Koran Lensa Indonesia Edisi 105

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 105 28 Sept - 04 Oktober 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

JOKOWI CENGKRAM

DPR

Fadjroel Rachman

Fadjroel Jabat Komisaris BUMN Bisa ‘Hancur Semua’

Baca: Fadjroel... Hal 7

BUWAS MAU BANGUN LAPAS DI PULAU TERPENCIL Politik

3

MK memutuskan, penegak hukum yang ingin memeriksa anggota DPR harus mendapat izin presiden.

Sebelum putusan MK, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan, bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan pelaksanaan tugas hanya perlu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Namun, MK menegaskan aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan tertutulis untuk penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari

presiden. Hal itu tertuang dalam pasal 245 UU Nomor 17 tahun 2014.

Namun, izin presiden tak diperlukan bila anggota dewan tertangkap tangan, melanggar Undangundang terorisme atau Undang-undang lain yang mengancam hukuman mati, serta Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

ILUSTRASI: SOERYA

MANTAN aktivis dan pengamat politik Fadjroel Rachman ditunjuk menjadi komisaris utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Fadjroel menggantikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera Imam Santoso Ernawi.

PT Adhi Karya mengubah struktur pengurus perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa, (22/9/2015). Pengurus perseroan yang diubah adalah posisi komisaris utama dan direktur Adhi Karya.

“Keputusan tersebut diambil dari persetujuan pada RUPSLB,” ujar Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan di Kantornya, Jakarta.

Selain Fadjroel, terdapat sejumlah nama yang mendapat jatah mengisi kursi komisaris PT Antam Tbk, melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada 31 Maret 2015, seperti Velix Wanggai. Di sektor perbankan ada nama-nama seperti Pataniari Siahaan di jajaran Komisaris Independen BNI, Cahaya Dwi Rembulan Sinaga di kursi Komisaris independen Bank Mandiri, atau Sonny Keraf di daftar Komisaris BRI. Wakil Bendahara DPP PKB Imas Aan Ubudiyah ditunjuk menjadi komisaris independen. Ada pula nama anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Pamela Johanna yang ditempatkan sebagai komisaris independen di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ( Telkom).

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat presiden Joko Widodo (Jokowi) kian mencengkeram anggota DPR. Pasca keputusan MK, Jokowi bisa dengan mudah mengendalikan anggota DPR.

Baca: Jokowi... Hal 7

Raja Arab Cari Kambing Hitam, 28 Petugas Dipancung Pangeran Mohammad Dituding Penyebab Tragedi Mina

Kuasa Hukum RA Kerap Diajak ‘Damai’

KONVOI pangeran Arab Saudi di Mina diduga menjadi penyebab terjadinya tragedi yang menewaskan 717 jemaah haji di tempat tersebut.

Harian berbahasa Arab al-Diyar mengatakan dalam sebuah laporan, Kamis (24/09/2015), bahwa konvoi anak Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Mohammad bin Salman Al Saud, merupakan penyebab utama peristiwa mematikan di Mina.

Baca: Raja... Hal 7

Pangeran Mohammad bin Salman Al Saud dituding penyebab terjadinya Tragedi Mina.

100.000 Pekerja Sudah Kena PHK

ANGGITA SARI TOBAT JADI PSK, PILIH JADI WIL Blitz 6

NU TELAH TERKONTAMINASI Nasional 9

WARGA SURABAYA, PILIH NO 1 ATAU NO 2?

Metropolis 16

www.lensaindonesia.com

BERAPA banyak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) garagara ekonomi sulit tahun ini?

Satu pertanyaan di atas akan memunculkan beragam jawaban jika diajukan kepada para pemangku kepentingan.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyebutkan, angkanya sekitar 27.000 orang. Namun, kalangan buruh,

pengusaha, dan ekonom yakin bahwa angkanya jauh di atas itu. Pasalnya, banyak perusahaan yang tidak melaporkan PHK ke Kemenaker. Di industri tekstil saja, angkanya sudah lebih dari 36.000 orang.

Berkaca dari data di industri tekstil, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menga-

Pejabat Langganan PSK Artis dari Partai…

takan, jika ditambah dengan sektor lain, bukan mustahil angkanya saat ini sudah lebih dari 100.000. Dampak PHK sebanyak ini tak lagi bisa dianggap enteng. Jika tidak segera dicarikan solusi, “Pilkada serentak di tengah besarnya PHK akan berpotensi konflik,” ujar dia.

Baca: 100.000... Hal 7

SETELAH satu per satu inisial artis PSK terungkap ke publik, kini giliran ciri-ciri pejabat yang menjadi langganan dari bisnis haram itu dibongkar.

Hal itu dibeberkan dalam sidang lanjutan kasus prostitusi online kalangan artis yang melibatkan terdakwa Robbie Abbas alias RA di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2015).

Menurut kuasa hukum RA, Pieter Ell, kliennya itu pernah mengungkapkan bahwa pria yang kerap ‘mem-booking’ para artis PSK banyak yang berasal dari kalangan politikus dan pejabat.

Biasanya, lanjut Pieter, para artis milik RA akan melayani tamunya di Hotel bintang lima SP di kawasan Jakarta Pusat. “Yang jelas anggota parlemen bisa saja kabupaten, kota, atau pusat. Hotel bukan Mulia, hotel SP di daerah Thamrin. Kalau makan siang kan nggak perlu jauhjauh,” ungkap Pieter di PN Jakarta Selatan.

Saat ditanya para awak media mengenai identitas dan berasal dari partai mana politisi tersebut, Pieter enggan menjawab secara gamblang. “Partai pohon pisang, Partai pohon kelapa,” kata Pieter berkelakar.

Namun demikian, Pieter memberikan sedikit bocoran mengenai ciri-ciri fisik dari politisi itu. “Ciri-cirinya tinggi, putih, gede. Itu dia. Dan pastinya lelaki, inisial nanti belumlah. Tunggu pemeriksaan di dalam,” katanya.

Dari nama-nama klien RA, menurut Pieter, banyak yang datang dari kalangan pengusaha dan politik. Perbandingannya belum dapat dipastikan. “Prosentase belum dihitung. Pokoknya mereka yang punya duit,” ucap Pieter.

Para klien ini disebut Pieter tak selalu menggunakan jasa RA saat melakukan prostitusi dengan artis ternama.

Terkadang klien menghubungi langsung artis yang menjadi ‘anak didik’ RA. Baca: Pejabat... Hal 7

Dibantu Polisi dan Pemkot Surabaya Rebut Lahan Seluas 6,65 Hektar

PT Ciputra Diduga Suap Warga Waduk Sepat Rp 3,6 Miliar Tipu daya yang dilakukan PT Ciputra lebih massif dari biasanya, karena melibatkan aparat negara dalam menyogok warga.

PT Ciputra dituding menyuap warga untuk merebut lahan Waduk Sepat seluas 6,65 hektar, di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.

Tudingan itu muncul dari Temuan Data Investigasi Tim Advokasi Hukum Waduk Sepat, diantaranya LBH Surabaya, Pusham Surabaya, CMARs Surabaya, WALHI Jatim, SCCC, LAMRI, LPBP.

Abdul Wachid Habibullah dari LBH Surabaya menjelaskan, beredarnya uang sogokan warga Waduk Sepat muncul sejak Tahun 2011, PT Ciputra pernah berupaya menyogok warga dengan sejumlah uang sebesar Rp 3,6 miliar.

“Tujuannya agar warga menyepakati rencana PT Ciputra yang ingin mengambilalih lahan Waduk Sepat. Berdasarkan kete-

rangan warga, uang sebesar Rp 3,6 miliar rupiah tersebut disogokkan ke warga dengan berkedok dana CSR (Coorporate Social Responsibility). Uang itu turun ke tangan 16 orang warga Waduk Sepat yang ditunjuk PT Ciputra sebagai panitia pelaksana,” jelas Wachid.

Salah satu warga yang menjadi panitia pelaksana bagi-bagi uang sogokan tersebut bernama Munawan membenarkan uang tersebut dibagikan ke 1600 Kepala Keluarga (dari total 2.000 KK di Kelurahan Lidah Kulon).

Setiap kepala keluarga mendapatkan Rp 2,3 juta. Munawan sendiri berdalih bahwa uang

tersebut adalah dana CSR. “Tetapi setelah tim investigasi melakukan konfirmasi kepada empat warga lainnya soal kegiatan CSR yang pernah dilakukan, warga mengaku tidak pernah ada. Sungguh aneh, dana CSR selayaknya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sosial. Dalam kasus ini, dana CSR hanya dibagi-bagikan ke warga secara langsung, tanpa pernah ada kegiatan CSR sama sekali,” papar Wachid.

Temuan terbaru, Minggu 20 September 2015, pukul 14.00 WIB, upaya PT Ciputra untuk menyogok warga kembali terulang. Kini, upayanya berkedok

sosialisasi rencana pengembangan Waduk Sepat. Tipu daya yang dilakukan oleh PT Ciputra lebih massif dari biasanya, karena melibatkan aparat negara.

Di hari itu, 300 warga Kelurahan Lidah Kulon menerima undangan resmi dari Hanung Mardita, Kepala Kelurahan Lidah Kulon. Dalam isi undangan, disebutkan akan ada sosialisasi rencana pengembangan Waduk Sepat. Anehnya, di dalam undangan tersebut juga dituliskan bahwa warga wajib membawa fotokopi Kartu Susunan Keluarga (KSK) sebanyak 1 lembar.

Baca: PT Ciputra... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

Pemerintah akan Bangun LRT di 7 Kota Pemerintah akan membangun LRT di tujuh kota besar untuk mengatasi masalah transportasi.

PEMERINTAH akan mengembangkan “light rail transit (LRT)” atau kereta ringan di tujuh kota besar di Tanah Air untuk mengatasi masalah transportasi.

“LRT itu meliputi tujuh kota besar yang sedang kita pelajari kelayakannya,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Selasa (22/ 9/2015).

Ia menyebutkan, selain Jakarta dan sekitarnya, rencananya LRT akan dikembangkan di kota lainnya seperti Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Palembang dan kota lainnya. Pramono Anung

menyebutkan, pengembangan LRT itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

“Kita mengadakan rapat terbatas yang secara khusus membahas sistem transportasi secara nasional baik satu kota dengan kota lain maupun antarkota karena memang Presiden dan Wapres concern agar persoalan transportasi bisa segera diatasi,” katanya.

Pramono mengatakan, LRT dikembangkan di daerah selain Jakarta dan sekitarnya karena persoalan transportasi sudah sangat serius dihadapi masyarakat. “Maka

nanti pada saatnya akan ada secara resmi pengumuman dari pemerintah mengenai hal tersebut,” katanya.

Pramono menyebutkan, rapat terbatas juga membahas pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta dan rencana pembangunan sarana kereta api JakartaBandung.

“Kalau memang akan segera diputuskan yang terkait dengan kereta api JakartaBandung maka ada tiga poin utama yang jadi arahan Presiden,” katanya.

Ia menyebutkan tiga poin tersebut yaitu pembangunan proyek itu harus business to business atau perusahaan dengan perusahaan, apakah itu BUMN atau lainnya.

“Kedua, sama sekali tidak menggunakan dana APBN dan

ketiga tidak ada jaminan dari negara,” katanya.

Terkait rencana proyek KA Jakarta-Bandung, menurut Pramono, pemerintah akan segera mengambil keputusan karena sudah ada Perpres Tim Penilai yang diketuai Menko Perekonomian Darmin Nasution.

“Makanya nanti Menko Perekonomian yang diminta Presiden untuk menyampaikan hal itu,” katanya.

Ia menyebutkan kecepatan KA Jakarta-Bandung tidak akan mencapai 300 km per jam jaraknya hanya 150 km dan ada sejumlah tempat pemberhentian.

“Karena itu speed-nya kemungkinan 250 km per jam.

Penurunan kecepatan juga akan mengurangi biaya investasi,” kata Pramono. er/ans

Proyek sistem transportasi kereta ringan (light rail transit) yang diresmikan pembangunannya dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Panasonic Luncurkan Glass Door Refrigerator Berstandar Jepang PANASONIC umumkan peluncuran Panasonic Glass Door Refrigerator guna melengkapi rangkaian produk home appliances unggulan Panasonic Gobel Indonesia.

Hiroyoshi Suga, Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia mengatakan, tampilan high-class berteknologi tinggi yang berbeda dengan produk sejenis, model serta kualitas lemari pendingin ini disesuaikan standar Jepang sehingga menjadikannya sebuah produk eksklusif yang tak hanya memiliki banyak keunggulan, namun juga memiliki daya tahan yang lebih lama.

“Kami melihat bahwa

Panasonic luncurkan Glass Door Refrigerator Berstandar Jepang di Hotel Shangrilla, Jakarta.

konsumen home appliances di Indonesia sangat dinamis dan mengalami pertumbuhan

yang sangat pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa standar kebutuhan mereka akan sebuah

produk juga semakin meningkat dan senantiasa menginginkan adanya value-added dari setiap produk yang mereka beli. Oleh karena itu, kami selalu memperbaharui tampilan serta teknologi dari produk-produk yang dipasarkan agar dapat menjawab kebutuhan tersebut, salah satunya melalui produk Panasonic Glass Door Refrigerator yang hari ini resmi kami luncurkan,” ucap Hiroyoshi Suga, Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia kepada Lensaindonesia.com di Hotel Shangrilla, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Hiroyoshi Suga menambahkan, Panasonic Glass

Door Refrigerator merupakan sebuah solusi dan pilihan ideal bagi para konsumen yang tidak hanya menginginkan produk dengan teknologi terdepan, namun juga memiliki tampilan yang elegan dan berkelas.

“Pemilihan model serta material yang digunakan untuk lemari pendingin ini telah disesuaikan dengan standar di Jepang sehingga memiliki penampilan yang superior, ditambah dengan seamless full-flat doors yang membuat lemari pendingin ini semakin terlihat elegan,” tandasnya.

Pintu kaca transparan dari lemari pendingin ini terbuat

dari material tempered glass sehingga memudahkan proses pembersihan agar tak meninggalkan noda. Panasonic Glass Door Refrigerator hadir dengan model pegangan pintu terbaru yang berkilau untuk mempertahankan tampilan datar dari seamless full-flat doors tersebut.

Selain itu, pemilihan material kaca juga bertujuan untuk membuat lemari pendingin ini memiliki daya tahan ekstra terhadap goresan dan guncangan, sehingga lekuk desain tampilan luar dapat bertahan lebih lama.

Desain lemari pendingin yang stylish dan sophisticated ini terdiri dengan tiga

pilihan warna yang elegan, yakni Black Jet, Red Wine dan Blue Gallant.

Lemari pendingin dua pintu ini juga memiliki fungsi AG (sebutan untuk unsur perak) clean yang berfungsi sebagai anti-bakteri yang dapat secara drastis menonaktifkan bakteri di dalam lemari pendingin. AG clean menjamin anti-bakteri yang lebih kuat sehingga menjaga kebersihan makanan serta minuman di dalam lemari pendingin. Tak hanya itu, AG filter juga dapat menghilangkan bauatau aroma yang bisa saja berasal dari ikan dan sayur dengan sistem double rudi deodorizing.

Pelonggaran Izin Minimarket Matikan Pengusaha Tradisional

Deregulasi Impor Besi dan Baja Ancam Industri Lokal

GUNA mengantisipasi pelambatan ekonomi yang semakin parah, Pemerintah melakukan serangkaian pencegahan yang dinamai dengan Paket Kebijakan Ekonomi. Yang membuat heboh, salah satu isi dari Paket Kebijakan tersebut adalah rencana pemberian kelonggaran izin untuk mendirikan minimarket di daerah-daerah.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kebijakan ini terlalu pro terhadap pemilik modal besar, sedangkan efek yang ditimbulkan pada pedagang kecil kurang diperhitungkan.

“Jika kita lihat kembali ke pokok permasalahan, Paket Kebijakan Ekonomi kan dibuat untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Pendirian minimarket di Indonesia didominasi sistem waralaba. Sayangnya, perkembangan bisnis waralaba yang banyak dikuasai oleh pemodal besar justru menghasilkan persaingan yang kurang sehat bagi pedagang kecil,” ujar Ketua Bidang Organisasi Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Dijelaskan Anggawira, persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional semakin marak terjadi. Hasil survei AC Neilsen, pada tahun 2013 jumlah pasar rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007 jumlahnya sekitar 13.550, menurun di tahun 2009 menjadi 13.450, hingga di tahun 2011 tinggal 9.950. Sedangkan untuk perbandingan antara pertumbuhan pasar rakyat dengan pasar modern adalah minus 8,1% dan 31,4%.

Berdasarkan data tahun 2011, sebanyak 12,5% penduduk Indonesia berprofesi sebagai pedagang pasar rakyat, atau setara dengan 30 juta jiwa. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka mata pencaharian rakyat kecil akan semakin berkurang.

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan berencana merevitalisasi 469 pasar rakyat. Hal ini patut diapresiasi, mengingat pasar merupakan sentra perekonomian rakyat. Memberdayakan pasar berarti meningkatkan pendapatan serta daya beli rakyat.

Untuk itu, Anggawira menyarankan bahwa Pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pelonggaran izin mendirikan minimarket tersebut. Di saat ekonomi sedang turun, yang rentan terkena dampak paling besar adalah kalangan masyarakat bawah.

“Pasar tradisional, toko kelontong dan lainnya kan punggung perekonomian. Harapan kami sebagai pengusaha, pemerintah dapat memberikan alternatif bagi pedagang agar dapat dapat bertransformasi menjadi usaha yang memiliki daya saing sehingga tidak kalah dengan toko maupun pasar modern,” jelas pria yang akrab dipanggil Angga.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana melonggarkan izin pendirian minimarket baru di berbagai daerah. Sebelumnya, Kemendag melarang pendirian minimarket di daerah-daerah yang belum memiliki yuanto Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

WAKIL Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan mempertanyakan langkah Kementerian Perdagangan yang akkan melakukan deregulasi impor besi dan baja. Menurutnya, ini akan menjadi potensi pelemahan terhadap industri besi dan baja nasional.

Pasalnya, Kemendag ingin menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dan verifikasi surveyor dari Kementerian Perindustrian untuk memudahkan jalan impor besi dan baja. Hal tersebut, Kemndag menginginkan dua aturan main yang ingin dilakukan revisi, yaitu Permendag No.8/ 2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No.28/2014 tentang Ketentuan Baja Paduan.

“Saat ini kita sedang bangun proyek infrastruktur besar yang butuh besi dan baja dalam jumlah yang besar. Maka mestinya sebesar-besarnya disuplai dari produk lokal. Tanpa kehati-hatian penuh, Kemendag hanya akan memberi kesempatan besar bagi produk impor untuk menggempur pasar besi dan baja domestik kita,” terang Heri, Jakarta, Senin, (21/9/2015).

Lebih jauh dijelaskan Heri, saat ini pasar besi dan baja domestik hampir 60 persen dikuasai produk asing. Kebijakan deregulasi yang tak hati-hati tersebut, bisa saja menyingkirkan produk industri lokal.

“Sangat mungkin kita akan kebanjiran produk besi-baja impor yang sebetulnya tidak diperlukan. Program-program penguatan industri besi-baja dalam negeri seperti rencana pemberian PMN kepada Krakatau Steel mungkin akan sia-sia, karena tidak punya daya saing sama sekali,” papar Dia. Dalam situasi ekonomi yang melambat saat ini, kata Heri, pemerintah mengamankam pasar besi dan baja nasional, dengan menguatkan regulasi yang berpihak pada industri domestik.

Menurutnya, Rekomendasi teknis Kemenperin seperti diatur Pasal 4 ayat (1) huruf i Permendag No.29/2014, tidak boleh dihilangkan begitu saja tanpa kajian dan evaluasi yang mendalam. Rekomendasi teknis lainnya seperti persetujuan impor besi dan baja dari Kemenperin juga tak boleh dihilangkan.

“Lebih jauh terkait verifikasai surveyor itu juga penting. Tidak bisa dihilangkan begitu saja. Pasal 16, 17, dan 18 Permendag No.29/2014 yang mengatur tentang mekanisme verifikasi impor masih diperlukan sebagai bagian dari proteksi pasar besi dan baja domestik,” jelas politisi Ge yuanto rindra ini.

www.lensaindonesia.com

Kondisi perangkat bongkar muat baru yang ada di Terminal Teluk Lamong.

Pelindo III Kerahkan Perangkat Bongkar Muat Baru PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terus menggenjot kinerja, apalagi saat ini terus disorot pada proses bongkar muat.

Kini, mendatangkan tambahan peralatan bongkar muat berupa dua unit unit Grab Ship Unloader (GSU) di Terminal Teluk Lamong dan dua unit Ship to Shore (STS) Crane untuk Terminal Nilam, Pelabuhan Tanjung Perak.

“Peralatan yang tiba pada hari Sabtu (19/09/2015) kemarin merupakan fasilitas bongkar muat utama yang didatangkan untuk mempercepat kinerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya”, ujar Husein Latief, Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Pelindo III di Surabaya, Rabu (23/09/2015).

Husein menambahkan, Termi-

nal Teluk Lamong yang diresmikan Presiden Joko Widodo sebagai terminal ramah lingkungan (green port) pertama di Indonesia diproyeksikan jadi pusat bongkar muat peti kemas dan curah kering jenis bahan makanan, pertanian, serta biji-bijian (food and feed grain).

Sementara itu, lanjut Husein, dua unit STS Crane baru yang ditempatkan di Terminal Nilam memiliki kapasitas berat maksimal 40 ton. Commissioning test (uji coba dan periksa) dilakukan selama 21 hari, guna memastikan kinerja STS Crane yang mencapai 35 box/crane/hour. Kecepatan ini membuat kinerja Terminal Nilam semakin efisien.

“Grab Ship Unloader yang difungsikan untuk bongkar muat

curah kering di Terminal Teluk Lamong sesuai dengan konsep terminal ramah lingkungan karena menggunakan sumber tenaga listrik”, imbuh Husein Latief.

Di kesempatan lain, Prasetyadi, Direktur Utama Terminal Teluk Lamong memaparkan, kapasitas setiap alat Grab Ship Unloader baru tersebut mencapai 2.000 ton per jam. Jika mengoperasikan keduanya bakal didapat kemampuan operasi hingga 4.000 ton per jam.

“Pelayanan kecepatan bongkar muat curah kering terus ditingkatkan, sehingga sejalan dengan proyeksi Terminal Teluk Lamong untuk mencapai target produksi lima juta ton per tahun”, ungkap eld tambah Prasetyadi.

3

POLITIK

Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

Anis Matta Mau Dibikin Seperti Jokowi

Taufik Kurniawan (dua dari kiri).

BUMN Rugi, Gaji Dirutnya Selangit WAKIL Ketua DPR Taufik Kurniawan mendukung kenaikan gaji presiden. Alasannya, gaji presiden lebih rendah dibanding direktur utama atau direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Seorang direksi BUMN gajinya selangit ditambah bonus dan tantim, yang sampai ratusan juta, sementara seorang Presiden tidak sampai ratusan juta. Bagaimanapun Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, kalau di swasta adalah CEOPresiden Direktur,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/09/2015).

Wakil Ketua DPR bidang Koordinator EkonomiKeuangan itu menambahkan, perlu dilakukan standarisasi atau diatur standarisasi gaji pejabat dan Direksi BUMN karena ada hal yang aneh dan tidak wajar. “Mana mungkin Presiden Direktur (Presiden) gajinya lebih rendah dari pada supervisornya atau lebih rendah dari manajernya. Makanya akan kita tata,” kata politisi PAN itu.

Khusus mengenai gaji Direksi BUMN, Taufik mengatakan, seringkali dilematis karena BUMN memiliki aset yang hampir empat kali lebih besar dari APBN. Ia menyebutkan, aset sebuah BUMN bisa mencapai Rp4.000 triliun, sedangkan APBN hanya sekitar Rp2.000 triliun.

Misalnya, take home pay para direksi BUMN mencapai Rp200 juta hingga Rp300 juta. Itu belum termasuk bonus dan tunjangan lain. “Yang lucu, ada BUMN rugi tapi gajinya direksinya selangit. Jadi jangan hanya menyoroti anggaran kasur, toilet tetapi yang jumlahnya triliunan lepas dari pengawasan masyarakat,” kata dia.

Taufik juga mempertanyakan BUMN yang masih meminta Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Ada BUMN minta PMN, kemudian disetujui bersama dengan DPR tapi gaji direksi BUMN lebih tinggi dari Presidennya bahkan empat kali lipat,” rim tutup Taufik.

SBY dianugerahi gelar doktor kehormatan dari The University of Western Australia, Perth, Australia.

MESKI bukan lagi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) namun kharisma Anis Matta masih menancap kuat dalam jiwa para pendukungnya. Anis Matta pun akan tetap dijagokan dalam Pilres 2019.

Karena itu para relawan Anis Matta sudah bergerak.

Gerakan awal, meraka mau membagikan buku-buku Anis Matta tentang pengembangan diri. Misalnya buku Model Manusia Muslim dan Membentuk Karakter Secara Islami ke sekolah-skolah dan OKP-OKP.

“Mirip situasi PDIP dulu saat-saat merekom Jokowi karena ada masukan dari Relawan Jokowi, kami juga mndekati 2019 akan meminta Majelis Syuro PKS untuk mendukung Anis Matta di Pilpres 2019,” kata Direktur Eksekutif The Future Institute yang juga mantan Wasekjen PB HMI, Amas, dalam keterangan beberapa saat lalu, Kamis, (24/9).

Di antara relawan yang siap menjagokan Anis adalah Direktur Eksekutif The Future Institute yang juga mantan

Wasekjen PB HMI, Amas. Menurut Amas, Anis Matta merupakan penulis hebat di bidang keuangan, pengembangan diri dan keluarga. Anis Matta dia juga heroik, cerdik, visioner Amas mengaku akan secara sukarelawan tanpa di arahkan oleh DPP PKS dan Anis Matta sendiri untuk membentuk Relawan Anis Matta For Presiden 2019.

“Yang terpenting ide-ide Pak Anis tersosialisasi terutama terkait pembangunan Sumber Daya Manusia dan

Anis Matta

Lapasnya Lebih Terpencil Daripada Nusakambangan di Cilacap

Buwas Mau Bangun Lapas di Pulau Khusus Napi Narkoba Lapas ini benarbenar terpencil dan dikhususkan untuk penanganan korban atau pelaku narkoba.

KEPALA Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso (Buwas) mengklaim bahwa permintaannya untuk membangun lembaga pemasyarakatan khusus narkotika di pulau tersendiri ditanggapi positif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Sekarang sudah ditanggapi oleh Menkumham, ya. Ada beberapa tempat yang sekarang lagi disurvei Menkumham, yang nantinya akan digunakan narapidana narkoba,” ujar Buwas di Lapangan Bhayangkara, kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (24/9/2015).

Buwas tidak mengetahui di mana saja pulau-pulau yang dimaksudkan tersebut. Dia menyebutkan bahwa salah satu pulau yang disurvei Kemenkumham berada di Papua.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tersebut mengapresiasi langkah Menkumham. Ia menyerahkan

keputusan jadi atau tidaknya pembangunan lapas khusus terpidana kasus narkotika ke Kemenkumham.

“Tergantung Menkumhamlah. Kita lihat saja perkembangannya bagaimana. Saya kan cuma menyampaikan gagasan. Nah, yang memilliki kewenangan kan Menkumham,” ujar Budi.

Buwas mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah berencana membuat sebuah lembaga pemasyarakatan yang khusus menampung para pengedar narkoba. Lapas itu disiapkan di sebuah pulau yang cukup jauh dari pusat kota dan sulit terjangkau sarana komunikasi. “(Disampaikan) kepada Bapak Presiden dan beliau sedang menelusuri dan mengevaluasi sebuah lapas di pulau yang khusus untuk penanganan korban atau pelaku narkoba,” urainya.

Menurut dia, rencana itu akan segera terealisasi lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi langsung agar persoalan narkoba bisa disikapi serius. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pun sudah mengkaji beberapa pulau.

Buwas belum mengetahui pulau apa yang akan diba-

ngun lapas tersebut. Namun, dia memastikan bahwa lapas itu akan sangat terpencil, bahkan lebih terpencil daripada Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

“Nusakambangan terlalu dekat daratan dan mudah dijangkau dengan kapal kecil dan masih bisa berhubungan dengan jaringan telepon. Yang kita harapkan ini benar-benar yang terpencil. Salah satunya kemungkinan di Papua,” ucap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal itu.

Sementara untuk para pengguna narkoba, pemerintah memutuskan memberikan kewenangan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan. Buwas menyebutkan pembinaan itu bisa saja dilakukan dengan latihan bertahan hidup di se fab/kmp buah hutan.

SBY Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Australia Barat PRESIDEN Republik Indonesia periode 20042014, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan anugerah kehormatan doktor causa dari Universitas Australia Barat (UWA) dalam acara wisuda yang digelar di Perth, Selasa (22/09/2015) pagi.

Hadir sebagai tamu kehormatan, SBY dalam pidatonya di hadapan para wisudawan dan petinggi kampus UWA, menyemangati agar mereka yang baru diwisuda hari ini untuk mencari “tempat yang baik di dunia ini”.

“Anda harus mempunyai keberanian untuk mendapatkan jawaban untuk setiap tantangan dalam hidup Anda,” kata SBY yang berada di Perth didampingi oleh mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Selepas acara wisuda, mantan presiden SBY juga diagendakan untuk mengikuti diskusi meja bundar dengan para akademisi dan pelajar kajian Indonesia di Ruang Rektor UWA. Sehari sebelumnya, SBY juga berbicara dengan pimpinan UWA dan dengan peran barunya sebagai “Senior Fellow” di Pusat Kajian Perth USAsia, ia menekankan peluang Australia bangkit dari perlambatan ekonomi tambang dengan menguatkan kerjasama sektor pertanian.

SBY menjelaskan bahwa Australia merupakan negara yang menghasilkan banyak bahan pangan yang dibutuhkan oleh kawasan Asia, termasuk Indonesia. Mengutip sebuah riset yang dilakukan di era kepemimpinannya, dibutuhkan sekitar 500 miliar dolar Amerika untuk membangun infrastruktur yang mendukung pengiriman makanan di seluruh Indonesia—yang kebutuhan akan pangannya selalu meningkat.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan rekan yang bersahabat seperti Australia untuk mendukung pembangunan dan inovasi infrastuktur di kawasan.

“Saya punya komitmen besar untuk menjaga dan menguatkan hubungan Indonesia-Australia. Kita tidak bisa memilih tetangga kita, tapi jelas kita bisa memilih untuk menjadi tetangga yang bersahabat,” rim ujarnya seperti dikutip laman UWA.

koneksi agama- negara,” demikian Amas.

Selain itu, katanya, ia juga akan menawarkan figur Anis ke Partai lain seperti PSI (Partai Solidaritas Indonesia) pimpinan mantan presenter TV One Grace Natalia, partaipartai Islam dan Golkar.

“Sosok yang pintar menyemangati anak muda seperti Pak Anis Matta ini sangat dibutuhkan bangsa sebagai Lokomotif kebangkitan generasi baru Indonesia,” demikian ysa Amas.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Badrodin Haiti dan sejumlah menteri lain saat bertemu dengan Gubernur Soekarwo di Gedung Grahadi Surabaya.

Menko Polhukam Sebut Pilkada Jatim Aman, Kapolri Bilang Rawan MENJELANG pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 khususnya di Jawa Timur, ternyata banyak sorotan dari berbagai pihak. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, meyakini jika Pilkada Serentak di Jatim bisa berjalan lancar dan kecil kemungkinan potensi rusuhnya.

“Di Jawa Timur ini saya melihat peluang rusuh dan gaduh saat Pilkada Serentak nanti kecil kemungkinannya. Mungkin di Blitar nanti ada sedikit, tapi ini juga harus diantisipasi,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui usai Rapat Koordinasi Pembahasan Penyerapan Anggaran di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (23/9/2015).

Ia menjelaskan, dari 19 daerah yang harusnya menggelar Pilkada Serentak, Blitar memang terpaksa diundur hingga tahun 2017 karena

hanya bercalon tunggal. Sedangkan untuk Surabaya, Luhut Binsar Pandjaitan meyakini potensi kericuhan sangatlah kecil.

“Saya kira kalau di Surabaya ini kecil juga rusuhnya, karena masyarakatnya sudah sangat dewasa dan bisa menghargai adanya perbedaan,” sambungnya.

Justru, Luhut meminta agar kepala daerah dan para Forpimda di Jatim mewaspadai masuknya bahaya terorisme dan narkoba yang dinilai mengancam masyarakat Indonesia.

Ditemui di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan pendapat yang berbeda. Badrodin menegaskan jika potensi konflik masih perlu diwaspadai di beberapa lokasi di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa jelang Pilkada Serentak di beberapa daerah.

“Di 19 daerah kabupaten dan kota, ada daerah di Jawa Timur yang memiliki sejarah kerawanan.

Yang perlu kita waspada adalah di Mojokerto dan Tuban,” tegasnya.

Menurut Jenderal Badrodin Haiti, kerawanan-kerawanan yang berpotensi rusuh itu meliputi isuisu politik, potensi konflik antar massa pendukung pasangan calon, sabotase dan penolakan. Selain itu, ada kejadian menonjol yang kerap terjadi jelang Pilkada serentak, yaitu pergerakan massa aksi.

“Pergerakan massa ini diantaranya terjadinya unjuk rasa selama empat kali di Sidoarjo, Surabaya dan Situbondo. Penganiayaan bakal calon di Lamongan, pelemparan Ketua KPUD di Banyuwangi, spanduk provokatif di Pacitan, serta adanya intimidasi pada Komisioner Panwaslu,” Jenderal Ba sarifa drodin Haiti.

Putusan MK Tak Menciptakan Norma Hukum Baru ANGGOTA Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini sebenarnya tidak menciptakan norma hukum atau tafsir konstitusional baru dalam soal pemanggilan pejabat atau anggota lembaga tinggi negara oleh penegak hukum.

“MK hanya menciptakan keseragaman prosedur pemanggilan mereka, yakni dengan persetujuan tertulis dari Presiden, sehingga tidak ada perbedaan prosedur pemanggilan antara anggota DPR, BPK, DPD, Hakim MA dan Hakim MK berdasarkan UU-nya masing-masing,” jelas Arsul di Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Sepanjang menyangkut UU MD3 sendiri ketentuan tentang persetujuan tertulis itu juga telah dilimitasi, yakni tidak berlaku dalam hal kejahatan tertangkap tangan, diancam pidana berat (mati atau seumur hidup) dan tindak pidana khusus.

“Dengan limitasi-limitasi seperti itu sebenarnya juga sudah tidak ada yang istimewa lagi pada soal prosedur pemanggilan seperti itu. Saya berharap tadinya kepeda MK bahwa untuk perlakuan yang sama terhadap pejabat atau anggota lembaga tinggi negara, maka MK seharusnya berani menyatakan bahwa limitasi atau pengecualian dalam UU MD3 itu juga berlaku untuk anggota BPK, Hakim Agung MA dan Hakim MK,” pungkasnya.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengharuskan penyidik meminta izin terlebih dulu kepada presiden sebelum memeriksa anggota MPR, DPR, dg dan DPD. www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

Perwira Koarmatim Ditemukan Tewas Teraniaya LETDA Laut (P) Ebenezer Simanulang, yang menjabat asisten Kadivnagi KRI TLE Satuan Koarmatim diduga meninggal akibat penganiayaan di Hutan Alas Dowo.

Jasadnya ditemukan warga di petak 79 B KRPH Plangkat BLPH Pace, Dusun Plangkat, Desa Bajulan, Loceret, Nganjuk, Jumat (18/9/2015)

siang.

Informasi yang dihimpun Lensa Indonesia, penemuan mayat tersebut bermula dari kecurigaan warga setempat melihat mobil kijang Innova Hitam F 1274 LO yang terparkir di jalan hutan Alas Dowo. Karena dianggap tidak wajar, warga akhirnya melapor kepada kepala desa dan

dilanjutkan kepada pihak berwajib.

Setelah dilakukan pemeriksaan namun ternyata mobil tersebut tak berpenumpang, warga bersama Kades melakukan penyisiran dan berhasil menemukan bekas adanya penganiayaan saat menemukan barang bukti berupa tali tambang ada be-

kas darah, batu ada bercak darah, jaket, sandal dan nasi bungkus (7 bungkus) serta bercak darah di jalan.

Pihak Polsek dan Koramil yang tiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB juga berhasil mengamankan orang yang akan mengambil mobil Kijang Innova yang terparkir tanpa tuan di Hutan Alas Do-

wo. Setelah diamankan, orang tersebut ternyata diidentifikasi adalah Kelasi Kepala Mer Moch Choirul Naim dari Satfib Koarmatim.

Sekitar pukul 11.15 WIB, penyisiran yang dilakukan petugas Polsek Loceret berhasil menemukan jenazah perwira Koaramatim itu dalam kondisi sudah tidak ber-

nyawa lagi di lokasi petak 79 B hutan Alas Dowo.

Karena diduga terlibat atas penemuan mayat tersebut, Kelasi Kepala Moch Choirul Naim diamankan di Polsek Loceret sambil menunggu pihak POMAL, untuk proses penyedikan lebih lanjut.

Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas POMAL Lantamal V

tiba di Polsek Loceret dan langsung bersama-sama melakukan olah TKP. Setelah dirasa cukup, jenazah perwira Koarmatim berikut barang bukti dibawa ke Polsek Loceret dan sekitar pukul 19.30 WIB, dibawa ke Lantamal V berikut Kelasi Kepala Moch Choirul Naim, untuk menjalani pemeriksaan. iwan

Minta Maaf, Penyidik Mau Sogok Rp 2 Juta ke Orang Tua Korban

Kasipenkum Kejati Jatim, Romy Arizyanto.

Kadispora Jatim Terancam Dieksekusi Paksa KEPALA Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jatim Sugeng Riyono mangkir dari dua kali panggilan eksekusi Kejari Sidoarjo. Kejati Jatim pun memberi atensi pada eksekusi terpidana perkara korupsi pembebasan Pasar Induk Agrobis (PIA) Jemundo II itu. Jika mangkir lagi, Sugeng bakal dijebloskan ke penjara secara paksa.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Romy Arizyanto, menuturkan, setidaknya kejaksaan kini memiliki tanggungan eksekusi dua terpidana korupsi yang harus dilaksanakan. salah satunya adalah eksekusi Kadispora Jatim, Sugeng Riyono. “Masih akan diproses eksekusinya,” tegasnya, Selasa (22/9/2015).

Perlu diketahui, Kadispora Jatim, Sugeng Riyono, divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) karena terbukti melakukan korupsi pelepasan lahan proyek PIA Jemundo II. Dalam amar putusan kasasi bernomor 2007 K/PID.SUS/2011, tertanggal 18 Desember 2012 itu disebutkan bahwa majelis hakim agung yang diketuai Djoko Sarwoko menyatakan mengabulkan kasasi jaksa. MA mementalkan vonis bebas terdakwa dari PN Sidoarjo tahun 2011 lalu.

Dalam vonis, MA menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kepada Sugeng Riyono. Vonis tersebut lebih ringan dari terpidana lain dalam perkara sama, (almarhum) Sudarto, mantan biro administrasi perlengkapan dan aset Pemprov Jatim, yang divonis penjara 4 tahun. Ia sudah menjalani masa hukuman sejak tahun 2014 lalu.

Romy menjelaskan, Kejari Sidoarjo sudah menerima salinan putusan perkara Sugeng Riyono dari MA. Kejari juga sudah melayangkan surat panggilan eksekusi terhadap Sugeng sebanyak dua kali.

Namun, Sugeng tidak memenuhi panggilan dengan alasan belum menerima surat panggilan. “Kuasa hukumnya kirim surat ke kejaksaan menyampaikan bahwa Saudara Sugeng tidak menerima surat panggilan,” katanya.

Setelah mangkir dua kali panggilan Kejari Sidoarjo, lanjut Romy, tim jaksa eksekutor melakukan evaluasi untuk menindaklanjuti langkah selanjutnya. Yang pasti, JPU memutuskan tetap mengeksekusi Sugeng Riyono karena putusan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. “Tentu akan dilakukan pemanggilan ketiga. Jika tidak hadir lagi, sesuai undang-undang bisa dilakukan penjemputan paksa,” tegasnya. iwan

Dosen Unair Bunuh Diri Loncat dari Gedung ITS DOSEN Unair Prof dr Laba Mahaputra MSc (62) bunuh diri dengan cara loncat dari Gedung MIPA Kampus ITS, Kamis (24/09/2015) sekitar pukul 17.45 WIB. Kasus ditangani Polsek Sukolilo.

Informasi yang dihimpun Lensa Indonesia, sekitar pukul 16.50 WIB, dosen Unair ini minta diantar menantunya, Faruk ke Kampus ITS di Sukolilo-Keputih.

Sesampainya di lokasi Kampus ITS, dosen Unair ini meminta menantunya itu untuk pulang mengambil handphonenya yang disebut ketinggalan di rumah. Namun sekitar pukul 17.35 WIB, sang menantu justru mendapat SMS dari korban yang isinya pamitan dan meminta mengurus jenazah Laba Mahaputra.

Benar juga, Faruk yang datang ke lokasi Kampus ITS mendapati jasad mertuanya itu sudah tergeletak tak bernyawa. Kasus bunuh diri ini segera dilaporkan ke Polsek Sukolilo. Petugas yang datang ke lokasi mendapati jasad korban mengalami luka berat pada bagian kepala belakang.

Kanit Reskrim Polsek Sukolilo, AKP Akhyar, menjelaskan korban diduga melompat dari gedung kosong. “Diduga ini merupakan kasus bunuh diri.

Hal itu diperkuat pernyataan kerabatnya yang menyakan korban menderita penyakit saraf parah dan masih dalam perawatan,” terangnya.

Namun Polsek Sukolilo tetap akan menyelidiki kasus bunuh diri dosen Unair ini. “Jasadnya kami kirim ke kamar jenazah RSU dr Soetomo untuk dilakukan otopsi demi kepentingan penyelidikan,” pungkasnya. andiono www.lensaindonesia.com

Polres Tanjung Perak ‘Biarkan‘ Tersangka Pencabulan Kabur Setelah ‘melepas’ pelaku pencabulan anak di bawah umur, dan memberi uang Rp2 juta kepada orang tua korban sebagai permintaan maaf, kini kasus tersebut terkatung-katung tak jelas.

PENYIDIK Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, membuat seorang warga geram. Adalah Nisama (37) orang tua DFL (8) yang menjadi korban pencabulan oleh Djufri (59) warga Jl Kemuter baru I Krembangan utara Pabean Cantikan, merasa dipermainkan oleh penyidik.

Ibu tiga anak ini mengaku pasca kaburnya pelaku pencabulan terhadap putrinya dari ruangan penyidikan, dirinya

tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak kepolisian setiap menanyakan perkembangan kasus tersebut.

“Saya dua tahun melapor dan tidak ada tindakan dari polisi, tapi setelah pelaku saya tangkap sendiri dan saya serahkan malah dilepas,” ungkap Nisma yang mengaku akan diberi uang Rp2 juta oleh penyidik pasca kaburnya Djufri sebagai permintaan maaf.

Kekesalannya di puncak ubun-ubun mengingat ia sendiri memergoki pelaku di salah satu Mall di Kawasan Jembatan merah Surabaya, Jumat (3/7/2015) sekitar pukul 17.30 WIB langsung menangkapnya dan menyerahkan ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak.

Namun berselang satu jam setelah pulang dari Mapolres, Nisma dihubungi oleh penyidik untuk datang ke Mapolres dan dikabari bahwa pelaku yang baru diserahkan kabur.

“Saya sudah sering menanyakan ke penyidiknya ber-

nama Bayu melalui ponselnya, tapi tidak pernah diangkat dan sms juga tidak dijawab, berarti kasus yang menimpa anak saya sengaja dibiarkan,” ungkapnya kecewa Untuk meminta keadilan tersebut, Nisma mengancam akan mendatangi Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak dan akan menanyakan langsung ke Kapolres.”Saya sudah bosan menunggu, nanti akan saya tanyakan langsung ke Kapolres,” pungkasnya.

Djufri adalah seorang kakek yang berhasil kabur dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat diperiksa dalam kasus pencabulan yang dilakukan terhadap DFL. Hingga saat ini dia masih bebas melenggang.

Juragan kos di Jl Muteran Baru I RT 009/008 Krembangan Utara, Pabean Cantikan tersebut, Jumat (3/7/2015) pukul 18.05 WIB lalu, terekam CCTV berhasil membodohi penyidik yang memeriksanya lalu kabur melewati aula utama Mapolres Pelabuhan Tanjung

Perak.

Ironisnya, sejak kabur dua bulan lalu, kakek yang dilaporkan sebagai tersangka utama pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur itu sama sekali tak diburu petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Entah mengapa, petugas seperti enggan mempertanggungjawabkan kelalaian atas kaburnya tersangka yang menghilang saat dalam pemeriksaan.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Andria Satrio Wibowo saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, mengaku tidak pernah tahu dan mendapat laporan dari bawahannya tentang adanya tersangka kasus pencabulan yang kabur saat diperiksa.

“Waduh saya masih belum mendapat laporan,” dalih penerus AKP Aldy Sulaiman ini.

Disinggung langkah yang akan dilakukan untuk memburu kakek tersangka pencabulan itu, mantan Kanit Jatanum Polrestabes Surabaya ini me-

ngaku akan membuka data yang belum dituntaskan seniornya. “Nanti akan saya lihat dulu berkas-berkas kasus yang belum selesai,” ungkapnya Seperti diberitakan Lensa Indonesia sebelumnya, Djufri, yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap DFL, dilaporkan orang tua korban ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 15 Maret 2013.

Namun sejak dilaporkan, polisi belum pernah melakukan tindakan atau berinisiatif menangkapnya.

Berselang dua tahun dari laporan tersebut, Nisma (37) orang tua korban pencabulan bertemu dengan Djufri di salah satu mall di kawasan Jembatan Merah. Kakek cabul itu akhirnya berhasil ditangkap dengan bantuan security setempat dan langsung diserahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Parahnya, saat diperiksa, Djufri berhasil mengelabui penyidik Reskrim lalu kabur dan sampaui saat ini tak berhasil ditangkap. rofik

Anggota BIN Gadungan Disergap, Sukses Tipu Korban Miliaran

Kedua oknum BKD Pemprov Jatim divonis 8 bulan dalam kasus penipuan CPNS.

Penipuan CPNS, Mantan Pejabat Pemprov Jatim Cuma Divonis 8 Bulan EKA Purnama (42) dan Sanuji (50) cuma divonis hukuman delapan bulan penjara dalam kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis hakim Mustofa saat sidang di PN Surabaya, Eka yang merupakan mantan PNS Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, bersama dengan terdakwa Sanuji terbukti melakukan penipuan CPNS kepada korban Dwi Saroh.

“Mengadili kedua terdakwa dengan pidana kurungan penjara selama delapan bulan,” tegas Ketua Majelis Hakim Moestofa dalam amar putusannya, Senin (21/9/ 2015).

Kasus ini mencuat saat Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap penipuan CPNS yang melibatkan oknum di lingkungan Peme-

rintah Provinsi Jawa Timur.

Dari kasus ini, petugas berhasil mengamankan dua tersangka, yakni mantan PNS Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Eka Purnama (42) warga Jl Simo Sidomulyo Surabaya dan Sanuji (50) warga Dusun Sidoraharjo, Kedamean, Gresik.

Modusnya, terdakwa Sanuji menyampaikan kepada terdakwa Eka, ada seorang (Rohman Rowi) yang ingin anaknya masuk menjadi CPNS. Selanjutnya, terdakwa Eka menyuruh Sanuji untuk membawa Rohman Rowi ke kantor BKD Surabaya. Pertemuan pun terjadi, dan terdakwa Sanuji memberitahu bahwa Rohman Rowi ingin memasukkan anaknya Dwi Saroh menjadi CPNS. Selanjutnya, terdakwa Eka menyanggupi dan menjanjikan bawah Dwi Saroh akan menjadi CPNS dengan syarat

membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 35 juta dibayar terlebih dahulu. Untuk tak membuat curiga korban, Eka berjanji akan mengembalikan uang tersebut jika anaknya tidak diterima masuk jadi CPNS. Sayangnya, hingga lama korban Dwi Saroh tak juga dipanggil untuk mengikuti tes CPNS. Sementara uang pendaftaran sebesar Rp 35 juta telah dibagi-bagi terdakwa Eka kepada saksi Usa Mashuri sebesar Rp 20 juta, terdakwa Sanuji mendapat bagian sebesar Rp 5 juta, sementara sisanya yakni Rp 9,5 juta digunakan terdakwa Eka untuk keperluan pribadi.

Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Rahayu dari Kejari Surabaya menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan. ian

UNIT Resmob Polrestabes Surabaya, berhasil membekuk Andhika Dodik Bintoro warga Jl KH Yakin, Buduran, Sidoarjo, yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN), di kawasan Jl Manukan. Anggota BIN gadungan ini mengaku sebagai aparat sejak tahun 2014 lalu itu sukses meyakinkan orang yang baru dikenalnya maupun teman media sosialnya.

Kepada para korbannya, Andhika Dodik Bintoro mengaku sanggup ‘mengurus‘ apa saja hingga berhasil, diantaranya menjadikan seseorang sebagai PNS, melepaskan orang yang ditangkap polisi hingga berbagai urusan berat lainnya Untuk meyakinkan calon korbannya, lelaki yang gemar judi merpati ini selalu memamerkan Senpi jenis soft gun yang selalu dibawanya kesana kemari. “Saya tunjukkan agar mereka percaya,” ucap Andhika Dodik Bintoro.

Selain melakukan penipuan sejumlah uang, bapak satu anak ini juga pernah memacari korban warga kawasan Jl Karang Asem, hingga menjalin hubungan badan.

“Saya pacari dan menyanggupi bisa masuk jadi PNS,” ungkapnya sambil tertunduk.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete mengatakan, tersangka selama menjalankan aksi sebagai anggota BIN gadungan sejak setahun lalu, sudah puluhan orang yang menjadi korbannya dan berhasil meraup uang Rp 1 miliar lebih.

“Selain mengaku sebagai anggota BIN, tersangka juga menyebut dirinya menjabat Kepala Bagian Umum Bea cukai,” terangnya.

Tak hanya itu, menurut sumber Lensa Indonesia yang bisa dipercaya, anggota BIN gadungan ini juga dicari sejumlah Polsek karena sering mencatut nama Kanit dan Kapolsek ketika meyakinkan korban bila ada tersangka yang ditangkap polisi.

“Jadi dia ini mengaku bisa melepaskan tersangka yang ditangkap asal membauar sejumlah uang. Setelah uang dibayar, dia menghilang. Korban lalu melabrak ke Polsek menanyakan uang tebusan tersangka. Karena memang kami tak pernah menerima, akhirnya kami beri penjelasan,” terang sumber itu.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP dan diacam hukuman 4 tahun penjara. rofik

Tersangka anggota BIN gadungan diringkus polisi bersama Senpi soft gun.

SOROT

5 Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

Tiga Bank BUMN Jadi Jaminan Utang ke China?

Penandatanganan kesepakatan pinjaman uang antara Bank Mandiri dengan Bank Pembangunan Tiongkok.

Pinjaman puluhan triliun rupiah itu diklaim untuk biaya infrastruktur.

Namun ada resikonya. Jika laporan keuangan dari tiga bank tersebut buruk, dapat terjadi pengambilalihan aset oleh China.

PEKAN lalu, tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri Tbk menandatangani kesepakatan pinjaman uang dengan Bank Pembangunan Tiongkok (CBD) senilai total US$3 miliar atau sekitar Rp42 triliun.

Masing-masing bank BUMN diberi suntikan dana sebesar US$1 miliar atau setara Rp14 triliun. Komposisi utang tersebut terdiri atas 70 persen pinjaman berupa dolar Amerika Serikat (AS) dan 30 persen dalam bentuk renminbi (RMB).

Penandatanganan kesepakatan pinjaman dilakukan

Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, dan Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni dengan Presiden Eksekutif CDB Zeng Zhijie, disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Kepala Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (National Development and Reform Committee/NDRC) Xu Shaoshi di Beijing, China, pada Rabu 16 September 2015.

Pinjaman sebesar US$3 miliar tersebut, merupakan tahap pertama dari keseluruhan komitmen pinjaman yang akan diberikan CDB sebesar US$20 miliar, yang sudah disepakati antara Kemen-

terian BUMN dan CDB dan NDRC. “Ada pula pinjaman sebesar US$10 miliar untuk PLN,” ungkap Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Berita Rini dan tiga bank BUMN pulang dari China membawa utang puluhan triliun rupiah menjadi berita hangat di dalam negeri. Pertanyaannya adalah, untuk apa dana sebesar itu?

Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa pinjaman tersebut selaras dengan program pemerintah.

“Pemerintah akan menggenjot pembangunan infrastruktur,” kata Budi saat pe-

nandatanganan pinjaman di Beijing, Tiongkok.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rohan Hafas, menambahkan, demi mendukung program pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan dana besar sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, aset kredit yang diberikan oleh perbankan di Indonesia tidak akan cukup membiayai proyek tersebut jika tidak melalui pinjaman.

Rohan menjelaskan, aset Mandiri saat ini hampir Rp 1.000 triliun, sedangkan kredit yang bisa diberikan hanya Rp700 triliun. Bila untuk membiayai proyek infra-

struktur listrik sebesar 35 ribu megawatt sebesar Rp 1.200 triliun selama lima tahun saja tidak mencukupi.

Oleh karena itu, perbankan nasional membutuhkan tambahan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai pembangunan. “Satu tahun berarti Rp240 triliun. Itu baru PLN. Mandiri bisa kasih berapa? 20 persen dari modalnya, ajak deh BNI dan BRI. Belum cukup, sisanya bank-bank swasta, cukup enggak?,” tuturnya.

Rohan menegaskan, utang Bank Mandiri ke CBD adalah pinjaman dengan skema antarbisnis (business to business/b to b) dan bukan antarpemerintah (government to

government/g to g).

Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni, pun membenarkan bahwa BNI mendapat kucuran pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai US$1 miliar dengan tenor 10 tahun. Dia mengatakan bahwa kucuran dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan mendukung proyek hilirisasi berorientasi ekspor.

“Iya, betul, bukan hanya BNI, termasuk BRI dan Mandiri. Karena komitmen tinggi terhadap pembiayaan infrastruktur. Bisa langsung, bisa melalui kami,” ujar Baiquni saat dihubungi, Senin, (21/9/ 2015).

UBAH KEBIJAKAN EKONOMI NEOLIBERALISME

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

PENGAMBILALIHAN ASET OLEH CHINA EKONOM PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, mengomentari langkah tiga BUMN tersebut meminjam dana dari China. Dia mengatakan, pada setiap aksi korporasi terdapat risiko dan keuntungan tersendiri. Jika laporan keuangan dari tiga bank tersebut buruk, dapat terjadi pengambilalihan aset oleh China.

Namun, dia meyakinkan bahwa banyak pihak menyatakan perbankan nasional masih aman. Sangat kecil kemungkinan bank BUMN gagal bayar, yang dapat menyebabkan asetnya beralih ke China.

“Sekarang kita ambil dari positifnya. Nanti ada tambahan likuiditas kredit. Untuk pembiayaan infrastruktur dengan dana besar belum ada. Ini bisa berikan tambahan penyaluran kredit di Indonesia,” ujar Josua, Senin, (21/9/2015).

Selain itu, Josua melihat bahwa langkah China, melalui CBD, memberikan pinjaman ke bank Indonesia adalah untuk membawa yuan ke berbagai negara.

“Saya enggak tahu tipe kreditnya seperti apa. Ini juga sebagai upaya China yang cukup gencar menginternasionalkan yuannya. Saya enggak tahu ada pesan apa. Tapi, di perbankan negara

lain juga ada sasaran pinjaman CBD ini,” ujarnya.

Namun, Josua mengingatkan, ketiga bank tersebut perlu berhati-hari dalam mengelola utang dolar AS, yang saat ini tengah berfluktuasi.

“Untuk para debitor tiga bank yang punya kebutuhan dalam dolar, oke. Tapi, punya portofolio dolar pasti ada risikonya di tengah fluktuasi nilai tukar mata uang yang kurang stabil. Kondisi itu dikhawatirkan bisa berdampak pada laporan keuangan tiga bank tersebut,” katanya.

Josua berharap, melalui suntikan dana ini dapat membantu perbankan nasional dalam memberikan kredit pada perusahaan yang diamanatkan untuk membangun proyek infrastruktur.

Upaya itu juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kini melambat.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Juliari P. Batubara, mengatakan, Komisi VI DPR RI akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meminta penjelasan terkait pinjaman tiga bank BUMN. DPR menginginkan agar Menteri BUMN menjabarkan detail pinjaman tersebut.

“Komisi VI berharap Menteri

BUMN, Rini Soemarno, menjelaskan kondisi apa saja dalam kerja sama pinjaman tersebut.

Kabarnya kan buat infrastruktur.

Harusnya diperjelas, siapa yang mengerjakannya dan hitung-hitungannya seperti apa,” kata dia.

Juliari juga meminta agar Menteri BUMN menjelaskan syarat-syarat pinjaman US$3 miliar atau sekitar Rp42 triliun itu bisa cair dari bank asal China itu. Apalagi, dia menambahkan, DPR belum menyetujui pinjaman bank BUMN itu. “Saya belum bisa bilang setuju atau tidak dengan pinjaman itu, sebelum Menteri BUMN menjelaskannya,” kata dia.

Bahkan, sempat muncul isu, ketiga bank pemerintah itu bakal dijadikan jaminan atas kucuran utang tersebut. Meski buru-buru, Menteri BUMN Rini Soemarno segera mengklarifikasi kabar tersebut.

Dia membantah telah menjadikan tiga bank pelat merah sebagai jaminan pinjaman yang ditarik dari China.

Rini menegaskan, pemerintah tak ikut campur dalam hal ini.

Pinjaman tersebut murni ditarik sebagai aksi korporasi ketiga bank tersebut untuk pembiayaan infrastruktur.

“Ini, kan, business to business

(b to b) antarbank,” kata Rini di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Rini pun meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi mengenai hal ini. Jika memang ada informasi yang masih simpang siur, dia pun meminta para direksi bank yang bersangkutan ikut melakukan klarifikasi. “Harap bicara dengan direksi bank BUMN,” kata mantan menteri Perindustrian dan Perdagangan itu.

Rohan Hafas pun membantah kabar bahwa Bank Mandiri, BNI, dan BRI dijadikan jaminan pinjaman ke China. Dia menegaskan kabar tersebut adalah berita bohong (hoax) dan tidak berdasarkan data atau fakta.

“Itu hoax, memang kami dijaminkan apanya? Dijaminkan sahamnya? Data enggak ada, ngomong begitu, kan menggoyang pemerintah,” ujar Rohan.

Menurut Rohan, jika bank nasional dijaminkan sahamnya harus melalui perizinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Perubahan apa pun yang dijaminkan harus melalui DPR, seperti penambahan modal, bahkan dana penyertaan modal negara (PMN) harus meminta persetujuan DPR.

Namun, upaya tiga bank pelat merah mencari pinjaman dari luar negeri itu, berbeda dengan “semangat” Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, beberapa waktu lalu. Rizal mengharapkan pemerintah mengubah kebijakan ekonomi neoliberalisme, walau secara perlahan.

Dia ingin pemerintah mengubah pendanaan infrastruktur tak lagi bergantung dari utang luar negeri, melainkan pencarian dana dari masyarakat Indonesia.

“Kita bisa mengubah Indonesia dengan kebijakan dan strategi, tidak hanya dengan utang. Karena, kita selama ini selalu dicekoki dengan utang, proyek-proyek,” kata Rizal.

Rizal menambahkan, Jepang hingga 1985 nyaris tidak pernah berutang. Jepang menjadi besar bukan karena pinjaman luar negeri. “China juga sekarang tidak begitu. Mereka biasanya meminjamkan uang ke luar negeri,” katanya.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berharap kontribusi masyarakat Indonesia semakin besar untuk ikut membiayai pembangunan infrastruktur.

Diharapkan, Indonesia dapat mengikuti langkah Jepang memiliki basis investor domestik dengan skala besar dalam kepemilikan instrumen surat utang negara, seperti obligasi ritel atau ORI. Pada Senin 21 September 2015, pemerintah melalui Kementerian Keuangan pun secara resmi meluncurkan obligasi ritel seri 012 dengan kupon sembilan persen, dengan masa tenor selama tiga tahun. Pemerintah menargetkan, dana yang terkumpul mampu menembus puluhan triliun. “Target indikatif nya sebesar Rp20 triliun,” ujar Bambang.

Dia mengatakan, saat ini, porsi investor domestik khususnya ritel, masih minim dalam kontribusi terhadap pembiayaan negara. Artinya, kepemilikan investor asing di surat utang yang diterbitkan pemerintah masih tinggi. Saat ini, kepemilikan asing di Surat Utang Negara (SUN) mencapai 38 persen.

Sangat berbeda dengan Jepang.

Kepemilikan surat utang Negeri Sakura mayoritas, yakni 91 persen, dimiliki oleh rakyat Jepang. Sementara itu, kepemilikan asing terhadap surat

utang hanya sembilan persen.

Kondisi itu membuat perekonomian Jepang tidak mudah digoyang kondisi perekonomian global.

“Jepang lebih punya kesetiaan.

Kita, investor asing 38 persen itu dianggap risiko,” katanya.

Bambang pun mengharapkan suatu saat model pembiayaan nasional bisa seperti di Jepang, yakni pembiayaan dari masyarakat sen dau/ar/dw/ch/vv diri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.

www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

ANGGITA SARI

Sejak Berhijab, Dewi Sandra Dijauhi Teman PENYANYI dan artis peran Dewi Sandra (35) bercerita, sejak ia mantap berhijab pada 2012, banyak temannya dari masa sebelum ia mengenakan jilbab menghindar darinya.

Menurut Dewi, hal itu bukan karena ia yang menghindari mereka, melainkan sudah merupakan bagian dari jalan hidupnya.

“Bukan saya yang jauhin. Saya enggak menghindar. Semuanya sudah diseleksi oleh Allah sepertinya,” ujar Dewi dalam wawancara di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2015).

Perempuan yang menikah dengan Agus Rahman pada 2011 ini mengatakan, meski kawan-kawannya itu menghindar, ia tak memutus tali silaturahim dengan mereka. Ia juga tetap menjaga komunikasi dengan mereka, walau tak sesering sebelumnya.

Dewi mengatakan pula, ia pun mendapat banyak teman baru yang sama-sama sedang belajar memahami ajaran Islam. “Semua terjadi alami. Semua atas izin Allah,” ujar tri/kmp nya.

Agnes Monica Sengaja Tunda Nikah

Tobat jadi PSK, Pilih jadi Wanita Simpanan Anggita berjanji coba hidup lurus dan tak lagi bekerja di ‘dunia malam’. Meski begitu, ia menyatakan lebih nyaman menjadi istri ‘simpanan’ daripada PSK. PEDANGDUT Anggita Sari (23) akhirnya mengaku jual diri setelah merasa tidak nyaman terus-terusan dikejar netizen prihal profesi ‘gandanya’ tersebut.

Menurut Anggita, dia sudah lama bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) kelas elit. Dia juga mengaku sebagai AS, wanita yang jual diri saat dibekuk di hotel dalam kasus dugaan prostitusi dan narkotika di awal September lalu oleh Porestabes Surabaya, Jawa Timur.

“Gue ngaku aja deh. Capek begini terus (berbohong ke masyarakat),” ujar Anggita, Senin (21/9/2015).

Anggita juga mengatakan, bahwa dirinya kapok jual diri. Mantan kekasih Henry Baskoro Hendarso alias Enji, putra mantan Kapolri itu bahkan mengaku trauma. Karena itu Anggita berjanji coba hidup lurus dan tak lagi bekerja di ‘dunia malam’ itu.

Meski begitu, model majalah pria dewasa ini menyatakan dirinya lebih nyaman menjadi istri ‘simpanan’ daripada PSK. “Sebenarnya, gue memilih jadi simpanan dibanding keluar-masuk hotel,” kata Anggita.

Setelah urusannya selesai, Anggota mengaku akan bertobat dan memanfaatkan gelar sarjana ekonomi untuk mencari pekerjaan lain.

“Setelah ini gue nggak mau lagi begitu (jual diri),” ucap Anggita seraya

PENYANYI Agnes Monica masih enggan memikirkan pernikahan.

Padahal wanita yang dikenal dengan julukan Agnez Mo itu sudah berusia 29 tahun. “Aaaaa, hahaha, kapan ya, ahahaha,” kata Agnes saat ditemui di Yayasan Rumah Kita, Salemba, Senen, Jakarta Pusat.

Dara kelahiran Jakarta itu menjelaskan bahwa saat ini belum memi-

menyadari jika bekerja di industri hiburan tak memberi jaminan masa depannya tetap cerah.

Anggota Sari sebelumnya dikabarkan berada di Surabaya sejak beberapa pekan sampai akhirnya ditangkap polisi karena kasus prostitusi. Anggita mengungkapkan saat itu sudah melayani tiga pria langganannya sebelum ditangkap.

Dia beralasan, melakukan pekerjaan sampingan sebagai PSK hanya saat berada di luar kota saja karena butuh uang.

Saat dibekuk polisi, Anggota mengaku baru mendapatkan bayaran Rp 8 juta sebagai uang muka saat bisnis seks. Hanya saja, Anggita merasa dijebak oleh tamunya karena dalam minumannya diberi narkoba. Anggita dengan tegas membantah saat dirinya dibekuk polisi tengah teler karena mengonsumsi narkoba. Bisnis prostitusi itu pun dilakoni secara online.

Kabarnya, usai pulang dari Surabaya ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan, Anggita justru mendapatkan kekasihnya tengah selingkuh sambil mengonsumsi narkoba di apartemen miliknya.

Bahkan, Anggita sempat dianiaya kekasihnya itu. Keduanya pun mengakhiri hubungan as wrt asmaranya.

liki kekasih alis jomblo. “Hmmm, dapat pasangannya saja belum, hahaha,” ungkapnya sambil tertawa.

Saat ini Agnez mengaku masih ingin fokus pada kariernya di dunia musik internasional. Ia pun berencana untuk membuat sekolah dan asosiasi anak yang kelak bisa membantu anak-anak Indonesia.

“Mau buat sekolah, mau buat

asosiasi anak juga. Aku sangat senang dengan kegiatan soasial,” terangnya.

Kecintaannya pada anak-anak, membuat Agnez tak terburu-buru menikah dan memiliki anak. “Iya beneran deh dari kecil kalau aku lagi ultah mintanya dirayakan di Panti Asuhan. Aku suka soulnya mereka,” bhr ujarnya.

Gista Putri Bangga Dinikahi Bos Sendiri

Bondan Prakoso Nyaman jadi Musisi Indie

Dhani Disebut Minta Rp 1 Miliar agar Damai dengan Farhat DALAM sidang praperadilan kasus pencemaran nama baik, pihak Farhat Abbas menghadirkan pengacara Elza Syarief sebagai saksi. Dari keterangannya terungkap bahwa Dhani minta Rp 1 miliar jika Farhat ingin berdamai.

“Farhat sudah ke kuasanya, Ramdan. Farhat meminjam uang (ke Elza). Dia (Farhat) duitnya dua ratus (juta), diminta uangnya satu miliar, saya nggak bisa minjemin. Itu faktanya aja,” kata Elza saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2015).

Elza mengaku sudah berusaha mendamaikan perseteruan antara Farhat dan Dhani. Ia sempat membuatkan surat pernyataan maaf Farhat, menggelar jumpa pers, dan usaha www.lensaindonesia.com

lain. Dhani disebut sudah memaafkan.

“Tetapi kaitan ada (atau) nggak ada royal fee ke Ahmad Dhani diserahkan ke kuasanya Ramdan,” lanjut Elza.

Ahmad Dhani makin terlihat serius menghadapi kasusnya dengan Farhat Abbas.

Bermaksud ingin mengawal jalannya sidang praperadilan atas gugatan Farhat, Dhani pun hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9/ 2015).

Sementara itu, Farhat yang kini terlah berstatus sebagai tersangka tidak hadir pada sidang tersebut. Ia mengaku kondisi tubuhnya masih belum fit.

“Saya masih berobat,” kata Farhat lewat WhatsApp Messe ich/dt nger.

SETELAH tak lagi berkolaborasi bareng Fade 2 Black, Bondan Prakoso sempat tak lagi terdengar namanya. Bondan ternyata memilih jalur indiependent untuk melanjutkan kariernya.

Sepanjang dua tahun terakhir, Bondan berjuang lewat jalur indie.

Hingga ia pun sempat merasa putus asa, apalagi melihat industri musik yang disebut banyak orang tengah lesu.

“Semua musisi Indonesia pasti merasakan hopeless cuma kita harus bisa menyesuaikan. Kan kalau di negara barat fisik masih bagus digital juga bagus,” ucapnya saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Selasa (22/9/ 2015).

Kini fase sulit Bondan pun bisa dilewati dengan baik. Apalagi, ia

terus belajar untuk menapaki karier sebagai musisi indie. “Gue lagi banyak belajar, belajar mengenal wajah industri musik yang baru. Karena udah dua tahun ini gue udah pake jalur indie. Jadi banyak PR, dulu kan cuma batas bikin lagu, terus selesai,” jelasnya.

“Sekarang kan ada distribusi, promosi macem-macem lah. Dan itu PR yang harus gua kerjakan,” sambungnya.

Penyanyi yang semasa kecil tenar lewat lagu ‘Si Lumba-lumba’ itu kini sudah mulai kerasaan di jalur indie. Ia harus sadar harus punya cara untuk terus bertahan.

“So far so god. Memang industri musik kita lagi timbul tenggelam, cuma kita harus menyesuaikan,” pungkasnya.mif/dt

Gista Putri saat disunting Wishnutama.

HATI Gista Putri sedang berbunga-bunga. Mimpi artis dan presenter NET. TV ini menjadi istri bosnya sendiri, Wishnutama telah kesampaian. Akad nikah yang digelar Sabtu lalu dan resepsi pada Minggunya nampak megah dan sakral.

Selain dihadiri banyak te-man artis, relasi dan keluarga, Wapres Jusuf Kalla serta man-tan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut mendoakan dan memberi restu.

Kebahagiaan dan rasa bangga Gista terpancar sekali setelah ia mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang men-dukungnya melalui akun Insta-gram @gistaputri.

Beberapa waktu lalu Gista mengunggah dua foto bersama Wishnu. Foto pertama memperlihatkan keduanya berdiri di bawah temaram lampu kuning di gedung pernikahan.

Sementara di belakang mereka tampak antrian orang. Gista mengenakan gaun berpayet warna emas. Sedangkan Wishnu mengenakan pakaian adat Betawi.

“Berkat doa dan support dari semua ‘good people’ mungkin ucapan terima kasih nggak akan cukup untuk bales kebaikan Anda semua. Saya tetap mau mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan berdoa untuk kebahagian kita semua,” tulis Gista.

Foto kedua adalah acara sakral pernikahan yaitu akad.

Tampak Gista mengenakan baju berpayet putih hendak duduk bersama Wishnu, bekas suami Wina Natalia, yang kini istrinya

Anji ‘Drive’. Gista diantar ke tempat duduk, sedangkan Wishnutama terlihat berdiri dengan pakaian warna senada dan kopiah. Ulama dan saksi duduk menunggu.

Gista, bintang film Simponi Luar Biasa ini sebelumnya jarang mengulas kehidupan pribadinya kepada publik entertainment. Hanya sekali ia dikabarkan dekat dengan almarhum Olga Syahputra.

“Malam ini banyak yang posting foto (bagus). Sementara keluarga kami sejak kemarin gagal terus fotonya, hahaha. Di foto ini @sagaomarnagata tidak terlihat, tapi sebenarnya dia lagi tiduran di karpet siap buat guling-gulingan. Makanya posisi saya dan @winatalia jauh-jauhan gitu karena saya harus sambil narik-narik @sagaomarnagata.

Ampun deh,” tulis Anji sebagai keterangan foto saat dirinya memberi uca-pan selamat kepada Wishnu.

Hubungan Wina dan Wishnu memang masih terjalin baik.

Apalagi keduanya masih dihubungkan dengan kedua putranya. “So happy for both of you mas Tama n Gista. Semoga bahagia selamanya,” tulis Titi Rajo Bintang. “Beneran kawin si Gista, kirain di The East doang,” ko-men @mdzikrii.

“Suka gayamu kak. Nggak ada gosip, nggak banyak gosip, tahu-tahu nikah. Langgeng dan semoga diberi kesehatan agar bisa merasakan kebahagiaan selalu dan Samawa, amin,” tam hrm bah @nia_andreany.

7 Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 Putusan ini bertentangan dengan yang dimohonkan para pemohon, yang menginginkan aturan dalam pemeriksaan anggota DPR tidak perlu mendapatkan izin MKD. Namun, MK memutuskan lebih dari itu, yakni izin harus diterbitkan presiden.

Tidak hanya anggota DPR, MK dalam putusannya juga memberlakukan hal tersebut terhadap anggota MPR dan DPD. Tak pelak, putusan MK itu pun membuat anggota dewan panik. Mereka khawatir, Jokowi dengan mudah mengintervensi kasus hukum. Bisa saja, Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menjegal lawan-lawan politiknya di DPR atau mengamankan politikus DPR dari partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai putusan MK itu bertentangan dengan semangat publik untuk percepatan penegakan hukum.

“Ini (putusan MK) bertentangan dengan semangat publik yang menginginkan percepatan penanganan dan penegakan hukum,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (25/09/2015).

Dia mengatakan, aturan tersebut aneh. Karena, menurut dia, jelas-jelas dalam UU No 17 tahun 2014 mekanisme pemeriksaan anggota DPR harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dia mengkritik putusan tersebut, sebab, sebelumnya MK pernah menolak putusan tersebut pada tahun 2012. “Tugas Presiden pasti tambah. Tahun 2012 pernah dibahas.

Permintaan pemeriksaan Anggota DPR yang sebelumnya melalui izin presiden lalu dibatalkan MK, “ kata Masinton.

“Sekarang MK mengembalikan izin pemeriksaan anggota DPR melalui presiden lagi.

Ini seperti bola pingpong,” tambah Masinton.

Dia menilai, apabila pemeriksaan anggota DPR harus izin MKD, maka prosesnya bisa dipantau bersama oleh masyarakat secara langsung.

Namun, menurut dia, apabila harus izin Presiden, syarat administrasinya pasti sulit karena birokrasi di institusi kepresidenan ruwet. “Saya bingung dengan putusan MK ini, karena sudah dicabut namun dikembalikan lagi ke Presiden,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai pasca putusan MK itu, maka UU MD3 harus direvisi karena perlu disesuaikan dengan putusan tersebut.

Selain itu Masinton mengritik banyak putusan MK yang kontroversial sehingga dikhawatirkan tidak senafas dengan tata konsolidasi demokrasi.

“Misalnya putusan MK yang membolehkan keluarga petahanan (maju dalam Pilkada).

Raja...

Sambungan Halaman 1 Laporan tersebut menyebutkan bahwa, Pangeran Mohammad, yang hendak meninjau kondisi ibadah haji di Mina, tiba di lokasi tersebut pada Kamis pagi bersama rombongan yang cukup besar.

Tak kurang dari 200 tentara dan 150 petugas kepolisian ikut mengawal pangeran berusia 30 tahun tersebut, yang juga menjabat sebagai menteri keamanan Arab Saudi.

Laporan al-Diyar menambahkan, kehadiran pangeran di tengah-tengah jutaan jemaah haji memaksa petugas mengubah jalur menuju lokasi lontar jumrah sehingga menyebabkan penumpukan jemaah dan mengakibatkan peristiwa kelam ini terjadi.

Harian Lebanon itu lebih lanjut menyatakan bahwa pangeran dan rombongannya dengan cepat langsung meninggalkan lokasi segera setelah peristiwa terjadi. Al-Diyar juga menuding pemerintah Saudi sengaja menutup-nutupi kunjungan pangeran ke Mina, yang menyebabkan penumpukan jemaah hingga menewaskan ratusan orang.

Mengenai laporan ini, pejabat Arab Saudi membantahnya dengan keras. Mereka mengatakan bahwa laporan soal kunjungan pangeran ke Mina “Tidak benar”.

Menteri kesehatan Arab

Saudi lebih memilih untuk menyalahkan para jemaah haji yang disebutnya tidak tertib.

“Jika para jemaah mengikuti semua instruksi dengan baik, peristiwa semacam ini mungkin bisa dihindari,” ujar Khaled al-Falih.

Namun, para jemaah tidak setuju dengan klaim tersebut.

Saksi mata tragedi Mina balik menyalahkan pemerintah Arab Saudi atas terjadinya peristiwa mematikan tersebut. Mereka mengeluhkan ketidaksigapan petugas keamanan menghadapi situasi semacam ini.

“Ada penumpukan di sana.

Polisi menutup semua pintu keluar masuk perkemahan haji.

Hanya satu gerbang yang dibuka,” ujar Ahmed Abu Bakr, jemaah 45 tahun asal Libya, yang berhasil lolos dari kerumunan massa bersama sang ibu.

“Saya melihat mayat di depan saya dan korban luka dan orang-orang yang kesulitan bernapas. Kami bersama polisi mengeluarkan para korban dari kerumunan.”

Ia menambahkan bahwa polisi yang ada di lokasi kejadian sangat tidak berpengalaman. “Mereka bahkan tak tahu nama jalan dan tempat yang ada di sekitar sini,” katanya disertai anggukan setuju jemaah lain.

Salah satu pengkritik keras pembangunan tanah suci me-

MK harus teliti dan hati-hati dalam membuat putusan serta jangan menggunakan ‘kaca mata kuda’,” katanya.

Sementara Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti mengatakan siap melaksanakan putusan MK tentang pemeriksaan pidana anggota DPR. “Karena itu sudah menjadi keputusan MK, dan bersifat final maka maka akan kami laksanakan,” ujar Badrodin usai shalat Jumat di Kompleks Mabes Polri, (25/9/2015).

Kendati demikian, Badrodin mengaku akan mengkaji putusan MK apakah menghambat kerja penyidik dalam melakukan penyelidikan atau tidak.

Sehingga mesti dilihat terlebih dulu dalam praktiknya.

“Ya, nanti kita lihat perkembangannya, apakah bisa menghambat atau tidak. Dalam praktiknya nanti bisa kita lihat (apakah menghambat atau tidak-red). Tetapi karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tentu harus kita laksanakan,” pungkasnya.

Senada, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan, putusan MK yang mengharusnya aparat penegak hukum mendapat persetujuan presiden tak akan menghambat kerja penegak hukum. Menurut dia, dengan adanya putusan MK itu maka penegak hukum kembali kepada aturan yang lama yakni izin dari presiden untuk DPR, Mendagri untuk DPRD dan Gubernur untuk anggota DPRD. “Kan UU (yang lama) menyatakan, ketika 30 hari tidak

ada jawaban ya kita bisa jalan (memeriksa),” ungkap Prasetyo, Jumat (25/9/2015).

Pihaknya menegaskan, kalau kembali kepada aturan lama, tak menjadi permasalahan.

Karena, selama ini aturan tersebut sudah dijalankan. “Selama ini kita jalankan itu. Kita bikin surat tertulis pada Mendagri kalau itu berkaitan dengan anggota DPRD Provinsi, kepada presiden untuk (memeriksa) anggota DPR,” kata dia.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki memastikan Presiden Jokowi akan berhati-hati menerapkan keputusan MK tersebut. Kewenangan tersebut, kata dia, tidak akan digunakan presiden untuk menghalangi proses penegakan hukum.

“Artinya harus diberi kemudahan. Bukan berarti harus mendapatkan izin presiden lalu presiden mempersulit,” ujar Teten di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/9/ 2015).

Namun, sejauh ini Teten belum memberi jaminan seperti apa bentuk kehati-hatian presiden tersebut. Menurutnya, putusan MK itu belum dibahas secara khusus. Terpenting, tegas Teten, presiden tidak akan menyusahkan para penegak hukum melalui kewenangannya tersebut.

“Sudah jelas prinsip beliau di penegakan hukum. Terutama pemberantasan korupsi itu sudah sangat jelas sehingga kalau nanti para anggota dewan yang terkena kasus hukum sesuai putusan MK harus minta izin presiden, presiden tidak

ngatakan, meski jumlah jemaah yang sangat besar, para petugas polisi tidak terlatih untuk melakukan pengamanan. Mereka juga, tambahnya, tak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan jemaah yang tidak dapat berbicara bahasa Arab.

“Mereka tak tahu cara untuk berkomunikasi dengan para jemaah,” kata Irfan al-Alawi, pendiri yayasan penelitian warisan budaya Islam yang berbasis di Mekkah. “Tidak ada pengendalian massa sama sekali.”

Jemaah lain, pria 39 tahun asal Mesir Mohammed Hasan, khawatir insiden serupa akan terjadi lagi. “Para tentara hanya berkumpul di satu tempat tanpa melakukan apapun,” katanya.

Ia juga mengaku telah dihina karena kewarganegaraannya, saat seorang petugas keamanan mengatakan, “Sini, identifikasi jasad orang Mesir ini.”

“Kenapa mereka menghina kami seperti ini? Kami datang sebagai jemaah haji tanpa meminta apapun,” kata Hasan dengan nada marah. Ia mendesak petugas keamanan untuk “mengatur jalanan” agar pergerakan jemaah haji berjalan mulus.

Pemerintah Iran yang kehilangan 89 jiwa jemaah haji dalam insiden lempar jumroh di Mina, menuding pemerintah Arab Saudi bertanggungjawab atas tragedi ini. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Urusan Arab dan Afrika, Amir Abdolahian, menyatakan pihaknya membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan

secepatnya.

“Pemerintah Arab Saudi bertanggungjawab atas tragedi ini dan harus segera menempuh tindakan yang efektif untuk mengelola krisis yang ada dengan menjamin sepenuhnya keamanan para jemaah, “ katanya, seperti dikutip IRNA, Jumat (25/9/2015).

Sementara pasca tudingan dialamatkan pada pemerintah, Pengadilan Syariat pun dibuka.

Raja Arab Saudi langsung menjatuhkan hukuman pancung kepada 28 petugas yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya Tragedi Mina tersebut.

Raja Salman memberikan perintah untuk memberikan daftar nama orang yang bertanggung jawab mengatur kunjungan dan jamaah serta bertanggung jawab atas kematian sekira 1.000 jamaah. Dan, memerintahkan memancung 28 orang hari ini. Pengadilan Syariat memutuskan demikian, dan hukuman akan dilaksanakan di depan jamaah,” demikian laporan tersebut, sebagaimana dilansir Al Diyar, Jumat (25/9/ 2015).

Beberapa pihak berspekulasi hukuman tersebut berkaitan dengan tudingan kepada Pangeran Mohammad bin Salman al Saud yang dituduh sebagai penyebab tragedi Mina. Keluarga kerajaan dianggap menjadikan para petugas haji sebagai kambing hitam atas salah satu insiden haji terburuk dalam dua dekade terakhir itu. afp/irn/and

akan mempersulit,” imbuhnya.

Presiden dipastikan memperlakukan secara adil kewe-

nangan itu untuk anggota dewan baik yang berada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH)

Fadjroel...

Sambungan Halaman 1 Namun terpilihnya Fadjroel menuai pro dan kontra. Fadjroel bahkan dinilai bersikap kritis selama ini hanya demi mendapatkan jabatan saja.

Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Fernita Darwis sikap para aktivis yang mengaku antikorupsi dan pro demokrasi tapi nyatanya untuk mengejar jabatan saja. Menurut Fernita, sikap kritis itu akan hilang seketika saat aktivis itu mendapatkan kursi empuk di pemerintahan.

“Selama ini banyak yang mengaku aktivis antikorupsi, aktivis pro demokrasi, pakar atau pengamat, yang seolah pro rakyat, ternyata hanya untuk mengejar jabatan. Sikap kritis itu pun seketika langsung hilang ketika jabatan telah mereka raih,” ujar Fernita dalam pesan singkat, Rabu (23/9).

Fernita menilai tak sebanding dengan ilmu yang dimiliki para peneliti itu dengan mudah hilang ketika dapat jabatan. Dia pun sangat menyesalkan karena kritik-kritik mereka terhadap partai politik maupun politisi, ternyata kini justru mereka lakukan sendiri.

“Mereka selalu mengkritik, partai politik tidak demokratis, partai politik korup, partai politik serakah. Sekarang

rakyat bisa melihat sendiri, yang mereka kritik sekarang justru yang mereka lakukan,” tutur dia.

Fernita pun mencontohkan, bagaimana Pengamat Politik Andrinof Chaniago yang kerap menyuarakan tentang good governance, tapi ternyata setelah menjadi menteri, justru tidak bisa berbuat apa-apa.

“Mereka kerap mengkritik politisi tidak bisa kerja, memangnya mereka bisa? pengalaman tidak ada, ujugujung jadi komisaris utama BUMN. Hancur semua nanti,” kritik dia.

Selain itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan atas terpilihnya Fadjroel merupakan kesalahan pemerintah. Di mana pemerintah selalu menempatkan orang yang tidak sesuai kapasitasnya.

“Sekali lagi untuk masalah Fadjroel itu adalah kewenangan pemerintah BUMN. Tapi Menteri BUMN suka menempatkan jabatan yang tak sesuai dengan tata kelola perusahaannya,” kata Agus di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Hal yang senada pun dengan Agus dikeluarkan oleh Forum Indonesia Untuk

Pejabat...

Sambungan Halaman 1 “Klien single fighter, jadi nggak selamanya lewat Robbie,” tutur Pieter.

Sebelumnya, RA berjanji membongkar identitas para pelanggannya yang berasal dari kalangan pejabat maupun politikus di persidangan dengan agenda pemeriksaan keterangan terdakwa.

Tetapi, Pieter Ell enggan memberikan inisial politisi yang menjadi pelanggan mucikari RA. “Soal pelanggan, Obie akan beri tahu siapa saja pelanggannya. Entah itu dari kalangan pejabat ataukah politikus. Itu saat pemeriksaan Obie sebagai terdakwa nanti,” ujar Pieter.

Menurutnya, Selasa (22/ 9/2015) merupakan sidang lanjutan yang mengagendakan mendengarkan pengakuan tiga orang saksi dari kalangan artis, yakni AA, TM, dan SB. Sebab, tiga artis saksi tersebut yang terlibat dalam kasus ini. Ketiganya menjadi saksi dan harus hadir dalam persidangan RA. Terutama AA, majelis hakim memerintahkan untuk hadir pada 1 Oktober 2015 mendatang.

“Pertimbangannya AA dulu, karena AA adalah korban perdagangan manusia dalam

dakwaan. Karena sudah tiga kali dipanggil tidak datang,” terang Pieter.

Pieter berharap selain AA yang diduga Amel Alvi, dua artis lainnya yang disebutsebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) RA di sidang sebelumnya, yakni Tyas Mirasih (TM) dan Shinta Bachir (SB) juga hadir untuk menjadi saksi.

Majelis hakim pun mengeluarkan ketetapan, artis AA wajib datang pada 1 Oktober.

“Majelis hakim sudah mengeluarkan ketetapan, No. 834 pada 22 September 2015.

Khusus untuk saksi AA, harus dibawa ke persidangan pada 1 Oktober. Dengan berat hati, majelis hakim harus menetapkan AA harus dibawa untuk bersaksi,” jelas Pieter.

Majelis hakim bahkan memerintahkan JPU untuk memanggil paksa AA pada sidang selanjutnya untuk mencari titik terang kasus prostitusi online dengan korban artis Ibukota. ”Ini perintah, jadi wajib datang. Penetapan, jadi harus dilaksanakan. Penetapan ini bisa dibilang pemanggilan paksa. Include, sama artinya,” kata Pieter.

Sedangkan, jika pada wak-

PT Ciputra...

100.000...

Sambungan Halaman 1 Belum lagi perkiraan ke depan bahwa jumlah orang yang kehilangan pekerjaan bakal terus bertambah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan, masih ada potensi PHK sekitar 50.000 orang.

Ini berasal dari karyawan yang sudah dirumahkan sebelum Idul Fitri pada Juli lalu dan yang mengalami pengurangan jam kerja. Perusahaannya berasal dari industri sepeda motor, baja, dan industri elektronik. “Pekerja-pekerja itu sudah mulai dipanggil-panggilin mau PHK,” kata Said.

Ekonomi Indonesia memang masih akan terjepit. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam beberapa kesempatan menyebutkan, tekanan belum akan mengendur hingga akhir 2015.

Data terbaru soal ekspor impor yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ada gejala perbaikan di sisi perdagangan luar negeri. Dibanding bulan Juli, nilai ekspor dan impor mengalami kenaikan. Ekspor naik 10,79 persen menjadi 12,70 miliar dollar AS dan impor naik 21,69 persen menjadi 12,27 miliar dollar AS.

Yang menjadi sinyal baik, kata Kepala BPS Suryamin, lonjakan impor dipicu oleh arus masuk barang modal.

Memang, masih ada surplus sebesar 433,8 juta dollar AS. Jika dihitung sejak awal tahun, total surplus neraca perdagangan mencapai 6,22 miliar dollar AS dan menjadi surplus perdagangan tertinggi sejak 2012. Yang mesti diingat, rekor ini tercipta bukan karena ekspor yang tumbuh luar biasa, melainkan akibat neraca impor yang merosot dalam.

Dengan mengesampingkan perdebatan soal batasan garis kemiskinan di Indonesia yang jauh dari standar dunia, jumlah orang miskin versi BPS juga meningkat dalam enam bulan hingga Maret 2015. Data yang dipublikasikan 15 September 2015 itu mencatat, jumlah orang miskin mencapai 28,59 juta orang, bertambah 860.000 orang dibanding September 2014.

Penyebabnya, lanjut Suryamin, antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta tarif listrik. Plus, lonjakan harga di tingkat eceran, seperti beras (naik 14,48 persen), cabai rawit (26,28 persen), dan gula pasir (1,92 persen).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, jumlah penduduk miskin bisa bertambah banyak dengan mudah. Selain faktor kehilangan atau penurunan penghasilan, harga pangan yang tak bisa dikendalikan bisa menyeret golongan penduduk yang berstatus hampir miskin bisa jadi benar-benar miskin.

“Harga pangannya enggak turun, ya, dampaknya yang miskin naik. Sangat sederhana hubungannya,” kata Darmin.

Pemerintah, lanjut Darmin, sudah memprediksi bertambahnya jumlah orang miskin ini. Makanya, anggaran dana desa akan dikucurkan untuk proyek-proyek yang banyak menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Di sisi yang lain, program beras sejahtera (rastra) diguyur 14 kali dalam setahun. “Apa bisa menyelesaikan seluruhnya? Mungkin enggak seluruhnya, tapi membantu,” lanjutnya.

Realisasi dan efektivitas program tadi memang masih harus dinantikan. Pasalnya, selama ini kemampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja baru sangat terbatas. Boro-boro memberikan peluang kerja bagi korban PHK, untuk menampung 7,45 juta orang pengangguran yang sudah eksis sejak lama saja masih kesulitan. Ini belum ditambah de-

ngan 17,69 juta orang golongan pekerja keluarga yang tidak mendapatkan upah apa pun, baik uang maupun barang.

Tengok saja, realisasi investasi yang masuk sepanjang semester I–2015 memang menambah jumlah penyerapan tenaga kerja. Pada paruh pertama tahun ini, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia dari investasi asing dan dalam negeri mencapai 686.174 orang. Angkanya naik 12,31 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 610.959 orang.

Meski bertumbuh, realisasi penyerapan tenaga kerja tadi rasa-rasanya bakalan sulit mencapai target yang dicanangkan pemerintah sebelumnya, yakni sebanyak 2 juta tenaga kerja. Secara teoretis, target itu tergolong wajar. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5 persen setahun, di atas kertas, mestinya bisa tercipta 2 juta lapangan kerja. Persoalannya, kualitas pertumbuhan ekonomi memang makin menurun.

Maka, wajar kiranya jika Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengapresiasi kehadiran perusahaan start-up semacam Go-Jek, GrabBike, Blu-Jek, dan sebagainya. “Kayak Go-Jek ini, secara tidak langsung menyerap tenaga kerja yang di-PHK,” ujar Sasmito. sil/ted/kon

Sambungan Halaman 1 Warga yang datang diberi uang Rp 40 ribu. Janggalnya, pembagian uang tersebut tidak dilakukan di tempat acara, tetapi di lingkungan rumah warga setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan.

Kejanggalan yang terjadi tidak hanya itu, penentuan tempat pertemuan juga terlihat janggal. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna Asrama Polisi Bangkingan.

Fatolah, Ketua RW III, Kelurahan Lidah Kulon, sempat meminta kepada Lurah untuk membatalkan kegiatan tersebut.

Ia meminta pertemuan tersebut dilaksanakan di Balai RW/ Kantor Kelurahan Lidah Kulon saja, tidak perlu dilakukan di Asrama Polisi Bangkingan.

Alasan ini sungguh masuk akal, mengingat undangan resmi yang disebarkan ke warga berkop surat Kelurahan Lidah Kulon, bukan undangan resmi berkop surat Polsek Lakarsantri/Polres Surabaya.

Kepala Kelurahan Lidah Kulon justru acuh-tak acuh terhadap permintaan Fatolah.

Lurah Lidah Kulon berdalih bahwa pertemuan tersebut diperintahkan Dinas Cipta Karya, Pemerintah Kota Surabaya. “Waktu itu Pak Lurah

cuma bilang kalau ini perintah dari Dinas Cipta Karya,” ujar Fatolah.

Artinya, tidak hanya polisi dan Lurah Lidah Kulon saja yang terlibat memfasilitasi upaya penyogokan ini, tetapi juga Dinas Cipta Karya. Faktanya, sehari sebelum kegiatan berlangsung, rumah Fatolah justru disatroni Hadi, anggota Polri dari Polsek Lakarsantri.

Hadi meminta Fatolah supaya mau menerima kegiatan itu dilaksanakan di Asrama Polisi Bangkingan.

Pertemuan di hari-H pada akhirnya dilaksanakan di Asrama Polisi Bangkingan. Berdasarkan keterangan Dian, warga yang datang pada acara tersebut, setidaknya ada 60 personel polisi berseragam lengkap yang menjaga pertemuan itu. Tentu, kehadiran 60 personel polisi tersebut membawa efek psikis kepada warga yang hadir. Secara psikis, warga merasa terintimidasi dengan adanya 60 personel polisi tersebut.

Anehnya lagi, tidak terlihat satu orang pun yang berseragam PNS pada saat acara berlangsung. Padahal undangan kepada warga disampaikan secara resmi oleh Kelurahan Lidah Kulon, tetapi tidak satupun

maupun yang kontra pemerintah Koalisi Merah Putih (KMP). and/rim/ar/jn

Transparansi Anggaran (Fitra). Fitra menuding Menteri BUMN Rini Soemarno selalu menunjuk secara asal dalam pemilihan komisaris perusahaan BUMN. “Orang ditunjuk komisaris bukan kemudian siapa dekat atau back up. Mencoba lebih profesional bagaimana independensi dan kapabilitasnya, pakai logika apakah orang itu punya kemampuan. Jadi jangan asal menunjuk orang,” ujarnya Sekjen Fitra Yenny Sucipto, di Kantor Fitra, Jakarta, Rabu (23/9).

Menurutnya, seseorang yang ditunjuk sebagai komisaris ataupun direksi perusahaan BUMN haruslah memiliki kapasitas dan kemampuan.

Termasuk pemahaman di lini bisnis perusahaan BUMN. “Di Adhi Karya, apa punya kemampuan, kapasitas, kredibilitas,” pungkasnya.

Fadjroel adalah seorang aktivis yang getol mengkritisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY). Dia sangat aktif mengembangkan Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia).

Saat Pilpres 2014, Fadjroel menjadi salah satu dari lingkaran dalam tim kampanye Jokowi saat itu. Dia pula yang membela mati-matian Jokowi dari pelbagai serangan selama Pilpres berlangsung. rhm/ rnd/mrk

tunya SB dan TM tidak hadir juga, nasib mereka pun sama dengan AA, akan ada pemanggilan paksa. Maka dari itu, Pieter Ell berharap para saksi bisa bertindak kooperatif.

“Jika yang dua tidak datang, akan ada pemanggilan paksa juga. Sidang kali ini tidak ada saksi, makanya cepat. Karena itu hakim memerintahkan JPU untuk membawa saksi (AA),” ujar Pieter.

Selain itu, Pieter mengaku sering menerima pesan singkat atau SMS dari orang tak dikenal (OTK) terkait perkara yang membelit kliennya.

“Tolong kondisikan klien Anda, jika iya (mau dikondisikan) disiapkan logistik Rp 100 juta,” beber Pieter sembari membacakan SMS tersebut kepada wartawan.

SMS tersebut, lanjut Pieter, merupakan ajakan damai oleh orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Walau dia tidak mengetahui siapa pengirim SMS itu, namun Pieter meminta mereka untuk tidak mengulanginya.

Akibat adanya SMS itu, Pieter pun tak terlalu mempersoalkannya. Namun, kata Pieter, dirinya sudah menyebut SMS tersebut dalam surat dakwaan dan memasrahkannya kepada Majelis Hakim PN Jakarta Selatan untuk memutuskan. “Sudah masuk dakwaan, itu ajakan damai, ya berkalikali lah,” tandasnya. adt/non pegawai kelurahan yang menjadi panitia sosialisasi.

Menurut Darno, seorang warga Lidah Kulon, panitia pelaksananya justru dari PT Ciputra, dengan dua orang Polwan yang menunggu absensi di depan pintu masuk. Pengisi acara sosialisasi tersebut juga bukan dari perwakilan pemerintah. Menurut keterangan Dian, warga Lidah Kulon, Lurah Lidah Kulon hanya membuka acara, selanjutnya acara tersebut diisi oleh narasumber perwakilan dari PT Ciputra.

“Waktu itu yang ngisi acara ya orang Ciputra dan Konsultan Tekniknya itu mas,” ujar Dian.

Dari temuan itu, LBH Surabaya meminta Meminta KPK untuk melakukan investigasi dan proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang dilakukan oleh PT Ciputra, Pemerintah Kota Surabaya, dan Polres Surabaya.

Mencopot oknum anggota Polres Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya yang ikut memfasilitasi upaya PT Ciputra untuk menyogok warga agar menyetujui rencana pembangunan Waduk Sepat. Serta Meminta Walikota Surabaya untuk mencabut SK Walikota Surabaya No. 593/1594/436.5.2/2008 tentang Pemberian ijin lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan, Niaga, dan Pariwisata kepada PT Ciputra Suraya Tbk. ian www.lensaindonesia.com

8

PEREMPUAN TANGGUH 2015

Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

Kehebatan Srikandi di Atas KRI Banda Aceh Pertama kali berlayar, Tri mengaku merasa sangat pusing. Ombak besar di tengah lautan membuat kapal bergoyanggoyang, sehingga cara jalan Tri pun tak bisa lurus. Ia mabuk laut.

MENJADI bungsu dari tiga bersaudara tak membuat Tri Kusmawardani manja. Malah, sejak kecil cita-cita sudah jelas terpatri di benaknya, menjadi tentara. Cita-cita yang tergolong berbeda untuk ukuran anak perempuan itu ternyata tak datang begitu saja.

Dulu, Tri sangat dekat dengan almarhum kakeknya, yang semasa hidupnya adalah tentara Angkatan Darat. Sang kakek sering menceritakan tentang kemiliteran. Ditambah lagi, Tri juga senang menonton film action, dan sejak sekolah ia sudah gemar berolahraga lari.

Tak tangung-tanggung, bahkan sampai menjadikannya seorang atlet. Tak heran, pelanpelan kecintaannya pada dunia militer tumbuh. Ia ingin mengikuti jejak kakeknya.

Ibunya yang berprofesi sebagai perawat dan berstatus PNS di Pasuruan serta ayahnya yang bekerja di instansi

pemerintah di kota yang sama, juga sudah memahami citacitanya sejak dulu.

Kedua orangtuanya memang selalu mendukung apa pun keinginan anak-anaknya, selama itu baik. Dan mereka selalu ikut mendoakan.

Lulus SMA pada 2011, tahun berikutnya perempuan cantik ini mencoba mendaftar menjadi anggota TNI AL. Sebetulnya saat itu cita-citanya ingin masuk Angakatan Darat (AD), tapi karena waktu itu yang membuka pendaftaran terlebih dulu adalah Angkatan Laut (AL), ia ikuti saja.

Setelah mengikuti tesnya, ternyata ia diterima dan berdinas sampai sekarang. Usai menjalani pendidikan, Tri berdinas di Surabaya dan menjadi angota Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal). Ia juga pernah mendapat perintah untuk ikut kejuaraan renang. Ia lalu mendalami pelajaran berenang.

Saat lomba itulah Tri melihat ada pertandingan selam.

Ia pun langsung tertarik ikut, dan ternyata bagi Tri, menyelam itu sangat menyenangkan karena bisa melihat indahnya dunia di bawah laut, bertemu dengan ikan-ikan dengan beragam corak yang lucu, karang yang indah, rumput laut, dan sebagainya.

Terlanjut menyukai olahraga selam, perempuan berdarah Jawa ini lalu mengambil brevet scuba selam. Meski terbilang berat, Tri dengan senang hati melalui beberapa tahap pendidikan. Resmi mendapatkan brevet pada 2013, hingga kini ia tetap belajar selam.

Tahun berikutnya, tepatnya Agustus 2014, Tri berpindah tugas ke Jakarta dan masuk kapal. Sejak itu, ia sering mendapat perintah berlayar ke perairan Nusantara.

KRI Banda Aceh menjadi tempat tugasnya.

Pertama kali berlayar, Tri mengaku merasa sangat pusing. Ombak besar di tengah lautan membuat kapal bergoyang-goyang, sehingga cara jalan Tri pun tak bisa lurus.

Ia mabuk laut. Menyadari berlayar akan menjadi kesehariannya, Tri berusaha bang-

kit. Ia tidak mau berlarut-larut.

Jadi ia berpikir, pusing tidak boleh dirasakan agar tidak terus-terusan sakit. Dan ternyata cara itu berhasil mengusir rasa pusingnya.

Sejak itu, Tri punya jurus jitu agar tak mabuk laut. Pertama, ia tak pernah membiarkan perutnya dalam keadaan kosong. Kedua, mengisi waktu senggang di kapal dengan aktivitas positif seperti berolahraga, mendengarkan musik, bernyanyi, atau memainkan alat musik.

Kebetulan, ia cukup menguasai gitar. Jadi, jangan sampai bengong di kapal. Selain itu, walaupun sedang berada di tengah laut, ia percaya mahluk yang ada ada di sana bukan cuma manusia saja.

Jadi, ibadah pun juga harus terus jalan.

Alhasil, ia bisa menikmati kehidupan sehari-harinya di kapal seperti biasa. Maklum, ketika perintah berlayar datang, Tri bisa menjalaninya sampai hitungan bulan. Ia antara lain pernah berlayar ke Padang, Bengkulu, dan menjadi ABK KRI Banda Aceh saat kapal yang luasnya 125 meter persegi itu terlibat dalam misi pencarian penumpang dan pesawat Air Asia QZ8501.

Tri Kusmawardani (kanan) bersama Kowal di KRI Banda Aceh.

Perasaan Tri saat itu bercampur aduk antara senang, takut, sekaligus bangga.

Takut karena itulah pertama kalinya ikut pelayaran untuk misi sosial pencarian jenazah. Senang karena ia bisa menambah pengalaman untuk pelayaran SAR. Dan ia juga bangga karena bisa membantu banyak keluarga yang sedang mencari para korban.

Meski tugas membuatnya berada di lingkungan yang mayoritas pria dan menantang bahaya, Tri terlihat sangat menikmati pekerjaannya. Memiliki kakak lelaki yang bekerja di bidang perminyakan dan kakak perempuan yang menjadi guru

olahraga, Tri awalnya merasa takut waktu pertama kali masuk kapal.

Namun, setelah menjalani hari-harinya di kapal dan diberi kebebasan menggunakan fasilitas yang sama seperti para ABK pria, Tri merasa nyaman. Para ABK pria pun juga sangat ‘welcome’ dengan kehadiran Tri dan anggota Kowal yang lain. Mereka sudah seperti saudara, keluarga, dan kakak. Karena kapal ibarat rumah bagi para ABK. Jadi, aktivitas sehari-hari dilakukan di atas kapal. Tali persaudaraan pun jadi erat. Sebelumnya ada 5 anggota Kowal di KRI Banda Aceh, tapi kini tinggal 4 orang.

Tri sendiri, kini telah menjadi

kekasih yang juga sesama anggota TNI AL. Menjadi anggota Kowal yang bertugas di laut, menurut Tri, memberikan banyak pengalaman berkesan yang sulit didapatkan orang lain. Ia jadi bisa mengenal berbagai wilayah di Indonesia dan bisa menjadi AL yang sesungguhnya. Karena AL itu memang identik dengan KRI. Kalaupun suatu saat nanti ia tak lagi bertugas di kapal, ia pun siap. Karena menjadi anggota TNI itu, siap tidak siap memang harus siap. Ketika masuk TNI, ia sudah menandatangani surat kontrak untuk menjadi anak negara. Jadi 1x24 jam harus me ind/fea njadi abdi negara.

Serunya Bekerja Sebagai Produser Film USIANYA masih terbilang muda saat pertama kali duduk sebagai produser sebuah film layar lebar. Namun berkat kegigihan dan ketekunannya belajar dari satu produksi film ke produksi lainnya, tangan dingin Frederica berhasil menghasilkan film-film berkualitas seperti Semesta Mendukung, La Tahzan, Belenggu, Laskar Pelangi 2: Edensor, Coboy Junior The Movie, dan Comic 8.

Ia mengaku sebetulnya tidak pernah terbesit dalam pikirannya bisa duduk sebagai seorang produser. Latar belakang pendidikannya adalah public relation (PR). Keluarganya pun juga tidak ada yang bekerja di industri kreatif.

Setamat kuliah, Frederica mulai bekerja di biro periklanan di usia 19 tahun. Ia mulai bekerja sebagai staf administrasi, yang pekerjaannya hanya nge-print, lalu dikasihkan ke kurir untuk diantar ke tempat lain.

Kemudian ia pindah ke advertising production, yang tu-

gasnya syuting membuat televisi commercial. Setelah itu, kariernya semakin meningkat.

Frederica bersyukur selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan tepat hingga bisa dipercaya menjadi produser sebuah reality show dan game show bertaraf internasional, Joe Millionaire dan Fear Factor Indonesia di tahun 2006. Reality show Fear Factor bisa dibilang karier pertamanya yang berskala internasional karena benar-benar produksi yang besar. Sebelumnya harus membeli lisensi resmi, jadi bisa dapat banyak panduan. Frederica mengaku banyak belajar dari acara itu.

Tahun 2009, Frederica kemudian bergabung di Falcon Music yang menaungi musisi seperti Rhoma Irama, Iwan Fals, dan Ridho Rhoma.

Seiring perkembangan perusahaan yang juga memproduksi film, lalu kisah Frederica sebagai produser film pun dimulai. Film pertama

DPO KASUS PENIPUAN VIA ONLINE

Nama: Oktria Maria Jayantie Panggilan: Rere Usia: 27 tahun Asal: Tretes, Prigen, Pasuruan Jenis Kelamin: Perempuan Tertarik: Perempuan alias lesbi Pekerjaan: Marketing abal-abal, tukang tipu Hobi: Diduga pengguna narkoba Modus: Menawarkan proposal palsu, event bodong, tiket fiktif, dll Sindikat Penipuan: via online, tlp, bbm, medsos Korban: Teman, saudara, relasi Domisili: Jakarta, alamat tidak jelas alias pindahpindah kontrakan

Bagi yang mengetahui keberadaannya dimohon hatihati. Sebab pelaku mahir merayu korban. Alangkah baiknya jika segera melapor ke kepolisian setempat.

www.lensaindonesia.com

Frederica

yang ia produseri adalah Milli & Nathan. Sebagai seorang produser, tugas Frederica tentu sangat banyak. Untuk proyek satu judul film, ia bertangung jawab dari pre production seperti penggodokan naskah dan pemilihan pemain, produksi (syuting) hingga post produksi, promosi, dan distribusi.

Tentu terbayang, tantangan

dan kendala yang dihadapinya sangat banyak. Macammacam masalahnya. Ia menceritakan, kadang-kadang apa yang terjadi di balik layar itu lebih banyak dramanya dibandingkan dengan cerita filmnya sendiri. Mulai dari selisih pendapat soal skenario atau pemain, dana yang kurang, sampai harus subsidi silang antar departemen.

Tapi menurut Frederica, semuanya itu sebenarnya cukup mengasyikkan. Ia mengibaratkan, dirinya digaji memang untuk dibuat pusing dengan permasalahan tersebut.

Dengan segala tatangan tersebut, perempuan yang juga tertarik pada fotografi ini mengaku sudah sangat nyaman bekerja di belakang layar. Bahkan ia tak pernah terpikir untuk berganti bidang.

Selama ini ia merasa masih sangat betah karena pekerjaan ini cukup menantang.

Kalau tidak ada tantangannya, justru tidak bisa memacu dirinya menjadi lebih baik lagi dan lagi. Di pekerjaan yang ia lakoni tersebut, Frederica menilai masih adanya kesenjangan antara distribusi film asing dan nasional. Maksudnya adalah, jumlah layar bioskop yang menayangkan film produksi Hollywood masih sangat banyak dibanding dengan layar yang memutar film nasional. Artinya,

para pelaku industri film lokal memang harus bekerja keras untuk produksi film negara sendiri.

Sampai saat ini, sudah belasan film layar lebar yang ia produksi. Menurut Frederica, dari semua film itu, ada satu yang menorehkan prestasi luar biasa, yaitu film Comic 8. Film yang dibintangi para Comic (sebutan untuk pelaku Stand Up Comedy) ini menjadi film terlaris sepanjang tahun 2014 yang meraup 1,7 juta penonton.

Film itu pun dianugerahi Piala Antemas, yang diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara saat puncak perayaan Hari Film Nasional, 30 Maret 2015 lalu. Piala Antemas adalah penghargaan khusus yang diberikan untuk film terlaris Indonesia sepanjang tahun.

Menurut Frederica, itu prestasi paling membanggakan sepanjang kariernya menjadi produser. Padahal awalnya, saat rilis trailer Co-

mic 8, banyak yang menanyakan itu film jenis apa? Karena pemainnya pun tidak ada yang terkenal. Bahkan sempat juga dicela. Tapi saat itu ia tetap yakin akan sukses, karena sebelumnya sudah menganalisa pasar.

Sedangkan dari sisi kreatifitas, Frederica menilai masterpiece karyanya adalah film Haji Backpacker. Film yang menjalani syuting di 9 negara itu mampu membuatnya puas. Meski proses produksinya juga lebih merepotkan karena terkendala perizinan, bahasa, dan juga waktu.

Dan ketika ditanya apa target selanjutnya, Frederica mengaku hanya ingin menjalani karier apa adanya saja.

Yang penting dijalani dengan sungguh-sungguh dan kerja keras. Motto-nya, hidup terlalu singkat untuk berkeluh kesah. Just do your best, God will do the rest. Frederica pun berharap kelak ia bisa bercerita soal kiprahnya ini pada bn anak-anaknya nanti.

Dari Atlet Voli Menjadi Kapolsek TAK pernah terbayangkan oleh Juliani Prihatini jika kelak ia akan menjadi seorang polisi. Maklumlah, ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan sama sekali tidak ada yang bekerja di instansi pemerintah apalagi di kepolisian.

Maka, begitu ia dinyatakan lulus masuk sebagai anggota polisi dengan pangkat bintara, seluruh warga di tempat tinggalnya di kawasan pinggiran Sei Rotan Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi gempar.

Keluarganya pun bangga bukan kepalang. Kebanggaan ini bukan tanpa alasan. Karena Juliani merupakan orang pertama yang menjadi polisi di daerah itu. Juliani memang tak pernah membayangkan bakal menjadi polisi, apalagi sampai memegang jabatan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), karena dulunya ia hanya anak sederhana yang punya hobi bermain voli.

Di benak perempuan yang kini menjadi Kapolsek Medan Timur, Sumatera Utara ini, justru terlintas kelak akan menjadi atlet voli, mengingat kegiatan ini sudah dimulainya sejak duduk di bangku SMP

hingga hampir tamat SMEA. Toh, hobi bermain voli jugalah yang membawanya mengenal dunia kepolisian. Saat itu, ketika ia mengikuti turnamen bola voli antar klub, ia melihat beberapa polisi wanita (polwan) yang juga ikut pertandingan.

Dalam benak Juliani rasanya ingin seperti mereka. Karena sepertinya asyik sekali, selain bekerja sebagai polisi, mereka juga bisa menjadi atlet.

Sejak saat itu, Juliani berkeinginan menjadi seorang polisi. Bertepatan dengan seleksi masuk pra PON 1994, Juliani yang baru lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA, sekarang SMK) akhirnya memutuskan untuk mencoba masuk seleksi penerimaan bintara di Medan.

Dan tanpa disangka-sangka ia ternyata lulus meski harus melewati proses yang cukup ketat. Pertama kali berdinas, Juliani di tempatkan di Aceh.

Namun, tak berselang lama, karena dinilai memiliki prestasi yang cukup baik, dia terpilih mengikuti program pendidikan Diploma III di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Tak puas dengan ilmu yang

didapatnya di program ini, beberapa tahun kemudian Juliani kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana di PTIK. Sejak saat itu, Juliani selalu dipercaya memegang jabatan strategis di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Di antaranya pernah menjabat sebagai Kapolsek Medan Area, Kasatlantas Polres Tebing Tinggi Sumatera Utara, dan terakhir adalah Kapolsek Medan Timur.

Bagi Juliani, jabatan Kapolsek yang diembannya saat ini merupakan amanah yang harus di laksanakan sebaikbaiknya. Menurutnya, pekerjaan yang dipikulnya bukan pekerjaan yang mudah. Penuh tantangan.

Risiko pekerjaan, karena setiap hari harus berurusan dengan masalah hukum masyarakat, pasti lebih besar dibandingkan dengan risiko pekerjaan yang kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan lainnya. Namun, Juliani tak merasa khawatir dan hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi dirinya untuk bisa berbuat yang terbaik.

Bagi Juliani, sudah bukan zamannya lagi membedakan

Juliani Prihatini

status antara pria dan wanita dalam soal jabatan ataupun pekerjaan. Semuanya tergantung dari usaha dan kemampuan seseorang. Dan instansi tempatnya bekerja pun selalu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota untuk bisa lebih maju dalam berkarier.

Sebenarnya, menurut Juliani, caranya tidak sulit. Asal bisa memenuhi persyaratan, semuanya pasti bisa. Karena untuk menjadi apa dan seperti apa, memang sudah jelas kriterianya. Yang pasti persyaratan informal dan formalnya harus bisa terpenuhi.

Selain menjabat sebagai Kapolsek Medan Timur, Juliani juga berstatus sebagai ibu dengan dua orang anak M Raihansyah dan Ning Alisa Putri,

yang masih membutuhkan perhatian ekstra. Juliani sadar betul dengan kondisi itu.

Namun, meskipun waktunya sangat sempit, karena lebih banyak berada diluar daripada di rumah, sedapat mungkin ia tetap berusaha menjadi ibu dan istri yang baik bagi anak-anak dan suaminya.

Perempuan kelahiran Sei Rotan, 25 Oktober 1976 ini mengatakan, dirinya tidak punya keinginan yang mulukmuluk dalam menjalani kehidupan. Prinsipnya selalu berusaha berpikir secara sederhana. Karena, apa pun yang ia lakukan semuanya berdasarkan kehendak Tuhan. Sejak kecil, ia selalu berusaha untuk tidak menjadi orang yang takabur. Ia berusaha menjadi contoh yang ifb baik bagi keluarganya.

NASIONAL Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

NU TERKONTAMINASI Ada kyai di Cirebon mengatakan Syiah bagian dari NU. Sepertinya, NU sengaja dibikin terbuka.

MUKTAMAR ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) masih menyisakan luka. Sejumlah kyai dan pengurus wilayah serta cabang belum menerima hasil muktamar yang digelar di Jombang, Jawa Timur tersebut. Bahkan, sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Lintas Pengurus Wilayah NU melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, mereka yang kecewa dan belum bisa menerima hasil muktamar juga melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan panitia muktamar ke Mabes Polri. Mereka juga meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak menetapkan hasil muktamar.

KH Salahuddin Wahid atau yang biasa disapa Gus Solah merupakan salah satu kyai yang belum bisa menerima hasil muktamar. Pasalnya, ia menilai banyak manipulasi dan kecurangan yang terjadi dalam muktamar. Selain itu, ia menuding ada

penyimpangan dalam konsep Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) yang diketok dalam muktamar tersebut.

Adik kandung Gus Dur ini bercerita panjang lebar mengenai berbagai kejanggalan dalam arena muktamar. Sesekali, cucu pendiri NU ini tampak emosional saat menjelaskan dan menggambarkan beragam kecurangan yang ia alamatkan kepada panitia dan kubu yang saat ini menang.

“Kami ingin memberikan informasi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam Muktamar NU. Kalau dalam berita yang ada, orang menganggap sudah selesai.

Sebab, Presiden sudah terima PBNU dalam tanda kutip. Wakil Presiden juga menghadiri pengukuhan. Jadi seakan-akan sudah selesai. Presiden terima kepengurusan itu sebagai penyelesaian politik. Penyelesaian hukum tentu ditempuh melalui proses pengadilan,” ujar Gus Solah, di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pimpinan Wilayah (PWNU) dan Pimpinan Cabang (PCNU) sudah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Mereka juga melaporkan dugaan tindak pidana ke Mabes Polri. Pasalnya, dalam muktamar tersebut terjadi kecurangan yang luar biasa.

Karena itu, lanjutnya, orangorang NU merasa perlu menggelar sidang lanjutan di Tebu Ireng. “Dalam sidang itu secara aklamasi mereka meminta Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum dan saya sebagai Wakil Ketua Umum. Saya menolak. Saya sampaikan yang paling tepat kita mengajukan gugatan secara hukum,” katanya.

Ditambahkan Gus Solah, kecurangan terjadi sudah dari awal, yaitu sejak registrasi.

Jadi yang mendaftar disuruh mengisi sembilan nama calon anggota

Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

“Kami yang menginap di Tebu Ireng tidak mau. Kurang lebih jumlah orang yang menginap di Tebu Ireng ada 70 persen. Jadi mereka yang tidak mau disuruh mengisi sembilan nama ini tidak boleh daftar dan tidak diberikan tanda peserta,” ungkapnya.

Setelah boleh mendaftar, terang Gus Solah, muktamar ribut saat membahas tata tertib (Tatib). Dalam tatib itu ditulis Pasal 19 yang isinya pemilihan melalui AHWA. Padahal itu belum masuk AD/ART, kenapa bisa masuk tatib? Seharusnya tatib sesuai AD/ART. Masalah ini berkepanjangan tapi bisa diselesaikan oleh Gus Mus. Masalah kemudian muncul lagi dalam sidang subkomisi. Di sini juga terjadi kecurangan.

Banyak orang yang seharusnya bisa mengikuti sidang tapi tidak bisa masuk. Alasannya, di dalam persidangan sudah ada yang mewakili. “Lalu ada pemilihan, pemungutan suara noken. Itu kan tidak bisa. Dari Papua Barat katakan ada empat PCNU. Tapi sebenarnya tidak ada PCNU di wilayah tersebut. Akhirnya dengan segala keributan hal itu disetujui,” imbuhnya.

Lucunya, urai Gus Solah, dari sembilan nama yang diputuskan sebagai anggota AHWA itu tidak ada nama Hasyim Muzadi. “Padahal kami semua mengisi Hasyim Muzadi. Memang ada juga nama lain antara lain Toha Hasan. Tapi nama-nama tersebut tidak muncul. Sebabnya karena memang tidak diberi kesempatan untuk itu. Karena tidak puas dengan cara itu, mereka putuskan tidak melanjutkan sidang dan melanjutkan sidang di Tebu Ireng. Hasilnya, kami menolak keputusan muktamar dan mengajukan gugatan ke pengadilan,” lanjut Gus Solah.

Selain itu ada pula dugaan penyimpangan Aswaja. NU sudah dimasuki ideologi di luar Aswaja. Semestinya ditanggapi tidak betul, tapi tidak ada diskusi apa-apa. “Kami mengadakan kegiatan di pesantren untuk menggalang gerakan kultural.

Ini pesantren

Gus Solah, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

yang merasa risau dengan pembelokan ajaran. Kami ingin menyampaikan, bahwa ini belum selesai. Saya ingin pemerintah tahu.”

Kendati terdapat kecurangan, Gus Solah dkk menolak untuk membuat PBNU tandingan. Secara moral dia mengatakan tidak sanggup memikul beban tersebut, dan tidak ingin dianggap sebagai pemecah belah NU. Meski ada gugatan tetapi tidak menimbulkan kesan NU pecah.

“Kalau pecah kan ada dua kepengurusan. Selama ini tidak ada dua kepengurusan. Gugatan itu kan sesuatu yang wajar. Kalau ada yang bersifat sengketa jalan keluarnya macam-macam, ada berkelahi, atau dua kepengurusan,” tuturnya.

Hanya saja Gus Solah menilai, kekisruhan muktamar di Jombang terjadi karena ada kepentingan. “Saya dengar info, jadi pernah Imin cs (Muhaimin Iskandar, Ketum PKB) membahas bagaimana posisi PBK terhadap NU. Apakah PKB terus tanpa melibatkan NU atau melibatkan NU. Keputusannya mengambilalih NU. Jadi seperti sekarang ini,” tegasnya.

Gus Solah juga membantah bila dirinya dimanfaatkan KH Hasim Muzadi. Mengutip katakata Hasyim Muzadi, kata Gus Solah, saat ini ada potensi pembelokan akidah.

“Saya kenal Hasyim cukup lama. Kalau Hasyim ingin jadi rais am bukan untuk kepentingan pribadi. Sekarang ini NU berbeda dengan yang dulu. Ada kyai di Cirebon yang mengatakan Syiah bagian dari NU. Itu kan tidak betul. Kita juga tidak memusuhi Syiah. Tapi mengatakan Syiah bagian dari NU juga tidak betul. Jadi kita mengubah sesuatu yang sudah baku dan hampir 100 tahun umurnya. NU dibikin terbuka. Padahal NU tidak seperti itu. Nah, Pak Hasyim melihat itu. Kemudian dia ingin bentengi ini supaya tidak terkontaminasi. Kalau Pak Hasyim punya ambisi itu tidak ada masalah. Pak Hasyim mau menjadi apa, sudah tua, dia tidak ada lagi yang bisa dicapai. Dulu Hasyim memang memanfaatkan NU untuk jadi calon Wakil Presiden. Tapi itu kan dulu, tutupnya. mus/ren/vv

Utang Pemerintah Tembus Rp 3.000 Triliun UTANG pemerintah per Agustus 2015 sudah menembus Rp 3.005,51 triliun. Porsi utang itu meningkat hingga Rp 94 triliun dalam kurun waktu satu bulan. Sementara jika dihitung dari Januari hingga Agustus 2015, utang Indonesia bertambah hingga Rp 397 triliun.

Kementerian Keuangan dalam paparannya tentang posisi utang pemerintah edisi September 2015 menjelaskan, utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara

keseluruhan.

“Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit, yakni pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara,” jelas Kementerian Keuangan dalam penjelasannya.

Dijelaskan pula, kenaikan nominal uang pemerintah berasal dari beberapa sumber.

Pertama, utang di masa lalu yang memerlukan refinancing cukup besar, dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998, juga menutup defisit APBN. Krisis ekonomi tahun 1997/

1998 meningkatkan nominal utang karena terjadinya depresiasi rupiah terhadap mata uang asing. Selain itu, ada BLBI dan rekapitalisasi perbankan.

Sementara pembiayaan defisit dengan utang merupakan keputusan politik antara pemerintah dan DPR. Pembiayaan defisit bertujuan untuk menjaga stimulus fiskal, pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung pemulihan dunia usaha, mempertahankan anggaran pendidikan, peningkatan anggaran

Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista), dan melanjutkan reformasi birokrasi.

Jumlah utang Rp 3.005 triliun itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 729,42 triliun (24,3 persen) dan surat berharga Rp 2.276,10 triliun (75,7 persen).

Jepang tercatat masih sebagai negara pemberi utang terbesar dengan jumlah mencapai Rp 224,33 triliun (7,5 persen). Sedangkan Bank Dunia menjadi lembaga multilateral pemberi pinjaman terbesar hingga Rp 197,10 triliun. rim

Basuki Tjahaja Purnama

Adhiyaksa Dault

Ridwan Kamil Sandiaga Uno

Gerindra Ogah Usung Cagub DKI Kasar Kayak Ahok PERSETERUAN Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mitranya di DPRD DKI Jakarta, bukan cerita baru. Sejak memimpin DKI, Ahok, sapaan Basuki, memilih berseberangan dengan suara-suara dari legislatif yang dianggapnya selalu bermuatan politis.

Tak hanya tataran komisi, pimpinan DPRD hampir seluruhnya menjadi musuh Ahok. Di antara lima pimpinan, ada satu nama yang tampaknya menjadi rival bebuyutan Ahok. Dialah M Taufik.

Kekesalan M Taufik pada Ahok bukan sekadar urusan kerja lagi. Sebagai kader Gerindra, Taufik sangat tak terima dengan perlakuan Ahok yang seenaknya mundur dari partai mereka padahal sudah diusung menang di Pilgub DKI 2012 lalu. Seperti apa kekesalan Taufik pada Ahok?

Dalam beberapa kesempatan Taufik tak sungkan bicara ketus mengkritik gaya kepemimpinan Ahok. “Ahok harus tahu diri dan sadarlah. Dia jadi wakil gubernur dari Gerindra,” cibir Taufik.

Taufik yakin, andai saat itu Ahok tak diusung Gerindra, pastilah publik di Indonesia tak mengenal sosok pria asal Belitung Timur itu.

“Ahok enggak tahu diri, masa enggak ngerti, Ahok itu kan diusung dari Partai Gerindra. Kalau enggak diusung, masyarakat enggak kenal Ahok. Darimana rumusnya Ahok. Ahok tuh lagi enggak sadar. Karena kan enggak boleh (calonkan), PDIP enggak cukup, Gerindra enggak cukup. Jadi bergabung untuk usung Jokowi-Ahok. Rakyat itu enggak tahu

Ahok,” bebernya.

Tak cuma soal sikap tak tahu balas budi Ahok, kekesalan Taufik makin memuncak saat melihat gaya kepemimpinan mantan bupati Belitung itu sangat arogan. “Jadi jangan sok jago. Jangan sok hebat,” tambahnya.

Belakangan, Taufik makin menunjukkan ketidaksenangannya pada Ahok sudah mendarah daging. Kenapa?

Meski Pilgub DKI baru dilaksanakan 2017 nanti, suhu politik mulai panas.

Ahok sudah memastikan akan maju kembali sebagai calon incumbent meski tanpa kendaraan politik.

Sejumlah nama bermunculan siap menjadi pesaing. Bahkan sudah ada yang mendeklarasikan diri.

Partai Gerindra yang dulu mengusung Ahok tampaknya tak berminat lagi dan memilih calon lain. Sejumlah nama sudah dipersiapkan seperti Sandiaga Uno sampai Fadli Zon. Taufik memastikan Gerindra tak sudi punya calon pemimpin yang kasar.

“Syaratnya jangan kasar. Iya dong, masa sama rakyat lo kasar,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI, Muhammad Taufik, di Gedung DPRD, Rabu (23/9).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menyebut, sampai saat ini sudah banyak nama yang diincar oleh Gerindra, untuk dijadikan bakal calon gubernur DKI Jakarta.

“Sandiaga Uno misalnya, dia lembut, sukses, saya kira Sandiaga Uno orang yang tidak akan mau menyakiti. Dia kan wakil ketua dewan pembina Gerindra,” ty/mer ujar Taufik.

Setya Novanto Naik Haji Gratis, Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi KETUA DPR RI Setya Novanto bisa dijerat UU Anti Korupsi tentang penerimaan gratifikasi atau suap. Pasalnya, ia menerima fasilitas gratis naik haji dari Kerajaan Arab Saudi.

Sementara kasusnya pertemuan dengan kandidat Capres Amerika Serikat Donald Trump sedang diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dan kali ini, Setya datang ke Tanah Suci, Mekkah, atas undangan Raja Arab Salman bin Abdul Aziz.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PKB Lukman Edy, pihaknya menduga Setya Novanto selama di Arab Saudi tidak mungkin menginap di hotel biasa. “Nggak mungkin Raja Salman menjamu tamunya di hotel kelas ekonomi. Pasti fasilitasnya yang terbaik, hotelnya bintang tujuh,” kata Lukman Edy, www.lensaindonesia.com

Selasa (22/9/2015).

Sebenarnya, undangan tersebut tidak dipermasalahkan. Tapi yang dipermasalahkan adalah pemberian fasilitas, seperti tiket pesawat, hotel dan akomodasi dari Raja Salman. “Itu bisa disebut gratifikasi,” tegasnya.

Sementara, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyatakan, undangan Raja Salman tersebut bisa dikategorikan gratifikasi.

“Sebagai pejabat negara ada aturannya, boleh atau tidak menerima pemberian seseorang. Kalau menurut saya, pemberian Raja Salman itu masuk kategori gratifikasi,” kata Hendri Satrio.

Untuk memastikan apakah Setya Novanto telah melakukan pelanggaran, dia menyarankan kepada MKD meminta laporan dari

Setya Novanto bersama anggota DPR saat haji di Mekkah.

hasil kunjungan Setya Novanto ke Arab Saudi.

“Harus dicek apakah dia (Setya

Novanto) melanggar batasan sebagai pejabat negara,” ujarnya.

Sedangkan, pengamat anggaran

dari Center budget and Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi tak merasa heran kalau para pimpinan DPR/MPR saat ini gemar pergi ke luar negeri. ”Mereka bisanya hanya melakukan pemborosan keuangan negara,” sindinya.

Dia sependapat, kalau kedatangan ke Mekkah atas biaya dari Raja Arab Saudi, sudah masuk kategori gratifikasi. “Kalau pakai uang negara atau uangnya sendiri, itu pemborosan,” tukasnya.

Dia menyarankan, akan lebih baik dan bijak kalau para pimpinan dan anggota DPR untuk menahan diri pergi ke luar negeri.

“Saya bingung, para pemimpin DPR sekarang ini hobi sekali ke luar negeri dengan alasan mengundang para investor. Padahal itu bukan tugas mereka. Seharusnya, mereka mengundang pemerintah

atau Raja Arab datang ke Indonesia untuk memperlihatkan secara langsung apa saja yang bisa diinvestasikan,” pungkasnya.

Staf Khusus Ketua DPR, Nurul Arifin membenarkan adanya undangan naik haji dari Raja Arab Salman bin Abdul Aziz. “Benar, ada undangan naik haji dari Raja Salman,” kata Nurul Arifin.

Jelasnya, biaya perjalanan naik haji rombongan pimpinan DPR tidak menggunakan anggaran DPR, melainkan dijamin oleh pihak Kerajaan Arab Saudi.

Rencananya, Setya Novanto bersama rombongan, di antaranya Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta Ketua BKSAP Nurhayati Assegaf juga Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini akan kembali ke Tanah Air pada 28 Sep ded tember mendatang.

JAKARTA RAYA

10 Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

Ternyata, Bukan Ahok yang Bikin Cantik Kali Jakarta MASYARAKAT dan terutama kalangan media diingatkan agar tidak mudah terkecoh oleh klaim Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan para pendukungnya mengenai pembangunan kali di Jakarta.

Pembangunan kali di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir ini adalah pekerjaan pemerintah pusat. Adapun Pemprov DKI Jakarta hanya bertugas mengawal pembebasan lahan. Demikian disampaikan aktivis Lawan Ahok, Andi Sinulingga, Kamis

(22/9/2015). Andi menyebut Ahok sebagai pembohong besar.

“Para wartawan harus diingatkan bahwa semua tentang Ahok adalah yang Ahok klaim sendiri. Para wartawan harus diberikan info bahwa kali Cikini, kali Manggarai, kali BKT sepanjang 21 KM, kali Gunung Sahari itu dirampungkan (pada masa) Gubernur Fauzi Bowo, bukan Ahok,” tulis Andi dalam laman Facebook miliknya.

Andi mengatakan, Fauzi Bowo tidak berani mengklaim

Dana Pembangunan dan Pemeliharaan PJU Jakarta Utara Rp 92 M KEPALA Sudin Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara mengatakan, dana pemeliharaan dan pembangunan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di enam Kecamatan Jakarta Utara mencapai Rp 92,4 miliar.

“Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan dan pemeliharaan PJU untuk di enam kecamatan Jakarta Utara ditotal Rp 92.409.516.422,” tutur Tuti saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2015).

Menurut Tuti, pembangunan PJU di wilayah Jakarta Utara sebanyak 4.737 titik di 79 titik lokasi di enam kecamatan di Jakarta Utara. Menurut dia, program itu berdasarkan usulan atau permintaan masyarakat.

“Pembangunan PJU di wilayah lainnya sebanyak 2.833 titik pada 17 lokasi zona pemeliharaan. Jadi seluruh PJU yang akan dibangun sebanyak 7.570 dengan Light Emitting Diode (LED),” katanya.

Ia menargetkan 2017 akan terpasang 82.977 lampu. Sehingga kekurangannya harus dikejar di tahun 2016 dan 2017.

“Tahun 2014 sudah ada 45.407 lampu PJU terpasang. Seluruhnya sampai dengan 2015 terpasang 52.997 diluar proyek dinas. Diharapkan hal ini dapat memuaskan masyarakat terkait penerangan pan/wrt jalan dan sekitarnya,” tuturnya.

Ilustrasi.

Tarif Parkir Flat Diterapkan di Gedung DPRD DKI UNIT Pengelola (UP) Perparkiran saat ini, tengah mengkaji untuk pengelolaan parkir di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.Rencananya, untuk tarif parkir nantinya akan diterapkan secara flat.

“Ada rencananya untuk menerapkan tarif progresif, sedangkan pegawai DPRD atau Balai Kota, berbayar berlangganan. Tapi sepertinya kami lebih memilih untuk tarif flat, seperti sepeda motor hanya Rp 2.000 untuk satu hari penuh dan mobil Rp 5.000.

Meskipun, kami tetap akan lakukan kajian terlebih dahulu,” kata Sunardi Sinaga, Kepala UP Perparkiran DKI Jakarta, ketika dihubungi Kamis (24/9/2015).

Saat ini lanjut Sunardi, pihaknya tengah melakukan pendataan seluruh pegawai di DPRD maupun Balai Kota. Sedangkan, perangkat mesin parkir, sudah disiapkan di pintu masuk dan ke luar gedung DPRD. “Petugas kami juga sudah diturunkan untuk menata perparkiran di sana,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi B, Sereida Tambunan, mengatakan, bahwa seharusnya, di dalam gedung pemerintahan tidak diperbolehkan memungut biaya parkir. Pasalnya, gedung pemerintahan khususnya gedung DPRD DKI, sebagai tempat untuk melayani masyarakat.

“Gedung DPRD itu rumahnya rakyat. Kenapa mereka harus bayar parkir ke rumahnya sendiri. Mereka banyak yang datang ke DPRD untuk mengadukan permasalahannya. Kalau dipungut parkir, nantinya mereka tidak ada yang mau datang lagi,” kata Sereida, yang merupakan politisi PDIP tersebut.

Namun, menurut Sereida, masalah pungutan parkir juga harus dikaji pada gedung pemerintahan lainnya. Yaitu, khusus gedung-gedung atau bangunan yang merupakan tempat pelayanan warga.

“Seluruh gedung pemerintahan mulai dari kantor Lurah, Camat, Dinas, Gubernur, tidak boleh diminta biaya parkir. Pemprov harus perbaiki mekanisme perparkirannya. Gedung ini kan rakyat yang bangun juga, tapi kenapa rakyat harus bayar parkir,” katanya.

Seperti diketahui, parkir gedung DPRD DKI dikelola oleh oknum Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI. Namun, terdapat pungutan liar yang mencapai Rp 28 juta per bulan. Kini Dishub mengambil alih pengelolaan parkir tersebut dengan sementara moh/wrt tidak menarik biaya parkir. www.lensaindonesia.com

perkerjaan normalisasi kali karena masih mempunyai moral dan rasa malu.

“Sejatinya itu semua proyek Kementerian PU, proyek pemerintah pusat. Tugas Pemprov DKI hanya membebaskan lahan saja. Hanya itu,” sambungnya.

Andi meminta Ahok untuk jujur dan mengakui pembebasan lahan untuk normalisasi kali yang dilakukan gubernur sebelumnya tanpa menumpahkan setetes darahpun.

“Ahok baru memulai mem-

bebaskan lahan Kampung Pulo dan memang itu sudah waktunya. Jika Fauzi Bowo yang jadi gubernur pun, memang sudah rencana waktunya dan seharusnya sudah rampung tahun 2013 lalu,” masih kata Andi.

Dengan demikian, “Anda terlambat dua tahun dari rencana pembangunan normalisasi kali, Hok,” demikian Andi Sinuling dem ga.

Basuki Tjahja Purnama

Diusung Forum Peduli Jakarta Menjadi Bacagub DKI

Adhyaksa Dault Sebut Amanah, Tolak Kampanye Hitam Adhyaksa Dault mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik, ulama, atlet, tokoh masyarakat, aktivis, dan selebritis untuk maju sebagai calon gubernur DKI. ADHYAKSA Dault akhirnya menerima amanah sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Forum Peduli Jakarta (FPJ).

Salah satu inisiator FPJ, KH. Wahfiuddin, menegaskan bahwa masyarakat Indonesia, utamanya yang di Jakarta semakin matang dalam berdemokrasi dan sangat teliti memilih pemimpinnya.

“Kami sangat menyadari perkembangan ini, karenanya popularitas bukan satu-satunya alasan kami meminta Adhyaksa Dault maju sebagai Gubernur DKI, tetapi juga rekam jejaknya sejak lahir hingga sekarang ini,” kata dia, Minggu (20/9/2015).

Wahfiuddin menambahkan, acara ini bukanlah deklarasi calon Gubernur, namun lebih pada kegiatan apresiasi para tokoh dan warga Jakarta yang menginginkan Adhyaksa maju sebagai Calon Gubernur Jakarta 2017-2022.

Mengapa Adhyaksa Dault yang diajukan? Menurut Wahfiuddin, sosok Adhyaksa Da-

ult adalah pemimpin alternatif yang komplit sebagai pemimpin Gubernur DKI Jakarta. Selain memiliki rekam jejak yang bersih, Adhyaksa juga sosok yang bisa menjadi panutan dan contoh bagi generasi muda.

“Dan yang terpenting, sebagai mantan Ketua Umum KNPI sekaligus Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault juga memiliki pengalaman organisasi dan birokasi tingkat nasional yang mumpuni,” tutur dia.

Hadir dalam acara pendaulatan Forum Peduli Jakarta ini, antara lain, Marwah Daud Ibrahim, Hendardji Soepandji, Rahmat Gobel, Icuk Sugiarto, Cici Paramida, Tjatur Sapto Edi, Olivia Zaliyanti, Hariman Siregar, Muhardi, Ustadz Sambo, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Dalam forum ini juga ditampilkan video dukungan dari: Anggito Abimanyu, Arifin Ilham, Dude Herlino, Yenny Rachman, Ustadz Zaitun, dan lain-lain.

Usai didaulat, Adhyaksa

merasa terharu atas banyaknya dukungan dari sejumlah tokoh politik, ulama, atlet, tokoh masyarakat, aktivis, dan selebritis, kepadanya untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Dia mengaku berat menerima amanah tersebut. Ia menegaskan tak mengejar jabatan dan siap mengabdi untuk kemajuan Jakarta.

“Saya terima kedaulatan ini dengan catatan, kalau ada yang lebih baik dari saya, demi Alloh saya ikhlas asalkan sungguh-sungguh mau bangun Jakarta,” ujar Adhyaksa Dault di tempat yang sama.

Adhyaksa mengatakan, dirinya sudah lama menjabat sebagai birokrat. Dari Menpora, ketua KNPI hingga saat ini masih menjabat sebagai Kepala Kwarnas. Ia tak mencari jabatan, hanya akan mengabdi jika memang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Dan saya pikir saya juga takut hadis rasul. Ini amanah,” tutur Adhyaksa sambil tersedu.

Adhyaksa yang didukung oleh para mubalig, ulama dan artis ini menyatakan kesanggupannya untuk maju dalam Pilgub DKI. Ditanya soal kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ini, Adhyaksa mengatakan, Gubernur menjalankan pemerintahan dengan

Adhyaksa Dault

baik. Namun, lanjutnya, Ahok kurang dalam menjalin komunikasi, khususnya dengan badan legislatif. “Kalau Pak Ahok sudah baik. Tapi saya sendiri harus lebih baik dari Pak Ahok,” lanjutnya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menjelaskan, pembangunan sebuah daerah tidak mungkin berjalan tanpa ada komunikasi yang baik antara lembaga eksekutif dan

JCI Jakarta Harus jadi “Rumah Hebat” Anak Muda

Pengurus Local Board Organization Director (LBOD) JCI Jakarta 2016.

LOCAL Convention Junior Chamber International (JCI) Jakarta ke 27 di Hotel Balairung Matraman Jakarta Pusat, menghasilkan Local President yang baru untuk memimpin JCI Jakarta tahun 2016. M Hadi Nainggolan terpilih setelah mengungguli dua calon lainnya.

Kedua pesaing Hadi itu, yaitu Eka Rahmawati dan Budi Priyadarsani yang merupakan Executive Vice President tahun 2015.

Pemilihan Local President JCI Jakarta 2015 berlangsung akhir pekan lalu (19/9/2015) itu pun berjalan secara demokratis dan transparan. Acara Local Convention JCI Jakarta itu sebelumnya dimulai dengan “Public Speaking Series” dengan tema: “Public

Speaking in Community and Professional Living” yang diisi Trainer Zulfikar Priyatna.

Sebelumnya, Syafitri Pusparani selaku Local President JCI Jakarta 2015 menyampaikan tentang pengalaman pribadinya saat bergabung dengan JCI. “Hidup ini sangat singkat, kematian seseorang tidak bisa ditebak dan kapan saja itu bisa terjadi. Saya selaku dokter yang bertugas di IGD sering melihat langsung kejadian ini, dan disitulah saya berpikir hidup ini harus bisa mewariskan kebaikan, hidup ini harus ada kontribusi nyata untuk orang lain dan Alhamdulillah saya menemukan sarana untuk bisa berbuat dan menebar kebaikan itu melalui

JCI ini,” papar wanita yang kerap disapa Rani.

Dalam Local Convention JCI Jakarta ke 27 tersebut turut serta memberikan sambutan Mahendra Adi Negara selaku National Secretary Genaral JCI Indonesia, Herlin Parlindah Selaku Kepala Bidang Pembinaan Pemuda mewakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Alexander Tio selaku Past Nasional President JCI Indonesia tahun 2013.

Ikut hadir Syamsudin selaku Asisten Bidang Pembanguan Pemerintah DKI Jakarta mewakili Gubernur DKI Jakarta, serta para senator JCI, Past Local President JCI, senior dan member JCI Jakarta itu sendiri Pada akhir acara, M Hadi Nainggolan dalam sambutannya selaku Local President JCI Jakarta 2016 terpilih menyampaikan, JCI Jakarta harus mampu menjadi “Rumah Hebat” bagi anakanak muda Indonesia.

“JCI Jakarta harus menjadi lokomotif pengkaderan pemuda Indonesia, karena JCI itu sendiri adalah tempat berkumpul orangorang pilihan. Organisasi JCI Jakarta harus bisa menjadi organisasi yang mandiri, sesuai dengan taglinenya “ Cerdas, Mandiri, Berkarakter”,” tutupnya.

Dalam pemaparan visi misi sebelumnya, Hadi memaparkan di tahun 2016 JCI Jakarta bisa melakukan Roadshow di tiga Benua, dan JCI Jakarta bisa mengikuti Word Congress JCI di Kanazawa Jepang pada Novem licom ber 2015 mendatang.

legislatif. Selain itu, harus ada kemesraan antara pemimpin dan yang dipimpin.

Dikatakannya, jika lolos jadi calon gubernur ia meminta tim sukses tak melakukan kampanye hitam atau menjelek-jelekkan calon lain termasuk Ahok.

“Kita lurus, lempeng saja.

Kalau ada yang menjelek-jelekkan, bukan tim saya,” pungkasnya. mustika

Intel Kodam Jaya Gerebek Pabrik Kikil Olahan Berbahan Bahaya PETUGAS Intelkam Kodam Jaya melakukan penggerebekan sebuah home industri pembuat kikil di Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, karena diduga menggunakan zat kimia berbahaya.

“Dari hasil pengecekan yang kami lakukan, diduga cairan Hyprox TM 500 atau Hidrogen Peroksida (H20) digunakan untuk merendam kulit sapi kering menjadi kikil siap masak,” ujar Serka Jarot Santoso, petugas Intelkam Kodam Jaya, Rabu (23/9).

Menurut Serka Jarot, sampel bahan kimia yang ada di home industri itu dibawa petugas untuk di periksa di laboratorium BPOM. Tak hanya itu, temuan tersebut juga akan dikordinasikan kepada pihak berwenang lainnya.

Sementara itu, Sahudi pemilik home industri kikil itu mengatakan, penggunaan Hyprox untuk pengolahan kikilnya sudah dilakukan sejak awal dibukanya usaha tersebut, tahun 2011 lalu.

“Saya sudah biasa gunakan cairan itu (Hyprox), gak ada masalah kok. Malah saya sudah punya ijin dari kecamatan dan BPOM. Tapi saya tidak menggunakan formalin,” kata Sahudi kepada wartawan.

Dikatakannya, hasil produksi kikil yang direndam menggunakan Hyprox TM 500 sedianya dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah Tangerang.

Bahkan, Sahudi juga sempat mengatakan, bila bahan kimia yang digunakan itu di beli dari salah satu oknum anggota Mabes Polri berinisial Ryn. “Tangkap saja saya, toh saya juga dapetnya dari anggota Mabes Polri,” ka dka tanya.

JABAR SQUARE

11 Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

Airin dan Li Claudia Adu Pesona Merayu 1 Juta Warga Tangsel

CALON Walikota petahana Airin Rachmi Diany dipastikan harus berjuang keras meyakinkan warga Tangerang Selatan yang kini masuk dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pilkada Tangsel Desember mendatang, mencapai hampir satu juta suara

atau 939.674 suara DPS. Setidaknya selama masa kampanye, Airin harus bisa mengambil hati warga Tangsel untuk tetap mau dipimpinnya lagi.

Pasalnya, warga untuk berempati memilih kembali walikota cantik yang suaminya terseret kasus korupsi di KPK, termasuk juga kakak iparnya yang mantan Gubernur Banten Ratu Atut, bukan hal mudah.

Sementara lawan Airin, yakni Ikhsan-Li Claudia mulai berebut pesona pada saat Karnaval Pilkada 2015, Minggu (20/9/2015).

Kedua pasangan Walikota dan wakil Walikota itu dipastikan sama-sama “all out” memanfaatkan ruang publik yang disediakan KPU Kota

Calon walikota Tangsel Airin yang berwajah menawan, belakangan terus ditempel pesaingnya perempuan tangguh yang juga berwajah menawan.

Tangerang Selatan (Tangsel).

Airin yang dikenal sebagai calon walikota berwajah menawan belakangan terus ditempel pesaingnya perempuan tangguh yang juga berwajah menawan sang Srikandi berdarah Tionghoa Li Claudia asal Partai Gerindra yang dipasangkan dengan Calon Walikota Iksan.

Masing-masing pasangan calon pemimpin Tangsel itu bersama tim pemenangnya akan “merayu” empati public.

Adapun suara warga itu tersebar di tujuh Kecamatan dan 54 Kelurahan. Jumlah

DPS itu nantinya akan dicermati kembali oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Tangsel untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

“Kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU dibantu PPDP dan bekerja selama 36 hari. Para petugas tersebut melakukan penyocokan data pemilih dengan menyatat pemilih yang memenuhi syarat (MS), tapi belum terdaftar atau menyoret pemilih yang meninggal,” kata Ketua KPU Tangsel Muhammad Subhan.

Selain itu, lanjut Subhan, “Pindah domisili daerah lain,

berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri serta menyoret pemilih yang belum genap berusia 17 tahun atau sudah menikah, menyoret data pemilih dipastikan tidak ada keberadaanya, sedang dicabut hak piliknya serta pemilih yang bukan merupakan penduduk Tangsel berdasarkan identitas kependudukanya,” jelasnya di Tangerang Selatan.

Selanjutnya rekapitulasi hasil coklit yang dilakukan PPDP dari 15 Juli sampai 19 Agustus diserahkan pada PPS untuk selanjutnya dila-

kukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran hasil coklit PPDP paling lama tujuh hari.

Selanjutnya, PPS melakukan rekaputulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran selama tiga hari, dan diserahkan ke PPK untuk dilakukan rekaputulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah PPK masing masing selama dua hari untuk dilakukan rapat pleno terbuka.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis lalu (17/9/ 2015) melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2015 di Rumah Makan Telaga Seafood, BSD, Tangsel.

Rapat pleno dihadiri se-

jumlah pihak. Mulai dari perwakilan tim kampanye dan parpol pengusung dan pendukung calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota, TNI, Kepolisian, juga hadir para PPK ditingkat kecamatan dan pihak terkait lainya. hafidz mabrur

RUU Pekerjaan Sosial Masuk Prolegnas 2016

Ridwan Kamil

Sertifkat Green Building akan Jadi Syarat Pengajuan IMB PEMKOT Bandung sedang menggodog Peraturan Wali (Perwal) Kota terkait Green Bulding yang akan menjadi syarat mutlak untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Nantinya, setiap pengajuan IMB harus dilengkapi sertifikat tersebut.

Jika tidak, IMB tidak akan dikeluarkan.

“Intinya semua bangunan tidak akan dikasih IMB, sebelum menunjukkan dia lolos green bulding sertifikasi,” ujar Walikota Bandung Ridwan Kamil di Kampus ITB, Jalan Ganesha, Senin (21/9/2015).

Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, konsep Green Building diterapkan untuk menjaga energi di masa depan. Selain itu, agar Kota Bandung tetap sejuk meski pembangunan terus berjalan. “Keuntungannya adalah masa depan kita akan terjaga. Lebih hemat energi, tidak boros seperti sekarang. Oksigen juga tetap banyak karena banyak pohon. Dulu tidak ada ukuran sekarang dibuat ukurannya,” jelasnya.

Dalam perwal tersebut nantinya akan ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan itulah yang nantinya menjadi dasar syarat pembangunan di Kota Bandung.

“Ada belasan indikator, salah satunya menghemat energi listrik setinggi mungkin, kemudian penggunaan barang-barang lokal ketimbang barang import, mengurangi karbon footprint,” beber Emil.

Selain itu, yang terpenting untuk tetap memperhatikan lingkungan yakni memperbanyak penghijauan di atas bangunan dan sekelilingnya.

“Itu untuk menambah oksigen. Selain itu indikatornya termasuk pengolahan recycle air. (Perwal) Ini nantinya akan jadi perwal paling mendasar sehingga siapapun tahu kalau proyek di Bandung, kalau tidak lulus green building tidak akan saya kasih IMB,” tegasnya. arie

Dua paslon wali kota dan wakil wali kota Tangsel berpose bersama sebelum karnaval dimulai.

Warga Tangsel Sambut Karnaval Pilkada 2015 DALAM rangka memeriahkan Karnaval Pilkada 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel), ratusan kendaraan roda empat dari setiap pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) 2015 yang dihiasi dengan atribut Pilkada 2015 mewarnai sepanjang Jalan Raya Serpong, Minggu (20/09).

Karnaval yang memakai kendaraan setiap pasangan walikota ini dihiasi dengan atribut -atribut Pilkada seperti stiker beserta spanduk yang ada di setiap kendaraan paslon tersebut.

Tapi mereka juga memakai

kendaraan yang dibentuk dengan desain dan kreatif sejenis seni rupa seperti pada tim nomor urut 2 yang mengarak kandidatnya dengan kendaraan berbentuk kubah masjid.

Badrussalam, Ketua Pokja Kampanye KPU Kota Tangsel menyebutkan, terdapat 192 kendaraan roda empat yang mengikuti karnaval pada Pilkada 2015.

“Pada titik awal di Lapangan Tanah Merah terdapat 114 kendaraan yang mengikuti karnaval.

33 kendaraan dari setiap calon dan 15 dari penyelenggara dan sisanya di titik awal Lapangan Rempoa,” sebut Badrussalam sebelum melepas kendaraan pawai

di Lapangan Tanah Merah.

Diketahui, rute awal pasangan walikota tersebut dibagi menjadi 2 titik. Pertama Lapangan Rempoa yang terdiri dari 3 Kecamatan (Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang) dan 21 Kelurahan. Sementar, kedua terdiri 4 Kecamatan (Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu) dengan 33 Kelurahan. Kendaraan semuanya menuju ke satu lokasi yaitu Taman Tekno secara bersamaan.

Dalam perjalanannya, tampak pada tiap tim kandidat menyanyikan liel-liel kemenangan untuk para Paslonnya. hafidz mabrur

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini RUU tentang Pekerjaan Sosial sudah masuk dalam Prolegnas 2016.

Menurut dia, dari Undang-undang pemerintah daerah tahun 2014, peluang kepada para pekerja sosial dan seluruh segmen terkait, sebetulnya sudah ada.

Pekerjaan sosial tersebut masuk dalam enam layanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, perumahan, keamanan dan sosial.

“Kalau itu dilaksanakan, sebetulnya Pemda sudah harus menyiapkan berbagai macam instrumen terkait penyiapan stuktur, budget, renja dan RPJMD bahwa sosial itu masuk salah satu layanan dasar,” kata khofifah usai menghadiri wisuda 421 mahasiswa Magister Sains Terapan Pekerjaan Sosial Spesialis ke -7 dan Sarjana Sains Terapan Pekerjaan Sosial ke48 Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Bandung, di Gedung Sasana Budaya Genesa, Selasa (22/9/2015).

Namun menurut dia, hal itu belum tersosialisasikan dengan baik. Pihaknya berharap itu bisa tersosialisasikan bahwa sosial masuk layanan dasar. Dengan begitu, tidak ada lagi struktur yang digandengkan, seperti disnaker dan lainnya. “Harus ada single function, terlebih sosial masuk dalam enam layanan dasar,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengaku, Kemensos sudah menyampaikan hal ini ke Kemenkumham agar pekerjaan atau pekerja sosial nanti RUU nya masuk Prolegnas 2015. Namun ternyata saat itu yang diprioritaskan adalah RUU Disabilitas.

“Kami pun kembali menyampaikan agar masuk dalam prolegnas tahun 2016. Dan itu sudah masuk dalam kesimpulan rapat Kemensos dengan DPR RI bahwa RUU Peksos masuk pada RUU 2016,” jelasnya.

Jika regulasinya sudah tersedia semua, maka akan menjadi penguatan pekerjaan sosial, terlebih pada perspektif masyarakat tentang pekerjaan sosial. Sementara itu, kepada sarjana yang baru lulus, Khofifah meminta agar mempersiapkan diri dan mampu menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja, tertutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Selain itu, pekerja sosial pun perlu terus didukung kualitas pribadi yang memadai. Salah satunya melalui kemampuan soft skill pekerjaan sosial, kesiapan mental, dan jaringan. “Jadi, wisudawan sebagai calon pekerja sosial harus punya keyakinan dan kesungguhan untuk mempraktikan pekerjaan sosial secara profesional,” pungkasnya. arie

LKTKN Garut Desak Hasil Rotasi Pejabat Diumumkan

BPMT Garut Bantah Keluarkan Izin bagi 16 Minimarket

LEMBAGA Komitmen Team Komite Nasional (LKTKN) Garut, mendesak Panitia Seleksi (Pansel) rotasi dan mutasi jabatan Eselon II, harus terbuka pada publik, terkait hasil seleksi yang diikuti oleh para pejabat yang akan mengisi jabatan. Hal ini dilakukan agar ada keterbukaan dalam proses seleksinya, yang dimana publik juga bisa ikut memberikan penilaian.

“Jangan sampai proses rotasi dan mutasi Eselon II tak ubahnya mainan belaka,” jelas Andri Rahmadani, Ketua LKTKN Garut, Minggu (20/9/2015).

Menurutnya, dengan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel), yang melibatkan tim akademisi dan pihak ASN, merupakan salah satu langkah yang tepat. Dimana

KEPALA Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT), Kabupaten Garut, Jawa Barat, Zat zat Munazat, mengungkapkan, selama tahun 2015, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pendirian minimarket.

Adapun 16 minimarket yang kini tengah dibangun, perijinannya belum kelar karena administrasi yang belum lengkap. Namun, ternyata mereka tetap beroperasi.

Menanggapi hal ini, Zat zat mengaku sudah memberikan surat teguran.

“Tapi tidak pernah digubris. Kita juga akan kenakan denda sesuai dengan IMB-nya,” katanya, Senin (21/9/2015).

Diakuinya, untuk mengetahui berapa jumlah minimarekt ilegal, pihaknya tengah menunggu hasil laporan dari masing-masing Kecamatan. Dimana yang mengetahui lebih

selama ini dalam menempatkan para pejabat khususnya Eselon II, dapat sesuai dengan keinginan dan publik, serta didukung dengan kemampuan pejabat itu sendiri.

“Kami tidak mau kalau dalam menempatkan orang dilakukan asal-asalan, apalagi tidak ditunjang dengan kompentensinya.

Selama ini kerap banyak para pejabat merupakan orang titipan sekelompok tertentu,” tuturnya.

Dengan adanya tim seleksi sesuai dengan aturan ASN, tidak menutup kemungkinan tidak akan adanya titipan para penguasa. Asalkan tim tersebut bekerja sesuai dengan aturan.

Bahkan jika perlu sebelum dilakukan proses pelantikan Tim Pansel memberikan laporan

terlebih dahulu pada DPRD, yang nantinya mendapatkan persetujuan langsung dari DPRD Garut, khususnya Komisi A yang membidanginya.

“Mesti dipublikasikan hasil tim seleksi pada publik, hal ini dilakukan agar tidak ada timbul kecurigaan dari masyarakat Garut,” ingatnya.

Diakuinya, pihaknya juga menilai kalau tim seleksi hingga saat ini tengah menggodog dan melakukan seleksi. Namun dalam perjalanannya, tim tersebut tidak pernah menginformasikan, sejauh mana proses seleksinya.

“Kami juga menimbukkan tanda tanya besar, ada apa dengan tim pansel yang diketuai langsung oleh pihak ASN,” akunya. taufiq_akbar

jelasnya adalah pimpinan Kecamatan.

“Yang ada data di kami hanya ada 16 minimarket yang saat ini belum mengantongi ijin,” aku Zat Zat. Terkait belum adanya tindakan tegas dari pihak Pemerintah Garut, pihaknya juga telah melaporkan pada Penegak Perda dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). bahkan sudah membentuk tim khusus guna menangani permasalahan Mini Market yang illegal.

Sementara di tempat terpisah, Kepala Satpol PP Garut, Firman Karyadin, mengatakan, permasalahan banyaknya mini market yang tidak berijin belum ditutup. Hal ini terbentur dengan aturan Permendagri No 54, yang dimana dalam aturan tersebut menjelaskan dalam menindak minimarket ilegal mesti dilakukan secara tahap, yakni tahap Non Yustisi dan Yustisi.

Non Yustisi adalah tindakan berupa peringatan, mulai dari teguran sampai dengan peringatan setelah tahapan tersebut dilakukan baru masuk pada tahap Yustisi. “Dimana tindakan Yustisi ditangani langsung oleh pihak PPNS,” jelasnya.

Dijelaskannya, memang dalam menindak minimarket bodong ini mesti berhati-hati, jangan sampai menjadi buah simalakama buat Pemda Garut. Saat ini sudah memasuki tahap Yustisi, dan tim tengah melakukan penyelidikan.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Mini Market yang bodong bisa segera ditutup,” ujarnya.

Diakuinya, dalam proses penutupan minimarket, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Garut. Hal ini dilakukan atas dasar aturan penindakan. taufiq_akbar www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

P-APBD Terancam Hangus, Ketua DPRD Kediri Ogah Disalahkan KETUA DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunon tak mau disalahkan oleh publik jika pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2015 kembali tertunda akibat belum ditanda tangani oleh dua wakil ketua DPRD. yakni Wara Reni S. Pramana (PDIP) dan Oing Abdul Muid Shohib (PKB).

Akibat belum disahkannya P-APBD ini, beberapa SKPD terancam tidak bisa me-

laksanakan kegiatan.

Yunon mengatakan, bahwa pihaknya sudah dua kali ini mengirim pengaajuan P-APBD ke Gubernur Jawa Timur untuk disetujui. Pengajuan pertama ditolak karena tidak ada tanda tangan dua Wakil ketua DPRD, yakni Wara Reni S. Pramana (PDIP) dan Oing Abdul Muid Shohib (PKB).

“Sudah dua kali ini kami mengirim ke propinsi yang pertama dikembalikan. Hari ini sudah kami kirim kembali

ke propinsi juga tanpa ada tanda tangan wakil ketua dewan,” ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD Kota Kediri, Jumat (25/09/2015).

Kholifi Yunon pun tidak tahu alasan Reni dan Oing Abdul Muid (Gus Muid) tidak mau menandatangani draf hasil P-APBD tersebut. “Saya sendiri kurang tahu alasanya mereka tidak mau menandatangani,” keluhnya.

Yunon berharap agar wakil ketua DPRD itu memberikan

penjelasan terkait dengan ketidaksanggupanya secara transparan agar semua jelas.

“Saya membuka sebebas-bebasnya anggota berpendapat.

Kalaupun tidak setuju, silahkan berikan penjelasan. Semua ini kan untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, jangka waktu persetujuan P APBD menunggu 14 hari lagi dari Gubernur dan idealnya anggaran P APBD berjalan mulai Juni

kemarin . “Hal terburuk yang terjadi 2015 ini anggaran PAPBD bisa tak terserap (hangus) dan langsung APBD 2016,” ujar Yunon.

Hingga berita ini diturunkan Reni dan Gus Muid belum bisa dikonfirmasi.

Diduga keduanya tidak bersedia mendandatangi PAPBD 2015 karena terkait dengan adanya pengajuan 27 mobil dinas untuk anggota dewan senilai Rp 6,7 miliar. andik kartika

Ketua DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunon.

Lalu Lintas Sempit dan Rawan Macet, Habiskan Dana Rp 888 Miliar

15 Jalan Provinsi Jawa Timur Dilebarkan 7 Meter

Petugas Reskrim Polres Madiun Kota menunjukkan barang bukti yang disita.

Polres Madiun Kota Bongkar Prostitusi Terselubung di Hotel KABAR Hotel Kharisma di Jl dr Soetomo, Madiun sebagai tempat ajang prostitusi terselubung ternyata bukan isapan jempol. Buktinya Sat Reskrim Polres Madiun Kota berhasil mengamankan lima wanita pekerja seks komersial (PSK) dari tempat tersebut.

Kelima PSK yang diamankan adalah ER (37) asal Kediri, HA (32) dan SN (24) asal Sukoharjo, Jawa Tengah, LT (24) asal, Klaten, Jawa Tengah, serta RR (37) asal Ponorogo, Jawa Timur.

Selain itu petugas Sat Reskrim Polres Madiun Kota juga mengamankan seorang karyawan Hotel Kharisma yang diduga bertindak sebagai mucikari, Anang Murtono (50) asal Takeran, Magetan.

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Tatang Panjaitan, mengatakan penggerebekan di Hotel Kharisma merupakan respon dari laporan masyarakat yang merasa resah karena tempat itu dijadikan ajang prostitusi terselubung. “Bermula dari laporan masyarakat, kami melakukan penyelidikan dan memang menemukan fakta-fakta ada prostitusi terselubung di hotel yang dimaksud,” kata AKP Tatang Panjaitan kepada Lensa Indonesia, Rabu (23/9/2015).

AKP Tatang Panjaitan menambahkan, modus operandi para PSK prostitusi terselubung di Hotel Kharisma ini adalah menyewa kamar hotel selama beberapa hari. Kemudian karyawan hotel menawarkan kepada tamu yang ingin layanan seks dengan tarif mulai Rp 300 ribu-Rp 700 ribu.

“Dari uang Rp 300 ribu itu, karyawan mendapat bagian Rp 80 ribu. Kelima wanita ini masih dijadikan saksi sedangkan mucikarinya langsung kami jerat dengan pasal 2 ayat (1) UURI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau pasal 506 KUHP. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara,” pungkas AKP Tatang Panjaitan.

Selain mengamankan PSK serta pegawai hotel, petugas Sat Reskrim Polres Madiun Kota berhasil mengamankan barang bukti puluhan bungkus kondom baru dan bekas pakai, handphone, KTP, krim pelumas, handuk, kunci kamar hotel, pil KB dan uang tunai sebesar Rp 1 juta. dhimaz_adi

Pelebaran jalan dari 5 meter menjadi 7 meter dimaksudkan untuk mengurangi umur jalan.

PEMPROV Jawa Timur lewat Dinas PU Bina Marga Jatim mulai melakukan pelebaran jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Sedikitnya ada 15 titik jalan yang kondisinya dinilai masih sempit

dan membutuhkan pelebaran.

Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Supaad, 15 titik jalan provinsi dilakukan pelebaran jalan sekitar 6-7 meter. “Mulai tahun ini pelebaran jalan kami lakukan hingga tujuh meter. Dan itu kami perkirakan bakal bisa menampung lalu lintas dua arah tanpa kemacetan lagi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (24/ 9/2015).

Menurutnya, saat ini masih banyak jalan provinsi yang lebarnya hanya sekitar 4-5

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Sayangnya, ke-15 titik jalan yang dilakukan pelebaran itu tidak bisa semua diselesaikan pada tahun ini.

Supaad menambahkan, dana yang dikelolanya tahun 2015 ini total keseluruhan hanya sebesar Rp 888 miliar dan jumlah tersebut sudah termasuk untuk pemeliharaan rutin berkala juga belanja pegawai.

“Karena keterbatasan anggaran kami lakukan secara bertahap, tentunya belum bisa selesai semua tahun ini,” imbuh pria yang juga mantan Kepala Dinas

PU Pengairan Jatim ini.

Diketahui, 15 jalan yang dilakukan pelebaran yaitu Raya Legundi, LamonganGedeg, Babat batas Jombang, Lamongan batas Mojokerto, Dengok-Pacitan dan Trenggalek-Dengok. Lainnya yakni jalan Tulungrejo-Pacet-Batu, Cangar-Pacet, Kejayan Tosari ke Bromo. Situbondo-Bondowoso, Bangkalan Sampang, Bangkalan Kota di Jalan Pertahanan, Bangkalan-Ketapang, serta Sumenep-Pantai Lombang. sarifa

Anggota DPRD Jatim Tabrak Motor Wartawan dan Ngamuk AKSI kurang simpatik dipertontonkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, Senin (21/09/2015).Anggota Komisi C tersebut mengamuk setelah menerobos rambu Verboden (rambu-rambu lalu lintas dilarang masuk) dan menyenggol motor milik wartawan.

Kejadian itu bermula saat Sahat yang mengendarai Toyota Camry Hitam L 10 BS dari Jl Indarapura masuk ke gedung DPRD Jawa Timur lewat pintu keluar terpampang rambu Verboden.

Setelah berada di lorong belakang gedung dewan, lalu Sahat memutar mobilnya. Namun saat mundur, mobil pria tambun tersebut malah menabrak motor milik Joko Hermanto, wartawan TVRI yang terparkir di depan kantin.

Namun bukan meminta maaaf, Sahat malah marah ke-

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.

pada para wartawan dengan menyebut bahwa tempat itu bukan untuk parkir motor. “Ini bukan tempat parkir motor.

Nanti akan saya suruh Sekwan untuk memberantas semua,” ucapnya dengan suara keras.

Melihat Sahat yang menunjukkan sikap arogan, beberapa wartawan yang ada di tempat kejadian pun menyinggung soal mobil Sahat yang menerobos rambu Verboden.

Ditanya seperti itu, Sahat ma-

lah semakin naik pitam. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini mengatakan bawa anggota dewan berhak lewat mana saja, tak terkecuali saat mobilnya masuk gedung DPRD melalui pintu keluar.

“Melanggar tidak masalah.

Itu hak anggota dewan,” ucap Sahat dengan ketus dan tampak arogan.

Ia juga membentak para awak media dan mempersilahkan untuk mem-blow up kejadian tersebut. “Silahkan kalian tulis yang besar. Ini tidak akan berpengaruh terhadap saya dan partai, karena ini masalah kecil,” tantangnya.

Namun, esoknya Sahat meralat telah bersikap kasar terhadap wartawan. Sahat menyebut, kejadian tersebut hanya kesalahpahaman saja. Ia tak membantah saat itu berbicara meledak-ledak sehingga terlihat seperti orang emo-

si. Tapi kata dia, gaya berbicara seperti itu sudah menjadi ciri khasnya.

“Wartawan yang motornya kesenggol mobil saya itu bukan wartawan DPR kan? Kalau wartawan yang nge-pos di DPRD pastinya pastinya kenal saya dan tahu saya ini kalau bicara suaranya keras. Maklumlah orang Medan. Saya kalau marah malah diam, nggak bicara,” kata Sahat saat menghubungi lensaindonesia.com untuk mengklarifikasi, Selasa (22/09/2015).

“Sekali lagi hanya salah paham saja. Saya juga tidak mengamuk seperti yang ditulis media. Karena suara saya keras. Malah sebagai pertanggung jawaban, setelah rapat, melaui asisten saya kasih uang Rp 1 juta kepada wartawan itu untuk biaya servis motornya barang kali ada kerusakan,” pungkasnya. rofik

DPRD Nganjuk Usulkan CV Arssimuru di-Blacklist

Peringati Hari Tani, Ratusan Massa SPI Turun ke Jalan MEMPERINGATI hari tani nasional, ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Cabang Ponorogo menggelar aksi dengan demontrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo, Selasa (22/09/2015).

Dengan membawa sejumlah poster, spanduk konvoi sepeda motor dan seperangkat sound system silih berganti dari masing-masing perwakilan kecamatan melakukan orasi didepan gedung DPRD Ponorogo.

“Kita turun ke jalan ini adalah untuk mengawal program Nawacita. Karena ini berpihak pada petani kita menuntut agar segera terwujud,” ucap Sekretaris SPI Cabang Ponorogo Daroini.

Menurutnya, Nawacita pada butir kelima menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan program Indonesia Sejahtera dengan

meter. Dengan jalan selebar 45 meter kepadatan lalu lintas khususnya yang dilalui dua arah terlalu sempit dan rawan macet.

“Jika lebar jalan hanya empat atau lima meter, maka jalan yang dilintasi roda kendaraan hanyalah satu lajur saja dan pada titik yang sama. Itu akan mengurangi umur jalan.

Dengan dilebarkan jadi tujuh meter, maka penggunaan jalan tak tetap di satu titik lajur dan tentu mampu meningkatkan umur jalan,” bebernya.

Petani unjuk rasa di depan kantor DPRD Ponorogo.

mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar.

Misi yang dijabarkan secara implementatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menegaskan untuk pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani.

Untuk itu, SPI Cabang Ponorogo juga melakukan tuntutan dengam memastikan bahwa visi-misi Jokowi terkait pembaruan agraria, kedaulatan pangan dan me-

ningkatkan kesejahteraan petani diterjemahkan sepenuhnya ke dalam RPJMN yang akan menjadi panduan kerja pemerintah selama lima tahun ke depan.

“Kami menuntut adanya reformasi agraria, petani gurem mendapatkan lahan garapan, dan tata kelola pupuk,” ucapnya.

Dalam mengakomodir aspirasi masa, DPRD Ponorogo kemudian mempersilahkan kepada perwakilan SPI untuk masuk dan mengikuti audensi bersama DPRD yang diwakili wakil ketua DPRD Ponorogo Anik Suharto dan Slamet Haryanto. arso

ANGGOTA Komisi C DPRD Nganjuk, Fauzi Irwana di pertengahan tahun masa pengerjaan proyek selalu melakukan pemantauan langsung ke lapangan terkait pengerjaan proyek yang dilakukan para kontraktor di Nganjuk.

Dari hasil pantauan, Fauzi Irwana dengan tegas akan mengusulkan blacklist terhadap kontraktor di Nganjuk. Kontraktor tersebut yakni CV Arsimuru yang dikomandani H, Jayen beralamat di Kecamatan Baron, Nganjuk.

“Kontraktor itu akan kami usulkan untuk di-blacklist, otomatis tahun depan tak akan dapat proyek. Beberapa titik yang dikerjakan tak tuntas. Bahkan ada yang belum dikerjakan sama sekali,” ujar Fauzi ketika dihubungi wartawan, Kamis (24/ 9) dengan nada kecewa.

Proyek yang dikerjakan kontraktor tersebut di antara-

nya proyek di halaman Gedung DPRD Nganjuk Jalan dan Polindes di beberapa titik proyek dalam beberapa paket. Dengan adanya kontraktor yang diblacklist tersebut, Fauzi berharap tidak akan terulang.

Sementara itu, Ketua LSM Alkatras Joko Sabdono, mengaku sangat mendukung tindakan DPRD Nganjuk dengan memberi catatan hitam terhadap kontraktor nakal yang dalam pengerjaan proyek tidak tepat waktu.

Menurut Joko Sabdono, perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek tidak tepat waktu alias bermasalah tersebut harus diberi sanksi oleh Pemkab Nganjuk, karena hasil kerjanya terbukti merugikan masyarakat.

“Seharusnya hasil proyek tersebut bisa dinikmati masyarakat. Karena proyek tidak selesai tidak bisa dimanfaatkan, dan ini tentu sangat merugikan.

Untuk itu kami sangat mendukung pernyataan Ketua Komisi C yang akan memberi sanksi kepada kontraktor nakal tersebut,” ujarnya.

Data LSM Alkatras, sedikitnya ada 11 proyek yang berada di Nganjuk ini merugikan masyarakat. Untuk itu ia mengaku sangat berterima kasih kepada Ketua Komisi C DPRD Nganjuk, Fauzi Irwana yang telah turun langsung ke lapangan mengecek realisasi proyek beberapa waktu lalu.

Selain menyoroti pengerjaan proyek dalam kesempatan yang sama joko Sabdono juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk juga diminta untuk segera melakukan reshuffle terhadap pejabat yang instansi dipimpinnya mendapat rapor merah.”Ini juga perlu dilakukan, agar program-program di dinas dan instansi bisa berjalan maksimal,” tegas Joko Sabdono. roy

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Hafidz Mabrur (Tangsel) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-11219467 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

Sejumlah PTT dan GTT yang mendatangi kantor DPRD Ponorogo.

Intensif Kurang, PTT dan GTT Lapor Ombudsman OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jawa timur memfasilitasi pertemuan antara pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Ponorogo dengan DPRD Kabupaten Ponorogo bersama dengan SKPD terkait di aula DPRD Ponorogo, Selasa (22/09).

Pertemuan digelar dalam rangka menindaklanjuti laporan yang masuk ke Ombudsman tentang sejumlah persoalan para PTT dan GTT, antara lain menyangkut honorarium pegawai di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Ponorogo yang dianggapnya sangat minim.

Miseri Effendi, Wakil Ketua DPRD Ponorogo mengatakan, “Sejumlah persoalan diharapkan bisa diselesaikan dengan baik, dengan hadirnya Ombusmand di Ponorogo. Antara lain terkait keinginan dari para tenaga honorer adanya bantuan keuangan atau insentif yang diambilkan dari APBD,” ucap Miseri.

Menurutnya selama ini masih menjadi keraguan bagi DPRD dan eksekutif, menyangkut pemberian insentif bagi PTT dan GTT. “Penjelasan dari Ombudsman akan memberikan pencerahan sehingga apa yang akan diputuskan oleh dewan bersama Pemkab soal insentif ini, tidak menyalahi aturan perundangan,” ucapnya.

Menanggapi hal itu DPRD bersama eksekutif siap untuk mengkonfirmasikan persoalan itu ke kementerian atau pejabat terkait di Jakarta, dengan mengajak serta perwakilan PTT dan GTT. Sementara itu Sulung Purnawibawa asisten Ombusmand perwakilan Jatim mengatakan, “Persoalan yang dialami di Ponorogo harus dikaji secara cermat,” ucap Sulung yang juga berasal dari Ponorogo ini.

Untuk itu ia menjanjikan akan mengkonsultasikan dengan kementerian yang berwenang. “Harus dikaji terlebih dahulu untuk melihat celah, penganggaran pembayaran GTT/PTT melalui APBD, kemudian menghitung kebutuhan riil anggaran untuk membayar PTT /GTT, Setelah itu mencari mekanisme yang tepat dalam penganggaran di APBD. Pada prinsipnya, keputusan yang dibuat harus memberikan rasa keadilan bagi semua,” tegasnya.

Terkait dengan itu Sekdakab Ponorogo Agus Pramono mengatakan, saat ini sebanyak 77 PTT/ GTT yang menjadi tangung jawab daerah. jumlah sebelumnya tercatat 2 ribu lebih. Sebagian besar mereka telah diangkat sebagai PNS. “Kalau ada PTT/ GTT baru yang diangkat kepala sekolah, itu menjadi tanggung jawab mereka, bukan daerah,” ucap keponakan gubernur Jatim Soekarwo ini. arso

Stok Obat RSUD Gambiran Kediri Sampai Akhir September DIPERKIRAKAN akhir bulan September, RSUD Gambiran Kota Kediri kehabisan stok obat-obatan serta oksigen yang diperuntukan bagi pasien yang berobat ke RSUD Gambiran. Pasalnya, pihak distributor menghentikan pasokan obat dan oksigen menyusul utang rumah sakit yang belum terbayar.

Direktur RSUD Gambiran dr.Fauzan Adima dalam keterangannya membenarkan terkait dengan menipisnya stok obat maupun oksigen RSUD. “Stok obat dan juga oksigen hanya cukup untuk akhir bulan September aja, karena pihak distributor menghentikan pengiriman,” ungkap Fauzan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (23/09/2015).

Ia membenarkan alasan penghentian adalah masih ada tunggakan obat dan oksigen. Fauzan mengatakan satu-satunya sumber dana adalah menunggu cairnya dana PAK 2015. Jelasnya, keterlambatan ini mengganggu pelayanan kepada pasien.

“Siapa yang akan disalahakan nanti kalau ada apa apanya dengan pasien,” tandas Fauzan.

Tak hanya RSUD, sejumlah satker sudah menjerit kehabisan anggaran. andikkartika

MEA Pintu Masuk Komunisme di Indonesia Pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dikhawatirkan akan menumbuhkembangkan paham komunisme di Indonesia.

KEKHAWATIR dirasakan banyak kalangan ketika MEA diberlakukan. Pegiat Lingkar Studi Pancasila ýBrawijaya (LSPB) menyebut pemberlakuan MEA bakal menjadi pintu masuk paham komunisme.

Tokoh LSPB, Kasim Adam mengatakan, bahwa ancaman ideologi komunis terhadap Pancasil bakal luar biasa.

Sebab, selama ini ancaman komunisme itu sudah masuk ke Indonesia.

“Mereka melakukan penyusupan secara halus lewat beragam cara dan aktivitas. Misalnya melalui simbol-simbol,” kata Kasim Adam saat menggelar diskusi bertajuk Ancaman Komunisme terhadap Pancasila di kampus Universitas Brawijaya Kota Malang, Kamis (24/09/2015).

Penyusupan ideologi komunis itu, menurut dia, mulai terlihat lewat kampanye simbol-simbol. Dicontohkan seperti simbol palu dan arit yang kini banyak dipakai di kaoskaos atau asessories lainnya.

“Simbol-simbol semacam itu bukan mustahil bakal men-

jadi aktivitas yang riil saat MEA diberlakukan nanti,” kata dia.

Alasannya, ketika MEA diberlakukan, semua orang asing bisa bebas keluar masuk Indonesia. Kondisi semacam itu bakal sangat berpengaruh terhadap masuknya kampanye ideologi komunis.

Itu mengingat, setiap orang asing terutama dari negaranegara Komunis seperti China akan leluasa berkomunikasi dan bergaul dengan bangsa Indonesia. Sehingga, masuknya pemahaman ideologi komunis juga bakal merajalela.

“Saya tidak yakin pekerja dari China nanti benar- benar hanya ingin datang untuk bekerja. Bisa jadi mereka juga akan menjadi misionaris paham komunisme,” ujar Kasim Adam.

Apalagi, terang dia, jika dilihat sejarah masuknya komunisme itu melalui dua jalur. Moskow-Jakarta, ChinaJakarta. Sehingga hal ini perlu dianalisis lebih lanjut dan mendalam.

Hal itu mengingat, kata dia, ideologi komunis itu sangat

Pegiat LSPB saat menggelar diskusi soal ancaman Komunisme di Kota Malang.

bertentangan dengan Pancasila. Sebab, selain tak mengakui Tuhan, ideologi tersebut tidak mengakui hak-hak pribadi.

“Jangan-jangan materi yang dipahami mereka bukan milik pribadi semata. Istri pun dianggap menjadi milik bersama,” kata Kasim Adam.

Makanya, kata dia, konsep

Karl Marx yang dilanjutkan Hegel dan sempat dikampanyekan Tan Malaka, Muso, Aidit serta lainnya harus dibendung dan diantisipasi. Caranya, kata dia, harus ada sosialisasi hasil identifikasi dari ciri ideologi komunis itu.

Karena itu, papar dia, jargon yang seolah terlihat kekinian dengan ide kesetaraan,

revolusioner, dan skeptisme terhadap agama harus diwaspadai. Gerakan penguatan pancasila harus mulai digagas kembali.

“Pelatihan terhadap pemahaman pancasila dihidupkan kembali. Sebab, perang ideologi itu lewat ilmu pengetahuan,” pungkasnya. aji_dewa_roisky

Warga Nganjuk Perlu Kawal Anggaran

Siswa sholat gaib di alun-alun Jombang.

Ratusan Siswa Sholat Ghaib di Alun-Alun Jombang RATUSAN siswa dari Lembaga Pendidikan Islam Terpadu (LDIT) Kabupaten Jombang, beserta para guru berkumpul di alun-alun Jombang, Jawa Timur, Jum’at (25/09/2015). Mereka berkumpul dalam rangka menggelar do’a untuk jamaah haji yang menjadi korban Tragedi Mina, Makkah, Arab Saudi.

Selain itu para guru dan siswa tersebut melakukan sholat ghaib untuk para korban.

“Sholat ghaib ini ditujukan kepada saudara kita yang mendapat musibah saat melakukan Jamaraat (melempar jumroh) di Mina. Kami juga turut berbela sungkawa terhadap para korban, semoga menjadi syuhada,” kata Suhartono Ketua

Yayasan LPIT Ar Ruhul Jadid.

Ia menambahkan sebagai sesama muslim, kita wajib mendoakan saudara yang mengalami musibah. Ini juga menjadi bagian dalam pendidikan terhadap peserta didik. Dengan mengajak murid untuk mendoakan jama’ah haji yang mendapat musibah tragedi Mina.

“Kami juga berdoa agar seluruh korban yang menderita luka-luka segera sembuh sehingga dapat kembali melakukan ibadah dan pulang berkumpul kembali dengan sanak famili,” tuturnya.

Usai berdo’a dan sholat ghaib, para siswa melakukan manasik haji dengan bimbingan para guru. Hal itu dilakukan un-

tuk menumbuhkan kemampuan dan keinginan untuk berhaji sejak dini. Diketahui, Kamis (24/9) pukul 08.00 waktu Arab Saudi, jamaah berdesakdesakkan tepat di Jalan 204 Mina. Insiden ini, menewaskan 753 jamaah haji. Sedangkan korban luka akibat peristiwa ini mencapai 863 orang.

Ini adalah insiden terdahsyat selama 25 tahun terakhir. Mengingatkan kembali peristiwa Mina 1990. Ketika itu, 1.426 jamaah haji meninggal di dalam terowongan Mina. Sebagian besarnya adalah jamaah asal Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Peristiwa ini dipicu tidak berfungsinya sistem sirkulasi udara. obi

APBD pemerintahan daerah Nganjuk dianggap sering tidak tepat sasaran. Akibatnya program-program pembangunan yang dibiayai dari anggaran tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi inilah yang kemudian membuat Ketua LSM LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia) Suryadi merasa prihatin. Mereka pun semangat untuk mengadakan rapat anggaran.

“Rapat anggaran sengaja diadakan untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif terhadap konseptual anggaran. Selama ini baik di Nganjuk sering kita temukan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, pemborosan,” ujar Suryadi, Kamis (24/9).

Rencana rapat anggaran akan dilaksanakan selama tiga bulan. Dalam satu bulan akan ada tiga pertemuan.

Untuk peserta kuliah, Suryadi mengatakan saat ini hanya untuk kalangan internal DPRD. Jumlahnya sekitar 40 orang. Suryadi mengatakan, jika rapat tersebut berhasil, tidak menutup kemungkinan rapat tersebut akan dibuka untuk kalangan luar.

Harapannya, masyarakat bisa ikut mengawasi proses pembuatan anggaran. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan anggaran, Suryadi yakin transparansi dan efisiensi anggaran bisa terwujud.

“Anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat harus dikawal sejak proses pembuatan hingga aplikasinya.

Kita melihat pembuatan dan pelaksanaan anggaran banyak terjadi pemborosan. Dalam rapat, kita akan melihat dimana sebenarnya titik lemah anggaran kita,” terang Suryadi.

“Kita akan komparasikan masing-masing anggaran dari daerah-daerah, kita akan lihat dimana titik lemahnya. Selain kita bahas di tataran konseptual teoritik, kita juga akan lihat langsung seperti apa sih alokasi anggaran, apakah sudah dialamatkan dengan benar untuk sebesar-besar kebutuhan rakyat,” imbuhnya.

Suryadi mengatakan setelah rapat - rapat anggaran selesai, ke depan DPRD akan mendirikan pengawasan anggaran. “Mungkin dengan adanya wadah tersebut, pengkritisan terhadap kebijakan anggaran diharapkan bisa terus, “ pungkasnya. catur

Kongres Fatayat NU Surabaya jadikan Anggia Ermarini Sebagai Ketua Umum KONGRES Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) 2015 yang digelar di Surabaya telah menghasilkan jabatan Ketua Umum (Ketum) baru periode 2015-2020, yakni Anggia Ermarini. Keputusan tersebut didapat setelah pemilihan Ketum secara aklamasi di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (21/9/2015).

Anggia terpilih melalui keputusan sidang pleno terakhir.

Anggia Ermarini mengatakan proses pemilihan yang berjalan dengan lancar, bukti bahwa musyawarah tetap menjadi jalan demokrasi terbaik. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan

yang diamanahkan kepadanya.

“Tugas Fatayat NU ke depan di tengah masyarakat masih akan mengawal kepentingan perempuan di berbagai aspek. Mulai dari menekan angka kekarasan anak dan perempuan, kemandirian ekonomi, peningkatan kesehatan reproduksi dan penguatan kapasitas perempuan di bidang sosial, juga politik dan pemerintahan,” katanya.

Ia mengaku akan terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi kader-kader Fatayat NU hingga tingkatan ranting anak cabang di desa-desa atau kelurahan. Gerakan perubahan, menurutnya, dapat

dimulai dan diperankan oleh perempuan, khususnya dalam halhal yang terkait dengan kesejahteraan perempuan.

Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya menyatakan akan segera menyusun kepengurusan baru dan percepatan program. Selain itu, juga akan menjalin silaturrahmi dan komunikasi yang baik tidak hanya di tataran pusat namun juga di daerah. “Saya tidak bisa sendiri untuk membangun Fatayat NU. Saya perlu tim kerja yang solid berkualitas dedikasi dan komitmen mengembangkan fatayat. Fatayat NU telah mencoba membangun grand

design fatayat selama 25 tahun akan datang,” terang Anggia Ermarini.

Sebelumnya, Anggia Ermarini menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Fatayat NU bersama Ida Fauziyah sebagai Ketua Umum Fatayat periode 2010-2015. Selain Anggia, sempat muncul nama Irma Muthoharoh dan Margaret Aliyatul Maimunah yang akan meramaikan bursa pemilihan Ketum Fatayat.

Irma merupakan aktivis perempuan NU yang pernah menjabat Ketua Korpri masa Khidmat 20112013. Sementara Margaret Aliyatul Maimunah adalah mantan Ketum PP IPPNU. sarifa

Ketum Fatayat NU 2015 yang baru terpilih, Anggia Ermarini (dua dari kanan).

www.lensaindonesia.com

14

BERANDA DAERAH

Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

Petani Nganjuk Waspadai Serangan Jamur Padi PETANI padi di wilayah Kabupaten Nganjuk diimbau mewaspadai curah hujan yang terjadi saat ini. Tingginya curah hujan disertai angin kencang, bisa menimbulkan serangan jamur pada tanaman padi tersebut.

“Untuk mencegah serangan jamur dan tungro, petani diimbau menanam padi tahan terhadap serangan hama, terutama serangan tungro,” ujar Kepala Dinas Petanian dan Perkebunan melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan Agus Soebagijo, Kamis (24/ 9) ketika dihubungi Lensa Indonesia.

Menurutnya, usaha pertanian padi pada musim tanam kali ini, tidak ada masalah berarti. Hanya saja, rendahnya curah hujan yang terjadi saat ini harus diwaspadai, terutama serangan jamur dan hama penyakit. Caranya, petani harus menghindari areal sawah yang terdapat sekam padi yang terkena air, dalam waktu relatif lama. Selain itu, katanya, Dinas Pertanian sudah menyalurkan obat-obatan untuk menangkal serangan hama penyakit.

“Dengan persediaan obat-obatan, bisa dimanfaatkan jika sewaktu-waktu ada serangan penyakit,” ujarnya.

Sedangkan genangan air di areal tanaman padi, cukup dua jam dan selanjutnya segera dibuang. Kalau air menggenang lama, akan mengganggu pertumbuhan akar dan merangsang beberapa penyakit pada tanaman. Petani juga dianjurkan mengatur jarak tanaman.

Jarak tanaman padi yang paling baik, antara 10 X 20 cm, setiap tiga hingga empat baris terdapat tempat longgar sekitar 40 cm.

Barisan tanaman mengikuti arah sinar matahari, maka menyerupai rel kereta api. Itu bisa mengurangi kelembaban, dan serangan hama tikus, karena hama sri pengerat itu suka udara lembab.

Calon Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno saat bertemu dengan sejumlah kelompok tani.

Pasangan Harmas Tolak Impor Beras PASANGAN Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kediri Haryanti Sutrisno-Masykuri (Harmas) mendukung program nasional Swasembada Pangan.

Bagi Harmas, petensi pertanian di Indonesia, khususnya Kabupaten Kediri sampai saat ini tidak mengalami kendala. Kesimpulan itu didapat dari jaring aspirasi dari masyarakat petani yang dilakukan selama ini.

“Selama ini kami menampung aspirasi dari masyarakat yang umumnya petani. Kebutuhan pangan, khususnya beras dapat dipenuhi, tentunya hal itu bisa ditempuh dengan pendampingan dan sosialisasi tentang pertanian yang tepat. Kami memiliki slogan Swasembada pangan dan tolak Beras Impor,” kata Sulkani, juru bicara Tim Pemenangan HARMAS saat mendampingi Haryanti Sutrisno-Masykuri dalam acara ‘Serap Aspirasi dengan sejumlah Kelompok Tani”, Rabu (23/09/2015).

Sulkani mengatakan, salah satu misi Harmas dalam meningkatkan perekonomian adalah meningatkan pendapatan petani di wilayah Kabupaten Kediri.

“Kuncinya adalah bagaimana petani dapat mengelola pertanian sesuai dengan formulasi yang benar. Kita akan aktif melakukan pendampingan dan sosialisasi tentang pemberian formulasi pupuk yang benar, antara pupuk kimia dan organik.

Itu adalah cara meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan sudah sejak lama kami lakukan. Hasilnya, awalnya hanya menghasilkan 8,3 ton beras per hektar, saat ini bisa mencapai 9,4 ton per hektar,” kata Sulkani.

Dalam kegiatan Serap Aspirasi dengan Kelompok Tani, Tim Pemenangan Harmas juga bertekad menstabilkan harga beras, dengan cara antara petani dan pembeli sama-sama untung. Progam ini dilakukan untuk menahan beras impor. Harapannya, akan menjadi swasembada beras sehingga harga tidak akan terlalu naik dan tidak akan terlalu turun tetapi stabil.

“Banyaknya beras impor yang masuk akan membuat harga beras semakin turun dan petani akan merugi,” tandasnya.

Sulkani menegaskan, untuk menahan produkproduk import, sehingga petani juga akan lebih diuntungkan, dengan banyaknya beras import yang masuk akan membuat harga beras semakin turun dan petani akan merugi.

Sesuai data, pada bulan Maret ini puncaknya panen padi diwilayah Kabupaten Kediri. Yakni, 17.

276 hektar dengan estimasi menghasilkan gabah 1.040.4462 kwintal, sementara pada bulan Januari 1.242, Februari 3.480 dan bulan April 6612 hektar.

Dari 26 Kecamatan, paling banyak penghasil padi berada diwilayah Kecamatan Puwoasri dengan andik kartika luas lahan 2.530 hektar.

Gubernur Jatim: Jeruk Impor Asal China Bisa Sebabkan Impotensi GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo meminta masyarakat mewaspadai konsumsi buah impor khususnya jeruk dari China. Pasalnya buah impor mengandung banyak bahan pengawet yang bisa membahayakan kesehatan.

“Khususnya buah impor jenis jeruk dari China, saya anjurkan jangan dikonsumsi. Bahan pengawetnya banyak sekali, apalagi hingga berbulanbulan buahnya gak busuk. Jelas itu berbahaya,” katanya, Selasa (22/9/ 2015).

Gubernur Jatim dua periode ini menyarankan agar masyarakat beralih ke produk buah-buahan lokal. Selain membantu para petani lokal, buah-

nya juga tak mengandung pengawet sehingga aman bagi kesehatan.

“Jika masyarakat terus mengkonsumsi buah impor, dampaknya gak bagus untuk kesehatan dan bisa menyebabkan impotensi, hati hingga ginjal,” sambung Soekarwo menegaskan.

Diketahui, jeruk impor yang kebanyakan masuk ke Jatim asal Cina mengandung unsur lilin yang membahayakan organ vital di dalam tubuh. Kulit dan buahnya akan terus terlihat bagus meskipun telah diedarkan lama hingga berbulan-bulan.

Terpisah, Kepala Badan Kajian dan Informasi Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, Ratna Khatulistiani, menambahkan masyarakat harus waspada dengan maraknya buah berlapis lilin yang beredar di pasaran. Pasalnya, keberadaan buah impor yang masuk belum terpantau menyeluruh. Jika salah memilih, mengkonsumsi buah tersebut justru akan membahayakan kesehatan.

“Lihat bahannya kalau yang untuk teknis atau untuk sehari-hari itu jelas membahayakan,” kata Ratna.

Dia mengatakan, pengawet yang mengandung lilin teknis bisa membahayakan organ vital di dalam tubuh, seperti hati dan ginjal.

Soekarwo

“Karena kedua organ itu sangat rentan dengan logam berat yang terkandung dalam zat pengawet,” sarifa pungkasnya.

Camat Mantup Selewengkan Dana SKPD Kecamatan?

Dana belanja langsung SKPD Kecamatan Mantup yang tersalurkan hanya 30 persen.

Sisanya, diduga masuk kantong pribadi camat dan untuk memenuhi setoran ke Kabupaten Lamongan.

BERDASARKAN Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan No.6 Th 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2015, seluruh SKPD Kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan mendapatkan kucuran dana operasional hingga miliaran.

Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten tersebut mestinya dipergunakan untuk membiayai kegiatan SKPD Kecamatan dalam rangka memperlancar roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Hal ini sesuai amanat Undang-undang Otonomi Daerah yang diimplementasikan melalui Keputusan Bupati Lamongan No.55 tahun 2001 tentang pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan bupati kepada camat.

Nah tahun ini, Kecamatan Mantup melalui APBD mendapat kucuran dana SKPD Kecamatan sebesar Rp.1.874.738.

300. Dana tersebut dianggarkan untuk belanja langsung dan tidak langsung. Dalam perincian, pos anggaran untuk belanja tidak jelas peruntukannya.

Ironsinya, pos anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.488.420.600, yang semestinya digunakan untuk biaya operasional fasilitasi program dan kegiatan di SKPD Kecamatan Mantup, diduga tidak sepenuhnya direalisasikan oleh camat setempat.

Di ini terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Camat Mantup selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana SKPD Kecamatan. Hal tersebut terlihat dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan hanya diketahui oleh camat dan bendahara saja saj. Sementara staf yang membidangi beberapa program dengan anggaran dana belanja langsung SKPD kecamatan justru tidak tahu adanya dana penunjang operasional tersebut.

Sumber Lensa Indonesia menyebut, dana belanja langsung SKPD Kecamatan Mantup yang tersalurkan hanya 30 persen. Sisanya, diduga masuk kantong pribadi camat dan untuk memenuhi setoran ke Kabupaten Lamongan.

Sumarno selaku Kasi Ekbang Kecamatan Mantup saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan Musrenbang Kecamatan mengaku hanya mendapat bantuan biaya dari Bappeda sebesar Rp.800.

000, sedang untuk kegiatan ini sebenarnya telah dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 5 juta, tapi tidak direalisasikan oleh camat setempat. Bahkan saat rapat biayanya diambilkan dari PNPM, ungkapnya.

Disinggung adanya dana stimulan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebesar Rp 70 juta, Sumarno selaku Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan tidak tahu.

Menurut dia yang menangani hal itu bendahara kecamatan.

Meski sebagai PPTK dia hanya diminta tanda tangan berkas saja, selebihnya bendahara dan camat yang mengelola.

Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mantup, Suparto, saat ditanya realisasi dana monitoring dan evaluasi APBD sebesar Rp 25 juta juga menyatakan tidak tahu. Kendati demikian Kasi Tapem telah mempercayakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Hani, pasalnya sejak awal pindah di Kecamatan Mantup, mantan Ka-UPT Disdik ini langsung mengundurkan diri dan tidak pernah masuk kerja.

“Saya tidak tahu terkait dana itu, tanyakan saja langsung pada Hani staf yang mewakili saya atau langsung ke camat dan bendahara kecamatan, bila perlu pak sekcam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dia mestinya tahu dan bertanggung jawab atas realisasi dan penggunaan dana tersebut,” tegas Parto.

Suprijanto selaku Kasi PMD saat dimintai keterangan terkait kegiatan yang sedang dan telah dilakukan dalam peningkatan peran serta kepemudaan, dengan entengnya dia menjelaskan bahwa tidak pernah melaksanakan kegiatan apapun dalam pembinaan organisasi kepemudaan. Bahkan adanya dana beserta jumlahnya pun dia tak tahu menahu. “Semua bendahara dan camat yang mengelola,” ujarnya.

Disinggung soal uang lembur, pria ini menjawab tak pernah ada uang lembur keculai hari libur ada rapat. “Kalau lembut dikasih Rp 50 ribu per hari,” imbuhnya.

Kasi Trantib Kecamatan Mantup, Moh.Yusuf saat ditanya soal dana keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar Rp 21.780.000, dia mengaku tidak pernah sekalipun terima dana operasional sebesar itu. “Saya tidak tahu apalagi menerima mas,” cetusnya pada Lensa Indonesia di kantornya.

Hal senada dikeluhkan staf kecamatan. Mereka mengeluh kesulitan memenuhi kebutuhan ATK. Beberapa staf kerap menunggu hasil jasa pelayanan masyarakat yang mengajukan legislasi surat menyurat maupun pengajuan ijin keramaian di kecamatan.

Meski hal ini dikategorikan pungli, para staf terpaksa melakukanya karena ketiadaan dana untuk beli kertas dan foto copy berkas yang diperlukan. Pada hal pos untuk belanja ATK dalam APBD untuk kecamatan Mantup dianggarkan Rp 90.500.000.

Anehnya dana tersebut tak pernah diberikan hingga triwulan ke-3. Lantas dikemanakan realisasi dana ATK SKPD

Kecamatan Mantup sebesar itu dan bagaimana pembuatan SPJnya. “Pasti fiktif,” tanya staf heran.

Menurut Sekertaris Kecamatan (Sekcam) Mantup, Hari Mulyono SH, Dana Program Pelayanan Administrasi perkantoran SKPD Kecamatan Mantup sebesar Rp 241.640.600 yang dianggarkan dalam APBD, Hari mengaku tidak tahu. “Yang jelas ada consensus untuk Persela yang diambilkan dari dana SKPD Kecamatan tersebut,” ungkapnya.

Bahkan untuk biaya cetak dan penggandaan acap kali diambilkan dari hasil pungli masyarakat yang melegalisir surat maupun mengajukan ijin keramain.

Disinggung adanya uang lembur bagi PNS di lingkup kecamatan, dengan wajah binggung sekcam menyatakan, “Uang lembur apa orang PNS sudah digaji, kok ada lemburan,” cetusnya.

Lebih lanjut dikatakan Hari, biaya perawatan gedung dan kantor kecamatan tahun ini dipergunakan untuk mengecat pager dan kantor. Kendati secara logika diketahui tidak transparan dan terkesan menutup-nutupi, pria paruh baya ini justru mengutarakan kehilangan kayunya akibat adanya proyek perbaikan di kantor Kecamatan Mantup yang dikerjakan oleh kontraktor.

Ditambahkan, untuk program pemberian dana stimulan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, menurut sekcam, itu yang tahu camat karena yang punya hak mutlak atas penempatan dana stimulan tersebut camat dan bendahara.

Khusus Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam APBD dianggarkan Rp 241.640.

600. Dari jumlah dana tersebut diperkirakan hanya terealisasi sebesar Rp 146.526.180, yang dipergunakan untuk bayar rekening listrik, telephone, pajak stnk mobil dinas camat dan jasa kebersihan serta bayar gaji tenaga honorer dan tenaga jaga malam. Selebihnya dipergunakan untuk belanja alat tulis

kantor (ATK) sebesar Rp 90.

500.000, untuk penggandaan (foto copy) sebesar Rp 33.006.

000, belanja makan minum rapat sebesar Rp 26.050.600, serta belanja alat listrik dan alat kebersihan kantor yang disinyalir tidak direalisasikan oleh camat.

Hal ini dibenarkan Kades Kedungbemebem Markiman.

Menurutnya, tiap kali rakor tingkat kecamatan hanya diberi air minum dan snack seadanya.

Padahal kades tahu betul hal tersebut ada dananya. Tapi dia enggan mengkritik kebijakan atasannya. Kendati demikian dia sangat berharap mendapat bantuan dana stimulan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, sebab wilayah desa yang dipimpinya lebih luas dibanding desa lain.

“Kalau prinsip pembangunan yang adil dan merata mestinya penerima dana stimulan ini digilir tiap tahun, dan luas wilayah desa yang harus mendapat skala prioritas. Jangan yang ada kedekatan secara emosional dengan camat saja yang dikasih proyek dari dana SKPD Kecamatan,” keluhnya.

Terpisah, Zubairi selaku Camat Mantup saat dimintai klarifikasi menyatakan, dana stimulan partisipasi masyarakat dalam membangun desa belum cair karena keterlambatan proses kelengkapan berkas yang diajukan bendahara. Zubairi maklum karena bendahara basic-nya seorang Satpol PP yang terpaksa ditunjuk sebagai bandahara kecamatan karena ketiadaan tenaga.

Terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Camat Mantup selama ini, pihak Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) berjanji akan segera melaporkan Camat Mantup.

Disampaikan Ketua LPAI Jatim, Sutikano kepada Lensaindonesia, “Ada dugaan kuat tindak korupsi yang dilakukan pihak Camat Mantup, seperti dana desa, dana SKPD 2015. Dalam waktu dekat kami segera melaporkan ke kejaksaan dengan bukti bukti yang kami punya,” katanya. tarno-alimuhtar

Petani Desak Pemerintah Jamin Harga Kedelai SEJUMLAH petani kedelai dari 8 kabupaten di Jawa Timur yang menjadi sentra penghasil kedelai mendesak pemerintah agar bisa memberikan jaminan harga kedelai hasil panennya.

Hal ini terungkap saat temu wicara kelompok tani kedelai di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (22/09/ 2015).

“Harga Pembelian Petani (HBP) yang diatur dalam Permendag Nomor 49/M DAG/ PER/7/2015) tetap dipermainkan tengkulak. Kami menginginkan harga dasar bukan HBP,” kata Sanyoto, petani kedelai dari Trenggalek.

Dalam Permendag tersebut diatur HBP kedelai petani ditetapkan Rp 7.700 per kilogram.

Namun di lapangan, para tengkulak atau perusahaan swasta lainnya membeli hanya dengan harga berkisar Rp5.000 Rp6.000 per kilogram.

Mujiantono, petani asal Nganjuk berharap pemerintah memberikan jaminan terhadap harga kedelai saat musim panen.

Tanpa kebijakan tersebut, ia mengungkapkan peningkatan produksi kedelai sulit tercapai.

“Kalau hasilnya sedikit petani tentu tidak mau (menanam kedelai). Kalau bisa, Bulog juga berani menyerap dengan baik,” tutur Mujiantono.

Terkait dengan masih rendahnya harga kedelai yang jauh dibawah HBP ini dibenarkan Direktur Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Maman Suherman. Selain itu dari total kebutuhan 2,5 juta ton per tahun, baru 30% saja yang dipenuhi petani dalam negeri.

“Salah satu kendalanya karena tata niaga yang kurang baik,” ujar dia.

Karena itu, pihaknya berencana mengusulkan revisi peraturan tentang harga beli

kedelai petani sehingga Perum Bulog yang menyerap komoditas itu mampu menjual ke importir maupun produsen tahu-tempe.

“Perkembangan sekarang Bulog masih susah menjual kedelai yang dibeli dari petani.

Masih perlu payung hukum yang jelas dan tegas. Itu sedang kami usulkan sehingga petani memiliki kepastian ada yang menyerap produk pertaniannya,” ungkap Maman Suherman.

Harga yang diatur dalam Permendag 49/2015 tersebut berlaku mulai September hingga November mendatang. Tentu saja, kata dia, petani juga harus bisa memenuhi syarat yang ditentukan.

“Harga itu kan ada standarnya. Yaitu kadar air, butir pecah dan kadar kotornya. Dan harga itu sudah memperhitungkan ongkos produksi dan keuntungan petani. Setidaknya mereka laba 25% kok,” ujarnya. arso

Panen raya kedelai di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo Ponorogo.

www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

HOTEL

Keindahan Tempat Semedi

GAJAH MADA Di Madakaripura, Gajah Mada kecil ditempa berbagai ilmu yang membuatnya bisa menjadi Patih Mangkubumi handal di Kerajaan Majapahit.

Salah satu suasana kamar di Fame Gading Serpong.

Manjakan Diri di Fame Hotel Gading Serpong MUNGKIN Anda sudah penat dengan kesibukan dan pekerjaan yang memakan waktu bersama keluarga ataupun teman-teman. Untuk itu Fame Hotel Gading Serpong siap untuk memanjakan Anda, keluarga serta kerabat Anda. Hotel yang berlokasi di Tivoli District kav 3, Jl. Boulevard Gading Serpong, Tangerang ini menawarkan paket akhir pekan.

“Kami sudah mempersiapkan promo menarik untuk long weekend di bulan September ini. Promo yang kami tawarkan seperti Great Escape Package menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan akhir pekan panjang bersama keluarga ataupun teman-teman.”, Tutur Evriansyah, selaku Hotel Manager.

Jika Anda sedang merencanakan akhir pekan nanti, mungkin Fame Hotel Gading Serpong menjadi salah satu pilihan anda sebagai tempat beristirahat, namun dengan harga yang miring.

“Great Escape Package”, dengan hanya membayar Rp 350.000net/kamar/malam minimum dua malam anda dapat menginap di kamar Superior, dan menikmati sarapan dengan hidangan yang bervariatif untuk dua orang,”katanya.

Liburan juga tidak pas rasanya jika tidak rileks sejenak. Relakasi dengan pijatan tradisional tangan terapis akan membuat tubuh lebih rileks dan segar untuk menghadapi hari esok. Coba dengan in-room massage yang ada di hotel berbintang dua ini. Jangan khawatir anda akan mendapatkan diskon sebesar 20% untuk semua macam spa, massage, ataupun body polish. Dapatkan juga diskon 25% untuk laundry, hingga diskon 25% setiap makan dan minum di POP’s Resto dan nikmati semua fasilitas yang ada di Hotel naungan Parador Hotels & Resorts ini.

Sebagai tambahan lagi, Fame Hotel juga akan memberikan kupon “Wonderful Holiday” yang dimana akan di dapat oleh tamu setiap menginap minimal satu malam ataupun konsumsi sebesar Rp 150.000,-. Program Wonderful Holiday ini adalah program dimana setiap tamu mendapat kesempatan untuk berlibur gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Program ini akan terus berlangsung hingga 25 Desember 2015. “Promo ini berlaku mulai dari 24 September hingga 27 September 2015, jadi ajak keluarga dan kerabat untuk menghabiskan waktu di Fame Hotel Gading Serpong”, tutup Evriansyah. hafidz_mabrur

AIR Terjun Madakaripura dibuka pada tahun 1986, setelah dua bule (pria dan wanita) datang ke air terjun tersebut bersama anjing peliharaan mereka. Penasaran dengan apa yang mereka lakukan, warga setempat pun bertanya kepada dua bule itu tentang apa yang sebetulnya mereka cari.

Dua bule itu mengatakan bahwa ada air terjun indah di lokasi tersebut, yang sudah sejak lama diketahui warga sekitar sebagai grojokan. Informasi itu kemudian sampai ke telinga pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Air Terjun Madakaripura lantas dibangun sebagai salah satu obyek wisata di Kabupaten Probolinggo.

Menurut pengakuan Pak Suhardi, salah satu warga yang tinggal di sekitar Air Terjun Madakaripura, situs tersebut dianggap suci oleh masyarakat Tengger yang menghuni kawasan Bromo. Oleh karena itu, dalam melaksanakan prosesi mendak tirta (mengambil air suci), yang menjadi prosesi awal dari upacara Yadnya Kasada, ma-

syarakat Tengger juga mengambil air di situ.

Selain Air Terjun Madakaripura, ada beberapa sumber air lain yang menjadi tempat dilakukannya mendak tirta (mengambil air suci), yakni sumber air di Gunung Widodaren dan sumber air di sekitar Pura Senduro Lumajang.

Air tersebut kemudian dibawa sebagai kelengkapan untuk menggelar upacara Yadnya Kasada di Pura Luhur Poten, yang berada di kaki Gunung Bromo.

Upacara Yadnya Kasada digelar pada hari-14 bulan Kasada menurut penanggalan Jawa. Sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Hyang Widhi dan para leluhur mereka (Joko Seger dan Roro Anteng), selama upacara berlangsung, masyarakat Tengger akan membuang uang, hewan ternak, sayuran, buahbuahan, dan sesajen ke kawah Gunung Bromo.

Yang menarik, air terjun Madakaripura yang berada di Desa Sapih, Kabupaten Probolinggo ini juga dikenal se-

bagai tempat pertapaan Gajah Mada. Di sini Gajah Mada dibesarkannya dari kecil hingga masa remaja.

“Sejak umur 7 tahun Gajah Mada sudah dibawa ke sini (Madakaripura) sama sang guru dan diangkat jadi anak dan murid.” ungkap Suhardi.

Selain itu, dirinya juga menyebutkan jika selama berada di kawasan Madakaripura, Gajah Mada kecil ditempa berbagai ilmu yang membuatnya bisa menjadi Patih Mangkubumi handal di Kerajaan Majapahit. “Selama 10 tahun di sini Gajah Mada dijejali dengan ilmu politik dan kanuragan.” tambahnya.

Dalam lontar Badad Gajah Maddha juga diceritakan, orangtua Gajah Mada, Ayahnya bernama Mpu Curadharmayogi dan ibunya bernama Patni Nuriratih yang menjadi pendeta harus lari hingga ke daerah dekat Gunung Semeru kala Patni mengandung Gajah Mada.

Hal ini karena dalam aturan yang berlaku untuk pendeta, keduanya dilarang untuk melakukan hubungan suami istri meski sudah berstatus nikah. Namun, perbuatan Hyang Brahma (Dewa Api) yang tergoda untuk bersetubuh dengan Patni, membuat Hyang Brahma berubah wujud

Air terjun Madakaripura.

menyerupai Curadharmayogi dan mendatangi Patni, di saat suaminya yang asli sedang pergi mencari air minum.

Kehamilan Patni seolah tamparan bagi Patni dan Curadharmayogi. Bagaimana tidak, keduanya sudah berjanji untuk meninggalkan kenikmatan dunia demi agama. Karena didorong rasa malu itulah keduanya memutuskan kabur ke hutan.

Pelarian mereka berakhir di dekat Gunung Semeru. Dari sana keduanya menuju ke arah Barat Daya, lalu sampai

di Desa Maddha. Si jabang bayi akhirnya melahirkan di sebuah balai agung di Desa Maddha pada tahun 1299.

Gajah Mada pun disebut menghabiskan waktu kecil hingga remajanya di Desa Mada dengan menjadikan Madakaripura sebagai salah satu tempat yang sering dikunjunginya.

Suhardi menyebutkan jika Gajah Mada bertahan di kawasan Madakaripura hingga berusia 17 tahun. Setelah itu barulah Gajah Mada pindah ke Maja Pahit. dzm/mer

KHAS KULINER

Asam Si Kuah Ikan Bikin Lidah Bergoyang KULINER Flores Timur adalah cermin dari hasil alamnya. Ikan laut, baik yang segar maupun kering, jagung, ubi-ubian, dan sayuran, seperti kelor atau jantung pisang, mewarnai wajah kuliner di ujung timur Pulau Flores.

Salah satunya, ikan kuah asam, menu populer di kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Menu ini dapat dijumpai di beberapa rumah makan di pusat kota. Salah satunya, di Rumah Makan Mas Gempar

yang berlokasi di satu sudut taman kota Larantuka.

Rumah Makan Mas Gempar sebenarnya semacam tenda kaki lima yang baru buka sore hingga malam hari.

Sebelah-menyebelah adalah para penjaja aneka kuliner lainnya, seperti bakso dan nasi goreng. Ikan yang biasa dijadikan bahan menu ikan kuah asam adalah ikan batu alias yang hidup di bebatuan, seperti kerapu dan kakap.

Yang terbaik tentu saja kerapu

yang juga menjadi favorit banyak orang.

Lidah segera saja terpikat pada kuah asam yang bersumber dari irisan belimbing wuluh. Kuah kuningnya yang encer, terasa gurih namun ringan. Penggunaan jahe membunuh rasa amis ikan. Kualitas ikan yang baru pagi hari ditangkap juga meminimalisir rasa amis yang muncul.

Sebagai gantinya, rasa daging ikan yang manis segar dan terasa kenyal menemani lid-

ah bergoyang.

Sayangnya, kerapu tidak selalu mudah didapat. Di saat musim angin besar, nelayan jarang mendapat kerapu. Bu Pardi, pemilik Rumah Makan Mas Gempar, pun harus sabar menjawab pelanggan yang kecewa karena kerapu tidak ada.

“Kalau sedang ada kerapu, saya bisa habis tiga ikan seukuran begini,” kata Bu Pardi sambil merentangkan kedua tangannya sejauh hampir semeter.

Dalam semalam, ia bisa melayani hingga 75 porsi ikan kuah asam. Ini belum lagi ikan bakar dengan bumbu yang lebih banyak mendapat pengaruh dari Jawa. Bu Pardi yang punya nama kecil Inah sebenarnya asli Cimahi, Jawa Barat. Ia sudah 25 tahun berjualan di Larantuka. Sejak kecil ia tinggal di kota itu karena ayahnya yang tentara ditugaskan di sana. Setelah menikah, ia kemudian membuka warung makan. mad/hkmp

DESTINASI

KOMPETISI

Mencicipi Teh Hijau di Pulau Jeju

Adu Nyali Makan Nasi Goreng Super Pedas ala Bisanta Bidakara

Hamparan pohon teh di Seogwangdawon, Jeju, Korea Selatan menjadi tempat wisata yang menyenangkan.

RASA green tea atau teh hijau pasti sudah tak asing lagi di telinga dan lidah generasi muda. Kandungan teh hijau bisa ditemukan di kopi, es krim, atau kue-kue. Namun, gimana rasanya ya menikmati aroma green tea di tengah kebun teh?

Sensasi sejuk, bau teh yang wangi, serta aroma wangi mewarnai kenikmatan makan dan minum di salah satu sisi Jeju-do atau Pulau Jeju, Korea Selatan. Hamparan pohon teh yang

menghijau dan rimbun mengundang kita untuk menikmati sejuknya di tengah-tengah daun teh. Apalagi, udara pegunungan di wilayah Seogwangdawon, Jeju, yang sejuk semakin asyik untuk dinikmati. Perkebunan teh itu milik grup perusahaan kosmetik asal Korea, AmorePacific, yang tahun ini memasuki usia 70 tahun.

Perusahaan kosmetik yang terkenal sampai ke luar Korea ini menggunakan green tea sebagai bahan dasar

kosmetik. Selain itu, mereka juga memiliki teh hijau merek Sulloc dengan berbagai macam bentuk dan rasa teh.

Seorang anggota staf AmorePacific yang bekerja di bagian perkebunan teh mengajari rombongan wisatawan memetik daun teh. Pucuk daun teh yang tidak mempunyai tunas kecil di batangnya boleh dipetik. Kalau masih ada tunas kecil, sayang sekali apabila dipetik karena tunas itu masih bisa bertumbuh.

Setelah puas mengelilingi kebun dan memetik daun teh, wisatawan berpindah ke Tea Stone. Sebuah bangunan kecil yang bisa membawa pengunjung mendapatkan pengalaman minum teh asli Pulau Jeju.

Ternyata, ritual minum teh itu asyik loh. Pengunjung bisa duduk di depan seperangkat alat minum teh. Pertama, air hangat dituangkan ke semua cangkir untuk membersihkan cangkir yang akan dipakai. Untuk membuat secangkir teh yang sedap, tak perlu air panas mendidih, cukup air hangat dengan temperatur 70 derajat celsius. Dengan air hangat, rasa teh tidak terlalu pahit.

Ada tiga macam teh yang disediakan, salah satunya Jeju Green Tea yang merupakan perpaduan daun teh hijau dan buah jeruk. Jeruk manis tanpa biji memang menjadi ikon Pulau Jeju yang berudara sejuk ini. komp_m

BISANTA Bidakara Hotel Surabaya ‘menantang’ para penikmat kuliner mengikuti “Eating Competition dengan menu Nasi Goreng Bromo”, Minggu (20/9/2015). Tak sembarangan, nasi goreng ala hotel ini sudah kesohor super pedas dan porsi jumbo.

Tantangan ini dijawab oleh 70 orang peserta yang ratarata penasaran dengan rasa nasi goreng Brommo tersebut. “Di antara mereka bahkan tidak suka dengan makanan pedas, tapi karena penasaran akhirnya mereka ikut,” kata Diar Listya, PRO Bisanta Bidakara Hotel Surabaya Lomba dimulai sejak pukul 09.00 dan terbagi dalam 6 gelombang. Peserta harus menghabiskan 500 gr porsi nasi goreng bromo dengan waktu maksimal 5 menit. Dari semua gelombang, 3 peserta dengan catatan waktu terbaik yang akan menjadi juaranya.

Arif Rahmat menjadi juara 1 dengan catatan waktu 2,24

Salah seorang peserta terlihat kepedasan saat memakan nasi goreng Bromo.

menit, disusul oleh Lukman Sukarno dengan catatan waktu 2,26 menit dan Willy 3,26 menit. Para juara mendapatkan hadiah uang tunai dan free menginap di Hotel Bisanta Bidakara Surabaya,. Juara 1 membawa pulang uang Rp 500.000, Juara 2 Rp 300.000 dan juara 3 Rp 200.000,-.

Sebelumnya, pendaftaran

dibuka dengan biaya hanya Rp 20.000,-/orang, peserta akan mendapatkan Free voucher makan “All You Can Eat” dan goody bag. Ada juga berbagai macam doorprize menarik yang bisa didapatkan peserta dengan mengikuti games-games seru diantaranya games mencari koin dalam kolam renang. sita

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 105/28 Sept - 04 Oktober 2015

WARGA SURABAYA, PILIH NO 1 ATAU NO 2?

Saat pengundian nomor urut, pasangan RasiyoLucy mendapat nomor urut satu. Sementara pasangan Risma-Whisnu dapat nomor urut dua.

PETAHANA Surabaya, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana akhirnya mendapatkan lawan dalam pemilihan kepala daerah Surabaya 2015. Pasangan calon Rasiyo-Lucy Kurniasari akhirnya ditetapkan memenuhi syarat, setelah KPU Surabaya membuka pendaftaran hingga tiga kali.

“Hasil verifikasi yang dilakukan KPU Surabaya menetapkan pasangan Rasiyo – Lucy Rahmawati memenuhi syarat,” kata Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin, Kamis (24/9/2015).

Paslon Rasiyo-Lucy pun dinyatakan MS berdasarkan surat keputusan KPU Kota Surabaya Nomor : 36/Kpts/KPU-Kota-014.

329945/2015 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Surabaya Tahun 2015.

Robiyan menerangkan, KPU Surabaya melakukan penelitian berkas hasil perbaikan dari paslon Rasiyo-Lucy sejak 20-23 September. Kemudian, KPU menggelar rapat pleno tertutup hingga dibuat berita acara. “Hasil keputusan ini hasil dari musyawarah mufakat, dan tidak ada voting dari lima komisioner,” kata Robiyan.

Sementara itu pada Jumat (25/ 9/2015), KPU Surabaya telah mengundi nomor urut kedua pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Surabaya. Pengundian ber-

langsung di lantai 3 Kantor KPU Surabaya, Jalan Adityawarman, Surabaya.

Untuk nomor urut satu didapat oleh pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari, yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Selanjutnya pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana mendapatkan nomor urut 2. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kedua pasangan calon hadir langsung dalam prosesi pengundian, dengan didampingi oleh sejumlah simpatisan masing-masing. Setelah mendapatkan nomor urut, masing-masing pasangan calon diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato politik.

Calon Walikota Surabaya Rasiyo mengungkapkan bahwa pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang menjadi rivalnya, merupakan dua orang yang dicintainya. “Yang saya cintai RismaWisnu dan yang saya sayangi Neng Lucy,” ucap Rasiyo saat berpidato usai pengundian nomor urut.

Pidato Rasiyo pun mengundang gelak tawa dari semua yang hadir di Kantor KPU Surabaya. Pada kesempatan ini, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tak lupa meminta doa restu kepada seluruh masyarakat Surabaya agar proses

Pasangan Rasiyo-Lucy mendapat nomor urut satu, dan Risma-Whisnu dapat nomor urut dua.

demokrasi di Indonesia berjalan lancar.

Rasiyo lantas bercerita sempat berdoa di makan Bung Tomo sebelum mengikuti proses pengundian

Risma-Whisnu Dipantau Khusus PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya pun berharap agar seluruh pasangan mengikuti aturan main yang ditentukan. Dan tim sukses diingatkan untuk tidak melakukan kegiatan kampanye selama masa tenang 3 hari setelah penetapan dari KPU Kota Surabaya.

“Kedua pasangan calon telah dinyatakan memenuhi syarat. Sehingga setelah ditetapkan dari KPU Surabaya, seluruh pasangan calon baik Tri Rismaharini-Wishnu Sakti Buana dan pasangan calon Rasiyo-Lucy Kurniasari, mulai pukul 11.00 WIB tanggal 24 sampai 26 September 2015 adalah masa tenang masa sebelum kampanye,” tambah anggota Panwaslu Kota Surabaya M Safwan.

Pernyataannya ini seolah menyindir pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari. Pasangan ini bahkan dianggap telah curi start karena sudah rajin menyapa calon pemilih. Salah satunya ketika Rasiyo menyambangi para sopir di Terminal Joyoboyo pekan lalu. Tak hanya itu, juga ada sejumlah stiker pasangan berjulukan “Serasi” ini.

Yah, setelah penetapan nomor urut oleh KPU, kedua pasangan calon dilarang melakukan kampanye hingga 26 September mendatang.

“Mulai saat ini tidak boleh kampanye.

Masa kampanye boleh dilakukan mulai 27 September sampai 5 Desember 2015,” terang Safwan.

Namun, Rasiyo sendiri kala itu sudah membantah bahwa dirinya curi start kampanye. Dia berdalih,

Risma-Whisnu dipantau secara khusus dalam Pilkada Surabaya 2015.

para sopir butuh jalan keluar dari masalah, salah satunya kendaraan angkot yang kerap tak lolos uji emisi. Selain itu, biaya uji emisi yang tinggi juga jadi kendala tersendiri.

“Sebenarnya hanya itu yang kami perbincangkan. Tidak ada unsur curi start kampanye. Murni inisiatif dari mereka. Perkara disitu ada penempelan stiker one way, itu juga inisiatif tim relawan pendukung yang setuju dengan ide-ide kami,” kata Rasiyo dalam cuitannya.

Selain itu, Panwaslu juga akan memantau khusus pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Surabaya Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana.

Alasannya, pasangan incumbent lebih berpotensi melakukan pelanggaran.

“Mulai hari ini, kami kawal mulai

tingkah laku, bahasanya. Akan kami kawal terus sampai berakhirnya masa jabatannya (Risma-Wisnu pada 28 September 2015),” lanjut Safwan.

Pemantauan juga dimaksudkan apakah pasangan petahana menggunakan fasilitas negara atau tidak. Incumbent bisa melakukan kampanye dengan syarat harus mengajukan cuti terlebih dahulu. Khusus untuk hari libur, tidak perlu cuti. “Kami akan ingatkan,” ucap Safwan.

Tentu saja, pengawasan tak hanya dilakukan kepada Risma-wisnu yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tetapi juga kepada pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). ian

Alat Peraga Kampanye Pilkada Surabaya Dibuat KPU PARTAI politik serta pendukung Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Surabaya pada Pilkada 9 Desember mendatang dilarang membuat sendiri alat peraga kampanye.

Pasalnya, seluruh alat peraga kampanye akan dibuat oleh KPU Surabaya.

Ketua Panwas Kota Surabaya, Wahyu Hariadi saat di gedung DPRD Surabaya, Senin (21/9/2015) mengatakan, berdasarkan PKPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, seluruh alat perga kampanye yang meliputi, baliho, spanduk, umbul-umbul dan videotron serta bahan kampanye akan dibuat oleh KPU. “Seluruh alat peraga kampanye akan dibuat KPU,” ujarnya.

Tak hanya itu, bahkan bagi yang membuat stiker dengan ukuran 10 x 5 cm, desainnya harus mendapatkan www.lensaindonesia.com

persetujuan KPU dan panwas.

“Yang boleh buat untuk paslon dan masyarakat hanya stiker kecil yang desainnya disetujui saja,” terangnya.

Wahyu menambahkan, apabila masyarakat membuat spanduk, baliho maupun umbul-umbul untuk paslon harus dimasukkan dalam sumbangan dana kampanye.

“Jika dibuat masyarakat masuk sumbangan dana kampanye dan harus sepengatahuan pasangan calon dan KPU,” tuturnya.

Wahyu mengatakan, untuk mengetahui seluruh alat peraga kampanye tersebut dibuat oleh KPU atau tidak, bisa diketahui dari logo KPU yang tercantum. “Panwas akan menurunkan paksa jika ada baliho tanpa ijin KPU,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, jumlah alat peraga kampanye yang disebar ke seluruh kawasan kota jumlahnya terbatas, untuk baliho hanya ada 5 unit untuk satu pasangan calon, sedangkan spanduk 20 unit.

“APK jumlahnya terbatas. Untuk spanduk jika ada 160 kelurahan tinggal mengalikan 20 spanduk,” ujarnya.

Sementara, penempatan alat peraga kampanye hingga saat ini belum ditentukan lokasinya. KPU Surabaya akan menggelar rapat terlebih dahulu bersama polres, panwas dan pemerintah kota.

“Penempatan akan ditentukan melalui rapat, tapai kalau bahan kampanye boleh disebar dimana ian saja,” pungkasnya.

nomor urut di Kantor KPU Surabaya. “Alhamdulillah usai sujud syukur dan berdoa di makam Bung Tomo, saya berdoa untuk dapat nomor satu. Ini kehendak Allah,

karena Allah suka nomor satu,” ungkap Rasiyo.

Nomor urut satu juga diartikan sebagai simbol dari harmonisasi bersama dengan Lucy Kurniasai.

Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini sepakat untuk menggunakan slogan “Serasi, Sejahteran ian bersama Rasiyo-Lucy”.

DPRD Surabaya Lakukan Pemotongan Hewan Qurban 1 Ekor Sapi MEMPERINGATI hari raya Idul Adha 1436 Hijriyah, DPRD kota Surabaya melakukan penyembelihan hewan qurban dengan memotong 1 ekor sapi. Pemotongan dilakukan di belakang kantor DPRD kota Surabaya di jl Yos Sudarso pukul 08.00 WIB. Ketua DPRD kota Surabaya, Ir. Armuji mengatakan, setelah melakukan proses pemotongan hewan qurban, rencananya daging tersebut akan langsung dibagikan ke seluruh pegawai dan karyawan di kalangan internal DPRD saja.

“Saat ini memang hanya 1 ekor sapi saja, tapi ini tentunya menjadi awal yang baik dan menjadi tradisi bagi teman-teman DPRD agar setiap tahunya diadakan tradisi ini,” ungkap Armuji, setelah melakukan proses pemotongan hewan qurban, Jumat (25/9/2015).

Politisi asal fraksi PDIP ini mengaku, kegiatan qurban ini memang sudah lama sudah tidak dibudidayakan lagi oleh kalangan DPRD kota

Surabaya sejak dirinya menjabat Ketua DPRD kota Surabaya pada periode 1999 – 2004.

“Ini hasil dari urunan semua teman-teman DPRD ya, meskipun terbilang hanya 1 ekor sapi saja , tapi yang saya harapkan kegiatan semacam ini bisa terlaksana setiap tahunya dan kalau bisa qurbanya bisa bertambah,” harapnya.

Pria yang sudah menjabat empat periode di DPRD kota Surabaya ini menambahkan, dirinya memaknai hari Idul Adha adalah sebuah kegiatan yang sifatnya bisa disebut dapat membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan makanan seperti daging.

“Yang penting kegiatan seperti ini bisa terlaksana setiap tahunya saya sangat bersyukur sekali. Ini juga tidak lepas dari apresiasai teman-teman anggota DPRD Surabaya yang ikut berpartisipasi untung memberikan sebagaian rezekinya untuk berqurban,” pungkasnya. adv/wan

Ketua DPRD kota Surabaya, Ir. Armuji memberikan daging sapi.

Pemotongan daging sapi di belakang gedung DPRD Surabaya.