Koran Lensa Indonesia Edisi 101

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 101 31 Agustus - 06 September 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

MENKEU ISYARATKAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI SULIT TERCAPAI

KALAU JOKOWI NGGAK KUAT LAMBAIKAN TANGAN SAJA NasDem dan Hanura setuju reshuffle kabinet jilid 2 diisi tim ekonomi SBY. Pasalnya, SBY sangat berpengalaman mengatasi krisis. Sementara ada sinyal kuat dari Menkeu Bambang Brodjonegoro bahwa Presiden Jokowi tidak punya kapasitas mendongkrak pertumbuhan ekonomi sesuai target.

KONDISI ekonomi negara yang gonjang ganjing membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara. SBY pun memberikan beberapa solusi untuk pemerintah agar bisa mengatasi persoalan ekonomi global yang berimbas ke Indonesia.

Menurut SBY, saat ini pemerintah harus menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak terus jatuh. “Pertumbuhan harus dijaga. Orientasikan semua policy untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam krisis begini yang penting demand terus dijaga.

Pastikan rakyat bisa beli barang dan jasa. Kalau sulit, silakan dibantu. Kalau investasi sedang terhenti, bikin kebijakan yang bisa gerakkan investasi,” ujar SBY saat melakukan perte-

muan dengan media massa di kediamannya Puri Cikeas, Kamis (27/8/2015) malam.

Tidak hanya itu, SBY juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga. Belakangan kata SBY harga-harga terutama bahan pokok terus meroket, sehingga rakyat pun menjerit.

Berikutnya lanjut SBY yang tidak kalah pentingnya saat ini adalah mewaspadai gelombang PHK. Ketua umum Partai Demokrat ini menjelaskan saat ini banyak sudah perusahaan-perusahaan yang mem PHK karyawannya lantaran tidak stabilnya perekonomian nasional terutama gejolak mata uang rupiah yang melemah terhadap dollar AS. Baca: Kalau... Hal 7

Amien Rais Sebut Indonesia Bisa Bubar INDONESIA diambang kehancuran.

Hal ini dipicu oleh amburadulnya pemerintah diera Presiden Jokowi, dimana para menteri di Kabinet Kerja saling serang. Ini bahaya, Indonesia bisa seperti Uni Soviet yang bangkrut dan bubar.

Baca: Amien... Hal 7

Rekening Diblokir, OC Kaligis Jatuh Miskin

Tuhan dan Saiton Tak Langgar Syariah

TERSANDUNG kasus korupsi pengacara kondang OC Kaligis jatuh miskin. Bahkan, ratusan karyawannya tidak bisa gajian, karena 8 rekening ayah kandung Artis Velove Vexia dibekukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

OC Kaligis pun memohon kepada majelis hakim agar reke-

WAKIL Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengatakan, MUI dan PBNU harusnya tidak harus pusing meminta agar dua warga, Tuhan dan Saiton, mengganti namanya.

Pasalnya ungkap dia nama tersebut tidak melanggar syariah Islam. “Dari sisi akidah dan syariah Islam saya melihat tidak ada pelanggaran kecuali jika namanya Allah,” ujar Sodik di Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Sementara, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq mengatakan, jika MUI dan PBNU mendesak dua orang tersebut menganti nama saja telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

6

Baca: Rekening... Hal 7

Pasalnya beberapa pihak tidak ada yang dirugikan dengan dua nama itu.

“Karena itu kita harus menghormati nama yang dimiliki seseorang, kerena di dalamnya ada doa orang tua, ada sejarah dan latar belakang budaya serta daerah tempat ia dilahirkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, sebaiknya MUI, PBNU dan beberapa pihak menghargai Tuhan yang tak ingin menganti namanya. Pasalnya menurut kabar setelah Tuhan dan Saiton menganti nama, mereka malah sakit-sakitan. “Kita hormati pilihannya lah,” jelasnya.

Baca: Tuhan... Hal 7

DI LUAR dugaan pemerintah, cerita tentang proyek kereta cepat alias high speed railway (HSR) Jakarta-Bandung meluap ke mana-mana.

Tak terbendung. Seolah-olah proyek ini akan terlaksana dalam waktu dekat.

Proyek senilai 6,7 miliar dollar AS ini pun seperti kereta yang tergelincir dari rel, bergerak tanpa kendali. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli berujar, proyek ini sarat permainan. Kata dia, ada pihak tertentu di balik pejabat yang ingin mengambil keuntungan bisnis.

TERUNGKAP KESALAHAN FATAL JOKOWI-JK Nasional

sidangnya, Kamis (27/8/2015).

Kaligis mengaku uang yang ada di rekeningnya itu bukan hasil suap. Kaligis juga menolak surat dakwaan dibacakan lantaran tidak didampingi pengacara dan belum diperiksa dokter kepercayaanya.

Rizal Ramli Sebut Proyek KA Cepat Sarat Permainan Kotor

MULAN JAMEELA DIPAKSA HAMIL LAGI Blitz

ningnya dibuka. Namun, sayang permohonannya ditolak.

Majelis hakim hanya mengabulkan soal izin berobat ke dokter pribadinya. “Ini kantor sudah 50 tahun, mohon dipertimbangkan, semua rekening saya ditutup, jadi saya tidak bisa bayar gaji. Ada 100 orang di belakang saya,” kata Kaligis dalam

9

MULUT AHOK KAYAK COMBERAN

Baca: Rizal... Hal 7

Saiton (kiri) dan Tuhan tak perlu mengganti nama karena dianggap tak langgar syariah.

Lasminingrat Garut Mulai Kumpulkan Para Perajin Batu Akik

2500 Liontin Akik Pancawarna Siap Pecahkan Rekor Dunia Belum pernah terjadi dalam even olah raga di dunia dilakukan pembuatan akik secara massal mencapai 2500 buah.

Ketua Koperasi Lasminingrat Gamestone, Yudi Nugraha memperlihatkan contoh Lionting yang pernah menjadi souvenir para Ibu negara dan peserta Konferensi Asia.

Jakarta Raya 10

KPU SURABAYA ‘PENJAHAT DEMOKRASI’ Metropolis 16

www.lensaindonesia.com

PARA perajin batu akik di bawah naungan Koperasi Lasminingrat Gemstone Garut, mulai menyiapkan pembuatan Liontin Akik Pancawarna untuk para atlet juara PON XIX tahun 2016. Jumlah Liontin yang disediakan tidak tanggung-tanggung, mencapai 2500 buah.

Pasalnya, seluruh atlet peserta PON juga akan mendapat cinderamata Liontin Akik Pancawarna ini.

Praktis, jumlah sebanyak itu bisa dipastikan memecahkan rekor dunia untuk pembuatan liontin batu akik dalam sebuah even pesta olahraga. Pasalnya, belum pernah terjadi dalam even olah raga di dunia dilakukan pembuatan akik secara massal mencapai 2500 buah sebagai pendamping medali para juara dan cindera mata atlet peserta.

“Siang mendapatkan kepastian dari Gubernur Jabar, saya

malam harinya langsung mengumpulkan para perajin,” jelas Ketua Koperasi Lasminingrat,

Yudi Nugraha kepada Lensa Indonesia, Kamis (27/8/2015).

Sebelumnya, Gubernur Jawa

Barat, Ahmad Heryawan, saat kunjungan kerja (Kunker) ke Koperasi Lasminingrat Gemstone –Rabu (26/8/2015)– menetapkan Batu Akik Pancawarna Garut sebagai cenderamata bagi peraih medali PON XIX/2016, termasuk atlet peserta. Juga, menunjuk Lasminingrat pihak yang menyiapkan.

Hal itu, karena teruji berhasil memproduksi Liontin Pancawarna untuk souvenir Konfrensi Asia Afrika yang Ke-60.

Jumlahnya saat itu 192 buah Liontin dan jenisnya khusus Pancawarna Edong.

Baca: 2500... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

Holcim Indonesia Resmikan Pabrik Berkapasitas 3,4 Juta Ton PT HOLCIM Indonesia Tbk hari ini meresmikan pabrik barunya di Tuban, Jawa Timur, Senin (24/ 8/2015). Peresmian pabrik yang memiliki kapasitas produksi 3.4 juta ton per tahun ini dihadiri oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Saleh Husin SE, M.Si., Bupati Tuban, H. Fathul Huda, dan jajaran Dewan Komisaris beserta Direksi PT Holcim Indonesia Tbk. “Dengan berdirinya pabrik baru PT Holcim Indonesia Tbk dengan kapasitas 3,4 juta ton semen/ tahun ini, tentunya akan menambah kapasitas produksi semen nasional secara signifikan, yang diharapkan mampu mendukung kebutuhan dan pasokan semen. Peningkatan kapasitas produksi semen secara nasional ini, sejalan dengan program percepatan pembangunan infrastruktur terpadu yang telah dicanangkan Pemerintah, yang membuat potensi pengembangan industri semen dalam negeri terus meningkat. Selain itu, dalam rangka memperlancar jalur distribusi, upaya yang dilakukan PT Holcim Indonesia Tbk dengan membangun grinding plant, packing plant, batching plant, dan sarana gudang penyimpanan lainnya terutama di luar pulau Jawa, sangat membantu mengurangi biaya logistik, yang pada akhirnya akan mendukung ketersediaan semen secara merata khususnya di wilayah Indonesia Timur,” ucap Menteri Perindustrian, Saleh Husin, dalam sambutannya.

Pabrik yang memulai konstruksi lima tahun silam ini, merupakan proyek greenfield yang dilakukan pertama kali di Indonesia oleh Holcim. Dengan total investasi senilai 800 juta dolar Amerika, pabrik ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jawa Timur dan antar pulau yang tengah berkembang. Pabrik ini akan memberikan tambahan 40% terhadap total kapasitas produksi Holcim di Indonesia menjadi 12.5 juta ton semen per tahun.

“Pabrik Tuban memiliki banyak keunggulan dalam hal teknologi tingkat dunia yang kami gunakan.

Pabrik ini mengaplikasikan mesin-mesin termutakhir daripada pabrik-pabrik lain milik Holcim di dunia. Karena itu, kami yakin pabrik Tuban akan dapat beroperasi dengan berkelanjutan baik untuk bisnis maupun lingkungan,” ujar Gary Schutz, Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk. Lebih lanjut Gary mengatakan, Holcim Indonesia beroperasi ditengah kondisi pasokan pasar yang berlebih, ditambah lagi dengan lesunya pasar semen. “Namun, kami perkirakan kondisi ini bersifat sementara, karena pasar konstruksi di negara-negara berkembang memiliki siklusnya sendiri,” ujarnya.

Indonesia memiliki pondasi ekonomi makro yang kuat secara keseluruhan dalam jangka panjang, karenanya kami optimis perekonomian akan pulih dengan realisasi dari investasi pemerintah dan sektor swasta di bidang infrastruktur dan perumahan yang sempat tertunda.

Gary menambahkan bahwa Holcim sebagai merk semen premium, hanya akan bersaing dalam memberikan nilai tambah yang merupakan keunggulan yang kompetitif untuk jangka panjang. sit

Menteri Perindustrian, Saleh Husin SE, M.Si meresmikan pabrik Holcim Tuban Plant bersama dengan jajaran Komisaris dan Direksi PT Holcim Indonesia Tbk.

Pemerintah Siap Fasilitasi Tenaga Terampil dari Pesantren BKPM dan Kemenag bakal menggelar pelatihan kerja berikut penyediaan informasi peluang kerja di sektor Industri untuk kalangan pesantren.

GUNA meningkatkan sumber daya terampil di lingkungan pesantren, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menjalin kerjasama dengan pesantren untuk penyediaan kebutuhan sumber daya manusia berkualitas bagi industri seiring derasnya investasi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara kedua departemen tersebut, ditandatangani, Minggu (23/8/2015), di Pondok Pesantren Qomarudin, Gresik, berikut Kepala BKPM, Franky Sibarani dan Lukman Hakim Saifudin, Menteri Agama disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Kepala BKPM Franky Sibarani seusai acara penandata-

ngan mengatakan dalam kerjasama ini, BKPM memfasilitasi dan menghubungkan kebutuhan kalangan dunia usaha dengan pesantren.

“Kalangan dunia usaha dengan aktifitas investasinya dan pesantren dengan potensi tenaga kerja yang dimilikinya, harus tersambung dengan harmonis agar tujuan pembangunan tercapai, yakni perekonomian maju dan tenaga kerja terserap,” kata Franky Sibarani, Kepala BKPM di depan awak media.

Franky menjelaskan, tujuan penandatangan kerjasama antara BKPM dan Kemenag yakni untuk kepentingan pengembangan SDM guna mendukung kegiatan investasi sektor industri di Indonesia serta mendorong ketersediaan tenaga kerja untuk memaksimalkan masuknya investasi di Indonesia.

Untuk itu, bentuk nyata dari kesepakatan ini adalah, BKPM bekerjasama dengan perusahaan dan asosiasi di sektor industri untuk membantu penyusunan program pendidikan dan pelatihan di lingkup pesantren sesuai kebutuhan industri tersebut. Tak hanya itu, BKPM dan Kemenag bakal menggelar pelatihan kerja berikut penyediaan informasi peluang kerja di sektor Industri untuk kalangan pesantren.

“Kerja sama ini merupakan proyek percontohan, diharap-

Penandatangan nota kesepahaman antara pihak BKPM dan Kemenag yang disaksikan Darmin Nasution, Menko Perekonomian RI yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Qomarudin, Bungah-Gresik.

kan ke depannya daerah lain akan menyusul. Ada daerah yang direncanakan sebagai target program ini di antaranya Gresik, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga luar Jawa seperti di Palu, Sulawesi Tengah. Usai penandatanganan MOU :Lpj, Tim dari Kementrian Agama dan BKPM bakal merumuskan secara detail di lokasi mana dan jenis-jenis kegiatan apa yang cocok diterapkan di lokasi tersebut ,” ucap Franky.

Di kesempatan yang sama, Lukman Hakim Saifudin, Menteri Agama RI menyatakan, dari kesepakatan yang sudah ditandatangani tersebut, pihaknya harus menerapkan tiga poin di antaranya. Yakni, poin ke empat, yakni upaya peningkatan hidup melalui pendidikan, poin ke

Ada Fasilitas Libur Bayar Pajak Sampai 20 Tahun PEMERINTAHAN Presiden Jokowi mengeluarkan insentif penghapusan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan sebesar 10% hingga 100%. Insentif ini biasa disebut sebagai insentif libur bayar pajak atau ‘Tax Holiday. Diberikan 5-15 tahun, bahkan menteri keuangan bisa memberikan sampai 20 tahun.

Kebijakan Tax Holiday diluncurkan dengan tujuan menarik dana investasi baru khususnya kelompok industri pionir di Indonesia. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

Ada beberapa tahapan bagi calon investor yang sudah memenuhi syarat penerima insentif ini.

“Prosesnya pertama wajib pajak (perusahaan) mengajukan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Semua kami jamin transparan. Akan segera diatur standar operasional prosedurnya supaya jelas lama waktu pengajuannya,” jelas Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Indah Lestari di Kementerian Keuangan, Kamis (27/8/2015).

Kemudian, lanjut Indah, BKPM akan berkoordinasi dengan menteri terkait yaitu menteri perindustrian untuk meneliti pemenuhan syarat cakupan industri pionir yang berhak menerima insentif ini.

“Kita akan lihat dari sisi ketersediaan

dan kontribusi rencana pembangunan infrastruktur di lokasi investasi, penyerapan tenaga kerja domestik, kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai industri pionir, dan rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret,” terang Indah.

Terkait lamanya waktu sejak mengajukan hingga dapat keputusan diberi tax holiday atau tidak, Indah belum dapat menjelaskan karena Standar Operasional Prosedur (SOP) masih disusun.

“Belum dihitung waktunya. Yang jelas harus ada batasan waktunya. Seperti tax allowance kan 28 hari,” tambahnya.

Kemudian jika telah dinilai sisi kepionirannya dan memenuhi persyaratan, BKPM akan mengajukan usulan untuk direview oleh komite verifikasi baru kemudian hasilnya akan diputuskan oleh Menteri Keuangan.

Komite verifikasi tidak perlu berkonsultasi dengan Menko Perekonomian karena salah satu anggota komite verifikasi adalah wakil dari Kemenko bidang Perekonomian. Menkeu dapat memutuskan tanpa atau dengan pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi.

Setelah usulan disetujui, Menkeu menerbitkan keputusan wajib pajak harus menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% dari total nilai investasi paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan. hen/dt

tujuh bagaimana agar peningkatan produktifitas dan daya saing terus dikembangkan terus di pasar internasional, dan poin ke delapan kaitan dengan revolusi mental bagaimana segmen pendidikan ada keselarasan dengan keagamaan.

“Setidaknya poin tersebut sebagai pengantar dan garis besar yang harus direalisasikan agar program kerja sama ini terealisasi dengan maksimal,”, tambah Lukman.

Selain itu, Darmin Nasution, Menko Perekonomian RI juga memaparkan, untuk melahirkan orang-orang yang kompeten di perindustrian Untuk etos kerjanya orang yang makin baik agamanya mestinya akan makin bagus, dan tinggal apa yang diperoleh dari pesantren ini.

Sebab melalui proses di lingkungan pesantren ini merupakan tahapan menuju munculnya sumber daya manusia berkualitas didasari keagamaan.

“Proses seperti ini kita belum terbiasa dan belum lama disadari dan dikembangkan, namun dengan permulaan ini saya sangat percaya pesantren ini dan pesantren lain bakal mengaalakkan langkah yang sama seperti ini,” tegas Darmin.

Catatan dari Kementerian Agama menjelaskan bahwa ada sekitar 13 juta anak didik dari kalangan pesantren dan lembaga pendidikan Islam di bawah naungannya, yang potensial menjadi tenaga produktif pada periode Bonus Demografi. Di lain sisi, menurut rata-rata realisasi penyerapan tenaga kerja dari sektor yang menjadi prioritas investasi, infrastruktur, industri (padat karya, orientasi ekspor, substitusi impor dan hilirisasi), maritim dan pertanian, per US$ 1 Juta, BKPM memproyeksikan kebutuhan mencapai sekitar 14 juta tenaga kerja dari pengajuan izin prinsip yang masuk sepanjang Oktober 2014- Maret 2015 sebesar US$ 36,6 Miliar. Dari catatan BKPM menyatakan, sepanjang Oktober 2014-Juni 2015 terjadi realisasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.155.000 orang dari nilai realisasi investasi eld sebesar Rp 380,1 Triliun.

400.000 Kartu Kredit akan Ditutup Paksa Tahun Ini ASOSIASI Kartu Kredit Indonesia (AKKI) memperkirakan, sebanyak 400.000 kartu kredit akan ditutup paksa pada tahun ini. Penutupan kartu kredit ini tak lain sebagai buntut dari pembatasan kepemilikan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012.

Steve Martha, General Manager AKKI, mengungkapkan, dari hasil penyisiran data yang dilakukan pelaku industri, sebanyak 460.000 kartu kredit dari total 16 juta-16,5 juta kartu kredit beredar saat ini berpotensi ditutup. Namun, beberapa nasabah di antaranya melakukan pembaruan data dan melengkapi dokumen persyaratan terbaru.

Karena itu, mereka yang telah melakukan pembaruan data dianggap layak untuk mempertahankan kepemilikannya.

“Prediksi kami 400.000 kartu kredit yang bakal ditutup sebagai dampak dari peraturan tersebut.

Ini yang sekaligus membuat pertumbuhan kartu baru terkesan lambat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni hanya sekitar 3-4 persen per Juni 2015,” ujarnya dilansir Kontan, Rabu (26/8/2015).

Alasan lain, kata Steve, perlambatan pertumbuhan kredit

perbankan akibat ekonomi nasional yang “suam-suam kuku” membuat sebagian masyarakat menahan diri. Belum lagi persoalan tidak meratanya distribusi kartu kredit yang saat ini masih didominasi oleh kota besar, seperti Jakarta.

“Beruntung, secara nilai transaksinya, industri kartu kredit masih membukukan pertumbuhan. Meski tipis, rata-rata nilai transaksi kartu kredit mencapai Rp 22 triliun-Rp 23 triliun per bulan. Tahun lalu, rata-rata nilai transaksi ini masih berkisar Rp 20 triliun-Rp 21 triliun,” kata dia.

Diharapkan, bank penerbit kartu kredit bisa lebih kreatif dalam mengakuisisi nasabah baru, seperti mencari pasar baru di luar Kota Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa, termasuk menawarkan promosi menarik untuk menggugah selera nasabah menggesek kartu sebagai alat pembayaran.

“Harapan kami, pertumbuhan penerbitan kartu baru tahun ini mampu menyentuh 5 persen atau sama dengan tahun lalu.

Kami berharap, akuisisi nasabah untuk kartu baru lebih banyak ketimbang kartu-kartu yang ditutup,” ujarnya. chr/kon

Indonesia Peringkat Terburuk Ketersediaan Air Bersih se Asia

Pureit Tawarkan Solusi Air Minum Higienis SAAT ini banyak wilayah di Indonesia mengalami kekeringan yang berimbas kepada ketersediaan air bersih dan air minum. Masyarakat untuk mendapatkan air harus berjalan jauh di sebuah kali yang tidak terjamin kebersihannya.

Bahkan, menurut penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2012 bahwa Indonesia menempati peringkat terburuk dalam pelayanan ketersediaan air bersih dan layak konsumsi seAsia Tenggara.

Melihat hal tersebut, Pureit bekerja sama pakar dalam bidang air dan kesehatan lingkungan memberikan edukasi dan solusi dalam penyediaan air minum layak konsumsi yang higienis dan hemat untuk membantu masyarakat luas.

Mona Majid selaku General Manager Water Business Unilever Indonesia, mengatakan air bersih layak minum merupakan kebutuhan primer dan memegang peranan vital bagi kehidupan manusia. Dan, air higienis ini hak setiap masyarakat www.lensaindonesia.com

Indonesia dan merupakan langkah awal untuk hidup sehat.

“Kami berkomitmen penuh menyediakan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan akses air minum yang higienis dan terjangkau yang hemat 75% dibandingkan dengan air galon. Misi kami ini sejalan dengan program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yaitu Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku dan hidup dalam lingkungan sehat, termasuk dalam pengadaan air bersih,” ujar Mona Majid kepada Lensaindonesia.com pada press conference Pureit di Restoran kembang Goela, Jakarta, Selasa (25/ 8/2015).

Mona menambahkan, untuk mendapatkan air minum higienis, masyarakat juga bergantung pada air kemasan yang membutuhkan biaya yang cukup besar tiap bulannya. Kondisi ini cukup memberatkan masyarakat terutama di

Press conference Pureit di Restoran Kembang Goela, Jakarta.

tengah kondisi ekonomi saat ini.

Oleh karena itu, pihaknya melalui produk Pureit hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan air minum higienis dan hemat di tengah sulitnya mendapatkan air yang layak minum di Indonesia.

“Pureit dilengkapi dengan teknologi modern yang mampu membunuh kuman, virus, bakteri, parasit berbahaya serta mampu menghilangkan kotoran pada air sehingga air yang dihasilkan jernih dan higienis untuk dikonsumsi. Pureit

juga dapat menghemat pengeluaran untuk air minum sebesar 75% dibandingkan air galon. Sangat praktis karena cukup menuang air keran ke dalam Pureit, dan air siap dikonsumsi,” tutur Mona.

Ditambahkan oleh Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc selaku pakar air dan pendiri Indonesia Water Institute, bahwa saat ini baru 29% masyarakat Indonesia yang dapat mengakses air bersih melalui perpipaan, jauh di bawah target pemerintah untuk tahun 2019, yaitu sebesar 60%. Kualitas air permukaan pun mengalami penurunan yang memprihatinkan.

“Diperkirakan kelangkaan sumber daya air bersih akan semakin buruk dengan prediksi musim kemarau berkepanjangan dan curah hujan yang menurun disebabkan oleh gejala penyimpangan pada suhu permukaan air laut di Pasifik atau dikenal sebagai fenomena El Nino di Indonesia,” jelas Firdaus.

Hal senada dikatakan Prof. dr.

Umar Fahmi Achmadi, MPH, Ph.D

selaku Guru Besar FKM UI bahwa kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat pun masih berada dalam taraf mengkhawatirkan. Seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa air yang mereka konsumsi dapat tercemar baik oleh bakteri pathogen maupun limbah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti timbal.

“Kualitas air minum yang dikonsumsi sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Apalagi saat ini semakin banyak bakteri dan virus serta bahan kimia beracun yang dapat terbawa oleh air dan menyebabkan penyakit berbahaya.

Namun, kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi air higienis masih sangat rendah, padahal mengonsumsi air dengan kualitas buruk dapat meningkatkan risiko penyakit yang diakibatkan oleh kuman dalam air seperti kolera, rotavirus, diare, tipus, sakit kuning, polio dan lainnya,” jelas rudi Prof. Umar.

3

POLITIK

Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

KH Ma’ruf Amin jadi Ketua Umum MUI Periode 2015-2020

KH Ma’ruf Amin

Pendiri Demokrat Minta Kabinet Jokowi Jangan Diganggu PENDIRI Utama Partai Demokrat Vence Marthin Rumangkang yang selama ini jarang bicara di media, kini ikut buka suara merespon situasi elite politik seolah “gunda” menghadapi kondisi dolar AS terus melambung tembus Rp14.130 ribu. Apalagi, kegalauan itu diarahkan ke Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Vence menilai, Presiden Joko Widodo sudah meReshuffle kabinetnya atas permintaan para elit dan masyarakat yang menginginkan perubahan diberbagai bidang. Saat ini, kabinet sudah tersusun dan para menteri yang baru saja dilantik sudah bekerja, sehingga sebaiknya jangan diganggu dengan hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi konsentrasi mereka.

“Sebagai contoh, Rizal Ramli (RR, red), belum ada satu bulan dilantik sudah banyak melakukan perubahan-perubahan demi membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan ekonomi yang sedang terpuruk, “ kata Vence yang sering disebut VR saat ditemui LICOM di kantornya, Jakarta.

Vence yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat ini, sebelumnya pernah menyebut RR pasti akan membuat terobosan-terobosan baru untuk membenahi proyek atau pekerjaan yang dilihatnya ada kejanggalan. Sebab, RR sudah malang melintang di mana-mana dan kemampuannya sudah tidak diragukan lagi baik di dalam dan Luar negeri. Jadi, setiap langkah yang diambilnya, pasti sudah diperhitungkan baik buruknya.

Dengan gebrakan jurus “Rajawali ngepretnya”, masih kata Vence, RR langsung mendapat perhatian dunia sehingga banyak yang langsung menemuinya, seperti penasehat Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi, dubes PBB Robert Blake, Dubes Tiongkok.

Semua pertemuan itu untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Bahkan, kata VR, akan ada pembahasan antara Presiden Jokowi dan Obama terkait pematangan pondasi kerjasama di sektor maritim, wisata dan energy pada Oktober mendatang “Agar perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk ini dapat segera bangkit, jangan ganggu para menteri yang baru dilantik untuk bekerja dan biarkan mereka (para menteri) membuktikan kepiawaiannya di bidang masing-masing,” pinta Vence.

“FKPD PD siap membantu dan sangat mensupport setiap tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh siapa pun asalkan demi kemajuan dan kebaikan bangsa dan Negara,” tutupnya. oddy

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Ma’ruf Amin sebagai ketua umum baru periode 2015-2020. Ia terpilih melalui musyawarah mufakat oleh tim formatur selama 2 jam pada Musyawarah Nasional (Munas) IX di Hotel Garden Palace Surabaya, Kamis dinihari (27/8/2015).

“Tim formatur telah sepakat dan selamat kepada KH

Ma’ruf Amin atas amanah ini,” ujar Ketua Tim Formatur Munas IX MUI Din Syamsuddin saat sambutan menyampaikan hasil musyawarah.

Ia membantah dua jam dalam memilih ketua umum berarti ada perdebatan sengit atau terjadi lobi-lobi. “Ini bukan Senayan dan peserta munas bukan anggota DPR. Semuanya berjalan akrab penuh

semangat Ukhuwah Islamiyah dan berjalan sangat lancar,” ujarnya.

KH Ma’ruf Amin saat ini menjabat sebagai Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia terpilih dengan harapan mampu membawa MUI menjadi lembaga tenda besar umat Islam Indonesia.

KH. Ma’ruf Amin mengu-

wah maupun sasaran dakwahnya,” katanya.

Munas IX MUI langsung ditutup pada pukul 01.30 WIB usai pembacaan susunan pengurus baru. Rencana awal penutupan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla batal dilakukan dan langsung secara resmi ditutup oleh ketua umum MUI Pusat terpilih. sarifa/licom

JK-SBY RIBUT SOAL DOLAR SBY meminta agar Indonesia belajar dari pengalaman krisis 1998 dan 2008.

Sebaliknya JK tidak terima dikritik. Dia menyebut satu dolar tidak bisa dipakai untuk makan di warung Padang.

SALING sindir terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK panggilan akrab Wapres ini menyebutkan jaman sekarang beda dengan dulu ketika SBY menjadi presiden.

Tidak hanya itu, JK juga membantah pernyataan SBY yang mengatakan pemerintah terlalu meremehkan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.

“Oh pasti. Kita paham benar Pak SBY. Kita tak underestimate. Tapi langkah-langkah ini langkah sedunia. Jadi memang kita melemah ke dolar, tapi tidak ke mata uang yang lain,” kata JK panggilan akrab Wapres di kantornya, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Ia menerangkan, daya beli masyarakat Indonesia pun sama dengan daya beli masyarakat Cina dan Malaysia. Bahkan, Kalla menyebut daya beli masyarakat Malaysia lebih rendah terhadap dolar ketimbang Indonesia.

“Sama dengan yen. Jadi memang kita lemah kepada dolar karena dolar kuat. Tapi yang lainnya tidak karena dolar bukan satu-satunya pegangan dan ukuran. Yen juga ukuran,”

katanya.

Menurutnya, nilai tukar mata uang rupiah terhadap yen pun tidak berubah. Begitu juga nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang dari negara lainnya, termasuk ringgit.

“Yen dengan kita tak berubah tetap 1 = 120. Ya kan, sejak dulu gitu. Dengan yuan, dengan ringgit dulu satu ringgit 3 ribu.

Sekarang bisa kita lebih kuat perkembangannya dua bulan terakhir,” ujarnya.

Lebih lanjut, JK mengatakan, keadaan ekonomi dapat diukur dari daya beli dan dari nominalnya. Selain itu, juga terdapat ukuran perbedaan antara inflasi Indonesia dengan inflasi Amerika.

Ia pun mencontohkan kemampuan beli masyarakat Indonesia saat ini dengan 10 tahun yang lalu.

“Semuanya kalau itu berbeda-beda. Katakanlah daya beli, dulu 10 tahun lalu dengan satu dolar Anda bisa makan di warung Padang, Rp 8 ribu rupiah, Rp 9 ribu rupiah kan bisa kenyang 10 tahun lalu.

Tapi sekarang, Anda tak bisa makan satu dolar di warung Padang,” tegasnya.

JK mengatakan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar saat ini masih dalam kon-

SBY dan JK

disi wajar. “Jadi rupiah itu diukur dari daya belinya inflasi antara rupiah dengan dollar itu masih oke. Tapi diukur nominal tahunannya jangan samakan rupiah 10 tahun lalu dengan sekarang. Kalau dulu 15 tahun lalu Rp 16 ribu, sekarang Rp 14 ribu mendekati, ya memang, tapi itu 15 tahun lalu beda nilainya,” jelasnya.

Sebelumnya, SBY melalui akun resmi Facebooknya, me-

Vence Rumangkang minta agar perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk ini dapat segera bangkit.

minta Indonesia belajar dari pengalaman krisis yang pernah terjadi pada 1998 dan 2008 silam. Ia juga meminta agar pemerintah tak menganggap remeh kondisi ini.

“Cegah jangan sampai makin cemas, kehilangan “trust” dan hidupnya makin susah.

Menurut saya, manajemen krisis harus diberlakukan. Jangan “underestimate” dan jangan terlambat. Apalagi pasar

dan pelaku ekonomi mulai cemas,” jelasnya.

Presiden ke-6 Indonesia itu mengatakan masih percaya pemerintah bisa atasi gejolak ekonomi saat ini. Namun pemerintah sebaiknya lebih fokus dan serius, serta mencegah hal-hal yang tak perlu. Ia menilai di jajaran kabinet dan pemerintah tidak sedikit yang memahami ekonomi dan bisa otk ikut atasi gejolak saat ini.

Website Revolusi Mental Rp140 Miliar Tak Bisa Diakses

Said Agil Fokus Kerja, Abaikan Gugatan Muktamar ke 33 NU KETUA Umum PBNU Said Agil Siradj anggap hasil Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Jombang sudah selesai. Kiai Said tidak menanggapi terkait adanya pihak yang melayangkan gugatan terhadap hasil muktamar Muktamar ke-33 NU di Jombang, Selasa (25/08/2015).

Menurut Said Agil, jika permasalahan terkait gugatan dari pihak penggugat muktamar ke 33 NU, bukan menjadi kewenangannya, lebih baik ditanyakan kepada yang bersangkutan. Saat ini struktur PBNU periode 2015 - 2020 sudah terbentuk, Sudah saatnya melakukan kerja kongkret.

“Rencananya kita akan bertemu dengan presiden minggu depan. Jadi, kita konsentrasi kerja. Kalau soal ada gugatan, ya tanyakan saja kepada yang menggugat. Karena itu bukan urusan saya,” kata Kiai Said, Usai bertemu dengan Bupati Nyono Suharli dan Wakil Bupati Munjidah Wahab, di pendopo Kabupaten Jombang.

Terkait kedatangannya di Jombang, Kiai Said Agil mengatakan ini menjadi bagian dari rasa terima kasih kita kepada Bupati Jombang. “Kami menyampaikan terimakasih, karena Kabupaten Jombang menjadi tuan Muktamar ke-33 NU. Oleh sebab itu, rombongan jajaran panitia daerah muktamar juga ikut dalam kegiatan silaturahmi ini,” bebernya.

Di antara jajaran panitia daerah yang ikut dalam rombongan tersebut yakni, Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga mantan Ketua Panda (panitia daerah) Muktamar Ke – 33 NU, Saifullah Yusuf beserta Sekretaris Panda H Toriqul Haq. Disinggung mengenai struktur PBNU periode 2015 - 2020 yang tanpa ada nama Kiai As’ad Ali yang menjadi koleganya. Kiai Said menjelaskan jika beliau itu akan membantu PBNU dari luar. Sedangkan mengenai Kiai Muchid Muzadi yang menolak masuk Mustasyar. “Ya kita kosongkan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Jombang Nyono Suharli mengatakan kedatangan rombongan Kiai Said Agil dalam rangka silaturahim dan berterima kasih kepada masyarakat Jombang atas sukses dan terselenggaranya muktamar ke 33 NU tepat waktu. obi

capkan syukur dan rasa terima kasihnya atas kepercayaan dan amanat memimpin MUI ke depan. Ia mengatakan, konsolidasi organisasi pembenahan rencana kerja menjadi agenda penting yang akan dilakukannya dengan para pengurus baru.

“Tentu saja hal ini akan membuat kinerja lebih efektif, termasuk tentang peta dak-

Presiden Jokowi berbincang dengan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Megawati Mikirin Risma, Polemik Calon Tunggal Bikin Ruwet KETUA Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tak habis pikir dengan polemik calon tunggal yang kini menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Menurut dia, persoalan itu bukanlah persoalan substansial.

“Kadang saya prihatin dengan situasi negeri ini, kenapa persoalan substansial selalu nuansanya dikalahkan dengan hal teknis. Yang mestinya gampang malah jadi rumit, ruwet. Saya sampai gelenggeleng kepala,” kata Megawati di Kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (27/8/2015).

Menurut dia, substansi pilkada yang seharusnya diperhatikan KPU ialah bagaimana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.

Dengan adanya persoalan itu, kesempatan masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya berpotensi mundur.

“Katakan seperti di Kota Surabaya, Bu Risma telepon saya, ‘Bu, bagaimana nanti kalau saya tidak ada lawan.

Masa saya disuruh tunggu sampai 2017’. Saya bilang agar taat aturan walaupun menurut saya aturan opo iku,” ujarnya.

Ia menambahkan, polemik calon tunggal ini juga meninggalkan persoalan lain.

Daerah yang tidak dapat mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015 harus dipimpin oleh pelaksana tugas.

Sementara itu, pelaksana tugas tidak bisa menandatangani sejumlah kebijakan strategis yang menyangkut persoalan masyarakat.

“Sehingga (pembangu-

nan) daerah itu dalam tanda kutip akan berhenti,” ujar Megawati.

Megawati sebelumnya mengaku sempat meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengatasi sejumlah daerah yang terancam tidak bisa menggelar pilkada serentak pada 2015 karena tidak memiliki lebih dari satu pasang calon.

Permintaan ini disampaikan Megawati saat Risma terancam tidak bisa maju dalam Pilkada Surabaya 2015 karena tak memiliki lawan. Risma maju bersama wakilnya, Wisnu Sakti Buana. Namun, Jokowi menolak permintaan Megawati itu.

Jokowi, kata Megawati, khawatir nantinya perppu justru dan ditolak oleh DPR.

WEBSITE Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) www.revolusimental. go.id yang baru saja diluncurkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Senin (24/8/2015) lalu, tak bisa diakses.

Website ini tidak bisa diakses dan terdapat keterangan server overload serta terdapat tulisan dari admn website tersebut yang berisi permintaan maaf. Yang bikin tambah panas, biaya pembuatan website ini dikabarkan mencapai Rp140 miliar lebih!

“Mohon Maaf. Karena antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, server kami mengalami overload. Untuk itu, kami sedang dalam proses upgrade server. Terima kasih untuk dukungan dan partisipasinya. Salam Revolusi Mental!,” bunyi tulisan dalam halaman website, Rabu (26/8/2015).

Munculnya peringatan sever overload disinyalir karena website revolusi mental tidak menggunakan fasilitas hosting yang memadai.

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengaku tidak tahu pasti. Namun, bila benar maka penganggaran dana sebesar itu patut disayangkan karena harusnya lebih mengedepankan perbaikan ekonomi.

“Bahwa yang paling tahu soal teoritis itu menteri terkait. Harus di cek penggunaannya kepada menteri terkait. Namun yang terbaik untuk sekarang adalah perbaikan ekonomi,” ucapanya.

Namun Pengamat ICT dari Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, berpendapat biaya pembuatan website sederhana yang mencapai miliaran tak masuk akal dan perlu diinvestigasi.

Pakar ICT ini menjelaskan perlu investigasi lebih lanjut, biaya tersebut untuk apa saja.

Apakah sekadar bangun website atau sekaligus dana membangun tim lintas departemen, penyediaan perangkat server kapasitas UPS, aplikasi untuk android, BB maupun ios, atau juga ditambahkan tim analisis big data.

“Kalau sekadar bikin website, angka setinggi itu tidak masuk logika dan saya yakin ada dugaan unsur tindak pidana korupsi. Sementara kalau berikut lain-lain, perlu diinvestigasi dan dicek hasil satu item lain-lain itu. Bisa saja kasus seperti mark up UPS terulang kembali,” kata Heru.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meresmikan website program Gerakan Nasional Revolusi Mental, www.revolusimental.go.id, Senin (24/8/2015).

“Melalui website masyarakat bisa melihat program ini akan disosialisasikan dengan baik,” kata Puan di Jakarta, Senin, sembari menjelaskan, konten website revolusi mental berisi beragam informasi,” ucap Puan “Mulai dari masalah perangkat hukum, model-model keteladanan, hingga pendapat dari tokoh nasional,” dg/licom tambahnya. www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

Walikota Surabaya Digugat Warganya Rp 10 Miliar

Keluarga kakek 80 tahun ini diusir oleh pihak bank Mega.

Utang Macet 6 Bulan, Rumah Dilelang Bank Mega KARENA tak bisa membayar hutang Bank, rumah keluarga Dewi Fitriani dan Saiin, akhirnya dieksekusi penyitaan. Kontan saja, eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ini membuat 10 anggota keluarga di Jl Karang Rejo VII nomor 29, Surabaya terpaksa “terusir” dari rumahnya berstatus disita bank.

Eksekusi berlangsung tegang karena mendapat perlawanan. Suasana haru juga terlihat saat eksekusi dilakukan, ayah Dewi yakni Sabartono yang berusia 80 tahun terpaksa ikut “terusir”. Dia dikeluarkan dari rumah, menggunakan tandu karena sakit stroke.

Kakek ini pun dititipkan ke rumah saudaranya.

“Kita memang kesulitan keuangan karena ada keluarga yang sakit stroke. Karena itulah kita terlambat membayar selama enam bulan,” ujar Saiin.

Lebih lanjut, Saiin menjelaskan, semula dirinya mengajukan pinjaman Rp250 juta kepada Bank Mega Syariah tahun 2008. Hutang itu sesuai perjanjian akan dibayar lewat cicilan perbulan Rp 6,6 juta selama enam puluh bulan.

Namun, tahun 2010 hutang itu bertambah, karena dia mengajukan pinjaman lagi Rp 110 juta dan disetujui. Total hutang mencapai Rp360 juta dengan cicilan tiap bulan Rp 7juta.

Belakangan, sesuai perjanjian karena Saiin kesulitan membayar cicilan, pihaknya mengajukan rescedule pembayaran. Dalam pengajuan itu, pihak bank meminta uang sebesar Rp15 juta.

“Setelah kita carikan uangnya, ternyata pengajuan rescedule itu ditolak pihak bank. Alasanya, tidak diacc dari Jakarta”, cerita Saiin didampingi kuasa hukumnya, Isya Julianto.

Saiin merasa embel-embel syariah Islam yang dipakai bank tersebut hanya kedok, karena faktanya tidak mencerminkan hukum syariah.

Alhasil, pihak Bank Mega Syariah melakukan lelang terhadap rumah Saiin. Dan, dimenangkan seseorang bernama Nani dengan harga beli Rp225 juta. Padahal, harga rumah saat ini diperkirakan Rp800 juta.

Terpisah, Nani pemenang lelang dan pemohon eksekusi mengatakan, pihaknya sudah membeli rumah tersebut dengan hasil lelang sejak dua tahun lalu. Dirinya mengaku sudah melakukan langkah persuasif terhadap keluarga pemilik rumah, namun tidak mencapai titik temu.

“Saya sudah menawarkan agar mengganti biaya lelang saya, tapi gak mau. Mintanya hanya membayar sisa cicilan saja,” kata Nani. wan

Pengedar Narkoba Tewas Setelah Diinterogasi Polsek?

ADAM (23) warga Desa Kebon Agung Sulistomo, Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan tahanan Polsek Benowo, dikabarkan tewas setelah diinterogasi polisi setempat, Selasa (25/8/2015) sekitar pukul 19.00 WIB. Tersangka yang ditangkap pihak kepolisian, Minggu (16/8/2015) dalam kasus Narkoba, diduga tewas setelah dilakukan interogasi oleh petugas.

Kanit Reskrim Polsek Benowo AKP Ari Priambodo bersama anak buahnya usai mengantar jenazah Adam di kamar mayat RS Bhayangkara Surabaya, langsung memilih menghindar kedatangan beberapa wartawan.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir, mengatakan, bahwa tersangka tewas karena mengidap penyakit liver dan sempat dirawat di rumah sakit.

“Tersangka merupakan pengedar Narkoba, dirinya memang mempunyai penyakit liver, dan sempat dirawat di rumah sakit satu minggu, namun nyawanya tidak tertolong,” terang Takdir.

Disinggung tentang tersangka tewas setelah diinterogasi petugas, Takdir mengelak kabar tersebut, “Kabar itu tidak benar, yang pasti dirinya memang mempunyai penyakit liver. Bahkan, kami (polisi) sudah berupaya memberikan yang terbaik,” elaknya.

Perwira asal Makassar tersebut menjelaskan lebih lanjut, pihaknya sudah berupaya memberikan perawatan. “Tersangka sudah kami berikan pertolongan dengan membawanya ke rumah sakit, namun karena sudah kronis, nyawanya tidak tertolong,” papar Takdir. rofik www.lensaindonesia.com

WALIKOTA Surabaya Tri Rismaharini digugat Rp 10 miliar oleh Warga Krembangan. Gugatan tersebut didasari kasus sengketa tanah yang sebelumnya sudah ditempati warga selama 50 tahun.

Rahadi Sri Wahyu Jatmika, kuasa hukum warga Krembangan mengatakan, ada tiga pihak yang kini tengah digugatnya.

“Gugatan sudah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya beberapa hari lalu.

Pihak pertama adalah Walikota Surabaya, pihak kedua Satpol PP, dan pihak ketiga pemilik gudang eks Sampoerna, Salim Jamin,” ujarnya, Selasa (25/8/2015).

Dijelaskan, kasus sengketa tanah ini berawal dari upaya penggusuran rumah milik sembilan warga Krembangan.

Saat itu, warga tiba-tiba saja menerima surat pemberitahuan pembongkaran dari Satpol PP. Padahal, sebelumnya warga tengah berupaya membuat sertifikat tanah dengan dasar, rumah ditempatinya sudah lebih dari 50 tahun.

“Tanah yang menjadi sengketa adalah kawasan Jl Kalimas Barat, Kelurahan Krembangan. Tanah itu berstatus peninggalan Belanda. Menurut pasal 24 angka 2 Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, maka bagi yang menem-

Warga Krembangan kompak gugat Walikota Surabaya.

pati lebih dari 20 tahun berturut-turut, berhak atas tanah tersebut,” ujarnya.

Namun, hal ini rupanya

dimentahkan dengan munculnya surat jual beli dari notaris Anita Anggawidjaja. Dalam surat tersebut diterangkan,

jika telah terjadi proses jual beli antara PT Hanjaya Mandala Sampoerna dengan tergugat III, atas sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). “Oleh karenanya, kami minta agar masalah sengketa ini diselesaikan di pengadilan lebih dulu.

Jangan asal bongkar membongkar,” ujarnya.

Terkait dengan kasus ini, ia mengaku warga menderita kerugian secara materiil dan immaterial. Secara materiil, warga meminta ganti rugi sebesar Rp 200 juta dan secara immaterial, warga meminta ganti rugi sebesar Rp 9,8 miliar. Total ganti rugi yang diminta warga adalah Rp 10 miliar. ian

Divonis 7 Tahun, Direktur PT GEB Tjandra Limanjaya Belum Ditahan Pasangan suami istri dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu dan pencucian uang senilai US$ 55 juta (sekitar Rp 715 miliar lebih).

DIREKTUR PT General Energi Bali (GEB) Tjandra Limanjaya dan istrinya Irnawati Susanto dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda Rp 3 miliar oleh hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

Pasangan suami istri dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu dan pencucian uang senilai US$ 55 juta (sekitar Rp 715 miliar lebih).

Putusan kasasi Nomor 454 K/ Pid/2013 ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang sebelumnya membebaskan Tjandra dan istrinya.

Dalam amar putusan tertanggal 24 November 2014 yang dibacakan ketua majelis hakim Dr Artidjo Alkostar SH LLM, juga diperintahkan agar Kedua warga yang beralamat di Perumahan Galaxy Bumi Permai Surabaya itu ditahan. Serta jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama setahun.

Putusan kasasi MA ini sekaligus membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat No 1616/ Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2012. Putusan tingkat pertama tersebut sebelumnya membebaskan keduanya dari pelanggaran pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dan pasal 3 ayat 1a UU No 23 Thn 2003 ttg Perubahan UU No 15 Thn 2002 ttg Tindak Pidana Pencucian Uang.

Meski sudah dibacakan hakim MA pada 24 November 2014 lalu, namun pemberitahuan adanya putusan tersebut baru terungkap awal Juli lalu.

Saat panitera PN Surabaya memberitahu isi putusan kepada kedua terdakwa di rumahnya namun kedua terdakwa belum ditahan. Dengan kata lain kedua terdakwa kini menjadi DPO. “Ada surat dari PN Jakarta Pusat tentang isi putusan, karena menyangkut warga Surabaya, maka PN Surabaya yang melanjutkan dan meberitahu-

kan isi putusan tersebut, tugas kami hanya menyampaikan saja,” ujar seorang panitera di PN Surabaya.

Kasus yang melibatkan Tjandra dan istrinya Irnawati itu terkait mega proyek pembangunan mesin pembangkit listrik PLTU di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kab Buleleng Bali yang melibatkan bank kelas internasional asal Amerika Morgan Stanley Bank dan bank garansi palsu seolah-olah diterbitkan Bank Mandiri senilai US$ 55 Juta.

Sekitar 2007 Tjandra selaku pemilik Lee Man Investment Co.Ltd dan juga Direktur PT General Energi Bali (GEB) membutuhkan dana besar untuk membiayai proyek PLTU di Celukan Bawang Bali.

Sebab PT GEB memiliki kontrak kerja sama dengan PLN pada 21 Maret 2007. Melalui penasihat keuangan dari Landon Partner di Shang Hai Cina, Tjandra menemui wakil Morgan Stanley di Hongkong, guna mencari pembiayaan untuk proyeknya.

Pada 11 Juni 2007, Tjandra dan istrinya mendatangi lagi kantor Morgan Stanley untuk melakukan pertemuan lanjutan. Tjandra menyebutkan pinjamannya akan dijamin dengan bank garansi yang diter-

Polres Ponorogo Amankan Dua Polisi Gadungan KEPOLISIAN Resort (Polres) Ponorogo mengamankan CH( 20) warga Dukuh Mantren, Desa Bajang, Kecamatan Balong dan W (28) warga Desa Karangan, Kecamatan Balong, dua pelaku pencurian cabe di sawah milik Kadiran(50) warga Dukuh Domas, Desa Nambak, Kecamatan Bungkal dan Misran (55) warga Dukuh Beluk, Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal, Sabtu (22/08) malam.

Tertangkapnya pelaku pencurian cabe merah besar tersebut bermula dari warga yang merasa bahwa buah tanaman cabenya sering berkurang, padahal korban merasa belum memetiknya.

Kecurigaan korban tertuju pada dua pelaku yang sedang melintas, dan kemudian dihentikannya. Korban kemudian memeriksa dan menemukan cabe merah besar didalam begasi motornya yang berada di bawah jok dan setelah ditanya pelaku mengakui perbuatanya.

Korban bersama warga yang lain kemudian melaporkanya ke Polsek Bungkal, yang kemudian pelaku yang salah satunya sedang mengenakan seragam Polri lengkap dengan atributnya ini bersama barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan dan penyidikan.

“Saat ditangkap, pelaku CH sedang mengenakan pakaian Polri lengkap dengan atributnya,” ungkap AKP Hasran Ka-

Dua polisi gadungan diamankan Polres Ponorogo.

satreskrim Polres Ponorogo.

Dari pengakuannya, tersangka telah tiga kali melakukan pencurian cabe besar milik korban Kadiran disawah miliknya yang berada di Desa Ketonggo dan satu kali melakukannya disawah milik Misran. Selain telah melakukan di empat TKP di Bungkal pelaku juga telah melakukan aksinya di wilayah Kecamatan Sambit dan Sawoo. Atas kejadian ini diperkirakan korban menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000.

Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 2 karung plastik, cabe merah besar sekitar 5 kilogram,atribut dan seragam polisi berpangkat IPDA, tali rafia, topi biru bersimbul lalulintas, masker mulut warna biru bersimbul lalulintas, dan baret polisi coklat.

“Dua tersangka tersebut

mengaku sebagai anggota Satlantas dan Sabhara Polres Ponorogo,” ucap AKP Hasran.

Tersangka mengaku mendapatkan seragam Polri lengkap dengan atributnya dengan membelinya di salah satu toko perlengkapan Polri dan Satpol PP yang berada di Keniten dan di depan Mapolres Ponorogo.

Selain itu, pelaku mengaku sengaja mengenakan seragam Polri lengkap dengan atributnya, dengan tujuan untuk mengelabui warga jika seolah-olah dirinya anggota Polri yang sedang melakukan patroli dan juga untuk menakut-nakuti warga.

Kepada keduanya dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. arso

bitkan Bank Mandiri, karena aset-aset PT GEB sudah dijadikan jaminan pihak Mandiri.

Tjandra juga sempat menunjukkan adanya dokumen berupa kontrak antara PT GEB dengan PLN, serta kontrak Electric Power Contruction (EPC) antara PT GEB dengan perusahaan CMEC China dalam rangka pembelian mesin/ peralatan. Morgan Stanley tertarik dan bersedia memberikan pinjaman.

Syarat bank garansi yang diminta Morgan Stanley dipenuhi Tjandra yaitu Bank Garansi Nomor : MBG7822123093107 tertanggal 30 Agustus 2007 yang diterbitkan Bank Mandiri senilai US$ 50 Juta dikirim melalui pos ke kantor Morgan Stanley Bank di London. Saat pihak Morgan Stanley meminta pesan swift dari Bank Mandiri untuk garansi bank tahun 2007 itu, dan Ny Irnawati memberi jaminan bahwa ia menyaksikan sendiri ketika Bank Mandiri mengirim pesan swift tersebut.

Selanjutnya pada 12 September 2007 pinjaman keduanya dicairkan dan dikirim Morgan Stanley ke rekening Nomor : 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank sejumlah US$ 46.555.

000 dan pada hari yang sama

Tjandra mentransfer seluruhnya ke rekening PT GEB. Satu bulan sebelum jatuh tempo perjanjian 1 September 2008, Tjandra melalui London Partners menghubungi Morgan Stanley via telpon dan email.

Intinya meminta perpanjangan perjanjian setahun berikutnya dan disetujui Morgan Stanley.

Setelah menerima bank garansi bernomor MBG 7912127298508 tertanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai US$ 55 juta, Morgan Stanley pada 2 September 2008 mentransfer dana sebesar US$ 519.450 ke rekening Nomor : 045-H7272 atas nama Lee Man Investment di MSDW Bank dan pada hari itu juga oleh Tjandra ditransfer ke rekening pribadinya.

Sekitar Agustus 2009, karena mendekati jatuh tempo, Morgan Stanley melalui mengirimkan fax ke Mandiri Pusat Jakarta untuk memberitahu bahwa Morgan Stanley Bank International LTD akan mencairkan bank garansi 2008 dan meminta kerjasama agar proses berjalan lancar. Bank Mandiri memberi balasan bahwa bank garansi Nomor : MBG7912127298508 tanggal 27 Agustus 2008 dengan nilai US$ 55 juta tidak pernah dikeluarkan dan tidak tercatat di Bank Mandiri alias palsu. wan

Gugatan Koalisi Majapahit Ditolak PTUN Jakarta GUGATAN terkait perpanjangan jadwal pendaftaran pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota Surabaya yang dilakukan tiga partai dalam Koalisi Majapahit jelang Pilwali Surabaya 2015, ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Agus Chandra selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang ditunjuk KPU Surabaya (tergugat III) mengatakan, pada persidangan yang mengagendakan proses dismissal atau penelitian terhadap gugatan yang masuk di PTUN, Ketua PTUN Jakarta menyatakan gugatan tersebut tidak bersifat konkrit dan individual.

Selain itu, lanjut Agus Chandra, keputusan KPU Pusat maupun KPU daerah terkait pemilihan umum bukan termasuk keputusan TUN. Sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan TUN (PTUN). Sebab, lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemilu umum adalah Mahkamah Konstitusi (MA).

“Ketua PTUN Jakarta menetapkan bahwa gugatan yang dilayangkan tiga partai dari Koalisi Majapahit tidak dapat diterima,” tegas Agus Chandra Rabu (26/8/2015).

Dijelaskan Chandra, meskipun gugatan tiga partai, yakni DPC Gerindra Surabaya, DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya dan DPD Partai Golkar Surabaya ditolak,

namun Ketua PTUN Jakarta memberi waktu 14 hari, apabila ada perlawanan atau penggugat tidak terima dengan penolakan gugatan mereka. “Atas hal ini (tidak diterimanya gugatan), diberikan waktu 14 hari apabila ada perlawanan dari penggugat,” pungkas Agus Chandra.

Sebelumnya, gugatan diajukan oleh DPC Gerindra Surabaya, DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya, dan DPD Partai Golkar Surabaya yang tergabung dalam Koalisi Majapahit jelang Pilwali Surabaya 2015. Adapun pihak tergugatnya adalah Ketua KPU RI (tergugat I), Ketua Bawaslu RI (tergugat II), dan Ketua KPU Surabaya (tergugat III).

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor register 170/G/ 2015/PTUN-JKT dan sidang perdananya digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (25/8) lalu.

Adapun tiga poin objek gugatan diajukan tiga partai penggugat, yakni terkait Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0213/ Bawaslu/VIII/2015, SK Ketua KPU RI Nomor: 449/KPU/VIII/ 2015, dan SK Ketua KPU Surabaya Nomor: 29/Kpts/ KPU-Kota-01.329945/2015.

Diketahui, tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Majapahit itu, sejak awal diduga berusaha mengandaskan pasangan calon incumbent dari PDIP, Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana dalam Pilwali Surabaya 2015. Salah satunya dengan cara tidak mengajukan Paslon agar pelaksanaan Pilwali Surabaya 2015 tertunda. ian

SOROT

5 Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

Tenaga Kerja Asing (Tidak) Wajib Berbahasa Indonesia Penghapusan kewajiban tenaga kerja asing berbahasa Indonesia patut curiga. Diduga, pencabutan itu adalah pesanan asing. Investor-investor ingin proyek investasinya dikerjakan oleh pekerja mereka sendiri.

PEMERINTAH menghapus kewajiban tenaga kerja asing untuk memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Ketentuan yang dulunya termaktub dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing itu, kini direvisi dalam Permenakertrans Nomor 16 tahun 2015.

Tak diwajibkannya para tenaga kerja asing untuk mampu berbahasa Indonesia, didasari atas keluhan sejumlah investor baik lokal maupun dari luar negeri.

Investor lokal misalnya, dengan adanya ketentuan itu jelas membuat mereka kesulitan, saat hendak menggunakan tenaga kerja asing yang sesuai kebutuhan mereka.

“Aturan itu (kewajiban berbahasa Indonesia) merupakan penghalang (investasi) yang tidak perlu,” ujar Direktur Kamar Dagang Amerika Indonesia Lin Neumann, be-

lum lama ini.

‘Penghalang tak perlu’ ini sejatinya ditujukan sejak lama oleh pemerintah Indonesia, agar mempercepat alih ilmu dan teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja dalam negeri.

Sekaligus untuk meminimalisir benturan budaya akibat kendala bahasa. “Ketentuan ini, sekaligus proteksi kepada tenaga kerja kita sendiri,” ujar Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Rieke Diah Pitaloka.

Keputusan penghilangan syarat berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing diakui memang instruksi dari Presiden Joko Widodo.

Kebijakan itu, lebih dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran para pekerja asing yang hendak masuk ke Indonesia.

“Presiden ingin semua regulasi yang menjadi penghalang direvisi. Termasuk, penghilangan syarat berbahasa Indonesia,” kata Sekre-

taris Kabinet Pramono Anung, beberapa waktu lalu.

Jokowi meyakini, dengan peniadaan sejumlah ‘penghalang tak perlu’ yang senada di pikiran kaum investor, akan membuka keran investasi di Indonesia lebih baik. “Presiden ingin genjot investasi,” kata Anung.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tak menampik perubahan kebijakan tersebut.

Meski pada Januari lalu, dia sempat bersikukuh akan memperjuangkan untuk mewajibkan pekerja asing bisa berbahasa Indonesia.

Namun, sepertinya ia berubah haluan. Hanif menyepakati bahwa Permenakertrans memang harus direvisi.

Salah satunya adalah menghilangkan syarat bisa berbahasa Indonesia.

“Regulasi sekarang ini untuk mempermudah pelayanan bagi para pekerja asing.

Ini juga disesuaikan dengan arahan dari presiden,” kata Hanif.

Para pekerja asing asal China.

ANCAMAN TAK TERKENDALI, LANGGAR UU

Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.

DICURIGAI PESANAN INVESTOR ASING

Pekerja Tiongkok di proyek PLTU Celukan Bawang.

Kebijakan mencabut syarat penggunaan Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, sejatinya memang sudah dibuat sejalan dengan kebijakan lain. Salah satunya adalah dengan kebijakan mempermudah visa pekerja asing yang masuk kategori tenaga ahli dan dengan waktu kerja singkat.

Ketentuan itu telah disesuaikan dalam pelayanan terpadu satu pintu untuk investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Jadi, sekarang semua supaya izin kerja tenaga asing itu dimudahkan untuk merangsang investor masuk,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, beberapa waktu lalu.

Kebijakan demi kebijakan yang disusun sitematis dengan visi menggenjot investasi ini juga dikhawatirkan Rieke Diah Pitaloka. Sebab, secara perlahan proteksi terhadap tenaga kerja dalam negeri akan terkikis perlahan. Data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, secara keseluruhan total tenaga kerja asing di Indonesia sudah mencapai 68 ribu orang.

Jumlah ini memang relatif lebih kecil dibandingkan dengan sedikitnya 129 juta angkatan kerja yang ada di Indonesia.

Namun, dengan kebijakan demi kebijakan itu, bukan tidak mungkin akan kondisi berbalik akan terjadi.

Apalagi, ini diterapkan dalam jangka panjang.

“Bisa dibayangkan nanti seluruh tingkat lapangan kerja di Indonesia akan disesaki tenaga kerja asing,” ujar Rieke.

Keputusan pencabutan Bahasa

Indonesia bagi pekerja asing, langsung menuai respons negatif dari sejumlah pihak khususnya selain investor.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf pun langsung mengingatkan Jokowi, agar berhati-hati atas keputusan tersebut. Apalagi, kebijakan itu berpotensi mengancam masalah sosial baru di tingkatan masyarakat.

“Solusi untuk menggalang investasi tidak dengan melepas bahasa begitu saja. Ini (penghilangan bahasa Indonesia) akan menyebabkan gap sosial,” ujar Dede.

Menurut Dede, sejatinya penggunaan bahasa Indonesia sudah merupakan kewajiban yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.

Di mana dalam ketentuan itu, seluruh kontrak kerja baik untuk perusahaan negara, swasta dan sebagainya harus menggunakan bahasa Indo n e s i a . “(Karena itu) pemerintah melanggar undang-undang. Kalau tidak diatur ketentuan Bahasa Indonesia, maka kontrak kerja akan dibuat dengan bahasa semaunya,” kata Dede.

Senada dengan Dede. Rieke juga menyuarakan keluhannya atas kebijakan itu. Dalih pemerintah bahwa Bahasa Indonesia seolah ditempatkan sebagai penghambat investasi dinilai tak berdasar. Sebab, menurut Rieke, masalah investasi di Indonesia dipicu oleh lemahnya penegakan hukum. Mafia investasi, bea cukai, dan pajak hingga ke mafia perizinan dan pungutan liar terlanjur mewabah di Indonesia.

“Problem masuknya investasi,

atau problem industrialisasi bisa dipastikan bukan karena aturan tentang kewajiban berbahasa Indonesia, yang justru bagi saya seharusnya dipertahankan,” kata Rieke.

Di bagian lain. Kebijakan yang terlanjur sudah diputuskan demi menggenjot investasi ini, sedianya harus tetap dibarengi dengan penguatan kapasitas tenaga lokal. Menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Indonesia tidak mungkin mengelak dari aktivitas mobilitas sumber daya manusia antarnegara.

Karena itu, meski tenaga kerja asing kini dimudahkan. Pembekalan dan peningkatan standar kompetensi tenaga kerja lokal harus juga disegerakan. “Nanti akan dijagam agar angka pengangguran tidak meningkat akibat persaingan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja dalam negeri,” kata Hanif.

Hingga kini, data Kementerian Tenaga Kerja untuk izin memperkerjakan tenaga kerja asing tercatat lebih dari 68,7 ribu pekerja asing ada di Indonesia.

Tiongkok tercatat sebanyak 16.328 orang, Jepang 10.838 orang, Korea Selatan 8.172 orang, India 4.981 orang, Malaysia 4.022 orang, Amerika Serikat 2.658 orang, Thailand 1.002 orang, Australia 2.664 orang, Inggris 2.227 orang ,dan Filipina sebanyak 2.670 orang.

“Keunggulan kompetitif suatu bangsa tidak ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi,” Hanif.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penghapusan syarat kemampuan berbahasa Indonesia bagi pekerja asing.

“Harapannya, penghapusan Pasal 26 ayat (1) yang mensyaratkan “Tenaga Kerja Asing wajib berbahasa Indonesia” itu, bisa mendongkrak investasi di Indonesia. Ini aneh,” kata Heri saat dihubungi.

Menurut dia tidak ada satu pun riset yang menyebutkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia akan menghambat investasi. “Itu dua hal berbeda.

Tidak ada hubungan sama sekali,” katanya.

Heri mengatakan jika pemerintah tetap ngotot dihapusnya syarat tersebut, maka patut curiga, bahwa pencabutan itu adalah pesanan asing.

Investor-investor itu ingin proyek investasinya dikerjakan oleh pekerja mereka sendiri. ”Nalar seperti itu sangat berbahaya kalau tidak hatihati. Kepentingan nasional

bisa terganggu. Besok-besok, seluruh sektor dan jenis pekerjaan di dalam negeri akan dikuasai asing. Dari level CEO, middle management, sampai pekerja lapangan,” ujarnya.

Politisis partai Gerindra ini memaparkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing bukan saja sebagai barrier untuk melindungi kepentingan pekerjapekerja lokal, tapi lebih dari itu.

Bahasa Indonesia adalah kehormatan bangsa.

“Simbol kewibawaan bangsa Indonesia. Maka, sudah saatnya Ia berjaya di negerinya sendiri. Dan sudah sepantasnya, tenaga-tenaga kerja asing itu menghormatinya,” tutur Heri.

Dengan kondisi saat itu siklus sesat investasi tetap berlaku bahwa uang itu tidak akan pernah tinggal di Indonesia.

“Uang itu hanya singgah.

Bahan baku dari mereka, teknologi dari mereka, dan tenaga kerja dari mereka. Dan kita, hanya jadi penonton saja. Tidak ada nilai tambah sama se-

kali,” katanya.

Dede Yusuf menambahkan, kemampuan bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan benteng bagi tenaga kerja Indonesia.

“Kami harus mengingatkan kepada pemeritah agar berhati-hati dalam mempergunakan Permenaker No 12/2013. Ini aturan untuk berkomunikasi.

Tentu kita akan minta penjelasan,” kata Dede.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menambahkan untuk menarik investasi tidak harus serta merta membuka gerbang seluas-luasnya hingga perlindungan tenaga kerja jebol. Menarik investasi bisa dilakukan dengan kebijakan lain.

“Buat kami solusi untuk menggalang investasi tidak dengan melepas bahasa begitu saja. Tetapi, bisa dengan halhal yang menarik bagi investor. Misalnya infrastruktur diperbaiki, diberikan insentif pajak, kemudahan perizinan, bea masuknya dipermudah,” katanya.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf.

www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

Mulan Jameela Lepas KB Dipaksa Hamil Lagi Baru sebulan lepas KB, Mulan Jameela dipaksa hamil lagi oleh Ahmad Dhani.

Matteo Guerinoni dan Maia Estianty.

Maia Estianty Dipacari Matteo Guerinoni?

PASCA bercerai dengan Ahmad Dhani pada 2008 silam, Maia Estianty dikabarkan menjalin kasih dengan beberapa pria. Salah satu sosok yang sangat menyita perhatian adalah pria bule, Matteo Guerinoni yang kini tengah dekat dengan Maia.

Ketika ditanyakan mengenai kedekatan hubungan mereka, Maia dan Matteo kompak menjawab bahwa mereka hanyalah sahabat dekat.

“Nggak dekat sama Matteo, aku anggap dia sahabat,” ungkap Maia saat menghadiri HUT RCTI dan beradu peran dengan Matteo di Ocean Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Rabu 26 Agustus.

“No salah. Kita hanya sahabat, kita berteman sudah 6 tahun,” ucap Matteo.

Meski demikian, pembalap berkebangsaan Italia ini mengaku jika dirinya cukup sering menghabiskan waktu dengan Maia. “Dulu sering jalan bareng, tapi sekarang sudah jarang karena sulit mengatur waktu,” ucap Matteo.

Walaupun kini sudah jarang bertemu dengan Maia, rupanya Matteo mengatakan bahwa anak sulung Maia, Al Ghazali cukup rutin menyambangi restoran miliknya.

“Ketemu Al sering. Sampai sekarang dia suka datang ke restoran saya. Saya memberikan servis yang baik kepada dia,” kata salah satu juri Master Chef ini.

Sebelumnya, anak-anak Maia sudah memberikan lampu hijau kepada sang bunda agar Maia bisa memiliki suami pengganti Ahmad Dhani. Namun meski telah membuka hati, Maia masih belum mau mengungkapkan siapakah yang telah berhasil mengisi hatinya itu. “Nanti deh, aku membuka hati dengan siapa orangnya, media nggak boleh tahu,” asr tutup Maia.

PENYANYI bernama asli Raden Terry Tantri Wulansari ini memiliki dua anak, Tya-rani Savitri dan Muhammad Rafly Aziz, hasil pernikahan dengan suami pertama, Harry Indra Nugraha.

Setelah bercerai, Mulan melepas masa jandanya dan menikah dengan Ahmad Dhani Prasetyo. Pernikahan itu terjadi setelah Dhani ‘melepaskan’ Maya Estianty di 2008. Hasil pernikahan keduanya, Mulan dikar-uniai Safeea Ahmad yang kini telah berusia 3 tahun. Saat Feea mulai tumbuh be-

sar, Mulan dan Dhani sedang berencana menambah momongan. “Baru sebulan lepas KB, Mas Dhani ngejar dan maksa aku hamil lagi,” kata Mulan.

Meski dipaksa, wanita asli Garut ini tidak menolak keinginan Dhani yang berharap anak lagi darinya.

Mulan kini menjalani program kehamilan kedua setelah menikah dengan pentolan Band Dewa 19 itu.

“Sekarang proses (hamil kembali). Bidan dan dokter sudah datang ke rumah untuk kon-sultasi. Mas Dhani maunya anak perempuan lagi,” cetus Mulan.

Menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bekas teman duetnya Maia ini hanya berharap program kehamilannya berjalan lancar dan diberi

Pamer Foto di Jet Pribadi, Syahrini Disebut Sombong SYAHRINI kembali mengumbar sensasi di dunia maya. Penyanyi cantik asal Bogor ini tak pernah henti-hentinya memajang foto segala aktifitasnya di Instagram.

Tak hanya foto seksi, Syahrini juga mengumbar foto saat berkunjung ke beberapa negara Eropa. Bahkan Syahrini kerap rajin memajang fotonya saat berada di dalam pesawat pribadi.

“Hello World ?????? #PrincesSyahrini #ILoveTravelling,” ucap Syahrini dalam akunnya di Instagram.

Seperti biasa netizen langsung mengomentari foto tersebut. Dengan mengenakan gaun dengan rok terbuka, Syahrini terlihat cantik.

Netizen menyebut Syahrini terlalu berlebihan dalam mempamerkan barang-barang mewahnya. “Nama nya

jga org kaya.. Ya jelas sombong...,” ucap netizen.

“Sombong lu mentang mentang punya pesawat pribadi,” ucap netizen lainnya. “pengen jadi punya pesawat sendiri deh dan jadi artis kayak kk princes syahrini,” ren kata netizen lainnya.

Syahrini di dalam jet pribadi.

Sekarang Personel Cherrybelle Boleh Berpacaran Aura Kasih Tunangan dengan Glenn Fredly PENYANYI Aura Kasih ramai diberitakan tengah menjalin hubungan dengan penyanyi Glenn Fredly. Kabar terbaru bahkan beredar, keduanya telah resmi bertunangan.

Saat dikonfirmasi langsung pada Aura soal isu ini, Aura tak membantah bahwa ia dan Glenn memang tengah menjalin hubungan asmara. Namun, saat ditanya benarkah keduanya sudah resmi tunangan? “Kalau tunangan enggak,” jawab Aura saat tampil di acara Pesbukers ANTV, Kamis, (27/8/ 2015).

Meski demikian, diakui Aura, ia dan keluarga Glenn sudah saling dekat. Bahkan saat ini, Aura juga sudah mulai memikirkan konsep pernikahan yang akan digelarnya suatu saat nanti. “Pengennya nikah di pulau,” katanya.

Saat ditanya sejak kapan Aura dan Glenn menjalin hubungan, Aura pun mengaku tak tahu hubungan asmara itu sejak kapan terjalin. Namun diakui Aura, ia dan Glenn sama-sama serius menjalin kisah asmara.

“Aku nggak pernah ngitung dari kapan kenal. Biasa aja, sih, sejalannya aja, ternyata cocok. Hubungan aku sih kurang lebih sudah setahun,” terangnya.

Meski begitu, Aura belum memiliki rencana untuk mengakhiri hubungannya dengan Glenn di pelaminan. “Belum lah, belum. Masih kerja dulu, dia (Glenn) juga masih mau konser, aku juga baru lut 28,” kata Aura. www.lensaindonesia.com

kesempatan memiliki sepasang anak kembar. “Kalau untuk kembar memang aku ada turunan,” tuturnya.

Mulan baru saja merayakan ulang tahunnya ke-36 di Pesantren Assaadah, Radio Dalam, Jakarta Selatan, Senin lalu. Sayangnya, Dhani tidak hadir merayakan. Bahkan Abdul Qodir Jaelani (Dul) yang ulang tahun bareng dengan Mulan tak ikut merayakan bersamaan.

“Saya rencana mau ajak mereka ke Band-ung. Kebetulan Al lagi dari Bandung, tapi Mulannya 22 Agustus ke Semarang,” seru Dhani baru-baru ini.

“Kalau Dul memang tidak mau dirayakan, mau nyepi di rumah. Karena dia mau nyepi, ya sudah saya ucapkan hrm selamat ulang tahun lewat SMS.

PIHAK manajemen girlband yang dibentuk pada 2011 di Jakarta, Cherrybelle, pernah dikabarkan memberlakukan aturan yang ketat soal kehidupan asmara para personelnya, yaitu tidak boleh berpacaran, demi tak mengganggu kegiatan bermusik mereka.

Namun, tiga personel yang masih bergabung dalam grup vokal tersebut, yaitu Christy Saura Noela Unu (24), Margareth Angelina atau Angel (24), dan Novi Herlina (21), mengaku kini sudah tidak lagi dilarang berpacaran.

“Jadi, udah enggak dila-

rang lagi sih, cuma yang sewajarnya aja karena kami kan harus meneruskan jenjang kehidupan selanjutnya.

Kalau lihat temen-temen, udah gendong bayi. Jadi, kalau pacaran, udah enggak di-

One Direction Sudah Lama Ingin Hiatus BARU-BARU ini para penggemar One Direction dibuat terkejut oleh keputusan boyband Inggris itu untuk cuti panjang dari industri musik tahun depan. Meski diumumkan secara mendadak, rupanya keputusan mereka untuk hiatus sudah direncanakan lama.

Produsernya, Julian Bunetta, mengungkapkan bahwa para personel One Direction pada dasarnya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk hiatus.

Ia mengatakan bahwa para personel sudah berencana untuk mengambil cuti panjang setelah rekaman album kelima.

“Yah, kami ingin beristirahat, dan apapun bisa terjadi selama masa istirahat ini,” ujar Bunetta kepda majalah Billboard, seperti dilansir aceshowbiz.com.

Kabarnya para personel One

Direction berkumpul di London Inggris awal bulan ini untuk membahas rencana cuti tersebut. Dalam diskusi Harry Styles dan rekan-rekannya sepakat untuk focus pada proyek solo masing-masing.

Kabar ini telah dibenarkan oleh Niall Horan dan Louis Tomlinson, sementara Liam Payne menulis di Twitter, “Senang segalanya sudah jelas hari ini dan menakjubkan rasanya mendapatkan dukungan luar biasa lebih dari yang kami harapkan.”

Album kelima One Direction akan dirilis jelang akhir tahun ini.

Album yang belum diberi judul ini menceritakan tentang perjalanan mereka dalam industri musik. “Ada satu lagu tentang ketidakpastian, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,” ung cin kap Bunetta.

larang,” kata Angel dalam wawancara ketika ia menghadiri sebuah acara di kawasan Karawaci, Tangerang, Rabu (26/8/2015).

Bagi mereka, yang terpenting adalah berperilaku tidak berlebihan. “Dari kami sendiri, cara mengekspos seperti apa, tidak terlalu berlebihan dan ngumbar-ngumbar,” kata Christy.

“Lebih ke jangan ditonjolin. Kalau putus kan enggak enak,” timpal Angel.

Sementara itu, Novi bercerita bahwa ketika baru bergabung, ia justru ditanya oleh pihak manajemen Cherrybelle tentang memiliki kekasih atau tidak.

“Aku pas baru masuk ditanyain, ‘Kok enggak punya pacar sih?’ Aneh saja kalau sudah umur 20 tahun ke atas enggak punya pacar,” ucap tha Novi.

7 Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

Kalau...

Sambungan Halaman 1 “Do something, tolong diwaspadai sehingga perusahaan tidak mudah PHK orang,” kata SBY. Keempat menurut SBY, nilai tukar rupiah harus terus dijaga dan selanjutnya memastikan fiskal ada di tangan pemerintah.

“Fiskal APBN di tangan kita. Jangan sampai mismatch.

Tak ditabukan dalam kondisi seperti ini ada adjustment.

Pastikan fiskal, itu di tangan pemerintah,” katanya.

Terakhir saran SBY adalah soal trust, soal confidence.

Krisis global yang saat ini terjadi bukan hanya terjadi di Indonesia, pemerintah katanya tidak bisa begitu saja disalahkan. Hanya saja, kata SBY buatlah rakyat tenang dengan solusi-solusi yang dikeluarkan pemerintah.

Esoknya, dalam rapat pleno perdana DPP Partai Demokrat, SBY kembali menyoroti perlambatan ekonomi yang terjadi di era pemerintahan Jokowi-JK. Kali ini, SBY menyampaikan dengan cukup galak. Dia meminta agar pemerintahan tidak terus-terusan hanya sekedar melontarkan retorika.

“Tolong berhenti retorika ideologis. Rakyat dalam keadaan seperti ini tidak butuh retorika ideologis. Rakyat butuh barangnya ada dan harganya terjangkau. Kalau main retorika dari hari ke hari enggak akan selesai masalah,” kata SBY dalam rapat pleno Pengurus Pusat di Cipanas, Jawa Barat, Jumat (28/8).

Lebih jauh, SBY juga berharap agar pemerintahan Jokowi tak hanya mengumbar janji-janji mengatasi ancaman krisis ekonomi. “Pastikan jangan ada janji-janji yang baru dengan menambah APBN. Di samping tidak tepat, uangnya juga tidak ada, coba anggota dewan DPR yang ada di sini cocokkan.

Kalau (uangnya) ndak ada ya mbok ya jangan ada janji yang baru,” tukasnya.

Pernyataan SBY itu langsung ditambahkan mantan aktivis 1998, Ragil Nugroho.

Dia langsung mengomentari bahwa tidak cukup 6 saran dari SBY untuk Jokowi. Katanya, ada saran ke 7 untuk Jokowi yang tidak diberitakan media. Menurut Ragil melalui akun Twitter @ragilnugroho1 menulis: “Saran SBY ke Jokowi sebetulnya 7, cuma media hanya menyampaikan 6.

Saran ke-7: kalau (Jokowi) sudah gak sanggup, lambaikan tangan ke kamera.”

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menyebut bahwa tidak mudah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan Pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla. Bahkan, Menkeu menegaskan tercapai atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi RI itu “urusan Yang di Atas”. “Pokoknya kita usaha. Tercapai enggak tercapai itu urusan Yang Di Atas (Tuhan YME),” kata Bambang dalam satu kesempatan, Selasa (25/8/2015).

Pengamat politik Ahmad Yazid menilai, pernyataan Bambang Brodjonegoro itu menjadi sinyal bahwa tidak ada harapan soal pertumbuhan ekonomi di bawah Presiden Jokowi. Apa yang disarankan SBY memang tidak main-main. Dan, Jokowi harus mendengarkan saran dari SBY. “Ini justru membuat rakyat makin pesimis dengan pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Mungkin dia tahu kapasitas Jokowi yang tidak akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sesuai target, sehingga dia mengatakan seperti itu,” kata Yazid.

Menurut Yazid, pernyataan Bambang Brodjonegoro tersebut sudah didasari data dan fakta serta kajian terkait pertumbuhan ekonomi RI. “Baru kali ini ada seorang menteri mengatakan seperti

2500...

Sambungan Halaman 1 Kepercayaan Gubernur Jabar yang menjadi penyelenggara PON XIX di Jawa Barat itu, praktis disambut gembira para peraajin akik binaan Koperasi Lasminingrat. Mereka bangga bisa terlibat dalam ajang hajatan nasional. Kesempatan ini dianggap momentum, setelah terlibat pembuatan Liontin untuk para tamu negara Indonesia yang jadi peserta Konfrensi Asia Afrika.

Selain itu, Liontin Akik Pancawarna karya Lasminingrat Gemstone juga merupakan karya pertama liontin akik didesain sebagai medali dan dipersembahkan sebagai medali penerima Award

“Perempuan Tangguh Indonesia 20153 yang dihelat lensaindonesia.com pada April lalu. Para penerima medali “Perempuan Tangguh” di antaranya, Mooryati Soedibyo, Mien Uno, Prof Dr Tjut Nyak Deviana Daujsah (Guru Besar musik,) dan Prof Dr Jeane Neltje Sally (Guru besar Ilmu Hukum dan penggerak hukum dan kemanusiaan serta pembela kaum perempuan), termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan lima perempuan berjasa lainnya.

Yudi mengatakan, setelah ada kepastian koperasi Lasminingrat ditunjuk sebagai penyedia cenderamata PON

Rizal...

Sambungan Halaman 1 Menurutnya, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menjadi rebutan Tiongkok dan Jepang, dibekingi pihak-pihak tertentu. Namun demikian, pemerintah tetap akan memilih investor yang lebih credible untuk membangun kereta cepat JakartaBandung. Bahkan, d ihadapan utusan khusus PM Jepang Shinzo Abe yaitu Hiroto Izumi yang menemuinya, Rizal bilang tak perduli siapa beking di balik mega proyek tersebut.

"Dan mohon maaf saya enggak peduli siapa bekingnya karena kita ingin yang terbaik untuk Indonesia bukan menguntungkan para beking ini," ujar Rizal usai pertemuan dengan delegasi Jepang di Kantor Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Indonesia, kata Rizal, senang dengan adanya kompetisi antara Tiongkok dan Jepang untuk investasi mega proyek tersebut. Indonesia

bagaikan gadis cantik yang diperebutkan dua pemuda.

Meski begitu, pemerintah menegaskan akan memastikan kompetisi tersebut berjalan fair, transparan, dan terbuka.

Ada empat pertimbangan yang nantinya akan menentukan siapa investor yang akan ditunjuk pemerintah menggarap mega proyek tersebut.

Pertama yaitu pemerintah akan memilih negara mana, apakah Tiongkok atau Jepang, yang memiliki kereta cepat dengan aspek safety (keselamatan) dan kenyamanan yang tinggi bagi masyakat.

Kedua, pemerintah akan memilih negara mana yang menawarkan pembiayaan yang lebih murah dari sisi bunga serta tenornya. Lalu Ketiga, pemerintah akan memilh negara mana yang memberikan jaminan paling banyak terkait kandungan lokal dari Industri Indonesia pada proyek tersebut. Hal itu dianggap penting untuk mempercepat

itu. Itu menandakan tidak ada harapan pertumbuhan ekonomi di bawah Presiden Jokowi,” jelas Yazid.

Soal pertumbuhan ekonomi RI, kata Yazid, Bambang Brodjonegoro seorang birokrat yang jujur dalam melihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini. “Bambang ini orangnya jujur melihat kondisi ekonomi sekarang ini.

Walaupun pemimpinnya mengatakan optimis, tetapi cadangan APBN tidak ada, dan daya beli masyarakat turun, artinya pertumbuhan menurun,” jelas Yazid.

Sayangnya enam saran dan kritik SBY ditanggapi sewot oleh PDIP. Politikus PDIP Arteria Dahlan menilai sikap SBY yang menasihati Presiden Jokowi soal mengatasi gejolak ekonomi tidak tepat. Sebab, hal itu membuat pemerintah dinilai tak mampu bekerja.

“Saya sangat menyayangkan statementnya seperti itu. Harusnya pemimpin apalagi Presiden Indonesia keenam membangun semangat optimisme,” kata Arteria di gedung DPR Senayan, Jakarta, jumat (28/8).

Menurutnya, Jokowi bersama Kabinet Kerja telah bekerja keras. Namun, hasil kinerja itu terkendala kondisi ekonomi global yang lesu.

“Kita lihat, kabinet ini bukannya tidak bekerja tapi bekerja, bekerja, dan bekerja.

Kondisinya saja saat ini yang tidak pas,” terang dia.

Lanjut dia, sekali lagi sikap ketua umum Demokrat itu sangat disesalkan.

Apalagi SBY selama ini mengagung-agungkan politik beretika. “Saya sangat menyayangkan. Bukan tidak etis, Pak SBY kan juga punya etika. Saya juga sangat hormati beliau,” pungkas dia.

Sikap berbeda ditunjukkan partai koalisi PDIP, yakni NasDem. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella menyatakan ada kemungkinan reshuffle jilid dua dilakukan Presiden Jokowi Jokowi. Hal itu akibat pergantian menteri lalu belum membantu perbaikan

gejolak ekonomi.

“Yang direshuffle baru Menko, kita lihat beberapa bulan ke depan. Presiden harus tahu 3 bulan lagi langkah yang harus diambil,” kata Patrice di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (28/8).

Lanjut dia, perombakan menteri tidak menutup kemungkinan mengajak partai di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk masuk ke kabinet. Dalam hal ini NasDem tidak menolak jika Jokowi mengajak kader dari partai lain. “Kalau seandainya Demokrat diajak tidak masalah,” terang dia.

Masih menurutnya, berbagai masukan kepada pemerintah untuk mengatasi gejolak ekonomi harus dipertimbangkan dengan matang. “Namun, untuk melaksanakan atau menjalankan (masukan SBY) tidak harus menterinya dari Demokrat,” pungkas dia.

“Saya pikir Pak SBY menyampaikan itu dalam rangka masukan. Itu adalah sesuatu yang wajar,” imbuh Rio. Pasalnya, kata Rio, SBY sudah berpengalaman dalam mengatasi krisis. Berbagi pengalaman antar pemimpin negara adalah hal yang biasa.

Apalagi, itu solusi menghadapi persoalan kebangsaan.

Sehingga tak perlu ditanggapi dengan sewot. “Menyampaikan pengalaman itu adalah sisi positif. Ini kita anggap bagus,” terang dia.

Senada, Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menyambut baik usulan Partai Demokrat yang meminta Presiden Jokowi turut mengajak tim ekonomi SBY terdahulu untuk dimintai saran mengatasi ancaman krisis ekonomi. SBY dinilai sukses mengatasi ancaman krisis yang sempat melanda Indonesia tahun 2008 silam.

“Ya menghadapi tekanan ekonomi seperti ini tentunya tidak salah presiden mendengarkan dari siapapun.

Termasuk dari tim ekonomi SBY,” kata Dadang, beberapa waktu lalu.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat disertai Rupiah terus melemah

XIX, berbagai persiapan langsung dilakukan dengan seluruh perajin. Mulai menyiapkan bahan baku, jumlah perajin yang akan dilibatkan dan pemeriksaan peralatan.

Dikatakan dia, ada beberapa jenis Batu Akik yang akan dibuat liontin sebagai cenderamata para juara PON, termasuk atlet pesertanya.

“Bukan saja Pancawarna Edong, tapi ada juga PW Darson, PW Cianggel. Jenis ini memiliki berbagai warna dan motif gambar,” kata Yudi.

Liontin yang akan dibuat berjumlah 2500 buah itu dengan motif gambar yang berbeda-beda. “Jadi, tidak satu motif gambar saja, melainkan akan beraneka ragam motif gambar,” lanjutnya.

Menurut Yudi, pihaknya selain menyiapkan pembuatan liontin juga memper-

siapkan ikatan yang akan menjadi pelengkap. Nanti akan menggunakan ikatan dengan menggunakan bahan kulit dan pada bagian ringnya masih akan menggunakan bahan kulit tidak menggunakan bahan besi atau perak. Hal ini merupakan sebuah inovasi baru.

Diakui Yudi, bukan saja akan melibatkan para pengrajin Batu Akik saja, tetapi sejumlah perajin kulit pun ikut dilibatkan. Menurut Yudi, kepercayaan ini selain menjadi kebanggaan para perajin akik khususnya di Garut, juga pertaruhan nama daerah, termasuk citra Provinsi Jawa Barat. “Sebuah tantangan yang sangat berat dan merupakan pertaruhan besar, soalnya ini jelas menyandang dua nama daerah sekaligus,” pungkasnya. taufiq_akbar

transfer ilmu kepada Indonesia.

"Nah yang keempat bagaimana kerja sama operasinya, mula-mula sekian tahun operasinya dikelola Tiongkok atau Jepang tetapi kami ingin secepat mungkin dikelola oleh Indonesia supaya ada transfer ilmu. Kami ingin se-fair mungkin kita adulah siapa yang paling menguntungkan Indonesia," kata dia.

Faktanya, saat ini proyek HSR memang terdapat di dalam road map pengembangan jalur kereta api, yaitu Jakarta-Bandung 140 kilometer (km) dan Jakarta-Surabaya sepanjang 700 km. Fakta lainnya, memang ada yang janggal dengan proyek ini, terutama kemunculan China yang muncul secara tiba-tiba.

Sumber yang terlibat dalam pengerjaan proyek HSR menuturkan, kehadiran China muncul berkat Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Rini menyampaikan ke pihak China bahkan tanpa sepengetahuan menteri lainnya," ujar sumber dilansir dari Kontan.

Rini tak mengingkari bahwa dirinya yang mendorong

China masuk dan bekerjasama dengan konsorsium pimpinan PT Wijaya Karya Tbk. "Itu BUMN yang menjadi perusahaan di bawah Kementerian BUMN," ujarnya.

China dan Jepang memang terkesan saling bersaing dengan laporan hasil studi kelayakan yang disampaikannya ke Indonesia. Keduanya, menurut pejabat Indonesia yang enggan disebut namanya, sempat mengubah kajian, terutama skema pembiayaan proyek. Namun, Rini menampik kabar itu. "Tidak, laporan baru sekali diberikan," ujar Rini, beberapa waktu lalu.

Apa pun itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah rencana pemerintah. Pertanyaannya, seberapa besar keberadaan kereta cepat memenuhi kebutuhan masyarakat di kedua kota? Apalagi, harga tiketnya sekitar Rp 200.000 per orang. Lebih mahal dari tiket bus, travel, atau mobil pribadi.

Nah, jika tak laku dan default, pemerintah juga yang bakal menanggung akibatnya, bukan? Terlebih lagi jika pernyataan Rizal itu benar. and/sil/ted

menghadapi Dolar Amerika Serikat (USD) saat ini, dia menyatakan, sudah tidak baik untuk melihat golongan maupun kelompok dalam menangani hak tersebut.

Oleh sebab itu, sudah sebaiknya pula pihak yang berada di luar pemerintahan bahu

membahu membantu pemerintahan Jokowi.

“Ya bangsa ini tentu butuh kebersamaan. Semua pihak harus bersatu padu mengatasi krisis ini,” katanya.

Selain itu, dia juga berharap, agar semua pihak tidak saling salah menyalahkan

Rekening...

Sambungan Halaman 1 “Saya hari ini tidak bersedia untuk sidang kalau belum diperiksa dr Terawan, dan mohon saya diberikan BAP (Berita Acara Penyidikan) karena KPK melakukan penculikan, saya tidak mau menjustifikasi berkas acara yang dilanggar, saya mohon dengan sangat saya berikan bukti-bukti. Saya mohon kemanusiaan Yang Mulia.

Saya sudah 74 tahun, saya akan melewati hal ini tapi tidak dalam keadaan sakit, saya belum menunjuk pengacara Yang Mulia,” ungkap Kaligis.

Ketua majelis hakim Sumpeno lalu menimpali, “Jadi begini terdakwa, kalau misalnya hari ini kita lihat bersama dan saudara belum menunjuk penasihat hukum, kalau misalnya hari ini dakwaan PU dibacakan dulu apakah saudara akan mengerti atau tidak?.

“Saya menolak dibacakan Yang Mulia,” jawab

Kaligis.

“Tapi kami sudah menyerahkan dakwaan kepada terdakwa tapi terdakwa menolak sudah kami buat berita acara penolakan dan sudah kami serahkan ke penasihat hukum,” kata ketua jaksa penuntut umum KPK Yudi Kristiana.

“Bagaimana dikasih ke pengacara kalau saya belum tunjuk penasihat hukum?” tanya OC Kaligis.

Yudi Kristiana kemudian membacakan hasil pemeriksaan dokter Ikatan Dokter Indonesia di RSCM pada Jumat (21/8). “Kelanjutan penetapan majelis yang telah meminta IDI untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa OC Kaligis, hari ini kami sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari IDI. Berdasarkan pemeriksaan penyakit dalam dan kardiologi, OC Kaligis mengalami tekanan darah tinggi, tidak teratur minum obat, diaetes

Tuhan...

Sambungan Halaman 1 Seperti diketahui, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menganjurkan agar pemilik nama Tuhan dan Saiton mengganti namanya.

Dua nama tersebut dinilai tak etis bagi manusia.

Kata dia, jangankan Tuhan dan Saiton, Nabi Muhammad saja pernah melarang sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, memberi nama anaknya dengan kata Harb, yang berarti perang.

Sementara itu, Ketua MUI Jawa Timur, KH Abdussomad Bukhori menegaskan agar Tuhan mengganti namanya, tujuannya, agar nama itu tidak mengandung penafsiran yang salah.

Meski ada desakan dari MUI, Tuhan bersikukuh untuk tidak mengganti namanya. Dia meyakini nama itu adalah pemberian orangtuanya dengan tujuan yang baik.

“Saya tidak akan meng-

ganti nama saya, kan itu pemberian orangtua. Selain itu, jika ganti nama, maka semua dokumen juga harus ganti; KTP, surat nikah, ijazah, dan surat-surat lainnya,” kata Tuhan, Selasa (25/8/2015).

Sementara Wakil Ketua ISNU Jatim, Ahmad Zainul Hamdi, menyebut sikap MUI itu berlebihan dan kontraproudktif. Sebab, kata dia, jika permintaan MUI itu dikabulkan, sama halnya melanggar hak asasi manusia.

“Saya yakin (Tuhan) di lingkungannya nggak ada masalah. Justru sebaliknya, munculnya pernyataan MUI tersebut secara tidak langsung akan berdampak bagi psikologi pemilik nama Tuhan itu,” kata dosen Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu, saat dihubungi, Rabu (26/08/2015).

Menurut inung, tak perlu

Amien...

Sambungan Halaman 1 Pernyataan tersebut disampaikan oleh tokoh politik Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. “Dahulu Uni Soviet bangkrut dan bubar karena telat mengambil sikap, kita tidak boleh lelet menghadapi kondisi saat ini.

Kalau kita telat ambil sikap, maka Indonesia akan menjadi sejarah,” ujarnya dalam tausiyah politik pada puncak perayaan HUT ke-17 PAN di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Minggu (23/8/2015).

Amien menjelaskan ada dua bangunan penting bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga, yaitu ekonomi dan politik. Menurut dia, semua pihak sepakat bahwa saat ini bangunan ekonomi Indonesia sedang goyah, ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan ancaman pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan.

“Apabila ekonomi goyah lalu diikuti sektor politik, maka masa depan Indonesia suram. Kita tentu tidak ingin hal itu terjadi,” katanya.

Mantan Ketua MPR RI itu mencontohkan Uni Soviet dan Yugoslavia yang bubar karena ketika terjadi krisis ekonomi, juga terjadi disintegrasi bangsa. Dia berharap Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih kuat dalam menghadapi kondisi saat ini dan integritas nasional harus

kuat. “Kita lihat disintegrasi dan kebangkrutan di Uni Soviet dan Yugoslavia. Saya harap NKRI lebih kuat dalam menghadapi kondisi saat ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan sejarah membuktikan apabila sebuah negara lemah dan terpecah belah maka akan mengundang intervensi kepentingan yang lebih kuat untuk masuk. Menurut dia, apabila ekonomi goyang namun politik kuat, maka dirinya optimis Indonesia akan bangkit dan disintegrasi tidak terjadi. “Namun kalau ekonomi ‘collaps’ dan diikuti politik maka ‘iblis-iblis’ akan membisikkan (kepada daerah) mengapa tidak merdeka,” bebernya.

Ketua Majelis Kehormatan PAN ini pun menawarkan solusi masalah bangsa dengan diadakannya musyawarah nasional seluruh elemen bangsa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat ini.

“Saya punya resep untuk mengatasi carut marut kondisi nasional yaitu dengan mengadakan musyawarah nasional dengan mengundang seluruh elemen bangsa,” tandasnya.

Terpisah, mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan masa tumbangnya

ancaman krisis ekonomi saat ini. Namun, lanjut dia, harus turut memberikan sumbangsih agar Indonesia keluar dari ancaman krisis.

“Tidak boleh saling menyalahkan. Apalagi memancing ikan di air keruh,” tukasnya. efe/rnd/inl/riz

melitus tipe 2, hiperkoagulasi ringan,” kata Yudi membacakan hasil pemeriksaan dokter IDI. Dari pemeriksaan psikiatri, tidak ditemukan ada gangguan jiwa psikopatologi yang mengganggu fungsi dan urusan pekerjaan sehari-hari tapi terdakawa tida menerima perlakuan KPK yang dipersepsikan tidak memberikan haknya untuk memberikan pengobatan keluhan sakit kepala.

Secara kognitif OC Kaligis dinilai mengetahui masalah hukum dan mampu mengupayakan pembedaan terhadap dirinya dengan pertimbangan hal-hal di atas; mampu dan kompeten untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana terperiksa di KPK Meski begitu, majelis yang dipimpin opleh Hakim Sumpeno tidak mengabulkan permohonan OC tersebut. Majelis hanya setuju menunda sidang pembacaan dakwaan dan memberi izin kepada advokat senior itu untuk berobat ke dokter pribadinya. non

dipersoalkan kepemilikan nama Tuhan itu. Sebab, kata dia, tak sedikit orang menggunakan nama tuhan.

“Misalnya nama Qodir.

Qodir adalah nama Tuhan.

Nah, jika Tuhan harus diganti atau ditambahi, maka warga yang menggunakan nama Qodir juga harus mengganti nama dong,” katanya.

Sekedar informasi, beberapa hari terakhir, publik dihebohkan dengan adanya seorang pria asal Banyuwangi yang bernama Tuhan. Hal ini bermula pada media sosial Facebook. Seorang netizen mengunggah kartu tanda penduduk (KTP) tukang kayu yang bernama Tuhan.

Belakangan juga muncul lagi pria asal Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang bernama Saiton.

Uniknya, Saiton merupakan ahli teknik komputer di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Palembang yang bergelar magister administrasi publik. sit/dg

pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Saat itu, Fuad mengatakan nilai tukar rupiah atas dolar AS anjlok dan kegaduhan kabinet terjadi pada tahun 1998. Kondisi yang sama, kata Fuad, terjadi saat pemerintahan Jokowi saat ini.

“Jatuhnya kurs rupiah dan ketidak-kompakan kabinet bisa jadi akan berakibat pada lengsernya Jokowi, sama seperti lengsernya HM. Soeharto pada tahun 1998 yaitu karena ambruknya kurs rupiah dan tidak kompaknya kabinet,” kata Fuad.

Baca juga di halaman 9: Kesalahan Fatal Jokowi-JK Apalagi, kata dia, perombakan kabinet Jokowi langsung direspon negatif oleh pasar. “Kini kurs sudah Rp 14 ribu dolar AS dan tidak ada tanda-tanda atau faktor-faktor atau sentimen yang akan menguatkan rupiah. Yang ada justru ancaman-ancaman dan sentimen yang berpotensi melemahkan rupiah hingga bisa jadi akan Rp15 ribu dalam semester II ini,” kata Fuad, eks politisi Hanura ini.

Seperti diberitakan, Kabinet Kerja Jokowi-JK belakangan “gaduh” menyusul seringnya beda pendapat antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan atasannya Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kondisi ini diperparah dengan nilai tukar rupiah yang kian terpuruh nyaris menyentuh Rp 14 ribu dolar AS pekan ini. otk www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 101/31 Agustus 06 September 2015

PRABOWO SUBIANTO: BECIK KETITIK ALA KETARA

Wilfrida Soik Akhirnya Bebas dari Penjara Malaysia Walfrida Soik merupakan korban perdagangan orang yang dikirim ke Malaysia. Dia masih di bawah umur sebagaimana terbukti dari hasil pengujian tulang dan keterangan Pastor Paroki.

SIDANG banding kasus Walfrida Soik, Selasa (25/8/ 2015) di Mahkamah Rayuan Putrajaya menguatkan keputusan Mahkamah Tinggi Kota Bharu yang memutuskan Walfrida Soik tidak bersalah melakukan pembunuhan atas dasar tindakan yang dilakukannya dikarenakan gangguan kejiwaan.

Mahkamah Tinggi Kota Bharu juga memutuskan Walfrida ditahan di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru hingga mendapatkan pengampunan dari Sultan Kelantan. Terbebasnya Walfrida Soik dari

hukuman penjara karena Jaksa menarik banding atas putusan Mahkamah Tinggi Kota Bharu. Dengan demikian maka proses hukum terhadap Walfrida Soik telah berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Dengan telah berakhirnya proses hukum Walfrida Soik maka sesuai UU Hukum Acara Pidana di Malaysia, Walfrida Soik melanjutkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru hingga dokter menyatakan sembuh secara total. Penilaian dokter atas kondisi kejiwaan Walfrida Soik akan disampaikan kepada Sultan Kelantan

sebagai bahan pertimbangan pemberian pengampunan.

Duta Besar RI di Malaysia Herman Prayitno menyambut gembira putusan Mahkamah Rayuan yang membebaskan Walfrida Soik dari tuntutan hukuman mati. Dubes Herman juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan selama proses hukum berlangsung sehingga membuahkan hasil sesuai harapan kita semua.

Untuk mempercepat proses pembebasan Walfrida Soik, Dubes Herman juga akan menyampaikan surat permohonan pengampunan kepada Sultan Kelantan.

Dalam sidang tersebut, selain Satgas KBRI, Nama mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto juga hadir dan memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembelaan Walfrida

www.lensaindonesia.com

keselamatan sesama warga negara di seluruh wilayah NKRI dan di perantauan.

“Alhamdulillah, saya sangat gembira karena melihatnya bisa tersenyum bahagia,” ujar pria yang jadi capres berpasangan dengan Hatta Rajasa itu.

Sebagaimana diketahui, Walfrida Soik telah dituntut hukuman mati atas kasus pembunuhan terhadap majikannya yang dilakukan pada bulan Desember 2010. Walfrida Soik merupakan korban perdagangan orang yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur yang benar.

Saat dikirim ke Malaysia, Walfrida masih di bawah umur sebagaimana terbukti dari hasil pengujian tulang dan keterangan Pastor Paroki. Begitu juga saat kejadian usia Wilfrida belum genap 18 tahun. Dengan demikian ini Wilfrida tidak bisa dijatuhi hukuman mati dan

Wilfrida Soik (berbaju ungu) saat hendak mengikuti persidangan didampingi Prabowo Subianto.

harus disidangkan berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan korban dari jeratan sindikat perdagangan manusia.

“Kasus Walfrida Soik menjadi pembelajaran yang sangat berharga akan pentingnya proses penempatan TKI sesuai UU. No.39 Tahun 2004 dan pentingnya memperkuat pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang maupun pengiriman TKI tidak sesuai prosedur,” demikian ditegaskan oleh Dubes Herman.

Sementara itu Migrant CARE mengapresiasi semua pihak yang memberikan kontribusi nyata selama proses hukum kasus Wilfrida sejak akhir tahun 2010 di antaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI Kuala Lumpur, Migrant CARE Malay-

sia (Alex Ong), Anggota DPR RI 2009-2014 (Eva Kusuma Sundari, Rieke Dyah Pitaloka, Poempida Hidayatullah, Pramono Anung), Anggota DPD RI Dapil NTT 2009-2014 (Lerry Mboeik), Anggota DPRD Belu 2009-2014 (Magdalena Tiwu), Komnas Perempuan, Keuskupan Atambua, Vivat Indonesia (Romo Paul), Change.org, Komunitas Lintas Agama, Melanie Subono dan para pendukung petisi #SaveWilfrida.

“Bagi Migrant CARE putusan bebas tersebut memang layak dan seharusnya diberikan kepada Wilfrida Soik karena tindakan yang dilakukan terhadap majikannya hingga meninggal adalah upaya untuk membela diri dari penyiksaan yang dialaminya,” kata Direktur Eksekutif Anis Hidayah. sita

Risa Suseanty Rela Patah Rusuk Demi jadi ‘Ratu Downhill’

Wendy Yap Sosok di Balik Kesuksesan Sari Roti NAMA PT Nippon Indosari Corpindo Tbk boleh jadi tidak begitu akrab pada masyarakat Indonesia. Tetapi, begitu tersebut nama Sari Roti, bisa dipastikan produk ini sangat dikenal. Maklum, roti ini bisa didapatkan di mana saja.

Mulai dari jalan-jalan kecil hingga pertokoan Wendy Yap besar. Sari Roti, makanan terigu olahan ini merupakan produk dari PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Perusahaan ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia dalam sektor makanan produksi massal. Sari Roti menguasai 90% pasar roti di Indonesia. Produk ini didistribusikan melalui 26.000 titik di seluruh Indonesia. Kesuksesan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk semakin kokoh setelah pada Juni 2010 masuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan ini diganjar penghargaan Asia’s Best Under a Billion dari majalah Forbes. Sosok yang berperan penting dari majunya perusahaan ini ialah Wendy Yap yang menjabat Presiden dan CEO. Kepiawaian Wendy di dunia bisnis dimulai sejak usia muda.

Saat berusia 21 tahun, setelah menyelesaikan kuliah di Universitas Melbourne, Australia, perempuan berusia 55 tahun ini memegang jabatan presiden pada bisnis properti ayahnya di Amerika Serikat (AS).

Dia tinggal di Negeri Paman Sam hampir 10 tahun sebelum kembali ke Indonesia untuk menjadi salah satu petinggi Young Presidents Organization (YPO) Indonesian Chapter. Kemampuan bisnis Wendy menurun dari ayahnya, Piet Yap, salah satu eksekutif di Group Salim yang mendirikan Bogasari Flour Mills, perusahaan penghasil tepung terigu terbesar di Indonesia. Wendy mendirikan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk pada 1995. Namun, kiprahnya ke dalam manajemen perusahaan baru dia lakukan pada 1998.

Kepiawaian wanita 55 tahun ini dalam menjalankan bisnis memang tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, dia sukses menjadikan Sari Roti sebagai roti kemasan paling populer di Tanah Air. Seperti dikutip dari situs resmi perusahaannya, dalam waktu 15 tahun sejak didirikan. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yang memulai kegiatan pemasaran pada September 1996 telah berkembang sangat pesat.

Perusahaan yang pada awal usaha hanya memiliki satu pabrik di kawasan industri Cikarang, saat ini telah memiliki lima pabrik tambahan yang berlokasi di Pasuruan, Semarang, dan Medan. Saat ini seluruh pabrik mampu memproduksi 1,82 juta roti per hari.

Tidak hanya dalam kemampuan produksi, perkembangan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk juga terlihat pada pergerakan nilai saham. Sejak IPO dan terdaftar dengan nama Roti di BEI, perusahaan telah berhasil memberikan total pengembalian hingga 165% kepada para pemegang saham.

Sehingga, dengan pencapaian tersebut Wendy berhasil mengantarkan perusahaannya masuk dalam jajaran 200 perusahaan terbaik dengan pendapatan di bawah USD1 miliar pada 2010. hsi/as

Soik. Prabowo dinilai berjasa ikut berjuang dalam pembebasan hukuman mati TKW Wilfrida Soik. Ketua Umum Partai Gerindra mengaku ikut bahagia karena Wilfrida dibebaskan.

“Pagi ini di Malaysia saya bertemu dan mendampingi saudari Walfrida di Mahkamah Rayuan Putrajaya,” katanya dalam laman Facebook, Selasa (25/8/2015).

Prabowo menjelaskan bahwa pukul 09.15 WIB di pengadilan banding tertinggi Malaysia bebas dari semua tuduhan. Ia berjanji dalam waktu dekat akan pulang ke Indonesia. “Becik ketitik ala ketara (segala yang baik dan buruk akan nampak),” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi untuk tim pengacara Tan Sri Shafee yang sudah begitu gigih dalam memperjuangkan keadilan, serta semua sahabat yang terus mendukung, mendoakan

OLAHRAGA ekstrem seperti sepeda downhill memang identik dengan kaum Adam yang senang meningkatkan kadar testosterone dalam tubuh. Namun di Indonesia, ada seorang srikandi yang berani mengambil resiko tubuhnya mengalami lukaluka demi menyelesaikan satu tantangan.

Adalah Risa Suesanty putri kebanggaan Indonesia yang mengambil langkah bergelut ke dalam olahraga tersebut. Risa yang kini berusia 35 tahun masih aktif sebagai pembalap maupun pelatih dalam olahraga yang mulai populer sejak tahun 1970-an di California, Amerika Serikat tersebut.

Downhill sendiri adalah salah satu kategori olahraga sepeda gunung disamping cross country (XC), trail riding, all mountain, freeride, slopestyle, dirt jumping dan trials.

Disebut ‘downhill’ karena rute olahraga individual ini melewati medan yang berat dan sulit di pegunungan, seperti mengarungi turunan dan tanjakan bukit, melewati bebatuan, dan sebagainya.

Namun rintangan itu tak menghalangi wanita penggemar olahraga bulutangkis, diving, dan golf ini untuk meraih rentetan medali emas SEA Games di tahun 1997, 1999, 2001, 2009, dan 2011.

Atlet asal Kota Kembang ini menceritakan, sebenarnya olahraga ini itu populer sudah lama, meski waktu itu di Indonesia belum. Tahun 1993, dia mulai bersepeda dan masih belum pernah mengenal downhill.

“Sampai akhirnya saya pertama kali ikut lomba di kejuaraan Asia di Taiwan tahun 1996. Di sana saya dan dikenalkan (dan diikutsertakan) downhill,” ceritanya.

Untuk nomer downhill, akunya, Risa mendapat No.5 begitu juga dengan XC. “Pertama downhill Multievent yaitu Sea Games 97 Jakarta, saya dapat emas dari downhill, tapi tidak mengikuti XC dikarenakan sakit,” ujarnya.

Risa mengaku selama mengikuti downhill, dirinya terlalu sering jatuh. Itu didapatnya selama latihan. “Saya sudah sering mengalami cedera, mulai dari patah kaki, tangan, dan sebagainya. Buat saya, itu jadi cerita karier saya,” kenangnya.

Meski begitu dia mengaku tidak kapok.

Bahkan, katanya, rugi kalau berhenti, sudah

tanggung. Memang resikonya seperti itu.

Alhasilnya, latihan tersebut akhirnya membuat Risa mendulang prestasi.

Dari sekian banyak latihan yang dijalani, ada cedera yang menurutnya parah, yakni waktu patah rusuk. “Sakitnya ga masalah, tapi susah untuk bergerak. Untuk nafas dan menguap saja tidak bisa,” katanya.

Paling sengsara, lanjutnya, karena hanya bisa beristirahat dan kondisi tidak nyaman. Harus (terus) di kasur, tempat yang flat, dan kalau di lantai harus pakai alas.

Hingga kini Risa mengikuti balap sekaligus mengatur tim baru. Namanya Adrenaline World Racing (Riders: Risa Suseanty, Steven PMJ Wong, Hildan Afosma Katana). Kegiatan lainnya masih sama.

Masih latihan, masih mau balapan.

Risa berharap ada atlet-atlet di Indonesia yang bisa mengikuti jejaknya. “Harapan saya, apa yang saya dapatkan bisa saya kasih/bagi juga kepada adik-adik junior saya. Bertanding di luar tidak semudah seperti yang dibayangkan,” nasehatnya.

Risa sendiri saat ini dijuluki orang-orang sebagai ‘Ratu Downhill’ mengingat usia karier sebagai pebalap sepeda yang kurang lebih sudah 20 tahun. vws/cn

Siswi Jombang jadi JCH Termuda SEBANYAK 1.045 jamaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Jombang dijadwalkan berangkat ke tanah suci Mekkah, Kamis (27/8/2015). Dari seluruh Calon Jamaah Haji (CJH) asal Jombang tersebut, ada di antaranya calon jama’ah haji termuda di Jombang, yakni Anggraini Cahyaningtiyas (18), seorang pelajar yang juga melaksanakan ibadah haji, bersama kedua orang tuanya, Senin (24/08/2015).

Sehari-hari salah satu siswi di Madrasah Al Anwar Paculgowang, Jombang ini, jarang bepergian jika tidak atas izin orang tua. Angraini termasuk perempuan yang penurut dan patuh terhadap orang tua, pendiam, dan tak jarang setiap bertemu orang lebih banyak senyum yang dilemparkan dari pada berbicara. Begitulah sosok Anggraini warga Dusun Meduran, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto ini.

Meski dalam beribadah haji nanti ia harus rela meninggal-

kan sekolah, bagi putri pertama pasangan Ali Imron (40), dan Luluk Farida (40) bukan masalah karena harus melaksanakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Pelajar kelas XII Madrasah Aliyah Al-Anwar Paculgowang Diwek ini, tercatat di Kantor Kementrian Agama Jombang sebagai CJH termuda asal kota santri tahun ini.

Di tempatnya mengenyam pendidikan diberikan izin selama 45 hari, hal itu untuk keperluan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Pelajar jurusan IPA ini tidak berangkat sendirian ke tanah suci Mekkah, ia berangkat bersama kedua orang tuanya.”Saya sudah mendapat izin dari sekolah, Ini pengalaman ibadah yang menegangkan. Meski sudah diajari, tetap saja tegang,” ujarnya.

Terkait kesiapannya, anak pertama dari dua bersaudara ini mengaku hanya sekali saja mengikuti manasik haji, yakni pada tanggal 14 Agustus lalu. Padahal, jika merujuk jadwal yang dite-

tapkan, manasik haji dilaksanakan 14 hingga 19 Agustus.

Ia mengaku jika dirinya hanya mengikuti manasik haji satu kali saja pada tanggal 14 Agustus. Ia beralasan karena ada ujian sekolah dan untuk mempelajari lebih detail tentang pelaksanaan ibadah haji, diperoleh dari bimbingan khusus dari kedua orang tuanya.

“Kebetulan kedua orang tua sebelumnya sudah pernah melaksanakan ibadah haji, jadi saya bisa lebih mudah belajar kepada mereka. Selain itu, saya juga mempelajari dari video bimbingan haji milik orang tua.

Sebelumnya, sedikit banyak juga diajari guru di sekolah,” jelasnya.

Meskipun dirinya harus melaksanakan ibadah haji, namun ia tetap berkeinginan untuk sukses dalam menempuh ujian nasional nanti juga bisa dilalui dengan baik. Setelah melakukan ibadah haji, ia akan mengejar ketinggalan dengan belajar tambahan. Ia menilai,

Anggraini (dua dari kanan) bersama keluarganya.

ibadah haji dan sekolah samasama penting.

“Mumpung ada kesempatan menunaikan rukun Islam kelima, saya jalani ibadah terlebih dahulu. Setelah itu, kembali belajar dengan rajin untuk menghadapi ujian di sekolah,” Pungkas siswi kelas akhir ini yang juga mempunyai hobi menulis.

Sementara itu, Imron, Ayah Angraini mengaku sangat bahagia dan bangga bisa berangkat bersama-sama dengan istri juga anaknya. “Saya sangat bersyukur keluarga saya bisa bersama-sama berangkat haji tahun ini. Momentum yang sa-

ngat kami tunggu sejak dulu, bisa berangkat bersama anak.

Padahal sebelumnya, Anggraini dijadwalkan berangkat haji pada tahun 2017 mendatang,” ujar pengusaha aluminium ini.

“Saya sangat bersyukur, kami bisa berangkat bersama.

Jadwal putri saya bisa diajukan untuk berangkat bersama pada tahun ini berdasarkan perubahan peraturan di Kementerian Agama (Kemenag). Anggraini sudah saya daftarkan naik haji sejak dia masih duduk di kelas VI SD. Seharusnya dia baru berangkat tahun 2017 mendatang,” jelasnya. obi

NASIONAL Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

‘Jangan Samakan RI Sekarang dengan 1998’ BANYAK yang berpikir kondisi ekonomi Indonesia sekarang sama dengan krisis 1998 lalu, karena dolar yang menyentuh Rp 14.000. Pemerintah menolak pemikiran tersebut.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi perbankan saat ini relatif aman. Beda dengan krisis 1998 yang bermula dari hancurnya sektor perbankan.

“Saya bisa katakan yang paling jelas membedakan dengan 1998 adalah kondisi fundamental. Kita saat itu (1998) terlalu terbuai dengan sisi pertumbuhan, pertahanan tidak dijaga, akhirnya kolaps,” kata Bambang dalam acara Bloomberg Businessweek Breakfast Meeting ‘Waspada Ekonomi Indonesia’, di Nusantara Room, Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2015).

Soal perbankan, Bambang mengatakan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) rata-rata bank di Indonesia mencapai 20%. Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) juga masih terjaga di 2,5%. Sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) bank menurut Bambang masih aman.

“Likuditas ada, yang belum terjadi adalah investasi dari dunia industri ke perbankan,” jelas Bambang.

“Pengusaha harus bisa melihat celah-celah di tengah sulitnya kondisi saat ini yang bisa menjadi daya saing dnl di kemudian hari,” imbuh Bambang.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

Presiden Minta Paket Kebijakan Besar PARA menteri ekonomi dipanggil secara mendadak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (27/8/2015).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lemobang, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman adalah nama menteri yang dipanggil.

Usai pertemuan, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi menyampaikan banyak hal, namun ia belum bisa menyampaikannya semua saat ini. “Kita diminta Presiden menyiapkan satu paket kebijakan yang besar untuk menjawab situasi sekarang,” kata Darmin kepada wartawan seusai pertemuan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8) siang.

Menurut Darmin, Presiden Jokowi meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang sudah selesai dalam satu minggu ke depan, mungkin tidak harus semua, tetapi paling tidak sebagian besarnya.

Paket kebijakan besar itu, menurut Menko Perekonomian, menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi, kebijakan baru, tax holiday. Ada berapa banyak?

“Bisa banyak, saya belum hitung betul karena (saat pertemuan dengan Presiden) sibuk mencatat,” jelas Darmin.

Adapun mengenai tujuan akan dikeluarkannya Paket Kebijakan Besar itu, menurut Menko Perekonomian, adalah untuk memperlancar kegiatan ekonomi, dan mendorong masuknya valuta asing dari luar. “Karena kita memerlukan itu sekarang. Tidak ada jalan lain, kita perlu valas,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Dengan semakin banyaknya valas di Indonesia, Darmin berharap nilai tukar rupiah terhadap dollar AS bisa lebih menguat. Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dollar terus melemah hingga menembus level lebih dari Rp 14.000.

Sejumlah perusahaan manajemen investasi pun merekomendasikan para investor asing untuk melepas obligasinya, mengingat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini terus melemah. sit/bbs

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Mochtar Riady: Pemerintah Jangan Potong Ayam untuk Ambil Telur www.lensaindonesia.com

MANTAN MENKEU UNGKAP PENYEBAB EKONOMI TERPURUK

KESALAHAN FATAL JOKOWI-JK tangga. “Kekuatan ekonomi terbesar itu dimulai dari konsumsi. Tiba-tiba mesin ini digebuk oleh pemerintah,” kata dia.

Menteri yang menggantikan Marie Muhammad itu tampak lebih kecewa lagi lantaran pada saat harga minyak mentah dunia terus melorot dalam beberapa hari terakhir, pemerintah belum juga melakukan evaluasi harga jual BBM. Dia pun sungguh menyayangkan apabila rakyat harus menyubsidi negara.

“Jadi, soal menaikkan harga BBM ini bukan masalah berani, tetapi lo (kamu) enggak ngerti. Akhirnya, kau memulai, kau yang susah, kau yang harus mengakhiri,” ucap Fuad.

Selain itu, Fuad menilai struktur industri RI masih banyak ditopang komponen impor. ”Struktur industri kita seperti tukang jahit, lebih banyak komponen impornya. Jadi kalau kurs rupiah tertekan, ekspor RI juga terpukul,” lanjutnya.

Fuad mengatakan, m-

Kekuatan ekonomi terbesar itu dimulai dari konsumsi. Tiba-tiba mesin ini digebuk oleh pemerintah.

MANTAN Menteri Keuangan era Orde Baru, Fuad Bawazier, meyakini bahwa tidak ada niat dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membuat perekonomian RI terpuruk terutama menguatnya dollar AS terhadap rupiah hingga tembus Rp 14.000. Meski begitu, dia melihat ada sejumlah titik kesalahan fatal.

“Saya yakin tidak ada niat pemerintah Jokowi-JK untuk menjerumuskan ekonomi RI. Niatnya, pemerintahan siapa pun pasti baik,” kata Fuad dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (26/8/ 2015) malam.

Menteri yang menjabat sebelum lengsernya Soehar-

to itu mengatakan, kesalahan Presiden Jokowi adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, ia yakin pemerintah kala itu sudah tahu bahwa tren penurunan akan terjadi pada harga minyak mentah dunia.

“Kesalahan fatal dan konyol. Kenapa? Sudah tahu harga BBM (bahan bakar minyak) bakal turun trennya, dia malah men-trigger inflasi. Jadinya, daya beli konsumsi turun,” ucap Fuad.

Fuad mengatakan, kebijakan tersebut merupakan kesalahan strategis pemerintah. Sementara itu, pemerintah sudah tahu bahwa kekuatan ekonomi terbesar RI adalah konsumsi rumah

emang seharusnya ketika terjadi gejolak rupiah, para pelaku usaha berorientasi ekspor mendapat keuntungan. Akan tetapi yang terjadi, di sektor industri manufaktur banyak sekali komponen impor. Di sisi lain, menjual hasil mentah pun tak semenarik ketika krisis 1998 silam. Hal tersebut disebabkan harga-harga komoditas dunia saat ini tengah alami penurunan. “Tahun 98, saya ingat betul petani kakao senang. Ketika dollar AS 15.000, mendadak mereka menjadi kaya,” kenang Fuad.

Salah satu industri yang kini sedang tertekan depresiasi kurs adalah industri ban. Ketua Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia, Aziz Pane dalam diskusi sama mengatakan, industri ban amat terpuruk dengan kurs rupiah yang menembus level 14.

000 per dollar AS. “Local content industri ban hanya 15 persen. Oleh karena itu, dengan dollar AS naik, walaupun orientasinya ekspor, tapi kita banyak im-

pornya. Artinya, bisnisnya bisa anjlok (gara-gara kurs),” sebut Aziz.

Aziz menambahkan, perlambatan ekonomi sangat dirasakan 15.000 pelaku usaha industri ban. Perlambatan di sektor lain, seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan memberikan dampak signifikan terhadap lesunya permintaan ban.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati membenarkan pengakuan pelaku usaha, bahwa industri RI masih banyak didukung oleh impor.

Menurut Enny, perang mata uang hanya bisa dilakukan oleh negara yang manufakturnya tidak tergantung pada impor. “Indonesia penghasil karet alam terbesar.

Bagaimana mungkin, struktur biaya produksinya dari dalam negeri hanya 15-17 persen? Ini kan artinya kita ekspor komoditas, lalu untuk membuat ban harus impor est/ko lagi,” ucap Enny.

Selalu Bela Jokowi, Analisa Para Ekonom Ini Dipertanyakan TERUS melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh Rp 13.800 saat ini menjadi bukti bahwa prediksi para ekonom di masa kampanye Pilres 2014 layak dipertanyakan. Pasalnya, kekuatan rupiah tak kunjung membaik di massa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla seperti yang mereka kemukakaan.

Ekonom yang prediksinya terbukti meleset adalah Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih dan Analis dari Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe. Beberapa waktu sebelum kampenye Pilpres 2014 berlangsung, Lana Soelistianingsih menyatakan, jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden RI, maka nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS akan menguat signifikan.

Dia memperkirakan penguatan akan sangat tajam bahkan bisa mencapai level Rp 10 ribu per dolar AS. Di dalam artikel yang ditulis tempo.co tanggal 24 Fabruari 2014 berjudul ‘Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Bisa Tembus 10 Ribu’ itu, Lana mengatakan, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, pada Jumat 21 Februari 2014, rupiah berada di level Rp 11.792 per dolar AS. Menurut dia, kondisi itu karena jika Jokowi diajukan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan.

Sebab menurut berbagai lembaga survei maka partai berlambang banteng ini akan mendapatkan 20 persen suara legislatif.

“Banyak investor yang menginkan kestabilan perekonomian, hal itu salah satunya di-

SALAH satu orang terkaya di Indonesia menyoroti kelesuan ekonomi di Tanah Air. Mochtar Riady, Chairman Lippo Group, menilai angka Rp 14.000 untuk nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Karena secara tidak langsung dapat melumpuhkan industri sektor rill dari berbagai sektor.

“Sekarang salah satu yang penting adalah pemerintah perlu mendorong

peroleh dengan kestabilan politik, maka jika Jokowi dicalonkan dan PDIP dan meraih suara 20 persen untuk pemilu legislatif, diperkirakan pemilihan presiden hanya akan terjadi satu putaran dan ini menyebabkan akan banyak terjadi arus modal masuk dan rupiah akan menguat,” ujar Lana kepada tempo.co, Minggu, 23 Februari 2014.

Lana memprediksi jika pemilu berlangsung lancar, rupiah akan berada di kisaran Rp 10.800 per dolar AS pada akhir 2014. Pemilu, menurut Lana, akan membuat dana asing kembali masuk ke saham dan obligasi. “Tapi siapapun presidennya diharapkan pro investor dan tidak akan melakukan hal yang merugikan pasar,” ujar Ekonom Universitas Indonesia (UI) ini saat itu.

Sementara itu, Kiswoyo Adi Joe menyatakan, bahwa kurs rupiah terhadap dolar AS diperkirakan menembus 13 ribu bila pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden RI. Analis dari Investa Saran Mandiri ini mengatakan, pelaku pasar akan melihat sosok pemenang pemilihan presiden sebelum melakukan transaksi. Kata dia, jika pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang, rupiah akan cenderung bergejolak.

Dalam artikel yang dipublikasikan tempo pada Senin, 07 Juli 2014 berjudul ‘Prabowo Menang, Rupiah Berpotensi Tembus 13 Ribu’ Kiswoyo Adi Joe menegaskan, rendahnya tingkat kepercayaan pasar terhadap pasangan PrabowoHatta diperkirakan membuat

properti industri di tengah kondisi pelemahan ini,” katanya, Rabu (26/ 8/2015).

Sebab kata dia, tidak ada satu negara yang dapat menentukan tingkat kurs pada mata uang di negara tersebut, karena kondisi ini sangat tergantung pada faktor luar negeri.

Oleh karena itu kata dia, cara pemerintah mendorong sektor properti ini perlu dengan cara yang

banyak investor meninggalkan pasar, sehingga tingkat beli dolar akan tinggi. Kurs bisa menembus Rp 12.500 per dolar Amerika.

“Dalam kondisi itu, Bank Indonesia harus melakukan intervensi, sebab berpotensi jatuh hingga Rp 13 ribu per dolar AS,” kata Kiswoyo ketika dihubungi Tempo, Minggu 06 Juli 2014.

Pada perdagangan Jumat pekan lalu, 6 Juli 2014, kurs rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 45 poin atau 0,38 persen ke level 11.873 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah ini bersamaan dengan menguatnya mata uang regional. Selain itu, pernyataan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang akan menjaga stabilitas rupiah di tengah kondisi politik yang makin memanas juga direspons positif oleh pasar.

Skema sebaliknya, ujar Kiswoyo, akan terjadi jika pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memenangi pemliu. Rupiah diperkirakan akan melemah terlebih dahulu sebelum menguat hingga di bawah 11.500. Menurut Kiswoyo, pasar akan menunggu setidaknya hingga 10 Juli untuk mengambil keputusan. Dia memperkirakan rupiah menjelang pemilu akan berada pada kisaran 11.500-12.000 per dolar Amerika.

Seperti diketahui, sampai saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah.

Bahkan pada Minggu 23 Agustus 2015 kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS menjapai kurs tengah 13,935.00 dengan nilai jual Rp 14,085.00 dan nilai beli 13,785.00. licom

halus, karena ekonomi sedang tidak bersahabat bagi sektor riil. Misalnya, pemerintah mengurangi pajak dan memberikan insentif. “Jangan sampai industri mengalami kesulitan di tengah perlambatan ini,” tekannya.

Nah, jika bisnis properti bisa bertahan, maka bisa turut mempertahankan ekonomi Indonesia. “Pemerintah janganlah memotong ayam untuk mengambil telur, itu tidak bijaksana,” tambahnya. nin

Ternyata Analisa JPMorgan yang Bikin Geger Pasar Keuangan PASAR keuangan dalam negeri sempat dibuat geger oleh kabar analis JP Morgan yang meminta investor hengkang dari Indonesia. Kabar tersebut juga sempat dikutip oleh beberapa media nasional.

Selidik punya selidik, kabar yang simpang siur itu bukan dimuat dalam sebuah portal berita, melainkan sebuah blog yang disediakan oleh portal berita barrons.com.

Si penulis blog pun salah mengartikan hasil riset JP Morgan soal prospek obligasi Indonesia. Menurut keterangan tertulis JP Morgan, seharusnya rekomendasi untuk prospek surat utang di Indonesia adalah ‘Underweight’ bukan ‘Sell’ seperti tertulis dalam blog tersebut.

Underweight berarti ada risiko pada surat utang (obligasi) Indonesia untuk underperform dalam tiga bulan ke depan.

“Jadi bukan sell (anjuran jual) seperti yang tertulis dalam blog tersebut. Yang benar underweight,” kata JP Morgan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/2015).

Blog yang membuat heboh itu di-posting pada Senin 24 Agustus 2015 lalu. Judulnya, ‘JP Morgan: Sell Indonesia Bonds, Rupiah NOW’ atau diterjemahkan menjadi ‘JP Morgan: Jual Surat Utang Indonesia dan Rupiah SEKARANG’.

Blog tersebut ditulis oleh Shuli Ren yang mengutip analis JP Morgan bernama Arthur Luk dan Bert Gochet. Dalam tulisannya, blog tersebut seolah-olah meminta seluruh investor melepas portofolio di Indonesia.

Menurutnya, ada tiga peristiwa baru yang mengubah pandangan asing tentang Indonesia. Pertama, devaluasi China yuan memperburuk prospek mata uang Asia. Kedua, investor asing mulai menjual obligasi pasar negara berkembang. Ketiga, pemerintah Indonesia tidak banyak membantu, pemerintah terus mencatatkan defisit neraca dagang meskipun ada reformasi fiskal.

Disinggung juga soal pasar keuangan Asia dan ekonomi negara-negara berkembang yang bergejolak dalam blog tersebut. Namun, meski belum jelas siapa yang bersalah, apakah JP Morgan atau si penulis blog, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah memberikan sanksi kepada perusahaan investasi tersebut. “Sudah kita tegur, sudah kita beri sanksi,” kata Bambang.

Meski demikian, Menkeu Bambang tidak mau membeberkan dan mengolaborasikan sanksi tersebut kepada awak media. Dia mengatakan masih menunggu keterangan dari pihak JP Morgan setelah dikenakan teguran oleh pemerintah Indonesia. “Nanti kita lihat, ada enggak tanggapan dari sana,” ucapnya sambil berlalu. ang/dmd

JAKARTA RAYA

10 Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

DKI Batal Beli ‘The Jak’, Dana untuk Rusun PEMPROV DKI akhirnya membatalkan rencana peresmian klub Persija Jakarta, Kamis (27/8/ 2015). Tindakan itu dilakukan akibat saat ini mereka sedang membangun wisma atlet dan rumah susun (rusun).

Menurut Sekda Provinsi DKI, Saefullah, anggaran untuk pembelian kub Persija saat ini digunakan untuk pendirian wisma atlet dan rusun.

Selain itu, aksi pembatalan pembelian tersebut berlangsung dipicu belum kondusif nya iklim industri sepakbola nasional saat ini.

“Jadi lebih baik anggarannya digunakan untuk membangun wisma atlet dan rusun saja, karena saat ini warga Jakarta membutuhkan rusun,” terang Saefullah, di Balaikota DKI. Meski begitu, pembangunan stadion sepakbola yang berada di Taman BMW bagi Persija siap digeber tahun ini. Lahan tersebut sudah dibersihkan dan diberi pagar dari bangunan liar.

“Kita sudah menang, tahun ini akan kami pagar dan kosongkan dari hunian liar,” tandas Saefullah. mustika

Posko #LawanAhok akan Didirikan di Seluruh Jakarta

Mulut Ahok Kayak Comberan Dukungan terhadap #LawanAhok terus mengalir. Sudah banyak orang mendaftarkan diri sebagai relawan dan bersedia mendirikan posko di wilayahnya masing-masing.

SIKAP tak manusiawi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menciptakan gerakan “Lawan Ahok” yang dideklarasikan pekan lalu. Gerakan ini terus berkembang seiring dengan makin banyaknya relawan yang bergabung.

“Kasus Kampung Pulo merupakan potret nyata bagaimana Ahok menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat demi memuluskan agendaagenda tertentu. Mengerahkan kekuatan bersenjata secara berlebihan untuk menghadapi masyarakat sipil tak bersenjata adalah tindakan otoriter yang wajib dilawan,” kata Tegar

Putuhena, Ketua #LawanAhok, Senin (24/8/2015).

Dia mengajak agar seluruh warga DKI Jakarta menghentikan kekejaman Ahok. Tegar mengingatkan bahwa tugas pemimpin adalah melindungi dan menyediakan rasa aman bagi warganya. Selain itu, Ahok sebagai penguasa DKI Jakarta berkewajiban memfasilitasi keadilan bagi seluruh rakyat, khususnya di Jakarta.

Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada perlakuan khusus dalam pembangunan DKI Jakarta.

“Berangkat dari latar tersebut, LAWAN AHOK dilahirkan. Kami meyakini, setiap tindakan semena-mena dan menghalalkan segala cara yang mencerminkan ketidakadilan harus dihentikan,” ujarnya.

Sejak dideklarasikan pada Sabtu lalu (21/8/2015) dukungan terhadap #LawanAhok terus mengalir. Sudah lebih dari seratus orang yang mendaftarkan diri sebagai relawan dan bersedia mendirikan posko di wilayahnya masing-masing. Posko-posko tersebut di antaranya di Rawamangun, Cililitan, Cilosari, Condetdan tempat-tempat lainnya yang masih di-

Massa #LawanAhok demo di depan rumdin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.

inventarisasi.

“Seluruh Jakarta akan kami bentuk posko, Ahok harus sadar bahwa lawannya lebih banyak dari yang dia kira. Segera, akan kami resmikan dan kami umumkan ke publik,” katanya berjanji.

Dan akhirnya, pada Jumat (28/8/2015), ratusan orang dari Gerakan #LawanAhok menggeruduk rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan #LawanAhok tidak hanya diramaikan oleh barongsai dan ondel-ondel serta silat. Di aksi tersebut, mereka menyampaikan delapan tuntutan terutama

memimpin Jakarta dengan cara-cara yang manusiawi dan tak menjadikan rakyat kecil jadi musuh.

“Tapi, intinya kami minta Ahok untuk memimpin Jakarta dengan cara-cara yang manusiawi, menjadikan warga kecil bukan sebagai musuh,” kata Tegar di depan rumah dinas Gubernur, Jalan Sýyamsu Rizal, Menteng, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Tegar mengatakan semua setuju atas program Pemprov DKI untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung.

Hanya saja, pihaknya sangat menyesalkan, serta mengecam keras cara-cara Ahok yang kasar dalam kasus Kampung Pulo.

“Ahok bagaikan monster bagi rakyat kecil dan sahabat bagi orang kaya dalam melakukan relokasi warga,” lanjutnya.

Bursah Zarnubi, salah satu tokoh politik yang ikut melakukan demo di depan rumah dinas Ahok mengatakan, mulut Ahok terlalu kotor bagaikan comberan ketika berbicara. Bursah menjelaskan, tujuan berdemo di rumah dinas Ahok untuk mengusir roh-roh jahat yang bersemayam di rumah itu.

“Untuk mengusir setansetan yang ada di rumah ini.

Kami minta pada Ahok untuk stop menghina rakyat dan menindas. Jangan sikat-sikat saja, dan jaga mulutnya jangan kayak comberan,” katanya.

Dari rumah dinas Gubernur, para massa aksi berjalan sekitar 200 meter. Pada saat itu ada aksi silat, ondel-ondel, dan barongsai. ý”Lawan Ahok,” teriak massa aksi.

Polisi tampak berjaga-jaga ketika aksi itu berjalan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hendro Pandowo mengatakan, sebanyak satu kompi anggota kepolisian yang diturunkan guna menjaga demo berjalan mustika kondusif.

Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama Bareskrim Polri meggeledah PT Pelindo II.

Hino Gelar Pelatihan Sopir Truk Sampah Dinas Kebersihan Jakarta

Gedung PT Pelindo II Digeledah Bareskrim PULUHAN personel Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggeledah Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC), di Jalan Pasoso Nomor 1, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/08/2015).

Penggeledahan yang diduga terkait kasus ‘Dwelling Time’ di Pelabuhan Tanjung Priok dan menjadi sorotan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ini membuat wajah Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), RJ Lino pucat.

Nampak sekali RJ Lino kaget saat keluar dari sebuah ruangan. Ia kaget lantaran melihat puluhan polisi di Lantai VII, dekat ruangannya.

Terlihat, RJ Lino dengan kemeja putih yang dikenakannya berdiri terdiam beberapa menit melihat polisi yang tengah berkerumun di depan ruangan yang diketahui ruang rapat.

Ia pun nampak lebih shock saat melihat beberapa anggota kepolisian membawa senjata laras panjang.

Melihat kejadian ini, RJ Lino langsung mengeluarkan telepon seluler dari kantung celananya.

Sembari membenarkan posisi kacamata yang dipakainya, ia pun nampak sibuk menelepon seseorang tepat di depan kerumunan polisi tersebut.

Hingga kini, polisi masih melakukan penggeledahan di gedung tersebut. Dalam penggeledahan ini juga, tampak hadir Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edi Simanjuntak, Kapolres Pelabuhan AKBP Hengki Hariadi, beserta puluhan personel pengaman pan lainnya.

UNTUK memaksimalkan menjalankan tugas sebagai petugas dinas kebersihan, PT. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) memberikan pelatihan pada para sopir truk sampah Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta.

Pelatihan sopir truk ini dilakukan agar mereka dapat disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya yakni persiapan kendaraan sebelum dijalankan hingga kondisi kendaraan sudah berjalan dan sampai tujuan dengan selamat.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan pelatihan ini meliputi pengenalan kendaraan, pengecekan harian, proper driving, serta keselamatan berkendara dan menghemat bahan bakar.

Pelatihan yang utama adalah memperhatikan kondisi kendaraan yang prima yang tentunya harus dilakukan perawatan yang teratur atau perawatan berkala.

“Pelatihan ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan akibat kelalaian di jalan raya.

Kami bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk memberikan sesi khusus terkait ketertiban lalu lintas dalam pelatihan ini serta sopir truk sampah memiliki peran penting karena menjadi bagian dari siklus penanganan sampah di Jakarta” ujar Isnawa Adji kepada Lensaindonesia.com disela-sela pelatihan di kantor Dinas Kebersihan

Para sopir Dinas Kebersihan DKI Jakarta mendapat pelatihan dari Hino.

DKI Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Ditambahkan oleh Irwan Supriyono selaku Senior Executive Officer Service & Parts HMSI bahwa untuk perawatan kendaraan truk Hino, pihaknya siap melakukan perawatan dan perbaikan serta ketersediaan suku cadang yang mudah didapat karena Hino memiliki jaringan layanan purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan purna jual itu diantaranya jaminan kendaraan atau Warranty service, layanan mobile workshop berupa perawatan dan perbaikan di lokasi pelanggan, layanan Hino Customer Care Center, Spare Part dan Sales serta bimbingan teknis, Express Maintenance (layanan pelaksanaan service dalam 59 menit atau express maintenance), Fleet Customer Support (untuk meningkatkan management workshop), training driver dan mekanik khusus

pelanggan, serta layanan kontrak service dan suku cadang untuk membantu pelanggan melakukan perawatan dan perbaikan tanpa harus investasi peralatan dan tenaga kerja.

“Mayoritas truk sampah milik DKI Jakarta bermerek Hino yang dibeli melalui proses e-purchasing dengan harga yang sangat kompetitif.

Kami siap untuk melakukan perawatan kendaraan di jaringan bengkel resmi Hino dengan skema contract service,” ungkap Irwan.

“Seiring dengan dilakukannya training pengemudi dan dilakukan perawatan kendaraan secara berkala oleh Hino, kami berharap pengemudi, pemilik kendaraan dan kendaraan Hino akan terus prima sehingga mampu memaksimalkan pelayanan angkutan sampah kepada masyarakat DKI Jakarta,” imbuh Santiko Wardoyo selaku Direktur Sales & rudi Promosi HMSI.

Sistem e-KTP Down, PTSP Kelimpungan Layani Warga PEMBUATAN KTP elektronik (e-KTP) warga pada Pelayanan Terpadau Satu Pintu (PTSP) mengalami gangguan akibat sistem mengalami gangguan alias down.

“Padahal saya hari ini izin dari kantor untuk ngurus E-KTP, ternyata malah gak bisa karena sistemnya bermasalah,” beber Zubaidah (26), warga Kelurahan Pegangsaan, Kamis (27/8/2015).

Keadaan tersebut berlangsung sejak Senin (24/8/2015) kemarin.

Menurut operator pelayanan eKTP, Sudin Dukcapil Jakpus, Isdarina, sistem ngadat memicu pelayanan warga yang membutuhkan identitas elektronik.

“Sistemnya sampai saat ini masih offline, kalau ada yang mau kasih berkas terpaksa kita tolak, tapi kita mintakan no kontaknya agar bisa dihubungi saat sistem sudah normal,” kata Isdarina.

Isdarina mendapat info, saat ini sistem sudah up alias normal kembali. Namun, hingga Kamis sore ini sistem belum bisa diakses operator.

“Di sini dalam satu hari kita bisa cetak 5 e-KTP, kalau offline terus dampaknya bagi warga yang yang sangat membutuhkan, kita berharap sistemnya bisa cepat kembali mustika normal,” tandas ia.

Gubernur DKI Jakarta Rela Bunuh Dua Ribu Orang yang Membahayakan 10 Juta Orang

Komnas HAM: Nalar Kemanusiaan Ahok Cacat KRITIK terus dialirkan kepada Gubernur DKI Jakarta pasca kpenggusuran Kampung Pulo yang berakhir rusuh terus mendapatkan kritik. Kali ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan nalar kemanusiaan Ahok, cacat.

“Tidak ada adagium satu orang dibunuh untuk menyelamatkan 10.000 atau bahkan 10 juta orang.

Adagium seperti itu cacat nalar kemanusiaan. Itu hanya ada dalam kondisi perang,” ujar Komisoner Komnas HAM, Maneger Nasution, Senin (24/8/2015).

Statemen ini untuk menanggapi pernyataan Ahok yang rela mengorbankan sedikit orang untuk menyelamatkan mayoritas demi merealisasikan tujuannya. Pernyataan Ahok tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip HAM saat ini.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komunitas Ciliwung Merdeka www.lensaindonesia.com

di Balai Kota DKI yang diunggah di Youtube, Sabtu (25/7), Ahok menyatakan memiliki konsep HAM sendiri untuk mewujudkan tekadnya dalam membenahi Jakarta.

“Kalau saya ditanya, apa HAM anda? Saya ingin 10 juta orang hidup, bila dua ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, saya bunuh di depan anda,” ujarnya.

Ahok mengaku, alasannya berkata seperti itu terhadap pihakpihak yang menghalanginya dalam rangka kesejahteraan orang banyak. “Itu HAM saya. Supaya kamu tahu, saya punya pandangan. Itu saya. Saya tidak mau kompromi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maneger mengatakan, saat ini situasi Indonesia tidak dalam kondisi perang. Sehingga, penyataan Ahok bertolakbelakang dengan sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Komisoner Komnas HAM, Maneger Nasution.

“Kita jelas tidak dalam masa perang. Dalam masa seperti ini prinsip HAM yang adil dan beradab, seperti sila kedua Pancasila,

yang benar bukan HAM-nya ala Ahok yang harus diperjuangkan,” ujarnya.

Maneger menuturkan, pemimpin publik seharusnya meluangkan waktu untuk membaca instrumen HAM agar ada kesesuaian perspektif sebelum berpendapat.

Manager menjelaskan, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang diamanatkan Undang-Undang diberi mandat untuk menilai dan mengawasi perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM warga negara oleh negara, utamanya pemerintah.

Selain itu, Komnas HAM juga mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kebijakan tata kota yang dinilai kurang transparan serta tidak melibatkan warga, terutama yang berkaitan dengan penanganan masalah banjir.

Sebelumnya, Ahok juga perang kata-kata dengan sejarahwan JJ Rizal, yang mengatakan rumah

Ahok yang berada di Pantai Mutiara harusnya juga digusur. Lantaran perumahan tersebut berada di lahan mangrove.

“Kawasan pantai mutiara itu kawasan yg 860 ha diperuntukan bagi hutan bakau en resapan, tp koq Ahok belaga ga tahu en berdosa tinggal disana,” cuitan JJ Rizal di Twitter.

Ahok pun menjawab cuitan JJ Rizal dan menyebut sejarahwan asli Betawi itu dengan kata-kata kasar. Menurut Ahok, kawasan yang termasuk hutan bakau dan resapan air adalah Pantai Indah Kapuk (PIK), bukan wilayah rumahnya sebagaimana tuduhan JJ Rizal.

“Dia goblok, isu itu tuh adanya di Pantai Indah Kapuk (PIK). Dia nggak bisa bedain PIK dan Pluit,” cetus Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (21/8/2015) malam.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat kawasan tempat

tinggal Ahok di perumahan Pantai Mutiara Indah Pluit, Jakarta Utara, termasuk wilayah yang seharusnya ikut digusur.

Pakar lanskap perkotaan serta lingkungan hidup itu menuturkan kawasan rumah Ahok dan wilayah Pantai Indah Kapuk termasuk Giant Sea Wall di pesisir Jakarta merupakan daerah terbuka hijau. “Tidak untuk permukiman sebenarnya,” ucap Nirwono.

Nirwono menyatakan kalau memang kawasan Pluit dan sekitarnya masuk dalam kawasan hutan mangrove maka seluruh perumahan mewah di daerah itu harusnya digusur juga. “Normalisasi itu suatu keharusan. Kita sepakat itu. Tapi berani atau tidak Gubernur menghadapi pengembang-pengembang besar seperti di Jakarta Utara,” ujar Nirwono.

“Ini juga agar adil, jangan hanya orang kecil yang digusur. Itu ujian sita buat Pak Ahok,” lanjutnya.

JABAR SQUARE

11 Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

Bupati Garut Ingkar Janji Tutup Tambang Bodong BUPATI Garut, Rudy Gunawan, dituding hanya asal bicara terhadap janjinya yang bakal menutup pertambangan ilegal. Hingga kini, sejumlah aksi penambangan bodong itu masih terus beroperasi.

“Hanya asal ngomong saja, cuap-cuap. Soalnya janji akan menutup pertambangan ilegal, sampai saat ini belum juga dilaksanakan,” terang Ketua Forko Pusaka Garut, R. Faisal Adam, Kamis (27/8/2015)..

Menurut ia, pernyataan politisi Gerindra tersebut yang berjanji bakal menutup aktivitas tambang pasir yang berada di Kampung Sindangsingkir, Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, sejak sebulan lalu belum terbukti. Hingga kini, perusahaan-perusahaan penambang itu masih terus beroperasi. “Akan kita tutup pertambangannya, apalagi tidak memiliki ijin,” ujar Faisal meniru janji Rudy Gunawan.

Dikatakannya, sejak satu bulan lalu, setelah adanya keputusan Pemda Garut, aktivitas tambang pasir Sindangsingkir, bakal ditutup.

Dirinya menduga, Bupati Garut, yang juga notaben melek hukum terkesan takut menutup tambang tersebut. “Kalau memang benar berani menutup kenapa sampai saat ini belum dilaksanakan. Ciut, takut,” kata dia.

Forko Pusaka Garut menuntut agar Rudy Gunawan tak sekedar umbar janji. Pasalnya, dengan terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, proses perijinan tambang diambil alih pihak provinsi.

Sedangkan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, Rabu (26/8/2015) kemarin mengatakan, saat ini pengambilalihan proses ijin tambang masih dalam tahap transisi. Politisi PKS itu juga belum berani menjalankan aturan main tersebut.

“Jadi kalau perusahaan tambang berdalih ijin sudah dikantongi, darimana ijinnya,” tandas Faisal. taufiq_akbar

Pasca Beredar Video “Sekda Ajak Masyarakat Rampok APBD”

Rano “Habisi” Sekda Banten, Abaikan Semangat Jokowi?

Rano Karno dituding lebih banyak melakukan tindakan kontra produktif daripada fokus untuk perbaikan Banten ke depan.

GUBERNUR Banten Rano Karno merencanakan “memecat” atau “menyingkirkan” Kurdi Matin dari jabatan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, mengundang polemik di kalangan elit Banten.

Sikap politik Rano “menghabisi” pejabat Sekda yang disebut-sebut orangnya mantan Gubernur Banten Ratu Atut itu, bahkan menuai protes dari sejumlah kalangan, termasuk Himpunan Mahasiswa Banten.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB), Mufti Azmi Miladi menilai, tindakan Rano tidak mencerminkan semangat “ayo kerja, kerja, kerja” yang jadi himbauan nasional Presiden Joko Widodo. Rano dapat dituding lebih banyak melakukan tindakan kontra produktif daripada fokus untuk perbaikan

Banten kedepan.

“Program pertama Rano Karno setelah dilantik seharusnya fokus pada apa yang dibutuhkan masyarakat Banten, terutama di saat kondisi perekonomian yang carut marut, bukan malah menciptakan kegaduhan politik, seperti mencopot jabatan Sekda,” tegas Mufti menyampaikan keterangan pers, Kamis (27/8/ 2015).

Artinya, Gubernur Rano Karno sebagai kader PDIP mestinya tidak mengabaikan semangat “ayo kerja” Jokowi.

Mufti menambahkan, seharusnya Gubernur dan Sekda bersinergi dalam memecahkan segala masalah yang ada di Banten. Misalnya, pembangunan infrastruktur, penanganan gizi buruk, pengangguran, hingga kemiskinan

Gubernur Banten, Rano Karno.

yang masih menjadi persoalan utama di Provinsi Banten.

Selain itu, Mufti juga mendesak Rano untuk menyelesaikan sembilan hal yang menjadi agenda prioritas di Banten.

“Kami menunggu gebrakan dari Rano sebagai Gubernur

baru untuk membangun Banten sebagaimana cita cita pendirian dahulu. Kami akan terus mengawal dan terus mengevaluasi semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur”, pungkasnya.

Seperti diketahui Sebelum-

nya, masyarakat Banten sempat dihebohkan oleh beredarnya sebuah video berjudul “Sekda Banten Ajak Masyarakat Rampok APBD”. Video itu diunggah akun bernama Nur Aeni, demikian keterangan pers Mufti. licom

Moda Transportasi Online Kota Bandung Tunggu Rekomendasi Legal Ilustrasi

Maraknya Pungli SLTA Bandung, Disdik ‘Membisu’ BANYAKNYA keluhan para orang tua siswa SLTA dan SLTP di Bandung melakukan pungutan liar yang melanggar Permendikbudnas (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) No. 60 tahun 2011, Komisi V DPRD Jawa Barat memperingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) jangan melakukan pembiaran. Pasalnya, masyarakat khususnya yang ekonominya sulit menjadi bertambah dibuat susah.

“Pihak Disdik harus menindak tegas, sekolah yang menarik iuran DSP, bila perlu usulkan ke Bupati/ Walikota setempat agar dipecat dari jabatan, mulai dari Kepala Sekolah, Wakasek, sampai ke Ka TU-nya,” tegas Anggota Komisi V DPRD Jabar, dr Ikhwan Fauzi, MKes dari Fraksi PDIP. Artinya, pihak Dinas Pendidikan jangan pura-pura tidak tahu sehingga seperti melakukan pembiaran.

Diberitakan sebelumnya, para orang tua siswa SLTA se-Kota Bandung mengeluhkan adanya iuran yang diminta sekolah dalam bentuk Dana Sumbangan Pembangunan (DSP), yang rata-rata mencapai Rp 5 juta. Padahal, Permendikbudnas No. 60 tahun 2011 itu sudah cukup tegas melarang, dan bagi pelanggar dikenakan sanksi Adminsitrasi.

Ikhwan menyoroti, mestinya keberadaan Komite Sekolah yang berfungsi sebagai penghubung antara walimurid dan pihak sekolah, dapat mencegah adanya pungutan liar itu. Sebab, peran komite apabila ada persoalan-persoalan, terkait sekolah dan melibatkan walimurid seperti semisal permintaan dana, sekolah harus meminta persetujuan komite sekolah.

Menurut Ikhwan lagi, sekarang ini cukup banyak para pengurus Komite Sekolah, yang sudah lebih dari sepuluh tahun masih tetap menjabat Komite Sekolah.

Padahal dalam aturan untuk tingkat SMP dan SLTA itu paling lama 3 tahun. Itu pun diharuskan anaknya masih bersekolah di tempat pengurus komite.

“Nyatanya, cukup banyak Sekolah di Kota Bandung ini, para pengurus Komite Sekolah, sudah lebih sepuluh tahun,” ujar Ikhwan dari FPDI Perjuangan Dapil Bandung-Cimahi.

Ada beberapa sekolah di kota Bandung, mempertahankan pengurus Komite Sekolah agar tidak diganti, tenyata setelah diselidiki, ada permainan kong-kalikong antara pihak Sekolah dengan Komite.

Terutama, dalam menentukan kebijakan rencana anggaran belanja sekolah (RABS). Sehingga pihak sekolah kalau ada keluhan atau penolakan dari orang tua siswa, dapat berlindung dibalik komite sekolah. Dengan alasan, kebijakan penarikan iuran yang dikeluarkan sekolah sudah atas persetujuan Komite Sekolah.

“Ini khan gila, gimana kalau anak dari keluarga kurang mampu atau yang menggunakan SKTM ?,” ujarnya.

Ikhwan menambahkan saat ini cukup banyak oknum Komite Sekolah menjadikan ladang mata pencarian kehidupan. “Padahal, pengurus Komite Sekolah itu bersifat relawan tidak mendapatkan honor dari sekolah,” katanya. Ironis, organisasi wakil walimurid jadi ladang ‘kongkalikong’ cari rezeki haram. husein/ronny

KEBERADAAN moda angkutan online misal, Uber, GoJek, dan Grab Taxi di Kota Bandung masih dalam pembahasan padaseminar Fenomena Moda Transportasi Baru Kota Bandung di Era Digital di Aula Barat ITB. Seminar tersebut diselenggarakan guna menanggapi permasalahan yang muncul.

Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, jika inovasi ini secara legal tidak ada solusinya, moda angkutan tersebut belum bisa diijinkan sampai menemukan format legalitasnya. Namun, jika hasil seminar itu menemukan legalitas, ia akan memberikan keputusan layak beroperasi di Bandung. Pasalnya, rekomendasi seminar bakal jadi acuan keluarnya produk aturan hukum yang menyangkut pelayanan warga.

“Kesiapan Pemkot Bandung menunggu rekomendasi dari seminar ini untuk legalitas,” ujarnya Senin (24/8/ 2015) kemarin.

Ia meminta kepada para peserta seminar untuk benarbenar memahami seminar ini. Karena banyak asumsi-

Walikota Bandung Ridwan Kamil.

asumsi yang tidak faham sehingga menimbulkan keputusan tidak lengkap.

Menurutnya, jika Gojek, Uber dan Grab Taxi merupakan inovasi baru dalam pelayanan transportasi, dan hal itu

akan menemukan dinamika didalam masyarakat.

“Kalau sudah dilakukan seminar dan masih berbeda pendapat tidak ada masalah.

Setelah itu juga saya menunggu hasil rekomendasi apakah

ada solusinya,” beber dia.

Pria yang kerap disapa Emil ini mengatakan, jika ITB dipilih sebagai tempat seminar agar dapat dikaji secara akademis ilmiah. Konsumen alias warga pun dapat duduk tenang me-

nyampaikan pendapat.

“Ini juga kami melatih warga Bandung untuk duduk tenang. Jangan terpancing marah, makanya dipilih seminar di ITB, biar lebih ada aura akademis ilmiahnya,” tandas ia. arie

Dana IP Disunat Rp2,6 Juta per Desa

Dana 34.800 RTLH Terancam Terhenti

DANA pembangunan Infrastruktur Pedesaan (IP), yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Garut bermasalah. Ditemukan berbagai pemotongan yang dikelola oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) tingkat Kecamatan.

Adapun besaran Anggaran pemotongan tersebut sebesar Rp2,6 Juta dari setiap Desa penerima bantuan IP, yang nantinya anggaran tersebut digunakan untuk uang kadeudeuh (hadiah).

Berdasarkan pantauan lensaindonesia.com, hal ini terjadi di wilayah Garut Utara, Kecamatan Cibatu. Dana sebesar Rp2,6 juta dari setiap desa dikumpulkan di organisasi APDESI Kecamatan dengan total dana yang terkumpul Rp28 juta lebih.

Salah satu Kepala Desa, Dede Syamsudin, saat dihubungi lensaindonesia.com, Jumat (28/8/2015), membenarkan dengan adanya pengumpulan dana sebesar Rp2,6 juta. Namun ia menyarankan untuk mengonfirmasi peruntukan pemotongan anggaran tersebut. “Coba saja tanyakan langsung pada Ketua APDESI Cibatu,”

PROGRAM renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) Jabar terancam tak berjalan mulus.

Kondisi itu dipicu munculnya aturan baru Undang-undang No.23 Tahun 2014, yang menyebut aturan main tentang penerima dana hibah yang mesti memiliki Badan Hukum (BH) bukan perorangan. “Adanya undang-undang baru serba salah dalam merealisasikan bantuan keuangan secara hibah,” ungkap Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Rabu (26/8/2015) di selasela kunjungan kerja ke Koperasi Lasminingrat Kabupaten Garut.

Dalam program tersebut, Jabar mengalokasikan anggaran miliaran untuk membantu warga tak mampu yang memiliki rumah kategori RTLH. Dikatakan Aher, Jabar pada 2015 mencanangkan program perbaikan RTLH sebanyak 34.800 rumah. Meski begitu, program RTLH itu bakal terganjal aturan perundangan itu.

Dijelaskannya, bukan saja program RTLH yang bakal terancam tak cair, terdapat pula program lainnya

katanya.

Hal inipun dibenarkan oleh Tatang Rusmana, Kepala Desa Cibatu. Menurutnya, dana sebesar Rp2,6 juta dari setiap desa nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. “Di antaranya Rp500 ribu sebagai uang Kas Apdesi, sedangkan Rp2,1 juta akan dipergunakan untuk uang kadeudeuh,” ungkapnya.

Namun saat didesak uang kadeudeuh itu akan diberikan pada siapa saja, dirinya hanya menjawab tanyakan langsung pada Ketua APDESI. “Biar lebih jelas dana itu dupergunakan untuk apa saja, tanyakan langsung pada Ketua APDESI Cibatu,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penggunaan dana yang digelontorkan pemerintah memang kerap terjadi penyimpangan. Hal ini diungkapkan berbagai lembaga masyarakat seperti Forum Pemerhati Pembangunan Daerag (FPPD). Dimana mendesak agar penegak hukum untuk segera menurunkan tim khusus guna mengawasi penggunaan Anggaran Desa yang saat ini sudah mulai diluncurkan pemerintah. taufiq_akbar

seperti posyandu, pemberian alat pada kelompok tani yang rawan terganjal pula. Ia beralasan, hambatan perundangan itu bakal mengenai kelompok tani dan posyandu yang tak mengantongi badan hukum.

Pihaknya kini terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat serta berkonsultasi terkait kebijakan pemerintah pusat itu.

Disisi lain, pemerintah harus mampu meningkatkan tarap hidup masyarakat kecil tetapi ada benturan yakni Undang-undang ini. “Jelas, selaku kepala daerah sangat bingung,” bebernya.

Diakuinya, sebanyak 34.800 rumah sudah jelas tidak akan bisa menerima bantuan RTLH, rencananya dalam penyalurannya akan disebar di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat.

Pemberlakuan aturan main itu bakal berdampak terhadap pemkab dan pemkot di seluruh tanah air. Ia juga merisaukan, bantuan hibah pun bakal terdampak akibat marak anggaran yang tak terserap. taufiq_akbar www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

Pejabat Terduga Korupsi Pasar Besar Diminta Kooperatif SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Madiun, Maidi mengimbau para pejabat yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) Rp76,5 miliar agar bersikap kooperatif.

Maidi menyarankan kepada pejabat Pemkot Madiun untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak mempersulit pemeriksaan tim penyidik KPK. “Saya imbau kepada pejabat kami, kalau dimintai keterangan mohon proaktif, tidak usah mempersulit dan sebagainya. Semua sampaikan apa adanya. Kalau berkasnya dipinjam, kasihkan saja,” ujar Maidi saat ditemui wartawan, Jumat (21/08/2015).

Ia mengaku mendukung langkah KPK dalam mengemban tugasnya untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan PBM. Meski demikian, untuk sementara ini, Pemkot Madiun belum menyiapkan bantuan hukum kepada sejumlah pejabatnya yang dipanggil KPK. Pihaknya juga enggan merinci banyaknya pejabat Pemkot Madiun yang sudah dipanggil KPK terkait kasus tersebut. “Yang jelas banyak, tapi jumlahnya berapa saya tidak tahu. Pokoknya yang dipanggil itu pejabat yang terkaitlah,” katanya singkat.

Sementara, hingga saat ini tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan dengan meminjam lokasi di Mapolres Madiun Kota. Kepala Sub Bagian Humas Polres Madiun Kota, AKP, Ida Royani, menyatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari KPK yang isinya menjelaskan untuk meminjam tempat guna proses penyelidikan.

“Memang ada surat dari KPK kepada Kapolres yang intinya hanya pinjam pakai ruangan untuk pemeriksaan.

Sampai kapan, kami tidak tahu. Yang pasti, sampai selesai pemeriksaan,” tutur AKP Ida Royani. licom

Ngirit Dana Kampanye, Alat Peraga Kampanye Dibiayai KPU UNTUK mengantisipasi kampanye jor-joran sejak awal pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah pasang kuda-kuda. Terbukti melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 08 Tahun 2015 tentang dana kampanye proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik gubernur, walikota dan bupati.

Adanya aturan tersebut membuat pasangan calon (paslon) peserta Pilkada, boleh jadi menjadi bahan pemikirin untuk lebih ‘ngirit’ biaya yang dipakai merebutkan kursi tertinggi di daerah.

Seperti yang dilakukan dua paslon Pilkada di Kabupaten Ngawi ini, dalam laporan awal dana kampanye (LADK) pada tahap I periode 24 Juli-24 Agustus 2015 estimasinya melesat jauh di bawah dari batas maksimal.

Padahal Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ngawi mengisyaratkan dana kampanye secara total untuk tahap I,II dan III batas maksimalnya Rp 12,5 milyar. Sehingga limit maksimal dana kampanye yang digariskan komisi penyelenggara pemilu dari kota keripik ini sudah melalui dasar pemikiran yang melibatkan masing-masing paslon.

“Hari ini masing-masing paslon sudah melaporkan laporan dana kampanye tahap awal. Dan tahap seterusnya baik dua dan tiga nantinya juga akan dilaporkan setelah ada realisasi kegiatan,” kata Syamsul Wathoni Ketua KPUD Kabupaten Ngawi, Kamis (27/08).

Terlihat, dari paslon Budi Sulistyono/Kanang-Ony Anwar (OK) yang notabene sebagai paslon incumbent terlebih diusung 9 partai dalam LADK tahap I yang diserahkan ke KPUD setempat tidak kurang Rp 500 juta. Sedangkan rival berat incumbent yakni paslon Agus Bandono-Adi Susila (ABAS) yang melaju dari jalur perseorangan/independent hanya Rp 150 juta.

Jelas Toni panggilan akrabnya, meski sekarang ini baru masuk masa kampanye namun LADK tahap I harus dilaporkan. Sedangkan LADK tahap I tersebut memang sudah mulai dihitung sejak tahapan pencalonan dari masing-masing paslon sebelumnya menuju ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

“Kegiatan politik yang dilakukan masing-masing paslon itu sudah dihitung biayanya sejak tahap pencalonanya seperti proses administrasi, surat menyurat maupun pencarian dukungan. Jadi kegiatan itu dianggap biaya kampanye yang harus dilaporkan kepada kita,” tegas Toni. pr

PSK Papua Mendarat ke Surabaya, Satu Orang Positif HIV/AIDS Para PSK yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Timur tersebut dipulangkan setelah pemerintah setempat menutup Lokalisasi Elmo yang berdiri sejak tahun 1976.

SEBANYAK 61 PSK asal Jawa Timur yang bekerja di Lokalisasi Tanjung Elmo Kabupaten Jayapura, Rabu (25/8/ 2015) sekitar pukul 01.00 WIB tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, setelah dipulangkan Kementerian Sosial dan Pemprov Papua dengan menggunakan KM Gunung Dempo.

Para PSK yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Timur tersebut dipulangkan setelah pemerintah setempat menutup Lokalisasi Elmo yang berdiri sejak tahun 1976.

Asisten I Pemkab Jayapura Nyoman Sucipto yang mendampingi pemulangan puluhan

PSK tersebut mengatakan, pasca ditutupnya Lokalisasi Tanjung Elmo pada 17 Agustus 2015, terdapat 288 orang asal Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menghuni 25 rumah bordir.

“Ratusan PSK yang menghuni disana, sebagian besar sudah pulang dengan kesadaran sendiri bertepatan dengan Lebaran kemarin. Sedangkan 61 sisanya dipulangkan pemerintah,” terangnya.

“Untuk membersihkan para PSK yang masih tersisa, nanti akan kami lakukan pendataan kembali dalam waktu satu bulan untuk dipulangkan. Namun bila batas waktu yang ditentukan

Kedatangan rombongan PSK Tanjung Elmo asal Jawa Timur di Pelabuhan Tanjung Perak.

masih terdapat PSK di Lokalisasi Tanjung Elmo, maka nanti akan diproses secara hukum,” tambahnya.

Para PSK yang dipulangkan tersebut, mendapat santunan dari Kementerian sosial sebanyak Rp 5.050.000 dalam bentuk tabungan dan Rp 5 juta

KPU Ponorogo Undi Nomor Urut Paslon KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat pleno terbuka dengan agenda pengundian nomer urut bagi empat pasangan calon bupati-wakil bupati, Rabu (26/08/2015).

Dari pengundian nomer urut tersebut empat pasangan calon hadir semua minus Misranto calon bupati perseorangan yang hanya dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Isnen Priyono.

Hasil pengundian yang disaksikan forpimda, Panwaskab Ponorogo serta pendukung masing-maisng pasangan calon, menghasilkan nomor urut 1 pasangan Sugiri Sancoko-Sukirno yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura dan PKS. Nomor urut 2 pasangan calon incumben Amin-Agus Widodo yang diusung PKB dan PDI Perjuangan. Nomor urut 3 pasangan Misranto-Isnen Supriyono. Sedangkan nomor urut 4 pasangan calon Ipong Muchlisoni-Sujarno yang diusung Partai Gerindra, PAN dan Partai Nasdem.

Usai pengundian nomor urut pasangan calon diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan berurutan sesuai dengan nomor urut pasangan calon.

Pasangan Sugiri-Sukirno mendapatkan kesempatan pertama. Sugiri menyatakan nomor urut yang didapatkannya telah sesuai predik-

9 Kecamatan Kediri Ikuti Lomba Sehat

Masing-masing paslon tunjukan nomor urut.

si. Yaitu angka 1 yang merupakan angka untuk menyebut hal-hal yang terbaik.

“Ini cocok, kami dapat nomor 1, nomor juara, angka untuk siapapun yang terbaik.

Ini seperti isyarat alam, bahwa yang terbaik yang akan terpilih,” ucap Sugiri.

Agus Widodo, cawabup pasangan Amin saat memberi sambutan mengatakan nomor urut 2 yang didapatkannya telah sesuai harapannya. Menurutnya, angka dua mewakili keseimbangan atau berpasangan, seperti ada siang dan malam, ada lelaki dan perempuan.

Selain itu, mantan ketua DPRD Kabupaten Ponorogo yang saat ini masih menjadai anggota DPRD dan dalam proses pengunduran ini menambahkan, angka dua membentuk huruf V saat dilambangkan dengan jari yang

dari Pemkab Jayapura.

Sebelum dipulangkan ke daerah asal masing masing, para PSK itu didata dan terlebih dulu dilakukan tes kesehatan untuk mendeteksi terjangkitnya penyakit HIV/AIDS. Namun, informasinya satu PSK yang dipulangkan, ter-

nyata diketahui positif mengidap HIV/AIDS. Hal itu diketahui setelah PSK tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan, sebelum dipulangkan ke daerahnya masing-masing di Jawa Timur.

Informasi seorang PSK Lokalisasi Tanjung Elmo yang posistif mengidap HIV/AIDS diungkapkan narasumber yang mewanti-wanti namanya dirahasiakan. “Ada satu yang positif AIDS,” ungkapnya kepada Lensa Indonesia.

Kepala Biro kesejahteraan rakyat Pemprov Jatim Hizbullah Marathon, mengatakan akan melakukan pengawalan serta pemantauan bagi PSK yang positif AIDS. “Pemprov Jatim akan melakukan pemantauan, guna mengantisipasi terjadinya penyebaran.

Selain itu, nanti akan melakukan pendampingan dan memberikan pelatihan,” tambahnya. rofik

menurutnya berarti victory sebagai lambang kemenangan. “Yang jelas, Jokowi juga nomor 2 waktu menang (Pilpres). Dalam sejarah Pilkada Ponorogo, pemenangnya juga selalu nomor 2,” ucapnya.

Isnen, yang hadir bersama Suripno, perwakilan Misranto yang sedang bertugas di Jakarta, menyatakan, berapapun nomor urut yang didapatkan, yang terpenting adalah kemenangan.

Sebagai pasangan yang mendapatkan nomor buncit yaitu nomor urut 4 Ipong mengibaratkan angka 4 dalam banyak sisi. Pertama empat menandakan dukungan yang berasal dari 4 penjuru mata angin. Selain itu, 4 juga selalu dipakai untuk menentukan jumlah titik pondasi sebuah rumah. arso

KABUPATEN Kediri mengikuti Lomba Kabupaten Sehat. Penilaian dilakukan langsung oleh Tim verifikator Kabupaten Sehat Tingkat Pusat dengan memantau secara langsung program kesehatan di sembilan kecamatan. Kamis, (27/8/2015).

Sebelumnya, Tim Verifikator diterima oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Supoyo SH. MSi. didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan bersama Instansi terkait Tim Kabupaten Sehat di Wisma Tamu Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Supoyo. mengatakan semoga dengan adanya penilaian Kabupaten Sehat, dapat memotivasi Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Selain itu dengan keikutsertaan lomba ini juga mendorong koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah, Dinas Instansi terkait dengan masyarakat Kabupaten Kediri dalam menciptakan Kabupaten Kediri tercinta menjadi Kabupaten Sehat,” jelas Supoyo.

Ketua Tim Verifikator Kabupaten Sehat Pusat Ibu Sri Endah Suwarni mengatakan, dalam penilaian Kabupaten Sehat tidak ada kalah dan menang karena tidak ada kompetitor dalam penilaian ini.

Penilaian verifikasi disini berdasarkan pengajuan tata-

nan kategori yang diajukan oleh Pemda. Selanjutnya Tim Verifikasi mengevaluasi datadata tahun sebelumnya beserta pengisian indikator-indikator data yang harus diisi Tim Kabupaten Sehat Untuk dibandingkan dengan perkembangan data saat ini dengan terjun langsung ke lapangan.

“Jadi penilaian disini bersifat hasil bedah data-data yang telah dilakukan Tim Verifikator Penilaian Kabupaten Sehat di Jakarta dari data yang dikirim tahun sebelumnya oleh Pemda untuk dibandingkan dengan perkembangan data tahun ini,” terang Sri Endah Suwarni.

Tidak itu saja dalam verifikasi kali ini Tim Verifikator Pusat juga ingin melihat apakah data-data yang telah dikirim tersebut apakah betulbetul sudah dilaksanakan atau belum. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari datadata tersebut bisa terlalu kecil atau besar serta belum dilaksanakan, tambah Sri Endah Suwarni.

Kabupaten Kediri mengajukan dua tatanan penilaian dalam yaitu Tatanan Pemukiman Sarana prasarana Sehat dan Tatanan Kehidupan Masyarakat Sosial Mandiri.

Sembilan kecamatan yang dipantau dalam penilaian Kabupaten Sehat adalah Kecamatan Pare, Kandangan, Wates, Ngadiluwih, Gurah, Pagu, Gampengrejo, Ngasem dan Ngancar. andik_kartika

1.045 JCH Asal Jombang Diberangkatkan, Tiga Gagal Berangkat SEBANYAK 1.045 jamaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Jombang diberangkatkan ke tanah suci Mekkah, Kamis (27/8/2015).

Proses pemberangkatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan kelompok terbang (kloter) 14, 15, 16. Jumlah total CJH sendiri kembali mengalami penurunan karena ada yang batal karena berbagai sebab.

Para jama’ah calon haji asal Jombang lebih didominasi dari kalangan petani. Dari jumlah 1.045 jama’ah haji, 277 orang diantaranya adalah petani. Sedangkan sisanya memiliki latar belakang profesi yang beragam. Di antaranya PNS, ibu rumah tangga, dan pelajar

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

atau mahasiswa.

Seperti yang di ungkapkan, Saifulloh Anshari, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Jombang, jama’ah haji yang di jombang rata-rata kebanyakan dari profesi petani dan profesi lain yang jumlahnya cukup banyak adalah PNS, yakni sebesar 251 orang.

Selanjutnya disusul pedagang 372 orang, TNI-Polri 17 orang, pelajar-mahasiswa 23 orang, dan karyawan BUMN 9 orang. Sedangkan ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 127 CJH, dan sisanya adalah pensiunan PNS 19 orang. Itu semua berdasar dari kategori profesi jama’ah haji.

Kasi Haji mengecek dan menghitung tas JCH kloter 14.

Sedangkan menurut klasifikasi tingkat pendidikan. Lebih banyak

lulusan tingkat SMA yaitu 350 orang. Bila dilihat menurut usia, JCH

termuda adalah berusia 18 tahun, tertua 87 tahun, seluruh JCH asal Kabupaten Jombang itu terbagi dalam tiga kelompok terbang (kloter) yakni, kloter 14, 15, dan 16.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Jombang, Habib Adnan mengatakan ada calon jama’ah haji yang mengudurkan diri. Dan bisa dipastikan ada tiga CJH yang terkendala karena berhalangan yakni kondisi badan tidak fit (sakit). Dua diantaranya dari kloter 15, dan satu dari kloter 16. Masing-masing tersebut berasal dari KBIH Thoriqul Jannah 1 orang, KBIH Adnan Ali 1 orang, dan dari Bimbingan Haji Muhammadiyah 1 orang.

Ia menambahkan jika CJH tersebut tidak dapat melakukan menunaikan ibadah haji karena sakit.

“Dan nanti kita akan minta surat pernyataan pengundurannya.

Dengan harapan supaya nanti bisa digantikan CJH yang lain, tapi itupun masih menunggu keputusan dari pusat atas surat yang kami ajukan nanti,” ujarnya.

Bagi jama’ah calon haji yang gagal berangkat secara otomatis masuk daftar waiting list tahun depan. “Mereka langsung dimasukkan daftar tunggu tahun depan.

BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tetap utuh karena mereka batal berangkat bukan disengaja,” pungkasnya. obi

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

Bawaslu Jatim Sebut 10 Daerah Rawan Konflik Pilkada

Gus Lukman (tengah) saat foto bareng para rocker Malang Raya.

Pengasuh Ponpes jadi Promotor Konser 23 Band Rock SEORANG kiai atau gus sangat langka yang mau memperhatikan kehidupan musisi rock. Pengasuh Ponpes Bahrul Magfirah Malang, KH Luman Al Karim mungkin di antara mereka yang langka itu.

KH Lukman Al Karim yang biasa disapa Gus Lukman ini rela menjadi promotor konser rock 23 band di Malang. “Mereka perlu diwadahi dan diarahkan,” kata dia di sela-sela technical meeting, Senin (24/8/2015).

Menurut dia, siapa lagi yang mau peduli pada mereka. Meski secara fisik para musisi rock itu banyak orang merasa miris dan risih, menurut Gus Lukman, justru ýmereka harus diperhatikan.

Dia merasa kasihan jika tidak ada yang mau peduli dengan mereka. Alasannya, mereka juga merupakan anak bangsa. “Mereka juga yang menggerakkan ekonomi pembangunan,” katanya.

Makanya dia berharap lewat konser 23 band rock di Malang Raya ini, mereka bisa erwadahi dengan baik. Sehingga, mereka bisa diarahkan menjadi lebih baik lagi.

Dijelaskan dia, konser 23 band rock itu akan digelar Sabtu (29/8/2015). Mereka akan tampil menghibur masyarakat Malang lewat panggung bertajuk Konser Kemerdekaan RI. Karena itu, Gus Lukman yang mengaku terbiasa bergaul dengan rocker papan atas seperti grup band Slank, Gong 2000 dan lainnya mengaku bangga bisa mempromotori konser 23 band rock Malang itu. “Dan ini merupakan yang pertama dan akan disusul konser lainnya,” papar dia. aji_dewa_roisky

Waspadai Penggunaan Bahan Berbahaya Mamin di Madiun SEPANJANG 2015 masih banyak produk makanan dan minuman (mamin), yang mengandung bahan berbahaya dijual bebas di pasar tradisional dan modern wilayah kabupaten Madiun (Jatim). Rendahnya pengetahuan masyarakat soal mutu dan keamanan pangan menyebabkan maraknya kasus keracunan makanan. Hal ini diperparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan (BTM) yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya.

Mengingat beredarnya bahan tambahan makanan yang berisiko, hendaknya konsumen lebih kritis dan berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi aneka makanan yang ada. Atau, dapat membiasakan dengan menambahkan bahan tambahan makanan alami semisal kunyit, daun pandan dan lain sebagainya.

“Penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan minuman masih banyak ditemukan, baik produk impor maupun lokal. Penggunaan bahan berbahaya banyak ditemukan terutama sebagai bahan pengawet, pewarna, dan bahan tambahan pangan (boraks, formalin, rhodamin B, Metahnil Yellow dll ),” terang Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun Jawa Timur, Edy Bintarjo pada Lensa Indonesia, Jum’at (28/8/2015).

Edy Bintardjo menambahkan konsumen khususnya masyarakat kabupaten Madiun sebaiknya tidak mengonsumsi makanan dan atau minuman yang tidak mencantumkan batas tanggal kedaluwarsa. Ada beberapa informasi penting yang harus diketahui konsumen. Pertama, harga, konsumen berhak mendapatkan informasi dan membandingkannya dengan informasi lain sehingga ia dapat membeli dengan harga sesuai daya beli mereka. Kedua, label, sebelum mengonsumsi makanan, konsumen perlu memperhatikan informasi pada kemasan atau label produksi yang harus meliputi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat produsen dan tanggal kadaluwarsa. Pemberian label pada makanan kemasan itu bertujuan agar konsumen mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang produk tersebut.

Penggunaan formalin, lanjut Edy, juga masih banyak ditemukan pada produk mie basah yang dijajakan di sejumlah pasar tradisional. “Formalin ditemukan hampir di semua produk mie basah dari pasar tradisional,” katanya.

Selain itu Edy juga menerangkan sampai hari ini jajanan-jajanan yang dijual di sekolah-sekolah berpotensi mengandung zat-zat kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Efeknya mulai terlihat dari jangka pendek ( penyakit ringan ), seperti gangguan tenggorokan dan pencernaan ringan, sampai pada efek jangka panjang dengan penyakit yang super serius, seperti kanker.

“Kami melakukan pemeriksaan terhadap penjual makanan, baik yang berada di luar pagar sekolah, maupun yang ada di dalam sekolah. Namun kebanyakan mengandung bahan kimia itu di jual pedagang keliling,” ujar Edy. Ditambahkannya, orangtua diharapkan memberi edukasi sedemikian rupa kepada anaknya, akan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Dia mengaku berharap, masyarakat Madiun juga meningkatkan kehati-hatiannya dalam membeli produk. “Ini kuncinya. Konsumen harus lebih cerdas dan berhati-hati,” pungkasnya. dhimaz_adi

42 Paslon Ikut Pilkada Serentak di Jawa Timur Sebanyak 42 pasangan calon Kepala Daerah di 16 kabupaten/kota di Jatim lolos dalam tahapan verifikasi. Sementara Bawaslu menilai Pilkada diikuti dua paslon biasanya melibatkan tensi politik sangat tinggi.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan sebanyak 42 pasangan calon Kepala Daerah di 16 kabupaten/kota di Jatim lolos dalam tahapan verifikasi pada 24 Agustus lalu. Sehingga saat ini masih menyisakan dua daerah, yakni Kabupaten Pacitan dan Kota Surabaya yang berkas verifikasi pasangan calon baru diumumkan pada 30 Agustus mendatang.

Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito mengatakan, dengan adanya hasil verifikasi itu maka ke-42 pasangan calon kepala daerah tersebut berhak mengikuti pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Semua tahapan verifikasi di 16 kabupaten/kota di Jatim berjalan lancar, bahkan di daerah yang terdapat dua calon tidak terkendala apapun.

Tahapan selanjutnya telah dilakukan pengundian nomor pasangan calon kepala daerah serta KPU kabupaten/kota menggelar kampanye damai,” kata Eko, Jumat (28/8/2015).

Diketahui, dari total sebanyak 19 kabupaten/kota di Jatim nantinya yang mengikuti Pilkada Serentak 2015 hanya 18 daerah. Satu daerah, yakni Kabupaten Blitar yang pelaksanaannya ditunda hingga tahun 2017 sebab calon pasangan kepala daerah yang mendaftar hanya satu pasangan.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur turun gunung pantau 10 daerah dari 16 daerah yang menyelenggarakan Pilkada secara serentak. Pemantauan itu erat kaitanya untuk men-

cegah eskalasi politik yang memanas selama tahapan Pilkada diselenggarakan oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Beberapa pengalaman Pilkada langsung di Jawa Timur sebelumnya kalau hanya diikuti dua pasangan calon (paslon) itu biasanya melibatkan tensi politik atau tensi sosialnya sangat tinggi. Dan itu sudah kita sampaikan pada stakeholder yang ada di Jawa Timur sehingga sejak dini bisa diupayakan pencegahan pelanggaran yang mungkin bakal terjadi,” tegas Ketua Bawaslu Jatim Sufianto saat mengunjungi KPUD Kabupaten Ngawi, beberapa waktu lalu.

Dia menyebut dari 10 daerah yang dimaksudkan itu diantaranya adalah Banyuwangi, Jember, Kota Blitar, Pacitan, Ngawi, Sumenep, Tuban dan daerah lainya yang terbukti hanya diikuti oleh dua paslon setelah ditetapkan oleh pihak KPUD setempat.

Karena itu, Sufianto meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten maupun kota untuk mencermati setiap tahapan Pilkada agar potensi pelanggaran maupun kekerasan sosial bisa diminimalisir.

Sehingga kaidah Pilkada yang diselenggarakan mampu berjalan secara transparan, demokratis dan akuntabel sesuai harapan masyarakat maupun si paslon itu sendiri. Sufianto pun membenarkan pengawasan dan pencegahan terjadinya konflik ada ditangan Panwaslu namun mendasar kapasitasnya tidak lain kepanjangtanganan Bawaslu.

BERIKUT 42 PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DI 16 KABUPATEN/KOTA YANG LOLOS MENGIKUTI PILKADA SERENTAK 2015:

1. Kota Pasuruan (1) Paslon Yus Samsul Hadi Subakir-Agus Wibowo (2) Paslon Drs. H. Setiyono, M.Si-Raharto Teno Praserto (3). H. Hasani, SH, MHMukhammad Yasin

6. Kab. Gresik (1) Dr. H. Husnul Khuluq-Drs. Ach. Rubaie (2) Dr. H. Sambari Halim Radianto-Drs. H. Moh. Qosim (3) Ahmad Nurhamim, SPiJunaidi, ST

2. Kab. Banyuwangi (1) Abdullah Azwar Anas, MSi-Yusuf Widiatmoko S.Sos (2) Sumantri Soedomo MPSigit Wahyuwidodo SH

7.Kab. Sumenep (1) Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si-Achmad Fauzi (2). Dr. Ir. H. Zainal Abidin, MM, ME-Hj. Dewi Khalifah, SH, MH

3. Kab. Situbondo (1) R. Abdullah Faqih Ghufron-H. Untung (2) H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag-LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I (3) H. Dadang Wigiarto, SHIr. H. Yoyok Mulyadi, M.Si 4. Kab. Jember (1) H. Sugiarto SH-Dwi Koryanto Sp. Bs (2) dr. Hj Faida MMR-Drs. KH A Mukit Arief 5. Kab. Malang (1) Nurcholis-Muhammad Mufidz (2) Rendra Kresna-Sanusi (3) Dewanti RumpokoMasrifah Hadi

“Maka kami berkewajiban untuk menguatkan kerja Panwaslu agar betul-betul memastikan jalanya Pilkada ini sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Di sisi lain pemantauan yang dilakukan Bawaslu itu merupakan satu bagian dari langkah untuk memenuhi aspek pelayanan dan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga Negara.

Dalam hal ini sebagaimana

8. Kab. Mojokerto (1) H. Mustofa Kamal Pasa, SE-H. Pungkasiadi, SH (2) Misnan-Sofiana (3) Hj. Choirun Nisak, M.Pd.IArifuddin Sjah, SH 9. Kab. Lamongan (1) Fadeli-Kartika Hidayati (2) Mujianto-Sueb (3) NNur Salim-Edyy Wijaya 10. Kab. Tuban (1) Zakky Mahbub-Dwi Susiantin Budiarti (2). Fathul Huda-Noor Nahar Hussein

(2) Dr. Emil Elestianto, MScH. Mochamad Nur Arifin 12. Kab. Ngawi (1) Ir. H. Budi Sulistiyono Alias Kanang-Ony Anwar, ST, M.H (2) Drs. Agus bandono, M.Hum-Drs. Adi Susila, M.Si 13. Kab. Ponorogo (1) Misranto-Isnen (2) Sugiri Sancoko-Sukirno (3) Ipong MuchlissoniSudjarno (4) Amin-Agus Widodo 14. Kota Blitar (1) Samanhudi AnwarDrs.Santoso Mpd (2) Mochsin-Dwi Sumardianto 15. Kab Kediri (1) dr. Ari Purnomo Adi-Arifin (2) Haryanti-Drs. Masykuri,MM 16. Kab.Sidoarjo (1) M.G Hadi Sutjipto-H. Kolik (2) Saiful Ilah-Nur Achmad (3) Utsman Ikhsan-Ida Astuti (4) Warih Andono-Imam S.

11. Kab. Trenggalek (1) Kholiq, SH, MSi-Priyo Handoko, SH

yang dimaksudkan hak konstitusional meliputi hak partai politik, paslon dan masyarakat selaku pemilih harus dilindungi secara maksimal. Sedangkan tahapan Pilkada terutama penetapan paslon merupakan moment yang paling krusial yang harus diwaspadai secara seksama. Karena tahapan penetapan paslon sebagai awal dari tahapan-tahapan yang bakal diselenggarakan berikutnya oleh penyelenggara pemilu termasuk masa kampanye.

Pada prinsipnya beber Sufianto sesuai kacamata Bawaslu, setiap tahapan Pilkada yang dilakukan pasti mengandung potensi pelanggaran hal itu juga berlaku di daerah.

“Potensi pelanggaran tersebut bisa terkualifikasi pelanggaran administrasi, pidana, sengketa maupun kode etik. Sehingga menjadi acuan kami untuk lebih ekstra pada daerah yang hanya diikuti oleh dua paslon saja,” pungkasnya. sarifa/pr

KPU Kediri Gelar Deklarasi Damai KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Kediri menggelar agenda Deklarasi Damai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015, Kamis (27/8/ 2015). Bertempat di halaman depan Kantor KPU Kabupaten Kediri dengan agenda Deklarasi Damai tersebut dihadiri langsung oleh kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2015.

Datang bersama dengan tim sukses masing-masing, kedua pasangan calon terlihat bersemangat, tanpa menunjukkan raut wajah tegang sama sekali.

Demikian pula dengan tim sukses masing-masing calon yang mendampingi, nampak suasana yang kondusif meskipun keduanya akan berkompetisi untuk menjadi Bupati-Wakil Bupati Kediri Tahun 2015.

Ketua KPU Kabupaten Kediri Sapta Andaruisworo, SPt., MMA memimpin kedua Pasangan Calon mendeklarasikan Damai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015. Deklarasi Damai ini merupakan perwujudan dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015 yang sangat kondusif dan kompetitif.

Sapta Andaruisworo, SPt., MMA menjelaskan Deklarasi Damai ini merupakan tahapan awal dari rangkaian agenda kampanye. Dan juga menandakan bahwa kedua Pasangan Calon sudah diperbolehkan untuk berkampanye.

“Seperti yang kita ketahui saat ini tanggal 27 Agustus 2015 adalah tahapan awal dari kampanye Pilkada serentak di Indonesia untuk daerah sedang melaksanakan Pilkada di wilayahnya masing-masing.

Oleh karena itu mulai saat ini kedua Pasangan Calon bersama dengan tim suksesnya sudah diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan kampanye,” jelas Sapta.

“Dalam pelaksanaan kampanye kami dari pihak KPU berharap setiap Pasangan Calon maupun tim suksesnya agar dalam setiap proses kampanye, selalu dipenuhi dengan rasa tanggungjawab.

Sehingga akan tercipta rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kalaupun seandainya muncul permasalahan atau gesekan, sebaiknya segera diselesaikan dengan cara musyawarah. Tanpa menggunakan massa yang nantinya akan cenderung

anarkis,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa masa kampanye Pilkada serentak ini dimulai pada hari ini 27 Agustus 2015 hingga 5 Desember 2015. Sehingga waktu tersebut bisa digunakan dengan baik oleh kedua Pasangan Calon dan juga tim suksesnya untuk berkampanye.

Sekarang ini pola atau model kampanye berbeda dengan periode-periode sebelumnya.

Yang pertama saat ini untuk alat peraga kampanye, bahan kampanye maupun iklan kampanye di media massa semuanya difasilitasi oleh KPU. Yang kedua masa pelaksanaan kampanye yang dulunya hanya sekitar 14 hari, saat ini masa kampanye mencapai 101 hari perhitungannya.

Terakhir Sapta Andaruisworo, SPt., MMA menegaskan, “KPU akan selalu melakukan koordinasi dengan kedua tim sukses terkait teknis dan pola pelaksanaan kampanye. Supaya pelaksanaan kampanye lancar, aman dan menjamin bahwa kedua belah pihak akan mendapatkan proporsi yang sama, adil dan seimbang.

Sehingga tidak ada yang akan dianakemaskan,” tambahnya. andik_kartika

Deklarasi Damai yang digelar KPU Kediri.

Polres Ponorogo melakukan pengecekan senjata.

Polres Ponorogo Gelar Pasukan dan Pengecekan Senjata EPOLISIAN Resort (Polres) Ponorogo menggelar apel Pasukan Operasi Mantap Praja Katong 2015 dalam rangka pengamanan pemilu bupati dan wakil bupati di alun-alun Ponorogo, Senin (24/08/2015).

Dalam gelar tersebut Kapolres AKBP Ricky Purnama selain melakukan pengecekan kesiapan pasukan Polres juga mengecek kesiapan persenjataan yang akan digunakan dalam pengamanan Pilkada nanti.

Pasukan pengamanan yang mengikuti apel hari ini, terdiri dari duapertiga anggota Polres Ponorogo yaitu sejumlah sekitar 600 personil, anggota Kodim 0802, Satpol PP pemadam kebakaran serta beberapa unsur lain diantaranya dari PLN dan para sipir Lapas kelas IIB Ponorogo.

Dalam pengecekan tersebut Kapolres Ponorogo bersama Pejabat Sementara Bupati Ponorogo Maskur, Kepala Kejaksaan Negeri(Kejari) Ponorogo, Kepala Lapas kelas IIB Ponorogo Widagdo, Ketua Pengadilan Negeri (PN) dan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Ali Mufty.

Kapolres Ponorogo AKBP. Riky Purnama menjelaskan dengan apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja katong 2015 Hari ini untuk kesiapan Pilkada Ponorogo,”dengan gelar ini, maka terhitung hari ini operasi sudah dilaksanakan.

Untuk yang sudah berjalan diantaranya adalah pengawalan melekat pribadi ( Walpri) terhadap 4 bakal pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati(Cawabup),”ucap AKBP Ricky Purnama kepada Lensa Indonesia usai gelar pasukan.

Dikatakan AKBP Ricky Purnama, untuk masing-masing Calon, baik calon bupati (Cabup) maupun calon wakil bupati (Cawabup) mendapat pengawalan melekat pribadi dalam 24 jam, dengan terbagi dalam 2 shift dan masingmasing shif beranggotakan dua orang dari Polres.

Selain itu, pengamanan juga mulai dilakukan di KPUD pada saat penetapan pasangan calo (Paslon) yang dilaksanakan hari ini juga dan pengundian nomer Paslon yang akan dilaksanakan Rabu (26/08/ 2015) mendatang. arso www.lensaindonesia.com

14

BERANDA DAERAH

Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

17 Investor dan BOI Temui Gubernur Soekarwo

Lomba Tangkas Teknologi bagi SKPD Lamongan.

Camat Ngimbang Pejabat Paling “Melek” Teknologi CAMAT Ngimbang Anang Taufik ternyata adalah pejabat yang paling “melek” teknologi di Pemkab Lamongan. Itu setidaknya dibuktikan saat mantan Kabag Humas dan Infokom ini sukses menjadi yang terbaik dalam Lomba Tangkas Teknologi bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Jumat (28/08). Acara yang dibuka oleh Sekkab Yuhronur Efendi tersebut diikuti oleh hampir semua pejabat eselon II dan III Pemkab Lamongan. Yuhronur juga ikut serta menjadi peserta pada lomba tersebut.

Belum sampai dengan pertanyaan ke-10, sudah banyak peserta yang berguguran. Karena aturannya, peserta yang menjawab salah sebanyak 3 kali akan diberikan tanda silang pada papan jawaban dan harus meninggalkan kursi peserta.

Materi yang dilombakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) itu adalah pelaksanaan e-goverment dan pengetahuan teknologi informasi lainnya.

Yuhronur Efendi pun tak luput dari jawaban yang salah.

Pada pertanyaan ke-22, dia sudah harus meninggalkan kursi peserta, karena sudah ada 3 tanda silang di papan jawabannya. Selanjutnya pada pertanyaan ke-23, Kabag Umum Setda Supriyatin dan Kepala Badan Perpustakaan Arsip Daerah (BPAD) Hurip Tjahjono harus meninggalkan kursi, sehingga hanya menyisakan 10 peserta lain.

Soal terakhir sebagai penentuan juara adalah ketika peserta hanya menyisakan dua orang. Yakni Camat Ngimbang Anang Taufik dan Camat Sukodadi Deddy Dian Ali. Pertanyaan yang menentukan juara I dan II itu yakni istilah melihat siaran langsung (live) televisi melalui internet.

Camat Ngimbang Anang Taufik menjawab “streaming” dengan benar, sehingga menjadi juara I, sedangkan Camat Sukodadi Deddy Dian Ali menjadi Juara II karena salah menjawab. Sedangkan juara ke 3 diraih Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Chairil Anwar. tarno

Thailand Incar Peluang Bisnis di Jawa Timur Delegasi Thailand minati peluang bisnis yang ada di Jawa Timur.

Provinsi paling timur di Pulau Jawa ini dinilai memiliki prospek yang sangat bagus untuk berbisnis.

PIMPINAN delegasi Thailand, Chutima Phumsrisawat, yang juga menjabat sebagai Executive Director, Investment Service Center (BOI) mengatakan, pihaknya ingin melihat berbagai peluang investasi di Jatim.

“Kami ingin melihat dan meningkatkan kerjasama bisnis di sini, tentunya kerjasama ini akan saling menguntungkan Jatim dan Thailand. Jatim memiliki prospek yang sangat bagus, karena itu saya membawa para calon investor dari Thailand,” kata Chutima usai bertemu dengan Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (27/8/2015).

Para delegasi Thailand ter-

Pimpinan delegasi Thailand, Chutima Phumsrisawat bertemu Gubernur Jatim Soekarwo.

sebut sangat meminati peluang bisnis yang ada di Jawa Timur. Menurut mereka, provinsi paling timur di Pulau Jawa ini dinilai memiliki prospek yang sangat bagus untuk berbisnis.

Bahkan, pihaknya juga membawa serta stafnya dari BOI dan 17 investor asal Thailand untuk melihat dan memastikan peluang bisnis di Jatim. Menanggapi hal ini, Gubernur Soekarwo mengaku menerima dengan baik dan memberikan peluang kepada Thailand untuk berinvestasi di Jawa Timur.

Ada lima bidang yang bakal dijadikan peluang bisnis, yakni

bidang infrastruktur jalan tol, pariwisata, energi, maritim dan manufaktur.

Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan, investasi di Jatim memiliki prospek yang cerah karena Jawa Timur merupakan pusat logistic and connectivity Indonesia Timur. “Saya beri jaminan ke Thailand bahwa investasi di Jatim akan menguntungkan meski ekonomi dunia sedang lesu. Sebab Jatim mampu mencatat kinerja ekonomi yang baik, tercatat pertumbuhan ekonomi Jatim pada semester I 2015 ini mencapai 5,22 persen diatas pertumbuhan

ekonomi nasional yang hanya 5,02 persen,” ungkap Soekarwo.

Selain itu, minat Investasi PMA & PMDN Berdasarkan Ijin Prinsip pada semester-1 2015 mencapai 98,78 % dari semester-1 2014 (Rp. 85,74 Triliun), kemudian pada Semester-1 2015 ini juga, Realisasi Investasi PMA, PMDN & PMDN Non Fas mencapai 80,30 % dari semester 1 2014 (Rp. 85,74 Triliun).

“Investasi di Jatim juga dijamin empat hal. Mulai proses perijinan yang mudah dan cepat, ketersediaan lahan, ketersediaan listrik dan tenaga kerja yang berkualitas. Bahkan untuk ketersediaan listrik, kami punya surplus sebesar 1.199 MW. Inilah yang membuat iklim perekonomian Jatim menjadi aman, nyaman dan kondusif,” klaim Gubernur Jatim Soekarwo.

Rincian sejumlah bidang yang akan ditanamkan investasi Thailand, seperti bidang infrastruktur jalan tol diantaranya Tol Road Gresik-Tuban ±85,00 KM, Tol Road Pasuruan-Probolinggo ± 31,03 KM, Tol Road Probolinggo-Banyuwangi ± 107,38 KM, Tol Road Pandaan-Malang ± 37,62 KM dan Tol Road Juanda AirportTanjung Perak ± 23 KM.

Tiap Tahun Karang Taruna Coba’an Beri Hiburan Tiada Henti

Mensos Sidak Bulog Usai Terima Keluhan Keluarga PKH MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Gudang Bulog Tunggorono Jombang, Minggu (23/8/2015). Menyusul adanya beras yang diterima oleh warga program keluarga harapan (PKH) uang mengeluh beras Raskin yang bermutu jelek.

“Setelah saya periksa di gudang bulog ini, beras masih layak konsumsi, yang diterima warga tadi kemungkinan sudah proses selep ulang. Karenanya kita ajak temen temen media untuk mengecek langsung ke Gudang Bulog,” Ujar Khofifah, Menteri Sosial saat sidak di Gudang Bulog Tunggorono, Jombang.

Dalam sidaknya ke salah satu Gudang Bulog, Mensos menemukan beras untuk masyarakat miskin berkutu, meski demikian, ia mengatakan jika beras masih layak konsumsi.

Karena pihaknya harus memastikan beras bagi warga miskin layak konsumsi.

Mensos, menjelaskan jika tadi yang dikeluhkan oleh warga tentang beras Raskin yang diterima berjamur, dan berkutu atau juga indikasi warna. Akan tetapi dari pantauan di gudang bulog sini, beras untuk raskin masih layak konsumsi, meski ada kutunya satu, dua. Dan nanti bulog akan melakukan proses penyemprotan atau fumigasi sebelum didistribusikan.

Menurutnya, adanya keluhan tersebut, perlu diteliti lagi apakah karena beras lama disimpan di balai desa atau rumah RT itu yang perlu diketahui bersama. “Jangan sampai Raskin tersimpan lama di balai desa atau rumah RT/RW, harus segera dibagi, dan tidak diendapkan sehingga menurun kwalitasnya, pasalnya yang dibeli pemerintah adalah beras kwalitas medium,” ungkapnya.

Dalam pendistribusian Raskin ini, Mensos juga menambahkan, pihaknya sudah mengajukan ke Kemendagri, SPAnya dipercepat agar supaya per September 2015 ini ada percepatan distribusi raskin. Sehingga penerima raskin tenang dan aman. “Sebagai kuasa pengguna anggaran, saya bisa pastikan stok raskin aman hingga bulan februari 2016.

Apalagi sebentar lagi akan panen raya,” tandasnya.

Mensos juga menjamin, ketersedian Raskin secara nasional aman hingga bulan Februari 2016 mendatang. Dan sebagai KPA, kemensos sudah melunaskan pembayaran Raskin, sebesar Rp 19,8 Triliun awal Agustus lalu. “Artinya penyerapan produk petani oleh Bulog anggaran sudah siap,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Tunggorono Jombang Wilayah Surabaya Selatan yang meliputi Mojokerto-Jombang, Suharso mengatakan, persedian raskin di gudang yang dipimpinnya masih aman dan cukup untuk 4 bulan ke depan.

“Stok masih aman, cukup untuk 4 bulan ke depan, apalagi setelah itu ada panen. Suharso menambahkan, pihaknya mengelola raskin sebanyak 990 ton, setiap tahunnya. Stok ini untuk kebutuhan warga miskin di kecamatan Jombang Kota, Gudo dan Perak dan Bandarkedungmulyo. Untuk saat ini masih tersisa 240 ton, itu untuk 4 bulan ke depan,” pungkasnya. obi

Mensos mengecek kondisi beras Raskin di bulog Tunggorono Jombang.

Untuk sektor pariwisata, diantaranya Bromo Vulcano Tematic Park, Cable Car/Sky Lift System di Batu dan Amusement Park di Suramadu. Sedangkan di bidang energi, yakni Geothermal Power Plant di 5 lokasi, yakni Arjuno–Welirang, Songgoriti, Gunung Pandan, Gunung Willis dan gunung Lawu, serta proyek pembangunan infrastruktur listrik nasional dengan target 35.000 MW. Di bidang maritim, di antaranya proyek Shipping Industrial Estate di Lamongan, Shipyard and Shipbuilding di Banyuwangi Gresik, dan Lamongan, Ship spareparts seperti navigation, boat engines, ship propeller di Surabaya.

Sementara di bidang manufaktur, khususnya di bidang pengolahan dan proses, diantaranya pengolahan buah mangga di Pasuruan, pengolahan kelapa di Probolinggo dan pengolahan rumput laut di Sumenep.

Selain itu, pengolahan Textile and Textile Product Industry di Mojokerto, Jombang dan Pasuruan, Automotive Sparepart Industry di Pasuruan, Mojokerto, dan Jombang, Iron Steel Industry di Lumajang, Jember dan Banyuwangi, serta Marble Industry di Lumajang, Jember dan Banyuwangi. sarifa

Simulasi kerusuhan massa di Pilkada Lamongan 2015.

Belum Apa-apa Pilkada Lamongan Sudah Rusuh PEMILIHAN Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2015 diskenariokan terjadi kerusuhan massa. Itu berawal dari dicurinya kotak pemilihan suara di salah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Namun tentu saja kerusuhan massa itu hanya terjadi dalam simulasi yang mampu ditangani dengan tuntas oleh aparat keamanan. Simulasi itu dilaksanakan Polres Lamongan seusai Apel Gelar Pasukan di Alun-alun Kota Lamongan, Rabu (26/8) sebagai kesiapan mengawal Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2015.

Bertindak sebagai pemimpin Apel, Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi menekankan kepada seluruh jajaran pemerintahan, termasuk anggota TNI dan Polri untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Bagi segenap jajaran peme-

rintahan, anggoata TNI dan Polri agar menjaga komitmen dan netralitas. Serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2015 yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat,” pesan Wahid Wahyudi.

Disebutkan oleh Wahid Wahyudi, Polres Lamongan menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Mantap Praja – Pilbup Lamongan 2015. Kegiatan ini mengedepankan kegiatan preempetif dan preventif dengan dukungan intelejen, penegakan hokum, kuratif dan rehabilitasi.

“Operasi ini dilaksanakan selama 156 hari di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan dengan 2.557 Tempat Pemungutan Suara,” ujarnya.

Terkait potensi kerawanan yang dapat terjadi di setiap ta-

hapan Pemilukada, Wahid Wahyudi berharap agar dapat dikelola dan ditangani oleh Polri secara profesinal, transparan dan akuntabel.

Dia juga berharap agar peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat dioptimalkan melalui kerjasama antara Polres Lamongan, Kejaksaan Negeri Lamongan dan Panwaskab.

“Sehingga dapat menyelesaikan dengan tuntas setiap pelanggaran Pemilukada yang terjadi,” pesan dia.

Apel Gelar Pasukan dan simulasi Standar Operasional Prosedur penanganan gangguan keamanan oleh Polres Lamongan itu dihadiri oleh tiga Cabup dan Cawabup yang sudah ditetapkan KPU. Yakni pasangan nomor urut 1 MujiantoSueb (Jos), nomor urut 2 FadeliKartika Hidayati (Fakta), dan pasangan urut 3 Nur Salim-Edy alimuhtar Wijaya (Sae).

DALAM rangka memperingati HUT RI ke 70, Karang Taruna Coba’an RT 05, Desa Blongsong, Kecamatan Borneo, Kabupaten Bojonegoro, selalu menyuguhkan kemeriahan. Dari tahun ke tahun kemeriahan Karang taruna Coba’an semakin berwarna dan beragam, mulai perlombaan anak anak maupun orang dewasa.

Kegiatan tersebut sering diadakan pada malam hari selama satu minggu lebih.

Maklum, semakin banyak perlombaan yang disuguhkan sehingga waktunya makin panjang.

Sedangkan pada malam penutupan digelar pentas seni. Masyarakat setempat kembali dihibur dan dimanjakan dengan lomba panjat pinang berikut hadiah-hadiah menarik. Semuai ini bisa berjalan berkat kegigihan para pemuda pemudi yang bergabung dalam wadah Karang Taruna Coba’an.

Suksesnya acara HUT RI ke 70 ini tidak lepas dari campur tangan tokoh masyarakat yang selalu memberi semangat terhadap karang taruna. Dengan modal gotong royong setiap tahun, maka suguhan yang disajikan Karang Taruna Coba’an tidak pernah ada habisnya. Bahkan tiap tahun selalu menarik alimuhtar untuk diikuti.

Karang Taruna Coba'an menggelar malam pentas seni.

Biaya Umum Proyek Desa ‘Disunat’ Camat Mantup DUA puluh tujuh kecamatan se-Kabupaten Lamongan tahun ini menerima berbagai proyek fisik dibawah kendali SKPD Bapemas. Dari proyek fisik yang berbasis pembangunan desa tersebut terdapat biaya umum yang diperuntukan kecamatan sebesar 2 persen dari total nilai dana yang diterima.

Dana tersebut mestinya dipergunakan untuk operasional tim pengendali kecamatan, seperti pembinaan, pengawasan dan laporan pengem-

bangan. Namun fakta yang terjadi di Kecamatan Mantup, Biaya Umum (BU) tersebut dikantongi oleh camat sebagai hak pribadi jabatan yang disandangnya. Akibatnya tim pengendali kecamatan mandul dan tak dapat melaksanakan fungsinya karena ketiadaan dana operasional.

Hal yang sama juga dialami oleh tim pelaksana (Timlak) pembangunan desa, mereka tak berdaya akibat adanya potongsn dana BU yang dipotong pihak Kasi

Ekbang Kecamatan. Sejak awal dicairkanya dana proyek desa dalam bentuk apapun langsung disunat oleh Kasi Ekbang Kecamatan dengan dalih yang tak masuk akal, sehingga Timlak Desa hanya melaksanakan proyek desa sesuai dana yang diterima tanpa memperhatikan kwalitas fisik bangunan.

Kasi Ekbang Kecamatan Mantup, Sumarno SH saat ditemui di kantornya menyatakan, pemotongan BU proyek fisik desa sebesar 5-6 persen

dilakukan atas mandat camat, sebab 2 persen dari potongan tersebut dikantongi camat, sisanya dipergunakan oleh seksi ekonomi dan pembangunan kecamatan untuk memfasilitasi dan mengendalikan program bantuan pembangunan di 15 desa di wilayah kecamatan Mantup.

Beda halnya dengan Zubairi, selaku Camat Mantup.

Dia menyangkal adanya potongan 2 persen BU yang masuk kantong pribadinya.

Menurutnya keputusan pe-

motongan 2 persen BU sudah sesuai dengan pedoman umum tentang program bantuan pembangunan fisik desa.

Berdasarkan pedum tersebut, Zubairi menjelaskan, Kecamatan Mantup hanya memangkas 2 persen saja selebihnya Kasi Ekbang kecamatan yang mengelola termasuk untuk pembuatan laporan perkembangan dan surat pertanggung jawaban berbagai proyek berbasis infrastruktur dasar di tiap desa, tarno pungkasnya. www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

Kampung di Atas Laut KOTA BONTANG

Jika ingin merasakan kampung di atas laut yang lebih asli bisa berkunjung ke Melahing, Tihi-Tihi, dan Selangan.

KOTA Bontang di Kalimantan Timur, rumah dari Pupuk Kaltim atau PT Badak LNG, mungkin terdengar asing bagi sebagian warga Jakarta.

Padahal, di luar status kota industri 240 kilometer sebelah utara Balikpapan, kawasan ini memiliki daya tarik luar biasa, yaitu kampung-kampung yang berada di atas laut.

Keindahan laut dan pesisir Bontang memang belum dikembangkan maksimal. Namun, ada kawasan yang warganya mulai berbenah demi menarik wisatawan, yakni di Bontang Kuala. Bontang Kuala berada di tepi pantai Bontang, masih di daratan Kalimantan.

Bontang Kuala menjadi tempat wisata populer di Bontang. Warga di kampung ini tinggal di rumah panggung. Jumlahnya ribuan dengan kondisi yang sangat rapi.

Di ujung kampung terdapat kafe dan warung makan yang digunakan warga untuk bersantai sambil menikmati udara laut. Semakin malam, kampung itu tambah ramai dengan warga yang bersantai. Pengunjung bisa menikmati kuliner khas pesisir, ikan bakar segar dan masakan lainnya.

Oleh-oleh seperti produk olahan rumput laut dan teripang pun ada.

Selain itu, wisatawan juga bisa berperahu melintasi sela-sela rumah atau di bawah jalan dan jembatan kampung. Tak heran, sebagian warga Bontang dengan bangga menyebut Bontang Kuala sebagai “Venice van Borneo”.

Kampung ini terlihat dikelola dengan sangat baik, beda jauh dengan pesisir di Jakarta yang kumuh.

Tak ada sampah berserak di Bontang Kuala, udara begitu segar, hutan

Warga berkumpul di dermaga kampung wisata Bontang Kuala, Bontang, Kaltim.

mangrove rimbun terpelihara.

Kampung di atas air itu tepat menjadi penyegar, menepi dari segala kebisingan kendaraan bermotor dan kesesakan kota.

Jika ingin merasakan kampung di atas laut yang lebih asli bisa berkunjung ke Melahing, Tihi-Tihi, dan Selangan. Namun, bisnis wisata belum merambah ketiga kawasan itu.

Berkunjung ke ketiga tempat tersebut bisa menjadi sebuah petualangan alam bebas yang mengasyikkan asal dipersiapkan dengan baik dan mungkin mau sedikit repot, seperti memastikan ada perahu yang akan membawa wisatawan ke lokasi kampung di atas laut.

Warga Melahing, misalnya, menyebutkan, hanya satu-dua wisatawan saja yang datang. Ada juga mahasiswa yang datang untuk penelitian. Awal Agustus lalu, perjalanan dari Jakarta ke Melahing terwujud.

Perahu yang dikemudikan Rasyid, nelayan lokal, melaju pelan membelah Selat Makassar. Dengan lincah, ia mengemudikan perahunya menghindari tali-tali tempat warga membudidayakan rumput laut dan jaring-jaring nelayan.

Dari kejauhan, Kampung Melahing tampak mengapung di tengah lautan. Begitu sampai di kampung itu, warga yang tengah menjemur rum-

put laut menyambut dengan senyuman yang ramah. “Selamat datang,” kata seorang warga.

Jalanan kampung itu lebih mirip jembatan, memanjang lurus. Anakanak tampak bermain dengan gembira di jalanan dari kayu ulin tersebut.

Sementara beberapa anak lain mandi sambil berenang di air laut di bawah rumah-rumah itu. Di bawah lantai rumah, sebagian warga membuat keramba kerapu atau baronang. Air yang bening seperti kaca menampakkan ikan-ikan beraneka warna berenang ke sana kemari.

Rumah-rumah berjajar dengan bentuk yang nyaris sama. Saat air surut, tiang itu memperlihatkan ribuan kerang yang menempel.

Meski sehari-hari hidup dikepung lautan, jauh dari daratan, warga tak merasa takut. “Di mana mudah mencari makan, di situlah kami tinggal, termasuk di tengah laut,” kata Nasir Lakada (43), Ketua RT 016 Kampung Melahing, Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang.

Nasir berkisah, kampung itu bermula pada akhir 1990-an. Berawal dari semangat mencari sesuap nasi, ia bersama tiga kerabatnya berlayar menuju Bontang selama sehari semalam dari Mamuju, Sulawesi Barat.

Di pesisir kota industri itu mereka menemukan tempat yang mereka

rasakan mudah mencari nafkah sesuai dengan keahlian mereka: mencari ikan dan teripang. Awalnya, tutur Nasir, mereka tinggal menumpang di sebuah pondok yang terdapat di sebuah pulau.

Namun, setelah sebulan menumpang, lama-lama mereka tidak enak dengan pemiliknya sehingga memutuskan untuk membuat pondok sendiri. Berbekal kayu bakau yang banyak tumbuh di pesisir Bontang, mereka pun memutuskan membuat pondok di tengah laut.

Mereka menunggu air surut sehingga bisa menancapkan kayu bakau sebagai tiang rumah di dasar laut. Nasir dan kerabatnya sudah tahu seberapa tinggi air laut saat pasang sehingga lantai rumah tidak terendam.

Lama-kelamaan, di sekeliling pondok tumbuh rumah-rumah lain yang dihuni kerabat atau rekan Nasir yang berasal dari Mamuju. Rumah yang awalnya dari pohon bakau sedikit demi sedikit berganti menjadi pohon ulin (Eusideroxylon zwageri), kayu yang tumbuh di belantara Borneo.

“Bakau tidak tahan di air, kalau ulin semakin terendam air semakin kuat,” katanya.

Kini, ribuan tiang kayu ulin menancap di dasar laut, menopang puluhan rumah warga. Di kampung itu tinggal 55 keluarga atau sekitar 200 jiwa bagian dari RT 016 Kampung Melahing, Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang.

Perahu ketinting atau perahu ekor panjang menjadi andalan untuk mobilitas warga, baik untuk berbelanja keperluan, mengantar anak sekolah, merawat rumput laut, maupun mencari ikan atau teripang.

Warga menikmati listrik selama 24 jam karena keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal. Pembangkit itu dibangun di ujung kampung. Semua barang kebutuhan pokok, seperti air, beras, dan minyak, didatangkan dari Kota Bontang. Sensasi rasa terasing, tetapi damai sekaligus bebas, langsung menyergap. pra/kom

ADVENTURE ASYIKNYA BERSELUNCUR di Gumuk Pasir Parangkusumo BERSELUNCUR di gumuk pasir Parangkusumo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat menjadi alternatif bagi para wisatawan ketika mengunjungi Yogyakarta.

Pasalnya, di Parangkusumo memiliki bentukan bukit pasir dengan berbagai kemiringan yang dapat digunakan untuk berseluncur (sandboarding).

“Banyak wisatawan datang untuk mengunjungi berbagai atraksi budaya seperti bangunan bersejarah, desa wisata.

Gumuk pasir di Parangkusumo bisa jadi alternatif daerah tujuan wisata minat khusus,” kata salah satu pemandu sandboarding di Yogyakarta, Muhammad Fadil Ramadhan.

Fadil yang juga anggota Mapagama Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengatakan jika dibandingkan daerah tujuan wisata minat khusus lain, sandboarding di parangkusumo relatif lebih ramah lingkungan. Selain itu, segala kalangan dapat mencoba permainan berseluncur di pasir ini. “Olahraga ini tidaklah ekstrem dan relatif aman, tua hingga muda bisa melakukan,” lanjut Fadil.

Di gumuk pasir Parangkusumo memang terdapat puluhan wisatawan yang bermain sandboarding. Selain itu, para wisatawan juga mengambil foto kegiatan sandboarding.

Anak-anak, remaja, dan dewasa turut mencoba permainan berseluncur di pasir ini.

Wisatawan yang hendak mencoba sandboarding dikenakan biaya Rp 125.000, sudah termasuk pemandu dan perlengkapan seperti helm, hand protector, dan knee protector. Gumuk pasir Parangkusumo terletak sekitar 40 kilometer dari Malioboro, Yogyakarta. Dari gumuk pasir, wisatawan dapat melihat pemandangan Pantai Parangkusumo dan juga menikmati matahari tenggelam.wah/km

MENU

Hotel Grand Darmo Suite Surabaya Punya Nasi Begal HOTEL Grand Darmo Suite Surabaya kenalkan Nasi Goreng Begal untuk menambah menu serta tingkatkan minat pengunjung hotel tersebut.

Sego Begal atau Nasi Goreng Begal merupakan signature dish dari Hotel Grand Darmo Suite Surabaya dengan racikan bumbu spesial disajikan dalam bakul rotan dan beralaskan daun pisang, bertabur irisan telur dadar serta suwiran daging ayam goreng. Aromanya yang kuat dan presentasi makanan yang ada membuat nasi goreng begal menjadi sajian paling laris di Restaurant Angling Darmo. Satu porsi Sego Begal ini dapat dinikmati oleh 5 hingga 6 orang.

“Sego Begal ini memang pedas,

Para pengunjung menikmati nasi goreng Begal di Hotel Grand Darmo Suite Surabaya.

namun masih bisa menyesuaikan lidah para pengunjung dengan level kepedasan yang ada,” ujar Chef Tatang.

Pilihan rasa pedas yang dapat disesuaikan dengan selera pengunjung ada dua jenis yakni begal amatir dengan pedas standart hingga begal sa-

dis dengan rasa pedas yang ekstrim.

Sego Begal dibanderol hanya Rp 120.000 net per porsi, harga tersebut termasuk satu pitcher es teh.

Dengan porsi yang besar, banyak diantara pengunjung yang datang untuk mencicipi nasi goreng begal beramai-ramai. Menikmati nasi goreng Begal yang pedas menjadi keasyikan tersendiri ketika melihat wajah menjadi memerah karena kepedasan namun tak membuat ingin berhenti makan karena sedapnya.

“Banyak diantara pengunjung yang datang karena penasaran dengan rasanya yang unik, tetapi tidak sedikit pula yang sering datang sebagai penggemar Sego Begal,” pungkas Chef Tatang. eld

KHAS KULINER

Mie Brengsek Pedasnya Bikin Mandi Keringat KULINER mie bagi sebagian besar orang adalah kuliner biasa yang banyak dan mudah ditemukan. Namun pernahkah Anda mencoba kuliner mie berupa pangsit mie yang oleh pemiliknya diklaim sebagai pangsit mie terpedas se-Surabaya.

Inilah yang membedakan pangsit mie yang diberi nama “mie brengsek” dengan pangsit mie lainnya. Sesuai dengan namanya mie ini sangat brengsek dalam hal rasa pedasnya.

Penasaran dengan mie brengsek ini maka harus mencobanya. Kedai mie brengsek yang dikelola Renald Widodo berada di Jalan Jemursari.

Mie brengsek ini memang masih baru. Namun untuk urusan racikan dan usaha kuliner terutama mie sendiri bagi Renald bukan hal yang baru. Sebelumnya Renald yang juga pernah mengelola kedai mie Mahapatih.

Ia menjelaskan alasan memberi nama mie brengsek karena memang rasanya super pedas. Selain itu ia juga ingin memunculkan karakter yang khas dan kuat hingga mudah dikenal oleh pelanggannya. “‘Brengsek’ ini adalah bentuk kata ekspresi untuk sesuatu yang luar biasa. Bukan kata kasar atau bahkan makian yang saru untuk diucapkan,” jelasnya.

Jangan harap bisa menemukan rasa mie yang tidak pedas di kedai ini. Untuk level

kepedasan ada tiga level yakni, level cupu untuk tingkat level yang paling rendah, level kapok lombok untuk tingkat rasa pedas yang sedang dan level sikat miring untuk tingkat rasa pedas yang tidak ada lawannya.

Nah, dijamin ketika makan mie brengsek ini pasti akan kemringet (keringatan).

Renald bahkan menantang jika ada pelanggannya yang mampu menghabiskan mie brengsek level sikat miring maka ia akan memberikan gratis untuk makan mie seumur hidup di tempatnya.

“Kalau ada yang mampu menghabiskan mie brengsek level sikat miring dalam waktu 5 menit tanpa minum saat makan, akan kami beri hadiah gratis makan Mie Brengsek seumur hidup,” tantangnya.

Namun hingga sekarang belum ada yang bisa meladeni tantangan Mie Brengsek.

Sebagian besar pelanggan memesan level kapok lombok atau level yang sedang. Itu pun mereka beberapa kali harus berhenti dan minum.

Renald mengatakan jika cabai yang digunakan murni cabai rawit yang sudah dikeringkan. Sebagai gambaran untuk level cupu memakai sekitar 20 cabai, untuk level kapok lombok menggunakan 20 hingga 50 cabai dan level sikat miring cabainya sudah di atas 50 sampai tak terhingga. sur

Pangsit Mie Brengsek di kawasan Jalan Jemursari, Surabaya.

HOTEL

Seventeen Lounge Harris Hotel Surabaya Full Layanan Eksklusif HARRIS Hotel & Conventions Gubeng Surabaya dihadirkan Seventeen Lounge untuk para pengunjungnya. Lounge ini merupakan salah satu fasilitas terbaru melengkapi kebutuhan para tamu executive yang membutuhkan privasi dan layanan eksklusif.

“Terletak di lantai 17, Seventeen Lounge menyajikan aneka makanan dan minuman untuk menemani saat meeting maupun kongko santai di siang hingga malam hari. Breakfast dipersiapkan untuk tamu yang tinggal di kamar Comfort room, Blissful Suite dan Amazing Residence Suite juga Afternoon High Tea yang dapat dinikmati secara gratis dari jam 15.00 hingga 17.30. Afternoon High Tea juga dapat dinikmati oleh tamu yang tidak tinggal di Comfort Zone dengan hanya Rp 75.000 net

untuk semua makanan dan minuman yang tersedia”, ujar Setiawan Nanang, Marketing Communications Hotel POP-Harris Gubeng Surabaya.

Setiawan menambahkan, di Seventeen lounge juga ada 2 Meeting room dan 1 Board room yang disebut Cloud Meeting room & Board room, digunakan untuk pertemuan keluarga, meeting perusahaan, makan malam privat, dan acara lain nya hingga mencapai 100 orang. Dengan tampilan city view yang unik, pengunjung akan betah dan nyaman untuk tinggal dan berlama-lama di area tersebut, khususnya malam hari.

“Selain Bar, Meeting room dan sofa menghadap ke wajah kota Surabaya, juga dilengkapi dengan Smoking area dan Musholla”, pungkas Setiawan. eld

Pengunjung menikmati fasilitas Seventeen Lounge yang eksklusif.

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 101/31 Agustus - 06 September 2015

SYARAT DAN PENDAFTARAN DHIMAM ABROR DIDUGA CACAT HUKUM

PAKSAKAN PILWALI 2015 KPU SURABAYA PENJAHAT DEMOKRASI Dicomotnya UU ITE disinyalir sebagai perisai untuk melindungi kesalahan KPU Surabaya. Diduga, KPU Surabaya ikut ‘berpolitik’ dengan memaksakan proses verifikasi faktual dokumen pasangan bakal Cawali-Cawawali Rasiyo-Abror.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dinilai ikut ‘berpolitik’ dalam melaksanakan proses verifikasi faktual dokumen pasangan bakal Cawali-Cawawali RasiyoDhimam Abror Djuraid yang diduga cacat hukum karena banyak terjadi pelanggaran.

Beberapa pelanggaran yang terjadi selama proses tahapan pilkada diantaranya, diterimanya surat rekomendasi DPP Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bakal calon Wakil Walikota, Dhimam Abror Djuraid yang melewati batas akhir pendaftaran dan surat rekomendasi parpol pengusung berupa hasil scan, tidak asli atau cap basah sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Penyerahan dokumen bakal Cawawali pasangan bakal Cawali Rasiyo yang melewati batas batas akhir pendaftaran dianggap sebagai kejanggalan. Sebab sesuai batas akhir pendaftaran, kelengkapan dokumen seharus diserahkan pada 11 Agustus 2015, namun KPU memberi kelonggaran hingga 19 Agustus 2015.

Sedangkan surat rekomendasi parpol pengusung berupa hasil scan, tidak asli atau cap basah sesuai persyaratan yang ditetapkan, KPU malah ‘mencomot’ UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), guna mem-

bela kebijakan mereka menerima rekom ‘aba-abal’ tersebut.

Dicomotnya UU ITE ini disinyalir sebagai perisai untuk melindungi kesalahan KPU Surabaya yang menabrak UU Nomor 8 Tahun 2015, UPKPU 9/2015 dan PKPU 12/2015. Padahal, jelas-jelas di 3 aturan itu, sama sekali tidak disinggung soal dibolehkannya rekomendasi scan/print.

Di UU ITE itu, KPU menemukan alasan untuk membenarkan tindakan mereka. KPU mencomot UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),pasal 5 ayat (1), “bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,” Juga di Pasal 5 ayat (2), “Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Untuk menguatkan argumentasinya, KPU Surabaya sampai harus mencari restu KPU RI guna mendapatan “legitimasi” penggunaan UU ITE untuk membela keputusannya membolehkan rekomendasi scan.

Salah satu komisioner KPU Surabaya, Nurul Amalia mengklaim, bahwa alasan penggunaan UU ITE sudah sepengetahuan dan persetujuan KPU RI setelah pihaknya melakukan konsultasi di gedung KPU RI. Terkait masalah ini, Ketua Kelompok Kerja Sekretariat Bersama Koalisi Majapahit, A.H. Thony mengatakan, sebagai sepenyelenggara pemilu (pilkada) KPU Kota Surabaya seharusnya memegang teguh independensi dan tidak boleh terpengaruh dari kepentingan lain diluar tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sikap KPU Kota Surabaya yang memaksakan Pilkada Surabaya bisa dilangsungkan 9 Desember 2015 tersebut dianggap telah mengabaikan sistem hukum dan perundang-undangan. Soal penyerahan berkas persyaratan Dhimam Abror yang melewati batas akhir pendaftaran, dinilainya sebagai bentuk pelanggaran.

“Batas akhir pendaftaran yang seharusnya diserahkan pada 11 Agustus 2015, justru oleh KPU diberi kelonggaran hingga 19 Agustus 2015. Padahal, syarat utama Paslon seharusnya sudah tidak bisa diganti,” tegas Thony di Surabaya, Rabu (26/08/2015).

Adanya masa perbaikan yang berkaitan dengan kelengkapan yang bisa disusulkan, menurut Thony, memang diperbolehkan. Namun batas waktu harus diatur dan tidak menabrak undang-undang.

“Kalau menurut ukuran kita dari perspektif Koalisi Majapahit, jelas kelengkapan ini tidak sah. Jadi langsung, mau kami adalah sejak awal kelengkapan tersebut (berkas Rasiyo-Abror) tidak sah,” tegasnya lagi.

Dijelaskan AH Thony, pelanggaran KPU setempat dalam hal ini, masuk pelanggaran Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.

Belum lagi pada masa perpanjangan pendaftaran tahap dua, yaitu tanggal 9 hingga 11 Agustus, terindikasi pelanggaran Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2015.

Selain itu, penerimaan perbaikan berkas di luar batas waktu, seharusnya mengacu pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. “Yaitu batas akhir penutupan yang dilakukan selama tujuh hari pasca pendaftaran ditutup.

Kemarin, pendaftaran Pak Rasiyo dan Abror itu lebih dari sehari, yaitu baru daftar pada 11 Agustus. Nah, rekom aslinya baru diserahkan pada 19 Agustus,” papar dosen Unitomo Surabaya ini.

Mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini juga menyoroti kebijakan KPU yang ‘mengesahkan’ rekomendasi PAN berbentuk scan untuk pasangan Rasiyo-Dhimam Abror dengan menggunakan payung hukum UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Menurut Thony, penggunaan UU

oleh pejabat pembuat akta.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Ponang Adji Handoko kepada lensaindonesia.com, Kamis (27/08/2015) menilai, KPU Surabaya sengaja menyembunyikan tahapan Pilwali.

“Kami minta KPU tidak menyembunyikan semua permasalah yang terjadi selama proses tahapan Pilwali (Pilkada) dengan tujuan untuk membangun opini seolah-olah ‘adem ayem’ dan tidak ada persoalan apapun. Sikap slintutan KPU yang cenderung berpolitik ini justru akan menciptakan suasan yang tidak konduksif,” katanya.

Menurut Ponang, ‘kebohongan’ yang saat ini tutup rapat-rapat oleh KPU Surabaya tersebut akan menjadi bom waktu. “KPU Surabaya akan menanggung resiko besar bila memaksakan pilkada cacat hukum tersebut berlangsung tahun ini (2015). Bila tetap saja dipaksakan Pilkada 2015 sama halnya KPU melakukan kejahatan demokrasi.

Pilkada Surabaya akan sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak menyalahi peraturan perundangundangan bila digelar 2017,” ujarnya.

“Perlu dipahami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, bila nanti ada kegaduhan politik yang muncul di tengah masyarakat, hal itu akibat dari ulah KPU. Kami minta KPU memegang teguh independensi dan tidak boleh terpengaruh dari kepentingan lain di luar tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu,” tegas Ponang. ian/LI-13

ITE untuk mengesahkan rekom berbentuk scan tanpa tanda tangan dan stempel basah tersebut juga keliru. Pasalnya, di dalam pasal 5 ayat 4 tidak memperbolehkan hal itu. “KPU hanya mengutip pasal 5 ayat 1 UU ITE. Silahkan dibuka pasal 5 ayat 4,” tegas Thoni kepada lensaindonesia.com.

Diketahui, dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 5 ayat 1 memang menyebutkan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Sedangkan di ayat 2 menyebut ‘informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di lndonesia’.

Lalu di ayat 3, menyatakan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Namun bunyi ayat 1 sampai 3 tersebut kembali diperjelas di ayat 4, yang menyebutkan bahwa ‘Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen E\ektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a). surat yang menurut Undang— Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang— Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat

KETUA PUSKOPKAR JAWA TIMUR, DRS.EC.H.TRI HARSONO

KEMBALIKAN KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN NASIONAL “Jika ingin perekonomian Indonesia maju, koperasi harus kembali menjadi soko guru perekonomian nasional”, itulah statemen Ketua Pusat Koperasi Karyawan Jawa Timur Drs.Ec.H.Tri Harsono kepada Lensaindonesia menyikapi terpuruknya perekonomian dewasa ini.

Menurut Tri sapaan akrabnya, koperasi sangat berpotensi menjadi pondasi perekonomian Nasional jika memang seluruh penggiat termasuk pengurus dan anggotanya memaksimalkan untuk pengembangan usaha.

Dia menjelaskan, kalau saja setiap anggota membuat usaha misalkan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya, tentunya lambat laun koperasi tersebut akan terus berkembang. Hal ini tentunya bisa menjadi pondasi perekonomian nasional.

“Sederhana saja. Misalnya satu anggota memiliki omset sepuluh juta sebulan, dan koperasi bisa memenuhi kebutuhan barangnya tentunya akan berputar dan berjalan. Bayangkan kalau seluruh anggotanya melakukan wirausaha di temnpat masing masing, tentunya akan berjalan dan berkembang,” kata Tri. Sesuai dengan tujuanya, Tri mengingatkan bahwa koperasi dibentuk sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam koperasi, modal dan kegiatan usaha dilakukan secara bersamasama dan hasilnya juga untuk kesejahteraan anggotanya secara bersamasama. Koperasi sebagai “soko guru” perekonomian Indonesia yang keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh undang-undang. Soko guru sendiri berarti sesuatu yang menjadi penegak atau pengukuh yang bersifat mandiri dan eksis.

Berdasarkan pada pengertian koperasi di atas juga menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia tidak sematamata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk memperkokoh dan membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam

www.lensaindonesia.com

PROFIL NAMA: DRS.EC.H.TRI HARSONO TEMPAT TGL/LAHIR: KARANGANYAR, 18 APRIL 1962 JABATAN: KETUA PUSKOPKAR JAWA TIMUR PENGALAMAN: 1. Manager Kopkar Coca Cola 2. Manager Koperasi PENAMAS 3. Manager Koperasi Kekar, PT Pakuwon Jati 4. Direktur PT Tulen Graha Amerta 5. Pengurus Puskopkar Jawa Timur 6. Pengurus Inkopar 7. Ketua Yayasan Al-Azar 8. Ketua Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo 9. Pengurus Yayasan Yatim Roudoh 10. Direktur Utama CV Tunggal Karya Cipta 11. Komisaris PT Sekawan Karya Cipta 12. Pengurus DPD Apersi Jawa Timur 13. Pengurus Dekopinwil Jatim 14. Pimpinan Umum Lira News 15. Pimpinan Umum Fajar Metro 16. Pengurus Club Jantung Sehat Cabang Sidoarjo 17. Manage Koperasi Bisnis Indonesia 18. Ketua Koperasi Distribusi Indonesia

Tri Harsono bersama keluarga.

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

“Inilah yang harus kita ingat bahwa koperasi harus kembali menjadi soko guru perekonomian. Kalau melihat perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini yang terpuruk, hal ini harus kita sadari bersama jika ingin bangkit,” katanya.

Untuk itu, dirinya meminta seluruh gerakan Koperasi dan UMKM harus siap berfikir wirausaha untuk agar tidak berfikir konsumtif. “Mainset konsumtif harus kita rubah menjadi produktif untuk berwira usaha.

Kalau tidak ingin maju seluruh penggiat koperasi harus membangun kembali semangat itu,” katanya.

Seluruh pemangku kebijakan yang terkait perkembangan koperasi dan UMKM, lanjutnya, tentunya harus didukung pemerintah termasuk memberikan solusi bagi kelangsungan pelaku wirausaha. Lebih luas, dirinya menyambut baik program pemerintah yang juga mendorong agar koperasi kembali menjadi soko guru perekonomian nasional.

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang mengedepankan program kedaulatan pangan sebagai visi besar bangsa ini dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam menyongsong glo-

balisasi dan ekonomo global ASEAN. Inilah tujuan pemerintah akan membangun dan menghidupkan kembali koperasi.

Jika dimaksimalkan, koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia, tegasnya, akan berperan sebagai pusat distribusi dan jaminan ketersedian mulai dari pupuk, benih hingga modal usaha. Peran koperasi harus dikembalikan seperti semula dan jaminan distribusi melalui koperasi, akan menjadi amunisi utama dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan.

“Bayangkan jika seluruh koperasi saling memenuhi kebutuhan prodak yang dihasilkan, tentunya akan ada simbiosis mutualisme diantara anggotanya. Misalkan urusan sembako, perikanan, perumahan, industri, dan kebutuhan lainya bisa saling memberikan suplay. Maka kesulitan pasar akan bisa diatasi untuk kebutuhan lokal,” ungkapnya.

Untuk ukuran Jawa Timur, pihaknya sangat pengapresiasi dorongan Gubernur Jatim Soekarwo yang megnintruksikan kepada tiap desa untuk membentuk koperasi sendiri untuk menguatkan perekonomian di tiap wilayah. Meski begitu pihaknya menekankan harus ada pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar kemauan dan semagat bisa

tersalurkan dengan baik.

Tri Harsono melihat selama ini fungsi koperasi hanya sebagian besar untuk simpan pinjam saja agar bisa berjalan. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor utama agar setiap anggota mulai berfikir berwirausaha.

“Jadi kalau meminjam uang bukan untuk dihabiskan sebagai konsumen, tetapi sebagai untuk modal wirausaha. Kalau saja usaha tersebut nantinya seluruh kebutuhan podaknya di pasok oleh koperasinya, tentunya perekonomian di tingkat bawah bisa semakin kuat,” katanya.

Dalam hal ini, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur (Dekopinwil Jatim) yang merupakan gabungan koperasi sekunder dan seluruh Dekopinda bisa memaksimalkan fungsinya untuk mendorong anggotanya secara masif kembali bersemangat menghidupkan koperasi sebagai tonggak dan pondasi perekonomian.

“Program kerja Dekopinwil Jawa Timur melakukan aspek kelembagaan seperti menyelenggarakan pelatihan dan sistem jaringan sangat efektif.

Pengembangan SDM pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan baik di tingkat manajemen sangat berguna jika seluruh anggota juga memiliki pemahaman dan kemampuan yang sama untuk maju,” ungkapnya.

Istri: Nita P Windati, SE Anak: 1. Lusia Hardiana, Ssi 2. Afida Noorfajarina, Si Com 3. Moch. Syafiq Authory Hobby: Jalan-jalan

Memasuki era perdagangan bebas asia (MEA) tentunya harus diantisipasi agar produk dan SDM lokal bisa bersaing. Dalam hal ini peran koperasi yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian nasional harus kembali dihidupkan.

Menurut Tri Harsono, saat ini ada ada tiga lembaga penggerak ekonomi masyarakat, yakni koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta. Namun dari ketiganya hanya koperasi yang berwatak sosial, karena beorientasi untuk mensejahterakan anggota-anggotanya.

Lebih lanjut, dampak pasar bebas Asia hingga saat ini memang belum terasa signifikan hingga masyarakat tingkat bawah. Namun jika dilihat lebih lanjut, dirinya mengingatkan agar perekonomian nasional paling tidak memaksimalkan potensi mesin perekonomian yang bisa dihasilkan oleh koperasi.

“Bayangkan jika jeruk impor dari

luar negeri harganya lebih murah dari jeruk lokal. Mau dijual kemana produk petani yang sudah dihasilkan di desa-desa. Kalau ini dicermati tentunya harus segera mengambil langkah cepat mempersiapakan SDM dan kualitas agar bisa bersaing,” imbuhnya.

Tri mencontohkan, misalkan untuk kenaikan harga cabe di pasaran tidak akan terjadi jika fungsi koperasi di tiap desa dan wilayah dimaksimalkan. Artinya, setiap wilayah saling memenuhi kebutuhan bahan makanan yang nantinya saling menjadi sasaran pasar dan dikelola oleh koperasi.

“Kalau setiap mayarakat menanam cabe, masak ya harganya bisa selangit begitu. Nah, jika setiap wilayah produktifitas untuk kebutuhan terpenuhi maka MEA tidak akan menjadi momok yang menakutkan bagi perkonomian nasional,” pungkas Tri. iwan