Klik website: http://www.lensaindonesia.com/
Edisi 107 12 - 18 Oktober 2015
TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
NUNGGU KPK PERIKSA SURYA PALOH Era Jokowi, NasDem Kuasai Sektor Hukum PARTAI Gerindra mendukung segala upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus yang sedang mereka tangani, salah satunya dugaan suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu mengatakan, percaya KPK akan memanggil pihak-pihak yang dianggap bisa membantu mengungkap kasus dugaan suap hakim PTUN Medan ini. “Kita percayakan sepenuhnya kepada KPK untuk memanggil pihak-pihak mana saja yang perlu dimintai keterangan untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya,” kata Ketua DPD Gerindra S u m a te r a Utara ini, Kamis (8/ 10/2015).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Akhmad Ghozali Harahap menduga kasus suap hakim PTUN Medan atas arahan Partai NasDem. “Bisa saja diatasnya ada yang diendorse Nasdem, seperti di Kejagung, Prasetyo kan dari Nasdem juga. Disini, kita harus dukung KPK. Publik harus dukung penegak hukum agar tidak ada hambatan psikologis dan struktural itu. Kita dukung penegakan sampai benar-benar tuntas,” ujar Akhmad dalam pernyataannya, Jumat(9/10/2015). Menurutnya, melihat dua kasus berbeda yakni kasus suap hakim PTUN Medan dan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumut tidak lepas dari kepentingan Partai Nasdem. Terlebih di persidangan kasus suap hakim PTUN Medan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, beberapa nama petinggi Nasdem turut disebutsebut yakni melalui proses lobi-lobi yang diduga untuk mengamankan kasus dana bansos Pemprov Sumut di Kejagung melalui pertemuan di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, nama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella disebut dalam Berita Acara Perkara (BAP) tersangka M Yagari Bhastara alias Gerry, anak buah pengacara OC Kaligis yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan NasDem.
UMUR KPK HANYA DIBATASI 12 TAHUN
PDIP KOMANDOI PEMBAJAKAN KPK Ada niat untuk membajak KPK melalui pasal-pasal revisi. PDIP paling ngotot ‘komandoi’ masa kerja KPK yang hanya dibatasi 12 tahun sejak UU diundangkan. ISU revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka. Ini menyusul proses pembahasan mengenai rencana tersebut di Badan Legislasi (Baleg) DPR terus berkembang. Pada Selasa, (6/10/2015), Baleg DPR menggelar rapat pembahasan usulan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
KPK. Revisi atas UU ini memang sudah masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2015) setelah hampir tiga tahun tertunda. Yang mengejutkan, revisi UU KPK tersebut paling banyak
diusulkan fraksi PDIP. Ada enam fraksi yang mengusulkan revisi UU KPK. Antara lain, PDIP (15 anggota), Golkar (9 anggota), PKB (2 anggota), PPP (5 anggota), NasDem (11 anggota), dan Hanura (3 anggota). Namun, ada empat fraksi yang tidak ikut mengusulkan revisi RUU KPK, yakni Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.
Seperti waktu-waktu yang lalu, perkembangan mengenai revisi UU KPK ini segera menuai polemik. Petisi jangan bunuh KPK pun muncul. Ribuan orang sudah mendukung petisi tersebut. Baca: Dukung Petisi Jangan Bunuh KPK di halaman 3 Banyak kalangan termasuk para politisi dan juga aktivis anti korupsi yang menolak. Penolakan terhadap revisi UU KPK bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejumlah pasal dalam draf yang sudah beredar itu memang berisi aturan yang kontroversial. Baca: PDIP... Hal 7
Baca: Nunggu... Hal 7
Mucikari Artis Ngotot Seret TM ke Penjara Dibongkar Inisial Pejabat Sewa PSK Artis NASIB Robby Abbas atau RA akan ditentukan Oktober 2015 ini. Ia pun berharap tak sendirian menanggung kasus dugaan prostitusi artis yang menimpanya. Hal itu dikatakan RA kepada kuasa hukumnya, Pieter Ell. Pieter menyebut bahwa kliennya berharap para artis yang nyambi jadi PSK, terutama yang menyangkal seperti TM, ikut dibui. “Bahasanya RA itu kalaupun dia bersalah, ini jangan ditimpakan pada dia sendirian. Karena ini bukan kemauan dia semua, ini ada tawaran dan permintaan juga dari TM itu,” kata Pieter Ell di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2015). “Intinya, semoga tidak 100 persen ditimpakan ke klien saya, karena inisiatif di artisnya itu juga,” sambungnya. Di sisi lain, Pieter mengaku kasihan jika nantinya ada artis yang juga masuk ke penjara. Apalagi, artisartis yang nyambi sebagai PSK itu melakukan pekerjaan kotor tersebut karena kebutuhan ekonomi. “Tapi di sisi lain saya kasihan juga pada artis itu. Mereka tidak tahu ada sanksi hukum jika terlibat (sebagai PSK), mungkin karena kepepet
(jual diri). Makanya kasus ini semoga bisa jadi pelajaran berharga terutama dari kalangan selebriti,” ujar Pieter Ell. Inisial TM dan SB sempat menghebohkan media massa lantaran keduanya ikut disebut-sebut dalam prostitusi artis binaan RA. Belakangan dalam BAP, Pieter Ell sudah buka-bukaan dan publik dikabarkan juga sudah tahu bahwa inisial TM dan SB diduga adalah Tyas Mirasih dan Shinta Bachir. Pieter pun ngotot ingin kedua artis terkenal itu hadir dalam sidang sang klien. Apalagi, artis AA dalam sidang sebelumnya sudah hadir meski tampil tertutup dengan cadar serba hitam. Baca: Mucikari... Hal 7
Tyas Mirasih, artis yang diduga berinisial TM.
Para Atlet Dukung Adhyaksa Dault Pimpin DKI DUKUNGAN pada bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017, Adhyaksa Dault, terus bermunculan. Kini datang dari Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) bersama dengan mantan atlet dan beberapa penyanyi lawas. Sejumlah nama yang hadir, seperti Ketua Umum Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) Icuk Sugiarto (pebulu tangkis nasional) dan para atlet lainnya: Markis Kido, Luluk Hadianto (pebulutangkis nasional), Hengki Silatang, Ellias Pical (petinju nasional), Ananda Mikola (pembalap nasional), Krisna Bayu (pegulat nasional), Atlet disabilitas dan 100 atlet nasional lainnya. Selain itu sejumlah musisi lawas juga turut memberi dukungan, di antaranya Jelly Tobing ( drummer), Deddi Dukun, Debby Nasution, dan Dedy Dores. Rencananya mereka akan membuat konser musik ‘Pendaulatan Adhyaksa Dault Menuju DKI 1’. Sebelumnya, dukungan juga datang dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Peduli Jakarta (FPJ). Salah satu inisiator FPJ, KH.
Koruptor Diampuni Asal Beri Tebusan Lagi-lagi PDIP yang Ngotot Beri Pengampunan EMPAT Fraksi di DPR yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menilai RUU tersebut www.lensaindonesia.com
dinilai penting dan mendesak lantaran pengampunan pajak atau tax amnesty bisa memberikan dua manfaat bagi negara. “Pertama tentu di tengah penerimaan negara yang dalam RAPBN kita ditetapkan begitu tinggi akan menjadi pemasukan yang signifikan. Kedua tentu ini merupakan
sebuah bentuk rekonsiliasi nasional. Sudah saatnya bangsa kita menatap ke depan, tak perlu mencari kesalahan lampau,” kata Maruarar saat dihubungi, Rabu (7/10/2015). Politikus PDIP ini menjelaskan bahwa pemberian pengampunan tersebut hanya akan diberikan satu kali saja. Sehingga, apabila
Eks atlet dan penyanyi lawas dukung Adhyaksa Dault.
Wahfiuddin mengatakan, nama Adhyaksa muncul setelah diskusi panjang tentang kebutuhan pemimpin alternatif di Jakarta. Sejumlah tokoh juga terlihat hadir dalam acara tersebut, seperti Mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Hendardji Soepandji, dan artis Olivia Zalianty. Dalam acara itu juga ditampilkan video testimoni dari Ustad Arifin Ilham, Dude Herlino yang mendukung Adhyaksa. Dan pernyataan dukungan dibacakan oleh Icuk Sugiharto. “Kami yang tertanda di bawah ini IANI dengan ini
ada orang yang sama melakukannya, tidak akan diberikan kembali pengampunan. “Oleh karenanya pengampunan pajak itu berlaku sekali saja,” tegasnya. Diketahui, dalam pasal 9 dan pasal 10 draf RUU pengampunan Nasional, Rabu (7/10) itu tertulis, bahwa Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Keputusan Pengampunan Nasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, memperoleh fasilitas di bidang perpajakan berupa:
mendaulat dan nyatakan dukungan penuh pemenangan Adhyaksa Dault sebagai cagub DKI Jakarta periode 2017-2022 pada pilkada yang akan digelar 2017,” ujar Icuk Sugiharto di Hotel Atlet Center, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015). “Kami percaya Adhyaksa Dault mampu memimpin Jakarta lebih baik dan juga percaya Adhyaksa Dault punya integritas, kompetensi yang dibutuhkan warga Jakarta untuk lebuh tertata harmonis, terpercaya, bersih, tegas dan komunikatif. Kami buat tanpa unsur paksaan semoga
a. Penghapusan Pajak Terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum undang-undang ini diundangkan yang belum diterbitkan ketetapan pajak. b. Tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sebelum undang-
pernyataan dukungan ini bermanfaat dan baik adanya” sambungnya. Dia berharap atlet yang tak hadir hari ini juga memberikan dukungan pada mantan Menpora itu. “Tentu saja harapan saya sebagai ketum IANI ingin mengajak seluruh atlet dan mantan atlet di DKI Jakarta bisa sosialisasi kan kepada keluarga dan kawan untuk bisa beri dukungan Adhyaksa Dault untuk bisa calonkan jadi gubernur Jakarta” pungkasnya. Dia menjamin, DKI akan lebih baik di tangan Adhyaksa. “Mudah-mudahan tujuan kita nanti bisa jadikan DKI Jakarta sebagai ibu kota yang lebih maju, sukses santun dan sejahterakan warga. Jadikan Indonesia lebih maju,” ucapnya. Sementara Adhyaksa Dault yang semula tak percaya diri kini mantap maju di Pilgub DKI. Dia pun tidak mempermasalahkan lawan yang akan dihadapinya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, termasuk calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama. Baca: Para... Hal 7
undang ini diundangkan. c. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan sedang dilakukan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan untuk kewajiban perpajakan sebelum undang-undang ini diundangkan, atas pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan tersebut dihentikan. Pasal 10, Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Baca: Koruptor... Hal 7