Koran Lensa Indonesia Edisi 104

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 104 21 - 27 September 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Said Aqil Siradj Bilang Muhammadiyah Goblok!

TIDAK berakhirnya pernyataan kontroversi Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj. Jika sebelumnya Said memancing emosi dan mengolokolok ulama berjenggot itu goblok dan kurang cerdas, kini pernyataan kontroversi kembali muncul. Sebuah video beredar di Yotube berisi pernyataan Said Aqil menyebut Muhammadiyah goblok. Bahkan, Said melontarkan kata goblok hingga empat kali diwaktu berdekatan dalam salah satu ceramahnya.

Dalam video versi Youtube berjudul “Ucapan Goblok Kyai Said Aqil Siraj ver.2” yang diposting oleh NU Garis Halus, Rabu (16/9/2015). Said yang dikenal Alumni doktor Universitas Ummul Qura Mekkah itu menyatakan, Muhammadiyah goblok pada durasi menit ke 1.07.

Awalnya, Said membantah tudingan yang sebut dirinya tidak membela Ahlussunnah. Hal tersebut tidaklah benar menurutnya.

Baca: Said... Hal 7

Akil Minta 10 Mpek-mpek ke Bupati Empat Lawang

SIDANG kasus suap Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri dan istrinya, Suzana Budi Antoni kepada Akil Mochtar selaku hakim MK, mulai digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Dalam sidang tersebut, suamiistri itu didakwa menyuap Akil sebesar Rp 10 miliar dan 500.000 dolar AS. “Pemberian itu untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil

Pilkada Kabupaten Empat Lawang,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rini Triningsih.

Selain itu, jaksa menjelaskan bahwa Budi bersama istrinya selama Juni sampai Juli 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada 2013, menyuap Akil melalui Muhtar Ependy. Muhtar adalah kawan Akil.

Jaksa memaparkan, uang itu diberikan guna memanipulasi persidangan sengketa Pilkada

PARA PENANTANG BERMUNCULAN DAN TEBAR ANCAMAN

Curang, Ahok Pakai KTP Go-Jek Maju Pilgub 2017 Ahok disebut-sebut telah mengumpulkan KTP pendaftar Go-Jek untuk maju di Pilkada DKI 2017 dari jalur independen.

Maklum, saat ini tidak ada partai yang mau mendukung Ahok.

PILKADA DKI Jakarta masih dua tahun lagi, tapi nama-nama penantang incumbent, Gubernur Basuki Tahaja Purnama (Ahok) mulai bermunculan. Bahkan sebagian sudah mulai perang terbuka dengan Ahok di publik.

Nama-nama calon penantang Gubernur DKI Jakarta incumbent Basuki Tjahaja Purnama

(Ahok) di Pilkada 2017 terus bermunculan dan digadanggadang partai politik. Ada wajah baru, ada juga wajah lama.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail disebut sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ada juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang

namanya masuk ke dalam bursa pencalonan Gubernur DKI Jakarta oleh partai Gerindra oleh M Taufik.

Namun, pria yang akrab disapa Kang Emil ini masih ingin fokus bekerja mengurus Bandung. “Nanti lah itu mah. Sekarang fokus dulu ngurus Bandung,” kata Kang Emil.

Sandiaga Salahudin Uno juga kian santer digadang sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Sahabat Sandiaga mulai ‘bergerilya’ menggalang dukungan.

Baca: Curang... Hal 7

Empat Lawang yang akan bergulir di MK. Saat itu, Budi Antoni dalam posisi kalah di Pilkada Empat Lawang 2013. Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam pilkada tersebut, Baca: Akil... Hal 7

Akil Mochtar

TARGET POLISI CUMA COPOT ABRAHAM DAN BW Politik

3

Diam-diam, Istri DPR dan Wakil DPR Dibiayai Negara Rincian Anggaran Kunker Novanto Cs ke AS

LUNA MAYA DITOLAK CALON MERTUA?

Blitz 6

GAJI PRESIDEN JOKOWI NAIK RP200 JUTA Nasional 9

GERINDRA BERI SINYAL MERAPAT KE RASIYO-LUCY Metropolis 16

www.lensaindonesia.com

Setya Novanto dan Fadli Zon hadiri pidato kampanye bakal calon presiden AS Donald Trump.

DELEGASI DPR ke Amerika Serikat sudah pulang. Namun kontroversinya masih terus bergulir. Anggarannya pun ma-

sih dipertanyakan. Sebuah dokumen menjawab pertanyaan soal anggaran kunker tersebut.

Dokumen anggaran kunker

DPR ini diterima redaksi, Jumat (18/9/2015). Namun ini anggaran untuk delegasi kunker ke Inter-Parliamentary Union ke New York pada 29 Agustus hingga 4 September 2015.

Seperti diketahui sebagian delegasi DPR tak berhenti di situ, namun lanjut ke sejumlah kota di AS dan baru pulang ke tanah air pada 12 September 2015. Dokumen ini berisi anggaran untuk rombongan berisi 20 orang, yang terdiri dari 7 anggota DPR, istri Ketua DPR, 1 staf khusus Ketua DPR, 2 staf Setjen DPR, 1 tenaga ahli wakil ketua DPR, Baca: Diam-diam... Hal 7

Kewenangan Polri Terbitkan SIM/STNK Terancam Dicabut Kapolri Khawatir Tak Bisa Identifikasi Penjahat KAPOLRI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan, Polri tak khawatir jika salah satu unsur pemenuhan anggaran belanja yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dicabut. Hal itu selama negara mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran belanja Polri. Namun, ada kekhawatiran lain jika wewenang tersebut dicabut.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, ada 12 jenis

penerimaan PNBP untuk Polri.

Salah satu wewenang yang dimiliki berdasarkan aturan itu adalah Polri dapat meregistrasi dan mengidentifikasi SIM dan STNK. “Yang terpenting itu adalah registrasi dan identifikasi. Registrasi itu yang penting,” ujar Kapolri seusai rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9/2015).

Badrodin mencontohkan, salah satu keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus bom Bali adalah melalui identifikasi

kendaraan bermotor yang digunakan pelaku. Dari proses identifikasi tersebut, polisi menelusuri surat kepemilikan kendaraan bermotor pelaku.

“Itu gunanya untuk itu (penelusuran). Beberapa kasus kejahatan bisa diungkap dari kendaraan bermotor, dari identifikasi,” ujarnya.

Tak hanya kejahatan, dalam peraturan tersebut juga diatur wewenang Polri untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas.

Baca: Kewenangan... Hal 7

Kerja di Kantor Notaris, Mantan Ketua KPK Digaji Rp 3 Juta MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar saat ini menjalani proses asimilasi.

Antasari, yang divonis 18 tahun bui pada 2010, kini sudah bisa keluar dari penjara untuk bekerja dari pagi hingga sore hari.

“Antasari belum bebas, tapi sedang menjalani proses asimilasi sejak sebulan lalu,” kata Kepala Sub-Bagian Humas Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi Prabowo melalui pesan pendek, Selasa,

(15/9/2015).

Akbar menyebutkan setengah masa pidana Antasari terhitung sejak 12 Agustus 2015. “Dia mulai menjalani masa asimilasi pada 14 Agustus 2015,” katanya.

Menurut Akbar, Antasari saat ini bekerja di kantor notaris di Tangerang. Antasari berangkat dari lapas mulai pukul 09.00 hingga pukul 17.00 WIB setiap hari. Antasari mendapat gaji Rp 3 juta per bulan.

Baca: Kerja... Hal 7

Korupsi Pelindo II Lebih Dahsyat dari Century KASUS dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo II diyakini lebih dahsyat dari megaskandal Bank Century. Bukan hanya soal kerugian negara, tapi juga tokoh-tokoh yang terlibat di balik kasus tersebut.

Begitu analisa pengamat politik yang juga pakar Ilmu Komunikasi, Tjipta Lesmana dalam Dialektika Demokrasi bertema “Panja Pelindo II Mau Kemana” di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/9/2015).

Memperkuat keyakinannya itu, Tjipta Lesmana ungkit lagi kronologis penggeledahan ruang kerja Dirut Pelindo II oleh Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin Komjen Pol Budi Waseso. Wapres Jusuf Kalla juga ikut bereaksi.

“Ada apa? Publik jangan lupa, Budi Waseso dan Rizal

Ramli dapat perintah langsung dari RI 1. Apalagi kasus ini berawal dari Presiden Jokowi marah-marah ketika meninjau keadaan di pelabuhan Tanjung Priok, proses bongkar muat yang begitu lama,” kata Tjipta Lesmana mengingatkan.

Menurutnya, Bareskrim cepat bertindak lantaran Presiden Jokowi marah karena melihat keadaan di pelabuhan Tanjung Priok itu.

Lucunya, ketika polisi sedang kencang-kencangnya bekerja (menyelidiki Pelindo II), tiba-tiba Buwas langsung dipotong dan dicopot dari jabatannya. “Nah, ini ada apa lagi? Jelas sekali nuansa politiknya begitu kental,” katanya seraya meyakini kalau pencopotan Buwas itu Baca: Korupsi... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 104/21 - 27 September 2015

Pemerintah Diminta Perankan Bulog Sebagai Lembaga Pangan Nasional

Booth Schneider Electric, EIE 2015, JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Schneider Electric Pamer Produk dan Solusi di EIE 2015 SCHNEIDER Electric, perusahaan global spesialis di bidang pengelolaan energi, kembali turut serta pada pameran Electric, Power & Renewable Energy Indonesia (EIE) 2015 yang diadakan di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, tanggal 16 – 19 September 2015.

Riyanto Mashan, Country President Schneider Electric Indonesia, mengatakan pada event ini pihaknya memamerkan rangkaian produk dan solusi lengkap dan terintegrasi, serta berbagi pengetahuan bersama para konsumen dan mitra kerja mengenai cara menghadapi dan menjawab berbagai peluang dalam mengelola energi secara efisien di berbagai lini kehidupan.

“Laju pertumbuhan ekonomi global di masa depan akan mendorong tingginya laju pengonsumsian energi, terutama dengan meningkatnya permintaan energi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia,” tutur Riyanto ditemui Lensaindonesia.com di booth Schneider Electric, EIE 2015, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu kemarin (16/9/2015).

Menurut Riyanto, saat ini Pemerintah Indonesia mencanangkan produksi 35.000 kilowatt untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh pelosok Indonesia, dan rencana ini harus didukung dan dikelola dengan produk dan solusi yang inovatif dan terpadu.

“Melihat urgensi tersebut, kami ingin turut berperan dan berkolaborasi dengan mempersembahkan produk dan solusi yang telah membantu banyak negara di berbagai belahan dunia dalam mengelola energi mereka lebih baik, efisien, aman dan berkelanjutan,” kata Riyanto.

Riyanto juga menjelaskan, pihaknya sebagai pemimpin global dalam manajemen energi dan otomatisasi meluncurkan kampanye global terbarunya “Life is On’. Kampanye ini bertujuan untuk memungkinkan setiap orang memiliki akses ke energi yang aman, handal, efisien dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan misi Schneider Electric untuk menciptakan teknologi yang saling terhubung dan mampu memberikan definisi baru pada industri pengelolaan energi khususnya kelistrikan, mentransformasi perkotaan dan memperkaya kehidupan.

Dalam rangka peluncuran kampanye ini, kata Riyanto, pihaknya ingin merealisasikan semangat “Life is On” dengan memamerkan rangkaian produk dan solusi yang terintegrasi untuk meningkatkan konektivitas, keberlanjutan, efisiensi, keterandalan dan keamanan pengelolaan energi di tiga lini kehidupan yang utama yakni bangunan atau gedung (komersil maupun residensial), industri, dan perkotaan.

Di sepanjang pameran, para pengunjung booth Schneider Electric dapat menyaksikan pameran interaktif yang memperlihatkan pengembangan terkini di bidang sistem, solusi dan teknologi pengelolaan energi yang ditujukan untuk target industri yang sangat luas.

Mereka juga dapat langsung berinteraksi dengan para pakar Schneider Electric untuk mengetahui lebih jauh mengenai solusi pengelolaan energi kelas dunia. rudi

Beli Pulsa XL di Indomaret Harga Sesuai Nominal PT XL Axiata Tbk kerja sama dengan Indomaret untuk mempermudah pelanggan mendapatkan voucher pulsa. Pelanggan akan memperoleh harga sesuai nilai pulsa yang dibeli. Peluncuran produk pulsa harga sama dengan nilainya ini berlangsung di Indomaret Point Kemang, Jakarta.

“Pergeseran trend berbelanja pada masyarakat Indonesia ke toko-toko modern mendorong XL untuk selalu menyesuaikan diri dalam memasarkan produk layanannya. Kerjasama dengan Indomaret itu merupakan salah satu bentuk penyesuaian tersebut, sekaligus upaya kami untuk lebih mempermudah pelanggan mendapatkan produk layanan XL. Selain harga yang sesuai nilai pulsa bisa didapatkan di Indomaret, tokonya juga tersebar di seluruh Indonesia, ujar Chief Commercial Officer XL, Danny Chew Kar Wei di Jakarta, Rabu (16/09/2015).

Danny menambahkan, layanan penjualan pulsa ini berlaku di semua Indomaret seluruh Indonesia, mulai tanggal 1 September 2015. Saat ini, terdapat di 11.466 toko Indomaret yang berlokasi hingga ke pelosok-pelosok daerah. Petugas Indomaret juga akan menginformasikan kepada pelanggan mengenai layanan dari XL ini.

Di kesempatan yang sama, Marketing Director Indomaret, Wiwiek Yusuf mengungkapkan, kerja sama ini tentu menambah nilai bagi Indomaret tentunya.

“Sesuai dengan motto Indomaret yakni mudah dan hemat, maka pelanggan bisa dengan mudah beli pulsa XL hanya dengan ke Indomaret yang jumlahnya sudah lebih dari 11.400 outlet di Indonesia. Ditambah dengan harga pulsa yang dibeli sesuai dengan denomnya, pelanggan dapat merasakan hemat berbelanja di Indomaret.” tandas Wiwiek.

Kerjasama XL dengan Indomaret menjawab keinginan pelanggan untuk membeli pulsa dengan harga yang pas, sesuai dengan denominasi yang diinginkan tanpa harus ada biaya tambahan. Misalnya, jika pelanggan membeli pulsa nominal 15.000, maka jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan sesuai dengan nilai denominasi, yaitu Rp 15.000. Dan kini, XL juga mengeluarkan denominasi baru yang ekonomis, yaitu denominasi Rp 15.000 dan Rp 30.000. eld www.lensaindonesia.com

HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak pemerintah (Kementerian Pertanian) dan DPR untuk memperluas peran dan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga pangan nasional.

Adanya perluasan dan penguatan peran Bulog, diharapkan mampu menstabilkan harga barang pokok dan pa-

ngan strategis. Demikian disampaikan oleh Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi, Anggawira, Jakarta, Rabu (16/ 09/2015). Pengusaha muda ini menjelaskan, peran Bulog pada saat ini masih sangat terbatas lantaran posisi Bulog sebagai Perum membatasi langkah-langkahnya untuk melalukan proteksi terhadap komoditas strategis.

“Pemerintah senantiasa menjaga ketahanan pangan setiap rumah tangga salah satunya melalui komoditas beras terutama untuk rumah tangga miskin. Dari sisi ketersediaan, pemerintah harus memberikan jaminan harga dan pasar bagi hasil produksi petani melalui penyerapan Bulog sebagai lembaga pangan di Indonesia,” terang Anggawira.

Dia pun menegaskan, pemerintah perlu memperkuat ketersediaan pangan dalam negeri namun secara cepat, dan Bulog harus mampu merespon kondisi yang ada sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari fluktuasi harga.

“Pangan diamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan

pangan. Hal ini dapat diartikan bahwa ketahanan pangan tidaklah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar seperti yang dilakukan oleh sebagian negara maju dan liberal. Maka dari itu Bulog harus bisa mengawal ketersediaan pangan nasional sekarang,” jelas Angga yang juga sebagai Sekjen Dewan Tani Indonesia (DTI). yuanto

Menteri ESDM Putuskan Blok Muria ‘Gelontor’ BUMD Jateng

Pemprov Jatim Tuntut Pemberian Hak PI Migas Blok Ketapang Pemberian hak PI dari pengalihan hak kepemilikan Blok Muria pada anak perusahaan BUMD Jawa Tengah dinilai tindakan yang diskriminatif.

DIPUTUSKANNYA pemberian hak Participating Interest (PI) atau pengasilan dari pengalihan hak kepemilikan Blok Muria pada anak perusahaan BUMD Jawa Tengah oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tindakan yang diskriminatif.

Menanggapi hal ini, Pemprov Jatim juga menuntut agar PI Blok Ketapang diberikan kepada BUMD di Jatim.

“Kalau anak perusahaan BUMD Jateng bisa mendapat PI dari Blok Muria, semestinya Kementerian ESDM juga memberikan PI Blok Ketapang untuk anak perusahaan BUMD Jatim. Jangan ada diskriminasi,” kata Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Hima-

wan Estu Bagiyo, Kamis (17/ 09/2015).

Untuk memperjelas hal ini, lanjut dia, Gubernur Jatim Soekarwo juga akan segera mengirimkan surat pada SKK Migas agar bisa difasilitasi pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM. “Sesuai hasil rapat di SKK Migas, Gubernur Jatim akan mengirim surat. Biar cepat selesai urusan PI Blok Ketapang karena masih ada beberapa blok lainnya yang juga sedang diproses,” bebernya.

Sementara, Sekretaris SKK Migas Budi Agustiono menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar Pemrov Jatim untuk bisa bertemu dengan Kementerian ESDM. “Ka-

mi akan membantu sesuai kewenangan yang dimiliki SKK Migas,” kata Budi.

Sebelumnya, pada Rabu (16/09/2015) dalam rapat di Gedung SKK Migas Jakarta, DPRD Jatim juga telah meminta klarifikasi pada pihak SKK Migas apa saja yang harus disiapkan oleh Pemprov Jatim agar kementerian ESDM segera memberikan persetujuan PI 10% dari Blok Ketapang.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jatim menyatakan siap mendukung langkah Pemprov mendapatkan PT di Blok Ketapang, termasuk merevisi Perda pendirian PT Petrogas Jatim Utama (PJU). Ini dinilai penting agar lebih jelas posisi anak perusahaan PJU sebagai milik Pemprov. Bahkan, penyertaan modal Pemprov Jatim juga akan dipertegas nantinya.

Dijelaskan, Jawa Timur saat ini sedang berupaya mendapatkan PI dari empat blok yak-

ni dari Blok Ketapang yang dikuasai Petronas Carigali Ketapang, Blok Kangean PSC Extension yang kini dipegang KKKS Kangen Energy Indonesia (KEI), Blok WMO yang dikelola Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Blok Husky Madura Strait yang sedang digarap Husky CNNOC Madura Limited.

“Namun agar efektif pembahasannya, kami fokus pada PI Blok Ketapang. Jika mengacu pada pemberian PI Blok Muriah untuk Pemprov Jateng, maka Pemrov Jatim semestinya juga sudah mendapat persetujuan karena yang mengelola samasama anak perusahaan BUMD,” ujar Thoriqul Haq. Merujuk pada Surat Menteri ESDM tanggal 1 Desember 2014 lalu, staf Bagian Hukum SKK Migas menjelaskan PI Blok Ketapang tidak bisa diberikan pada Pemprov Jatim karena yang akan menerima adalah anak perusahaan BUMD Jatim.

Alasannya, sesuai UU No 22 tahun 2001 yang berhak menerima PI adalah BUMD. Alasan lainnya, setiap badan usaha termasuk BUMD, hanya boleh diberikan hak PI 10% untuk satu Wilayah Kerja (WK). Jika hendak mengusahakan beberapa WK harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap WK. Adanya pernayataan tersebut langgsung diprotes oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio. Ia menilai tidak masuk akal jika Pemda Jatim harus membentuk beberapa BUMD sejenis karena masih memiliki hak PI di 4 WK. “Bisa saja DPRD Jatim menyetujui pembentukan beberapa BUMD agar bisa menerima PI, namun Raperda pembentukan beberapa BUMD itu pastilah ditolak oleh Kemendagri. Karena itu, ketentuan Menteri ESDM Itu tidak masuk akal,” tutup Renville. sarifa

Holcim Indonesia Tbk Rugi Rp123 Miliar

Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto (kanan) menjelaskan Maket Pengembangan Kawasan Marina.

Pelindo III Jadikan Boom Marina Banyuwangi untuk Yacht PELINDO III resmi mengembangkan kawasan Boom Marina Banyuwangi sebagai dermaga terintegrasi untuk yacht (kapal layar ringan). Peluncuran pengembangan proyek marina ini, digelar di Pantai Boom, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (12/09/2015).

Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto mengatakan, peluncuran ini sebagai awal dari Pembangunan Boom Marina di Banyuwangi. Pengembangan marina di Pantai Boom Banyuwangi tersebut terintegrasi dengan Pelabuhan Benoa di Bali dan Labuhan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Seperti janji saya kepada Bapak Bupati Banyuwangi, kami sampaikan bahwa kegiatan launching ini sebagai pertanda awal dari Pembangunan Boom Marina di Banyuwangi”, ujar Djarwo Sebelumnya, Djarwo bersama Azwar Annas berkomitmen membangun marina di Banyuwangi sejak mereka bertemu pada seminar tentang potensi marina di Denpasar,akhir Mei lalu. Ke depannya, akan dihubungkan ke lokasi lain yang potensial, seperti Karimunjawa, Lombok, dan Tenau Kupang.

“Pengembangan infrastruktur wisata bahari yang terintegrasi akan mengoptimalkan potensi rute pelayaran di Indonesia. Tidak hanya profit bagi pengelola namun juga memantik pengembangan kawasan dan kreativitas warga, sehingga memiliki economic value untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar”, tandas Djarwo.

Sementara Pemkab Banyuwangi saat ini sedang antusias mempromosikan

banyak destinasi wisata menarik seperti blue fire di Kawah Ijen, kite surfing di Pulau Tabuhan, menantangnya ombak Pantai Plengkung, kearifan budaya Osing, indahnya alam Alas Purwo, dan aneka destinasi lainnya. “Sebagian besar wilayah Pelindo III terbentang di tujuh provinsiyang memiliki berbagai destinasi wisata menarik, hal ini membuat korporasi berkomitmen melakukan pengembangan wisata bahari Nusantara”, ucap Djarwo.

Kawasan Boom Marina Banyuwangi bakal dibangun di area seluas 44,2 hektar, usung konsep berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Kompleks marina modern akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti zona marina, zona residensial, dan zona rekreasi.

Beberapa pelabuhan yang dikelola Pelindo III rutin disandari kapal pesiar (cruise) internasional, di antaranya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Di Kalimantan ada Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Kumai. Pada gugusan Kepulauan Sunda Kecil atau Kepulauan Nusa Tenggara, yakni Pelabuhan Benoa Bali, Pelabuhan Lembar Lombok, hingga Pelabuan Tenau Kupang.

“Pelindo III dan Kementerian Pariwisata bekerja bersama aktif melakukan promosi wisata Indonesia kepada operator kapal pesiar internasional seperti Seatrade Cruise Shipping Miami di Florida AS, Sales mission and Annual Cruise Down Under Conference di Australia, Cruise Shipping Asia di Singapura dan Seatrade All Asia Cruise Cenvention di RRC”, jelas Djarwo. eld

PT HOLCIM Indonesia Tbk mengalami kerugian Rp123 miliar di periode semester pertama tahun 2015. Penurunan laba terkait kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga semen BUMN sebesar Rp3000 per sak.

Gary Schutz, Presiden Direktur/ CEO Holcim Indonesia, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan kerugian tersebut. Yang pertama adalah pasar semen domestik mengalami penurunan 5% menjadi 28.7 juta ton pada semester pertama tahun ini. Sementara, proyek-proyek pemerintah pada beragam sektor seperti infrastruktur, masih belum juga terealisasi.

“Kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga semen BUMN sebesar Rp3,000 per sak untuk merangsang peningkatan kebutuhan pasar juga tidak efektif bahkan memberikan dampak penurunan terhadap keuntungan perusahaan-perusahaan semen,” katanya dalam rilis.

Menyusul dengan adanya kebijakan penurunan harga pada akhir 2014, kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar berdampak pada biaya produksi dan distribusi, namun proyek pekerjaan umum yang telah dinantikan masih tertunda.

Selain penurunan pendapatan, kenaikan biaya masih menjadi tantangan sektor industri ini. Holcim Indonesia mencatat kenaikan biaya produksi pada faktor energi, depresiasi, dan upah di semester pertama tahun ini.

Biaya tarif dasar listrik meningkat 22%, sementara biaya distribusi meningkat 17% karena naiknya harga bahan bakar sebesar 25%, serta biaya pergudangan yang juga mengalami kenaikan. Salah satu faktor biaya yang mempengaruhi yaitu terkait inisiatif perusahaan untuk melakukan restrukturisasi dan efesiensi organisasi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan efisiensi operasional di masa yang akan datang.

Faktor ini tercermin dalam biaya tenaga kerja yang meningkat sebesar 32%. Dengan demikian, laba kotor perusahaan tergerus 26% pada angka Rp 1.061 milyar. Biaya operasional

meningkat 26% menjadi Rp 949 milyar, dan biaya-biaya keuangan meningkat lima kali lipat menjadi Rp 269 milyar karena terus melemahnya nilai tukar Rupiah dan naiknya suku bunga pinjaman perusahaan sebagai konsekuensi dari penyelesaian pembangunan pabrik barunya di Tuban.

“Ketiga faktor yaitu kenaikan biaya, pasar yang lesu, dan dampak biaya atas inisiatif restrukturisasi organisasi tersebut, menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp123 milyar pada semester pertama tahun ini.”

Dia melanjutkan trend percepatan proses pelelangan proyek dan persetujuan anggaran pemerintah, menunjukkan bahwa prospek bisnis kedepan baru akan membaik pada akhir semester kedua tahun ini hingga awal tahun depan.

Holcim Indonesia hingga akhir semester satu mampu mempertahankan pangsa pasar sebesar 13.9%, namun total volume penjualan mengalami penurunan 4.9%.

Sebagai dampak penurunan volume, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, perusahaan juga mengalami penurunan pendapatan sebesar 1.4% menjadi Rp 4,86 triliun pada semester pertama ini.

“Hasil ini tercapai ditengah persaingan yang semakin meningkat, serta di bawah tekanan pasar yang melimpah dimana pemerintah melakukan intervensi dalam penetapan harga, dan jumlah pemain bisnis semen yang kini mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan dua tahun lalu,” tuturnya.

Manajemen perusahaan memandang kinerja paruh tahun ini sebagai cerminan dari menurunnya kebijakan dan kinerja perekonomian secara umum, khususnya intervensi pada harga dan belum terealisasinya proyek-proyek infrastruktur. Namun Holcim Indonesia telah bersiap diri menghadapi persaingan dengan beroperasinya pabrik baru di Tuban, Jawa Timur, serta rencana strategis lain untuk memperluas layanan dan penetrasi pasar, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. licom

3

POLITIK

Edisi 104/21 - 27 September 2015

Prabowo Subianto Dijadikan Jurkam Dalam Pilkada Serentak PARTAI Gerindra menargetkan kemenangan dalam Pilkada Serentak 2015. Di Jawa Timur ada 13 daerah yang ditargetkan menang terutama untuk daerah yang calon kepala daerahnya merupakan kader murni dari Gerindra.

Untuk mendongkrak suara dan bisa menang DPD Partai Gerindra Jatim bakal menerjunkan juru kampanye (Jurkam) yang diyakini bisa mempengaruhi pilihan rakyat. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bakal turun di Jawa Timur saat kampanye Pilkada Serentak nantinya.

“Dalam Pilkada Serentak ini kami pasang target menang di 13

daerah. Untuk menarik simpati pemilih kami akan jadikan Ketua Umum Prabowo Subianto menjadi Jurkam. Ini penting agar calon kami di daerah bisa mendapatkan suara yang banyak saat Pilkada nanti,” ujar Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Ahmad Hadinuddin saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, Kamis (17/9/2015).

Ia mengungkapkan 13 daerah yang ditargetkan menang, diantaranya Banyuwangi, Kabupaten Malang, Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar, Lamongan, Ngawi, dan Jember. “Untuk rekom sebagian besar memang kami berikan kepada pasangan incumbent,” katanya.

Dicontohkan Hadinuddin, seperti calon kepala daerah di Kabupaten Jember yang mengusung Sugianto Sekdakab Jember (kader) yang berpasangan dengan Dwi Koryanto. Kemudian di Ponorogo, mengusung pasangan Ipung Muchlisoni (kader) dan Soedjarno.

Sedangkan, di Situbondo kader Partai Gerindra KH Achmad Fadil Muzakki Syah (Cawabup) berpasangan dengan KH Abdul Hamid Wahid (Cabup) juga berpeluang besar memenangkan Pilkada Serentak. “Bagi pasangan calon yang murni kader Gerindra jelas kami utamakan dan Pak Prabowo bakal ikut kampanye untuk bisa menarik simpati,” imbuh pria yang juga

Anggota Komisi D DPRD Jatim ini.

Selain menurunkan Jurkam, langkah lain untuk memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Gerinda di Pilkada Serentak juga akan melibatkan seluruh pengurus partai hingga di tingkat ranting (desa), anggota DPRD di kabupaten/kota hingga Caleg asal Gerindra yang tak lolos saat Pileg lalu.

“Mantan caleg itu juga bagian dari eksponen partai yang nyata memiliki kekuatan (pendukung). Kami yakin mereka masih punya kekuatan massa dan ini yang akan kami libatkan. Intinya mesin partai akan dioptimalkan memenangkan pasangan calon yang direkom DPP,” sarifa pungkas Hadinuddin.

Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, bakal dipasang sebagai Jurkam dalam Pilkada serentak.

Target Polisi Cuma Copot Abraham dan BW dari KPK Menurut Kapolri anggaran 2016 akan digunakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban.

Kapolri Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp20 Triliun KEPALA Polri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan anggaran tambahan Polri sebesar Rp 6,275 triliun, akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, penanganan gejolak sosial dan penanganan flash point.

“Anggaran 2016 itu akan digunakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban oleh Polri,” demikian Badrodin membeberkan dalam rapat kerja dengan Komisi III di gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Kapolri mengungkapkan adanya tambahan anggaran hingga total sebesar Rp 20,099 triliun untuk lembaganya itu untuk dialokasikan dalam APBN tahun 2016.

“Untuk kekurangan pembayaran gaji, tunjangan dan remunerasi sebesar Rp 5,172 triliun,” jelasnya.

Rincian berikutnya, Polri mengalokasikan dana sebesar Rp 8,652 triliun untuk meningkatkan dukungan operasional perkantoran dan pelaksanaan kegiatan fungsi teknis kepolisian. Dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakkan hukum.

Menanggapi permintaan Polri, Komisi III berjanji bakal memperjuangkan kepada Pemerintahan Jokowi- JK untuk menggelontorkan anggaran tersebut.

“Komisi III akan memperjuangkan. Ada banyak hal dalam pokoknya yang butuh kejelasan lebih lanjut karena ini sangat sensitif,” kata Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman dari fraksi Partai dange Demokrat.

Yasonna Laoly Ngotot Masukkan Delik Korupsi ke KUHP MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bersikeras memasukkan delik korupsi dalam RUU KUHP. Dia meyakinkan, tujuan dari langkah tersebut untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia dalam jangka panjang.

“Ini dalam rangka panjang membuat kodifikasi hukum kita,” kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2015).

Politikus PDI Perjuangan ini menilai, jika ada perbedaan pendapat terkait usulan itu lantaran tidak dipahami secara menyeluruh. Namun ia memastikan, masuknya delik korupsi di KUHP tidak akan melumpuhkan lembaga KPK. “Karena di buku kesatu juga diatur bahwa ini delik umum, kalau ada delik umum tetap dihargai delik khusus yang ada karena kewenangan KPK kan nggak dipangkas,” ujar dia.

Yasonna pun mencontohkan, delik terorisme dalam KUHP, toh tidak berarti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan dibubarkan.

Begitu juga delik korupsi maupun pencucian uang.

“Lex specialisnya ada di dalam buku satu yang belum dibahas, ada ketentuan itu. Orang lihatnya sepotong sepotong,” terangnya.

RUU KUHP pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015, delik korupsi masuk pasal 687-706. Adapun delik tindak pidana pencucian uang (TPPU) ada di pasal 767. Khusus delik korupsi, mendapat penolakan dari pimpinan KPK. “Inti masukan KPK agar delik-delik korupsi tidak dimasukkan dalam rancangan KUHP,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno wid Adji beberapa waktu lalu.

Polisi sebenarnya tidak lagi mementingkan pengumpulan bukti yang berkaitan dengan perkara yang disangkakan kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebab, target sudah tercapai.

TIM Advokasi Anti-Kriminalisasi (Taktis) yang menangani perkara hukum pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yakin bahwa kepolisian tidak mempunyai cukup bukti untuk menuntut keduanya secara pidana. Kepolisian dinilai hanya ingin mencopot Abraham dan Bambang dari jabatan pimpinan KPK. “Kenapa penting Abraham Samad jadi tersangka? Karena konsekuensinya Abraham berhenti dari pimpinan KPK. Dalam skema kriminalisasi,

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

target polisi sebenarnya sudah selesai,” ujar Muji Kartika Rahayu, salah satu anggota Taktis di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).

Menurut Muji, dengan status Abraham dan Bambang yang sudah nonaktif, keinginan polisi sudah tercapai. Dengan demikian, polisi sebenarnya tidak lagi mementingkan pengumpulan bukti yang berkaitan dengan perkara yang disangkakan kepada keduanya.

Anggota Taktis lainnya, Julius Ibrani, mengatakan, hingga saat ini polisi tidak pernah menunjukkan bukti yang cukup kuat untuk menjadikan Abraham sebagai tersangka. Misalnya, penyidik tidak bisa menunjukkan kartu keluarga asli yang disebut digunakan Abraham saat melakukan pemalsuan dokumen.

Bahkan, penyidik diduga hanya menggunakan fotokopi kartu keluarga sebagai bukti utama. Muji menambahkan,

ketika memeriksa Abraham, polisi justru sibuk mengajukan bukti foto Abraham dengan Feriyani Lim, yang terkait dalam sangkaan pemalsuan dokumen yang dilakukan Abraham.

Selain itu, saat polisi melakukan rekonstruksi, tidak ada satu pun yang menunjukkan Abraham menyerahkan dokumen kartu keluarga kepada camat.

Dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK muncul

setelah lembaga antirasuah itu menetapkan perwira Polri, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka. KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Namun, putusan praperadilan yang dipimpin hakim Sarpin Rizaldi kemudian memutuskan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Putusan itu pun menuai kontroversi.

Sebab, Sarpin menganggap Budi Gunawan bukan termasuk penegak hukum dan bukan penyelenggara negara saat kasus yang disangkakan terjadi. Ia sependapat dengan buktibukti dokumen yang disampaikan pihak Budi.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri saat itu, Komjen Budi Waseso, membantah pernyataan yang menyebutkan Polri sedang mengkriminalisasi pimpinan KPK. Budi mengklaim bahwa saat itu Bareskrim Polri masih melakukan koordinasi dengan KPK dalam penanganan sejumlah abb/km kasus korupsi.

Hanura Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR PARTAI Hanura tegas menyatakan menolak terkait kenaikan tunjangan tiap anggota DPR saat ini. Penolakan tersebut dikarenakan kondisi bangsa saat ini masih diselimuti krisis ekonomi.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyatakan telah menginstruksikan Fraksi Hanura di DPR untuk menolak kenaikan tunjangan tersebut.

Kenaikan tunjangan itu, dinilai waktunya kurang tepat.

“Sebagai wakil rakyat seyogyanya menghindari minta tunjangan. Beri kesempatan pemerintah untuk berikan tunjangan ke pihak-pihak yang lebih prihatin keadaannya,” ujar Wiranto di DPR, Jakarta,

Rabu (16/9/2015).

Dijelaskan Wiranto, saat ini bagaimana menaikan pendapatan atau tunjangan masyarakat kecil, lantaran lebih membutuhkan. Selain itu, kata Wiranto, TNI, Polri, dan Guru juga pantas membutuhkan kenaikan tunjangan. “Yang butuh tunjangan naik banyak. PNS, TNI/Polri dan pihak-pihak lain merasa adanya inflasi ini butuh pendapatannya bertambah,” tegas mantan Panglima ABRI ini.

Diketahui, Wiranto bersama rombonganya datang ke DPR adalah dalam rangka rangkaian acara peringatan HUT

BERIKUT KENAIKAN TUNJANGAN YANG DIUSULKAN DPR DAN TUNJANGAN YANG DISETUJUI KEMENKEU, SEPERTI DISIARKAN SEJUMLAH MEDIA IBU KOTA:

TUNJANGAN KEHORMATAN a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp11.150.000, disetujui Rp6.690.000. b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp10.750.000, disetujui Rp6.460.000. c. Anggota: DPR mengusulkan Rp9.300.000, disetujui Rp5.580.000.

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Wiranto

kemerdekaan RI ke-70. Fraksi Hanura mengelar acara pameran untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Gedung DPR. Sebelumnya, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Irma Suryani mengatakan, Kementerian Keuangan melalui surat No S520/MK.02/2015 menyetujui kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang dimasukkan dalam RAPBN 2016.

“Tunjangan anggota DPR RI tak pernah naik selama 10 tahun terakhir,” ujar politisi yuanto Partai NasDem itu.

a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp18.710.000, disetujui Rp16.468.000. b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp18.192.000, disetujui Rp16.009.000. c. Anggota: DPR mengusulkan Rp17.675.000, hanya disetujui Rp15.554.000.

TUNJANGAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN a. Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp7.000.000, disetujui Rp5.250.000. b. Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp6.000.000, disetujui Rp4.500.000. c. Anggota: DPR mengusulkan Rp5.000.000, disetujui Rp3.750.000.

BANTUAN LANGGANAN LISTRIK DAN TELEPON a. Listrik : Usulan DPR RI : Rp5.000.000, disetujui Rp3.500.000 b. Telepon : Usulan DPR RI: DPR RI Rp6.000.000, disetujui Rp4.200.000

Masinton

PDIP Semprot Menkeu Tak Peka Derita Rakyat ANGGOTA Komisi III dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menolak keras usulan tunjangan buat DPR RI. Menurut dia, belum ada yang urgensinya. “Saat ini, kenaikan tunjangan belum ada urgensinya untuk menaikkan anggaran atau pun fasilitas untuk anggota DPR,” tegas Masinton di DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Menurutnya, dalam keadaan ekonomi saat ini yang begitu sulit sepertinya belum ada urgensinya buat pejabat pejabat negara untuk menerima kenaikan tunjangan maupun fasilitas. “Ya dicukup-cukupkan. Sekarang pejabat itu harus memiliki rasa empati. Masyarakat itu dalam hidup susah. Nah, pejabat itu harus bisa mengejawantahkan,” jelasnya.

“Dalam situasi sekarang, ekonomi sulit. Maka untuk sekarang itu belum perlu,” tegasnya lagi.

Saat ditanya bukankah Menkeu mengokei atau setuju?

Masinton mempertegas bahwa masalah ini yang dirinya mau tekankan, pemerintah dalam hal ini Menkeu harus sensitifitas krisis.

“Jangan semua usulan diterima begitu saja. Seperti usulan fasilitas dan tunjangan pejabat negara. Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu punya rasa” tegasnya lagi.

Usulan boleh, lanjut dia, soal iya tidak harusnya Menkeunya punya rasa yang sama. Sebangun antara legislatif. “Ini juga Menkeunya harus dikritik. Ngusul darimana aja, persiapan anggaran ada di Kemenkeu, Kemenkeu yang sebagai eksekutor,” katanya.

“Jangan juga Kemenkeu kontribusi terhadap penggunaan pemborosan anggaran Menkeu gak benar juga dia meloloskan. Kita yang disalahkan,” pungkas dange nya. www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 104/21 - 27 September 2015

Pembunuh Engeline Dikeroyok Dipenjara AGUS Tae Hamda May tersangka kasus pembunuhan Angeline Margriet Megawe (Angeline), dihajar tiga penghuni Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Kota Denpasar (LP Kerobokan). Agus dikeroyok karena tiga pelaku kesal dengan laki-laki asal Sumba yang tega membunuh anak kelas II SD itu.

Haposan Sihombing salah satu kuasa hukum Agus mengatakan, pengeroyokan terjadi saat Agus pertama kali masuk LP

Kerobokan pada 7 September 2015. “Persis kejadianya setelah kasunya masuk tahap dua di Kejari. Dia masuk ke LP Kerobokan katanya langsung dihajar di sana,” ujarnya di Denpasar, Rabu (16/9).

Dia menjelaskan, saat itu sekitar 12.30 Wita Agus meninggalkan Kejari menuju lapas. Sampai di lapas, dilakukan proses administrasi dan ia masuk masa pengenalan lingkungan lapas. Ketika masa pengenalan itu, Agus lang-

KY Tindaklanjuti 33 Aduan Pelanggaran Hakim di Jatim KOMISI Yudisial (KY) kini tengah memproses 33 aduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim di Jawa Timur.

Asisten Penghubung KY Jatim Ubed Bagus Razali mengatakan, dari jumlah tersebut, tiga hakim di antaranya direkomendasikan ke Mahkamah Agung (MA) untuk mendapatkan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran saat menangani perkara.

“Tiga hakim direkomendasikan sanksi itu satu hakim aduan tahun 2013, dua hakim aduan tahun 2014,” ungkapnya di sela-sela kegiatan bagi-bagi buku kode etik hakim di Pengadilan Agama (PA) Surabaya di Jalan Ketintang, Rabu (16/09/2015).

“Saya tidak tahu identitas hakim dan tempat tugasnya karena itu diurus KY pusat,” imbuh dia.

Ubed menjelaskan, “Sejak KY Jatim berdiri tahun 2013 hingga sekarang, total 73 aduan disampaikan pencari keadilan kepada KY Jatim. Tahun ini termasuk banyak. Dari Januari sampai September sudah menerima 33 aduan. “Macam-macam aduannya,” ucapnya.

Komisioner KY Imam Anshari Saleh mengakui ada tiga hakim yang bertugas di Jatim yang saat ini proses disanksi. Sayang, dia juga menolak menyebutkan identitas tiga hakim melanggar tersebut, juga dimana saat ini bertugas. “Mohon maaf (dentitas) belum bisa disiarkan ke publik,” tandasnya dihubungi via ponsel. wan

sung dikeroyok tiga orang napi.

“Agus saat itu langsung dikeroyok tiga orang, dan mengatakan ‘kamu yang membunuh Angeline’ setelah itu dia langsung dihajar,” terangnya menurut cerita Agus.

Dia menjelaskan, anggota badan Agus yang kena pukul di antaranya mata dan dada. Para napi itu menjotos dan menendang Agus. “Perkelahian mereka itu selesai karena dilerai oleh temantemanya, dan dilaporkan kepada

petugas,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini kondisi Agus masih sakit, karena masih ada bekas-bekas tonjokan, bahkan matanya masih bengkak.

Atas kejadian tersebut Agus sudah dipindahkan ke sel yang lain.

“Kami sudah bicara kepada orang lapas untuk menjaga Agus supaya tidak ada perkelahian lagi. Kalau klien kami merasa tidak aman mungkin kita akan meminta perlindungan,” tutupnya. asp/jn

Agus Tae

Kelola Grup BlackBerry, Anak Buah Tersebar di Seluruh Indonesia

Tersangka Korupsi Bawaslu Jatim Dijebloskan Medaeng Empat tersangka korupsi Bawaslu Jatim sempat menjalani pemeriksaan penyidik Polda Jatim. Usai diperiksa, keempatnya dibawa ke Rutan Medaeng.

EMPAT tersangka dugaan korupsi dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur dijebloskan ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya, Senin (14/09/2015).

Empat tersangka yakni, Amru Sekretaris Bawaslu Jati, Bendahara Gatot Sugeng Widodo, Ahmad Khusaini dan Indriyono rekanan penyedia barang dan jasa. Mereka ditahan

setelah Polda Jatim melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap II kepaada Kejari Surabaya.

Empat tersangka juga sempat menjalani pemeriksaan penyidik Polda Jatim sekitar pukul 13.00 siang. Usai menjalani pemeriksaan, pukul 16.30 sore keempatnya dibawa ke Rutan Medaeng.

Kepala Kejari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi membenarkan, keempat tersangka itu selanjutnya di tahan di Rutan Medaeng. Selain keempat tersangka, penyidik Pidsus turut menyita beberapa dokumen terkait dana hibah dan sejumlah uang diantaranya, uang tunai Rp 34 juta dan giro Rp 500 juta.

“Usai menjalani pemeriksaan, keempat tersangka dibawa ke Rutan Medaeng. Secepatnya akan kita limpah ke Pengadilan, sebelum masa penahanannya habis,” tegas Didik Farkhan Alisyahdi saat tugas pertamanya sebagai Kajari Surabaya.

Tersangka dugaan korupsi Bawaslu Jatim Amru (hitam) sebelum diberangkatkan ke Rutan Kelas I Medaeng.

Didik menjelaskan, adapun materi pemeriksaan pada tahap II ini, diantaranya yakni mencocokkan identitas tersangka dengan berkas (BA15) yang diserahkan oleh penyidik Polisi kepada Jaksa.

Selanjutnya, keempatnya ditanya terkait kasus dugaan korupsi Bawaslu Jatim yang disangkakan kepada mereka.

“Intinya pertanya BA15 adalah mencocokkan identitas terdakwa dengan berkas yang diberikan penyidik Polisi.

Tujuannya, kami benar-benar ingin teliti terhadap berkas keempat tersangka dan kasus yang menjeratnya,” jelas Didik.

Disinggung terkait Jaksa yang akan menyidangkan kasus ini, mantan Kepala Kejari

Sangatta Kaltim ini mengaku, ada delapan Jaksa gabungan dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya. Enam Jaksa dari Kejati Jatim diantaranya yakni, Jaksa Endrianto Isbandi, Abraham Kholis, Agung Pribadi, Nur Adi Kusbandoyo, Melia Ayu Angreani, dan Ade Elvi Trisnawati.

Sementara dua Jaksa dari Kejari Surabaya, lanjut Didik, Jaksa Hanafi Rahman dan Wirabuana Putra. “Delapan Jaksa gabungan dari Kejati Jatim dan kejari Surabaya inilah yang akan mengawal proses sidang kasus Bawaslu di Pengadilan. Secepatnya berkas akan kita limpah ke Pengadilan,” pungkas Didik.

Sementara itu, terkait tahap II kasus ini, tak satu pun penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim yang angkat bicara. Begitu juga saat ditanya terkait enam tersangka lainnya, lagi-lagi penyidik Polisi yang berjumlah kurang lebih delapan orang ini enggan memberikan keterangan. wan

Warga Solo Pengganda Uang Miliaran Dicokok Tersangka Nurhidayat Ma,ruf bersama tumpukan kertas yang diklaim bisa jadi uang asli.

Polrestabes Surabaya Bongkar Jaringan Narkoba Lapas Cipinang UNIT Idik II Sat Reskoba Polrestabes Surabaya yang dipimpin AKP Suhartono berhasil membongkar jaringan peredaran sabu skala besar yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. Sekilo sabu disita sebagai barang bukti dan dua pelaku yang berperan sebagai kurir Narkoba diamankan.

Kedua kurir Narkoba itu masing-masing Reynaldi (26) warga Jl Tengger Kandangan, Benowo, kos di Jl Wonorejo dan Zainudin (30) warga Jl Sidotopo Dipo Barat V Surabaya.

Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKBP Bambang Tjahjo Bawono mengatakan, terungkapnya jaringan Narkoba yang dikendalikan dari Lapas Cipinang itu berawal dari informasi masyarakat yang sering melihat adanya pesta Narkoba di tempat kos Reynaldy.

“Anggota Unit II Sat Reskoba Polrestabes Surabaya yang melakukan penggerebekan di tempat kos R, menemukan barang bukti sisa sabu yang sudah dipakai. Setelah dilakukan pengembangan, tersangka mengaku usai mengambil barang dari salah satu hotel di kawasan Surabaya barat seberat 1 kilogram bersama Z,” terang AKBP Bambang Tjahjo Bawono.

“Berbekal dari pengakuan tersangka R, anggota melakukan penggerebekan ke rumah Z dan ditemukan barang bukti sabu seberat 1 kilogram yang sudah dikemas menjadi sepuluh kantong,” tambahnya.

AKBP Bambang Tjahjo Buwono menambahkan, kedua kurir Narkoba itu mendapat perintah dari D (DPO) melalui Ponsel untuk mengambil kiriman sabu dari kamar hotel. Sementara D sendiri merupakan anak buah L yang saat ini menjadi terpidana dalam kasus Narkoba di Lapas Cipinang. “Diduga kuat ini jaringan Narkoba internasional,” tegasnya.

Sedangkan Zainudin yang sudah dua kali menerima barang dari D, mengaku mendapat upah sebesar Rp 7 juta untuk mengambil dan mengedarkan sabu tersebut. “Saya sudah dua kali mendapat barang, pertama hanya 200 gram dan mendapat upah sebesar Rp 7 juta,” ucapnya. rofik www.lensaindonesia.com

NURHIDAYAT Ma’ruf (57) alias Gus Nur, warga Desa Bibis Luhur, Kecamatan Rejosari, Kota Solo, Rabu (15/9/ 2015) malam sekitar pukul 21.00 Wib, diringkus anggota Buser Satreskrim Polsek Gampengrejo, di pinggir jalan Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Pasalnya, ia telah melakukan tindak penipuan dengan dalih mampu menggandakan uang miliaran rupiah.

Informasi yang dihimpun, penangkapan pelaku kasus penggandaan uang ini bermula dari laporan Santoso (55) warga Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem. Korban yang sekitar bulan Agustus 2014 lalu, menyetorkan uang kepada pelaku, untuk di gandakan.

“Awalnya korban dikenalkan oleh temannya di Hotel Insumo Kota Kediri.

Saat itu korban mengeluh kepada pelaku butuh uang banyak,” tutur Kapolsek Gampengrejo, AKP Edy Subandriyo.

Pelaku dan korban sudah saling kenal, lalu pelaku datang ke rumah korban dengan dalih sanggup membantu korban melipatgandakan uang. Pelaku meyakinkan korban dengan membawa perhiasan dan sehelai kain bertuliskan rajah.

Kemudian, korban yang percaya dengan pelaku, akhirnya menyetorkan uang sebanyak Rp 250 Juta. Demi memperlancar aksinya itu, pelaku menyuruh korban membeli minyak wangi sebagai syarat untuk menggandakan uangnya.

“Korban juga disuruh melakukan ritual kusus oleh pelaku agar lebih percaya,”terang Kapolsek Gampengrejo.

Lanjut Kapolsek, saat melakukan

ritual tersebut korban disuruh membawa uang Rp150 Juta, agar uangnya bisa bertambah hingga miliaran rupiah.

Pelaku yang akrab disapa Gus Nur ini, saat melakukan ritual memberikan satu buah tas plastik berukuran besar kepada korban yang berisi mirip tumpukan uang.

“Uang milik korban ditaruh di meja ritual pelaku. Setelah itu, pelaku keluar dengan membawa tas plastik besar berisi tumpukan kertas. Korban di suruh membuka tumpukan tersebut selang dua minggu,” papar AKP Edy. Tumpukan uang kertas yang diyakini korban berada di dalam tas berisi miliaran rupiah itu, batas waktu yang diberikan langsung di buka oleh korban. Alhasil, saat dibuka ternyata kertas tumpukan putih. Korban yang kecewa dan menjadi korban penipuan akhirnya melapor ke Mapolsek Gampengrejo.

“Pelaku setelah kita pancing akhirnya datang dan langsung kita tangkap,” ungkap Kapolsek.

Dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 13 bendel potongan kertas warna putih, 19 buah berbagai jenis gelang imitasi, 3 buah kalung imitasi dan 1 kain warna hitam bertuliskan rajah. “Pelaku saat ini kami periksa. Dan pelaku terkena pasal 378 dan 372,” ujarnya.

Pelaku saat ditemui di Polsek Gampengrejo, mengaku belum pernah menggandakan uang. Ia sengaja menipu korban lantaran pelaku memperdayai korban agar uangnya keluar. ”Saya memang tidak bisa menggandakan uang. Karena dia butuh bantuan ya saya mau.” Pungkasnya. andik kartika

Tersangka Nurhidayat Ma,ruf bersama tumpukan kertas yang diklaim bisa jadi uang asli.

Gudang tempat menimbun pupuk bersubsidi.

Polisi Buka Segel Gudang Penimbun Pupuk Bersubsidi SATRESKRIM Polres Ponorogo membuka segel police line yang dipasang di sebuah rumah di Desa Kemiri Jenangan yang diduga sebagai gudang penimbunan pupuk bersubsidi, Selasa (15/09/2015).

Penyegelan dan pemasangan police line dirumah yang diduga sebagai tempat untuk menimbun pupuk bersubsidi tersebut, lantaran sebelumnya satuan tugas (Satgas) pengawasan barang bersubsidi Polres Ponorogo mendapati laporan diduga adanya penimbunan pupuk bersubsidi di gudang milik Kelompok Tani (Poktan) Kemiri Makmur Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan, Ponorogo.

“Berdasarkan informasi dari warga, diduga adanya penimbunan pupuk bersubsisdi, juga diduga adanya pendistribusian yang dijual bebas pupuk bersubsidi, maka kami melakukan pengecekan dan untuk kepentingan lidik sementara pintu kita segel dengan dilakukan pemasangan police line,” ucap AKP Hasran Kasatreskrim Polres Ponorogo, Rabu (16/09/2015).

Guna kepentingan lidik dan pemeriksaan, polisi selain memasang police line juga telah memanggil pihak-pihak terkait un-

tuk dimintai keterangan, yang diantaranya kepala Desa Kemiri, dan pengurus kelompok tani (Poktan) Kemiri Makmur.

Dari hasil pemeriksaan baik dilokasi maupun dari keterangan pihak-pihak yang telah dipanggil polisi menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya upaya penimbunan pupuk bersubsidi, dan polisi langsung melepas segel dan police line yang dipasang dipintu rumah yang dipergunakan untuk menyimpan pupuk bersubsidi tersebut.

“Setelah kita melakukan pengecekan dan memintai keterangan dari berbagai pihak ternyata praktek-praktek itu tidak kita temukan, dan itu murni sesuai dengan RDKK,” ucap AKP Hasran.

Sementara itu, sekretaris kelompok tani (Poktan) Kemiri Makmur Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan Kusmiran saat ditemui Lensa Indonesia mengatakan, “Ya intinya kita dituduh melakukan penimbunan, dan Sabtu kemarin gudang ini digeledah, kemudian Seninnya kami diperiksa, karena kami tidak terbukti menimbun dan tidak menjual diluar RDKK, maka pupuk bisa disalurkan kembali ke petani lagi, jadi memang pupuk disini resmi,”ucapnya. arso

SOROT

5 Edisi 104/21 - 27 September 2015

POLISI MAU PERIKSA LOKASI PROYEK 100 JUTA POHON

Korupsi Pertamina Foundation Diusut Saksi-saksi yang diperiksa adalah orang yang berhubungan langsung dengan program penanaman 100 juta pohon pada rentang 2012-2014.

BARESKRIM segera menyatroni lokasi penanaman 100 juta pohon oleh Pertamina Foundation. Polisi pun kembali menjadwalkan pemeriksaan petinggi yayasan itu, guna mengetahui aliran dana program tanggung jawab sosial Pertamina ini.

Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Kombes Golkar Pangarso menyatakan, pihaknya telah memperoleh data

terkait lokasi proyek penanaman 100 ju-ta pohon yang digarap Pertamina Foundation.

Untuk mendalami data tersebut, kepolisian mengagendakan pemeriksaan lokasi proyek. Menurutnya, areal atau lahan yang dijadikan lokasi proyek itu, tersebar di beberapa wilayah.

Salah satu fokus pemeriksaan ditujukan terhadap areal proyek di wilayah Bandung, Jawa Barat. “Kami sudah cek data proyek tersebut,

siapa saja tenaga relawan proyek, kepala desa, dan semua pihak yang berhubungan dengan penanaman 100 juta pohon di sana,” kata Golkar.

Namun, saat diminta menjelas-kan tentang identitas para saksi yang diperiksa terkait proyek di Bandung, Golkar belum bersedia memberi keterangan terperinci. Begitu juga ketika disinggung tentang besaran areal proyek di Bandung berikut berapa banyak pohon, serta jenis tanaman yang didistribusikan di wilayah itu.

Dia menambahkan, nantinya hasil pemeriksaan saksi relawan tersebut, akan dikembangkan dengan pemeriksaan saksi dari pelaksana

proyek dan perencana proyek tersebut. “Kami melakukan pemeriksaan secara bertahap. Dari yang terbawah lebih dulu,” ucapnya.

Lantas ketika disinggung mengenai pemeriksaan saksi-saksi relawan yang terlibat pada proyek penanaman pohon lainnya, bekas Kapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur ini juga belum bersedia berkomentar banyak.

Dikemukakan, yang jelas jumlah relawan yang diperiksa sebagai saksi ada 16 orang.

Satu saksi lain yang diperiksa pada Jumat (11/9) lalu, adalah pejabat yang mengurusi masalah keuangan di Pertamina Foundation. Jadi, total keseluruhan saksi yang diperiksa

pekan lalu ada 17 orang.

Secara umum, saksi-saksi yang diperiksa adalah orang yang berhubungan langsung dengan program penanaman 100 juta pohon pada rentang 2012-2014. Dia membeberkan, pemeriksaan masih berkutat seputar pengumpulan data proyek dan teknis pembiayaan proyek.

Menurut Golkar, fokus pemeriksaan saksi pejabat keuangan, terkait dengan asalusul dana yang masuk maupun keluar kas yayasan. Sampai akhir pekan kemarin, keterangan pejabat keuangan ini tengah dikroscek dengan keterangan saksi-saksi relawan. “Kami melakukan konfrontir keterangan saksi-sak-

si guna memperoleh buktibukti yang valid,” ujarnya.

Golkar mengharapkan, rangkaian pemeriksaan saksi-saksi tersebut membuahkan hasil signifikan. Jika bukti-bukti yang ada sudah dianggap lengkap, lanjut dia, penyidik akan menjadwal-kan pemeriksaan tersangka kasus penanaman 100 juta pohon oleh Pertamina Foundation.

Dia belum bisa membeberkan data seputar siapa saja pihak yang diduga terkait perkara tindak pidana pencucian uang di sini. Yang pasti, lanjutnya, data sementara yang dihimpun penyidik menyebutkan, proyek penanaman 100 juta pohon di-canangkan Pertamina Foundation pada

Desember 2011.

Program yang diagendakan berjalan selama lima tahun tersebut, dianggarkan menelan dana sekitar Rp 200 miliar. Dana itu rencananya dipakai untuk membiayai penanaman setiap satu pohon Rp 2000. Namun, menurut Golkar, pelaksanaannya diduga menyimpang.

Proyek yang diberi label Gerakan Menabung Pohon itu, diduga fiktif. Hal itu, terangnya, didasari temuan seputar pemalsuan administrasi dan keterangan kepala desa maupun sukarelawan yang tidak menerima anggaran seperti yang ditentukan.

“Ini sedang kami proses,” tandasnya.

TAK ADA PENGECUALIAN PROSES HUKUM

Bareskrim saat menggeledah kantor Pertamina Foundation.

TOTAL PROYEK RP 256 M, DUGAAN KORUPSINYA RP 126 M BARESKRIM menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsi-bility (CSR) Pertamina sebesar Rp 126 miliar, dari total proyek Rp 256 miliar. Dana itu dikelola Pertamina Foundation.

Komjen Budi Waseso saat masih menjabat Kabareskrim membenarkan, pihaknya telah menetapkan tersangka kasus penyalahgunaan dana CSR Pertamina Foundation. Menurutnya, kasus tersebut sudah diselidiki kepolisian sejak lama.

Penetapan status tersangka diketahui lewat penerbitan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) pada 27 Agustus lalu. SPDP yang ditembuskan ke ja-jaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) itu menerangkan, penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan.

Pada surat tersebut Bareskrim menyatakan, perkara korupsi dan pencucian uang ini, di-duga dilakukan tersangka yang merupakan petinggi Pertamina Foundation berinisial NNP dan kawan-kawan. Dikonfirmasi mengenai iden-titas tersangka kasus ini, Budi Waseso belum bersedia menyebutkannya. “Intinya, sudah ada tersangkanya,” elak dia.

Hal senada dikemukakan be-kas Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Victor Edi Simanjuntak.

Victor pun membenarkan, pihaknya telah mengirim SPDPke Kejagung.

Menurut jenderal bintang satu ini,

proyek Pertamina Foundation yang di-duga bermasalah, terkait dengan kegiatan yang berlabel Gerakan Menabung Pohon, Sekolah Tobat Bumi, dan Sekolah Sepak Bola pada 2013-2014.

Berdasarkan analisa penyidik terhadap dokumen proyek dan saksisaksi, diduga rangkaian kegiatan itu didanai hibah anggaran dari Pertamina senilai total Rp 256 miliar. Artinya, beber dia. Ada dana milik negara yang disalurkan untuk kepentingan umum melalui Pertamina Foundation.

“Di situ terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 126 miliar,” tandasnya.

Dugaan kerugian negara terse-but yang memicu Bareskrim melaksanakan penggeledahan Kantor Pertamina Foundation. “Dana CSR itu merupakan uang pemerintah yang dihibahkan, tapi diduga diselewengkan. Di situ letak dugaan korupsinya.”

Penanganan perkara itu pun diketahui tatkala kepolisian menggeledah Kantor Pertamina Foundation di kawasan Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa (1/9).

Lewat penggeledahan yang berlangsung hingga dini hari tersebut, kepolisian menyita 12 boks berisi dokumen, 10 unit komputer, dan dua unit laptop. “Kami sedang menganalisis dokumen-dokumen yang ada,” kata Victor.

Victor menambahkan, begitu pemeriksaan dokumen dan ba-rang

bukti selesai, penyidik akan mengkroscek data dengan me-meriksa saksi-saksi lebih dahulu. Saksi yang dimaksud adalah saksi-saksi yang terlibat dalam program Pertamina Foundation serta sejumlah relawan program. “Nanti akan ada relawan yang dikroscek, apakah relawan itu memang ada apa tidak.”

Setelah menyelesaikan tahapan pemeriksaan saksi, urainya, pe-nyidik bakal melakukan gelar perkara guna menentukan ter-sangka. “Jadi, identitas tersang-kanya nanti diumumkan setelah selesai gelar perkara ya.” Di tempat terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengemukakan, pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang dilaku-kan kepolisian.

Pada prinsipnya, terang dia, Pertamina telah melakukan serangkaian audit kegiatan ter-hadap Pertamina Foundation. Menurutnya, kegiatan CSR Pertamina Foundation sudah tidak berjalan sejak 2014.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menerangkan, perkara dugaan korupsi dan pencucian uang di Pertamina Foundation, diusut setelah polisi menerima laporan dari pihak internal. Dia tak menjabarkan, identitas pelapor berikut kapan laporan dilakukan. Intinya, penindakan kepolisian dirumuskan setelah menerima laporan, memeriksa saksi, berikut dokumen audit internal.

Politisi Partai Hanura Syarifuddin Suding menekankan, pengusutan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di Pertamina Foundation, mesti diselesaikan secara menyeluruh.

Pihak-pihak yang diduga terkait masalah ini, idealnya ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. “Jangan ada yang mendapat pengecualian atau sengaja diberi peluang untuk lolos dari jeratan hukum,” katanya.

Dia menilai, upaya hukum yang ditempuh kepolisian dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi sudah menunjukkan peningkatan. Hanya, lanjut dia, penanganan kasuskasus tersebut perlu diperjelas.

Hal itu bertujuan agar perkara-perkara yang ada selesai secara cepat. “Jangan ada lagi perkara yang tidak tuntas.

Menggantung penanganannya hingga waktu yang berlarutlarut,” sarannya.

Dia menandaskan, kali ini adalah waktu yang tepat ba-gi kepolisian menunjukkan komitmennya dalam mengusut kasus-kasus korupsi dan pencucian uang. Apalagi, kasuskasus tersebut mempunyai potensi kerugian keuangan negara yang sangat besar.

“Ini momentum kepolisian untuk membuktikan kemampuan dan keprofesionalannya menangani perkara-perkara korupsi.”

Dengan keprofesionalan tersebut, diharapkan, KPK mendapat dukungan penegak hukum yang sepadan. Lewat hal tersebut, harapnya, penanganan kasus-kasus korupsi bakal berimplikasi memberikan efek jera yang lebih tegas.

Politisi Partai Hanura Syarifuddin Suding.

Oleh karena itu, lanjutnya, penyidikan kasus korupsi yang menggunakan modus apapun, termasuk menyejahterakan masyarakat, bisa dideteksi secara dini. Atau, tidak dibiarkan berkembang ke sektor lainnya.

PENGGUNAAN DANA HIBAH PERLU DICERMATI Ketua Umum LBH Fakta Anhar Nasution meminta kepolisian cermat dalam mengusut perkara dugaan koru-psi dan pencucian uang di Pertamina Foundation.

Upaya tersebut ditujukan guna menghindari lolosnya para pelaku perkara tersebut.

“Informasi mengenai penggunaan dana hibah ini, perlu dicermati,” katanya.

Menurut dia, penggunaan dana hibah perlu mendapat kejelasan. Hal itu bertujuan menjaga kredibilitas pem-beri bantuan dalam bentuk hibah.

Supaya mereka yang memberikan hibah dengan tujuantujuan mulia, tidak disangkut-

pautkan dengan perkara,” tandasnya.

Jadi, lanjut Anhar, aspek legalitas dalam pemberian hibah tersebut hendaknya juga dapat di p e r ta n g g u n g j a wa b k a n secara hukum. Terlebih, dana hibah itu berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Mau tidak mau, anggaran hibah itu tetap perlu memperoleh kejelasan. Berapa nominalnya, digunakan untuk keperluan apa saja, dan siapa pihak yang berkompeten mengeluarkan maupun menerima dana tersebut.”

Dengan begitu, penyelidikan dan penyidikan kasus ini perlu dilaksanakan secara terukur. Langkah itu ditempuh untuk menjaga kemungkinan melemahnya proses pengusutan perkara seiring waktu.

Anhar juga mengingatkan, kecenderungan menempuh gugatan praperadilan oleh tersangka, idealnya jadi pertimbangan kepolisian dalam menentukan setiap langkah hu hrm kum.

Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Victor Edi Simanjuntak.

www.lensaindonesia.com

6

BLITZ

Edisi 104/21 - 27 September 2015

Luna Maya

DITOLAK CALON MERTUA? Luna Maya dan Reino Barrack makin serius jalin hubungan. Namun kabar yang beredar, Luna tidak direstui calon mertua. Benarkah?

Suami Angel Karamoy Akui Pisah Ranjang PERCERAIAN artis seolah menjadi trand baru saat ini. Dalam beberapa bulan terkahir, sejumlah artis top memilih untuk menjadi janda. Kini kabar retaknya hubungan rumah tangga Angel Karamoy dengan Steven Rumangkang semakin kencang.

Bahkan keduanya memutuskan sudah pisah ranjang. Sempat dibantah mengenai isu ini, namun Steven memastikan dirinya sudah tidak satu ranjang dengan Angel. “Ya gitu,” jawab Steven singkat saat dihubungi wartawan, belum lama ini.

Steven terlihat enggan menjawab pertanyaan lebih lanjut awak media mengenai kelangsnungan rumah tangganya. “Gak enak-lah kalau ngobrol di depan media, nanti aja ya. Nanti lah saya bicarain. Enggak (enggak ditutupi) enggak apa-apa,” ungkapnya.

Steven membantah kalau retaknya hubungan mereka karena orang ke tiga. “Bukan itu, Angel bukan seperti itu. Aku tau benarlah istriku seperti apa. Nanti ada saatnya mas, saya akan bicara nanti ya,” tegasnya.

Pasangan yang menikah pada 26 Januari 2008 itu hanya meminta doa agar keluarganya bisa melewati cobaan yang tengah dihadapinya. “Minta doa ya, semoga aku sama anak-anak kuat dalam cobaan ini,” ujarnya sambil tersenyum.

Saat ditanya mengenai ketidak hadiran sang istri diacara ulang tahunnya, Steven mengaku kalu istrinya telah mengucapkan selamat padaya. “Nggak lah, Angel nggak lupa, Dia ngucapin kok,” terangnya.

Namun pihak Angel nampaknya masih mencoba menutupi keretakan tersebut. Adik Angel, Kezia Karamoy mengatakan bahwa ketidak hadiran kakaknya di ulang tahun Steven karena sibuk syuting.

“Iya kemarin dia nggak datang karena ada syuting.

Tapi mereka sudah saling kontak. Aku sudah datang terus kasih tahu. Terus aku nggak bisa lama karena lagi ada acara,” tutur Kezia saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kezia menjelaskan bahwa sulitnya menghubungi Angel karena kesibukan sang kakak belakangan ini.

“Yang penting dari keluarga, aku sudah wakilin, namanya juga orang entertain tiba-tiba ada callingan ya harus jalan. Itu kan sudah jadi salah satu tuntutan profesional,” tegasnya.

Kezia juga membantah mengenai pisah ranjang sang kaka dengan sang suami. “Nggak. Mereka selalu bareng. Nggak. Gimana mau dipisahin ranjangnya cuma satu. Angel juga nggak ngomong karena itu bhr gosip, buat apa diladenin,” pungkasnya.

LUNA MAYA dan Reino Barrack semakin serius menjalin hubungan. Keduanya bahkan dikabarkan telah merencanakan pernikahan. Namun, di tengah rencana bahagia itu, tersiar kabar, bahwa Luna hingga kini belum mendapat restu dari orangtua Reino.

Isu ini pun ramai jadi bahan perbincangan ketika Luna tampil di acara Pesbukers ANTV, Rabu, (16/9/2015). Kebetulan saat itu, Raffi Ahmad dan Ruben Onsu bertanya soal berita fakta atau hoax tentang kabar, ‘Orangtua Reino Barrack Tak Setuju Luna Maya jadi Calon Menantu?’

Luna pun emosi saat pertanyaan itu dilontarkan untuknya.

“Ini mah bikin sendiri, kadang-kadang bercandanya nggak lucu. Ini kan nggak ada di berita,” kata Luna.

Luna juga tak terima pertanyaan itu dikeluarkan.

Ia ingin tim kreatif acara lebih berperasaan ketika mengeluarkan pertanyaan.

“Lu kaya nggak punya perasaan aja. Kayak nggak punya orangtua aja. Ini benarbenar buat naikin rating. Ini nggak pernah ada di berita, lu pada nggak mikir si,” kata Luna Marah.

Luna juga ikut menyalahkan Raffi Ahmad atas hal ini.

Menurutnya, apa yang diceritakan pada Raffi tentang masalah pribadinya seharusnya tak diumbang di hadapan publik. “Lu kan yang ngomong-ngomong, Afi mah lemes,” kata Luna.

Karena melihat Luna emosi, pertanyaan itu pun batal dijawab oleh Luna. Raffi dan Ruben Onsu pun berusaha menenangkan Luna Maya.

Sementara usai acara, wanita kelahiran Bali ini mengaku, dia sudah siap untuk menikah. Namun, soal kapan hari dan tanggalnya, Luna memilih bungkam. “Ya, nikah mah siap, tinggal tunggu tanggal mainnya saja,” kata Luna Maya.

Sejauh ini, wanita yang pernah dekat dengan Ariel NOAH ini mengaku tengah menabung untuk biaya pernikahannya nanti. “Lagi nabung. Duitnya belum ada.

Masih ke usaha (uangnya). Kawin kan nggak murah. Semua perlu biaya,” ujar dia.

Luna juga mengungkapkan, bila tak ada hambatan, rencananya pernikahannya akan berlangsung tahun ini. “Saat ini masih dalam proses,” les katanya.

Eza Gionino Divonis Empat Bulan Rehabilitasi Narkotika ARTIS peran Eza Gionino (28) divonis empat bulan masa rehabilitasi narkoba. Putusan itu disampaikan oleh Majelis Hakim dalam sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).

“Menjatuhkan hukuman selama empat bulan dengan menjalani rehabilitasi RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat) di Cibubur (Jakarta Timur),” kata Hakim Ketua, Amat Khusaeri, di ruang sidang.

Amat menyebut, Eza telah terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika.

Karena Eza sebelumnya sudah selama kira-kira satu setengah bulan di Rumah Rehabilitasi Natura, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menjalani rehabilitasi narkotika, ia kini tinggal menjalani kira-kira dua setengah bulan sisanya di RSKO di Cibubur. “Ini lebih ke kesadaran Saudara untuk sembuh,” ujar Amat.

Eza ditangkap oleh polisi di Perumahan Cibubur Country, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (1/8/2015) kira-kira pukul 00.30 WIB. Polisi mendapati sejumlah barang bukti, yakni satu bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat 0,16 gram, satu alat isap sabu atau bong, satu cangklong, dan dua korek gas. Sebelum menjalani rehabilitasi beberapa bulan lalu, Eza sempat ditahan di rumah tahanan and Mapolres Metro Jakarta Selatan. www.lensaindonesia.com

Ungu Menjadi Produser Musik BAND Ungu mengadakan program Ungu Star Discovery untuk menemukan 10 orang dengan bakat terbaik dalam bermusik. Ungu akan menjadi produser musik untuk album kompilasi yang berisi lagu-lagu yang disajikan oleh mereka yang unggul dalam program tersebut.

Dijelaskan oleh Makki, pemain bas Ungu, untuk mendapatkan sejumlah talenta terbaik itu, Ungu mengadakan audisi dengan para peserta dengan berbagai formasi, dari penyanyi solo hingga grup.

“Macam-macam, enggak dibatasin. Mau solois, duo, band, boleh apa aja,” kata Makki dalam base camp Ungu, Jalan Tebet Barat Dalam II, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/ 2015).

Tahap pertama audisi itu dilakukan lewat YouTube. Setiap peserta, berusia 12 tahun ke atas, harus mengirim satu video singkat yang menampikan peserta itu membawakan sebuah lagu, untuk diseleksi. Tiga ratus video atas nama perorangan dan grup diterima oleh Ungu.

Tahap selanjutnya, dari 300 peserta tersebut disaring menjadi 62 peserta. Kemudian, 62 peserta itu diaudisi menjadi 10 peserta, baik perorangan maupun grup, langsung oleh para personel Ungu, yaitu Pasha (vokal), Enda (gitar), Onci (gitar), Makki, dan Rowman (drum). Kesepuluh talenta yang unggul tersebutlah yang berhak mengisi album kompilasi yang akan digarap oleh Ungu selaku tri/kmp produser musik.

Ariel-Sophie Disuruh Kawin NAZRIEL IRHAM, sang playboy dan vokalis band NOAH ini menginjak usia ke34, Rabu (16/9/2015). Semakin menua, para penggemar membanjiri media sosial dengan tagar #34yrsJourney, menandai usia bekas pacar Luna Maya dan suami Sarah Amalia ini.

“Selamat ulang tahun @ R_besar. Semoga semua mimpi terwujud dan semua perjalanan di tahun-tahun selan-jutnya penuh berkah #34yrsJourney,” tulis akun Twitter resmi NOAH yang mengawali tagar itu. Ucapan itu pun disambut penggemar.

Ada yang sekadar mengucap sela-mat. Ada pula yang mengunggah foto membawa tulisan selamat atau sen-gaja membuatkan sketsa wajah Ariel. Semua menyebut akun Twitter Ariel, sekaligus meramaikan jagat maya dengan tagarnya.

Ariel sendiri baru merespons seluruh ucapan yang telah ditujukan untuknya sejak dinihari kemarin.

“Pagi-pagi udah diselametin ulang tahun, terimakasih doa-doanya,” kicau Ariel.

Pelantun Topeng dan Separuh Aku ini menambahkan, “Dan terima kasih untuk #34yrsJourney nya, terimakasih komunitas sahabat yang banyak

banget, maaf susah balesin satu-satu, karena saya musti berangkat kerja.”

Ariel juga mendapat kejutan spe-sial dari pacarnya, Sophia Mueller (Sophie). Di akun Instagramnya, janda kembang ini mengunggah foto kue ulang tahun yang dipenuhi buah strawberry.

Ada tiga lilin menyala di atas kue itu. “Happy birthday Babe,” tulisnya sebagai caption, sama seperti yang tertulis pada kue tart-nya.

Gambar itu langsung disukai lebih dari dua ribu orang. Banyak pula yang berkomentar, ikut memberi ucapan selamat untuk Ariel. “Ciye cowonya ultah,” kata @asepirfan28. “Ki-ra-kira dikasih kado apa?” komen @vitrisetyaarifin. “Ciye, selamat ulang tahun. Cepet nikah ama Sophie ya,” cetus @ikaindahoktavia. “Semoga segera ke pelaminan dan happily ever after. Dulu saya nggak suka Ariel, habis sama Sophie, saya jadi suka. Wish all the best for both of you,” sambung @bundaiyas.

“Happy birthday kesayangan aku kang boriel sukses terus karier ber-musiknya dan semoga cepet menikah lagi dilamar tuh mbak sophienya he-hee,” kata @erni hrm yanti259.

Risty Tagor Gugat Cerai Suami Karena Tidak Sholat PERCERAIAN di kalangan selebriti semakin sering terjadi belakangan ini. Masalah ini pun tengah dialami oleh Risty Tagor dan Stuart Colling. Mengingat usia pernikahan mereka yang masih seumur jagung, tentunya membuat banyak kalangan bertanya-tanya apa yang menyebabkan rumah tangga mereka mudah goyah.

Risty Tagor pun kini mulai terbuka, mengapa, dia keukeuh ingin bercerai dengan Stuart Collin. Melalui kuasa hukumnya Ina Rachman, ia bahkan mulai berani mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan Stuart saat sebelum menikah.

“Misalkan antara sebelum dan setelah nikah itu misalnya. Ibadahnya rajin, romantis, baik sama Arsen. Setelah itu berubah total. Artinya rasa sayang, romantis, dan figur sebagai seorang bapak itu berubah setelah menikah,” kata Ina Rachman, beberapa waktu lalu.

Ina juga mengatakan, bukan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Risty akhirnya mantap mengakhiri rumah tangga. Ditekankan pula oleh Ina, tak ada KDRT yang dialami Risty saat serumah dengan Stuart. Meski begitu, sampai saat ini Risty tetap bersikukuh dengan gugatan cerainya.

“Risty hanya meminta kami untuk gugatan cerai.

Nggak ada KDRT. Kalau KDRT biarkan Allah yang membalas.” mus/lut/vv

7 Edisi 104/21 - 27 September 2015

Curang...

Sambungan Halaman 1 Di dunia maya muncul poster bergambar Sandiaga Uno yang disandingkan dengan politisi Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana (Sani) dan ada juga poster Sandiaga dengan Ridwan Kamil.

Menanggapi hal ini, Sandi, sapaan akrabnya mengaku kaget saat namanya disebut sebagai kandidat orang nomor 1 di Jakarta. “Saya kebetulan sedang di luar negeri menyelesaikan studi. Jadi kaget juga waktu mendengar isu ini makin ramai dibicarakan. Saya masih sangat awam di dunia politik dan belum seumur jagung full time menjadi politisi,” kata Sandi.

Meski demikian, Sandi menyatakan kesiapannya maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sandi juga sudah ancang-ancang ingin membenahi ibukota negara walaupun belum mendapatkan lampu hijau dari partainya. “Apa saja mengenai Jakarta akan menarik, karena ini metropolis. Jadi apa saja menarik dan akan menjadi langkah yang bagus jika Jakarta punya pemimpin yang bagus.

Jadi saya kira semakin banyak yang digadang-gadang semakin bagus akan membawa kebijakan-kebijakan DKI yang lebih baik. Tapi, kita belum melihat DKI setara dengan kota metropolis yang lain,” kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Dia yakin Jakarta bisa sejajar dengan kota-kota metropolis di dunia asalkan dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, sejumlah strategi sudah dia persiapkan, salah satunya melakukan pembenahan di se-

jumlah sektor.

“Seharusnya DKI bisa lebih baik jika dikelola dengan baik, karena kita belum melihat DKI setara dengan kota-kota metropolis yang lain,” beber dia.

“Masalah infrastruktur yang klasik, lalu dunia usaha di DKI kelas mikro menengah ikut tumbuh. Jadi selama ini bisa dikurangi dengan menumbuhkan usaha di akar rumput. Jadi PR buat kita semua,” tukasnya.

Partai Golkar tidak mau ketinggalan. Partai berlambang beringin ini mengenalkan tiga nama yang cukup berpotensi diusung melawan Ahok yaitu Tantowi Yahya, Aziz Syamsuddin dan Idrus Marham.

Abraham ‘Lulung’ Lunggana juga mengaku siap bertarung memperebutkan kursi DKI 1 apabila dicalonkan oleh PPP. “Maunya mimpi boleh dong, kali kali saja saya diusulkan jadi gubernur,” kata Lulung.

Demikian pula M Taufik dari Gerindra yang pede bisa mengalahkan Ahok nantinya jika dicalonkan partainya. “Kalau saya terpilih, bisa saja nanti muncul nama Ridwan Kamil (jadi wakilnya),” kata Taufik.

Perhelatan Pilkada DKI 2017 tidak melulu dihiasi wajah baru, Nachrowi Ramli yang tak lain tak bukan pernah dikalahkan Jokowi-Ahok di Pilgub 2012 lalu disebut-sebut bakal diusung Partai Demokrat.

“Nggak ada alasan. Karena memang dia ini sudah diplot untuk menjadi Gubernur DKI oleh partai. (Pasangannya) mungkin dari partai politik lain, yang pasti sosok Pak Nachrowi akan kita majukan sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017,” kata Ketua

Diam-diam...

Sambungan Halaman 1 1 ajudan ketua DPR, 1 pengawal pribadi ketua DPR, 1 penerjemah, 1 tenaga ahli BKSAP, 2 fotografer, 2 wartawan.

Diketahui sebagian rombongan pulang ke Tanah Air 4 September 2015, termasuk dua wartawan. Dokumen anggaran ini juga tak menyebut apakah seluruh dana yang dianggarkan benar-benar terpakai.

7 Anggota DPR tersebut adalah Setya Novanto (Ketua DPR-Golkar), Fadli Zon (Wakil Ketua DPR-Gerindra), Nurhayati Ali Assegaf (Ketua BKSAPDemokrat), Aziz Syamsuddin (anggota-Golkar), Michael Wattimena (anggota-Demokrat), Juliari P Batubara (anggota-PDIP), Tantowi Yahya (anggota-Golkar). Untuk diketahui, sesuai aturan, istri Ketua DPR memang mendapat jatah dari negara.

Anggaran tersebut diberikan dalam bentuk dolar AS. Total anggarannya mencapai $ 177.787 atau Rp 2.519.241.

790 (dengan kurs saat keberangkatan US$ 1 = 14.170).

Sekjen DPR, Winantuningtyastiti membenarkan bahwa istri Ketua DPR Setya Novanto dan istri Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ikut dalam kunjungan ke Amerika Serikat dibiayai oleh anggaran DPR (negara).

Winantuningtyastiti menegaskan anggaran yang digunakan anggota DPR untuk kunjungan kerja ke AS sesuai standar pemerintah. Pihaknya juga transparan karena biaya kunjungan kerja bisa diakses melalui website Kementerian Keuangan.

“Yang istri ketua DPR dibiayai, ada aturannya. Istri wakil ketua dibiayai. Tidak mungkin mengalokasi (dana) di luar standar yang ditetapkan pemerintah. Itu bisa diakses di Kemenkeu,” kata Winantuningtyastiti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/09/2015).

Kata dia, negara juga membiayai staf DPR yang mendampingi perjalanan itu, termasuk sejumlah wartawan yang diajak untuk meliput kegiatan pimpinan DPR yang awalnya untuk kegiatan sidang IPU di Markas PBB di Washington.

Ditanya secara rinci pembiayaan perjalanan itu, Win mengaku tidak hapal. “Mana saya tahu, saya tak ikut delegasi.

Jangan tanya data dong. Saya enggak tahu,” imbuh dia.

Yang pasti, rincian pengeluaran negara untuk 20 orang anggota rombongan ke AS itu ada dan dikeluarkan secara resmi sesuai aturan negara.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memanggil Win untuk dimintai keterangannya soal anggaran perjalanan para anggota DPR ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Namun, Win tidak menghadiri panggilan tersebut.

Kamis 17 September, MKD memutuskan untuk menjemput bola dengan datang ke kantor Setjen DPR untuk menggali informasi tentang perjalanan Dewan ke Amerika Serikat. MKD telah mendapatkan penjelasan dari Win soal biaya perjalanan dan pertemuan

Kewenangan...

Sambungan Halaman 1 Apalagi, kata dia, dalam beberapa waktu ke depan Polri berencana membangun sistem registration and identification.

“Sehingga orang yang melakukan pelanggaran di jalan, melanggar lalu lintas, itu bisa diidentifikasi dari situ,” kata dia.

Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran sebesar Rp 67,232 triliun di dalam Rancangan APBN 2016 ke DPR. Dari usulan yang diajukan, 13,52 persen di antaranya atau Rp 9,092 triliun berasal dari PNBP. Sebelumnya, MK diminta membatalkan kewenangan Kepolisian Negara RI untuk meregistrasi dan mengidentifikasi kendaraan bermotor

serta kewenangan menerbitkan surat izin mengemudi. Hal itu tidak sesuai dengan maksud konstitusi karena tugas utama Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Polri tidak seharusnya mengurus persoalan teknis seperti itu.

Permohonan diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (Koreksi) yang terdiri dari Alissa Wahid yang mewakili jaringan Gusdurian, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang diwakili Alvon Kurnia Palma, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah yang diwakili

Fraksi Demokrat DPRD DKI Lucky P Sastrawiria.

Sementara dari jalur non partai yang sudah menyatakan kesiapannya adalah mantan Menpora, Adhyaksa Dault.

“Beberapa ustaz dan tokoh agama meminta saya supaya maju di DKI. Saya bilang terima kasih dukungannya. Ya saya siap kalau amanah, saya tidak meminta jabatan tapi kalau dikasih amanah saya tidak pernah setengah hati,” kata Adhyaksa.

Munculnya para penantang disambut gembira oleh Ahok.

Bahkan ia mulai menyindir para penantangnya. Hal itu ketika Sandi melontarkan sedikit kritik soal kondisi Jakarta. Ahok balik mempertanyakan apakah Sandi punya program yang lebih jago darinya.

“Orang Jakarta akan menilai, kalau jadi gubernur dia (Sandiaga) punya program apa?

Apa yang pengen dia perbaiki?

Apa yang belum Ahok kerjakan? Ada nggak ide lebih bagus, lebih hebat dari yang Ahok lakukan. Kalau ada dan orang percaya, berarti orang akan pilih dia dong,” ucap Ahok di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).

Soal rekam jejak Sandiaga Uno sendiri, Ahok mengaku tak tahu banyak. Pasalnya, selama ini Sandiaga lebih banyak bergerak di kepartaian dan dunia usaha, belum pernah menjabat di dunia birokrat. “Ya dia kan belum pernah jadi pejabat, saya enggak tahu,” sambungnya.

Penantang lain yang pernah disindir Ahok adalah M Taufik.

Ahok pernah bercanda kepada M Taufik di depan awak Media. “Ayo kita pantasnya jadi pasangan atau pesaing?,” kata Ahok saat bergandengan tangan dengan M Taufik usai Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta, belum lama ini.

Sebelumnya, Lulung juga pernah menyindir kemampuan Ahok meniti jalur independen untuk 2017. “Mana bisa lewat jalur independen dia (Ahok)?” sindir Lulung.

Memang, syarat independen calon gubernur DKI cukup berat yakni harus mengumpulkan dukungan dalam bentuk salinan e-KTP sebanyak 750.000 lembar. Bahkan Lulung ingin agar Ahok mundur saja dari kursi Gubernur DKI karena menurutnya banyak pejabat eksekutif Pemerintah Provinsi DKI yang terlibat korupsi.

Lulung juga menambahkan, tak akan ada partai yang mau mendukung Ahok, bilapun ada maka partai itu bisa-bisa tak dipilih rakyat. “Partai yang dukung dia bisa nggak dipilih rakyat. Partai nggak pinter itu,” kata Lulung.

Dari sini kemudian beredar kabar miring jika Ahok mengumpulkan KTP pendaftar Go-Jek untuk maju di Pilkada DKI 2017. Hal itu dilontarkan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Syahrial yang bertanya kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Andriansyah mengenai isu bahwa Gubernur DKI Ahok akan menggunakan KTP pengemudi Go-Jek dalam Pemilihan Gubernur (pilgub) 2017. Syahrial menyebut KTP yang dikumpulkan telah mencapai 25 ribu.

“Silakan dicek, Pak, ini baru dengar-dengar. Katanya ada calon gubernur incumbent yang akan maju pada Pilgub 2017 melalui jalur independen,” ujar Syahrial di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (16/9/2015).

Sebelum Sjahrial menun-

pimpinan DPR dengan Donald Trump, bakal calon presiden AS. Berikut rinciannya anggaran kunker DPR ke Amerika seperti yang tersebut dalam dokumen: Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Ketua DPR RI Dalam Rangka Menghadiri Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) “TheFourth World Conference Of Speakers Of Parliament” Tanggal 29 Agustus S.D. $ September 2015 Ke New York, Amerika Serikat Sesuai Surat Tugas No: 47/D/ST-PD. LN/BKSAP-OPI/2015 Tanggal 10 Agustus Atas Nama: Drs. Setya Novanto, CS (20 orang) Mata Anggaran Dewan: 002.02.001.030.01.51.09.

1028.002.001.011.G.524211 Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Parlemen Internasional (OPI).

1. Ketua DPR Setya Novanto.

Total jatah harian (7 hari): $ 3.689, tiket pesawat $ 14.761, representasi: $ 4.000, asuransi $ 39,5. Total: $ 22.489,5 atau Rp 318.676.215.

2. Istri Ketua DPR Deisti Astriani. Total jatah harian (7 hari): $ 2.947, tiket pesawat $ 14.761, asuransi $ 39,5. Total: $ 17.747,5 atau Rp 251.482.075.

3. Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Total jatah harian (7 hari): $ 3.689, tiket pesawat $ 14.761, asuransi $ 39,5. Total: $ 18.489,5 atau Rp 261.996.215 4. Ketua BKSAP/Anggota Delegasi Nurhayati Ali Assegaf.

Total jatah harian (7 hari): $ 3.689, tiket pesawat $ 6.040, asuransi $ 39,5. Total: $ 9.768,5 atau Rp 138.419.645 5. Anggota Delegasi Azis Syamsuddin. Total jatah harian (7 hari): $ 3.689, tiket pesawat $ 6.040, asuransi $ 39,5. Total: $ 9.768,5 atau Rp 138.419.645

6. Anggota Delegasi Michael Wattimena (1-4 September 2014). Total jatah harian (4 hari): $ 2.108, tiket pesawat $ 6.040, asuransi $ 39,5. Total: $ 8.187,5 atau Rp 116.016.875 7. Anggota Delegasi Juliari P Batubara. Total jatah harian (7 hari): $ 3.689, tiket pesawat $ 6.040, asuransi $ 39,5. Total: $ 9.768,5 atau Rp 138.419.645 8. Anggota Delegasi Tantowi Yahya. Total jatah harian (6 hari): $ 3.162, tiket pesawat $ 6.040, asuransi $ 39,5. Total: $ 9.241,5 atau Rp 130.952.055 Staf khusus Ketua DPR atas nama Nurul Arifin mendapat total anggaran yang sama dengan anggota delegasi, yaitu $ 9.768,5. Kabag Set Opi DPR $ 5.905,5, Kasubag Rumga Ketua DPR $ 6.658,5, Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam $ 5.387,5, Ajudan Ketua DPR $ 6.140,5, dan Pengawal Ketua DPR $ 6.140,5.

Untuk Penerjemah Delegasi, Tenaga Ahli BKSAP, 2 fotografer, dan 2 wartawan masingmasing dijatah $ 5.387,5.

Soal anggaran Rp 2,5 miliar ini, sudah pernah disebutkan oleh Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang. Angka itu didapat Junimart dari dokumen yang diperoleh dari pihak Sekretariat Jenderal DPR. “Rp 2,5 miliar, sudah masuk (pulang ke Indonesia lagi) tanggal 4 September,” kata Junimart Girsang di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Namun Junimart mempermasalahkan besarnya jumlah rombongan. Dia menyoroti posisi staf khusus Ketua DPR. “Jumlah 20 orang tidak termasuk anggota keluarga. Dan istilah staf khusus itu tidak dikenal di DPR,” kata politisi PDIP ini. tor/nrl/lico

Dahnil Anzar.

Sidang perdana digelar pada Kamis (6/8/2015) dan dipimpin hakim konstitusi Manahan Sitompul. Mereka mempersoalkan Pasal 15 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 64 ayat (4) dan (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan (3), Pasal 72 ayat (1) dan (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal-pasal ini memang menjadi dasar polisi menyelenggarakan registrasi, identifikasi, dan penerbitan SIM. Namun, sejumlah pasal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

“Jika melihat konsep dasar kepolisian sebagaimana yang

dimaksud konstitusi, maka kewenangan tersebut tidak ditemukan. Dua undang-undang itu secara salah kaprah memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk mengurus hal-hal teknis,” kata kuasa hukum Koreksi, Erwin Natoesmal Oemar.

Menurut Erwin, tugas utama polisi adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. “Namun, masyarakat tidak pernah terlayani dan penegakan hukum kerap disalahgunakan,” ujarnya.

Sebagai pembanding, pemohon kemudian mencontohkan praktik pengurusan SIM di negara lain. Di Malaysia, urusan itu dikerjakan Departemen Transportasi Darat. Model serupa diterapkan di Singapura, Inggris, India, dan Amerika Serikat. dan/hkmp

taskan pertanyaannya, pimpinan Banggar DPRD Mohamad Taufik menyelanya. “Calon gubernur incumbent ya Pak Gubernur Ahok,” ujar Taufik. ”Saya tidak bilang begitu, Pak. Terserahlah, tapi saya bukan bilang begitu,” lanjut Sjahrial.

Politisi PDI Perjuangan pun melanjutkan pertanyaannya, “Katanya, yang mau daftar GoJek itu harus pakai KTP. Dengar-dengar KTP itu dijadikan sebagai syarat dukungan agar bisa maju sebagai calon independen. Dengar-dengar juga, Pak, sekarang KTP yang dikumpulkan sudah mencapai 25.000,” beber Sjahrial.

Mengenai pertanyaan Sjahrial, Andri mengaku tidak bisa menjawabnya. Sebab, hal tersebut bukanlah wewenang dirinya. Andri menegaskan bahwa dia tidak pernah mencampuri urusan internal GoJek. “Nggak ada urusan sama kita mau kumpulin KTP atau apa, nggak ada urusan. Itu kan bukan domain kita,” ujar Andri.

Menyikapi hal tersebut, Ahok menyebut anggota DPRD DKI tersebut lucu. Menurutnya, wakil rakyat itu tidak mengerti persyaratan bagi calon independen yang maju sebagai calon gubernur.

“Itu mah lucu banget. Kadang-kadang DPRD kalau ngomong, saya pikirnya lucu juga. Dia enggak ngerti persyaratan dukungan KTP seka-

rang,” katanya.

Menurut Ahok, ada perbedaan mekanisme persyaratan calon independen pada Pilkada DKI 2012 dan 2017.

Pada Pilkada 2012 lalu, calon gubernur independen hanya perlu mengumpulkan hingga 1 juta KTP DKI. Sementara pada Pilkada DKI 2017, calon Gubernur independen harus dapat dukungan dari warga dengan identitas lengkap.

“Dukungan sekarang bukan kayak Pilkada 2012 cuma kasih KTP, sekarang harus isi formulir, nomor telepon, alamat tanda tangan basah, emangnya gampang? Itu isi formulir, KTP Go-Jek kasih ke saya,” lanjutnya.

Ditambahkan mantan Bupati Belitung Timur, tidak hanya pengendara Go-Jek yang mengumpulkan KTP buat dirinya. Warga yang tinggal di bantaran kali, yang tempat tinggalnya pernah dibongkar juga ikut mengumpulkan KTP. “Kalau gitu kenapa kamu enggak bilang, orang yang saya bongkar-bongkarin kasih KTP ke saya, kalau gitu saya jangan bongkar kios, jangan bongkar rumah, jangan bongkar sungai, bahaya dong,” urainya.

Bahkan Ahok menegaskan dia berbeda dari oknum anggota DPRD DKI lainnya. Ia mengatakan, tidak akan mencari kesempatan agar warga DKI memilihnya di Pilkada DKI 2017. “Makanya saya bilang,

Akil...

Sambungan Halaman 1 KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan Joncik Muhammad dan Ali Halimi sebagai pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Empat Lawang periode 20132018. “Terhadap penetapan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang tersebut, terdakwa selaku bupati incumbent tidak meneri-ma hasilnya,” ucap JPU Rini.

Setelah itu, sambung jaksa, Budi dan istri pergi ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan pengacara. Lalu diputuskan, Budi akan mengajukan gugatan ke MK. Setelah sidang pertama, terdakwa dihubungi Muhtar Ependy yang mengaku sebagai konsultan pilkada dan mempunyai hubungan dekat dengan Akil Mochtar. “Selanjutnya, pada 26 Juni 2013, terdakwa mengadakan perte-

muan dengan Muhtar Ependy di Food Court Mall Kelapa Gading Jakarta,” tandas Rini.

Kemudian, tutur jaksa, pada akhir Juni 2013, sebelum sidang pembacaan putusan sela, Muhtar dihubungi Akil yang menan-yakan imbalan dari terdakwa. Permintaan Akil Mochtar terse-but kemudian disampaikan ke-pada terdakwa, bahwa Akil meminta 10 mpek-mpek. “Yang maksudnya adalah Rp 10 miliar,” tandas Rini.

Selanjutnya, Muhtar meminta agar Budi Antoni menyetorkan uang itu ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar cabang Jakarta. Budi lalu meminta sang istri, Suzana untuk menyetorkan uang permintaan Akil.

Beberapa hari kemudian, saat proses sidang berjalan, Akil kembali meminta Rp 5

Kerja...

Sambungan Halaman 1 “Nantinya langsung disetor ke negara,” tuturnya.

Asimilasi, kata Akbar, adalah proses pembinaan terhadap warga binaan melalui penyatuan kehidupan dengan masyarakat. Antasari akan menjalani asimilasi hingga dua pertiga masa tahanannya.

Antasari adalah terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Antasari 18 tahun penjara pada 18 Februari 2010. Pada 2011, peninjauan kembali kasusnya ditolak Mahkamah Agung.

Akbar menyebutkan, bila tahun depan Antasari mendapat remisi, pada akhir 2016 ia sudah bisa diusulkan mendapat pembebasan bersyarat.

Sebelumnya, Antasari pernah mendapat remisi pada 17 Agustus lalu. Terakhir, ia mendapat tiga jenis remisi sekaligus selama 11 bulan pada 17 Agustus 2015 lalu, yakni remisi umum 6 bulan, remisi istimewa 3 bulan, dan remisi pemuka 2 bulan. Total remisi yg sudah diterimanya sebanyak 43 bulan 20 hari.

Mohammad Handoko Halim, pemilik kantor notaris yang menjadi tempat Antasari Azhar menjalani proses asimilasi mengaku bingung ketika harus menentukan berapa besaran gaji mantan Ketua KPK itu.

Cerita itu disampaikan Handoko, ketika ditanya soal proses asimilasi Antasari Azhar.

“Aduh, ini mantan ketua KPK mau saya gaji berapa ya?

Sulit menentukannya karena dalam lembar pengajuan asimilasi ada kolom gaji yang harus diisi,” kata Handoko di kantor notaris yang berlokasi di Jalan Soleh Ali, Tangerang, Banten, Kamis (17/9/2015).

Handoko yang tidak bisa menentukan besaran gaji kemudian berdiskusi dengan Antasari sehingga ditetapkan nilai Rp 3 juta sebagai bayaran tiap bulan. Angka tersebut kemudian disetujui pihak LP sebagai bayaran per bulan yang akan disetorkan seluruhnya kepada negara karena status Antasari yang masih dalam proses pembinaan. Tentu, gaji ini tak sebanding dengan gaji Antasari Azhar yang saat masih menjadi Ketua KPK.

Korupsi...

Sambungan Halaman 1 terkait langsung dengan gerak cepat yang bersangkutan mengobrak-abrik kantor RJ Lino itu.

Terkait dengan panitia kerja (Panja) Pelindo II yang dibentuk DPR RI, Tjipta Lesmana menyatakan panja tidak akan bisa membongkar skandal Pelindo II ini. DPR seharusnya membentuk Pansus yang bisa membongkar kasusnya seperti halnya Pansus Bank Century. “Polisi dan DPR bisa bersinergi, polisi dari aspek yuridisnya sedang DPR

masuk dari aspek politiknya untuk membongkar skandal Pelindo II yang masih menyimpan rahasia,” imbuhnya.

Belajar dari pembentukan pansus di DPR berkaitan dengan kasus yang melibatkan pejabat negara, kerap masuk angin, Tjipta Lesmana hal yang sama tidak terjadi pada pansus Pelindo II. “Jangan sampai pansus layu sebelum berkembang, alias masuk angin,” tegasnya.

Banyak kasus-kasus besar di republik ini yang pada akhirnya diselesaikan secara adat. “Sa-

tuduhan anggota DPRD itu, dia pakai ‘baju’ dia, dipakai ke saya.

Dia enggak tahu saya beda sama mereka. Bagi saya, kalau ada yang lebih baik dari saya, harus pilih dia dong,” kata Basuki.

Ahok juga mengaku saat ini dirinya belum ada tawaran dan menganggap semua partai baik termasuk Partai Gerindra yang mengantarkannya juara di Pilgub 2012 lalu. “Menurut saya, semua partai rata-rata baik, hubungan saya baik sebenarnya. Gerindra baik, NasDem baik. PDIP baik. PAN juga baik.

PKB juga baik,” kata Ahok.

“Saya jujur lebih suka pemilu DKI diikuti banyak pasangan, karena DKI beda dengan daerah lain. Kalau daerah lain kan nggak pakai 20 atau 30 persen, suara terbanyak akan menang. Nah kalau suara terbanyak menang kamu harus mendorong sebanyak mungkin calon. Supaya kamu dapat dikitpun kamu jadi.

Tapi kalau DKI, makin dikit makin bingung. Karena otomatis sama 50 persen plus satu. Dua pasang ikut lebih baik. Langsung nggak usah dua putaran kedua. Lebih nggak capek. Jadi kalau buat saya pribadi, DKI dorong sebanyak mungkin calon. Supaya apa? Bukan keuntungan saya.

Kalau buat saya lebih baik dua pasang aja. Sama kan mesti 50 plus satu. Tapi kalau banyak orang Jakarta punya pilihan,” pungkasnya. sof/jj/did/kur

miliar melalui Muhtar. Budi Antoni pun menyetujui permintaan Akil dan kembali meminta istrinya untuk mengantarkan uang sebesar 500 ribu dolar AS ke BPD Kalbar cabang Jakarta. “Pada 31 Juli 2013, panel hakim MK yang diketuai Akil Mochtar memutus perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang sesuai permohonan yang diajukan terdakwa,” tandasnya.

Selain didakwa menyuap Akil, Budi dan istrinya juga didakwa memberikan keterangan palsu ketika diperiksa sebagai sak-si dalam sidang korupsi dan pencucian uang terdakwa Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Atas tindakannya, Budi Antoni dan istri diancam pidana dalam Pasal 13 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. hrm “Wah, kamu enggak dapet apa-apa kalau begitu selama kerja di sini?” kata Handoko kepada Antasari setelah menandatangani surat pengajuan Asimilasi. “Mau bagaimana lagi, itu sudah peraturan,” jawab Antasari.

Selain itu, Handoko sempat berpikir bahwa Antasari tidak akan betah menjalani asimilasi di kantornya. “Saya sempat cemas dia tidak betah. Tapi dia menerima apa adanya keadaan di kantor ini. Tentunya berbeda dengan kantornya ketika menjadi Ketua KPK dulu,” ujar Handoko yang ternyata sahabat Antasari sejak kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Menurut Handoko, status Antasari di kantor notaris tersebut adalah konsultan atau staf ahli berdasarkan pengalamannya selama berkarir di bidang hukum. Antasari yang memulai asimilasi pada 14 Agustus 2015 akan mengahiri masa asimilasi pada November 2016 atau hingga dia menerima status bebas bersyarat.

“Dalam perjanjian dengan LP tidak disebutkan berapa bulan, tapi dilakukan sampai bebas bersyarat dengan ketentuan dia tidak melanggar hukum,” kata Handoko. ans/ moy/tm ran saya masyarakat harus ikut mengawal dan mengawasi kinerja DPR mengusut skandal Pelindo II, supaya tidak ada penggebosan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Tjipta Lesmana juga menganjurkan wartawan bisa memfasilitasi perdebatan antara Dirut Pelindo II RJ Lino dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Keduanya perlu didengarkan perdebatannya mengenai semua isu yang terjadi di Pelindo II. “Belum tentu juga RJ Lino bersalah, jadi perlu dikasih kesempatan berbicara. Salah satunya dengan membuka forum dialog antara Lino dan Rizal Ramli,” demikian Tjipta Lesmana. sam/dem www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 104/21 - 27 September 2015

Khilda Baiti Rohma ‘Ratu Sampah’ dari Bandung Oktria Maria Jayantie alias Rere.

Wanita Lesbi Dalang Penipuan Dilaporkan Polisi NY (36), korban penipuan penjualan tiket konser Bon Jovi fiktif oleh Oktria Maria Jayantie alias Rere akhirnya melapor ke Polsek Wonocolo, Sabtu (12/09/ 2015). Warga Surabaya ini mengaku menjadi korban sindikat penipuan via online saat ditawari paket nonton konser Bon Jovi pada 11 Agustus 2015. Ny memesan tiket VIP untuk 2 orang. Ia lantas mentranfer uang ke rekening BCA 1990751460 atas nama Oktria Maria Jayantie senilai Rp 7.000.000. Namun hingga hari H konser, tiket tidak kunjung diterimanya.

“Kedatangan saya ke polisi (Polsek Wonocolo) untuk melaporkan perbuatan Rere. Orang ini sangat berbahaya. Dia sering menggunakan media sosial untuk menipu orang-orang. Sepak terjangnya harus dihentikan,” kata Ny dalam keterangannya seperti diterima lensaindonesia.com, Senin (14/09/2015).

Penyidik Polsek Wonocolo membenarkan adanya laporan penipuan yang dilakukan Rere. Hal itu tertulis dalam LP no: LP/77/IX/2015/JATIM/RESTABES SBY/SEKWNCL. “Benar korban telah melaporkan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo 372 KUHP,” terang penyidik.

Lensaindonesia.com sebenarnya telah menerima banyak laporan penipuan yang dilakukan Rere. Wanita penyuka sesama jenis ini tidak hanya menjalankan aksinya di Surabaya saja melainkan juga di Jakarta. “Basis operasinya di Jakarta. Dia tidak bekerja sendiri. Ada tim dan ada bosnya. Cara bekerjanya cukup rapi. Setelah menipu korban, dia langsung pindah kontrakan,” ujar teman Rere kepada Lensaindonesia.com, sebut saja inisial An. Ditambahkan An, pihaknya pernah bekerja bersama Rere. Namun dia dan teman-teman sekantor sering ditipu. “Dia tega banget sama teman-teman sekantor. Awalnya didekati terus dia (Rere) berpurapura pinjam uang dan barang. Setelah itu dia kabur,” terangnya.

Hasil uang dari menipu, kata An, kemudian digunakan untuk membeli narkoba. Dari sini Rere mulai ketagihan. Hampir semua teman-teman, relasi, hingga saudaranya kena tipu. Hingga akhirnya dia bergabung dengan sebuah sindikat penipuan via online.

Bersama teman-teman barunya, Rere membuat sebuah proposal. Dan, proposal itu ditawarkan ke sejumlah teman dan relasi. “Dia kerjanya cuma menjual proposal bodong. Isinya memang cukup meyakinkan, tapi sebenarnya itu cuma modus saja,” tutur An. Terbaru, Rere dan Event Network Inc membuat proposal untuk event golf dengan tema Indonesia Series Golf Tournament 2015. Disebutkan dalam proposal, event golf tersebut diselenggarakan di 6 kota besar, seperti Batam, Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Makasar, dan Bali. Setiap peserta dikenakan biaya Rp 50 juta.

Namun, diduga ini hanya akal-akalan Rere dan timnya untuk kembali mencari korban selanjutnya.

Sementara kata Ny, selama berkomunikasi dengan Rere, pelaku sering menyebut nama bosnya. Dia tidak bekerja sendiri, melainkan sudah terkoordinir. “Dia ngaku punya bos orang China. Katanya dia ditugasi untuk membuat proposal sekaligus menawarkan jasa event ke sejumlah orang. Yang jelas ini sebuah sindikat,” imbuh Ny. Ny berharap polisi bisa segera mengungkap sindikat penipuan via online tersebut. Sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya. “Saya mendapat kabar dari teman-teman di Jakarta dan Surabaya, Rere sudah melakukan banyak penipuan. Saya berharap sepak terjang Rere dan sindikatnya bisa dihentikan,” pungkas Ny. nov

DPO KASUS PENIPUAN VIA ONLINE

Nama: Oktria Maria Jayantie Panggilan: Rere Usia: 27 tahun Asal: Tretes, Prigen, Pasuruan Jenis Kelamin: Perempuan Tertarik: Perempuan alias lesbi Pekerjaan: Marketing abal-abal, tukang tipu Hobi: Diduga pengguna narkoba Modus: Menawarkan proposal palsu, event bodong, tiket fiktif, dll Sindikat Penipuan: via online, tlp, bbm, medsos Korban: Teman, saudara, relasi Domisili: Jakarta, alamat tidak jelas alias pindahpindah kontrakan

Bagi yang mengetahui keberadaannya dimohon hatihati. Sebab pelaku mahir merayu korban. Alangkah baiknya jika segera melapor ke kepolisian setempat.

www.lensaindonesia.com

Gadis itu bernama Khilda Baiti Rohma.

Usianya baru 23 tahun. Ia bercita-cita menjadi tukang insinyur seperti sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”. Agar citacitanya tidak kandas di jalan, Khilda menimba ilmu di Fakultas Teknik Lingkungan, Universitas Pasundan.

Untuk itu, Khilda rela menjadi loper koran dan kerja serabutan. Tapi belum selesai kuliahnya, Khilda malah jatuh cinta dengan sampah.

Khilda Baiti Rohma

PENGUJUNG tahun 2006, seorang gadis yang nyantri di Pesantren Persatuan Islam Bandung, tertegun melihat lelaki renta pengumpul sampah. Lelaki bernama Ujang itu, setiap hari datang memungut sampah ke rumah neneknya di Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

“Lelaki tua itu sangat rajin sekali. Ia mengumpulkan sampah, dari satu rumah ke rumah lain,” ujar sang gadis bernama lengkap Khilda Baiti Rohma saat itu.

Penasaran dengan lelaki tua pengumpul sampah yang setiap hari datang ke rumah neneknya, Khilda mencoba untuk berkenalan. “Saya akhirnya tahu, kalau kakek pengumpul sampah itu bernama Ujang. Biar lebih keren, namanya saya ganti dengan Pak Teddy,” ucap Khilda tersenyum kecil. Senyumnya itu, alamak, sungguh memikat hati.

Dari perkenalan singkat dengan Ujang alias Pak Teddy, Khilda akhirnya mendapat informasi, jika lelaki pengumpul sampah itu sudah mengabdi 35 tahun.

“Pak Teddy punya 8 orang anak.

Tapi gaji yang diterimanya setiap bulan, hanya Rp 250 ribu.

Bayangkan, bagaimana seorang pengumpul sampah bisa makan, dengan gaji hanya Rp 250 ribu,” kata Khilda prihatin.

Tidak hanya prihatin, batin gadis kelahiran 14 Juli 1988 itu juga memberontak. Ia sedih melihat rendahnya kepedulian pemerintah terhadap para pengumpul sampah di Indonesia.

Tapi, Khilda tidak mau mengutuk kegelapan. Bekas editor konten paseban.com itu lebih memilih untuk mulai menyalakan lilin.

“Kisah Pak Teddy, memotivasi saya untuk membantu pendapatan para pengumpul

sampah. Awal tahun 2007, bermodal uang saku yang paspasan, saya mengajak para pengumpul sampah di lingkungan terdekat, agar memilah sampah organik dan nonorganik. Sampah organik, diolah menjadi kompos. Sampah nonorganik, dibuat menjadi aneka kerajinan,” ujar Khilda.

Inspirasi membuat kerajinan dari sampah nonorganik, diperoleh Khilda sewaktu menjadi relawan korban tsunami Aceh.

“Waktu di Aceh, saya lihat ada aneka kerajinan dari sampah.

Setelah saya tanya, perajinnya ternyata orang Bandung. Saya pikir, kenapa tidak bikin kerajinan sampah saja? Setelah latihan di Cimahi, saya bisa pula bikin kerajinan sampah,” ucap Khilda.

Usaha Khilda mengajak pengumpul sampah memilah sampah organik dengan nonorganik, awalnya sempat mendapat cibiran. Maklum saja, Khilda hanyalah gadis yang baru kuliah di Fakultas Teknik Lingkungan, Universitas Pasundan, Bandung. Kendati mendapat cibiran, tapi Khilda tidak patah arang. Pengalaman sebagai volunteer pada sebuah LSM sewaktu duduk di bangku SMU, membuat Khilda menjadi gadis tangguh. Apalagi, LSM bernama Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi Bandung yang ikut membesarkan Khilda, bergerak di bidang pengolahan sampah.

Pengalaman Khilda makin bertambah, manakala kampus tempatnya kuliah, meminta Khilda menjadi pendamping masyarakat di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Cimahi. Tugas pendampingan selama 6 bulan itu, tidak disiasiakan Khilda. Ia mendorong masyarakat membuat kompos

dan aneka kerajinan.

Pulang dari tugas pendampingan di Cimahi, Khilda tidak mau berkubang teori di kampus. Bersama dosen Universitas Pasundan, Khilda membuat pelatihan pengolaan sampah di berbagai di tempat. Tidak itu saja, bersama Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Khilda juga melatih warga Desa Cikidang, Sukabumi.

Selepas melatih warga mengolah sampah, Khilda mendapat kerja praktik di Kelurahan Baros dan Kelurahan Cigundul, Sukabumi. Selama praktik di kedua desa, Khilda berhasil mendorong puluhan ibu-ibu membuat kerajinan sampah.

Khilda juga menggagas pasar rakyat untuk pemasaran kerajinan sampah.

Siapa sangka, upaya Khilda mendorong ibu-ibu membuat kerajinan sampah dan menggagas kehadiran pasar rakyat, mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri. Sekitar tahun 2009, Kemendagri menetapkan Kabupaten Sukabumi sebagai peraih Government Award bidang pengolahan sampah.

Prestasi Bercampur Duka Sekelindan dengan keberhasilan Sukabumi meraih penghargaan dari Kemendagri, Khilda yang tinggal di Cibeureum, Cimahi Selatan, mendapat informasi dari teman-temannya sesama pegiat sampah, soal pemilihan pemuda pemimpin perubahan yang digelar sebuah lembaga bernama Ashoka.

Khilda disarankan ikut dalam pemilihan bertajuk Young Change Maker Ashoka tersebut.

Setengah ragu-ragu, Khilda akhirnya mengirim gagasannya soal air dan sanitasi. Gagasan itu dikemas dalam tulisan berjudul

“Managemen Pengelolaan Sampah, Berbasis Peningkatan Kesejahteraan bagi Para Pengelola Sampah”.

Di luar dugaan, tulisan Khilda akhirnya ditetapkan sebagai tulisan terbaik nasional. Khilda pun dinobatkan sebagai peraih Young Change Maker Award 2009. “Sebelum menjemput penghargaan, uang di kantong saya hanya Rp 3 ribu. Saya kemudian menemui kakek, untuk minta uang dan menyampaikan penghargaan yang saya dapat,” ujar Khilda.

Oleh kakek, Khilda diberi uang Rp 50 ribu. Waktu itu, Khilda sama-sekali belum tahu, bahwa dia akan dinobatkan sebagai pemenang. Sebab panitia baru hanya memberi tahu, bahwa Khilda termasuk nominator pemenang. Walau begitu, kakeknya dengan penuh keyakinan mengatakan, bahwa Khilda akan menjadi juara.

“Beliau, menyuruh saya untuk pergi. Sesampai di lokasi acara, saya ternyata memang diumumkan sebagai juara. Saya senang dan ingin mengabari kakek. Begitu acara usai, saya cepat-cepat pulang. Tapi sesampai di rumah, kakek sudah tiada.

Itulah prestasi yang penuh duka bagi saya. Sampai sekarang, saya tak bisa melupakan,” cerita Khilda penuh haru.

Usai kepergian kakeknya, Khilda mencoba bangkit. Bermodal dana proyek Ashoka yang menobatkannya sebagai peraih Young Change Maker Award 2009, Khilda mengembangkan pengolahan sampah ke berbagai daerah.

Saat itu, Khilda bertemu seorang wartawan pikiran rakyat yang kemudian mengusulkan Khilda, sebagai nominator Sampoerna Pejuang 9 Bintang.

Gelar Nominator Sampoerna Pejuang 9 Bintang, membuat nama Khilda semakin melambung. Ketika Bank Danamon kembali menggelar ajang Danamon Award, untuk mengapresiasi putra-putri bangsa yang memberi inspirasi, nama Khilda masuk nominasi. Dalam proses pemilihan, Khilda terpilih sebagai peraih Danamon Award 2011.

Kesuksesan itu, membuat Khilda semakin terkenal. Mahasiswi berkerudung ini bertemu dengan Herman Riyadi, akademisi dari Universitas Ciputra, Jakarta. Herman mengajak Khilda, bekerja sama mengelola sampah penangkaran kera di Tanggerang. Sampah penangkaran kera itu, berupa kulit pisang dengan jumlah 4 sampai 5 ton setiap bulan.

“Kulit pisang sisa monyet, kami kelola menjadi minyak sampah. Sekarang, sudah lewat masa uji coba dan desain proyek.

Kami juga sudah temukan investor, tinggal menunggu realisasi pendanaan. Investor yang merupakan perusahaan minyak wangi dan kosmetik itu, tertarik menjadikan minyak sampah berbahan metanol, untuk minyak wangi dan kosmetik,” kata Khilda.

Khilda juga dipercaya mengelola sampah mal di Cikarang Barat, sampah pertambangan di Ternate dan Papua. Bersama Asosiasi Selebritis Indonesia atau anak-anak Menteng, dia ikut pasar rakyat di Den Haag memasarkan kerajinan sampah nonorganik. Akhir tahun 2012 juga ada tawaran untuk ke Australia.

Di ujung percakapan, Khilda yang masih tertutup bicara soal cinta, berharap kaum muda di Indonesia, tidak menganggap remeh sampah ataupun pengumpul sampah. “Sampah bisa menjadi persoalan serius bila tidak dikelola. Pengumpul sampah adalah pahlawan yang perlu diberdayakan, sehingga bisa sejahtera,” ucap owner Sampahkoe ini.

Pada akhirnya, Khilda yang datang ke Kota Payakumbuh bersama Ketua Yayasan Danamon Peduli Boniara Siahaan, harus mengungkapkan dalam hatinya, Your Succes is Not Final. “Hati kecil saya berbisik, kesuksesan kamu belum final.

Hatur Nuhun, Uda,” ucap Khilda, seraya bersiap-meninggalkan Payakumbuh, di sore penuh gerimis itu. pad/esk

Dari Jurnalis Televisi Menjadi Travel Blogger MENGEJAR hasrat untuk traveling membuat Marischka Prudence meninggalkan zona nyamannya. Sebagai travel blogger, ia menemukan kenikmatan yang tidak didapat dibanding saat bekerja kantoran. Terutama saat cerita yang ia tuangkan mendapat apresiasi yang membuatnya bangga.

Sebelumnya, Pru, begitu sapaan akrabnya, lebih sering tampil di layar kaca sebagai reporter salah satu televisi berita nasional. Namun, kini ia hanya mengisi waktunya sebagai traveller sekaligus travel blogger. Apa yang membuatnya memilih dunia baru ini ?

Pru bercerita, awalnya di tahun 2010, ada 10 orang yang diberi pelatihan diving oleh kantornya. Sebetulnya, Pru tidak termasuk salah satunya, tapi karena salah seorang temannya berhalangan, maka ia yang menggantikan.

Sejak mempunyai lisensi diving, akhirnya ia malah diminta untuk membawakan program traveling. Dan ternyata ia jadi keterusan dan jatuh cinta dengan traveling. Saat itu ia seperti baru mengetahui dunianya yang sesungguhnya. Dan segera memutuskan ingin hidup dari bidang ini.

Pru memang lahir bukan dari keluarga penyuka petualang.

Tapi, keluarganya memang selalu memberinya banyak kebebasan.

Orang tuanya selalu mengembalikan kepada sang anak, apa pun pilihan hidup beserta resikonya. Memang, kakaknya sem-

Marischka Prudence

pat menasihati, ketika ia memutuskan melepas pekerjaan sebagai jurnalis televisi, paling tidak ia sudah harus memiliki tabungan yang cukup untuk hidup selanjutnya. Pru pun kembali mengisi blog pribadi yang sudah lama ia tinggalkan.

Ia merasa tertantang untuk menghasilkan tulisan traveling yang berbobot. Walaupun ada yang bertanya, apakah dengan hanya memiliki blog bisa meng-

hasilkan uang ? Tapi baginya, memiliki blog itu seperti mempunyai bayi. Ketika bisa diterima dan disukai, itu menjadi suatu kebanggaan, karena ia berhasil membesarkan sesuatu dari nol.

Jadi, kalau memang sudah jalannya, Pru yakin rejekinya juga bisa mengalir dari situ. Pru, yang merupakan adik dari mantan presenter, Chantal Della Concetta ini, pun bersyukur bisa menikmati pilihan hatinya.

Ia bisa mengatur jadwal sendiri, menentukan prioritas destinasi yang ingin dikunjungi, dan bebas bereksplorasi ketika traveling. Mungkin bedanya, bila dulu ia muncul di televisi, sekarang tidak. Tapi ia tak merasa sayang, toh memang sudah kenyang selama 4,5 tahun bekerja di dunia televisi.

Dalam blog miliknya yang bertajuk Life Is An Absurd Journey, Pru menuangkan berbagai

kisahnya selama traveling ke berbagai tempat. Biasanya, perempuan kelahiran 27 Juli 1984 ini memilih semuanya secara spontan. Begitupun soal budget, bagi Pru itu adalah hal nomor satu yang harus dipikirkan. Pasalnya, budget berkaitan dengan tiket sampai akomodasi.

Pru mengaku lebih suka mendatangi tempat-tempat menarik yang masih jarang dikunjungi orang banyak. Mengaku masih jauh dari kata sukses, namun Pru cukup bangga dengan hasil yang telah ditelurkan dari isi blognya.

Paling tidak, blognya ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Pru mengaku termasuk tipe traveller versi koper. Menurutnya, koper itu lebih praktis untuk menata barang. Selain itu, ia juga paham kondisi fisiknya yang belum tentu kuat menggendong backpack kemana-mana. Ia baru membawa backpack kalau tujuan travelingnya masuk ke hutan.

Sepanjang pengalamannya tentu ada destinasi favorit Pru. Di Indonesia, ia sangat suka dengan Misool, yang ada di Raja Ampat bagian selatan. Pemandangan di sana sangat keren dan jauh lebih indah dari spot lain di Raja Ampat. Kalau di luar negeri, favoritnya adalah New Zealand. Dan kalau ditanya, ia ingin pergi kemana lagi? Ia akan memilih Misool, meskipun di sana fasilitasnya seadanya, dan belum tentu semua orang nyaman. Tapi ia sangat menyukainya. ind

NASIONAL Edisi 104/21 - 27 September 2015

Tidak Mau Kalah dengan Gaji Para Dirut BUMN

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bersama Ketua DPR RI Setya Novanto hadir dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Gara-gara Fadli Zon, Anggota DPR Gerindra Dilarang ke LN DIDUGA gara-gara Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai mengikuti sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, Amerika Serikat 2 September 2015 lalu, saat ini Fraksi Partai Gerindra mengeluarkan perintah bagi kadernya di DPR untuk tidak melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri (LN).

Hal tersebut seperti yang tertulis dalam surat resmi Fraksi Partai Gerindra A.515/F.P-GERINDRA/DPR-RI/ IX/2015 yang ditandatangani Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani dan Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis, tertanggal 8 September 2015.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa membenarkannya surat tersebut. Dia tidak membantah sedikit pun. “Iya itu benar. Itu penangguhan, bukan larangan. Itu memang sudah dari dulu sikap Gerindra. Kita sangat selektif akan hal tersebut,” ujar Desmond seperti dikutip liputan6 Rabu (16/9/2015).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari Fraksi Gerindra melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka mengikuti sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, Amerika Serikat.

Namun, di luar agenda tersebut, Fadli bersama Ketua DPR Setya Novanto bertemu dan menghadiri konfrensi pers bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di hadapan pendukungnya.

Ada 212 Pejabat Terlibat Korupsi INDONESIA Corruption Watch (ICW) mencatat ada 212 pejabat atau pegawai Kementerian dan Pemda melakukan tindak pidana korupsi. Pekerjaan dengan latarbelakang pejabat adalah yang paling banyak melakukan kejahatan luar biasa tersebut. “Latar belakang tersebut (pejabat) adalah aktor paling banyak terjerat kasus korupsi,” ungkap peneliti ICW, Wana Alamsyah, kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/9).

Lalu, tambahnya, di urutan kedua ada 97 kasus korupsi yang dilakukan pihak swasta, mulai dari direktur, komisaris, konsultan dan pegawai swasta.

Kemudian 28 orang berlatar belakang kepala desa, camat dan lurah. Bukan hanya itu, korupsi juga dilakukan oleh lurah, kepala desa, camat setidaknya ada 28 orang yang terjerat kasus korupsi, 27 orang kepala daerah, kepala dinas 26 orang, anggota DPR, DPRD dan DPD sebanyak 24 orang.

Kemudian, 12 orang dari kalangan pejabat atau pegawai lembaga negara lain, 10 dar lembaga negara lain seperti direktur, pejabat, dan pegawai BUMN dan BUMD, serta 10 orang dari lingkungan kelompok masyarakat, dari pejabat atau pegawai bank 10 orang.

Dari data ICW, modus yang sering digunakan oleh tersangka korupsi adalah penggelapan. “Meskipun kasus yang termasuk infrastruktur tergolong lebih rendah dari non infrastruktur, tapi kerugian negara yang ditimbulkan hampir dua kali lipatnya,” tukas dem Wana.

Latah, Gaji Presiden Jokowi Naik Rp200 Juta Rupiah Gaji Dirut BUMN Rp 200 sampai 500 juta per bulan. Padahal BUMN bawahannya Presiden.

SETELAH menyetujui kenaikan tunjangan anggota DPR, Presiden Jokowi berencana akan menaikkan juga gajinya, juga gajinya Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rencana itu didukung oleh partai pengusungnya, PDIP. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan berpendapat, gaji Presiden Indonesia seharusnya paling tidak Rp 200 juta per bulan. “Kalau dilihat dari tanggung jawab, kompleksitas masalah dan beban kerja sebagai Presiden, gaji sebesar itu wajar. Sekarang ini sekitar Rp 62 juta saja,” kata Trimedya Panjaitan, Rabu (16/9/2015).

Alasan lainnya, kata Wakil Ketua Komisi III DPR, jika dibanding-bandingkan dengan gaji kepala negara Asean, gaji Presiden Indonesia sangat jauh berbeda.

Meski kondisi ekonomi Indonesia yang sedang moratmarit, dia menganggap sekarang ini adala waktu yang tepat untuk menaikkan gaji Presiden.

“Apakah tahun ini atau tahun depan, tinggal disesuaikan dengan APBN saja,” ujarnya.

Dukungan menaikkan gaji Presiden juga diucapkan anggota DPR dari Fraksi PDIP lainnya, Tagore Abubakar. Anggota Komisi II ini sangat heran gaji Presiden lebih kecil dari gaji Direktur Utama BUMN. “Gaji Dirut BUMN Rp 200

sampai 500 juta per bulan. Padahal BUMN bawahannya Presiden,” kata Tagore di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang morat-marit, menurut Tagore tidak ada kaitannya. “Ini haknya Presiden loh,” tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak mempermasalahkan wacana menaikkan gaji Presiden. “Bisa saja. Gubernur Bank Indonesia saja gajinya ratusan juta,” kata politisi PKS ini.

Ia juga menyatakan setuju, gaji Presiden tidak boleh lebih kecil dari gaji-gaji Dirut BUMN. “Menurut saya, gaji Rp 62 juta tidak layak. Sudah pantas untuk dinaikkan,” tuturnya.

Wacana menaikkan gajinya disambut positif oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun dia meminta, wacana itu direalisasikan ketika kondisi ekonomi Indonesia sudah membaik.

“Kalau kondisi ekonomi Indonesia membaik, ya pasti boleh naik sedikit. Tapi kalau belum baik, jangan dulu,” kata JK saat berada di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Dengan berseloroh, dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang mengusulkan kenaikan gajinya. “Bilang ke mereka, saya

Jokowi dan JK.

ucapkan terima kasih,” ujarnya tersenyum.

Diakuinya, gaji Presiden/ Wapres dan menteri di Indonesia terbilang kecil jika dibandingkan dengan negaranegara lain. “Gaji menteri kita tidak lebih dari Rp 20 juta.

Sedangkan saya Rp 40 juta,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyetujui kenaikan tunjangan 555 anggota DPR, berkisar Rp 2 juta, dimulai bulan ini. Adapun tunjangantunjangan yang dinaikkan di antaranya, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan

anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon.

Sebagai contoh, untuk tunjangan kehormatan, Ketua Komisi yang sebelumnya Rp 4.460.000 naik menjadi Rp 6.690.000. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi naik dari Rp 4.300.000 jadi Rp 6.450.000.

Terpisah, Presiden Joko Widodo menolak usulan sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, yang mengusulkan gajinya naik dari Rp62 juta menjadi Rp200 juta.

Jokowi berpandangan usul kenaikan gaji pejabat negara, termasuk presiden, tidak pantas di tengah kondisi ekonomi yang saat ini tengah lesu. “Ya

tanyakan ke sana (anggota Fraksi PDIP yang mengusulkan). Sekali lagi, dalam ekonomi yang melambat seperti ini, malu kita ngurus-ngurus yang berkaitan dengan tunjangan dan gaji. Itu saja,” ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (17/ 9/2015).

Jokowi bahkan balik mempertanyakan rasa empati politikus pengusungnya yang sepatutnya malu pada rakyat.

Sebab, di tengah situasi sulit, politikus malah memikirkan nasibnya sendiri. “Jangan aneh-anehlah, ekonomi melambat kayak gini,” kata Presi ase/ded den.

Ajaran NU Diselewengkan Aqil Siradj Cs SEJUMLAH pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kabupaten Jombang menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut ditemui langsung oleh Majelis Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Sholahuddin Wahid di kediamannya, Rabu (16/ 09/2015).

Pertemuan tersebut merekatkan pemahaman MWC NU Kabupaten Jombang dengan Kiai Sholahuddin Wahid dan juga membahas adanya dugaan Perubahan anggaran dasar yang terjadi dalam Muktamar

Nahdatul Ulama (NU) ke 33 beberapa waktu yang lalu, (15 Agustus) di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Solahudin Wahid mengatakan, jika pertemuan para MWCNU ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap Nahdlatul Ulama sehingga perlu adanya penyelamatan dan pengembalian NU kepada ruhnya maupun asal muasal.

Gus Sholah panggilan akrab KH Sholahuddin Wahid menandaskan dirinya tidak ambisius dalam menjadi ketua PBNU. Sebenarnya per-

masalahan tersebut sederhana. Panitia muktamar ataupun PBNU tinggal mengubah ke ajaran NU seperti hasil pemikirannya Mbah Hasyim Asy’ari, pendiri NU. “Kalau mereka mengeluarkan hasil muktamar, AD-ART seperti yang dulu, tidak masalah. Tapi kalau dipaksakan perubahannya, ya kita adakan MLB (muktamar luar biasa).

Itu juga tetap berdasarkan permintaan warga NU,”jelasnya.

Adik kandung Gus Dur itu juga menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan terkait kepengurusan saat ini.

“Kalau kepengurusan nanti-

nya sudah dinyatakan sah oleh Menkum HAM, ya kalau sudah memang sudah diakui.

Akan tetapi, jika kepengurusan itu dinyatakan tidak sah, ya diadakan pemilihan ulang. Namun, untuk perubahan-perubahan ajaran, walaupun itu disahkan kita tidak terima. Itu yang akan kita gugat di MLB, bukan kepengurusan,” jelasnya.

Sementara Muhammad Ma’shum Zen, salah satu Doktor pemerhati pemikiran ajaran NU yang hadir dalam kesempatan tersebut menyebutkan, di antaranya ajaran yang diduga diselewengkan itu salah satu-

nya tentang dasar ajaran NU. Awalnya di NU paham keagamaannya berdasarkan Alquran, hadits, ijma’ dan qiyas.

Akan tetapi, ternyata dalam draf muktamar berbunyi, Menjadikan Alquran dan Assunnah sebagai dua sumber pokok syariat Islam, dan menerima dua sumber yang lahir dari keduanya, yakni ijma’dan qiyas.

Menurutnya, selain persoalan tersebut, masih ada lagi beberapa ajaran NU yang diselewengkan. “Selain ini ada lagi, bisa dilihat dari redaksinya. Memang kita butuh ketelitian untuk mengkajinya,” obi pungkasnya.

Menteri Yuddy Dengarkan, Guru Honorer Butuh Solusi 20 RIBU guru honorer di depan Gedung DPR menggebrak DPR, kemarin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi berjanji akan mengangkat 440 ribu guru honorer seIndonesia menjadi PNS. Namun, para guru honorer belum merasa aman, sebab untuk mengangkat semua guru honorer menjadi PNS pemerintah harus memastikan penundaan pember-lakukan UUNo 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN).

Pada Selasa (15/9/2015), sekitar 20 ribu guru honorer dari beberapa provinsi di Tanah Air menggruduk Gedung DPR sejak pukul 06.00 WIB. Mereka menuntut DPR agar memperhatikan nasib mereka yang sudah belasan hingga pu-luhan tahun masih berstatus honorer.

Dalam aksi ini mereka membawa poster-poster yang bertuliskan ‘Angkat Seluruh Guru Honorer Menjadi PNS’, ‘Upah Guru Honorer Rp 300 Ribu per Bulan di bawah UMR, Perhatikan Euy’, ‘Kami Tidak Butuh Janji Tapi Kami Butuh www.lensaindonesia.com

Bukti’, ‘Angkat Honorer K2 Tanpa Tes’, ‘Perlakukan Kami Sebagai Manusia’, dan ‘Honorer Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang Nyata’.

Aksi ini membuat aparat Kepolisian melakukan pen-galihan arus lalu lintas karena massa guru honorer memenuhi ruas Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR. Sementara massa aksi terus menyuarakan tuntutannya pada pemerintah. Rencana mereka untuk menggelar aksi di depan Kemendikbud dan Kemenpan-RBterpaksa dibatalkan, petugas melarang karena jumlah massa aksi akan mengakibatkan kemacetan panjang disejumlah ruas jalan di kawasan Senayan.

Beberapa perwakilan honorer akhirnya diterima masuk ke dalam Gedung DPR. Sementara di dalam gedung juga berlangsung rapat antara Menpan-RBdan Komisi II DPR yang membahas masalah pengangkatan honorer. Dalam rapat yang berlangsung hingga sore hari, Menpan-RB, Yuddy Chrisnandi, berjanji akan mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS

secara bertahap. Namun janji tersebut belum sepenuhnya memuaskan para honorer.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PBPGRI), Sulistyo, yang memimpin langsung aksi ini mengatakan, pihaknya akan terus mengawal hasil rapat konsultasi antara Menpan RB dengan Komisi II DPR terkait tuntutan para honorer.

“Kalau hasil sesuai harapan, seperti yang kita minta, tentu unjuk rasa ini tidak akan kami teruskan.

Kalau tidak sesuai harapan, maka agenda seperti yang telah kami jadwalkan akan diterus-kan,” katanya.

Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, mengatakan jika pemerintah hanya memberikan janji-janji tanpa solusi konk-ret, maka pihaknya akan terus menggelar aksi. “Kami ini ada 439 ribuan orang. Nah demo hari ini belum seperempatnya.

Mereka akan bangkit bila tidak ada solusi terbaik karena tuntu-tan kami adalah diangkat CPNS secara bertahap,” katanya.

Dia menegaskan, seluruh hon-

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi.

orer K2 menolak bila penyelesaian masalah honorer dilakukan berdasarkan UUASN. Sebab banyak honorer K2 yang berusia di atas 35 tahun, sementara UUASN menyatakan pengangkatan PNS dapat dilakukan bagi honorer yang berusia dibawah 35 tahun.

Titi menambahkan, pihaknya tidak bisa menahan amarah honorer K2 kalau pemerintah tetap

bersikeras menggunakan mekanisme UUASN. Dia mengusulkan agar pemerintah mengangkat mereka menjadi CPNS seperti yang dilakukan pada 5.421 guru bantu di DKI Jakarta. “Kalau mereka diang-kat, kenapa kami tidak. Kami juga anak bangsa, kami juga mengabdi,” katanya.

Sementara itu, Menpan RB, Yuddy Chrisnandi memastikan

pemerintah akan segera mengakomodir tuntutan para guru honorer yaitu dengan mengangkat mereka sebagai PNS. “Rencana pengangkatan 440 ribu guru honorer untuk menjadi PNS hingga akhir tahun ini atau ber-jenjang secara bertahap hingga tahun 2019,” katanya saat rapat dengan Komisi II DPR. Keputusan ini diambil karena banyak honorer K2 berusia di atas 35 tahun sehingga tidak bisa diberlakukan mekanisme UUASN. “Kami sudah memikirkan matangmatang dan berhitung, untuk mengangkat 440 ribu honorer K2.

Tidak ada lagi yang menjadi PPPK, tapi seluruhnya CPNS,” ujarnya.

Yuddy juga menghimbau agar para guru honorer tidak perlu melanjutkan aksinya ke Istana pada Rabu (16/9). “Janganlah ke Istana Negara. Jangan ter-lalu menyalahkan seolah-olah Jokowi yang salah,” katanya.

Dia menambahkan, masalah kepegawaian baik K1 ataupun K2 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kemenpan-RB. hrm

JAKARTA RAYA

10 Edisi 104/21 - 27 September 2015

Langgar UU, Taksi Uber Bakal Diuber-uber DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersiap untuk perang melawan pelanggar lalu lintas.

Salah satu yang disasar adalah rental mobil berbasis aplikasi,yaitu Uber. Termasuk juga mobil omprengan.

Ditlantas Polda Metro Jaya, bersama Dinas Perhubungan DKI dan Satpol PP mulai beredar di jalanan untuk menindak para pelanggar dan akan menguber-uber Taksi Uber.

“Jadi tidak hanya Taksi Uber, tetapi juga kendaraan lain yang melanggar lalu lintas akan ditindak. Tetapi memang Taksi Uber menjadi salah satu fokus perhatian dalam operasi Tertib ini,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Risyapudin Nursin, Selasa (15/9/2015).

“Kami akan menindak segala bentuk pelanggaran seperti lawan arus, parkir sembarangan, angkutan umum yang ngetem di sembarang tempat dan lainnya”.tambahnya.

Beliau menjelaskan akan terus menindak Taksi Uber yang masih beroperasi,karena melanggar undang-undang.

“Untuk roda empat yang mengangkut penumpang itu ada aturannya, izinnya harus berbadan hukum, syarat minimal 5 unit, ada uji KIR dan sebagainya”. dimas_subrianto Tutupnya.

Ahok Sukses Jebak Pelaku Penjual Rusunawa Ahok mengaku, dirinya sedari awal sudah memasang jebakan. Pasalnya, penghuni rusun itu menjual unitnya kepada orang yang terbilang berekonomi kelas menengah ke atas atau mampu.

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menanggapi pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian terkait tertangkapnya dua pelaku penjual bebas unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di wilayah Jakarta Utara, oleh Jajaran Polres Jakarta Utara.

“Terima kasih pak Kapolda.

Banyak penyimpangan di rusunawa, selain diperjualbelikan, banyak yang salah sasaran. Pelakunya mulai ditangkapi.

Sederet mobil parkir di salah satu rusunawa di Jakarta.

Gak apa-apa. Itu bagus, itu sebagai efek jera untuk mereka,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu, seusai meresmikan pelayanan Samsat di Kantor Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (18/09/2015).

Keberhasilan pihak kepo-

lisian dalam menangkap kedua pelaku penjual bebas unit Rusunawa, juga menjadi keberhasilan buat suami Veronica Tan ini. Ahok mengaku, dirinya sedari awal sudah memasang jebakan.

“Mereka yang pelaku mana

tahu dan sadar? Mereka enggak tahu ada jebakan saya. Menangkap orang seperti itu kan gampang, sudah terpantau dari e-KTP-nya. Data diri orang itu kita kasih polisi, selesai kan?

Hahaha,” ujar Ahok.

Ketika masyarakat kurang beruntung atau berekonomi kelas bawah membutuhkan tempat tinggal, kata Ahok, pihaknya berupaya untuk mengayomi masyarakat tersebut.

Nahas, jelas Ahok, hanya demi kepentingan pribadi, penghuni rusun itu menjual unitnya kepada orang yang terbilang berekonomi kelas menengah ke atas atau mampu.

“Nah dari situ saja mafia mafia rusun sudah terbentuk.

Mafia ini sudah main ketika rusun tengah dibangun. Pembeli baru unit rusun yang dari luar wilayah, sengaja main dengan mafia itu dengan cara mengganti identitas wilayah (KTP), semenjak daerah tem-

APKLI Bantu Penguatan PKL di Wisata Setu Babakan

Ilustrasi

Anak jadi YatimPiatu, Tanggung Jawab Kopaja Tak Jelas PEMILIK Kopaja yang armadanya menabrak keluarga dan menyebabkan kedua pasangan suami istri tewas, sehingga 1 anaknya menjadi Yatim Piatu, belum jelas akan memberikan bentuk tanggung jawab seperti apa.

Kasat Lantas Polrestro Jakarta Selatan, Komisaris Doddy Ferdinan Sanjaya, mengungkapkan hal itu ketika dihubungi wartawan, Jumat (18/9/2015).

Menurut Doddy, saat ini pemilik Kopaja sudah menyatakan hendak menjalankan itikad baiknya terhadap korban selamat yang kini jadi yatim piatu, yakni Aldo (4). “Namun belum tahu nominalnya,” kata Doddy.

Lebih lanjut, Doddy mengatakan, saat ini kondisi Aldo sudah membaik. Hanya saja kepalanya masih diperban, namun luka-lukanya tak terlalu fatal. “Saat ini Dia didampingi neneknya di RSCM,” kata Doddy.

Sampai saat ini, ucap Doddy, polisi pun belum bisa berinteraksi dengan Aldo.

“Pihak RSCM amat membatasi,” kata Doddy.

Makanya pihaknya hanya bisa sebatas mengetahui kondisi Aldo saja setiap datang kesana.

Sebelumnya peristiwa kecelakaan tragis itu terjadi di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan pada Rabu (16/9) sore.

Saat itu Aldo sedang berboncengan motor dengan ayah dan Ibunya yang sedang hamil. Saat hendak berbalik arah, keluarga ini tertabrak Kopaja yang dikemudikan Budi Wahyono (27).

Saat ini Budi sudah jadi tersangka dan menjalani penahanan.

Menurut Doddy, pengemudi sama sekali tak menginjak rem, lantaran tertahan botol Aqua. “Dia menginjak rem, tapi tertahan botol Aqua pengakuannya, makanya jadi tak mengerem,” kata Doddy.

Sementara itu, dari hasil olah TKP, diketahui bahwa pengemudi mengendarai mobil dengan kecepatan 60 - 70 kilometer per jam di jalur Bus Transjakarta yang sebenarnya tak boleh dilewati ote Kopaja.

53 warga negara asing (WNA) diamankan petugas imigrasi dalam operasi keimigrasian.

53 WNA Terjaring Razia Imigrasi oleh Petugas SEBANYAK 53 warga negara asing (WNA) diamankan petugas imigrasi dalam operasi keimigrasian. Operasi berlangsung di apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat pada Jumat (18/9/2015) dini hari.

Mereka yang diamankan karena tidak memiliki identitas serta menyalahi izin tinggal di Indonesia. Para WNA yang terjaring itu dibawa ke kantor imigrasi Jakarta Barat guna dimintai keterangan.

Dalam operasi ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas imigrasi Sudin Kependudukan, Polri, TNI, dan Satpol PP. Satu per satu petugas

mendatangi apartemen dan melakukan pemeriksaan.

Meski dibekali surat tugas, aparat yang ingin melakukan razia di kamar apartemen sempat dihalang-halangi oleh petugas keamanan apartemen.

Tidak hanya di dalam apartemen, petugas juga menyisir lobby halaman dan tempat makan yang ada di kawasan apartemen.

Para WNA yang terjaring sempat menolak untuk dibawa dan berusaha menghindari dari pemeriksaan petugas. Aksi adu mulut pun terjadi antara petugas imigrasi dengan para WNA itu.

“Dalam operasi kali ini petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Barat

mengamankan 53 WNA. Ratarata para WNA ini tidak memiliki identitas serta menyalahi izin tinggal di Indonesia,” ujar Direktur Penindakan dan Pengawasan Imigrasi Kemenkum Ham, Mirza Iskandar pada Jumat (18/9/2015).

Sebanyak 53 WNA yang diamankan ini akan dikenai sanksi oleh petugas.

“Selain dideportasi ke negara asalnya masing-masing, para WNA ilegal itu dapat dikenai Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang pidana keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” ucap Mirza. and/wrt

Selesai Digodok, RUU Kebudayaan Segera Diparipurnakan RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kebudayaan, siap diparipurnakan dan disahkan menjadi Undang-Undang.

Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU Kebudayaan Ridwan Hisjam mengatakan, dalam ‘penggodokan’ RUU ini, pihaknya telah melakukan studi banding ke Tiongkok dan Belanda.

Menurut Ridwan, Tiongkok memiliki sekitar 300 UU dan peraturan lain yang mengatur pengelolaan kebudayaan. UU menjadi semacam induk untuk membuat aturan-aturan lain yang lebih praktis. “Kita baru punya UU Cagar Budaya, UU Perfilman, dan UU Pariwisata.

Dengan adanya UU Kebudayaan, ke depan muncul aturan lain yang menginduk pada UU Kebudayaan. Ini sangat terasa www.lensaindonesia.com

pat tinggalnya dibongkar. Pasti main dengan oknum Dukcapil supaya dapat jatah,” jelas Ahok.

Lanjut Ahok, “Ketika penghuni itu sudah masuk ke Rusun, jual, dapat uang dari hasil jual, lalu balik lagi ke daerah yang mau dibongkar.

Nah, nanti dapet lagi rusun dalam posisi sudah kaya. Yang begini kan bahaya,” katanya.

Menurut dia, mafia-mafia rusun mudah ditangkap lantaran dideteksi dari e-KTP. “Sekarang polisi tangkap orang seperti itu ya gampang.

Bisa ditelusuri dari KTP. Bisa tau, itu orang pindah dari mana,” tutupnya.

Menanggapi penangkapan dua pelaku unit rusunawa di Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Susetio Cahyadi hingga kini belum merespon. Baik itu via pesan singkat, dan via telepon. pan/wrt

terutama di pemerintah daerah ketika mengambil kebijakan yang membutuhkan anggaran.

Pemda dan DPRD butuh cantolan,” kata Ridwan.

Panja RUU juga telah melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah seperti Kerajaan Buton, Baubau, Wakatobi, Medan, Jogjakarta, Solo dan Riau dan Semarang.

Ridwan berharap, hasil kerja Panja RUU Kebudayaan yang telah digodoknya akan disahkan dalam rapat paripurna ke depan, guna memproteksi dan mendorong tumbuh kembangnya kekayaan budaya di nusantara ini.

“Kami telah melakukan sosialisasi dan juga lakukan dialog dengan beberapa Budayawan, Seniman, Akademisi dan juga telah dilakukan Har-

Ketua Panja penyusunan RUU Kebudayaan, Ridwan Hisjam.

monisasi di Badan Legislasi (Banleg) DPR RI pada tgl 8 dan 9 September 2015 yang lalu,”

ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI kepada lensaindonesia.com, Sabtu (11/09/2015).

Dari hasil kajian yang mendalam dan menyusun terhadap RUU tersebut, kata Ridwan, pihaknya akan terus mengawalnya hingga dalam paripurna DPR dapat disahkan.

“Diharapkan dalam masa sidang I tahun 2015/2016 akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI utk diputuskan dalam rapat paripurna tingkat I, sehingga RUU Kebudayaan ini menjadi RUU INISIATIF DPR RI,” papar politisi Golkar ini.

Menurut Mantan Ketua Umum REI Jatim ini, bahwa UU ini diharapkan dapat meningkatkan Martabat dan juga dapat mensejahteraan Rakyat Indonesia.

Dijelaskan Ridwan, RUU

Kebudayaan ini terdiri dari 7 Bab 95 pasal, dimana mempunyai tujuan yang integral.

“Bagaimana bisa meneguhkan jati diri bangsa, Membangun karakter bangsa, Memperkuat persatuan bangsa, Meningkatkan citra bangsa.”

“Di Indonesia, Undang Undang yang terkait Kebudayaan ada 4 UU yaitu UU Cagar Budaya, UU perfilman, UU Bahasa dan UU Pariwisata. Pada saat Tim RUU ke RRT ternyata sudah ada. 300 UU dan peraturan-peraturan yang terkait kebudayaan. Namun, di Indonesia baru ada 4 UU, Sehingga UU ini sudah seharusnya segera diselesaikan oleh DPR RI dan Pemerintah karena sudah dipersiapkan sejak tahun 2008 yang lalu,” tambah yuanto Ridwan.

ASOSIASI Pedagang Kaki Lima (APKLI) terus lakukan langkah pendampingan dan penguatan usaha para pedagang kecil. APKLI dan rombonganya pun berkunjung dan melakukan dialog dengan paguyuban PKL di Kawasan Wisata Perkampungan Betawi Setu Babakan.

“APKLI akan lakukan revitalisasi dan penguatan usaha 500 PKL Kawasan Wisata Perkampungan Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan, baik yang di dalam maupun yang di luar. Lapak PKL harus dibenahi dan ditata sehingga eye catching sehingga menambah daya tarik.

Menejemen dan performa PKL juga harus didongkrak, harus gunakan seragam.

Disamping itu, Modal Usaha PKL Tanpa Jaminan APKLI dengan plafon Rp 2 – 30 juta per PKL dengan sistem kelompok, pendampingan dan solidaritas (grameen bank) akan segera gantikan rentenir yang menjerat PKL sehingga mereka tidak bisa maju bahkan gulung tikar,” ujar ketua APKLI Ali Mahsun saat menemui Paguyuban PKL, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Ali Mahsun menegaskan, langkah yang diambil pihaknya sebagai upaya memutus rentenir yang memberatkan pedagang. Untuk itu, pihaknya juga akan menyurati dinas terkait untuk menata PKL setempat agar tercipta sinergisitas dalam memperbaiki nasib PKL. “APKLI segera sampaikan surat resmi kepada Badan Pengelola Kawasan Wisata Perkampungan Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan sehinga masalah PKL dapat diatasi, dan wajah PKL berubah optimis dan usahanya maju mampu bersaing,” tegas Dia. Dijelaskan Ali, ada jutaan PKL dan UMKM lainnya di tanah air yang terjerat rentenir.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah RI lebih peduli kepada PKL dan UMKM lainnya untuk memperkuat modal usaha.

“APKLI yakin pemerintah mampu sediakan Akses Modal Usaha Tanpa Jaminan karena hal tersebut tidak butuh dana terlalu banyak, hanya sekitar Rp 100 trilyun. Jika mau pasti mampu, tergantung hati dan komitmen pemimoin bangsa saat ini,” terangnya. “Sisihkan sedikit hati dan komitmen Pemimpin Bangsa dan Negara Untuk PKL dan UMKM demi tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 19453, pungkas Ali. Sementara, Ketua Paguyuban PKL Kawasan Wisata Perkampungan Betawi Setu Babakan Jaksel, Alim mengeluh atas kondisi PKL. Dia mengapresiasi upaya pendampingan APKLI yang melindungi para pedagang kecil.

“Hampir Semua, Sekitar 500 PKL di kawasan Setu Babakan Jakarta Selaran, baik yang didalam maupun yang diluar terjerat rentenir yang menjadi beban sangat berat bagi mereka. Rata-rata PKL tidak memiliki agunan untuk kredit modal usaha. Kami sampaikan terima kasih dengan penuh harapan Program Kredit Tanpa Agunan APKLI bisa dimanfaatkan para PKL disini, sungguh sebuah harapan yang yuanto lama ditunggu pedagang,” ujar Alim.

APKLI saat bertemu dengan PKL Wisata Setu Babakan.

JABAR SQUARE

11 Edisi 104/21 - 27 September 2015

Bandung Urutan Paling Bawah Indeks Persepsi Korupsi HASIL survei Transparancy International Indonesia menempatkan Kota Bandung pada urutan terbawah (skor 39) terkait survei indeks pesepsi korupsi tahun 2015. Survei itu digelar 20 Mei -17 Juni 2015 di 11 kota di Indonesia.

Responden survei ialah pengusaha yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan minimal salah satu jenis pelayanan publik pusat, vertikal, provinsi, kota dan/atau BUMN, BUMD dalam 12 bulan terakhir. Total pengusaha yang menjadi sampel ialah 1.067 orang. Seratus orang diantaranya menjadi sampel di kota Bandung.

Koordinator Program Tata Kelola Ekonomi TII Wahyudi M Tohar menyatakan, skor kota Bandung berada di bawah

Pekanbaru (42) dan Makassar (48), skor tertinggi ialah Banjarmasin (69) diikuti Surabaya (65) dan Semarang (60).

Tingginya skor indeks menunjukkan optimisme responden (pengusha) terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Skor rendah memperlihatkan kondisi sebaliknya. Skor tinggi juga menunjukkan daerah itu memiliki daya saing dan kemudahan berusaha yang tinggi. sedangkan skor rendah artinya, kemudahan berusaha di daerah itu rendah.

Efektifitas pemberantasan korupsi dan akuntabilitas pendanaan publik berkontribusi besar dalam penurunan potensi korupsi. Sejumlah persoalan di kota Bandung dikemukakan respon-

Hasil survei menyatakan kota yang memiliki skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 di Indonesia adalah Banjarmasin, kemudian Surabaya dan Semarang.

den. Dalam survei itu salah satunya, pengusaha harus mengalokasikan uang suap sebesar 12 persen dari total biaya produksi.

“Coba bandingkan dengan Surabaya yang 1 persen dan Jakarta Utara yang 7 persen.

Besarnya alokasi suap yang dibayarkan (responden) di

kota Bandung itulah yang menyebabkan posisi (Bandung) lebih buruk dari kota-kota lain,” ujar wahyudi dalam pemaparan hasil survei korup-

si tahun 2015 di Le Meridien Hotel, Selasa (14/9/2015).

Wali kota Bandung Ridwan Kamil menuturkan, Pemkot Bandung sudah berupaya mengurangi korupsi di sektor perizinan. Salah satunya dengan membuat konsep perizinan secara daring (online).

Melalui sitem itu, registrasi perizinan dan pembayaran izin dilakukan secara daring.

Dokumen dikrimkan melalui pos. cara itu dimaksudkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan interaksi antara petugas dan pemohon izin, “Hasilnya memang belum maksimal karena baru berjalan sekitar tiga bulan,” ujarnya.

Namun Ridwan juga mengapresiasi survei TII itu.

Menurut dia, hasil survei itu menjadi bahan perbaikan

dimasa yang akan datang. Dia juga menuturkan, skor indeks persepsi korupsi tahun 2015, tidak bisa dikatakan memburuk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Soalnya tahun ini hanya 11 kota yang di survei. “Tidak seperti sebelumnya yang melibatkan semua kota,” katanya.

Upaya pencegahan korupsi juga sudah dilakukan pemkot Bandung dengan supervisi Komisi Pemberantasa Korupsi. KPK pula yang menilai pemberantasan korupsi di Bandung sudah lebih baik.

“Itulah mengapa alasan kota Bandung ditunjuk sebagai tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional pada Desember mendatang. KPK lah yang menilai korupsi di Bandung sudah turun,” tandasnya. arie

Alat Peraga Kampanye Dirusak, Kecurangan Massif Pilkada Tangsel

Dadang Sudrajat, Sekretaris Komisi A DPRD Garut.

Satpol PP Garut Dituding Impoten Tertibkan Minimarket KOMISI A DPRD Garut, yang membidangi Pemerintahan termasuk Bidang Perijinan, menyayangkan ketidaktegasan Pemkab Garut dalam meminimalisir menjamurnya minimarket yang sampai pelosok desa. “Komisi A sudah beberapa kali mendesak agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera mengeksekusi minimarket yang tidak berijin,” ujar Dadang Sudrajat, Sekretaris Komisi A DPRD Garut, yang juga politikus Partai Demokrat ini, Senin (14/9/2015).

Selain mendesak satpol PP, yang juga sebagai penegak perda, untuk segera menutup minimarket yang tidak berijin, pihaknya juga meminta agar BPMPT Garut, untuk selektif dan tidak mudah dalam menerbitkan ijin bagi mini market. Keberadaan pasar modern yang marak akhir-akhir ini sudah banyak membunuh para pedagang tradisional.

Lebih lanjut, dia mengatakan beroperasinya minimarket tak berijin menunjukkan lemahnya penegakan Perda. Satpol PP juga impoten memberi sanksi. “Bahkan main mata dengan para pengusaha ritel sekelas mini market,” tuding Dadang.

Menurut Dadang, dengan maraknya minimarket hingga ke pelosok desa menciptakan kemiskinan baru bagi pedagang kecil. Pemda Garut sekan-akan tutup mata dengan kondisi seperti ini. Padahal semestinya Pemda Garut, memberikan solusi yakni memberikan konfensasi agar pedagang kecil tidak gulung tikar. “Pemda Garut buta akan kondisi sosial ekonomi yang rata-rata dipandang lemah,” sesalnya.

Setidaknya ada 18 minimarket beroperasi meski tak punya ijin. Sekjen DPD APPSI Garut, Yudi Setia Kurniawan, yang mana isinya menuding adanya oknum birokrat Garut, yang bermain dalam proses perijinan. “Saya tak mau berkomentar lebih. Tetapi jika memang benar ada keterlibatan oknum birokrat, maka laporkan saja lasung pada kami.

Jangan sampai hal ini merupakan opini semata,” pungkas Dadang. taufiq_akbar

Warga Bogor Nunggu Seminggu Cairkan BPJS WARGA Bogor harus menunggu satu minggu untuk bisa mencairkan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan membludaknya warga yang akan mencairkan dana hari tua nya di kantor BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di Jalan Pemuda, Kota Bogor.

Siti Rohmah (45) salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, sebelum bisa mencairkan dana hari tuanya, dia harus mengambil formulir pendaftaran.

Setelah mendapatkan formulir, Siti mendapatkan jadwal pengembalian formulir tersebut.

“Saya ambil formulir tanggal 7 September lalu, terus hari ini jadwal mengembalikan formulirnya. Setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap,baru saya dapat nomor antrean pencairan,” kata Siti di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (17/9/2015).

Siti mendapatkan nomor antrean 178, sedangkan hingga pukul 15.00 WIB, baru sampai nomor 148 yang dipanggil. “Bingung, mau pulang tanggung, tapi ditunggu pasti lama,” kata wanita yang sebelumnya bekerja di pabrik garmen Mitra di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor.

Wanita itu mengaku belum tahu berapa berapa besar dana hari tua miliknya yang bisa dicairkan. “Saya kerja delapan tahun, belum tahu dana milik saya berapa,” ujarnya.

Hasan (48) yang mengantar istrinya mengambil dana BPJS mengaku cukup lelah mengurus pencairan dana tersebut. “Sudah seminggu lebih baru beres sekarang, itu juga saya harus menunggu hampir 4 jam,” katanya. soe

Skenario Besar Gembosi Airin-Benyamin Ada skenario besar untuk menjatuhkan Airin-Benyamin dari Pilkada Tangsel.

ALAT peraga kampanye milik pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie mengalami sejumlah perusakan. Tim kuasa hukum pasangan nomor tiga ini pun lapor ke Panwaslu Kota Tangerang Selatan.

Perusakan dialami sejumlah umbul-umbul di Jalan Raya Serpong, tepatnya di seberang Melati Mas, Serpong Utara.

Alat peraga milik pasangan nomor urut 3 itu roboh dan dirobek. Hanya alat pe-raga kampanye milik Airin-Benyamin yang rusak, sedangkan milik pasa-ngan lainnya te-tap berdiri kokoh.

“Kami telah mengadukan temuan tim di lapangan ini ke Panwaslukada Tangsel. Peris-

tiwanya perusakan itu terjadi dua hari lalu,” kata kuasa hukum tim pemenangan AirinBenyamin, Ferry Renaldy, Selasa (15/9/2015).

Dari aduan itu diharapkan Panwaslu lebih ketat melakukan pengawasan. Terutama mengawasi alat peraga kampanye yang dipasang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel. “Kami menduga telah terjadi kecurangan berupa perusakan alat peraga kampanye milik Airin-Benyamin. Kerusakannya bukan akibat jatuh diterpa angin, tapi memang sengaja dirobek,” imbuhnya.

Pihaknya tidak menuduh siapa pun. Pengaduan dilakukan agar pengawasan lebih ditingkatkan. Kalau memang ada oknum segera ditindak.

“Perusakan bisa saja dialami pasangan calon lain,” jelas Ferry.

Wahyu Priyanka, SH., MH dari tim hukum Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie juga memberikan tanggapan atas berbagai laporan paslon lain

Pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie mendapat nomor urut 3 dalam Pilkada Tangerang Selatan.

atau pihak-pihak di belakangnya yang getol melaporkan dan patut diduga merekayasa kasus untuk dilaporkan ke Panwaslu Kota Tangsel.

Priyanka menegaskan, semua laporan itu terlalu mengadaada dan tidak jelas obyek hukumnya.

Menurut Priyanka, seharusnya semua pihak menjaga agar Pilkada berlangsung kondusif dan lancar. Namun

Kota Bandung Berhasil Meraih 149 Penghargaan KERJA keras Wali kota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Wali kota Bandung Oded M. Danial dalam membangun kota Bandung mulai membuahkan hasil. Berbagai kemajuan dan dan prestasi sudah banyak dicapai. Bahkan, selama dua tahun memimpin kota Bandung telah menghasilkan 149 penghargaan.

Penghargaan itu tentu saja mencerminkan perbaikan banyak hal, mulai dari peningkatan kinerja, pembangunan infrastruktur, moda tranportasi, ruang publik, teknologi, serta inovasi lainnya.

“Jika kita menegok dua tahun kebelakang, berbagai persoalan kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, infrastruktur yang kurang tertata dan ruangruang publik yang kurang nyaman dan fungsional menjadi persoalan wajah kota saat itu. Namun setelah genap dua tahun memimpin (16 September 2015), Kota Bandung kini jauh lebih nyaman dan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik se-Indonesia,” ujar Kadiskominfo Kota Bandung H.Aos Bintang belum lama ini.

Keberhasilan itu, kata Aos, terlihat seperti dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, tingkat korupsi yang menurun dan indeks kebahagiaan masyarakat yang meningkat.

Hal ini merupakan ciri bahwa kota ini sedang bergerak menuju ke arah perubahan yang positif. Keberhasilan ini tentu saja berkat hasil kerja keras dan semangat kolaborasi antara warga, pemerintah dan seluruh pihak semua pihak.

Sisi lainnya, komitmen Walikota Bandung dalam mewujudkan Bandung bersih dari korupsi mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan diberikannya penghargaan pemerintah daerah dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik 2014.

Dari segi pelayanan publik, Kota Bandung juga memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia untuk standar pelayanan publik.

Penghargaan lainnya yang diraih adalah Indonesia Attractiveness Award sebagai Kota terbaik kategori infrastruktur, Kota terbaik kategori pariwisata dan 4 besar Kota dengan penilaian keseluruhan terbaik yang diberikan oleh Tempo Media Group pada 2015.

Penghargaan lainnya diantarnya adalah, Pengendalian tembakau dari komnas tembakau, Penghargaan k3 dari Menakertrans, Best Effort adipura dari kementrian lingkungan hidup, standaar pelayanan publik dari ombudsman, Wahana Tata Nugraha dari kemenhub, Adi upaya puritama dari kementrian perumahan Rakyat, MDG’S award dan Raskin award dari Menkokesra, pramadhana madya nugraha dari kementrian KUKM, penghargaan dari KPK dalam bidang Unity pengendalian Gratifikasi, Prahita Eka PrayaTk madya dari menetri epmberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta masih banyak penghargaan lainnya.

Selain penghargaan yang diterima wali kota dan wakil wali kota, penghargaan lainnya adalah yang diterima oleh SKPD sebanyak 58 penghargaan dan Perusahaan Daerah 11 Penghargaan dan kewilayahan sebanyak 39 Penghargaan.

“Dengan segudang prestasi bergengsi baik di tingkat provinsi, nasional, maupun international yang telah diraih, 149 penghargaan itu menjadi istimewa tatkala tanggal 25 September kota Bandung genap berusia 205 tahun. Prestasi yang diraih itu menjadi kado istimewa yang dapat dipersembahkan kepada seluruh warga kota Bandung,” ujar Aos. Namun demikian, lanjutnya, pencapaian dan prestasi yang diraih ini tentu belumlah sempurna. Karena masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. “Pencapaian dan prestasi yang telah diraih tersebut, hendaknya menjadi titik awal semangat baru serta bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi pemerintah. Dengan bekal semangat dan optimisme yang tinggi tersebut, misi untuk menjadikan kota Bandung menjadi kota juara akan dapat terwujud,” tandasnya. arie

karena diduga ada rasa frustrasi untuk menarik hati pemilih, justru akhirnya malah lebih fokus mencari-cari kesalahan dan atau merekayasa kasus untuk mendegradasi paslon No 3.

“Peraturan perundangundangan sudah jelas, apa itu kampanye, apa itu alat peraga kampanye, siapa tim kampanye, kapan kampanye dan seterusnya, cobalah pelajari.

Jangan grasak-grusuk melihat anggota dewan yang jelas-jelas anggota partai politik pengusung memakai baju bergambar Airin atau pasangan lantas dituduh kampanye. Coba cek, itu APK (Alat Peraga Kampanye) bukan? ada ajakan mencoblos tidak, ada visi misi tidak dan seterusnya,” demikian beber Priyanka.

Priyanka menduga ada skenario besar untuk menjatuhkan Airin-Benyamin. Apa saja dilaporkan, bahkan sampai dibuat-buat. Sebagai tim hukum pasangan Airin Benyamin, Priyanka menegaskan tugasnya adalah menjaga agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan timnya maupun paslonnya.

“Kami selaku Tim Advokasi juga telah memberikan arahan dan pedoman kepada segenap tim pemenangan untuk taat dan berpegang teguh pada aturan hukum, sesuai yang telah diamanatkan oleh pasangan calon airin-benyamin,” tutup Priyanka. hafidz

Proyek WTP Tirta Bhagasasi Bekasi Mangkrak ALIANSI Pemuda Bekasi Bersatu menyebut, proyek pembangunan Water Treatmeant Process (WTP) milik Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Bhagasasi yang berada di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi sia-sia.

Hal itu terbukti, proyek pembangunan yang dikerjakan sejak dua tahun lalu belum beroperasi. Akibatnya, sekitar 8.000 pelanggan tak mendapat pasokan air bersih, sehingga mereka terpaksa menggunakan air tanah yang kondisinya terus mengering bersamaan dengan musim kemarau saat ini.

“Kami ingin Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi mencopot Direktur Utama Tirta Bhagasasi karena dianggap tak mampu menyelesaikan proyeknya,” ujar Ari Kastro, Koordinator Unjuk Rasa di Kantor Wali Kota Bekasi pada Selasa (15/9/2015).

Ari menuding, jajaran direksi Tirta Bhagasasi yang dipilih Rahmat Effendi tak becus untuk menyelesaikan proyek tersebut. Keinginan perombakan jajaran direksi, kata Ari, sudah sering disuarakan ke pemerintah daerah namun tidak pernah mendapat jawaban.

“Mereka sudah jelas tidak berkualitas untuk menjalani roda perusahaan ini,” kata Ari. Ari menilai, keterpurukan PDAM Tirta Bhagasasi sudah terlihat ketika sejumlah pekerjaan rumah belum diselesaikan hingga sekarang.

Bukan itu saja, kata Ari, pelayanan PDAM juga dinilai masih buruk ketika pasokan air sering terganggu dan masih adanya air keruh di sambungan pipa milik warga.

“Kami ingin pelayanan yang ada di PDAM segera baik jangan hanya berharap bayaran bulanan warga,” tegasnya.

Sementara Kepala Bagian Humas PDAM Tirta Bhagasasi, Endang Kurnaen membenarkan, WTP yang ada di daerah Babelan Kabupaten Bekasi masih belum beroperasi. Endang berdalih, konstruksi bangunan di sana belum selesai. “Pihak ketiga yang mengerjakan belum selesai, tapi tetap dikerjakan,” ujar Endang.

Endang menjelaskan, WTP yang di daerah Babelan Kabupaten Bekasi memiliki kapasitas 200 liter per detik. Kapasitas itu direncanakan untuk 8.000 pelanggan khusus untuk warga sekitar. “Memang diperuntukan warga di sekitar Babelan saja,” kata Endang.

Asisten Dua, Pemerintah Kota Bekasi, Edy Rosadi menambahkan, aksi demonstrasi merupakan hak siapapun untuk menyampaikan pendapat.

Namun, tuntutan yang dibawa mahasiswa belum bisa ditanggapi secara cepat.

Edy mengaku akan membuat nota dinas yang diteruskan ke Wali Kota Bekasi sebagai pemegang kebijakan. “Kami akan buatkan nota dinas yang diteruskan ke Wali Kota,” kata dia. fit/wrt www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 104/21 - 27 September 2015

DPRD Jatim Desak Gubernur Segera Tetapkan Pengganti Dirut PT PWU DPRD Jawa Timur mendesak Gubernur Soekarwo untuk segera menetapkan pengganti Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Arif Afandi.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan, komisinya meminta agar Dirut PT PWU mendatang lebih komuni-

Dirut PT PWU Jatim, Arif Afandi.

Maraknya Galian Batu Ilegal di Nganjuk OKNUM-OKNUM Kamituwo Pamong Desa Kedusan, Kecamatan Berbek, Nganjuk yang tidak bertanggungjawab banyak mendirikan galian batu tanpa memiliki izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah Wilayah Kecamatan Berbek.

Atas hal ini, lapisan masyarakat mendesak Pemkab Nganjuk untuk menertibkan seluruh galian batu tersebut. Sebab, secara otomatis kegiatan itu merusak lingkungan dan membahayakan warga.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Nganjuk, Sumardi SH Kamis (17/9). Menurut Sumardi, galian yang termasuk golongan batu Ilegal sangat banyak berdiri di wilayah Kecamatan Berbek.

Namun, ia menilai hanya sebagian yang memiliki izin resmi dari sekian banyak usaha galian C dan galian batu yang beroperasi di wilayah Pemkab Nganjuk.

Galian C dan galian batu ilegal banyak resikonya untuk warga sekitar dan pemerintah sendiri.

“Salah satu contohnya, jembatan Kuncir di Kecamatan Berbek akan cepat ambruk apabila galian Batu ilegal itu tidak ditertibkan. Itu salah satu kerugian besar jika jembatan ambruk. Belum lagi nanti di daerah lain, makanya perlu ada pengawasan ketat dari Pemkab Nganjuk (eksekutif) untuk menindak dan menertibkan seluruh galian ilegal,” tuturnya.

Kemudian, ia juga menegaskan usaha galian harus memenuhi prosedur dan standar pelaksanaannya agar tidak membahayakan bagi sekitarnya. Karena, penerbitan izin usaha galian tersebut akan melewati pertimbangan dan kajian yang matang sehingga pengoperasian usaha tersebut tidak menimbulkan resiko besar.

“Kita jangan menunggu ada korban dulu baru ditertibkan, dan ini harus menjadi perhatian khusus bagi instansi terkait Pemkab dalam hal ini Pol PP. Karena sekarang perkembangan usaha galian semakin marak, sementara legalitas dari usaha tersebut masih dipertanyakan,” tutur Sumardi.

Di lain tempat Kamituwo Mahmud desa Kedusan akan menantang Pol PP Pemkab Nganjuk apabila galian di wilayah desa Kedusan, Kecamatan Berbek didatangi, “Saya tidak akan takut dengan Peratusan Daerah atau Pol PP ini urusan Perut,” kata pemilik usaha galian yang diduga tidak punya izin dan tanpa memperhatikan resiko yang terjadi.

“Banyak galian – galian yang lain tapi sampai saat ini tidak ada larangan dan masih banyak galian di wilayah Kecamatan Berbek, Sawahan dan sekitarnya yang masih tetap dikerjakan, pokoknya saya tidak takut dengan Pol PP,” ungkap Kamituwo pada wartawan Lensa Indonesia.

Terpisah, Kasi Pembangunan Kecamatan Berbek, Nganjuk, membenarkan jika galian di lokasi tersebut tidak memiliki izin. Tetapi, dirinya mengakui kalau pihak kecamatan sudah melayangkan teguran agar aktivitas dilokasi tersebut dihentikan, sebelum proses perizinan dipenuhi terlebih dahulu oleh pelaksana.

Menurutnya, galian yang dilakukan itu dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta terkikisnya sungai sehingga tidak diperbolehkan. Apalagi kegiatan galian itu, belum mengantongi izin dan membahayakan. nyoman

katif dan transparan dengan Komisi C yang menjadi mitra kerja PT PWU. Anik membeberkan, Arif Afandi selama ini dinilai kurang komunikatif dengan komisinya, sehingga dewan tidak bisa maksimal melaksanakan fungsi pengawasan.

Terbukti, untuk mendapatkan berkas laporan kerja PT PWU selama ini sangat sulit di masa kepemimpinan Arif Afandi tersebut.

“Memilih Dirut BUMD me-

mang hak prerogratif Gubernur. Namun, kami berharap Gubernur memilih figur yang komunikatif dan tentunya yang punya integritas tinggi dalam mengelola perusahaan milik BUMD. Intinya lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya, Senin (14/ 09/2015).

Selain itu, politisi asal Fraksi PKB ini juga menuntut agar calon Dirut PT PWU mendatang punya profesionalitas, integritas, kredible

dan pengalaman. Menurutnya, empat kriteria itu mutlak dimiliki oleh Dirut PT PWU, sebab PWU mengelola aset milik Pemprov dan mendapat kucuran dana penyertaan modal yang bersumber dari anggaran pembelanjaan dan belanja daerah (APBD).

“PWU itu kan dapat kucuran dana APBD yang notabene uang rakyat. Jadi figur yang dipilih harus selektif. Ini penting, agar BUMD yang

Perencanaan Disetujui Dirjen Perkeretaapian Kemenhub

Jatim Bakal Punya Transportasi Megapolitan Gerbangsusila Plus Nantinya transportasi meliputi Surabaya ke utara hingga Tuban, Surabaya hingga ke Jombang, kemudian Surabaya ke Malang dan Surabaya ke timur hingga ke Probolinggo.

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bakal menambah transportasi megapolitan terbaru. Transportasi yang bakal menggunakan sistem kereta api tersebut telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI. Kini proyek mulai tahap perencanaan pembangunan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jatim, Wahid Wahyudi menjelaskan, nantinya transportasi meliputi Surabaya ke utara hingga Tuban, Surabaya hingga ke Jombang, kemudian Surabaya ke Malang dan Surabaya ke timur hingga ke Probolinggo.

“Konsep ini merupakan bagian dari konsep transportasi kota Megapolitan Gerbangkertasusila Plus,” katanya, Rabu (16/09/2015).

Wahid melanjutkan, secara nasional Rencana Tata Ruang Wilayah memang sudah ditetapkan Megapolitan Gerbangkertasusila, namun untuk Rencana Tata Wilayah Jawa Timur, Gerbangkertasusila yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan ditambah dengan greter Gerbangkertasusila yang ditambah hingga ke Malang, Probolinggo dan Tuban.

“Untuk langkah awal Pemprov telah mengusulkan reaktifasi dua jalur kereta api

Kadishub dan LLAJ Jawa Timur Wahid Wahyudi (kanan) bersama Gubernur Soekarwo saat rapat koordinasi angkutan Lebaran beberapa waktu lalu.

yaitu dari Jombang ke Babat, serta dari Babat ke Tuban,” ujarnya pria yang juga Pj Bupati Lamongan ini.

Jalur rel Jombang-Babat harus segera dilakukan reaktivasi karena di Jombang saat ini berdiri kawasan industri baru dengan luas lahan mencapai 900 hektar. Sebab selama ini, masih kata dia, distribusi barang dari kawasan industri

di Jombang ke Tanjung Perak masih mengandalkan jalur jalan raya sehingga menambah kepadatan dan polusi jalan.

Dengan reaktivasi rel jalur Jombang-Babat nantinya, seluruh distribusi barang dari perusahaan di Jombang bisa dilakukan melalui jalur kereta dari Jombang ke Babat, lantas ke Lamongan, Gresik dan berakhir ke Teluk Lamong,

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Tanjung Perak.

“Reaktivasi jalur kereta Babat-Tuban kami upayakan segera dilakukan karena pertumbuhan industri di Tuban sangat pesat. Apalagi sekarang ini Semen Gresik di Tuban menjadikan jalur darat di kawasan ini selalu penuh dengan angkutan truk semen,” bebernya.

Reaktivasi dua jalur rel sendiri diharapkan segera rampung sehingga jalur ini tidak hanya bisa digunakan untuk distribusi barang melainkan juga bisa digunakan untuk kereta penumpang.

Selain itu, direncanakan pula akan didesain kereta listrik yang memutar dari SurabayaMojokerto-Jombang-BabatLamongan-Gresik-Surabaya.

“Kedepan pemerintah memang menempatkan kereta api sebagai tulangpunggung angkutan darat untuk meringankan beban jalan serta mengurangi polusi,” tutup Wahid Wahyudi. sarifa

Sidang Perdana Gugatan Ijazah Palsu Cabup Kediri Ditunda SIDANG perdana gugatan ijasah palsu milik dua pasangan calon bupati Kediri digelar hari ini di Pengadilan Negeri setempat, Kamis (17/09/ 2015). Choirul Anam yang selaku penggugat mengaku bahwa dirinya sudah siap akan segala resiko yang diterima.

“Saya siap semuanya dalam gugatan yang diajukan tersebut.

Biarpun perorangan,” tandas

warga Kunjang, Kabupaten Kediri ini sebelum sidang.

Dirinya juga mengaku sudah mengeluarkan jaminan gugatan ke PN Kabupaten Kediri sebesar Rp 2.100.000.

Ketua Hakim PN Kabupaten Kediri, Kurnia mengatakan, bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi tergugat diantaranya pasangan Cabup dan cawabup Kabupaten

Kediri Haryanti-Masykuri (Harmas), Cabup Ari Purnomo, KPUD, Panwaslu dan Universitas Brawijaya.

Sayangnya sidang ditunda hingga 1 September 2015 karena ada dua tergugat yaitu pihak KPUD Kabupaten Kediri dan juga Universitas Brawijaya Malang tidak hadir. “Sidang ditunda karena dua tergugat tidak hadir,” ungkapnya.

Sementara itu, Cabup Ari Ari Purnomo menyampaikan pihaknya tidak memakai penasehat hukum dalam menghadapi gugatan ini. “Tidak perlu kuasa hukum. Saya ingin membuktikan ijazah saya dari Universitas Brawijaya ini asli.

Karena sejak 2001 saya memegang ijasah tersebut,” ujarnya.

Ari menyatakan dirinya tidak akan menggugat balik

Pencairan ADD Tersendat, DPRD Ponorogo Gelar Sosialisasi Fungsi Pengawasan APBD Desa MENJELANG akhir tahun anggaran 2015 ratusan kepala desa di Ponorogo baru mampu menyerap 50 persen Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dengan total nilai Rp 110 miliar dan Rp 78 miliar bersumber dari APBD Ponorogo. Dana yang digelontorkan secara bertahap kepada 281 kepala desa belum terserap sepenuhnya dikarenakan adanya kekhawatiran akan tersangkut masalah hukum.

Hal ini terungkap setelah digelarnya tatap muka antara seluruh Kades dengan Forpimda Kabupaten Ponorogo, dalam acara rapat sosialisasi Fungsi dan Pengawasan Pelaksanaan APBD Desa, di gedung DPRD Ponorogo, Senin (14/ 09/2015) lalu.

Kepala Badan Pemberdayaan

dipimpin maju dan memberi kontribusi berupa pendapatan asli daerah,” tegas Anik.

Diketahui, sejak rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tanggal 18 Agustus lalu, PT PWU mengalami kekosongan pimpinan. Padahal saat ini, kondisi ekonomi secara global sedang menurun. Karena itu, PWU perlu segera memiliki pimpinan yang menjadi otak penggerak perusahaan BUMD Jatim tersebut. sarifa

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Kabupaten Ponorogo Najib Susilo mengatakan, serapan ADD sudah mencapai 50 persen. Yang bersumber dari APBN pencairan dilakukan dalam tiga tahap, pertama 40 %, kedua 40% , dan ketiga 20 %.

Sedangkan yang bersumber dari APBD dicairkan dalam dua tahap, dimana masing-masing tahap pencairan 50 persen.

Najib menambahkan, sampai saat ini masih banyak dari kepala desa yang belum menyerahkan surat pertanggungjawaban(SPJ).

Hal ini dikarenakan seringnya terjadi perubahan model atau format rencana anggaran belanja (RAB) dan pelaporan keuangan dana desa yang diminta oleh pemerintah pusat.

Untuk itu para kepala desa berharap Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri segera merumuskan model pelaporan keuangan untuk pemakaian anggaran desa, dengan tujuan agar Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) bisa terserap lancar.

Dengan seringnya terjadi perubahan peraturan tersebut, membuat para kepala desa kebingungan dalam menyelesaikan SPJ, sehingga penyelesaian SPJ juga mundur, dan ini juga mengakibatkan tersendatnya pencairan berikutnya.

“Ada Rencana Anggaran Belanja(RAB) yang modelnya berubahubah karena sering adanya aturan baru. Kepala Desa banyak yang mengeluh kesulitan, jika SPJ sudah diselesaikan, maka tahapan dana

DPRD Ponorogo sosialisasi fungsi pengawasan APBD Desa.

berikutnya baru bisa diambil.

Namun jika melewati bulan Desember SPJ itu juga tidak ada, maka kami tidak menjamin dana itu akan turun,” tegasnya.

Menurut Najib, seringnya berubah-ubah peraturan menteri membuat bingung yang ada dibawah dan menjadi salah satu penyebab lambatnya penyerapan.

Sementara itu Pj Bupati Ponorogo Maskur mengatakan, “Jangan ada ketakutan terhadap hukum, ketakutan bukan cermin

dari pimpinan tapi harus bisa membongkar dari ketakutan itu,” ucap Maskur.

Menurut Maskur, adanya Diskresi atau kemudahan perlu disampaikan kepada para kades dan juga pejabat di atasnya.

Sebab kalau tidak, hal itu akan membuat kebuntuan-kebuntuan dalam sistem pemerintahan.

“Kades harus lakukan sesuai dari hasil musyawarah desa, BPD, yang memang berperan penting untuk perencanaan. Pokoknya

Chirul Anam bila tuduhan penggugat tidak terbukti. “Nggak lah, buang-buang waktu saja. Banyak urusan yang lebih penting “ ujarnya.

Untuk diketahui Choirul anam Warga Kunjang Kabupaten Kediri menggugat adanya dugaan ijasah yang dikeluarkan oleh Uneversitas Brawijaya Malang . untuk maju pilbup 2015. ini. andik kartika

semua harus sesuai, dan semua desa harus mencairkan, kalau tidak harus ketemu Pj bupati,” ujarnya.

Selain itu, Maskur menyatakan saat ini para perangkat desa juga memerlukan adanya pendampingan terutama dari aspek hukum.

Terkait hal ini, Pemkab Ponorogo telah menggelar sosialisasi terkait pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa.

“Kita telah menggelar sosialisasi terkait pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa. Seluruh unsur Forpimda kita libatkan. Ini agar para Kades tidak perlu takut tersandung masalah, utamanya masalah hukum seperti korupsi,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Sucipto sebagai salah satu nara sumber mengingatkan para Kades untuk berjalan sesuai aturan, dan pihak Kejari siap melakukan pendampingan di bidang hukum.

“Agar kedepan Ponorogo tidak tertinggal, kita sepakat untuk bimbing mereka. Kalau bisa tidak ada lagi korupsi di Ponorogo,” tegasnya. adv/arso

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Hafidz Mabrur (Tangsel) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-11219467 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 104/21 - 27 September 2015

DPRD Nganjuk Desak Pemkab Blacklist Rekanan ‘Bandel’ FRAKSI Kebangkitan Bangsa, (FKB) Basori DPRD Nganjuk mengingatkan eksekutif untuk memperhatikan setiap rekanan yang terlibat dalam proyekproyek pemerintah. Jika ada yang jelek dalam pelaksanaannya, rekanan tersebut diminta untuk diblacklist saja.

Penegasan itu disampaikan FKB saat ditemui wartawan diruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Melalui juru bicaranya, meminta supaya hal ini bisa menjadi perhatian eksukutif terutama di Dinas PU Nganjuk. “Jika memang terindikasi jelek dalam kualitas pelaksanaannya, di-blacklist saja,” tegas Gus Hamam yang juga pimpinan sebuah pondok pesantern di Waru Jayeng ketika dihubungi wartawan, Kamis (17/9).

Di samping blacklist, FKB juga meminta agar di tahun-tahun mendatang, rekanan yang jelek tersebut tidak dipakai lagi. “Karena sudah tidak dipercaya, maka tidak usah lagi menangani proyek yang ada,” ujarnya. Pemkab tampaknya memang harus berhatihati dalam memilih rekanan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu, diketahui terdapat beberapa rekanan yang dianggap tidak melaksanakan pekerjaannya dengan benar.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Nganjuk, Fauzi Irwana, pernah mengatakan bahwa seharusnya pihak yang terkait dengan rekanan, bisa memberlakukan raportisasi terhadap kinerja mereka.

“Jika sudah selesai pekerjaan, harusnya ada rapor bagi rekanan tersebut. Apakah mereka termasuk baik atau tidak dalam melaksanakan pekerjaan,” katanya.

Rapor tersebut, lanjut Fauzi, harus ditempelkan dan bisa dibaca luas masyarakat. “Dan sebenarnya hal ini sudah pernah dilaksanakan. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya,” ujarnya.

Disinggung mengenai kemungkinan rekanan yang sudah di-blacklist akan mengubah diri menjadi perusahaan dengan nama berbeda, Fauzi menegaskan bahwa hal itu tidak akan menghilangkan rapor terhadap yang bersangkutan. “Ingat bahwa dalam setiap manuskrip perusahaan, selalu dicantumkan nama-nama pimpinan. Nah, dari sana akan kita lihat apakah ada nama yang sama dengan rekanan yang sudah di-blacklist tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, beberapa fraksi yang lain juga mengemukakan masalah pembangunan di Nganjuk.

Misalnya saja terkait pembangunan jalan yang diminta tidak dilakukan pada musim penghujan. Hal ini disampaikan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP).

“Jalan-jalan yang dilewati angkutan umum dan jalan poros desa banyak yang rusak dan perlu diperbaiki. Semua harus dilakukan sebelum musim penghujan demi keselamatan penumpang,” ujar Moh.Alwi mewakili FPP. roy

Anggota DPRD Jombang Pakai Ijazah Palsu Salah satu anggota legislatif DPRD Kabupaten Jombang diduga menggunakan ijazah palsu.

PULUHAN massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jombang (AMJ) melawan politisi busuk menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (17/09/ 2015).

Mereka menuntut agar kasus dugaan ijazah palsu oleh salah satu anggota legilatif segera diusut tuntas. Sebelumnya kasus ini mencuat pertama kali pada bulan Juni tahun 2014 lalu, dengan adanya laporan dugaan ijazah palsu oleh salah satu anggota legislatif DPRD Kabupaten Jombang.

Keaslian dan keabsahan ijazah program kelompok belajar paket C yang dikeluarkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Lamongan milik politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu diragukan.

Salah satu pendemo, Mujianto (43) dalam orasinya meminta agar anggota legislatif tersebut mengundurkan diri.

Padahal yang bersangkutan menggunakan ijazah palsu.

“Kami tidak ingin memiliki anggota dewan yaang tidak amanah dan berperilaku pembohong. Politisi seperti itu harusnya mundur saja dari jabatannya,” teriak Mujianto dari atas pick up panggung

orasi yang membawa sound sistem di depan gedung DPRD Jombang, Kamis (17/9/2015).

“Pihak DPRD Jombang memproses dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh salah satu anggota legislatif. Mereka tidak layak menjadi seorang wakil rakyat, karena telah berbuat tercela dengan menggunakan ijazah palsu. Untuk itu tolong diusut kembali,” teriak Mujianto.

Pendemo meminta agar Badan Kehormatan (BK) Legislatif DPRD Jombang segera mengusut kasus ijazah palsu tersebut agar diteruskan ke pihak kepolisian. “Dulu sesaat setelah usai pemilihan legislatif, kami sudah melaporkan hal ini ke Polres Jombang,” jelasnya.

Belakangan diketahui Polres sudah melimpahkan kasus tersebut ke Polda Jatim. Informasinya, di Polda Jatim sudah di SP3 (Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara). “Kami juga mengingatkan pihak kepolisian bahwa kasus ini tidak dapat dihentikan walaupun pelapor telah melakukan damai. Kasus ini murni pidana umum yang tidak bisa dihentikan dengan adanya perdamaian,” cetusnya.

Terpisah, Ketua BK DPRD Jombang, Donny Anggun, di-

Pendemo mendesak polisi mengusut dugaan anggota DPRD Jombang menggunakan ijazah palsu.

konfirmasi tentang persoalan ini mengatakan, sampai saat ini belum ada surat atau laporan secara resmi yang masuk ke BK DPRD. Sehingga pihaknya tidak bisa berbuat apaapa. Sedangkan untuk melakukan pengusutan, langkah awalnya adalah setelah ada surat laporan yang masuk.

“Sampai saat ini kami be-

SD Negeri Masih Tarik Pungli, DPRD Ponorogo Geram

kepada BK,” ujar politisi yang juga dari PDIP ini.

Ditanya soal sanksi yang diberikan jika yang bersangkutan terbukti menggunakan ijazah palsu. Donny enggan menjelaskan sanksi tersebut yang dapat menjerat koleganya sesama partai. “Soal sanksi tergantung dari proses pendalamannya nanti,” pungkasnya. obi

Digoyang Media Abalabal, Harmas Disemprit Panwaslu Kediri

Razia Atribut TNIPolri, 30 Warga Sipil Ditegur ANTISIPASI penyalahgunaan atribut TNI dan Polri, Propam dari unsur anggota TNI dan Polri menggelar razia gabungan. Petugas menemukan tiga puluh kendaraan roda dua juga empat mobil milik warga sipil yang menggunakan atribut terjaring dalam razia, Selasa (15/09/2015).

Razia tersebut digelar oleh petugas gabungan Provoost (Polisi Militer) dari Korem Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ) Mojokerto atau Kodim 0814 Jombang dan Provost dari Polres Jombang di jalan raya Brigejen Kretarto, Sambong, Jombang. Selain kendaran para petugas tersebut juga merazia atribut lainnya seperti jaket dan kaos TNI/Polri yang digunakan warga sipil.

Satu per satu kendaran yang melintas di jalan raya Brigjen Kretarto yang kedapatan memasang atribut stiker TNI/Polri di kendaraan langsung dihentikan oleh petugas. Oleh pihak kepolisian pengemudi mobil yang kedapatan memasang atrtibut diperiksa langung surat kendaraan dan juga identitasnya.

Selanjutnya petugas meminta pengemudi melepas stiker yang menempel di kendaraannya. Petugas juga memberikan teguran berupa surat peringatan kepada pengendara agar tidak menggunakan atribut TNI/Polri di kendaraan. Selain itu petugas juga menyita jaket TNI - Polri yang digunakan oleh pengendara motor warga sipil.

Dalam razia tersebut petugas menemukan dan memberikan teguran kepada tiga puluh pengendara yang melintas. Razia ini sendiri dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan atribut TNI - Polri oleh warga sipil yang dikhawatirkan digunakan untuk tindak kejahatan. Dan juga untuk tertib administrasi registrasi kendaraan dan kartu anggota bagi kedisiplinan anggota TNI Polri di jalan raya.

Salah satu warga yang terkena razia tersebut, Abdul Toha (66), memakai atribut berupa jaket mengaku menyesal dan tidak akan memakai atribut kembali, setelah tahu memakai atribut TNI - Polri dilarang. Dan juga memberikan jaket tersebut kepada pihak petugas untuk disita, agar tidak digunakan kembali. “Saya tidak ada motif apa - apa dalam memakai jaket tersebut. Memang saya bangga terhadap anak saya yang menjadi anggota TNI (Marinir) dan saat ini sedang bertugas di Lebanon,” jelasnya. obi

lum menerima surat aduan maupun laporan. Jadi kami belum bertindak apa-apa, Mekanisme pelaporan, diawali adanya surat aduan yang masuk atau laporan kepada seketaris dewan (sekwan). Selanjutnya surat aduan atau laporan diberikan kepada ketua DPRD. Setelah dari pimpinan dewan, baru surat diberikan

Jasad guru ngaji yang tewas akibat masjid roboh.

Masjid Roboh Timpa Guru Ngaji Hingga Tewas MASJID At Taqwa di Dusun Bulakrejo, Rt 03/Rw 06, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur, bagian atapnya roboh sekitar pukul 18.15 WIB atau Senin (14/09). Pilunya, Anik Sumiyarti (17) seorang guru ngaji menjadi korban tewas di tempat setelah tertimpa balok beton atap masjid hingga kepalanya pecah sedang empat jamaah lainya mengalami luka-luka.

Dari informasi di lokasi, saat kejadian selain korban ada sekitar 20 orang santri termasuk anak-anak tengah mengaji kitab Al-Qur’an seusai sholat magrib. Sebelum kejadian ada suara ledakan keras satu kali tepat di belakang masjid ketika jamaah sedang menunaikan sholat magrib. Selang beberapa menit kemudian atap masjid langsung roboh menimpa jamaah.

“Pas magrib ada suara door satu kali dikira lampu

KOMISI D DPRD Kabupaten Ponorogo menilai Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo merasa kecolongan dengan banyaknya sekolah negeri yang masih saja melakukan pungutan-pungutan tak resmi kepada orang tua murid.

Dari semua Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah diajukan masih dalam proses verifikasi di Dinas Pendidikan dan belum satu-

pecah, setelah itu sholat magrib selesai sebagian jamaah keluar termasuk pak topo imamnya dan sebagian lagi termasuk saya dan korban bersama anak-anak masih didalam masjid untuk ngaji dan ada kejadian itu,” terang Sutarmo takmir Masjid At Taqwa.

Jelasnya lagi, posisi korban saat kejadian berada ditengah diantara jamaah dan anak-anak sedangkan dia hanya berjarak satu meter dari korban. Ketika peristiwa terjadi dia secara spontan menyelamatkan diri tapi nahas Anik Sumiyarti yang berada di sebelahnya langsung tertimpa balok beton.

Menurut keterangan dari beberapa saksi mata dilokasi kejadian, korban tewas dengan kondisi mengenaskan kepalanya pecah tertimpa balok beton berdiameter 30 centimeter dan jasadnya posisi tertelungkup diatas dampar/meja tempat untuk

pun telah mendapatkan persetujuan, sehingga sekolah negeri belum boleh melakukan pungutan dalam bentuk dan dengan alasan apapun dari wali murid.

“Pungutan baru bisa dilakukan jika RAPBS -nya sudah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Namun kenyataan dilapangan berbeda,” ucap Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, Ubahil Islam.

ngaji. Setelah kejadian jasad korban langsung dievakuasi keluar masjid oleh warga dan langsung dibawa kerumah duka untuk disemayamkan.

Anik Sumiyarti yang tercatat sebagai siswi SMKN 1 Paron kelas 3 merupakan putri sulung dari dua bersaudara anak dari Gunarto yang rumahnya hanya berjarak sekitar seratus meter dari masjid.

Selama ini korban ini diketahui sebagai guru ngaji atau ustadah setiap habis sholat magrib memberikan pelajaran tentang baca tulis AlQur’an yang diikuti belasan anak-anak sekitar masjid.

Sementara petugas dari Polsek Kedunggalar terlihat langsung memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi kejadian sebelum dilakukan olah TKP. Sampai sejauh ini belum diketahui jelas penyebab robohnya atap masjid yang berada ditengah pemukiman warga itu. pr

Dari penelusuran yang dilakukan, Komisi D menemukan fakta bahwa masih ada salah satu SMA Negeri di kota Ponorogo yang telah melakukan pungutan, dengan nilai setiap siswa Rp 3 juta.

Jumlah tersebut diluar pungutan untuk seragam sekolah, sehingga total keseluruhan pungutan untuk siswa baru mencapai Rp 5 juta. “Jumlah tersebut sangat besar dan memberatkan wali mu-

PANITIA Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri (Panwaslu) ‘menyemprit’ pasangan Haryanti-Masykuri (Harmas) terkait pemasangan gambar keduanya di sebuah media online.

Ketua Panwaslu Kabupaten Kediri Muji Harjita membenarkan laporan itu dibuat oleh Taufik, warga setempat. Pihaknya sudah memanggil yang bersangkutan dan tim Harmas untuk mengklarifikasinya.

“Laporan masyarakat khan harus Kami tindaklanjuti. Dan apabila mengacu PKPU nomor 7 tahun 2015, pasal 68 ayat 1, dilarang mencetak dan memperbanyak bahan kampanye. Ditambah pasal 73 ayat 1 huruf a, Panwas memberikan peringatan tertulis dengan memberhentikan iklan itu,” ungkap Muji.

Namun saat akan mengklarifikasi ke media yang bersangkutan, alamat media tersebut tidak jelas.

“Saat kami lihat di web alamatnya jogja namun saat kami hubungi ternyata alamat penjual domain,” ungkap Jita yang juga mantan wartawan senior.

Ditambahkan Muji, usai pihaknya melakukan kroscek

rid,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga pengajar di salah satu sekolah swasta di Ponorogo ini.

Mendapati kenyataan seperti ini, Ubahil Islam menegaskan akan memanggil Kepala Dindik) dan Kepala SMA Negeri yang bersangkutan.

Bahkan Ubahil tak bisa menyembunyikan kegeramanya setelah mengetahui ulah dan modus

di Medsos yang bertuliskan Potret.co, juga sudah tidak aktiv ataupun sudah tidak bisa dibuka. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan telaah terhadap masing-masing, supaya muncul titik terang.

Terpisah, Sulkani juru bicara dari pasangan Harmas yang dilaporkan mengatakan bila HARMAS dan juga tim tidak memasang di media yang disebut oleh pelapor tersebut.

“Kami juga bingung saat panwaslih memanggil tim untuk klarifikasi terkait dengan laporan pemasangan gambar disalah satu media online, karena selama ini kami tidak memasang gambar pada media apapun,” ungkap Sulkani saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Sulkani juga menambahkan baru tahu setelah dipanggil oleh Panwaslu untuk klarifikasi. Ada dugaan, hal ini dilakukan untuk menjatuhkan citra Harmas. “Pastinya, kami menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada Panwaslih, selaku pihak yang berwenang menangani hal ini,” kata Sulkani. andik kartika

Gambargambar yang dimuat oleh media online abal-abal.

sekolah-sekolah negeri dalam melakukan pungutan.

“Hal tersebut harusnya tidak perlu, karena pemerintah telah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk hal tersebut. Kenapa pihak sekolah tidak minta dan malah memberatkan wali murid, padahal dana DAK dari pemerintah pusat hingga hari ini belum terserap sama sekali, masih utuh, saya heran, adap ini,” tegasnya. arso www.lensaindonesia.com

14

BERANDA DAERAH

Edisi 104/21 - 27 September 2015

Distribusi Pupuk untuk Petani Rawan Permainan KELANGKAAN pupuk tidak bisa dilepaskan dari dugaan permainan yang terjadi di level distributor.

Pasalnya, permainan di tingkat produsen kemungkinan kecil terjadi.

“Yang namanya menjadi distributor, akan selalu menjadi rebutan bagi yang berminat. Karena itu, justru di tingkat distribusi itulah, bau aroma ketidakberesan penyaluran pupuk rawan terjadi di setiap musim tanam,” kata Ketua Komisi B DPRD Nganjuk, Basori, Kamis (17/9) dalam menanggapi kurangnya pemenuhan kuota pupuk untuk petani di sejumlah daerah di Kabupaten Nganjuk.

Dia melihat, pada level distribusi itu seakan-akan menjadi lahan basah. “Tetapi mengapa kalau untuk kepentingan petani kok harus dengan cara begitu (permainan segala, red). Tega benar,” ujarnya prihatin.

Basori menegaskan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani. Seharusnya, pemenuhan pupuk sesuai kebutuhan riil petani di lapangan. “Sejatinya, pupuk bisa dipenuhi sesuai kebutuhan yang ada. Tapi, mengapa setiap musim tanam kesulitan pupuk selalu terjadi,” tanyanya.

Selain persoalan kelangkaan pupuk, fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga meminta pemerintah tetap memberikan subsidi pupuk bagi petani. Sebab, walau bagaimanapun, masyarakat petani adalah ujung tombak perekonomian nasional.

Dia menyayangkan, masalah pertanian di Indonesia masih sering dipolitisir. Tentu saja, yang paling dirugikan adalah petani.

Sementara itu, dalam pandangan Basori, saat ini bidang pertanian banyak ditinggalkan oleh generasi muda. Bahkan, sekolah pertanian pun sepi, karena tidak ada mahasiswanya. Kondisi itu, sudah terjadi selama 15 tahun terakhir.

“Jadi, harus ada terobosan untuk mendorong generasi muda merasa senang dan bangga menjadi petani. Kami juga heran, mengapa pemerintah seakan tidak peduli dengan keadaan yang mencemaskan ini.

Bagaimana coba, kalau tidak ada petani lagi. Mau dapat beras dan bahan makanan dari mana?” pung catur kasnya.

UIN Arahkan Integrasi Ilmu Quraniyah dan Kauniyah

UIN Arahkan Integrasi Ilmu Quraniyah dan Kauniyah KEMENTERIAN Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam kini tengah getol mendorong Universitas Islam Negeri (UIN) agar menonjolkan integrasi Ilmu Quraniyah dengan Ilmu Kauniyah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Amsal Bakhtiar saat menjadi keynote speaker dalam Workshop Al Qur’an dan Sains, Islamisasi, Integrasi atau Sumber Etik Ilmu di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ishlah, Sendangagung, Paciran, Kamis (17/9).

Workshop itu sendiri sebagai langkah awal Ponpes yang diasuh KH M Dawam Sholeh untuk mendirikan Pendidikan Tinggi Agama Islam di Al Ishlah. Juga hadir dalam workshop itu perwakilan Asia Tenggara dari International Institute of Islamic Thought (IIIT) Habib Chirzin.

Menurut Amsal Bakhtiar, jika Al Ishlah mampu merumuskan konsep integrasi ilmu yang berasal dari ayat-ayat Al Quran (Quraniyah) dengan ilmu yang terhampar di jagat raya ini (Kauniyah), itu akan menjadi kontribusi yang bagus sekali bagi dunia Islam.

Karena saat ini pula, lanjut dia, UIN sedang menonjolkan integrasi Ilmu Quraniyah dengan Ilmu Kauniyah. “Integrasi ini masih dalam proses mencari bentuk. Belum pada kesimpulan yang komprehensif.

Jika ada unsur distingtif, pembeda, dari Al Ishlah melalui workshop ini, dengan konsep dari perguruan tinggi islam swasta lainnya, itu akan sangat bagus sekali, “ kata dia.

Masih menurut Amsal Bakhtiar, dasar integrasi itu karena secara historis, sejak abad pertama hijriyah, Islam bisa berkmbang dengan pesat karena memahami dengan baik integrasi ini. Dia kemudian mencontohkan Ibnu Sina yang ahli fiqih dan sekaligus seorang dokter hebat.

“Ulama kala itu tidak membedakan keahlian Quraniyah dengan Kauniyah., “ jelentreh dia.

Sedangkan secara filosofis, Al Qur’an sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari ilmu pengetahuan, sains.

Karena ayat Allah tidak hanya yang tertulis dalam Al Qur’an, tapi juga yang terhampar di alam. “Namun kemudian terjadi kemunduran dan disintegrasi oleh berbagai sebab ketika seolah-olah quraniyah itu hanya milik madrasah dan pesantren, sedangkan kauniyah hanya milik sekolah umum, “ katanya menambahkan.

Sementara Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi yang hadir dalam workshop itu juga memberikan kritik ketidakmampuan SDM lokal untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena itu dibutuhkan lompatan untuk bisa menjadi tuan di rumah sendiri.

Dia kemudian mencontohkan banyaknya sumberdaya alam Indonesia yang begitu melimpah namun alimuhtar dikelola oleh SDM dari luar negeri.

PKK dan Takmir Masjid Dilatih Sembelih Hewan Qurban

Peserta pelatihan saat mengikuti sesi tata cara menyembelih hewan qurban secara benar dan baik.

SEBANYAK 110 orang dari takmir masjid dan anggota PKK Kota Malang dilatih menyembelih hewan qurban, Kamis (17/09/2015).

Pelatihan itu digelar Dinas Pertanian Kota Malang bersama BUMD Rumah Potong Hewan (RPH) setempat.

“Pelatihan itu sangat penting. Sebab, pengetahuan mengenai tata cara penyembelihan dan juga pengemasan hewan qurban masih minim,” kata Kepala Dinas Pertanian Ko-

ta Malang, Hadi Santoso didampingi Kabag Humas Pemkot Malang, M Nur Widianto.

Untuk itu, kata dia, menjelang Hari Raya Idul Idul Adha, Dinas Pertanian dan RPH Kota Malang mengadakan pelatihan menyembelih dan memeriksa kesehatan serta kelayakan hewan yang akan disembelih. Selain itu, juga cara mengemasnya.

Peserta pelatihan sebanyak 110 orang itu dari elemen takmir masjid 95 orang dan

15 orang ibu – ibu PKK. “Yang utama harus diketahui mereka itu adalah pengetahuan tentang kesehatan hewan,” jelasnya.

Selain itu, terang dia, soal penyembelihan, hingga pengemasan hewan qurban sesuai syar’i. Karena itu, kata dia, mereka harus melihat dan praktek langsung tentang tata cara dan prosedur penyembelihan hewan qurban secara benar dan baik. aji_dewa_roisky

Pembangunan JLS Sepanjang 670 km Dikebut, Telan Dana Rp 3 Triliun Pembangunan JLS merupakan kewenangan dua instansi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim.

PEMBANGUNAN Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur terus dikebut. Untuk wilayah pengerjaan Dinas PU Bina Marga Jawa Timur kini sudah mulai berhasil lakukan pembangunan jalan sepanjang 30 km dari total 670 km.

Pembangunan JLS yang nantinya bisa menghubungkan wilayah Jatim, Jateng hingga Jabar ini dibangun khusus dengan struktur perkerasan kaku (rigid pavement).

Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Supa’ad mengatakan, pembangunan sepanjang 30 km ini meliputi wilayah Glenmore Banyuwangi sepanjang

10 km, Lumajang Jarik Kalimujur sepanjang 10 km dan Kalimujur Batas Jember sepanjang 10 km.

“Pembangunan JLS ini kita gunakan struktur rigid dengan bahan beton. Tentunya biaya yang dibutuhkan juga lebih besar, per kilometernya kurang lebih memakan biaya Rp 6,5 miliar. Sekarang ini yang sudah kita bangun baru 30 kilometer,” katanya kepada lensaindonesia.com, Senin (14/ 09/2015).

Pembangunan jalan sengaja menggunakakan struktur rigid karena diharapkan lebih tahan lama saat dilewati banyak

kendaraan utamanya kendaraan besar, seperti truk, tronton dan lainnya. Ia juga menyebut pembangunan JLS merupakan kewenangan dua instansi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim.

Ditanya terkait target penyelesaian JLS, Supaad mengaku tak bisa memastikan sebab hingga kini masih banyak lahan khususnya milik Perhutani yang belum dibebaskan, ditambah belum adanya anggaran yang ready khusus untuk membangun JLS. “Tahun depan ini saja hanya ada uang Rp 80 miliar untuk JLS. Jadi kalau ditanya kapan JLS selesai ya itu sulit untuk dijawab, karena belum disupport anggaran yang sesuai dengan kebutuhan semestinya,” tegas mantan Kepala Dinas PU Pengairan Jatim ini.

Populasi Hewan Kurban di Lamongan Lebih dari Cukup DINAS Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan memastikan populasi ternak di Lamongan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban.

Disebutkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sukriyah melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, populasi ternak sampai dengan bulan Juli 2015 tercatat sebanyak 100.264 ekor sapi potong, 22 sapi perah, 288 kerbau, 95.847 ekor kambing dan 78.785 ekor domba.

Sedangkan jumlah hewan kurban di tahun 2014 tercatat sebanyak 3.014 ekor sapi dan 25.418 ekor domba. Sehingga kebutuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan masih bisa dipenuhi dari peternak Lamongan sendiri.

Untuk memberikan jaminan kualitas hewan kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada hewan kuban pada H-3 atau pada tanggal 22 September 2015. Dan itu akan dilakukan di seluruh 27 kecamatan yang ada di Lamongan.

Kepada konsumen, dia menyarankan saat pemilihan hewan kurban yang harus diutamakan yakni sehat dan cukup umur.

Diterangkannya, hewan kurban yang cukup umur yakni sapi dan kerbau beru-

Warga Lamongan menjual hewan kurban.

mur kurang lebih 22 bulan.

Sedangkan kambing dan domba antara 12-18 bulan.

“Adapun yang dapat digunakan untuk mengetahui umur hewan, yakni dengan melihat catatan melahirkan ternak tersebut. Atau jika tidak ada bisa dilihat dari gigi ternak. Jika gigi susu telah tanggal 2 di depan, itu menandakan hewan tersebut telah berumur sekitar 12-18 bulan, dan jika sapi maka berumur kurang dari 22 bulan,” urai dia.

Sedangkan ciri-ciri hewan kurban yang sehat, yakni dilihat dari fisiknya, pergerakannya yang aktif, bulu yang halus dan tidak rontok. Kemudian mata bersinar dan jernih, bentuk tubuh standar, hidung terlihat basah bersih dan

tidak mengeluarkan cairan, mulut dan gusi bersih tidak ngiler, celah kuku tak terluka, kulitnya lentur dan elastis.

“Bagian dubur yang bersih juga bisa dijadikan indikasi bahwa hewan kurban tidak menunjukkan gejala mencret, “ imbuhnya.

Sebelumnya, pada tanggal 8 Sepember 2015, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan pertemuan dengan ta’mir masjid guna monitoring dan pembinaan pemotongan hewan kurban.

Dalam pertemuan itu juga disosialisaikan bagaimana memilih hewan kurban yang sehat dan cukup umur, serta bagaimana cara penyembelihan dan mengolah daging kur alimuhtar ban dengan baik.

Pihaknya juga merinci, anggaran untuk membangun JLS khusus untuk jalan perkilometer menelan biaya sekitar Rp 6,5 miliar dan jika dikalikan sebanyak 400 km (jatah JLS yang dibangun provinsi) yakni mencapai Rp 2,6 triliun.

Sedangkan untuk membangun jembatan permeternnya menelan biaya Rp 150 juta. Jika yang ditarget sepanjang 3.000 meter, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 450 miliar.

Sehingga total anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan JLS di Jatim sekitar Rp 3 triliun.

“Ini dengan harga yang kita lakukan saat ini, belum ngomong inflasi. Lah kalau tahuntahun berikutnya harga naik, jelas dana yang dibutuhkan lebih dari itu,” tukas Supa’ad.

Sebelumnya, Gubernur

Jatim Soekarwo menargetkan pembangunan proyek JLS yang digadang-gadang mampu menekan angka disparitas di wilayah selatan Jatim tersebut bisa rampung pada 2018 mendatang.

Bahkan, tahun lalu Gubernur Soekarwo juga telah mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun melalui dana APBN ke pemerintahan Jokowi-JK. Dana Rp 5,1 triliun tersebut yakni untuk alokasi dalam lima tahun kedepan hingga 2020. Prioritasnya yakni untuk wilayah Pacitan, Trenggalek, Lumajang dan Banyuwangi. Soekarwo juga menyatakan, untuk APBD Jatim juga dialokasikan anggaran khusus untuk JLS sebesar Rp 500 miliar dengan sistem single year dan multiyears. sarifa

Kekeringan Sebabkan Wisata Waduk Gondang Sepi Pengunjung BENCANA kekeringan di sejumlah wilayah di Jawa Timur, tidak terkecuali wilayah Lamongan juga mengalami kekeringan di sejumlah daerah.

Tidak kurang dari 100 desa yang tersebar di 27 Kecamatan se kabupaten Lamongan.

Akibat kekeringan yang melanda di wilayah tersebut membuat sejumlah petani merugi hingga mencai ratusan juta rupiah. Tidak hanya para petani juga yang mengalami kerugian. Sejumlah pedagang kaki lima di sekitar tempat wisata juga mengalami penurunan pembeli.

Hal ini dikarenakan minimnya pengunjung yang di sejumlah tempat wisata di Lamongan.

Rahmat Cahyono selaku koordinator wisata waduk gondang menuturkan kepada Lensa Indonesia, Kamis (17/

9/2015).

Menurutnya, pengunjung relatif menurun hingga 50 %. Hal ini karena wahana seperti perahu tradisional tidak bisa maksimal dikarenakan debit air di waduk gondang tinggal sedikit sehingga perahu bisa kandas.

Selain itu, berkurangnya debit air otomatis bisa mengurangi daya tarik wisatawan. “Jika dirupiahkan pendapatan dari karcis hanya sekitar Rp 200 ribu mas,” pungkas Rahmat.

Menurunnya pengunjung juga membuat penjual di dalam wisata tersebut gelisah.

Karena pendapatan mereka menurun hingga 50%, seperti yang diakui Sukarti (50).

“Sekarang sepi mas gak ada yang beli, apa lagi hari - hari biasa seperti ini, cuma hari Minggu yang lumayan rame,” afit-danu ungkap Sukarti.

Wisata Waduk Gondang yang terlihat debit airnya menurun.

Kades Jambangan Diduga ‘Sunat’ Dana Desa DIDUGA menyelewengkan dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), tahun 2014, Kepala Desa (Kades) Jambangan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, M Dawam, diperiksa anggota penyidik Satreskrim Polres Kediri. Saat ini kasus dugaan korupsi Kades Jambangan, masih dalam penyidikan Polres Kediri.

Kasatreskrim Polres Ke-

diri, AKP M Aldy Sulaeman, menuturkan, kasus korupsi dana BKD dan ADD tahun 2014 yang dilakukan Kades Jambangan M Dawam, yang nilainya puluhan juta rupiah ini, dari hasil pemeriksaan, sudah mencapai tahap 1.

“Dana bantuan Pemerintah yang diselewengkan Kades tersebut dana BKD dan ADD tahun 2014 dan nilai yang diselewengkan Rp 45.695.495.

Dan saat ini kami sudah menetapkan Kades tersebut sebagai tersangka,”jelas AKP M. Aldy Sulaeman.

Lanjut Kasatreskrim, bantuan dana BKD dan ADD tahun 2014 dari Pemerintah itu sudah sesuai aturan penggunaan petunjuk teknis tentang pelaksanaan bantuan dana tersebut. Dari hasil, temuan dilapangan, alokasi bantuan tersebut tidak sesuai dengan

peruntukannya. “Tersangka terkena pasal 8 atau pasal 12 (E) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi dengan ancaman paling lama hukuman 20 tahun,” ujar Kasatreskrim.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Kediri, M Haris Setyiawan mengatakan, terkait Kades Jambangan, M Da-

wam, yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bantuan dana BKD dan ADD, Kades tersebut sudah non aktif dari jabatannya.

“Memang benar, Kades Jambangan tersandung kasus korupsi dan sudah non aktif.

Kami juga sudah melakukan pergantian posisi sementara di pemerintahan desa dengan PLTnya Kasun,” tuturnya. andik_kartika www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

Edisi 104/21 - 27 September 2015

ri e t s i M

MENU

Nikmatnya Tongseng Kambing ala Grand Darmo Suite Surabaya

Pengunjung hanya merogoh kocek seporsi tongseng kambing ini cuma Rp 59.000 net di Hotel Grand Darmo Suite Surabaya.

GRAND Darmo Suite Hotel Surabaya perkenalkan menu barunya yang bertitel “Tongseng Kambing”.

Menu anyar kali ini jadi menu masakan andalan di Bulan September 2015 ini yang sengaja diolah oleh Chef Tatang, Executive Chef hotel ini.

“Menu tongseng kambing ini diracik dengan banyak rempah-rempah membuatnya terbebas dari aroma kambing yang tidak sedap, selain itu, bahan yang dipilih adalah daging kambing muda karena tekstur dagingnya lebih lunak dan kenyal serta gurih.” tandas Chef Tatang.

Daging kambing muda juga lebih sehat dikonsumsi, lanjut Chef tatang, sebab kadar lemak dan kolesterolnya lebih rendah. Selain itu, daging kambing juga dikenal sebagai bahan yang mampu mencegah anemia juga baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

“Menu spesial Restaurant Angling Darmo ini diperkaya dengan tambahan potongan buah tomat sebagai campuran bahannya. Buah yang dikenal tinggi kandungan vitamin C dan kalsiumnya ini membuat tongseng kambing akan lebih kaya rasa saat dinikmati bersama nasi putih hangat berikut tempe mendoan,”, pungkas Chef Tatang.

Harga seporsi tongseng kambing ini hanya dibanderol Rp 59.000 net. Menu yang disajikan hangat ini akan menggugah selera, aroma bawang dan bumbubumbunya yang gurih langsung menyerbak saat disajikan. Penasaran? eld

Pasir Pantai di ‘Atas Awan’ Papua

SAAT menuju trek New Zealand Pass dari kawasan Gua Maximus, tim Ekspedisi Jurnalis ke Carstensz 2015 menemukan berbagai hal unik. Selain melihat danau tiga warna yang cantik, padang savana dan tebing-tebing yang tinggi, satu lagi yang bikin geleng-geleng kepala adalah pasir putih.

Begitu memasuki ketinggian sekitar 4.200 mdpl, trek yang menanjak makin terasa berat. Pelan-pelan, rerumputan tinggal sedikit dan pemandangannya menjadi serba bebatuan tanpa pohon. Di situ terlihat ada pasir putih. Pasir putihnya seperti pasir-pasir yang ada di pantai. Halus sekali ketika dipegang. Bagaimana bisa, ada pasir seperti ini diketinggian lebih dari 4.000 mdpl?

“Ah, tidak tahu. Sudah ada ini dari dulu, banyak,” ujar Timotius, salah satu porter yang berasal dari Desa Ugimba.

Pasir-pasirnya seperti tercecer. Ada di berbagai sudut sepanjang trek mau ke New Zealand Pass yang dilalui pendaki. Terlintas di dalam benak, mungkin bsa jadi dulunya kawasan ini laut ya?

Papua menyimpan banyak fenomena alam yang di luar nalar.

Salah satunya yakni pasir yang halus seperti pasir pantai di ketinggian lebih dari 4.100 Mdpl. Inilah pasir pantai di ‘atas awan’ yang masih jadi misteri!

Pengunjung berenang di kolam Pantai Kedung Tumpang.

“Kalau dari berbagai sejarah yang saya tahu, Carstensz dan pegunungan di sini dulunya lempengan di bawah laut. Puluhan ribu tahun lalu, lempengannya bertemu dan

terus naik ke atas hingga sekarang ini. Maka dari itu, di sekitar sini banyak ditemukan fosil kerang laut,” kata ketua tim pemandu Ekspedisi Jurnalis ke Carstensz 2015

menjelaskan di Basecamp Danau-danau.

Memang sih, jika diperhatikan, bebatuan di pegunungan di sekitar Puncak Carstensz berbeda dengan

bebatuan yang biasa dilihat di gunung-gunung di Pulau Jawa. Teksturnya lebih tajam dan lebih keras.

“Jadi begini, Papua itu masih misteri. Masih banyak yang belum orang tahu dan orang lihat, seperti salah satunya yang kamu lihat seperti pasir pantai itu. Penjelasan mengenai pasir putih itu, hingga kini belum ada penelitian atau ahli geologi yang memuaskan,” papar Maximus Tipagau, penanggung jawab Ekspedisi Jurnalis ke Carstensz 2015.

Bagi Maximus, fenomenafenomena alam yang aneh di Papua menjadi berkah dari Tuhan. Berkah yang seolah membuktikan, Papua seolah surga yang jatuh ke Bumi dengan banyak hal yang bisa bikin orang takjub.

“Benar kata Pak Hendricus, banyak fosil kerang ditemukan di ketinggian 4.000 mdpl. Itu aneh dan buat orang takjub, belum lagi banyak hewan langka seperti dingiso yaitu koala yang hanya ada di sekitar Carstensz di ketinggian 4.000 mdpl. Itu juga belum diteliti,” ungkap Maximus. af/dt

UNIK

Bukan Warteg, Ini Bandara di Wamena Papua UMUMNYA sebuah bandara memiliki fasilitas lengkap dan megah, namun lain halnya dengan Bandar Udara Wamena di Papua. Bandara perintis itu tampak begitu sederhana dengan hanya terbuat dari seng. Sekilas malah tampak seperti warteg.

Sederhana, mungkin itu adalah kesan pertama yang traveler dapat ketika melihat Bandar Udara Wamena di Papua. Setidaknya kesan itu yang didapat traveler saat berkunjung ke Wamena pada acara Cultural Trip Mahakarya Indonesia bersama Dji Sam Soe, Kamis (17/9/2015).

Pandangan mata, Bandar

Udara Wamena hanya memiliki satu ruang untuk konter pemeriksaan dan ruang tunggu dalam satu rumah yang terbuat dari seng. Satu barang yang tampak modern hanya mesin scan bandara yang tampaknya hanya menjadi pajangan dan formalitas saja.

Hampir semua kegiatan di bandara ini dilakukan secara manual, mulai dari pengecekan tiket yang ditulis tangan hingga pemanggilan penumpang yang bermodalkan teriakan petugas bandara. Soal fasilitas, hanya ada warung dan toilet sederhana di dalam area bandara.

“Ini bandara begitu sudah,

sederhana apa adanya,” ujar petugas bandara yang bernama John Karoba.

Ruang kedatangan penumpang pesawat pun hanya tampak seperti garasi rumah yang ditutupi oleh seng tanpa adanya tempat duduk. Beruntung sudah ada deretan tampat duduk di bagian ruang tunggu keberangkatan. Adapun di dalam komplek bandara juga dapat dijumpai kantor polisi.

“Bandara nantinya mau diperpanjang, perkiraan Desember ini mau diresmikan bandara baru di sebelah,” terang John.

Begitulah kondisi bandara di Wamena, sederhana. Seki-

Bandar Udara Wamena di Papua.

ranya pemerintah dapat segara merenovasi dan memperluas bandara tersebut agar

lebih nyaman bagi traveler dan turis asing yang mau berkunjung ke Wamena.joh/dt

NGELENCER

KONKOW

Menyeruput Kopi Toraja di Kolong Jembatan

Kafe Kolong Jembatan di Jember, Jawa Timur.

KAFE Kolong di Jember, Jawa Timur tak hanya menawarkan suasana temaram dan alunan lagu dari alat musik yang dimainkan oleh mudamudi kota. Ketika berkunjung ke Kafe Kolong, Anda dapat mencoba secangkir kopi toraja sambil bercengkerama bersama rekan perjalanan di bawah kolong jembatan.

Sang pemilik Kafe Kolong, Johanes Kris Astono menawarkan pilihan kopi yang dapat pengunjung nikmati. Ia mengatakan terdapat tiga varian kopi yang tersaji di Kafe Kolong. Pilihanpilihan kopi yang dijual berasal dari

15

Jember, Bondowoso, Gresik, dan juga Toraja.

“Kita di sini ada tiga varian yaitu Arabika, Robusta, dan Toraja Kalosi,” kata Johanes saat ditemui di Kafe Kolong, Jember, Jawa Timur, Kamis (10/9/2015) lalu.

Tak perlu menunggu waktu lama, secangkir kopi pun langsung dipesan. Kemudian tak beberapa lama kemudian, pramusaji Kafe Kolong meletakkan secangkir kopi yang masih mengeluarkan asap karena panas. Di atas meja bambu, kopi siap untuk dicicipi.

Ketika mulai mencumbu bibir cangkir, rasa asam kopi langsung terekam di lidah. Sementara aroma kopi toraja kalosi amat harum kala terhirup hidung. Pengunjung menyeruput kopi dengan ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia seperti Dewa 19, Peterpan, dan juga Padi. Alunan musik menambah kenikmatan setiap kali mencecap air kopi yang hitam.

Kafe Kolong menyediakan menumenu kopi seperti kopi ala kolong, kopi racik, dan kopi premium. Kopi ala kolong terdiri dari kopi tubruk, tubruk susu, tubruk jahe, tubruk cokelat, dan tubruk mix. Untuk pilihan kopi racik seperti a la cappucino, a la cappucino iced, a la vanilla late, a la latte, a la latte iced, dan a la moccha.

Sementara pilihan kopi premium, Kafe Kolong memberikan pilihan Nescafe Classic, Exelso Robusta, Exelso Arabica, Exelso Blended, Exelso Toraja Kalosi, Singa Robusta, Singa Arabica, Singa Blended, dan Toraja Kalosi. Harga secangkir kopi yang ditawarkan di Kafe Kolong berkisar dari Rp 3.000 - Rp 8.000.

Jika tidak suka kopi, terdapat pilihan minuman lain seperti teh, susu, dan juga jus buah. Kafe Kolong berlokasi di bawah kolong jembatan Jalan Mastrip, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Kafe ini buka setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB.wah/kmp

Kampung Pembuat Kulit Lumpia Tertua di Semarang JELAJAH kota di Semarang tak harus mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal.

Anda bisa datang ke Kampung Kranggan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, untuk melihat industri rumahan kulit lumpia.

Julukan “Kampung Kulit Lumpia” cocok disematkan di kampung ini. Begitu masuk ke tengah kampung, di kiri kanan gang, warga Kampung Kranggan terlihat sibuk membuat kulit lumpia.

Tangan kanan Supriyanto (46) cekatan mengambil adonan bahan kulit lumpia dari sebuah ember. Selanjutnya, adonan dari tepung terigu tersebut dituangkan ke atas wajan panas.

Agar tingkat ketipisan dan ukurannya sama, tangan pria yang akrab disapa Supri ini berputar di atas wajan. Setelah sisa adonan diangkat dari wajan, tampak bakal kulit lumpia yang bolong-bolong di beberapa sisi. Supri pun secara cekatan menambal. Tak butuh peralatan memasak. Supri, menambal adonan di atas wajan panas menggunakan jari.

“Sudah terbiasa. Sejak ta-

hun 1980-an saya membuat kulit lumpia. Bahkan, tepatnya tahun berapa, saya sudah lupa,” ujar dia di rumahnya.

Di keluarga, Supri merupakan generasi kedua pembuat lumpia. Sebenarnya, ucapnya, neneknya sudah berurusan dengan pembuatan kulit lumpia. hSaat itu, sang nenek bekerja kepada produsen lumpia. “Ibu saya bekerja di Lumpia Mbak Lin (Produsen Lumpia di Semarang). Setelah itu, memisahkan diri dan membuat kulit lumpia mandiri untuk dijual ke pemilik toko lumpia,” sambungnya.

Selain untuk memenuhi pesanan dari toko, kulit lumpia yang dihasilkan warga Kampung Kranggan juga dijual ke pedagang di pasar.

Umumnya, kulit lumpia yang dijual ke pasar berukuran lebih kecil dibanding yang dijual ke toko.

Jika pesanan sedang membludak, perajin kulit lumpia di Kampung Kranggan mampu menghabiskan hingga lima sak terigu berukuran 25 kilogram. Tiap sak terigu bisa menghasilkan 1.500 lembar kulit lumpia berukuran besar.

Sedangkan untuk kulit ukuran

kecil, per sak bisa menghasilkan 1.800 lembar.

Pendapatan yang dihasilkan pun cukup menggiurkan. Untuk satu sak terigu, perajin mendapat keuntungan sekitar Rp 250.000.

Jika pesanan tengah ramai, rata-rata keuntungan per hari yang didapat bisa mencapai Rp 1 juta. Karena kulit lumpia juga, Kampung Kranggan hidup 24 jam. Tidak kurang dari 30 perajin, bergantian terjaga sepanjang waktu untuk memenuhi pesanan.

“Kadang, saya mulai membuat kulit lumpia pukul 01.00 dini hari. Tetangga ada yang mulai sejak maghrib bahkan siang hari,” jelas Supri.

Perajin lain, Partilah (43), mengklaim, Kampung Kranggan sebagai kampung pembuat kulit lumpia tertua di Kota Semarang. Bahkan, tidak sedikit warga dari kampung lain yang “berguru” membuat kulit lumpia ke perajin di kampun tersebut. “Begitu mereka bisa, kemudian mandiri. Menjadikan kulit lumpia sebagai industri rumahan. Jadi, jumlah perajin kulit lumpia terus bertambah,” terang dia. trib

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 104/21 - 27 September 2015

GERINDRA BERI SINYAL MERAPAT KE RASIYO-LUCY Gerindra akan merapat ke Rasiyo-Lucy dalam Pilwali Surabaya. Meskipun nantinya dukungan yang akan diberikan memang tidak secara struktural.

KOALISI Majapahit rupanya masih solid dalam menghadapi Pilwali Surabaya 2015 mendatang.

Partai Gerindra yang juga salah satu anggota Koalisi Majapahit memberi sinyal bakal merapat kepada pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari (Serasi) dalam Pilkada yang bakal digelar 9 Desember mendatang itu.

Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim, Ahmad Hadinuddin, mengatakan alasan kemungkinan besar partainya memilih pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari dalam Pilwali Surabaya 2015 karena melihat partai pengusung pasangan berjargon Serasi ini yakni Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dulunya juga menjadi bagian Koalisi Majapahit.

“Kalau dilihat sinyalnya, Gerindra akan merapat ke Rasiyo-Lucy dalam Pilwali Surabaya. Meskipun nantinya dukungan yang akan diberikan memang tidak secara struktural,” ungkap Ahmad Hadinuddin kepada Lensa Indonesia, Rabu (16/

9/2015).

Ia melanjutkan, selain Partai Gerindra, partai lain yang tergabung dalam Koalisi Majapahit juga akan melakukan hal yang serupa.

Namun caranya dan bentuk dukungan yang akan diberikan kepada pasangan Rasiyo-Lucy berbeda-beda.

“Saya optimis parpol Koalisi Majapahit akan memberikan dukungan kepada pasangan RasiyoLucy,” tegas pria yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim ini.

Sementara itu Tim Liaison Officer (LO) pasangan bakal calon Walikota-Wakil Walikota Surabaya Rasiyo-Lucy Kurniasari melakukan perbaikan dokumen ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Kamis (17/09/ 2015).

Beberapa berkas pencalonan pasangan Cawali yang diusung Partai Demokrat-PAN itu diserahkan untuk melengkapi dokumendokumen syarat yang sebelum-

nya dinyatakan kurang.

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi, Nur Syamsi menyebutkan, dokumen-dokumen yang telah diperbaiki oleh paslon Rasiyo Lucy sudah diterima dan selanjutnya akan diteliti kembali.

“Apabila dalam penelitian hasil perbaikan ini dokumennya dinyatakan lengkap dan valid, maka tahapan selanjutnya adalah akan dilakukan penetapan pasangan calon,” ujar Nur Syamsi kepada lensaindonesia.com.

Dijelaskannya, Untuk penelitian hasil perbaikan akan dilakukan mulai tanggal 20 sampai 23 September. “Sedangkan penetapan pasangan calon, rencananya akan berlangsung sehari sesudahnya yaitu tanggal 24 September, “sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumya, KPU Kota Surabaya menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari belum lengkap. Dokumen tersebut adalah surat keterangan dari Pengadilan Niaga.

Sementara Laisson Officer Pasangan Rasiyo–Lucy Kurniasari, Zaenul Arifin mengungkapkan Ra-

Pasangan Rasiyo-Lucy.

siyo–Lucy Kurniasari telah intensif menggalang dukungan masyarakat guna persiapan melawan pasangan incumbent, RismaWisnu dalam Pilwali Surabaya 2015 mendatang.

“Jauh hari, sejak pendirian Posko pemenangan di Flores, kami terjun melakukan sosilisasi dan bertatap muka dengan masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Badan pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PAN surabaya ini mengatakan, minimal pa-

sangan yang diusung melakukan sembilan kali pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kami harus ekstra keras. Petahana sudah lima tahun, sedangkan (pasangan) kami baru seumur jagung,” tegasnya.

Dalam penggalangan suara untuk memenangkan Pilwali Surabaya 2015 ini, Rasiyo menyisir komunitas Guru, purnawirawan PNS, ormas NU dan Muhammadiyah. Sedangkan Lucy, lebih banyak terjun ke komunitas perempuan.

“Pak Rasiyo semuanya disisir, sementara Bu Lucy ke Ibu PKK, posyandu,” paparnya.

Zaenul mengungkapkan, di samping elemen masyarakat, pihaknya juga mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik yang selama ini berafiliasi di Koalisi Majapahit untuk memenangkan Pilwali Surabaya 2015. “Partai yang dukung kami untuk saat ini, Gerindra, PKB dan PKS. Kami sudah melakukan komunikasi dengan ketuanya,” sarifa/ian pungkasnya.

Fantastis, Pilgub Jatim 2018 Telan Dana Rp 1 Triliun ANGGARAN untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang dipastikan menghabiskan dana besar. Setidaknya, dana Rp1 triliun siap digelontorkan untuk mendukung suksesi kepemimpinan lima tahun sekali tersebut berjalan lancar.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan saat ini, Pemprov Jatim mulai menganggarkan dana khusus untuk persiapan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2018 sebesar Rp1 triliun. Namun sistem anggarannya dilakukan secara bertahap mulai APBD 2015.

“Nominalnya berbeda-beda. Untuk APBD 2015 sebesar Rp 100 miliar, APBD 2016 Rp 300 miliar, APBD

2017 Rp 300 miliar dan APBD 2018 nanti juga sebesar Rp 300 miliar. Dengan sistem yang bertahap ini kami tentunya mengharapkan pelaksanaan Pilgub 2018 nanti bisa berjalan lancar,” ujar gubernur ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/9/2015).

Dengan adanya penganggaran dana Pilgub ini, lanjut Soekarwo, maka yang kena imbasnya yakni SKPD sebab dananya juga ikut dipangkas. “Apalagi dengan lesunya perekonomian kita saat ini, jelas sudah pemangkasan anggran kita lakukan. Kalau ada SKPD Pemprov Jatim yang tidak setuju silahkan keluar dari Pemprov Jatim,”

tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario juga membenarkan anggaran Pilgub 2018 sudah dianggarkan sejak 2015. Politisi asal Gerindra ini mengakui dengan kebijakan ini akan ada konsekuensi pemangkasan anggaran di tiap SKPD, sebagai bentuk penghematan untuk pesta rakyat Jatim.

“Terpenting kebutuhan masyarakat yang urgent harus terpenuhi.

Misalnya perbaikan jalan bisa sebatas tambal sulam. Sektor primer yang harus didahulukan, seperti kesehatan, pendidikan, UKM yang intinya terkait rakyat tetap harus diprioritaskan,” pungkasn Tjujuk. sarifa Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwiyono.

Peringatan Perobekan Bendera jadi Ajang Kampanye Risma PENGGIAT peringatan peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato 19 September 1945 Aliansi Masyarakat Cinta KNRI (SIMATA NKRI) memprotes rencana Pemkot Surabaya menggelar acara yang sama, Jumat (19/09/2015).

Sebab, acara Pemkot Surabaya bertajuk “Surabaya Merah Putih” tersebut terkesan bermuatan politik menjelang Pilkada 2015.

“Kami sudah empat tahun berturutturut menggelar peringatan peristiwa penyobekan bendera yang bersejarah ini dengan biaya pribadi. Tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kota tidak mau peduli, lha kok sekarang mereka ikut bikin kegiatan yang sama untuk ‘kampanye’ calon walikotanya. Walikota Tri Rismaharini didapuk sebagai orator,” kata Ketua SIMATA NKRI, Ismet Rama kepada lensaindonesia.com, Jumat (18/09/2015).

Menurut Ismet, sebenarnya secara pribadi dirinya merasa bangga dengan tampilnya Pemkot Surabaya turut memperingati peristiwa perobekan bendera yang tiap tahun selalu digelar oleh SIMATA NKRI di depan hotel Yamato (sekarang Hotel Mojapahit) itu. Namun Ismet menyangkan kegiatan acara yang www.lensaindonesia.com

Ismet Rama, Ketua Simata NKRI, saat menggelar peringatan peristiwa perobekan bendera di halaman Hotel Majapahit, Surabaya tahun lalu.

dihelat oleh Dinas Pariwisata tersebut semata-mata hanya untuk pencitraan Tri Rismaharini.

Ismet merasa kecewa sebelumnya tidak seorangpun atau pemerintah yang memprakarasai hari bersejarah itu. “Mereka (Pemkot) kemana saja selama ini?

Kami tidak melarang siapa saja ikut memperingati. Tetapi kami sangat menyesalkan bila itu tuju-

annya untuk politik. Jangan sampai acara kebangsaan berubah menjadi kebangsatan,” tegasnya.

Diketahui, peristiwa yang dikenal dengan ‘insiden bendera’ di Hotel Yamato 19 September 1945 tersebut merupakan awal dari mencetusnya perang dahsyat pada 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian dikenang se li-13 bagai hari Pahlawan.

Komisi A Minta Pemkot Surabaya Fokus Pelayanan Masyarakat Jelang Pjs JELANG Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang akan berakhir 28 September mendatang, Komisi A DPRD kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya mempersiapkan diri untuk masa transisi. Untuk itu Pemkot Surabaya menggelar hearing (dengar pendapat) dengan memanggil sejumlah jajaran di tingkat Eksekutif.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwiyono mengatakan, tujuan pemanggilan ini adalah ingin menanyakan bagamaina kesiapan Pemkot Surabaya jika seandainya AMJ Walikota dan Wakil Walikota berakhir.

“Kami hanya ingin menanyakan bentuk kesiapanya saja, apa nanti jika SK (Surat Keputusan) PJs (Penjabat Sementara) belum turun apa nanti langsung dilimpahkan ke Plt, yang nantinya akan dijabat oleh Sekda,” ujarnya.

Politisi asal fraksi PDIP ini menginginkan, jika nanti Surabaya dijabat oleh PJs maupun Plt Walikota, kondisi harus tetap stabil. Misalnya seperti, pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, penetapan APBD 2016, dan pilkada 9 desember tetap bisa dijalankan tepat waktu.

“Itu adalah keinginan kita, pokoknya dalam masa transisi yang penting birokrat harus berjalan sesuai dengan aturan dan bersifat professional,” pinta Awi. Awi menuturkan, Pjs maupun Plt tidak bisa sewenang – wenang mengambil keputusan. Berdasarkan PP no 49 tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, pasal 132 a, dilarang, melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya.

“Tapi dari 4 hal ini bisa mendapatkan pengecualian jika PJs nanti mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengambil keputusan,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten I bidang Administrasi dan Pemerintahan, Yayuk Eko Agustin mengatakan, tidak ada persiapan apapun yang dilakukan oleh pemkot, bahkan seluruh SKPD masih tetap menjalankan fungsinya seperti biasa.

“Yang penting kita tetap kerja dan pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa dan adv tidak terganggu,” pungkasnya.