Koran Lensa Indonesia Edisi 106

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 10 05 - 11 Oktober 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Para pembunuh Salim Kancil masih bisa tertawa. foto: repro

Kades Selok Awar-Awar Hariyono yang dianggap aktor intelektual.

KOMPOLNAS DUGA ADA OKNUM POLISI TERLIBAT Kapolri: Anggota Polri yang Lalai akan Ditindak

SALIM KANCIL DIBANTAI ORANG KEBAL HUKUM Kades Hariyono tidak bekerja sendirian. Ada orang penting di atasnya yang mengatur strategi mulai dari pertambangan ilegal sampai perencanaan pembunuhan terhadap Salim Kancil. Pasalnya, para pelaku sebelum membantai bilang kebal hukum.

SEBUAH revolusi umumnya membutuhkan ‘tumbal’. Dengan jatuhnya korban jiwa menjadi martir alias pemicu munculnya sebuah perlawanan terhadap sebuah ketidakadilan atau ketidakpuasan terhadap sebuah keadaan.

Hal ini pula sepertinya yang terjadi di Desa Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lu-

majang. Dua orang petani di desa itu yakni Tosan dan Salim Kancil menjadi korban keberingasan sekelompok manusia yang berbeda pendapat dengan mereka.

Tosan dan Salim Kancil selama ini dikenal keras menolak penambangan pasir liar di tepi pantai dekat tempat tinggal mereka. Alhasil, puluhan orang menjemput

keduanya dari rumah masingmasing, Sabtu (26/9) lalu.

Dengan beringas puluhan preman itu menganiaya keduanya dengan bersenjatakan golok, celurit dan senjata tumpul. Keduanya bahkan diseret dan dilindas dengan sepeda motor. Kabar yang berhembus menyebut, keduanya punya ilmu kebal. Sehingga sekitar 30 preman pro tambang pasir mengeroyok Salim Kancil secara membabi buta.

Menanggapi hal tersebut, salah satu rekan Kancil, Abdul Hamid menampik dugaan adanya ilmu hitam yang dipelajari Kancil.

“Enggak tahu itu keajaiban Allah. Semua yang punya kesaktian itu Allah. Karena tujuan kita bagus, bukan anarkis payungnya Allah.

Murni gerakan masyarakat anti tambang karena merusak lingkungan,” ujar Abdul Hamid saat ditemui di Desa Selok Awar-awar, Pasiran, Lumajang, Jawa Timur, Selasa (29/10).

Hal serupa juga terjadi pada Tosan. Dia diarak dari kediamannya oleh puluhan orang menuju lapangan bola di samping Balai Desa Selok Awar-awar. Dengan bengisnya Tosan pun sempat digilas oleh pelaku menggunakan motor beberapa kali. “Pak Tosan juga ukurannya mati. Dia dijamping (dilindas) sepeda, dipukul pacul tapi masih kuat,” terangnya.

Baca: Salim Kancil... Hal 7

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

PEMBANTAIAN aktivis tambang Salim Kancil oleh sekelompok preman di Desa Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada 26 September 2015, terkesan sangat sadis.

Kematian Salim Kancil rupanya karena suara kerasnya menolak penambangan pasir secara ilegal. Salim dan beberapa rekannya berulang kali menyuarakan penolakan hingga membuat beberapa orang gerah.

Singkat cerita, beberapa hari sebelum pembantaian di depan balai desa itu terjadi, warga sekitar sudah mendengar kabar yang menyebut akan ada pembunuhan di kampung mereka. Pembunuhan itu terkait sikap protes warga yang menolak penambangan pasir.

Sebagai perlindungan, mereka pun sudah melaporkan ancaman yang beredar ke kepolisian. Beberapa hari setelah melapor, rupanya, kabar itu tak sekadar ancaman, sebab Salim-lah yang menjadi korban pembantaian sadis hingga tewas.

Tragedi berdarah itu baru menyita perhatian polisi dan pemerintah setelah terkuak ke publik. Yang sedikit janggal dari kasus ini, bila memang warga melapor ke polisi, kenapa peristiwa ini tetap bisa terjadi, kemana polisi saat itu?

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, mengaku beberapa hari sebelum peristiwa keji itu terjadi pihaknya sudah mendapat laporan dari warga soal adanya ancaman pembunuhan terhadap warga dari kelompok tertentu.

Atas laporan itu, lanjut Argo, anak buahnya sudah menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran serta menginterogasi warga desa yang bersangkutan.

Baca: Kompolnas... Hal 7

Tosan Sesak Napas Tiap Dengar Nama Kancil DPRD Jatim Minta Polisi Jamin Keselamatan Saksi Kunci SETIAP mendengar nama sahabatnya, Salim Kancil disebut, napas Tosan langsung sesak. Rupanya Tosan sudah mengetahui kalau karibnya itu sudah meregang nyawa, setelah mendapat penyiksaan dari para preman pro penambang pasir.

Istri Tosan, Ati Hariati menduga kalau suaminya mendengar perbincangan orang lain.

Kemungkinan saat banyak tamu berbicara di luar atau bisa juga menduga-duga sendiri karena banyaknya wartawan.

“Selama ini kalau ada yang bilang Pak Kancil meninggal saya minta diam atau menjauh dari

suami saya,” kata Ati Hariati di sela menunggui suaminya di Rumah Sakit Saiful Anwar

(RSSA) Malang, Kamis (1/10).

Baca: Tosan... Hal 7

Tosan dijaga ketat polisi karena menjadi saksi kunci pembunuhan sahabatnya.

Petisi Usut Kasus Salim Kancil Tembus 40 Ribu PETISI online di change.org yang meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk menangkap pembunuh petani anti tambang Lumajang, Salim Kancil, telah mendapat dukungan lebih dari 40 ribu orang, Jumat (2/10).

Dukungan mencapai 42.392, kurang 7.608 lagi sampai genap 50 ribu. Salim Kancil dibunuh oleh sekelompok orang di kampungnya sendiri, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur.

Pembunuhan sadis atas Salim Kancil mengagetkan publik tanah air, dan memunculkan petisi online berjudul www.lensaindonesia.com

“Pak Badrodin, Tangkap Para Pembunuh Salim Kancil,” yang dibuat Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT).

Petisi itu selain ditujukan kepada Kapolri Jenderal Badrodin, juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Pembunuhan keji Salim Kancil bukan kriminal biasa, tapi pembunuhan berencana yang dipicu penolakan warga terhadap penambangan pasir besi.

Kejadian ini berpotensi terulang,” kata Siti Maimunah dari TKPT. Dalam petisi itu, Salim disejajarkan dengan buruh perempuan asal Madiun, Marsinah, yang juga dibunuh dan dibuang jasadnya ke hutan.

Menurut petisi tersebut, keduanya dibunuh dengan cara yang sama. Pembunuhan ini dilakukan karena mereka menuntut hak dasarnya sebagai warga negara, yang satu hak atas kenaikan upah yang layak, yang satu hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman.

Ada lima tuntutan yang disertakan

dalam petisi ini, yakni: 1. Mendesak Kepolisian dan aparat penegak hukum lain untuk serius dalam mengusut para pelaku pembantaian terhadap Salim Kancil dan (penganiayaan) Tosan hingga aktor intelektual di balik peristiwa kekerasan Desa Selok AwarAwar, dan mengganjar pelaku dengan hukuman seberat-beratnya.

2. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk segera menutup seluruh pertambangan pasir di pesisir selatan Lumajang.

Baca: Petisi... Hal 7

Bupati Lumajang Terseret Kasus Salim Kancil?

KASUS penambangan pasir ilegal di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memasuki babak baru. Konflik yang meledak hingga menyebabkan Salim Kancil tewas dan Tosan menderita luka serius itu, diduga imbas dari mata rantai karut marut perizinan di sana.

Yah, pasca Salim terbunuh dengan keji, Bupati Lumajang Asa’at Malik baru bereaksi. Sayangnya, pasca kematian Salim Kancil, Bupati Lumajang baru merespon terkait praktik penambangan ilegal yang kerap terjadi di wilayahnya.

Ia sesumbar bakal menutup seluruh aktivitas tambang pasir yang tidak mengantongi izin. Bahkan, As’at mengaku akan melibatkan aparat kepolisian saat penertiban dilakukan.

“Sudah berkoordinasi dengan Kepolisian dan dalam waktu dekat akan menutup,” ujar As’at di Pemkab Lumajang, Selasa (29/10).

Sebelumnya As’at juga sempat menemui barisan demonstrasi Aliansi Damai unBupati tuk LumaLumajang jang (Adil) Asa'at Malik. di depan kantornya.

Baca: Bupati... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

Singapore Airlines Tawarkan Paket Spesial ke Selandia Baru WISATAWAN Indonesia kini memiliki satu alasan lagi untuk mengunjungi Selandia Baru tahun 2015 ini. Yaitu, diluncurkannya kerjasama antara Tourism New Zealand dan Singapore Airlines yang menawarkan paket wisata spesial bagi wisatawan WNI untuk mengunjungi Negeri Kiwi ini bersama salah maskapai penerbangan terbaik di dunia.

Mulai 28 September 2015, wisatawan Indonesia dapat menikmati tarif spesial penerbangan ke Se-

landia Baru. Mulai Rp16.000.000,untuk penerbangan pulang-pergi.

Tarif ini berlaku selama 30 hari dari 28 September 2015 hingga 28 Oktober 2015, dan dapat dipesan melalui newzealand.com atau di agen perjalanan lokal lainnya.

Wisatawan Indonesia kini dapat menjelajahi Negeri Kiwi dengan bertualang dan mengeksplorasi keindahan alam, keramahan penduduk lokal. Selain itu, mengamati kisah-kisah mengesankan, dan pengalaman yang menakjubkan

Bank Indonesia Gagal Bangun Kepercayaan Pasar NILAI tukar rupiah sempat melewati 14.700, yang terjadi justru di saat sehari setelah pemerintah bersama DPR menetapkan angka nilai tukar rupiah sebesar 13.900 per dollar pada indikator asumsi makro ekonomi pada RAPBN 2016.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, volatilitas nilai rupiah pada hari ini menunjukkan reaksi pasar yang negatif terhadap patokan nilai tukar rupiah sebesar 13.900 sekaligus kegagalan Bank Indonesia membangun kepercayaan para pelaku pasar.

“Respon pasar yang negatif terhadap BI ini, resikonya harus diterima oleh seluruh bangsa Indonesia karena nilai rupiah sudah “under valued” karena industrinya banyak ditopang oleh bahan baku dari impor. Tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan makin berat pada 2016 nanti,” tegas Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/09/2015).

Sejak awal, Misbakhun mengingatkan kepada BI untuk lebih rasional, lebih cermat dan lebih realistis dalam menetapkan angka nilai tukar rupiah per dollar Amerika Serikat pada indikator asumsi makro di RAPBN 2016. Hal ini, lanjut dia, supaya angka patokan tersebut bisa diterima pasar dan membangun kepercayaan pasar dan dunia usaha.

“Ternyata angka patokan rupiah yang dibuat BI sebesar 13.900 direspon negatif oleh pasar sehingga nilai rupiah makin terpuruk,” cetusnya.

Sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR ini mengkritik instrumen kebijakan moneter BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sangat konvensional, feodal, tidak transparan dan dijalankan tanpa menerapkan prinsip governence dengan tata kelola yang baik. Jadi, sangat wajar apabila BI gagal menjalankan tugas utamanya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah.

Dirinya tidak akan berhenti untuk mendesak kepada DPR supaya segera berkirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan supaya segera melakukan audit atas kebijakan moneter BI dalam menjaga nilai tukar rupiah ini. dg/licom

dengan harga terjangkau.

Selandia Baru terkenal dengan keramahtamahannya yang hangat, budaya yang dinamis dan bentangan alam yang mempesona. “Kami melihat bahwa kerja sama ini akan menginspirasi lebih banyak wisatawan Indonesia untuk mengunjungi Selandia Baru,” kata Steven Dixon, Regional Manager South and South East Asia Tourism New Zealand.

“Indonesia merupakan salah satu pasar utama Tourism New Zea-

land karena semakin banyak penduduk Indonesia yang mencari pengalaman liburan yang baru. Hingga Agustus 2015, kami melihat pertumbuhan wisatawan dari Indonesia, jika dibandingkan bulan Agustus tahun lalu, naik sebanyak 30%, dan wisawatan yang datang untuk berlibur naik sebanyak 40%,” tambahnya.

Vinod Kannan, General Manager Indonesia Singapore Airlines, mengatakan bahwa prakarasa kerja sama dengan Tourism New Zealand ini merupakan sebuah kesem-

patan yang baik bagi wisatawan Indonesia untuk menjelajahi pengalaman wisata ke Selandia Baru dengan tarif terbaik bersama maskapai penerima penghargaan ini.

“Kerja sama bersama Tourism New Zealand ini menawarkan kesempatan yang luar biasa bagi wisatawan Indonesia untuk mengunjungi Pulau Utara dan Pulau Selatan di Selandia Baru melalui Singapura, bersama penerbangan Singapore Airlines dengan layanan setiap hari bersama armada Airbus

A380 terbaru kami,” paparnya.

Selandia Baru merupakan destinasi yang ideal bagi keluarga Indonesia yang mencari liburan yang menyenangkan.

Periode perjalanan untuk tarif spesial Rp16.000.000,- ini mulai dari 1 Maret 2016 hingga 30 Juni 2016.

Untuk mulai merencanakan perjalanan Anda ke Selandia Baru, silakan kunjungi www.newzealand.com/id untuk menemukan lebih banyak informasi serta pustaka gambar Selandia Baru. rls/licom

China Akhirnya Garap Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pemerintah Indonesia akhirnya memilih China untuk menggarap jaringan kereta cepat (high-speed railways/HSR) Jakarta-Bandung.

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menunjuk pihak China, untuk menggarap jalur kereta Jakarta-Bandung. Proyek tersebut bisa dimulai tahun ini.

Kereta akan dibangun dengan kecepatan sedang, yaitu di bawah 300 km/jam karena kecepatan lebih pelan dari semula. Menteri BUMN, Rini Soemarno, meminta China menurunkan nilai proyeknya.

“Jadi kan begini, seperti yang sudah diputuskan dalam ratas bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung tetap dibangun, tetapi harus berdasarkan B to B (business to business), tidak ada jaminan pemerintah. Tidak ada anggaran pemerntah,” katanya usai upacara di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2015).

Maka dari itu, Rini sudah menghitung kembali kebutuhan proyek tersebut. Saat ini sudah masuk tahap negosiasi dengan pihak China.

“Karena juga pada saat yang

sama, kecepatannya ini minimum 250 km/jam maksimum 300 km/jam, jadi kita minta negosiasi supaya harga juga lebih murah. Jadi masih proses, sabar,” kata Rini sambil berjalan cepat menuju mobilnya meninggalkan lapangan upacara.

Rini berharap proyek tersebut bisa mulai berjalan tahun ini. Proyek tersebut dianggap bsia menggairahkan ekonomi dengan menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

“Juga koridor Jakarta-Bandung kan sudah sangat padat.

Padahal kalau kita lihat potensi pertumbuhan ekonominya kan besar sekali. Jadi makanya kita merasa bahwa dengan pembangunan kereta ini selain secara langsung dalam proses pembangunannya menyerap tenaga kerja, tapi juga menghidupkan perekonomian sepanjang jalur itu,” kata Rini.

Jika proyek tersebut dimulai tahun ini, maka pada 2019 sudah bisa beroperasi. Selain harus cepat dibangun, tapi pro-

Pameran Kereta Cepat China di Senayan City.

yek tersebut juga harus mengutamakan keselamatan.

“Harus mendapatkan internasional sertifikasi mengenai safety, persinyalannya, ini yang paling utama. Jadi memang kita harapkan biarpun konstruksi selesai akhir 2018, mungkin karena pengecekan itu semua, proses jalurnya itu disiapkan semua, mungkin memang 2019 baru operasional secara komersial,” jelasnya.

Sementara itu Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, kecewa dengan keputusan pemerintah Indonesia yang memilih China untuk menggarap jaringan kereta cepat (highspeed railways/HSR) JakartaBandung.

Pemerintah lantas mengutus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, ke Jepang dalam misi diplomatis.

Sofyan berangkat ke Jepang, untuk menjelaskan soal proyek kereta cepat JakartaBandung yang perlu modifikasi, antara lain kecepatannya menjadi menengah dan tidak boleh ada uang negara yang dipakai, juga tidak bisa minta jaminan pemerintah.

“Hubungan Jepang-Indonesia itu tidak ada perubahan apa pun. Pemerintah Indonesia sangat menghargai hubungan strategis, hubungan ekonomi yang

komprehensif, dan hubungan ekonomi dengan Jepang,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2015).

“Maka dengan mengirim utusan khusus berarti kita menganggap sangat serius. Kita tahu bahwa PM Jepang kecewa, tetapi pemerintah Indonesia perlu mengirim seseorang untuk menjelaskan,” ujarnya.

Sofyan mengakui, sebenarnya hubungan diplomatis ini bisa dilakukan oleh duta besar (dubes). Tapi dengan mengutus setingkat menteri senior, maka bisa memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam hubungan antar negara.

Sofyan bertemu banyak pihak di Jepang, tak hanya dengan Abe saja. Ia juga sempat bertemu dengan Penasehat Khusus PM Jepang, Hiroto Izumi, yang sebelumnya pernah bertamu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kereta cepat. Selain itu ada juga Direktur Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

“Kami katakan bahwa komitmen Indonesia meningkatkan hubungan dengan Jepang dalam ekonomi tidak ada perubahan apa pun,” kata Sofyan. ang/dnl/dt

Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tahap Dua JIKA Paket Kebijakan Ekonomi tahap I Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak meliputi regulasi, maka pada Paket Kebijakan Ekonomi tahap II, Jokowi memfokuskan pada upaya meningkatkan investasi. Bentuk upaya ini berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Berikut isi lengkap kebijakan ekonomi tahap II Presiden Jokowi: 1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam Untuk menarik penanaman modal, terobosan kebijakan yang

akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri.

Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan.

2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat Setelah dalam 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhiý, pemerintah

mengantongi keputusan bahwa investasi tersebut dapat menerima tax allowance atau tidak. Sedangkan untuk tax holiday, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memutuskan pengesahannya maksimun 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.

3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi Kebijakan tersebut termaktub regulasi yang telah terbit, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Pemerintah akan memberikan

insentif berupa tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya 4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambil dari gudang berikat. Rencananya hingga menjelang akhir tahun akan ada dua pusat logistik berikat yang siap beroperasi, yakni di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak

terkait BBM. “Kita ingin dengan PP ini, daya saing kita untuk pusat logistik berikat bisa diperkuat dan makin banyak pusat logistik berikat yang beroperasi di Indonesia,” kata Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan.

5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito Insentif ini berlaku terutama eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) ke Bank Indonesia. DHE disimpan dalam bentuk deposito 1 bulan, tarifnya akan diturunkan 10 persen, 3 bulan maka menjadi 7,5 persen, 6 bulan menjadi 2,5

persen dan di atas 6 bulan 0 persen.

Jika dikonvert ke rupiah, maka tarifnya 1 bulan 7,5 persen, 3 bulan 5 persen, dan 6 bulan langsung 0 persen.

6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebanyak 14 izin. Dalam paket kebijakan tahap dua, proses izin dirampingkan menjadi 6 izin .

Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan Menteri Lingkungan temp Hidup dan Kehutanan.

Setahun Empat Kali Ekspor Kerajinan ke Eropa dan Asia

Manfaatkan Bahan Alam, Khotibin Bawa Produknya Go International PASAR bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 bakal segera diberlakukan di kawasan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menghadapi persaingan besar ini, para pengusaha khususnya yang berada di tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga ikut dipacu agar bisa bersaing memasarkan produknya.

Di Jawa Timur, ada banyak pengusaha tingkat UMKM yang dinilai telah siap dan tak takut bersaing dalam MEA nanti. Salah satunya, Khotibin pengusaha asal Banyuwangi yang telah belasan tahun menggeluti usaha kerajinan (handycraft) berbahan dasar hasil alam. Dan ia berhasil membawa produknya go international.

Pada Lensa Indonesia, Khowww.lensaindonesia.com

tibin menceritakan awal mulanya menjadi seorang pengusaha handycraft dengan merk Kejaya Handycraft. Ia bersama sang kakak mulai merintis usahanya sekitar tahun 2008. Ketertarikannya akan bahan dasar kerajinan dari hasil alam, karena saat itu di tempatnya Dusun Kejoyo, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabipaten Banyuwangi banyak tanaman pisang yang rusak dan pelepahnya berserakan dimana-mana.

Khotibin lalu mencoba memanfaatkan pelepah pisang untuk dijadikan tas, ternyata hasilnya cukup bagus dan bisa dijual. Sayangnya, menjual hasil karyanya saat itu bukanlah hal yang mudah.

Tak sedikit rintangan yang mereka hadapi, dari tak adanya pasar hingga modal yang

Mr Ibien Owner Kejaya Handycraft menunjukkan hasil produknya.

cekak kala itu. Tapi ia mencoba produk tasnya dipasarkan di Bali. Seiring berjalannya waktu, produk mereka di-

minati orang luar negeri dan akhirnya ada pembeli asal luar negeri yang memesan dalam jumlah banyak.

“Dari situ awal mulanya saya mencoba usaha kerajinan ini. Mulai punya tamu tahun 2000, kebetulan tamu pertama saya waktu itu asal Inggris. Kemudian tahun berikutnya 2001 tamu saya dari Italia, 2002 dari Korea dan lanjut sampai sekarang ini dari banyak negara,” jelas pria yang punya julukan Mr Ibien ini, Rabu (30/9/2015).

Sedangkan untuk modal awal, lanjut dia, bisa dikatakan sangat minim karena saat itu bahan yang disediakan hanya sedikit. Sehingga ketika ada pesanan, pihaknya meminta uang muka atau DP minimal 50 persen dari total yang dipesan.

“Dulu itu saya selalu minta ke tamu saya agar pesanan di DP dulu minimal 50 persen, karena memang modal yang

ada pas-pasan. Tapi kalau sekarang ini DP hanya saya minta 20 sampai 30 persen, tergantung pesanannya juga,” paparnya.

Khotibin tak hanya memanfaatkan pelepah pisang dan mengembangkan kreativitasnya membuat kerajinan dari bahan alam lainnya yang ada di desanya, yakni batok kelapa, bambu, kayu, tapas kelapa dan kebang untuk dijadikan bermacam-macam model kerajinan. Mulai dari tas, mirror, pigora, album foto, bra berbahan batok kelapa, alat musik tradisional, parfum, dan lainnya.

Saat ini, Khotibin juga telah memiliki pekerja lebih dari 150 orang ada yang bekerja borongan ataupun harian. Untuk total produk yang telah dihasilkan sampai se-

karang totalnya lebih dari 500 kerajinan.

Disebutkan pula, tamu asal luar negeri yang meminati produknya juga dari berbagai penjuru dunia. Ratarata yang banyak memesan dari Eropa hingga Amerika, mulai Jamaica, Hawaii, juga Inggris. Meski demikian, Khotibin juga tetap memasarkan produknya di dalam negeri, seperti Bali, Jogjakarta, Surabaya dan Jakarta.

“Alhamdulillah tamu saya semakin bertambah terus. Sekarang ini produk saya banyak dipesan oleh orang dari Amerika dan Eropa. Orang-orang luar ini sangat menghargai produk olahan dari hasil alam, karena begitu rusak bahannya akan kembali kee tanah. Ini sangat beda dengan orang kita,” sarifa cetus Khotibin.

3

POLITIK

Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

Titiek Soeharto: Munaslub Solusi Terbaik Akhiri Konflik Partai Golkar SUDAH banyak tokoh Partai Golkar mengusulkan perlunya digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menyelesaikan konflik partai berlambang pohon beringin itu.

Tapi hingga kini, Munaslub partai yang pernah berkuasa se-ama 32 tahun di era Orde Baru itu, tidak pernah terwujud. Artinya, dualisme partai tetap terjadi, yakni kubu Aburizal Bakrie yang merupakan hasil Munas Bali, dan kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol Jakarta.

Bagaimana tanggapan Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto?

Bagaimana tanggapan Anda menenai usulan Munaslub?

Itu solusi terbaik bagi kisruh Partai Golkar. Tidak ada cara lain yang lebih elegan bagi partai kami kalau tidak melalui Munaslub. Persoalan siapa yang memimpin Partai Golkar ke depan, biarlah semua peserta Munaslub yang akan menentukan.

Mengapa Anda setuju Munaslub segera dilaksanakan?

Munaslub memang sudah waktunya untuk dilaksanakan. Kalau tidak, akan berlarut-larut terus persoalan kepengurusan Partai Golkar.

Apa dasar utama mendorong Munaslub itu?

Sampai saat ini, kepemimpinan di tubuh Golkar masih terpecah. Ada yang ke kubu sana, ada yang ke kubu sini. Saya kira, memang Munaslub yang bisa mencarikan solusi terbaik bagi Golkar. Biarkan teman-teman para peserta Munaslub dari daerah yang menentukan Munaslub ini akan seperti apa ke depan.

Apakah karena pertarungan politik yang kurang menguntungkan bagi Golkar sehingga perlu Munaslub?

Memang Golkar harus bersatu. Itu bisa dilakukan melalui Munaslub. Apalagi akhir tahun ini digelar pilkada serentak. Sampai saat ini posisi Golkar dan para calon yang akan diusung masih kacau balau.

Ada yang ke pihak sana, ada yang ke pihak sini. Ini tidak boleh dibiarkan terus-terus. Harus bersatu.

Apa ada keinginan Anda atau anggota Keluarga Cendana untuk memimpin Golkar lewat Munaslub?

He-he-he, biarlah saya konsentrasi dengan tugas di DPR saja. Mengenai itu, biarlah diserahkan ke forum Munaslub. Biarkan peserta dari daerahdaerah yang menentukan.

Target 37 UU Tak Tercapai, DPR Lemah di Legislasi KETUA DPP Partai NasDem Prananda Paloh mengatakan kelemahan DPR terlihat dari progres pembuatan Undang-Undang. Pada tahun 2015 ini saja, kinerja DPR dari target program legislasi nasional (Prolegnas) sebanyak 37 RUU masih kurang dari separuhnya yang bisa diselesaikan.

“Karena proses Baleg (Badan Legislasi DPR), kami ju-

Prananda Paloh

jur masih banyak RUU yang harus diselesaikan. RUU Kamnas dan KUHP dan sebagainya,” ujar Ketua DPP Partai NasDem Prananda Paloh, di gedung DPR, Kamis (1/ 10/2015).

Menurut dia setahun bekerja sejak dilantik Oktober 2014 lalu dinilai belum maksimal. Hal itu setidaknya diakui oleh fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), partai

yang baru pertama kali duduk di lembaga legislatif tersebut.

“Paling tidak fraksi NasDem kami sudah berusaha maksimal untuk kepentingan rakyat. Walaupun tak optimal dari semua fraksi lain,” jelasnya.

Seperti diketahui, Rabu (1/10) 2014 lalu, sebanyak 560 anggota DPR RI dilantik.

Dari jumlah tersebut, ada 318 wajah baru dan sisanya 242

orang merupakan wajah lama. Untuk periode 2014 – 2019 ini DPR RI terdiri dari 10 fraksi.

Dari 10 Fraksi yang dilantik adalah PDIP 109 orang, Golkar 91 orang, Gerindra 73 orang, Demokrat 61 orang, PAN 49 orang, PKB 47 orang, PKS 40 orang, PPP 39 orang, Hanura 16 orang dan NasDem selaku pendatang baru dg berjumlah 35 orang.

PDIP pun Pertanyakan Paket Ekonomi Jokowi Tidak hanya sejumlah kalangan dari luar pemerintah yang mengkritisi kebijakan ekonomi Jokowi. Kritikan juga datang dari internal partai pendukung Jokowi, PDIP. POLITISI PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai dua paket kebijakan yang telah diluncurkan tidak ada yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Bahkan tidak memperlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian, dan perdagangan dengan ketenagakerjaan. Seolah semua investasi dalam industri dan perdagangan tidak ada korelasi dengan tenaga kerja.

“Pertanyaannya paket ekonomi untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang. Dua paket ekonomi telah diluncurkan. Sangat disayangkan tidak satu pun yang menyentuh persoalan ketenaga-

kerjaan secara utuh dan komprehensif,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (1/10/ 2015).

Anggota Komisi IX DPR RI ini juga mempertanyakan hubungan kedua kebijakan itu dengan “trilayak” yang dijanjikan saat pilpres yaitu, kerja layak, upah layak dan hidup layak bagi rakyat pekerja.

“Tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat.

Tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat,” sambung mantan cagub Jabar itu.

Menurutnya, kebijakan mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hakhak pekerja yang simultan dengan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional, harus menjadi kebijakan politik tetap pemerintah.

“Sekarang, apakah paket

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

ekonomi yang diluncurkan sudah ciptakan penguatan industri nasional?” tanyanya.

Untuk itu, kata dia, sudah seharusnya politik pemerintah melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja secara simultan dengan perlindungan dan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional.

Ia mengungkapkan, empat sektor yang paling panyak melakukan pemutusan hubungan kerja pada periode Januari-September 2015 adalah industri garmen, sepatu, dan alas kaki, elektronik, serta batubara.

“Jangan sampai paket eko-

nomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai bahwa paket kebijakan ekonomi Jokowi tidak akan mengatasi persoalan. Bahkan ada yang menilai bahwa paket ini merupakan kepanjangan tangan dari kaum neolib dalam menacapkan kuku-kukunya.

Adalah anggota DPR RI, Azhar Romli yang menginginkan agar pemerintah dapat selalu mengerahkan berbagai upaya maksimal guna mendampingi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

Apa tidak ada solusi lain untuk menyelesaikan konflik itu?

Saya kira banyak langkah sudah diupayakan, tapi ya nyatanya masih begini. Jadi, ya Munaslub itu menjadi upaya menyatukan, konsolidasi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Bagaimana pun Golkar harus bersatu.

“Ada banyak usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu kelompok miskin dan korban PHK, antara lain mendampingi mereka untuk menjadi wirausaha,” kata Azhar Romli.

Menurut dia, pendampingan guna menjadikan mereka wirausaha dapat dilakukan dengan jalan pelatihan dan bantuan modal.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan bahwa yang terpenting, korban PHK dan anggota keluarganya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. “Jangan sekali-kali dibiarkan karena efeknya bisa berkepanjangan,” katanya. ian/ans

Lebih Baik Utang ke AS daripada ke China

Jadi, Munaslub ini akan tetap dilaksanakan? hrm Ya kita lihat saja nanti.

Titiek Soeharto

Zulkifli Hasan

Jatam Desak Komisi Hukum Bentuk Pansus Agraria

Giliran Ketua MPR Zulkifli Hasan Digoyang ke MKD

KOMISI III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin itu membahas kasus terbunuhnya aktivis tani Salim alias Kancil karena konflik lahan di Lumajang Jawa Timur. Mereka menyoroti soal penegakan hukum dalam kasus lahan itu.

Manager Kampanye Jatam, Ki Bagus Hadi Kusum mengatakan, pemberian izin tambang pasir di daerah almarhum Salim sudah menyalahi aturan yang berlaku.

Karena lahan yang digunakan adalah kawasan pesisir yang sudah menjadi kawasan lindung. “Dari ini pembiaran dilakukan. Penyelesaian seharusnya tidak hanya pada kasus Pak Salim dan Pak Tosan. Harus diurai juga akar permasalahannya,” kata Bagus.

Aktor intelektual juga perlu didalami. Termasuk, kepala desa yang harus ditelisik. ”Akar masalahnya adalah pertambangan difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Kami berharap DPR membuat Pansus terkait kasus agraria. Terkait Lumajang, bisa dilibatkan Komisi III dan Komisi VII juga. Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendagri, ESDM perlu terlibat aktif,” pinta Bagus.

Ia menambahkan, sebelum terbunuhnya Salim Kancil, ýsebenarnya sudah ada ancaman dan sudah dilaporkan kepada pihak berwajib. Namun Polres Lumajang tidak bergerak. Seperti diketahui, dua aktivis tani di Lumajang Jawa Timur dianiaya dengan sadis oleh sekelompok orang tidak dikenal. Salim alis Kancil meninggal dunia setelah digergaji, sementara Tosan sam dirawat intensif di sebuah Rumah Sakit.

BEBERAPA waktu lalu pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena muncul di jumpa pers bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. MKD pun sedang memproses laporan terhadap kedua pimpinan DPR itu.

Kasus keduanya belum tuntas, kini giliran Ketua MPR Zulkifli Hasan yang digoyang ke MKD. Anggota Presidium Kaukus Indonesia Hebat, Syarief Hidayatullah, melaporkan Ketua MPR Zulkifli Hasan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik.

Pelanggaran itu diduga dilakukan saat Zulkifli bertemu pengusaha China dalam Forum China Minsheng Investment Corp dan Maspion Group saat kunjungan kerja ke Beijing, RRC pada 18 September lalu.

“Tentu saja agenda ini sudah melenceng mengingat Ketua MPR tak selayaknya memiliki peran seperti Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang harus keliling keluar negeri untuk

menarik minta investor,” kata Syarief seusai menyampaikan laporannya ke MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Dia mengakui memang saat ini Indonesia membutuhkan banyak investasi untuk mendorong perekonomian yang lesu. Namun, dia mengecam kedatangan Zulkifli Hasan ke China karena telah keluar dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Ketua MPR. “Sebagai Ketua MPR yang juga selaku anggota Fraksi PAN agenda itu di luar jadwal mengingat bukan tugas MPR untuk bicara investasi,” katanya.

Terlebih, pertemuan Ketua Umum PAN tersebut seolah tertutup dengan isu dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Ke mana mereka yang ributribut soal pelanggaran kode etik, kini hanya diam ketika ada peristiwa yang sama di depan mata.

Jika ingin menjaga marwah parle-

men, maka Zulkifli Hasan juga harus dilaporkan,” tegasnya.

Lebih jauh, dia berharap agar Zulkifli Hasan seharusnya memberikan kesempatan bagi Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla bekerja.

“Biarkan Jokowi-JK bekerja, jangan membangun kesan seolaholah Ketua MPR pahlawan dengan berbusa-busa bicara di hadapan pengusaha China. Stop pencitraan, Anda sekarang Ketua MPR bukan menteri lagi,” tandasnya.

Menanggapi laporan itu, Zulkifli Hasan menyebut pelaporan Kaukus Indonesia Hebat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya karena mengajak pengusaha Indonesia berinvestasi di Indonesia, merupakan sebuah hal yang tidak penting untuk dibahas.

“Kita harus berpikiran maju, apalagi mahasiswa harus berpikiran maju. Harus bicara yang penting. Jangan yang tak penting!” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen. ek/dan

KETUA Komisi VI DPR RI Hafisz Thohir mengkritik langkah tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) yang berutang ke Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB) sebesar 3 miliar dollar Amerika Serikat.

Ketiga bank tersebut ialah Bank Negara Indonesia ( BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.

“Jokowi jangan gadaikan Indonesia, jangan gadaikan rakyat ini. Sebanyak 208 juta rakyat tidak semua memilih Jokowi,” kata Hafisz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Hafisz mengatakan, sebenarnya, pemerintah sah-sah saja mencari pinjaman dari luar di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini. Namun, tidak tepat apabila utang tersebut dilakukan melalui BUMN. Dia khawatir, dengan pinjaman ini, nantinya China hanya akan menunggangi bank-bank BUMN itu. Terlebih lagi, saat ini kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat juga sedang terpuruk.

“Kalau rupiah jadi Rp 15.000 per dollar AS, diprediksi ada lima bank nasional kolaps. Kalau Rp 16.000, ada satu bank pelat merah yang kolaps. Kalau Rp 17.000, semua bank bisa kolaps. Nah angka ini sudah dekat. Jadi, jangan anggap remeh utangan dollar,” ucapnya.

Selain itu, Hafisz menilai, China juga belum terlalu kuat untuk menjadi investor bagi Indonesia. Jika memang menginginkan pinjaman luar negeri, kata Hafisz, lebih baik berutang kepada Amerika Serikat.

“Tidak ada produk China yang sukses memakmurkan rakyat indonesia. Sekuatkuatnya China tidak mampu kalahkan Amerika. Kita jangan lupa Amerika. Coba tunjuk yang lawan Amerika berhasil.

Rusia saja keok. Itu yang harus dipahami Jokowi sebagai Presiden,” ucap politisi PAN ini.

Komisi VI sendiri sudah memanggil Dirut BRI, BNI, dan Bank Mandiri untuk meminta penjelasan mereka perihal utang ini. Namun, Hafisz mengaku tak puas ihs dengan penjelasan mereka. www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

KAI Jatim Siapkan 1300 Anggota untuk Disumpah RIBUAN calon advokat atau pengacara yang selama ini tidak bisa beracara di pengadilan karena terhambat soal berita acara sumpah, kini tak lagi jadi ‘pengangguran banyak acara’, plesetan dari kata pengacara. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengabulkan gugatan terkait dengan pengambilan sumpah tidak terkait dengan monopoli organisasi tertentu.

Seiring dengan putusan MK dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tersebut, organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD Provinsi Jatim, langsung mengirimkan permohonan sumpah untuk 1300 orang advokat yang selama ini dibawah naungannya.

Sekretaris DPD KAI Prov Jatim, Rakhmat Santoso, menyatakan pihaknya meres-

pon positif putusan MK dan surat Ketua MA tersebut. Respon itu ditunjukkannya dengan mengirimkan surat permohonan pada Pengadilan Tinggi (PT) agar segera melakukan sumpah terhadap anggotanya.

Selama ini, diakuinya hanya organisasi tertentu saja yang dapat disumpah oleh PT. Namun, dengan adanya putusan MK tersebut, organisasi

advokat apapun dapat segera mengajukan sumpah advokat pada PT. “Kami ajukan 1300 anggota yang tersebar di Jatim untuk segera disumpah.

Yang jelas, syarat formalnya sudah kami penuhi, seperti berpendidikan hukum maupun sudah menempuh pendidikan khusus advokat,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua MK Arief

Hidayat membuka keran advokat untuk beracara tanpa memandang latar belakang organisasi. Putusan tersebut membuat seluruh advokat baik yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atau organisasi manapun boleh diambil sumpahnya.

Majelis berpendapat alasan para pemohon yang menggugat pasal 4 ayat 1 UU

No 18/2003 tentang Advokat beralasan menurut hukum.

Dengan demikian seluruh pengadilan tinggi boleh mengambil sumpah tanpa memandang organisasi advokat.

Menyatakan pasal 4 ayat 1 UU 18/2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 45 sepanjang tidak dimaknai Pengadilan Tinggi (PT) atas perintah UU wajib mengambil sumpah tanpa mengaitkan

keorganisaasian advokat.

Putusan MK ini juga senafas dengan keputusan MA yang baru saja diketok. Melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun. ian

Kasus Pencabulan Ketua Komisi A DPRD Bangkalan

Kabid Pemberantasan BNNP Jatim, AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto menunjukkan barang bukti sabu yang disita dari dalam mesin pemotong rumput.

Jatim Gagalkan Kiriman Sabu Cina 4,140 kg

BNNP Jatim Gagalkan Kiriman Sabu Cina 4,140 kg SINDIKAT jaringan Narkoba internasional yang dikendalikan bandar yang mendekam di Lapas Jawa Timur, dibongkar Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.

Narkoba jenis sabu seberat 4,140 kg berbentuk kristal yang disimpan dalam tabung pompa air dan mesin pemotong rumput ini, diimpor langsung dari Guangzhu china dan diterima Sucipto (30) warga Jl Dupak Surabaya, dengan pengiriman melaui laut.

Kabid Pemberantasan BNNP Jatim, AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto, mengatakan terbongkarnya pengiriman sindikat Narkoba internasional jaringan Lapas tersebut berkat informasi masyarakat ke BNN Pusat bahwa akan ada pengiriman sabu dalam jumlah besar ke Surabaya. “Setelah kami lakukan penyelidikan, tersangka dapat kami bekuk di rumahnya usai mengambil paket dari luar negeri melalui pengiriman lewat jalur laut,” terangnya, Kamis (1/10/2015).

“Jaringan ini dikendalikan oleh A, Napi yang mendekam di sebuah Lapas di Jatim, dimana dirinya langsung berhubungan langsung dengan WNA Nigeria yang kemudian menghubungi bandar yang ada di Guangzhu China,” sambung AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto.

Menurutnya tersangka Sucipto yang merupakan tangan kanan A, mengedarkan di Surabaya, Madura dan Jakarta. Saat ini BNNP Jatim sedang berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk melakukan pemeriksaan. “Kami masih melakukan koordinasi dengan Kemenkumham dan kemungkinan dalam waktu dekat ini melakukan pemeriksaan terhadap A,” AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto.

Sementara Sucipto, tersangka yang pernah dipenjara dalam kasus pembunuhan ini mengenal A ketika sama-sama berada dalam lapas. “Sejak Juli 2015, saya sudah empat kali menerima kiriman Narkoba sebanyak 20 kg,” terangnya kepada penyidik BNNP Jatim. rofik

Janggal, Kasmo Terancam 15 Tahun Tapi Tidak Ditahan Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Tapi anehnya, Kasmo tidak ditahan. Bahkan persidangannya pun dibuat kucing-kucingan dengan wartawan.

KETUA Komisi A DPRD Bangkalan Kasmo alias Aldi Alfarisi yang dibekuk polisi dalam kamar Hotel Oval Surabaya dengan gadis di bawah umur berumur 14 tahun yang tak lain adalah anak tirinya sendiri, akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (1/10/2015).

Dalam sidang tertutup ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hari Basuki dari Kejati Jatim menjerat terdakwa dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ancaman hukumannya minimal 3 tahun penjara maksimal 15 tahun penjara denda maksimal Rp 300 juta.

“Tadi sidang, terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sidang akan digelar lagi dua minggu mendatang, langsung dengan agenda menghadirkan

saksi-saksi,” ujar Jaksa Hari.

Selain itu dalam dakwaan kedua, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan ini juga diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anehnya, selama terjerat perkara pencabulan ini, Kasmo lolos dari penahanan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Belum jelas alasan apa yang membuat terdakwa pencabulan ini tidak ditahan.

Dalam dakwaan dijelaskan, pria yang sempat dikabarkan dekat dengan mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin ini ditangkap Tim Cobra Subdit II Jatanras Dit Reskrimum Polda Jatim di Hotel Oval, Surabaya pada Senin (2/2) malam. Saat ditangkap, Kasmo sedang berduaan dalam kamar bersama perempuan di bawah umur

berinisial LCD. Selain menangkap Kasmo, polisi juga membekuk Syaefudin alias Reza (27) yang merupakan rekan pria yang punya nama samaran Aldi Alfarisi.

Selain menemukan Kasmo bersama gadis di bawah umur, polisi juga menemukan pelanggaran lain. Yakni pemalsuan identitas. Dalam hal ini polisi menemukan dua KTP dengan foto yang sama. Satu atas nama Kasmo dan yang lain atas nama Aldi Alfarisi.

Dari pemeriksaan terungkap bahwa anak 16 tahun itu ternyata sudah beberapa kali diajak berhubungan intim di hotel tersebut.

Seperti diberitakan Lensa Indonesia sebelumnya, kasus pencabulan anak di bawah umur yang menyeret Kasmo alias Aldi Alfarisi (42), Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, benarbenar penuh kejanggalan. Sebab, meski melakukan dugaan pencabulan terhadap anak angkatnya, politisi ini sekalipun tak pernah merasakan pengapnya penjara. Bahkan diduga kuat sejak ditangani Polda Jatim, sudah ada ‘perdamaian‘ sehingga proses hukum kasus ini seperti disamarkan.

www.lensaindonesia.com

Keanehan kasus pencabulan Kasmo ini sudah mulai terasa sejak awal penangkapan.

Meski saat ditangkap ketahuan bersama dengan seorang gadis dibawah umur, Kasmo tidak langsung merasakan penjara seperti tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur lainnya.

Kejanggalan lainnya adalah, jika dihitung sejak penangkapannya pada Februari lalu, berkas pencabulan Kasmo baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada akhir Agustus lalu. Itu

Gubernur Soekarwo Jamin Status Tersangka Kadispora

Kris Lo, Bos Club Deluxe Diburu Petugas SUDAH hampir enam bulan, Bos Club Deluxe, Kris Lo, diburu petugas imigrasi. Orang kepercayaan tempat hiburan di Jl Gentengkali ini diduga telah menyalahi ijin tinggal di Surabaya. Bahkan sebelumnya, diduga telah menyalahi peruntukan terkait pekerjaan.

Kris Lo yang merupakan WNA (warga negara asing) asal Singapura, sudah belasan tahun bergabung di Club Deluxe sebagai salah satu owner. Bahkan ia diduga kuat mengelabui petugas pajak untuk menghindari pajak penghasilan atas pekerjaannya selama ini di Surabaya.

“Hampir enam bulan kami memburunya. Beberapa kali kami coba cari tahu di tempat ia bekerja namun tak pernah ada. Makanya sekarang ini sedang kami cari,” ujar Kabid Pengawasan dan Penindakan (Wasdak) Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya, Romi Yudianto, Senin (28/9/2015).

Informasi di lapangan menyebutkan, jika saat pertama kali datang di Surabaya, Kris Lo bekerja sebagai salah satu juru masak (koki) di Club Deluxe tersebut.

Rupanya, keahlian memasak itu kabarnya hanya dijadikan alasan untuk mengelabui petugas pajak agar jabatan sesungguhnya dirahasiakan.

Buktinya, Kris Lo di Club Deluxe bukan sebagai juru masak, tetapi masuk dalam jajaran manajemen direksi perusahaan. Beberapa karyawan mengakui, jika Kris Lo merupakan salah satu bos yang diberikan kepercayaan langsung pemilik tempat hiburan cukup bergengsi itu. “Sebelumnya memang dia pemegang KITAS. Tetapi sejak enam bulan lalu, yang bersangkutan sudah tidak memegang lagi. Sementara kami dapat laporan, jika dia masih beraktivitas di Club Deluxe,” sambung Romi Yudianto.

Menurut petugas Kantor Imigrasi Klas I Surabaya ini, jika Kris Lo masih melakukan aktivitas di Club Deluxe, pihaknya berani memastikan jika yang bersangkutan tidak memiliki ijin sama sekali. “Kami sangat berharap peran serta masyarakat. Bila perlu merekam kegiatannya biar kami tangkap. Yang jelas, saat ini yang bersangkutan tidak memegang KITAS,” pungkasnya.

Berdasarkan pengakuan pegawai setempat, Kris Lo masih menjadi salah satu bos di Club Deluxe. Hanya saja sejak diburu imigrasi, Kris Lo hanya sesekali muncul di kantor. Apalagi sejak bermasalah dengan Pemkot Surabaya terkait uang sewa gedung, warga Singapura itu kerap menghilang. iwan

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Kasmo alias Aldi Alfarisi yang punya KTP ganda dan ditangkap polisi dalam kasus pencabulan terhadap anak tirinya.

berarti proses pemberkasan tanpa disertai penahanan tersangka berlangsung selama 6 bulan. Padahal lazimnya maksimal hanya dua bulan saja.

Kejanggalan berikutnya adalah nama yang tercantum pada berkas ternyata bukan nama yang sebenarnya. Nama dalam berkas diketahui merupakan nama alias atau nama panggilan. Sedangkan nama asli tersangka justru digunakan sebagai nama alias.

Bahkan sidang yang sejatinya digelar Rabu (23/9/ 2015) lalu diduga kuat kucingkucingan sehingga batal digelar lantaran banyaknya wartawan yang menanti sidang kasus pencabulan Ketua Komisi A DPRD Bangkalan terhadap anak tirinya itu.

Diketahui, berdasar data register perkara di PN Surabaya terungkap, kasus pencabulan itu didaftarkan pada 31 Agustus 2015. Tiga orang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jatim ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut. Masing-masing Raharjo Yusuf, Mohammad Rosul, dan Rakhmad Hari Basuki.

Namun yang belakangan menanganinya adalah jaksa asal Bangkalan yang notabene masih satu daerah dengan Kasmo. ian

Tersangka menunjukan foto-foto mengenakan sergam polisi.

Polisi Gadungan Berpangkat Mayor Dibekuk TIM Crime Hunter Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan HC (37), warga Desa Glongong, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, yang mengaku oknum anggota Polri berpangkat mayor dari kesatuan Narkoba Polda Jatim, Selasa (29/09/2015).

“Tim Crime Hunter Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan HC yang mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Mayor dari Polda Jatim,” ucap Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Hasran kepada Lensa Indonesia.

Polisi gadungan ini dicokok di rumahnya lantaran saat berada di halaman tempat hiburan malam yang berada di Jalan Sukarno Hatta Ponorogo, Sabtu (26/09/2015) lalu mengaku sebagai anggota Polisi dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat.

Dari tangan pelaku berhasil diamankan: 1 pucuk Senjata Air Sofgun, 3 photo pelaku berpakaian dinas Brimob Polri dengan pangkat

Kompol, 1 baret Brimob Polri, 1 lembar STNK R2 merk HONDA beat, warna biru, tahun 2009 Nopol AE 3728 RF, 1 unit sepeda motor merk HONDA beat warna biru tahun 2009, Nopol AE 3728 RF yang sudah diubah menjadi AE 6364 NA (terbaca GEGANA).

Untuk pengembangkan kemungkinan adanya korban lain terkait perbuatan pelaku dan kepentingan proses penyidikan, tersangka dilakukan penahanan di rutan Polres Ponorogo. “Pelaku saat ini masih kita tahan untuk proses pemeriksaan dan pengembangan,”ucap AKP Hasran.

Pelaku patut diduga melanggar pasal 53 jo pasal 378 KUHP tentang percobaan melakukan penipuan dengan ancaman 4 tahun pidana penjara.

AKP Hasran menghimbau bila ada masyarakat yang pernah menjadi korban atas perbuatan pelaku, diharapkan segera melaporkan kejadiannnya ke Satrreakrim Polres Ponorogo. arso

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Jatim memastikan eksekusi terhadap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jatim, Sugeng Riyono, yang jadi tersangka kasus koruipsi Jemundo bakal terlaksana. Kendati dua kali mangkir, terpidana perkara korupsi lahan PIA Jemundo II itu tidak akan kabur karena dijamin Gubernur Jatim Soekarwo.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Soekarwo. Beliau menjamin yang bersangkutan (Kadispora Jatim) tidak akan lari keluar,” cetus Kajati Jatim, Elvis Johnny.

Karena itu, lanjut Elvis Johnny, untuk sementara ini Kejati Jatim tidak merasa perlu mengajukan permohonan Cekal (Cegah Tangkal) atau menghidupkan kembali status Cekal Sugeng Riyono saat itetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Jemundo beberapa tahun lalu. “Lagian mau kabur kemana. Tidak enak lo hidup di pelarian di luar itu,” tandasnya.

Meski tidak dicekal, namun Elvis Johnny mengaku sudah menerjunkan intelijen kejaksaan untuk memantau gerak-gerik Kadispora Jatim itu. Sementara ini, proses eksekusi dilaksanakan secara konvensional dulu, yakni memanggil tereksekusi secara tertulis. “Saya yakin eksekusi bakal terlaksana,” ucap Elvis Johnny Sampai kapan kedatangan Sugeng ditunggu kejaksaan? Elvis Johnny tidak menjawab pasti. Ia menjelaskan, secara hukum siapa pun terlibat pidana akan diperlukan sama, termasuk saat akan dieksekusi.

Namun, masing-masing memiliki karakter dan status berbeda karenanya Kejaksaan juga menerapkan strategi berbeda antara satu terpida dengan terpidana lainnya. “Menghadapi tukang parkir tentu harus berbeda dengan menghadapi sampean-

sampean,” ucapnya.

Menurutnya, yang pasti surat panggilan eksekusi sudah dilayangkan kepada Kadispora Jatim, Sugeng Riyono, dua kali. Namun, Sugeng melalui kuasa hukumnya mengirim surat balasan ke Kejaksaan meminta penundaan eksekusi dengan alasan belum menerima salinan putusan lengkap dari pihak pengadilan.

“Saya minta Kajari Sidoarjo mengecek benar tidak yang bersangkutan belum nerima putusan. Yang jelas tetap dieksekusi tapi tanpa kegaduhan,” tegas Elvis Johnny.

Sementara itu, Sugeng Riyono belum bisa dikonfirmasi terkait eksekusi kejaksaan yang bakal diterima dia. Dihubungi wartawan kemarin sore melalui ponselnya, ia tak merespons. Begitu juga pertanyaan melalui pesan pendek hingga tadi malam tidak dibalasnya.

Seperti diberitakan Lensa Indonesia sebelumnya, Kadispora Jatim Sugeng Riyono divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) karena terbukti melakukan korupsi pelepasan lahan proyek PIA Jemundo II. Dalam amar putusan kasasi bernomor 2007 K/PID.SUS/2011, tertanggal 18 Desember 2012 itu disebutkan bahwa majelis hakim agung yang diketuai Djoko Sarwoko menyatakan mengabulkan kasasi jaksa. MA mementalkan vonis bebas terdakwa dari PN Sidoarjo tahun 2011 lalu.

Dalam vonis, MA menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kepada Sugeng. Vonis tersebut lebih ringan dari terpidana lain dalam perkara sama, (almarhum) Sudarto, mantan biro administrasi perlengkapan dan aset Pemprov Jatim, yang divonis penjara 4 tahun. Ia sudah menjalani masa hukuman sejak tahun 2014 lalu. iwan

SOROT

5 Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

CALON TUNGGAL “DIHALALKAN” Putusan MK menjawab isu delegitimasi Pilkada bila cuma ada calon tunggal.

Dampaknya, KPU terpaksa harus melakukan beberapa revisi.

MAHKAMAH Konstitusi akhirnya “menghalalkan” calon tunggal di Pilkada serentak. Putusan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 itu dibacakan pada Selasa, 29 September 2015, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Putusan itu memanaskan kembali polemik calon tunggal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan revisi terhadap sejumlah Peraturan KPU pasca putusan tersebut. Begitu putusan keluar, mereka menggelar rapat hingga malam hari guna mengambil sikap.

Menurut Anggota KPU Arief Budiman, dampak putusan itu tak hanya soal pencalonan. Ini juga meliputi juga

soal desain surat suara, logistik, hingga pengaturan kampanye untuk pasangan calon, jadwal, dan tahapan pemilihan kepala daerah.

Langkah KPU kemudian, melakukan pengecekan terhadap daerah-daerah yang jumlah pasangan calonnya kurang dari dua, apakah mereka siap soal anggaran, personel, logistik untuk menyelenggarkan pilkada dengan waktu yang tersisa.

“Apakah bisa diikutkan pada pemilihan 9 Desember 2015. Kita membuat catatancatatan, kita simulasikan. Kalau masih mencukupi kita akan ikutkan di 2015,” ucap Arief, Rabu (30/9/2015).

KPU sendiri akan melakukan revisi terhadap sejumlah

Peraturan KPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal pada pemilihan kepala daerah serentak. “Ada pasal-pasal PKPU yang direvisi,” imbuhnya.

Arief menegaskan bahwa instansinya merespons dengan cepat begitu MK mengeluarkan putusan tersebut.

Sore kemarin, mereka langsung menggelar rapat hingga malam hari.

“Kami mengidentifikasi apa saja yang harus kami tindak lanjuti sebagai dampak dari putusan MK, misalnya mekanisme pencalonan,” katanya.

Tak hanya pencalonan, Arief menyampaikan KPU juga akan merevisi PKPU soal design surat suara, dan logistik. Pengaturan kampanye untuk pasangan calon, jadwal dan tahapan pemilihan kepala daerah, harus ditinjau ulang.

“Pengecekan terhadap daerah-daerah yang jumlah pasangan calonnya kurang dari

TIGA DAERAH BISA IKUT Putusan MK tentu menjadi kabar baik bagi tiga daerah, yaitu Tasikmalaya, Jawa Barat; Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; dan Blitar, Jawa Timur. Pasangan calon di tiga daerah itu sebelumnya dinyatakan tak bisa berlaga karena tidak mendapatkan lawan.

Namun, putusan MK itu mengubah segalanya. Kartu mereka hidup lagi. KPU menyatakan mereka bisa bertanding ikut Pilkada Serentak yang pemungutan suranya dijadwalkan 9 Desember 2015, meski tanpa lawan.

Menurut Anggota KPU Ida Budhiati, KPU sudah menyiapkan mekanisme kelanjutan tahapan Pilkada di tiga daerah itu. Di antaranya, pasangan calon di tiga daerah itu tetap diberikan kesempatan kampanye. KPU juga akan memfasilitasi mereka dalam memaparkan visi dan misinya ke masyarakat.

Anggota KPU, Ida Budhiati.

“Kalau lebih dari satu itu kan namanya debat, tapi kalau satu paslon cuma satu ya kami akan fasilitasi penyampaian visi dan misi programnya. Tapi teknisnya sama,” kata Ida di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin 14, Jakarta Pusat, Rabu, (30/9/2015).

Menurut Ida, meski sendiri tetapi esensinya KPU tetap memfasilitasi paslon dalam menyampaikan visi misi programnya ke khalayak luas guna menjaring dukungan suara. “Tidak masalah kalau tak ada kompetitornya. Bisa calon itu sendiri menyampaikan visi dan misinya,” ujar Ida. Meski demikian, tak ada jaminan ketiga daerah bisa ikut Pilkada serentak 2015.

Sebab, pasangan calon di sana harus melalui verifikasi persyaratan hingga tes kesehatan guna menilai apakah layak lolos ke tahapan berikutnya.

“Diverifikasi dulu dong.

Kan kemarin belum ditetapkan. Kalau tidak ada yang lolos verifikasi ya tak ada tambahan waktu lagi dong, cukup,” kata Ida. Ida menegaskan jika pada masa verifikasi persyaratan pendaftaran paslon dan tes kesehatan, tidak ada juga paslon yang lolos maka Pilkada terpaksa akan ditunda ke tahun berikutnya pada Februari tahun 2017 mendatang. “Kalau tak ada calon bagaimana mau Pilkada,” ujarnya.

Senada, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menegaskan bahwa jika tak ada yang lolos pada tes kesehatan dan masa verifikasi persyaratan pendaftaran, maka kemungkinannya Pilkada di daerah tersebut akan ditunda. “Kemungkinan seperti itu bisa ditunda, tapi kan nanti kita sesuaikan lagi dengan PKPU yang ada,” tutur Hadar.

dua, apakah mereka siap soal anggaran, personel, logistik untuk menyelenggarkan pilkada dengan waktu yang tersisa. Apakah bisa diikutkan pada pemilihan 9 Desember 2015. Kita membuat catatan-catatan, kita simulasikan. Kalau masih mencukupi kita akan ikutkan di 2015,” ucapnya.

Putusan MK yang berdampak luas itu merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandu. Mereka menggugat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau yang populer disebut UU Pilkada.

Pasal yang digugat dari UU Pilkada itu adalah, Pasal 49 ayat (8), (9), Pasal 50 ayat

(8), (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (4), (5), (6) UU Pilkada. Secara umum pasal yang digugat mengatur soal syarat jumlah minimal pasangan calon dalam pilkada.

Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan, yakni persoalan calon tunggal dengan syarat daerah yang bersangkutan telah mengupayakan adanya pasangan calon lainnnya dalam waktu tiga hari.

Ada pun permohonan yang ditolak adalah soal bumbung kosong. MK tak sependapat dengan permohonan pemohon bahwa solusi calon tunggal ini bisa dengan pilkada yang mengkontestasi calon tunggal dengan kotak kosong dalam kertas suara.

Mahkamah menilai lebih tepat meminta rakyat setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal itu. Mekanisme ini dianggap lebih demokratis dari pada menyatakan me-

nang calon tunggal bersangkutan. Sebagai catatan, putusan MK itu tak bulat diamini seluruh hakim, tetapi ada satu hakim yang memberikan pendapat berbeda, yakni Patrialis Akbar.

Perubahan yang terjadi dengan dikabulkannya pasal tersebut maka daerah yang memiliki pasangan calon tunggal dapat tetap melaksanakan pilkada dengan memberikan kedaulatan pada rakyat untuk memilih apakah calon itu berhak atau tidak memimpin daerahnya.

Pertimbangan MK mengabulkan permohonan itu disampaikan Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna. Menurutnya, pelaksanaan pilkada harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat sesuai amanat UUD 1945.

Dalam UU Pilkada, para pembuat UU memang mengatur ada kontestasi dalam pilkada dengan mensyaratkan adanya dua pasang calon. Tapi,

para pembuat UU dinilai luput memikirkan jika syarat dua pasang calon tidak terpenuhi sehingga memang ada kekosongan hukum atas persoalan calon tunggal.

Adanya calon tunggal muncul kekosongan hukum dan mengakibatkan tidak terselenggaranya pilkada. Hal ini juga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Mahkamah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang sudah mencoba mendorong kebuntuan ini dengan mengeluarkan peraturan KPU. Tapi hal itu dianggap tidak menyelesaikan masalah.

Menurut Mahkamah, aturan KPU soal calon tunggal dengan pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon tidak berpengaruh pada bakal calon untuk mendaftar. Akibatnya malah Pilkada ditunda ke Pilkada selanjutnya yang menghilangkan hak dipilih dan memilih warga negara.

REFERENDUM? Putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal dalam Pilkada Serentak memunculkan istilah referendum. Istilah ini dinilai oleh beberapa kalangan kurang pas. Komisi II DPR akan menentukan nama yang baik untuk mekanisme yang diinginkan oleh MK tersebut. Mereka tak ingin kesalahan dalam penyebutan nama justru memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat.

“Paling dalam revisi Undang-Undang Pilkada akan fokus juga ke nama, apakah referendum atau bumbung kosong. Katanya namanya jangan referendum, karena sensitif. Nanti bisa pakai nama yang dekat dengan kearifan lokal,” kata Wakil Ketua Komisi II, Lukman Edy, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, (30/9/2015).

Dalam revisi nanti, Komisi II juga akan menentukan mekanisme yang jelas ketika si calon tunggal ternyata kalah. Menurutnya, revisi akan dinamis karena menyesuaikan dengan kebutuhan. “Bisa saja Komisi II putuskan ada mekanisme lain. Makanya (UU Pilkada) jangan dituntut ideal, pasti dinamis, harus dilakukan revisirevisi, untuk perbaikan,” ungkapnya.

Mengenai kecurigaan bahwa akan ada temuan calon tunggal akan “memborong” partai lain demi memuluskan jalan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai pasti akan ada tindakan tegas kepada partai itu.

“Ya, memang bisa saja terjadi, bisa borongnya pakai uang. Ya itu nanti jadi temuan, bisa didiskualifikasi partainya,” kata Lukman.

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, mengatakan putusan MK bukan sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, putusan MK itu masih menyisakan sejumlah persoalan sehingga sulit dikatakan bahwa putusan itu sudah memberikan solusi. “Saya masih berpendapat putusan ini masih menyisakan permasalahan. Yang jadi persoalan di sini

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

kalau banyak pemilih tidak setuju maka pilkada tersebut harus ditunda di periode selanjutnya. Artinya tetap tidak solutif,” katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga memberi catatan terkait teknis pemilihan yang dilakukan dengan mekanisme setuju atau tidak setuju. “Ya ini dapat saya terima, tetapi tidak boleh open clause.

Artinya pilkada ini harus tuntas dan menghasilkan pemimpin yang dipilih rakyat,” katanya.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai putusan MK itu harus dilaksanakan. Untuk sementara waktu, putusan ini tidak perlu diperdebatkan, karena belum ada pengaturan yang baru. “Menurut saya, untuk sementara waktu, karena belum ada undang-undang baru, ini cara yang paling praktis supaya calon tunggal itu memiliki atau mendapatkan keabsahan penuh

di dalam dia memimpin daerahnya,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, sisi positif putusan MK adalah memperpendek masa jabatan pelaksana tugas. Karena, menurut dia, tidak baik jika suatu daerah dipimpin terlalu lama oleh pelaksana tugas.

“Jadi, satu yang positif, terima saja dulu,” ujar Fahri.

Menurutnya, usulan pilkada melalui DPRD masih terbuka, jika pilkada langsung dianggap merepotkan. Dia mencontohkan, pilkada secara langsung di DKI Jakarta justru sedikit, meskipun penduduknya disebut sudah terdidik.

“Sementara itu, seperti daerah-daerah Papua yang lebih kompleks secara kultural dipaksa untuk menggelar pilkada terlalu banyak. Lebih baik salah satu opsi itu mesti kami buka ren/sur/sya/vv juga,” tutur Fahri. www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

Farhat Abbas jadi Tahanan Kota, Ahmad Dhani Puas

Suami Angel Karamoy Belum Berani Gugat Cerai MASIH belum jelas betul apa yang menyebab-kan Angel Karamoy memutuskan untuk men-inggalkan suami dan kedua anaknya, Lovely Maria Rumangkang dan Junio McKenzie Rumangkang, sejak tiga bulan belakangan.

Untungnya, saat publik terus menagih jawaban, Steven Rumangkang, suami Angel, masih mau memberikan pernyataan. Sayang, sempat menggebugebu mengabarkan benih keretakan, Steven belakangan seperti mena-han diri.

“Pokoknya saat ini saya mau tenang dulu, cooling down dan fokus ke pekerjaan. Saya terganggu banget sama masalah ini. Banyak wartawan yang mencaricari saya. Dia sekarang sudah punya dunianya sendiri,” beber Steven.

Selanjutnya, pengusaha ini belum kepikiran membawa masalah rumah tangganya ke Pengadilan Agama. Dia masih berharap pernika-hannya yang sudah dijalani selama delapan tahun itu mampu kembali membaik. “Saya belum kepikiran sampai sana.

Yang penting sekarang bagi saya, anak-anak itu sehat,” ujarnya.

Mulai gamblang lagi, Steven memberikan isyarat kalau kembalinya Angel ke dunia hiburan menjadi pangkal persoalan. “Dia sekarang sudah punya dunianya sendiri,” kata Steven. “Dia masih melakukan aktivitas seperti biasanya, syuting-syuting saja. Itu saja yang saya tahu,” imbuhnya.

Selain pisah ranjang, di berbagai tayangan infotainment berseliweran rumor adanya perselingkuhan dan praktik KDRT (Kek-erasan Dalam Rumah Tangga). Benarkah demikian?

“Karena saya nggak pernah kasih state-ment, saya klarifikasi ya. Ada berita bahwa ada WIL itu nggak benar, KDRT itu juga ng-gak benar,” jawab Steven sembari mengaku tak melarang Angel ngartis lagi.

Sebelumnya dalam sebuah kesempatan, Angel belum berkomentar seberani suaminya. Ia hanya memberikan jawaban yang mengam-bang. “Aku biasa saja nanggepinnya, namanya juga berita. Kalau kita pikirin malah stres jadinya,” kata Angel.

“Tapi aku baik-baik saja sih,” sambung pesinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah, Cowokku Superboy dan Gue Juga Islam ini.

Saat berada di lokasi syuting, Angel me-mang jarang terlihat diantar dan dijemput oleh Steven. Namun dia berdalih itu bukan alasan disebut biang masalah.

“Kegiatan aku sama Steven beda, ke-betulan dia sibuk aku juga sibuk makanya jarang nganter. Mungkin karena itu kali,” beber wanita asal Manado kelahiran 16 Januari 1987 ini dengan nada santai.

Kabarnya Angel menyewa apartemen di Jakarta Barat. Namun saat ditanya, Steven terkesan bingung dengan keberadaan istrinya tersebut.

“Nggak tahu saya. Hmm, maksudnya saya tahu, tapi nggak pasti,” k a ta Steven. hrm

Farhat Abbas akhirnya menyerahkan diri dan menjadi tahanan kota.

Ahmad Dhani mengaku puas.

Farhat Abbas

PENGACARA Farhat Abbas akhirnya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, Kamis (1/ 10/2015) pukul 07.00 WIB. Hal ini dilakukan Farhat terkait dengan statusnya sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik terhadap pelapor artis musik Ahmad Dhani.

“Kemarin, beberapa waktu lalu dipanggil, dia enggak pernah datang. Tapi sebelum kami tangkap, dia sudah ke Polda sekarang,” ucap Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Mujiyono, Kamis (1/10/2015).

Menurut Mujiyono, Farhat sempat dicegah ke luar negeri dengan berbagai alasan kendati suami Regina itu disebut

www.lensaindonesia.com

dirinya tidak ditahan karena selalu kooperatif. “Beruntung saya kooperatif. Kalau nggak saya ditahan. Senin dan Kamis saya wajib lapor. Semoga persidangan selesai. Saya berterima kasih pada pihak Kejari karena memperbolehkan saya beraktivitas seperti biasa,” imbuhnya.

Sementara itu musisi Ahmad Dhani mengaku puas setelah mengetahui pengacara Farhat Abbas yang berstatus tersangka pencemaran nama baik menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, “Saya sih puas-puas aja. Yang penting hukum ditegakkan. Itu cuma masalah teknis aja,” ujar Dhani dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Pinang Mas II, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2015).

Dengan penyerahan diri Farhat tersebut, Dhani meyakini dan percaya bahwa hukum di Indonesia berlaku adil.

Artinya, kata Dhani, hukum tidak selalu memihak kepada yang berkuasa.

“Rumornya, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, ternyata enggak juga. Ternyata hukum di Indonesia masih ada.

Kalau memang salah ya salah, bener ya bener,” kata dia.

Dhani mengaku enggan menduga-duga alasan Farhat yang sempat dua kali mangkir dari panggilan polisi. “Kami enggak tahu mau lari atau seperti apa. Yang jelas sempat menghilang, ternyata balik.

Kami sih senang-senang aja.”

Perseteruan ini terjadi setelah Farhat diduga mencemarkan nama baik Dhani melalui Twitter. Ketika itu Farhat menyindir peran Dhani sebagai orangtua yang terlalu longgar memberi izin kepada putra bungsunya yang masih berusia 13 tahun untuk mengendarai mobil sehingga mengalami musibah kecelakaan maut di Jalan Tol Jagorawi Km 8+200, Cibubur, Jakarta Timur, pada 8 September 2013.

Sejumlah orang tewas dan luka tr/ luka dalam peristiwa itu. des/and

Ratu Felisha Unggah Foto Hot di Instagram JAGAD dunia maya digegerkan dengan kemunculan foto seksi mirip artis Ratu Felisha.

Pada foto yang beredar di media sosial itu, tampak Feli begitu ia akrab disapa sedang memamerkan bokong seksinya.

Bahkan, Feli seolah ingin menunjukkan dapat menyentuh bokongnya dengan cara membelikan pizza. “Mood,” tulis Feli di akun Instagram pribadinya, ratufelisha.

Dalam foto tersebut, Feli terlihat berpakaian sangat minim, dia hanya memakai kaos putih yang hanya dilengkapi panty hitam. Bintang “Midnight Show” itu berpose merebahkan tubuh dengan satu tangan memegang pizza dan jari tangan lainnya masuk mulut.

Pose Feli itu sangat menantang dan penuh dengan tatapan

Pesulap Limbad Terekam CCTV Mencuri Mobil?

PESULAP Limbad (43) diduga terlibat kasus pencurian mobil setelah dilaporkan Ibrahim, menghuni Apartemen French Walk Tower Lourdnes Garden Lantai VI Unit F, Kelapa Gading, ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Metro Jakarta Utara.

Dalam laporan pencurian mobil yang dibuat, Kamis (24/9/2015), Ibrahim menyatakan, pria yang memiliki postur tubuh dan wajah serta dandanan mirip Limbad itu dituding telah melakukan tindak pencurian sebuah mobil merek Honda Jazz abuabu E 1717 PD miliknya.

Menurut sopir pribadi Ibrahim, Roy Gembira Siregar, sebelum kejadian, dirinya tak sengaja meninggalkan kunci mobil majikannya di apartemen yang dihuni majikannya sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar pukul 23.00 WIB, dua pelaku, salah satunya mirip pesulap Limbad

kuasa hukumnya berobat ke Singapura. Farhat juga ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Dia kan ngilang terus, terbitkan surat pencegahan ke luar negeri. Sudah di Polda. Dia kan takut diterbitkan DPO,” kata Mujiyono.

Pada April 2015, pihak Dhani telah memenuhi permintaan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menambah satu saksi lagi. Ketika itu, delapan saksi sudah diajukan oleh Dhani untuk gugatannya terhadap Farhat. Satu saksi tambahan adalah seorang follower Dhani di Twitter bernama Herdin. Dengan demikian, berkas perkaranya sudah lengkap atau P21 dan siap dise-

rahkan ke kejaksaan.

Setelah melakukan pemeriksaan sekitar satu jam di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Farhat akhirnya keluar. Bagaimana status hukum Farhat?

“Saya nggak boleh keluar kota 20 hari. Dengan kata lain menjadi tahanan kota,” jelas Farhat setelah keluar dari ruang pemeriksaan.

Lagi-lagi Farhat membantah kalau dirinya dijadikan DPO. Farhat mengatakan minggu depan akan memulai persidangan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ahmad Dhani.

“Berita pertama saya bukan tahanan polisi. Saya mau ke Poso untuk lihat festival Poso misalnya saya harus izin dulu.

Saya agak pusing sedikit kenapa Dhani susah memafkan saya. Saya digugat Rp 100 juta per tweet. Siapa tahu dalam perjalanan saya berdamai dengan Dhani. Semoga dengan masalah ini Dhani juga bisa melihat,” ujarnya.

Farhat juga mengatakan,

terekam CCTV mendatangi apartemen bersama seorang cewek diketahui bernama Linda, dengan naik lift.

Setelah keluar lift di apartemen, pelaku segera menghampiri kamar apartemen yang dihuni Ibrahim. Saat itu seorang pekerja di kamar apartemen Ibrahim coba mencegah pelaku masuk dengan menyatakan Ibrahim sedang istirahat. Namun pia yang mirip pesulap Limbad diduga menghipnotis pekerja apartemen itu dan berhasil mendapat kunci mobil Honda Jazz milik Ibrahim di meja, bukan tertinggal di mobil seperti penuturan Roy. Dalam rekaman CCTV juga terlihat, pria mirip pesulap Limbad berhasil melakukan pencurian mobil Ibrahim sehingga kasus ini lalu dilaporkan ke Polres Metro Jakarta

Utara. Kuasa hukum Ibrahim, Ilal Ferhard, menduga Limbad nekat mencuri gara-gara kiprahnya di dunia hiburan tengah menurun. “Dulu pesulap, sekarang jadi pesilat,” katanya di Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara, Selasa, (29/9/2015).

Kata Ilal, Limbad datang ke apartemen Ibrahim sekitar pukul 22.00 bersama dua wanita. “Tujuannya menagih utang, tapi saya tidak tahu utang apa,” ujarnya.

Limbad dan dua temannya itu kemudian meninggalkan apartemen sambil membawa mobil milik Ibrahim.

Sementara kuasa hukum Limbad, Muhammad Zakir Rasyidin, membenarkan kliennya berada di Apartemen French Walk Tower Lourdes Garden, Jakarta Utara, pada 23 September lalu. “Rekaman di CCTV itu benar Limbad,” katanya keti-ka dihubungi, Selasa, (29/9/2015).

Menurut Zakir, saat itu Limbad diminta rekannya, Linda, untuk mendatangi apartemen milik Ibrahim tersebut. Limbad, ucap dia, datang sekitar pukul 22.00 WIB, sedangkan Linda datang sekitar satu jam sebelumnya.

Zakir menuturkan Limbad datang ke apartemen itu untuk menemani Linda menagih utang Ibrahim. Namun, karena Ibrahim tidak ada, Limbad pun langsung pulang sekitar pukul 23.00 WIB. and/li

Foto yang mirip dengan Ratu Felisha.

mata menggoda. Apalagi, bantal di belakangnya bertuliskan, “Touch My Butt, Buy Me Pizza (Sentuh bokongku, belikan aku pizza)”.

Mengenai beredarnya foto seksinya mirip dirinya itu, Feli

enggan menanggapi. Feli lebih mengomentari soal hubungannya dengan seorang pengacara.

Bahkan, Feli mengaku sudah dilamar oleh sang kekasih.

Telah resmi dilamar, Feli pun mengatakan siap menikah ta-

hun depan. “Insya Allah tahun depan,” katanya.

Namun saat ditanya lebih lanjut, Feli enggan memberi tahu kapan rencana bahagia tersebut digelar. Takut gagal lagi, itulah alasan Feli menyembunyikan kapan pernikahannya berlangsung.

“Kalau aku kasih tahu takutnya batal mendingan nanti saja pas sudah pasti di hari H,” tegasnya seraya tersenyum.

Feli mengaku dirinya dan sang calon suami baru kenal selama tiga bulan. Namun Feli sudah bisa memastikan dirinya akan menikah di tahun depan.

“Sebulan kenal langsung dilamar. Dia orang Jawa, agamanya muslim. Lamarannya sekitar dua bulan lalu,” tutur wanita berusia 32 tahun adt tersebut.

Film-film Karya Nia Dinata Panen Pujian di Belanda FILM-FILM karya Nia Dinata mendapat kesempatan diputar di tempat prestisius Filmhuis, Den Haag.

Di luar dugaan, di negerinya Famke Jansen dan Carice van Houten itu Nia panen apresiasi.

Diangkat dengan tajuk ‘Retrospective Nia Dinata’s Films’, film-film karya sineas yang akrab disapa Teh Nia itu diputar di Filmhuis Den Haag, tempat festival internasional tahunan Movies that Matter selama tiga hari berturut mulai Rabu (30/9/2015) hingga Jumat (2/10/2015).

Dipilih sebagai pembuka di hari pertama adalah film ‘Kebaya Pengantin’, sebuah film pendek berdurasi 15 menit produksi tahun 2011, disusul ‘Perempuan Punya Cerita’ dan ‘Cerita Cibinong’.

Karya Nia yang diputar pada hari kedua, Kamis (1/10/2015) adalah Berbagi ‘Suami’ (2006) dan ‘Ca Bau Kan’ (2002). ‘Berbagi Suami’, yang judul rilis internasionalnya ‘Love For Share’, merupakan film yang cukup banyak meraih penghargaan dan disertakan dalam banyak festival film nasional dan internasional.

Pada hari terakhir pemutaran film Indonesia di Filmhuis Den Haag, Jumat (2/10/ 2015), akan ditampilkan dua film, ‘Arisan!’ (2003) dan ‘Arisan 2’ (2011).

Film ‘Arisan!’ berhasil memenangkan seluruh 5 penghargaan utama Festival Film Indonesia 2004: Film Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik, Pemeran Utama Wanita Terbaik, Pemeran Pendukung Pria Terbaik,

dan Pemeran Pendukung Wanita Terbaik. Prestasi yang sama hanya pernah diraih oleh film Ibunda (Teguh Karya, 1986).

Hadir pada acara pembukaan tersebut perwakilan dari kalangan industri film, media, Kementerian Luar Negeri Belanda, masyarakat umum Belanda, mahasiswa, warga Indonesia dan tentu saja Teh Nia Dinata sendiri.

Sambutan masyarakat yang memenuhi Zaal 1 Filmhuis Den Haag untuk dua film pertama tersebut sangat positif. Mereka juga mengapresiasi gagasan untuk mengenalkan film-film Indonesia di Negeri Belanda.

Sebagian menyatakan, baru pertama kali menonton film Indonesia dan tak menyangka film Indonesia bisa sebagus itu, dengan tema-tema yang tidak biasa ditemukan dalam

masyarakat yang termarjinalkan.

Vita Stekelenburg, seorang penonton dari Utrecht, mengatakan bahwa penyelenggaraan event seperti ini sangat bagus. “Ini sebuah terobosan untuk perfilman Indonesia di dunia internasional. Acara khusus pemutaran film Indonesia semestinya lebih sering diadakan di sini, karena Indonesia-Belanda tak hanya dekat secara historis, tapi juga secara kultur,” ujar Stekelenburg.

Teh Nia sendiri, menanggapi penyelenggaraan acara pemutaran khusus film Indonesia di Belanda, menyatakan sangat senang. “Saya senang sekali bisa bertukar pikiran dengan orang-orang dari Den Haag dan dari kota-kota lain di Belanda, yang datang sore ini. Mudah-mudahan, tiap tahun akan ada acara seperti ini, dan akan selalu ada film Indonesia yang diputar di Negeri Belanda, dengan jumlah penonton yang semakin banyak,” cetus Teh Nia. Mengapa Teh Nia yang pertama dipilih untuk mengisi acara di Filmhuis Den Haag dengan dukungan Rumah Budaya Indonesia dan KBRI Den Haag?

Menurut Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya Azis Nurwahyudi karena ada beberapa pertimbangan antara lain Nia merupakan sutradara sangat berbakat, dan filmfilmnya banyak memenangkan penghargaan nasional dan internasional.

“Selain itu karena film-film Nia mengangkat cerita kaum terpinggirkan dengan tema-tema berani, yang dapat menggugah kesadaran publik Belanda budaya Indonesia sangat dinamis dan es/fk/dt beragam,” pungkas Azis.

7 Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

Salim Kancil...

Sambungan Halaman 1 Meskipun pada akhirnya Tosan (51) warga Dusun Persil, sempat dirawat di Puskesmas Pasirian lalu dirujuk ke RS Saiful Anwar Malang. Sementara, Salim Kancil (52) tewas secara mengenaskan setelah sempat diseret, dibacok, disetrum di Balai Desa. Pembantaian ini disaksikan warga desa dan petinggi desa setempat.

Keduanya merupakan petani penggerak penolakan penambangan pasir di Pesisir Pantai Watu Pecak. Hal tersebut mereka lakukan lantaran penambangan mengakibatkan pasisir pantai rusak. Di sisi lain lahan pertanian warga juga terkena imbas kerusakan. Terlebih lalu lalang truk besar pengangkut pasir pertambangan telah merusak beberapa ruas jalan desa.

Warga Desa Selok Awarawar, Abdul Hamid mengaku sudah memendam kesal jauh hari pada aktivitas penambangan pasir di Pesisir Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur. Lalu lalang truk besar muatan pasir kerap mengganggu aktivitas warga.

“Jalan kan milik masyarakat umum, kalau sudah bawa pasir itu nguasai jalan. Truk pasir ini malah milih jalan yang bagus.

Kalau ada warga lewat disuruh minggir, dia lewat jalan yang bagus,” kata Hamid di Desa Selok Awar-awar, Pasiran, Lumajang, Jawa Timur, Selasa (29/9).

Selain itu, seorang warga pemilik sawah, Nadi (50) mengaku rugi karena sawahnya rusak akibat penambangan pasir di Pesisir Watu Pecak. Saat ini hasil taninya hancur akibat terendam air asin laut. Mengalirnya air asin laut tersebut karena adanya aktivitas penambangan pasir.

“Sawah saya habis lima petak. Sekitar satu hektar,” keluh Nadi sembari menunjuk lokasi petak sawahnya yang sudah

tergenang air laut.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nadi akhirnya bekerja sebagai kuli tanaman tebu. Dia hanya mendapat 20 ribu sehari dari hasil kerja tersebut. Selain Nadi masih banyak warga lain yang sawahnya ikut rusak. Namun tak banyak warga yang berani mengungkapkan hal tersebut.

Pantauan di lapangan, saat ini sudah tak terlihat proses penambangan pasir di Pesisir Watu Pecak. Jalan utama desa yang beraspal dengan lebar sekitar dua meter tak dilewati truk pengangkut pasir seperti biasanya.

Terlihat di beberapa jalan ada tumpukan pasir yang dibiarkan menggunung menutup separuh badan jalan. Menurut seorang warga, Turiman (35) pasir tersebut ada karena para warga meminta truk untuk berhenti melakukan aktivitas tambang. Akhirnya muatan truk dibuang di jalanan.

Sedangkan di lokasi penambangan pasir tersebut terlihat banjir sebagian. Selain jalanan yang biasa dilewati truk dan eksavator dialiri air, sawar warga pun rusak. Turiman menjelaskan, biasanya meskipun kondisi sebagian lokasi penambangan tergenang air pasang laut, aktivitas penambangan tetap berlanjut. “Biasanya meskipun air laut pasang gini, para penambang tetap kerja,” ungkapnya.

Di lokasi penambangan juga terdapat banner berisi foto Tim 12. Menurut warga tim tersebutlah yang menjadi penjagal para aktivis anti tambang, Tosan dan Salim Kancil. Sebelumnya tim itu kerap melakukan teror terhadap warga. Tim tersebut juga diserahi oleh aparatur desa untuk mengelola aset tambang pasir Pesisir Waktu Pecak.

Awalnya memang warga sepakat dengan janji Tim 12

Bupati...

Sambungan Halaman 1 Dalam pertemuan tersebut Bupati yang baru dilantik April silam ini berjanji pula akan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar membekukan kegiatan penambangan pasir ilegal.

“Kalau Pak Bupati statement akan melakukan segala aktivitas tambang pasir dan akan ke Pemprov untuk meminta Pemprov untuk menutup. Soalnya dari keterangan pak bupati perizinan hak pasir itu sudah diambil alih oleh Pemprov,” ujar Koordinator Lapangan Adil, Lutfia Amerta.

Sementara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, mengendus izin tak wajar yang diduga dilakukan pejabat Lumajang. Bahkan hasil penyelidikan Dinas ESDM mengerucut, bahwa Bupati Lumajang diduga memberi izin kepada kepala Desa Selok Awar-Awar, Hariyono melakukan aktivitas penambangan

di area milik PT Indo Modern Maining Sejahtera (IMMS).

“Ini jelas ngawur. Penambangan yang dilakukan Kepala Desa jelas liar alias ilegal,” kata Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Dewi J Putriatmi kepada wartawan, Rabu (30/9).

Lantas siapa sebenarnya PT IMMS yang lahannya dikeruk Hariono cs? ESDM Jawa Timur menjelaskan, perusahaan tambang ini memiliki izin operasi yang dikeluarkan oleh Bupati Lumajang Asa’at Malik sejak 2012 hingga 2022.

Namun sejak Januari 2014, sudah tidak beroperasi lagi lantaran ada larangan ekspor pasir besi dalam bentuk mentah.

Dari sini kemudian sebagian kelompok warga melakukan penambangan di lahan PT IMMS, tanpa sepengetahuan perusahaan. Aktivitas ilegal ini berjalan sekian lama lantaran warga merasa mendapat perlindungan dari pejabat setempat.

Tosan...

Sambungan Halaman 1 Sekitar pukul 17.00 WIB, Tosan mengalami sesak napas, kendati sudah mengenakan tabung oksigen. Tetapi tidak lama kemudian mendapat penanganan dokter, dan beberapa saat kemudian tenang. “Kalau dengar nama Pak Kancil langsung menangis, kemudian sesak napas,” katanya.

Selama ini, kata Ati, suaminya tidak pernah sesak napas.

Sehari-hari sangat sehat tidak pernah menderita gangguan pernapasan. “Dokter tadi melakukan rontgen untuk mengecek paru-parunya, karena sesak tadi malam itu,” katanya.

Sementara Abdul Rasyid, tetangga yang juga teman Tosan dan Salim di Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir Desa Selok Awar-Awar yang sehari bersama keluarga turut menjaga Tosan menceritakan kalau secara umum kondisi Tosan sudah membaik dibanding saat pertama datang. Namun masih kesulitan untuk diajak komunikasi. “Sedikit-sedikit bicara bisa, tetapi napasnya langsung sengol, sesak mas,” kata Rasyid.

Ati juga menyambut gembi-

ra kabar Kepala Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Hariyono ditetapkan sebagai tersangka.

Hariyono memang disebut sebagai salah satu aktor intelektual dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Salim Kacil.

Menurut Ati, suaminya adalah korban penganiayaan para preman yang diduga digerakkan oleh Hariyono. “Saya baru dengar ini, tidak tahu, ya syukurlah,” terang Ati. Sesekali Ati keluar dari kamar tempat suaminya dirawat.

Di sana para wartawan biasanya langsung mengajaknya berbincang-bincang. Sementara Ati dengan tenang menjawab setiap pertanyaan. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya pendek dan tegas.

Ati tidak banyak memberikan komentar, hanya saja dirinya bercerita tentang pengalaman yang dialami suaminya selama menentang tambang pasir. “Kalau suami saya menentang Tambang Pasir saya tahu, diancam-ancam juga tahu karena terjadi di depan mata saya langsung,” katanya.

Ancaman tersebut disam-

melalui Kepala Desa Selok Awar-awar untuk membangun Pesisir Watu Pecak sebagai kawasan wisata. Namun warga heran mengapa sejauh ini yang digali justru pasirnya saja.

Lantas menurut warga slogan menjadikan kawasan wisata tersebut hanya kedok agar bisa mengeruk pasir di wilayah itu.

“Masyarakat menyetujui karena untuk wisata. Kolam renang, pemandian. Karena lebih 7 meter, kan gak masuk akal kolam kedalaman segitu, orang kan takut. Kenyataannya tak sesuai dengan wisata.

Ternyata bukan wisata. Malah pasirnya diambil. Kurang lebih sudah 2 tahun,” kata saudara Tosan yang menjadi korban kekerasan penjagal, Madris.

Sejumlah pihak pun menduga ada aktor intelektual yang menggerakkan puluhan preman itu untuk membantai Salim Kancil. Diduga, ada mafia dalam penambangan pasir tersebut.

Bahkan, kepala desa setempat disebut-sebut terlibat dalam penambangan pasir ilegal itu. Tak cuma itu, polisi pun sebelum aksi brutal itu terjadi terkesan cuek atas laporan warga soal ancaman dari pihak pro penambangan pasir terhadap pihak yang menolak.

Tewasnya Salim Kancil langsung menjadi perhatian publik nasional. Salim Kancil menjadi martir. Kasus penambangan pasir yang awalnya cuma menjadi isu lokal, kini menjadi isu nasional.

Aksi solidaritas langsung digelar di sejumlah daerah di tanah air. Dari mulai mahasiswa hingga para aktivis LSM mengutuk pembantaian yang dilakukan terhadap Salim Kancil.

Tak mau ketinggalan, pihak Istana pun angkat bicara. Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat menyayangkan kasus pembantaian sadis tersebut. Menurutnya, Jokowi langsung meminta Kapolri agar kasus tersebut diusut secara tuntas.

“Kami sangat menyayang-

kan, saya kira presiden sudah, ada kekerasan terhadap konflik-konflik lahan, agraria semacam itu. Dan nanti saya kira akan ada semacam guidan kepada Polri supaya jangan menggunakan kekerasan terhadap konflik-konflik lahan antara masyarakat dengan pebisnis misalnya,” kata Kepala Staf Presiden Tetan Masduki di Istana, Jakarta, Selasa (29/9).

Pembantaian aktivis di Lumajang itu dianggapnya sangat sadis dilakukan di tengah-tengah zaman sekarang ini. Kapolri diminta untuk segera mengusut kasus pembantaian aktivis yang menolak tambang liar tersebut.

“Presiden sudah minta Kapolri untuk mengusut pelaku penganiayaan. Saya kira kemarin sudah ditetapkan sejumlah tersangka. Kami kantor KSP akan memantau terus penyelesaiannya,” jelasnya.

Tak butuh waktu lama bagi polisi, Kepala Desa Selok Awarawar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, Hariyono, pun ditetapkan sebagai otak pembantaian sadis, Salim Kancil. Sebelumnya, Hariyono telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penambangan pasir ilegal.

“Hari ini Kamis 1 Oktober 2015, Kepala Desa Selok Awarawar Hariyono itu sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Dalam dua berkas perkara yang berbeda. Yang pertama pelanggaran atau tidak pidana penambangan tanpa ijin di wilayah Selok Awar-awar yang mengakibatkan kerusakan yang ada,” kata Kapolres Lumajang, AKBP Fadly Munzir Ismail dan Bupati di Kantor Bupati Lumajang, Jawa Timur, Kamis (1/10).

Sejauh ini, barang bukti yang sudah didapat berupa keterangan dari beberapa kepala penambangan yang dijadikan saksi dan sejumlah alat berat.

Penetapan sebagai otak pembunuhan tersebut berdasarkan kesimpulan dari para penyidik yang terdiri dari Polres Lumajang, Polda Jawa Timur, dan Bareskrim Polri.

“Kepala desa sudah kita

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, kasus pembunuhan petani penolak tambang pasir, Salim alias Kancil sangat mengganggu rasa kemanusiaan.

Bupati Lumajang, kata Uchok, telah gagal melindungi masyarakatnya dari kekejaman orang-orang tambang. Maka dia harus mundur sebab dia bisa menjadi bupati karena dipilih masyarakat yang seharusnya ia lindungi.

“Pembunuhan secara terang-terangan terhadap Salim merupakan kegagalan pemerintah melindungi hak hidup rakyat. Makanya sebaiknya Bupati Lumajang mundur dari jabatannya,” katanya di Jakarta Selasa, (29/9).

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta proses penyelidikan kasus pembunuhan dan penganiyaan petani di Kabupaten Lumajang berlangsung terbuka.

“Saya minta penyelidikan terbuka dan tidak ada yang kebal hukum,” kata Saifullah, saat berkunjung ke rumah almar-

hum Rochmani, jemaah haji asal Desa Kranggan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, yang meningggal akibat tragedi Mina, Selasa (29/9/2015).

Ia mengatakan, kasus yang terjadi di Lumajang merupakan pelajaran yang sangat berharga bahwa segala sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan.

Jika terdapat beda pendapat, harusnya dihormati.

“Siapapun tidak bisa dengan sembarangan, apalagi melukai orang lain, apalagi hanya seorang kepala desa. Wagub pun tidak bisa, karena ini negara terbuka dan orang tidak bisa sembarangan. Jika tidak setuju boleh,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Gus Ipul juga meminta pemerintah daerah mempertimbangakan berbagai macam izin galian yang berpotensi mengundang masalah dengan masyarakat. Semua izin seharusnya dilengkapi dengan berbagai persyaratan. “Bagi penambang hendaknya memenuhi ketentuan yang ada, termasuk izin lingkungan dan semua harus dipenuhi,” kata dia. mer/ans/rep

paikan oleh preman, yang diketahui oleh banyak orang sebagai anak buah kepala desa. Bentuk ancamannya pembunuhan.

Rasyid membenarkan pernyataan Ati. Dia mengaku bersyukur dengan penetapan tersangka kepala desa. Pihaknya berharap polisi akan terus mengembangkan kasusnya, sehingga semua yang terlibat dihukum sesuai kesalahannya.

“Bersyukur sekali kalau sudah ditetapkan tersangka pembunuhan. Alhamdulillah kalau begitu, saya baru tahu juga,” katanya.

Sebelumnya Rasyid mengaku sudah mendengar kalau kepala desa ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus penambangan liar. Dirinya baru mengetahui kalau polisi juga menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pembunuhan. “Orang-orang itu suruhan kepala desa semua. Tim 12 bentukan kepala desa yang mendapat gaji setiap bulan. Kalau petugas portal memang bayarannya dari penarikan kendaraan yang lewat,” ungkapnya.

Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur sempat mengunjungi Tosan di rumah sakit, Kamis (1/10). Rombongan bertemu dengan pihak rumah sakit, sebelum kemudian menuju kamar nomor 13, tempat

Tosan dirawat.

Thoriqul Haq, Ketua Komisi C meminta aparat keamanan dan pihak rumah sakit untuk memberikan jaminan keamanan bagi Tosan. Keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan untuk kunci pengungkapan kasusnya.

“Pak Tosan menjadi bagian penting dalam penyidikan dan pengungkapan kasus ini. Beliau saksi kunci pengungkapan dari pembunuhan berencana.

Keselamatannya harus benarbenar terjamin,” Thoriqul.

Pihaknya telah menemui sejumlah pihak termasuk Polda Jawa Timur dan beberapa instansi lain untuk mewaspadai segala bentuk kemungkinan.

Persoalan yang terjadi, katanya, bukan hanya kriminal biasa, karena di belakangnya ada persoalan lain yakni persoalan tambang dan lingkungan.

Kasus ini muncul setelah ada korban, padahal sejatinya sudah lama praktik pertambangan ilegal itu berlangsung di Lumajang. Karena itu, segalam kemungkinan patut diwaspadai.

“Ini mengindikasikan adanya keterlibatan banyak pihak.

Diduga ada pihak-pihak tertentu, oknum aparat di Lumajang yang terlibat,” katanya. dar/ren/gil

tetapkan sebagai tersangka dalam Pasal 338, 340, dan 170 yang diduga sebagai aktor intelektual yang merencanakan, memberi fasilitas, dan mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut,” tandasnya.

Fadly menambahkan, penetapan tersangka untuk kasus pembunuhan ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Dia pun mengakui penanganan kasus ini begitu berat, karena di antara 23 tersangka, 2 di antaranya di bawah umur.

Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Pihak Polda dalam pernyataannya menyebut Hariyono sebagai aktor intelektual atau dalang dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis anti tambang Salim Kancil.

“Kapasitas dia (Hariyono) sudah diketahui sebagai aktor intelektualis dalam kasus Lumajang,” kata Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Anom Wibowo di Surabaya, Kamis (1/10).

AKBP Anom Wibowo mengaku, sejak awal pihaknya sudah memasang Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana.

Sejak awal pihaknya sudah menjerat para pelaku dengan Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana. “Soal pasal, mohon maaf, yang dipantau teman-teman hanya pada ekspos media. Tapi sejak awal, kita sudah menerapkan pasal pembunuhan berencana. Ada konsentrasi massa, dengan jumlah puluhan dan membawa senjata. Ini pasti ada agenda rapat besar sebelum melakukan eksekusi,” jawab Anom.

Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Jatim, AKBP Anom Wibowo menjelaskan, menetapkan Hariyono sebagai tersangka dan aktor in-

telektual itu tidak mudah karena saksi tidak mau mengaku.

“Seperti dibilang Kapolda Jatim, para tersangka sering menjawab tak oneng (tidak tahu, bahasa Madura), tetapi polisi akhirnya melakukan investigasi hingga menetapkan Kades Hariyono sebagai aktor intelektual,” ujar Anom.

Menurut dia, polisi masih terus mendalami, bahkan tim dari Polda Jatim sudah terjun ke lokasi kejadian dengan dukungan Polres Lumajang sebagai petugas pengamanan lokasi dan olah TKP. “Kami fokus terhadap tiga desa, di antaranya Desa Baku, Selok, dan Selok Awar-awar di Pasirian. Semua penyidikan dilakukan oleh Polda Jatim dengan backup dari Mabes Polri,” katanya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Jawa Timur mendesak polisi mendalami kasus pembantaian aktivis di Lumajang, Salim Kancil dan Tosan. Diduga masih ada aktor kunci yang lebih kuat selain Kades Hariyono.

Koordinator Bidang Pekerjaan KontraS Surabaya Fatkhul Khoir mengatakan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum peristiwa pembantaian sadis terhadap Salim dan Tosan, hingga pada proses pengadilan.

“Meski polisi sudah menetapkan Kepala Desa Selok AwarAwar sebagai tersangka, kita harap polisi terus mendalami kasus ini. Karena kami menduga, Hariyono hanya operator lapangan. Ada aktor intelektual di atasnya, yang memiliki peran penting dalam kasus ini,” terang Fatkhul di sela paripurna dengan Komisi A DPRD Jawa Timur membahas kasus Tosan dan Salim, Kamis (1/10).

Dia juga mengungkap ke-

Kompolnas...

Sambungan Halaman 1 Tapi, kata dia, mereka tidak tahu akan adanya pembantaian pada hari Si Kancil dan Tosan.

“Sebenarnya itu sudah ada respons dari polisi di lokasi.

Tapi kejadian itu tidak bisa diantisipasi. Intinya kita punya pilar pilar di bawah, ada pihak polsek juga,” jelas Argo saat dihubungi, Selasa (29/9).

Alhasil, kata dia, saat kejadian memang polisi tak satu pun di lokasi. “Polisi di kantor polisi.

Sekarang sedang mengungkap kenapa pembantaian itu bisa terjadi,” sambungnya.

Dari sini kemudian dugaan yang mengaitkan keterlibatan polisi dalam kasus pertambangan ilegal yang berujung tewasnya aktivis Salim Kancil.

Pasalnya, saat pembantaian Salim Kancil, di sana tidak ada satu pun polisi yang datang.

Sementara bila melihat kronologisnya, para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Salim Kancil dan Tosan di hadapan banyak orang. Dan tentunya eksekusi tersebut membutuhkan waktu berjamjam. Karena pelaku bergantian menganiaya korban di tempat terpisah. Maka, seharusnya polisi sudah mendengar lebih awal dan bisa mengantisipasinya. Apalagi sebelumnya memang sudah ada laporan ancaman pembunuhan.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berjanji bakal menindak anggota polisi yang terbukti melindungi tambang ilegal tersebut.

“Kita nanti pasti kita akan kembangkan ke sana. Oleh karena itu, saya mengimbau siapa saja yang punya keterangan informasi yang memperkuat keterlibatan apakah kepala desa, polisi atau perusahaannya,” ungkap mantan Kabarhakam ini, Kamis (1/10).

“Saya juga mendapatkan masukan yang negatif seperti: Polisi lambat bertindak, anggota Polri ada yang terlibat, ancaman terhadap korban pernah dilaporkan ke polisi tetapi tidak ditanggapi, dan sebagainya. Untuk kepentingan tersebut, saya sudah perintahkan Kadiv Propam Mabes Polri untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan menindak anggota Polri yang salah atau lalai,” imbuhnya.

Badrodin menegaskan akan mengungkap kasus tersebut serta mencari aktor intelektual di baliknya. “Sudah saya perintahkan supaya ambil alih sampai tuntas. Kemungkinan ada aktor intelektualnya,” tegasnya.

Badrodin sendiri mengaku mengetahui penetapan tersangka terhadap Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono atas kematian Salim Kancil.

Apalagi, informasi keterlibatannya masih dalam proses penyelidikan kepolisian.

“Belum ada laporan hasilnya kepada saya, apakah sudah pasti yang dilaporkan warga sebelum pengeroyokan itu benar adanya,” ujar Badrodin.

Lanjutnya, perencanaan pemanggilan terhadap Kapolda Jatim dan Kapolres Lumajang belum ada. Keputusan pemanggilan tergantung hasil perkembangan dari kasus tersebut. Ketika ada indikasi kerja sama antara kepolisian dengan pihak pertambangan, maka Kapolri akan menindak tegas.

“Gimana mau panggil, hasilnya belum ada,” tandasnya.

Sementara dua komisioner Kompolnas, Hamida Abdurrahman dan Muhammad Nasser terlihat mendatangi Mapolres Lumajang, Jawa Timur, Kamis (1/10). Kedatangannya guna menelusuri dugaan

Petisi...

Sambungan Halaman 1 3. Meminta LPSK untuk segera memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

4. Meminta komnas HAM agar segera turun ke lapangan melakukan investigasi.

5. Meminta KPAI untuk memberikan trauma healing kepada anak dan cucu dari almarhum Salim kancil, serta anak-anak PAUD yang menyaksikan insiden penganiayaan almarhum Salim Kancil di Balai Desa Selok Awar-Awar.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menanggapi secara tertulis petisi di laman change.org

yang ditujukan pada dirinya.

“Hari ini Kapolri Badrodin Haiti menyampaikan tanggapannya secara tertulis petisi yang ditujukkan pada dirinya, terkait pembunuhan petani sekaligus aktivis lingkungan Salim Kancil,” kata Direktur komunikasi change.org Indonesia Desmarita Murni dalam keterangan tertulisnya, di terima di Jakarta, Kamis.

Berikut kutipan tanggapannya seperti diposting di change.org: “Saya ucapkan terima kasih atas petisi kasus Salim Kancil yang ditujukan kepada

khawatirannya, jika kasus ini tidak dikawal akan berhenti tanpa diketahui dalang sesungguhnya. “Kita akan kawal terus prosesnya mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Karena biasanya yang terjadi, ketika di tingkat kepolisian selesai di kejaksaan mengalami persoalan. Jadi kita akan kawal terus sampai tuntas,” tegasnya.

Kembali Fatkhul menganalisa kasus ini berdasarkan data-data yang dikumpulkan pihaknya, kalau Hariyono tidak bekerja sendirian. “Kita cukup lega Hariyono sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan itu. Tapi polisi tidak boleh berhenti sampai di sini.”

“Hariyono tidak bekerja sendiri, pasti ada yang mengatur strategi mulai dari pertambangan ilegal sampai perencanaan pembunuhan terhadap Salim dan penganiayaan pada Tosan. Pasti ada yang mendanai peristiwa ini, mulai dari persiapan hingga pergerakannya,” sambungnya.

Lantas dugaan ada aktor lain di atas Hariyono, seperti apa kesimpulan yang dihimpun KontraS di lapangan? Fatkhul menyampaikan, saat melakukan eksekusi terhadap Salim dan Tosan, para preman sempat sesumbar kalau mereka kebal hukum.

“Dari saksi, yang tidak perlu saya sebut namanya, para pelaku ini sempat bilang kebal hukum.

Tidak mungkin tidak ada orang penting di balik peristiwa ini, hingga mereka berani berucap kebal hukum. Kami minta polisi terus mengusut, mulai dari bupati Lumajang, polisi dan instansi yang ada. Semua harus diperiksa. Harus ada transparasi dalam penyidikan ini,” harap dia. die/mar/ans/moc/ind

keterlibatan oknum polisi terkait tewasnya aktivis lingkungan, Salim Kancil yang menolak daerahnya dijadikan tambang pasir.

“Ada dugaan-dugaan seperti itu (keterlibatan oknum polisi). Kita akan mencoba membuka kasus ini sejelasjelasnya. Hari ini kita akan bertemu Kapolres dan beberapa pihak yang terkait dengan kasus ini. Kita di sini akan melihat apakah betul ada pembiaran. Kemudian bagaimana juga nanti hubungannya perizinan tambang pasir dan sebagainya,” kata Hamida di Mapolres Lumajang.

Menurut Hamida, dugaan keterlibatan oknum polisi itu hasil laporan masyarakat. Namun, Hamidah mengatakan, sejauh ini Kompolnas masih belum bisa membuktikan keterlibatan oknum polisi tersebut.

Selain meminta keterangan kepada Kapolres Lumajang, AKBP Fadly Munzir Ismail, kata Hamidah, Kompolnas akan meninjau langsung lokasi pembunuhan Salim Kancil dan pengeroyokan terhadap Tosan di Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur.

“Nanti kita akan mendengarkan dari sini. Kami juga akan lakukan peninjauan lapangan.

Kemudian juga melakukan wawancara dengan pihakpihak dan saksi,” tuturnya.

Hamida menjelaskan hasil klarifikasi yang dilakukan Kompolnas akan diserahkan ke Presiden Jokowi. “Kita akan sampaikan ke Kapolda dulu, baru setelah itu ke presiden,” tuturnya.

Lebih jauh, Kompolnas menduga ada unsur kesengajaan dari aparat kepolisian membiarkan pembunuhan Salim Kancil dan pengeroyokan Tosan.

“Laporannya kan memang ada seolah ada pembiaran. Itu akan kita cek ulang. Semuanya akan kami klarifikasi di sini untuk penjelasan,” tukasnya. lia/ sup/die/ach/dan saya selaku Kapolri. Sebagai Kapolri, saya telah memerintahkan jajaran untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan seorang petani bernama Salim Kancil (52) dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Tosan (51) di Lumajang, Jawa Timur.”

Untuk mempercepat proses penyidikan kasus ini, lanjut Badrodin, Mabes Polri telah mengirimkan bantuan personel ke Polda Jawa Timur dan Polres Lumajang. Selain mendapatkan masukan untuk mendorong kepolisian segera menindak para pelaku, Badrodin juga mengaku mendapatkan informasi bahwa kepolisian lambat bertindak. an/ cn/rep www.lensaindonesia.com

www.lensaindonesia.com

NASIONAL Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

Pertama Kali, Bendera Palestina Berkibar di Markas PBB SEJARAH tercipta bagi Palestina, saat bendera kebangsaannya berkibar di Markas PBB untuk pertama kalinya, Rabu (30/9/2015). Pengibaran bendera ini dilakukan tak lama setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato dalam Majelis Umum PBB, yang menyerukan solusi bagi dua negara, yaitu Palestina dan Israel.

Mahmoud Abbas bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon memimpin seremoni pengibaran bendera negara Palestina di Rose Garden. Dengan demikian, PBB secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pemantau non-anggota yang benderanya berkibar di Markas PBB. Selain Palestina, negara pemantau non-anggota lain yang benderanya dapat dikibarkan di Markas PBB adalah Vatikan.

“Dalam momen bersejarah ini, saya menyerukan kepada rakyat kami di mana pun, kibarkan bendera milik rakyat Palestina tinggi-tinggi karena ini merupakan simbol dari identitas kami,” kata Abbas dalam seremoni itu. “Ini merupakan hari yang membanggakan,” ucapnya.

Israel dan Amerika Serikat sebelumnya sempat menentang pengibaran bendera Palestina di Markas PBB. Alasannya, pe-

ngibaran bendera tidak berdampak langsung terhadap perdamaian. Meski begitu, Ban Ki-moon menyebut pengibaran bendera itu hal penting yang bisa memicu aksi untuk perdamaian.

“Sekarang saatnya untuk menghadirkan kepercayaan bagi rakyat Israel dan Palestina untuk penyelesaian perdamaian, dan pada akhirnya, realisasi dua negara untuk dua rakyat,” ucap Sekjen PBB asal Korea Selatan itu.

Momen pengibaran bendera itu juga dirayakan oleh masyarakat Palestina yang berada di kota Ramallah, Tepi Barat, yang menyaksikan melalui televisi. Saat Abbas terlihat memberikan pidato di televisi, masyarakat Palestina pun terdiam untuk mendengarkan pidato Abbas. Palestina bisa mengibarkan benderanya di Markas PBB setelah proses pemungutan suara dalam Sidang Majelis Umum PBB. Proses pemungutan suara itu disetujui 119 suara, dengan Israel dan AS berada di antara delapan negara yang tidak setuju dengan langkah tersebut. Israel menentang keras langkah tersebut dan mendesak negara-negara anggota agar memilih tidak setuju dengan pengibaran bendera Pales bay tina.

Mahmoud Abbas mencium bendera Palestina didampingi Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon.

JOKOWI TOLAK MINTA MAAF KE PKI Wacana minta maaf pada korban pelanggaran HAM di Tanah Air pada masa lalu sebelumnya sempat dilontarkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya.

PRESIDEN Joko “Jokowi” Widodo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan meminta maaf kepada keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) atas peristiwa pembantaian massal pada 30 September 1965.

“Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf, sampai detik ini tidak ada ke arah itu,” kata Jokowi usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Kamis, 1 Oktober 2015.

Jokowi kemudian meminta kepada wartawan untuk bertanya kepada pihak yang menyebarkan kabar bahwa pemerintah Indonesia akan meminta maaf terhadap korban dan keluarga korban tragedi 1965.

Wacana minta maaf pada korban tragedi ini sebelumnya sempat dilontarkan Jokowi dalam pidato kenegaraannya 14 Agustus 2015 di hadapan wakil rakyat di Senayan, Jakarta.

Namun, klausul minta maaf itu

tidak pernah dengan tegas dinyatakan Jokowi dalam pidatonya.

Bunyinya seperti berikut: “Saat ini pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.”

Meski tak pernah mengatakan secara spesifik, namun yang dimaksud dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah air pada umumnya meliputi tragedi Gerakan 30 September 1965 dan tragedi Mei 1998.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Panjaitan juga mengatakan pemerintah tak akan meminta maaf.

Jokowi

“Tidak ada pikiran untuk meminta maaf, minta maaf pada siapa? Siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak ada terjadi kalau boleh dikatakan korban. Jadi saya pikir, tidak sampai ke situ,” kata Luhut, Rabu, 30 September 2015. Meminta maaf pada korban, menurut Luhut, justru bisa membuat pemerintah terkesan disusupi PKI. Sementara itu, pada Rabu malam, 30 September, tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sempat mempertanyakan ketidaktegasan Jokowi tersebut. “Apa perlu

maaf pada PKI? Haram! Kepada Presiden Jokowi jangan sekali-kali kau minta maaf, nanti kita turunkan!” kata Habib dalam pidatonya yang dihadiri ratusan anggota FPI dalam temu anggota di daerah Cawang, Jakarta Timur.

Anggota yang hadir malam itu pun meneriakkan takbir tiga kali.

Rizieq menambahkan, jika pemerintah minta maaf, berarti harus membayar ganti rugi setara dengan belanja anggaran.

“Kalau minta maaf, maka negara harus membayar ganti rugi Rp 1

miliar. Kalau ada 3 juta keluarga PKI, berarti Rp 3.000 triliun. Dengan uang itu, PKI bisa bangkit lagi, enggak?” katanya.

Rizieq bahkan meminta Jokowi untuk merobohkan patung Tugu Tani yang dianggap merupakan representasi simbol kejayaan komunisme saat itu. Ia juga mengatakan akan mengirim permintaan resmi pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar permintaan untuk merubuhkan patung tersebut dapat direalisasikan. “Paling tidak bedilnya diganti dengan pacul atau sekop,” katanya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki data mengenai penyebar fitnah terhadap Presiden Jokowi. Dalam fitnah tersebut, Jokowi disebut akan mewakili Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada keluarga PKI. “Namun, kami sudah tahu (pelakunya),” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 September.

Pramono mengungkapkan, penyebar fitnah diketahui berkat kerja sama dengan Polri. Pelaku diduga menyebarkan pesan berantai pada Selasa 29 September, yang menyebutkan adanya agenda pertemuan Jokowi dengan keluarga PKI serta Gerwani di Gelora Bung

Karno, Jakarta.

Ia melanjutkan, ada satu pelaku yang pertama menyebarkan pesan tersebut kepada orang di sekitarnya. Selanjutnya, pesan itu tersebar secara luas dan menimbulkan keresahan. “Ada juga mesin sosial media. Sebenarnya, orangnya ituitu saja. Kepentingannya membuat resah, dan (ingin) mendiskreditkan Presiden,” kata Pramono.

Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Budi Gunawan menyatakan bahwa pelaku yang diduga memfitnah presiden telah teridentifikasi.

Pelaku menyebarkan informasi mengenai rencana Jokowi meminta maaf kepada keluarga PKI. “Sesuai tugas kami, kami sudah identifikasi,” kata Budi, di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis 1 Oktober 2015.

Budi belum bersedia menyebut identitas ataupun inisial pelaku yang diduga memfitnah Jokowi.

Akan tetapi, ia menyiratkan, pelaku lebih dari satu orang, dan menyebarkan informasi fitnah untuk mendiskreditkan Jokowi melalui media sosial dan pesan berantai.

“Beberapa pihak yang memang disinyalir telah melakukan perbuatan menyebar berita dalam bentuk tulisan ataupun gambar melalui media online,” ujarnya. rap/ind

PLN Minta Suntikan Modal Rp 10 Triliun

CBA Curigai Lelang Elektronik Kemendes Dibobol

PADA Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun.

Angka itu adalah yang tertinggi di antara permintaan PMN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainya. Menteri BUMN Rini Soemarno me-

DIREKTUR CBA Uchok Sky Khadafi menyebut ada kejanggalan lelang di Kemendes dan potensi kerugian negara sebesar RP 3.3 miliar.

Kata Uchok ternyata lelang yang melalui sistem elektronik, gampang juga dijebol untuk memenangkan perusahaan yang diinginkan. Walaupun perusahaan yang ingin dimenangkan ini, penawaran harganya tingginya selangit.

Padahal, selama ini, yang namanya lelang di kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi selalu diwanti-wanti adalah lelang yg terbuka atau transparan, dan kompotitif bagi vendor yang mau ikut lelang.

“Tetapi, lelang di kementerian desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi adalah lelang yang penuh dugaan kejanggalan, dan ada potensi kerugian negara,” ujar Uchok, di Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Menurut Uchok Kementerian desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi pada anggaran tahun 2015 mengadakan lelang “penyedia alat Peraga pendidikan untuk kawasan perdesaan wilayah V0o0 dengan HPS (Harga Prakiraan Sendiri) sebesar Rp 9.374.725.000.

Dan pemenang lelang ini adalah PT Refolindo Perkasa, dengan harga penawaran sebesar Rp 9.144.122.296.

Selanjutnya, harga Pemenang ini

ngakui permintaan PLN itu terbilang besar. Namun, Rini punya alasan mengapa PLN menyodorkan angka hingga Rp 10 triliun itu.

“PLN ini besar karena mengingat bukan hanya (harus berpartisipasi membangun pembangkit listrik) 35.000 megawatt,” ujar Rini saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (1/

10/2015).

Menurut dia, PLN dalam 5 tahun ke depan juga memiliki pekerjaan kain yang cukup berat, yakni membangun transmisi listrik di berbagai daerah di Indonesia. “Ada IPP (Independent Power Producer) di sana. Tapi yang lebih besar ada pembangunan transmisi 46.

000 kilometer sebelum 2019,” yo/kmp ucap Rini.

ADAPUN RINCIAN PMN UNTUK BUMN SEBESAR RP 39,42 TRILIUN DI RAPBN 2016, DALAM BENTUK TUNAI, ANTARA LAIN : 1. Perum Bulog Rp 2 triliun 2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rp 500 miliar 3. PT SMI (Persero) Rp 5 triliun 4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp 1 triliun 5. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp 1 triliun 6. PT Hutama Karya (Persero) Rp 3 triliun 7. PT Wijaya Karya Tbk Rp 3 triliun 8. PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp 2 triliun 9. PT Angkasa Pura II (Persero) Rp 2 triliun

www.lensaindonesia.com

10. PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun 11. PT PLN (Persero) Rp 10 triliun 12. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 1,16 triliun 13. PT Krakatau Steel Tbk Rp 1,5 triliun 14. PT Industri Kereta Api (Persero) Rp 1 triliun 15. PT Barata Indonesia (Persero) Rp 500 miliar 16. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 500 miliar 17. PT Askrindo (Persero) Rp 500 miliar 18. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar 19. PT Reasuransi Indonesia

Utama (Persero) Rp 500 miliar.

Sementara itu PMN untuk BUMN yang diberikan secara non tunai, antara lain: 20. PT Perikanan Nusantara (Persero) Rp 29,4 miliar 21. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Rp 692,5 miliar 22. Perum Perumnas Rp 235,4 miliar 23. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp 564,8 miliar 24. PT Amarta Karya (Persero) Rp 32,1 miliar 25. PT Krakatau Steel Rp 956,5 miliar

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi.

mahal, Dan tinggi, dan kemungkinan potensi kerugian negara yg cukup besar. Karena, ada perusahaan CV. Masisa Djaya yg ikut lelang yang menawarkan harga murah hanya sebesar Rp 5.827.800.000 dikalahkan.

“Kemudian, dari gambaran diatas, Kami dari CBA (Center For Budget Analysis) untuk meminta kepada kejaksaan agung untuk segera melakukan pemeriksaan berjenjang

mulai dari Menteri Marwan Jafar sampai Panitia lelang dalam pengadaan lelang barang ini, karena ditemukan kemahalan harga yang diduga menjurus ke mark up anggaran sekisar Rp 3.316.312.296. Potensi kerugian negara ini, diperoleh dari nilai ketidakwajaran dalam bentuk dipilihnya vendor yang nilai penawarannya selangit alias menentukan yang Mahal banget harganya,” pungkasnya. dg

JAKARTA RAYA

10 Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

DPRD Serukan Moratorium Izin Reklamasi dan Audit Legal ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Prabowo Soenirman, menyerukan DPRD DKI Jakarta merekomendasikan pemerintah provinsi (pemprov) melakukan moratorium izin reklamasi.

Alasannya, kata Prabowo, di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (1/10), belum ada payung hukum yang komprehensif.

“Berdasarkan hasil pemaparan sejumlah pakar yang kami undang dalam tiga hari terakhir, semakin jelas, bahwa gubernur enggak punya kewenangan untuk menerbitkan itu,” ujarnya.

Kalau pun Keppres 52/1995 memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada gubernur terkait reklamasi di Pantai Utara (Pantura), kata anggota Fraksi Gerindra ini, itu tak bisa dipakai lagi.

“Kan sudah terbit beberapa peraturan perundangundangan baru. Dan isinya, kewenangan tersebut jelas berada di pemerintah pusat,” jelasnya.

Dia mencontohkan dengan UU No. 1/2014, No. 26/3007, PP No. 26/2008, dan Perpres No. 122/ 2012. “Harus juga diingat, UU No. 23/20014 mengenai otonomi daerah (otda), tidak berlaku bagi DKI, karena DKI menjadi kawasan strategis nasional,” lanjut eks dirut PD Pasar Jaya itu.

Sedangkan untuk izin reklamasi yang kadung terbit, menurut Prabowo, untuk sementara waktu biarkan tetap berlaku. “Tapi setelah habis, jangan diperpanjang dulu, harus diaudit legal dulu,” tandas zul anggota Komisi D ini.

Pemprov DKI Bantah Legalkan Daging Anjing DINAS Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Pemprov DKI Jakarta menyayangkan merebaknya opini akan ada pelegalan daging anjing yang terkait adanya rencana peraturan gubernur (pergub) yang mengatur daging anjing konsumsi.

Pihak Dinas KPKP membantah bahwa pergub tersebut akan dijadikan landasan melegalkan daging anjing konsumsi di Ibu Kota.

“Oh enggak, belum apa-apa, kadang-kadang media melebih-lebihkan. Orang belum ada pergubnya udah bilang melegalkan,” kata Kepala Bidang Ketahanan dan Kesehatan Hewan Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta, Sri Hartati, Rabu (30/ 9/2015).

Menurut Sri, wacana pergub tersebut sebenarnya difokuskan untuk mencegah peredaran rabies di Jakarta. Terlebih, berdasarkan data yang didapat Dinas KPKP, banyak anjing untuk konsumsi dipasok dari kawasan Sukabumi yang merupakan daerah endemik rabies.

“Tujuan utamanya sebenarnya untuk kesehatan, pengendalian penyakit rabies. Itu saja. Yang lain tidak ada ya. Nanti gimana pengaturannya kita akan undang pihak-pihak terkait dari berbagai aspek agar tepat sasaran,” lanjut Sri. Provinsi DKI Jakarta telah bebas dari endemik rabies sejak tahun 2004. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah virus rabies kembali masuk ke Ibu Kota. Salah satunya dengan pengadaan vaksinasi pada anjing-anjing di Jakarta.

Belakangan, Pemprov DKI juga akan meningkatkan pencegahan rabies dengan cara menerbitkan pergub yang mengontrol penyebaran daging anjing konsumsi.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan untuk mengatur peredaran daging anjing tidak diperlukan pergub khusus.

“Enggak perlu ada pergub. Kemarin kan saya bilang, saya bukan mempersoalkan konsumsi daging anjingnya. Tapi laporan warga banyak anjing rabies dari luar kota masuk ke Jakarta,” kata Basuki, ald di Balai Kota, Rabu (30/9/2015).

ICW: Sumber Dana Terbesar Parpol dari Pihak Ketiga INDONESIA Corruption Watch (ICW) menengarai bahwa sumber pendanaan terbesar partai politik (parpol) berasal dari pihak ketiga.

Sumber ini lebih besar dibandingkan dana partai yang berasal dari iuran anggota.

Peneliti ICW, Donal Fariz, mengatakan, kebanyakan

sumbangan anggota sebagai sumber dana parpol hanya didapat dari kader-kader partai yang punya kursi di pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah.

“Iuran anggota berjalan hanya dari kader yang sedang menduduki posisi dan sumber itu menjadi andalan partai

untuk menjalankan roda pemerintahan partai,” ujar Fariz dalam workshop penyampaian hasil kajian ICW tentang tata kelola keuangan partai di Hotel Swiss Bel-residence, Jakarta, Senin (28/09/2015).

Meski sah secara hukum, namun menurut Fariz, adanya sumber dana dari pihak ketiga

dan iuran anggota tidak menutup kemungkinan partai tidak melakukan korupsi.

Pengelolaan dana dan transparansi penggunaan, kata Donal, bisa menjadi tameng dari kecurigaan-kecurigaan publik terhadap penggunaan dana yang rentan dikorupsi dan perilaku korupsi anggota untuk

mendapatkan sumber dana.

“Untuk itu partai politik harus lebih transparan dalam pengelolaan dana politik. Parpol seharusnya mempublikasikan juga ke web resmi parpol laporan pertanggungjawaban dana partai agar publik dapat mengakses,” pa yuanto par dia.

Amunisi Ahok Jika Kalah Pilkada DKI 2017 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah menyiapkan berbagai “amunisi” pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, terutama jika dia kalah.

MENJELANG akhir masa kepemimpinannya, pria sapaan Ahok menargetkan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sudah bisa go public.

“Kalau sudah go public, gubernur enggak akan bisa ganggu-ganggu. Saya juga sudah buktikan open data dan transparansi anggaran dengan lengkap,” terang Ahok, di Balai Kota, Kamis (1/10/2015).

Pemprov DKI juga akan menggandeng strategic partner bagi BUMD, yang akan menjadi auditor gratis bagi perusahaan daerah tersebut.

Ia juga mewajibkan semua pejabat DKI hingga pejabat eselon IV wajib melaporkan harta kekayaan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari sisi infrastruktur, ia juga menjadikan seluruh pe-

kerjaan menjadi swakelola. Ia berharap semua program unggulan DKI bisa berjalan sempurna pada tahun 20162017.

Basuki mengatakan tak perlu memikirkan lebih dulu program-program DKI seperti pembangunan enam ruas tol dalam kota, tiga koridor layang transjakarta, MRT koridor barat dan timur, serta light rail transit (LRT).

“Tertibin bangunan di pinggir sungai sama PKL (pedagang kaki lima) juga. Enak nih nanti gubernur setelah saya.

Soalnya pasti warga bilang, ‘Yang ngusir si Ahok nih, Ahok yang kejam’. Semua yang jelek-jelek ke saya,” kata Basuki lagi.

Dengan semua hal itu, Basuki meyakini warga Jakarta memiliki standar tinggi terhadap kepemimpinan DKI. “Kalau saya enggak jadi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.

gubernur lagi, pengganti akan susah ubah ini semua. Kalau warga merasa tidak sama dengan standarnya, warga merasa tertipu dan merasa salah pilih. Ini proses politik yang baik, siapa tahu banyak (tokoh) lain yang punya ide lebih cemerlang untuk mengeksekusi (program) Jakarta,” kata Basuki.

Kendati demikian, Ahok tidak pernah merasa yakin akan menang dalam pertarungan pada Pilkada DKI 2017.

Justru sebaliknya, Ahok selalu

siap kalah.

Hal tersebut disebabkan banyak kepala daerah serta tokoh potensial yang akan maju untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. “Saya justru siap-siap kalah. Kalau saya kalah harus seperti apa (Jakarta)?” ujarnya.

Nah, jika kalah, Ahok telah mempersiapkan banyak hal sebelum meninggalkan Jakarta. Ahok memastikan akan ada BUMD DKI yang melantai di bursa efek. Dengan demikian, seorang gubernur tidak akan

bisa mengganggu kinerja BUMD tersebut. Kemudian, Basuki juga menegakkan sistem transparansi data.

“Jadi, di mana ada pernyataan saya yakin menang? Saya justru bersiap-siap supaya sampai Oktober 2017, kalau saya tinggalin tempat ini pun transparansi sudah tidak bisa ditahan lagi. Jadi, ada sebuah model gubernur itu harusnya seperti apa gitu loh,” kata Basuki.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik meminta Ahok untuk tidak yakin menang pada Pilkada DKI 2017.

Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguntungkan Basuki untuk maju melalui jalur independen.

Menurut Taufik, Ahok sulit mendapat dukungan karena tersangkut kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

“Partai politik tidak mempermasalahkan soal putusan MK. Pemikiran Ahok pasti menang itu keliru. Jangan seolaholah Ahok pasti menang.

Enggak, Ahok enggak menang,” kur/kmp kata Taufik.

Sudah Langgar UU, Gojek Juga Langgar Perda DINAS Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta akan melakukan penertiban ojek berbasis aplikasi yang mangkal di trotoar untuk mencari penumpang.

Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan pihaknya tak bisa membiarkan banyaknya sopir ojek berbasis aplikasi yang nongkrong atau ngetem di trotoar. Karena trotoar disediakan untuk jalur pedestrian bagi pejalan kaki.

“Tidak hanya itu, mereka telah melanggar Perda No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Kan ada aturan, trotoar tidak boleh digunakan untuk berdagang atau dilintasi kendaraan bermotor. Trotoar itu untuk pejalan kaki,” kata Andri, Jumat (2/10).

Andri akan memanggil pe-

milik ojek berbasis aplikasi yang ada di Jakarta untuk memberitahukan agar para sopir mereka tidak boleh mangkal di trotoar atau di bahu jalan. Tahap awal, dia akan memanggil CEO sekaligus Founder Go-Jek, Nadiem Makarim.

“Saya akan panggil Nadiem untuk minta pertanggungjawaban. Omongannya sudah tidak sesuai dengan apa yang dia bilang ke kita waktu mempromosikan Go-jek,” ujarnya.

Saat mempromosikan GoJek, lanjutnya, Nadiem menegaskan jasa layanan aplikasi ojeknya itu menggunakan sistem online. Sehingga sopir ojek tidak perlu membutuhkan pangkalan seperti ojek konvensional.

“Tapi di lapangan, mana kenyataannya? Kan dulu dia gembar-gembor kalau penge-

Driver Gojek mengantar penumpang.

mudinya di rumah saja. Kalau pun mangkal ya di jalan lingkungan, bukan di atas trotoar,” tuturnya.

Selain memanggil para pe-

milik ojek berbasis aplikasi ini, pihaknya akan menertibkan sopir ojek berbasis aplikasi yang mangkal menunggu penumpang di atas trotoar

dan bahu jalan. Perilaku para sopir ojek berbasis aplikasi ini dinilainya telah mengakibatkan kemacetan lalu lin dka tas.

Anggota DPRD DKI Palsukan Pelat Nomor Altis PULUHAN sedan Corolla Altis berpelat hitam memenuhi lahan parkir DPRD DKI, Kamis (1/10).

Mobil-mobil itu adalah kendaraan dinas para wakil rakyat yang pelatnya sudah diganti dari warna merah menjadi hitam.

Pantauan di lapangan, Kamis (1/ 10) mobil berpelat hitam dengan nomor B 1039 PQB, B 1043 PQB, B 1073 PQB, B 1019 PQB berderet di barisan depan tempat parkir. Sementara mobil lainnya yang juga berpelat hitam ada di belakangnya.

Menurut hitungan Warta Kota, tak kurang dari 21 mobil dinas itu sudah berganti menjadi pelat hitam.

Anggota DPRD dari Nasdem James Arifin Sianipar mengakui bahwa mobil dinasnya berganti pelat menjadi warna hitam. Alasan James memalsukan pelat mobil dinasnya karena untuk keselamatan. “Karena sering ada demo-demo, takut pendemo anarkis terus ngerusak mobil,” katanya saat dihubungi, Kamis (1/10).

Anggota Komisi C ini berdalih bahwa BPKB kendaraan belum kewww.lensaindonesia.com

luar sehingga tidak bisa mengurus pelat ganda ke Samsat. Ia mengaku mengganti pelatnya pada Rabu (30/ 9) lalu. “Iya perilaku ini salah, besok (hari ini-red) ganti lagi jadi merah, nanti pas pulang juga bisa langsung diganti,” katanya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, anggota DPRD DKI telah menerima mobil Toyota Corolla Altis berpelat merah untuk menunjang kebutuhan transportasinya.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, pemilik mobil berpelat nomor, B 1039 PQB mengaku baru sepekan menggantinya dengan pelat hitam. “Alasannya sih sangat simple.

Kalau ke kantor itu kan suasana kerja, jadi pakai pelat merah. Tapi kalau turun ke warga, ya saya pakai plat hitam. Supaya nggak norak aja, bawa-bawa fasilitas negara,” akunya.

Menurut Syarif, hal tersebut, dilakukan semata-mata untuk menunjang kerjanya. “Saya gak sepenuhnya pakai pelat hitam kok, gantiganti aja. Kalau mau ke kedinasan atau ke kantor ya pakai pelat merah.

Mobil operasional anggota DPRD yang diganti menjadi plat hitam, terparkir di basement Gedung DPRD DKI.

Tapi kalau mau turun ke warga, ya saya pakai pelat hitam,” kata Syarif, dihubungi, Kamis (1/10).

Sementara itu, Wakil DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menganggap wajar anggotanya mengganti mobill operasional tersebut dengan pelat hitam. Pasalnya, dalam opera-

sionalnya mobil itu dibiayai sendiri anggota dewan. “Sah-sah saja, lagian kan anggota dewan yang biayain sendiri operasionalnya,” kata Taufik, Kamis (1/10).

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budihartono menga-

takan, seharusnya anggota DPRD tidak boleh mengganti pelat dengan nomor yang sama. “Mereka kan sudah dewasa semua, seharusnya tahu aturan. Terus pelat hitam itu bikinnya di mana? Pelat itu kan ada lambang Poldanya seharusnya,” ujar Heru.

Heru mengaku belum mengetahui atau melihatnya secara langsung. Namun jika benar maka mengubah pelat hitam itu bisa dikenakan sanksi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009. Heru mengimbau agar pelat dikembalikan ke warna aslinya, yakni merah.

Sebab apabila sampai diberhentikan kepolisian di jalan, maka yang tercatat itu merupakan aset Pemprov DKI. Menurut mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut, seharusnya kalau mengganti pelat seperti itu, anggota dewan juga harus mengganti STNK-nya. Sehingga ada 2 STNK dan 2 pelat mobil untuk satu kendaraan dewan.

“Tapi harusnya enggak boleh, Pak Sekwan harus menyampaikan baikbaik (kepada anggota DPRD DKI).

Kasihan kalau di jalan disetop polisi kan enggak enak, tercatatnya itu kan mobil Pemda DKI,” sambungnya.

“Kalau kamu ada pelat khusus yang disiapkan oleh Polda, minta sipkan pelat khusus. Dimohon Pak Sekwan bersurat ke Dirlantas (untuk) pejabat ada nomor yang keluar itupun harus yang terkoordinir oleh Pak Sekwan,” imbuh Heru.

Menurut dia, pelat kendaraan Pemprov DKI diakhiri oleh tiga huruf di belakangnya, yakni ‘PQA’ dan ‘PQB’. “Polisi sudah tahu kok kalau PQB atau PQA pasti Pemda. Polisi tahu itu pelat merah, suatu saat kan nanti disetop terus ribut jadi enggak enak sama yang bawa,” terangnya.

Terkait hal ini, Pemprov pun berencana memanggil Sekwan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebab mengubah warna pelat mobil tidak diperbolehkan sembarangan.

“Ya akan panggil (Pak Sekwan) enggak boleh itu, kalau mau bukan pelat sendiri karea itu bisa melanggar UU Lalu Lintas loh. Ini yang ditegur saya dong,” tutup Heru. wrt

JABAR SQUARE

11 Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

Ikhsan-Li Dilaporkan ke Panwaslu, Airin-Benyamin Dilarang Sebar Gambar Ikhsan-Alin dilaporkan atas tuduhan dugaan provokasi saat kampanye damai. Sementara Bawaslu Provinsi Banten melarang gambar AirinBenyamin dipasang di website resmi pemkot.

PASANGAN calon nomor 1, Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra dilaporkan ke Panwaslu Tangsel.

Ikhsan-Alin dilaporkan atas tuduhan dugaan provokasi saat kampanye damai.

“Saya melaporkan pasangan calon nomor 1 karena sudah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan saat kampanye kemarin. Pasangan calon nomor 1 sudah bersikap provokatif,” kata pelapor yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, Jumat (25/9/ 2015).

Ibnu menguraikan, laporan yang dilayangkan dirinya adalah soal pernyataan Ikhsan Modjo saat melakukan pidato kampanye damai pada Minggu (20/9/2015).

“Dalam kampanye itu, Ikhsan mengatakan bahwa seorang kepala daerah adalah seorang pelayan, bukan pejabat yang ditunggu dan dibayar oleh APBD,” kata Ibnu.

Selain itu, dikatakan Ibnu, Ikhsan juga mengatakan bahwa diri-

nya akan bagi-bagi uang APBD bilamana menjadi wali kota nanti.

“Ia bilang mau bagi-bagi duit buat rakyat, bukan buat keluarga atau golongan. Ini saya nilai sebagai bentuk hasutan dan fitnah. Ini bisa mengganggu demokrasi kampanye,” kata Ibnu.

Poin terakhir, kata Ibnu, adalah saat Ikhsan mengatakan bahwa mobil pemerintahan di lapangan tidak boleh digunakan karena bisa memancing gesekan. “Ini salah.

Saya menilai ada unsur adu domba di sini,” katanya.

Seperti yang sudah diketahui, Pasangan nomor urut 1, yakni Ikhsan Modjo - Li Claudia Chandra, sempat sedikit menyentil Airin dengan menyinggung korupsi yang dilakukan oleh keluarga.

“Kami mau berikan uang untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk pemain proyek dan anggota keluarga. Kami siap mundur kalau kami, atau keluarga kami, terseret kasus korupsi,” kata Ikhsan Modjo dalam pidatonya tanggal 20 Sep-

Pasangan Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra.

Pasangan petahana, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

tember lalu.

Sementara Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan instruksi bahwa per bulan Oktober 2015 ini, seluruh gambar maupun foto pasangan petahana, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie tidak boleh ada lagi di website resmi pemkot dan sarana umum lainnya.

Ketua Divisi Sumberdaya Manusia Bawaslu Peovinsi Banten, Solihin pada Kamis (1/10) mengatakan, hal ini sudah seharusnya dilakukan sesuai aturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-un-

Diany - Benyamin Davnie akan habis pada 22 April 2016 mendatang.

Jika dihitung mundur, maka aturan dalam Perppu baru akan berlaku tanggal 22 Oktober besok.

Sementara itu, Divisi Umum dan SDM Panwaslu Tangsel, Ahmad Jazuli menambahkan bahwa selain website, seluruh gambar petahan juga tidak boleh ada di mobil pemerintahan, reklame, banner, dan ssbagainya.

“Kalaupun ada undangan acara, hanya boleh yang sifatnya sebagai kepala daerah. Bukan yang meli-

dang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Dal Pasal 71 ayat 3 pada aturan, disebutkan bahwa petahanan tidak boleh menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Ini dasar aturannya,” kata Solihin.

Untuk diketahui, masa jabatan pasangan petahana, Airin Rachmi

Aquascape Bandung Dilirik Remaja Indonesia

Gubernur Banten, Rano Karno dipertanyakan kapasitas kehadirannya dalam rapat konsolidasi paslon Arsid-Elvier.

Rano Karno Langgar Aturan KPU, Hadiri Konsolidasi Arsid-Elvier GUBERNUR Banten Rano Karno diduga melanggar Peraturan KPU No 8 tahun 2015. Sebagai Kepala Daerah, Rano dengan sengaja ikut menghadiri rapat konsolidasi tim pemenangan pasangan calon Wali Kota Tangerang Selatan urut 2 ArsidElvier di luar waktu cuti.

“Jelas itu melanggar, sebagai gubernur harusnya tidak memihak tapi itu jelas memberikan dukungan pada Paslon tertentu,” kata Pembina Lira Provinsi Banten Immen Saragih,SH, Kamis (1/10/2015).

Menurut LIRA, Rano yang hadir dalam konsolidasi kemenangan Arsid dinilai bentuk abuse of power. Sebab itu dilakukannya saat dirinya sedang berdinas sebagai gubernur. Dengan posisi gubernur itu mengesankan keberpihakan gubernur pada Paslon tertentu.

Karena itu, atas dugaan pelanggaran tersebut LIRA melaporkan ke Panwaslu Tangsel. Dia berharap, Pawaslu untuk memprosesnya secara jujur dan transparan karena melibatkan kepala daerah.

Selain itu dirinya berharap, kontestasi Pilkada Tangsel tidak diciderai dengan upaya sistematis untuk menjegal Paslon tertentu. Kontestasi ini harus fair, jujur dan cerdas. oddy

DINAS pertanian dan ketahanan pangan Kota Bandung belum lama ini mengadakan pameran aquascape, pameran ikan hias aquatic plants art contes di festival Citilink, Jalan Peta Kota Bandung.

Kontes tersebut sangat diminati para komunitas aquascappe dari Kota Bandung maupun dari kota kota lainnya.

Kepala Dinas Pertanian (KP) hj. Eli Wasliah mengatakan, aquascape merupakan seni merangkai taman di dalam air, khususnya pada aquarium. Aquascape terdiri dari jenis tanaman lumut serta batu-batuan yang menghiasi aquarium tersebut. Bahkan untuk meningkatkan kualitas yang baik, tanaman jenis air tersebut harus menggunakan berbagai macam obat untuk menyuburkan, yang pada akhirnya dapat mempercantik tanaman air itu sendiri, kata Eli Wasliah baru-baru ini.

“Biasanya mempercantik tanman hias dalam kolam itu membutuhkan lahan median yang luas, namun untuk aquascaper ini justru sebaliknya malah dengan media kecil pun para komunitas ini mampu mempercantik kolam ikan hias di dalam aquarium kecil dan unik,” tukasnya.

Adapun peserta yang mengikuti contes aquascape kebanyakan dari luar bandung seperti Lampung, Surabaya, Jakarta, Jogyakarta, Cilacap, Banten, Tanggerang, dan jumlah peserta yang ikut dalam kontes yaitu sebanyak

KPK Sosialisasi Gratifikasi ke Pejabat Pemkot Tangsel KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan supervisi, serta pedoman bagi para ratusan pejabat eselon 1 sampai 3 di Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, mengatakan kegiatan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi itu sangat penting bagi para pemerintahan dan Pejabat sipil lainnya.

Petunjuk ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan ke masyarakat tanpa melanggar ketentuan hukum dan UU yang berlaku.

“Reformasi yang berlandasan birokrasi ini sudah mulai dijalankan dan diterapkan di pemerintan tangsel. Paradigma

dulu kita dilayani masyarakat kita sekarang tidak boleh lagi,” ujar Walikota Airin dalam acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi di Puspiptek, Kecamatan Setu, Senin (28/9/2015).

Pemkot Tangsel juga mengatakan akan membuat Peraturan Walikota (Perwal) tentang pengendalian gratifikasi.

Kemudian juga dibentuk tim satuan unit pengendali gratifikasi, sesuai rekomendasi lembaga anti rasuah.

Airin menuturkan, bahwa melalui program tersebut atau program pengendalian gratifikasi ini diharapkan dapat terciptanya iklim manajemen pemerintahan yang lebih baik.

Sebagai daerah otonom baru, Pemkot Tangsel harus bisa belajar dari pengalaman riil

Pemkot Bandung akan Louching Smart Card

Peserta pameran Aquascape dari Solo.

80 perserta.

“Di tahun depan akan saya rencanakan kegiatan seperti ini bukan hanya sekali dalam setahun saja , Namun akan saya buat secara berkala sekaligus di harapkan komunitas aquascape ini mampu menjadi komunitas unggulan binaan Dispertapa Kota Bandung tingkat nasional,” kata Eli Wasliah.

Menurut salah seorang peserta asal Bandung Wawan, selain sebagai hobi, aquascape juga bisa dinikmati sebagai freelance bisnis. Karena menurut dia, tidak semua orang mampu membuat aquascapenya sendiri dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah alasan ekonomis, misal karena mahalnya bahan, terutama jika kita tidak mau repot membuat tau menata aquascape itu sendiri.

Namun, membuat sebuah aquascape memang tidak murah, “Biasanya kalau mau langsung jadi dekorasi aquascapenya tinggal pesan ke tempat

dan sudah terjadi.

“Segala segala keterbatasan kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik.

Menurut saya, dalam menjalankan reformasi birokrasi ada tiga hal penting yang harus dijalankan,” jelas Airin.

Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang baik dan benar serta sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan. Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan langsung untuk masyarakat.

Airin mengatakan, ada hal ketiga yang paling penting yaitu, peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Para aparatur Pamong Praja perlu dibekali pengetahuan pencegahan tindak pidana korupsi. HafidZ_Mabrur

khusus aquascape dan merogoh kocek minimal Rp 250 ribu hanya untuk kotak akuarium ukuran sedang (40 cm x 25 cm),” ungkap Wawan.

Untuk bahan aquascapenya sendiri tidak sulit untuk dicari. Di daerah Bandung, kita bisa menemukan penjual perlengkapan aquascape di Jalan Anggrek, Jalan Kresna, Jalan Karapitan, atau di Pasar Ikan Muara di daerah Tegalega. “Harganya juga bermacam-macam, mulai dari Rp 5.000 hingga jutaan rupiah,” tambahnya.

“Saya berharap kepada pemkot agar memberikan perhatian khusus kkepada kami sebagai komunitas Aquascape, pasalnya selama ini kami bbelum tersentuh oleh pemerintah , namun dengan adanya kegiatan contes ini sangat senang karena di tempat pameran inilah kami bisa menunjukan karya karya kami kke publik,” pungkasnya. caca

PEMERINTAH Bandung akan mendorong kerangka penggunaan Smart Card. Salah satu implementasinya adalah dengan membayar tanpa uang tunai. Pembayaran nantinya akan bertuju pada E-Banking, jadi masyarakat tidak usah membawa uang tunai yang berlebih.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto, usai membuka seminar Noncash Payment di Hotel Savoy Homann, Selasa (29/9).

Menurut Yossi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan komitmen Kota Bandung sebagai Smart City juga menjadi salah satu pendorong upaya penggunaan kartu tersebut.

“Ini menandakan sebuah dinamika masyarakat ini senang menggunakan ATM. Tinggal bagaimana kita mendorong terhadap seluruh alur proses pembayaran,” ujarnya.

Rencananya Pemerintah Kota Bandung akan melaunching Smart Card ini di Bulan

Oktober tahun 2015. Penggunaan kartu akan mulai diawali dari tingkat birokrasi di SKPD dan BUMD di Bandung.

“Kita berharap seluruh pembayaran bisa menggunakan Smart Card ini. Oleh karena itu dalam proses kajian dengan Bappeda dan BI, akan mengarahkannya,” harapnya.

Di tempat yang sama, Kabid Penelitian Bappeda Kota Bandung, Chairul Anwar menambahkan, penggadaan anggaran dari smart card ini akan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia. “Karena akan melibatkan berbagai bank yang bermitra dengan pemerintah dan BI. Besaran biaya kita belum melangkah ke sana,” katanya.

Chairul menjelaskan jika kartu tersebut multifungsi jadi bisa digunakan oleh siapa saja di Kota Bandung. Selain Bandung, Kota Jakarta dan Bali sebelumnya sudah menggunakan konsep Smart Card ini untuk proses pembayaran Noncash Payment. arie

Sekretaris Kota Bandung, Yossi Irianto.

Diskamtam Soialisasikan Perda Retribusi Pemakaman SEBANYAK 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) di bawah naungan Diskamtam terus menerus dijaga dan dipelihara. Begitupun pada hari hari besar umat islam seperti hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, seluruh TPU padat pengunjung sehingga selalu dibersihkan.

Kepala Bidang Pemakaman Diskamtam Kota Bandung Adang Sultana, ziarah ke makam keluarga merupakan tradisi turun temurun dilakukan warga Kota Bandung. Untuk itu, Diskamtam dalam memberikan pelayanan maksimal mengaturnya melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat dan Retibusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

“Adapun tujuan Perda itu tidak lain guna meningkatkan pelayanan pada

batkan, atau mengundang massa banyak lalu ada penyampaian visi misi disana. Selama sebatas kerja sebagai pejabat definitif, masih diperbolehkan,” kata Jazuli.

Jazuli pun tak menampik bahwa pada hari pertama di bulan Oktober ini masih ada foto maupun gambar petahana di beberapa tempat.

“Kami sudah instruksikan untuk diturunkan dan dicopot. Jika masih ada, kami akan jadikan sebagai temuan pelanggaran, dan akan diproses,” katanya. ban/wrt

masyarakat yang ditentukan Pemerintah Kota Bandung,” kata Adang, Kamis (1/10).

Sementara itu, pelayanan pemakaman bagi warga tidak mampu turut dia, ahli waris harus membawa surat pengantar dari RT/RW yang diketahui Kelurahan atau Puskesmas dengan melampirkan surat keterangan kematian dan surat keterangan warga tidak mampu. “Pemakaman jenazah sebaiknya di TPU terdekat dan tidak dipungut biaya,” tuturnya.

Di tempat yang sama Kasi Pelayanan Pemakaman Usan Supriatna menghimbau ahli waris atau wajib retribusi pelayanan pemakaman tidak melakukan pembayaran retibusi di luar kantor Distamkam. Apalagi memanfaatkan pencari nafkah jasa pemakaman. “Kami siap melayani sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Adapun larangan yang harus diperhatikan oleh warga Bandung: pertama, warga di larang memakamkan mayat selain di TPU, TPBU, TPK dan tanah makam milik perorangan atau keluarga yang berada di kawasan TPU. Kedua, dilarang mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan di bidang pemakaman dan pengabuan (kremasi) dalam bentuk apapun tanpa izindari Walikota atau pejabat yanng ditunjuk.

Ketiga, setiap orang dan/atau badan hukum dilarang mendirikanTPBU, TPK dan tanah makam perorangan atau keluarga tanpa ijin walikota.

Empat, setiap orang dan/badan hukum di larang membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku. Lima, lahan makam yang berada di TPU dilarang digunakan untuk kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin walikota atau pejabat yang ditunjuk atas persetujuan DPRD. Enam, setiap orang dan /atau badan hukum di larang mendirikan bangunan, pembentengan dan pemagaran makam. caca www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

Kota Malang Bangun Taman di 328 Kampung

Fasilitas playground di Taman Kota Trunojoyo, Malang.

DPRD Ponorogo Desak Penyerapan Dana DAK Dindik MENJELANG akhir tahun anggaran 2015 Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo baru mampu melakukan penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2015 dengan pengerjaan pada proyek-proyek swakelola.

Penyerapan pun baru sebatas pada proyek rehab gedung sekolah dasar (SD), dimana dari nilai total dana DAK Dindik 2015 yang mencapai Rp 5,2 miliar baru terserap kisaran 30 % saja dan itupun hanya pada proyek-proyek phisik.

“Yang swakelola sudah mulai ada penyerapan, bahkan saat ini telah mencapai 30 persen,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo kepada Lensa Indonesia.

Dengan sisa waktu 3 bulan Suyono yakin bahwa pihak sekolah cukup waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut. “Ya bisalah, makanya kita kebut ini,” terang Suyono.

Sementara terkait dengan anggaran pengadaan alat peraga pendidikan, pengadaan buku yang dibiayai dengan dana DAK juga, Suyono masih belum bisa menjelaskan secara rinci. Suyono hanya mengatakan semuanya saat ini sedang dalam proses.

Pihaknya berhati-hati, jangan sampai proyek pengadaan buku nantinya ganda. Dimana Dinas Pendidikan (Dindik) menganggarkan, ternyata kementrian pendidikan juga menganggarkan untuk Ponorogo.

Selain itu Suyono yang menggantikan tugas Kepala Dinas yang lama Supeno, karena tersangkut kasus korupsi DAK 2012 dan 2013 dan saat ini masih menjalani masa tahanan, menambahkan, pihaknya tidak takut melakukan penyerapan anggaran, hanya berupaya berhati -hati dan mengikuti koridor hukum yang ada. Jangan sampai demi terserapnya anggaran menabrak aturan yang ada. arso

Danrem 084/Bhaskara Jaya Buka Pameran Lukisan “Dari Masa ke Rasa” KOMANDAN Korem (Danrem) 084/BJ Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad resmi membuka pameran lukisan karya 5 (lima) pelukis di Orasis Art Galery, Jalan HR Muhammad 94 Surabaya, Selasa (29/9/ 2015). Tema pameran yang diusung “Dari Masa ke Rasa” menghadirkan pelukis dari Surabaya, Sleman, Bali dan Bugis.

Danrem 084/BJ menjelaskan, perjalanan hasil karya seni lukis ternyata diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

“Perkembangannya penuh dinamika terutama dipengaruhi adanya perkembangan ilmu pengetahuan.

Karena bagaimana pun juga akan dipengaruhi adanya kreativitas dari pelukis itu sendiri. Kreatifitas seni juga diikuti adanya ekonomi kreatif sehingga menggugah akan perkembangan seni itu sendiri. Sekaligus akan diikuti adanya wawasan seni rupa,” tuturnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua Penyelenggara Mufi Mubarok yang menyampaikan bahwa seniman sebagai seorang kreator dibalik terciptanya sebuah karya seni, mengelaborasi gagasan dalam pergulatan proses kreasi rupa.

“Dunia ide seorang seniman terstimulasi oleh apa yang berkelindan dalam dunia keseharian di sekitar diri seniman. Pendek kata seniman membawa serta fenomena di sekitar dirinya yang menggelitik naluri kreatifnya untuk mencipta. Visi artistik seorang seniman sangat dipengaruhi oleh medan sosial dimana sang seniman berproses kreatif. Karya-karya mereka tak pernah berjarak dengan realitas yang berada disekitar mereka. Mereka menyajikan apa yang mereka rasakan tentang bentang realitas masa kini yang terhampar disekitar mereka atau juga disekitar kita semua,” ujarnya.

Pameran seni rupa yang bertajuk “Dari Masa ke Rasa” diikuti 5 (lima) orang alumnus perupa, di antaranya Agung Tatto Suryanto, Angga Sukma Permana, Agustan, Made Kenak Dwi Adnyana dan M Muhlis Lugis. “Namun mereka berlima berbeda secara karakter visual, medium, serta pilihan tema dalam karya masing-masing. Ada hal yang bisa ditelisik dalam proses kreatif kelima orang perupa ini dapat disajikan benag merah yang dapat dipakai untuk menautkan kebersamaan kelimanya dalam satu ruang pameran.

Dalam konteks ini masa tidak hanya mengacu pada aspek waktu lampau, kini dan yang akan datang namun didalamnya terdapat aspek ruang, atau medan, atau rumah, atau field, dimana mereka berpijak dan berproses oleh visual dan rasa,” ungkapnya.

Pameran seni rupa tersebut menghadirkan 25 karya lukisan dan berlangsung pada 29 September hingga 8 Oktober 2015. rofik

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

KOTA Malang memiliki obsesi menjadi kota yang bersih, indah dan rapi (BIR).

Untuk itu semua sudut kota hingga kampung-kampung di kelurahan dibangun tamantaman kota yang dilengkapi playground.

Satu di antara playground tersebut dibangun di Taman Kota Trunojoyo yang diresmi-

kan Wakil Walikota Malang, Sutiaji, Jumat (25/9/2015).

Pada saat peresmian disaksikan delegasi dari beberapa perusahaan, seperti dari PT PLN, Nikko Steel, Bank Indonesia dan stakeholder lainnya. Menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso pembangunan

taman kota itu merupakan skala prioritas.

“Hal itu sesuai dengan aspirasi yang masuk ke kami.

Makanya, kami bangun taman di 328 kampung,” kata dia didampingi Kabag Humas Pemkot Malang, M Nur Widianto.

Untuk itu, kata dia, ada beberapa taman kota yang dilengkapi playground. Playground

itu dibangun pihak perusahaan dari dana corporate social responsibility (CSR).

Dicontohkan seperti di Taman Kota Trunojoyo dan Alunalun Merdeka. Menurut dia, pemanfaatan playground sebagai taman cerdas itu oleh pihak perusahaan diasuransikan.

“Jika terjadi hal-hal yang tak iinginkan, maka nanti

tinggal klaim. Misalnya, ada anak terkena musibahý saat bermain di situ, maka sudah diasuransikan,” kata dia.

Nilai asuransinya, kata dia, sekitar Rp 3 miliar. Meski begitu, dia berharap anak-anak yang bermain di kawasan Taman Cerdas Trunojoyo aman-aman saja. aji_dewa_roisky

Pesantren Tebuireng Terbitkan Maklumat Tak Akui Muktamar NU ke 33 Pesantren Tebuireng menerbitkan maklumat yang menyebut seluruh hasil Muktamar NU ke 33 di Jombang tidak sah.

MAJELIS Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang tetap konsisten tidak mengakui adanya PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) hasil Muktamar ke-33. Hal itu didasarkan pada Keputusan Tebuireng yang menerbitkan maklumat nomor: 9/KB.PPTJ/IX/2015. Dan ditandatangani secara langsung oleh KH

Sholahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng.

Menurut KH Sholahuddin Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Sholah, Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng berpendapat jika Muktamar yang dilaksanakan di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1-5 Agustus 2015 tersebut tidak sesuai dengan aturan. Maka dari itu, seluruh hasil muktamar tersebut juga tidak sah.

“Memang kemarin itu ada dukungan dari Pesantren Sukorejo yang memang mufaroqoh kemudian ditanya apakah sebelumnya juga mufarokoh? Mufarokoh itu kan melepaskan diri sedangkan kami dari awal tidak menga-

KH Sholahuddin Wahid, Pengasuh Pesantren Tebuireng.

kui adanya PBNU, saya menyebutnya yang menamakan dirinya PBNU,” kata Gus Solah, kepada Lensa Indonesia di Pesantren Tebuireng, be-

Rasiyo-Lucy Luncurkan Tagline ‘Surabaya Move One’

Calon Wakil Wali Kota Surabaya, Lucy Kurniasari menunjukkan berbagai alat peraga mengkampanyekan tagline baru.

PASANGAN calon walikota dan wakil walikota di Pilkada Surabaya Rasiyo-Lucy optimistis bisa meningkatkan elektabilitas dari incumbent Risma-Whisnu.

Untuk membuat gebrakan dan mendapat simpati dari masyarakat Kota Pahlawan, pasangan nomor urut 1 ini meluncurkan tagline Surabaya Move One. Tagline ini sekaligus memuat sejumlah program besar yang akan diwujudkan jika menang di Pilkada Surabaya 2015.

“Untuk efektifitas masa kampanye ini kami membuat cara-cara yang efektif. Kita bentuk tim yang baru bekerja efektif satu minggu ini dan Alhamdulillah kita sudah ketemu clue-nya agar bisa fighting penuh dengan petahana. Garis besarnya kita beri nama Surabaya Move One,” ungkap Ketua Tim Kreatif

Rasiyo-Lucy Andre Murdianto, Kamis (1/10/2015).

Ia menjelaskan, dalam tagline Surabaya Move One pasangan Rasiyo-Lucy bakal kampanye dengan memuat tiga program, yaitu #SoboKampoeng #SambangDulur dan #BantuUntukMaju. Lebih lanjut, ide pemberian tagline tersebut juga melibatkan anak-anak muda kreatif Suroboyo.

“Jadi intinya kami ketemu dengan anak-anak muda Suroboyo yang kami melihat sangat kreativitas, fighting luar biasa, tapi sayangnya selama ini mereka merasa sendiri dan tak difasilitasi oleh Pemkot. Hal ini tampak berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain dimana anakanak muda dirangkul betul.

Dari sini kita rangkul mereka dalam pembuatan program Rasiyo-Lucy,” papar dia.

Tak sampai disitu, pihaknya juga tak hanya memberikan janji palsu atau menunggangi generasi muda Surabaya hanya untuk keperluan kampanye. Andre menegaskan, tim kreatif RasiyoLucy juga terdiri dari anak muda yang merupakan penggagas 100 persen program pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PAN ini.

“Kita tahu anak-anak muda kalau melihat Pilkada atau dunia politik itu resisten. Nah, disini kita sekarang yakinkan mereka agar ikut berpartisipasi sebab Rasiyo-Lucy menggandeng anak-anak muda dan tak akan mengabaikannya,” imbuhnya.

Sementara Calon Wakil Walikota Surabaya, Lucy Kurniasari menambahkan, sub program lainnya yang akan terus dikampanyekan Rasiyo-Lucy diantaranya Aku juga Pintar, Wanita Luar Biasa, Lumbung Kampung, dan ada 14 sub program lainnya.

“Kami tidak memungkiri kekuatan Risma-Whisnu begitu besar, tapi kami punya keyakinan bisa mengejar elektabilitas mereka. Saya, juga Paklik Rasiyo akan terus blusukan ke daerrah pinggiran, tengah kota dan seluruhnya agar masyarakat Surabaya tahu kalau Rasiyo-Lucy tak kalah dengan incumbent,” kata Lucy.

Disebutkan pula, berdasar hasil survei internal pasangan ini sudah berada di angka sekitar 37 persen. Pihaknya optimistis bakal segera bisa mengimbangi elektabilitas pasangan Risma-Whisnu dan berharap simpati dari seluruh kalangan di Surabaya.

“Kalau sudah maju begini, jelas kami Ning Lucy dan Paklik Rasiyo siap berkompetisi. Pokoke Suroboyo Move One rek, entenano tanggal 9 Desember yo,” tukas mantan Ning Suroboyo ini. sarifa

berapa waktu lalu.

Maklumat tersebut ada tiga butir pernyataan. Pertama, tetap konsisten menganggap tidak ada PBNU hasil Mukta-

mar NU ke-33 di Alun-alun Jombang. Kedua, Mendukung adanya upaya hukum menggugat hasil Muktamar NU ke33 di Alun-alun Jombang.

Ketiga, Meminta warga NU untuk bersabar dan selalu bertaqarub kepada Allah agar perjuangan dalam mengembalikan NU seperti cita-cita masyayikh pendiri NU diberi kekuatan.

Sebelum membacakan pernyataan Maklumat, Gus Sholah menggelar pertemuan dengan beberapa pengasuh pesantren dan sejumlah pengurus dan ulama NU se Jombang. “Maklumat ini akan segera disosialisasikan ke pesantren lain,” pungkas KH Sholahuddin Wahid. obi

PDIP Jombang akan Beri Sanksi Anggota Dewan Berijazah Palsu DUGAAN adanya anggota DPRD dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di Kabupaten Jombang periode 2014-2019 yang memakai ijazah palsu saat mendaftar di KPU sebagai peserta pemilu legislatif (Pileg) 2014 lalu, mendapat tanggapan dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Jombang, Senin (28/09/ 2015).

Pasalnya, beberapa waktu lalu, (Kamis, 17/09), Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jombang Lawan Politisi Busuk mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jombang, demonstrans menuntut agar kasus dugaan ijazah palsu oleh salah satu anggota legislatif segera diusut tuntas.

Marsaid mengungkapkan, “Jika sebelum persoalan ini mencuat dulu, kami sudah melakukan upaya untuk bermediasi dalam rumah tangga partai. Namun, dengan berjalannya waktu persoalan itu muncul di eksternal (ranah publik). Persoalan tesebut muncul ketika masih dijabat kepengurusan lama, sehingga ada pihak ketiga yang melaporkan persoalan tersebut ke pihak Kepolisian dan KPU,” katanya.

Dan pihak partai menunggu proses tersebut. Karena sudah masuk ranah hukum jadi pihak partai menungggu dari hasil proses hukum. “Pihak partai tidak bisa intervensi terkait SP3 kasus tersebut. Dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian dengan dasar hukum.

Itu menjadi kewenangan pelapor untuk melakukan sema-

cam itu, terkait proses hukum yang berjalan,” jelasnya.

Ia menambahkan jika pihak partai dalam prosesnya hanya meneliti punya secara administratif seperti ijazah yang sudah direkomendir oleh dinas. Lalu, diserahkan ke KPU, secara administatif.

Kalau terkait adanya palsu dan tidaknya itu sudah menjadi ranah hukum dan bukan kewenangan partai.

Jadi, jika ada petugas partai yang menjadi legislatif dan terbukti bersalah dalam proses hukumnya akan diberi sanksi tegas. “Kita juga menghormati apapun putusan pihak berwenang, Kalau semisal itu terbukti, pihak partai akan memberi sanksi tegas seperti pemecatan,” tegas Marsaid kepada Lensaindonesia di Kantor DPC PDIP Jombang.

Sampai hari ini belum ada laporan tertulis terkait hal itu, akan tetapi bisa secara inisiatif investigasi. Pihaknya, juga berkordinasi dengan Badan Kehormatan DPRD Jombang, selama itu menjadi ranah badan kehormatan.

“Kami tetap Melakukan tindakan yang subyektif dan obyektif dalam menanggapi persoalan ini, bukan suka maupun tidak suka,” pungkasnya.

Seperti diketahui, beberapa bulan lalu Polres Jombang menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan ijazah palsu anggota DPRD berinisial DM. Salinan ijazah itu dipakai DM mendaftar di KPU sebagai peserta pileg 2014, dengan membonceng PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya. obi

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

Beredar Raskin Berkualitas Buruk, Bupati Madiun Berang BUPATI Madiun Muhtarom kecewa berat lantaran beras untuk warga miskin (raskin) yang beredar di Kabupaten Madiun berkualitas buruk.

Menurut Bupati, permasalahan tidak akan akan pernah selesai sebelum Bulog Sub Divre IV Madiun mengganti dengan kualitas beras yang lebih baik.

Menurutnya, pembagian beras berkualitas buruk tersebut merupakan keteledoran oleh Bulog Sub Divre IV Madiun. Ironisnya, keteledoran tersebut bukan sekali, namun berulang-ulang kali, “Kesalahan yang terus berulang-ulang ini harus dijadikan pelajaran berharga bagi Bulog,” tegasnya, Minggu (27/09/2015).

Muhtarom menegaskan, upaya penukaran raskin kualitas buruk dengan kualitas layak konsumsi memang wajib dilakukan. Tetapi jika dari Bulog Bulog Sub Divre IV Madiun tidak selektif dalam setiap proses distribusinya maka kejadian serupa akan terus berulang di kemudian hari.

“Kalau seperti ini terus jelas tidak efektif dan mubazir. Karena dari bulog harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menukar raskin berkualitas buruk itu. Jadi harus selektif dalam mengeluarkan raskin,” katanya.

Muhtarom menambahkan, setiap butir raskin yang hendak didistribusikan harus benar-benar dicek terlebih dahulu. “Kalau memang kualitasnya buruk mbok ya jangan dibagikan. Toh, pada akhirnya nanti akan dikembalikan juga,” tambahnya.

Agar kasus yang sudah dua kali terjadi di kabupaten ini tak terulang kembali, bupati meminta Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun turut mengawasi proses distribusinya. “Masak warga kita dikasih makanan yang tidak layak dikonsumsi?,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, pembagian raskin berkualitas buruk kali kedua kemarin menjadi pil pahit bagi tangga penerima manfaat (RTS-PM) di Kelurahan/Kecamatan Wungu.

Selain baru pertama kali menerima raskin tak layak konsumsi, kelurahan itu selama ini menjadi wilayah paling tertib untuk pembayaran klaim raskin. dhimaz_adi

Puluhan Oknum Anggota Brimob Rusak Rumah Warga Surabaya PERISTIWA pengrusakan rumah warga di Jl Gresik PPI Gg VI no 31 Surabaya milik Asmat (60) dilakukan oleh puluhan oknum anggota Brimob, Senin (28/9/2015) sekitar pukul 21.00 WIB. Kejadian yang berawal dari anggota Brimob yang sedang bersama keluarganya di pasar malam Jl Jepara PPI tersenggol oleh motor Imam (30). Melihat hal tersebut, anggota Brimob yang belum diketahui identitasnya tersebut, langsung mencekiknya, namun langsung dilerai oleh warga setempat Ketua RW 004 Kelurahan Kemayoran Heri Suprijanto mengatakan, setelah dipisah dan disepakati kata damai, Imam yang pulang ke rumahnya melaporkan ke orang tua dan saudaranya, yang kemudian mencari oknum anggota Brimob tersebut dan lalu mengeroyoknya.

“Setelah terjadi pengeroyokan, anggota Brimob menghubungi kesatuannya dan sekitar 30-40 pemuda dengan potongan cepak datang langsung melakukan pengrusakan setelah tidak menemui orang yang dicari,” terang Heri.

“Sebelumnya kami sudah berupaya mendamaikan antara kedua belah pihak, namun karena keluarga pak Asmat tidak di tempat, mereka bertambah emosi dan mengacak acak isi rumahnya,” tambahnya.

Dari pantauan Lensaindonesia.com di lapangan, selain parabotan rumah dan pot bunga yang dihancurkan, mereka juga menyemprot rumah tersebut dengan cat hitam serta membawa dua unit motor keluarga tersebut.

Sedangkan keluarga Asmat yang mengetahui orang yang dikeroyok tersebut anggota Brimob, hingga saat ini memilih melarikan diri. Sementara hingga saat ini masih belum ada tanggapan dari pihak kepolisian. rofik

Kisruh APBD Kediri Tidak Ada Tanda Tangan Dua Wakil Ketua DPRD

Walikota Kediri Tiru Gaya Ahok atau Kompromi Pemkot Kediri bisa mencontoh tindakan yang diambil Ahok yang ‘meninggalkan’ DPRD DKI Jakarta soal pembahasan APBDnya. Namun, opsi ini memicu adanya konflik antara legislatif dan eksekutif.

PEMERINTAH Kota Kediri dianggap konsultan APBD kurang cekatan dalam mengambil langkah demi rakyat terkait tidak disahkannya PAPBD 2015 oleh DPRD, karena tidak ada tanda tangan dua wakil ketua DPRD Kota Kediri dari F-PDI dan F-PKB. Konsultan APBD, Joko Siswanto menilai, solusinya yang harus diambil pihak Pemkot Kediri ada dua opsi. Di antanya, kompromi dengan Wakil Ketua DPRD itu. Opsi berikutnya, Walikota Abdullah Abu Bakar harus berani mengambil resiko tidak meng-

gunakan anggaran APBD murni, tanpa persetujuan DPRD Kota Kediri.

“Seperti yang dilakukan Gubernur DKI Tjahya Purnama atau Ahok yang tidak menggunakan persetujuan DPRD,” ungkap Joko saat ditemui Lensa Indonesia, Rabu (30/09/2015).

Bila mengambil opsi kedua, kata dia, walikota harus siap dengan resiko yang terjadi.

“Resiko opsi kedua adalah hubungan birokrasi tidak akan pernah harmonis dan Silpa yang besarannya hampir setengah trilun tak dapat di-

gunakan ditahun 2015 ini,” ungkap Joko.

Joko berharap Pemkot kediri bisa memilih dua opsi tersebut. Namun untuk lebih baiknya, adalah opsi pertama yaitu kompromi dengan dua Wakil Ketua DPRD Kota Kediri.

“Agar semua dapat terselamatkan, kalau saya memilih opsi pertama yaitu kompromi.

Karena posisi dua wakil ketua dewan itu kolektif kolegial. Jadi, pembahasan PAK harus ada tanda tangan kedua wakil.

Selain itu, Silpa juga terselamatkan dalam PAK 2015 ini,” tambah Joko yang juga akademisi ini.

Sementara itu, langkah Pemkot yang akan melakukan lobi di tingkat pusat, yaitu Kemendagri dianggap Joko siasia. “Tidak akan menemukan solusi, dan pihak Kemendagri akan mengembalikan lagi urusan tersebut ke daerah,” pung-

kasnya, meyakinkan.

Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kediri, Reza Darmawan memastikan Pemkot Kediri takkan berani menggunakan opsi kedua lantaran sudah kehabisan ‘amunisi’ untuk membangun kota. Anggaran APBD murni diperkirakan sudah habis dan tak mencukupi untuk membiayai kegiatan selanjutnya.

“Anggaran APBD murni tak tersisa banyak dan tak mencukupi, jadi opsi kedua tak mungkin diambil,” pungkasnya.

Sementara Wakil Gubernur Jawa timur Saifullah Yusuf menegaskan Pemkot Kediri cuma butuh kompromi. “Masak pemkot tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini wong cuma ada tiga kecamatan,” kata Gus Ipul, Selasa (29/9/ 2015) usai takziah di Kabupaten Kediri.

Gus Ipul juga mengaku ka-

sihan rakyat apabila memakai aturan Permendagri 13/2006, yang menyebutkan PAK tidak dipakai. “Janganlah…kasihan rakyat apabila kita memakai aturan itu. Yang penting itu kompromi,” ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengaku telah mengirimkan surat pada Walikota Kediri terkait dengan Aturan Pembahasan PAPBD. “Kita buka mengirim surat teguran ke walikota namun surat pemberitahuan aturan pembahasan PAK,” kata Wagub.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Kediri Baidui Sunu tidak memberikan komentar terkait langkah apa yang diambil pihak pemerintahannya terkait polemik yang terjadi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari dua Wakil Ketua DPRD Kota Kediri tentang apakah keduanya siap untuk berkompromi dengan Walikota. andik_kartika

Ribuan Buruh di Jombang Kena PHK

KPU Ponorogo dalam ‘Ngopi Bareng Ngobrol Pilkada’.

Tekan Golput, KPUD Ponorogo Gaet Pemilih Pemula KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ponorogo terus berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada yang akan digelar 9 Desember mendatang.

Untuk itu KPU membidik calon pemilih pemula yang berusia 17 hingga 25 tahun dengan gencar melakukan sosialisasi.

Pemilih pemula yang berasal dari remaja yang kritis, anti kemapanan menjadi ‘TO’ KPU agar mereka ikut menyemarakkan pesta demokrasi serentak di 18 kabupaten se Jatim.

Sebab karakateristik pemilih pemula ini beda dengan pemilih lainnya, karena mereka lebih gampang dipengaruhi untuk tidak menggunakan hak politiknya.

Tingkat partisipasi pemilih pemula di Ponorogo, kata Ichwanudddin Alfianto, perlu digenjot lagi. Jika pada pemilu Pilpres lalu hanya 30 persen dari 70 persen pemilih, maka tahun ini ditarget naik. “Harus target 75 persen tercapai.

Pilpres kan 70 an persen, di mana dari 30 persennya adalah pemilih pemula. Kita optimis, sosialisasi kita utamakan,” kata Ichwanudin.

Sementara itu tingkat partisipasi para pemilih pemula dalam Pemilu di Jatim cukup tinggi mencapai 30 persen dari seluruh pemilih yang mencapai 180 juta.

Tingkat partisipasi yang mencapai 71 persen pada Pilpres lalu akan digenjot hingga 76 persen seluruh Jatim.

“Di Jatim jumlah pemilih pemula mencapai 20-30 persen dari 180 juta pemilih, ya sekitar 30 jutaan lah. Pemilih pemula ini memang beda dengan yang lain mereka lebih kritis.

Secara nasional Jatim melebihi nasional 2030 persen. Data Pileg 75 persen dan Pilpres turun 71 persen. Makanya ini kawan-kawan di daerah getol lakukan sosialisasi,” kata Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Humas dan Sosialisasi KPU Jatim kepada Lensa Indonesia, Selasa (29/09/2015).

Gogot hadir dalam sosialisasi KPU Ponorogo dalam ‘Ngopi Bareng Ngobrol Pilkada’ di Warung Kopi Wakoka. Anggota KPU Provinsi Jatim itu mengatakan, apa yang dilakukan oleh KPU Ponorogo dengan melakukan sosialisasi yang tidak lazim. Yakni di warung kopi, tapi justru oleh Gogot itu dianggap sebagai terobosan untuk menggaet pemilih pemula.

Pemilih pemula menjadi fokus garapan KPU untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam Pilkada 9 Desember mendatang.

“Cukup strategis, ini menjadi salah satu fokus garapan sosialisasi KPU. Karakteristik pemilih pemula memang berbeda dengan yang lain, remaja, pemuda pemilih kritis, anti kemapanan, dinamis. Jangan sampai mereka termakan provokasi yang tidak bertanggung jawab. Seperti golput itu keren, golput itu sebenarnya menyia-nyiakan hal politik mereka,” imbuh Gogot. arso

MELEMAHNYA nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS berdampak pada roda ekonomi sejumlah industri atau perusahaan di Jombang, Jawa Timur. Hal ini cukup berdampak serius terhadap perputaran keuangan dan juga pemutusan hubungan kerja (PHK) yang di akibatkan pabrik mengalami kerugian.

Sampai hari ini, Pemerintah Kabupaten setempat sudah mencatat sekitar 1500 buruh menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja ) akibat meruginya pabrik tempat mereka bekerja, Rabu (30/ 09/2015).

Hal itu diungkapkan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, mengatakan, ada ribuan buruh yang terkena PHK, dari data Dinsosnakertrans berasal dari tujuh pabrik besar di Jombang. Mereka terpaksa diberhentikan sepihak oleh pimpinan perusahaan untuk mengurangi beban operasional dan upah perusahaan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dampak persoalan nasional.

“Kami berharap kepada seluruh serikat buruh untuk membantu rekan mereka sehingga tidak ada lagi buruh yang men-

jadi korban pemutusan hubungan kerja. Tidak hanya persoalan kenaikan upah, namun juga bisa bekerja sama serta menjaga hubungan baik antara seluruh pihak agar di Jombang tetap kondusif,” jelasnya.

Ia menambahkan harus ada solusi untuk ini, diharapkan teman-teman serikat juga ikut aktif membantu, jangan hanya meminta kaitan dengan kenaikan upah saja tapi bagaimanaa nanti kedepanya ini. “Kita tidak naikkan upahnya saja sudah ada PHK, apalagi harus ada kenaikan upah, bisa luar biasa PHKnya.

Dampak dari melemahnya penukaran rupiah terhadap dollar, jadi dampaknya juga ke di rasakan di daerah seperti Jombang ini,” bebernya.

Diketahui, sampai hari ini nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS terus melemah. Dari informasi nasioanal saat ini menembus pada kisaran Rp 14.

800. Nilai tersebut terus merosot dari sebelumnya pada kisaran Rp 14. 000 hingga Rp. 14. 600 per dollar AS. Bahkan, merupakan level terendah sejak tahun krisis ekonomi pada waktu peralihan kekuasaan rezim orde baru pada tahun 1998 silam. obi

Bupati Jombang Nyono Suharli.

Dubes Australia Puas Kunjungi Madrasah Wachid Hasyim DUTA Besar Australia untuk Indonesia Paul Grison mengunjungi Mts Wachid Hasyim di Jl Kalianak Timur Lebar, Morokrembangan, Krembangan, Surabaya, Kamis (1/10/2015).

Dubes Australia, Paul Grison datang bersama rombongan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim) dengan tujuan meninjau perkembangan sekolah madrasah yang selama ini mendapat bantuan kerjasama dari Australia dalam bidang pendidikan.

Dalam kunjungannya, Paul Grison meninjau beberapa hasil karya siswa yang telah dipamerkan, diantaranya karya seni dan robotika. Dalam satu sesi, salah seorang siswa yang sudah berhasil membuat mobil robot menjelas-

kan bahwa hasil karyanya dinamakan bumblebee yang merupakan salah satu karakter di film Transformer. Sontak saja Dubes Australia ini kagum karena hasil karya yang dicapai oleh siswa madrasah melebihi ekspektasinya.

Tak hanya puas melihat hasil karya siswa, Paul Grison meninjau langsung proses belajar mengajar siswa yang berada di lantai dua gedung Mts Wachid Hasyim. Berbagai pertanyaan diantaranya mengenai pelajaran yang disukai ataupun masukan dari siswa langsung ditanggapi. Tanya jawab tersebut berlangsung ringan dan penuh canda sehingga tidak ketegangan diantara siswa. Bahkan salah seorang siswa sempat melontarkan pertanyaan kepada Paul Grison tentang bagaimana cara-

Dubes Australia untuk Indonesia, Paul Grison bersama para pelajar madrasah Wachid Hasyim.

nya menjadi seorang Duta Besar.

“Yang pertama kalian harus belajar dan bekerja keras agar berhasil. Yang kedua kalian harus

beruntung,” ujar Paul Grison dengan nada puas melihat perkembangan siswa Madrasah yang begitu percaya diri.

Terkait kegiatan ini, Kepala Madrasah Development Centre (MDC) Kanwil Kemenag Jatim, Hanun Asrohah mengatakan kunjungan ini sebagai untuk melihat perkembangan apa yagn sudah dicapai oleh sekolah yang mendapat bantuan kerjasama dengan Australia di bidang pendidikan.

Sampai saat ini dari tahap awal tahun 2012 sampai sekarang kerjasama yang dilakukan sudah diikuti oleh 200 lebih sekolah di Jatim.

“Yang dilakukan tanya jawab seputar perkembangan siswa dan apa yang dicapai oleh sekolah.

Agenda ini yang pertama dilakukan Kedubes Australia,” kata Hanun kepada Lensa Indonesia saat mendampingi Kedubes Australia.

Menurutnya, sampai saat ini

pihak Kedubes Australia merasa puas dengan perkembangan pendidikan madrasah yang selama ini mendapat bantuan. “Perkembangannya sangat bagus, bahkan setelah program tahun ini rencananya akan ditambah lagi,” katanya.

Sementara itu, dari pengakuan Paul Grison perkembangan pendidikan madrasah di Indonesia cukup bagus khususnya di Jatim.

Bahkan dirinya terkesan saat tanya jawab dengan siswa dilakukan di ruang kelas dan hasil karya yang dilakukan oleh siswa.

“Ini sambutan yang terbaik yang saya rasakan. Saya puas dengan hasil yang dicapai disini melebihi harapan saya. Siswa disini memiliki wawasan dan harapan cukup besar,” pungkas Dubes Australia ini. iwan www.lensaindonesia.com

BERANDA DAERAH

14 Edisi 106/05 - 11 Oktober 2015

Gubernur Jatim Siapkan Pergub Atasi Penambangan Pasir

Gubernur Jatim, Soekarwo.

KASUS pembunuhan aktivis Salim Kancil yang menolak penambangan pasir di Lumajang, Jawa Timur, mendapat perhatian serius banyak pihak. Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan akan menertibkan seluruh aktivitas terkait penambangan pasir, salah satunya dengan membuat peraturan gubernur (Pergub).

“Untuk kepastian hukum, sudah kita siapkan solusinya yakni dibuatkan Pergub. Misal terkait ijin menggunakan UPT ESDM kan masih belum ada. PP 41 tentang kelembagaan juga belum dibenahi. Tetapi kita tidak bisa meng-

Kemenkumham Jamin Pendirian PT Cuma 7 Menit KINI, untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) tak memakan waktu lama. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI lewat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) memberikan kemudahan dalam pelayanan tersebut.

Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham R Natanegara menjamin, pendirian badan hukum berbentuk PT bisa langsung selesai dalam waktu sekitar tujuh menit.

Hal ini bisa dilakukan setelah Kemenkumham meresmikan sistem pembayaran PNPB Administrasi Hukum Umum (SIMPADHU) yang mengintegrasikan Sistem AHU Online dengan bank persepsi yang telah tehubung dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2) dan telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan.

“Proses pendirian cukup tujuh menit sejak pemohon entri data dan mendapat SK (surat keputusan) menteri. Jadi disini masyarakat diberikan kesempatan untuk memesan nama PT-nya,” ujarnya dalam acara sosialisasi di Surabaya, Selasa (29/9/2015).

Ia menjelaskan, hal ini dilakukan secara sistem online yang mengintegrasikan Sistem AHU Online dengan mengakses website resmi AHU.go.id, pemohon bisa melakukan pembayaran melalui perbankan yang telah terkoneksi dengan pelayanan jasa hukum Ditjen AHU. Setelah melakukan pembayaran, lanjutnya, pemohon dapat langsung mencetak Surat Keputusan atau produk hukum dari pelayanan jasa hukum yang diajukan.

“Sistem online ini sebenarnya sudah kita mulai sejak tahun 2014 lalu, untuk itu kami ingin masyarakat semua tahu dengan sistem yang memudahkan ini. Dan tentunya layanan ini bebas pungli (pungutan liar) juga KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme),” tegas Natanegara.

Pihaknya melakukan sosialisasi ini di sejumlah daerah dengan pesertanya sebagian besar yakni notaris.

Setelah Cirebon, kini di Surabaya dan selanjutnya ke Semarang. Ditambahkan, setelah meluncurkan pendaftaran online ini, pendaftaran badanhukum perusahaan cenderung terus meningkat. Terlebih adanya jaminan akuntabilitas pelayanan publik, mempercepat pelayanan serta adanya sinergitas data bagi pemilik perusahaan.

Sementara, Kasubdit Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham Nur Ali menuturkan adanya aplikasi sistem berbasis online ini menunjukkan pelayanan cepat kepada masyarakat demi mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenkumham.

“Publik memerlukan kecepatan dan keakuratan sehingga sistem AHU Online ini dirasakan betul manfaatnya, kemudahan pengurusan hingga biaya yang ringan. Yang lebih penting, tidak ada hubungan sama sekali dengan pegawai Kemenkumham. Sehingga proses ini benar-benar bebas KKN antara notaris dan pegawai Kemenkumham. Kami hanya memonitor berdasar database yang ada,” imbuh Nur Ali. Saat ini di AHU Online juga terdapat layanan jasa unggulan lainnya, antara lain Fidusia Online, Notariat Online, Wasiat Online, Pencarian dan Unduh Data Perseroan, Pencarian dan Unduh Data Yayasan, Pencarian dan Unduh Data Notariat, Pencarian dan Unduh Data Fidusia hingga Pencarian dan Unduh Data Partai sarifa Politik.

hindar dari kasus ini. Keputusan tetap harus diambil,” tegasnya ditemui usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/10/2015).

Bahkan, pihaknya juga meminta pada Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiaji mengenai proses penegakan hukumnya. Lebih lanjut dijelaskan, untuk pemberian ijin baru mengenai penambangan pasir juga terdapat aturan baru yakni diwajibkannya perusahaan melakukan reklamasi.

“Ijin baru harus menyiapkan uang yang dititipkan ke Bank

Jatim untuk proses reklamasi.

Jadi gak selesai dikeruk terus rusak begitu saja, tapi ada proses reklamasi setelahnya,” kata Gubernur Jatim dua periode ini.

Selain itu, untuk mengantisipasi dan mengevaluasi proses ekplorasi tambang pasir di Jatim, Pakde Karwo bakal melakukan koordinasi dengan bupati dan forum pimpinan daerah (Forpimda) pada Jumat (2/10/2015).

Pihaknya tak segan bakal memberikan sanksi, jika ada perusahaan penambangan pasir yang melakukan pelanggaran.

“Meskipun ada yang sudah

punya ijin kalau memang melanggar ya dicabut haknya (ijin eksplorasi). Kalau itu ilegal, malah bisa dilakukan law enforcement (penegakan hukum) oleh aparat kepolisian,” tukasnya.

Seperti diberitakan, Salim Kancil aktivis yang juga warga Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menjadi korban pembantaian sekelompok orang pada 26 September lalu. Dia dikenal berani menolak tambang pasir yang marak di desanya.

Tak hanya Salim Kancil, rekannya yang bernama Tosan juga

Dana Plesiran Anggota Dewan Capai Rp 10 M, Diduga Sekwan Lamongan ‘Bermain’?

Anggaran untuk plesiran anggota DPRD Lamongan tembus Rp 10 miliar. Diduga, Sekwan bermain dalam dana tersebut.

LEMBAGA Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) mempertanyakan biaya plesiran kalangan legislator di DPRD Lamongan Megilan yang mencapai miliaran rupiah.

“Kunjungan anggota DPRD Lamongan keluar Provinsi Jatim merupakan bentuk pemborosan uang rakyat. Dan tidak patut dilaksanakan di tengah kondisi masyarakat menghadapi kesengsaraan

dalam status kemiskinan,” demikian disampaikan anggota LPAI Lamongan Sutikno kepada Lensa Indonesia beberapa waktu lalu.

Bahkan anggaran yang digunakan untuk membiayai plesiran wakil rakyat itu, lanjut dia, hampir 40% dari anggaran yang dialokasikan untuk biaya operasional kegiatan DPRD Lamongan yang ada dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Lamongan 2015.

Menurut Usman, pihak DPRD setempat menyiapkan anggaran untuk kunjungan ke luar Provinsi Jatim, di dalam provinsi dan internal wilayah Lamongan dalam belanja Sekretaris Dewan (Sekwan).

Totalnya tidak tanggung-tanggung, menembus Rp 10 miliar.

Anggaran itu, kata dia, digunakan untuk biaya transportasi, sewa kamar hotel, makanmakan, dan uang saku. Tidak menutup kemungkinan juga anggaran itu untuk biaya “shopping” dan lain sebagainya. Pasalnya, diduga tanpa

adanya dokumentasi kegiatan.

“Kondisi ini berarti menunjukkan pula kualitas anggota DPRD Lamongan yang masih belum paham dan responsif terhadap persoalan kemiskinan yang tengah dihadapi oleh jutaan masyarakat Lamongan, dan ini menunjukkan bahwa para anggota dewan hanya mementingkan hasrat pribadi untuk berfoyafoya dan tidak membawa hasil apa-apa demi kepentingan masyarakat lamongan,” lanjutnya.

Terpisah, Kasubag Keuangan DPRD Lamongan Ariful saat dikonfirmasi terkait

Waduk Mengering, Petani Jombang Tak Bisa Mengairi Sawah MASYARAKAT di Desa Pelabuhan Kecamatan Plandaan, khususnya para petani mengeluhkan kondisi waduk yang ada di desanya. Hal itu ditengarahi kondisi waduk seluas 77.000 meter persegi mengalami kekeringan dan tidak berfungsi.

Waduk tersebut yang utamanya sebagai tempat menyimpan air justru di saat musim kemarau kering. Padahal waduk tersebut dibangun dengan anggaran sebesar Rp 7 miliar, Selasa (29/09/2015).

Seperti yang diungkapkan salah satu petani di Desa Pelabuhan, Suladi (54) mengatakan jika kondisi pertanian di desa kami sangat bergantung pada air waduk tersebut.

Para petani sangat bergantung pada waduk ini untuk kebutuhan irigasi. Namun sejak 3 - 4 bulan ini kondisi waduk

justru mengering. Akibatnya kami tidak bisa bercocok tanam.

Ia menjelaskan, seluruh lahan pertanian yang ada di Desa Pelabuhan seperti lahan pertanian yang ada di wilayah barat desa seluas 66 hektar. Dan wilayah timur 58,9 hektar tersebut sangat mengandalkan waduk untuk irigasi ketika musim kemarau datang.

“Biasanya waduk ini berfungsi hingga September. Namun untuk tahun ini, waduk ini sudah tidak berfungsi. Kami sangat berharap agar Pemkab Jombang terus melakukan pemeliharaan sehingga fungsi waduk tersebut dapat dirasakan manfaatnya, khususnya di kawasan Utara sungai Brantas,” terangnya.

“Jangan sampai dilakukan perbaikan bangunan, namun

fungsi waduk ini tidak berjalan.

Kami hanya ingin bisa mengairi sawah kami dengan baik. Kebutuhan kita sederhana, yakni ketersediaan air untuk irigasi saja,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Jombang, Arif Gunawan mengakui jika beberapa waduk di Jombang termasuk waduk di Desa Plabuhan sedang kering. Dan biasanya waduk tersebut terisi air kembali ketika datang musim penghujan.

“Dengan kondisi seperti itu, sebisa mungkin melakukan pergantian tanaman, dengan tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air. Petani sebisa mungkin merubah pola tanam, dengan menaman palawija dan sebagainya, yang tidak terlalu membutuhkan air,” pungkas obi nya.

Galian Tambang Bodong Dipakai Proyek Nasional PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Ngawi harus legowo jika dinilai ‘menutup mata’ terkait galian tambang/galian C di wilayahnya. Pasalnya, terlihat penambangan material ilegal alias belum mengantongi perizinan di beberapa tempat.

Sementara pihak Pemkab terkesan santai.

Tentunya sikap apatis yang dilakukan eksekutif tersebut membuat ‘panas’ dari anggota DPRD setempat. Dewan menuding galian C yang notabene dipakai untuk pengurukan proyek multi yess jalan tol terkesan ada pembiaran bahkan ada pihak-pihak yang sengaja main mata.

Khoirul Anam Mukmin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi dengan lantang menyuarakan apabila galian C diumbar jelas menguntungkan pelaksana proyek jalan tol maupun oknum mafia galian C. Dengan demikian negara sangat berpotensi dirugikan karena pajak restribusi dari penambangan tambang liar jelas nol atau tidak adanya pendapatan asli daerah yang terserap (PAD).

dianiaya dan mengalami luka berat. Tosan kini menjalani perawatan di rumah sakit di Malang dan kesehatannya diharapkan segera pulih untuk menjadi saksi kunci dalam kasus ini.

Sementara itu, proses hukum kasus ini juga terus ditelusuri polisi. Penyidik Polda Jatim hingga saat ini telah menetapkan 23 tersangka, salah satunya Kepala Desa Selok Awar-Awar Hariyono.

Dia dituding sebagai perencana pembunuhan Salim Kanci, serta menjadi tersangka perijinan penambangan ilegal di desanya. sarifa

“Itu jelas pelanggaran, kalau tidak dikoordinasikan yang untung ya pelaksana dan oknum pengusaha. Karena mereka mengambil tanah uruk dari tambang yang belum berizin,” kata Gus Anam demikian panggilan akrabnya, Senin (28/9).

Tambahnya, secara materi keuntungan aktivitas pengurukan yang disinyalir sudah dikondisikan itu memang cukup menggiurkan. Pasalnya, satu truk dump tanah uruk dari tambang ilegal memiliki selisih harga relatif jauh dibanding pertambangan berlisensi.

Dia mencontohkan, saat ini harga satu truk kapasitas 6-7 kubik dari tambang tanah liar dibanderol pada kisaran Rp 100 ribu sampai tujuan. Harga itu jauh lebih murah dibanding tanah uruk pertambangan resmi di daerah lain.

Selain itu, Gus Anam menuding pemerintah daerah tidak tegas mengatasi polemik pengurukan yang mulai dikerjakan sejak sepekan terakhir tersebut.

Jika dibiarkan, kata dia, aktivitas serampangan itu bakal merugikan pemerintah setempat

Lahan mulai diuruk meski belum mengantongi izin.

maupun masyarakat pada umumnya.

“Pemerintah daerah harus berperan aktif. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena membiarkan aktivitas illegal secara terus-terusan,” paparnya. Dijelaskan legislator dari PKB ini, bahwa legalitas harus

dikedepankan untuk mengawasi aktivitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan.

Meskipun dikemudian hari sudah mendapat wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan restu pemerintah provinsi, pelaksana pekerjaan tetap harus memperhatikan dampak ling-

ungan sesuai dengan ketentuan dan pedoman pertambangan.

Gus Anam mengisyaratkan pihak Pemkab Ngawi dan pelaksana proyek tidak sembarang mengutak-atik aturan.

Menurutnya, pengurukan tanpa koordinasi dan legalitas yang jelas termasuk tindak kejahatan.

Bukan tidak mungkin, kata dia, pemerintah daerah dan masyarakat akan terkena dampak di kemudian hari. Khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan infrastruktur jalan kabupaten. “Apalagi ini kan proyek nasional, seharusnya pemerintah dan pelaksana memprioritaskan legalitas dulu sebelum beraktivitas,” terangnya.

Gus Anam berancang-ancang bakal wadul kepada Penjabat (Pj) Bupati Ngawi Sudjono pascaresmi dilantik. Menurutnya, Pj memiliki kewenangan mumpuni menindak tegas aktivitas pengurukan jalan tol. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Ngawi yang membidangi perizinan dan Komisi IV yang membawahi masalah infrastruktur jalan kabupaten. kun

besaran anggaran reses dan kunjungan anggota dewan dalam satu tahun, dia justru mengarahkan Lensa Indonesia ke Sekwan DPRD Lamongan yang masih mengikuti diklat di Surabaya.

“Kalau mau tanya terkait anggaran, jangan tanya saya karena itu bukan domain saya menjawabnya,. Saya tak tahu yang diinginkan bu Sekwan.

Nanti kalau saya jawab takutnya salah. Tanya saja langsung pada Sekwan selaku pengguna anggaran dewan DPRD Lamongan setelah pulang diklat,” pungkasnya, Jum”at (2/10). tarno-alimuhtar

Panen Pertama, Petani Tembakau Nikmati Harga Tinggi PETANI tembakau di Lamongan saat ini sedang menikmati sedapnya hasil panen mereka. Karena masih panen yang pertama, kualitas dau tembakau masih sangat bagus, sehingga dihargai tinggi oleh pembeli. Di panen pertama ini, petani akan mengambil helai daun di tengah batang hingga ke bawah. Kualitas krosoknya (daun kondisi kering) di panen pertama ini sangat baik sehingga harga jualnyapun tinggi.

Sedangkan di panen kedua, helai tersisa hingga ke pucuk yang di ambil, yang biasanya kualitas krosoknya sudah menurun. Sehingga harga jualnya sudah tidak terlalu tinggi dibanding panen pertama.

Disebutkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Aris Setiadi melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, komoditas tembakau jenis Virginia di Kabupaten Lamongan terdapat di delapan kecamatan. Yakni Kecamtan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Sugio, Modo, Kedungpring, dan Babat.

Sementara dengan luas total areal tertanam 3.860 hektar yang sudah dipanen semuanya, dia menyebutkan produksinya mencapai 2.537 ton dan produktivitasnya 464 kilogram perhektar pertahun. Areal tanam tembakau jenis Virginia yang terluas berada di Kecamatan Modo, seluas 2.173 hektar.

Sedangkan harga helai daun tembakau jenis Virginia dalam kondisi kering krosok di Lamongan dihargai bervariasi antara Rp 15 ribu hingga yang tertinggi Rp 22 ribu perkilogram.

Ditambahkan oleh dia, selain jenis Virginia, petani Lamongan juga menanam jenis jawa yang berada di enam kecamatan. Yakni di Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup dan Modo.

Total areal tertanam tembakau jenis jawa ini mencapai 3.212 hektar yang sudah terpanen semua.

Produksinya, lanjut Sugeng, mencapai 1.845,6 ton dengan produktivitas menyentuh 377,7 kilogram perhektar pertahun.

Tembakau jenis ini juga dihargai paling rendah Rp 15 ribu hingga kualitas tertinggi Rp 22 ribu perkilogram dalam kondisi daun kering yang sudah rajangan. Jenis temabakau jawa ini banyak ditanam di Kecamatan Ngimbang yang luas areal tanamnya mencapai 1.458 hektar.

Petani Lamongan biasanya akan melakukan panen kedua pada sekitar akhir November. Namun kualitas daun krosok di panen kedua ini sudah menurun sehingga berpengaruh terhadap harga afit-danu jualnya. www.lensaindonesia.com

Luhut Panjaitan: Seniman Lukis Adalah Pekerjaan Luar Biasa “Menurut saya ini (pelukis) pekerjaan yang sangat luar biasa. Terus terang saya suka lukisan kendati saya tak bisa melukis,” tegas Menkopolhukam.

SEBANYAK 228 pelukis dari seluruh Indonesia kembali ‘berpesta’ menunjukkan karya-karya terbaik mereka. Sanggar Merah Putih kembali menggelar sewindu Pasar Seni Lukis Indonesia 2015 (PSLI) ke-8 yang bertempat di Hall JX International, Jalan A. Yani, Surabaya.

Pembukaan tersebut ditandai oleh performa musik dari musisi kawak, Leo Kristi dengan petikan gitarnya yang sudah kental akan ciri khasnya. Penampilan tersebut disambut antusias oleh para pengunjung dan para seniman lukis di ajang tahunan tersebut.

Nampak, dari penampilan Leo Kristi tersebut seakan memuaskan dahaga penontonnya yang memang benar merindukan petikan gitar dan alunan nada vokal khas dari Leo Kristi, terutama para penikmat musik khas di era tahun 70 an.

“Kami sengaja mendatangkan Leo Kristi adalah untuk mengobati rasa rindu kam akan alunan musik gitar dan olah vokal yang khas ditelinga para penikmat musik era 70 an ini. Dan saya cukup senang sajian musik Leo Kristi ini disambut penuh semangat oleh para pengunjung dan para seniman lukis di sini,” ujar Ketua Panitia PSLI M. Anis.

Jelang pembukaan ajang tahunan tersebut, Leo Kristi memainkan 2 hingga lagu yang memang cukup dikenal oleh para penggemarnya.

Tak lama penampilan Leo Kristi berakhir, pembukaan Pasar Seni Lukis Indonesia 2015 dimulai.

PSLI sendiri resmi dibuka Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dengan didampingi budayawan Erros Djarot pada Jumat, 2 Oktober dan berakhir 11 Oktober 2015.

Luhut Panjaitan menyampaikan kekagumannya terhadap para pelukis. Dia menyatakan bahwa semangat para seniman lukis yang hadir di PSLI 2015 harus tetap dijaga. Menurutnya, seorang seniman khususnya pelukis tidak boleh mati dalam berkarya.

Di mata Luhut, pelukis memiliki daya imajinasi yang tidak terbatas.

Meski kondisi negara sedang dihadapi krisis, tetapi para perupa masih bisa menunjukkan hasil seni yang maksimal. “Menurut saya ini (pelukis) pekerjaan yang sangat luar biasa. Terus terang saya suka lukisan kendati saya tak bisa melukis,” tegas Menkopolhukam.

Ditambahkan Luhut, di setiap negara pasti memiliki pelukis handal dunia yang mampu mengangkat nama negaranya di ajang internasional. Harapan Luhut, semoga para pelukis PSLI bisa menunjukkan taringnya di luar negeri.

Luhut berharap kegiatan pasar seni lukis bisa memberikan kedamaian karena menampilkan berbagai keindahan. Keindahan yang mampu memberikan ketenangan bagi masyarakat penikmatnya.

“Berbagai negara besar di dunia selalu ditandai dengan hadirnya para seniman besar diantaranya para pelukis. Ini sangat luar biasa,

Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengamati lukisan yang dipamerkan seusai membuka Pasar Seni Lukis Indonesia (PSLI) 2015 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 2 Oktober.

karena mereka ini menampilkan keindahan,” kata Luhut.

Luhut lantas mencontohkan seniman besar yang dimaksud, dulu Indonesia memiliki Affandi, Basuki Abdullah dan tokoh lukis lainnya yang sudah mampu go internasional. Dan pelukis-pelukis besar, urainya, selalu memberikan kontribusi besar dalam membangun negerinya.

“Dan saya percaya bangsa ini juga memiliki para seniman besar. Saya cukup bangga saat ini saya berada di tengah para pelukis nasional dengan prestasi yang sudah tak diragukan lagi. Seni lukis cukup berpe-

ran untuk mengangkat nama baik satu bangsa. Hal ini ditunjukkan oleh para pelukis kelas dunia yang mampu membawa nama harum negaranya dengan beberapa karyanya yang cukup memukau. Para pelukis Indonesia sejatinya tidak kalah dengan para pelukis mancanegara.

Kebetulan keluarga saya juga pecinta lukisan karya pelukis nasional,” ucap Luhut.

Luhut berjanji pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu perkembangan seni lukis di Indonesia. Sebab kesenian itu wajib dimiliki oleh setiap bangsa.

Hanya Digelar di Kota Pahlawan, Murni Jualan Karya PASAR Seni Lukis Indonesia 2015 (PSLI) merupakan event tahunan para perupa seluruh Indonesia. Selama ini PSLI telah digelar sebanyak 8 kali di kota yang sama, yakni Surabaya. PSLI pertama kali digelar pada Mei 2008. Dalam kurun waktu 5 tahun, PSLI digelar di Balai Pemuda Surabaya. Namun menginjak tahun 2013, PSLI mulai pindah ke Hall JX International hingga sekarang.

Ketua Panitia Pasar Seni Lukis Indonesia 2010, M Anis, Jumat (2/10/2015) menyebutkan, PSLI tidak pernah digelar di luar Kota Pahlawan. “Kami tidak ada bayangan menggelar di luar kota selain Surabaya. Alasannya, kami ingin menjadikan Surabaya sebagai trademark-nya para pelukis,” terang Anis.

Ditambahkannya, PSLI selama ini selalu menjadi momentum yang ditunggu para pelukis, kolektor lukisan maupun galeri seni. Bagi para pelukis, ini menjadi kesempatan untuk menjual hasil karya mereka tanpa harus menggelar pameran berbiaya mahal.

“PSLI ini beda jauh dengan pameran tunggal yang biasa digelar pelukis. Di sini kami murni menggelar exhibition dengan sasaran yang jelas yaitu pasar.

Pelukis bebas menjual karyanya sebanyak mungkin. Kami tidak membatasi harga lukisan tiap pelukis. Malah ada pelukis yang menjual dengan harga Rp 500 ribu, ada pula puluhan juta. Itu terserah mereka,” kata Anis.

Pria berkepala plotos ini menjelaskan, PSLI telah bermetamorfosa selama bertahun-tahun terutama bagi para perupa. “Dari pelukis amatir menjadi mahir. Menjadi mahir sebab mereka merasa kalah bersaing dan akan berusaha memperbaiki karyanya di tahun berikutnya. Mereka kemudian bermetamorfosa. Dari pelukis mahir menjadi pelukis yang tidak punya karya

Seni lukis sendiri juga mampu berkontribusi terhadap perekonomian dan aspek pariwisata negeri ini.

“Dari sisi ekonomi, dalam tiga hari terakhir ini nilai tukar rupiah mulai menguat, dan kami pun tetap optimis bahwa Indonesia mampu mengatasi permasalahan ini. Pemerintah juga berencana membuat paket berupa kebijakan ekonomi baru. Di sisi budaya dan seni, saya percaya jika bangsa ini tanpa adanya seni, maka bangsa ini seperti bangsa robot,” pungkas Luhut.

Usai memberi sambutan, Menkopolhukam dan Erros Djarot me-

nandai pembukaan lukisan tersebut secara simbolis melukis bareng di sebuah kanvas yang disambut gempita oleh para pelukis dari berbagai kota di Indonesia yang terlibat dalam pameran tersebut.

Pembukaan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan di setiap stand para pelukis yang sudah terisi penuh.

Untuk tahun ini, penyelenggara menargetkan transaksi hingga Rp 3,5 miliar, sebab tahun sebelumnya PSLI 2014 berhasil mencapai nilai transaksi mencapai Rp 2,7 miliar selama sepuluh hari.

M Anis, selaku Ketua Sanggar Merah Putih bahkan yakin penjualan karya lukis di PSLI kali ini meningkat. “Tahun ini, kami targetkan bisa mencapai transaksi sebesarp Rp 3,5 miliar. Itu angka yang sangat realistis di saat kondisi seperti sekarang,” ungkap Anis yang mantan wartawan Surabaya Post.

Sebagai catatan pada tahun 2014, lukisan yang terjual sebanyak 784 buah dengan nilai transaksi Rp 2,7 miliar. Menurut Anis, transaksi yang terus meningkat ini mengindikasikan beberapa hal, antara lain kualitas karya lukis yang makin bagus, bertambahnya peminat karya lukis, promosi yang memadai, serta pertumbuhan ekonomi rakyat yang terus meningkat. “Lukisan itu bukan kebutuhan pokok, jadi tak masuk parameter pertumbuhan ekonomi. Karena itu, meski belakangan daya beli masyarakat turun, kami optimis bisa mencapai target,” tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden RI, Joko Widodo sendiri juga berencana akan membangun ruang konser, setidaknya masyarakat Indonesia bisa menikmati budaya dan seni yang mengusung nilai-nilai edukasi positif. eld

Selama 5 Tahun Tidak Pernah Absen dari PSLI

Saat mengunjungi stand, Luhut menemui satu di antara pelukis perempuan peserta PSLI 2015 di JX International.

Ketua Panitia PSLI 2015, M Anis.

sama sekali. Artinya, sejak mengikuti PSLI, sebagian dari mereka kini mendapat banyak order dari buyer sehingga tidak sempat untuk membuat karya sesuai keinginannya,” tuturnya.

Dalam pameran ini, Anis tidak membuat kategori khusus. Semua hak dikembalikan pada pelukis. Mereka bebas menampilkan karya terbaik. “Mau surialis, absurb, kotemporer, tidak jadi masalah. PSLI hanya bertugas memfasilitasi saja,” lanjutnya.

Bagi para kolektor dan pemilik galeri, tentu saja ajang ini menjadi kesempatan memborong lukisan sebanyakbanyaknya dengan harga tidak terlalu mahal.

Begitu pula dengan pengunjung, menurut Anis, mereka tidak hanya bisa menikmati lukisan yang dipamerkan, tapi bisa membeli langsung lukisan ke pelukisnya. “Namanya saja Pasar Seni Lukis, jadi kegiatannya seperti pasar.

Ada transaksi jual beli lukisan,” cetusnya.

Melalui event ini, tidak sedikit dari pelukis yang berhasil menjual karyanya.

Tahun kemarin para pelukis mengaku bisa bertahan hidup selama setahun dari hasil jualan lukisan di PSLI. Kemudian mereka melukis lagi untuk dipamerkan pada tahun berikutnya.

Anis menambahkan, dalam kegiatan ini panitia tidak membatasi jumlah peserta. “(Peserta) tidak terbatas hanya dari Jawa Timur saja, melainkan dari luar provinsi juga banyak seperti Jateng, Jabar, DKI, Bali, Bengkulu, Kaltim dan Sulsel. Karena itu setap tahun PSLI sudah banjir peminat,” urainya.

Kendati demikian Anis tidak khawatir dengan kondisi ekonomi Indonesia yang lesu. Dia optimis PSLI tahun ini masih dibanjiri pengunjung yang ingin membeli lukisan. Sebab menurutnya, bila orang sudah bicara soal lukisan maka tidak ada matinya. “Lukisan itu asyik. Saya yakin pameran tahun ini berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. nov

MALAM sebelum pembukaan Pasar Seni Lukis Indonesia 2015 (PSLI), seorang pria tampak sibuk membongkar pigoranya yang terbungkus kertas.

Dadan Ramdan (62) namanya.

Asal Bandung. Tapi sudah lama menetap di Semarang.

Saat Lensa Indonesia menemuinya, dia langsung menyapa ramah. Tapi tiba-tiba Dadan berbisik lirih. Dia mengaku bukan seorang pelukis. “Saya bukan pelukis, Mas!” Serunya.

Pernyataannya sungguh aneh. Padahal dia memiliki stan di PSLI. Dadan mengaku sebelum mengikuti PSLI, dirinya hanya seorang perajin sepatu. Namun demikian, Dadan rupanya memiliki bakat terpendam. Dia cukup mahir dalam menggambar. Hari-hari luangnya dihabiskan untuk menggambar. Namun dia tetap penasaran dengan yang namanya melukis.

Sampai akhirnya dia mendatangi sebuah pameran lukisan

tunggal di Semarang.

Seorang teman memberi info bahwa di Surabaya ada pasar seni lukis. Dadan disarankan untuk ikut PSLI. Siapa tahu lukisannya bisa laku. “Saat itu saya masih ingat tahun 2009.

Karena penasaran, saya lantas mencoba untuk membeli kanvas. Pertama saya agak canggung melukis. Terus terang saya tidak pernah melukis sebelumnya. Saya hanya tukang gambar.

Lama kelamaan akhirnya bisa juga. Semua murni saya lakukan secara otodidak. Alhasil, menginjak tahun 2010, saya pun mulai mengikuti PSLI,” kenang Dadan.

Pertama kali menggelar lukisan, Dadan membawa sekitar 60 buah karyanya. Dia awalnya ragu lukisannya bisa laku. Mengingat PSLI diikuti ratusan pelukis berpengalaman dari berbagai daerah. Dia ragu lukisan dilirik kolektor atau minimal pengunjung biasa.

Namun tidak dinyana, pertama menggelar pameran, Dadan berhasil menjual karyanya sebanyak 46 buah. “Ini sungguh di luar dugaan saya. Ternyata banyak yang membeli. Saya sebenarnya tidak mematok harga.

Kalau ada yang nawar ya saya kasih. Gitu aja,” terangnya.

Dadan mengaku selama ini menjual lukisan dengan harga murah meriah. “Rata-rata harga lukisan saya cuma Rp 1 juta.

Pokoknya terjangkau. Tapi kalau mau nawar silahkan,” imbuhnya.

Sementara lukisan Dadan paling mahal dipatok Rp 5 juta.

Dadan memaklumi dirinya masih baru dalam hal melukis, sehingga dia merasa malu menjual dengan harga tinggi. “Saya malu jual lukisan mahal-mahal. Ya seadanya saya,” terangnya.

Kendati demikian, Dadan mengaku selama ini PSLI telah memberi kesempatan luar biasa dalam memperkenalkan dan menjual karya-karyanya. Selama 5 tahun ini, Dadan menegaskan tidak pernah mengikuti pameran selain PSLI. “Saya tidak pernah pameran tunggal, atau ikut pameran di tempat lain. Saya cinta PSLI. Saya juga suka suasana Surabaya dan orang-orangnya yang sangat apresiatif terhadap kami. Setiap tahun saya hanya melukis untuk PSLI saja. Saya tidak pernah absen. Bagi saya ajang ini memberi harapan bagi pelukispelukis Indonesia yang selama ini kesulitan menjual karyakaryanya,” katanya. nov

Stabilitas Budaya Dijaga Agar Negara Tidak Rapuh ERROS Djarot tokoh seni senior asal Rangkasbitung, Banten, menyatakan Pasar Seni Lukis Indonesia 2015 (PSLI) menurutnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal itu ditandai dengan antusias yang luar biasa dari masyarakat.

Tidak hanya itu, kerja panitia yang mengundang buyer (pembeli) juga dinilai sangat pro aktif. Sepanjang perjalanan PSLI dari tahun 2008, para buyer sudah menaruh kepercayaan terhadap event ini.

Terbukti, pada tahun kemarin, transaksi penjualan karyakarya pelukis menembus Rp 2,7 miliar. Dan, tahun ini harus lebih bagus lagi.

Menyinggung kedatangan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam pembukaan PSLI 2015, menurut Erros, hal ini merupakan pencapain luar biasa. Tidak mudah bagi seorang Luhut Panjaitan bisa menyempatkan datang ke sebuah pameran. Apalagi, saat ini politik negeri sedang dirun-

dung kemelut yang tidak kunjung usai. Sebaliknya, Luhut justru tertarik mendatangi ajang tersebut.

Bagi Erros, kedatangan Menkopolhukam dalam pameran bukan hanya dilihat dari kapasitas beliau sebagai Menkopolhukam dalam menjaga negara, melainkan juga bentuk tanggungjawabnya menjaga stabilitas budaya bangsa. Jika ketahanan budaya bangsa ini rapuh, maka negara pun ikut rapuh.

“Negara ini harus dijaga stabilitas budayanya agar tidak rapuh. Karena itu diharapkan adanya peran aktif Pak Luhut selaku Menkopolhukam,” jelas Erros.

Menurut Erros, meski kondisi ekonomi negara sedang kesusahan, tetapi hal tersebut tidak menurunkan semangat teman-teman pelukis. Yang namanya budaya harus terus dipertahankan bagaimana pun susahnya. Sebuah karya harus terus maju. Tidak boleh

berhenti barang sedetik pun.

“Seniman kita akan tetap bertahan untuk mencintai Indonesia. Pelukis di Indonesia juga masih tetap melukis kendati keadaan ekonomi negara ini masih memprihatinkan, dan pesan ini ingin kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” ujar Erros. eld

Budayawan Erros Djarot bersama pelukis senior Tedja Suminar.

www.lensaindonesia.com

PERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2015

GUBERNUR: SIAPA YANG MENGGANTI PANCASILA ITU MUSUH NEGARA GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo menegaskan keberadaan empat pilar kebangsaan sebagai idelogi bangsa Indonesia tidak tergoyahkan.

Empat pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa.

“Empat pilar kebangsaan sebagai hal sangat mendasar dan esensial kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkuatan komitmen terhadap empat pilar kebangsaan harus ditegakkan.

Siapa yang mengganti pancasila adalah musuh bangsa negara kita,” ujarnya dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/ 10/2015).

Ia mengatakan, penerapan empat pilar kebangsaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini, masyarakat mengi-

Gubernur Jatim Soekarwo membacakan pentingnya empat pilar kebangsaan.

Akhir Tahun 2015, DPRD Jatim Optimistis Rampungkan 15 Perda

www.lensaindonesia.com

Pemprov.

“Dua Raperda usulan DPRD adalah Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, serta Raperda tentang Penataan dan Pengelolaan Daerah AliranSungai (DAS),” kata Heri pada Lensaindonesia, Rabu (30/9/2015).

Sementara, untuk 2 tambahan Raperda dari eksekutif adalah Raperda tentang Sistem Kesehatan Provinsi dan Raperda tentang Perlindungan Ketenagakerjaan di Jatim. “Keempat Raperda tambahan itu akan diupayakan dibahas dan diselesaikan pada masa sidang III tahun ini. Hal ini dirasa sangat urgen demi kepentingan masyarakat Jatim,” tegas politisi asal Fraksi Partai NasDemHanura ini.

Disisi lain, ia mengakui jika kinerja anggota dewan dalam beberapa waktu ke belakang cenderung menurun. Namun pihaknya akan terus mendo-

setiap aspek kehidupan.

Sementara, dalam upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Grahadi juga diikuti anggota Korpri, Pelajar, Mahasiswa, TNI/Polri dengan Komandan Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdit 1 Narkoba Polda Jatim.

Perwira Upacara, Mayor Lek Eprit Repita yang sehari-hari menjabat Kepala Protokol Kogartap III/Surabaya ini berjalan tertib dan khidmad.

Sebagai Inspektur Upacara (Irup) yakni Gubernur Soekarwo.

Untuk pejabat dan istri yang hadir tampak diantarnya Istri Gubernur Jatim Nina Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf beserta Istri Ummu Fatma Saifullah Yusuf, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi beserta istri Chairani Yuliati Akhmad Sukardi, beserta jajaran Forpimda Jatim beserta isteri, pejabat juga mantan pejabat di lingkungan sarifa/adv Pemprov Jatim.

Gubernur Jatim Soekarwo saat upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2015.

Ketua Bapem Perda DPRD Jatim Achmad Heri.

DARI total sebanyak 27 program legislasi daerah (Prolegda) yang dicanangkan DPRD dan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2015, kini baru merampungkan 8 Perda saja.

Sehingga masih menyisakan 19 Raperda yang hingga kini belum tuntas dibahas. Namun dalam beberapa kesempatan, para wakil rakyat ini justru mengusulkan kembali 4 Raperda tambahan untuk dibahas di sisa waktu tahun 2015 yang tinggal tiga bulan ini.

Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Jatim Achmad Heri mengungkapkan pada masa sidang III ada perubahan Prolegda, yakni penghapusan 4 usulan Prolegda yang terdiri dari 2 usulan legislatif dan 2 usulan dari eksekutif.

Selain itu, dalam perubahan Prolegda juga ada penambahan 4 Prolegda yang terdiri dari 2 usulan DPRD dan 2 usulan

nginkan wujud konkret implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Menurutnya, diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional juga membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila harus dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan bernegara sekaligus mengatur penyelenggaraan negara di segala bidang.

“Diperlukan upaya agar nilai-nilai pancasila menjadi nilai strategis pendorong terwujudnya integritas, kerja keras dan gotong royong. Upaya ini harus dilaksanakan sejak dini dan berkelanjutan guna memperkuat ikatan dalam kehidupan bermasyarakat, meneguhkan rasa cinta tanah air,” jelas Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo).

Lebih lanjut disampaikannya, masyarakat menginginkan adanya penerapan secara konkret terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Karena itu pancasila haruslah diejahwantahkan dalam

rong komisi-komisi agar terus bisa membahas Raperda sebelum disetujui menjadi Perda nantinya.

“Bapem Perda itu tugasnya hanya meramu, sedangkan juru masak atau yang membahas adalah komisi-komisi. Sampai saat ini baru 8 Perda yang dihasilkan, dan kita akan terus koordinasi dengan komisikomisi untuk mengejar target penyelesaiannya,” cetus dia.

Karena itu pihaknya tetap optimistis pada masa sidang III komisi-komisi akan ngebut untuk penyelesaian Raperda.

“Rata-rata setiap tahun Perda yang dihasilkan DPRD Jatim itu sekitar 15 Perda. Kalau sekarang sudah menyelesaikan delapan Perda, saya masih optimis akhir tahun nanti bisa merampungkan 15 Perda karena sebagian besar sudah dalam tahap pembahasan,” pungkas Heri yang juga Anggota sarifa/adv Komisi D ini.