponorogo,” tegas Agus Kurniawan.

Dengan lambatnya pihak Bank Jatim Cabang Ponorogo dalam menyerahkan bukti pencairan tersebut, Agus Kurniawan mengaku heran, ada apa dengan perkara DAK ini bagi Bank Jatim. Pasalnya saat pengungkapan kasus Pokmas beberapa waktu sebelumnya, pihak Bank Jatim juga dimintai barang bukti dan langsung diberikan.

“Kok beda, apa dengan kasus DAK ini, padahal dalam perkara korupsi Pokmas beberapa waktu lalu, pihak Bank Jatim juga dimintai bantuan untuk penyitaan barang bukti dan langsung diberikan, kok berbeda dengan

perkara DAK ini,” ucap Agus Kurniawan.

Sementara bila pihak Bank Jatim tetap bersikukuh belum memberikan barang bukti yang diminta oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo dengan dalih masih menunggu ijin dari Surabaya. Agus Kurniawan menegaskan, pihak Bank Jatim bisa saja nanti dipanggil untuk diperiksa menjadi saksi dalam kasus ini.

“Ya kalau tidak segera diberikan, kita nanti bisa memanggil pihak Bank Jatim untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini,” tegasnya.

Terkait dengan permintaan penyidik Kejari Ponorogo ini, pihak Bank Jatim Cabang Ponorogo mengaku tidak mempunyai wewenang penuh untuk memberikan langsung, pihaknya masih tetap menunggu ijin dari Surabaya.

“Kita ini kan hanya kantor operasional mas, semua kebijakan harus mendapatkan ijin dari Surabaya. Sebenarnya setelah kedatangan penyidik kejaksaan kemarin, kita langsung memberitahukanya dan berkoordinasi dengan Surabaya, tapi hingga saat ini secara formal ijin itu belum turun,” terang Gatot Prasetyo, kepala bidang operasional Bank Jatim cabang Ponorogo. arso

Nancy Wahyuti S. menunggu giliran disidang di PN Surabaya.

Wanita Ini Mahir Rekayasa PPN, Negara Dirugikan Rp 4 M NANCY Wahyuti Sungkono (54), terdakwa penerbit faktur pajak bodong yang merugikan negara hingga Rp 4 miliar diadili di PN Surabaya, Rabu (19/8/2015).

Dalam sidang ini, Jaksa Jolvis dari Kejari Surabaya mendakwa Nancy Wahyuti Sungkono, sejak November 2011-Oktober 2013 bertempat di rumah terdakwa Jl Karang Asem 5-A, Tambaksari, melakukan tindak pidana manipulasi pajak dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak tidak sesuai aturan atau transaksi sebenarnya.

“Diancam pidana dalam pasal 39A huruf (a) juncto pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UndangUndang ja pasal 64 ayat 1 KUHP,” ujar jaksa Jolvis.

Dijelaskan dalam dakwaan, Nancy Wahyuti Sungkono melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Agus Sumarwoto (berkas terpisah) dan Martinus (DPO).

Terdakwa melakukan jual beli faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dibeli dari Martinus sebesar 2,1% dari nilai DPP PPN yang tertera di faktur pajak tersebut dan kemudian menjual/memasarkan faktur Pajak Pertambahan Nilai itu kepada Agus dan para perusahaan pengguna faktur pajak tersebut dengan harga sebesar antara 2,3%-3% dari nilai DPP PPN yang tertera di faktur pajak.

“Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa menimbulkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp 4.740.028. 833,” tandas jaksa Jolvis. ian

SOROT

5 Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

PENGENDARA MOGE SUDAH KELEWAT BATAS Aksi seorang pengguna sepeda onthel membuka mata orang banyak.

Pasalnya, dia nekat menghadang konvoi moge.

ACARA kumpul-kumpul para penggemar motor gede (moge) berbagai merek, yang digelar di Yogyakarta, 14-17 Agustus 2015, seharusnya bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi warga Kota Gudeg. Namun, kemeriahan yang berlangsung di Jogja City Mall itu sedikit terganggu, dengan adanya aksi salah satu warga, Elanto Wijoyono, yang dengan berani berdiri di garis penyeberangan jalan (zebra cross), di kawasan Condongcatur, Sleman, Sabtu (15/ 8/2015).

Apa yang dilakukan Elanto bukannya ingin berbuat onar atau tindakan negatif lainnya. Pemuda itu hanya ingin menyatakan ketidaksetujuannya mengenai ulah rombongan konvoi motor buatan Amerika Serikat (AS) tersebut saat melintas di jalanan umum Kota Yogya.

Tidak hanya sekedar berdiri dan berusaha menghentikan laju motormotor bertenaga besar itu melintasi perempatan saat lampu pengatur lalu lintas warna merah menyala, ia juga mengingatkan beberapa pengendara motor, termasuk polisi

patroli dan pengawalan (patwal) yang membuka jalan.

Oleh beberapa netizen, apa yang dilakukan Elanto dianggap sesuatu yang sangat berani. Selama ini, warga yang merasa dirugikan dengan adanya penutupan jalan atau harus menunggu lebih lama saat hendak melintas di persimpangan, hanya bisa mengeluh dalam hati atau mengungkapkannya secara tidak langsung.

Saat ditanyakan alasan utama Elanto melakukan aksinya tersebut, pemuda berusia 32 tahun itu menjelaskan, bahwa ada dua hal utama yang membuatnya nekat menghadang ribuan moge.

“Yang pertama itu patwal. Seharusnya patwal melakukan pengawalan resmi kenegaraan. Walaupun pengawalan terhadap konvoi diperbolehkan, tapi saya menganggap hal tersebut tidak patut, karena tidak prioritas,” jelasnya.

Selain itu, Elanto juga mengatakan bahwa alasan yang satu lagi adalah konvoi yang cenderung melanggar peraturan lalu lintas dan mengganggu ruang publik.

“Ketika ini bukan prioritas, seolah-olah itu penting dan dibutuhkan warga. Jadi seperti ada keistimewaan,” tambahnya.

Elanto tampaknya sudah bisa menduga, apa yang akan terjadi jika para pengendara moge dibiarkan melintas di jalanan umum dengan kecepatan tinggi. Hal ini terbukti dari adanya kecelakaan yang menimpa salah satu pengguna jalan, yaitu Bambang Heri.

Aksi Elanto Wijoyono mencegat konvoi Moge.

Dalam kejadian tersebut, kata Bambang, saat menunggu lampu lampu lintas di Gedongkuning, tiba-tiba dari arah Timur datang rombongan Harley dengan kecepatan tinggi.

“Salah satu motor Harley tampak oleng, sehingga bersenggolan de-

ngan sepada motor, dan jatuh mengenai pintu depan kanan mobil saya. Saya terus bilang, bagaimana urusan mobil saya? Nanti saya lapor polisi. Pengendara tersebut hanya menjawab, lapor saja, nanti saya tunggu di sana,” jelas Bambang.

Akibat tertabrak moge Harley-

AROGANSI ATAU KEBUTUHAN? Pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara moge memang sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat. Jenis-jenis pelanggaran yang dikeluhkan pun bermacam-macam, mulai dari menerobos persimpangan yang diatur dengan lampu lalu lintas, konvoi dengan pengawalan resmi dari pihak kepolisian hingga masuk ke jalan tol.

Salah satu contohnya adalah saat ribuan moge dari banyak wilayah yang mensesaki jalan tol untuk menghadiri acara Bogor Bike Week (BBW) 2015, di Jungleland Adventure Theme Park, Sentul City, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu.

Salah satu alasan para pengendara moge meminta bisa masuk jalan tol adalah karena jalan biasa sudah terlalu padat. “Bayangin aja bro, 50 sampai 200 motor di jalan biasa itu berapa kilo (km) panjangnya. Coba bagaimana crowded-nya itu jalan.

Makanya, misalnya kami touring 250 motor, itu kita bagi. Tapi pas ketemu di satu jalan, itu jadi crowded,” ujar Sekretaris Jendral Motor Besar Club (MBC), Irianto Ibrahim.

Irianto juga menyebut ada beberapa poin yang mendasari mereka ingin diperbolehkan masuk tol saat konvoi berlangsung, yaitu: 1. Moge adalah kendaraan yang memiliki kapasitas mesin di atas 400cc, sehingga sudah pantas untuk masuk jalur tol. Mereka menilai bahwa hanya di Indonesia, negara yang melarang moge masuk tol.

2. Di jalan umum sudah banyak kecelakaan yang mengakibatkan nyawa melayang. Pecinta moge hanya ingin mengurangi angka kecelakaan dengan memperbolehkan ‘kaumnya’ memasuki tol. Sebab mereka menilai kedisiplinan di negara ini sangat rendah.

3. Pengendara moge meminta pemerintah untuk mengerti dan cepat

tanggap terhadap mereka, karena mengendarai motor dengan bobot seberat dan sebesar itu sangat susah apabila jalanan sedang macet. Hal tersebut, dianggap sangat menyiksa.

Sementara Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti, mengatakan, konvoi motor gede (moge) Harley-Davidson di Yogyakarta bisa saja diberikan prioritas. Menurutnya, pengawalan itu bertujuan supaya konvoi berlangsung tertib.

“Sebetulnya kalauý dia ada dikawal bisa saja diberikan prioritas, tapi kalau tidak dikawal ya ikuti aturan,” kata Badrodin saat menghadiri perayaan Hari Pramuka ke 54 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu, 16 Agustus 2015.

Oleh karena itu, rombongan atau konvoi tersebut tidak harus mengikuti rambu-rambu yang ada. “Artinya kalau lampu merah bisa diterabas karena mendapatkan prioritas. Tapi kalau tidak, ya ikuti aturan seperti biasa,” ucap Badrodin.

Kontroversi akan aksi para pengendara moge tampaknya masih akan terus berlanjut. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi khusus dari kepolisian sebagai pengayom masyarakat, yang mengatur mengenai tata cara berkendara, khususnya apabila dilakukan secara bersama-sama atau konvoi.

Menurut Sales and Marketing Director PT Mabua Motor Indonesia, agen pemegang merek Harley-Davidson di Indonesia, Irvino Edwardly, pihaknya belum mengetahui secara detail kejadian yang dilakukan oleh Elanto. Namun, ia memastikan bahwa pengendara Harley-Davidson pasti mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

“Terus terang, kami belum mendengar hal tersebut. Apabila kami dianggap arogan, arogan yang seperti apa? Harley sudah menaati pe-

raturan di jalan pada saat melakukan konvoi,” ungkapnya.

Lebih banyak, Irvino mengatakan bahwa acara yang diadakan di Yogyakarta tersebut sudah meminta bantuan dari pihak kepolisian.

“Sudut pandangnya saja, sebagai contoh ya, coba kalau motor konvensional yang melakukan hal tersebut. Apakah karena ini motor besar? Saya jamin, tidak ada HarleyDavidson yang melakukan pelanggaran, karena kami tahu membahayakan untuk pengendara lain juga,” tambahnya.

Pihaknya juga menetapkan larangan menghidupkan sirine bagi pengguna motor Harley-Davidson. “Untuk penggunaan sirine, kami sudah menetapkan untuk tidak menggunakannya. Walaupun sirine itu memang memiliki tujuan yang baik, yaitu memberitahu pengendara lain adanya motor gede yang sedang melintas,” jelasnya.

Selain itu, Irvino juga mengatakan bahwa biasanya sirine digunakan oleh Korlantas Polri untuk membuka jalan saat sedang melakukan konvoi.

“Sirine itu biasanya digunakan untuk membuka jalan saat sedang melakukan konvoi. Hal ini bertujuaan untuk memberitahukan adanya rombongan motor gede yang akan melintas, sehingga tidak membahayakan bagi pengendara lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Elanto mengatakan, bahwa apa yang ia lakukan kemarin adalah untuk memberikan kesadaran bagi pihak kepolisian, bahwa seharusnya tugas mereka menertibkan jalan, bukan untuk melanggar lampu lalu lintas dan memblokir jalan.

“Saya tidak benci dengan motor gede. Sasaran saya sesungguhnya adalah aparat kepolisian, karena izin yang digunakan untuk mengawal itu adalah salah satu penyalahgunaan, sehingga mengganggu,” katanya.

Davidson, pintu depan mobil Toyota Rush milik Bambang mengalami penyok dan baret panjang.

Saat mengetahui kejadian itu, Ketua Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) chapter Yogyakarta, Gatot Kurniawan, mengecam tindakan oknum pengendara Harley-

Davidson tersebut. Sebagai panitia, Gatot mengaku siap bertanggung jawab atas ulah oknum yang merusak citra HDCI tersebut.

“Saya siap mencari pengendara tersebut demi citra HDCI. Jika perlu, saya siap mempertemukan dengan Pak Bambang,” ujarnya.

FACEBOOK HUMAS POLRI TERUS ‘DIBULLY’ #SAVEPOINTG Pengguna internet di Indonesia makin ramai ‘menyerbu’ Facebook Humas Mabes Polri.

Sebabnya adalah update status Facebook Humas Mabes Polri terkait insiden aksi Elanto Wijoyono yang menghadang konvoi motor gede yang dikawal Polisi akhir pekan lalu.

Awalnya, Facebook Humas Mabes Polri memosting status untuk menanggapi aksi Elanto pada 16 Agustus 2015.

Pada tanggal tersebut, Facebook Humas Mabes Polri mengunggah postingan berjudul, ‘Abaikan Keselamatannya, Elanto Hentikan Paksa Pengawalan Polisi yang Telah Sesuai Prosedur’.

Postingan tersebut ingin menegaskan bahwa pengawalan moge sah dan tidak ada bedanya dengan pengawalan polisi kepada mobil jenazah, rombongan pengantin dan iring-iringan lainnya. Akun tersebut pun memberikan diskresi kepolisian untuk menguatkan tindakan pengawalan tersebut.

“Menurut Pasal 18 ayat (1) UU RI No 2 Th 2002 tentang Kepolisian RI “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri,” tulis akun Facebook tersebut.

Sontak saja postingan ini diserbu oleh pengguna Facebook yang menilai polisi membela diri karena sudah terpojok, tidak ada celah untuk atas kesalahannya.

Beberapa pengguna mengomentari postingan ini dan me-

nyinsir dengan tagar khusus, ‘#SavePointG’. Tercatat 20 ribu pengguna Facebook mengomentari postingan tersebut.

“MANA POINT G NYA? KEMARIN PERTAMA SAYA BACA INI LENGKAP BANGET. CEMEN MAIN EDITAN.. HAHAHA.. BAGAIMANA NEGERI INI MAU MAJU, CONTOH PENEGAK HUKUMNYA MODEL GINIAN. #savepointG,” tulis akun Facebook dengan nama Tommy Chelsea, yang berkomentar pada 18 Agustus 2015.

Melihat tingginya respons pengguna Facebook tersebut, akun Facebook Humas Polri pun menyampaikan terima kasih.

“Terkait dengan postingan kami masalah “moge”, kami sangat berterimakasih kepada Mitra Humas atas atensi yang berikan berupa komentar kritik dan saran,” tulis akun Facebook Humas Mabes Polri, 17 Agustus 2015.

Bahkan sampai 18 Agustus 2015, masih saja ada pengguna Facebook yang mengomentari tiap postingan Facebook Humas Mabes Polri dengan tagar #SavePointG. Termasuk pada postingan Facebook Humas Mabes Polri tentang topik di luar moge dan lalu lintas.

Misalnya postingan pada 18 Agustus dengan judul, ‘Polri Siap Tindak Pemain Daging Ayam’, ada pengguna yang tetap saja menyindir dengan poin G. “Kalo gak ada G,,, namanya DA..ING,” tulis akun Facebook Armansyah.

Termasuk juga postingan dengan judul ‘Pengobatan Umum Gratis dalam Rangka HUT RI Ke 70’ masih ada yang

berkomentar dengan mengaitkan aturan pengawalan. “#save point G,G,G,G,G ..,” tulis akun Facebook Galih Prasetya Murti.

Sindiran poin G yang dimaksud merujuk pada salah satu poin pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Pasal 134, disebutkan pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan dengan urutan sebagai berikut: a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. b. Ambulans yang mengangkut orang sakit c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas d. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara f. Iring-iringan pengantar jenazah g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara penjelasan Pasal 134 huruf g dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘kepentingan tertentu’ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk bencana kri/rez/da/vv alam.

www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

Afgan Siapkan Konser Perdana di Malaysia SETELAH sukses menggelar konser tunggal di Jakarta, kini Afgan Syahreza kembali membuat gebrakan baru. Pria 26 tahun ini berencana menggelar konser perdananya di negara tetangga, Malaysia, pada 18 September 2015.

Pria berkacamata ini mengaku bersyukur lantaran ia merupakan penyanyi pria kedua setelah almarhum Chrisye,

Hanung Bramantyo Ditantang Bikin Film Jenderal Perang Tiongkok SUTRADARA Hanung Bramantyo mengaku siap jika ditantang untuk memproduksi film yang menceritakan sejarah masuknya kerajaan Tiongkok di Indonesia. “Buat saya tantangan jika memang ini terjadi. Akan menjadi sebuah karya yang luar biasa, jika nantinya saya bisa membuat film tentang sejarah atau cerita tentang raja-raja Tiongkok,” kata Hanung dalam siaran persnya.

Hanung disebut akan mendapat dukungan Ketua Dewan Penilik Kelenteng Kwan Sing Bio, Alim Sugiantoro. “Kalau banyak yang antusias saya sih siap saja membantu, tergantung Mas Hanung.”

Hanung sendiri datang ke Kelenteng Kwan Sing Bio di Tuban untuk memenuhi undangan Alim dalam rangka menyaksikan pentas drama Kwan Sing Tee Koen yang merupakan panglima perang pemberani di zaman Sam Kok. Drama tersebut dipentaskan untuk perayaan ulang tahun ke-1.853 Kwan Sing Tee Koen.

“Pentas yang luar biasa dengan tata panggung megah. Di kota (Tuban) yang jauh dari kota ini, ternyata ada pertunjukan dan tata panggung yang menurut saya luar biasa,” kata Hanung yang ditemani adik iparnya, Haykal.

“Pentas yang disajikan di kelenteng sudah dilihat Hanung secara langsung, diharapkan ke depannya akan dibuatkan film layar lebar yang lebih bagus dari pertunjukan panggungnya,” timpal Alim yang sempat ikut andil dalam film Hijabs. kom

Banung Bramantyo, Alim Sugiantoro, dan Haykal.

Risty Tagor Layangkan Gugatan Cerai BARU-baru ini artis peran Risty Tagor (26) angkat bicara mengenai prahara rumah tangganya dengan artis peran Stuart Collin (24). Kamis (20/8/2015) Risty melayangkan gugatan cerai terhadap Stuart melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan (PA Jaksel).

“Sudah kita daftarkan dengan Nomor 2138/pdt.g/ 2015/PAJS,” kata Alex Diego Ardiansyah SH, yang mewakili tim kuasa hukum Risty yang dipimpin oleh Ina Rachman SH, dalam wawancara di PA Jaksel.

Sementara itu, Risty tak tampak di PA Jaksel.

Terkait kondisi Risty sekarang sedang hamil kirakira tiga bulan, Alex menyatakan, kalau kelak Risty dan Stuart sampai pada perceraian, talak cerai baru boleh dijatuhkan setelah Risty melahirkan.

“Boleh (mengajukan gugatan cerai ketika sedang mengandung), kan ada masa-masanya. Ngajuin gugatan kan ada mediasinya. Tujuannya kan bukan untuk cerai, karena ada mediasi juga. Akhirnya, kalau cerai juga talaknya setelah lahiran,” tuturnya.

Untuk jadwal sidang, Alex belum bisa memastikan.

“Kalau jadwal sidang, kami nunggu panggilan resmi dari pengadilan agama. Biasanya, kalau itu (tergugat) di luar wilayah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pemanggilan sampai satu setengah bulan,” terangnya.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rusdi Thahir saat dijumpai di PA Jakarta Selatan, Kamis (20/ 8/2015) mengatakan, pihaknya segera memanggil Risty dan Stuart. “Kemungkinan perkara ini tidak terlalu lama, lalu dipanggil, karena dua-duanya, baik penggugat maupun tergugat, beralamat di dalam Jakarta Selatan,” kata Rusdi.

Rusdi memberitahukan bahwa pihak pengadilan sudah menunjuk majelis yang akan mengurus proses perceraian Risty dan Stuart.

“Perkara ini sudah ditetapkan majelisnya. Majelis pelajari berkas, kemudian itu mungkin tidak terlalu lama. Berselang dua sampai tiga hari berikutnya majelis menetapkan kapan persidangannya dilaksanakan,” kata Rusdi.

Baik Risty maupun Stuart diharapkan dapat menghadiri sidang perdana mereka untuk menjalani proses mediasi. “Tentu sidang pertamanya dipanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk hadir di persidangan. Dan sidang pertama pada ketentuan hukumnya, dilakukan mediasi. Untuk bagaimana bisa pihak berperkara pidata itu melakukan perbaikan atau perdamaian. Karena rumah tangga itu sebaiknya rukun-rukunlah,” ujarnya.

Risty menikah dengan Stuart pada 19 April 2015 di Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Risty bercerai dari artis peran Rifky Balweel. Bersama Rifky, Risty punya seorang putra. tha www.lensaindonesia.com

yang mengadakan konser di Plenary Hall, Kuala Lumpur Convention Center.

“Bersyukur diberi kesempatan, untuk memberikan konser yang penting. Ini akan menjadi salah satu highlight buat karier saya,” kata Afgan saat konferensi pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis, (20/8/2015).

Berbeda dengan konser

sebelumnya yang berlangsung di Jakarta, konsep konser yang dibawanya mengusung panggung yang modern dan lebih kekinian.

“Konsep yang di Jakarta kemarin kan nuansa klasik.

Kalau yang di Malaysia nanti lebih modern dan menggunakan LED, ada nuansa elektroniknya,” ucap pria berdarah Minangkabau itu.

Rupanya, rencana konser tunggal Afgan di negeri jiran disambut baik para fans di sana. Tak tanggung-tanggung, satu bulan sebelum konser digelar, 50 persen tiket sudah habis terjual.

“Alhamdulillah, sampai sekarang 50 persen tiket sudah sold out, dan saya yakin dua minggu sebelum konser tiket sudah habis,” kata dia.

Selain itu, Afgan berharap, di konsernya nanti tak hanya fans dari Malaysia yang datang menonton. Tapi, juga penggemar dari Indonesia bisa menyaksikan konsernya tersebut.

“Harapannya sih, konser ini bakal diramein bukan cuma oleh Afganisme dari Malaysia, tapi dari Indonesia juga,” ucap art/vv dia.

Geger, Cornelia Agatha jadi Istri Siri Menteri Munculnya foto mesra Rizal Ramli dengan artis Cornellia Agatha memicu dugaan jika keduanya sudah menikah secara diam-diam.

DI TENGAH perang dingin Wakil Presiden, Jusuf Kalla dengan Menko Maritim, Rizal Ramli. Politik Indonesia dibuat gaduh, kali ini dengan munculnya foto mesra Rizal Ramli dengan wanita mirip artis, Cornellia Agatha.

Apakah foto mesera yang tersebar di Tabloid Cek n Ricek ini ada kaitannya dengan pernyataan Rizal yang ingin mengajak JK debat di depan publik. Atau memang politisi yang akrab disapa RR ini punya hubungan spesial dengan artis yang ngetop di film si Doel Anak Sekolahan ini.

Di tabloid CR disebutkan, foto Rizal dengan Cornelia tampak mesra. Dengan senyum khasnya, artis lawas tersebut tampak berpose manja dengan RR. Di bawahnya tertulis judul besar “Teman Tapi Mesra Menteri Baru” yang terbit hari Rabu edisi 19-25 Agustus 2015.

Saat dikonfirmasi, Menteri yang baru saja dilantik hari Kamis kemarin ini enggan menjawabnya. Saat itu, Rizal baru saja selesai rapat kabinet di Istana Negara. Dengan tergesa-gesa, RR hanya menjawab singkat. “No comment,” ujarnya singkat sambil ber-

gegas ke mobilnya.

Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan keduanya punya hubungan dekat. “Dia istri siri menteri baru, “ kata sumber yang mengaku juga dekat dengan Rizal Ramli.

Saat dikorek lagi apakah info itu A1 alias benar keasliannya, sumber meyakinkan jika itu benar. “Info A1, dan itu benar.

Dia sudah sering dibawa kemana-mana kok,” tutupnya.

Sementara kawan dekat Rizal Ramli, Adhie Massardi mengatakan isu itu salah alamat dan berdampak bagus bagi RR. “Ada pihak yang ingin melakukan pembunuhan karakter kepada Rizal. Tapi itu salah alamat, malah bagus!” kata Adhie saat dikutip dari media online.

Adhie berkilah, Rizal memiliki teman banyak dari berbagai kalangan, mulai dari seniman, hingga aktivis pergerakan. “Rizal sering diminta nonton teater, pameran lukisan dengan semua seniman, termasuk Cornelia Agatha. Tapi tidak ada yang spesial, mereka berteman,” ungkap dia.

Saat ditelusuri di akun twitternya beranama @CornelOnStage dia memposting be-

rita tentang Rizal Ramli. Dia menuliskan soal tulisan Dr. Rizal Ramli. “Indonesia Makmur dan Digjaya di Asia”.

Cornelia hanya bertutur kata melalui akun Twitter miliknya. “Everybody deserves to be happy...” kicaunya, Rabu (19/ 8), di sana diikuti dengan emoticon bergambar bunga mawar.

Sementara itu, saat dihubungi ponsel perempuan yang akrab dengan sapaan Lia itu memberikan nada sambung.

Namun sayang, dia belum mau menerima panggilan dari luar.

Dalam kehidupan pribadinya, Rizal pernah menikah dua kali. Yaitu, dengan Herawati Moelyono (1982-2006) dan Marijani (Liu Siaw Fung) (2008-2011). Keduanya telah meninggal dunia.

Cornelia sebelumnya pernah menikah dengan seorang pria bernama Sony Lawlani pada 2006 silam di Hongkong.

Dari pernikahan tersebut, keduanya dianugrahi dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Namun pernikahan mereka akhirnya kandas setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perceraian keduanya pada 1 Agustus 2013 silam. Penyebabnya adalah ded masalah KDRT.

Syahrini Jatuh ke Pelukan Bule Belanda SUDAH hampir setahun ini, Syahrini dan Dash Berlin manjlin hubungan. Keduanya sering berlibur bersama, makan bareng hingga pergi nonton film. Lama menyandang status jomblo, akhirnya penyanyi cantik Syahrini punya gebetan baru. Dia adalah Dash Berlin, bule asal Belanda yang berprofesi sebagai DJ. Tapi sayang, keduanya masih malu-malu akui hubungannya.

Kabar kedekatan Dash dengan pelantun lagu ‘Sesuatu’ itu bisa dike-tahui dari foto-foto yang diunggah Syahrini di akun instagram miliknya. Bukan hanya foto, penyanyi yang gemar jalan-jalan ke Eropa ini juga posting video mesranya.

Bahkan beberapa hari terakhir, melalui akun yang sama, lagi-lagi Syahrini unggah foto mesranya bareng Dash. Dalam foto tersebut, tampak keduanya sedang liburan bareng di Pulau Dewata. “Kami memang punya chemistry yang sangat baik sebagai teman,” kata Dash Berlin, santai. “Tak hanya berhubungan baik sebagai pekerja profesional, juga sebagai insan.”

Pria yang bernama asli Jeffrey Sutorius itu tak mengelak soal kabar yang menyebutkan

Syahrini dan Dash Berlin.

dirinya dan Syahrini melewati hari-hari yang menyenangkan sebagaimana tersimak lewat foto-foto di akun media sosial.

“Kami berteman, kami merekam video, berlibur, dan bersantap bersama,” katanya. “Kami juga menjadi tuan rumah yang baik di negeri masingmasing. Saya menaruh respek

terhadap Syahrini. Kita juga sama-sama profesional menjalani kerjasama ini.”

Kendati demikian, DJ yang akan tampil pada acara Festival Invasion 2015 di Jakarta, September mendatang itu punya penilaian sendiri terhadap penyanyi asal Bogor itu. “Dia sosok yang cantik, saya sangat

respek dengannya, dia sangat baik personalitinya, dan sangat humble,” ungkap Dash.

Dash Berlin mengakui Syahrini cantik. Tak tertutup kemungkinan bila kelak terjalin chemistry lebih dalam antara dirinya dengan sang biduan.

Apalagi keduanya sama-sama diketahui belum menikah.

Sang DJ mengibaratkan hubungannya dengan Syahrini tak ubahnya bertukar buku di mana satu sama lain bisa saling belajar, bertukar budaya, juga berbagi inspirasi. “Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari nanti,” tegasnya santai.

Sayang, saat dijumpai pada preskon Festival Invasion 2015, Syahrini berhalangan hadir.

Dash, lagi-lagi memaklumi keabsenan pelantun esuatu itu.

“Dia orang yang sangat sibuk, saya tahu itu. Tapi semoga pada acara Invasion nanti dia bisa hadir,” harapnya.

Dalam kesempatan berbeda, pe-nyanyi bernama asli Rini Fatimah Jaelani itu mengaku sangat mengenal sosok pelantun Till The Sky Falls Down, Somehow dan Waiting itu mengenal sejak lama.

“Dash Berlin itu teman lamaku sejak setahun yang lalu.

Kenal dia waktu itu di Amerika tahun lalu pas bulan Desember juga. Kita sama-sama di Los Angeles dan Las Vegas merayakan tahun baru bareng.

Waktu itu dia lagi main di sana dan aku lagi sama temen-temenku bersepuluh dari Jakarta,” ungkap Syahrini.

Semenjak itulah perkenalannya dengan Dash terjalin.

Bahkan, saat perempuan kelahiran 1 Agustus 1982 itu berlibur ke Eropa. Dia mengaku sempat menghabiskan waktu ber-sama Dash.

“Tadinya aku mau ketemu Paris Hilton di Ibiza, dia kan nge-DJ, hanya saja waktunya dia padat banget, nggak jadi ketemu. Kalau Dash ke-temu di Amsterdam, pas landing dia jemput. Dia dua minggu lagi mau ke sini,” kisahnya lagi.

Sekadar informasi, Syahrini memang diketahui belum menggandeng seorang pria.

Publik tahu hanya saat dia dipacari pria asal Malaysia, Bubu.

Namun ternyata kisah itu pun lenyap begitu saja. “Kata siapa single?” ceplos Syah-rini.

“Nggak mau cerita itu, itu rahasia. Emang ditemenin terus (pas liburan), tapi nggak mau diceritain,” tandas-nya. hrm

7 Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

Menko...

Sambungan Halaman 1 Protes RR itu memang sempat membuat marah Menteri BUMN Rini Soemarno. Faktanya, Rizal Ramli bukannya diam, tapi sebagai menteri koordinator, dia malah menyatakan menolak dan usul pembatalan rencana megaproyek pembangunan listrik 35.000 megawatt.

“Jokowi sebaiknya bersyukur dengan adanya Rizal Ramli yang punya early warning dalam mengingatkan pemerintah agar tidak salah urus negara.

Menteri menterinya dan Wapres membuat blunder,” kata Arief yang juga pimpinan Serikat Pekerja BUMN Bersatu, dalam keterangan pers kepada Lensa Indonesia, Selasa (19/8/ 2015).

Arief mengingatkan, proyek-proyek ambisius itu sangat berpeluang akan membuat mafia proyek untuk mencari keuntungan pribadi. “Peringatan Rizal Ramli selaku Menko Maritim dan Sumber Daya untuk membatalkan Loi pembelian kepada Menteri BUMN bukanlah sembarangan asal ngomong,” kata Arief.

Arief mengendus ada ketidakberesan dalam pembelian pesawat. “Jika ditelusuri memang ada ketidakberesan dalam hal harga belinya,” tegas dia.

Diungkapkan Arief, bahwa dari sumber siaran pers pabrikan Airbus dengan judul “New Airbus aircraft list prices for 20153 pada Januari 2015 Harga Airbus A350-XWB series 1000 paling mahal per unit harga US$351,9 juta. Artinya, jika Garuda membeli 30 unit hanya diperlukan dana pinjaman 10,56 miliar US dollar.

“Jadi, patut dipertanyakan pinjaman (Menteri BUMN) sebesar 4,5 miliar US dollar (Rp 58 triliun) dari Bank of China Aviation,” ungkap Arief terkait dana pinjaman tambahan

hingga total mencapai 44,5 miliar US dollar.

Menurut Arief, dana tambahan pinjaman dari BOC Aviation itu ditandatangani Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo dengan Chief Executife Officer BOC Aviation, Robert Martin.

“Perjanjian dengan BOC (terkait) dana US$ 4,5 miliar itu, Rini datang ke Paris menyaksikan penandatanganan ini juga,” jelas elit DPP Gerindra ini. Praktis, dana pinjaman dari BOC Aviation yang total 44,5 miliar US dollar itu juga digunakan untuk program refinancing akan lebih banyak menyasar proyek pembangunan pembangkit listrik yang sedang berjalan.

Poyuono juga membeberkan pembelian pesawat itu pun sangat menguntungkan China.

“Perlu diketahui bahwa Airbus sudah melakukan Offshore pembuatan komponen dan body pesawat Airbus di China.

Sehingga, BOC Aviation mengucurkan kredit pembelian Airbus oleh Garuda itu keuntungan China,” ungkap dia lagi.

“Selain mendapatkan bunga bank, China Aviation juga pabrik pembuatan komponen dan body airbus yang akan dipesan Indonesia,” tambahnya.

Penolakan RR terhadap pembangunan pembangkit listrik megaproyek, kata Pouyuono, sebenarnya merupakan proyek ambisius JK yang belum tercapai ketika jadi Wapres mendampingi SBY. “Diduga banyak melibatkan perusahaan Keluarga JK,” katanya.

Jika seperti itu, Poyuono yakin ada modus operandi anyar untuk melakukan bancaan baru di BUMN yang tercium Rizal Ramli. “Akan berpotensi merugikan negara di masa depan. Sebab, banyak proyek

Jadilah...

Sambungan Halaman 1 Reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan memberi keyakinan rakyat, mereka layak menempati posisi itu, menggantikan pejabat lama yang kurang maksimal kinerjanya. Tom Lembong jadi Menteri Perdagangan (Mendag), Darmin Nasution menggusur Sofyan Djalil, Pramono Anung menggeser Andi Wijayanto, dan Rizal Ramli menggantikan Indroyono Soesilo di Menko Maritim.

Pergantian ini dilakukan cepat dan tepat. Sektor ekonomi sedang bermasalah diisi orang yang berpengalaman di bidangnya. Hanya yang menjadi persoalan, Rizal Ramli tidak langsung bekerja, tetapi menyoroti program kementerian lain yang bukan wilayahnya. Lebih runyam lagi, dia menantang debat Wapres JK. Akibat itu Jokowi kelabakan.

Pasca pelantikan, sepekan dilakukan mengurus ini. Mendamaikan, mengakurkan, menjelaskan posisi masing-masing, serta menerangkan kembali garis komando yang tertuang dalam Nawa Cita yang harus diwujudkan. Kini sudah akur

dan ‘selesai’ kendati masih dalam tahapan ‘damai tapi gersang’.

Menko ‘menantang’ Wapres ‘berpantun ria’ memang baru ini kali terjadi. Tapi itu bukan pengalaman baru bagi JK. Dia sering ‘berpantun’ saat mendampingi SBY. Kebetulan karena sama-sama suka ‘pantun’, maka terjadi pantun berbalas pantun, memanas, hingga timbul pameo, bahwa inilah matahari kembar. JK dianggap mendestruksi kekuasaan presiden, yang berakhir dengan ‘cerainya’ SBY-JK digantikan SBYBoediono.

Adakah JK melakukan langkah sama saat mendampingi Jokowi sekarang ini? Kalau kita mau surut ke belakang, sebelum reshuffle direalisasi, sudah santer terdengar, bahwa akan banyak menteri bakal diganti. Jokowi tidak menjawab ketika dikonfirmasi. Dia purapura tidak tahu dan tak mau tahu soal itu.

Isu ini ditangkap JK. Dia layani awak media yang ingin mendalami rumor itu. Isu yang semula sayup-sayup sampai itu

Ketua...

Sambungan Halaman 1 dengan komitmen lain memperkuat pembenahan di aparat hukum lainnya, yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

Baca juga di halaman 9: PDIP ‘Ngamuk’ Megawati Diberitakan Bubarkan KPK “Nah, seiring polisi dan jaksa diperkuat, perilaku korupsi turun, lembaga ad hoc seperti KPK juga selesai. Ini pendapat orisinal,” urai Arief.

Arief menilai, pada intinya, pidato Megawati berisi kegelisahan yang juga dirasakan banyak tokoh bangsa dan petinggi lembaga tata negara seperti dirinya sendiri. Inti kegelisahan itu adalah bahwa dalam proses konsolidasi demokrasi dari era Orde Baru ke era saat ini, ternyata prinsip Indonesia yang diletakkan para Pendiri Negara (Founding Fathers) juga dilupakan.

“Di dalam pidato itu, Ibu Mega sebenarnya berusaha mengembalikan agar kita kembali ke pemikiran founding fathers. Baik aspek politiknya, hukum, ekonomi, sosial, insti-

tusional, kultur, dan substansi pengaturannya,” jelas Arief.

Sementara Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Muhammad Ridlo Eisy, menyatakan, pihaknya sudah menginvestigasi permasalahan terkait pemberitaan sebuah media massa soal pidato Megawati.

Dari hasil telaahan Dewan Pers, diketahui ada be-berapa inti pesan Megawati soal KPK dalam pidatonya.

Pertama, Megawati menekankan bahwa KPK adalah lembaga ad hoc. Kedua, kalau semua pejabat tidak korupsi, maka KPK tidak diperlukan lagi, dan bisa dibubarkan. Ketiga, KPK bakal tetap berdiri, selama masih banyak korupsi.

“Kejadian yang diberitakan itu bagaikan gajah yang kebetulan ada boroknya. Bagi yang suka dengan gajah itu, maka yang diceritakan adalah gading gajah yang indah. Bagi yang tidak suka dengan gajah itu, maka yang diceritakan adalah boroknya,” jelas Ridlo.

Kata dia, dalam teori, hal de-

pembangkit listrik yang dibangun atas kerjasama dengan China dengan mengunakan pendanaan dari China, tidak ekonomis dan banyak yang cepat rusak,” tegas penggerak Serikat Pekerja BUMN ini.

Megaproyek ini dinilai berlebihan dan ambisus, karena target pencapaian 35.000 megawatt itu dicanangkan rampung 2019, atau lima tahun ke depan, di akhir pemerintahan Jokowi-JK. Padahal berkaca di era pemerintahan SBY, target 10.000 megawatt saja, gagal direalisasikan. Terlebih lagi di era Jokowi-JK, selain kondisi perekonomian yang terpuruk, tahap pengerjaan, pencairan dana dan kekompakan seluruh komponen, memerlukan waktu sangat panjang.

“Apalagi, alasan Rizal Ramli sangat tepat bahwa target pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt terlalu sulit dicapai. Bahkan, dia menilai bahwa proyek yang dicanangkan Jokowi hingga 2019 itu tak masuk akal.

Jika tidak tepat waktu atau mangkrak akan menambah beban hutang Luar Negeri,” katanya.

Memang, di tengah nilai tukar rupiah yang terpuruk atas dollar, megaproyek dengan 109 item proyek ini, memerlukan nilai investasi tak sedikit, yakni menembus angka Rp 1.127 trilliun. Terdiri dari Rp 512 trilliun untuk proyek dikerjakan PT PLN dan Rp 615 trilliun oleh swasta. Terhadap kebutuhan anggaran raksasa untuk merealisasikan 109 item itu, memang cukup riskan melibatkan kepentingan orang atau kelompok.

RR menegaskan bahwa target pemerintah tersebut akan sulit terealisasi dan terlalu besar, tidak realistis dan mustahil.

Waktu lima tahun kata RR terlalu singkat untuk target sebesar itu.

Apalagi, masih ada pekerjaan rumah lainnya yang ditinggalkan oleh pemerintahan SBY

yakni pembangunan pembangkit yang kapasitasnya mencapai 7 ribu mw.

Karena itu dirinya akan berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya seperti Kementerian ESDM dan Dewan Eneri Nasional (DEN) untuk melihat dan merevisi kembali target tersebut. “Itu terlalu besar dan sangat sulit terwujud. Bagi saya target itu perlu direvisi,”ungkapnya.

RR juga berpendapat bahwa pembangunan pembangkit listrik tidak bisa hanya mengandalkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal itu pulalah yang menurutnya mempersulit pembangunan pembangkit berkapasitas besar tersebut. Menurutnya, perlu keterlibatan pihak swasta dan domestik asing. Jika tidak akan sulit terealisasi.

Hal senada diungkap Aktivis Komite Bangkit Indonesia Adhie M Massardi yang meminta JK sebagai pejabat paling senior tidak berlebihan menyikapi kritik dari anak buahnya. Seharusnya, kata Adhie, JK lebih bijaksana dalam menyikapi saran dan gagasan untuk perbaikan pemerintahan, dari mana pun datangnya.

“Sehingga jadi teladan bagi anggota kabinet lainnya. Tidak malah menanggapinya secara emosional,” kata Adhie, Rabu (19/8/2015).

Adhie menambahkan seharusnya kegaduhan politik ini tidak perlu terjadi jika JK menempatkan diri sebagai pejabat paling senior saat ini. Dia bahkan menilai reaksi JK tidak terlepas proyek itu memang berkaitan dengan keluarga.

“Kalau saja Pak JK hadir sebagai negarawan, yang tindaktanduknya hanya demi kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa, dan tidak memiliki konflik kepentingan, apalagi menyangkut bisnis keluarga, tak akan muncul kegaduhan politik di level kabinet seperti sekarang,” katanya.

mengental. Jawaban JK seakan memberi penegasan, bahwa tak lama lagi memang banyak menteri yang bakal lepas jabatan. Akibatnya kementerian yang ‘terancam’ tidak fokus bekerja. Malah di Kementerian Perindustrian timbul teror, Saleh Husin bakal hilang digantikan Rahmad Gobel (Mendag).

Menyikapi itu, Jokowi yang tidak suka ‘pantun’ itu memilih waktu yang tepat. Di sela resepsi perkawinan puteranya di Solo, saat berdampingan dengan JK, lugas dan tegas Jokowi bilang, “Jangan ganggu menteri yang sedang bekerja”.

Itu diulang. Sejak itu isu pergantian menteri mandeg. Rumor reshuffle kabinet hilang tanpa bekas.

Pemimpin itu dalam gatra Jawa adalah matahari. Dia panas dan terang yang menghidupi.

Jika otokrasi peneduh dan penyeimbangnya permaisuri, dalam format konstitusi kita adalah wakil presiden. Dia harus menjadi rembulan. Indah mempesona. Tenang menerbitkan cinta. Memberi kedamaian dan kesejukan. Jangan berpikiran menjadi matahari dengan meninggalkan fungsinya. JK masih harus belajar untuk menjadi rembulan itu, kendati sudah mending dibanding saat

mendampingi SBY. Rizal Ramli memang ‘liar’ dan ‘jalang’. Mirip puisi Khairil Anwar “Aku” yang tak kenal ruang dan kesopanan. Dia ditantang menantang. Loe jual gue beli. Lupa, bahwa sekarang dia sudah berganti baju, bukan lagi di luar pemerintahan. Dia adalah pejabat negara yang harus menciptakan keteduhan.

Berlaku santun sebagai pembantu presiden.

Maka jika diambil hikmahnya, langkah Rizal Ramli yang ‘urakan’ itu adalah cara lain untuk yang lain melakukan instrospeksi. Untuk JK dan Rizal Ramli sendiri. Tapi kalau ‘kegaduhan’ yang ditimbulkan itu terus gaduh, rasanya tidak salah jika paket reshuffle jilid dua nanti Rizal Ramli include tereliminasi.

Benarkah akan ada reshuffle kabinet jilid dua? Soal yang ‘beginian’ Jokowi memang ‘primpen’. Pandai menyimpan rahasia. Tidak ada yang tahu, tapi bisa saja tiba-tiba ‘paket menteri baru’ diumumkan. Ini yang mengesankan di pemerintahan Jokowi.

mikian dikenal sebagai agenda setting. Yakni merupakan patokan atau arahan redaksi kepada wartawan untuk melihat fakta, kejadian, dan kasus dalam masyarakat. “Agenda setting bisa dipengaruhi oleh aliran politik, maupun kebi-jakan ekonomi,” jelasnya.

Lebih jauh, Ridlo menilai bahwa kasus itu mencerminkan adanya hal serius mengenai bagaimana media massa dalam melihat isu parsial semacam KPK, dengan isu lebih substansial terkait Konstitusi.

“Sampai sekarang, media masih menyoroti masalah berita KPK yang dilontarkan Presiden Megawati. Mengapa? Masalah KPK mungkin lebih seksi.

Sedang masalah Konstitusi, harus berpikir, dan ini lebih cocok masuk ke artikel, atau berita mendalam,” jelas Eisy.

Dalam kesempatan yang sama, saat memberikan sambutannya, Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO), mengecam media massa asing yang memelintir pernyataan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri.

Kata Oesman, dia masih mengingat isi pidato Megawati, karena dirinya hadir dalam

acara itu. Seingat dia, Megawati menyampai-kan pemikiran orisinil dan objektif soal kondisi ketatanegaraan dan masyarakat Indonesia terkini.

Salah satu sub topik yang dis-ampaikan Megawati adalah mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana Megawati menekankan bahwa bila korupsi sudah tak ada di Indonesia, maka KPK bisa dibubarkan sebagai lembaga ad hoc.

“Itu yang saya dengar dan saya tangkap selain Ibu Mega menyampaikan gagasan lain.

Namun saya kaget ketika media massa menulisnya tak lengkap dan memelintir. Bahwa KPK sifatnya ad hoc dan gagasan membubarkan KPK. Ini dilakukan media luar negeri ya.

Kalau media dalam negeri tak ada yang menulisnya,” katanya.

OSO juga mempertanyakan, kenapa gagasan brilian negarawan ditulis jadi berita menyesatkan. “Bahkan berita itu sudah mengarah kepada pembunuhan karakter orang. Biarkan demokrasi berkembang dengan indah. Saya kira hal seperti ini tak boleh lagi terjadi di negara dimana Pancasila sebagai dasar negara,” tegasnya. hrm

*Djoko Suud Sukahar, Penulis kolom detik.com sekaligus pemerhati sosial budaya

Adhie secara terbuka mendukung RR. Keduanya memang dikenal dekat. Saat Presiden Abdurrahmad Wahid (Gus Dur) menjabat, Adhie merupakan salah satu juru bicara, sedangkan RR menjadi menteri keuangan.

Setelah Gus Dur lengser, keduanya bersama sejumlah aktivis aktif mengkritisi kebijakan pemerintah SBY-JK. Mereka juga sama-sama tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih. Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Effendi Simbolon mendukung penuh gaya kritis Menko Kemaritiman, Rizal Ramli. Dia justru berharap ada banyak personal kritis dalam kabinet kerja seperti Rizal.

“Justru kita perlu Rizal-Rizal yang lainnya,” kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Menurut Effendi, sejauh ini kabinet kerja tak memiliki peran optimal. Maka dari itu diperlukan pengawasan dan gebrakan. “Sekarang begini 10 bulan kabinet Jokowi apakah ada positifnya? Kan tidak ada,

makanya didorong untuk melakukan reshuffle. Masuknya Rizal Ramli kok kalian jadi musuhi (Rizal Ramli) walaupun dia satu, dari 34 menteri lainnya,” terang dia.

Effendi mendukung penuh Rizal Ramli yang dianggapnya lebih baik dari 33 menteri lainnya. Dia yakin, Rizal benarbenar kerja, bukan hanya cari makan saja seperti menteri lainnya. “Biarkan saja yang 33 menteri tidak benar, bisa saja dia hanya pragmatis saja cari makan saja, cari kerjaan saja buktinya saja penyerapan baru 10 persen - 15 persen alasannya tidak kondusif,” tuturnya.

Atas polemik yang muncul antar dua elit pemerintah itu, Jokowi menanggapi dengan santai. Dia tidak ingin masalah antara JK dan Rizal Ramli, menghambat proyek listrik 35 ribu mega watt.

“Urusan saya bekerja. Kamu (wartawan) senangnya pasti begitu. Urusan seperti itu pasti nggak akan saya jawab.

Urusan saya, bekerja, selesaikan masalah,” kata Jokowi di

Yakuza...

Sambungan Halaman 1 Dalam launching bukunya pada bulan Juli 2013 lalu, Richard Susilo menceritakan, Yakuza melakukan tindakan pencucian uang di Indonesia dengan cara kerja yang rapi dan mengikuti aturan bisnis di negara yang dituju, sebut saja misalnya bermain saham di pasar modal.

“Perhatikan saja, kalau pasar uang dan pasar modal Indonesia tiba-tiba ‘meledak’, itu patut dicurigai,” kata Richard kepada wartawan dalam launching bukunya, Juli 2013 lalu.

Pria yang lama tinggal di Jepang ini juga mengingatkan masyarakat Indonesia agar selalu mewaspadai kerja sama bisnis baru. Karena, bisa jadi Yakuza memanfaatkan orang Indonesia untuk menjalankan bisnisnya.

Filosofi Yakuza adalah materi atau uang, kehidupan bis-

nis mereka besar di bidang properti, pertambangan, saham, dan juga narkoba. Mereka pandai memanfaatkan siapa saja oknum di Indonesia baik oknum kalangan birokrasi pemerintahan, oknum kepolisian, oknum imigrasi, dan lain lain, demi kepentingan bisnis.

Segala cara dilakukan Yakuza di Indonesia dengan memanfaatkan ekonomi Indonesia diantaranya dengan membangun perusahaan fiktif. Dari data yang ia peroleh, sedikitnya sekitar Rp 2 triliun uang Yakuza sudah masuk ke Indonesia melalui metode pencucian uang.

Perkembangan perekonomian Indonesia yang sangat maju berdampak bukan hanya bertambahnya investasi asing terutama Jepang, tetapi bersamaan dengan itu perekonomian Indonesia

Nyentrik...

Sambungan Halaman 1 Mungkin karena mereka risih memanggil nama Tuhan sehingga diberi nama julukan saja. Namun banyak juga yang memanggilnya Pak To atau Pak Han. Ia tak menyangka jika foto KTP yang mencantumkan nama uniknya menjadi tenar.

Kendati demikian, Tuhan mengaku selama ini dirinya tidak merasa aneh dengan nama yang disandangnya. Memang awal-awal dulu dia merasa aneh, terutama saat mengurus KTP. Menurutnya banyak orang terutama orang kelurahan yang tidak percaya dengan namanya. Dia pernah ditanya berkali kali oleh petugas ketika berurusan dengan penulisan nama. Ya.. perlakuan seperti ini kerap diterima oleh Tuhan ketika harus berurusan dengan petugas administrasi.

Tak hanya ditanya berkali kali untuk meyakinkan penulisan nama, wajah terheran heran dari lawan bicara sering ia lihat ketika memperkenalkan namanya pada orang yang baru dikenalnya.

“Pas waktu bikin KTP, SIM itu orangnya yang nyatat tidak mempermasalahkan. Tapi ditanya berulang-ulang sama liha-

tin saya. Ya ditanya apa benar namanya Tuhan? Nanya sambil lihatin saya dengan muka heran gitu, mungkin karena nama saya dinilai aneh,” ujar Tuhan sembari tertawa ringan Tidak hanya itu, Tuhan juga mengaku sering kesulitan menjelaskan namanya pada orang yang baru dikenalnya.

Rata-rata mereka tidak percaya setelah mendengar namanya disebutkan. “Hanya beberapa minggu terakhir ini, banyak yang tanya nama saya yang sebenarnya. Mereka tidak percaya nama saya Tuhan.

Ya sudah, saya kasih (lihat) KTP saya saja,” ungkapnya.

Meski demikian Tuhan sempat disarankan kawankawannya untuk memberi nama Ali sebagai nama depannya. Namun saran mengganti nama tersebut diurungkan karena dinilai akan berujung pada kendala kepengurusan administrasi yang panjang.

Tuhan memilih tetap enjoy dengan nama pemberian orang tuanya tersebut.

Istri Tuhan, Husnul Hotimah (37), menceritakan bahwa sekitar tahun 2000-an saat akan merantau ke Bali, teman-

Pilwali...

Sambungan Halaman 1 “Surat yang digugat itu intinya berisi perpanjangan waktu pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya,” ujarnya.

Ketua Pokja Koalisi Majapahit mengaku penerbitan surat kembali perpanjangan waktu dinilai cacat hukum karena melanggar PKPU nomor 12 tahun 2015 dan UU Pilkada 8 tahun 2015 sehingga surat KPU tidak mempunyai kepastian hukum. Hal ini akan menjadi fatal karena akan berdampak munculnya polemik setelah Pilkada selesai. “Kita mencoba mengkoreksi itu,” kata AH Tony, ketua Pokja Koalisi Majapahit.

Dirinya heran, mengapa

UU Pilkada dan PKPU dikalahkan oleh terbitnya surat KPU untuk kembali membuka perpanjangan pendaftaran pasangan calon. Dalam hal ini Koalisi Majapahit akan mempertemukan pembuat undang-undang yakni DPR RI dan penyelanggara pemilu yaitu Bawaslu dan KPU. Ditanya apakah gugatan tersebut bisa menghambat proses pelaksanaan Pilwali Surabaya yang saat ini sudah berlangsung? Menurut Chandra secara hukum gugatan tersebut tidak mempengaruhi.

Proses Pilwali tetap bisa dilaksanakan oleh KPU Surabaya berbarengan jalannya gugatan. Kecuali jika putusan ink-

JCC, Rabu, (19/8/2015).

Meski ada yang pesimis termasuk Menko RR, Jokowi enggan menurunkan target dari rencana tersebut. Masalah yang muncul tidak akan mempengaruhi keinginan pemerintah membangun listrik di Indonesia. “Sudah saya sampaikan, itu target kebutuhan, tugas menteri mencarikan solusi,” kata Jokowi.

Dia meminta seluruh jajarannya untuk bekerja. Kalau ada masalah, maka tugas menteri yang mencari solusinya.

“Yang itu sudah saya sampaikan, tugasnya adalah mencarikan solusi dari setiap problem, dari target dan kebutuhan yang ada,” tutur Jokowi.

Jokowi beralasan, jika ingin target mudah, cukup dengan 5.000 megawatt. Dan dia memastikan pasti tercapai. Tapi jelas, dia menolak. Oleh karena itu, tugas para menteri dan menko untuk mensukseskannya. Karena Jokowi tidak ingin ada keluhan dari rakyat soal aliran listrik yang sering mati. licom/did/rnd

sudah disusupi Yakuza.

“Para Yakuza ini berbisnis layaknya pelaku bisnis namun dampak kehadiran mereka di Indonesia sangat besar karena Yakuza adalah kelompok teroganisir, terstruktur baik” kata Richard.

Richard juga mengingatkan sudah saatnya Pemerintah Indonesia lebih berhatihati ditengah gencarnya kedatangan investor dari Jepang sebab tidak mustahil beberapa diantaranya ada yang beritikad kurang baik.

Kiprahnya sebagai mantan wartawan dan konsultan bisnis di Jepang membuat dirinya memahami seluk beluk Yakuza, khususnya di Indonesia. “Saya cinta Merah Putih, apa yang saya ungkap ini bukan tanpa risiko, namun saya lakukan ini demi kepentingan pemerintah dan negara Indonesia yang pembangunannya sedang tumbuh dan menjadi incaran Yakuza serta aksi pencucian uang pihak Yakuza di sini,” ujar Richard. the/trib

teman suaminya sempat memberi saran supaya namanya diganti menjadi nama Ali Tuhan. Hal itu dilakukan supaya ketika merantau nanti, tak ada kesan aneh jika ada orang yang mempertanyakan namanya. Namun saran itu segera diurungkan, karena ia merasa ribet jika harus mengganti nama dari semua surat penting yang telah dimilikinya.

“Dulu sempat teman-temannya itu bilang supaya ditambahi Ali jadi Ali Tuhan.

Tapi kan susah harus ganti semua. Wong buku nikah, KK semua namanya ya Tuhan.

Mau gimana lagi, ya ndak jadi diganti,” ujar Husnul.

Senada dengan Husnul, tiga kakak perempuan Tuhan seperti Juni, Aisyah dan Halifah juga tak pernah menginginkan jika nama pemberian mendiang orang tua pada adiknya diganti. Nama unik itu akan selalu menjadi kenangan tak ternilai yang harus dijaga hingga akhir hayat, apalagi nama itu sudah diberikan sejak Tuhan lahir. “Gak ada keinginan mengganti nama, apalagi wes diselameti (sudah dilakukan syukuran atau pemberkatan),” kata Halifah.

“Nama adik saya antik, Tuhan. Ya itu sudah namanya, tidak perlu diganti-ganti.

Nama pemberian orang tua kok,” celetuk Juni. ir/vo/ma

racht sebelum pemilihan 9 Desember, maka Pilwali Surabaya bakal dibatalkan.

“Kecuali sudah ada putusan inkracht. Misalnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebelum pilkada digelar,” pungkas Chandra.

Gugatan ini dilayangkan Koalisi Majapahit lantaran KPU memperpanjang masa pendaftaran Pilkada serentak 2015 di tujuh daerah. Koalisi Majapahit menganggap Surat Edaran KPU Nomor 449/ KPU/VIII/2015 tertanggal 6 Agustus tidak dilandasi payung hukum yang jelas. Karena itu, jika KPU ingin membuka kembali pendaftaran pilkada semestinya lebih dulu merevisi Peraturan KPU Nomor 12/2015 sebagai dasar memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah. ian www.lensaindonesia.com

PEREMPUAN TANGGUH 2015

8 Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

MARIA FELICIA GUNAWAN

Pembawa Baki Bendera Pusaka yang Curi Perhatian Felicia mengaku cukup gugup saat mengetahui dirinya terpilih sebagai pembawa baki bendera pusaka.

Pengumuman itu pun baru diketahuinya saat ia tiba di Istana Kepresidenan.

MARIA Felicia Gunawan, anggota Tim Sadewa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tak menduga jika dipercaya membawa baki duplikat bendera pusaka dari Presiden Joko Widodo untuk dikibarkan, saat Detik-detik Proklamasi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2015).

Demikian juga Rani Noerinsan, anggota Tim Nakula Paskibraka, yang sore harinya ditunjuk membawa kembali bendera pusaka pasca-dikibarkan. “Semuanya itu baru tahu pukul 07.00 di hari-H, siapa yang bawa bendera pagi hari dan siapa yang bawa bendera sore harinya,” tutur Maria

Felicia Gunawan, yang akrab disapa Cia, saat ditanya, pada acara pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahwori di Kemenpora, Selasa (18/8/2015).

Bahkan, tambah Cia, saat geladi bersih pun, para siswi anggota Paskibraka juga tidak ada yang tahu, siapa yang akan terpilih mengemban amanat membawa bendera dari dan ke Presiden saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke70 Kemerdekaan RI tersebut.

Meskipun demikian, saat membawa baki dan melangkahkan kaki menaiki tangga Istana Merdeka, Cia tampak begitu tenang. Setelah menerima

bendera Sang Saka Merah Putih, yang diserahkan Presiden Jokowi, siswi kelas XI SMAK Penabur Gading Serpong, Banten, itu, dengan kepala tetap tegak dan pandangan mata tetap lurus ke depan, berjalan mundur, menapaki satu demi satu anak tangga.

Selanjutnya, ia kembali bergabung dengan anggota Paskibraka lainnya untuk menjalankan tugas mengibarkan bendera. Ketika bendera telah terkibar dengan sempurna, Tim Sadewa Paskibraka pun meninggalkan lapangan upacara dengan rapi, nyaris sempurna, tanpa kekurangan berarti.

“Saya bersyukur, sekarang sudah lega. Semua berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kepada kakakkakak pelatih dan teman-teman yang telah memberikan kepercayaan kepada saya,” ujar Cia dengan bangga.

Kegelisahan tampak terlihat sebelum Cia menjalankan tu-

gasnya sebagai pembawa baki duplikat bendera pusaka Merah Putih. Maklum, Cia tidak boleh sama sekali melakukan kesalahan sedikit pun saat menjalankan tugas di depan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta jutaan mata penonton lainnya di halaman Istana Merdeka ataupun di layar kaca. Beberapa kali, Cia tampak merapalkan doa.

Kedua tangannya saling menggenggam erat, sementara pandangannya menengadah ke atas. Berdiri di sekitarnya, kakak-kakak pembina yang tidak henti-hentinya menyemangati Cia. Sejenak dia berdialog, mencoba membolak-balik baki yang nantinya diletakkan duplikat bendera pusaka Merah Putih. Cia sadar bahwa ia harus sukses dan berhasil menjalankan tugasnya, apalagi acara itu juga disaksikan langsung oleh keluarganya di tribun di sisi barat halaman Istana Merdeka.

Cia memang mengaku cukup gugup saat mengetahui dirinya akhirnya terpilih sebagai pembawa baki bendera pusaka. Pengumuman itu pun baru diketahuinya saat ia tiba di Istana Kepresidenan.

“Yang pasti takut kecewakan, nggak bisa kasih yang terbaik, itu ada rasa khawatir.

Pokoknya rasa takut ada karena sudah ada kepercayaan kakak-kakak pelatih,” ujar Cia usai pengibaran bendera.

Perempuan yang bercitacita menjadi reporter televisi itu mengungkapkan, saat itu dirinya khawatir jika membuat kesalahan. Misalnya, khawatir tergelincir saat menuruni tangga, tersandung batu, hingga khawatir angin kencang yang bisa menggerakkan bendera Merah Putih yang dibawanya.

Namun, Felicia lebih memilih untuk memikirkan hal yang bahagia dibandingkan terus larut dalam kegelisahannya.

“Untungnya, kami sudah di-

Presiden Jokowi memberi bendera pusaka ke Maria Felicia Gunawan.

siapkan dengan baik, sudah dikasih motivasi sama kakak pembina, kasih semangat, tim dari pelatih dan teman-teman.

Bersyukur, tidak ada kendala,” ungkapnya.

Perasaan lega setelah menjalankan tugas dengan baik pun langsung dirasakan Felicia dan semua pasukan pengibar bendera pusaka dari tim Sadewa yang menjadi petugas pengibar pada pagi. Seluruh Paskibraka yang terpilih mengibarkan dan menurunkan bendera Merah Putih pada hari kemerdekaan ini telah menjalani proses seleksi ketat, mulai dari tingkat wilayah, kota/kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional.

Pada tingkat nasional, dua orang dari tiap-tiap provinsi diutus ke Jakarta untuk melakukan pelatihan selama satu bulan. Dalam pelatihan itu, anggota Paskibraka dilarang bertemu dengan orangtuanya. Bahkan, komunikasi melalui sambungan telepon dibatasi. Mere-

Paskibraka Maria Felicia Gunawan pembawa baki bendera pusaka HUT RI ke-70.

ka dilatih bersama dengan Pasukan Pengamanan Presiden.

Disiplin dan siap menerima segala tantangan diajarkan kepada semua anggota Paskibraka. Hal ini pun dirasakan Felicia. Jika sebelumnya dia suka menunda-nunda kegiatan, hal itu harus diubah dalam masa pelatihan ini.

“Karena kegiatan full, molor lima menit saja pengaruhnya ke kegiatan setelahnya. Kita sendiri yang enggak enak. Makanya, itu yang paling aku

pelajari, disiplin,” imbuh dia. sab/kom

Tara, Psikolog Cantik Tiada Tara

Tara Adhisti de Thouars

KESADARAN masyarakat Indonesia untuk menemui psikolog masih sangat rendah.

Hal ini yang disadari oleh perempuan cantik bernama lengkap Tara Adhisti de Tho-

uars. Sebagai psikolog, ia tahu betul bahwa masih banyak orang Indonesia yang sejatinya butuh bimbingan psikolog dalam menyelesaikan masalahnya, namun masih enggan untuk melakukannya.

Karena itu pemegang double degree lulusan BA in Psychology dari University of Queensland, Australia dan Sarjana psikologi dari Universitas Indonesia ini sempat membuka ruang konsultasi secara online.

Bersama kawannya ia mendirikan webkonseling yang kala itu bernaung yang

dikelola sederhana. Mereka yang bermasalah bisa menemui pemegang program Magister profesi klinis dewasa Universitas Indonesia ini secara online. Kelebihan lainnya layanan tersebut diberikan Tara secara gratis.

“Kami ingin masyarakat tidak takut berhadapan dengan psikolog,” ujarnya. Metode ini terbukti berhasil. Tara dan kawannya menerima banyak klien. Tak hanya sebatas di Indonesia, beberapa bahkan datang dari mancanegara. Sekurangnya dalam sehari mereka me-

nerima 10 surat elektronik yang berisi keluhan dan ingin berkonsultasi. Tak merasa rugikah Tara mencurahkan tenaganya secara gratis?

“Kepuasan adalah saat mereka yang dalam masalah mengucapkan terimakasih.

Senang sekali bisa membantu orang yang sedang terbelit masalah,” jawabnya. Sayang, kesibukan dunia off line akhirnya menyita banyak waktu. Layanan yang digagas tahun 2008 tersebut vakum dari update terhitung semenjak oktober 2012. Kemanakah Tara saat

ini? Wajah cantiknya sering menghiasi layar kaca. Beberapa program mentasbihkannya sebagai Narasumber. Ia menkonsentrasikan keahliannya pada bidang kepercayaan diri dan masalah personal.

Sanatorium Dharmawangsa pernah menjadi salah satu tempatnya mengabdi.

Kini ia aktif sebagai psikolog di lembaga shape up Indonesia. Salah satu perhatiannya kini adalah pada penderita gangguan pola makan yang disebabkan unsur psikologis. yom

Hanifa Ambadar Raup Miliaran dari Dunia Maya BERAWAL sebagai seorang blogger sejak 1999, kini Hanifa Ambadar menjelma jadi pebisnis di ranah maya yang sukses. Adalah Female Daily Network (FDN), jaringan media digital dan komunitas khusus tentang perempuan yang dibesutnya bersama Affi Assegaf, saat ini merupakan salah satu komunitas perempuan online terbesar di Indonesia. Anggotanya mencapai 45 ribu orang.

FDN mengelola beberapa situs di antaranya: fashionesedaily.com (fashion, kecantikan &gayahidup) mommiesdaily.com (kehamilan & famili) dan popsdaily.com (selebritas).

“FDN memang online destination for everything related to women. Jadi semuanya dibuat oleh perempuan dan untuk perempuan,” ujar Hanifa Ambadar, Direktur Pengelola FDN. Menurut wanita ayu ini, kekuatan FDN pada konten yang fokus membahas soal perempuan. Tak heran, cukup banyak perusahaan yang menggandengnya. Misalnya dari industri fashion & beauty ada Metro Dept. Store, Banana Republic, Levi’s, Estee Lauder, Clinique, Bobby Brown, YSL, L’Oreal Paris, Maybelline, Lanvin, Sariayu, Martha Tilaar, Wardah Cosmetics, Pond’s, The Body Shop, Wacoal, dan Aristry.

Dari consumer goods ada Sunsilk, Dove, Rohto, Kotex, Tupeprware, Attack Batik, Soy Joy, Nestle, Pepsodent, Gondowangi, Mizone, Scotch Brite, Wall’s, dan Rexona. E-commerce ada Zalora, Blibli, StrawberryNet, Scallope, DealKeren, Multiply, DikotaKita, dan BerryBenka. Di teknologi dan komunikasi ada Indosat, XL, Mentari, IM3,

www.lensaindonesia.com

Hanifa Ambadar

Lenovo, Acer, Samsung, Sony Ericsson, dan Sony. Tak ketinggalan ada Mazda, Singapore Tourism Board, Philips, Kemdikbud dan banyak lagi.

“Kalau dilihat dari komposisinya memang masih lebih banyak merek luar yang beriklan dibanding merek lokal. Mungkin karena mereka mengacu ke headquarter yang pasti sudah lebih dulu berkampanye di online,” ungkap lulusan Pemasaran dari Southern Illinois University of Carbondale dan MBA dari Maryville University, St. Louis – MO, Amerika Serikat ini.

Sayang, Hanifa tidak berkenan menyebutkan berapa omset iklannya itu. Ia hanya mengatakan revenue 2012 dari pertengahan tahun sudah melewati revenue 2011. Trafiknya juga meningkat sampai 350% dalam tiga bulan terakhir. Menurut sebuah sumber, pada semester pertama 2011 FDN sudah meraup Rp 2 miliar.

Di FDN ini juga ada divisi agensi

media sosial, di mana sekarang pihaknya memegang 6 merek, serta mengelola akun Facebook dan Twitter kliennya. Menurut kelahiran Jakarta 21 Mei 1979 ini, divisi tersebut sejatinya dibentuk secara tidak sengaja.

“Nah, karena mereka menganggap kami tahu bagaimana berkomunikasi dengan perempuan, maka mereka memercayakan untuk membuat strategi media sosial dan mengelolanya,” ia menjelaskan.

FDN juga mengadakan acara yang berganti-ganti bentuknya menyesuaikan dengan permintaan klien.

Perhelatan yang dibesut, misalnya kelas dandan dan kelas masak serta MarketPlaza.

“Event terbesar kami adalah Women Wired Weekend di bulan Februari lalu, di mana kami mengadakan acara dua hari yang isinya dua hari penuh konferensi, MarketPlaza, aktivitas komunitas di FXJakarta,” paparnya.

Hanifa membangun bisnisnya ti-

daklah mudah. Pertama kali FDN dibangun pada 2005 bisa dibilang tidak menggunakan modal sama sekali. “Yah, paling untuk membeli domain senilai Rp 100 ribu/tahun dan membayar hosting Rp 1 juta/tahun.

Platformnya memakai gratisan dari blogger.com, dan saya mendesainnya sendiri. Jadi memang tidak ada biayanya,” ia menuturkan.

Kendati bisnisnya dijalankan belum serius, pihaknya sudah mampu menggaet pengiklan di 2007. Uang hasil iklan itulah yang akhirnya digunakan untuk menyewa kantor ketika ia mulai fokus menjalankan bisnis ini di awal 2009.

“Karena pengiklan semakin banyak, jadi kami tidak pernah menggunakan uang sendiri untuk diinvestasikan sebagai modal,” ucapnya mengenang.

Setelah bisnisnya besar, Hanifa pun terus melakukan inovasi. Seperti ke depan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Clozette.co membuat www.clozettedaily.com. Nah, Clozette ini bisa dibilang salah satu inovasi terbaik dalam kategori fashion social platform sampai mendapat Red Herring 100 Global Award. Penghargaan itu hanya didapat oleh top technology companies around the world.

“Tentu kami bangga bisa menggunakan platform tersebut dan boleh memodifikasi sesuai dengan keinginan marketIndonesia,” katanya sambil mengungkap kalau perusahaannya juga akan membangun e-commerce yang pastinya membutuhkan teknologi yang up- to-date dan reliable. ded

Fika Julia

Terinspirasi Kain Tenun Sumba, Fika Julia Melukis di Atas Scarf INSPIRASI bisa datang dari mana saja. Termasuk koleksi kain-kain batik dan tenun milik kedua orang tuanya, seniman Fika Julia membuat pattern atau motif yang dilukiskannya ke berbagai medium, salah satunya adalah scarf.

Sejak kecil, wanita yang akrab disapa Fika senang menggambar dan mempelajari berbagai kain nusantara. Ketika mengerjakan tugas akhir di jurusan seni tekstil dan desain di Universitas Birmingham Inggris, ia tertarik dengan simbolsimbol di kain tenun Sumba.

“Ada satu kain tenun yang isinya hewan-hewan laut, aku langsung tertarik dan terinspirasi bikin simbol-simbolnya di pattern aku,” katanya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Koleksi motif khas Sumba yang diambilnya adalah wajah, tumbuh-tumbuhan, kuda, dan

hewan-hewan laut. “Dari simbol ini, saya bikin motif dan digabung dengan kreasi saya,” ucapnya.

Wanita yang pernah kuliah desain grafis di Universitas Bina Nusantara (BINUS) juga makin konsisten membuat motif. Melukis di scarf adalah salah satu medium yang dilakoninya. Selain scarf, Fika juga membuatnya di totebag, dress, outer untuk wanita, buku, dan pernak-pernik lainnya. “Aku juga tetap memakai warnawarna yang tropikal dan terang seperti ini,” tutur Fika.

Fika baru saja menggelar pameran tunggalnya di Suar Artspace, Jakarta Selatan. Eksibisi yang dibuka akhir pekan lalu ini akan diadakan hingga awal Mei mendatang. Tertarik melihat produk dan karya seni dari Fika?

Cek saja akun Instagram @by_fikajulia. tia/dt

NASIONAL Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

PDIP NGAMUK Megawati Diberitakan Bubarkan KPK

DPR Anggarkan Rp12 M untuk Beli Spring Bed DIREKTUR Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan anggota dewan periode saar ini yang paling enak, dan bergelimang kemewahan. Hal ini lantaran Ketua DPR Setya Novanto tak ragu untuk memberikan anggaran fantastis untuk melayani anggota dewan.

“Bentuk kemewahan itu, DPR akan membeli kasur untuk rumah jabatan DPR,” ujar Uchok, di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Pembelian kasur jenis spring bed dipertanyakan karena menghabiskan dana lebih dari Rp12 miliar lebih.

“Dengan pembelian kasur ini, publik mempertanyakan kepada ketua DPR, untuk apa beli kasur, pak ketua?

Masa DPR mau beli tempat tidur kasur, memang anggota dewan itu mau tidur atau mau bekerja,” sindirnya.

Ia menjelaskan setiap rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, atau Ulujami akan mendapat kasur atau spring bed. Kalau disimulasi, alokasi anggaran untuk Kalibata dan Ulujami sebesar Rp1,1 miliar.

Rinciannya pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata sebesar Rp10.304.525.000. Yang kedua pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami sebesar Rp847.110.000. Dan pengadaan Spring Bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp1.300.860.000.

“Maka setiap rumah jabatan DPR, atau untuk satu orang anggota dewan, nilai sebesar Rp19 juta,” jelasnya.

“Kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada sekjend DPR dan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto untuk segera membatalkan lelang kasur atau pengadaan spring bed ini, karena, hanya menghambur hambur uang negara saja, dan memperlihatkan dg kemewahaan DPR di depan publik,” pungkasnya.

Sejumlah elit PDI Perjuangan geram dengan pemberitaan yang menyudutkan Megawati soal dukungan pembubaran KPK. KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu saat bisa saja dibubarkan. Namun, syarat pembubaran itu jika praktik tindak pidana korupsi tak ada lagi di Indonesia.

“Seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan,” kata Megawati dalam pidatonya memperingati Hari Konstitusi yang diselenggarakan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Ketua Umum PDIP ini menegaskan KPK terdahulu memang dibentuk ketika dia menjabat sebagai Presiden.

Lembaga tersebut dibentuk bukan bersifat permanen melainkan ad hoc.

Megawati juga sadar atas argument yang dia keluarkan ini. Dia tahu risikonya nanti akan muncul berbagai bentuk kecaman dari publik.

Tidak berselang lama, benar apa yang dikhawatirkan Megawati. Muncul beberapa pemberitaan dari media massa yang berisi Megawati mendukung pembubaran KPK. Tak ayal, berita pelintiran itu langsung membuat berang kader PDIP. Lalu ba-

Gerindra Usulkan Revisi Terbatas UU Pilkada WAKIL Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengusulkan adanya revisi terbatas terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal itu untuk melengkapi beberapa aturan yang belum diatur.

“Pertama tentang calon tunggal, kedua mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi (sengketa pilkada), dan ketiga tentang parpol yang berselisih karena belum ada solusi,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/8).

Menurut dia, di pilkada serentak ada peningkatan anggaran yang signifikan hingga 40 persen sehingga harus diatur dalam UU Pilkada.

“Prinsip pelaksanaan pilkada adalah efektif dan efisien sehingga harus diatur dalam UU Pilkada,” ujarnya dilansir Antara.

Selain itu kata dia, prinsip itu juga harus menyangkut adanya pengaturan khusus dalam biaya kampanye dan sosialisasi. Menurut dia, kebijakan itu penting agar tidak semua biaya kampanye dan sosialisasi itu ditanggung negara.

“Tentang keuangan, perlu standarisasi keuangan yang diatur dalam undang-undang. Kemendagri sudah keluarkan standarisasi keuangan namun perlu payung hukum dalam undang-undang,” tuturnya.

Masih tutur dia, enam bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir, maka yang bersangkutan tidak boleh menggunakan mata anggaran, program, atau memutasi pejabat di daerah.

Riza mengungkapkan usulan revisi terbatas itu agar bisa digunakan pada Pilkada serentak 2017 bukan untuk tahun 2015 karena waktunya tidak cukup.

“Perppu tidak mungkin dikeluarkan saat ini (untuk antisipasi calon tunggal) karena KPU sudah menetapkan tahapan Pilkada dan 24 Agustus merupakan tahap penetapan calon,” pungkasnya. efd

gaimana respon kader partai banteng?

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) kabarnya langsung menggelar rapat terkait pemberitaan yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyetujui pembubaran lembaga KPK, yang secara khusus akan membahas dampak pemberitaan itu, dan langkah yang akan ditempuh.

Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menjelaskan sebenarnya Megawati menyampaikan bahwa keberadaan KPK tidak boleh jadi alasan korupsi terus berlanjut. Sebab, jika tidak ada korupsi jaminan sosial bagi warga negara susah untuk terwujud.

“Saya hadir di acara Hari Konstitusi dan mendengarkan serta kebetulan mencatat dan merekam pidato yang disampaikan Ibu Megawati, termasuk pernyataannya terkait semangat pemberantasan korupsi,” kata Rieke.

Sementara Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyayangkan munculnya pemberitaan yang menuding Megawati menyetujui pembubaran KPK. Langkah hukum pun dipertimbangkan untuk ditempuh terhadap sejumlah media yang menulis berita tidak akurat dan merugikan

citra Megawati.

“Ibu Megawati sudah dijelekkan namanya dengan munculnya berita itu. Masak kami berdiam diri saja. Ini benar-benar dipelintir. Ini pelintir yang sangat luar biasa. Wajar kami menunjukkan kemarahan,” tegasnya.

Lebih jauh, dia melihat reaksi negatif di sosial media. Berita pelintiran itu berhasil mempengaruhi para pengguna internet.

“Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI kaget dan sangat menyayangkan pemberitaan media yang menulis Ibu Megawati meminta KPK dibubarkan. Apalagi kami melihat dan membaca reaksi di sosial media yang seolah-olah mengesankan pemberitaan itu benar adanya. Saya ber-

Politisi Golkar Mukhamad Misbakhun dalam peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa.

gram jangka panjang, yang tidak akan mampu menjawab persoalan masyarakat miskin saat ini, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan. Berikut kutipannya: Bukankah pembangunan infrastruktur itu bagus?

Bagus, tapi ini untuk jangka panjang. Tapi jangka pendek rasanya yang paling penting adalah menguatkan daya beli masyarakat. Sekarang daya beli masyarakat menurun.

Kalau tidak fokus pada penguatan daya beli masyarakat, memangnya apa yang akan terjadi?

Kalau tidak dikuatkan nanti perusahaan-perusahaan yang ada bisa PHK, bisa bangkrut, dan pengangguran tambah banyak. Berarti makin jelek ekonomi. Catatan saya yang paling penting adalah tentunya Pak Jokowi juga harus

Langkah hukum pun dipertimbangkan untuk ditempuh terhadap sejumlah media yang menulis berita yang dinilai sangat tidak akurat, dan merugikan bagi citra Megawati dan PDIP.sit/ ans/mrk

KUTIPAN PIDATO MEGAWATI VERSI CATATAN RIEKE DYAH PITALOKA: Dengan adanya GBHN dapat ditegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara liberal, yang menyerahkan alokasi ekonomi pada mekanisme pasar. Negara Indonesia dikehendaki sebagai negara sosial, negara kekeluargaan dan negara kesejahteraan, dimana negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Demikian halnya dalam negara sosial tersebut pemerintah bertanggung jawab mengatur distribusi yang hadir atas kekayaan negara.

Kalau sekarang kok puter-puter korupsi terus, sampai kapan ya? sampai kapan yang namanya KPK itu, padahal namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, jadi punya alasan bahwa korupsi terus berlanjut, apakah benar? Kan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi, sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sebentar saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan.

Nanti kalau dengar seperti ini di sosmed saya di bully...’Bu Mega tidak setuju adanya KPK,’ padahal kalau kita berhenti, tidak ada korupsi ya tentu saja KPK tidak ada lagi, itu pemikiran yang sangat logis. Sehingga tidak ada lagi rakyat yang kelaparan dan meninggal sia-sia, karena itulah jaminan sosial wajib (diberikan negara) untuk warga negara.

Semoga praktik korupsi bisa semakin terkikis di Republik ini. Sehingga uang negara bisa diselamatkan untuk ciptakan kesejahteraan rakyat, salah satunya jaminan sosial bagi rakyat. Tak ada kesejahteraan tanpa jaminan sosial. Tak ada jaminan sosial yang layak bagi rakyat jika uang negara lebih banyak dikorupsi.

Agus Hermanto: yang Paling Dibutuhkan Rakyat Saat Ini Adalah Makan PEMERINTAH dinilai terlalu fokus untuk pembangunan infrastruktur. Padahal, kebutuhan rakyat yang mendesak saat ini adalah sandang, pangan, dan papan.

Usai mendengarkan pidato Presiden Jokowi mengenai nota keuangan 2016, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto langsung mengkritik kebijakan pemerintah yang cenderung fokus pada pem-bangunan infrastruktur.

Politisi Partai Demokrat itu me-warning bahwa menurunnya daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi yang berdampak domino. Di antaranya dunia usaha gulung tikar, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besarbesaran, yang berujung pada semakin ruwetnya persoalan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah pro-

sama 500-an orang mendengarkan dengan seksama pidato Ibu Megawati sejak awal hingga pidato selesai.

Tidak benar Bu Mega meminta KPK dibubarkan sebagaimana yang ditulis,” tambah Wuryanto.

fokus kepada kemampuan daya beli masyarakat untuk ditingkatkan.

Bukankah pembangunan infrastruktur itu yang lebih menentukan perbaikan ekonomi?

Justru short-term ini yang lebih menentukan dari pada longterm.

Jadi baiknya pemerintah harus ubah fokusnya?

Program yang harus dilaksanakan sesegera mungkin, yaitu menguatkan daya beli.

Bagaimana dengan government expenditure?

Masyarakat menengah ke atas memang bisa dengan government expenditure, dengan ang-garan terserap. Tapi sekarang ini anggaran terserap weleh-weleh. Ada yang masih 10 persen. Ini merupakan suatu hal yang menyulitkan untuk mencapai program-program yang bisa dilaksanakan. Untuk

program masyarakat menengah ke atas memang betul bisa menggunakan Government Expenditure.

Untuk masyarakat menengah ke bawah bagaimana?

Untuk program masyarakat menengah ke bawah, untuk si kecil, rakyat miskin menurut kami harus menguatkan daya beli masyarakat.

donesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya, tapi ini kan second line. Kan yang paling penting sekarang makan, pangan, sandang, papan dan lain-lain. Menurut saya saat ini rakyat harus mampu membeli, itu dulu. Harapan saya ekonomi kita membaik, secepatnya. Sekarang ini menurut saya ekonomi kita sudah mengalami krisis.

Konkretnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu bagaimana?

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kalau tidak punya uang ya harus diberi uang.

Bahasa politiknya seperti itu.

Pemerintah sedang mengucurkan bantuan Rp 500.000 per keluarga untuk delapan persen masyarakat miskin lewat Program Keluarga Harapan (PKH).

Apa itu belum cukup?

Menurut saya hal seperti itu harus lebih diperbanyak lagi, tidak hanya seperti itu.

Artinya?

Itu artinya pemerintah harus mengucurkan subsidi. Subsidi sekarang tidak difokuskan kepada itu, fokusnya kepada infrastruktur.

Sudah ada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan lainnya, apa itu belum cukup?

Betul, ada KKS, ada Kartu In-

Apanya yang perlu diperbanyak?

Programnya. Karena yang pertama kali harus menguatkan daya beli masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat di bawah kalau tidak dikasih subsidi untuk kebutuhan pangan, sandang, papan. hrm

Tiga Surat Rahasia Sri Mulyani kepada SBY MANTAN anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century, Mukhamad Misbakhun, meluncurkan buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, Rabu (19/8/2015), di Jakarta.

Pada bagian akhir bukunya, Misbakhun melampirkan tiga surat rahasia yang ditulis Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketiga surat tersebut berisi tentang penanganan bail out Bank Century. www.lensaindonesia.com

“Surat yang memang sangat rahasia ini kami minta dari KSSK pada 2010. Sayang surat tersebut baru diberikan pada periode akhir kerja Panitia Khusus Century sehingga belum sempat ditindaklanjuti,” ujar Misbakhun saat ditemui seusai peluncuran buku di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Surat pertama dikirim Sri Mulyani pada 25 November 2008 perihal penyampaian laporan pencegahan krisis. Pada poin pertama, surat itu

menjelaskan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, yang penanganannya dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan telah diputuskan dalam rapat KSSK yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK, Gubernur Bank Indonesia Boe-

diono selaku anggota KSSK, Sekretaris KSSK, dan LPS sebagai pihak terkait.

Surat kedua Sri Mulyani dikirimkan pada 4 Februari 2009 perihal laporan perkembangan penanganan Bank Century. Surat itu berisi laporan KSSK bahwa Bank Indonesia telah menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Selain itu, penanganan harus dilakukan oleh LPS. Dalam poin berikutnya, pada 21 November 2008, KSSK menyampaikan

kebutuhan dana bantuan melalui LPS sebesar Rp 632 miliar.

Jumlah tersebut bertambah menjadi Rp 2,776 triliun setelah diputuskan dalam rapat dewan komisioner LPS pada 23 November 2008.

Selanjutnya, pada 5 Desember 2008, keputusan rapat dewan komisioner LPS menambah biaya penanganan sebesar Rp 2,201 triliun untuk menutup kebutuhan likuiditas sampai 31 Desember 2008. Karena itu, biaya penanganan mencapai Rp

4,977 triliun. Kemudian, pada 27 Januari 2009, surat Deputi Gubernur BI menetapkan total biaya penanganan untuk mencapai rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sebesar 8 persen adalah Rp 6,132 triliun. Dengan demikian, terdapat penambahan biaya penanganan sebesar Rp 1,55 triliun.

Kemudian, surat ketiga yang ditujukan kepada SBY dikirimkan pada 29 Agustus 2009. Surat tersebut berisi laporan ringkasan, laporan

Menteri Keuangan, dan dokumen-dokumen terkait penanganan Bank Century. Pada intinya, surat ketiga berisi laporan mengenai kebijakan yang tertuang dalam dua surat sebelumnya.

“Intinya, Sri Mulyani sudah melaporkan segala hal tentang pengambilan keputusan mengenai Bank Century kepada Presiden SBY. Segala keputusan berdasar atas pemakluman Presiden dan itu jelas walaupun SBY menyangkal,” kata Misbakhun.abb

10

JAKARTA RAYA

Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

Ahok Minta Didoakan Calhaj di Mekkah Agar Bisa Wujudkan Jakarta Baru

Kesenian tradisional Reyog Ponorogo terus diperjuangkan untuk diakui Unesco.

Setelah Temui Presiden Jokowi, Reyog Berjuang Diakui UNESCO SETELAH menemui Preiden Joko Widodo, Komunitas Reyog Ponorogo (KRP) di Jakarta terus mengawal seni budaya Reyog untuk segera mendapat pengakuan dari United Nations Educational, Scientific adan Cultural Organization (UNESCO). Ini terkait sebagai warisan budaya dunia.

“KRP siap mengawal Reyog agar segera diakui sebagai warisan budaya dunia. KRP juga meminta pemerintah untuk memfasilitasi proses usulan supaya Reyog mendapatkan pengakuan dari UNESCO,” kata Ketua Komunitas Reyog Ponorogo (KRP), Suyatno di Jakarta, Sabtu (15/8/2015).

Suyatno menambahkan, KRP telah melakukan road show dengan menemui Bupati Ponorogo, Jawa Timur M Amin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Bahkan, KRP juga bertemu Presiden RI Joko Widodo untuk memperjuangkan pengakuan Reyog yang merupakan kesenian tradisional di masyarakat Ponorogo, Jawa Timur itu sebagai warisan budaya dunia.

“Semua pejabat yang kami datangi memberikan apresiasi positif dan KRP akan terus mengkampanyekan Reyog Ponorogo menuju UNESCO,” tambah Suyatno bersemangat.

Hal ini disampaikan saat Suyatno menghadiri gladi bersih grup reyog Singo Wiro Yudho Arhanudse6 Tanjung Priuk – Jakarta Utara yang akan bertanding pada Parade Reyog Ponorogo SeJabodetabek yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur “TMII” Jakarta, licom Minggu (16/8/2015).

Penumpang Transjakarta.

Pelajar Pemegang KJP Gratis Naik Transjakarta MULAI Senin (24/8/2015) seluruh pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) digratiskan naik bus Transjakarta.

Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Steve Kosasih membenarkan hal tersebut dan itu merupakan arahan dari Gubernur DKI. ”Pelajar pemegang KJP kami ýgratiskan naik Transjakarta. Itu berlaku di seluruh koridor Transjakarta, tetapi hanya pada hari dan jam sekolah saja, yakni pada hari Senin hingga Sabtu dan pada jam 05:00 - 07:00 serta jam 12:00 - 18:00,” tegasnya, Jumat (21/8).

Lebih lanjut, Kosasih menuturkan demi mempermudah pengawasan dan menghindari penyalah gunaan PT. Transportasi Jakarta akan menerapkan beberapa prosedur khusus bagi pelajar pemegang KJP. “Kami juga tetapkan syarat bahwa pelajar yang akan mendapatkan fasilitas gratis naik bus Transjakarta harus mengenakan seragam sekolah, membawa kartu KJP, dan membawa kartu pelajar dengan foto pelajar tersebut dan nama yang sama dengan nama di KJP.” kata Kosasih.

Untuk mengecek para pelajar tersebut, Kosasih mengaku telah menyiapkan sistem dan personil.

Ia berharapkan hal ini dapat membawa manfaat bagi para pelajar di ibukota.

“Kami didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena hal ini akan dibiayai melalui PSO,” ucapnya.

Diutarakan Kosasih, saat ini penanganannya masih manual. Ke depannya sesuai instruksi Gubernur, layanan gratis ini akan dilakukan dengan melakukan tapping kartu KJP pada ticket gate di halte-halte Transjakarta.

Hal itu mensyaratkan KJP harus sudah menggunakan teknologi baru, yaitu teknologi kartu combo.

Dan Bank DKI telah ditunjuk oleh Gubernur DKI sebagai Project Leader untuk kartu KJP combo yang the/wt/tri baru ini dalam Rapimgub. www.lensaindonesia.com

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada ribuan jamaah calon haji (calhaj) agar sesampainya di Mekkah, Saudi Arabia, untuk mendoakan dirinya bisa mewujudkan Jakarta Baru.

“Saya mau titipkan doa buat bapak ibu. Selama di sana (Mekkah) buat Jakarta khususnya, dan buat negeri kita secara umum, supaya kita bisa mewujudkan Jakarta Baru.

Kami ingin Jakarta itu jadi kota modern, kota rapi, tapi manusiawi,” kata Basuki saat mendampingi Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, melepas kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (21/8).

Basuki juga mengingatkan agar para jamaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatannya selama beribadah. “Saya bisa merasakan senangnya

bapak dan ibu berangkat haji.

Kami ingin bapak ibu betulbetul jaga kesehatannya di sana secara baik,” tutur Basuki.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan agar jamaah calon haji bisa menjaga dan memelihara nama baik bangsa Indonesia. Pasalnya, jamaah asal Indonesia sudah lama dikenal sebagai jamaah terbaik dimata negara lain.

“Kita sebagai hakekatnya

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

adalah duta-duta bangsa. Dan jemaah haji asal Indonesia kita jadi percontohan,” ujar Lukman.

Dari 4.458 jamaah calon

haji yang bertolak ke Madinah melalui Bandara Halim Perdanakusuma, tercatat jamaah asal Jakarta sebanyak 450 bejak orang.

Terlibat Sindikat Penipuan Kartu Kredit

Lagi, Puluhan WNA China di Ancol Digerebek Puluhan WNA China digerebek.

Mereka diduga terlibat dalam sindikat penipuan kartu kredit.

JAJARAN Ditkrimum Polda Metro Jaya membekuk 36 Warga Negara Asing (WNA) China ilegal di Perumahan Ancol Barat, Jalan Parang Tritis IV nomor 20, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (20/8/2015).

Penggerebekan sekaligus penangkapan di sebuah rumah mewah berlantai II tersebut dilakukan anggota Ditkrimum dengan persenjataan lengkap, serta dengan penutup wajah. Layaknya menangkap teroris, salah satu anggota polisi mendobrak pintu setinggi kurang lebih tiga meteran, dengan menggunakan palu gadam berukuran besar. “Brak!

Brak! Brak!”

Pintu tersebut langsung jebol ke arah dalam rumah tersebut. Ketika masuk melalui ruang tamu menuju ruang tengah, nampak 36 WNA tengah duduk rapi di ruang tengah.

Mereka duduk dan di meja masing-masing terdapat telepon dan laptop. “Angkat tangan semua! Jangan bergerak!” teriak salah seorang anggota kepolisian sembari mengarahkan bidikan ke arah salah satu WNA tersebut.

Puluhan WNA ini tak sempat berlari dan pasrah mengangkat kedua tangannya secara bersamaan. Mereka pun

langsung digeledah beserta ruang demi ruang di rumah tersebut.

Dengan mengenakan kaos polo, Dir Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti mengawasi sekaligus memimpin penggerebekan itu. Tak hanya itu saja, para WNA yang diketahui ilegal ini langsung diperintahkan anggota untuk jongkok di sudut ruangan rumah tersebut.

“Kesana! Jongkok! Menunduk semua!” teriak salah satu anggota sambil memegang kepala salah satu WNA untuk segera jongkok dan disudutkan di ruangan yang diketahui digunakan sebagai dapur.

Krishna mengaku, ke-36 WNA yang diketahui sudah berbulan-bulan menetap tinggal di rumah tersebut, dan diduga melakukan tindak penipuan kartu kredit.

“Mereka menipu warga negara mereka sendiri, antara lain warga Taiwan dan China.

Mereka menghubungi nomor telepon yang sudah terdaftar di catatannya, dan menipu korban dengan cara menelepon korban, dan mengaku salah satu anggota keluarganya ditangkap polisi. Korban pun lengah, para pelaku pun meminta sejumlah uang agar kasus tersebut selesai.”

Menurutnya kembali, rumah berlantai dua itu tertutup kardus-kardus indomie di setiap ruangan, agar tidak terdengar aktivitas di dalam rumah hingga keluar rumah.

“Belasan pesawat telfon, laptop, handphone dan Handy Talky, kami sita, serta. Menangkap 7 wanita dan 29 pria,”

Jajaran Ditkrimum Polda Metro Jaya membekuk sebanyak 36 Warga Negara Asing (WNA) ilegal di Perumahan Ancol Barat.

ucapnya.

Saat menggerebek rumah nomor P20, puluhan WNA China terlihat sedang beroperasi melakukan penipuan dengan duduk di kursi di lokasi yang sudah diberi busa peredam suara.

Petugas Dit Reskrimum Polda Metro Jaya juga menggerebek rumah nomor P26.

Ada puluhan WNA China juga diamankan di rumah tersebut, namun tak nampak ada kegiatan di rumah mewah ini.

7.000 Bajaj Jakarta Siap Saingi Go-Jek dan Grabbike LAYANAN transportasi berbasis aplikasi di Indonesia, khususnya Jakarta semakin menjamur. Setelah Go-Jek, Grabbike, dan Uber, tak mau ketinggalan bajaj juga meluncurkan aplikasinya. 17.000 bajaj yang beroperasi di Jakarta, nanti bisa diakses melalui aplikasi Bajai Apps (aplikasi).

Ketua DPP Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan, penggunaan aplikasi tersebut, sebagai upaya dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada penumpang. Dimana, saat ini, penerapan transportasi berbasis aplikasi marak digunakan.

“Aplikasi ini bernama Bajai Apps. Dengan aplikasi ini, bisa mempercepat kebutuhan masyarakat. Cukup membuka aplikasi, maka layanan bisa langsung dinikmati. Nantinya, juga bisa bersaing dengan transportasi berbasis aplikasi lainnya seperti Go-Jek dan Grabbike,” kata Shafruhan, Kamis (20/8/2015).

Rencananya, lanjut Shafruhan, aplikasi tersebut akan diluncurkan pekan depan. Namun, uji cobanya telah dilakukan sejak sepekan lalu. “Sudah seminggu, sebanyak 800 bajaj sudah gunakan aplikasi ini.

Minggu depan akan diresmikan. Kami belum pastikan tanggalnya. Nantinya, seluruh bajaj yang beroperasi di Jakarta, 17.000 bajaj, akan menggunakan aplikasi ini. Termasuk dengan 7.000 bajaj oranye, akan dialihkan ke bajaj gas,” katanya.

Dengan aplikasi tersebut, lanjut Shafruhan, penumpang bisa memesan bajaj seperti yang dilakukan pada aplikasi transportasi lainnya. Namun, untuk sistem pembayarannya, saat ini masih dilakukan secara manual.

“Untuk pemesanannya seperti aplikasi lain, cukup buka aplikasi, nanti bajaj yang bisa mengangkut akan merespon.

Tapi untuk sistem pembayaran, masih konvensional. Hitungan pembayaran belum rupiah per km, masih ditentukan kesepakatan pengemudi dan penumpang,” jelasnya.

Sementara, untuk alat untuk penerapan aplikasi, akan digunakan oleh masing-masing sopir bajaj. Dengan menggunakan smartphone yang mendukung aplikasi tersebut.

“Sebagian pengemudi bajaj sudah bajaj yang punya smartphone, jadi tinggal download saja aplikasinya. Sedangkan,

yang belum memiliki smartphone, akan diberikan pihak Organda melalui Pengusaha Angkutan Lingkungan. Pengemudi nanti bisa membelinya secara mencicil,” katanya.

Namun, ia juga tidak memungkiri, banyaknya pengemudi bajaj yang masih awam dengan smartphone. Karena itu, pihaknya akan memberikan pelatihan pada para sopir bajaj tersebut.

“Jadi nanti tidak hanya mengangkut penumpang, bajaj online ini juga bisa mengangkut barang. Bahkan lebih banyak dibandingkan menggunakan sepeda motor,” katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mendukung dengan rencana dioperasikannya aplikasi bajaj tersebut. Namun, ia meminta agar bajaj tetap tidak melintasi jalan protokol.

“Keren itu, bagus kalau ada bajaj online. Tapi, nanti kami juga akan sediakan banyak bus tingkat. Nanti motor dan bajaj juga tidak bisa lewat jalan protokol,” kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, moh/ Kamis (20/8/2015). wrt

Polisi hanya menyita sejumlah peralatan seperti puluhan telepon PSTN yang belum tersambung, puluhan kasur busa, puluhan busa peredam suara, tape recorder dan sejumlah modem.

Sementara itu, seorang petugas keamanan, Muslihin (42) mengatakan penghuni rumah kurang bersosialisasi dengan warga lain.

“Saya malah tidak tau kalau isi rumah itu diisi warga asing. Setau saya cuma ada satu

orang yang mondar-mandir pakai Kijang Innova dari rumah ini,” jelasnya.

Ketika melewati pos pengamanan dirinya tidak melihat adanya orang lain dalam mobil tersebut.

“Kan kita suka nyuruh buka kaca. Kita ga nemu ada orang lain. Yang saya tahu juga, rumah itu sudah ditempati selama empat bulan. Saya kurang tau juga, soalnya mereka sangat tertutup,” tutup pan/wrt Muslihin.

Warga Tiongkok Banjiri Nusantara, PKL Digusur INDONESIA tak boleh karam dan masuk dasar lautan akibat ulah bangsa asing atau pelacur anak negeri yang korbankan rakyat bangsa dan negara. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun dalam keterangannya, Kamis (20/8).

“Siapapun, bangsa asing atau pelacur anak negeri tidak boleh merongrong dan merobek kedaulatan ekonomi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut adalah harga mati.

Apapun resikonya PKL pasang badan untuk selamatkan Indonesia,” tegas dia.

Kata Ali, Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai bangsa dan negara atas cucuran darah dan nyawa puluhan juta nenek moyang. Kemerdekaan ini didapat setelah melalui penderitaan, perjuangan dan pengorbanan yang sangat panjang.

“Kemerdekaan ini bukan hadiah atau belas kasihan bangsa asing bangsa Penjajah. Adalah pengkhianatan yang tak termaafkan jika ma-

sih ada anak negeri yang melacurkan diri menjual negara bangsa dan atau menjadi antek bangsa asing, korbankan rakyat bangsa dan negara.

Tak ada kata lain kecuali hadang dan lawan mereka bahkan nyawapun harus dipertaruhkan”, tegas Ali. “Akhir-akhir bangsa Tiongkok yang berduyun-duyun hijrah bekerja di Indonesia, sedangkan bangsa sendiri menganggur tak miliki pekerjaan. Rakyat sendiri, di berbagai daerah makin sulit penuhi kebutuhan hidup akibat akumulasi kebijakan pemerintah yang sebabkan daya beli mereka makin anjlok,” kecewa dia.

“Bahkan PKL yang mandiri bekerja tanpa sentuhan kebijakan pemerintah digusur dan diusir dengan semena-mena. Lebih dari itu, praktek politik apartheid sudah terjadi di Ibukota Negara RI Jakarta terhadap PKL. Kondisi ini harus segera dihentikan, silahkan berkuasa namun jangan kelewat batas korbankan rakyat dan bang ar sa sendiri,” pungkas dia.

JABAR SQUARE

11 Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

Kang Emil menerima penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan.

Kang Emil Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan WAL IKOTA Bandung Ridwan Kamil menerima penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut merupakan salah satu bagian dari peresmian desa atau kelurahan sadar hukum Provinsi Jawa Barat. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (19/8).

Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat, Agus Anwar, penentuan desa/kelurahan sadar hukum didahului dengan pembinaan kepada 1351 desa/ kelurahan dari 27 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Ada sekitar 775 desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan. Jumlah tersebut tercatat dalam sejarah Kementrian Hukum dan HAM sebagai jumlah peresmian terbesar di Indonesia.

Penilaian melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jabar, Kejaksaan Tinggi, BNN, BPLH dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

“Setelah itu dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai dengan mengunjungi seluruh Kabupaten/kota di Jabar yang telah dibina lalu dilakukan penelitian terhadap seluruh dokumen dan akhirnya ditetapkan sebanyak 775 desa dan kelurahan,” paparnya.

Sedangkan kriteria penilaian terhadap desa/kelurahan sadar hukum, mencakup pelunasan PBB mencapai 90 persen, tidak terdapat perkawinan dibawah usia, rendahnya tingkat kriminalitas, angka putus sekolah dan penggunaan narkoba serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan hidup. arie

Bupati Garut Tantang LSM Awasi APBD 2015, Satu Pemborong Proyek Kabur Sejak Bupati Garut melayangkan tantangan untuk mengawasi APBD 2015, seketika itu ditemukan ada satu pemborong proyek yang kabur.

BUPATI Garut, Jawa Barat, Rudy Gunawan, menantang lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait pengawasan segala proyek pembangunan yang dibiayai APBD 2015.

“Laporkan pada hukum jika ada pembangunan yang bermasalah. Ini bertujuan kebaikan masyarakat Garut,” tantang Bupati Rudy Gunawan, pekan lalu.

Berbagai aktivis dan pergerakan tersulut tantangan bupati, mereka langsung bergerak. Salah satunya, LSM Forko Pusaka Garut.

Sehari kemudian, LSM ini menemukan satu proyek pembangunan penampungan air bersih (BUNG) senilai Rp200

juta lebih ditinggalkan pihak rekanan (pemborong) pelaksana tender proyek.

“Lembaga kami menemukan ada pembangunan yang mubazir dan tidak diselesaikan pihak rekanan,” kata Faisal.

Faisal membeberkan, pihaknya mengetahui ada pekerjaan yang tidak rampung atas laporan warga Desa Kertajaya, Kec Cibatu, Garut yang saat krisis air bersih.

Berdasarkan investigasi LSM itu, kegiatan tersebut berada di SKPD Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Garut. “Semua data dokumentasi sudah ada, kami segera melaporkan pada penegak hukum. Ini untuk membuk-

tikan dan menjawab tantangan Bupati Rudy,” kata Faisal.

Menurut Faizal, pemborong bukan saja meninggalkan pekerjaan, namun juga meninggalkan tunggakan upah dan tunggakan warung makanan.

Sulaeman (61) warga Kondangsari, Desa Kertajaya , Cibatu Garut, membenarkan kalau proyek pembangunan penampungan air bersih ditinggalkan pihak pemborongnya. Ketika UPTD SDAP Kecamatan Cibatu, ternyata administrasi terkait pernyataan selesai membangun dan sudah ditandatangani.

“Padahal, pekerjaan belum rampung,” tegas Faizal saat ditemui LICOM, di lokasi pembangunan yang tidak selesai.

Sulaeman mengatakan, sempat kaget dapat laporan sudah ditandatangani UPTD SDAP Cibatu. Dia saat itu menghubungi Kepala UPTD. Jawaban peterima tetap me-

ngatakan sudah selesai. “Kasihan ini dilakukan untuk proses pencairan.” katanya.

Sudah hampir tiga minggu ini, pemborong tidak kelihatan batang hidungnya. Setiap dikonfirmasi, juga tidak menjawab. Ditanya apa nama CV yang mengerjakan, Eman menjawab, tidak tahu. Soalnya, saat memulai pekerjaan tidak me-

mampangkan plang proyek.

“Memang, Kepala UPTD belum melihat kondisi yang sebenarnya, kalau tahu pasti kaget,” tegas Eman diamini warga setempat.

Kepala Dinas SDAP Garut, UU. Saepudin saat dihubungi beberapa kali lewat poselnya, Faktanya, tidak ada ditempat ketika itu. taufiq_akbar

Pembangunan Puspemkot Tangsel Diduga ‘Disunat’

Kejari Garut Usut Anggaran Disdik, Tiga Kasek Ketakutan KEJAKSAAN Negeri Garut kembali memanggil empat Kepala Sekolah SD, yang menerima bantuan program pembangunan Ruang Kelas Baru yang dibiayai dana APBN 2015. Pemanggilan ini terkait dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan dan pihak konsultan perencana.

“Kami memanggil empat Kepala Sekolah guna dimintai keterangannya terkait dugaan pemotongan angaran,” ujar Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Ngeri Garut, Jawa Barat, Hery Somantri pada lensaindonesia.com, di ruang kerjanya, Selasa (18/8/2015).

Dikatakannya, keempat kepala sekolah yang dimintai keterangannya, yaitu Kepala SDN Simpen 6 Kecamatan Limbangan, Kepala SDN Mekarsari 1 Kec. Selaawi, Kepala SDN Sukalilah 1 Kec. Sukaresmi dan Kepala SDN Barusuda 1 Kec. Cigedug. Tapi, yang memenuhi panggilan hanya satu Kepala Sekolah yakni SDN Simpen 6 Limbangan. “Hanya satu Kepala Sekolah yang memenuhi panggilan dari empat sekolah, sisanya mangkir. Padahal, undangan pemangilan sudah disampaikan jauh-jauh hari,” Diakuinya, Kejaksaan Negeri Garut akan memanggil untuk yang kedua kalinya pada Kepala Sekolah yang hari ini tidak hadir. “Kami akan menjadwalkan kembali pada Hari Selasa depan. Hal ini dilakukan sebagai tahapan pemeriksaan,” akunya.

Pihaknya saat didesak apakah tiga sekolah yang tidak memenuhi panggilan, takut dimintai keterangan, Heri mengungkapkan, “Kenapa mesti takut, toh kami hanya memintai keterangan saja. Kalau seperti ini berarti tidak koperatif,” ucapnya.

Ketiga kepala sekolah itu mangkir, bisa saja lantaran ada pihak-pihak tertentu sengaja menakut-nakuti posisinya sebagai kepala sekolah akan terancam digusur atasannya di Disdik Kabupaten Garut, bila memberi kesaksian dugaan pemotongan dana bantuan pengembangan pendidikan dari pemerintah pusat itu. taufiq_akbar

Bupati Garut menantang proyek pembangunan dibiayai APBD 2015 diawasi.

Walikota Bandung Ridwan Kamil saat peluncuran gerakan One Day No Rice di SMPN 13 Bandung.

Gerakan One Day No Rice Senin-Kamis untuk Siswa SMP PEMERINTAH Kota Bandung meluncurkan gerakan One Day No Rice yang dilaksanakan setiap hari Senin di tingkat SMP se-Kota Bandung. Peresmian itu dilakukan oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil di SMPN 13 Bandung, Jalan Mutiara, Kamis (20/8/2015).

Dipilihnya One Day No Rice di hari Senin, menurut Ridwan Kamil agar bisa mengkombinasikan pendidikan karakter berbasis agama yang menguatkan keibadahan. “Makannya Senin ini kombinasi One Day No Rice dengan puasa Senin-Kamis. Mudah-mudahan dua kombinasi ini ada perubahan positif,”ujar pria yang akrab diapa Kang Emil ini.

Gerakan One Day No Rice itu juga sekaligus antisipasi krisis ketahanan pangan, yang sekarang mulai kelihatan dari masalah daging dan sayuran. Sehingga bisa dirubah secara masif dan jangka panjang. Karena menurutnya jika ada krisis pangan di regional dan internasional, salah satu upaya mencegahnya adalah dengan melatih mental Warga Bandung untuk mengurangi ketergantunganketergantungan, khususnya beras dalam jumlah besar.

Selain itu juga, gerakan ini adalah satu usa-

hanya untuk merubah kultur kebiasaan makanan berbahan dari beras. Kultur itu ia bawa dari tingkat anak-anak sekolah, karena menurutnya mereka masih bisa dididik dan sedang mencari nilai-nilai kehidupan.

“Kita ada kurang lebih 700 ribu anak sekolah di Kota Bandung yang bisa digiring untuk memulai kultur ini,” ungkapnya.

Emil menambahkan, merubah kultur itu eksperimen. Berhasil tidaknya eksperimen tersebut, menurutnya tidak bisa dihitung dalam satu atau dua tahun. Hal itu ia dilakukan ke anak-anak, karena ketika sudah dewasa, mereka sudah paham logika jika ada krisis pangan, dan pada akhirnya terbiasa untuk tidak mengkonsumsi olahan beras secara tinggi.

Program One Day No Rice di tahun pertama ini, lanjut Emil, diusahakan untuk bisa merubah kultur terlebih dahulu. Sehingga nantinya di tahun kedua bisa diikuti dengan Restoran-restoran yang menyediakan menu khusus di hari Senin. “Di tahun kedua kita akan giring restoran untuk menyediakan menu itu, sehingga orang terbiasa punya pilihan-pilihan tanpa mengurangi kebiasaan makan,” pungkasnya. arie

KUMPULAN masyarakat Aliansi Tangerang Raya merinci detail dugaan mark up pembangunan pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Dana pembangunan satu gedung diduga di-mark up hingga belasan miliar rupiah.

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Tangerang Raya berencana melaporkan Pemkot Tangsel ke Mabes Polri karena diduga melakukan mark up dana pembangunan pusat pemerintahan Kota Tangsel sebesar Rp 203 miliar dari APBD 2013-2014.

Koordinator Aliansi Tangerang Raya, Tatang Sago pada Jumat (21/8/2015) mengatakan, Puspemkot Tangsel ini sendiri terdiri dari enam bangunan utama. “Ada balai kota, tiga gedung SKPD, satu masjid, dan satu tempat parkir. Dugaan penyimpangannya kami temukan di tiga gedung,” kata Tatang Sago.

Pertama, untuk pembangunan gedung balai kota, kata Tatang, berasal dari dana APBD 2013 sebesar Rp 48,5 miliar.

“Proses lelang dimenangkan kontraktor PT Brantas Adipraya. Anggaran sebelumnya direncanakan hanya Rp 32 miliar,” kata Tatang.

Kedua adalah pembangunan gedung satu SKPD dari APBD 2014 sebesar Rp 59 miliar. “Diduga di mark up Rp 16 miliar, sekitar 27 persen,” kata lagi.

Terakhir adalah dugaan mark up pembangunan ge-

dung dua SKPD dari APBD 2014. “Besarnya Rp 71,9 miliar. Padahal seharusnya Rp 65 miliar,” kata Tatang Sago.

Artinya, kata Tatang, dari dana sebesar Rp 203 miliar yang disiapkan, sudah terpakai Rp 179,5 miliar. “Ini baru tiga gedung. Belum gedung-gedung sisanya,” kata Tatang.

Tidak hanya itu, Aliansi Tangerang Raya juga mengendus adanya penggelembungan dana yang dilakukan Pemkot Tangsel, baik sejak proses lelang proyek berlangsung.

Tatang menuturkan, lelang proyek pembangunan puspemkot Tangsel ini dimenangkan oleh sebuah perusahaan berinisial PT Brantas Adipraya. Menurut Tatang, dari informasi yang ada, perusahaan tersebut masih dipertanyakan keabsahannya.

“Untuk proyek pembangunan gedung balai kota, PT Brantas Adipraya memenangkan tender dengan nilai Rp 46,5 miliar. Padahal, perusahaan ini belum terpenuhi proses administrasinya. Sertifikat Badan Usahanya tidak ada,” katanya.

Proses lelang berikutnya, yakni untuk gedung SKPD 1 dan 2, kembali dimenangkan PT Brantas Adipraya dengan nominal penawaran Rp 57 miliar.

“Ini menjadi aneh karena ada satu kontraktor lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, hanya Rp 55,5 miliar.

Ada dugaan permainan disini,” katanya lagi. ban/wrt

Warga Bandung Mulai Melirik Rumputisasi Makam DINAS Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung terus melakukan upaya penataan makam-makam yang ada di Bandung. Sehingga pemakaman yang dianggap seram dan menakutkan kini bisa disulap menjadi taman. Dengan program rumputisasi bisa menjadi daya tarik tersendiri warga Bandung untuk berkunjung pada makam-makam yang ada di Kota Bandung.

Kepala Bidang Pemmakaman Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung Adang Sultana mengatakan, pembenahan rumputisasi pemakaman akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, pihaknya akan menanam rumput di setiap pemakaman.

“Tahap demi tahap akan dirumputisasi semua,” katanya kepada wartawan saat ditemui

di di ruang kerjanya, Kamis (20/8/2015).

Meskipun saat ini program pemakaman sudah ditanami rumput, program ini diharapkan bisa merangsang warga akan tertarik untuk mencontoh makam sanak kelurganya.

Dirinya beranggap rumputisasi pemakaman merupakan upaya lain untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH).

Sebab, rumputisasi pun sangat penting untuk resapan air. Kendati demikian perwajahan makam pun terlihat asri.

“Rumputisasi sangat penting, bukan sekedar untuk resapan air namun nampak terlihat asri,” tegasnya.

Alhasil, saat ini warga Bandung sudah mulai ikut merubah sekaligus menyumbangkan sedikit hartanya turut membantu mendukung pro-

gram rumputisasi pada pemakaman.

“Kota Bandung memiliki 13 TPU (tempat pemakaman umum) keseluruhannnya seluas 154 hektar. Namun ada sedikit kendala seluas 2 hektar lahan TPU direbut oleh oknum warga, diantaranya lahan tersebut banyak didirikan bangunan rumah,” ujar Adang.

Sementara menurut Kepala Seksi Pelayanan Bidang Pemakaman Usan, rumputisasi makam ini bisa menjadi langkah strategis sehingga bisa menampik dampak dari isu miring.

“Kami berkoordinasi dengan aparat kewilayahan maupun keamanan setempat untuk mensukseskan program rumputisasi sehingga prosesnya bisa berjalan kondusif,”ungkap Usan

Di akhir pemaparannya dia menyebutkan, Pelaksanaan Rumputisasi di TPU Astana Anyar saat ini dari 515 makam telah terlaksana sebanyak 44 persen. “Untuk makam sisanya saat ini masih berjalan,” ucapnya.

“Selain itu, ini kami tengah memasang puluhan titik lampu di TPU guna penerangan jalan di sekitar lahan pemakaman sehingga tampak terang,” jelasnya.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dalam rangka pengendalian ketersediaan lahan pemakaman, dengan tetap

memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemampuan ma-

syarakat dan aspek keadilan yang meliputi biaya sarana

dan prasarana, pemeliharaan dan administrasi. caca

BESARNYA TARIF RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANDUNG NO 19 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT, DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT, ADALAH: 1. Penyediaan lahan yang digunakan pemakaman Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi untuk 2 (dua) tahun.

2. Perpanjangan penggunaan makam per 2 (dua) tahun Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). penyediaan makam cadangan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

3. Pembongkaran makam Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per makam.

4. Penyediaan makam tumpang Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

5. Perpanjangan penggunaan makam tumpang per 2 (dua) tahun Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

6. Penitipan mayat berupa rumah duka Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari per ruang.

7. Penggalian dan pengurugan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per makam pelayanan pengangkutan mayat: 1). dalam kota Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

2). luar kota Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilometer paling sedikit dihitung 25 (dua puluh lima) kilometer.

www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

KPUD Ngawi Klaim Selesaikan 100 Persen Coklit Pilkada KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ngawi telah menyelesaikan 100 persen pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2015. Hasil coklit yang dilakukan lebih dari 2 bulan tersebut akan Syamsul Wathoni dijadikan bahan peKetua KPUD nyusunan data pemiKabupaten Ngawi. lih sementara (DPS).

Syamsul Wathoni Ketua KPUD Kabupaten Ngawi disela-sela kesibukanya menerangkan proses coklit serentak dilakukan di 19 kecamatan yang ada dengan mengerahkan ribuan petugas. Proses coklit, lanjutnya, menyasar beberapa hal penting. Di antaranya perbaikan data pemilih dan penyaringan data pemilih.

Data sumber coklit berdasar pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan data pemilih dalam Pemilu 2014. “Untuk di Kabupaten Ngawi mengenai coklit sudah rampung dan itu menjadi bahan kita untuk penyusunan DPS nantinya,” jelas Toni demikian panggilan akrabnya, Minggu (16/08).

Diperkirakan untuk DPS hasil dari coklit kurang lebih sekitar 730 ribu orang atau mengalami kenaikan dari hasil coklit 2014 lalu pada saat terjadinya Pemilu. Sambung Toni, DP4 berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diserahkan ke KPU pusat 3 Juni lalu sebanyak 690.783 orang. Namun untuk total penduduk Kabupaten Ngawi sekarang ini mencapai 881.532 orang. Pungkas Toni, DPS nantinya akan diserahkan ke masingmasing pasangan calon (paslon) setelah itu dimintai memberikan masukan dan koreksi jika masih ada kesalahan data pemilih. “Pastinya setiap paslon akan kita mintai masukan apabila ada sesuatu hal yang dianggapnya kurang,” tegas Toni. pr

Gerindra Jatim Dikopyok, Kader Pendatang Duduki Posisi Strategis Partai Gerindra Jatim mengalami perubahan struktur, menariknya posisi inti struktur partai bukan diduduki kader tulen partai Gerindra sendiri, melainkan pendatang dari partai yang tidak lolos parlemen.

DPD Partai Gerindra Jawa Timur resmi melakukan perombakan susunan pengurus.

Keputusan ini diambil setelah keluar SK dari DPP partai Gerindra dengan nomor 05/ 0012/kpts/DPP/Gerindra/ 2015 yang menetapkan Ketua DPD Partai Gerindra Jatim dijabat oleh Soepriyatno, Sekretaris Anwar Sadad dan Bendahara Ahmad Hadinuddin.

Struktur baru ini diketahui bahwa posisi ketua DPD Partai Gerindra Jatim tidak mengalami perubahan, sedangkan dua posisi di bawahnya yakni sekretaris dan bendahara yang diisi oleh orang baru. Sebelumnya posisi Sekertaris diduduki oleh Faf Adisiswo dan Bendahara sebelumnya dijabat oleh Wike Herawati.

Bendahara baru DPD Partai Gerindra Jatim Ahmad Hadinuddin mengungkapkan, penetapan struktur baru ini merupakan keputusan pusat dan sebagai kader yang baik ia siap menjalankannya.

“Perubahan struktur di Partai Gerindra memang tidak melalui tahapan pemilihan, tapi semua tetap melalui proses usulan dari DPD lalu disampaikan ke DPP dan kemudian ditentukan oleh DPP. Keputusan yang ditetapkan DPP sudah dengan dasar yang jelas untuk kebesaran partai ke depan,” ujar Hadinuddin, Kamis (20/ 08/2015).

Pria yang juga Anggota DPRD Jatim ini menegaskan, sebagai kader muda partai yang dipercaya DPP untuk duduk di

Kota Probolinggo Pakai Sistem UN Online TUDINGAN Wali Kota Probolinggo Rukmini tentang kebocoran kunci jawaban Ujian Nasional (UN) di Kota Probolinggo dibenarkan oleh Sunardi, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Probolinggo.

Pasalnya, kini di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo yang merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Probolinggo, banyak mendapatkan siswa yang berasal dari sekolah yang kurang disiplin.

Sunardi saat dikonfirmasi di ruangannya mengatakan, “Tahun ini memang sangat berbeda, banyak siswa yang berasal dari SMP yang kurang diperhitungkan masuk di sini (SMK Negeri 2). Jadi para guru di sini akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendidik para murid yang berasal dari sekolah yang tidak disiplin, agar nantinya mereka dapat mencapai standart nilai dari pelajaran yang kami tetapkan. Kita juga ada program mentori, jadi siswa yang pandai akan mengajari siswa yang kurang pandai,” ungkap Sunardi.

Saat penerimaan siswa baru dilaksanakan, Sunardi pun sempat

terkejut dengan nilai beberapa siswa yang berasal dari sekolah tidak disiplin, mendapatkan nilai 10 dibeberapa mata pelajaran. Untuk meyakinkan apakah sang murid mendapatkan nilai tersebut dari usaha sang murid sendiri, dirinya memiliki cara tersendiri.

“Saya tawari dia ikut Olimpiade mewakili SMKN 2, tetapi anaknya menolak dan merasa ketakutan, berartikan bukan hasilnya sendiri,” paparnya.

Sunardi mengatakan, agar nantinya kebocoran kunci jawaban UN tidak terjadi lagi di Kota Probolinggo, sistem ujiannya perlu diubah.

Pihaknya meyakini, dengan UN berbasis Computer Based Test (CBT), kebocoran ujian nasional dapat diminimalisir.

“Di sini (SMKN 2) sudah menggunakan sistem tersebut, tidak mungkin bisa berbuat curang, karena diburu waktu. Kalau tahun depan mau memakai CBT, disini mampu menampung sampai 4 SMP yang belum bisa melaksanakan UN berbasis komputer,” katanya.

Namun, lanjutnya, jika sekolah

lainnya tetap akan melaksanakan UN seperti tahun-tahun sebelumnya, dirinya mengharap diadakannya test tulis saat penerimaan siswa baru berlangsung.

“Kalau UN-nya memakai CBT, tidak usah memakai test saat penerimaan. Tapi kalau masih seperti sebelumnya, memakai test saat penerimaan, agar kita tau apakah itu memang hasil dari usaha si murid sendiri atau tidak,” pungkasnya.

Senada, Maslahatul, Masyarakat Pemerhati Pendidikan Kota Probolinggo mengatakan, sistem Ujian Nasional di Kota Probolinggo perlu diperbaiki. Dirinya mengharap UN secara online diberlakukan di sekolah-sekolah favorit.

“Sekarang kan sudah ada ujian nasional berbasis computer.

Harusnya sekolah-sekolah favorit di Kota Probolinggo mampu mengikuti jejak sekolah yang telah melaksanakan ujian secara online.

Dengan menggunakan sistem ujian seperti itu, paling tidak pemerintah dapat menekan kecurangan yang terjadi selama ini,” katanya. an

dalam struktur partai, Hadinuddin mengaku akan bekerja dengan baik untuk membesarkan partai besutan Prabowo Subianto ini, khususnya di Jawa Timur.

Sayangnya, perubahan struktur yang baru ini menuai protes dari kalangan internal Gerindra Jatim. Ini karena nama Anwar Sadad bukanlah kader asli Partai Gerindra, melainkan kader baru pindahan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Anwar masuk Partai Gerindra agar bisa maju dalam Pileg 2014 lalu.

Diketahui pula, nama Anwar Sadad dan Ahmad Hadinuddin merupakan Anggota DPRD Jatim yang sama-sama kader muda. Selain itu keduanya juga punya basis sebagai warga Nahdliyin dan bisa dekat dengan para ulama di Jatim. Alasan DPP Partai Gerindra memilih mereka karena ingin Gerindra bisa masuk dan lebih dekat ke kalangan Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim.

Sumber di internal partai Gerindra menyampaikan,

dipilihnya Anwar Sadad sebagai sekertaris partai banyak menuai protes para kader partai, dikarenakan sosoknya yang terbilang baru ada di Gerindra bahkan loyalitasnya kepada partai saja masih diragukan.

“Jas yang dipakai Anwar Sadad saat ini memang Gerindra, tapi tidak bisa dipungkiri jiwa dan hatinya masih PKNU. Dan saat ini dia duduk sebagai sekertaris partai, akan dijadikan apa partai ini.

Kalau seperti itu caranya bisa jadi staf biasa saja masuk Gerindra bisa langsung dapat posisi ketua DPC asal dekat dan bisa jadi penjilat di ketua DPD,” tegas sumber yang tidak ingin disebutkan namanya ini.

Sementara itu Faf Adisiswo, yang periode lalu duduk sebagai Sekertaris DPD Partai Gerindra Jatim menyampaikan, Partai Gerindra ini tidak seperti partai yang lain yang sistem penentuan kepengurusannya dilakukan dengan pemilihan, tapi di Gerindra menggunakan pola

penunjukan dan penetapan, tapi tidak lantas orang yang ditunjuk asal hanya dengan unsur Like In no Like harusnya demi kebesaran partai yang ditunjuk harus kader yang benar-benar berjuang hingga berdarah-darah dalam membesarkan partai ini, dan tingkat loyalitasnya tidak diragukan.

Menurutnya masih banyak kader partai yang lebih layak dan mumpuni untuk duduk di posisi sekertaris seperti Tjujuk Soenaryo yang saat ini sebagai wakil ketua DPRD Jatim, Abdul Halim ketua fraksi Gerindra, dan Imam Makruf anggota DPRD Jatim.

Sementara itu Abdul Halim, ketua fraksi Gerindra DPRD Jatim saat dikonfirmasi terkait perubahan struktur ini mengatakan apapun keputusan DPP, sebagai kader dirinya siap menjalankan.

Yang pasti kader hanya bisa berharap orang-orang yang duduk di posisi inti partai adalah orang yang layak dan mumpuni. sarifa

Massa FMPH Desak DPRD Jombang Hentikan Program ‘Kuningisasi’ USAI berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Jombang, Forum Masyarakat Peduli Hukum (FMPH) Kabupaten Jombang, mendatangi gedung DPRD Jombang.

Mereka berunjuk rasa menuntut anggota DPRD Jombang bersikap atas program kuningisasi, yang melanda hampir semua aspek, Rabu (19/08/2015).

Joko Fatah Rochim, Kordinator FMPH mengatakan, massa meminta jangan hanya diam atas Perda Galian dan warna kuning hijau yang kian mendominasi fasilitas umum di Jombang segera dihentikan.

“Dominasi warna kuning hampir terjadi di setiap sudut kota. Mulai dari Ringin Contong, kantor kelurahan, kantor kecamatan, sekolah, puskesmas, kantor dinas, pembatas jembatan, bahkan tong sampah, dan juga toilet,” ungkapnya.

Fatah juga mempertanyakan, tak adanya reaksi dan sikap dari anggota DPRD Jombang terkait maraknya kuningisasi. “Yang terlihat justru anggota dewan

kian mlempem, dan tak berani berbuat apa-apa. Karena itu dalam aksi tersebut, anggota dewan kami berikan hadiah berupa BH (pakaian dalam wanita). Kalau perlu BH juga di-Perdakan sebagai bagian produk masyarakat.

Ini bukan hanya sebagai sindiran, akan tetapi nyatanya anggota dewan di Jombang pengecut semua,” tegas Fatah.

“Kami juga meminta anggota dewan segera merealiasikan Perda hasil produknya. Seperti Perda tentang galian C, yang itu hanya akal-akalan saja. Padahal banyak pengusaha yang sudah membayar pengajuan tersebut. Apalagi dalam mengkaji produk Perda tersebut, anggota dewan sudah kunjungan kerja kesana-kemari menghabiskan dana yang tak sedikit,” tegasnya.

Walaupun massa aksi sudah berorasi secara bergantian, akan tetapi tak ada satupun yang keluar menemui pengunjuk rasa. Dan akhirnya hadiah berupa BH tersebut, diterima Sekretaris DPRD Jombang Pinto Widiarto di

depan gedung DPRD Kabupaten Jombang. Di depan pengunjuk rasa, Sekretaris Dewan mewakili dalam pernyataannya menyebut masyarakat bebas menyampaikan aspirasi. “Tidak apa-apa (diberi hadiah BH), ini negara demokrasi. Semua bebas menyampaikan pendapat. Hari ini anggota dewan sedang tidak ada di kantor, jadi saya yang mewakili, dan melakukan kunjungan kerja,” urainya.

Pantauan Lensa Indonesia, para pimpinan dan anggota dari DPRD Jombang tidak berada di meja kursinya. Mereka melakukan kunjungan ke Solo, Jogjakarta, Bandung, dan juga Jakarta. Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan, Pinto Widiarto saat dikonfirmasi di kantor usai menemui pengunjuk rasa. “Memang sudah ada surat tapi belum ditindaklanjuti, mohon maaf bapak dewan tidak ada di kantor. Dan mereka semua melakukan kunjungan kerja ke berbagai kota seperti Solo, Jogja, Bandung, dan Jakarta,” pungkasnya. obi

Anggaran Ngendon di SKPD, DPRD Ponorogo Gelar Koordinasi dengan Forpimda DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Fungsi Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Hukum, di ruang paripurna lantai tiga DPRD, Kamis (20/08/2015).

Peserta rapat terdiri dari DPRD, kepala seluruh SKPD, kepala sekolah, kepala UPTD dan para lurah itu sekaligus menjadi ajang perkenalan Pj Bupati Ponorogo yang baru aktif hari ini setelah dilantik Rabu (19/08/2015).

Rapat dipandu wakil ketua DPRD Miseri Effendi. Digelarnya rapat ini karena banyak SKPD sampai UPTD yang belum mampu menyerap anggaran sama sekali.

“Bagaimana cara pengelolaan anggaran, bagaimana penyerapan anggaran, kami melihat teman-teman ini ada rasa ketakutan, was-was menyerap anggaran.

Coba dicek di keuangan baru berapa persen? Justru dengan sikap takut berlebihan akan mengham-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

bat proses perekonimain di Ponorogo. Ekonomi jadi mandeg. Jika penyerapan maksimal maka pertumbuhan ekonomi juga bagus, bagaimana uang bisa berputar , maka rakyat akan sejahtera,” ucap Misery Effendy.

Anggota DPRD yang berangkat dari partai Demokrat ini memberi contoh Dinas Pendidikan yang hingga kini masih menyisakan dana sebesar Rp 80 miliar dari DAK, belum terserap sama sekali.

Dengan demikian maka yang dirugikan adalah masyarakat .

“Ini kasihan, murid-murid butuh buku, ada dana tapi tidak diserap, tidak ada kegiatan. Ada apa?

Kenapa pak Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim dan Ketua PN kami datangkan karena untuk pendampingan agar SKPD tidak salah dalam laksanakan, dan penggunaan anggaran lebih tepat. Kami harap semua stake holder tidak alergi, tapi ada arahan,” ujarnya.

Ditegaskan, kalau anggaran segera dicairkan rentang Januari-

DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar rapat koordinasi dengan Forpimda.

Maret maka akan bermanfaat bagi masyarakat. “Saat ini sudah memasuki bulan ke 8, namun anggaran masih banyak yang belum terserap. Kalau ngendon di kas daerah maka kesejahteraan, kemakmuran tidak akan tercapai.

Pejabat kalau takut menyerap jangan jadi pejabat,” pungkas Miseri Effendi.

Sementara itu sejumlah narasumber sengaja didatangkan antara lain Kapolres AKBP Ricky Purnama, Dandim 0802 Letkol Inf

Slamet Sarjianto, Kajari Sucipto, Ketua Pengadilan Negeri dan Pj Bupati Ponorogo Ir Maskur.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Maskur menyatakan, sebaiknya para pejabat khususnya kepala SKPD , pegguna anggaran ( PA), kuasa pengguna anggaran( KPA), panitia pengguna anggaran ( PPA) tidak perlu paranoid dengan aturan yang bisa menjerumuskan ke masalah hukum. Ditegaskannya,terkait anggaran, paranoid justru akan menghambat proses pembangunan. Namun jika sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Opersional Prosedur (SOP ) maka tidak akan jadi masalah.

“Jangan paranoid, sepanjang komplit tidak ada lagi keraguan.

Tapi kalau mulai awalnya perencanaan tidak benar pastinya jadi masalah. Tapi kalau benar jangan ada yang ditakutkan,” kata Maskur yang bertekad membawa Ponorogo menuju perbaikan itu.

Sehingga, lanjut Maskur, “Kalau prosedur sudah dijalankan dengan

benar maka penegak hukum seperti Kapolres, Kajari tidak bisa berbuat apa-apa. Sepanjang normatif tidak ada ruang untuk ditakutkan. Mari kerja secara cerdas, santun dan tanggap,” tegas Bupati Maskur.

Senada dengan Bupati, Kajari Sucipto dan Kapolres Ricky Purnama menyampaikan hal yang sama.

Malahan Kajari Sucipto menawarkan adanya pendampingan bagi SKPD-SKPD tanpa dipungut sepeserpun. Sebab Kajari selaku jaksa pengacara negara ( JPN) Sucipto, menyatakan, pihaknya siap mendampingi SKPD-SKPD yang masih memiliki keraguan dalam pengelolaan anggaran.

“Kalau ragu-ragu atau takut ( soal pengelolaan anggaran) bisa minta pendampingan dari Kejaksaan. Karena lebih baik mencegah daripada terjadi. Jadi kita ketemunya jangan pas ada kasus saja, tapi sebelum itu terjadi bisa kita cegah,” kata Sucipto. adv/ arso

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

Balita Afgan Meninggal Setelah Antre Berobat 2 Jam di Puskesmas Balongsari Dokter Puskesmas Balongsari tidak pernah menawarkan menggunakan ambulance. Dokter hanya minta agar balita tersebut dibawa ke RS BDH. Tragisnya, balita mungil itu terlambat ditangani.

SEORANG balita berusia 9 bulan bernama M Afghani Alfatif, warga Balongsari Dalam 4B no 20, Tandes, Surabaya, Selasa (18/8), meninggal dunia setelah diduga diterlantarkan pihak Puskesmas Balongsari.

Tragisnya, pihak puskesmas bahkan menolak memberi rujukan ke rumah sakit terhadap balita yang juga termasuk pasien BPJS ini.

Pengakuan keluarga pasien, Afgan saat dibawa ke puskesmas kondisinya sudah lemas. Namun saat di puskesmas pasien malah disuruh antre hingga dua jam.

Dokter jaga puskesmas diduga juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Pasalnya, saat menangani Afgan, dokter sama sekali tidak menyentuh atau memeriksa pasien.

Malah, dokter tersebut sibuk dengan menerima ponsel.

Tante Afgan, Nurul membenarkan kejadian itu. “Saya lihat dokter tidak memeriksa Afgan. Menyen-

tuh saja tidak. Malah Afgan disuruh periksa di lab. Sementara dia sibuk terima ponsel,” kata Nurul yang mengaku ikut mengantar Afgan berobat.

Penanganan tidak mengenakkan tidak berhenti di situ. Setelah pasien Afgan dites lab dan hasilnya diketahui hemoglobin (HB) 8,7, dokter malah tidak melakukan tindakan cepat. Bahkan kondisi pasien sudah lemah.

“Dokter sudah tahu HB Afgan rendah. Dia hanya menyuruh kami segera berangkat ke. RS Bakti Dharma Husada (BDH). Saat kami minta rujukan, dokter bilang tidak perlu, cukup surat lab,” cerita Nurul.

Sementara itu keterangan paman Afgan, yakni Joko, setelah disarankan pihak puskemas, pasien kemudian pulang ke rumah terlebih dahulu untuk menyiapkan suratsurat. “Oleh pihak puskesmas kami tidak dijelaskan kondisi pasien. Jadi kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk segera berangkat

Balita M Afghani Alfatif.

ke RS BDH,” terang Joko.

Dari puskesmas ke rumah dan mempersiapkan segalanya dan berangkat ke RS BDH, kata Joko, membutuhkan waktu dua jam lagi.

Akhirnya pasien berangkat ke RS BDH dengan mengendarai motor.

Sebenarnya bibir korban sudah membiru saat masih di rumah.

Tapi keluarga tetap tenang karena tidak mendapat pemberitahuan dari dokter sebelumnya.

Padahal sesuai prosedur, pasien dengan kondisi gawat harus dirujuk ke rumah sakit dengan diantar ambulance. Setiba di RS BDH, pasi-

en Afgan tidak tertolong karena kondisinya yang sudah lemah.

Saat itu tim dokter RS BDH langsung menangani korban. Korban ditimbang untuk mengetahui berat badannya. Saat itu berat badan korban sekitar 10 kilogram.

“Tapi, dia sudah meninggal di timbangan. Jenazahnya kita makamkan di TPU Balongsari tadi malam,” ungkap Joko.

Pihak RS BDH sempat mempertanyakan kepada keluarga pasien terkait pelayanan Puskesmas Balongsari yang tidak peduli dengan pasien. Sehingga menye-

babkan pasien terlambat ditangani.

Atas kejadian ini pihak keluarga pasien meminta agar dinas mengambil tindakan tegas. Masalah ini harus ditangani serius dan tidak cukup berhenti di permintaan maaf saja.

Sementara Kepala Puskesmas Balongsari dr Sri Hawati saat ditemui membantah pihaknya menelantarkan pasien. Apalagi sampai harus membuat pasien menunggu antre berjam-jam. “Itu memang prosedurnya. Semua antre di sini.

Kami sudah menjalankan sesuai protap,” kata Sri di ruangan kerjanya, Rabu (19/8/2015).

Menurutnya, pihak puskesmas sudah mendatangi keluarga pasien, dan mereka tidak ada masalah.

Disinggung soal dokter yang tidak menangani pasien dengan baik, Sri kembali membantah. “Kami selalu memberi pelayanan yang baik. Kasus anak Afgan ini sudah kami periksa. Baik melalui tes darah maupun tanda vitalnya. Pasien memang mempunyai riwayat kesehatan buruk sejak lahir,” tegasnya.

Hal ini juga dibenarkan dr Maulidina yang saat itu bertugas mengecek kondisi pasien. “Saya sudah cek semua. HB nya memang rendah tapi tanda vital (Afgan) stabil,” urai dr Maulidina.

Terkait dengan tidak adanya

Kantor Panwaskab Ponorogo Dipasang Bahan Peledak

Warsubi peternak ayam di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang.

Harga Daging Ayam di Jombang Meroket MAHALNYA harga daging ayam di pasar tradisional berbanding terbalik dengan harga jual ayam saat masih berada di peternakan (kandang).

Bila di pasar harga daging ayam yang siap masak seharga Rp 34 ribu per kilogram, maka harga ayam di kandang justru Rp 20 ribu per kilogram.

Kondisi ini dikeluhkan para peternak, karena dikhawatirkan konsumen akan beralih ke komoditas lain. Warsubi, salah satu peternak ayam broile di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang, mengatakan, harga daging ayam di kandang peternak kini justru cenderung mengalami penurunan, dan sudah terjadi sejak dua pekan terakhir.

Sebelumnya masih Rp 22 ribu, tapi sekarang terus turun. Bahkan di kandang lain ada yang diharga Rp 17 ribu per kilogram. Tingginya harga ayam ini kemungkinan dipengaruhi panjangnya rantai yang ikut bermain dalam bisnis daging ayam, pasalnya hal tersebut melewati beberapa orang yang dilalui sebelum ayam dari peternak dijual di pasar dan dibeli masyarakat,” katanya, Jum’at (21/8/2015).

Warsubi menjelaskan, idealnya harga ayam di pasar adalah Rp 29 ribu per kilogram. Dengan asumsi, harga di kandang peternak Rp 18 ribu perkilogram. Jika Rp 34 ribu per kilo, terlalu tinggi.

Harga di pasar tinggi, peternak yang rugi. Penjualan akan semakin menurun, dengan begitu peternak akan kebingungan menjual ayam.

Pihaknya sendiri meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terkait mahalnya harga daging ayam di pasar. Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur harga daging ayam.

“Kalau pemerintah mau mengeluarkan ketetapan harga, misalnya dari peternak Rp 18 ribu, kemudian ke pengecer maksimal Rp 28 ribu, maka harganya akan teratur. Semua tidak akan dirugikan, baik peternak, pedagang dan konsumen,” pungkasnya. obi

SEKELOMPOK massa mendatangi gedung Panwaskab Ponorogo. Mereka tidak terima dengan hasil perhitungan pemilihan kepala daerah yang baru digelar. Jumlah masa yang datang semakin bertambah terus.

Kedatangan sejumlah massa tersebut bahkan sempat membuat kerusuhan dan tindakan anarkis, merusak bangunan dan semua barangbarang yang ada dalam kantor.

Pasukan pengamanan yang dikerahkanpun mendapatkan lemparan benda-benda yang membahayakan. Bahkan seorang pengunjuk rasa sempat membawa sebuah senapan laras panjang dan menyandera anggota Panwaskab Ponorogo.

Tak hanya itu, setelah pelaku kerusuhan diamankan dan diinterogasi di Polres Ponorogo, mereka mengaku telah memasang bahan berbahaya yang siap meledak pada waktu yang telah ditentukan.

Mendengar adanya bahan peledak yang berada di kantor Panwaskab, Kapolres Ponorogo segera memerintahan petugas Jibom untuk segera bergerak cepat untuk melakukan sterilisasi gedung Panwaskab dan mengamankan dan menjinakan bahan peledak yang dipasang pelaku.

Usai itu, pos sentra pengamanan pemilukada yang bera-

Kericuhan massa pendemo di kantor Panwaskab Ponorogo.

da di Mapolres mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kerusuhan dan penyanderaan sebuah roda empat di seputaran Pasar Songgolangit, yang diikuti juga dengan tindakan penjarahan yang dilakukan oleh kelompok pengunjuk rasa yang telah bergeser.

Sebuah mobil pick up dirampas dan isinya dijarah.

Mendapati informasi tersebut tim anarkhis segera menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan 2 orang pelaku.

Rangkaian peristiwa diatas adalah simulasi gladi lapang Sispamkota dalam Operasi Mantap Praja Katong 2015 yang digelar Polres Ponorogo di Aloon-aloon Kota Ponorogo, Kamis (20/08/2015).

Gladi lapang sistem pe-

ngamanan kota ini untuk mengecek kesiapan terakhir personel Polres beserta sarana prasarana pendukungnya sebelum memasuki tahapan Pilkada yang akan dimulai 24 Agustus mendatang.

Dalam simulasi gladi Sispamkota yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ponorogo AKBP Ricky Purnama ini melibatkan banyak unsur. Diantarannya semua duapertiga anggota Polres Ponorogo ditambah dari kesatuan Brimob Madiun, Kodim 0802 Ponorogo, Satpol PP dan Dinas Kesehatan dan dari Dinas Perhubungan.

Dimulai meliputi gambaran pengamanan dari tahapan kampanye, masa tenang, tahap pencoblosan dan pengawalan kotak suara. arso

Bupati Madiun ‘Lemot’, Galian C Ilegal Makin Marak PARA Pengusaha Galian C di Kabupaten Madiun terancam kolaps alias bangkrut setelah Pemkab Madiun hingga kini enggan mengeluarkan rekomendasi kepala daerah sebagai syarat dikeluarkannya ijin usaha pertambangan oleh SDA Provinsi Jawa Timur.

Bupati Madiun H Muhta-

rom termasuk paling ‘lemot’.

Pasalnya, dirinya bersikeras tidak akan mengeluarkan rekom usaha Galian C di wilayahnya karena menurutnya semua kewenangan terkait hal itu diambil alih Pemprov Jawa Timur.

Menurutnya, saat ini belum ada aturan yang jelas

mengenai pembuatan rekomendasi tersebut. “Terkait rekomendasi untuk usaha Galian C ini semua kewenangan sudah diambil alih Pemprov Jatim. Jadi daerah tidak mungkin mengeluarkan rekom, lagipula aturan untuk mengeluarkan rekom juga masih belum jelas,” terangnya saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, Jumat (21/8/2015).

Padahal beberapa waktu yang lalu, tepatnya 4 Agustus 2015, pihak SDA Pemprov

rujukan ke RS BDH, kata Maulidina, setiap pasien dalam kondisi gawat tidak harus dirujuk. “Rujukan hanya ke poli. Pasien Afgan bisa langsung ke UGD dengan bekal hasil lab,” tegasnya.

Lalu mengapa pasien tidak diantar dengan mobil ambulance jika memang gawat? Maulidina menjelaskan saat itu pasien masih stabil meski HB rendah 8,7. “Tanda-tanda vitalnya masih stabil,” lanjutnya.

Ditambahkan Sri, pasien saat itu sempat ditawari ambulance tapi tidak mau. Katanya sudah ada yang mengantar.

Sayangnya, ketika hal ini dikonfirmasi kembali ke pihak keluarga, yakni Joko, dirinya hanya bisa mengelus dada menanggap sikap dokter puskesmas yang tidak mengungkapkan tingkat kegawatan kondisi keponakannya. Joko juga menyayangkan pihak Puskesmas yang tidak menyediakan ambulance.

Menurutnya, pihak puskesmas sempat datang ke rumah korban paginya setelah dimakamkan. Saat itu ada pegawai yang mengatakan bahwa ambulance di puskesmas sedang tidak beroperasi. “Tidak ada dokter yang menawarkan menggunakan ambulance atau tidak.

Dokter hanya minta ponakan saya dibawa ke RS,” sesalnya. nov

Komisi E Minta BPJS Tunda Pemberlakuan Kapitasi Bagi FKTP KOMISI E DPRD Jawa Timur mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menunda program norma kapitasi baru bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), meliputi puskesmas, klinik pratama dan dokter praktik mandiri.

Menurut Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono, program kapitasi yang akan diberlakukan oleh BPJS tersebut terkesan mendadak dan bisa melemahkan FKTP. “Sistem kapitasi tak mungkin bisa diberlakukan di tingkat bawah. Saya melihat BPJS ini terkesan memaksakan karena semuanya belum disosialisasi dan sekarang mau dipaksakan,” katanya, Kamis (20/08/2015).

Adanya pemberlakuan kapitasi, lanjut dia, menunjukkan manajemen dan kinerja BPJS kurang bagus. Pria yang juga dokter ini meyakini sampai kapanpun puskesmas di daerah tidak akan selengkap puskesmas di kota. “Alhasil jumlah kapitasinya akan paling kecil terusmenerus,” cetus dr Agung.

Pihaknya meminta seharusnya BPJS fokus dulu dalam pembenahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Layanan faskes primer sebagai betul-betul gate keeper sehing-

Jatim telah melakukan sosialisasi terkait perijinan usaha Galian C khususnya di Kabupaten Madiun. Dalam sosialisasi itu disebutkan salah satu syarat dikeluarkannya ijin usaha akan turun dari provinsi jika ada rekomendasi dari kepala daerah setempat.

“Yang jelas pengajuan ijin yang akan kami proses jika ada rekomendasi dari kepala daerah dalam hal ini Bupati,” terang Kasi Pemanfaatan SDA Pemprov Jatim, Harsilo, di

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono.

ga angka rawat inap bisa menurun,” imbuh politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini.

Sekedar diketahui, BPJS Kesehatan mengeluarkan peraturan BPJS Kesehatan No 2/2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Peraturan itu mulai diberlakukan pada Agustus ini.

Kapitasi adalah alokasi dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan atas FKTP yang melayani peserta program JKN. Besaran kapitasi tergantung dari jumlah peserta terdaftar di FKTP bersangkutan. sarifa

hadapan para pengusaha Galian C dalam acara sosialisasi perijinan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Mejayan Caruban.

Perlu diketahui, dikarenakan belum dikeluarkannya rekom dari Bupati ini, dampaknya banyak usaha Galian C ilegal yang beroperasi di Kabupaten Madiun tanpa ada pengawasan dari pemerintahan serta pihak berwajib untuk menertibkannya. dhimaz_adi

Pertokoan Semut Indah Kembali Direbut PT SSLL dari PT KAI JURU Sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (21/8/2015) pukul 08.00 WIB, membacakan hasil gugatan yang dimenangkan PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok (PT SSLL) atas PT Kereta Api Properti Managemen, sebagai pengelola gedung Indo Plaza dan Kompleks Pertokoan Semut Indah Jl Semut Kali.

Pembacaan eksekusi yang

dilakukan di ruangan Kepala Stasiun Surabaya Kota (Semut) dibacakan Ketua Juru Sita PN Surabaya, Djoko Soebagyo dengan dihadiri kuasa hukum kedua belah pihak yang bersengketa.

Usai melakukan pembacaan eksekusi, pihak Juru Sita PN Surabaya melakukan peninjauan ke seluruh Kompleks Pertokoan Semut Indah dilanjutkan pembuatan surat

pernyataan antara PT Sumber Swjahtera Lestari Lombok dan PT Kereta Api Properti Managemen yang diwakili PT KAI Daop VIII. Ketua Juru Sita PN Surabaya, Djoko Soebagyo, mengatakan pembacaan eksekusi putusan pengadilan No: 33/EKS/2015/PN.SBY, menyatakan PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok sebagai penggugat dinyatakan sah

sebagai pengelola Kompleks Pertokoan Semut Indah.

“Sesuai hasil putusan pengadilan, disini kami menghukum pihak tergugat (PT KAPM dan PT KAI), agar segera mengembalikan hak pengelolaan terhadap penggugat,” tegasnya.

“Hasil putusan eksekusi ini sendiri, telah dipahami bersama. Namun titik temu ada pada pernyataan tertulis dan

disepakati kedua belah pihak,” tambah Djoko yang menolak memberikan keterangan terkait poin kesepakatan.

Humas PT KAI Daop VIII, Sumarsono, saat dimintai keterangan usai pembacaan eksekusi, menolak memberikan komentarnya.

“Nanti kami akan melakukan pertemuan dengan pihak penggugat,” cetusnya singkat. rofik

Juru Sita PN Surabaya, Djoko Soebagyo, saat hendak membacakan putusan pengadilan di Pertokoan Semut Indah.

www.lensaindonesia.com

14

BERANDA DAERAH

Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

Pj Bupati Lamongan Dilantik, Ini Pesan Pakde Karwo Ketua Panwaslu Kabupaten Kediri Muji Harjita.

Panwas Kediri Nyatakan Laporan Soal Harmas Kadaluarsa PANITIA Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri merekomendasikan bahwa laporan warga Kunjang telah kadaluarsa. Rekomendasi ini sesuai aturan Peraturan Bawaslu no 11/2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Bawaslu no 2/2015.

Muji Harjita, Ketua Panwas Kabupaten Kediri dalam keteranganya mengatakan, panwas bisa menindaklanjuti Laporan tentang Pilkada dengan tenggang waktu 7 hari dari sejak ditemukan pelanggaran. Dan lebih dari itu dianggap kadaluarsa .

“Bahwa semua laporan sudah ditindak lanjuti oleh Panwas Kabupaten Kediri dan juga Bawaslu Jatim .

Biarpun sudah kadaluarsa kita masih memproses dan ditindak lanjuti,” ungkap Muji saat ditemui di kantor Panwas, Jumat (21/8/2015).

Selain tidak sesuai dengan peraturan bawaslu, laporan ini dianggap tak siesuai dengan UU no 8/2015, tidak memenuhi syarat formal yaitu tujuh hari sejak pelanggaran, keterangan pelapor tidak memenuhi syarat admininstrasi dan faktual dan laporan pelaporan tersebut juga tidak memenuhi syarat formal laporan terkait dengan tenggang waktu laporan dn proses pendaftaran serta penelitian berkas dokumen. “Panwaskab tidak bisa menindaklanjuti,” pungkas Harjita Warga Kunjang Kabupaten Kediri, Choirul Anam melaporkan sejumlah kejanggalan kepada Panwaslu Kabupaten Kediri. Adapun laporan yang disampaikan terkait ijazah pasangan Haryanti – Masykuri (Harmas).

Selain itu, juga bukti pendaftaran pasangan Ari Purnomo – Arifin Tafsir yang menurut Choirul, tidak sah karena andik kartika tidak bermaterai.

Pakde Karwo memberi pesan khusus kepada empat Pj yang dilantik agar menyukseskan Pilkada di wilayahnya masing-masing.

WAHID Wahyudi resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) sebagai Penjabat (Pj) Bupati Lamongan di Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/8).

Dia dilantik bersama Pj Bupati Ponorogo, Kediri dan Pj Walikota Blitar.

Dalam sambutannya, Pakde Karwo memberi pesan khusus kepada empat Pj yang dilantik agar menyukseskan Pilkada di wilayahnya masing-masing. “Kepada para Penjabat yang baru dilantik, tugas yang paling penting adalah untuk sukseskan pelaksanaan Pilkada,” pesan dia.

Selain itu, dia menggarisbawahi kepada empat Penjabat itu bahwa sukses

Wahid Wahyudi dilantik sebagai Pj Bupati Lamongan menggantikan Fadeli.

tersebut berarti harus sukses dalam pelaksanaannya, sukses dalam koordinasinya dan sukses secara kualitas dan kuantitasnya.

Dia mewanti-wanti agar mereka segera berkoordinasi, bersilaturrahmi dengan tokoh formal maupun informal di daerah. Baik dengan pimpinan DPRD sebagai representasi formal dari masyarakat, maupun dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Orang cerdas itu harus

santun. Santun itu berarti mendahulukan koordinasi, bersilaturrahmi, jangan menunggu didatangi terlebih dahulu. Karena sejatinya kesuksesan leadership itu, 50 persen ditentukan dari kemampuannya berkoordinasi, “ tegas Pakde Karwo.

Terkait kewenangan Penjabat Kepala Daerah, Pakde karwo juga mewanti-wanti mereka untuk menaati regulasi. Diantaranya seorang Penjabat tidak boleh melaksanakan mutasi, tidak boleh membatalkan perjanjian yang

gerak PKK empat kabupaten/ kota yang dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Jatim Nina Soekarwo.

“PKK Lamongan selama ini banyak prestasinya. PAUD juga saya dengar berkembang sangat baik. Yang menggantikan agar berkonsultasi dengan ketua yang lama, “ pesan Nina Soekarwo.

Pelantikan Kepala Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jatim Wahid Wahyudi menjadi Pj Bupati Lamongan itu sesuai dengan SK Mendagri nomor 131.35-486 tahun 2015 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Lamongan.

Dia selanjutnya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan, dengan masa jabatan paling lama 1 tahun sejak tangggal pelantikan.

Sedangkan pemberhentian kepala daerah sebelumnya, sesuai dengan SK Mendagri nomor 131.35-4684 tahun 2015 tentang pemberhentian Bupati Lamongan dan nomor 132.35-4685 tahun 2015 tentang pemberhentian Wakil afit Bupati Lamongan.

Dana Desa Sejahterakan Warga Kecamatan Sambeng

Polres Ponorogo Tandatangani MoU tentang Pilkada KEPOLISIAN Resort (Polres) Ponorogo bersama penyelenggara dan peserta Pemilukada serta instansi terkait menandatangani Momorandum of Uderstamdimg (MoU) atau naskah kesepahaman tentang pengamanan Pemilukada di aula Mapolres Ponorogo, Jumat(21/08/2015).

Hadir dalam penandatanganan MoU tersebut yaitu perwakilan dari semua partai Pemilukada, Kejari, Pengadilan Negeri, Kesbangpolinmas, perwakilan dari BUMD pendukung yang dianggap vital, ketua Panwaskab dan KPU Kabupaten Ponorogo.

“Intinya kita mencoba mengikat secara moral kepada semua pihak yang berkempentingan dalam Pemilukada nanti,” ucap AKBP Ricky Purnama Kapolres Ponorogo.

Kapolres menambahkan, dengan ditandatanganinya MoU ini harapan kita agar Pemilukada nanti bisa berjalan dengan lancar tidak ada kendala apapun yang muaranya nanti adalah mampu mengakomodir dari pihak pihak yang berkompetisi.

Selain itu, jauh-jauh hari sebelumnya secara tehnis kepolisian resort (Polres) Ponorogo telah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. “Sebelumnya kita telah berkomunikasi dengan berbagai pihak yang hasilnya kita tuangkan dalam MoU ini,” terangnya.

Disebutkanya, untuk detail pelaksanaan Pemilukada telah dikomunikasikan dengan KPU, untuk penegakan huku terpadu telah dibangun komunikasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan untuk pengerahan dan pelatihan untuk peningkatan ketrampilan Linmas telah dikomunikasikan dengan pihak Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

“Komitmen dalam penyelenggaraan Pilkada adalah bagian penting, sebelum pelaksanaan Pilkada, karenanya kerja bersama antar pihak, termasuk komitmen dari partai politik harus di tegaskan sejak awal, sehingga para pengusung pasangan calon(Paslon) bisa bersaing secara sportif,” ungkapnya.

Sementara itu, dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini disambut baik oleh Pj Bupati Maskur.

Harapannya ada harmonisasi dalam penyelenggaraan Pilkada di Ponorogo. Seperti harapan pemerintah dan warga Ponorogo sendiri. Dengan begitu, penyelenggaraan Pilkada arso tidak akan mengganggu jalannya kegiatan lainnya.

dibuat pemerintahan sebelumnya, dilarang mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

“Kalau terpaksa, karena ada kebutuhan yang mendesak demi kesejahteraan masyarakat dan atau untuk mengisi kekosongan jabatan demi peningkatan kinerja, mutasi boleh dilakukan. Tapi harus ijin dulu kepada Mendagri melalui Gubernur, “ tandasnya.

Kepada Bupati Lamongan purna tugas, Fadeli, dia menyampaikan ucapan terima kasih karena Lamongan telah bergerak secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu semua, lanjut pakde, tidak bisa dilepaskan dari kerjasama secara formal dengan pimpinan DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan secara informal dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Seusai pelantikan Penjabat Kepala Daerah, di tempat yang sama dilaksankan penyerahan tugas Ketua Tim Peng-

Danrem Kolonel Inf Hardani Lukitanta Adi saat gowes bareng PNS Madiun.

Anggota TNI Gowes Bareng PNS Madiun PERSONEL jajaran Korem 081/DSJ, Kodim 0803 Madiun serta Satdisjan Wilayah Madiun melaksanakan acara gowes (sepeda santai) bersama yang dipimpin langsung Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Inf Hardani Lukitanta Adi. Adapun start dan finish bertempat di Lapangan Gajah Mada, Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun, Jum’at (21/8/2015).

Kegiatan gowes diikuti oleh Komandan Korem, Para Kasi Korem, Dandim Madiun, dan para Dan/Kabalak, serta Anggota Militer dan PNS Korem 081/DSJ maupun Satdisjan Wilayah Madiun. Rute yang ditempuh dengan jarak 25 Km. Dalam pelaksanannya, para peserta setelah berangkat dari Lapangan Gajah Mada Kelurahan Mojorejo melintasi perempatan Te’an Kanigoro menuju Kilometer 8, tepatnya depan Koramil 0803/11 Geger. Selanjutnya para peserta melintasi depan Pabrik Gula Pagotan dan menuju Kilometer 12 di Koramil 0803/14 Dagangan, kemudian para peserta melaksanakan istirahat.

Setelah beberapa saat melaksanakan istirahat para peserta Gowes bersama melanjutkan perjalanannya melintasi Pasar

Banjarsari dan melewati Desa Sidorejo menuju kilometer 20, tepatnya Pabrik Gula Kanigoro. Peserta dengan senyum dan penuh semangat melanjutkan perjalannya pada kilometer 23 di Bundaran Taman lalu melintasi depan kampus IKIP Madiun dan masuk finish di Lapangan Gajah Mada Kelurahan Mojorejo.

Dalam kesempatan tersebut Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Hardani Lukitanta Adi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Gowes atas keikutsertaanya dan berharap agar kegiatan ini dapat berlanjut di waktu yang akan datang pada even-even yang berbeda guna menjalin kebersamaan dan memperkokoh jiwa korsa. Dan kegiatan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi para pimpinan dengan anggota.

“Bersepeda ini selain menjaga kesehatan badan terutama jantung kita, juga mengurangi polusi udara dan mengurangi pepanasan global di wilayah Madiun,” tegas Danrem.

Tanpa mengganggu arus lalulintas di Jalan raya, rute yang di lalui oleh peserta Gowes (sepeda santai) dapat berjalan dhimaz tertib, aman dan lancar.

KEPALA Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Lamongan, Moh.Nalikan jauh hari telah menginstruksikan agar dana desa diprioritaskan untuk membangun infrastruktur desa. Khususnya digunakan untuk memperbaiki jalan desa dan tembok penahan tanah (tpt).

Dikatakannya, untuk pemberdayaan masyarakat desa, dana desa dialokasikan untuk peningkatan kualitas proses perencanaan desa. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lain.

“Selain itu dana desa juga digunakan untuk pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat desa,” kata Nalikan, Rabu (19/8).

Melihat kondisi umum desa di Kabupaten Lamongan saat ini, ujarnya, sebaiknya dana desa diprioritaskan untuk membangun infrastruktur desa, khususnya memperbaiki jalan desa dan tpt. Kedua infrastruktur ini sangat vital bagi kelancaran pertanian dan usaha desa lainnya.

Prioritas lainnya dana desa dialokasikan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.

Pembangunan infrastruktur desa dan pengembangan ekonomi desa sangat penting karena infrastruktur yang baik membuat kegiatan ekonomi desa dan usaha masyarakat berjalan lancar, harapnya.

Camat Sambeng Drs.Suparno,M,Si mengimplementasikan hal tersebut di atas dengan cepat. Seluruh desa di wilayah Sambeng di bawah bimbingan Kasi Ekbang Kecamatan Solikin, saat ini sedang giat giatnya melaksanakan pembangunan jalan desa yang didanai dari APBN Pusat. Bahkan salah satu

desa telah menyelesaikan proyek fisik dana desa berupa jalan hotmix yang berlokasi di Desa Candisari Kecamatan Sambeng.

“Sejak termin pertama pencairan 40% dana desa, Desa Candisari langsung melaksanakan proyek fisik dana desa hingga selesai, meski desa harus ngutang dulu untuk mencukupi kebutuhan material,” kata Solikin.

Antusias masyarakat desa pun begitu guyup terlihat bergotong royong demi terlaksananya program BKPD dan terciptanya akses jalan yang sedang dibangun di Desa Sidokumpul.

Menurut Samat Kepala Desa setempat, pembangunan jalan yang berlokasi di Dusun Bebed Desa Sidokumpul ini sumber dananya diperoleh dari APBD Kabupaten Lamongan.

Dengan terselesaikannya jalan penghubung antara Dusun Bebed dengan Dusun Sambirejo, maka produk pertanian dan usaha desa lainnya bisa diperdagangkan dengan pihak luar jika jalan mudah diakses.

“Masyarakat Desa Sidokumpul juga bisa mendatangkan barang kebutuhannya dari luar desa tanpa hambatan dan tepat waktu,” ujar Samat.

Kondisi desa yang berkembang menarik datangnya investasi yang semakin meningkatkan perekonomian desa. Menciptakan lapangan kerja dan usaha baru bagi masyarakat desa dan sekitarnya.

“Dengan berkembangnya ekonomi desa di wilayah Sambeng akan tercipta banyak lapangan kerja dan peluang usaha yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Ini bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di desa sehingga masyarakat diwilayah sambeng kian sejahtera,” pungkas Kades. tarno

Pj Bupati Lamongan Tancap Gas, Mulai Susun APBD 2016

Kapolres Ricky Purnama tandatangani MoU.

HARI pertama Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi yang baru dilantik pada 19 Agustus 2015 dimulai dengan memberangkatkan gerak jalan kemerdekaan di depan Pendopo Lokatantra dan melaksanakan pertemuan dengan 77 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Sasana Nayaka, Kamis (20/8).

Dalam pertemuan coffee morning dengan Kepala SKPD tersebut, dia kembali menekankan tugas khusus yang diberikan oleh Gubernur Jatim Soekarwo dalam pelantikannya kemarin. Yakni untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Lamongan.

Karena itu, dia meminta kepada SKPD terkait, Bakesbangpol, maupun Sekretariat KPU

dan Bagian Pemerintahan agar meningkatkan koordinasi.

Terkait rencana APBD tahun 2016, dia meminta agar penyusunannya sudah disiapkan mulai hari itu juga.

“KUA dan PPAS agar segera dimulai penyusunannya agar proses penyusunan APBD 2016 bisa berjalan tepat waktu, sehingga pembangunan dapat terus berja-

lan,” pesan dia.

Mengantisipasi musim kemarau panjang, dia juga memberi perintah khusus kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan SKPD terkait seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas PU Pengairan agar memetakan secara riil wilayah rawan kekeringan. “Siapkan sejak dini jika sampai

terjadi ancaman kekeringan,” kata Wahid Wahyudi.

Wahid Wahyudi juga menyebutkan tertarik dengan program inovatif di Lamongan, Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap). Dia meminta SKPD terkait untuk memberikan papa aliran singkat soal itu. muhtar www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

“Surga” Para Penyelam

Derawan Bisa jadi “Bali” Kedua

Pulau Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Jika pariwisata di Pulau Derawan dikelola dengan baik pasti bisa menjadi “Bali” kedua.

PULAU-PULAU kecil terluar di Kalimantan Timur mempunyai banyak potensi kekayaan alam menakjubkan. Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau, dengan pulau utama Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban, misalnya, memenuhi syarat sebagai tujuan wisata bahari kelas dunia.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dan bedah buku Ensiklopedia Populer Pulau-pulau Kecil Nusantara: Kalimantan TimurNusa di Beranda Nusantara, Selasa (18/8/2015), di rumah dinas Bupati Berau.

Buku tersebut menceritakan pulau-pulau kecil terluar di wilayah Kaltim, berikut potensi, juga sejarahnya. Buku yang disusun KKP

dan diterbitkan Penerbit Buku Kompas ini merupakan buku Ensiklopedia Populer yang ke-17 tentang pulau-pulau kecil, yang diluncurkan sejak 2013.

Selain Sudirman, pembicara lainnya adalah Asisten Deputi 3/IV Pertahanan Negara Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenkopolhukam Brigjen TNI Ahmad Supriyadi, Guru Besar Universitas Mulawarman Ahmad Syafei Sidik, dari Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL Kolonel Laut Haris Djoko Nugroho, Bupati Berau Makmur HAPK, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Rusmadi, serta Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dietrich G Bengen dan Syamsul Maarif.

“Saya kira dalam lima tahun lagi, Maratua dan pulau-pulau di sekitarnya itu bisa menjadi ’Bali’ kedua. Jika nanti Bandara Maratua dibuka, hanya butuh 3 jam naik pesawat dari Jakarta ke Maratua,” ujar Sudirman.

Derawan, Kakaban, Sangalaki, dan Maratua letaknya berdekatan.

Bawah air Kepulauan Derawan adalah “surga” bagi para penyelam.

Banyak yang menyebut, di Indonesia, pesona bawah air kepulauan tersebut hanya kalah dari Raja Ampat.

Di Kakaban, pulau karang seluas 5 kilometer persegi, terhampar Danau Kakaban seluas 390 hektar yang dihuni empat jenis ubur-ubur tanpa sengat. Selain Kakaban, uburubur tanpa sengat hanya dijumpai di Pulau Palau, Micronesia di Samudra Pasifik.

Adapun Sangalaki adalah pulau tak berpenduduk tempat konservasi penyu. Setiap malam, puluhan penyu naik untuk bertelur di pasir Pantai Sangalaki. Di Derawan juga terhampar titik-titik penyelaman yang indah. Adapun Maratua, pulau berpenduduk 3.500-an jiwa, perairannya adalah titik-titik penyelaman untuk melihat pari manta.

Dietrich mengatakan, kendala umum dalam pengembangan wisata bahari di pulau-pulau kecil adalah aksesibilitas yang terbatas. Namun, ketika itu nanti terselesaikan, tak kalah penting adalah apa yang tersaji, misalnya kuliner dan pengemasannya.

“Jangan sampai, misalnya, wisatawan ke pulau-pulau kecil ini hanya menjumpai menu iwak

pithik (ayam), iwak endhog (telur).

Itu yang masih saya temukan. Seharusnya kuliner, ya, hasil laut yang segar. Bikin yang inovatif, misalnya wisatawan memancing ikan lalu dimasak,” kata Dietrich.

Makmur mengatakan, saatnya pulau kecil terluar yang perairannya berbatasan dengan negara lain diperhatikan dalam segala hal.

Masuknya “tamu tak diundang”, yakni 600 lebih manusia perahu (suku Bajo) dari Malaysia dan Filipina, secara berkelompok ke Kepulauan Derawan, November lalu, jangan sampai terulang.

Syamsul Maarif mengatakan, salah satu kelemahan pengelolaan wisata bahari di Indonesia adalah birokrasi yang belum berpikir pentingnya public entrepreneurship. Itu dicirikan antara lain dengan inovasi, kreatif, proaktif, dan orientasi publik.

Banyak masyarakat belum tahu tentang pulau-pulau kecil terluar, apalagi cerita-cerita menarik yang melatarbelakanginya. Misalnya, Pulau Lungsurannaga yang legendanya bercerita tentang naga berganti kulit sebelum menghadapi buaya muara yang besar. komp

DESTINASI

Wahana “Star Wars” Bakal Hadir di Disneyland TAMAN hiburan Disney mengumumkan telah membangun dua atraksi wahana Star Wars di Disneyland California dan Walt Disney World Resort di Florida. Pengunjung dapat merasakan terbang di Millenium Falcon, minum di Mos Eisley yang bergaya seperti kantin, dan terjebak di pertarungan epik antara The First Order dan Resistence.

“Pada masing-masing taman hiburan, wahana Star Wars memiliki luas tanah 14 hektar dan akan dikelola oleh robot ‘Hewan Penjelajah Fantastis’ dan anggota lain ‘Star Wars’,” kata Chief Executive Officer Disney, Bob Iger seperti dikutip dari CNN Travel.

Ia juga mengatakan bahwa perluasan tema taman hiburan ini adalah yang terbesar dalam sejarah Disney. Namun, belum ada jadwal pasti penyelesaian taman hiburan ini. Para penggemar yang telah bersemangat dapat meng-

hibur diri secara terpisah atraksi “Star Wars” yang hadir pada taman Disney tahun ini bertepatan dengan peluncuran “Star Wars: Force Awakens”.

Atraksi “Toy Story” dan “Avatar” terbaru.

Pada awal tahun 2016, para pengunjung juga dijadwalkan dapat mencoba atraksi wisata Hyperspace Mountain. Wahana tersebut merupakan perjalanan ruang gunung klasik yang diimajinasikan sebagai pertempuran X-wing Starfighter.

Bagi para penggemar film di Expo D23, terdapat pula rencana untuk meluncurkan “Toy Story Land” di Disney Holywood Studios dan “Pandora Dunia Avatar” di Disney Animal Kingdom, Florida. wah

KHAS KULINER

Wedang Asle Khas Solo Ngangenin MINUMAN tradisional tak hanya enak dinikmati tetapi juga selalu menghadirkan rasa kangen. Di antaranya adalah wedang asle yang bisa ditemukan di Solo.

Meski berlabel wedang, minuman ini tidak disajikan dalam gelas melainkan mangkuk kecil. Cara minumnya pun disendok menggunakan sendok bebek (sendok pipih).

Wedang asle terbuat dari ketan putih yang berasa sedikit manis, potongan agaragar, juga irisan roti tawar dan sedikit gula pasir. Sebelum disajikan, pedagang akan mengguyur bahan-bahan tersebut dengan santan hangat yang gurih.

“Wedang asle ini sebenarnya dari Malang (Jawa Timur) tapi malah populer di Solo.

Kalau di Madiun (Jawa Timur) lebih dikenal sebagai cemoe,” ungkap Widodo, pedagang wedang asle di shelter belakang Stadion Manahan Solo.

Wedang asle selalu disajikan hangat. Itu sebabnya, Widodo meletakkan panci tempat santan di atas bara arang agar kehangatannya selalu terjaga.

Menurut Widodo, wedang asle dulunya dijual secara keliling menggunanakan gerobak. Itu pula yang pernah dia lakukan 30 tahun lalu sebelum akhirnya memilih tem-

pat di kawasan Manahan.

Saat terjadi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut, dia dan puluhan pedagang lain diberi tempat di shelter belakang Stadion Manahan Solo.

Setiap hari, Widodo menjual wedang asle sejak pagi hingga malam. Selain di shelter milik Widodo, wedang asle juga bisa ditemukan di sheltersisi barat Stadion Manahan, di Pasar Kabangan juga di wilayah Mangkuyudan, Solo.

Kendati tak lagi menjamur, sejumlah pedagang masih menjajakan minuman tradisional tersebut. “Saya sudah bertahun-tahun menjadi pelanggan wedang asle Pak Widodo. Selain bersih, rasanya juga gurih dan manisnya pas,” ungkap Dewi, penyuka wedang asle.

Lantaran selalu tersaji hangat, warga Keprabon, Banjarsari, Kota Solo, ini mengatakan, wedang asle nikmat diminum saat musim hujan.

Namun, dia juga sering menikmati wedang asle di waktu-waktu luang, termasuk siang hari.

“Anda yang berkunjung ke Solo harus mencoba minuman ini, pasti ketagihan,” ujarnya. Di shelter Widodo, semangkuk kecil wedang asle dibanderol Rp 5.000. trib

Wedang Asle, minuman tradisional khas Solo.

TRAVEL

Hotel Grand Darmo Suite Surabaya Punya Nasi Begal KABAR baik bagi traveler yang ingin mengunjungi Selandia Baru. Maskapai asal Australia, Qantas punya promo tiket ke ‘Negeri Hobbit’ tersebut dengan harga mulai dari Rp 13.279.000 PP. Demi menggaet lebih banyak turis Indonesia ke Selandia Baru, maskapai asal Australia yakni Qantas bekerjasama dengan Tourism New Zealand. Selama tiga minggu yakni dari 20 Agustus-9 September 2015, traveler bisa mendapatkan harga tiket promo Jakarta-Selandia Baru.

“Kami menawarkan beragam destinasi liburan populer di South Island dan North Island, termasuk Queensland dan Auckland,” tutur Regional

General Manager Asia Qantas, Benjamin Tan dalam rilis, Jumat (21/8/2015).

Harga tiket yang ditawarkan mulai dari Rp 13.

279. 000 PP, kelas ekonomi.

Tiket ini berlaku untuk periode terbang mulai 1 September 2015-31 Maret 2016. Harga tiket promo tidak berlaku pada tanggal 7-27 Desember 2015.

Selandia Baru mulai dilirik turis Indonesia, karena punya pemandangan yang memukau dan banyak destinasi alam yang mirip Eropa.

Banyak pula traveler yang tertarik dengan Hobbiton, lokasi syuting film Lord of the Rings dan The Hobbit. sri/dt

Wahana Star Wars segera hadir di Disneyland, California dan Walt Disney World Resord, Florida.

MENU

Garden Palace Hotel Surabaya Sajikan Racikan Nusantara

Para pengunjung Garden Palace Hotel nampak menikmati sajian menu.

GARDEN Palace Hotel Surabaya merangkum aneka masakan istimewa daerah di Indonesia dalam satu showcase buffet food promo “RACIKAN NUSANTARA” yang berlangsung hingga 2 September mendatang.

“Kami sangat bangga dapat menyiapkan resep tradisional Indonesia, team Chef kami akan menyiapkan 70 menu spesial dari Sabang sampai Merauke, termasuk didalamnya 4 menu andalan beserta resepnya yang jarang ada di Kota Surabaya yaitu Laksa Betawi dari Jakarta, Sate Maranggi Purwakarta, Serundeng Babat Bandung, serta Palumara Makassar” ujar Novita Opraningtyas,Public Relations Manager Garden Palace Hotel Surabaya saat ditemui lensaindonesia.com, Rabu (19/

08/2015).

Novita menambahkan, dengan demikian penikmat kuliner tak perlu keliling Indonesia untuk mencicipi ragam masakan khas asal berbagai daerah di Indonesia. Kuliner mania juga bisa menikmati sepuasnya dengan rotasi Buffet dari 70 menu andalan khas berbagai daerah di Indonesia bersama kerabat cukup dengan Rp 130.000++/ orang dengan promo “Buy 5 Get 1 Free”.

“Berbagai macam menu terbaik sudah dipersiapkan oleh cheff kami mulai dari menu Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, lombok dan masih banyak lagi menu menarik lainnya dari berbagai daerah di Indonesia yang akan memanjakan lidah kita,” pungkas Novita. eld

'Negeri Hobbit' di Selandia Baru.

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 100/24 - 30 Agustus 2015

RASIYO-ABROR CALON BARTER STANDING?

Pilwali Surabaya 2015 Mencurigakan, PKS Golput Pasangan Rasiyo-Dhimam Abror dinilai tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-Undang sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota di Pilwali Surabaya 2015. Kesannya dipaksakan sehingga memunculkan calon boneka atau calon barter standing.

ALIANSI Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) mempertanyakan proses penyerahan rekomendasi asli Partai Amanat Nasional (PAN) untuk pencalonan pasangan bakal calon Walikota Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid ke KPU Surabaya yang tidak boleh diliput media massa, Rabu (19/08/2015) siang.

Penyerahan dokumen pencalonan yang ditutup-tutupi tersebut dinilai kian menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Mengingat, surat rekomendasi asli PAN yang akan digunakan untuk mendaftar oleh pasangan Rasiyo-Abror pada masa perpanjangan pendaftran 11 Agustus lalu hingga saat ini tidak pernah diketahui wujudnya.

Ketika itu, Dhimam Abror selaku calon kepala daerah yang didukung PAN hanya menyerahkan dokumen hasil scan.

“Saya minta PAN dan KPU tidak

menciptakan suasana tidak kondusif di tengah masyarakat. Penyerahan rekom yang selama ini misterius itu harusnya dilaksanakan secara terbuka agar publik juga bisa merasakan tahapan Pilkada yang transparan,” kata Ketua AMAK, Ponang Adji Handoko kepada Lensa Indonesia di Surabaya, Rabu (19/08/2015).

Menurut Ponang, sampai saat ini publik tidak pernah tahu dokumen seperti apa yang diserakan ke KPU Surabaya itu. “Apakah yang diserahkan ke KPU itu dukumen lama yang sempat dikatakan hilang dulu itu?, atau dibuatkan baru oleh DPP PAN?. Seharusnya PAN atau KPU menjelaskan kepada publik yang sebenarnya. Kalau ada dokumen (rekom) hilang kan harus ada berita acaranya. Yang ditunjukkan ke publik tadi harusnya surat rekom,

bukan tanda terima penyerahah dokumen, Ada apa dengan PAN dan KPU Surabaya bersikap kok tidak transparan seperti itu?,” ujarnya.

AMAK menilai sikap kurang transparan KPU Surabaya terkait rekomendasi Rasiyo-Dhimam Abror tersebut melanggar UndangUndang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebab dokumen tersebut bukan merupakan dokumen negara.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPP PAN telah menyerahkan rekemendasi pasangan bakal calon Walikota ke KPU diserahkan ke KPU Kota Surabaya. Namun sayangnya proses penyerahan rekom yang diklaim resmi itu tak boleh diliput oleh media.

“Surat rekom itu sudah kami serahkan di KPU. Kami sengaja menyerahkannya tanggal 19 ini karena sesuai tahapan KPU, ke-

Rasiyo dan Abror, Cawali dan Cawawali Surabaya 2015.

marin-kemarin surat rekom memang masih ada di DPP PAN,” ungkap Ketua DPD PAN Kota Surabaya Surat saat ditemui di KPU Kota Surabaya, Jalan Adityawarman, Rabu siang.

Ditanya soal siapa nama calon yang tercantum dalam surat rekom resmi partainya untuk Pilkada Surabaya, ia menegaskan bahwa namanya tetap sama seperti yang didaftarkan saat masa perpanjangan pendaftaran calon di KPU pada Selasa (11/8/2015) lalu, yakni mengusung Dhimam Abror Djuraid sebagai Cawawali Surabaya.

“Calonnya ya Bapak Rasiyo dan Bapak Abror,” cetus dia. Dengan adanya pernyataan ini pihaknya membantah adanya kabar yang menyebut jika rekom dari DPP PAN yang resmi bukanlah untuk Dhimam Abror Djuraid.

Pantauan di lapangan, yang menyerahkan surat rekom ke KPU Surabaya tadi adalah Ketua DPD PAN Kota Surabaya Surat bersama pengurus lainnya ditambah Plt Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Hartoyo.

Sebelumnya, Ketua DPW PKS Jatim Hamy Wahjunianto menilai

pasangan Rasiyo-Dhimam Abror yang mencalonkan diri menjadi pasangan calon walikota dan wakil walikota di Pilwali Surabaya 2015 tak memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-Undang.

Hamy Wahjunianto menjelaskan, perpanjangan pendaftaran calon yang dikeluarkan KPU RI yang ditindaklanjuti KPU Surabaya adalah pelanggaran. Hal ini mengacu pada UU No 1 Tahun 2015 yang diubah menjadi UU No 8 Tahun 2015 Pasal 181-185 tentang Pilkada.

“PKS standingnya jika memang secara demokrasi tidak memungkinkan kita kembali ke UndangUndang dan aturan KPU, yakni diundur tahun 2017. Sehingga kalau dipaksakan ada calon boneka atau calon barter standing kami akan melepaskan diri dari itu,” tegas Hamy Wahjunianto, Selasa (18/8/ 2015).

Pihaknya juga menolak tegas PKS nantinya akan menjadi partai pendukung pasangan Rasiyo-Dhimam Abror. “Tidak, kami akan lepas karena menghormati demokrasi,” tegas pria yang juga anggota DPRD Jatim ini.

Untuk itu, PKS Jatim bakal segera merapatkan barisan dan menginstruksikan seluruh kader juga simpatisan untuk tidak memilih (Golput) jika KPU Surabaya tetap menggelar Pilwali Surabaya 2015 pada 9 Desember nanti. “Bisa jadi Golput, kami gak akan mengarahkan kader kepada calon siapapun.

Tergantung hati nurani masingmasing,” katanya.

Selain itu, Hamy Wahjunianto juga membeberkan adanya fakta yang tak beres dalam berkas pendaftaran pasangan RasiyoDhimam Abror ke KPU Surabaya dan terksesan dipaksakan. Apalagi rekomendasi dari DPP PAN yang hanya diserahkan hasil scan atau tidak asli.

“Ini sudah jelas menyalahi aturan kan sudah jelas itu disebutkan harus rekom asli. Tapi yang diserahkan merekan kan hasil scan. Yang lebih lucu, kok KPU Surabaya mau menerima itu, padahal ada pasangan calon di Situbondo yang menggunakan hasil scan ditolak oleh KPU Situbondo. Surabaya ini kok kayak ludrukan aja,” sindir Hamy Wahjunianto. sarifa/LI-13

SOEKARWO: AYO KERJA PERKUAT BASIS EKONOMI NASIONAL DALAM memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-70 tahun, pemerintah mengajak seluruh masyarakat dengan gerakan “Ayo Kerja” yang bisa memperkuat basis perekonomian nasional. Ayo Kerja harus diisi dengan konsep untuk membangkitkan perekonomian nasional.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung Ayo Kerja dengan persiapan yang matang terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas.

Tujuannya agar basis ekonomi nasional menjadi lebih kuat, serta mampu memperkuat rupiah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo seusai Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia Tahun 2015 di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (17/8/2015).

Ia mengatakan, Pemprov Jatim mendukung Ayo Kerja untuk memperkuat rupiah dalam rangka surplus perdagangan di Jatim. Implementasinya di Jatim, yakni dengan memperkuat perdagangan dalam negeri dan memperkuat industri sebagai backbone dari ekonomi.

“Perdagangan dalam dan luar negeri merupakan satu kesatuan. Ayo kerja agar rupiahjangan sampai melemah.

Dalam perdagangan, Jatim menjalin hubungan dagang dengan 26 provinsi.

Kita juga tetap memperkuat industri sebagai backbone dari ekonomi. Sebab industri memberikan nilai tambah,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Menurutnya, Ayo Kerja bukan sekedar kerja biasa. Kerja dengan keinsyafan akan kekuatan dari persatuan Indonesia dan selalu bergotong royong dari anak bangsa tanpa terkecuali.

“Hanya dengan kerja keras, cerdas dan nyata, bangsa Indonesia akan bisa membangun jiwa dan raganya untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya dengan kerja, Republik Indonesia dapat berdiri kokoh untuk selamanya dan mampu mewujudkan semua cita-cita mulia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,” tegasnya.

Di bagian lain, Pakde Karwo menyampaikan, nilai transaksi perdagangan dalam negeri tahun 2014 mencapai Rp. 90,33 triliun naik Rp. 19,91 triliun (28,2 persen) dibanding dengan tahun 2013. Tren perdagangan dalam negeri tahun 2009-2014 surplus meningkat 936 persen dan rata-rata tumbuh 187 persen per tahun. Yang lebih meng-

www.lensaindonesia.com

gembirakan lagi, nilai transaksi perdagangan dalam negeri sampai dengan semester satu tahun 2015 sudah mencapai Rp. 56,59 triliun.

“Meski sudah memasuki era MEA di akhir 2015 nanti, kita akan tetap menjaga dan mengoptimalkan potensi perdagangan antar pulau karena ekspor dalam negeri ini tak kalah pentingnya dengan ekspor ke luar negeri,” paparnya.

Upacara memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI kali ini yang bertugas Inspektur Upacara (Irup) yakni Gubernur Jawa Timur.

Kemudian, Komandan Upacara Letnan Kolonel Inf Achmad Fikri Musmar yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Kodim 0830/ Surabaya Utara Korem 084/Bhaskara Jaya dengan Perwira Upacara Mayor

Inf Siswanto yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Protokol Kogartap III/Surabaya.

Selain itu, agenda tahunan ini juga diikuti oleh ribuan peserta, mulai dari KORPRI, pelajar, mahasiswa, TNI/ Polri, veteran, serta dimeriahkan oleh 1.000 siswa paduan suara yang merupakan gabungan pelajar dari SMA seJatim.

Untuk paduan suara diiringi Amadeus Etnica Orchestra Surabaya yang membawakan lagu-lagu perjuangan seperti Padamu Negeri, KebyarKebyar, Dirgahayu Indonesiaku, Tanah Air, Spirit, Nyanyian Negeriku, Indonesia Tumpah Darahku. Paduan suara di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan sebagai dirigent Moch Reza Zulfikar, Lenie Purwanin sarifa/adv gsih dan Arzde Widharta.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf di upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-70 RI.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf.

Soekarwo memberi bendera ke Paskibraka dalam upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-70 RI.

Soekarwo mengajak seluruh masyarakat dengan gerakan “Ayo Kerja”.