Klik website: http://www.lensaindonesia.com/
Edisi 104 21 - 27 September 2015
TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Said Aqil Siradj Bilang Muhammadiyah Goblok! TIDAK berakhirnya pernyataan kontroversi Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj. Jika sebelumnya Said memancing emosi dan mengolokolok ulama berjenggot itu goblok dan kurang cerdas, kini pernyataan kontroversi kembali muncul. Sebuah video beredar di Yotube berisi pernyataan Said Aqil menyebut Muhammadiyah goblok. Bahkan, Said melontarkan kata goblok hingga empat kali diwaktu berdekatan dalam salah satu ceramahnya. Dalam video versi Youtube berjudul “Ucapan Goblok Kyai Said Aqil Siraj ver.2” yang diposting oleh NU Garis Halus, Rabu (16/9/2015). Said yang dikenal Alumni doktor Universitas Ummul Qura Mekkah itu menyatakan, Muhammadiyah goblok pada durasi menit ke 1.07. Awalnya, Said membantah tudingan yang sebut dirinya tidak membela Ahlussunnah. Hal tersebut tidaklah benar menurutnya. Baca: Said... Hal 7
Akil Minta 10 Mpek-mpek ke Bupati Empat Lawang
SIDANG kasus suap Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri dan istrinya, Suzana Budi Antoni kepada Akil Mochtar selaku hakim MK, mulai digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/9/2015). Dalam sidang tersebut, suamiistri itu didakwa menyuap Akil sebesar Rp 10 miliar dan 500.000 dolar AS. “Pemberian itu untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil
Pilkada Kabupaten Empat Lawang,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rini Triningsih. Selain itu, jaksa menjelaskan bahwa Budi bersama istrinya selama Juni sampai Juli 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada 2013, menyuap Akil melalui Muhtar Ependy. Muhtar adalah kawan Akil. Jaksa memaparkan, uang itu diberikan guna memanipulasi persidangan sengketa Pilkada
PARA PENANTANG BERMUNCULAN DAN TEBAR ANCAMAN
Curang, Ahok Pakai KTP Go-Jek Maju Pilgub 2017 Ahok disebut-sebut telah mengumpulkan KTP pendaftar Go-Jek untuk maju di Pilkada DKI 2017 dari jalur independen. Maklum, saat ini tidak ada partai yang mau mendukung Ahok. PILKADA DKI Jakarta masih dua tahun lagi, tapi nama-nama penantang incumbent, Gubernur Basuki Tahaja Purnama (Ahok) mulai bermunculan. Bahkan sebagian sudah mulai perang terbuka dengan Ahok di publik. Nama-nama calon penantang Gubernur DKI Jakarta incumbent Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) di Pilkada 2017 terus bermunculan dan digadanggadang partai politik. Ada wajah baru, ada juga wajah lama. Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail disebut sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ada juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang
namanya masuk ke dalam bursa pencalonan Gubernur DKI Jakarta oleh partai Gerindra oleh M Taufik. Namun, pria yang akrab disapa Kang Emil ini masih ingin fokus bekerja mengurus Bandung. “Nanti lah itu mah. Sekarang fokus dulu ngurus Bandung,” kata Kang Emil. Sandiaga Salahudin Uno juga kian santer digadang sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Sahabat Sandiaga mulai ‘bergerilya’ menggalang dukungan. Baca: Curang... Hal 7
Empat Lawang yang akan bergulir di MK. Saat itu, Budi Antoni dalam posisi kalah di Pilkada Empat Lawang 2013. Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam pilkada tersebut, Baca: Akil... Hal 7
Akil Mochtar
TARGET POLISI CUMA COPOT ABRAHAM DAN BW Politik
3
Diam-diam, Istri DPR dan Wakil DPR Dibiayai Negara Rincian Anggaran Kunker Novanto Cs ke AS
LUNA MAYA DITOLAK CALON MERTUA?
Blitz 6
GAJI PRESIDEN JOKOWI NAIK RP200 JUTA Nasional 9
GERINDRA BERI SINYAL MERAPAT KE RASIYO-LUCY Metropolis 16
www.lensaindonesia.com
Setya Novanto dan Fadli Zon hadiri pidato kampanye bakal calon presiden AS Donald Trump.
DELEGASI DPR ke Amerika Serikat sudah pulang. Namun kontroversinya masih terus bergulir. Anggarannya pun ma-
sih dipertanyakan. Sebuah dokumen menjawab pertanyaan soal anggaran kunker tersebut. Dokumen anggaran kunker
DPR ini diterima redaksi, Jumat (18/9/2015). Namun ini anggaran untuk delegasi kunker ke Inter-Parliamentary Union ke New York pada 29 Agustus hingga 4 September 2015. Seperti diketahui sebagian delegasi DPR tak berhenti di situ, namun lanjut ke sejumlah kota di AS dan baru pulang ke tanah air pada 12 September 2015. Dokumen ini berisi anggaran untuk rombongan berisi 20 orang, yang terdiri dari 7 anggota DPR, istri Ketua DPR, 1 staf khusus Ketua DPR, 2 staf Setjen DPR, 1 tenaga ahli wakil ketua DPR, Baca: Diam-diam... Hal 7
Kewenangan Polri Terbitkan SIM/STNK Terancam Dicabut Kapolri Khawatir Tak Bisa Identifikasi Penjahat KAPOLRI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan, Polri tak khawatir jika salah satu unsur pemenuhan anggaran belanja yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dicabut. Hal itu selama negara mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran belanja Polri. Namun, ada kekhawatiran lain jika wewenang tersebut dicabut. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, ada 12 jenis
penerimaan PNBP untuk Polri. Salah satu wewenang yang dimiliki berdasarkan aturan itu adalah Polri dapat meregistrasi dan mengidentifikasi SIM dan STNK. “Yang terpenting itu adalah registrasi dan identifikasi. Registrasi itu yang penting,” ujar Kapolri seusai rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9/2015). Badrodin mencontohkan, salah satu keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus bom Bali adalah melalui identifikasi
kendaraan bermotor yang digunakan pelaku. Dari proses identifikasi tersebut, polisi menelusuri surat kepemilikan kendaraan bermotor pelaku. “Itu gunanya untuk itu (penelusuran). Beberapa kasus kejahatan bisa diungkap dari kendaraan bermotor, dari identifikasi,” ujarnya. Tak hanya kejahatan, dalam peraturan tersebut juga diatur wewenang Polri untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas. Baca: Kewenangan... Hal 7
Kerja di Kantor Notaris, Mantan Ketua KPK Digaji Rp 3 Juta MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar saat ini menjalani proses asimilasi. Antasari, yang divonis 18 tahun bui pada 2010, kini sudah bisa keluar dari penjara untuk bekerja dari pagi hingga sore hari. “Antasari belum bebas, tapi sedang menjalani proses asimilasi sejak sebulan lalu,” kata Kepala Sub-Bagian Humas Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi Prabowo melalui pesan pendek, Selasa,
(15/9/2015). Akbar menyebutkan setengah masa pidana Antasari terhitung sejak 12 Agustus 2015. “Dia mulai menjalani masa asimilasi pada 14 Agustus 2015,” katanya. Menurut Akbar, Antasari saat ini bekerja di kantor notaris di Tangerang. Antasari berangkat dari lapas mulai pukul 09.00 hingga pukul 17.00 WIB setiap hari. Antasari mendapat gaji Rp 3 juta per bulan.
Baca: Kerja... Hal 7
Korupsi Pelindo II Lebih Dahsyat dari Century KASUS dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo II diyakini lebih dahsyat dari megaskandal Bank Century. Bukan hanya soal kerugian negara, tapi juga tokoh-tokoh yang terlibat di balik kasus tersebut. Begitu analisa pengamat politik yang juga pakar Ilmu Komunikasi, Tjipta Lesmana dalam Dialektika Demokrasi bertema “Panja Pelindo II Mau Kemana” di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/9/2015). Memperkuat keyakinannya itu, Tjipta Lesmana ungkit lagi kronologis penggeledahan ruang kerja Dirut Pelindo II oleh Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin Komjen Pol Budi Waseso. Wapres Jusuf Kalla juga ikut bereaksi. “Ada apa? Publik jangan lupa, Budi Waseso dan Rizal
Ramli dapat perintah langsung dari RI 1. Apalagi kasus ini berawal dari Presiden Jokowi marah-marah ketika meninjau keadaan di pelabuhan Tanjung Priok, proses bongkar muat yang begitu lama,” kata Tjipta Lesmana mengingatkan. Menurutnya, Bareskrim cepat bertindak lantaran Presiden Jokowi marah karena melihat keadaan di pelabuhan Tanjung Priok itu. Lucunya, ketika polisi sedang kencang-kencangnya bekerja (menyelidiki Pelindo II), tiba-tiba Buwas langsung dipotong dan dicopot dari jabatannya. “Nah, ini ada apa lagi? Jelas sekali nuansa politiknya begitu kental,” katanya seraya meyakini kalau pencopotan Buwas itu Baca: Korupsi... Hal 7