Koran Lensa Indonesia Edisi 102

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 102 07 - 13 September 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Buwas Sudah Digeser Silahkan Korupsi Lagi Asal Jangan Gaduh Korupsi mobil crane Pelindo II menjadi pintu masuk membongkar kasus lain yang nilainya mencapai ratusan triliun dan melibatkan keluarga tertentu. Sayangnya, Buwas sudah keburu dicopot. Ada kepentingan segelintir elit yang ingin merusak citra Polri.

TEKA-TEKI mengenai Komjen Budi Waseso (Buwas) diganti dari jabatan sebagai Kepala Bareskrim Polri, akhirnya terjawab. Alumnus Akademi Kepolisian 1984 itu, dimutasi pada jabatan baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Buwas yang sejak Januari 2015 memimpin Bareskrim digantikan Komjen Anang yang saat ini menjabat Kepala BNN. Artinya, Buwas dan Anang bertukar posisi sebagai Kepala BNN dan Kabareskrim Polri.

Anang merupakan alumnus

Akpol 1982 atau rekan seangkatan dengan Kapolri saat ini, Jenderal Badrodin Haiti.

“Betul Pak Anang BNN bertukar posisi dengan Kabareskrim,” ucap Badrodin kepada wartawan, Kamis (3/ 9/2015) malam.

Komjen Buwas membenarkan dirinya digeser dari jabatannya saat ini sebagai Kepala Bareskrim Polri. Ia membenarkan akan menempati jabatan baru sebagai Kepala BNN. “Tadi malam saya disampaikan perpindahan saya. Saya melaksanakan tugas

sebagai Kepala BNN dan Kepala BNN (Komjen Anang Iskandar) menggantikan saya,” ujar Buwas saat dikonfirmasi di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Buwas mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan pimpinan Polri terkait pergeseran posisi tersebut.

Sejak awal, ia mengaku tidak pernah memilih-milih tempat bertugas. “Insya Allah semua saya kerjakan dengan sebaikbaiknya,” lanjut Buwas.

Meski demikian, mantan Kapolda Gorontalo itu menga-

ku belum mendapatkan telegram rahasia (TR) resmi soal perpindahannya itu. Ia yakin TR yang dimaksud akan menyusul.

Meski demikian Buwas menyebut, masih ada 67 kasus korupsi yang datanya dipegang Bareskrim Polri.

Setelah dirinya tak lagi menjabat Kepala Bareskrim Polri nantinya, Buwas minta penyidik Bareskrim tetap melanjutkan pengusutan kasuskasus itu.

Baca: Buwas... Hal 7

DICOPOT ATAS PESANAN ISTANA KAPOLRI Jenderal Badrodin Haiti mengaku tidak ada alasan khusus menukar jabatan Kepala BNN dan Kabareskrim, yang melibatkan Budi Waseso (Buwas) dan Anang Iskandar.

“Ini kejadian biasa di Polri dan ada proses mekanisme Wanjakti. Ini pertanyaannya ada yang 3 bulan, 5 bulan ada

yang setahun bahkan lebih.

Itu biasa karena sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Itu wajar,” ujar Badrodin di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/9).

Badrodin tidak menampik bahwa pergantian itu berasal dari Istana. Namun, ia membantah jika pergantian Kabareskrim Buwas karena

kebijakannya mengganggu perekonomian tanah air.

“Kami kan sudah terima keppresnya tentang pemberhentian Komjen Anang jadi Kepala BNN dan pengangkatan Pak Buwas penggantinya. Sudah ada keppresnya,” imbuh Badrodin.

Baca: Dicopot... Hal 7

RJ Lino Kongsi Utama Kerajaan Bisnis JK PENCOPOTAN terhadap Komjen Buwas disebut-sebut terkait dengan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim di ruangan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Richard Joost Lino pada Jumat 28 Agustus 2015.

RJ Lino disebut sebagai orang dekat Wapres Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Sofyan Djalil. Saat digeledah ruang kerjanya

Beredar Transkrip Rekaman Diduga Suara RJ Lino Ngaku Dibekingi Wapres DIRUT PT Pelindo II (APC) Richard Joost (RJ) Lino diduga mengaku mendapatkan backing atau perlindungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Presiden Joko Widodo.

Pernyataan RJ Lino tersebut terkait penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi pengadaan 10 mobil crane. Hal tersebut terungkap dari sebuah rekaman pertemuan RJ Lino dengan General Manager (GM) PT Pelindo II pada Selasa (1/9/2015) sore. Berikut transkrip rekaman yang diduga suara Lino di hadapan para GM: Baca: Beredar... Hal 7

RJ Lino mengaku tak tahu menahu duduk perkara hingga Bareskrim Polri membongkarbongkar kantornya. Dia pun merasa tersudut dan telah diadili karena polisi menyertakan para wartawan dalam penggeledahan itu.

“Saya tidak pernah teken kontrak. Terus terang, saya tadi SMS (mengirim pesan singkat kepada) Pak Luhut Panjaitan (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan). Beliau lagi rapat. Saya protes besar,” ujar RJ Lino saat berbincang dengan Sofyan Djalil melalui sambungan telepon yang kemu-

dian tersebar di media massa.

RJ Lino mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatan Dirut PT Pelindo II, jika Bareskrim melakukan cara-cara seperti itu.

“Susah negeri ini seperti ini. Kita kayak dihukum media.

Begitu datang, media begitu banyak. Saya seperti dibuat seperti kriminal. Come on (tolonglah), Pak. I’m make this company so rich (Saya telah membuat perusahaan ini menguntungkan).

Kok, malah saya dihukum begini.

Baca: RJ Lino... Hal 7

Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman: Buwas Sudah On Track dan Bertanggung Jawab

Panasaran Sosok Lino, DPR Segera Bentuk Pansus Pelindo

BUWAS masih “buas”. Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) tetap getol menggarap banyak kasus. Maka tidak heran bila suara tuntutan agar dia dicopot kian nyaring terdengar. Terutama setelah penggeledahan yang dilakukan Bareskrim di ruangan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Richard Joost Lino, Jumat (28/8) lalu.

Jabatan Kabareskrim dicopot dan Buwas digeser ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Saat dikonfirmasi, sesepuh Polri Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman merasa Buwas sejauh ini tidak membuat kegaduhan.

“Apa yang salah kalau materi hukumnya benar dan terjadi suatu perbuatan pidana. Yang bikin gaduh dan kebakaran jenggot justru orang yang terlibat kasus,” ujar bekas Kapolda Metro Jaya ini.Berikut kutipan selengkap-nya: Buwas dicopot dan digeser ke BNN. Tanggapan Anda?

ANGGOTA DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyatakan, pencopotan Komjen Budi Waseso (Buwas) sebagai Kabareskrim menjadi menarik. Bahkan, dirinya mengaku panasaran siapakah sosok bernama R.J. Lino.

“Lino bisa menelpon atasannya bahkan mengancam mundur karena kantornya digeledah.

Tampaknya Lino ketakutan sehingga dia mengancam,” ujar Masinton di gedung parlemen Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, Kabareskrim berhak melakukan penggeledahan itu karena sudah sesuai dengan prosedur. Buwas, kata dia, tidak salah karena sesuai prosedur tapi malah Lino melakukan perlawanan dengan cara menelpon menteri dan mengacam mengundurkan diri.

SATELIT MINI 100 PERSEN BUATAN INDONESIA DILUNCURKAN Ekbis

www.lensaindonesia.com

oleh tim Bareskrim, RJ Lino murka. Ia bahkan “mengancam” mundur dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo tidak turun tangan menyelesaikan cara-cara seperti yang dilakukan Bareskrim.

Hal itu disampaikan RJ Lino saat berbincang dengan Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, melalui sambungan telepon yang didengarkan langsung oleh wartawan. Dia tak terima dengan penggeledahan itu karena tak pernah dipanggil atau dimintai keterangan oleh polisi.

2

Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman.

Saya belum mendengar sama sekali isu pencopotan ini.

Namun kemarin saya mendengar interview antara Kabareskrim dengan TV One siang. Saya cu-kup kaget, ada apa lagi ini.

ai dengan aturan dan undangundang. Yang merasa adanya kegaduhan itu kan orang-orang yang terlibat atau ada kaitannya dengan kasus tadi. Sedangkan masyarakat pada umumnya senang dengan adanya penegakan hukum di bidang korupsi oleh Polri.

Konon Buwas dicopot karena mengganggu pejabat negara terkait kasus Pelindo II. Benarkah demikian?

Apa yang gaduh? Polisi dalam hal ini Bareskrim telah menjalankan kewenangannya dalam penegakan hukum sesu-

Jadi menurut Anda Buwas tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional?

Baca: Komjen... Hal 7

MASUK KIH TAPI MASIH GABUNG KMP, DI MANA POSISI PAN? Politik

3

ADA NAMA TYAS DAN SHINTA DI BAP GERMO ARTIS PSK Blitz

“Faktanya justru Lino yang bikin gaduh. Karena setelah dia menelpon menteri, Wapres Jusuf Kalla menelpon Buwas, ada menteri menelpon Kapolri.

Sebenarnya siapa yang bikin gaduh,” ucapnya lagi.

Masinton mengatakan, Lino sepertinya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sehingga terjadi anomali, pemaksaan pergantian Kabareskrim. Padahal, rotasi sewajarnya melalui sidang dewan jabatan dan kepangkatan tinggi Polri (Wanjakti). Namun bisa dilihat kalaupun benar ada sidang Wanjakti, itu sudah tidak normal.

“Ini yang membuat kita bertanya-tanya siapa Lino ini sebenarnya. Ayo kita buka sejarah Lino,” ucapnya.

Menurut Masinton, penggeledahan di kantor Lino, adalah bagian dari penegakan hukum tapi anehnya Buwas yang kemudian terpental. Padahal Presiden Jokowi memberikan perhatian mengenai dwelling time.

Baca: Panasaran... Hal 7

AMIEN RAIS SEBUT "DAJAL" BIANG KRISIS EKONOMI 3

Nasional 9

EKBIS

2 Edisi 102/ 07 - 13 September 2015

Benahi Dwell Time, Priok Tersambung Rel Kereta ke Cikarang

Ketua Organda Tanjung Perak Surabaya, Kody Lamahayu.

Bongkar Muat Sepi, 17 Perusahaan Trucking Gulung Tikar KRISIS ekonomi yang terus melemahkan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sangat dirasakan oleh pengusaha Trucking yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Dalam kurun waktu satu tahun, setidaknya sudah 17 perusahaan gulung tikar. Hal tersebut disebabkan terus melemahnya nilai tukar rupiah sehingga berdampak pada sepinya eksport import.

Ketua Organda Tanjung Perak Surabaya, Kody Lamahayu mengatakan, dari 9.000 armada yang tergabung, saat ini hanya 5.000 kendaraan yang masih beroperasi. “Sejak tahun 2014, hingga sekarang sudah 17 perusahaan yang sudah gulung tikar, penyebabnya sudah jelas anjloknya perekonomian sehingga berdampak terhadap aktivitas di pelabuhan,” terangnya.

Menurunnya, nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 14 ribu lebih, selain sepinya aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak,” tahun sebelumnya (2012) kapal yang akan bersandar dan berangkat, harus antri 4-5 kapal,” tambahnya.

Harga spare part yang membumbung tinggi hingga kenaikan mencapai 30-40 persen, membuat para pengusaha memilih mengumandangkan kendaraannya,” untuk mengatasi hal tersebut, pengusaha harus melakukan kapitalisasi spare part,” ucap Kost.

Pihaknya berharap, pemerintah agar memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah serta persyaratan yang tidak terlalu dipersulit,” kami tidak perlu dikasih subsidi, cukup berikan pinjaman dengan mudah serta bunga yang kecil,” ringkasnya.

Saat ini pemerintah sendiri memberikan subsidi kepada para pengusaha angkutan berupa biaya balik nama (BBN) dan perpanjangan STNK, yang dianggap rofik tidak berdampak biaya operasional.

Pelindo III Bangun PLTMG Ramah Lingkungan PT PELABUHAN Indonesia III (Persero) atau Pelindo III kali ini mengusung konsep ramah lingkungan di terminal tersebut dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan nilai investasi USD 6,6juta.

“PLTMG tersebut akan dioperasikan oleh PT Lamong Energi Indonesia (LEI) yang merupakan anak usaha sinergi antara Terminal Teluk Lamong dan PT Adhi Karya (Persero). Proyek ini juga menunjuk Max Power Indonesia sebagai kontraktor.

Dengan mengelola PLTMG, LEI akan menjadi perusahaan penyedia listrik berbahan bakar gas yang efisien”, ujar Prasetyadi, Direktur Utama Terminal Teluk Lamong saat acara ground breaking pembangunan PLTMG, beberapa waktu lalu.

Dengan lahan seluas sekitar 9.000 meter persegi untuk lokasi pembangunan pembangkit listrik dengan teknologi ramah lingkungan yang dibagi dua tahap, pada tahun 2015 dan 2016. Di tahap pertama, total kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 6,6 Megawatt dari dua pembangkit listrik tenaga mesin gas. “Tujuan pembangunan tahap awal adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik yang diperlukan pada peralatan dan fasilitas di Terminal Teluk Lamong yang sebagian besar menggunakan listrik,” tandas Prasetyadi.

Penambahan jumlah pembangkit listrik tenaga mesin gas yang digelar tahun 2016, lanjut Prasetyadi, ditargetkan mampu menghasilkan 13 Megawatt.

Pembangkit listrik tersebut masing–masing berkapasitas 3,3 Megawatt dan dipasang sebanyak empat buah pada pembangunan tahap II. Rencananya, PT Lamong Energi Indonesia tak hanya sebagai penyedia listrik ramah lingkungan, namun juga bergerak di bidang utilitas. Pengolahan air dan limbah, pendistribusian gas serta broadband bakal menjadi layanan penunjang oleh anak perusahaan pertama milik Terminal Teluk Lamong tersebut. Ke depannya, PT Lamong Energi Indonesia dikhususkan sebagai penyedia listrik dan utilitas di kawasan industri dan pelabuhan di seluruh Indonesia.

“Terminal Teluk Lamong dan wilayah Pelabuhan Tanjung Perak akan menjadi pelabuhan dan kawasan industri percontohan yang menggunakan bahan bakar listrik dan ramah lingkungan di Indonesia”, eld pungkas Prasetyadi.

Penambahan jumlah pembangkit listrik tenaga mesin gas yang digelar tahun 2016, ditargetkan mampu menghasilkan 13 Megawatt.

www.lensaindonesia.com

KEMENKO Maritim dan Sumber Daya berencana membangun jalur rel kereta dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara ke kawasan industri Cikarang Dry Port.

Bila terealisasi, proyek ini dapat menurunkan waktu bongkar muat barang (dwell time) di Priok turun signifikan.

Ketua Satuan Tugas Dwell Time yang juga Deputi Bidang Sumber Daya dan Jasa, Kemenko Maritim dan Sumber

Daya, Agung Kuswandono mengaku pembangunan jaringan kereta masuk Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara sudah sangat mendesak.

Jaringan kereta hingga kini belum masuk ke dalam pelabuhan. Kini masih berhenti di luar pelabuhan. Akibatnya lalu lintas keluar masuk kontainer di Priok menjadi relatif lamban.

Untuk memangkas waktu bongkar muat, Satgas Dwell

Time akan mendorong percepatan jaringan kereta masuk ke dalam area bongkar muat di Pelabuhan Priok. Jaringan kereta tersebut akan dihubungan dengan terminal peti kemas atau dry port di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat (Cikarang Dry Port).

“Jalur ini bisa jadi, dwell time bisa berkurang. Saya yakin,” kata Agung saat diskusi pengembangan rel kereta pelabuhan di area industri Ja-

bebaka, Cikarang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2015).

Cikarang Dry Port dibangun awalnya sebagai feeder atau spoke dari industri di kawasan Bekasi, Cikarang hingga Purwakarta. Sayangnya, Cikarang Dry Port belum dilalui kereta barang menuju Pelabuhan Priok, meskipun kawasan Cikarang Dry Port sudah memiliki infrastruktur rel kereta. Saat ini, Cikarang Dry Port masih tergantung angkutan truk

pembawa peti kemas.

“Cikarang Dry Port dibangun 2009, ternyata (KAI) dengan Pelindo nggak terjadi hubungan kerja yang baik,” ujarnya.

Agung di depan pengusaha menjelaskan, bila PT KAI (Persero) akan membangun jaringan kereta masuk ke pelabuhan. Proses ini akan dikebut dalam 6 bulan ke depan.

“Kereta 6 bulan sudah siap dibangun,” tuturnya. feb/rrd

LAPAN A2/ORARI Diluncurkan Numpang Roket India

Satelit Mini 100 Persen Buatan Indonesia Pantau Kemaritiman Satelit ekuatorial pertama di Indonesia diluncurkan dari India. Satelit ini bertugas untuk memantau kondisi maritime di Tanah Air. PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melepas satelit ekuatorial pertama di Indonesia, LAPAN-A2, Kamis (3/9/ 2015) pagi, di Pusat Teknologi Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jl. Cagak Satelit KM 4, Rancabungur, Bogor, Jawa Barat. Satelit tersebut digunakan untuk pemantauan kemaritiman Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh LAPAN. “Penelitian yang konkret seperti inilah yang dibutuhkan,” tegas Presiden Jokowi.

“Satelit untuk pemantauan dalam hal apapun, pertanian kita, cuaca, maritim, semuanya akan sangat bermanfaat.

Saya kira fungsi-fungsi ini yang ke depan dikembangkan LAPAN,” tambah Jokowi.

Sebagai bentuk dukungan, Jokowi berjanji akan meningkatkan anggaran penelitian untuk LAPAN. Penambahan

anggaran akan dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan dan diharap fokus pada teknologi yang implementatif dan memberikan manfaat nyata.

“Yang dibutuhkan dalam visi kita ke depan, baik untuk pangan, energi dan maritim.

Fokusnya ke sana,” ungkap Jokowi.

Sebelumnya Kepala LAPAN Thomas Djamaludin dalam laporannya mengatakan, LAPAN A2 merupakan satelit ekuatorial pertama di Indonesia hasil pengembangan para peneliti dan perekayasa LAPAN, dimana kegiatan perancangan, pembuatan, dan pengujiannya selesai pada Agustus 2012.

LAPAN A2 akan diorbitkan dekat ekuator dengan inklinasi enam derajat pada ketinggian 650 kilometer dari Permukaan Bumi. Satelit ini diluncurkan dari Pusat Antariksa Satish Dhawan, Sriharikota, akhir September mendatang. LAPAN A2 akan ditumpangkan pada

Presiden Jokowi menyaksikan hasil penelitian di LAPAN.

roket India bermuatan utama satelit astronomi Astrosat.

Para perekayasa satelit LAPAN itu berusia 30-40 tahun dan sebagian juga terlibat membuat satelit LAPAN A1/ TUBSat, yang diproduksi dan dibantu ahli Jerman, dan satelit Telkom 3. Proses uji LAPAN A2 memanfaatkan fasilitas lembaga penelitian lain. Uji getar di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan uji kompatibilitas elektromagnetik menggunakan peralatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Satelit LAPAN A2 adalah satelit mikro berdimensi 50 x 47 x 38 sentimeter dan berbobot 78 kilogram. Meski kecil,

Bioetanol Olahan Enero Laku 135.000 Liter

Pabrik milik Enero cukup menghasilkan bioetanol fuel grade kualitas tinggi dengan tingkat kemurnian minimal 99,5% plus ramah lingkungan.

PT ENERGI Agro Nusantara (Enero) yang merupakan anak usaha PTPN X telah menandatangani kontrak jual-beli produk bioethanol berjumlah 135.000 liter dengan PT Total Oil Indonesia (TOI) merupakan sektor hilir dari Total Group. Penjualan tersebut, Enero melengkapi bioetanol untuk PT Pertamina dan sejumlah perusahaan dari Filipina serta Singapura.

“Penjualan ini membuktikan produk bioetanol kami secara bertahap terus mendapat kepercayaan pasar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri,” ucap Misbahul Huda, Direktur Utama Enero.

Misbahul menambahkan, pasar bioetanol dalam negeri masih luas seiring adanya kewajiban penyedia bahan bakar minyak (BBM) melakukan penyampuran (blending) dengan bahan bakar nabati (BBN) seperti bioetanol.

Menurut Aturan Menteri

ESDM 25 Tahun 2013 terkait Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain, diatur kewajiban untuk blending BBM dengan biofuel, yakni biodiesel dan bioetanol.

Pemerintah menetapkan pemanfaatan BBN untuk tiga sektor, antara lain transportasi Public Service Obligation (PSO) atau BBM bersubsidi, transportasi non-PSO (BBM nonsubsidi), dan industri serta komersial. Pada 2015, target pemanfaatan bioetanol BBN untuk BBM bersubsidi sebesar 1 persen, nonsubsidi 2 persen, serta industri dan komersial 2 persen.

“Jika pewajiban itu berjalan optimal, pasar bioetanol dalam negeri sangat besar. Prospek jangka panjang bisnis ini sangat cerah,” tegas Misbahul.

Saat ini, Enero sedang menjajaki penjualan bioetanol dengan sejumlah pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

Sebelumnya, Enero menda-

patkan kontrak pembelian bioetanol dari Filipina sebesar 4 juta liter dan dari Singapura 12 juta liter. Kontrak tersebut dieksekusi secara bertahap. Sedangkan, Pertamina melakukan pembelian rutin bulanan ke Enero.

“Kami optimistis ke depan permintaan bioetanol semakin meningkat seiring kesadaran untuk memacu penggunaan energi baru terbarukan,” tuturnya.

Produksi bioetanol, lanjut Misbahul, merupakan upaya meningkatkan nilai tambah pabrik gula. Bioetanol ke depan bisa menjadi salah satu penopang pendapatan industri gula di tengah pergerakan harga gula yang sering fluktuatif.

“Hampir semua industri gula di luar negeri seperti Thailand, India, dan Brazil, sudah menggarap bioetanol.

Ke depan, kami akan terus memperluas pemasaran produk bioetanol kami. Kami juga berharap pemerintah bisa konsisten dalam menerapkan kebijakan pencampuran bahan bakar nabati ke BBM sebagai upaya meningkatkan gairah investasi di sektor energi baru terbarukan,” pungkas Misbahul.

Enero mengolah limbah cair tebu (tetes/molasses) dari pabrik gula PTPN X menjadi bioetanol. Pabrik milik Enero cukup menghasilkan bioetanol fuel grade kualitas tinggi dengan tingkat kemurnian minimal 99,5% plus ramah lingkungan. Pabrik bioetanol Enero didirikan terintegrasi dengan Pabrik Gula Gempolkrep di Mojokerto, Jawa Timur. eld

tapi kemampuannya besar. Kepala Lapan Thomas Djamaluddin menuturkan, LAPAN A2 adalah satelit dengan 80 persen eksperimental, dan 20 persen operasional. Orbit A2 berada pada ketinggian 650 kilometer (km) dari muka Bumi, lebih tinggi 20 km dari satelit LAPAN A1. Bedanya, A2 satelit ekuatorial atau mengelilingi bagian khatulistiwa Bumi, bukan satelit polar yang mengelilingi kutub Bumi seperti satelit A1.

Satelit berbobot 78 kilogram tersebut membawa misi pemantauan permukaan bumi, identifikasi kapal laut, dan komunikasi radio amatir.

Satelit LAPAN A2 memba-

wa kamera analog dengan resolusi lima meter dan kamera digital dengan resolusi empat meter. Dengan orbit ekuatorial, Satelit LAPAN A2 akan melintasi wilayah Indonesia 14 kali setiap hari. Sedangkan satelit polar hanya 4 kali sehari.

Untuk melakukan pemantauan lalu lintas kapal, operasi keamanan laut, perikanan, dan eksplorasi sumber daya kelautan Indonesia, akan menggunakan Spaceborne Receiver Automatic Identification System. Selain itu, satelit juga dilengkapi voice repeater dan automatic packet reporting system (APRS) untuk mitigasi bencana menggunakan radio amatir. APRS bisa digunakan untuk penjejakan obyek bergerak, seperti memantau banjir dan perubahan tinggi muka air laut dan pergerakan manusia sehari-hari.

“Dengan demikian, cakupan area pengamatan dapat mencapai ribuan kilometer,” jelas Thomas.

Kemudian, misi komunikasi amatir pada LAPAN A2 bertujuan untuk komunikasi pada kondisi darurat bencana dan kegiatan radio amatir dalam mendukung kepentingan sita nasional.

Jakarta Property Week Hadir di Tengah Lesunya Industri Perumahan PERTUMBUHAN ekonomi yang masih melesu sepanjang tahun 2015 berdampak pada berbagai industri termasuk industri properti. Rumah123. com melihat perlu adanya sebuah perhelatan untuk membantu kembalinya dinamisme industri properti Indonesia.

Untuk itu Rumah123.com memperkenalkan Jakarta Property Week yang akan diadakan di Kartika Expo Center, Balai Kartini Jakarta pada 1720 September 2015. Mengusung tagline a different home and property expo by rumah123.com, perhelatan ini hadir dengan konsep buying, building &living yang diyakini pertama kali di Indonesia.

General Manager Rumah123.com, Ignatius Untung dalam rilisnya mengatakan: “Kami optimis Jakarta Property Week akan menjadi solusi terbaik bagi para pengunjung untuk mendapatkan rumah impian mereka, sebagai onestop solution event, Jakarta Property Week akan mempertemukan banyak pihak penjual dan pembeli yang kami harapkan akan menstimulasi pertumbuhan industri properti.”

Pengunjung akan menemukan lebih dari 150 exhibitors terkait industri properti dan pendukungnya. Berbagai pilihan developer lokal dan internasional menawarkan proyek terbaru baik hunian tapak, apartemen komersial hingga ruang usaha, berbagai proyek terbaru ini dilengkapi juga dengan ribuan listing properti secondary dari rumah123.com yang akan ditampil-

kan di acara ini.

Tak hanya itu Jakarta Property Week juga akan menghadirkan exhibitor yang akan menawarkan berbagai produk home solution & home improvement seperti lighting, decor, atau building material hingga pilihan berbagai Bank ternama yang hadir untuk membantu pengunjung mendapatkan dan melengkapi properti impian mereka.

Sebagai unsur pembeda, Rumah123.com juga mengadakan berbagai program seru selama 4 hari acara berlangsung seperti talkshow dan seminar terkait industri properti, konsultasi desain interior, feng shui dan konsultasi tarot peruntungan rumah yang bisa dinikmati pengunjung secara gratis serta dilengkapi hiburan gaya hidup seperti cooking demo dan fashion show yang menegaskan perbedaan acara ini dengan properti expo lainnya.

Jakarta Property Week juga akan mejadi saksi peluncuran iProperty Goggles sebagai produk inovatif pemasaran bagi seluruh developer Indonesia dan tentunya tak ketinggalan kontes berhadiah yang akan diundi tiap harinya bagi pengunjung.

Mereka yang mendaftarkan diri lebih awal via Rumah123.com juga berhak memperoleh kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik seperti furniture set dan Grand Prize diakhir acara untuk mereka yang melakukan transaksi sepanjang Jakarta Properti Week. rudi

3

POLITIK

Edisi 102/07 - 13 September 2015

Masuk KIH Tapi Masih Gabung KMP, Di Mana Posisi PAN? Muhaimin Iskandar

Cak Imin Nyapres, Gus Coi: Harusnya Ngukur Diri!

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar digadang-gadang menjadi calon presiden pada 2019 mendatang.

Namun, menurut politikus PKB yang sekarang menjadi Ketua DPW Partai NasDem, Effendi Choiri, sebaiknya Ketum PKB, Muhaimin Iskandar mengukur diri.

“Manusia itu boleh berambisi, tapi harus bisa ngukur diri. Ukurannya itu sampai atau tidak,” kata pria yang akrab disapa Gus Coi itu, terkait rencana Muhaimin maju sebagai Capres di Jakarta, Jumat (04/09/2015).

Ia menambahkan, apa yang dilakukan Muhaimin tidak pantas. “Perilaku politik bisa berbeda dan beragam. Tapi, jangan nggilani, menjijikan,” ujar Gus Coi. Rencana pencapresan Cak Imin mulai disuarakan pendukungnya. Hal itu terlihat dari sebuah spanduk yang terpajang di pagar pintu masuk Gedung DPR RI. Spanduk itu berlatar hijau bergambar foto Muhaimin Iskandar yang mengenakan jas hitam dan berpeci sambil mengangkat tangan kanan. Dalam spanduk itu tertera tulisan Muhaimin for Presiden.

Tulisan itu perpaduan warna hijau dan merah.

Spanduk tersebut dibuat kelompok pendukung Cak Imin yang mengatasnamakan CIM Community. Sedangkan dikanan atas, terdapat lambang ormas Nahdlatul Ulama (NU).

Saat media mencoba menghubungi sejumlah Ketua Umum PKB tersebut dan juga petinggi PKB, belum ada jawaban dan pernyataan resmi terkait rim spanduk tersebut.

MK Bisa Batalkan Pasal Kampanye Dibiayai Negara MAHKAMAH Konstitusi (MK) bisa saja mengabulkan uji materi Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), khususnya soal dana kampanye yang dibiayai negara.

Pasalnya, MK nantinya hanya memutuskan apakah anggaran dana kampanye yang dikeluarkan negara sesuai konstitusi dan untuk kepentingan rakyat banyak atau tidak.

“Saya kira, pengeluaran dana kampanye dari APBN dan APBD tidak sepenuhnya untuk kepentingan rakyat banyak. Ini benar-benar hanya untuk kepentingan para calon yang akan maju dalam pilkada,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/9).

Jerry mengatakan, UU Pilkada yang dibuat DPR saat ini memang sangat bisa kepentingan politik elite, di mana semua fasilitas kampanye dibiayai negara.

Pertanyaan muncul, apakah pembiayaan negara ini terkait langsung dengan kepentingan rakyat banyak atau tidak? “Karena jika para kandidat kepala daerah yang terpilih nanti bekerja tidak sesuai keinginan rakyat banyak, maka saya pikir gugatan ini ada benarnya,” katanya.

Jerry juga mengatakan, ada solusi yang adil yang pernah ditawarkan ke DPR saat pembahasan UU ini, yakni pembatasan pengeluaran dana kampanye. Yang dibatasi, kata dia, adalah biaya kampanye.

“Walaupun semua calon mendapat sumbangan yang banyak, tetapi belanja kampanye untuk kepala daerah tingkat kabupaten/kota dibatasi Rp 1 miliar saja. Ini bertujuan untuk menjamin keadilan para calon dan meminimalisir pengeluaran calon-calon yang banyak duit,” tambahnya.

Selanjutnya, KPU dan Basawlu melakukan audit belanja dan pendapatan para calon. Jika kemudian hari ditemukan ada pengeluaran yang melewati batas yang ditentukan, maka harus diberi sanksi. “Sekarang ini kan tidak ada sanksinya,” katanya.

Sementara itu, Vivi Ayunita Kusumandari, kuasa hukum pemohon uji materi Pasal 65 Ayat (2) UU Pilkada ini mengatakan, para pemohon menilai penggunaan dana negara untuk membiayai kampanye pilkada telah melahirkan sebuah proses pemilu yang tidak adil.

Pasalnya, bagi calon petahana sangat jelas mereka telah terkenal di daerahnya. Dengan kampanye dibiayai APBD, maka mereka akan mendapat keuntungan dua kali lipat dari pasangan non-petahana. “Ini sangat tidak adil untuk calon kepala daeran nonpetahana,” katanya. Vivi lebih jauh mengatakan, masalah yang lebih serius lagi adalah soal kesiapan anggaran pilkada.

Dikatakannya, banyak daerah yang belum menganggarkan biaya pilkada dalam APBD 2015. Akibatnya, kekurangan dana pilkada itu diambil dari pos lain.

Ini yang mengakibatkan terganggunya pembangunan di daerah dan merugikan rakyat banyak.

“Ini dibuktikan dengan adanya 10 temuan BPK tentang ketidaksesuaian penggunaan anggaran pilkada,” ucapnya.

Yang lebih janggal lagi, kata dia, kampanye adalah ajang calon menawarkan visi, misi dan program kepada pemilih. “Mengapa kegiatan meyakinkan pemilih untuk mendukung yang seharusnya dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya tersebut harus difasilitasi oleh KPU dengan dana APBD? Ini yang tidak adil,” kata Vivi. zul

Usai menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, posisi PAN menjadi lebih dekat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun PAN sendiri menyatakan tidak keluar Koalisi Merah Putih (KMP). Lalu di mana posisi PAN? PERNYATAAN Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan masih menyulut perdebatan. Akhirnya KMP menggelar rapat sehari setelah PAN menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Agenda rapat antara lain mendengarkan langsung penjelasan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dalam agenda tersebut, Zulkifli membantah bahwa bergabungnya PAN ke pemerintah tidak lantas membuat partainya keluar dari KMP. “Saya berterimakasih kepada Pak Ical dan teman-teman KMP semuanya. Saya sudah menyatakan bergabung dengan pemerintah, jadi tidak ada pernyataan masuk-keluar KMP atau KIH,” tutur Zulkifli di Bakrie Tower, Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015).

Dia berbicara usai menjelaskan kepada elite KMP soal sikap PAN. Hadir pula Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) selaku Ketua Presidium KMP hingga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ical memahami, PAN memang tak keluar KMP. “PAN tetap bersama-sama KMP. Itu adalah penjelasan soal nggak keluar KMP dan masuk KIH,” kata Ical menafsirkan.

Ical menjelaskan, memang kubu-kubuan yang dipertontonkan KMP dan KIH tidak re-

levan dalam konteks kebangsaan. Namun KMP dan KIH tetap relevan dalam konteks kepartaian, KMP tetap ada.

“Jadi, ada KMP di luar dan di dalam pemerintahan. Pak Zulkifli yang bilang ke saya,” tutur Ical yang meyakini kekuatan KMP di parlemen tak akan terganggu ini.

Menurut Ical, dari kemarin saat Zulkifli menggelar konferensi pers di Istana Negara untuk mendukung pemerintahan, tak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwaw PAN keluar dari KMP dan bergabung dengan KIH. Sikap PAN tersebut, kata dia, sama dengan pandangan KMP selama ini yakni mendukung pemerintah.

“KMP secara keseluruhan juga mendukung pemerintah, mendukung sikap pemerintah bila benar, dan mengkritik mengoreksi bila kita berpendapat sikap itu tidak benar,” ujar Ical.

Ical menjelaskan, KMP tak mempersoalkan keputusan PAN ini. Penjelasan Zulkifli sudah diterima.”Tidak ada masalah lagi di antara kami. Kami sangat bersyukur mendapat penjelasan Pak Zulkifli dan Pak Eddy (Sekjen PAN),” kata Ical.

Dikonfirmasi terpisah di tempat yang sama, Zulkifli hanya singkat menanggapi soal tanda tanya posisi PAN. Masih di KMP atau sudah keluar dari KMP, Zulkifli?

“Itu tidak relevan lagi,”

Zulkifli Hasan menegaskan masih bersama KMP.

jawab Zulkifli singkat sambil beringsut masuk mobilnya meninggalkan Bakrie Tower.

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima penjelasan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang kini berubah haluan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla. Prabowo menghormati keputusan PAN. “Saya tegaskan, kita menghormati keputusan kawankawan di PAN, dan juga kita tadi berbicara dari hati ke hati,” kata Prabowo di tempat yang sama.

Lantas Prabowo menjelaskan soal peran checks and balances (pengawasan) dalam bernegara. Sebagaimana diketahui, KMP merupakan koalisi yang tercitra sebagai kelompok yang mengkritisi pemerintahan.

“Dan kita tegaskan juga, sikap sahabat-sahabat kita, kita merasa untuk menjalankan suatu demokrasi yang kuat, butuh ‘checks and balances’,” kata Prabowo.

ICW Desak 3 Capim KPK Dicoret ICW akan meminta secara langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik 3 dari 8 capim KPK yang diloloskan oleh pansel.

Dari penelusuran ICW, ketiga capim tersebut tidak memiliki integritas, komitmen antikorupsi dan ketidakberpihakan mereka terhadap eksistensi KPK. Berdasarkan pantauan selama proses wawancara, ICW mencatat sejumlah pernyataan ketiga calon Pimpinan KPK yang diloloskan oleh Pansel yang menurut mereka tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan eksistensi KPK. Pernyataan tersebut antara lain: “KPK hanya berfungsi sebagai trigger mechanism dengan melimpahkan penyidikan kasus korupsi pada Kepolisian dan Kejaksaan,” tulis ICW siaran pers dari ICW, Rabu (2/9/2015).

Selain itu, capim juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan keberadaan penyidik independen KPK. KPK cukup hanya menjadi pusat informasi perkara korupsi

dan KPK hanya memiliki tugas pencegahan saja.

ICW juga menelusuri rekam jejak para capim, dimana ada catatan yang janggal dari ketiga kandidat yang diloloskan. Yakni 2 kandidat memiliki harta kekayaan yang janggal dan tidak benar.

Selain itu, satu kandidat memiliki rekam jejak mengeluarkan 4 dissenting opinion terhadap perkara kasus korupsi dan pada intinya menyatakkan terdakwa tidak terbukti bersalah. Ke-4 Perkara tersebut akhirnya diputus bersalah oleh Mahkamah Agung.

Namun demikian, secara umum ICW memberikan apresiasi atas kerja Pansel Capim KPK karena telah menyelesaikan seluruh tahapan proses seleksi capim KPK hingga terpilihnya delapan nama yang diserahkakan kepada Presiden.

“Namun demikian putusan akhir Pansel Capim KPK mengecawakan dan masih menyisakan beberapa pertanyaan karena masih meloloskan kandidat yang dinilai

PANSEL KPK MEMANG MENYODORKAN 8 NAMA CAPIM HASIL SELEKSI YANG AKAN MENJALANI FIT AND PROPER TEST. MEREKA TERBAGI DALAM EMPAT BIDANG YAKNI: PENCEGAHAN: 1. Saut Situmorang 2. Surya Tjandra PENINDAKAN: 1. Alexander Marwata 2. Basaria Panjaitan MANAJEMEN: 1. Agus Raharjo 2. Sujanarko SUPERVISI MONITORING: 1. Johan Budi SP 2. Laode M Syarif

tidak layak menjadi pimpinan KPK dengan sejumlah alasan. Alasan itu terutama berangkat dari hasil penelusuran (tracking) rekam jejak dan hasil wawancara yang diselenggarakan oleh Pansel khf/fdn KPK sendiri.

Menurut dia, Checks and balances tetap perlu demi kemajuan berdemokrasi. KMP akan menjadi kekuatan yang mengimbangi pemerintah.

“Perlu adanya suatu cheks and balances, suatu kekuatan imbangan yang bisa memberi koreksi-koreksi, saran-saran, dan masukan-masukan yang berarti dalam ekonomi yang sedang susah, rakyat kita menghadapi keadaan sangat memprihatinkan,” tutur Prabowo.

Ketua Harian KMP Idrus Marham membeberkan komitmen parpol-parpol yang tergabung dalam KMP untuk membentuk koalisi permanen. “Modalnya (koalisi) adalah kesadaran bersama dari partai yang tergabung dan tentu di situ ada etika, komitmen bersama. Sehingga apakah ada sanksinya? Saya kira semua serahkan kepada rakyat Indonesia,” ucap Idrus Marham dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Idrus mengatakan, parpol

yang tergabung dalam KMP yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS sudah berkomitmen akan tetap solid dan memiliki garis perjuangan di luar pemerintahan.

Hal itu bermula dari komitmen yang diteken pada Senin 14 Juli 2014 lalu, atau lima hari pasca pencoblosan Pilpres bahwa 6 parpol di atas sepakat membentuk koalisi permanen yang akan berada di luar pemerintahan. “Berjuang untuk kepentingan rakyat di luar pemerintah sama mulianya dengan di dalam pemerintahan.

Itu kata kuncinya,” ujarnya.

“Dan peran-peran sebagai kekuatan penyeimbang untuk check and balances, mengkritisi jalannya pemerintahan sehingga akan produktif itu arah perjuangan KMP,” tegas Idrus.

“Saya kira kita pahami perubahan sikap politik DPP yang bergabung dengan pemerintah, dan tentu itu tidak membuat KMP tidak solid. Bahkan kita semakin solid,” tam dnu/bal/dk bahnya lagi.

Teten Masduki Isyaratkan Tak Akan Ubah Struktur KSP TETEN Masduki yang baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Presiden mengisyaratkan tidak akan mengubah struktur lembaga tersebut.

Teten setelah acara serah terima jabatan Kepala Staf Presiden (KSP) dengan Luhut Binsar Panjaitan di Bina Graha Jakarta, Kamis, mengatakan sebagai institusi Kantor Staf Kepresidenan sebenarnya sudah cukup baik. “Sebagai institusi ini sebenarnya sudah cukup baik, sudah lengkap,” katanya.

Ia mengatakan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup siap dengan program-program yang sudah sesuai yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Mungkin saya akan lanjutkan itu. Tapi di perjalanan ada yang dirasa kurang dan disempurnakan, saya pasti akan lakukan perubahan,” katanya.

Terkait dengan evaluasi yang sedang dilakukan KemenPAN/RB terkait fungsi KSP yang hampir mirip dengan Sekretariat Kabinet, Te-

Teten Panjaitan saat pelantikan menggantikan posisi Luhut Panjaitan.

ten menegaskan akan melihat kembali. “Nanti lihat lagi, intinya kita bantu Presiden, back office dari Presiden agar bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat,” katanya.

Teten juga berharap dengan keberadaan KSP maka tidak akan ada lagi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan, the bottle necking-nya, saya kira fungsinya di kantor ans ini,” katanya.

Politisi PDIP Minta Jokowi Turun Tahta ANGGOTA Komisi I DPR Effendi MS Simbolon menyatakan Joko Widodo lebih baik melepaskan jabatannya sebagai presiden lantaran tak bisa menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia. Hal itu makin diperburuk dengan membanjirnya tenaga kerja China yang akan bekerja di perusahaan tanah air.

“Lebih baik Jokowi turun tahta karena tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi.

Presiden seharusnya mampu menyelesaikannya bukan menterinya,” kata Effendi di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/8).

Bagi politikus PDI Perjuangan ini keberadaan pekerja asing asal China justru merugikan warga Indonesia. Sebab, banyak lapangan pekerjaan yang diperuntukkan warga Indonesia makin sempit di tengah krisis ekonomi yang melanda.

“Adanya pekerja China di Indonesia justru menghina para pekerja tanah air. Apa yang mau diselesaikan yang ada hanya bikin amburadul,”ujarnya.

Effendi menilai berbagai upaya pemerintahan Jokowi dalam menuntaskan problem ekonomi belum berdampak langsung secara nyata.

“Mau Jokowi memberikan sembako dan bantuan kepada rakyat justru malu-maluin presiden karena kurang kerjaan.

Kita langsung saja, kalau presiden mampu, ayo. Dia harusnya turun takhta dengan kesatria,” katanya.

Dia pun juga mengkritik kebijakan perombakan kabinet (reshuffle) yang belum menyelesaikan persoalan bangsa secara keseluruhan. Keberadaan tokoh pemerintah yang kini menjadi sorotan publik juga dianggap percuma.

“Mau muncul tokoh Rizal Ramli, Darmin Nasution, Men-

Effendi MS Simbolon mendampingi Megawati, Jokowi, dan JK.

ko yang lain. Bahkan tokoh yang dikenal di kalangan publik seperti Jokowi dan Ahok sekalipun tak akan menyelesaikan persoalan. Sekarang saja belum kelihatan out put nya,” ujarnya.

Atas hal itu, Effendi kembali berharap Jokowi turun takhta sebagai pimpinan negara. Ke-

mudian mengadakan pemilu ke depan untuk mencari pemimpin negara yang mampu menyelesaikan problem bangsa.

“Lebih baik persiapkan pemilu lagi nanti 6 bulan ke depan memilih pemimpin yang baru dan mampu mengatasi persoalan,” pungkasnya. fer/mr www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 102/07 - 13 September 2015

Terlibat Prostitusi Online, Artis Sinetron Anggita Sari Diciduk Polisi ANGGITA SARI (23), artis sinetron yang juga model majalah dewasa, Kamis (3/ 9/2015) ditangkap unit Vice Control Jatanras Polrestabes Surabaya saat melayani lelaki hidung belang di salah satu hotel di Surabaya.

Artis sinetron yang gemar mengunggah foto sensual di akun facebooknya tersebut, terlibat dalam prostitusi online dengan tarif kencan Rp 8,5-Rp 10 juta sekali kencan.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Matanette, mengatakan te-

rungkapnya prostitusi online yang melibatkan Anggita Sari, bermula dari penangkapan SPG yang juga satu jaringan dengannya di bawah kendali BS (DPO).

“SPG dan AS, merupakan satu jaringan. Mereka jadi anak buah mucikari bernama BS dan YY (DPO) dan ditawarkan melalui grup BBM atau media sosial lainnya,” terang AKBP Takdir Mattanette.

“Parahnya, saat ditangkap di hotel, AS masih dalam keadaan teler setelah mengkonsumsi Narkoba jenis ineks.

Hasil tes urinenya positif mengandung amphetamine,” tambah AKBP Takdir Mattanette.

Hingga kini Sat Reskrim Polrestabes Surabaya masih berupaya mengembangkan kasus prostitusi online ini untuk mengetahui apakah ada artis lain yang terlibat. “AS sendiri masih dalam pengaruh Narkoba dan belum bisa diperiksa secara intensif,” tambah AKBP takdir Mattanette.

Penelusuran Lensa Indonesia, Anggita Sari berada di Surabaya karena sedang syuting iklan. Sedangkan empat SPG

yang masuk dalam jaringan prostitusi online yang ditangkap lebih dahulu di salah satu hotel di Surabaya Utara yakni CL, AT, TL dan CK, dengan tarif Rp 3 juta sekali kencan.

Barang bukti yang diamankan Polrestabes Surabaya dari prostitusi online SPG dan artis ini adalah uang Rp 13,2 juta, puluhan kondom, 5 Ponsel dan 3 bill hotel. rofik Polisi memamerkan barang bukti prostitusi online yang melibatkan artis sinetron Anggota Sari.

Kasus Jaksa Kuras ATM Terdakwa Ngendon di Kejagung Puji Lestari

Baru Saja Melahirkan, Ibu Muda Dibui KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Ponorogo melakukan penahanan terhadap Puji Lestari (35) warga Dusun sewelut, Desa Plalangan, Kecamatan Jenanga, Ponorogo lantaran telah mengemplang dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri senilai Rp 158.534.900, Kamis(03/09/2015).

“Hari ini kita lakukan penahanan terhadap tersangka, untuk menghindari agar dia tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti,”ucap Kasie Pidsus Kejari Ponorogo Heppy Alhabibi saat mendampingi Kajari Ponorogo Sucipto kepada Lensa Indonesia.

Dijelaskan Kasi Pidsus, perkara ini merupakan limpahan Polres Ponorogo 25 Agustus lalu. Untuk mengelabui, tersangka dalam melakukan aksinya telah membentuk tujuh kelompok simpan pinjam perempuan yang kesemuanya diketuai sendiri olehnya, yaitu Kelompok Dahsat yang mengajukan proposal dengan nilai Rp 50 juta, Inova dengan nilai Rp 20 juta, kelompok Dewi Sartika dengan nilai Rp 50 juta, Kelompok Anggrek dengan nilai Rp 45 juta, kelompok Idola dengan nilai pengajuan Rp 50 juta dan kelompok Dara dengan nilai Rp 25 juta.

Dari total pengajuan proposal tersebut jika dihitung mencapai Rp 280 juta, dan yang mendapatkan persetujuan dan bisa dicairkan sebesar Rp 275 juta.

Terungkapnya kasus tersebut karena dari sebagian pengaju kredit ternyata tidak masuk dalam daftar anggota kelompok simpan pinjam, sehingga ada dana Rp 158.534.900 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka.

“Ada sejumlah nama peminjam yang tidak masuk dala daftar anggota kelompok, sehingga ditengarai ada penyelewengan anggaran, ini yang masih kita dalami,” ucap Heppy Alhabiby.

Ditambahkanya, penahanan dilakukan terhadap tersangka setelah ada informasi yang masuk ke Kejari, bahwa tersangka akan melarikan diri ke luar kota. Oleh karena itu Kajari memerintahkan untuk menahan tersangka.

Tersangka yang sudah dinyataan berkasnya lengkap ( P21) oleh penyidik Polres Ponorogo sejak 6 bulan lalu, baru bisa ditahan sekarang karena saat P21 lalu masih dalam kondisi hamil.

“Karena pertimbangannya sudah P21 sejak 6 lalu, selain masih hamil diharapkan dapat mengembalikan uang yang dikorupsi. Tapi ternyata tidak bisa mengembalikan alasannya sudah habis. Maka kami lakukan penahanan, karena ada info mau melarikan diri ke luar kota. Waktu itu alasan kemanusiaan kami tangguhkan,” kata Happy Al Habibi.

Penahanan tersangka setelah adanya perintah dari Kajari Ponorogo, Sucipto. Sebelumnya pihak tersangka melalui kuasa hukumnya Siswanto, sudah mengajukan penangguhan penahanan tapi ditolak. “Info yang disampaikan Kasi Pidsus, Kajari menolak permohonan penangguhan penahanan klien kami. Tapi selaku tersangka PNPM klien kami siap untuk ditahan di LP Ponorogo. Padahal saat ini punya anak 6,5 bulan. Nanti saya lihat gimana perkembangannya,” kata Siswanto. arso

10 Jaksa Kejari Surabaya Kawal Sentra Gakkumdu www.lensaindonesia.com

Jaksa bermasalah yang menguras ATM terdakwa hingga kini belum diberi sanksi, padahal sudah dinyatakan bersalah.

KASUS jaksa di Kejari Tanjung Perak yang ‘menilep’ atau menguras isi ATM terdakwa, ngendon di Kejaksaan Agung (Kejagung). Meski dinyatakan bersalah, tapi tak kunjung ada sanksi atas jaksa yang bermasalah tersebut.

Kasus ini mencuat sekitar Mei lalu. Setelah ditangani Asisten Pengawas Kejati Ja-

tim, kasus tersebut kemudian ditangani Kejagung. Bahkan, tim pengawasan dari Kejagung sendiri awal Juni lalu juga turun ke Kejati Jatim untuk memeriksa Jaksa yang bermasalah dan pejabat-pejabat lain di Kejari Tanjung Perak yang terkait persoalan ini.

Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto dikonfirmasi soal ini, mengatakan, “Kami juga kurang paham, kenapa sampai sekarang belum ada keputusan dari Kejagung terkait kasus tersebut,” jawab Romy Arizyanto, hari ini (1/ 9/2015).

Jaksa bermasalah itu adalah Jaksa Rahmat Wirawan dari Kejari Tanjung Perak. Dalam perkara ini, Rahmat sudah dinyatakan bersalah oleh

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Jatim. Dia juga sudah direkomendasikan untuk diberi sanksi atas tindakannya menguras isi ATM milik terdakwa.

Selain Jaksa Rahmat Wirawan, rekomendasi dari Aswas ke Kejaksaan Agung (Kejagung) juga berisi tentang rekomendasi sanksi untuk Kepala Kejari Bambang Permadi dan Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak Ahmad Pathoni.

Keduanya dianggap turut bersalah karena mereka merupakan pimpinan dua tingkat di atas jaksa. Mereka menjadi pejabat yang berstatus Waskat (pengawasan melekat) terhadap jaksa di bawahnya. Sehingga, ketika ada pelanggaran berat oleh jaksa, dua tingkat

pimpinan di atasnya juga ikut kena sanksi lantaran dianggap tidak melakukan pengawasan dengan baik.

Kendati sampai sekarang belum ada kepastian dari Kejagung, pihak Kejati Jatim mengaku hanya bisa menunggu.

Alasannya, Kejati hanya berwenang untuk menindaklanjuti aduan dugaan pelanggaran kedisiplinan jaksa, memeriksanya, dan mengusulkan sanksi ke Kejagung.

“Yang memutuskan sanksinya adalah Kejagung. Kejati sifatnya menunggu. Dan untuk kasus ini, sampai sekarang belum ada keputusan dari Kejagung yang kami terima,” lanjut Romy.

Jaksa Rahmat Wirawan merupakan jaksa penuntut

Penyelundup Narkoba Asal Belanda Terancam Hukuman Mati ALI TOKMAN, warga negara Belanda keturunan Turki yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan Narkoba 6,1 kilogram, dituntut hukuman mati dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (31/8/ 2015).

Berdasarkan keterangan saksisaksi dalam persidangan sebelumnya, terdakwa dinilai terbukti bersalah telah melakukan penyelundupan Narkoba dari Belanda ke Indonesia melalui Bandara Juanda Surabaya. “Menuntut terdakwa dengan hukuman mati,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mujiarto.

Jaksa Mujiarto juga menyebut perbuatan terdakwa dianggap telah bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba.

“Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda. Perbuatan terdakwa yang membawa Narkoba dari Belanda ke Indonesia juga tanpa dilengkapi dokumen resmi,” paparnya.

Usai sidang, Ali Tokman langsung digiring menuju ruang tahanan PN Surabaya dengan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Terdakwa sendiri terlihat hanya bisa terdiam diri usai dituntut hukuman mati oleh jaksa.

Atas tuntutan hukuman tersebut, kuasa hukum terdakwa penyelundupan Narkoba, Yudianto Medio Simbolon, mengatakan hukuman itu sangat tidak relevan.

“Dalam kasus ini, klien kami (Ali Tokman) merupakan korban karena hanya sebagai pengirim dari

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Surabaya siap kawal dan memantau setiap tahapan dalam Pilkada Serentak di Jatim.

10 Jaksa disiapkan guna pelayanan tindak pidana Pemilu di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kesiapan Sentra Gakkumdu di Kejari Surabaya dimaksudkan untuk mengawal pesta demokrasi guna mencanangkan Pilkada Serentak yang bersih dan aman. Termasuk juga pada penindakan hukum, jika nantinya ditemukan adanya

dugaan tindak pidana Pemilu.

Apalagi, momen pesta demokrasi Jatim dinilai rawan akan dugaan penyalagunaan dan tindak pidana Pemilu.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya, Joko Budi Darmawan, membenarkan pihaknya sudah siap dengan Sentra Gakkumdu di Kejaksaan. Kesiapan ini juga dibarengi dengan penunjukan 10 Jaksa guna melayani dan menangani setiap laporan perkara Pemilu di Gakkumdu.

Dengan mekanisme, awal

Ali Tokman, penyelundup Narkoba asal Belanda yang terancam hukuman mati.

Belanda ke Indonesia,” katanya usai sidang.

Ia mengaku akan mengajukan pledoi (pembelaan) pada persidangan Senin (7/9) pekan depan.

“Kami akan mengajukan pledoi.

Klien kami juga akan mengajukan pledoi sendiri dan akan dibacakan sendiri,” beber Yudianto.

Selain Ali Tokman, terdakwa lainnya dalam kasus ini diantaranya, Alfon, Fredy Tedja Abdi dan Rendy juga dituntut hukuman mati JPU. Ketiganya dianggap bersalah karena dianggap sebagai jaringan peredaran narkoba Ali Tokman di Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumya, kasus ini terungkap setelah tertangkapnya Ali Tokman lantaran menyelundupkan serbuk Narkoba 6,1 kg. Warga Belanda kelahiran Turki itu kedapatan mem-

penanganan tindak pidana akan dikaji Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selanjutnya diserahkan ke polisi, hingga pihak kepolisian melimpahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.

“Sentra Gakkumdu di Kejari Surabaya sudah siap. Nantinya 10 Jaksa akan menangani setiap laporan tindak pidana Pemilu yang masuk ke Gakkumdu,” terangnya kepada Lensa Indonesia, Rabu (2/9/ 2015).

bawa narkotika jenis Methylene Dioxy Meth Amphetamine (MDMA) yakni bahan sabu yang akan diselundupkan ke Surabaya melalui Bandara Juanda. Setelah dilakukan pengembangan, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim berhasil menangkap tiga terdakwa lainnya, yakni Alfon (warga Pondok Laguna), Fredy Tedja Abdi (warga Darmo Satelit), dan Rendy.

Dalam kasus ini, terdakwa Ali Tokman dijerat dengan pasal 113 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdakwa juga didakwa dengan pasal 114 ayat 2, Pasal 113 ayat 2 jo pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 UU No 35 tentang Narkotika untuk dakwaan subsider. iwan

Joko Budi darmawan menambahkan, hari ini digelar rapat koordinasi terkait kesiapan Sentra Gakkumdu di masing-masing instansi penegak hukum. Pada rapat ini, akan hadir Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Tujuannya untuk pemantapan Sentra Gakkumdu yang ada di Kepolisian dan Kejaksaan. “Rapat gabungan ini akan berlangsung sampai Jumat (4/9) mendatang. Gabungan dari unsur Panwaslu, kepolisian dan Kejaksaan,” te-

umum (JPU) dalam perkara penggelapan dengan terdakwa Dermawan. Warga Bekasi ini menggelapkan 180.000 lembar eseber bernilai sekitar Rp 4 miliar. Uang itu sudah dibelikan rumah, beberapa mobil, truk dan semua telah disita sebagai barang bukti. Termasuk uang di rekening sebanyak Rp 1,5 miliar dan Rp 180 juta, juga sudah disita.

Uang di dua ATM inilah yang dikuras jaksa. Dari rekaman CCTV yang ada, diketahui bahwa dilakukan pada 19 Februari 2015, lima hari setelah proses penyerahan tahap dua perkara tersebut dari polisi ke kejaksaan. Dari isi rekening itu, ada sekitar Rp 450 juta uang yang dikuras. wan

Pakai Kaos Komunis, Pemuda Gresik Diamankan Koramil IKHSAN Saputra (26) warga Dusun Sumurber RT 001/01 Desa Sumurber, Kecamatan, Panceng, Kabupaten Gresik, diamankan petugas Koramil saat pemilihan kepala desa, Minggu (30/08/2015) sekitar pukul 07.00 WIB. Anak dari pasangan So’ib dan Musyarotun ini ditangkap karena menggunakan kaos bergambar ‘Palu Arit’ yang merupakan lambang dari Partai Komunis.

Anggota Koramil 0817/14 Panceng, Serda Sriono yang mengetahui hal tersebut. Langsung mendekati dan menyuruhnya melepas serta mengamankannya.

Hasil interogasi petugas, pemuda tersebut mengaku membelinya dari Distro Hard core GKB Gresik seharga Rp 120 ribu. Ikhsam membeli kaos tersebut karena tertarik pada gambar palu arit yang dinilainya aneh.

Kapendam V Brawijaya Letkol (INF) Washington Simanjuntak saat dihubungi melalui ponselnya membenarkan, bahwa pemuda yang menggunakan atribut palu arit tersebut diamankan oleh anggota koramil 0817/14 Panceng Gresik. “Pemuda yang menggunakan kaos beratribut komunis yang sedang berada di Balai Desa Panceng saat Pilkades, diamankan oleh anggota koramil, yang langsung diminta melepas dan mengamankannya,” terang Washington.

“Hasil dari interogasi, dirinya mengaku membeli kaos tersebut dari sebuah distro di kawasan Gresik kota baru (GKB), dan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian,” tambahnya.

Perwira yang sedang mendampingi Tim Judi berlatih di Bandung ini menambahkan, setelah menjalankan pemeriksaan di Mapolres Gresik, Ikhsan diperbolehkan pulang. “Namun dirinya harus bisa datang bila suatu saat dimintai keterangan lanjutan,” pungkas Washington. rofik

gasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejati jatim Elvis Johnny mengaku telah membuka Sentra Gakkumdu yang tersebar di total 38 Kejaksaan Negeri seluruh Jatim, guna mengawal jalannya Pilkada Serentak di Jatim pada Desember mendatang.

“Seluruh Kepala Kejari sudah saya kumpulkan guna pengaktifan Sentra Gakkumdu di 38 Kejari se-Jatim,” ungkap Elvis pekan lalu.

Selain itu, Elvis menegaskan bahwa Kejaksaan bersifat

pasif atas Pilkada Serentak di Jatim. Sebab, kewenangan tindak pidana Pemilu tetap ada di tangan Panwaslu. Selanjutnya Panwaslu akan mengkaji, apakah pelanggaran itu masuk rana pidana Pemilu atau bukan. Jika terbukti masuk rana pidana Pemilu, maka akan diproses hingga ke persidangan.

“Kejaksaan sifatnya pasif.

Jadi tinggal menunggu laporan adanya dugaan tindak pidana Pemilu. Sebab kewenangan utama ada di Panwaslu,” pungkasnya. iwan

SOROT

5 Edisi 102/07 - 13 September 2015

AWAS UTANG BARU Dikhawatirkan kedatangan IMF akan menyeret Indonesia semakin terjerat pada utang luar negeri.

INDONESIA kedatangan tamu “istimewa”, Direktur Operasional Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF), Christine Lagarde. Bos IMF itu datang atas undangan Bank Indonesia (BI), untuk menghadiri konferensi di Jakarta, Rabu (2/9/ 2015), yang dihadiri para petinggi bank sentral dan lembaga keuangan di kawasan Asia. Pertemuan itu membahas peluang dan tantangan ekonomi kawasan di tengah gejolak global saat ini.

Kenapa “istimewa”, karena IMF sudah sangat akrab dengan pemerintahan Indonesia sejak lama.

Bahkan saking akrabnya, kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia di masa-masa pemulihan ekonomi setelah krisis keuangan pada 1998 atau di awal era reformasi, sebagian ada campur tangan IMF. Intervensi IMF tersebut bukan tanpa sebab, pemerintah Indonesia yang mengikuti program pinjaman untuk pemulihan krisis sebesar miliaran dolar diharuskan untuk berkonsultasi dengan IMF dalam mengeluarkan setiap kebijakan, khususnya di bidang ekonomi.

Sejak kabar Lagarde akan menyambangi Indonesia, berbagai spekulasi bermunculan. Apakah

benar pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebegitu tidak berdayanya, sehingga kembali mengikuti program pinjaman IMF. Atau, kunjungan tersebut memang betul dilakukan hanya untuk menghadiri seminar, seberapa penting acara tersebut?

Sebagai informasi, bagi negaranegara kawasan Asia, permasalahan utama dalam pembangunan, khususnya di tengah gejolak ekonomi saat ini adalah soal pembiayaan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai salah satu kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Oleh sebab itu, upaya mencari jalan dan bentuk pembiayaan tersebut menjadi penting. Hal itu merupakan inti sari dari konferensi internasional yang diadakan oleh BI dan IMF, pada Rabu, 2 September 2015, yang bertema “The Future of Asia’s Finance”.

Para pejabat bank sentral di negara-negara kawasan yang hadir dalam acara tersebut antara lain, Deputi Gubernur dari Reserve Bank of India, Urjit Patel, Deputi Gubernur dari Bank of Japan, Hiroshi Nakaso, dan beberapa petinggi lembaga bidang ekonomi dan pelaku pasar keuangan di kawasan Asia lainnya.

Dari Indonesia, selain Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad turut berpartisipasi sebagai

panelis dalam konferensi tersebut.

Merespons spekulasi pasar tersebut, semua pihak terkait seperti kebakaran jenggot melakukan klarifikasi. Gubernur BI, Agus Martowardojo, akhir pekan lalu pun menampik isu tersebut.

Ditegaskan tidak ada maksud terselubung untuk membahas rencana pinjaman dalam kunjungan IMF kali ini.

“Kami hanya akan mendiskusikan tentang bagaimana perkembangan ekonomi dunia dan bagaimana Asia harus merespons. Juga membicarakan isu ekonomi dan bank sentral,” ujarnya.

IMF pun bergerak cepat merespons spekulasi tersebut, pada Minggu, 30 Agustus 2015, Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia, Ben Bingham dalam keterangan persnya, mengonfirmasi spekulasi tersebut.

“Managing director mengunjungi Indonesia untuk berpartisipasi dalam konferensi BI-IMF, lama direncanakan tingkat tinggi tentang masa depan keuangan di Asia,” ujarnya.

Dia menegaskan, tidak ada niatan IMF untuk membicarakan mengenai program pinjaman dengan pemerintah Indonesia. Kunjungan tersebut murni untuk menghadiri acara yang diinisiasi BI tersebut.

“Spekulasi bahwa managing director di Indonesia untuk membahas program (pinjaman) IMF dengan pemerintah tidak memiliki dasar,” tuturnya.

Pihak Istana pun membantah kehadiran Lagarde menemui

WEJANGAN IMF DALAM serangkaian kunjungannya ke Indonesia, Lagarde menyempatkan diri memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Indonesia di Kampus Salemba, Jakarta, pada Selasa 1 September.

Pada kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa IMF tidak selalu menawarkan dana pinjaman sebagai solusi bagi sejumlah negara yang terancam mengalami krisis ekonomi. Program pinjaman baru akan ditawarkan apabila ditemukan indikasi ketidakstabilan makro ekonomi maupun kebijakan fiskal yang dialami suatu negara.

“Selama ini, IMF selalu diasosiasikan sebagai pemberi pinjaman. Kami tegaskan, kami baru akan memberi fasilitas itu jika negara itu benar-benar membutuhkannya. Kalau kondisi baik-baik, kami tidak akan involve,” kata Lagarde.

Dia menilai, kondisi Indonesia saat ini masih menunjukkan ekonomi yang relatif positif. Sebab, ada beberapa indikator ekonomi di Indonesia terbukti memperkuat pernyataan tersebut Meski demikian, ada tiga langkah penting yang harus pemerintah Indonesia lakukan agar dapat mendorong perekonomian yang sedang melambat saat ini. Hal pertama adalah pembangunan infrastruktur yang modern dan efisien terutama di sektor listrik serta transportasi.

“Biaya logistik diestimasikan 24 persen dari produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 13 persen. Akses listrik di Indonesia baru 80 persen dibandingkan negara lain yang hampir 100 persen,” ujar Lagarde.

Dengan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan akses listrik, hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan di semua sektor, mengurangi harga di beberapa daerah, dan meningkatkan konektivitas pasar global. “IMF mengapresiasi pemerintah sudah memprioritaskan hal ini dengan rencana pengeluaran infrastruktur yang diperkirakan meningkat sebesar delapan persen per tahun. Kami harapkan ini segera terealisasi,” katanya.

Yang kedua, dia melanjutkan, adalah memperbaiki iklim investasi yang kondusif bagi penyerapan teknologi baru, dan kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi banyak barang jasa seperti yang dilakukan Tiongkok, Korea, dan Jepang.

Kemudian langkah ketiga, Lagarde menegaskan, segala insentif tersebut harus dibarengi dengan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung proses integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia. Menurut dia, potensi yang terbuka bagi Indonesia bukan hanya pasar domestik, melainkan pasar global yang mempunyai konsumen sebanyak 1,5 miliar. “Perdagangan internasional telah menyumbang pertumbuhan Indonesia di masa lalu. Dengan kerangka kebijakan yang baik, Indonesia bisa berdaya saing dan mendapat manfaat termasuk melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” ungkapnya.

Harus dicermati apakah segala pandangan dan saran yang disampaikan Lagarde kepada pemerintah Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia sedang disorot oleh IMF. Sebab, IMF tidak akan gegabah dalam menawarkan program pinjaman kepada negara anggotanya.

Karena, dalam mengindentifikasi kondisi perekonomian sebuah negara yang bermasalah, Lagarde menuturkan, IMF akan terlebih dahulu melakukan sejumlah pendekatan, misalnya dengan pengawasan (surveillance) dan bantuan teknis (technical assistance).

“Biasanya kami datang ke negara anggota.

Berbicara mengenai kondisi perekonomian terkini dan membantu memberikan masukan atas kebijakan yang setidaknya bisa membantu masalah ekonomi yang terjadi di negara tersebut,” ujarnya.

Dia mengatakan, pada pendekatan pengawasan, IMF akan terlebih dahulu mengajak diskusi negara terkait. Setelah itu, untuk pendekatan teknis, pihaknya akan mulai membantu sebuah negara

terutama di sektor yang krusial.

Ketika masalah tersebut sudah teridentifikasi dan dari sisi keuangan negara terkait tidak bisa menyelesaikan, program pinjaman akan disodorkan. Dan biasanya bantuan tersebut tidak bisa ditolak oleh negara terkait.

Skema itu sudah terbukti terjadi dalam penyelesaian masalah keuangan Yunani beberapa waktu lalu. Negara para dewa tersebut tidak punya pilihan selain mengikuti program lanjutan IMF dan memaksa untuk menjual sebagian aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta.

Selain menghadiri konferensi tersebut dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri ekonominya secara internal, Lagarde juga melakukan serangkaian pertemuan secara khusus dengan para petinggi BI. Apakah Indonesia sudah masuk dalam tahapan proses penjajakan program pinjaman tersebut?

Sementara Gubernur BI Agus Martowardojo dalam pidatonya pada pembukaan konferensi tersebut menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia secara makro, beserta pandangan target BI dalam menghadapinya. Menurut mantan menteri keuangan itu, Indonesia masih dibayangi besarnya defisit transaksi berjalan.

Agus menjelaskan, dengan kondisi perekonomian global saat ini dibutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Tapi, permasalahannya skema kerja sama pemerintah swasta (Public Private Partnership/PPP) belum bisa diandalkan untuk membiayai infrastruktur saat ini.

Hal senada disampaikan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Dia menuturkan, persoalan mendasar yang menjadikan kerja sama pemerintah-swasta sulit dilakukan, adalah perspektif antara kedua pihak yang tak mau kalah dan ingin selalu menjadi pemimpin.

“Karena kami, publik dan privat sama-sama mau jadi bos. Makanya susah. Akhirnya proyeknya enggak jalan,” ujar dalam konferensi tersebut Bambang menjelaskan, kesulitan menyatukan pemerintah-swasta terlihat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang yang sempat mangkrak hingga tiga tahun.

Hal ini disebutnya, sebagai bukti bahwa tidak ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta. Meskipun, pada akhirnya pemerintah berhasil merealisasikan proyek pengerjaan proyek tersebut, tapi tetap membutuhkan waktu yang lama. “Akhirnya dapat groundbreaking untuk pembangkit listrik itu setelah tiga tahun delay,” ucapnya.

Bambang berharap, akan terjalin sebuah kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta dalam melaksanakan sebuah proyek infrastruktur. Karena pada dasarnya, PPP merupakan solusi terbaik untuk membangun proyek infrastruktur masa depan. “PPP adalah ide yang bagus, tapi banyak tantangan, ini akan terus kami tingkatkan, karena hal ini juga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

Agus Marto berharap, konferensi yang dilakukan dapat memberi masukan, kontribusi, dan solusi dari berbagai pihak termasuk IMF, atas segala tantangan yang dihadapi.

Bos IMF Christine Lagarde dan Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo terkait dengan pinjaman atau utang. Dugaan tersebut muncul, mengingat saat ini Indonesia sedang mengalami masalah ekonomi. Rupiah juga melemah terhadap dolar AS sejak krisis ekonomi 1998, yaitu mencapai level Rp14.000 per dolar AS. “Tidak ada soal utang, tidak ada soal negosiasi utang, tidak ada,” kata Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, saat itu, usai mendampingi Presiden bertemu IMF, di Istana Merdeka, Selasa 1 September 2015.

Teten, yang kini menjabat kepala Staf Kepresidenan, mengatakan, pada hari sebelumnya Jokowi pun sudah bertemu dengan para ekonom. Dalam kesempatan itu, pemerintah telah disarankan untuk tidak kembali berutang ke IMF. Hal tersebut mendapatkan perha-

tian khusus Jokowi.

Spekulasi ini pun ditegaskan oleh DPR, meskipun Indonesia dikatakan masih trauma dengan IMF, setelah pertemuan yang dilakukan Lagarde dengan para pimpinan DPR Rabu siang 2 September 2015, sudah bisa disimpulkan bahwa kunjungan kali ini tidak sama sekali membahas masalah program utang IMF. Bahkan, usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, mengatakan, posisi IMF saat ini sudah berbeda dengan zaman Orde Baru lalu.

“Kedatangan IMF dulu dengan yang sekarang ini berbeda. Dulu, barangkali situasi politik. Kita sangat ingat betul, bagaimana posisi postur Direktur IMF Michel Camdessus saat itu di akhir Orde Baru,” kata Taufik, Jakarta, Rabu

(2/9/2015).

Taufik menerangkan, kedatangan petinggi IMF kali ini bukan dalam kapasitas menawarkan bantuan “pinjaman” kepada Indonesia. Pertemuan kali ini, katanya, lebih membahas soal perlemahan rupiah, kondisi ekonomi global, dan khususnya harga minyak dunia.

Menurut dia, dari IMF dan Indonesia bisa belajar dan bekerja sama guna mengantisipasi krisis ekonomi tersebut.

“Karena situasi ekonomi sudah ‘unpredictable’, termasuk ‘undervalue’ dari nilai rupiah, tentunya ini jadi salah satu poin yang kita harapkan, IMF memiliki suatu kedekatan dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), juga pemerintah Amerika Serikat,” terang Taufik.

AKTIVIS CURIGAI KEDATANGAN LAGARDE KALANGAN aktivis curiga dengan kedatangan Christine Lagarde ke Indonesia. Koalisi Anti Utang (KAU) meminta pemerintah berhati-hati. Dikhawatirkan keda-tangan IMF akan menyeret Indonesia semakin terjerat pada utang luar negeri.

Ketua KAU, Dani Setiawan menuturkan, pengajuan utang baru yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 merupakan indikasi agenda liberalisasi di berbagai bidang. Apalagi waktunya bertepatan dengan kondisi keuangan negara yang sedang mengkhawatirkan.

“Biasanya di situ lembaga-lembaga keuangan internasional masuk dengan segudang agenda liberalisasi,” katanya di Jakarta, kemarin.

Dia menekankan, saat ini di Indonesia terjadi pelambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Kemudian, pada saat itu pula pejabat lembaga keuangan internasional sep-erti Dana Moneter Internasional (IMF) datang mengunjungi Indonesia,” sebutnya.

Dani menduga kedatangan IMF merupakan suatu modus untuk memberi pinjaman kepada sebuah negara. “Karena itu, pe-merintah mestinya mengambil kebijakan, terutama soal politik anggaran dengan mendanai pembangunan desa serta menin-gkatkan daya beli masyarakat,” katanya.

Dani melihat kondisi ekono-mi saat ini membuat kondi-si masyarakat kian terpuruk. “Namun, kebijakan yang diambil pemerintah justru sebaliknya yaitu meningkatkan utang untuk pembangunan infrastruktur, ini jelas akan memberatkan negara kita,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, kedatangan bos IMF, Christine Lagarde ke Indonesia tidak bedampak apa-apa terhadap Indonesia. Pasalnya, kehadirannya hanya untuk berdiskusi bukan membawa

komitmen.

“Saya kira enggak ada pengaruhnya, karena memang kedatangannya ini tidak ada sangkut-pautnya pada ekonomi terkini,” kata Tony, di Jakarta, kemarin.

Menurut Tony, pasar modal pun tidak melihat kehadiran Lagarde membawa angin positif ataupun negatif karena Indonesia pernah mengalami trauma krisis pada 1998, tetapi IMF tak mampu membawa obat yang tepat.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, kedatangan Lagarde berdampak positif ke pasar modal dalam negeri, sebab mereka datang dengan membawa topik diskusi yang sangat menarik bagi perekonomian Indonesia.

“Waktu yang pas karena mobilisasi untuk keperluan pembiayaan infrastruktur yang memang sangat diperlukan Indonesia,” ujar Muliaman.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membantah kedatangan Lagarde ke Istana Merdeka, untuk membahas soal pinjaman Indonesia pada IMF. “Tidak ada pembahasan soal pinjaman Indonesia pada IMF. IMF tidak menawarkan bantuan khusus untuk Indonesia, meski kondisi ekonomi sempat bergoyah,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, IMF justru memberi pendapatnya untuk perekonomian Indonesia. “Tadi disampaikan bahwa memang ada angin dari Tiongkok dan Amerika, kan memang itu.

Tapi dia menyampaikan bahwa kita memiliki kesiapan yang baik untuk menghadapi itu,” ujarnya.

Terkait agenda kegiatan IMF, Jokowi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Indonesia pada 2018 akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF-World Bank.

“Pertemuan tersebut memberikan keper-cayaan bahwa Indonesia mampu mengelola event berskala internasional,” kata Joko art/hrm/vv wi. www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 102/07 - 13 September 2015

Sempat menjadi misteri, akhirnya nama artis yang disebut-sebut bakal menjadi saksi dalam kasus mucikari kalangan artis, RA diungkapkan pengacaranya, Pieter Ell. Ada dua nama artis yang dibeber.

NAMA artis Mirasih Tyas tertera di dalam berkas dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus Robby Abbas alias RA alias Obie, yang didakwa menjalankan prostitusi. Selain Tyas, berkas dakwaan juga menyebut nama artis lainnya, yakni Shinta Bachir.

Dua nama artis itu muncul di sela sidang lanjutan kasus asusila yang menghadirkan Robby sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (2/ 9/2015).

“Sidang masih menghadirkan saksi dari JPU,” kata Pieter Ell, kuasa hukum Robby, kemarin.

Dari berkas dakwaan yang diterima Pieter, terlihat jelas nama Tyas dan Shinta yang mengaku mengenal Robby pada tahun 2008. Mereka merupakan dua dari tiga artis yang dijadikan saksi dalam kasus tersebut.

“Ada tiga nama artis. Saya tak bisa bacakan, silakan baca sendiri. Ini versi BAP ya,” kata Pieter

Germo Artis PSK Ngaku Kenal Tyas dan Shinta sambil menunjukkan berkas.

Dia mengaku tidak mengetahui waktu pemeriksaan untuk ketiga artis tersebut di persidangan. Pengacara itu juga menyebut nama artis berinisial AA. “Di berkas perkara saksi, TM, SB, dan AA akan dipanggil,” ucap Pieter yang enggan menyebut siapa artis berinisial AA tersebut.

“Ini nama artis yang seharusnya dihadirkan oleh jaksa dalam sidang Robby. Ini berasal dari berkas perkara dari pihak Kepolisian Republik Indonesia loh, sah,” kata Pieter.

Dia berharap, ketiga artis tersebut hadir di pengadilan untuk memberi kesaksian di depan majelis hakim.

Dalam berkas dakwaan tersebut, nama Tyas Mirasih tertulis Mirasih Tyas Endah yang lahir di Jakarta 8 April 1987.

Dalam keterangan salah satu saksi di berkas dakwaan JPU yang dibawa Pieter, antara lain

tertulis, “Ketika diamankan polisi pada 8 Mei 2015 di kamar Hotel Ritz Carlton bersama sdr Robby Abbas, saya menggunakan handphone jenis iPhone 5S warna gold dengan nomor 087878768xxx.”

Penjelasan berikutnya, “Benar screen capture yang diperlihatkan penyidik kepada saya adalah percakapan saya dengan Sdr Robby Abbas pada tanggal 8 Mei 2015 melalui BBM.” Poin berikutnya berisi penjelasan Tyas dan Shinta mengenai perkenalan dengan Robby.

Menurut Pieter, kedua selebriti itu menyangkal keterlibatannya dalam perkara tersebut.

Mereka menolak dikaitkan dengan praktik prostitusi yang dikelola Robby.

“Makanya di sidang nanti akan terlihat, siapa saja yang terlibat.

Barang bukti itu milik siapa juga akan ketahuan,” ucap Pieter.

Sebelumnya Amel Alvi, lewat

pengacara Minola Sebayang, mengkritik sidang kasus prostitusi yang memperkarakan Robbie. “Jadi itu sidang yang tertutup oleh umum. Artinya, materi yang terjadi itu tidak ingin dipublikasikan. Salah dong,” ujarnya.

Sementara Shinta Bachir, yang tengah hamil dan mengaku sudah menikah, pernah mengaku kenal Robbie. “Sebelum itu saya nggak pernah ketemu, tapi dia SKSD (sok kenal sok dekat) gitu. Dia nggak lagi transaksi, nggak ketemu di dalam kamar juga. Dia justru minta bantuan ke saya karena ibunya sakit. Terus saya ganti nomer telepon karena risih. Dua kali saya bantu dia, saya kasih 3 juta dan 1 juta ke ibu dia,” papar Shinta lagi.

Adapun Tyas Mirasih sampai sejauh ini bungkam seribu bahasa. Namun netizen sudah telanjur menudingnya terlibat berdasarkan rekam jejaknya di dunia bin/kin/hwt hiburan.

Gugat Cerai, Masayu dan Lembu Masih Seranjang MASAYU Anastasia diam-diam menggugat cerai suaminya, Lembu Wiworo Jati ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 31 Agustus lalu. “Benar. Masayu sudah mengajukan cerai kemarin 31 Agustus dengan nomor perkara 2278/ Pdt.G/2015/PA.JS,” kata Humas PA Jaksel Rusdi Tahir.

Rudi mengatakan, gugatan didaftarkan oleh kuasa hukum Masayu.

“Yang menerima salah satu petugas kami. Tetapi yang pasti perwakilan dari kuasa hukumnya yang mendaftar,” paparnya.

Sayang, Rusdi menolak mengungkap lebih detil alasan gugatan bintang film Langit Cinta di Langit Taj Mahal tersebut.

“Itu masalah internal Masayu jadi kita hati-hati untuk memberi tahu. Namun yang pasti sudah tidak nyaman,” ungkapnya.

Dalam gugatannya, Masayu hanya meminta hak asuh anak, Samara Anaya Amandari, jatuh ke tangannya.

“Satu gugatan tetapi itu mencakup dia meminta hak

asuh putranya diberikan kepada Masayu,” tandasnya.

Ketika disinggung mengenai sidang cerai perdana, Rusdi belum bisa memastikannya.

“Sidang masih belum ditentukan karena baru masuk,” ungkap Rusdi.

Sementara itu, kuasa hukum Ayu, sapaan akrab Masayu, Aga Khan mengatakan, alasaan Ayu menggugat cerai Lembu karena masalah keluarga yang telah lama terjadi di antara mereka. ”Sebelumnya memang sudah ada masalah keluarga di antara mereka. Ayu melakukan itu untuk kebaikan bersama. Saya juga sebagai sahabat tidak mau ini terjadi,” kata Aga Khan.

Pasangan aktris dan musisi itu memang sudah lama bermasalah. Namun, Aga tak menjelaskan lebih rinci terkait penyebabnya.

“Ada masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan. Ada pemicu yang enggak bisa saya ungkapkan. Ada dua tahun, tiga tahun. Semenjak itu, mendam semua. Mencari

solusi terbaik,” ungkapnya.

“Kita melihat kasus ini Ayu sebagai publik figur jangan sampai memberikan contoh yang nggak baik. Ya melihatnya ini memang jalan hidup,” tambahnya.

Ketika disinggung apakah mereka sudah pisah ranjang, Aga Khan mengaku belum.

“Kayaknya iya deh, tinggalnya di rumah yang di Cilandak itu. Tinggal serumah, tapi kalau tidurnya masih satu kasur atau tidak, saya tidak tahu ya. Kan saya bukan asistennya,” ucapnya.

Lebih lanjut Aga Khan mengatakan, Lembu sudah mengetahui gugtan cerai yang dilayangkan Ayu. “Nah, semalam (kemarin malam) Ayu juga langsung ngomong kok ke Lembu.

Jadi Lembu juga tahu langsung soal perceraian ini dari Ayu. Kalau respon Lembu seperti apa, ya silahkan tanya Lembu,” katanya.

Perlu diketahui, pasangan ini menikah pada 6 Juli 2008 dan dikaruniai seorang anak bernama Samara Anaya Amandari yang kini adt berusia enam tahun.

Aurel dan Azriel Depresi Gara-gara Krisdayanti HUBUNGAN Krisdayanti dengan dua anak hasil pernikahannya dengan Anang Hermansyah, yakni Aurel dan Azriel, ternyata tidak berjalan baik. Hal ini bermula dari Instagram ibu dan anak itu yang tidak pernah mem-posting kebersamaan mereka.

Kendati selama ini netizen selalu menyorot Aurel Hermansyah dan dicap sebagai anak durhaka, adiknya, Azriel juga kena imbas.

Setelah KD, sapaan Krisdayanti, dan Aurel saling berbalas di Instagram, Azriel ikutan curhat di media sosial.

Curhatan Azriel ini menjawab tulisan KD di Instagram yang berisi pembelaan tentang perlakuan Raul Lemos yang disebut Aurel menjadi biang keladi jarangnya pertemuan ibu dan dua anakanaknya.

KD dipanggil mimi oleh Aurel dan Azriel, sementara Anang dipanggil pipi. “Azriel_ljiel sedih baca tulisan mimi,” tulis Azriel.

Azriel mengungkapkan bahwa dirinya kaget ibu yang telah melahirkannya itu terkesan menyalahkan dirinya dan sang kakak (Aurel). “jiel kaget mimi bilang kata2 gini.rasa sakit kita tdk ada yg mamwww.lensaindonesia.com

Krisdayanto bersama Aurel dan Azriel.

pu mengobati sampe akhirnya sekarang kita bahagia itu nggak mudah mii..harusnya mimi bahagia kita nggak depresi dan bisa seperti ini,” tulisnya lagi.

Tidak hanya sekali Azriel menulis kata depresi dalam tulisan panjangnya di akun Instagram mi-

liknya. Azriel merasa tekanan dan gejolak dalam hatinya seakan terobati dengan kedatangan sang bunda yang tak lain Ashanty.

“Ada bunda yg 5 tahun ini rela ngurus kita besarin kita sayangin kita harusnya mimi kan seneng kt nggak terlantar dr dulu kita anak yg

depresi sampe sekarang kita bs begini nggak gampang mii. jiel sm kaka sudah besar sekarang,” tulis Azriel lagi.

Krisdayanti memang sempat menuliskan ada hal-hal kecil yang menuding anak-anak kandungnya ini sengaja membuatnya sakit hati.

“Hal kecil yg dirasakan yaitu aurel azriel tidak pernah memposting tentang “Ibu kandungnya” Di media sosial seolah” mereka sengaja membuat ibunya sakit hati. Sy Sama sekali tidak Kecil hati Atas tindakan mereka yg seperti itu krna sy maklum memang mereka telah dibesarkan Oleh Ashanty”.

Ini pun dijawab oleh Azriel demikian, “masalah foto gimana mau posting foto kl ketemu aja ngk pernah mii?mimi ibu yg melahirkan kita dan kt diajarkan pipi nggak boleh jahat sm mimi atau om. maaf udh buat mimi MALU pny anak kyk kita”.

Curhatan Azriel kembali ditanggapi KD. Dalam Instagram-nya, KD memposting fotonya berdua dengan Azriel saat kecil. “Cinta itu tidak akan pernah mempunyai akhir,Seperti cinta ayah dan ibu pada kita, seterusnya hingga seterusnya @azriel_l,” tulis KD pada caption bhr foto itu.

Ustad Zacky Mau Berpoligami?

BANYAK yang terkejut dengan adanya kabar ustad Zacky Mirza berpoligami. Sang istri, Shinta Tanjung pun sudah berkali-kali mengklarifikasi terkait kabar itu. Ia membantah tegas sang suami sudah menikah lagi.

Tapi pertanyaan muncul, sebenarnya dari mana cerita itu pertamakali muncul? Awalnya ternyata memang ada yang mengabarkan Shinta telah curhat dengan pengacara Ina Rachman - yang juga menangani Eddies Adelia dan Risty Tagor.

Curhatan itu didengar di kalangan wartawan. Yang tersiar, Shinta curhat soal isu suaminya mau menikah lagi dengan janda asal Blitar.

Belakangan diketahui sang janda adalah jemaah Zacky yang kerap mengundangnya tausiah. Merasa kabar yang tersiar tak sepenuhnya benar dan jadi isu liar, Shinta langsung memberi klarifikasi bersama Ina Rachman.

“Teh ina tidak terlibat, saya

sama suami baik-baik saja, masih satu ranjang. katanya ada isu yang mengaitkan teh Ina, itu nggak ada. kita sahabat pengajian cerita sebatas perempuan. Pengajuan klien juga nggak ada ya, kebetulan aja pengacara,” terang Shinta di kantor Ina, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Sebagai sahabat, Shinta tak menampik kerap bertukar pikiran atau sekadar bercerita masalah rumah tangga. Tapi isu yang belakangan merebak dirasa terlalu melebar.

“Kita sahabatan, biasa andaikan share juga bukan masalah rumah tangga yang berat. Seputar masalah perempuan cerita ke beliau sama teman-teman juga. Saya berharap masalah ini jangan dibesarkan lagi,” ujarnya.

“Bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga saya dengan suami. Sebenarnya nggak ada apa-apa,” tutup kmb/dt nya.

Ustad Zacky dan Shinta Tanjung.

Nassar Tutup Pintu Damai untuk Muzdalifah PENYANYI dangdut Nassar (27) agaknya sudah berbulat untuk bercerai dengan sang istri, Muzdalifah. Ia mengatakan, tak ada niat sedikitpun untuk bersatu kembali untuk mempertahankan biduk rumah tangganya.

“Enggak ada damai. Enggak ada damai,” ucap Nassar dengan tegas usai menghadiri jumpa pers kontes bernyanyi, di SCTV Tower, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).

Apabila resmi bercerai, Nassar tetap akan menjalin hubungan baik dengan Muzdalifah. Namun, ia menegaskan hubungannya tak akan lagi seakrab dulu.

“Berhubungan baik sih berhubungan baik, tapi kalau untuk akrab, aku udah punya kehidupan, dia juga udah punya kehidupan. Jadi hidup masing-masing aja,” tuturnya.

Nassar mengaku tak terlalu memikirkan statusnya nanti setelah bercerai. “Aku pokok-

nya enggak merasa duda, tetapi merasa perjaka. Enggak apaapa biar duda banyak yang ngantre, enggak ada masalah,” ucapnya.

Soal hak asuh anak maupun harta gana-gini, Nassar tidak memikirkannya. Sebab, ia mempersilakan anaknya yang masih balita berada dalam asuhan Muzdalifah.

“Anak-anak silakan sama Mamanya sampai besar nanti.

Bisa ketemu anak syukur, enggak bisa, ya enggak apaapa. Pasti aku bapaknya kangen. Tapi kalau aku keliatan kangen nanti dikiranya aku butuh. Kalau tidak bisa ketemu di dunia kan bisa di akhirat,” ujar Nassar.

“Enggak ada ya gana-gini buat aku. Aku enggak minta apa-apa, kan udah diambil semua. Sekarang juga aku udah punya sendiri. Jadi aku udah enggak butuh. Nanti aku selesaikan nafkah anak,” tambah and nya.

7 Edisi 102/07 - 13 September 2015

Buwas...

wacana mengenai penggeseran Buwas dari jabatan Kabareskrim. Selama menjabat Kepala Bareskrim Polri, Buwas memang sudah banyak melibas kasus-kasus korupsi besar.

Yakni, penjualan kondensat bagian negara oleh PT TPPI dan BP Migas, dugaan korupsi di Pelabuhan Indonesia II dan Pertamina Foundation.

Namun, di tengah gencarnya memberangus dua kasus terakhir, Buwas malah digeser karena dianggap bikin gaduh perekonomian.

Buwas pun membantah membuat gaduh dalam penegakan hukum korupsi yang dilakukan Bareskrim Polri. “Tanya yang katanya buat kegaduhan. Saya hanya bekerja saja.

Saya tidak tahu juga siapa yang buat gaduh,” bantahnya.

Apakah Buwas mendapatkan teror di balik pengungkapan kasus-kasus besar tersebut? Buwas membantah. “Masa, Pak Buwas diteror? Tidaklah,” kata Buwas menegaskan.

Namun isu teror itu justru dibenarkan oleh bawahan Buwas, yakni Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Brigjen Victor Simanjuntak.

Menurutnya, sebelum isu pencopotan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Buwas menyebar, ancaman sudah dilayangkan kepada para penyidik ketika hendak mengungkap korupsi kondensat.

“Bahkan hendak melangkah ke lebih jauh, tidak saja ancaman tapi serangan yang diwujudkan dengan pencopotan Kabareskrim,” aku Victor pada ýdiskusi dialektika demokrasi bertema “Kursi Kabareskrim Digoyang, Ada Apa?ý” di gedung DPR, Kamis (3/9)ý.

Dia mengatakan tidak tahu alasan pencopotan Buwas. Namun yang pasti, ujarnya, langkah Bareskrim menggeledah ruang kerja Dirut Pelindo II, RJ Lino sebagai pintu masuk untuk mengungkap mega korupsi yang nilainya ratusan triliun.

“Pintu masuknya lewat kasus mobil crane Pelindo II. Untuk mobil crane, nilai korupsinya kecil di atas Rp 20 miliar.

Tapi ada kasus lain yang nilainya ratusan triliun dan melibat-

kan keluarga tertentu,” tegasnya.

Dalam forum itu, Victor menegaskan pencopotan Buwas sebagai upaya untuk menghancur institusi kepolisian. Jujur diakuinya, kalau pencopotan tersebut merontokkan semangat para penyidik dalam melaksanakan tugasnya. ”Ini bentuk penghancuran sistematis institusi kepolisian demi menyelamatkan seseorang,” ujar Victor.

Kasus ini, lanjutnya, bisa menjadi sejarah hitam penegakan hukum di Indonesia.

Pasalnya koruptor bisa menghancurkan satu institusi seperti Polri.

Victor menegaskan Polri sudah berusaha keras untuk mereformasi diri setelah 32 tahun dekat dengan kekuasaan.

Dia meminta Polri untuk tidak membiarkan diri dirusak hanya karena melindungi segelintir elit. “Polisi tetap harus cari siapa di belakang ini semua.

Masak institusi dikalahkan hanya melindungi segelintir elit.” tegasnya.

Dia pun tidak sependapat dengan pencopotan Buwas disebut mutasi. Menurut dia, kalau mutasi biasa tidak menimbulkan efek psikologis yang luar biasa terhadap anggota penyidik.

“Namun ancaman pencopotan Buwas, katanya mutasi kok menciptakan efek psikologis kepada penyidik Bareskrim lainnya,” demikian Victor.

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, menduga di balik pergeseran Buwas sebagai Kepala Bareskrim Polri ada tekanan dari pihak tertentu.

“Adanya indikasi tekanan paska pembongkaran, kasus Pelindo II dan Pertamina saat ini semakin diyakini benar adanya,” katanya, Jumat (4/9).

Menurut dia, memang sebenarnya mutasi dan promosi di tubuh Polri merupakan kewenangan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu meyakini Wanjakti telah bekerja secara professional dalam penataan sumber daya manusia di internal Polri. Namun, wacana pencopotan Buwas sebagai Kabareskrim semakin menguat ketika Menko Polhukam Luhut

“Jauh-jauh dari Seoul, Korea Selatan, di tengah jadwal yang padat Wapres Jusuf Kalla cepat sekali merespon kejadian penggeledahan ruangan Dirut Pelindo RJ lino,” katanya.

JK diduga memback-up penuh RJ Lino. “Beking orang kuat ini pula yang membuat RJ Lino seperti tak tersentuh walaupun banyak laporan tentang dia. RJ Lino sudah bolakbalik diperiksa KPK dalam beberapa kasus,” katanya.

Kata dia, RJ Lino adalah kongsi utama keluarga Kalla.

“Banyak proyek pelabuhan jatuh ke grup usaha keluarga Kalla,” kata dia.

Terpilihnya RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II pada 2009 cukup mengagetkan. Sebab namanya, tidak santer disebutsebut dalam bursa Dirut Pelindo kala itu. Namun, lagi-lagi atas bantuan Ahmad Kalla lewat kakaknya, RJ Lino terpilih menjadi Dirut. Ketika Lino terpilih, Sofyan Djalil di posisi Meneg BUMN. Selepas JK turun dari jabatannya sebagai Wapres, Lino masih tetap bertahan di posisinya. Dia berjejaring dengan rezim Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga posisinya aman.

Tapi di sisi lain di masih berbisnis dengan JK dan Keluarga.

Saat JK kembali menjadi Wapres, hubungan semakin erat. Perekat hubungan Kalla dengan RJ Lino adalah kepemilikan saham RJ Lino di Bukaka Teknik, perusahaan milik keluarga Kalla. “Menantu Lino yang orang Malaysia adalah pemilik 46,6 persen saham Grup Bukaka,” katanya.

Informasi yang diperoleh, menantu RJ Lino yang merupakan Warga Negara Malaysia Mohd Ezra Effendi masuk ke PT Bukaka Teknik Utama tbk lewat perusahaan Armadeus Acquisitions Ltd. Seperti dikutip situs berita Malaysia, therakyatpost.com, Juni 2015, Bukaka dan Armadeus bekerjasama menggarap proyek senilai RM 1 Miliar di bidang produksi baja, konstruksi, minyak dan gas, pembangkit listrik.

Sebelum Armadeus mengakuisisi, saham Bukaka sempat disuspend. Barulah pada 2015 saham Bukaka kembali di listing (relisting) di BEI. Kini nasib RJ Lino di ujung tanduk, dia terancam jadi tersangka kasus korupsi mobile crane. Tapi, lagi-lagi dia kembali meminta pertolongan Kalla. Kepada sejumlah pejabat Pelindo dia mengaku dibackup JK. rim

korupsi bisa diberantas dengan baik, saya yakin kondisi keuangan dan ekonomi kita akan baik pula.

Kabarnya bod Pelindo II ada hubungannya dengan petinggi negara, apa benar itu?

Saya tidak mau membuat perkiraan atau fitnah. Biarkan saja proses hukum ini berjalan dengan baik dan marilah kita awasi.

yang tengah di-tangani Bareskrim saat ini, saya justru menilai ada terobosan. Bukankah selama ini kasus sep-erti tadi mengendap atau dibiarkan berlalu. Kan katanya kita perang terhadap korupsi. Kalau setiap penanganan kasus korupsi diartikan akan dapat menimbulkan kegaduhan ekonomi apakah ini justru sebuah kemenan-gan para koruptor.

Sebaliknya sebuah kemunduran buat Bangsa Indonesia.

Faktanya Buwas bikin heboh sejak menangani kasus-kasus spesifik seperti dugaan korupsi Stadion Gedebage Bandung dan kasus penimbu-nan sapi?

Setiap manusia yang kepentingannya tidak terganggu pasti tidak akan bereaksi. Tapi kalau dia terlibat suatu permasalahan, saya yakin mereka akan senan-tiasa bermanuver bagaimana caranya menjatuhkan lembaga atau pejabat yang bersangkutan. Dalam kasus

Anda sepertinya menentang Buwas dicopot ya. Apa karena berkawan atau bagaimana?

Saya tidak pernah menentang suatu keputusan. Namun sebagai senior di Kepolisian, wajar kalau saya berkomentar dan menilai. Apalagi dengan loyonya rupiah terhadap dolar AS, saat ini memang diperlukan sosok atau figur negarawan yang berani dan tegas dalam menghadapi banyaknya perbuatan korupsi. Kalau

Sambungan Halaman 1 “Saya berharap apa yang sudah kita rintis dalam penegakan hukum, apalagi yang belum selesai, harus tetap dijalankan. Masih ada 67 kasus korupsi, saya minta usut,” lanjutnya.

Buwas enggan menyebut apa saja 67 kasus korupsi yang dimaksud. Namun, ia memastikan bahwa 67 kasus tersebut sedang tahap penyelidikan di Bareskrim Polri.

Ia mengatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah amanah undang-undang. Untuk itu, ia berpesan kepada penyidik untuk menegakan hukum sesuai dengan UU. “Kita harus betul-betul bulat untuk melakukan pemberantasan korupsi,” katanya.

Dua hari terakhir Kabar pencopotan Buwas sebagai Kabareskrim menjadi sorotan.

Buwas dicopot terkait tindakannya membongkar kasus dwelling time dan korupsi di Pelabuhan. Ada tokoh kakap yang tak ingin usaha gelapnya di pelabuhan terbongkar dengan tindakan Buwas.

Dalam kaitannya ini, Buwas mempertanyakan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta agar tidak mengusut dugaan korupsi di PT Pelindo II. Pekan lalu, penyidik Bareskrim melakukan penggeledahan di Kantor Pelindo II atas dugaan korupsi pengadaan mobile crane.

“Kok cara berpikirnya demikian? Kan harusnya dilihat perjalanan penyidikannya saja.

Kalau pidana enggak boleh diusut ya bagaimana kita,” sebut Buwas.

Buwas mengaku pernah ditelepon langsung oleh Kalla ketika ia ikut menggeledah PT Pelindo II di Tanjung Priok pada 28 Agustus 2015 lalu. Kalla, sebut Buwas, menanyakan mengapa penyidik menggeledah kantor itu.

Kalla tidak memungkiri jika pengusutan oleh kepolisian ini menimbulkan kegaduhan di lingkungan pejabat ataupun karyawan BUMN. Atas dasar itu,

menurut dia, duduk permasalahan kasus ini harus dipahami betul.

Pada intinya, lanjut Kalla, pemerintah telah mengimbau kepada penegak hukum untuk berhati-hati dalam mengusut kebijakan suatu korporasi, terlebih lagi BUMN. Kepada Buwas, Kalla meminta agar tidak ada pemidanaan terhadap kebijakan korporasi terutama di PT Pelindo II. “Saya cuma bilang, seperti biasa, ini kan kebijakan korporasi, ya jangan dipidanakan. Itu prinsip yang kita telah pakai dan sesuai aturan undang-undang tentang administrasi pemerintah,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (3/9/2015) saat itu.

“Pokoknya selama itu korupsi dengan sengaja, itu pasti tetapkanlah (tersangka). Namun kalau kebijakan, jangan.

Itu saja prinsipnya sih,” sambung Kalla.

Namun Buwas tetap meyakini bahwa di dalam PT Pelindo II tetap ada tindak pidana korupsi dan harus diusut tuntas.

“Ya saya pokoknya yakin, bukan hanya 100 persen lagi, tapi 1.000 persen ada tindak pidana di dalamnya,” kata Buwas.

Namun, Buwas tak menyebut seperti apa respons Kalla menanggapi jawabannya. Menurut Buwas, penyidik Bareskrim yakin ada dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelindo II. Polisi sudah menetapkan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II FN sebagai tersangka.

Budi mengatakan, akan ada tersangka lainnya dalam kasus ini.

Terkait langkah yang dilakukan polisi, Buwas menjamin masih dalam koridor hukum. Ia mengatakan, kasus Pelindo II akan menjadi pintu masuk penyidik untuk menguak dugaan tindak pidana lainnya. “Tersangka awal yang kita tetapkan ini adalah pintu masuk kita ke kasus lain,” imbuhnya.

Tak lama setelah penggeledahan di kantor Pelindo II, ada

RJ Lino...

Sambungan Halaman 1 Enggak fair (adil), Pak,” kata RJ Lino.

RJ Lino meminta kepada Sofyan Djalil agar melaporkan penggeledahan yang dilakukan tim Bareskrim ke Presiden Joko Widodo. “Jadi, Pak Sofyan tolong kasih tahu Presiden, kalau tidak clear-kan (diselesaikan) hari ini, saya berhenti besok.

Saya tidak mau kerja seperti ini.

Negeri ini tidak bisa seperti ini.”

Lalu seberapa dekat hubungan ketiganya? Sofyan dikenal merupakan orang dekat JK. Sofyan dikenal sebagai timses JK pada tahun 2004 di Institut Lembang 9. Sebagai imbalannya, Sofyan ditunjuk jadi Menteri BUMN kala itu.

Dalam keterangannya Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menduga ada benang merah antara pengusutan kasus korupsi di Pelindo II dengan pencopotan Buwas.

Arief yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu menjelaskan, ada banyak bisnis yang melibatkan perusahaan JK di Pelindo. Kasus korupsi mobile Crane di Pelindo II hanyalah sebagian kecil.

“Masih banyak lagi kasus korupsi di Pelindo, dan bahkan ada yang melibatkan perusahaan milik JK. Ingat pelabuhan Car Port. Pelabuhan untuk mobil. Harusnya perusahaan JK bayar Rp300 miliar ke Dok Kodja Bahari sebagai biaya sewa tapi nyatanya diubah menjadi Rp150 Miliar. Ini melibatkan kerajaan bisnis JK. Crane hanya satu jalan saja,” kata Arief dilansir rimanews.

Jejak antara RJ Lino dengan kerajaan bisnis JK terbentang panjang. Kedekatan antara pria kelahiran Rote, Nusa Tenggara Timur, 1953 itu dengan keluarga JK dimulai sejak tahun 1976. Ketika itu RJ Lino satu almamater dengan adik kandung JK, Ahmad Kalla di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ahmad Kalla-lah yang membawa RJ Lino masuk sebagai pemegang saham Bukaka teknik.

Seorang sumber mengungkapkan, wajar saja jika JK merespons cepat kejadian penggeledahan di ruangan Dirut Pelindo II itu meskipun sedang berada di luar negeri.

Komjen...

Sambungan Halaman 1 Menurut saya tidak. Pengalaman saya, setiap Polri melakukan langkah-langkah penegakan hukum, yang ribut dan kasak-kusuk itu adalah orangorang yang terlibat dalam kasusnya. Apalagi ini masalah Pelindo di mana polisi melaksanakan per-intah dari Presiden untuk menuntaskan dwelling time itu. Nggak ada lah kegaduhan ekonomi itu. Justru para inves-tor happy. Apalagi bila birokrasi tidak terlalu berbelit-belit dan tidak memberikan dana ekstra. Jadi sekali lagi, yang ribut dan kebakaran jenggot adalah orang-orang yang kepentingannya terganggu. Contohnya; para pelaku pe-nyelundupan, rekananrekanan yang melakukan mark-up dan sebagainya.

Garang di luar, apakah Buwas juga garang di internal?

Budi Waseso itu Kabareskrim yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas reserse di Indonesia.

Jadi apa yang saya rasakan, selama Budi Waseso menjabat, tampak banyak perubahan positif dan pembenahan di tubuh reserse. Tapi lain untuk masalah Polri, kan ada Irwasum dan Propam.

Apakah isu pencopotan Buwas bikin gaduh di internal Polri?

Pada awalnya iya. Tapi saya berharap seluruh anggota Kepolisian tetap berpegangan kepada Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya. Disiplin adalah darah dagingmu sedangkan loy-alitas adalah nafasmu. hrm

Binsar Panjaitan dan Menkumham Yasonna Laoly menyatakan perlunya penegakan hukum yang tidak gaduh.

“Keluarnya TR pencopotan Buwas membuktikan adanya yang terganggu dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Bareskrim,” kata Aboebakar.

Di sisi lain, ia menjelaskan, mutasi kali ini menimbulkan tanya ketika Bareskrim sedang fokus dalam penanganan korupsi besar dicopot di tengah jalan. “Apalagi dalam TR mutasi No 1847 tersebut ditembuskan kepada Menko Polhukam dan Menkumham yang selama ini minta penegakan hukum tidak boleh gaduh,” paparnya.

Dia mengatakan, mengingat Nawa Cita Presiden Jokowi menjanjikan penegakan hukum yang bebas korupsi, seharusnya pemerintah memberikan dukungan terhadap upaya pembongkaran kasus korupsi yang disinyalir hingga ratusan triliun.

“Akhirnya, teguran terhadap langkah Bareskrim dan pencopotan Buwas dilihat sebagai bentuk resistensi terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa di tempat yang sama juga mengatakan, kasus pergeseran Komjen Buwas sebagai Kabareskrim bisa

membuat Istana dituding melindungi koruptor dan mafia.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan dalam pemberantasan korupsi dibutuhkan polisi yang berani dan tegas.

Namun di tengah semangat membongkar mega korupsi yang terjadi di Pelindo II, berbuntut pencopotan Komjen Buwas.

“Aneh bin ajaib di republik ini, begitu ada yang berani memberantas korupsi dan tolong dicatat yang tidak melanggar hukum, justru dicopot.

Ini kan ada kaitannya dengan Istana. Artinya Istana melindungi koruptor dan mafia,” tegasnya.

Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri, Bimo Suryono dalam keterangannya di Jakarta, menyebut selama ini kinerja Bareskrim Polri di bawah komando Komjen Buwas mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Pembongkaran dan penindakan kasus korupsi di tangannya juga cukup gencar dilakukan, bahkan melebihi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Melihat Bareskrim yang semakin kuat dalam pemberantasan korupsi, maka bisa saja keberadaan KPK di eveluasi kembali,” terang dia.ý Karena itu pihaknya menyayangkan dengan adanya pencopotan tersebut. Karena-

Dicopot...

Sambungan Halaman 1 Mantan Wakapolri itu juga berkelit bahwa pergantian itu mendadak dilakukan.

Menurutnya, itu sudah disiapkan sejak lama, ditambah karena ada pati yang akan pensiun sehingga dibutuhkan pergantian.

“Itu saja kepentingan organisasi kan. ada pembinaan karir regenerasi pemberian pengalaman tertentu.

Karena Pak Buwas cukup bagus dalam sepak terjangnya maka kami uji yang lain,” tandas Badrodin.

Memang kabar Komjen Buwas dicopot dari posisi Kabareskrim sudah merebak sejak Rabu (2/9/2015) pagi.

Pencopotan kabarnya atas perintah langsung Presiden Joko Widodo.

Kabar ini langsung memunculkan reaksi. Banyak yang mendukung, tak sedikit yang menentang.

Sejumlah elit politik di Parlemen tak mau ketinggalan mengutarakan pendapat.

Umumnya, mereka menolak pencopotan Buwas dari jabatan yang sudah diembannya sejak 16 Januari 2015 itu.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang awalnya memberi sinyal kebenaran soal pencopotan Budi Waseso, kemudian seperti “mencoba” menetralisir kondisi. “Nggak ada, siapa yang bilang ada pencopotan, belum sampai ke situ,” begitu kata Luhut usai bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu malam, (2/9/2015).

Luhut mengatakan, pertemuannya dengan Kapolri Rabu malam itu, hanya untuk membahas soal operasi gabungan di beberapa tempat.

Bukan membicarakan soal pencopotan Komjen Budi Waseso.

Meski begitu, Luhut tak memungkiri pencopotan Kabareskrim Budi Waseso bisa saja terjadi. Namun sifatnya hanya pergeseran. Kapan dilakukan, Luhut tak bisa menyebutkan.

“Ya bisa saja ada penilaian dari Presiden, tapi belum dalam posisi untuk mengatakan pencopotan. Mungkin nanti ada pergantian tempat,” ujar

Beredar ...

Sambungan Halaman 1 Ini contoh saya barusan complain. Orang-orang diatas turunin gini, kok anak buah saya statusnya ditingkatkan naik dari penyelidikan ke penyidikan. Yang dipandu lintas GM, walaupun saat itu saya sudah dikasih tahu ‘You gak akan diganggu‘. Tapi saya gak bisa terima. Jangan saya gak diganggu tapi anak buah saya diganggu. Ini gak bener.

Gak boleh seperti itu. Jadi tolong ya kerja seperti biasa ya.

Jadi kalau ada apa-apa, saya orang yang paling duluan yang maju. Karena kita sama sekali tidak membuat salah. Kalau gak Nampak gitu lho. Jangan karena ada satu yang lain, terus kita dijadikan ini (tersangka).

Tapi makanya kalian bisa lihat ya, saya challenge presiden sama wakil presiden. Saya bilang, “Kalau ini gak diberesin dan saya gak dapat backup penuh, saya berhenti.”

Ya makanya waktu kejadian disitu, sore itu (penggeledahan), belum penyelidikan pas itu, Wakil Presiden (Jusuf Kalla) dari CEO telepon saya dan beliau bilang bilang, “pak Lino” “Stay”, “kerjanya biasa”, “Kita akan selesaikan diatas”.

Karena saya bilang sama mereka, “Saya berhenti”. Karena gak mungkin saya kerja terus anak buah takut smua gitu. Kan pasti gak jadi apa-apa.

Wong bosnya aja digituin sama polisi, gimana anak buahnya?.

Jadi saya bilang, Saya ingin betul-betul dapat dukungan yang sangat kuat dari nomor 1 dan nomor 2 di atas negeri ini.

Tapi saya juga seneng ya, artinya CEO APC bisa punya bargaining yang jadi kita kuat dengan RI1 dan RI2. Jadi kita hebat. Makasih.

Persoalannya di negeri ini, banyak dari kita selalu merendahkan diri kita terhadap apa

Panasaran...

Sambungan Halaman 1 Buwas hanya menjalankan instruksi Presiden untuk menuntaskan persoalan di pelabuhan Tanjung Priok. Siapakah Lino dan bagaimana pengaruh kekuasaannya menarik untuk ditelusuri DPR melalui usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo.

“Supaya diungkap persoalan dwelling time, perpanjangan konsesi JICT dan pengadaan mobil crane yang kemudian bermasalah,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyatakan Komisi III DPR RI membentuk Pansus Pelindo untuk membongkar korupsi PT Pelindo yang telah ditangani mantan Kabareskrim Buwas. “Komisi III DPR RI akan buat Pansus Pelindo.

Agar kasus yang ditangani oleh Budi Waseso bisa jalan terus,” kata Trimedya di Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Komisi III DPR RI menya-

nya, menurut dia, kurang pas apabila Komjen Buwas digeser dari posisinya sebagai Kabareskrim. Apabila itu terjadi, kinerja Bareskrim terancam merosot.

Politisi Golkar di Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo juga mempertanyakan ada kepentingan besar yang mempengaruhi Istana hingga ‘nekat’ mencopot Buwas. “Ada agenda apa? Apa yang dilindungi Istana dengan gebrakan Buwas?

Apakah terkait kasus Pelindo atau hal lain?” sindir Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Soal alasan rencana pencopotan Buwas dianggap bikin gaduh seperti menggeruduk kantor Pelindo II maupun Pertamina, menurut Bamsoet, sangat tidak masuk akal. “Tidak boleh ada kegaduhan, jadi boleh dong ada korupsi asal tidak gaduh? Jadi pihak penegak hukum, para pejabat boleh berkorupsi asal tidak gaduh,” tegas Bamsoet menanggapi pernyataan Menkopolhukam Luhut Panjahitan soal pencopotan itu.

Menanggapi kepindahan Buwas sebagai Kepala BNN, Bamsoet secara tegas menilai itu sama halnya dengan “membuang” Buwas. “Kalau jabatan itu sama saja mencopot dan membuang Buwas,” sesal Bamsoet. bo/fab/ar/dem/ zul/sa

Luhut diplomatis.

Mantan Komandan Satgas Tempur Khusus Pasukan Pemburu Kopassus itu mengatakan pencopotan atau pergeseran dalam dunia militer maupun Polri merupakan hal biasa. Bukan suatu hal yang aneh dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Akan tetapi, kata Luhut, pergantian Kabareskrim dan pejabat internal Polri sepenuhnya menjadi kewenangan Kapolri. “Mereka sudah ada strukturnya. Kita jangan menarik-narik TNI Polri ke dalam politik, biarlah mereka dalam aturan yang sudah mereka miliki,” ujar Luhut.

Padahal, kabar pencopotan ini berkorelasi dengan pernyataan Luhut sebelumnya, yang menyebutkan Presiden Joko Widodo menginginkan tidak ada kegaduhan yang mengganggu stabilitas ekonomi. Luhut pun tak membantah kabar pencopotan Komjen Budi Waseso.

“Kami intinya, Presiden dan Wapres kan sudah memerintahkan di Bogor, jangan menciptakan kegaduhan. Kalau mau, ya menindak secara hukum, silakan. Tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan,” kata Luhut. ek/sy/bo

yang kita punya. Kalau orangorang tahu saya di tahun 80an, waktu itu jabatan saya senior manajer, tapi waktu itu saya sudah bisa telepon menteri dan dirjen. Dan Dirut saya ketika itu tidak berani. Jadi , kalau hari ini saya bisa telepon sampai presiden dan wakil presiden, Ya tentu posisi saya sudah sejajar menteri.

Karena apa, lima tahun lalu waktu saya balik, dan orang yang tahu saya disini tapi kalau kalian memperjuangan sesuatu yang benar baik da nada nilainya, pasti disuppport.

Ada sms menarik dari Walikota Pontianak Sutarmaji. Dia minta pak Simbolon GM disana diganti sampai tiga kali.

Tapi saya gak pernah ganti.

Kalau model penegakan hukum seperti alami kedepan akan banyak orang tidak mau benahi negeri ini. Kalau kita beli peralatan tapi tak pernah digunakan dianggap total lost.

Bagaimana dengan tank, panser, water canon juga termasuk total lost karena gak pernah digunakan? puj/ht

yangkan tidak ada pembelaan dari Polri terhadap Buwas.

“Kita juga akan mengundang Kapolri minggu depan untuk mempertanyakannya, kalau Kapolri tidak bisa ke DPR RI, kita yang akan ke kantornya, Senin atau Selasa. Kasus seperti Buwas tidak boleh terjadi di kemudian hari, begitu juga dengan Kejaksaan,” kata Trimedya.

“Kasusnya ini muatan politis, jadi mutasi Buwas bukan mutasi biasa tapi mutasi ini akibat dari penanganan sebuah perkara, ya Buwas jadi korban kekuasaan pusat-pusat bisnis,” katanya. sp/bs/ans www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 102/07 - 13 September 2015

ANTARINA S.F. AMIR, SOSOK SUKSES DI BALIK HIGH/SCOPE INDONESIA

Ikut Jejak Sang Kakek Ki Hajar Dewantara Terjun ke Dunia Pendidikan Tidak sedikit orang yang kalah sebelum berperang, mereka takut melangkah untuk menghindari kegagalan yang belum tentu terwujud. Poin menarik ini tampaknya tidak berlaku dalam hidup Antarina S.F. Amir.

SELAKU Managing Director lembaga pendidikan High/ Scope Indonesia, Antarina tidak sekalipun menyerah dalam mengembangkan bisnis yang telah dirintis sejak 1996 itu. Kendati banyak masalah menghadang, dia tetap berkeras menembusnya.

Alhasil High/Scope yang dikembangkannya dari nol kini berbuah menjadi lembaga pendidikan yang diperhitungkan di Indonesia. Dengan 10 cabang, tersebar a.l. Pondok Indah, Kuningan, Kelapa Gading di Jakarta hingga Bogor, Bandung, Denpasar, dan Medan.

Saat ini, tercatat 2.100 siswa terdaftar bersekolah di High/ Scope Indonesia, ditangani 500 tenaga pengajar. Malahan High/Scope pusat yang berada di T.B. Simatupang, Jakarta Selatan memiliki 250 tenaga pengajar dengan jumlah siswa 1.500 orang.

“Banyak yang mengantre untuk bersekolah di sini, makanya saya mau mengembangkan usaha lebih besar lagi. Dalam artian memperkuat kualitas internal baru menam-

bah jaringan di beberapa tempat, kemungkinan akan membuka baru di Surabaya setelah Rancamaya, Bogor,” kata cucu dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara ini.

Kurikulum dan program pembelajaran High/Scope versi Amerika dikembangkannya menjadi High/Scope versi Indonesia. Dengan mencampur unsur-unsur penting sistem pendidikan Indonesia dan Amerika Serikat.

Apa yang menyebabkan Antarina berani mencampuradukkan sistem pendidikan Indonesia dan Amerika Serikat? Pendidikan Indonesia hingga saat ini dianggapnya masih mengadopsi metode tradisional, hanya memfokuskan unsur akademis.

Dalam kaca matanya, banyak pendidik Indonesia mengajarkan pelajaran searah.

Pola itu membuat siswa cenderung hanya menghafal pelajaran tanpa pendalaman kuat.

“Pada awalnya saya kewalahan. Sambil membuat kurikulum dan modul pembelajaran bolak-balik Indonesia-

Amerika saya juga menguatkan bisnis ini.”

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang hingga kini menjadi dosen di almamaternya, mengembangkan bisnis dengan bantuan berbagai jaringan yang dimiliki. Tidak hanya teman dan konsultan, sang suami juga dimintanya membantu mengembangkan bisnis ini.

Dukungan pun membuahkan hasil. Bisnis pendidikan ini berkembang besar dengan keuntungan lebih dari Rp10 miliar per tahun. Dana yang didapatkan, diputarnya terus memperkuat kualitas SDM dan fasilitas, tak tanggung-tanggung High/Scope merogoh kocek Rp2 miliar per tahun guna membiayai penelitian dan pengembangan pendidikan.

“Menjalankan High/Scope bukan hanya sebagai panggilan hidup, tapi unsur bisnisnya tetap ada. Tidak ada bisnis yang sukses tanpa dicintai pemiliknya.”

Untuk meraih keberhasilannya sekarang, ibu empat putra ini harus melewati serangkaian peristiwa getir terlebih dahulu. Pada awalnya, Antarina menggandeng tiga temannya untuk mengambil lisensi High/Scope Singapura.

Mengawali usaha, masingmasing menyetor Rp125 juta yang dipergunakan untuk membayar tempat, sumber daya manusia, dan membeli peralatan sekolah. Dengan dana

Antarina S.F. Amir

relatif minim, dia dan kawankawan harus merelakan bekerja dengan fasilitas seadanya.

“Perlengkapan anak-anak bermain dan belajar di kelas semuanya baru. Akan tetapi untuk perlengkapan di kantor saya dan teman-teman tidak ada yang baru, malahan banyak barang rumah kami bawa ke kantor, misalnya, bang-

Penggemar Tertipu Rp 7 Juta, Konser Bon Jovi Dikacau Agen Tiket Bodong

Konser Bon Jovi 11 September 2015 di Gelora Bung Karno, Jakarta.

KONSER Bon Jovi yang digelar pada 11 September 2015 di Gelora Bung Karno , Jakarta, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk menjual tiket fiktif. Modus yang dijalankan oknum terbilang cukup rapi dan tampak meyakinkan. Mereka mulamula mengaku sebagai Event Organizer (EO) yang ditunjuk menjadi agen resmi penjualan tiket.

Dalam penjualan tiket tersebut, oknum-oknum tersebut menyebar pesan secara broadcast massage (BC) secara masif ke sejumlah BlackBerry Massager dan media sosial.

Berikut isi pesan BBM: 1 day BEST DEAL for 5 person only. nonton konser gratis nginep 1 malam di hotel. Kapan lagi dapet yang kayak gini.

IDR 1.050.000/pax include tiket Festival B Bon Jovi 11 September 2015 dan 1 kamar deluxe di hotel Atlit Senayan. More info kontak 082143931555.

Dalam pesan berantai tersebut, mula-mula oknum tersebut memberi paket nonton konser plus penginapan. Hal inilah yang kemudian membuat korban mentranfer sejumlah uang. Sementara tiket yang dipesan tidak kunjung dikirim ke alamat pemesan.

Seperti diketahui, tiket dibagi dalam lima kelas, dengan harga per lembar, untuk VIP Rp3,5 juta, Festival A Rp 1,250.00, Festival B Rp950 ribu, juga Tribun Rp 500 ribu-750ribu.

Seorang pria berinisial NY (36) asal Surabaya, mengaku kepada Lensa Indonesia, Senin (31/8/ 2015), merasa telah tertipu oleh agen EO bodong akibat pesan BBM secara berantai.

Oknum bernama Oktria Maria Jayantie alias Rere diduga sengaja melakukan penipuan dan mengaku www.lensaindonesia.com

sebagai agen resmi penjualan tiket konser Bon Jovi.

Menurut NY, saat itu dia memesan tiket Bon Jovi pada 11 Agustus 2015. NY memesan tiket VIP untuk 2 orang. Ia lantas mentranfer uang ke rekening BCA 1990751460 atas nama Oktria Maria Jayantie senilai Rp 7.000.000.

Setelah uang ditranfer, Rere berjanji kepada NY akan segera mengirim tiket ke alamat kantor NY di Sidosermo PDK V. Tiga hari dihubungi, Rere mengaku tiket VIP Bon Jovi sudah dikirim melalui jasa pengiriman Tiki pada Jumat (14/ 8/2015). Namun anehnya, setelah ditunggu empat hari, tiket tersebut tidak kunjung tiba.

Tidak berhenti di situ, Rere yang diduga menjual tiket bodong kembali berbelit-belit saat ditanya kepastian dikirimnya tiket Bon Jovi.

Apalagi saat ditanya nomor resi pengiriman, Rere tidak menjawab melainkan hanya mengumbar janji.

“Saya selalu dijanjikan akan diberi tiket. Setelah dikirim melalui Tiki dan batal, Rere berjanji pada saya akan mengirim langsung tiket tersebut langsung ke Surabaya melalui rekan kerjanya bernama Anggi. Tapi setelah saya tunggu, janji tersebut tidak juga terealisasi,” ujar NY. Ketika teman satu kantor NY mencoba mengkonfirmasi ke nomor Rere 082143931555 soal tiket, balasan yang muncul justru mengejutkan, “Tiket Bon Jovi? Berurusan sama siapa knp Tanya ama sy ya.”

Dari sini NY menduga tidak ada itikad baik dari Rere untuk mengirim tiket yang sudah dibeli tersebut. Namun NY terus mengirim BBM ke Rere. Hingga akhirnya Rere membalas bahwa tiket sudah

dikirim lewat pos pada Selasa (25/ 08/2015). “Tiket sudah saya kirim. Tiga hari pasti nyampe,” demikian BBM Rere kepada NY. Setelah empat hari ditunggu, tiket tidak kunjung tiba. Begitu pula saat dikonfirmasi soal nomor resi, Rere tidak menjawab. Bahkan dia beralasan bahwa tiket sudah dikantonginya tinggal dikirim.

Rere mengajak NY bertemu ke rumahnya di Jalan Raung, Tretes, Prigen, Pasuruan pada Sabtu (29/ 08/2015). “Saya diajak ketemuan di rumahnya. Malamnya saya ke sana diantar teman. Tapi saya tidak bertemu dengan Rere. Saya hanya bertemu ibu dan anak semata wayang Rere,” tutur NY. NY menambahkan, Ibu Rere, sebut saja Tarmi, mengaku tidak tahu keberadaan anaknya. Ia mengaku Rere sudah sejak Lebaran tidak pulang ke rumah. “Saya tidak tahu kabar anak saya. Dia sudah lama tidak pulang. Kalau pulang hanya sebentar. Dia juga tidak peduli dengan anaknya. Sejak anaknya lahir, Rere tidak pernah mengurusi. Dia tidak pernah mengirim uang ke anaknya. Semua biaya anaknya termasuk sekolah, saya yang nanggung,” ujar Tarmi.

Selama ini Rere hanya berbelitbelit setiap kali ditanya soal tiket Bon Jovi. Dari sini NY baru sadar telah ditipu oleh Rere. Hingga akhirnya pada Senin (31/08/ 2015), NY melaporkan Rere ke Polsek Wonocolo Surabaya. “(kasus) kami masih diproses.

Setelah konser digelar (11 September 2015) dan tiket belum dikirim, kasus ini sudah masuk tindak pidana penipuan dan penggelapan, dan pastinya pelaku akan kita buru,” terang Widi.

Penelusuran Lensa Indonesia di lapangan, modus penipuan yang dilakukan Rere sudah tersistematis. Rere diduga tidak sendiri menjalankan aksi penipuan. Dia masuk dalam sindikat penipuan yang terbilang rapi.

Menurut mantan rekan-rekan Rere di Jakarta, selama ini pelaku menggunakan jasa EO dengan menggunakan nama Event Network Inc yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No 88A, Jakarta Selatan 12170. No telepon (021) 29236167, Fax (021) 29236168.

Sayangnya ketika Lensa Indonesia mencoba mengkonfirmasi kontak tersebut, tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan diduga alamat yang dipakai fiktif. nov

ku plastik.”

Baginya, konflik di antara rekanan dan SDM merupakan hal yang wajar, bagian dari penyesuaian hubungan personal ke arah bisnis profesional.

Tidak hanya konflik internal dalam kurun 1996-1998 yang dirasakannya, banyak pihak di luar High/Scope memandang sebelah mata bisnis yang

dirintisnya.

Di tengah asyik membuka jalan bagi pengembangan High/Scope, Antarina perlahan-lahan ditinggalkan tiga temannya yang beralih ke kesibukan baru. High/Scope pun lalu dipegangnya sendirian.

“Pada awal merintis bisnis ini saya sempat stres karena saya sendirian, teman-teman sudah lepas tangan atas usaha ini. “ Setelah ditinggal tiga temannya, dia lantas meminta lisensi langsung High/Scope dari Amerika pada 1999. Permintaan dikabulkan setahun setelahnya, High/Scope pun dikembangkannya.

Pada intinya cara belajar yang dikembangkan High/ Scope Indonesia adalah pembelajaran aktif (active learning). Para siswa diarahkan aktif menyerap pelajaran akademik dan pembelajaran hidup melalui kegiatan perencanaan-pelaksanaan-evaluasi (plan-do-review).

High/Scope juga mengedepankan program-program pembentukan karakter dalam tumbuh kembang anak. Siswa diarahkan aktif mengenal lingkungan dan budaya sekitar sehingga mampu menghargai, bertoleransi, dan mengenal indahnya perbedaan.

High/Scope membuka beragam kelas, mulai program prasekolah dan taman kanakkanak untuk usia 1,5 tahun-5 tahun. Dalam kelas ini anak diajarkan membangun emosi,

pengenalan lingkungan, dan berhubungan dengan orang lain.

Kelas lanjutannya adalah sekolah dasar atau biasa disebut K-5 untuk anak usia 6-12 tahun. Siswa diarahkan menjadi pemimpin, berinisiatif tinggi, dan memiliki keahlian dasar.

Di kelas selanjutnya, middle school (kelas 6-9) kemampuan analitis siswa dikuatkan.

Siswa dibiarkan aktif mengembangkan ide, diujicobakan, untuk kemudian dianalisa dan dipaparkan di depan umum.

Intinya penekanan pada kekuatan kemandirian dan keterbukaan pikiran, serta percaya diri dalam menghadapi segala situasi.

Begitupun di high school (kelas 10-12), siswa diberi penguatan untuk bisa menganalisa potensi dan kelemahannya untuk menghadapi dunia kuliah.

Biaya pendidikan bulanan yang dipatok High/Scope untuk TK B hingga kelas 5 sebesar Rp2,65 juta. Sementara kelas 6 sampai 9 sebesar Rp2,9 juta, biaya itu di luar biaya masuk (enrollment fee) yang berkisar Rp15 juta hingga Rp70 juta tergantung masa pendidikan yang dipilih.

“Jangan dilihat High/Scope itu bagian dari kapitalis karena terkesan mahal. Tapi harus dilihat kami berjuang untuk memajukan pendidikan Indonesia, kami selalu mencetak SDM yang berkarakter kuat, tidak hanya pintar.” bi

NASIONAL Edisi 102/07 - 13 September 2015

“Dajal” Biang Krisis Ekonomi Sembilan anggota DPR saat studi banding di Inggris.

Aneh, DPR Belajar Pasal Kumpul Kebo ke Inggris SEMBILAN anggota Komisi III DPR studi banding ke Inggris untuk memperdalam materi RUU KUHP yang di dalamnya terdapat pasal kumpul kebo dan santet. Tapi anehnya, mengapa malah studi banding ke negara pro kumpul kebo?

Seperti diketahui, di RUU KUHP menolak budaya barat, salah satunya kumpul kebo.

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda Kategori II,” demikian bunyi pasal 488.

Selain itu, RUU KUHP juga mengancam orang yang mengaku bisa menyantet orang lain dengan ancaman pidana penjara.

Dalam pasal 295 disebutkan: Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. “Soal Pasal Santet, kita bingung, studi bandingnya ke mana? Kalau itu jadi, kita takut implementasinya kurang optimal. Mengapa? Karena kita tidak tahu harus studi banding ke negara mana?” kata Kabiro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur pada Maret 2013 silam.

Tidak hanya itu, RUU KUHP juga membuang jauh standar moral orang Belanda yang tertuang dalam KUHP. Banyak norma baru yang ditemui dalam RUU KUHP dan bertolak belakang dengan KUHP cita rasa masyarakat Barat.

Salah satu contohnya adalah ancaman bagi orang yang memaksa pasangan perempuannya untuk melakukan oral seks. Tak hanya itu, pemaksaan anal seks dan menggunakan alat bantu dalam berhubungan seks juga merupakan delik kejahatan. Alat bantu yang dimasukkan ke vagina tanpa persetujuan perempuan juga sebuah kejahatan. Semua kriteria di atas dimasukkan dalam kategori kejahatan pemerkosaan.

“Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun,” demikian bunyi ancaman pidana dalam Pasal 491 RUU KUHP. Meski RUU KUHP sangat bernuansa ketimuran, tetapi 9 anggota DPR memilih melakukan studi banding ke Inggris. Sebuah negara yang membolehkan kumpul kebo dan tidak mengenal pidana santet.

“Kita ke Inggris, 6 hari sama perjalanan. Lima harilah di Inggris. Dari 22 Agustus – 26 Agustus 2015. Belanda sudah di masa sidang lalu tapi diwakili pimpinan. Ini jangan ditulis jalan-jalan loh ya. Ini beneran kunjungan kerja,” kata anggota Panja RUU KUHP, Arsul Sani.

Kalau mau belajar hukum adat, mengapa DPR tidak kunjungan kerja ke Bali, Dayak, Banten, Suku asp/ Anak Dalam, Aceh, Asmat dan sebagainya? tor/ded

Saat ini ada “dajal-dajal” memanfaatkan kondisi krisis ekonomi dengan mempengaruhi daerah-daerah di Indonesia bagian selatan, barat, timur, dan utara untuk berdiri.

KETUA Dewan Kehormatan PAN Amien Rais melihat adanya sejumlah pihak yang memanfaatkan kondisi ekonomi seperti saat ini untuk memecah belah bangsa.

Menurut Amien rais, kondisi ini harus diwaspadai karena, jika tidak, dikhawatirkan bisa berujung pada bubarnya Indonesia.

“Saya sudah melihat ada ‘dajal-dajal’ yang akan membisiki teman-teman di Indonesia bagian selatan, barat, timur, dan utara,” ujar Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat jumpa pers di kediamannya, di Pandean Sawitsari, Condongcatur, Sleman, Kamis (3/9/2015).

Amien Rais menuturkan, “dajal-dajal” ini memanfaatkan kondisi krisis ekonomi dengan mempengaruhi daerah-daerah di Indonesia bagian selatan, barat, timur, dan utara untuk berdiri.

Mereka memberikan pandangan jika sendiri bisa lebih sejahtera ketimbang jika bergabung dengan NKRI lantaran sumber daya alam yang me-

limpah dan jumlah masyarakatnya cuma sedikit.

“Dikhawatirkan saat ekonomi kita krisis dan gaduh, usulan referendum bisa saja muncul. Mereka juga sudah memiliki perwakilan di luar negeri,” tegasnya.

Amien mengingatkan, kondisi ini harus diwaspadai.

Lepasnya Timor Timur pada masa lalu perlu dijadikan pelajaran agar tidak ada kasus serupa. Terlebih, kondisi di Timur Tengah sudah mulai menjalar. Masyarakat Melayu juga sudah mengalami perpecahan. Jika tidak hati-hati, perpecahan akan mengancam Indonesia.

Sementara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meyakini, dalam kondisi ekonomi sudah krisis, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sayangnya kata dia, banyak pemimpin yang justru tenggelam ditelan kritis.

“Krisis itu momentum untuk mengubah, untuk menjadi lebih hebat. Tapi kebanyakan pemimpin tenggelam bersa-

Amien Rais

ma krisis,” ujar Rizal saat memberikan kuliah umum di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu memberikan contoh pemimpin yang berhasil membawa bangsanya keluar dari krisis yaitu Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt.

Menurut Rizal, Roosevelt mampu membawa AS keluar dari krisis padahal saat itu sekitar 1930-an, AS sedang mengalami krisis ekonomi yang dasyat.

Rizal juga mengkritik segelintir pihak yang selalu menyalahkan faktor eksternal sebagai penyebab merosotnya ekonomi Indonesia

Daftar Maskapai yang Dibekukan Jonan KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) membekukan surat izin maskapai terjadwal dan tak terjadwal di akhir Agustus 2015. Ada 8 maskapai yang dilarang terbang oleh pemerintah.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud), Suprasetyo, pembekuan izin terbang ini dilakukan karena para maskapai tersebut tidak bisa memenuhi jumlah kepemilikan pesawat.

“Bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, beberapa airline (maskapai penerbangan) belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pemenuhan kepemilikan pesawat dan penguasaan pesawat,” katanya saat jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2015).

“Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenhub akan membekukan surat izin ang-

kutan udara yang terjadwal maupun tak terjadwal. Pembekuan ini akan dimulai pada 1 Oktober sampai 31 Oktober 2015,” katanya.

Kemenhub memberikan kesempatan kepada maskapai untuk memenuhi syarat tersebut sampai 31 Oktober 2015. Jika sampai batas waktu itu semua syarat belum terpenuhi, maka surat izin terbangnya menjadi tidak berlaku.

Sesuai pasal 118 ayat 1 butir b UU nomor 1 tahun 2009 jumlah kepemilikan pesawat untuk badan angkutan udara niaga terjadwal harus memiliki minimal 5 pesawat dan menguasai 5 pesawat. Kalau tidak memiliki itu, maka tidak memenuhi UU. “Kalau dibekukan tidak boleh operasional. Sekarang mereka masih beroperasi.

Kalau saat pembekuan 1-30 Oktober juga tidaký ada, maka surat izin akan dicabut,” ang/dnl jelasnya.

BERIKUT DAFTAR MASKAPAI YANG DIBEKUKAN OLEH KEMENTERIAN PIMPINAN MENTERI PERHUBUNGAN IGNASIUS JONAN TERSEBUT: AOC 121 1. PT Indonesia AirAsia Extra Jenis kegiatan: Angkutan niaga terjadwal Sampai dengan saat ini baru menguasai 5 pesawat 2. PT Transnusa Aviation Mandiri Terjadwal dan tak terjadwal 5 pesawat dimiliki 5 pesawat dikuasai

3. PT Myindo Airlines Terjadwal kargo 1 pesawat dimiliki dan 1 pesawat dikuasai

6. Tri IMG Intra Asia Terjadwal kargo dan tidak terjadwal 2 pesawat dimiliki dan 2 dikuasai

4. PT Jayawijaya Dirgantara Tidak terjadwal 2 pesawat dimiliki

AOC 135 1. PT Asian One Air Tak terjadwal 1 pesawat dimiliki dan 1 dikuasai

5. PT Avia Star Mandiri Terjadwal dan tidak terjadwal 9 pesawatý dimiliki dan 1 dikuasai

2. Matthew Air Nusantara Tak terjadwal 2 pesawat dimiliki

saat ini. Padahal, sejak satu setengah tahun lalu, dia sudah memberi peringatan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sudah dalam posisi “lampu kuning” dan berpotensi menjadi merah.

“Sayangnya, kita kurang gesit memperbaiki faktorfaktor makro-ekonomi yang lemah. Kita sering menyalahkan faktor di dunia internasional, faktor The Fed (rencana bank sentral AS menaikkan suku bunga), faktor Malaysia (kisruh politik), faktor Korea, faktor Tiongkok (pelemahan ekonomi). Sudah saatnya kita hentikan menyalahkan faktor-faktor luar itu,” urainya.

Dia menjelaskan, kondisi ekonomi “lampu kuning” satu

setengah tahun lalu yang dia maksud ialah terjadinya empat defisit yang terdiri dari neraca pedagangan, defisit neraca transaksi berjalan, defisit pembayaran, dan defisit anggaran.

Menurut dia, para pengambil kebijakan saat itu gesit membuat kebijakan-kebijakan sehingga dampak pelemahan ekonomi global bisa dibendung. Bagi Rizal, kekuatan ekonomi suatu negara ditentukan oleh fondasi dalam negerinya. Bahkan, dia menganalogikan kondisi perekonomian layaknya kondisi badan manusia. “Kalau badan kita sehat, daya tahan tubuh kuat. Kalau ada virus apa pun, kita tetap jadi negara hebat,” kata dia.

Dia memberikan berikan contoh negara-negara yang memiliki fondasi ekonomi kuat sehingga tak terlalu berdampak dengan pelemahan ekonomi global. Negara tersebut ialah India yang perekonomiannya masih mampu tumbuh 7 persen dan Filipina yang awalnya diremehkan ternyata pertumbuhan ekonominya mampu tumbuh 7,5 persen pada tahun ini.

“Jadi, kita hentikan menyalahkan dunia internasional.

Kita perbaiki daya tahan tubuh di dalam negeri karena saat krisis itu artinya juga ada kesempatan perbaikan,” ucap yo/ko dia.

14 Ribu Tenaga Kerja Asing Telah Masuk Jawa Timur DINAS Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur menyebut, sekitar 14 ribu tenaga kerja asing telah masuk ke banyak perusahaan di Jatim per tahun 2015 ini.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Sukardo, mengaku telah melakukan pengawasan agar jumlah tenaga asing tak semakin bertambah di wilayahnya. Salah satunya bekerjasama dengan imigrasi juga Kepolisian.

“Ya memang sekarang ini Jawa Timur sudah diserbu tenaga kerja asing dari Cina, Taiwan, Jepang juga Amerika. Berdasar catatan Disnakertransduk Jatim, sudah ada sekitar 14 ribu orang asing, bahkan bisa lebih karena belum termasuk yang ilegal. Kami akan turun langsung dalam pengawasannya,” terang Sukardo, Rabu (2/9/2015).

Untuk memperkecil ke-

sempatan, Disnakertransduk Jatim juga memberlakukan persyaratan wajib menguasai Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang masuk ke Jatim.

Meskipun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menghapus syarat wajib bagi tenaga kerja asing dalam penguasaan Bahasa Indonesia.

“Syarat lainnya yang akan kami berlakukan diantaranya kontrak kerja wajib diperbarui setiap setahun sekali, dengan masa kerja di Jawa Timur maksimal lima tahun,” tegas Sukardo.

Selain itu, Disnakertransduk Jatim juga telah menyiapkan 200 tenaga pengawas khusus untuk mengawasi tenaga kerja asing. Apabila para orang asing tersebut bekerja tidak sesuai prosedur, maka bakal dikomendasikan untuk dideportasi ke negara sarifa asalnya.

Sebuah Mimpi Besar Ridwan Kamil Bikin Teknopolis di Gedebage

Lelang Elektronik Bandung Berstandar Internasional Dipuji Bank Dunia

Walikota Bandung, Ridwan Kamil.

www.lensaindonesia.com

KOTA Bandung dipercaya Bank Dunia menjadi kota percontohan dalam penerapan EProcurement alias lelang elektronik. Mulai tahun depan, proses lelang elektronik di Kota Bandung akan mengikuti standar dunia.

“Alhamdulillah Bandung dapat penghargaan dari World Bank menjadi kota percontohan untuk e-pro. Jadi tahun depan pelelangan di Kota Bandung sudah mengkuti standar dunia, kira-kira begitu,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (3/9/2015).

Program dari World Bank ini dimulai dari September 2015 ini hingga 6 bulan ke depan. Jika berhasil diterapkan di Kota Bandung, seluruh Kota/Kabupaten di wilayah lain

bisa mengikuti.

“Mudah-mudahan kalau berhasil seluruh kota dan kabupaten lain bisa mengikuti apa yang sedang dilakukan Bandung. Jadi itu sebuah kebahagiaan tersendiri bahwa Insya Allah kita punya standar dunia untuk pelelangan,” terang pria yang akrab disapa Emil ini.

Emil menilai dengan proses lelang secara elektronik tingkat transparansinya tinggi karena terpantau secara elektronik. Karena sistemnya transparan, maka diharapkan bisa menekan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering terjadi saat proses lelang dilakukan.

“Sehingga bisa membantu persepsi indeks penurunan tingkat korupsi Indonesia.

Bahwa kalau ingat Bandung,

ingat Indonesia, diasumsikan semua investasi dan pelelangan sangat transparan,” tandasnya.

Emil sebenarnya juga mempunyai impian untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Teknopolis.

Sebetulnya istilah teknopolis merupakan pembaharuan dari rencana pembangunan Kawasan Pertumbuhan Primer di Gedebage yang sempat dicetuskan Wali Kota Bandung Dada Rosada.

Karena berubah nama dan kebijakan, otomatis konsep yang diterapkan juga baru.

Emil mengonsepkan Teknopolis sebagai kota kecil di dalam Kota Bandung yang berbasis Teknologi Informasi (IT). “Bandung Teknopolis itu kota baru untuk menangkap ekonomi global berba-

sis IT,” imbuhnya.

Lahan yang disiapkan untuk Teknopolis yakni seluas 17 hektare. Porsi terbanyak dimiliki Summarecon. Namun Emil menjamin kota moderen itu nantinya tidak hanya diisi oleh pemukiman real estate saja, karena konsep utama teknopolis adalah membangun kota berbasis teknologi IT dengan pemba gian lahan sesuai dengan peran masing-masing stakeholder.

“Masing-masing akan bersinergi berbagi infrastruktur.

Selain Summarecon, di sana juga ada tanah dari Pemprov Jawa Barat, Polda dan Pertamina, sehingga tempat tadi menjadi percontohan kota baru yang paling futursitik sekaligus realistis. Kita kan juga berencana memindahkan Pemkot ke sana,” terang

Emil.

Berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan, kawasan Teknopolis diklaim bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Jika sudah berdiri kokoh, diprediksi akan ada 400.000 lapangan pekerjaan hadir di kawasan tersebut.

“Bisa dibayangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi di sana dan masyarakat sekitar juga bisa bekerja di Teknopolis. Kepentingan stakeholder terjaga, pertumbuhan ekonomi masyarakat juga terjada,” jelasnya.

Untuk mewujudkan mimpi Bandung Teknopolis, menurut Emil diperlukan dana hingga Rp 5 triliun. “Bukan 10 tahun dari sekarang, tapi untuk mematangkan konsep itu butuh 10 tahun,” ucapnya. vi/an/dt

10

JAKARTA RAYA

Edisi 102/07 - 13 September 2015

Reklamasi 17 Pulau Digagas Sejak 1985

Penumpang kereta rel listrik.

Akhir Tahun Jumlah Perjalanan KRL Ditambah SEBELUM menutup tahun 2015, PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) berencana meningkatkan intensitas perjalanan kereta rel listrik (KRL) pada berbagai relasi di Jabodetabek. Saat ini total perjalanan KRL dalam 1 hari di Jabodetabek berjumlah 884 perjalanan.

“Yang perlu dilakukan tahun ini adalah akan ada penambahan perjalanan sampai Desember nanti.

Akan bertambah menjadi 988 perjalanan. Yang saat ini ada delapan ratus delapan pulub perjelanan jumlahnya,” kata Direktur Utama PT KCJ Muhammad Fadhil di Kantor KCJ Stasiun Juanda, Jumat (4/9/ 2015) siang.

Namun, sebelum penambahan jadwal perjalanan itu dilakukan, pihak KCJ sebagai pengelola KRL akan terlebih dahulu menambah rangkaian gerbong pada masing-masing relasi perjalanan.

Pekan depan, kereta untuk relasi perjalanan Jakarta Kota-Bogor maupun sebaliknya menjadi bagian tahap pertama yang ditambahi gerbongnya menjadi 12 gerbong.

Saat ini rata-rata jumlah gerbong pada 1 rangkaian kereta terdiri atas 8 hingga 10 gerbong. Nantinya secara bertahap, gerbong yang awalnya berjumlah 8 akan menjadi 10 gerbong dan seterusnya.

“Tahun ini kita targetkan meningkatkan kapasitas angkut di semua rute dengan memperpanjang rangkaian kereta. Bogor Jakarta Kota dua belas gerbong, Bekasi Bogor juga akan dua belas. Serpomg Tanah Abang akan kebagian sepuluh (gerbong). Duri Tangerang masih delapan. Itu berdasarkan pertum ald/ko buhan penumpang,” terang Fadhil.

18 Bus Terbakar, Kontrak Trans Batavia Akan Diputus GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai PT Trans Batavia merupakan operator bus Transjakarta yang bermasalah.

Menurut Ahok, perusahaan tersebut termasuk yang paling sering mendapat peringatan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Mereka sudah kami kenai sanksi beberapa kali,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu, (2/9/2015).

Kali ini, PT Trans Batavia kembali menjadi sorotan. Karena, 18 unit bus Transjakarta yang ada di pul mereka terbakar pada Senin malam, 1 September 2015. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Saat ini, polisi sedang mencari tahu penyebab terbakarnya bus-bus itu.

“Itu kan memang (bus) punyanya PT Trans Batavia yang selalu masalah dari dulu. Enggak apaapa (bus yang terbakar) punya dia kok. Polisi juga lagi selidiki apa penyebabnya,” kata Ahok.

Kali ini pemerintah DKI Jakarta belum memikirkan sanksi yang akan diberikan karena masih menunggu penyebab kebakaran.

Namun Ahok membuka peluang operator lain untuk menggantikan kontrak PT Trans Batavia jika sudah habis. Sebab, pemerintah DKI tidak akan memperpanjang kerja sama dengan perusahaan mustika tersebut.

Dishub DKI Siap Kelola Parkiran Basement DPRD DKI DINAS Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI bersedia mengelola parkiran yang berada di basement Gedung DPRD DKI Jakarta. Karena itu, Unit Pengelola Perparkiran Dishubtrans DKI melakukan rapat dengan Sekretaris Dewan DPRD DKI Ahmad Sotar Harahap.

Kepala UP Perparkiran Dishubtrans DKI, Sunardi Sinaga mengatakan, pihaknya sudah mendapat perintah dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengelola parkir di basement Gedung DPRD DKI. “Pak Gubernur sudah meminta untuk kami kelola parkirnya, tapi itu harus koordinasi dulu dengan pihak Sekwan, bagaimana mekanismenya,” kata Sunardi, Kamis (3/9).

Dalam rapat dengan Sekwan, sambung Sunardi, akan dibicarakan mengenai mekanisme terkait pengelolaan parkir. Salah satunya ialah aturan anggota DPRD DKI membayar biaya parkir.

“Apakah free, pakai karcis bulanan atau stiker, perlu dibicarakan mekanismenya. Intinya UP Parkir siap, bila pihak dari DPRD atau Sekwan meminta kepada kami,” ucap Sunardi.

Untuk diketahui, persoalan parkir di basement Gedung DPRD DKI disebabkan ada pungutan liar terhadap pengguna lahan parkir. Pendapatan parkir prs di sana tidak masuk ke kas daerah. www.lensaindonesia.com

KEPALA Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Bapeda DKI, Benny Agus Chandra menjelaskan, reklamasi 17 pulau sudah digagas sejak 1985. Pertama kali dilakukan oleh Ancol mulai dari Pantai Mutiara.

Menurut Benny, pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan ide waterfront city.

Kawasan utara harus dikem-

bangkan, salah satunya adalah dengan melakukan reklamasi.

Hal ini dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 52 Tahun 1995 tentang pengembangan Pantai Utara Jakarta.

“Sejak saat itu banyak ide berkembang hingga akhirnya pada 1994 pemerintah mengeluarkan ide yang disebut sebagai waterfront city. Kawa-

san utara harus dikembangkan diantaranya dengan melakukan reklamasi. Ini dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) no 52 tahun 1995 tentang pengembangan Pantai Utara Jakarta,” jelas Benny dalam sebuah diskusi di Jakarta, tempo hari.

Benny meyakini, nantinya reklamasi akan menghasilkan sesuatu yang baik. Na-

mun pihak pengembang juga harus mengikuti peraturan yang berlaku. Menurutnya, jika kondisi Jakarta dibiarkan, maka lama-lama Jakarta akan ditinggalkan. Orang-orang akan lari ke Selatan, dan Puncak. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan utara harus dilakukan sekaligus menata kondisi Teluk Jakarta agar menjadi lebih baik lagi.

“Kita perlu dorong pembangunan di kawasan Utara, ini juga sekaligus menata kondisi Teluk Jakarta agar menjadi lebih baik. Banyak yang bilang kita tidak punya pantai publik. Diharapkan dengan reklamasi, ada pantai publik.

Intinya, tidak membebani Jakarta, tapi mandiri dan berkontribusi terhadap daratan arp lama,” tutup Benny.

Sudutkan Ali Sadikin, Ahok Sebaiknya Belajar Sejarah Anak Ali Sadikin geram ayahnya disudutkan oleh Ahok. Boy lantas menuding Ahok tidak mempunyai konsep sendiri untuk memimpin Jakarta.

BOY Bernadi Sadikin angkat bicara terkait tudingan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dialamatkan kepada ayahandanya, Ali Sadikin.

Menurut Boy, tak sepantasnya Ahok menyalahkan Ali saat memimpin ibukota. Sebab, memiliki konsep Jakarta 30 tahun yang akhirnya menjadi cetak biru (masterplan) dan planologi.

Apalagi, imbuh ketua DPD PDIP DKI ini, hampir tiap gubernur DKI pasca Ali mengimplementasikan konsep pembangun tentang Jakarta yang berbeda.

“Kalau konsep-konsep tersebut berdampak pada Jakarta, maka tugas gubernur berikutnya untuk koreksi dan adjusment sesuai dengan zaman dan aturannya sendiri,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kata eks wakil ketua DPRD itu, Ahok sebaiknya pun ter-

lebih dahulu mempelajari track record tiap gubernur Jakarta, sebelum menyalahkan seseorang. Salah satunya, dengan menyelidiki izin-izin yang pernah dikeluarkan dan berdampak negatif terhadap pembangunan ibukota.

“Tolong selidiki izin-izin yang dikatakan jadi masalah.

Itu di periode yang mana? Sebagai Gubernur, saya usulkan Ahok pelajari dulu sejarah, untuk tahu kebenaran siapa yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Karena itu, Boy meminta Ahok tak gegabah dengan main menyudutkan ayahnya.

“Perlu dilihat dulu, gubernur mana yang menyimpang dari masterplan yang susah payah dibuat dahulu. Terlebih, Pak Ali jadi gubernur tahun 1966, Ahok baru lahir tuh.

Pak Ali selesai jadi gubernur 1977, Ahok baru 11 tahun,” jelasnya.

“Jangan-jangan, Ahok juga

Boy Bernadi Sadikin

enggak punya konsep sendiri.

Apalagi, hanya untuk diri sendiri dan konsumsi politik Pilkada 2017,” imbuh Boy. Lebih jauh, dia pun menyarankan, agar Ahok fokus bekerja hingga masa baktinya rampung. Apabila berprestasi dan berkontribusi positif terhadap pembangunan Jakarta, maka akan menjadi legenda baru menggantikan Ali. “Karena pahlawan disebut pejuang setelah yang bersangkutan selesai berjuang, bahkan meninggal dunia,” tandas Boy.

Ahok sebelumnya geram dengan sejumlah pengamat dan lembaga yang mengkritik kebijakannya terkait penertiban pemukiman Kampung Pulo, Jakarta Timur. Dia lantas mengalihkannya ke eks Gubernur Ali Sadikin.

“Sekarang saya tanya, mereka pernah enggak kritik Ali Sadikin? Saya mau tanya mereka yang pintar-pintar ngomong itu, yang suka muji-muji Ali Sadikin bikin kota Jakarta jadi hebat,” ketusnya.

Pejabat asal Belitung itu

lantas menyebut Ali pernah memberikan izin kepada Endang Wijaya sebagai kontraktor tunggal oleh Badan Pelaksana Otorita (BPO) Pluit pada 1971 untuk mereklamasi tambak-tambak ikan di Jakarta Utara.

Seharusnya, bagi Ahok, pihak-pihak yang mengkritisinya, juga mempertanyakan kebijakan Ali tersebut.

“Makanya, susah lah kalau kita ngomong sama orang pintar keblinger gitu mah tah susah,” ucapnya.

Pak Soleh, Pengojek Tua Mau Diupah Seikhlasnya ANDA mungkin punya pengalaman beberapa kali membatalkan naik jasa ojek lantaran tukang ojeknya pasang ‘tarif gila’ alias kemahalan. Tetapi, tak semua tukang ojek di Jakarta seperti itu.

Masih ada segelintir tukang ojek yang justru pasang tarif seikhlasnya. Dan justru yang pasang tarif seikhlasnya itu malah dibayari mahal berlipat-lipat oleh penumpangnya.

Adalah seorang karyawati di Jakarta bernama Dewi Rachmayani yang memosting cerita amat menyentuh tentang kebaikan tukang ojek tua renta di Stasin Palmerah, Jakarta Barat.

Lewat media sosial Facebook, ia menuturkan kisah harunya melihat sosok uzur itu masih berjuang keras mengais rezeki di belantara Ibu Kota yang amat sengit bersaing, sikut-menyikut mencari rupiah, termasuk kalangan ojek.

Tetapi Dewi tersentuh ketika menggunakan jasa ojek ‘bapak tua’ dengan ‘tarif sukasuka penumpang’.

Berikut ini kisah Dewi Rachmayani bertemu dengan tukang ojek bernama Pak Soleh atu Sustiarno Soleh (65) yang menyentuh perhatian para pengguna Facebook itu, seperti dikutip dari laman Facebook Dewi Rachmayani.

Siang ini, batalin orderan grabbike dari stasiun Palmerah - kantor. Pasalnya, di stasiun Palmerah ketemu kakek2 yg dgn sopan nyodorin helm ke org yg lalu lalang di trotoar.

Namanya Pak Soleh, 65 tahun. Dah 10 thn jadi tukang ojek, sebelumnya pedagang kaca di Pejompongan.

Setiap hari Pak Soleh bergerak dari rumahnya di Sawangan, Depok menuju stasiun Palmerah. Buat Pak Soleh, gak gampang dapetin penumpang.

“Orang rata2 pada takut kalo yg nyetirin udah tua kaya

saya, neng”. Jadinya, ratarata sehari Pak Soleh bawa pulang 60 ribu rupiah, hasil ngojek seharian. Ini dibawah pendapatan tukang ojek konvensional lainnya.

20 menit ngobrol ngalor ngidul sepanjang perjalanan.

Menjelang Mega Kuningan, gw tanya berapa ongkosnya.

“Terserah. Seikhlas penumpang aja”. Gw desak untuk sebut angka, jawaban Pak Soleh, “Kalo 20 ribu kemahalan nggak Neng?”

Di dompet, ada 170 ribu. 20 ribu gw simpen, selebihnya... rezeki Pak Soleh yg kebetulan nangkring dulu di dompet gw.

Mata Pak Soleh berkacakaca ketika rupiah berpindah.

Gw pinta nomor hpnya dan langsung pamit, nggak mau ketauan kalo mata gw juga tiba2 kelilipan.

Malu, dah bnyk yg Tuhan kasih, tapi gw selalu meminta lebih. Mau mobil yg lebih keren, mau tas yg lebih bnyk, dan lebih-lebih lainnya.

Barakallah ya Pak Soleh.

Skrg, yg bakal saya cari di stasiun Palmerah Bapak, bukan ojek2 promo.

Btw, ini no Pak Soleh.

Mungkin besok2 temen2 ada yg butuh ojek sekitaran Palmerah 085775304525 Kisah tukang ojek ini secara cepat menyebar di media sosial. Dalam tempo enam jam sejak diposting sudah lebih 18 ribu dishare oleh netizen di Facebook.

Pak Soleh dikenal oleh teman-teman sesama tukang ojek sebagai orang baik. Bapak yang sudah sepuluh tahun mengantarkan penumpang dari sekitar kawasan Palmerah dan Senayan, Jakarta, memang terkenal sebagai tukang ojek yang tidak mematok harga.

“Benar, Pak Soleh memang terkenal tidak menekan harga untuk penumpang. Dia orang-

Pak Soleh, tukang ojek berusia renta di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, yang pasang tarif seikhlasnya.

nya baik kok,” kata Ahmad Sodri, tukang ojek di pangkalan samping Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Ahmad Sodri yang juga pengendara Gojek ini menga-

takan, jika dibandingkan rekan-rekan sesama tukang ojek lainnya, tarif yang dibebankan oleh Pak Soleh atau sering dipanggil Pak Oleng, terbilang paling murah.

Menurut Ahmad Sodri

yang akrab disapa Odi, Pak Soleh merupakan sosok pendiam dan tidak terlalu memaksakan diri ketika seharihari mencari penumpang. ”Enggak ngoyo dia kalau cari tri penumpang,” ujar Odi.

JABAR SQUARE

11 Edisi 102/07 - 13 September 2015

Gagal Serap APBD, Pejabat Garut Mundur PEJABAT Garut di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM dan BMT, yakni Erna Sugiarti yang menjadi Kepala Bidang UKM, mundur akibat Anggaran APBD Rp7 miliar tidak bisa terserap. Praktis, mengundang tanda tanya besar.

Alit Suherman, Ketua Komisi A DPRD Garut, yang membidangi pemerintahan, mengaku kaget mendengar informasi mundurnya pejabat di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM dan BMT itu. Soalnya, sampai Rabu ini, bahkan tidak ada informasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kami sama sekali tidak mengetahui ada pejabat Garut yang mengundurkan diri,” ujarnya tak tak menahu seolah ‘cuci tangan’ saat ditemui LICOM di Gedung DPRD Garut, Rabu (2/9/2015).

Pihaknya akan segera menanyakan pada BKD, soal kebenarnya. Pasalnya, pejabat tersebut merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menurut Politisi PKB ini, mundurnya Pejabat Garut tersebut, merupakan salah satu lemahnya mental PNS Garut yang selama ini menjadi sorotan publik. “Mental PNS Garut sangat buruk,” tutur Alit.

Didesak apakah ada hubungannya dengan rencana mutasi dan rotasi jabatan yang akan dilakukan Pemda Garut, dan tidak terserapnya anggaran Rp7 miliar bidang UKM, dirinya tidak bisa memberikan komentar dan hanya tersenyum. “Kita jangan berasumsi ke arah sana, lihat saja nanti hasilnya,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan BMT, Garut, Budi Gan Gan, saat dikonfirmasi melalui teleponnya, membantah keras dengan penguduran salah satu Kepala Bidang, dikarenakan persoalan anggaran. “Tidak benar itu, tidak ada hubungannya dengan Anggaran yang tidak terserap,” ujarnya, Kamis (3/9/2015).

Dikatakannya, anggaran yang ada di Dinas Koperasi, UMKM dan BMT tidak ada titipan dari Bupati Garut, Wakil Bupati dan para Anggota DPRD. Semua Anggaran itu mutlak milik Dinas. Dimana dalam DPA telah sesuai dengan Rensta Anggaran yang diajukan pada saat pembahasan APBD. Ketika didesak, apakah banyak intervensi dari para pemangku jabatan di Garut, termasuk Anggota DPRD, dirinya tidak bisa mengomentari lebih jauh. “Yang jelas mundurnya Kepala Bidang merupakan keinginan sendiri tanpa ada tekanan dari luar,” singkat Budi. taufik_akbar

Sengaja Tidak Cuti Biar Bisa Kampanye Pakai Dana APBD

Airin-Benyamin Diduga Main Politik Uang Model kampanye dilakukan pasangan petahana Airin-Benyamin sudah termasuk politik uang.

SATUAN Tugas Lawan Politik Uang (Sapu) Tangerang Selatan menerima laporan dari warga soal praktik politik uang di daerah itu. Mereka menyatakan ada warga mengaku dimobilisasi dan mendapat iming-iming uang dari perwakilan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

“Pasangan petahana sudah terindikasi memainkan politik uang dengan memobilisasi masyarakat untuk menghadiri acara kampanye, dengan iming-iming uang dengan besaran Rp 50 ribu per orang,” kata Koordinator Sapu Tangerang Selatan, Beno Novit Leang, Selasa (1/9).

Laporan itu, kata Beno, disampaikan tiga warga Rempoa dan Gintung, Ciputat, beserta alat bukti berupa pesan

terusan (broadcast) berisi ajakan kampanye, rekaman suara tim Airin-Benyamin menjanjikan pemberian uang, bingkisan, dan kaos bagi warga yang mengikuti kampanye pada Minggu (30/8).

Beno menilai, model kampanye dilakukan pasangan petahana itu jelas melanggar aturan dalam berkampanye.

“Ini salah satu bentuk politik uang,” ujar Beno.

Hal ini, kata Beno, tercantum dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, dan dipertegas dalam PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang aturan main dan larangan dalam berkampanye. “Sudah sangat jelas pengaturannya,” lanjut Beno.

Seharusnya, lanjut Beno, pasangan petahana itu menaati aturan dengan tidak memberikan uang kepada masya-

Pasangan petahana Airin-Benyamin.

rakat dalam berkampanye.

“Karena ini sama saja dengan tidak mendidik masyarakat cerdas dalam berpolitik.

Ini upaya pembodohan politik pada masyarakat,” lanjut Beno.

Airin dan Benyamin saat ini juga masih menjabat sebagai

Drainase Jalan Raya Bendungan Jatigede Tidak Sesuai Bestek

Bandung Siap Pelopori Perda HAM SETELAH mendeklarasikan diri sebagai kota Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia pada 4 April 2015 lalu, Kota Bandung mengajak 25 Kota untuk bersama sama mencanangkan kota HAM di Indonesia. Sebanyak 25 Kota tersebut merupakan anggota APEKSI wilayah III yang memiliki setidaknya 3 program yang saling berbagi yakni ekonomi kreatif, smart city dan perihal HAM. “Saat ini jumlah penduduk semakin banyak, semakin banyak juga tinggal di kota, di Indonesia 60 persennya tinggal di kota dan umumnya terjadi dinamika sosiologis di perkotaan,” katakan Walikota Bandung Ridwan Kamil pekan lalu.

Menurutnya dinamika sosiologis di perkotaan sangat multidimensi. Konsep HAM seolah-olah perjanjian yang tidak tertulis, hal itu akan menjadi problem ketika realitanya tidak ada rujukan tertulis mengenai HAM.Konsep Kota HAM ini dalam prosesnya pertama telah melalui Focus Discussion Group (FGD), kedua akses HAM ini telah mengikuti standar nasional.

Tahap ketiga adalah HAM ini akan dijadikan peraturan daerah (Perda) sehingga diharapkan Bandung akan jadi kota HAM di relugasi hukum lokal pada semester pertama tahun depan.Lebih lanjut Ridwan menyatakan nantinya yang menarik dari Perda HAM ini adalah Partisipatorik jadi bukan sebuah Instrumen.

Hal lainnya yang menarik adalah kota HAM ini akuntable karena prosesnya dimonitor dengan metodologi International. “Sehingga kalo ditanya kesiapan Pemkot Bandung dengan perda ini, ini sangat fundamental selama ini belum ada perda yang menjadi rujukan tertulis mengenai HAM,” jelas Ridwan.

Ridwan mencotohkan kasus yang terjadi di Tolikara Papua, di Indonesia saat ini tengah menyimpan situasi dimana HAM sampai saat baru dipahami secara tidak tertulis, belum dispekati secara tertulis sehingga ini rentan akan konflik sosial.

Poinnya HAM ini akan terasa manfaatnya pada saat ketika ada konflik yg luar biasa di tempat lain.

HAM ini bisa menjadi rujukan penyelesaian konflik.

“Kita mensiapkan Indonesia khususnya Bandung untuk menjadi kota yang tenang dan maju, sehingga kita harua proteksi jauh jauh hari,” ujarnya.

Penyusunan Perda baru ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Bandung setelah ditunjuk oleh Foundation For International Human Rights Reporting Standard (FIHRRS) sebagai kota layak HAM. Sementara itu di tempat yang sama, Pendiri FIHRRS Marzuki Darusman mengatakan, pihaknya akan membantu Pemerintah Kota Bandung dalam pembuatan Perda tentang HAM. Menurutnya, penegakkan HAM akan jauh lebih nyata jika dilakukan di tingkat kota.

“Melalui Perda dan didukung perangkat pemerintahan maka hubungan pemerintah dengan warganya semakin dekat dan bisa mendorong satu sama lain,” tandasnya. arie

Walikota Bandung berama pendiri FIHRRS Marzuki Darusman saat expose perihal perda HAM di balaikota pekan lalu.

wali kota dan wakil wali kota Tangsel. Menurut Beno, keduanya tidak cuti, yang sebenarnya harus dilakukan apabila mereka mengikuti ajang pilkada. Bahkan Beno menuding mereka sengaja tidak cuti supaya bisa menggunakan

anggaran daerah dalam pilkada. “Mereka sengaja tidak cuti untuk terus menggunakan APBD,” imbuh Beno.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan, Badrussalam mengatakan, sampai saat ini mereka belum menerima laporan izin kampanye dari duet Airin-Benyamin. Sejak dimulainya kampanye pada 27 Agustus, baru pasangan Arsyid-Elvier dan Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra mengajukan izin kampanye.

Sementara Benyamin Davnie membantah tudingan Beno tersebut. “Isu itu tidak benar, karena sampai saat ini tim sedang menyusun jadwal kampanye, sambil menunggu pengajuan cuti. Jadi kami tidak pernah melakukan kampanye,” kata Benyamin.

Menurut Benyamin, acara pada hari Minggu lalu itu, dia dan Airin diundang sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel dalam kegiatan gerak jalan terkait hari kemerdekaan. ar/mr

Kabid Pemasaran Disbudpar Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari didampingi Ketua Tim Milangkala Bandung Festivals, Galih Sedayu.

HUT Kota Bandung ke 205 Siap Pecahkan Rekor DALAM rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-205, Pemkot Bandung akan menggelar Milangkala Bandung Festivals ‘A City Festivity in Celebrating 205 Years of Bandung City’. Rangkaian-kegiatan tersebut digelar sejak 16 Agustus hingga akhir Oktober 2015.

Pada kegiatan Milangkala Bandung Festivals itu nantinya akan digelar sebanyak 32 kegiatan/festival. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.

Demikian diungkapkan Kabid Pemasaran Disbudpar Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari saat Bandung menjawab di Ruang Media, Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Kamis (27/8).

Ia menelaskan, kegiatan yang digelar nanti tak semua berisi kegiatan festival. Se-

remoni dan kegiatan sakral seperti ziarah ke makam pendiri Kota Bandung juga tetap dilakukan. Termasuk salah satunya rapat paripurna istimewa HJKB. “Jadi 32 even itu tak melulu festival. 32 even itu sudah termasuk ziarah dan paripurna. Tapi jumlah kegiatan juga bisa bertambah, karena sampai saat ini belum ada laporan dari camat. Kalau kewilayahan ikut, bisa sampai 60 kegiatan,” ujarnya.

Kenny mengatakan, beragam kegiatan festival yang digelar pada HJKB tahun ini, memang akan memiliki konsep berbeda. Bahkan misi festival tahun ini adalah untuk membawa Kota Bandung lebih go internasional.

Sementara itu, Ketua Tim Milangkala Bandung Festivals, Galih Sedayu menuturkan, kegiatan yang digelar akan melibatkan seluruh kelompok masyarakat Kota Bandung, baik itu pemerin-

tah, akademisi, swasta maupun komunitas. “Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan berbagai jejak yang bermanfaat bagi Kota Bandung baik itu jejak fisik, sosial serta jejak ekonomi,” ujarnya.

Galih menjelaskan, dalam kegiatan Milangkala Bandung Festivals ini ada empat kegiatan yang terkait pemecahan rekor, mulai dari Guiness Book of Record, RHR Record, Original Record dan rekor MURI. “Ada kegiatan Bandung Air Show, Baroque of Alien, Fashion Festival dan Indonesian Art Voices. Empat kegiatan ini akan berkaitan dengan pemecahan rekor,” katanya.

Selain itu dijelaskan Galih berita baik perihal Kota Bandung seperti nilai-nilai gotong royong, solidaritas, toleransi, kreativitas dan kolaborasi positif mesti terus diwartakan oleh warga Kota Bandung melalui festival kota. arie

MEGA Proyek Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, telah dioperasikan dan dialiri air. Namun sejumlah permasalahan masih tersisa dan bukan berarti proyek ini tidak berdampak, seperti pada paket pekerjaan perbaikan ruas jalan Tolengas – Jatigede, yang kini tengah menjadi sorotan oleh Forum Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (Formas Pekape).

Menurut Asmadi, selaku koordinator Formas Pekape Jabar, diketahui pengerjaan pada bagian pembangunan drainase di ruas jalan Tolengas-Jatigede, diduga tidak sesuai dengan bestek (besaran teknik).

Karena berdasarkan hasil pemantauan Formas Pekape, kondisi bangunan drainase tersebut saat ini sudah banyak yang retak. Itu diakibatkan volume materialnya tidak memenuhi standar (speck teknik) kegiatan, katanya.

“Padahal dana yang digelontorkan untuk paket pengerjaan ruas jalan TolengasJatigede, sebesar Rp 27,5 miliar dan pengerjaannya dimulai sejak 22 April 2015,” ucap Asmadi.

Ditambahkannya sebagaimana diketahui di lapangan bahwa campuran semen dan pasir untuk pemasangan batu hanya memakai sistem adukan 1 berbanding 10, padahal kata dia dalam speck teknik biasanya 1 berbanding 3-4, tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa hasil temuan Formas Pekape sudah ia sampaikan secara tertulis kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan ada pada ke-

pala satuan kerja non vertikal tertentu (SNVT), yang berkantor di jalan Raya Bendungan Jatigede, desa Cijeungjing Kabupaten Sumedang, katanya.

Kemudian jawaban secara tertulis dari Airlangga Mardiono, ST, MT, kepala SNVT pembangunan Waduk Jatigede. Surat jawaban no: UM. 01.11/At-4/351, pada 4 Agustus 2015, tersebut disampaikan Asmadi kepada Lensa Indonesia, Kamis (3/9) di Bandung.

Dalam rilis surat jawaban tersebut, Airlangga mengatakan untuk pekerjaan pasangan batu pada paket pekerjaan perbaikan jalan akses Road Tolengas-Jatigede, adukan yang digunakan terdiri dari semen dan pasir halus yang dicampur dalam proporsi yang sama dan memiliki kuat tekan paling sedikit 50 kg/cm2. Bahkan hal ini sudah dibuktikan setelah 28 hari penyelesaian pengerjaan, selain itu telah dibuktikan juga berdasarkan hasil uji laboratorium, yang diisyaratkan pada spesifikasi teknik Bina Marga 2010 seksi 7.8, bag; 7.8.2 no 2a dan 2b, jelas dia.

Lebih lanjut dikatakan Airlangga, semua sistem dalam pekerjaan paket perbaikan jalan tersebut diawasi langsung oleh konsultan dari PT. Pemeta Engineering System. Bila terdapat kerusakan konstruksi dalam masa pekerjaan, maka akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa untuk melakukan perbaikan sampai dengan masa pemeliharaan selesai, tegasnya.

“Bila terdapat kerusakan konstruksi, maka menjadi tanggung jawab pihak penyedia,” ujar Airlangga. ronny

Pemkot Bandung Siap Bongkar Rumah Liar di Lahan TPU DINAS Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung (Diskamtam) geram tehadap ulah oknum warga yang mendirikan bangunan liar di lahan TPU aset milik Pemkot Bandung. Sehingga kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Perda K3 dan mengganggu keindahan di lingngkungan TPU. Hasil pantauan di lapangan, oknum warga juga barani membangun tempat usaha berupa kios–kios yang kemudian disewakan ke pendatang untuk

dijadikan lahan usaha aatu melakukan aktifitas berdagang di lahan pemakaman.

Kepala seksi pelayanan Diskamtam Kota Bandung Usan Supriyatna mengatakan, adanya bangunan lair di lahan TPU tersebut itu benar. Namun perlu diketahuai bahwa bangunanbangunan liar tersebut tidak memliki ijin. “Pihak kami tidak berani mengeluarkan ijin untuk bangunan apapun apalagi dibangun untuk rumah tinggal itu jelas salah besar,” terang Usan.

Ditambahkannya, selama ini

bangunan rumah-rumah warga yang ada di lahan TPU tidak memiliki ijin alias bangunan bodong. “Jikalau ada warga yang meminta mendirikan bangunan di lahan TPU tentunya sudah pasti kami tidak akan memberi ijin apapun karenanya melanggar Perda K3,” ujar Usan.

Dia menambahkan, lahan pemakaman di Kota Bandung memiliki luas 154 hektar yang tersebar di 13 titik TPU. Namun sekuarangnya seluas 2 hektar lahan TPU telah diserobot oleh warga. Usan tidak tahu siapa

yang membekingi warga sehingga berani mendirikan bangunan rumah tinggal.

Namun dari hasil informasi yang dihimpun warga, ternyata semua itu disebabkan ulah mantan pegawai Dinas Pemakaman yang terlebih dulu mendirikan bangunan di lahan TPU. Sehingga warga pun mengikutinya. “Warga menuntut, jika rumahnya dibongkar maka rumah eks karyawan juga harus dibongkar,” tutur Usan.

Salah satu contohnya di TPU Cikadut bandung, di lahan di

sana ada dua RW oknum warga dengan terang terangan berani membangun tempat tinggal rumah di lahan milik Pemkot.

Untuk mengantisipasi bertambahnya bangunan liar di lahan TPU tersebut, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi perda K3 secara persuasif ke warga yang melibatkan kewilayahan tingkat kecamatan.

“Jika warga masih membandel dan rumah liar pun menjamur ya kita bongkar paksa, jelas-jelas warganya yang salah,” tegas Usan. caca www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 102/07 - 13 September 2015

Kemensos Bangun Lembaga untuk Anak Bermasalah dengan Hukum KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) membangun Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

“Ini pelaksanaan dari undang-undang tentang sistem peradilan anak,” kata Mensos Khofifah Indar Parawansa saat kegiatan peletakan batu pertama pembangunan LPKS-ABH di Desa Balong Gebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Minggu (30/8).

Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Samsudi mengatakan, anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya merupakan pelaku, melainkan juga bisa korban bahkan saksi. Berdasarkan aturan dari UU, tidak membolehkan menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pengadilan pidana umum, melainkan dengan diversi.

Anak yang mendapatkan perlakuan diversi itu itu merupakan anak yang berumur kurang dari 12 tahun dengan tuntutan pidana kurang dari tujuh tahun dengan berbagai macam kasus. Mereka harus mendapatkan perhatian khusus, sebab mereka masih kecil.

“Itu sudah menjadi kesepakatan semua pihak, dimana anak yang menjadi pelaku ataupun korban tidak perlu dalam sistem peradilan umum, tapi diversi, yang artinya anak harus di panti rehabilitasi abh apapun kasusnya,” ujarnya.

Samsudi mengatakan, latar belakang adanya pendirian LPKS-ABH ini selain merupakan tindak lanjut dari uu, juga sebagai upaya untuk tetap memberikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Mereka tidak layak berada di balik tahanan, sebab justru ke depannya bisa menimbulkan sifat negatif, seperti niatan untuk balas dendam. Jika mereka masih kecil, namun dalam penanganan perkara seperti perkara orang dewasa dan bergabung dengan orang yang lebih dewasa, dikhawatirkan mereka menjadi tambah pintar dan terpengaruh.

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum, tambah dia, cukup banyak. Di Jatim, dari laporan yang masuk, diketahui terdapat 31 tahanan anak dan 177 Narapidana anak. Ia berharap, tingkat kesadaran masyarakat juga semakin tinggi dan ikut membantu dalam penanganan anak yang sedang berperkara dengan hukum, salah satunya dengan memperlakukan anak tersebut dengan baik. roy

Mojoroto Siap Hadapi MEA 2015, Pamer Produk Unggulan MENJELANG dibukanya gerbang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015 ini, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri siapkan pelaku usaha mikro dan beberapa badan usaha.

Persiapan tesebut telah dilakukan sejak bebeapa bulan lalu diantaranya dengan menggelar pameran dan bazar yang dilakukan beberapa bulan lalu di GOR Joyoboyo. Pameran itu digelar dengan menampilkan pelaku usaha dari beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Mojoroto. Hal tersebut merupakan bentuk persiapan menjelang MEA 2015.

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, dalam pameran yang belangsung tesebut berharap semoga bisa menjadi pematik ekonomi di masyarakat.

“Dengan adanya pasar murah dan pameran dapat menjadi pematik ekonomi di masyarakat,” ungkap Mas Abu panggilan akrab Walikota Kediri.

Mas Abu juga berharap, semoga kegiatan ini dapat mengasah kreatifitas anak-anak muda di Kota Kediri. Selain itu UMKM Kota Kediri semakin maju dan semakin siap menghadapi MEA di penghujung 2015 nanti.

Pihaknya juga terus mengimbau pada para pengusaha kecil dan menengah untuk tidak cepat berpuas diri atas capaian usahanya saat ini. “Saat MEA persaingan dengan pengusaha UMKM negara lain akan lebih ketat. Jadi pengusaha kita harus terus punya inovasi agar tetap mempunyai daya saing,” pungkasnya.

Untuk diketahui dalam pameran kain tenun ikat khas Kota Kediri sangat laik diangkat untuk menghadapi MEA 2015. Kain tenun ikat yang dikerjakan dalam bentuk usaha kecil menengah (UKM) dari Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Jenis usaha di Kediri memang banyak selain usaha tenun ikat yang dihasilkan darri produk UKM diantaranya produk produk kuliner yang juga siap menghadapi MEA 2015. andik kartika

Kecamatan Mojoroto mengikuti pameran dalam kesiapan menghadapi MEA 2015.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

UMK 2016 Tak Dinaikkan, Pengusaha Bisa Gulung Tikar

Buruh Jatim Minta Gaji Rp3,3 Juta Tidak Realistis Kenaikan Upah Minimum Kab/Kota UMK) tahun 2016 sebesar 30 persen dianggap tak realistis. Pasalnya, pengusaha bisa terancam gulung tikar.

PEMPROV Jawa Timur merespon aksi demo ratusan buruh Jatim di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Para perwakilan elemen buruh diterima oleh Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo untuk menyampaikan sejumlah tuntutannya.

Menanggapi itu, Sukardo mengaku akan meneruskan tuntutan para buruh kepada Gubernur Jatim Soekarwo.

“Untuk yang tuntutan nasional akan kita siapkan surat dari Gubernur diteruskan kepada Presiden Jokowi, mulai dari BPJS, kenaikan BBM dan sembako. Sedangkan tuntutan yang lokal akan disampaikan ke Gubernur,” ujarnya saat ditemui di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (1/9/2015).

Ia menjelaskan, untuk tuntutan lokal para buruh Jatim yakni meminta adanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja.

Terkait hal ini, Disnakertransduk Jatim terus mengupayakan dibahas agar Perda bisa segera dibentuk dan kemudian disahkan.

“Tapi kan itu banyak tahapannya, prinsipnya terus kami upayakan dan kemudian akan

ditindaklanjuti oleh tim hukum Pemprov baru setelah itu dimasukkan ke dewan untuk disahkan menjadi Perda. Namun itu juga perlu waktu, kami harapkan para pekerja juga ikut mengawalnya,” tegas mantan Sekwan DPRD Jatim ini.

Di sisi lain, pihaknya juga mengharapkan agar seluruh masyarakat khususnya buruh memahami keadaan perekonomian di Indonesia yang sedang tak stabil.

Sukardo menyebut tuntutan kenaikan UMK tahun 2016 sebesar 30 persen memberatkan pengusaha, Sehingga tak menutup kemungkinan perusahaan banyak yang gulung tikar akibat tak bisa membayar upah buruh.

“Kami paham bahwa persoalan buruh sangat kompleks, namun semua harus dirundingkan baik dengan pemerintah pengusaha juga buruh.

Jangan sampai UMK yang diminta segitu tapi justru nantinya banyak yang di PHK, ini yang harus diantisipasi. Intinya harus ada kesepakatan bersama,” harapnya.

Sementara, mengantisipasi banyaknya PHK massal akibat

Ngawur, PU Kabupaten Probolinggo ‘Sukanya’ Suap Wartawan PEMBANGUNAN Insfrastruktur di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa timur, dapat dibilang kurang maksimal. Pasalnya, masih banyak pengerjaan proyek pemerintah di Kabupaten Probolinggo, yang diduga dikerjakan asal-asalan.

Namun saat beberapa wartawan yang ingin melakukan konfirmasi terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Kabupaten Probolinggo terkait pengerjaan proyek yang diduga asal-asalan, namun kejadian yang sangat mengejutkan dialami wartawan.

Pasalnya wartawan yang hendak melakukan konfirmasi terhadap Kepala DPU Cipta Karya, ditemui oleh salah seorang staf PU berinisial B, dan setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan awak media, B mengatakan Kadis sedang tidak ada di kantor. “Nanti akan saya sampaikan ke bapak, kalau bapak berkenan ditemui, saya kabari mas,” ujarnya.

Setelah itu B melontarkan kalimat yang membuat beberapa wartawan terkejut. Dirinya menawarkan uang bensin kepada waratawan yang saat itu datang untuk keperluan konfirmasi. “Mau minta uang bensin mas? Kalau mau saya ambilkan,” katanya. Beberapa sangat terkejut mendengar kalimat yang diucapkan B. Beberapa wartawan menolak tawaran dan langsung pergi meninggalkan kantor PU Kabupaten Probolinggo di Jalan Raya Dringu tersebut.

Untuk diketahui, menurut sejumlah wartawan yang ada di Probolinggo, baik di Kota maupun Kabupaten, kejadian serupa memang kerap terjadi di Kantor Dinas PU Kabupaten Probolinggo. “Saya juga pernah mengalami, saya dikasih uang Rp 20.000 oleh B. Untuk ganti bensin katanya. Padahal tujuan saya kesanakan untuk konfirmasi,” ungkap Irfan (35), salah seorang wartawan di Probolinggo.

Irfan menyesalkan perlakuan yang dilakukan oleh pihak PU terhadap wartawan. “Itu sama saja melecehkan terhadap profesi wartawan. Kami kesana untuk konfirmasi terkait pemberitaan, agar berita yang kami buat berimbang. Bukan untuk meminta-minta,” lanjutnya.

Dirinya pun mengharap ke depan pihak DPU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo, untuk tidak menganggap rendah profesi wartawan. “Dengan mau menemui dan mau dikonfirmasi, kita sudah senang. Bukan dengan memberi uang bensin seperti itu. Yang kami butuhkan hanya sebuah informasi,” pungkasnya. an

Buruh Jatim demo menuntut kenaikan upah.

tuntutan buruh untuk kenaikan UMK tersebut, Disnakertransduk Jatim bakal mengupayakan agar besaran UMK tahun 2016 mendatang tak dinaikkan. Sebab kenaikan UMK tahun 2014 lalu seharusnya baru diterapkan untuk tahun ini, namun saat itu para buruh bersikeras agar upahnya segera dinaikkan.

Terpisah, DPRD Jatim menilai tuntutan buruh Jawa Timur soal kenaikan Upah Minimum Kab/Kota UMK) tahun 2016 sebesar 30 persen dianggap tak realistis.

Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Badrut Tamam, hal ini karena kondisi perekonomian di Indonesia yang sedang lesu, ditandai dengan

menguatnya nilai dollar terhadap rupiah juga maraknya kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di banyak perusahaan.

Badrut Tamam mengatakan, harusnya buruh menuntut jaminan untuk tetap bekerja di tengah kondisi seperti ini, bukan malah demo besar-besaran menuntut kenaikan UMK. “Jelas sangat tidak rasional tuntutan buruh itu. Jangan memaksakan kehendak yang justru ujung-ujungnya banyaak perusaahaan tak mampu bayar dan akhirnya gulung tikar,” ujarnya kepada Lensa Indonesia, Rabu (2/9/2015).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, me-

negaskan hal yang sama.

Kondisi ekonomi yang terus melemah mengakibatkan banyak perusahaan yang mulai melakukan efisiensi.

Tidak hanya pada biaya produksi, tapi juga sampai pengurangan karyawan. Hal inilah yang harusnya lebih diperjuangkan para buruh, yaitu mengamankan posisinya agar ada kepastian mereka tetap kerja tidak menjadi korban PHK. “Bukan malah mereka mendesak kenaikan UMK dengan kondisi ekonomi yang terpuruk seperti saat ini. Sangat tidak mungkin pengusaha kembali menaikan UMK,” tegas politisi asal PAN ini. sarifa

Bupati Jombang Buka JEC dan Pencanangan GIB 2015 DALAM rangka memperingati hari lingkungan hidup se-dunia dan Pencanangan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Jombang Eco Creatif (JEC).

Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Wisata Kebon Ratu, Keplaksari, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/08/2015).

Pembukaan kegiatan JEC dengan tema “Mimpi dan aksi bersama untuk keberlanjutan kehidupan bumi” dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Nyono Suharli. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Jombang Munjidah Wahab, Forpimda (Forum Pimpinan Daerah), Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Jombang, dan Kepala SKPD, juga Guru dan Siswa-Siswi Madrasah maupun Sekolah peraih program Adiwiyata, Aktivis Lingkungan, dan masyarakat umum.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko mengharapkan agar masyarakat mampu mengembangkan aspek ekonomi kreatif, dengan adanya JEC ini diharapkan juga bisa mengangkat isu - isu tentang lingkungan yang menjadi skala prioritas untuk mendapat perhatian penuh. Seperti pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air dan udara, serta ruang terbuka hijau (RTH).

“Kerjasama antara dinas terkait dengan mengintegrasikan isu lingkungan dengan melibatkan komunitas lingkungan hidup dan berbagai elemen masyarakat. Sebagaimana perwujudan pembangunan yang berkelanjutan baik secara ekologis sosial, maupun ekonomi. Dan juga se-

Bupati dan wabup Jombang menyerahkan gucci kepada wakil pemenang lelang produk Eco Crerative.

bagai bentuk kampanye lingkungan, mencakup estetika dan ekonomi kreatif serta menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program Adipura,” jelasnya.

Bupati menambahkan, adapun melalui kegiatan Jombang Eco Creative Tahun 2015, menjadi momentum awal agenda Kabupaten Jombang di bidang lingkungan hidup.

Melalui kegiatan seperti ini pihak Pemerintah Kabupaten melakukan proses edukasi kepada masyarakat terkait tentang pesan moril kepedulian linghkungan, guna mewariskan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

“Dengan mengambil tempat di RTH Taman Kebon Ratu yang juga merupakan ruang publik kebanggaan Kabupaten Jombang. Dimana di RTH terdapat unsur lingkungan juga kewirausahaan dengan adanya bank sampah dan juga didukung fasilitas edukasi outdor. Masyarakat harus ikut serta menjaga ke-

indahan tersebut, jangan sampai merusak keelokan taman,” harapnya.

Bupati Jombang sangat bangga dengan keindahan taman yang selalu dijaga keasrian dan keelokan oleh masyarakat Jombang. Apalagi ada pameran produk lingkungan yang di ikuti oleh 40 stand dari 24 sekolah adiwiyata, LSM dan Pegiat Lingkungan, Kegiatan Workshop, Kemah Hijau, Lomba Yel-Yel Lingkungan, Lomba Fashion Show 3 R, dan Lomba Potografi.

Sebelumnya acara JEC tersebut dilakukan lelang produk ramah lingkungan dan dibuat dari hasil limbah seperti Tas, dan Guci. Lelang Tas penawaran tertinggi oleh Bupati Jombang dengan harga Rp 2.5 juta, dan produk tas yang satu lagi dengan penawaran tertinggi Rp 1.5 juta dimenangkan oleh Kepala Desa Mojokrapak, Warsubi. Sedangkan Gucci dengan penawaran tertinggi Rp 2 juta oleh Wakil Bupati Jombang, Munjidah Wahab. obi/adv

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 102/07 - 13 September 2015

40 Orang Dipecat Sepihak, Diganti ‘Orangnya’ Wakil Dirut

Eks Karyawan Siap Bongkar Borok PD Pasar Kota Kediri Para mantan karyawan mengancam akan membongkar bobrok manajemen PD Pasar dan mempublikasikan pendapatan PD pasar hingga ratusan juta per bulan.

Jembatan penghubung antar gedung di RS.

Jembatan Penghubung Disoal, RSIA Ancam Cabut BPJS JEMBATAN penghubung antar gedung rumah sakit swasta di Jombang yang menuai sorotan dari kalangan DPRD Jombang dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) karena tidak adanya pendapatan, izin, dan Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut, ditanggapi oleh Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat.

Saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, Direktur RSIA Muslimat, dr Suparmin menyatakan jika bangunan jembatan penghubung hanya mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak ada sewa tahunan terhadap pemerintah setempat.

“Yang ada hanya IMB. Kalau sewa tahunannya tidak ada. Jika memang kami bersedia membayar,” ungkapnya, Rabu (02/08/2015).

Ia menjelaskan, “Kami tidak serta merta membangun jembatan penghubung antar gedung ini.

Kalau ini ditutup ya silahkan, pembangunan jembatan penghubung juga dibuat setelah mendapat permintaan dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Dengan tujuan untuk keselamatan pasien. Dan kami diminta membangun jalan penghubung dua gedung ini,” tambahnya.

Hal itu berbeda dengan jawaban Bupati Jombang yang disampaikan dalam rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (1/9). Bupati menyatakan bahwa bangunan jembatan penghubung gedung yang terletak di jalan Urip Sumiharjo sudah sesuai dengan peraturan Menteri (Permen) pekerjaan Umum Nomor (20/prt/m/2010) tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan.

Dalam jawaban yang disampaikan menyebut keberadaan jembatan tersebut telah dikenakan retribusi IMB, dan setiap tahunnya dikenakan sewa atas penggunaan aset daerah.

Tak hanya itu saja, pihak rumah sakit ini juga mengancam jika bangunan jembatan masih tetap dipermasalahkan oleh dewan (anggota DPRD), pihaknya akan menarik diri dari program BPJS. Dan pihak RS mempersilahkan untuk membongkar bangunan jembatan tersebut. “Padahal jembatan tersebut untuk mempermudah akses pasien, justru dipermasalahkan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Demokrat DPRD Jombang memberikan kritik. dan pertanyaan tentang keberadaan jembatan penghubung dua gedung RSIA Muslimat, yang melintang di Jalan Urip Sumoharjo Desa Kepatihan Kecamatan Jombang. Fraksi Demokrat menganggap tidak ada pendapatan dari bangunan yang melintang di atas jalan umum tersebut dan rumah sakit tersebut berstatus milik swasta. obi

SEBANYAK 40 karyawan PD Pasar Kota Kediri melakukan aksi demo di depan kantor yang ada di Jalan Imam Bachrudin dan Balai Kota Kediri, Rabu (2/9/2015).

Mereka memprotes aksi pemecatan sepihak yang dilakukan PD Pasar, yang diduga diinisiasi oleh Wakil Direktur PD Pasar, yaitu Ikwan. Perekrutan kembali 50 orang juga diindikasikan sebagai “orang” Ikwan. “Ular di PD Pasar adalah Wakil Direktur PD. Pasar yaitu Ikwan,” tuding orator saat berorasi di depan Kantor PD Pasar.

Ikwan sendiri dikabarkan akan menggantikan Direktur PD Pasar Saiful Yasin, yang akan memasuki masa pensiun. “Kami akan bongkar bobroknya manajemen PD Pasar dan kami akan publikasikan pendapatan PD pasar selama ini hingga ratusan juta perbulan,” teriak para pendemo.

Seperti yang ditulis sebelumnya, ada 40 karyawan PD Pasar yang dipecat lantaran ketidakmampuan finansial.

Anehnya, tidak lama kemudian ada 50 karyawan yang direkrut lagi.

Sayangnya, aksi ini tak mendapat tanggapan dari jajaran direksi PD Pasar.

Mereka pun bergeser ke Balai Kota Kediri.

Setelah beberapa lama, massa ditemui oleh Asisten Pemkot Kediri Hariss Chandra.

Ajang tersebut tak disia-siakan oleh eks karyawan PD Pasar mengeluarkan uneg-unegnya.

Mereka mempertanyakan alasan ketidakmampuan keuangan untuk membayar gaji, namun kemudian merekrut karyawan lagi.

Belum lagi cara pemecatan dianggap kurang manusiawi.

“Apa ya manusiawi kalau kami dipecat dengan hanya dikirimi surat, tanpa adanya pesangon

Para eks karyawan PD Pasar yang dipecat mengancam akan membeberkan borok manajemen.

maupun tali asih dari pihak PD. Pasar,” ungkap perwakilan eks karyawan PD Pasar, Imam Mahmudi.

Karyawan pun mengaitkan pemecatan ini dengan pergantian rezim kepemimpinan di Kota Kediri. Pasalnya, 40 karyawan tersebut direkrut pada masa pemerintahan Wali Kota, dr. Syamsul. Saat ini, Kota Kediri dipimpin oleh Abdullah Abu Bakar.

Belum lagi, selama ini mereka tak pernah sekalipun mendapatkan surat peringatan namun tiba-tiba langsung dipecat. Padahal, ada karyawan lain yang mabuk, bolos maupun pelanggaran lain namun tak mendapat sanksi pemecatan.

“Memang yang direkrut sekarang adalah “gerbongnya” Wadir PD Pasar yang baru yaitu Ikwan, “ ungkap Imam.

Dari sisi kinerja, para karyawan merasa selalu memberi hasil memuaskan. Tiap hari dari sembilan pasar yang ada di bawah PD Pasar, menyetorkan dana Rp15 juta hingga Rp16 juta. “Kalau alasan efesiesi karyawan dan tak dapat mengaji saya rasa kurang tepat, pasti ada sesuatu dibalik itu,” kata Imam.

Mereka mengaku dipecat karena korban politik dan rezim, namun disisi lain jangan jadikan masyarakat kecil permainan politik. “ Kami semua minta pesangon kalaupun dipecat dan kalaupun kami dipecat pihak Wadir yang baru juga harus dipecat,” ungkapnya.

Sementara itu Haris Chandra akan membawa tuntutan karyawan tersebut ke atas dan akan dikordinasikan dengan pihak pemerintah. “Kami menampung aspirasi karyawan dan akan membawa permasalahan untuk dikordinasikan dengan Wali Kota,” ungkap Haris pada perwakilan karyawan.

Sementara itu, Ikwan, Wadir PD Pasar hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. andik kartika

Mantan Walikota Madiun Berhasil Eksekusi Rumah Warga

Ketua DPRD Nganjuk Desak Dinkes Gratiskan Fogging

AKHIRNYA sebidang tanah seluas 2.360 meter persegi yang di atasnya ada bangunan rumah dan toko di Desa/Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berhasil dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Ngawi, Kamis (03/09).

Eksekusi tanah yang dikawal ketat ratusan personel aparat dari Polres Ngawi tersebut melalui penetapan PN Ngawi No.01/Pdt.Eks.Lelang/2015/PN.Ngw, tertanggal 12 Agustus 2015.

Di mana, eksekusi tanah yang tepatnya berada di depan pasar Jogorogo tetap dilakukan oleh petugas juru sita setelah permohonan Kokok Raya mantan Walikota Madiun pada 31 Juli 2015 lalu dikabulkan oleh PN Ngawi.

Proses eksekusi sempat alot dilakukan setelah Agung Purnomo warga Dusun Balepanjang, Desa/Kecamatan Jogorogo, yang mengklaim mempunyai hak tanah sebagaimana dimaksudkan bersikeras tolak eksekusi.

Namun sesuai pantauan di lokasi, eksekusi tetap dilakukan terbukti semua barang seperti perabotan rumah tangga maupun lainya milik Agung Purnomo dikeluarkan dari rumah oleh puluhan pekerja eksekusi.

Agung Purnomo melalui kuasa hukumnya Sulistyono menjelaskan, eksekusi yang dilakukan PN Ngawi dianggap menyalahi prosedur sebelum adanya putusan inkrah.

“Jelas keberatan dan tadi saya perlihatkan surat pengajuan penundaan eksekusi tapi mereka tidak memberikan kesempatan untuk berdialog. Dan ini kan masalahnya masih dalam proses gugatan eksekusi di pengadilan dan belum ada putusan inkrah,”

KETUA DPRD Nganjuk, Pudjianto mendesak pemkab melalui Dinas Kesehatan untuk membebaskan biaya fogging (pengasapan demam berdarah), sementara korban demam berdarah terus merangkak naik.

“Sebagai konsekuensinya, agar masyarakat yang kurang mampu atau terdapat daerah yang endemis DBD dapat segera dilakukan fogging atau pengasapan secara gratis,” ujarnya kepada wartawan koran ini melalui telepon, Rabu (2/9/2015).

Menurut wakil rakyat dari FPDIP ini dikenakannya pembiayaan dalam penyemprotan akan memicu kecemburuan masyarakat. Sebab, sebagian pemukiman penduduk di lain daerah disemprot tanpa dipungut biaya.

Pudjianto menjelaskan, suatu daerah akan mendapatkan penyemprotan tanpa biaya apabila salah satu atau lebih warga di daerah tersebut mengidap demam berdarah. Itu pun hanya berlaku untuk sekitar seratus rumah. “Selama ini masyarakat tidak mau tahu itu. Yang penting sana disemprot gratis, sini juga harus gratis,” ujarnya.

Dia menyatakan, fogging adalah program yang perlu mendapat skala prioritas. Alasannya, demam berdarah merupakan wabah mematikan yang penularannya sangat cepat.

beber Sulistyono.

Bahkan rencananya tandas Sulistyono, pada 22 September 2015 mendatang sidang gugatan atas eksekusi digelar kembali oleh PN Ngawi. Dia membenarkan selaku kuasa hukum Agung Purnomo, sengketa tanah antara klienya dengan Kokok Raya bisa dimungkinkan sampai ke meja Komnas HAM. Alasanya, Agung Purnomo sendiri juga mempunyai hak atas tanah yang telah dieksekusi itu mendasar sertifikat pertama atas nama Siti Supini selaku ibu kandungnya.

“Kokok Raya itu kan selaku pemenang lelang dari bank namun itu sertifikat kedua bukan pertama. Dan yang dijaminkan ke bank itu sertifikat kedua,” terangnya lagi.

Sisi lain dibenarkan Sulistyono, kedua sertifikat yang terbit itu semuanya asli mendasar konfirmasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meski demikian, dari awal pihaknya sudah menyayangkan sikap Kokok Raya yang pernah memagari tanah sekitar tahun 2012 padahal masih dalam sengketa di pengadilan.

Kemudian Andi Raya salah satu anak kandung Kokok Raya secara singkat menyatakan eksekusi terhadap tanah sertifikat hak milik nomor.224.GS No.2158/1979 sudah benar mendasar ketetapan yang dikeluarkan PN Ngawi.

Sengketa tanah antara Agung Purnomo versus Kokok Raya tersebut terjadi memang sejak lama. Dari berbagai informasi yang dikumpulkan, dulunya Muhamad Khamid orang tua dari Agung Purnomo mencari pinjaman uang kepada bank dengan menjaminkan sertifikat tanah yang sekarang ini disengketakan itu. pr

Selain mengupayakan fogging gratis, politisi juga pemerhati rakyat ini berharap biaya fogging tanpa subsidi pemerintah yang diberlakukan saat ini besarannya sama. Ketua DPRD yang juga pemerhati rakyat tidak mampu ini mengaku, pihaknya masih menemukan ketimpangan biaya.

Dia mencontohkan fogging di Perumnas Candirejo. Menurutnya biaya penyemprotan dari Dinas Kesehatan tersebut hanya Rp 4 ribu per rumah. Sementara di wilayah Perumnas Candirejo biayanya menembus Rp 7 – 8 ribu per rumah. Seperti diberitakan, sebagian warga tidak hanya di Perumahan Candirejo, Kecamatan Loceret menolak rumahnya difogging karena dikenakan biaya Rp 7 – 8 ribu per rumah. Bentuk penolakan tersebut dilakukan dengan cara melarang petugas menyemprot masuk rumah.

Sementara dari Dinas Kesehatan Nganjuk, memberikan jadwal kegiatan penyemprotan atau fogging, lokasi Pace Wetan, Pace, dan Jampes, Pace mulai pagi sedangkan untuk sore di Perumnas Candirejo, Loceret dan Jl Dr Soetomo, Kauman, Nganjuk.

Sedangkan jadwal kegiatan penyemprotan mulai pagi di daerah Surodadi, Kedungrejo, Tanjunganom, dan sore Joho, Pace dan Grogol, Mojorembun, dan Rejoso. roy

Pawai Budaya Semipro Diikuti Peserta dari Sabang Sampai Merauke

Peserta pawai budai Semipro menampilkan kesenian Papua.

PAWAI budaya nusantara event tahunan Seminggu Kota Probolinggo (Semipro) yang digelar Minggu (30/08/15) begitu meriah. Sebanyak 56 peserta dari berbagai Satker Pemkot, undangan luar daerah, baik swasta maupun perbankan ikut dalam ajang Semipro kali ini.

Para peserta yang ikut pawai budaya menempuh rute mulai dari depan kantor Pemkot di Jalan Panglima Sudirman melewati Jalan Gatot Subroto dan finish di alun-alun Kota.

Sepanjang perjalanan para peserta membawakan berbagai kesenian yang melatar belakangi kebudayaan yang ada di nusantara ini. Bappeda misalkan, membawakan kesenian geger ing banger yang mengisahkan peperangan antara nambi sebagai penguasa kerajaan Lumajang dengan mahapati utusan Prabu Jayanegara yang kala itu menduduki tahta kerajaan Majapahit.

Ada juga dari Badan Kepe-

gawaian Daerah (BKD) yang membawakan kesenian Hayam Wuruk Lelana dan mengisahkan saat seluruh wilayah nusantara dipersatukan di bawah kekuasaan Majapahit, di mana Patih Gajah Mada telah berhasil mewujudkan ikrarnya dalam Sumpah Palapa. Atas keberhasilannya Prabu Hayam Wuruk berkeliling negaranya dan singgah di Desa Banger, dan Desa Borang yang disambut oleh warga setempat. Hingga akhirnya Hayam Wuruk memerintahkan perluasan wilayah Banger yang menjadi cikal bakal Kota Probolinggo.

Berbagai kesenian dari beberapa daerah juga ditampilkan dalam pawai budaya ke-7 ini, ada kesenian Minak Jingga asal Bali, kesenian Anyelok dari kontestan PDAM, tari Rampak Kipas asal Kota Palembang, ada juga tarian Janis Pati dan tari Gelang soko yang berasal dari Kota Probolinggo.

Saat Lensa Indonesia me-

minta komentar dari salah satu peserta, I Wayan Kari kontingen asal Bali mengatakan, “Luar biasa dan ada banyak kesenian dari daerah lain, ini menunjukkan bahwa kota ini punya semangat keberagamaan,” kata I Wayan.

I Wayan yang datang dengan membawa 400 peserta itu menilai, bahwa pawai budaya dalam rangka Semipro kali ini menilainya sangat bagus, “kesannya sudah cukup bagus”, lanjutnya, Sementara itu Pawai Budaya tidak hanya diikuti Satker yang ada di lingkungan Pemkot, namun juga diikuti Walikota Hj Rukmini yang didampingi sang suami HM Buchori. Awalnya Walikota akan menaiki kereta kencana yang sudah disiapkan, namun Walikota Rukmini beserta suami memilih berjalan kaki, meski kereta kencana sudah disiapkan. Itu karena walikota ingin menyapa warganya juga para penonton yang datang dari luar Kota Probolinggo. an/adv

www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 102/07 - 13 September 2015

Pemerintah Punya Kewajiban Jaga Anak WAKIL Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Gus Ipul, mempunyai kewajiban untuk memastikan anak aman dan nyaman. Termasuk menghindarkan dan mencegah generasi bangsa itu dari pelecehan anak.

Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Jawa Timur di Wisata Bahari Lamongan, Selasa (1/9). “Setiap anak harus mendapatlan sanitasi yang cukup, air bersih yang cukup, bisa bebas bermain dan harus dijamin tumbuh kembangnya bebas dari polusi,” ujar Gus Ipul.

Sementara Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi menyebutkan perhatian Pemkab Lamongan kepada anak bukan hanya di bidang pendidikan saja, namun juga di

bidang keagamaan.

Di Lamongan, sambung dia, anak didik tidak hanya dituntut harus pandai dalam mata pelajaran sekolah, namun juga harus bisa hafal ayat-ayat pendek Al Qur’an dengan artinya. Itu menurut dia agar anak Lamongan tidak hanya pandai urusan dunia tapi juga pandai urusan akherat.

Dia menyebut peringatan HAN Jawa Timur kali iniberlangsung istimewa, di sebuah kawasan wisata bahari yang telah emnjadi ikon Jawa Timur. Di kawasan pantura Lamongan itu juga tengah tumbuh industri maritim. Ditandai dengan berdirinya beberapa pelabuhan transportasi dan perikanan, serta sejumlah industri perbaikan dan produksi kapal.

Dalam kegiatan itu Gus Ipul

hadir ditemani isterinya Fatma Saifullah Yusuf. Sementara dari Lamongan terlihat hadir Forum Komukasi Pimpidan Daerrah bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Saat tiba di lokasi, Gus Ipul disambut dengan lantunan musik angklung oleh anak didik Lamongan dengan lagu Lihat Kebunku, Dua Mata Saya dan Balonku. Sementara di stan pameran, Gus Ipul dipameri kemampuan melukis dna membatik serta pembuatan kriya anyaman dan mewarnai afit oleh anak didik.

Gus Ipul saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Jawa Timur di Wisata Bahari Lamongan.

Camat Mantup Diduga Korupsi Dana SKPD Kecamatan Sawah milik petani di Kecamatan Sampung yang kering.

Kekeringan Sebabkan Petani Ponorogo Gagal Panen KEMARAU panjang yang diikuti dengan kekeringan melanda sejumlah wilayah Kabupaten Ponorogo. Kondisi ini jelas berpengaruh pada hasil pertanian. Data Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo mencatat ada 12 desa di 6 kecamatan yang mengalami bencana kekeringan.

Kecamatan yang terkena dampak kekeringan antara lain Kecamatan Sampung, Jenangan, Pulung, Bungkal, Balong dan Ngrayun. Kondisi terparah dan terluas berada di Kecamatan Sampung, tepatnya di Desa Puhijo dengan luas lahan 23 hektar yang mengalami kekeringan. Tak hanya kesulitan pengairan, bahkan sejumlah daerah mengalami gagal panen alias puso.

Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo tercatat 24 hektar tanaman padi mengalami gagal panen alias puso.

Ada 3 kategori kekeringan yang diklasifikasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Kekeringan tersebut berpengaruh pada penurunan produktifitas atau hasil panen. Kekeringan dalam kategori ringan menurunkan produktifitas pertanian sebesar 25 %, kekeringan kategori sedang menurunkan produktivitas sebesar 50 % dan kekeringan berat menurunkan produktifitas hingga 100%.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Harmato menjelaskan, “Dampak kekeringan dengan kategori berat tersebut tidak berpengaruh dengan ketahanan pangan,” ucapnya. Disebutkan Harmanto, jumlah tersebut masih tergolong sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah lahan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

“Hanya 0,01persen dari total tanaman padi di Kabupaten Ponorogo dengan luas yang mencapai 68.500 hek arso tar,” tegasnya.

Kejagung Bidik Kasus ESWL RSUD Gambiran Kediri KASUS dugaan korupsi pengadaan Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) atau alat pemecah baru ginjal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran Kota Kediri terus diusut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dikabarkan telah mengirimkan surat penggilan kepada sejumlah pihak yang ditengarai terlibat dugaan proyek tahun 2013 dan 2014 tersebut.

Terkait pemanggilan itu, Direktur RSUD Gambiran, Fauzan Adima membenarkan adanya surat dari Kejagung yang dikirim melalui faximile ke Kajaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri. Kendati begitu, ia mengaku tidak termasuk orang yang dipanggil untuk diperiksa terkait beberapa permasalahan proyek rumah sakit tersebut.

“Saya tidak ikut (dipanggil) mas. Infonya (pemanggilan) fax lewat Kejari,” ungkap Fauzan saat dihubungi Lensa Indonesia di Kediri, Rabu (02/09/2015) malam.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Amik Wulandari saat dikonfirmasi mengenai adanya surat penggilan pemeriksaan dari Kejagung, ia meminta awak media menanyakan langsung kepada Kasi Intel, Dodi SH. “Temui Kasi Intel saja,” singkat Amik melalui telepon.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Dodi enggan memberikan keterangan secara rinci. Ia malah mengatakan bila ada batasan-batasan yang perlu disampaikan pada media. “Sesuai Undang-Undang Informasi Publik dan demi penyelidikan kita berhak untuk tidak menjawab,” ujar Dodi, Kamis (03/08/2015).

Seperti diberitakan sebelumnya, terkait kasus ini, Rabu (19/08/2015) malam lalu RSUD Gambiran yang ada di Jl. Wachid Hasyim No. 64 Kota Kediri itu dikabarkan digeledah tim dari Kejaksaan. Tim yang terdiri para penyidik itu memeriksa salah satu staf Gambiran bagian ISWL atau mesin laser pemecah batu ginjal, terkait proses lelang dan andik kartika penggunaanya.

Camat Mantup terindikasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatannya. Pasalnya, dana SKPD kecamatan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

SKPD Kecamatan Mantup melalui APBD tahun ini mendapat kucuran dana SKPD kecamatan yang dipergunakan untuk belanja langsung dan tak langsung sebesar Rp 1.874.

738.300.

Belanja tidak langsung diperuntukan gaji dan tunjangan pegawai kecamatan, sedang belanja langsung sebesar Rp 488.420.600, mestinya dipergunakan untuk biaya operasional fasilitasi program dan kegiatan di SKPD kecamatan.

Namun pada kenyataannya, Kecamatan Mantup tidak menjalankan aplikasi dengan baik, bahkan peruntukan dana program melenceng jauh dari tujuan yang termaktub dalam Perda Lamongan, khususnya dana yang difokuskan pada belanja langsung kecamatan setempat.

Indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan ini dilakukan oleh Camat Mantup selaku kuasa pengguna anggaran. Hal tersebut terlihat

dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan hanya diketahui oleh camat dan bendahara saja. Sementara staf lain yang mestinya membidangi program dengan dana belanja langsung ini justru tidak tahu adanya dana penunjang operasional kegiatan yang dibiayai dari APBD tersebut.

Sumarno selaku Kasi Ekbang Kecamatan Mantup saat dikonfirmasi terkait dana stimulan partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebesar Rp 70 juta dialokasikan untuk apa, pria paruh baya ini enggan berkomentar dengan dalih tidak ikut menangani program tersebut.

Sumarno justru mengarahkan Lensa Indonesia bertanya langsung pada camat atau

bendahara kecamatan yang mengelola dana SKPD Kecamatan Mantup tersebut.

Untuk SKPD Kecamatan Mantup khususnya program pelayanan administrasi perkantoran dalam APBD dianggarkan Rp 241.640.600. Dari jumlah dana tersebut diperkirakan hanya untuk bayar rekening listrik, telephone, pajak stnk mobil dinas camat dan jasa kebersihan serta bayar gaji tenaga honorer dan tenaga jaga malam yang terealisasi. Selebihnya yang mestinya dipergunakan untuk belanja ATK sebesar Rp 90. 500.

000 untuk penggandaan (foto copy) sebesar Rp 33. 006. 000, belanja makan minum rapat sebesar Rp 26. 050.600, serta belanja alat listrik dan alat kebersihan kantor disinyalir

tidak direalisasikan.

Berdasar hasil investigasi Lensa Indonesia di lapangan, ditemukan indikasi penyimpangan. Dana SKPD Kecamatan Mantup yang dialokasikan untuk belanja langsung sebesar Rp 488.420.600 tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Akibatnya, pelaksanaan fasilitasi program-program kecamatan tersendat dan capaian hasilnya tak maksimal.

Akibatnya, biaya operasional untuk belanja langsung tidak satu pun dari program yang dibiayai oleh APBD Kabupaten disalurkan. Kuat dugaan 70 persen dari nilai total belanja langsung SKPD kecamatan dikantongi camat yang melakukan kongkalikong tarno/ dengan bendahara. alimuhtar

Tidak Ada Kendala Visa untuk CJH Lamongan JUMLAH Calon Jamaah Haji (CJH) di Kabupaten Lamongan tahun ini tercatat mencapai sebanyak 1.413 orang. Itu berarti naik dari CJH tahun 2014 lalu yang sebanyak 1.293 orang.

Dari jumlah CJH tersebut, 84 diantaranya yang masuk kloter 28 sudah berangkat pada tanggal 1 September melalui KBIH Masjid Al-Azhar. Sedangkan sisanya, sebanyak 1.329 CJH yang masuk kloter 29, 30 dan 31 baru diberangkatkan keesokan harinya oleh Pj Bupati Wahid Wahyudi di Pendopo Lokatantra, Rabu (2/9).

“CJH kloter 28 telah berada di Embarkasi Surabaya dan akan berangkat nanti (Rabu) pada pukul 02.30 WIB. Sedangkan kloter 29 dan 30 akan diterima Embarkasi Surabaya pada jam 16.00 WIB dan

Kloter 31 pada jam 19.00 WIB,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lamongan Leksono.

Leksono juga menyampaikan bahwa kloter 28 sudah menuju bandara dan tidak ada kendala terkait visa. Dia berharap agar kloter 29,30 dan 31 pun demikian. “Semoga tidak ada keberangkatan yang tertunda karena kendala visa seperti kabupaten-kabupaten yang lain, “ kata dia.

Wahid Wahyudi berpesan kepada seluruh CJH agar menjaga kesehatannya. Karena haji juga adalah ibadah fisik. Dia juag berharap CJH Lamongan bisa menjaga nama baik bangsa Indonesia.

“Saya juga titip doa agar pemilukada Lamongan pada tanggal 9 Desember mendatang dapat berjalan dengan lancar. Selamat menjalankan

ibadah haji semoga lancar, sehat, selamat sampai tanah air dan menjadi haji yang mabrur”, pesan dia.

Dalam rombongan CJH Tahun 1436 M atau Tahun 2015 ini, CJH termuda adalah Daris Nafiah Rofiqoh Binti Ach Rofiq dengan usia 20 tahun dari KBIH Darus Mustaghitsin. Sedangkan CJH tertua yakni Waridin Bin Kemis dengan usia 87 tahun dari KBIH Darus Mustaghitsin dari Moro Sekaran.

Waridin berangkat sendiri tanpa didampingi istri karena sudah meninggal dan tanpa memiliki kerabat. Pensiunan sipil Angkatan Darat tersebut menuturkan sudah melakukan persiapan menjelang keberangkatannya dalam ibadah haji ini. “Saya banyak minum air putih dan keliling desa setiap hari”, kata Waridin yang

Pj Bupati Wahid Wahyudi saat memberangkatkan CJH asal Lamongan.

tampak masih sehat dan semangat mengikuti ibadah haji.

Sedangkan KBIH dengan jumlah terbanyak oleh KBIH

Darusl Mustaghitsin dengan jumlah CJH sebanyak 4 bus dan menerima haji badal afit untuk 60 almarhum.

Cari Bibit Pemain, Voli Pantai Pelajar Semipro Resmi Dibuka KEJUARAAN voli pantai pelajar dalam Semipro, resmi dimulai Selasa (1/9/15) di lapangan voli pantai Beejay Bakau Resort, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Agus Efendi selaku Ketua Harian Pengkot PBVSI menjelaskan, dalam rangka Semipro ini lomba voli pantai tidak hanya sekedar lomba, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pengkot PBVSI untuk mencari bibitbibit baru pemain voli pantai.

“Olah raga voli pantai terbilang baru di Kota Probolinggo. Pembinaan baru dilakukan tahun ini. Ajang voli pantai ini juga kami manfaatkan untuk menjaring bibit-bibit pemain yang berpotensi,” terang Agus Efendi yang juga menjabat Kabag Humas dan Protokoler.

Dalam ajang lomba voli pantai Semipro kali ini, tim yang ikut ajang ini diikuti 27 tim putra dan 18 tim putri. Tim ini terdiri dari SMA, SMK, dan MA di Kota Probolinggo. Agus menambahkan, “Dalam ajang ini baik tim putra

Voli pantai pelajar Semipro di Beejay Bakau Resort, Kecamatan Mayangan.

dan tim putri akan dipilih juara pertama hingga keempat. Masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah berupa piala, piagam, dan uang pembinaan,” tambah Agus.

Agus berharap dalam lomba voli pantai ini akan muncul bibit-bibit baru pemain voli pantai dari ajang voli pantai Semipro. Menurut Agus,

selama ini Kota Probolinggo terbilang lambat untuk pembinaan pemain voli pantai. Ini disebabkan karena Kota Probolinggo tidak memiliki lapangan voli pantai. Namun saat ini lapangan voli pantai sudah tersedia untuk latihan pemain-pemain voli pantai di Kota Probolinggo.

Sementara itu Kapolres Probo-

linggo Kota AKBP Sumaryono yang juga Ketua Umum Pengkot PBVSI mengungkapkan dukungan terhadap ajang voli pantai pelajar ini, selain untuk memunculkan bibit-bibit baru, juga untuk mengenalkan Kota Probolinggo, terutama dari kegiatan pariwisatanya kepada para wisatawan lokal maupun mancanegara.

“Kegiatan ini merupakan ajang mencari bibit-bibit baru. Kami berharap pemerintah daerah juga sesering mungkin mengadakan kegiatan semacam ini. Sebab ini kegiatan positif bagi pelajar di Kota Probolinggo, apa lagi kegiatan ini juga dilaksanakan di salah satu lokasi wisata Kota Probolinggo, bisa menjadi ajang promosi kota juga,” kata Kapolresta Sumaryono.

Ajang voli pantai Semipro Kota Probolinggo ini nantinya diharapkan bisa tampil di ajang Porprov Jatim. Agus Efendi menargetkan pada tahun 2017 tim voli pantai pelajar ini sudah terbentuk dan bisa mengikuti lomba guna meningkatkan p an/adv engalamannya.

www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 102/07 - 13 September 2015

JALAN-JALAN

November, Pasar Tebet jadi Ruang Seni

Kawah Biru Tinggi Raja, Simalungun.

Ajaib, Kawah Biru Cantik Lokasinya Sering Pindah Setiap beberapa tahun kawah tersebut berpindah-pindah. Tiba-tiba airnya kering dan membuat lubang sebesar kolam yang dalam dengan sendirinya.

“KEAJAIBAN” begitulah masyarakat sekitar menyebut wisata Kawah Biru Tinggi Raja, Simalungun. Berada di tengah hutan belantara, ada kawasan belerang biru tersendiri. Tanah yang awalnya datar pun merosot hingga membuat kedalaman hampir 10 meter.

Kini kawasan tersebut dikunjungi wisatawan yang penasaran melihat kawah yang memiliki warna biru yang cerah, bak melihat langit, dengan air tak punya noda setitik pun. Pernando, pemandu dan penduduk sekitar menuturkan, keajaiban kawah biru tersebut berpindah-pindah.

Tanah yang awalnya datar dan memiliki pohon yang rimbun, tiba-

tiba kering dan membuat lubang sebesar kolam yang dalam dengan sendirinya. “Dulu kawahnya ada di sini (kali sebelah kawah biru kini berada). Setiap beberapa tahun ia berpindah-pindah, tapi masih sekitar kawasan hutan 167 hektar ini,” kata Pernando.

Ia menuturkan, uniknya kawah biru tersebut juga memiliki Bukit Kapur yang juga biasa disebut oleh sebagian orang dengan Salju Panas.

“Bukit Kapur mengaliri air panas dari sumber mata air belerang yang berada di atas bukit tersebut,” katanya.

Sementara ini Mirwan, penduduk sekitar menuturkan, pengunjung yang datang bukan hanya wi-

satawan lokal tetapi juga mancanegara. Wisatawan paling ramai pada Minggu dan datang dari beragam kota dan negara.

“Bule banyak datang dan biasanya semua pengunjung harus masuk menggunakan pemandu dari penduduk sekitar, karena area kawah biru berada di tengah hutan,” katanya.

Menurutnya, Wisata Kawah Biru dikelola oleh penduduk dari empat dusun yakni Desa Nagori Dolok, Negeri Kasian, Dolok Marawa, dan Buttu Siattar. “Tidak ada uang masuk, tapi ya harus bayar pemandu, biasanya pemandu membandrol biaya Rp 100.000 untuk membawa wisatasan mengelilingi tempat wisata,” katanya.

Untuk sampai ke tempat ini ada beberapa rute yang bisa dilalui di antaranya yaitu, Medan-Lubuk Pakam-Galang-Dolok Masihul-Nagori Dolok-Dolok Tinggi Raja dan Medan-Lubuk Pakam-Tebing TinggiDolok Merawan-Dolok Tinggi Raja,

dan rute yang lainnya Medan-Lubuk Pakam-Galang-Bangun PurbaDolok Tinggi Raja.

Masing-masing rute memiliki waktu tempuh yang hampir sama yaitu 4 hingga 5 jam perjalanan dengan sepeda motor. Khusus untuk jarak Dolok Tinggi Raja hingga ke lokasi wisata, walaupun hanya berjarak 10 kilometer, wisatawan bisa menghabiskan waktu dua jam untuk sampai di lokasi. Pasalnya jalan di sana berupa bebatuan besar dan berlubang.

Jalan berbatu-batu tersebut saat hujan menjadi jalur yang cukup ekstrim untuk dilalui. Infrastruktur jalan memang masih kurang diperhatikan, padahal obyek wisata ini telah ramai dikunjungi.

Karena tempatnya yang terpencil dan jauh dari kota, di sana juga tidak ada penginapan. Wisatawan juga direkomendasikan untuk membawa bekal makan sendiri, karena jarang ditemui warung makan di obyek wisata tersebut. trib

DESTINASI

HOTEL

Di Peru Ada Jembatan dari Rajutan Rumput

Bermalam di Penginapan yang Australia Banget

Jembatan Keshwa Chaca.

SUKU Inka di Peru dikenal akan peradabannya yang bersejarah. Selain Machu Picchu, terdapat Jembatan Keshwa Chaca yang terbuat dari rajutan rumput. Uniknya, jembatan tersebut selalu diperbarui setiap tahunnya dengan cara dirajut ulang.

Sejak dulu, masyarakat Inka terkenal dengan peradabannya yang maju dan luar biasa. Dilansir detikTravel dari BBC, Jumat (4/9/2015) salah satu yang unik adalah Jemba-

tan Q’eswachaka atau disebut Keshwa Chaca di Peru.

Dengan hanya mengandalkan alam dan keterampilan tradisional, masyarakat Inka dapat membuat Jembatan Keshwa Chaca yang melintasi Sungai Apurimac. Lebih kerennya lagi, jembatan tersebut dibuat dengan bahan rumput yang dirajut.

Sungguh sulit dipercaya.

Caranya, setiap orang ditugaskan untuk merajut berhelai-helai tali yang dibuat

dari rumput. Setelah jadi, rajutan rumput tersebut akan diikat satu sama lain hingga menjadi lebih tebal. Tradisi itu pun terus dilakukan selama 500 tahun hingga sekarang.

Namun walau terbuat dari rumput, jembatan tersebut begitu mantap dan tidak kalah dengan jembatan baja.

Diperkirakan oleh para ahli, jembatan tersebut dapat mengangkut hingga 56 orang sekaligus.

Jembatan Keshwa Chaca yang berada di dekat Kota Huinchiri merupakan yang terakhir. Setiap tahun di bulan Juni, masyarakat Inka selalu mengadakan ritual untuk memperbarui jembatan kuno tersebut. Setidaknya masyarakat dari empat desa terdekat saling bahu membahu untuk membuatnya.

Apabila Anda berencana untuk liburan ke Peru, mungkin bisa datang pada bulan Juni untuk melihat ritual unik tersebut. Jika tidak, Anda tetap bisa melihat Jembatan Keshwa Chaca yang legendaris tersebut. joh/dt

SYDNEY punya banyak penginapan keren, tapi jarang yang menyajikan Australia seutuhnya. Cobalah bermalam di Australian Hotel dan nikmati suasana klasik dari Australia zaman dahulu.

The Rocks di Sydney merupakan area pertama datangnya orang Eropa ke Australia. Secara tak langsung, di sini pula area pertama di mana Sydney dibangun. Salah satu bangunan yang masih aktif sampai sekarang adalah Australian Heritage Hotel.

Bangunan dari tahun 1800an ini masih ramai dikunjungi bahkan diinapi wisatawan. Di bagian bawah, ada pub dan restoran yang ramai dari pagi sampai malam. Di bagian atas ada Bed & Breakfast dengan suasana yang klasik. Klasik di sini bukan berarti mewah, tapi lebih ke arah hangat. Kamarnya kecil, dengan furnitur dari kayu yang cantik.

Kasurnya bukan lateks tapi terlihat begitu nyaman.

PASAR Tebet Barat dan Timur akan jadi ruang seni para seniman dari Jerman dan Indonesia pada bulan November mendatang. Kegiatan ini merupakan bagian dari acara Jerman Fest 2015. Lima seniman Jerman dan lima seniman Indonesia akan memamerkan karya seni mereka di kedua pasar Tebet ini.

“Kalau pasar Minggu dan pasar Senen sudah sering dipakai, Jatinegara juga, kita cari pasar yang baru,” jelas Leonhart Bartolomeus, kurator Ruang Rupa (RURU) Gallery saat konferensi pers Jerman Fest 2015 di Goethe House, Rabu (2/9/2015).

Menurut Barto, pasar sengaja dipilih agar ada “ketegangan” antara seniman dengan masyarakat. Ketegangan yang dimaksud adalah interaksi antara seniman dengan mereka yang menjalankan pasar. Selain itu, hal ini juga menunjukan bahwa seni bukan hal yang eksklusif melainkan menjadi bagain dari hidup sehari-hari.

“Kita enggak mau pakai ruang publik yang sifatnya netral seperti taman. Di Jerman orang sudah mengerti seni. Dia berkarya, dia letakan di taman, orang menikmati. Di Indonesia belum bisa, kita mau dekatkan seni ke kehidupan sehari-hari,” ujar Barto.

Selain itu melalui pasar,

para seniman juga ditantang untuk membuat karya yang memiliki kedekatan dengan publik. Seniman harus pandai berinteraksi agar orangorang di pasar bersedia menjadikan wilayahnya sebagai karya seni, bersedia menjaga karya tersebut, bahkan terlibat langsung dalam pebuatannya.

Lima seniman Jerman yang akan berkarya nanti adalah mahasiswa seni dari Frankfurt. Sedangkan lima seniman di Indonesia adalah Angga Cipta, Popo, Maharani Mancanegara, Putri Ayu, dan Rofi. Kelimanya diakui Barto merupakan seniman yang terbiasa berkarya di ruang publik atau bekerja bersama orang lain seperti masyarakat di kawasan pasar.

Sayangnya dari sepuluh seniman ini belum ada yang melakukan kolaborasi karya. Seniman Jerman dan Indonesia masih membuat karya masing-masing. Meski demikian Barto mengaku kolaborasi tetap terjadi di ranah konsep dan ide.

“Seniman Indonesia mengajarkan proses interaksi mereka dengan masyarakat dan bisa memberi saran karya apa yang cocok dibuat di Indonesia. Sementara seniman Jerman biasa memberikan saran perihal konsep atau ide pada seniman Indonesia,” terangnya. jon/ko

Lukisan karya pelukis jalanan di sepanjang trotoar pertokoan kawasan Glodok, Jakarta Barat.

MENU

Melewati lorong kecil, ada ruang bersama di ujung lantai 2. Di sini, para tamu yang menginap bisa sarapan atau santai saat sore dan malam. Sofa dan kursi serta meja di sini terlihat begitu klasik. Pecinta barang vintage sudah pasti akan jatuh cinta di ruangan ini.

Mulai dari furnitur sampai pernak-perniknya vintage banget! Bukan berarti klasik harus ketinggalan zaman. Karena di sini terdapat akses layanan Wi-Fi yang kencang dan TV LED dengan channel lengkap.

Hanya ada kurang dari 10 kamar di lantai ini yang bisa diisi maksimal 2 orang per kamar. Harga menginapnya pun tergolong masuk akal yaitu AUD 100 atau Rp 1 juta per malam.

Cukup menguntungkan, mengingat lokasinya di tengah kota dan kamarnya yang begitu klasik. Ditambah, harga tersebut sudah termasuk sarapan enak dari restoran yang umurnya sudah lebih 100 tahun. fae/dt

Gurihnya Pizza Masak dari Tungku Berkonsep Outdoor HOTEL Novotel Surabaya menyuguhkan pizza Italia dengan suguhan menarik. Kali ini tungku pembuatan pizza tersebut ditampilkan secara outdoor, tepatnya di area kolam renang. Pengunjung pun bisa berinteraksi langsung dengan koki handal Novotel Surabaya selama proses pembuatan pizza tersebut.

Tungku pizza tersebut berada di outlet Splash Bar yang memang khusus menyajikan menu utama Italia. Sajian tersebut mulai digelar jam 10 pagi hingga 10 malam.

Pizza yang dimasak dalam tungku akan menghasilkan pizza yang gurih (crunchy). Bahkan, proses pembakaran menggunakan kayu bakar tak menyebabkan bau menyengat, sebab menggunakan kayu khusus yakni kayu buah yang memberikan aroma sedap. Waktu pembakaran hanya 8-10 menit saja. Jika menggunakan oven biasa bisa mencapai 10-15 menit bahkan lebih.

Menu baru Pizza Splash Bar yang disuguhkan adalah Pizza Volcano, berbentuk cembung dibagian tengah menyerupai gunung dengan isian daging dan keju. Pizza Calzone, tampilannya menyerupai bulan sabit. Harga yang dipatok pun tak mahal, mulai Rp 55.000,- ++, sebanding dengan cita rasa yang dihasilkan disetiap gigitannya.

Splash Bar gelar Promo Pizza & Beer di setiap pembelian pizza dengan harga mulai Rp. 100.000,- ++ memperoleh 1 botol beer gratis. Kolaborasi kudapan yang pas, menikmati lezatnya Pizza Italia ditemani beer segar di sisi kolam renang Novotel Surabaya. eld

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 102/07 - 13 September 2015

Komisi C: Perusahaan Bodong di Jalan Mastrip Harus Ditertibkan KOMISI C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemkot setempat menindak tegas sekitar 18 perusahaan yang ada di sepanjang Jalan Mastrip Kecamatan Karang Pilang dan Waru Gunung, yang tidak ada itikad baik untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO).

“Kebijakan pemkot harus tegas. Jangan ada main mata sehingga persoalan tidak ditindaklanjuti,” kata Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sudirjo.

Beberapa waktu lalu Komisi C DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak ke beberapa perusahaan di sepanjang Jalan Mastrip. Hasilnya, ada 18 perusahaan yang izinnya tidak lengkap, dari tidak memiliki izin gangguan hingga tidak memiliki IMB, khususnya untuk bangunan tambahan.

Perusahaan yang bermasalah tersebut adalah PT Sarimas Permai, PT Hilon, PT Alam Jaya Prima Nusa, PT Candi Mas, PT Bisma 1 dan 2, PT Siantar Maju, dan PT Cipta Alam Permai.

Selain itu juga ada PT Wahana Lestari, PT Suparma, PT Warugunung, PT Spindo, PT Kedawung Setra, PT Sekawan Inti Plast, PT Duta Cipta Permai, PT Bina Ilmu, PT Kemasan Lestari, dan PT Laban Raya Cakrawala.

Hal sama juga dikatakan Sekretaris Komisi C DPRD

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sudirjo.

Surabaya Habibah. “Pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut sudah lama, namun kenyataannya pemkot sama sekali tidak ada upaya untuk bertindak tegas,” ujarnya.

Saat Komisi C inspeksi mendadak ke Jalan Mastrip, ada 18 perusahaan yang tidak memiliki perizinan yang benar, bahkan ada yang mati dan tidak berizin, termasuk PT Waru Gunung yang memroduksi sepatu dan PT Suparma yang memroduksi kardus.

Untuk PT Suparma dengan luasan yang mencapai 26 hektare, tapi yang terlapor hanya 18 hektare, itu sudah mati sejak tahun 2011. Begitu juga dengan PT Waru Gunung yang luas sebenarnya 2,5 hektare, tapi yang terlapor juga hanya separonya.

“Artinya, luasan kawasan pabrik yang terlaporkan dalam perizinan tidak sesuai dengan kenyataan dan ternyata jauh lebih luas, bahkan hanya separuhnya,” katanya.

Staf Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Reinhuant menuturkan pihaknya sudah mengirim surat kepada 18 perusahaan tersebut untuk segera mengurus IMB, terutama untuk bangunan tambahan. Ternyata hanya satu perusahaan yang meresponsnya.

“Kami sudah mengirim surat kepada mereka tertanggal 24 Juni lalu. Sedangkan hanya satu perusahaan yang menanggapi surat dari kami yaitu PT Hilon,” katanya.

Dengan kenyataan tersebut, pihaknya tidak serta merta akan melakukan penertiban, melainkan Dinas Cipta Karya akan melakukan pendekatan lagi.

Jika memang tidak ada niat baik untuk segera mengurus IMB untuk bangunan tambahan, pihaknya akan mempergunakan Peraturan Wali Kota dengan menutup paksa. wan/adv

Kebijakan Impor Pemerintah Merugikan Petani Garam Lokal

Ketua HMPG Jatim: Koperasi Harus Kembali ke Fungsinya Menangkal Kapitalis

Mohammad Hasan saat mengunjungi petani garam.

KEBIJAKAN perekonomian pemerintahan Jokowi-JK sangat diharapkan dapat menguatkan kembali peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan koperasi bisa menjadi solusi untuk menghadang kepentingan kapitalis yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

“Koperasi didirikan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama sesama anggotanya. Karena itulah koperasi bisa menjadi solusi untuk mengatasi krisis perekonomian,” kata Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jatim, Mohammad Hasan kepada Lensa Indonesia.

Lebih detil di bidangnya, Mohammad Hasan saat ini mencontohkan kondisi petani haram yang mau tidak mau menyerahkan hasil produknya dengan harga yang tidak standar kepada tengkulak atau pabrikan.

Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator menurutnya harus tanggap dan mendukung petani garam lokal. Pasalnya, jika dimaksimalkan koperasi bisa menjadi solusi bagi petani garam agar dapat mandiri dan tidak hanya menjadi pekerja dan menggantuingkan nasib kepada kepentingan kapitalis.

Persoalan ini merupakan realita yang ditemuinya selama mendampingi petani garam. Padahal selama ini potensi produk garam Jawa Timur atau Madura pada khususnya mencapai 60 persen dari kebutuhan nasional.

Ia pun berharap perlunya meningkatkan kualitas dan fungsi koperasi, baik yang ada di Jawa Tengah maupun di seluruh Tanah Air. Sebab koperasi menjadi ciri khas ekonomi kerakyatan di Indonesia, karena azas kegotongroyongan untuk mencapai kesejahteraan.

Ia juga melihat umumnya ken-

www.lensaindonesia.com

dala dalam pengelolaan koperasi.

Di antaranya adalah manajerial dan lemahnya pendampingan oleh pemerintah daerah.

“Jadi pemerintahan yang baru ini memang harus komitmen untuk membenahi permasalahan yang ada dalam pemberdayaan koperasi. Sehingga fungsi koperasi dapat optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Hasan menyebutkan, salah satu persoalan yang saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah terhadap petani garam adalah segera membentuk badan uji mutu yang independen untuk menentukan kualitas garam. Selama ini garam petani kerap dihargai murah lantaran penilaian kualitas garam dilakukan oleh perusahaan garam.

Selama ini pemerintah terkesan lamban menangani masalah garam, sehingga dampaknya merugikan petani garam karena harga garam ditekan dengan harga rendah.

“Saat ini semua diserahkan ke perusahaan dan tidak ada pengawasan dalam uji mutu. Petani kan tidak bisa melakukan pengetesan sendiri, akhirnya ikut ketentuan perusahaan. Bisa saja garam kualitas bagus dikatakan kurang bagus untuk menekan harga,” keluh Hasan.

Pemerintah menetapkan HPP sebesar Rp 750 per kg untuk kualitas I dan Rp 550/kg untuk garam kualitas II. Namun kenyataannya, harga garam berkualitas bagus hanya dihargai Rp 450/kg. “Ini karena garam petani dinilai masih di bawah standar kualitas I yang NaCl-nya di atas 94,” kata Hasan.

Diakui Hasan dengan harga yang ada sekarang sebenarnya

petani sudah untung meskipun tipis. Sebagai gambaran dengan produktivitas 100 ton/ha dan harga Rp 400/kg petani garam bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10 juta selama satu musim tanam yang berlangsung selama lima bulan.

Hasil tersebut setelah dikurangi dengan biaya tenaga kerja, sarana dan prasarana serta bagi hasil. “Jika harga ditingkatkan, petani akan terpacu produktivitasnya. Apalagi jika didukung dengan teknologi seperti geomembran,” kata Hasan.

Disamping itu, Hasan juga menyoroti kebijakan pemerintah yang memberlakukan impor garam pada saat musim panen garam berlangsung. Sehingga harga garam lokal menjadi tertekan karena kondisi di lapangan garam impor sudah menyentuh pasar konsumen.

Karena merembasnya garam impor hingga ke tingkat konsumen, harga garam lokal menjadi anjlok.

Padahal seharusnya garam impor hanya dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi.

Itu pun terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan importir. “Kami berharap kebijakan impor itu tepat waktu. Artinya jangan ada impor ketika ada panen garam,” katanya.

Padahal, kebijakan impor yang awalnya hanya untuk memenuhi kekurangan produksi nasional menjadi terbalik menekan harga lokal. Dari data produksi tahun 2014 produksi garam nasional mencapai 2,2 juta ton. Jauh di atas kebutuhan garam konsumsi yang hanya sekitar 1,4 juta ton. “Masih ada selisih 800.000 ton. Itu sebenarnya bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi garam industri,” pungkas Hasan Jatim sendiri di tahun 2014 mampu memproduksi 1,1 juta ton garam. Meningkat drastis dari produksi tahun sebelumnya yang hanya 600 ribu ton. Peningkatan ini berkat dukungan musim kemarau yang tegas sepanjang 2014.

Di sisi lain, saat ini pihaknya mengapresiasi peran pemerintah memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan untuk meningkatkan kualitas garam lokal sehingga bisa untuk memenuhi standart kualitas yang diminta industri.

“Saat ini bantuan alat tersebut membantu petani untuk meningkatkan kualitas produksi garam.

Dalam hal ini kita mengapresiasi peran pemerintah yang sudah membantu petani garam,” katanya. wan

Soekarwo Siapkan Kuda Hitam Rasiyo-Lucy Calon pasangan kepala daerah di Pilkada Surabaya yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut bakal menjadi “kuda hitam” yang bisa melawan kekuatan pasangan incumbent Tri RismahariniWisnu Sakti Buana.

SETELAH bakal pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Surabaya, kini Partai Demokrat bersama PAN memastikan akan kembali mengusung pasangan calon kepala daerah. Untuk posisi Calon Walikota dipastikan masih tetap nama Rasiyo, sedangkan Calon Wawalinya yakni Lucy Kurniasari.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo meyakini calon yang akan diusungnya di Pilkada Surabaya bisa menang melawan incumbent. “Saya yakin menang ini,” katanya saat ditemui Lensa Indonesia di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (3/9/2015).

Diketahui, Lucy Kurniasari merupakan kader Demokrat yang juga mantan Anggota DPR RI serta mantan Ning Suroboyo. Soekarwo mengatakan, dipilihnya Lucy sebagai pasangan Rasiyo merupakan kesepakatan bersama tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) baik Partai Demokrat juga PAN. “Keputusan nama Ning Lucy ini sudah diputuskan oleh DPP. Demokrat maupun PAN semua sudah sepakat itu. Jadi nanti yang kita usung di Pilkada Surabaya pasangan Pak Rasiyo dan Lucy,” paparnya.

Pihaknya juga meyakini, semua persyaratan yang dimiliki oleh jagonya tersebut bakal lengkap dan

Pasangan Rasiyo-Lucy.

sesuai aturan yang ditetapkan oleh KPU. Sehingga takkan ada lagi “batu sandungan” dalam pertarungan di Pilkada yang bakal digelar 9 Desember nanti.

Terkait surat rekomendasi dari kedua partai, Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) juga siap untuk membackup sepenuhnya. Ini dilakukan agar kejadian surat rekomendasinya tak hilang lagi, seperti saat pencalonan Dhimam Abror yang lalu.

“Nanti saya yang akan ambil sendiri ke Jakarta, jadi ga akan hilang,” cetus politisi yang juga birokrat ini dengan mimik muka serius.

Sekedar diketahui, selain nama Lucy Partai Demokrat dan PAN juga sempat menggodok sejumlah nama yang akan dipasangkan dengan Rasiyo yaitu muncul nama Esti Martiana Rachmie (mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya serta Ketua PW Aisyah Jatim). Kemudian, Endang Tjaturachwati (mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya) hingga Lilik Fadilah (Ketua PC Muslimat NU Surabaya).

Namun pada akhirnya kedua partai koalisi itu memutuskan nama Lucy Kurniasari sebagai pengganti Dhimam Abror Djuraid di Pilkada Surabaya.

Sementara, Cawali jagoan Partai Demokrat-PAN, Rasiyo menyatakan siap bertarung melawan calon incumbent Risma-Wisnu. Rasiyo yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) ini mengaku mudah berkomunikasi dengan siapapun, sehingga bakal bisa menjalankan roda pemerintahan di Kota Pahlawan dengan baik.

“Saya ini orangnya gampang komunikasi dengan siapapun. Insya Allah kalau menang nanti saya juga tak segan untuk mendatangi dewan agar komunikasi antara eksekutif dan legislatif berjalan baik. Bahkan dengan SKPD semuanya saya akan dekati dan ajak mereka berdiskusi, bukan malah ditakuti,” ujar Rasiyo dalam wawancara khusus bersama Lensa Indonesia.

Terkait calon pasangannya di Pilkada nanti, ia mengaku tak mempermasalahkan siapapun itu. “Bagi saya, siapapun calonnya saya cocok saja kok. Karena dalam hal komunikasi saya bisa dekat dengan siapapun, jadi ga pilih-pilih. Apalagi yang menetapkan calon itu kan kewenangan partai,” katanya.

Pihaknya meyakini calon wakilnya yang telah dipilihkan oleh partai merupakan yang terbaik dari sejumlah nama calon yang ada. sarifa