Koran Lensa Indonesia Edisi 107

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 107 12 - 18 Oktober 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

NUNGGU KPK PERIKSA SURYA PALOH Era Jokowi, NasDem Kuasai Sektor Hukum PARTAI Gerindra mendukung segala upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus yang sedang mereka tangani, salah satunya dugaan suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu mengatakan, percaya KPK akan memanggil pihak-pihak yang dianggap bisa membantu mengungkap kasus dugaan suap hakim PTUN Medan ini.

“Kita percayakan sepenuhnya kepada KPK untuk memanggil pihak-pihak mana saja yang perlu dimintai keterangan untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya,” kata Ketua DPD Gerindra S u m a te r a Utara ini, Kamis (8/ 10/2015).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Akhmad Ghozali Harahap menduga kasus suap hakim PTUN Medan atas arahan Partai NasDem. “Bisa saja diatasnya ada yang diendorse Nasdem, seperti di Kejagung, Prasetyo kan dari Nasdem juga. Disini, kita harus dukung KPK. Publik harus dukung penegak hukum agar tidak ada hambatan psikologis dan struktural itu. Kita dukung penegakan sampai benar-benar tuntas,” ujar Akhmad dalam pernyataannya, Jumat(9/10/2015).

Menurutnya, melihat dua kasus berbeda yakni kasus suap hakim PTUN Medan dan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumut tidak lepas dari kepentingan Partai Nasdem.

Terlebih di persidangan kasus suap hakim PTUN Medan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, beberapa nama petinggi Nasdem turut disebutsebut yakni melalui proses lobi-lobi yang diduga untuk mengamankan kasus dana bansos Pemprov Sumut di Kejagung melalui pertemuan di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, nama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella disebut dalam Berita Acara Perkara (BAP) tersangka M Yagari Bhastara alias Gerry, anak buah pengacara OC Kaligis yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan NasDem.

UMUR KPK HANYA DIBATASI 12 TAHUN

PDIP KOMANDOI PEMBAJAKAN KPK Ada niat untuk membajak KPK melalui pasal-pasal revisi. PDIP paling ngotot ‘komandoi’ masa kerja KPK yang hanya dibatasi 12 tahun sejak UU diundangkan.

ISU revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka.

Ini menyusul proses pembahasan mengenai rencana tersebut di Badan Legislasi (Baleg) DPR terus berkembang.

Pada Selasa, (6/10/2015), Baleg DPR menggelar rapat pembahasan usulan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

KPK. Revisi atas UU ini memang sudah masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2015) setelah hampir tiga tahun tertunda.

Yang mengejutkan, revisi UU KPK tersebut paling banyak

diusulkan fraksi PDIP. Ada enam fraksi yang mengusulkan revisi UU KPK. Antara lain, PDIP (15 anggota), Golkar (9 anggota), PKB (2 anggota), PPP (5 anggota), NasDem (11 anggota), dan Hanura (3 anggota). Namun, ada empat fraksi yang tidak ikut mengusulkan revisi RUU KPK, yakni Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.

Seperti waktu-waktu yang lalu, perkembangan mengenai revisi UU KPK ini segera menuai polemik. Petisi jangan bunuh KPK pun muncul.

Ribuan orang sudah mendukung petisi tersebut. Baca: Dukung Petisi Jangan Bunuh KPK di halaman 3 Banyak kalangan termasuk para politisi dan juga aktivis anti korupsi yang menolak. Penolakan terhadap revisi UU KPK bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejumlah pasal dalam draf yang sudah beredar itu memang berisi aturan yang kontroversial.

Baca: PDIP... Hal 7

Baca: Nunggu... Hal 7

Mucikari Artis Ngotot Seret TM ke Penjara Dibongkar Inisial Pejabat Sewa PSK Artis NASIB Robby Abbas atau RA akan ditentukan Oktober 2015 ini. Ia pun berharap tak sendirian menanggung kasus dugaan prostitusi artis yang menimpanya. Hal itu dikatakan RA kepada kuasa hukumnya, Pieter Ell. Pieter menyebut bahwa kliennya berharap para artis yang nyambi jadi PSK, terutama yang menyangkal seperti TM, ikut dibui.

“Bahasanya RA itu kalaupun dia bersalah, ini jangan ditimpakan pada dia sendirian. Karena ini bukan kemauan dia semua, ini ada tawaran dan permintaan juga dari TM itu,” kata Pieter Ell di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2015).

“Intinya, semoga tidak 100 persen ditimpakan ke klien saya, karena inisiatif di artisnya itu juga,” sambungnya.

Di sisi lain, Pieter mengaku kasihan jika nantinya ada artis yang juga masuk ke penjara. Apalagi, artisartis yang nyambi sebagai PSK itu melakukan pekerjaan kotor tersebut karena kebutuhan ekonomi.

“Tapi di sisi lain saya kasihan juga pada artis itu. Mereka tidak tahu ada sanksi hukum jika terlibat (sebagai PSK), mungkin karena kepepet

(jual diri). Makanya kasus ini semoga bisa jadi pelajaran berharga terutama dari kalangan selebriti,” ujar Pieter Ell. Inisial TM dan SB sempat menghebohkan media massa lantaran keduanya ikut disebut-sebut dalam prostitusi artis binaan RA. Belakangan dalam BAP, Pieter Ell sudah buka-bukaan dan publik dikabarkan juga sudah tahu bahwa inisial TM dan SB diduga adalah Tyas Mirasih dan Shinta Bachir.

Pieter pun ngotot ingin kedua artis terkenal itu hadir dalam sidang sang klien. Apalagi, artis AA dalam sidang sebelumnya sudah hadir meski tampil tertutup dengan cadar serba hitam.

Baca: Mucikari... Hal 7

Tyas Mirasih, artis yang diduga berinisial TM.

Para Atlet Dukung Adhyaksa Dault Pimpin DKI DUKUNGAN pada bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017, Adhyaksa Dault, terus bermunculan. Kini datang dari Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) bersama dengan mantan atlet dan beberapa penyanyi lawas.

Sejumlah nama yang hadir, seperti Ketua Umum Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) Icuk Sugiarto (pebulu tangkis nasional) dan para atlet lainnya: Markis Kido, Luluk Hadianto (pebulutangkis nasional), Hengki Silatang, Ellias Pical (petinju nasional), Ananda Mikola (pembalap nasional), Krisna Bayu (pegulat nasional), Atlet disabilitas dan 100 atlet nasional lainnya.

Selain itu sejumlah musisi lawas juga turut memberi dukungan, di antaranya Jelly Tobing ( drummer), Deddi Dukun, Debby Nasution, dan Dedy Dores. Rencananya mereka akan membuat konser musik ‘Pendaulatan Adhyaksa Dault Menuju DKI 1’.

Sebelumnya, dukungan juga datang dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Peduli Jakarta (FPJ).

Salah satu inisiator FPJ, KH.

Koruptor Diampuni Asal Beri Tebusan Lagi-lagi PDIP yang Ngotot Beri Pengampunan EMPAT Fraksi di DPR yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menilai RUU tersebut www.lensaindonesia.com

dinilai penting dan mendesak lantaran pengampunan pajak atau tax amnesty bisa memberikan dua manfaat bagi negara.

“Pertama tentu di tengah penerimaan negara yang dalam RAPBN kita ditetapkan begitu tinggi akan menjadi pemasukan yang signifikan. Kedua tentu ini merupakan

sebuah bentuk rekonsiliasi nasional. Sudah saatnya bangsa kita menatap ke depan, tak perlu mencari kesalahan lampau,” kata Maruarar saat dihubungi, Rabu (7/10/2015).

Politikus PDIP ini menjelaskan bahwa pemberian pengampunan tersebut hanya akan diberikan satu kali saja. Sehingga, apabila

Eks atlet dan penyanyi lawas dukung Adhyaksa Dault.

Wahfiuddin mengatakan, nama Adhyaksa muncul setelah diskusi panjang tentang kebutuhan pemimpin alternatif di Jakarta.

Sejumlah tokoh juga terlihat hadir dalam acara tersebut, seperti Mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Hendardji Soepandji, dan artis Olivia Zalianty. Dalam acara itu juga ditampilkan video testimoni dari Ustad Arifin Ilham, Dude Herlino yang mendukung Adhyaksa.

Dan pernyataan dukungan dibacakan oleh Icuk Sugiharto. “Kami yang tertanda di bawah ini IANI dengan ini

ada orang yang sama melakukannya, tidak akan diberikan kembali pengampunan. “Oleh karenanya pengampunan pajak itu berlaku sekali saja,” tegasnya.

Diketahui, dalam pasal 9 dan pasal 10 draf RUU pengampunan Nasional, Rabu (7/10) itu tertulis, bahwa Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Keputusan Pengampunan Nasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, memperoleh fasilitas di bidang perpajakan berupa:

mendaulat dan nyatakan dukungan penuh pemenangan Adhyaksa Dault sebagai cagub DKI Jakarta periode 2017-2022 pada pilkada yang akan digelar 2017,” ujar Icuk Sugiharto di Hotel Atlet Center, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

“Kami percaya Adhyaksa Dault mampu memimpin Jakarta lebih baik dan juga percaya Adhyaksa Dault punya integritas, kompetensi yang dibutuhkan warga Jakarta untuk lebuh tertata harmonis, terpercaya, bersih, tegas dan komunikatif. Kami buat tanpa unsur paksaan semoga

a. Penghapusan Pajak Terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum undang-undang ini diundangkan yang belum diterbitkan ketetapan pajak. b. Tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sebelum undang-

pernyataan dukungan ini bermanfaat dan baik adanya” sambungnya. Dia berharap atlet yang tak hadir hari ini juga memberikan dukungan pada mantan Menpora itu.

“Tentu saja harapan saya sebagai ketum IANI ingin mengajak seluruh atlet dan mantan atlet di DKI Jakarta bisa sosialisasi kan kepada keluarga dan kawan untuk bisa beri dukungan Adhyaksa Dault untuk bisa calonkan jadi gubernur Jakarta” pungkasnya.

Dia menjamin, DKI akan lebih baik di tangan Adhyaksa.

“Mudah-mudahan tujuan kita nanti bisa jadikan DKI Jakarta sebagai ibu kota yang lebih maju, sukses santun dan sejahterakan warga. Jadikan Indonesia lebih maju,” ucapnya.

Sementara Adhyaksa Dault yang semula tak percaya diri kini mantap maju di Pilgub DKI. Dia pun tidak mempermasalahkan lawan yang akan dihadapinya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, termasuk calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama.

Baca: Para... Hal 7

undang ini diundangkan. c. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan sedang dilakukan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan untuk kewajiban perpajakan sebelum undang-undang ini diundangkan, atas pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan tersebut dihentikan.

Pasal 10, Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Baca: Koruptor... Hal 7

EKBIS

2 Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

BMW Seri 3 Tembus Penjualan Tertinggi di Indonesia BMW Indonesia berhasil membukukan penjualan sebanyak 330 unit kendaraan BMW hingga menjelang berakhirnya ajang “Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 20153 pada 30 Agustus 2015. Pembukuan tertinggi diraih BMW Seri 3, diikuti BMW Seri 5 dan BMW X5.

Kendaraan BMW yang baru saja diluncurkan seperti BMW Seri 3 terbaru dan all-new BMW Gran Tourer mendapatkan respon sangat positif dari para pengunjung GIIAS 2015.

Kendaraan sport performa tinggi BMW M juga mendapatkan perhatian luar biasa.

“BMW Indonesia sekali lagi meraih hasil yang memuaskan di ajang GIIAS 2015, dan menunjukkan kepemimpinannya dalam hal teknologi dan desain. Terlebih lagi, BMW berhasil menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan brand premium lainnya, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam beragam segmen,” ujar Karen Lim, President Director BMW Group Indonesia kepada LICOM, beberapa waktu lalu.

“Kesuksesan ini erat kaitannya dengan rangkaian kendaraan BMW yang hadir dengan teknologi dan desain terdepan, kekuatan brand BMW, strategi pemasaran yang inovatif dan pastinya dukungan para mitra diler yang memiliki komitmen tinggi, serta karyawan BMW Group Indonesia yang berbakat dan profesional,” tambah Karen.

Karen menambah kesuksesannya, BMW Pavilion dengan luas 1500 meter persegi dengan desain arsitektur modern dan elegan mendapatkan penghargaan sebagai pemenang pertama booth favorit pilihan pengunjung untuk kategori kendaraan premium.

“Hal ini membuktikan keberadaan BMW Indonesia di GIIAS 2015 juga berhasil untuk semakin memperkenalkan brand BMW dan Sheer Driving Pleasure kepada konsumen di Indonesia,” tutup Karen.

Keberhasilan BMW Indonesia di ajang GIIAS 2015 juga didukung kehadiran para Product Genius. Product Genius merupakan generasi muda yang melalui proses seleksi secara ketat, mendapatkan beragam pelatihan seputar kendaraan BMW, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dan memiliki ketertarikan terhadap brand BMW. Product Genius hadir untuk memberikan penjelasan seputar kendaraan BMW, mulai dari teknologi, desain, hingga varian, dan warna yang tersedia.

Tujuan BMW menghadirkan Product Genius adalah untuk menjawab semua pertanyaan konsumen mengenai BMW. Product Genius selain memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen, juga merupakan bentuk dukungan nyata BMW Indonesia untuk mengembangkan kemampuan generasi muda Indonesia. hafidz_mabrur

Langkah BKPM Cegah PHK Massal SELAIN ingin mewujudkan swasembada sapi di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), juga ingin mengawal penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi khususnya sektor padat karya.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi pada Senin (5/10/ 2015) lalu di Balaraja, Tangerang-Banten.

Salah satu langkah yang akan dilakukan BKPM adalah memastikan rencana perekrutan tenaga kerja oleh 16 perusahaan yang ikut dalam program tahap pertama dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan oleh pihak perusahaan.

“Beberapa investor sektor garmen dan tekstil di Jawa Tengah akan merealisasikan perekrutan tenaga kerja November mendatang. Hal tersebut cukup penting untuk memperkuat sinyal positif ekonomi bergerak, investasi dapat berderap dan dapat mnghasilkan penyerapan tenaga kerja,” ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Franky menjelaskan, pihaknya akan mulai mensosialisasikan keberadaan desk investasi tekstil dan sepatu, Jumat (9/10/2015).

Pada kesempatan tersebut BKPM akan mengundang investor tekstil dan sepatu yang sudah berjalan untuk menyampaikan desk tersebut sebagai upaya pemerintah memfasilitasi investor assisting yang sedang menghadapi masalah, sehingga dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Bapak presiden menugaskan kami untuk membantu industri yang sedang mengalami masalah sehingga tidak sampai terjadi PHK. Sebagai langkah awal, kami akan memfokuskan pada sektor tekstil dan sepatu, karena memang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Kami juga berharap investor tekstil dan sepatu assisting dapat memanfaatkan keberadaan desk investasi ini,” tambah Franky.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menjelaskan, data realisasi terus meningkat. BKPM mencatat, pada semester satu 2015 investasi masih tumbuh 16,6 persen mencapai Rp 25,7 triliun dibandingkan periode sama ditahun lalu.

Nilai investasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 686.174 orang naik 12,31 persen dibandingkan pada tahun lalu. Dia menyampaikan bahwa salah satu dampak positif program investasi padat karya ini juga mendorong bergeraknya perekonomian di daerah.

“Perusahan-perusahaan yang menanamkan modalnya di bidang industri sepatu dan tekstil itu mendirikan didaerah-daerah penghasil tenaga kerja seperti Majalengka, Jepara, Sukoharjo dan daerah lainnya, artinya suplai tenaga kerja yang ada didaerah tersebut tidak harus ke pusat lagi (Jakarta),” pungkasnya. jn www.lensaindonesia.com

Rincian Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III Paket kebijakan jilid III ini untuk melengkapi dua paket kebijakan ekonomi yang sudah dilansir Presiden Jokowi sebelumnya.

UNTUK mengatasi dampak pelemahan ekonomi yang tengah melilit perekonomian Indonesia, Rabu (7/10/2015), pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap III. Paket ini untuk melengkapi dua paket kebijakan ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo pada September 2015 lalu. Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha.

“Untuk kali ini, pemerintah menambahkan satu hal lagi, selain kemudahan dan kejelasan berusaha, yaitu menekan biaya,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan di Istana Kepresidenan (7/10/ 2015).

Seperti dikutip dari siaran pers Humas Kementerian Koordinator Perekonomian, paket kebijakan ekonomi tahap III mencakup tiga wilayah kebijakan: Pertama, penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas.

Kedua, perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR). Ketiga, penyederhanaan izin per-

tanahan untuk kegiatan penanaman modal.

PENURUNAN HARGA BBM, LISTRIK DAN GAS 1. Harga BBM - Harga avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.

- Harga solar turun Rp 200 per liter baik untuk solar bersubsidi ataupun non-subsidi.

Dengan penurunan ini, harga eceran solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga solar ini berlaku 3 hari sejak pengumuman ini.

- Harga BBM jenis premium tetap alias tidak berubah, yakni Rp 7.400 per liter di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 7.300 per liter (di luar Jamali).

2. Harga gas - Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar 7 dollar AS million metric british thermal unit (MMBTU).

- Harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia dan keramik) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan

dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas. Meski demikian, penurunan harga gas ini tidak akan memengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas yang berkontrak kerja sama.

- Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016.

“Karena masih harus mengubah aturan tentang PNBP-nya,” ujar Darmin.

3. Tarif listrik - Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun mengikuti turunnya harga minyak bumi (automatic tariff adjustment).

- Diskon tarif hingga 30 persen untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23.00 hingga pagi hari pukul 08.00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.

- Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60 persen dari tagihan selama setahun dan melunasi 40 persen sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya.

PERLUASAN PENERIMA KUR Setelah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen pada paket kebijakan ekonomi tahap III ini, pemerintah memperluas penerima KUR. Kini keluarga

yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai dapat menerima KUR untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif.

“Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausaha baru,” ujar Darmin.

PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN UNTUK KEGIATAN PENANAMAN MODAL 1. Kementerian ATR/BPN merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

2. Beberapa substansi pengaturan baru ini mencakup beberapa hal, seperti: a. Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam). b. Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam. c. Kelengkapan perizinan prinsip: - Proposal, pendirian perusahaan, hak atas tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan.

- Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya keputusan tentang hak penggu-

Gubernur Soekarwo Klaim Jatim Fair Sukses Gerakkan Perekonomian JATIM Fair 2015 yang kembali digelar Pemprov Jawa Timur, diklaim mampu menggerakkan perekonomian karena menampilkan berbagai potensi produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dari berbagai kabupaten/kota.

Hal itu diuatarakan Gubernur Jatim Soekarwo dengan menyebut dari data transaksi dan pengunjung terus meningkat dari tahun ke tahun. “Jatim Fair diharapkan menjadi icon kebanggaan Jatim sebagai agenda pameran rutin para pelaku usaha, pemerintahan dan masyarakat Jatim di wilayah Indonesia Timur. Even tahunan ini digelar untuk menarik para buyers, traders juga investor. Ini upaya kami memperluas jaringan pasar nasional maupun global,” ujarnya saat pembukaan Jatim Fair 2015 di Convex Grand City Mall Surabaya, Kamis (8/10/2015).

Menurut Gubernur Soekarwo, Jatim Fair juga sebagai sarana yang tepat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk terbaru kepada masyarakat, serta memotivasi promosi dan meningkatkan transaksi dagang selama dan sesudah pameran. Selain itu, Jatim Fair sebagai sarana tolak ukur kekuatan daya saing produk yang dipamerkan.

Menteri ESDM Beberkan Alasan Harga Premium Belum Bisa Turun

Gubernur Soekarwo dan Menko Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Jatim Fair 2015.

Jika tahun 2014, pameran Jatim Fair mendapatkan transaksi sebesar Rp 52 miliar dengan pengunjung 198.607 orang. Ditargetkan tahun 2015 ini, Jatim Fair mampu dikunjungi sebanyak 200 ribu orang dan tentunya dengan peningkatan nilai transaksi.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang juga hadir dalam acara pembukaan Jatim Fair 2015, menyebut kemajuan Jatim tergantung pada kepemimpinan gubernur. “Dan Jawa Timur ini mampu menggerakkan

naan lahan.

3. Jangka waktu pengurusan (persyaratan harus lengkap): - Hak guna usaha (HGU) dari semula 30–90 hari menjadi 20 hari kerja untuk lahan dengan luas sampai dengan 200 hektar, dan menjadi 45 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektar.

- Perpanjangan/pembaruan HGU dari semula 20–50 hari menjadi 7 hari kerja untuk lahan dengan luas di bawah 200 hektar atau 14 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektar.

- Permohonan hak guna bangunan/hak pakai dari semula 20–50 hari kerja dipersingkat menjadi 20 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektar) atau 30 hari kerja (luas lahan di atas 15 hektar).

- Perpanjangan/pembaruan hak guna bangunan/hak pakai dari semula 20–50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektar) atau 7 hari kerja (luas di atas 15 hektar).

- Hak atas tanah dari semula 5 hari kerja diperpendek menjadi 1 hari kerja saja.

- Penyelesaian pengaduan dari semula 5 hari kerja dipersingkat menjadi2 hari kerja.

4. Perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan, termasuk audit luas lahan, tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan. mes/ kon

perekonomian nasional khususnya kawasan Indonesia Timur,” cetusnya singkat. Jatim Fair 2015 digelar selama 11 hari pada 8-18 Oktober 2015, sebagai rangkaian kegiatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 Tahun 2015. Untuk jam buka pameran setiap hari pukul 11.00 hingga 22.00 WIB. Sebagai Pameran Multi Produk terbesar di Indonesia Timur, Jatim Fair 2015 digelar di area open space, exhibition hall dan convention hall Grand City Convex Surabaya. sarifa

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan alasan mengapa pemerintah lebih memilih menurunkan harga solar dan avtur, ketimbang premium.

“Karena fokus kita kepada industri dan ekonomi yang memiliki multiplier (effect).

Solar dipakai industri dan transportasi, avtur dipakai transportasi,” kata Sudirman ditemui seusai penandatanganan dengan Asian Development Bank (ADB) di Jakarta, Kamis (8/10/ 2015).

Selain itu, Sudirman melanjutkan, harga premium memang secara ekonomi belum bisa diturunkan. Sudirman juga mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo menjadi pertimbangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM untuk menjaga harga premium di level sekarang ini.

“Pesan Presiden, konsisten pada kebijakan pengalihan subsidi. Jadi, jangan membebani korporasi, jangan membebani Pertamina, dan biarkan akhirnya harga keekonomian itu bisa diterima oleh masyarakat,” kata mantan Dirut Pindad itu.

Yang pasti, kata Sudirman, evaluasi harga BBM ditetapkan tiap tiga bulan sekali. “Kalau kemarin itu kan exception (pengecualian).

Karena ada dorongan atau ada anjuran untuk mencari stimulus, ya kita cari,” pungkas est Sudirman.

Paramount Land Resmikan Supermarket Properti Pertama di Indonesia PARAMOUNT Land, selaku perusahaan pengembang properti kini meluncurkan Supermarket Properti (SuperPro), one-stop shopping produk properti pertama di Indonesia, di Main Atrium Senayan City Mall, Jakarta, Selasa (06/ 10/2015).

Ervan Adi Nugroho, Presiden Direktur Paramount Land mengatakan, SuperPro menawarkan produk-produk properti berkualitas dan lengkap, di antaranya rumah extra besar, golf estate, big custom homes, compact custom homes, compact regular homes, regular homes, town house, condominum, apartment, ruko, ruko strata, soho, ruang kantor, mixed use, retail commercial, dan masih banyak lagi.

“SuperPro dapat membantu dan memudahkan masyarakat luas mendapatkan informasi properti yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah, sehingga akan membantu dalam membuat keputusan pembelian. Lokasi SuperPro juga akan tersebar di kota-kota besar di Indonesia dan dipilih pada tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat,” ujar Ervan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Lensaindoneisa.com, Kamis (08/ 10/2015).

Ervan menambahkan, peluncuran SuperPro mengusung konsep khusus, sehingga pengunjung atau konsumen bisa menikmati sensasi berbeda, layaknya berada di sebuah kota.

“Pengunjung atau kon-

sumen juga dapat melihat langsung beragam pilihan properti sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing,” tandas Ervan.

Lanjut Ervan, SuperPro tidak hanya menawarkan produk berkualitas, harga kompetitif, lokasi premium tapi juga memberikan terobosan dalam penjualan. “Untuk itulah SuperPro hadir, untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi konsumen dalam memilih produk-produk properti yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka,” ungkap Ervan.

Ervan menegaskan, seperti supermarket di bidang ritel, konsumen bisa datang di setiap outlet SuperPro untuk memperoleh informasi seputar pro-

Peluncuran SuperPro yang disambut antusias oleh para pengunjung di Main Atrium Senayan City Mall, Jakarta.

duk yang tersedia maupun yang bakal diluncurkan. “SuperPro merupakan One-Stop Shopping sebab para calon konsumen bisa langsung membandingkan jenis properti, lokasi, desain, harga, maupun cara pembayaran dengan mudah,” jelas Erven.

Di kesempatan yang sama,

Managing Director Paramount Land, Andreas Nawawi mengungkapkan, SuperPro sudah bisa dinikmati masyarakat luas di lokasi Gading Serpong, Tangerang, Jakarta dan Semarang, dan dalam waktu tak terlalu lama menyusul di lokasi Surabaya dan Manado. eld

3

POLITIK

Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Gerindra Sebut Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Asal-asalan

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo.

TB Hasanuddin: Rencana Bentuk 100 Juta Kader Bela Negara Sulit Dimengerti PENJELASAN Kementerian Pertahanan tentang rencana membentuk kader bela negara sebanyak 100 juta orang dalam 10 tahun sulit untuk dimengerti.

Demikian disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Menurut TB Hasanuddin, ada beberapa alasan mengapa rencana itu sulit dimengerti.

Pertama, dari sisi target. Dengan jumlah 10 juta orang per tahun atau 833.000 orang per bulan, maka jumlah ini sangat fantastis dibandingkan dengan sarana pelatihan yang dimiliki oleh Badan Pendidikan dan Latihan Kemenhan yang hanya mampu menampung 600 orang saja.

Kedua, dasar hukum. Dasar hukum tentang bela negara ini belum lengkap. Bela negara baru ada dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Kemudian dalam ayat 5 nya dijelaskan bahwa, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU. Menurut UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 3, sambung TB Hasanuddin, juga disebutkan bahwa ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UU. Jadi sampai sekarang, Indonesia belum memiliki UU Bela Negara sehingga peraturan-peraturan pendukungnya, seperti Perpres atau Keppres, masih belum jelas.

“Tanpa UU Bela Negara dan tanpa aturan pendukungnya akan sulit mewujudkan kebijakan dan upaya bela negara itu,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan beberapa saat lalu Jumat, (9/10).

Ketiga, sambung TB Hasanuddin, terkait dengan anggaran. Sampai saat ini DPR bersama pemerintah belum pernah mendiskusikannya secara rinci, misalnya terkait dengan berapa biaya yang dibutuhkan untuk melatih 100 juta orang itu tersebut. Dan bahkan, anggaran TNI dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alusista), pemerintah malah menguranginya. Saat ini untuk kebutuhan alutsista tahun 2016 saja masih kurang sebesar Rp 36 triliun.

“Andaikan tidak terpenuhi maka bisa dipastikan Restra II pembangunan minimum essensial force (MEF) kekuatan TNI tak akan tercapai pada 2019.

Menurut hemat saya, perlu kita diskusikan ulang.

Ketika uang negara semakin terbatas kita harus lebih jeli menentukan prioritas mana yang paling utama demi kepentingan bangsa dan negara,” ysa demikian TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin.

KOMISI VI DPR RI bidang investasi, industri, koperasi dan UKM, perdagangan, pertanian, memprotes keras dengan adanya paket kebijakan ekonomi jilid I sampai III yang diumumkan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kalla.

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo menilai paket ekonomi yang dikeluarkan beruntun itu terkesan asal-asalan dan tak bisa menyelesaikan persoalan lesunya perekonomian di Indonesia yang saat ini sedang terjadi.

“Mereka panik menanggapi rupiah yang terus melemah. Sehingga asal saja de-

at ini kompeten, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan harus dianalisa dengan pertimbangan yang matang terlebih dahulu.

“Untuk menentukan paket ekonomi butuh kajian yang matang oleh tim dengan waktu yang cukup. Jadi, ya bukan dadakan seperti itu. Jika memang matang pasti paket kebijakan dapat diaplikasikan dengan baik,” imbuh politisi yang juga pengusaha jasa transportasi laut ini.

Dia menegaskan, untuk menganalisa satu paket kebijakan ekonomi tidak cukup jika waktunya kurang dari tiga bulan. Alasannya, karena hasil

perbaikan ekonomi itu butuh proses.

“Jika paket itu tak ada hasilnya, maka tim ekonomi Jokowi inilah yang bisa mengakibatkan perubahan kondisi ekonomi Indonesia malah semakin terpuruk dan hidup rakyat akan semakin susah,” tukas Bambang Haryo.

Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus mengupayakan perekonomian nasional menguat dan situasi pasar agar positip.

Setelah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid satu dan dua pada September lalu, kini Jokowi kembali merilis paket kebijakan ekonomi

jilid III. Tujuannya, agar bisa menumbuhkan sentimen positif terhadap investor, lebih utama lagi terjadi penguatan nilai rupiah terhadap dolar AS. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim, Presiden Joko Widodo secara sungguhsungguh menangani persoalan ekonomi.

“Kami melihat reaksi pasar saat ini, rupiah mengalami penguatan yang signifikan, indeks juga menguat, ini menunjukkan bahwa langkahlangkah pemerintah direspon pasar sangat positif,” ujar Pramono Anung di Jakarta, sarifa Rabu (7/10/2015).

Dukung Petisi Jangan Bunuh KPK Menkumham setuju KPK dievaluasi kinerjanya setiap kurun waktu tertentu, tapi bukan dibubarkan.

PULUHAN ribu masyarakat dari berbagai kalangan dipastikan ikut menandatangani petisi penolakan atas niat DPR melakukan revisi UU No 30/ 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menandatangani petisi tersebut di halaman change.org/ janganbunuhkpk.

Saat laman itu dibuka, terlihat sudah 31.368 pendukung yang kemungkinan akan bertambah.

Dalam petisi itu juga meminta kepada Ketua DPR untuk menghentikan rencana revisi UU KPK dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk menolak usul revisi tersebut.

Berikut isi petisi JANGAN BUNUH KPK, HENTIKAN REVISI UU KPK: Saudara-saudara ku sebangsa dan setanah air. Kita yakin semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke marah dan mengutuk korupsi. Korupsi telah berdampak sangat luas sehingga tak ada seorang pun tidak merasakan akibat buruk dari korupsi.

Pelayanan kesehatan buruk, pendidikan yang mahal dan pembangunan yang tak merata merupakan akibat yang kita rasakan setiap harinya.

Meski begitu kami tak pernah putus asa memimpikan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.

Harapan itu terus terjaga karena keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK tak

pernah takut menangkap koruptor dan memenjarakan mereka.

KPK terus berjuang untuk memberantas korupsi dan kami akan terus mendukung KPK. Dari aspek penindakan sudah banyak koruptor dari politisi, penegak hukum, birokrat, bankir dan pengusaha yang berhasil dijerat oleh KPK. Sudah triliunan rupiah uang negara yang diselamatkan oleh KPK dari langkah pencegahan.

Langkah yang dilakukan KPK tentu tidak disukai oleh para koruptor dan para pendukungnya.

Mereka terus melakukan berbagai cara untuk membunuh KPK atau setidaknya melemahkan KPK. Kini KPK kembali terancam dilemahkan lewat Revisi UndangUndang KPK (RUU KPK) yang akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ada beberapa hal penting mengapa subtansi RUU KPK dapat dikatakan sebagai upaya membunuh KPK dan mematikan upaya pemberantasan korupsi.

Pertama, membatasi umur KPK hanya sampai 12 tahun. Hal ini tentu hanya akan mematikan KPK secara perlahan. KPK sudah seharusnya ada dan terus berdiri sepanjang Republik Indonesia berdiri. KPK dibentuk untuk menyembuhkan Indonesia dari penyakit korupsi, ia juga harus ada untuk mengawal Indonesia tetap bersih dan bebas korupsi.

Kedua mengurangi kewenangan penindakan dan menghapus

upaya penuntutan KPK. Kewenangan KPK dibatasi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Ruang gerak KPK juga berupaya dipersempit. Kasus yang ditangani oleh KPK juga dibatasi yang nilai kerugian negaranya diatas Rp. 50 Miliar.

Penyadapan dan penyitaan KPK juga harus melalui izin ketua Pengadilan Negeri. Operasi Tangkap Tangan terhadap koruptor nampaknya mustahil dilakukan lagi oleh KPK dimasa mendatang.

Kewenangan penututan oleh KPK juga dihapus, artinya KPK tidak boleh lagi menuntut perkara korupsi. Padahal hingga saat ini dari ratusan koruptor yang diproses belum ada satupun yang lolos dari tuntutan KPK. Semuanya dihukum setimpal.

Ketiga, KPK coba diubah menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sejumlah subtansi RUU KPK, pengusul dari Senayan berupaya mendorong KPK lebih memprioritaskan aspek pencegahan. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai perbuatan pencegahan. Sedapat mungkin KPK melupakanurusan menindak para koruptor.

Revisi UU KPK menurut kami belum penting dilakukan. Sebaiknya DPR fokus untuk menyelesaikan tunggakan perumusan legislasi. Masih banyak UU lain yang mendesak untuk dibahas dan bentuk dibandingkan mebahas UU KPK maupun berupaya membunuh KPK. Karenanya tuntutan kami sederhana: 1. KETUA DPR RI UNTUK

Jokowi Mulai Panik, Terima Bantuan Asing Kabut Asap KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhirnya menerima bantuan asing untuk menanggulangi bencana asap di Kalimantan dan Sumatera dinilai seperti kepanikan menjelang satu tahun pemerintahannya.

Padahal, menurut pemerhati politi, Jajat Nurjaman, sebelumnya Jokowi sangat percaya diri mampu menyelesaikan masalah asap tanpa bantuan dari negara lain. Uluran tangan dari Singapura, beberapa waktu lalu, bahkan sempat ditolaknya.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini mengingatkan, pemerintah tidak hanya harus sigap bertindak mencegah meluasnya kebakaran, tapi juga tegas menindak

PDIP Optimis Pansus Pelindo Bisa Ungkap Penyimpangan ANGGOTA Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yakin panitia khusus yang dibentuk untuk mengusut kasus Pelindo II bisa berjalan baik sesuai aturan hukum yang ada. Menurutnya, Pansus terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi.

ngan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu,” ujar Bambang Haryo dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo kepada LICOM, Rabu (7/10/ 2015).

Apalagi, lanjut dia, paket kebijakan ekonomi terdiri dari jilid satu, dua dan tiga. Ini menunjukaan pemerintah kurang percaya diri dengan kebijakannya tersebut. “Antara paket satu, dua dan tiga jarak diumumkannya ke publik tidak lebih dari satu satu minggu. Ini kan kelihatan sekali kalau asal-asalan,” cetus Bambang.

Ia menilai seharusnya bila tim ekonomi pemerintah sa-

“Sekarang sudah dibentuk pansus untuk pelindo II, nanti di pansus itu akan terbuka untuk semua.

Jadi segala bentuk penyimpangan, aturan maupun pelanggaran hukum akan terungkap di pansus,” kata Masinton di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2015).

Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti meninjau lokasi kabut asap kebakaran.

oknum-oknum yang terlibat pembakaran hutan dan lahan.

Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan sudah sangat merugikan banyak pihak hingga menelan korban jiwa.

Dalam pelaksanaan pansus ini, Masinton menjelaskan pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola PT pelindo II, termasuk menteri-menteri yang namanya terkait, seperti menteri BUMN Rini Soemarno.

“Nanti juga dibahas mengenai perpanjangan kontrak anak perusahaan pelindo II yang dipaksakan ke perusahaan Hongkong. Kemudian berkaitan dengan ketenagakerjaan, pemecatan sepihak dan kesewenang-wenangan terhadap pekerja. Termasuk soal dwelling time, gakkum dan lain-lainnya,”

Jajat pun menilai, dampak buruk dari bencana asap tidak akan meluas jika pemerintah serius menanganinya, dan tidak perlu malu menerima bantuan asing selama diperlukan. wid

paparnya.

Dalam proses kerja pansus itu sendiri, Masinton menjelaskan pansus ini nantinya akan merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo akan hal-hal baik seperti penataan tata kelola BUMN kembali yang baik dan benar.

“Sehingga nanti presiden sebagai kepala pemerintahan bisa langsung meneruskannya kepada penegak hukum. Kalau presiden tak merespons? Ya gila aja lah kalau rekomendasi politik dari institusi negara tidak dilaksanakan, ya anarki dong namanya, ya tanpa muc/mer negara,” tutupnya.

HENTIKAN PEMBAHASAN REVISI UU KPK DAN CABUT REVISI UU KPK DARI RENCANA LEGISLASI DPR. 2. PRESIDEN JOKOWI UNTUK MENOLAK USULAN REVISI UU KPK. Revisi UU KPK bagi kami bukan hanya melemahkan KPK tapi membunuh harapan dan asa ratusan juta penduduk Indonesia yang terus bermimpi Indonesia bebas Korupsi. Salam Indonesia Tanpa Korupsi Petisi ini dimulai oleh alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Indonesia Corruption Watch tahun 2015 yang terdiri dari : Suryo Bagus Tri H, Febri Maulana, Reinhard Yeremia, Mustika Hans, Ulfa Umayasari, Carlos Fernando, Hanna Septiana, Jalaluddin, Lizka Fauziah, Alex Karci Kurniawan, Hening Kartika Nudya, Judith Chanutomo, Sartika Mustari, Indra P, Dwi viviani, Egi Primayogha, A. Aswar, A. Muh. HIdayat, Kurnia Ramdhana, Safrin Salam, Wana Alamsyah, Ayu Rachmaningtiyas, Asri Tri Undari, Dewi Anggraini, Almas Sjafrina, Siti Juliantari Rachman, Aradila Caesar, Tibiko Zabar, dan Lalola Easter. Pihaknya berharap petisi ini didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang ingin Indonesia bersih dari korupsi.

Sementara di tempat terpisah, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, mengaku belum membaca langsung draft revisi UndangUndang (UU) nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia hanya membaca polemik seputar

revisi UU tersebut dari media.

“Kita cuma dengar dari kalian, formalnya belum (menerima),” kata Yasonna kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2015).

Dari pemberitaan media ia mengetahui bahwa dalam draft revisi yang tengah diajukan ke Badan Legislatif (Baleg), KPK rencanannya akan dibatasi umurnya sampai 12 tahun.

Yasonna setuju KPK dievaluasi kinerjanya setiap kurun waktu tertentu, dan bukannya dibubarkan.

“Mungkin dievaluasi setiap dua belas tahun, lima belas tahun. Bukan berarti stop. Ini masih terbuka didiskusikan,” ujarnya.

Dalam draft tersebut juga diatur soal kewenangan penyadapan. KPK harus mengantongi izin dari pengadilan, sebelum menyadap pembicaraan seseorang.

Yasonna percaya bahwa kewenangan penyadapan, memang harus lebih diatur dan lebih diawasi.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan, bahwa draft tersebut baru sekedar usulan.

DPR pun belum membahasnya secara resmi, dan pemerintah belum mengambil keputusan. Ia meminta semua pihak menunggu rencana pastinya.

“Yang pasti, kalau sifatnya revisi Undang-undang KPK itu tidak mungkin lemahkan, kalau memperbaiki boleh, yang kurang dibenahi, evaluasi,” katanya. tri/nur

KPU Diminta Segera Sosialisasi Kertas Suara Calon Tunggal SETELAH calon tunggal diperbolehkan untuk mengikuti Pilkada serentak 9 Desember 2015 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk segera melakukan sosialisasi surat suara kepada masyarakat. Sosialisasi ini menjadi penting mengingat adanya perubahan di beberapa hal guna tidak membingungkan masyarakat luas nantinya.

“Kami mengharapkan KPU melakukan sosialisasi terhadap pemilih sebelum PKPU ini ditetapkan. Jadi, di waktu yang tersisa ini hendaknya melakukan simulasi penggunaan kertas suara,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam rapat bersama membahas rancangan PKPU terkait calon tunggal di gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

“Yang menjadi perhatian penting juga adalah soal sosialisasi. PKPU ini tidak mengatur strategi sosialisasi yang efektif dan baik terhadap sistem baru pemilihan dengan calon tunggal,” sambung dia.

Menurut Titi, meski KPU mengakomodir permintaan MK yakni dalam kertas suara mesti ada foto, tulisan setuju dan tidak setuju, ia juga meminta perlunya opsi lain agar kertas suara juga bisa digunakan oleh kaum disabilitas, buta aksara dan marjinal.

“Dari segi informasi yang

dikehendaki MK sudah terpenuhi dengan model surat suara tersebut. Tapi itu salah satu modifikasi saja saja dari model surat suara. Saya kira masih terbuka dengan pilihan model surat suara yang lain. Misalnya, ada calon di bawahnya tulisan setuju kemudian di sebelahnya ada gambar tanpa orang dan dibawahnya ada tulisan tidak setuju.

“Yang terpenting putusan MK menyatakan ada elemen foto, elemen tulisan setuju dan elemen tulisan tidak setuju. Intinya KPU, pertama memperkaya desain kertas suara pemilihan paslon tunggal. Kedua, pilihan-pilihan tersebut diujicobakan, mana yang lebih mudah dipraktikkan pemilih, tidak bias dan tidak mengarah pada paslon tunggal,” jelas dia.

Di sisi lain, Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan akan mengevaluasi apa yang menjadi masukan Titi. Apa yang dibahas dalam pertemuan hari ini, kata dia, merupakan suatu masukan guna memperbaiki draft PKPU sebelum ditetapkan. “Ini masih pembahasan draf, mudah-mudahan kita bisa selesaikan secepatnya,” tandas Arief dalam kesempatan yang sama.

Adapun daerah yang akan akan menggunakan model kertas suara dalam draft PKPU ini adalah bagi daerah yang memiliki paslon tunggal. Daerah tersebut adalah Timor Tengah Utara, Blitar dan Tasikmalaya. mar/mer www.lensaindonesia.com

4

HUKRIM

Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Berkas Terdakwa YP Korupsi DAK Ponorogo Dilimpahkan ke JPU PENYIDIK Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 dan 2013 dalam pengadaan alat peraga belajar atas nama tersangka ke delapan Yusuf Pribadi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (8/10/ 2015).

“Hari ini sudah tahap dua, pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus DAK atas nama Yusuf Pribadi dari penyi-

dik ke jaksa penuntut umum,” ucap Kajari Sucipto kepada Lensa Indonesia.

Tersangka ke delapan kasus DAK ini datang tanpa didampingi oleh penasehat hukumnya. Hanya sekitar setengah jam tersangka yang saat realisasi proyek DAK menjabat Plt Sekdakab Ponorogo berada di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, yang kemudian kembali lagi ke rumah tahanan (Rutan) kelas IIB Ponorogo.

Dengan pelimpahan tahap dua ini bisa dinyatakan berkas telah P21 dan status Yusuf Pribadi meningkat dari tersangka ke terdakwa.

Dalam tahap dua ini, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa selama 20 hari.

Disebutkan Heppy, bilamana dalam duapuluh hari jaksa belum bisa menyelesaikan berkas dakwaan, maka jaksa memiliki kewenangan untuk

memperpanjang masa penahanan selama tigapuluh hari selanjutnya.

“Dalam waktu duapuluh hari inilah kita harus menyusun surat dakwaan untuk kita limpahkan ke pengadilan, kalau ini nanti belum bisa atau belum siap, ini bisa kita perpanjang penahanan selama tiga puluh hari kedepan,”kata Kasi Pidsus Heppy Alhabibi saat mendampingi Kajari Sucipto.

Ditanya tentang terdakwa

Yusuf Pribadi yang hendak menyampaikan keterangan terkait aliran dana yang diterimanya, Heppy mengatakan jika itu tetap diterima, namun tidak bisa dimasukan dalam BAP yang dijilid tersebut. Hal itu akan diberikan keterangan tambahan saja atau terdakwa akan diberi kesempatan untuk menyampaikanya dihadapan hakim dalam persidangan yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. arso

Berkas terdakwa kasus DAK milik Yusuf Pribadi.

Elisabeth Ungkap Kebobrokan Cawali Rasiyo dengan Menipu Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.

Wali Kota Madiun Diperiksa KPK Soal Korupsi Rp 76 M KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Madiun, Bambang Irianto terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek pasar besar Madiun sebesar Rp76,5 miliar pada Senin (5/10/2015) kemarin. Ia diperiksa selama 10 jam.

Pemeriksaan ini membuat sejumlah pejabat memilih menghindar bertemu wartawan. Bahkan Kabag humas Pemkot Madiun, Edy Joko Purnomo berkomentar singkat. “Pak Wali hari ini bertolak ke Singapura untuk acara Lemhanas, kalau mau wawancara nanti sama pak sek atau pak wawali tapi beliaunya masih ada acara di gedung diklat,” kilah Joko pada Lensa Indonesia, Selasa (6/10/2015).

Sementara itu setelah menunggu beberapa jam, Wakil Wali kota Sugeng Rismianto akhirnya muncul dan menjelaskan dirinya belum berkomunikasi lagi dengan wali kota pasca pemeriksaan dan wawali berjanji bersama sekkota Maidi akan memberikan penjelasan. “Sampai saat ini saya belum komunikasi dengan pak wali, tadi apa sudah ke pak sek? nanti sama pak sek kasih penjelasan yang jelas saat ini pak wali bertolak ke singapura dan mohon doanya semoga Madiun aman,” jelas Sugeng Rismianto.

Diketahui sebelumnya, tim KPK yang berjumlah tujuh orang meminjam tempat di Mapolres Madiun Kota, untuk memeriksa sejumlah saksi terkait proyek PBM, Rabu (19/8/2015) lalu. Penyelidikan dilakukan dengan memanggil sejumlah rekanan dan pejabat yang dulu pernah terlibat dalam proyek tersebut.

Sementara, penyelidikan kasus tersebut dilakukan di awal tahun 2012 ketika Kejaksaan Negeri (Kejari), Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek PBM melanggar Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, diduga juga ada pelanggaran jadwal pengerjaan, kualitas, serta model konstruksi bangunan.

Di tengah jalan, tiba-tiba kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), Jawa Timur. dhimaz_adi

Lantaran sakit hati pernah dibohongi Cawali Surabaya Rasiyo yang telah menipunya dan menjebloskan ke penjara, Elisabeth lantas ganti membalasnya.

MENGAKU sakit hati dan dendam terhadap Partai Demokrat, Elisabeth Susanti (41) warga Jl Mleto, Surabaya, melakukan penipuan terhadap delapan perusahaan katering dengan memesan atas nama Partai yang didirikan mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam aksinya, mantan Ketua Tim Laskar Cinta Demokrat itu memesan makanan pada delapan perusahaan katering dengan mengatasnamakan petinggi Partai Demokrat di Jawa Timur, lalu membagikannya ke jemaat gereja.

“Saya kasih makanan tersebut kepada jemaat gereja dan meminta didoakan untuk kemenangan pasangan calon walikota Risma-Wisnu maju

sebagai pemenang dalam Pilwali Surabaya 2015,” ucap Elisabeth Susanti dengan lantang.

“Saya sengaja mengaku sebagai anggota Demokrat, karena saya sakit hati dengan partai tersebut dan berharap pasangan Cawali dan Cawawali Rasiyo-Lucy kalah dalam Pilwali Surabaya 2015, karena mengetahui semua kebusukannya,” tambah Elisabeth Susanti.

Wanita yang pernah terjerat kasus penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tersebut menjelaskan lebih lanjut, rasa sakit hati yang dialami karena telah dibohongi Rasiyo dan Hartoyo (Anggota DPRD Jatim) yang telah menipunya dan menjebloskan ke

penjara.

“Kasus penipuan CPNS yang dituduhkan kepada saya, sebenarnya ulah dari kedua orang itu (Rasiyo dan Hartoyo) dimana uang dari calon yang tidak lolos dibawa semuanya oleh mereka. Dulu mereka berjanji menolong asal tidak mencatut namanya,” papar Elisabeth Susanti.

Tersangka penipuan ini juga meminta maaf secara terbuka teerhadap seluruh korban yang telah ditipunya dan berjanji dalam waktu dekat akan melunasi seluruh kerugiannya.

“Saya minta maaf terhadap seluruh korban dan dalam waktu dekat, suami saya akan melunasi semuanya,” seru Elisabeth Susanti sambil mengaku hanya tinggal empat katering yang belum terbayar.

Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Manang Sebeti mengatakan, pihaknya mengamankan tersangka setelah mendapat la-

Elisabeth Susanti diamankan polisi karena dilaporkan menipu 8 katering untuk membalas sakit hatinya pada Cawali Surabaya Rasiyo.

poran dari korban yang memesan ratusan makanan atas nama Partai Demokrat.

“Tersangka melakukan penipuan dengan memesan ratusan porsi makanan dari delapan katering, mengatasnamakan partai. Tersangka merupakan residivis penipuan dimana sebelumnya melakukan penipuan terha-

Kepala BPBD Kota Madiun Tersangka Korupsi Embung Pilangbango

Kemenkumham Jatim-DKI Lamban Bongkar Bandar Sabu LP Cipinang SATRESKOBA Polrestabes Surabaya sudah mengirim surat ke Kanwil Kemenkumham Jatim dan DKI Jakarta, terkait penyelidikan Bandar Narkoba yang mengendalikan kejahatan “merusak mental” masyarakat dari dalam Lapas Cipinang, Jakarta.

Sayangnya, tidak segera ada tanggapan.

Lantaran tidak ada gayung bersambut dari kedua instansi jajaran Kemenkumham itu, praktis penanganan jaringan besar Narkoba ini jadi tersendat. Pasalnya, peran Kanwil Kemenkumham Jatim dan DKI sangat menentukan lancar tidaknya proses penyelidikan berat yang diemban Satreskoba Polresta Surabaya.

Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKBP Bambang Tjahjo Bawono dikonfirmasi Lensa Indonesia, mengakui pihaknya memang sudah berkirim surat itu, namun belum ada balasan.

“Untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang mendekam di Lapas, memang harus berkoordinasi dengan Kemenkumham, dan kami sudah berkirim surat,” terang Bambang.

“Memang, hingga saat ini masih belum mendapat balasan dari Kanwil Jatim dan DKI Jakarta. Kami masih menunggu surat balasan,” tambahnya.

Seperti diberitakan, Unit Idik II Sat Reskoba Polrestabes Surabaya dipimpin AKP Suhartono berhasil membongkar jaringan peredaran sabu skala besar yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. Bahkan, barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita mencapai satu kilo sabu.

Dua pelaku berperan sebagai kurir Narkoba telah diamankan.

Kedua kurir itu, Reynaldi (26) warga Jl Tengger Kandangan, Benowo, dan tinggal indekos di Jl Wonorejo.

Satunya lagi, Zainudin (30) warga Jl Sidotopo Dipo Barat V Surabaya. rofik www.lensaindonesia.com

dap CPNS dan mendekam di Lapas Lowok Waru Malang,” terangnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas menjerat mantan anggota Partai Demokrat ini dengan pasal 378 dan 374 KUHP tentang penipuan dan diancam hukuman 4 tahun penjara. rofik

Polres Ngawi merilis aksi penipuan emas.

Pemalsu Emas Diringkus di Pegadaian APES betul nasib pria paruh baya ini. Hanya karena ingin meraup untung dari pihak lain dengan memalsukan emas berupa gelang, namun nasibnya berubah drastis. Imam Tantowi, (33), warga Desa/Kecamatan Tapen, Bondowoso, Jawa Timur, ditangkap petugas setelah berusaha menipu PT Pegadaian Ngawi UPC Beran, Sabtu, (3/10/2015).

Modusnya, pelaku dengan logat bicaranya kental bahasa Madura ini mendatangi pegadaian dengan membawa tiga buah gelang yang katanya emas seberat 15 gram senilai Rp 6 juta lebih. Setelah sampai di depan petugas penaksir pegadaian, pelaku langsung mengisi formulir dengan nama Wah yudi disertai fotocopy KTP berikut menyerahkan barang palsunya tersebut.

Seperti biasanya petugas pega-

daian pun langsung memeriksa keaslian emas yang digadaikan Imam Tantowi. Nahas, tiga buah gelang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bukan emas melainkan logam lain yang dicat mirip warna emas. Tidak mau dikibuli pelaku, petugas pegadaian secara diam-diam melaporkan penipuan itu kepada Polres Ngawi.

“Pelaku ini ketika ditanya memang selalu berbelit-belit dan keteranganya selalu berubah. Dengan jawaban seperti itu pihak kita langsung mengamankan pelaku ini,” terang AKP Subardi Kasubaghumas Polres Ngawi, Senin (05/10).

Bebernya, pertama kali ditanya Imam Tantowi mengaku ketiga buah gelang dia dapat dari seseorang yang baru dikenalnya dengan nama Bondan berasal dari Semarang. Bahkan untuk nama si pelaku sendiri saat ditanya petugas

kepolisian selalu tidak jelas.

Rupanya petugas tidak kehilangan akal setelah diinterogasi secara marathon pelaku baru mengaku identitas aslinya.

“Saat kejadian memang pelaku ini membawa identitas berupa KTP atas nama Wahyudi beralamatkan Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Tetapi aksi jahatnya itu berhasil kita ungkap,” tambah AKP Subardi.

Saat diamankan petugas, barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Imam Tantowi antara lain tiga buah gelang, selembar fotocopy KTP, satu lembar nota dari took emas serta formulir permintaan pegadaian. Guna m e m p e r ta n g g u n g j awa b k a n perbuatanya pelaku akan dikenai pasal 378 KUHP jo pasal 53 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. pr

KEPALA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Madiun Agus Subianto beserta konsultan perencana PT Peta Konnas Maryani di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Madiun dalam dugaan korupsi proyek Embung Pilangbango senilai 18,7 miliar, Rabu (7/10/2015).

Sebelum dibaawa ke lapas kelas I Madiun, keduanya menjalani pemeriksaan selama enam jam di ruang Kasi pidsus.

Kasi Pidsus, Kejari Madiun Kusuma Jaya Bulo menjelaskan penahanan dua tersangka berdasarkan dua alat bukti serta kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah.

“Penahanan tersangka kita lakukan dengan dasar kerugian negara yang mencapai nilai M (miliar) dan nanti akan diketahui dalam persidangan,” jelasnya pada lensaindonesia tanpa mau merinci dengan jelas jumlah pastinya, Rabu (7/10/2015).

Secara terpisah penasehat hukum (PH) Agus subianto, Wahyudi Hendrawan tidak terima kalau kliennya ditahan. Karena pihaknya berkeyakinan ada aktor intelek yang berperan di kasus proyek yang dananya berasal dari bantuan Provinsi Jawa Timur tahun 2013.

“Menurut saya kasus ini kasus berangkai dan jangan klien saya saja yang dijadikan tersangka. Kalau kasus ini dibongkar ada aktor intelek yang berperan, klien saya ini hanya korban,” tegas Wahyudi pada Lensa Indonesia.

Wahyudi juga menambahkan dia sudah berusaha untuk mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan istri masingmasing tersangka namun sayangnya pihak kejaksaan tidak merespon.

“Saha sudah mengajukan penangguhan penahanan dengan penjamin istri masing masing namun tidak ada respon dari kejaksaan,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, sebelumnya kejaksaan sudah memeriksa belasan saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembuatan embung pilangbangu sebesar Rp18,7 miliar dan penetapan tersangka pun baru ditetapkan sore kemarin setelah kasus ini hampir satu tahun mandeg. dhimaz_adi

SOROT

5 Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Perakitan kereta cepat di pabrik Tangshan Railway Vehicle China, Tangshan, Provinsi Hebei, Tiongkok.

KERETA CEPAT, KENAPA PILIH CHINA? Sebanyak 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China.

PEMERINTAH akhirnya memutuskan memilih tetap membangun kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung, bekerja sama dengan China sebagai investor dan kontraktor pembangunnya.

Pembangunan kereta cepat ini merupakan joint venture (kerja sama konsorsium) antara the China Railways Construction Corp Ltd (CRCC) dan konsorsium

Badan Usaha Milik Negara, yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Jasa Marga Tbk. Proyek kereta cepat pertama Indonesia ini sesuai dengan proposal China diperkirakan akan memakan biaya hingga US$5,5 miliar, atau sekitar Rp80 triliun dengan kurs Rp14.600 per dolar Amerika Serikat.

Meski begitu, masih belum jelas skema pembiayaan dan pembangunan kereta cepat ini. Hal lain yang paling disoroti adalah, terkait kualitas dan keamanan kereta cepat buatan China ini.

Apalagi, Indonesia berani memilih China sebagai mitra kerja sama dibanding Jepang, yang sudah mumpuni dalam teknologi kereta cepat. Selama lebih dari 50 tahun terakhir, kereta cepat Jepang, Shinkansen terbukti nyaris tidak pernah terlibat kecelakaan.

Catataan rekor nyaris “ber-

Memaksimalkan BUMN Direktur Wijaya Karya Bintang Perbowo, mengatakan the China Railways Construction Corp Ltd (CRCC) akan mendapatkan saham mayoritas dalam perusahaan joint venture kereta cepat ini.

Sementara itu, WIKA akan memiliki 30 persen saham, dan porsi saham sisanya dimiliki oleh Jasa Marga, PT KAI, dan Perkebunan Nusantara VIII. Bintang mengatakan, pihaknya tengah menghitung biaya investasi yang dikeluarkan perseroan untuk pembangunan kereta cepat. Dia menegaskan, modal investasi akan berasal dari ekuitas perusahaan dan pinjaman bank non BUMN. “Masih dihitung investasinya. Besar pinjaman masih dihitung. Pinjaman semuanya dari bank asing, tidak ada dari bank pelat merah,” katanya.

Bintang mengatakan, pihaknya bersama konsorsium BUMN yang mengerjakan proyek kereta cepat, masih harus bernegosiasi dengan pihak Tiongkok untuk membahas proyek tersebut.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT KAI, Agus Komarudin, mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan detail tentang proyek kereta cepat ini. Dia mengatakan, skema kerja sama dan studi kelayakan masih digarap oleh PT KAI, WIKA, Jasa Marga, dan Perkebunan Nusantara VIII. “Saya masih menunggu kabar detailnya,” kata mantan kepala humas Daerah Operasional I PT KAI itu.

Rini mengklaim, dalam proyek ini pemerintah akan me-

maksimalkan peranan dari para BUMN, termasuk bahan baku dan tenaga kerja. Rini menargetkan, 59 persen pekerja di proyek kereta cepat adalah pekerja di dalam negeri, khususnya untuk kegiatan konstruksi beton. Termasuk, baja yang akan dipasok dari pabrik baja BUMN, PT Krakatau Steel Tbk. “WIKA akan mendapatkan order terbesarnya dalam pembangunan pilar-pilar dari jalur precast (beton). Sehingga, order akan besar, di mana keuntungan dari pemasangan itu keuntungan dari ekuitasnya,” katanya.

Sedangkan sebagian besar lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan berada di sisi jalan tol. Karena itu, dalam konsorsium proyek ini dilibatkan Jasa Marga.

Sekitar 80 persen jalur kereta cepat akan berada di sisi jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga. Sisanya 20 persen pembebasan dan pembelian lahan lagi akan diurus Jasa Marga.

Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman, menyatakan pihaknya sedang menunggu keputusan pemerintah terkait penugasan dan pembentukan konsorsium BUMN untuk proyek ini.

Dia mengatakan, keterlibatan Jasa Marga adalah memastikan jalur kereta cepat dapat menggunakan lahan di sekitar jalur tol, yakni tol Jakarta-Cikampek.

“Lahan yang digunakan 6070 persen. Itu akan melintasi tol kami. Itu tidak perlu investasi lagi, kami akan gabung saja.

Tetapi, harus ada setoran modal, kami belum tahu besarannya,” katanya.

Menteri BUMN Rini Soemarno memperkenalkan miniatur kereta cepat China.

sih” Shinkanden itu tak diraih kereta cepat China. Pada 2011, kereta cepat China tercatat pernah mengalami kecelakaan hebat di Wenzhou, yang mengakibatkan setidaknya 36 penumpang tewas dan ratusan lainnya cedera.

Seperti diketahui, Indonesia memilih China sebagai mitra pembangunan kereta cepat, karena China mengajukan proposal baru tanpa jaminan pemerintah Indonesia dan melibatkan anggaran negara.

Menteri BUMN Rini Soemarno, menegaskan proyek ke-

reta cepat dilakukan secara business to business, tidak menggunakan jaminan pemerintah, dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), atau pun Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Bapak Presiden menekankan, tidak adanya anggaran dari pemerintah maupun jaminan untuk pembangun kereta cepat. Jadi, kami menekankan tak ada anggaran pemerintah,” katanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, saat rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Senin (5/10/2015).

Rini menjelaskan, sebanyak 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank. China Development Bank sudah memberikan komitmen pendanaan sebesar 75 persen, atau Rp60 triliun dari proyek dengan jangka waktu pinjaman 40 tahun, graceperiod (periode pencairan) 10 tahun, dan bunga tetap dua persen.

Sedangkan sisa pendanaan sebesar 25 persen, atau Rp20 triliun akan berasal dari ekuitas (modal sendiri) konsorsium BUMN. Dari porsi 25

persennya ini modalnya terdiri atas 60 persen konsorsium perusahaan Indonesia dan 40 persennya dari partner, yakni konsorsium China.

Rini mengatakan Kementerian BUMN tengah melakukan pendalaman dengan Tiongkok, untuk perjanjian konsorsium, atau joint venture agreement. Finalisasi perjanjian, termasuk skema pendanaan kereta cepat diharapkan selesai pada Oktober ini. “Ini lagi finalisasi joint venture agreement. Kami harapkan dalam bulan ini,” katanya.

JEPANG SEBUT PROYEK TIDAK MASUK AKAL Proyek kereta cepat ini mendapat perhatian yang tinggi dari masyarakat dan dewan perwakilan rakyat.

Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pembiayaan kereta cepat, yang tidak menggunakan anggaran negara dan jaminan pemerintah, tetapi juga menjamin kualitas dan keamanan kereta yang nantinya dibangun.

Ketua Komisi VI DPR, Ahmad Hafisz Tohir mempertanyakan skema pembiayaan dan kualitas proyek kereta cepat ini. Apalagi, melihat dari kepemilikan modal konsorsium BUMN kereta cepat ini, dia meragukan pinjaman China diberikan tanpa embel-embel.

“Terkait bisnisnya sendiri, saya kira perlu saya ketahui, apakah BUMN sertakan modalnya atau asetnya?

Kalau modalnya tidak pakai uang negara, tetapi aset negara sebagai jaminannya, sama saja,” ucapnya.

Hafisz juga mempertanyakan keamanan kereta cepat China. Terutama, dengan adanya kasus kecelakaan kereta cepat di China yang menyebabkan puluhan orang tewas, sehingga operasi kereta dihentikan selama delapan bulan.

Apalagi, proyek kereta cepat Indonesia ini merupakan proyek kereta cepat pertama China di luar negeri.

Dia mengingatkan pemerintah, agar Indonesia jangan dijadikan “kelinci percobaan” China untuk proyek kereta cepat.

Sedangkan Jepang, yang ditolak pemerintah, sudah terbukti memiliki teknologi terbaik dalam kereta cepat dan sudah mentransfer teknologi di Timur Tengah, serta nol kecelakaan.

“Tiongkok untuk di negara lain belum ada bukti nyata, sehingga kami merasa kalau diterapkan di Indonesia jadi kelinci percobaan. Kami belum melihat teknologinya seperti apa?” ujarnya.

Kekhawatiran lainnya, ditambahkan Hafisz, adalah bila konsorsium gagal menyelesaikan pembanguan kereta cepat tepat waktu, atau lebih buruk proyek mangkrak.

Karena itu, diutarakannya DPR akan menilai lebih dulu klausal kontrak joint venture kereta cepat ini jangan sampai merugikan Indonesia.

“Ini dengan Tiongkok enggak bisa main-main, kami harus berhati-hati.

Jangan sampai Rp60 triliun bermasalah. Jangan sampai negara bailout,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan juga mempertanyakan keputusan pemerintah memilih China menggarap kereta cepat. Terlebih ,Jepang sudah menyelesaikan feasibility study (studi kelayakan) terlebih dahulu. Kenapa, tiba-tiba China yang dapat proyek tersebut?

“Ada tiga pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah.

Pertama, kenapa harus China bukan

Jepang? Sebetulnya, dari sisi pengalaman dan teknologi, Jepang harusnya lebih unggul,” ujar Heri.

Kedua, ujar Heri, soal skema investasinya. Ini proyek infrastruktur jangka panjang yang punya risiko keuangan jangka panjang pada BUMN yang ditunjuk dalam konsorsium itu.

“Apalagi dalam konsorsium itu, ada BUMN yang agenda prioritasnya bukan untuk infrastruktur transportasi,” ucap Heri.

Ketiga yang dipertanyakan Heri, sebagai investasi jangka panjang, tentu mempunyai dampak pada pendapatan negara dari konsorsium BUMN. “Karenanya, pemerintah harus memberi klarifikasi secara detail dan lengkap. Apalagi, makin kuat isu bahwa ada ‘barter proyek’ di situ sebagai salah satu tukar-guling dengan pinjaman tiga bank BUMN sebelumnya, yaitu Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia,” ujarnya.

Sementara pemerintah Jepang angkat bicara terkait masalah ini. Mereka merasa telah ditolak oleh Indonesia dengan mengeluarkan persyaratan tidak ada jaminan dari pemerintah atau APBN. Namun, Indonesia akhirnya tetap memilih China dan keputusan ini sangat disesalkan Jepang.

China dan Jepang selama berbulan-bulan telah berlomba untuk mendapatkan proyek kereta cepat. Menurut Jepang, Indonesia awalnya menawarkan kereta berkecepatan tinggi, namun tiba tiba rencana ini diubah dengan membangun kereta kecepatan menengah dengan biaya yang lebih murah.

China dan Jepang kemudian sama-sama mengajukan proposal baru.

Tapi, juru bicara pemerintah Jepang,

Yoshihide Suga telah bertemu dengan utusan pemerintah Indonesia dan memberitahukan kalau tawaran Jepang telah ditolak.

“Jepang menawarkan kemungkinan usulan terbaik. Utusan Indonesia datang ke sini (Jepang) dan menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik usulan China. Saya tidak mengerti sama sekali. Saya terus terang mengatakan kepada utusan itu sangat disesalkan,” ucap Yoshihide Suga seperti dilansir dari Channel News Asia.

Proposal Jepang kembali ditolak karena mereka tetap meminta jaminan APBN. Namun, menurut mereka mustahil kereta cepat bisa dibangun tanpa jaminan pemerintah Indonesia.

Yoshihide mengatakan, usulan proposal baru China yang tidak melibatkan pemerintah Indonesia atau secara business to business tidak masuk akal. “Ini adalah usulan proposal yang tidak masuk akal oleh kita,” tambahnya.

Reputasi Jepang dalam proyek ini dipertaruhkan karena mereka telah berhasil membuat kereta cepat kelas dunia. Negara ini terkenal dengan kereta peluru legendaris Shinkansen yang selama puluhan tahun melesat tanpa ada kecelakaan fatal.

Jepang dikalahkan China karena telah membangun ribuan kilometer kereta berkecepatan tinggi dalam 12 tahun terakhir. Tapi, standar keselamatan masih kurang.

Namun demikian, Rini Soemarno merasa tidak menolak Jepang. Menurutnya, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (b to b)

China dianggap belum bisa menjaga standar keselamatan. Foto ini merupakan kereta cepat di China.

tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN. “Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi. Sehingga karena ini dilakukan secara ‘b to b’, maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi,” tutur Rini.

Terkait alih teknologi tersebut, China sepakat untuk memberikan pelatihan kepada Indonesia. Ini termasuk mengirim ahli mereka ke Indonesia, atau Indonesia mengirimkan tenaga ahli untuk belajar di China.

Bahkan, China sepakat untuk melakukan produksi bersama gerbong kereta api, tidak saja gerbong kereta api cepat, tetap juga kereta api listrik dan “light train” yang kini sedang dibangun.

“Gerbong kereta hasil produksi bersama RI-China tersebut dapat ekspor ke negara lain, sehingga ini juga pemasukan bagi negara dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru,” ungkap Rini menambahkan.

Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun al-Rasyid Lubis mengatakan melajunya China di proyek kereta cepat ‘jilid II’ semakin menguatkan pandangan Indonesia sebagai konsumen produk-produk buatan negeri tirai bambu.

“Menangnya China dalam tender ini membuat Jepang marah-marah.

Padahal sebelumnya Presiden Jokowi membatalkan proyek itu,” ujar Harun yang juga Chairman Infrastructure Partnership & Knowledge Center.

Harun mengharapkan pemerintah transparan mengenai proyek kerja sama kereta cepat dengan China ini.

“Saya pikir, pemerintah harus membuka diri saja. Kan, persoalan pemilihan China prosesnya sangat tidak transparan. Semua keputusan, jadi satu langkah. Keputusan pendanaan, keputusan tender, dilakukan sangat singkat,” ujarnya. asp/dau/rid/idr

Yoshihide Suga

www.lensaindonesia.com

BLITZ

6 Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Rumor perselingkuhan dikaitkan dengan ngototnya Masayu pengen cerai dari Lembu. Namun Ayu menepis kabar putus karena orang ketiga tak lain Shaheer Sheikh.

MASAYU ANASTASIA

REBUT SHAHEER DARI AYU TING TING?

BERBAGAI analisa tentang penyebab kandasnya kisah cinta Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh terus berhembus. Tetapi banyak orang menduga hubungan cinta pasangan beda negara itu berakhir karena ada pihak ketiga.

Baru-baru ini, nama Masayu Anastasia disebut sebagai alasan Sheikh berpaling dari Ayu. Rumor itu menyebar setelah Masayu dan Sheikh terlihat foto bersama usai syuting terakhir sinetron mereka, Cinta di Langit Taj Mahal.

Dari sekian banyak artis di Cinta di Langit Taj Mahal, hanya Masayu, satu-satunya pemain, yang diajak foto oleh sang pangeran Bollywood.

Fakta bahwa Masayu ngotot meminta

cerai dari suaminya, Lembu pun membuat gosip ini semakin kuat.

Sahabat Ayu Ting Ting, Julia Perez beberapa waktu lalu mengungkapkan kabar miring itu.

Jupe menyebut putusnya Ayu Ting Ting dan Shaheer karena penghianatan. “Normal dalam

hidup kita nyari yang sempurna.

Namun penghianatan jangan dikasih ampun, stop,” kata Julia Perez yang memberikan bocoran curhatan Ayu Ting Ting padanya.

Sontak, Masayu pun banyak di-bully netizen di dunia maya.

Instagramnya, Masayu yang mengunggah kebersamaanya dengan Shaheer menjadi sasaran.

Mereka menuduh Masayu merebut Shaheer dari Ayu Ting Ting. Padahal jika dilihat foto tersebut sudah diunggah Masayu sejak lama.

“Pantess ngebet pngn cerai sama Lembu, ngebet sama shaheer kali ya. Duh kasian Ayu Ting Ting. Shaheer kmau sudah dipercaya di Indonesia malah menyia-nyiakan cewek Depok,” komentar akun @elisfebyoktavianitha.

“A k t i n g perebut suami orang.

Apa kata dunia, @masayuanastasia,” tulis netizen lain.

Seorang netter lain juga berkicau tentang kecurigaan-nya.

“Ada yang bilang @Shaheer_S putus sama Ayu karena sel-ingkuh sama kakak, maaf,” seru netter tersebut.

Lain lagi akun @ria_adrian85 yang berkomentar cukup pedas. “Cantik boleh tapi sayang ya kalau merebut pacar orang, ups.”

Menanggapi rumor tak sedap dan serangan netter, Masayu langsung menyangkal. Ia sempat menjelaskan soal foto barengnya dengan Shaheer. “Di lokasi keleus, foto hari terakhir syuting, nggak liat tuh sama kru juga,” seru bintang film Buruan Cium Gue, Kawin Kontrak dan Susah Jaga Keperawanan di Jakarta ini.

Sekadar informasi. Masayu dan Lembu telah menjalani sidang mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (22/9). Masayu bersikeras berpisah, sementara Lembu sebaliknya. Hakim media-

tor akhirnya memberikan waktu 40 hari kepada mereka untuk mediasi.

“Tidak ada (mediasi di luar pengadilan). Masayu tetap ingin ber-cerai. Bahkan bisa dikatakan mediasi mentok, deadlock,” ungkap pengacara Masayu, Aga Khan.

Masayu mendaftarkan gugatan cerai pada 31 Agustus lalu. Setelah itu, mereka sempat mendatangi seorang ustadz di kawasan Jakarta Selatan. Diduga, mereka meminta nasehat soal pernikahan yang sudah berada di ujung tanduk.

Adapun Ayu Ting Ting hingga kemarin harus menahan kecewa saat tahu kenyataan harus mengakhiri kisah cinta bersama Shaheer. Apalagi usia kemesraan mereka yang juga bikin heboh publik di India hanya bertahan hitungan bulan.

Meski sedang patah hati, Ayu tetap bekerja dan beraktifitas seperti biasa. Kesedihan tak pernah diperlihatkan Ayu di depan publik.

“Saya nggak boleh kapok (jatuh cinta). (Putus) Ini adalah bagian perjalanan cinta Ayu juga,” kata janda Henry Baskoro Hendarso alias Enji ini.

Banyak teman dekat yang bisa jadi tempat berbagi Ayu setelah lebih dari satu minggu ini tidak lagi bersama Shaheer. “Teman-teman sangat perhatian,” ucap Ayu. “Apa yang terjadi pada saya, tidak perlu saya ungkap semua.

Yang sudah ya sudah. Doakan ke depannya bisa lebih baik,” kata pelantun Sik Asik, Alamat Palsu, Minyak Wangi dan Geboy Mujaer ini.

Apapun alasan putus cinta, Ayu akan menyimpannya rapat-rapat dan tetap menjadikannya sebagai rahasia. “Saya nggak mau mainmain. Pacaran juga harus serius.

Mau cari yang sayang dan jujur sama keluarga, terutama sayang sama Bilqis. Udah itu aja,” ujar Ayu yang menolak dugaan lain putus cintanya itu karena Shaheer tidak bisa menerima kehadiran Bilqis.

Meski pernah kehilangan suami dan sekarang melepas kekasih, Ayu masih bersyukur punya putri yang cantik dan orangtua, serta kerabat yang menyayanginya. “Saya bahagia memiliki mereka,” kata pemilik nama hrm KTP Ayu Rosmalina ini.

Rocco Siffredi Wariskan Ilmu, Buka “Universitas Porno” LAMA bergelut dalam profesi sebagai bintang porno mungkin membuat Rocco Siffredi berpikir ada unsur “akademis” yang bisa diajarkan dalam industri pornografi.

Karena itu, pria berjuluk “Kuda Jantan Italia” itu pun terinspirasi untuk membuat “Universitas Porno”.

Namun, ini bukanlah universitas yang secara resmi terdaftar di kementerian pendidikan atau institusi pendidikan dan membuka pendaftaran secara terbuka untuk mahasiswa. Seperti dilaporkan media asal Italia, Perfil.com, ini merupakan sebuah reality show bertajuk “Universita del Porno”, yang akan disiarkan di Italia.

Dalam reality show itu, Siffredi yang telah membintangi lebih dari 1.300 film porno itu akan mendokumentasikan latihan yang dia berikan kepada 21 aktor dan aktris film porno agar meraih sukses da-

Rocco Siffredi, bintang porno asal Italia saat berfoto bersama tiga bintang porno lain.

lam industri tersebut.

Rocco Siffredi akan melatih “muridnya” yang terdiri dari tujuh wanita dan 14 laki-laki itu agar tampil meyakinkan di depan kamera. Sejumlah “jurus”, teknik, tak-

tik, dan strategi juga diajarkan agar adegan seks yang dilakukan itu benar-benar dipercaya oleh penonton, dan tidak dianggap sekadar akting di hadapan kamera.

Hal ini dilakukan sebagai lati-

han mendasar yang tentu saja agar para “muridnya” dapat nyaman melakukan adegan seks di depan kru, baik itu di depan kamerawan, sutradara, penata cahaya, maupun sejumlah orang lain yang ada di lokasi pengambilan gambar.

Teknik improvisasi pun diajarkan dengan cara pelatihan tanpa naskah dalam “kelas” yang merupakan sebuah latarpengambilan gambar, yang bernama “Siffredi Hard Academy”. Ini dilakukan agar proses pengambilan gambar nantinya bisa dihasilkan dengan sealami dan serealistis mungkin.

Pemain porno yang tenar dengan film Tarzan X yang telah berpasangan dengan ratusan atau bahkan ribuan wanita di depan kamera itu akan melakukan pelatihannya selama dua minggu. Sebanyak 21 “muridnya” merupakan mereka yang dipilih the/bay dari ribuan pendaftar.

Film ‘3’ Kurang Diminati, Sang Sutradara Berkomentar FILM drama action berlatar masa depan, 3, besutan Anggy Umbara ternyata kurang mendapatkan reaksi penikmat film nasional. Setidaknya inilah fakta yang diungkapkan sang sutradara. Ia menyatakan beberapa penyebab kurang bagusnya penjualan film 3.

“Kurang bagus penjualannya karena banyak yang belum tahu bahwa film ini ada. Secara awarenessnya belum terbangun.

Cepet juga kita promonya.

Cuma dua sampai tiga minggu untuk promosi rasanya sangat kurang. Banyak orang yang belum tahu kalau film ini ada,” tutur Umbara saat dihubungi via telepon.

Namun, ia patut berbangga hati sebab banyak dari penontonnya yang merasa puas. Bahkan mereka juga memberikan skor review yang bagus setelah keluar dari bioskop.

“Kalau yang sudah nonton bilang kalau film ini bagus banget. Mereka kasih 4 hingga 5 bintang. Ada juga yang kasih 9 dari 10. Dan itu datang dari semua kalangan. Ada yang dari Muslim, ustaz-ustaz, dan dari masyarakat umum. Para ustaz sudah banyak yang menonton dan mengapresiasi positif,” jelasnya.

Keadaan ini jelas jauh berbeda dengan film komedi action besutannya, COMIC 8 dan COMIC 8: CASINO KINGS. Keduanya meraih sukses dan ditonton oleh jutaan orang.

“Komedi pun cuma COMIC 8 yang bisa lebih dari satu juta penonton. Dua kali perilisan, dua kali mencapai satu juta.

Sementara komedi yang lain belum seperti itu. Itu pun COMIC 8 dibumbui dengan action. Mungkin genre-genre seperti itu yang masih bisa diterima oleh masyarakat. Di luar itu, belum mendapat apresiasi yang baik,” tandasnya. kp/dka/tch

Anggy Umbara.

Tak Direstui Calon Mertua, Ini Kata Luna Maya LUNA MAYA dan kekasihnya Reino Barack sempat dikabarkan akan melangkah ke pelaminan tahun 2016 mendatang. Namun, tiba-tiba tersiar kabar tidak sedap mengenai hubungan mereka.

Meski sudah sama-sama serius, santer tersiar isu bahwa Luna belum mengantongi restu dari orangtua Reino. Benarkah Luna Maya ditolak orangtua Reino?

“Saya enggak mau ngulangngulang lagi. Kalau berpendapat seperti itu, silakan.”

“Namanya orangtua, mereka hanya jadi orangtua, mereka mau yang terbaik untuk anakanaknya,” kata Luna di kawasan, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2015).

Luna memang tidak memberi jawaban jelas terkait isu penolakan dirinya dalam keluarga kekasihnya. Tapi Luna menegaskan kalau hubungannya dengan Reino sudah semakin serius, meski belum ada

pembicaraan khusus mengenai pernikahan.

Jika impian pernikahan itu akhirnya terwujud, Luna ingin sekali memiliki pesta pernikahan yang hangat bersama keluarga. “Karena memang belum ada bahasan we have the future.

Kalau pun nanti menikah kita mau member of family saja.

Kita juga relatiosnship sudah baik-baik, happy, dan serius,” katanya.

Luna tak mau pusing ketika harus menjawab pertanyaan soal pernikahan. Baginya, yang terpenting saat ini adalah kelangsungan karir yang sedang ia jalani. Lagi pula, Luna memiliki setumpuk pekerjaan bersama kekasihnya, hingga beberapa waktu ke depan.

“Tahun depan belum kepikiran. Aku juga sepakat sama dia.

Dia punya kerjaan yang baru, kita juga ada pekerjaan bareng.

Mending kita set up tahun ini, tahun depan kita running, may trib be 2017,” jawab Luna.

Luna Maya

Nassar-Musdalifah Resmi Cerai

Nassar dan Musdalifah

www.lensaindonesia.com

MUSDALIFAH akhirnya resmi bercerai dari pedangdut Nassar, hanya setelah menjalani dua kali proses persidangan. Keinginan Musdalifah untuk sesegera mungkin menyandang status janda akhirnya terkabul. Meski usia pernikahannya dengan Nassar terbilang singkat, Musdalifah tak mau menyesali.

“Alhamdulillah lancar. Aku tidak boleh menyesal ya, karena ini untuk kebaikan masa depanku dan anak-anak,” kata Musdalifah, di Pengadilan Agama Kota Tangerang.

Ketika Musdalifah dan Nassar sepakat untuk bercerai, ditegaskan Musdalifah, ia sama sekali tidak memiliki perjanjian apapun dengan

pedangdut itu.

Bahkan, kata Musdalifah, tidak ada perjanjian mengenai pemberian nafkah untuk anak-anak, buah cinta Nassar dengan Musdalifah.

Jika nantinya Nassar ingin menyerahkan kewajibannya sebagai seorang ayah, Musdalifah juga tak mau menghalangi. “Yang penting sudah

selesai bercerai dan mudahmudahan rezeki aku ada untuk anak. Untuk kirim nafkah sampai saat ini belum.

Aku sifatnya enggak maksa ya,” jawabnya.

Jika soal nafkah, Musdalifah dan Nassar tak ingin ada kesepakatan yang mengikat, berbeda halnya dengan ‘jatah’ pertemuan Nassar dengan

anaknya.

Tanpa adanya perjanjian, Musdalifah menegaskan kalau ia akan mengizinkan mantan suaminya itu untuk menemui anaknya kapanpun ia mau.

“Sebenarnya enggak susah.

Anak 24 jam (mau ketemu ayahnya) saya siap. Saya izinkan bagaimanapun dia ba tab paknya,” ucapnya.

7 Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

PDIP...

Sambungan Halaman 1 Misalnya, pembatasan masa tugas KPK menjadi hanya 12 tahun.

Pembatasan masa bakti KPK ini berada pada pasal 5 yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.”

Berikutnya, pasal 13 yang membatasi kasus yang ditangani KPK minimal Rp50 miliar, pasal 14 membatasi kewenangan penyadapan KPK yang harus izin kepada ketua Pengadilan Negeri, pasal 22, 23, 24, 25, yang mengatur pembentukan Dewan Eksekutif KPK, pasal 39 yang mengatur soal Dewan Kehormatan KPK. Kemudian, KPK diberi kewenangan baru untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kewenangan baru ini tercantum dalam draf revisi Pasal 42.

Pasal ini berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi setelah diketahui tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sebagaimana diatur pada pasal 109 ayat (2) KUHP.” Selanjutnya, pasal 52 ayat 2 yang melemahkan posisi KPK di hadapan kepolisian dan kejaksaan.

“Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan kepolisian atau kejaksaan belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh KPK, maka KPK wajib memberitahukan kepada kepolisian atau kejaksaan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.”

Pasal 53 ayat 1 sampai dengan 3 yang mengatur soal penuntutan. Pasal-pasal ini pada intinya menyatakan bahwa penuntut adalah jaksa yang berada di bawah lembaga Kejaksaan Agung.

Lalu, soal masa kerja KPK yang muncul pada pasal 73.

Pasal ini berbunyi, “Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir setelah 12 tahun sejak diundangkan.”

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menolak tegas rencana revisi Undang-Undang

KPK. Menurut Ruhut, revisi itu justru akan melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami dari Demokrat menolak. Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) belum mencabut perintah untuk kami agar selalu menjaga KPK. Pak SBY selalu katakan save KPK,” kata Ruhut, Rabu, (7/10/2015).

Ruhut menuturkan, UU KPK lahir pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, akibat rakyat miskin karena ulah para koruptor. Sementara itu, para penegak hukum tidak bisa mengatasinya.

“Jadi, KPK jangan dilemahkan. Seperti penyadapan harus izin pengadilan, masa berlaku 12 tahun, punya kewenangan SP3, menghilangkan wewenang penuntutan,” ujar Ruhut.

Ruhut berpendapat, para anggota DPR yang mengusulkan atau mendukung revisi UU KPK menginginkan lembaga itu bubar. Meskipun, selalu menggunakan bahasa halus dengan menyebut KPK adalah lembaga ad hoc atau sementara, atau bahkan mengklaim revisi demi penguatan.

“Kalau berjalan sesuai hukum, tidak melanggar hukum, kita tak perlu takut dengan KPK,” ujar Ruhut.

Penolakan juga disampaikan oleh kolega Ruhut di Partai Demokrat yaitu Didi Irawadi Syamsuddin. Didi yang menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal itu mengaku prihatin, karena masih ada saja pihak yang hendak melemahkan KPK dengan cata mengurangi berbagai kewenangan mereka.

“Sejatinya, dalam kondisi korupsi yang masih marak saat ini, kewenangan-kewenangan tersebut masih sangat diperlukan,” ujar Didi.

Anak mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin itu menegaskan, partainya tidak setuju apabila KPK dibatasi hanya sampai 12 tahun sejak UU baru hasil revisi nanti. Karena, bagaimana pun selama korupsi masih ada, KPK harus tetap ada.

Didi mencontohkan Hong Kong yang kini sudah nyaris bersih dari korupsi, hingga hari ini KPK-nya pun tetap eksis.

“Anyway, negara masih darurat korupsi. Oleh karenanya, tidak ada alasan kuat revisi dengan tujuan mengubah sebagian kewenangan KPK sebagaimana di atas. Sekali lagi, yang akan

Koruptor...

Sambungan Halaman 1 Orang Pribadi atau Badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba dan perdagangan manusia.

Dengan demikian menurut RUU tersebut, negara bisa memberikan pengampunan bagi koruptor bila menyerahkan tebusan minimal tiga persen dari harta kekayaan yang dimiliki. Yah, koruptor berpeluang mendapatkan pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan dari hasil korupsi.

Dasar pengusulan itu adalah adanya pengampunan pajak yang diberikan pemerintah. Bila para pengemplang pajak diampuni ketika mengakui hartanya, sejumlah anggota DPR mengusulkan koruptor juga diampuni bila menyerahkan tiga persen hartanya sebagai tebusan.

Rancangan aturan itu akan difokuskan pada pengembalian uang negara yang seha-

rusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sedangkan di Pasal 9, orang pribadi atau badan yang mendapatkan pengampunan nasional dapat memperoleh fasilitas berupa penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum undangundang Pengampunan Nasional ini diundangkan.

Anggota Badan Legislasi DPR, Hendrawan Supratikno, menjelaskan, saat ini banyak warga negara Indonesia yang menyimpan dananya di luar sistem perbankan nasional.

Dana tersebut dalam berbagai macam bentuk. “Seperti keuntungan usaha yang tidak dilaporkan, penghindaran atau pengelabuan pajak, hasil transfer pricing, hasil korupsi, dan pencucian uang,” kata Hendrawan saat dihubungi, Rabu (7/10/2015).

Anggota Fraksi PDI Per-

Para...

Sambungan Halaman 1 Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu malah memuji mantan bupati Belitung Timur itu sebagai pemimpin yang hebat.

“Pak Ahok orang baik, beliau sudah bekerja on the track, ada LRT, ada MRT, e-Budgeting. Cuman mungkin kalau dari saya, komunikasi harus ditingkatkan,” ujar dia di tempat yang sama.

“Komunikasi tuh bukan

harus kongkalikong, komunikasi tuh penting sekali.

Sekarang membangun tidak mungkin hanya dari kita sendiri dari sisi eksekutif.

Jadi harus seluruh elemen masyarakat harus membangun,” sambungnya.

Ahok, kata dia, juga memiliki hal positif yang bisa diteruskan di masa depan.

Namun dirinya enggan untuk mengomentari kekurangan

senang adalah para koruptor kalau revisi itu tetap dipaksakan,” kata Didi.

Sementara itu Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menilai draf usulan revisi Undang-Undang KPK secara jelas akan memperlemah lembaga itu. ICJR melihat hal-hal krusial yang berpotensi melemahkan KPK. “Ada niat untuk membajak KPK dalam pasal-pasal revisi tersebut,” kata Direktur Eksekutif lCJR, Supriyadi Widodo Eddyono, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, (7/10/2015) Supriyadi menyebut, ICJR mencatat beberapa hal krusial dalam revisi tersebut. Salah satu di antaranya adalah mengenai masa waktu berdirinya KPK, yakni 12 tahun sejak draf itu menjadi undang-undang. Menurut Supriyadi, adanya batasan waktu dinilai menyederhanakan penanganan masalah korupsi di Indonesia.

“Seakan-akan masalah korupsi yang dapat diselesaikan dengan 12 tahun. Ketentuan ini juga menitikberatkan bahwa masalah penanganan korupsi hanya kepada penegakan hukum, bukan hanya kepada pencegahan dan lainnya,” ujar dia.

Sementara anggota DPR dari fraksi PDIP terlihat sangat ngotot. Maklumlah, PDIP menjadi partai terdepan yang memberi komando usulan revisi tersebut. Misalnya anggota Komisi III DPR, Junimart Girsang, menjelaskan pentingnya pemberian kewenangan SP3 pada KPK. Menurut dia, upaya ini menyangkut hak asasi seseorang.

“Nantinya, KPK tidak perlu memaksakan menyidik suatu kasus, apabila ternyata dugaan yang disangkakan tidak didukung temuan alat bukti yang cukup,” kata Junimart saat dihubungi, Rabu, (7/10/ 2015).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berharap dengan pemberian kewenangan SP3, KPK bisa lebih leluasa untuk menghentikan penyidikan, jika memang belum memiliki bukti yang kuat. SP3 selama ini hanya digunakan oleh kejaksaan dan kepolisian.

“Jadi, dengan adanya kewenangan SP3 ini, kami berharap KPK bisa lebih leluasa untuk menghentikan penyidikan jika memang itu belum cukup didukung kelengkapan alat bukti yang kuat,” tuturnya.

Politikus PDIP yang lain, Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa semangat revisi Un-

dang-undang KPK adalah untuk penataan dan pembenahan sistem penegakan hukum. Masinton menginginkan adanya fase transisi selama 12 tahun.

“Saya sebagai salah satu inisiator melihat semangatnya di sana. Fase 12 tahun ke depan adalah untuk penataan, memperkuat, dan memperbaiki sistem penegakan hukum,” kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Masinton tidak khawatir publik akan menilai dia dan partainya dicap sebagai pihak yang berniat melemahkan KPK. Sebab, revisi UU KPK tidak berdiri sendiri.

“Saya nggak takut. Karena dibarengi revisi UU Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar Masinton.

Masinton menganggap KPK bukanlah satu-satunya alat dalam memberantas korupsi.

Oleh karena itu, posisi kepolisian dan kejaksaan perlu untuk diperkuat. “KPK kan alat.

Sasaran kami kan tetap pemberantasan korupsi. Nah, ada alat lain, yang namanya kepolisian, kejaksaan. Porsinya dikurangi kan akan dialihkan ke mari,” kata Masinton.

Menurut Masinton, angka 12 tahun “masa hidup” KPK juga untuk menggenapkan usia reformasi Indonesia menjadi 30 tahun. Dia berharap, selama fase ini juga ada upaya penguatan lembaga penegak hukum yang lain.

“12 tahun itu kami akumulasi dengan perjalanan reformasi ini. Jadi, 30 tahun loh.

Sekarang perjalanan kita 17 tahun reformasi. Kan enggak salah kalau kita coba menata kembali. Jadi, kita letakkan pada porsi-porsi kenegaraannya,” kata Masinton.

Dia melihat pembenahan dari kepolisian belum optimal.

Selama 17 tahun setelah reformasi ini, Masinton melihat mentalitas lama yang kurang baik dari Polri masih belum diperbaiki.

“17 tahun ini? Mentalitas lama itu memang masih ada, tapi harus kita dorong (perbaiki) terus. Bahwa mentalitas lama masih ada, kita akui juga masih ada. Tapi, kan porsinya harus diberikan,” ujarnya.

Lalu, bagaimana jika Polri belum bisa membenahi dirinya selama 12 tahun ke depan? ”Ya diperpanjang. Kalau tidak direvisi atau ditambah waktunya. UU bukan kitab suci,” kata Masinton.

Sementara Pelaksana Tugas KPK, Taufiequrachman Ruki, mengatakan bahwa revisi UU KPK yang diinisiasi DPR ini

juangan itu mengatakan, pengampunan dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk koruptor dan pelaku tindak pidana pencucian uang yang mau melaporkan dan memasukkan dana tersebut ke dalam negeri. Meski demikian, ada pengecualian dalam usulan pemberian pengampunan itu. “Perlakuan pengampunan kecuali dana terkait terorisme, narkotika, dan perdagangan manusia,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, saat ini dana WNI yang disimpan di luar sistem perbankan nasional itu mencapai Rp 2.000 triliun di dalam negeri dan Rp 3.000 triliun di luar negeri.

Ironisnya, sering kali dana yang terdapat di luar negeri itu dimanfaatkan oleh negara lain untuk dana pembangunan atau justru memberikan kredit pinjaman kepada negara lain, termasuk Indonesia.

Hendrawan menambahkan, hingga kini, besaran jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai “biaya pengampunan” masih dirumuskan. Besaran itu bisa dibuat secara progresif, ber-

gantung pada kecekatan pemilik dana dalam melaporkannya dan besaran dana yang dilaporkan.

Sementara advokat publik Febi Yonesta mengatakan anggota DPR yang mengusulkan pengampunan bagi terpidana kasus korupsi dengan tebusan minimal tiga persen harta kekayaan patut dipertanyakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

“Usulan itu merupakan bentuk dekriminalisasi yang menurut saya tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan agenda pemberantasan korupsi,” kata Febi Yonesta, Kamis (8/10/ 2015).

Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu mengatakan, bila pemerintah menyetujui usulan tersebut, maka pemerintah telah kehabisan akal dan tidak mampu menyita harta para koruptor. “Saya curiga kalau hal ini akan menguntungkan koruptor dan malah mengalihkan tanggung jawab pidana menjadi perdata,” tuturnya.tri/mer/ans

Ahok. “Banyak sisi positif dari Pak Ahok yang harus kita teruskan dan saya tidak mau membicarakan kekurangan.

Karena kekurangan tuh penilaian orang-orang. Saya juga punya kekurangan, tapi mari kita benahi samasama,” ucap Adhyaksa bijak.

Tapi, ada satu hal yang membuat dia kecewa pada Ahok. Yakni terkait ucapan Ahok yang membeberkan isi pertemuan mereka beberapa waktu lalu, dan itu mengaitkan dengan SARA. “Saya tidak pernah melontarkan isu SARA di rakyat, di

koran atau media massa.

Yang melemparkan pembicaraan saya dengan Pak Ahok kan, Ahok sendiri. Itu yang buat saya kecewa,” ucapnya lirih.

Meski demikian, menurutnya hal itu bukan persoalan besar. Dia tetap optimis melawan kandidat lain.

“Saya kira semua lawan enggak ada masalah. Yang penting bagaimana menang dengan baik, kalah dengan baik. Tanpa menjelek-jelekan dan tidak usah masuk pada isu SARA,” jelasnya. li/did/ mer

akan melemahkan KPK di masa yang akan datang. Sebab, menurut Ruki, beberapa pasal yang ada dalam draf itu berisi hal-hal yang memangkas kewenangan KPK. “Inisiatif perubahan UU KPK ini memang harus datang dari pemerintah atau DPR, tibatiba datang dari DPR yang menurut kami melemahkan KPK yang akan datang,” kata Ruki dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Menurut Ruki, jika DPR meminta KPK memberikan pendapat, pihaknya akan aktif memberikan masukan. Namun, sampai saat ini KPK belum dilibatkan.

Ruki yakin bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengubah sikap soal penguatan terhadap KPK. Saat pemerintah mengajukan revisi UU KPK, Ruki sudah langsung bertanya kepada Jokowi soal kehendaknya untuk merevisi kewenangan KPK. “Saat itu, Presiden mengatakan bahwa pemerintah belum setuju atas perubahan UU KPK,” kata Ruki.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, meminta komitmen pemerintah untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Indriyanto mengingatkan jika Jokowi sebelumnya telah menolak membahas revisi itu.

“Komitmen Presiden adalah tetap menolak pembahasan revisi UU KPK, karenanya Menkumham diharapkan mematu-

hi perintah Presiden,” ujar Indriyanto dalam pesan singkatnya.

Indriyanto menilai revisi terhadap Undang-Undang KPK masih belum perlu untuk dilakukan. Dia menilai revisi tersebut akan berpengaruh pada keberadaan lembaga KPK. “Perubahan Undang-Undang KPK untuk saat ini belum waktunya dan tidak kondusif, karena selain berdampak terhadap eksistensi KPK juga iklim politik masih belum jelas arah dan tujuan revisi ini,” kata Indriyanto.

Selain akan berdampak kepada eksistensi kelembagaan, Indriyanto menilai, revisi juga akan mengamputasi kewenangan yang dimiliki oleh KPK seperti soal penyadapan.

“Kalau DPR memang bersikukuh untuk merevisi yang berakibat pengamputasian eksistensi KPK, maka sebaiknya dipikirkan saja perlu tidaknya kelembagaan KPK di bumi tercinta ini,” ucapnya.

Terkait dengan wacana bahwa KPK hanya akan diberlakukan selama 12 tahun, Indriyanto menegaskan bahwa usia lembaga itu tidak dapat ditentukan berdasarkan waktu.

“Perlu dipahami bahwa apabila KPK dianggap sebagai lembaga ‘ad hoc’, maka pemahaman ‘ad hoc’ tidak dapat didasari atas masa waktu berlakunya, tapi kondisi yang menentukan hal tersebut,” ujarnya.

Presiden Jokowi hingga saat ini belum merespons soal revisi Undang-Undang KPK yang

Nunggu...

Sambungan Halaman 1 Beredar informasi, keterlibatan Surya Paloh dan Rio Capella dibuktikan dari pertemuan di kantor DPP NasDem pada Mei 2015 lalu.

Istri kedua Gubernur Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ini mengatakan, setelah pertemuan tersebut tidak ada lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menjerat suaminya.

Pada pertemuan itu, kata Evy, selain Gubernur Gatot dan Surya Paloh, hadir juga Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry, Ketua DPD NasDem Sumut, Patrice Rio Capella dan OC Kaligis.

Sebelumnya, Surya Paloh mengatakan, partai memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Ia sesumbar, jika terbukti terlibat akan

keluar dari NasDem. “Begitu juga dengan Rio Capella, jika terbukti terlibat akan dikeluarkan dari partai,” kata pengusaha media beberapa waktu lalu.

OC Kaligis membantah pertemuan di kantor DPP NasDem itu untuk meredam kasus dugaan korupsi dana bansos Sumut. Katanya, pertemuan itu untuk merujukan kembali antara Gubernur Gatot dengan wakilnya, Tengku Erry.

Di tempat berbeda, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menyarankan agar NasDem dibubarkan saja jika Surya Paloh terbukti terlibat. Kata Arbi Sanit, jika mendengar dari beberapa pihak yang terlibat dan menganalisa, kasus ini melibatkan sektor kekuasaan yang berpusat pada satu partai, yaitu NasDem. “Bukan hanya Ketua De-

Mucikari...

Sambungan Halaman 1 “Pokoknya siapapun yang sebagai saksi udah disidik oleh penyidik wajib untuk hadir,” ujar Pieter.

Bahkan ada rencana Pieter ingin bertemu dengan TM. “Saya mau ketemu dengan TM, lagi cari dia di mana.

Untuk bertanya kenapa sih nggak datang?” sahutnya tersenyum.

TM dan SB memang tak bersinggungan langsung saat Robby dan AA ditangkap.

Sebab, keduanya hanya ada dalam daftar artis yang dijajakan RA, yang kemudian beredar luas.

Meski sudah diperiksa, kemungkinan artis terkenal itu akan lepas dari persidangan. AA sendiri dinilai wajib datang karena memang tertangkap tangan menjajakan diri.

Meski ngotot ingin TM dan SB datang hadir sebagai saksi, Pieter kembali menyerahkan kebijakan pemanggilan itu terhadap pihak pengadilan. “Itulah penilaian hakim dan jaksa. Kita kembalikan,” tukas Pieter.

Sementara itu, sidang Robbie Abbas kembali digelar Kamis (8/10). Kuasa hukum RA, Pieter Ell, kembali bernyanyi tentang klien Robby Abbas yang berprofesi sebagai anggota dewan.

“Di anggota DPR di tingkat Provinsi di Jawa, bisa Jateng, Jabar atau Jatim. Pokoknya selain di Jakarta,” ujar Pieter Ell. Pieter pun semakin membuka identitas klien dari kalangan legislatif ini. Meski

berada di luar Jakarta, anggota DPRD yang dimaksud Pieter disebutnya melakukan prostitusi dengan artis di Jakarta. “Mainnya tapi di Jakarta di hotel berbintang yang di kawasan Thamrin.

Inisial BK,” ungkap Pieter.

“Anggota Dewan yang jadi pelanggan banyak, pengusaha juga banyak. Anggota Dewan yang suka sama artis pokoknya lebih dari satu,” sambung dia.

Pieter sebelumnya juga sempat menyebutkan ciriciri anggota dewan yang menggunakan jasa Robby.

Klien tersebut membayar mahal hingga puluhan juta setelah memakai jasa artis yang merupakan salah satu dari 3 artis yang dipanggil ke sidang untuk memberikan kesaksian. “Ciri-cirinya ting-

diusulkan oleh DPR. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jokowi akan mempelajari terlebih dahulu isi draf tersebut.

“Kali ini, revisi UU itu datang dari DPR dan tentunya kita, pemerintah, dalam hal ini akan mempelajari isi, substansi, dan sebagainya,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (7/10/2015).

Menurut Pramono, pemerintah belum dapat memberikan komentar apa pun soal draf tersebut. “Karena kita menunggu proses itu, dan tentunya karena ini menjadi inisiatif DPR, ya, kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya terhadap proses pembahasannya,” ucap dia.

Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, menegaskan bahwa Presiden Jokowi membutuhkan KPK yang kuat untuk mengawal kebijakannya. Hal ini dikatakan Teten di tengah gencarnya revisi UU KPK yang diinisiasi DPR. “Setahu saya Presiden Jokowi sangat komit dengan agenda pemberantasan korupsi,” kata Teten.

Menurut Teten, Jokowi saat ini tengah gencar menggenjot pembangunan infrastruktur, sehingga betul-betul butuh KPK yang kuat dan bisa mengawasi pembangunan. “Karena, biasanya pembangunan yang cepat itu kan bisa ada peluang-peluang terjadinya korupsi,” ujar Teten. sya/nil/ fer/tem/rez

wan Kehormatan, OC Kaligis saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga Ketua Umum Surya Paloh juga disebut-sebut ikut mengatur kasus ini. Karena sudah kusut seperti ini, lebih baik Partai NasDem dibubarkan saja,” kata Arbi Sanit saat dihubungi teleponnya, beberapa waktu lalu.

Arbi juga menilai, langkah OC Kaligis yang berani melakukan tindakan suap kepada hakim PTUN Medan bukan inisiatif pribadi. Diyakini, sikapnya itu sudah dikoordinasikan dan teroganisir oleh NasDem. “Di era Presiden Jokowi, NasDem menguasai sektor hukum. Ada kekuatan organisasi di balik langkahnya OC Kaligis,” ujarnya.

Lanjutnya, korupsi adalah modus premanisme yang marak terjadi saat ini. Dan melibatkan elit dan partai politik, aparat hukum serta pengacara. “Sangat berbahaya sekali. Kondisi seperti ini merusak tatanan negara,” pungkasnya. ded/non

gi, putih, gede. Itu dia, dan pastinya lelaki,” kata Pieter.

Agenda sidang kemarin adalah mendengarkan saksi yang meringankan pria yang berprofesi sebagai make up artis itu. Semula saksi yang akan didatangkan adalah seorang artis dan pemuka agama.

Artis saksi ini disebutnya cukup ternama, namun sang ustadz tidak. “Artis ternama, public figure. Sudah punya suami, tapi suaminya sudah oke diizinkan. Ini kita lagi tunggu. Pemuka agamanya juga belum datang. Itu ustadz kenal dengan Robby. Bukan ustadz ternama,” ucapnya.

“Jadi ini artis yang suka di-make up Robby, tidak pernah ikut prostitusi, tidak pernah diperdagangkan. Kita ingin menunjukkan bahwa Robby tidak seperti yang dituduhkan. Bahwa Robby profesinya bukan mucikari.

Iya, ini saksi yang meringankan,” tutur Pieter. bhr/non

Robbie Abbas

www.lensaindonesia.com

8

CLASH OF CULTURE

Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Asal Usul Penarinya Rata-rata Anak Nelayan atau Petani Kopra

Cry Jailolo Karya Eko Supriyanto Menghentak Mousonturm Frankfurt Penonton Frankfurt menyaksikan sebuah Indonesia yang lain.

Bukan Jawa atau Bali sebagaimana mereka kenal. Tapi tubuh Jailolo, Halmahera.

KAKI-KAKI anak Jailolo itu bergetar dan berderap terus-menerus.

Sebuah koreografi yang bertumpu pada stamina kaki. Hampir satu setengah jam, tujuh remaja Jailolo tersebut membentuk variasi-variasi blocking di pentas dengan kakikaki berderap tanpa henti. Peluh mereka bercucuran.

Penonton Kunstlerhaus Mousonturm, Frankfurt, Rabu malam, (7/10/2015), menyaksikan sebuah Indonesia yang lain. Bukan Jawa atau Bali sebagaimana mereka kenal. Tapi tubuh Jailolo, Halmahera.

Ekspresi tubuh mereka sederhana, tapi sangat kontemporer.

Itulah pertunjukan Cry Jailolo karya koreografer Eko Supriyanto.

Cry Jailolo merupakan tari

Tarian Cry Jailolo karya koreografer Eko Supriyanto dibawakan oleh tujuh penari asli Jailolo, Maluku Utara.

kontemporer yang terinspirasi dai tarian Legu Salau dari suku Sahu di Jailolo, Halmahera Barat. Selain inspirasi, Eko Supriyanto, koreografer Cry Jailolo juga membawa penari asli dari Jailolo. “Kebanyakan dari mereka memang sudah

menjadi penari adat di Jailolo,” ungkap Eko. Antusiasme penonton meledak seusai pentas. Dalam sesi tanya-jawab, banyak yang bertanya di mana letak Jailolo. Bagaimana perasaan anak-anak dari tempat terpencil da-

tang ke Jerman dan pentas berkeliling Eropa. Bagaimana kehidupan mereka sehari-hari di Jailolo.

Gedung Kunstlerhaus Mousonturm adalah satu tempat kesenian alternatif di Frankfurt. Gedung ini menjadi bagian utama perhelatan

Indonesia LAB di Frankfurt.

“Indonesia LAB ini bagian dari dipilihnya Indonesia menjadi tamu kehormatan Frankfurt Book Fair 2015. Kami menyajikan berbagai acara, dari diskusi-diskusi, workshop, hingga pementasan. Kami ingin Indonesia menjadi bagian yang aktif dalam kebudayaan dunia,” kata etnomusikolog Endo Suanda, mewakili Komite Nasional Frankfurt Book Fair, dalam pidatonya di Mousonturm.

Di lobi utama Mousonturm, kelompok Ruang Rupa dari Jakarta membuat mural. Seluruh isi Kafe Mousonturm diberi gantungan gambar yang mengingatkan kita pada gambar-gambar judi togel. Di Mousontrum, Ruang Rupa bersama kelompok Contact Gonzo dari Osaka Jepang dan Yrd Works dari Frankfurt akan menampilkan kolaborasi berjudul “Trans-Act: Laboratory of Suspicious Movements”.

Contact Gonzo sudah tiga kali pentas di Jakarta. Pentas mereka unik—di luar kebiasaan tari, penuh perkelahian, sikat-sikatan, dan tampar-tamparan. Selain Eko, penari lain yang bakal tampil di

Mousonturm adalah Jecko Siompo.

Juga sebuah kolaborasi bertajuk “Choreographers’LAB” yang akan mempertemukan penari Indonesia dengan penari Eropa untuk samasama mengeksplorasi diri. Antara lain Agus Margiyanto dan Ioannis mandafounis, Darlane Litaay dan Tian Rotteveel, Fitri Setyaningsih dan Nicola Mascia, Elia Nurvista dan Josh Johnson.

“Ini sebuah perjumpaan tubuh,” kata Direktur Program Mousonturm Anna Wagner dalam sambutan pembukaan. Penonton terlihat makin penasaran saat Eko menjelaskan asal-usul para penarinya yang rata-rata anak nelayan atau petani kopra.

“Daerah Jailolo dulu adalah kawasan konflik antara muslim dan Katolik. Tapi kini anak-anak bersatu dalam tari,” katanya.

Sementara para penari Cry Jailolo mengaku senang mengikuti project yang digarap oleh Eko Supriyanto ini. “Sangat senang ikut mas Eko. Ada kepuasan batin ketika saya harus menari konemporer,” ungkap Geri, salah satu penari sen/tem Cry Jailolo.

Dewi Lestari Belajar Metafora dari Sapardi Djoko Damono

Dewi Lestari membacakan nukilan prosa Madre dalam panggung Tujuh Hari Untuk Kemenangan Rakyat di Teater Salihara, Jakarta.

PENULIS dan juga penyanyi Dewi Lestari mempelajari banyak hal, terutama soal penulisan metafora, dari karya sastrawan Sapardi Djoko Damono. Dee, panggilan akrab Dewi, tak segan mengungkapkan kekagumannya pada karya-karya penulis puisi Hujan Bulan Juni tersebut.

“Dari karya Pak Sapardi,

saya belajar bagaimana menuliskan metafora,” kata Dee saat ditemui di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Rabu, (7/10/2015).

Dee melanjutkan, metafora adalah modal untuk penulisan fiksi. Metafora, menurut penulis Supernova ini, mengandalkan kelihaian penulis agar bisa membuat sebuah cerita menarik, tapi

juga berbobot. “Saya benarbenar belajar dari karyanya Pak Sapardi. Metaforanya sangat bagus.”

Tahun 1993 adalah awal mula perkenalan Dee dengan karya Sapardi. Kumpulan puisi Hujan Bulan Juni saat itu seolah jadi kitab suci Dee untuk belajar menulis karya sastra.

“Kalau ditanya buku apa

yang akan saya bawa saat pergi ke sebuah pulau, sampai saat ini jawaban saya ya buku Hujan Bulan Juni,” ujar salah satu personel Rida Sita Dewi tersebut.

Setahun selanjutnya, pada 1994, Dee membuat sebuah lirik lagu yang terinspirasi dari kumpulan puisi tersebut. Satu bulan untuk sebuah lirik berjudul Satu Bintang di

Langit Kelam, yang selanjutnya dibawakan Dee bersama kelompok vokal Rida Sita Dewi.

“Selama sebulan, bolakbalik bikin lirik sama musiknya. Enggak enak tulis ulang, buat lagi. Puisi Sapardi mengubah segalanya,” kata Dee saat bersama Sapardi mengisi acara apresiasi sas ais/tem tra.

Ridwan Hisjam: UU Kebudayaan Lindungi Kemakmuran Seniman KEBERADAAN pelaku seni (Seniman) di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan, sejumlah kebudayaan beraneka ragam di NKRI ini juga mulai pudar sebab tidak adanya back up yang intens. Itu masih ditambah sikap acuh pemerintah dalam memberikan dukungan dana dalam bidang kebudayaan.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam, hal itulah yang mendasari digodoknya Rancangan Undang Undang (RUU) Kebudayaan yang merupakan inisiatif pihak legislatif.

“Dengan RUU yang nantinya akan menjadi UU Kebudayaan ini, maka negara dalam hal ini pemerintah serta pemerintah daerah diberikan hak oleh rakyat untuk mengatur produk-produk kebudayaan,” ujarnya saat ditemui usai jadi pembicara dalam Workshop Seni Lukis Pemuda di JX International Surabaya, beberapa waktu lalu.

Tentunya, lanjut Ridwan Hisjam, keberadaan UU Kebudayaan nantinya juga untuk melindungi kebudayaan serta merencanakan hal-hal yang strategis bagi kelangsungan seni di Indonesia.

www.lensaindonesia.com

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam saat menghadiri Workshop Seni Lukis Pemuda di Surabaya.

“Ini pertama kalinya di Indonesia, sehingga semua masalah kebudayaan bisa dicover dan tentunya pemerintah wajib hadir di setiap acara kebudayaaan. Ini beda dengan sekarang, pemerintah yang merasa gak wajib dan banyak absennya saat ada kegiatan kebudayaan,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Tak sampai disitu, Ridwan Hisjam juga mengkritisi alokasi dana untuk hal kebudayaan yang saat ini menjadi kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan.

“Di bidang pendidikan Pak Anis menganggarkan dana hampir Rp 50 triliun, sedangkan bidang kebudayaannya hanya diberi tak sampai Rp 2 triliun. Ini kan sangat njomplang (berbeda). Jadi jangan heran kalau para budayawan, pegiat, pecinta seni disini terus menjerit merasakan ketidakadilan,” imbuhnya.

Diharapkan, dengan rampungnya RUU menjadi UU Kebudayaan nantinya bisa membawa kemakmuran bagi para seniman Indonesia, sehingga keberadaan budaya dan seni terus bisa dilestarikan

khusunya oleh para pemuda.

Saat ini progres pembahasannya sudah dibahas di Badan Legilasi (Banleg) DPR RI dan sebanyak 10 fraksi di DPR RI telah menyampaikan pandangan fraksi serta menyetujui untuk dibahas menjadi RUU Kebudayaan yang saat ini terdiri dari 6 bab dan 100 pasal.

Nantinya setelah pembahasan di tingkat DPR akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan pemerintah untuk bisa digedok menjadi UU Kebudayaan.

Ridwan Hisjam menambahkan, tujuan RUU ini ikut disosialisaikan dalam Workshop Seni Lukis Pemuda diantaranya agar pemuda sebagai generasi bangsa mengetahui dan memahami keberadaan UU Kebudayaan nantinya.

“Kami mempersilahkan mereka agar bisa ikut berkontribusi dalam pembahasan RUU ini dengan memberikan masukan-masukan. Silahkan kami terbuka dalam membahasnya, sehingga rakyat bisa ikut memberikan sumbangsih terkait pembuatan UU meskipun satu ayat atau satu pasal.

Itu merupakan suara dari generasi muda, sebab merekalah yang melanjutkan pembangunan negara kita,” tandasnya. sarifa

TPU Astana Anyar di Bandung targetkan 515 rumputisasi makam.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 tahun 2011 MENJELASKAN TENTANG KETENTUAN TARIF RETIBUSI TERCANTUM DALAM PASAL 33 AYAT (1), ADALAH: a.Penyediaan lahan yang digunakan pemakaman Rp 37. 500 (tuga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi untuk 2 (dua) tahun. b.Perpanjangan penggunaan makam per 2 (dua) tahun Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) c.Penyediaan makam cadangan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun d.Pembongkaran makam Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tahun e.Penyediaan makam tumpang Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah f.Perpanjangan penggunaan makam tumpang per 2 (dua) tahun Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) g.Penitipan mayat berupa rumah duka Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari per ruang h.Penggalian dan pengurugan Rp 300.000 (tiga ratur ribu rupiah) per makam i.Pelayanan pengangkutan mayat: 1). Dalam kota Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

2).Luar kota Rp 4.000 (empat ribu rupiah) per kilo meter paling sedikit dihitung 25 (dua puluh lima) kilo meter.

NASIONAL Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Alasan Hari Santri Nasional Dipilih 22 Oktober PRESIDEN Joko Widodo setuju tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Hanya saja kata Said Aqil, Jokowi sebelumnya meminta Hari Santri jatuh pada 1 Muharam, akan tetapi 1 Muharam merupakan Tahun Baru Islam, yang dirayakan umat Islam seluruh dunia. “Kami sudah komunikasi dengan presiden. Pak Jokowi pada dasarnya merestui. Hanya saja secara tanggal penetapan kami agak berbeda,” kata Said Aqil.

Lanjutnya, saat ini penetapan Hari Santri dalam proses administrasi di Kementerian Agama dan Kementerian Sosial.

Adapun tanggal 22 Oktober dipilih karena mempresentasikan subtansi kesantrian yakni spritualitas dan patriotisme ketika Kiai Hasyim Asyari mengumumkan fatwa yang masyhur disebut Resolusi Jihad merespons agresi Belanda kedua.

“Resolusi Jihad memuat seruan-seruan penting yang memungkinkan Indonesia tetap bertahan dan berdaulat sebagai negara dan bangsa,” kata Said Aqil.

Karena alasan tersebut, PBNU ingin penetapan Hari Santri Nasional memiliki ikatan batin dan sejarah. “Kami ingin penetapan itu (Hari Santri Nasional) memiliki ikatan batin dan sejarah bangsa,” dbs/sia pungkasnya.

Putri Soeharto: Kenapa Harus Minta Maaf ke Soekarno?

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto mempertanyakan motif desakan permintaan maaf ke Presiden pertama RI, Soekarno oleh beberapa pihak yang muncul belakangan.

“Kenapa harus minta maaf ke Presiden Soekarno?

Kan kita tidak pernah menjelekkan beliau, kan namanya diabadikan bandara kita (Bandara Soekarno-Hatta). Seluruh orang dunia kalau ke Indonesia selalu melewati Bandara Soekarno-Hatta, itu penghargaan,” kata Putri Presiden Kedua RI, Soeharto ini di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Titiek juga menegaskan semua pihak menghargai Soekarno dan Hatta sebagai proklamator. “Itu pengakuan, (lalu) kenapa minta maaf?” jelasnya.

Menurut Tiiek, setiap pemimpin mempunyai jasa masing-masing untuk bangsa dan negara, jadi jika memang ada sesuatu yang jelek jangan dimunculkan. “Jangan kalau ikut yang selalu bapak katakan, kalau ada yang jelek dipendem sedalam-dalamnya,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah mendesak pemerintah meminta maaf kepada Soekarno dan keluarganya karena merupakan korban peristiwa G30S/PKI. Menurutnya, akibat dari peristiwa tersebut kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno telah mendukung G30S/PKI. Basarah menjelaskan ýdalam Pasal 6 TAP MPRS tersebut, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diserahkan tanggung jawab melakukan proses hukum secara adil untuk membuktikan kebenaran dugaan pengkhianatan Presiden Soekarno tersebut, namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai Presiden Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970. sam

Ancaman Jokowi ke Freeport, Jual Saham atau Kontrak Habis?

PT Freeport Indonesia bersedia menjual sahamnya.

Pemerintah Indonesia mendapat prioritas pertama dalam divestasi saham tersebut.

PRESIDEN Joko Widodo meminta PT Freeport Indonesia untuk melepas sahamnya di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu dari empat syarat yang harus dipenuhi Freeport jika kontraknya ingin diperpanjang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Sudirman Said mengisyaratkan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia yang akan habis di 2021. Asalkan, Freeport memenuhi empat syarat yang diamanatkan Presiden Jokowi.

“Saya berkonsultasi dengan Presiden dan beliau mengingatkan prinsip-prinsip yang mesti dipegang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/10/2015).

Empat syarat yang diajukan Presiden Jokowi yaitu Freeport harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Papua. Kedua, perusahaan asal Amerika Serikat ini harus bisa meningkatkan lokal konten.

“Prospeknya cukup baik.

Dalam setahun Freeport minimal pengadaan barang USD 1 miliar dan USD 900 juta untuk jasa,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga meminta Freeport melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengelola tambang bawah tanah tersebut.

Terakhir, Freeport harus libatkan unit lokal dan membangun sumber daya manusia di kawasan sekitar serta melepas sahamnya di Indonesia.

“Presiden memberi pesan, kita harus memperbaiki iklim

investasi. Tidak hanya mengundang investasi, tapi menjaga investasi yang ada,” tutupnya.

Sementara PT Freeport Indonesia bersedia memberi 10,64 persen sahamnya pada 14 Oktober 2015. Dan pemerintah Indonesia mendapat prioritas pertama dalam divestasi saham tersebut.

“Setelah menerima penawaran itu pemerintah punya waktu 90 hari negosiasi dengan Freeport apakah harganya wajar atau tidak,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Bambang Gatot di Jakarta, Kamis (9/10/2015).

Kementerian ESDM melakukan pertimbangan dan kajian pembelian divestasi saham ini. Nantinya, hasil kajian tersebut akan diberikan Kementerian Keuangan untuk diputuskan.

Apabila pemerintah tak mampu membeli saham itu, kata dia, maka divestasi Freeport akan ditawarkan ke BUMN ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Opsi terakhir, divestasi saham tersebut ditawarkan kepada pengusaha swasta. Namun, penawaran ini tak memakai skema pelepasan saham di pasar modal Indonesia.

Buwas Bentuk Satgas ‘Kebal’ Godaan

Siapa yang Lebih Berkuasa dari Surya Paloh?

AGAR tidak menjadi fitnah, maka semua kasus hukum di negeri ini harus diselesaikan. Begitu kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa terkait wacana pemeriksaan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan ini perlu dilakukan lantaran nama pemilik Media Group itu disebut ikut cawe-cawe kasus bantuan sosial (Bansos) Gatot Pujo Nugroho sewaktu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara di Kejaksaan.

Namun, ungkap Desmond, pertanyaan yang paling utama adalah apakah KPK berani memeriksa Surya Paloh. “Pertanyaannya, penyidik KPK berani panggil enggak? Kan itu aja. Kalau enggak berani ada masalah dengan KPK,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra itu saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Menurutnya, pemeriksaan terhadap Surya Paloh memang agak ‘spesial’. Mengingat dia adalah bos partai salah satu pendukung pemerintah dan memiliki banyak media. “Ini kan punya partai, punya media, kan susah. Siapa yang lebih berkuasa dari Surya Paloh? Enggak ada,” tukas dia.

Seperti diberitakan, nama Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio disebut dalam BAP tersangka M Yagari Bhastara alias Gerry. Keterlibatan keduanya disebutsebut bermula dari pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem Jakarta pada Mei 2015 lalu.

Tersangka Evy Susanti mengakui setelah pertemuan tersebut tak ada lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan status Gatot Pujo yang juga suaminya sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos). ian www.lensaindonesia.com

“Untuk saat ini memang melalui IPO belum ada dasar regulasinya, kecuali ada perubahan ketentuan divestasi,” kata Bambang.

Untuk diketahui, pemerintah telah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, besaran divestasi Freeport sebesar 30 persen. Pasalnya dalam beleid itu disebutkan kegiatan pertambangan bawah tanah (underground) kewajiban divestasi sebesar 30 persen.

Masih dalam PP tersebut dikatakan Freeport harus melepas 20 persen sahamnya pada mulai Oktober ini.

Saat ini Freeport telah menyiapkan dana mencapai USD 18 miliar. Pembangunan tambang bawah tanah ini akan dimulai usai Freeport mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak.

“Disiapkan dan mulai dieksekusi menggunakan payung kontrak yang digunakan sampai 2021,” ujar Sudirman.

Sudirman meminta pembangunan tambang bawah tanah ini harus memberikan manfaat bagi rakyat Papua. “Bukan hanya masyarakatnya saja tapi

Komjen Pol Buwas saat bersama pengusaha, yang tokoh Tionghoa nasionalis, Sofyan Wanandi.

KOMJEN Pol Budi Waseso, yang populer dipanggil Buwas, kembali bikin gebrakan sebagai Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional).

Setelah menggagas tahanan Narkoba harus diisolasi di sebuah pulau terpencil layaknya LP Nusakambangan, kini jenderal polisi bintang tiga ini menyiapkan tim khusus “kebal” godaan untuk tugas menyelamatkan generasi muda dari perusakan peredaran Narkoba secara masif.

“Pasukannya silent, tidak akan menimbulkan kegaduhan, akan menyebar layaknya siluman. Dalam beroperasi tidak akan biasa-biasa,” kata

Buwas, yang saat menjabat Kabareskrim disebut-sebut “Singa Polri” lantaran gebrakannya seolah menumbuhkan citra dan kewibawaan baru korps Polri ini, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Satgas khusus yang dibentuk Buwas ini, diharapkan dapat berbuah layaknya harapan masyarakat, benar-benar “perang” lawan para pengedar Narkoba perusak mental generasi muda maupun masyarakat. Menurut Buwas, Satgas akan bekerja tanpa menimbulkan kegaduhan dan disebar ke wilayahwilayah yang sudah dipetakan di Indonesia.

“Pembentukan Satgas ini bukan difokuskan mencari target operasi (TO),” kata mantan Perwira Tinggi Polri, yang Maret lalu dinobatkan lensaindonesia.com sebagai figur “The Right Man on The Right Place 20153 yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Buwas menjawab awak media, terkesan tetap bernas.

Malah, dia seperti tak ada yang berubah. Dia belum lama meninggalkan jabatan Kabareskrim, pasca membongkar mafia daging sapi dan “dwelling time” bongkar muat barang di Pelabuhah Tanjung Priok, yang sebelumnya dikeluhkan Presiden Joko Widodo lantaran mengganggu perekonomian nasional.

Apa nama Satgas itu? Buwas mengaku belum memberi nama. Walau begitu, kata Buwas, pelatihan semua personel ditangani sendiri secara langsung. Lokasi latihan pun tidak diumumkan, lantaran sengaja dirahasiakan.

Buwas mengatakan, Satgas akan mengawali operasi di diskotek-diskotek Jakarta.

Wilayah ibukota ini jadi prioritas karena sasaran peredaran Narkoba terbesar di tanah air.”Wilayah operasi pertama, Jakarta. Setelah itu ke daerah-daerah,” kata Buwas, prihatin mencermati data peredaran Narkoba di Jakarta yang selama ini sudah dhimas/yuan dibongkar.

industri dan pertambangannya juga,” tutupnya.

Tambang terbesar ini akan berada 3.000 meter di bawah tanah. Untuk tahap pertama, Freeport akan membangun terowongan sepanjang 500 kilometer (km).

Kepastian pembangunan tambang terbesar di dunia ini setelah Chairman Freeport McMoran James Moffett menemui Presiden Jokowi pada juli 2015.

Terpisah, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik perusahaan yang sudah bercokol di Indonesia sejak 1967 itu. Freeport dinilai sudah seenaknya sendiri membuang limbah tambang ke sungai di sekitar area penambangan.

“Limbah yang diaduk dengan merkuri itu dibuang begitu saja di sungai. Ikannya mati, penduduk menderita.

Kalau mereka ikut good governance, enggak ada susahnya itu memproses limbah itu,” ujar Rizal saat berbicara dalam acara Dies Natalis Universitas Jayabaya, Jakarta, Kamis (9/ 10/2015).

Freeport, kata Rizal, paham bahwa hukum di Indonesia lemah sehingga terus-terusan melakukan pencemaran lingkungan itu. Padahal, di negara

asalnya, kata Amerika Serikat, perusahaan yang melakukan pencemaran alam dikenai denda yang sangat besar hingga puluhan miliar dollar AS. Dari sisi pembayaran royalti, Freeport hanya bayar 1 persen kepada negara. Masyarakat Papua hanya dapat sedikit manfaat, sementara alam di sana rusak.

Penyebab perusahaan asing itu berani berlaku seenaknya lantaran banyak pejabat Indonesia yang mau disogok. “Daripada bersihkan limbah, mending sogok aja pejabatnya. Daripada bayar royalti, mending lobi aja pejabatnya,” sindir dia.

Oleh karena itulah, Rizal kesal dengan para pejabat di sektor energi dan mineral batubara (ESDM) yang mau membuat aturan baru renegosiasi kontrak karya perusahaan-perusahaan tambang.

Dari yang awalnya renegosiasi kontrak paling cepat 2 tahun sebelum kontrak habis, menjadi 10 tahun sebelum kontrak habis.

“Pejabat itu enggak tahu teknik negosiasi, semakin kepepet (perusahaan tambang itu), bargaining posisi kita makin baik. Jadi, untuk bermanfaat buat bangsa, mari kita tulis kembali sejarah itu,” ucap dia. bim/fik/yo

Fadli Zon Terpilih jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sedunia WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon terpilih menjadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sedunia (Global Conference Parlementarians Anticorruption/Gopac).

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu menggantikan Garcia Cervantes, anggota parlemen asal Meksiko. “Saya terpilih secara aklamasi,” katanya, Kamis, (8/10/2015).

Menurut Fadli, pemilihan itu diputuskan dalam rapat Dewan Direksi Gopac. Rapat yang berlangsung hampir tiga jam itu dihadiri sejumlah perwakilan Gopac regional Afrika, Arab, Amerika Latin, Asia Timur, Oseania, Karibia, dan Amerika Utara. Dengan pemilihan tersebut, ucap Fadli, Indonesia akan membangun kantor satelit di Sekretariat Jenderal DPR. Dewan Direksi Gopac juga sepakat menunjuk Paulo Berto, anggota parlemen perwakilan Amerika Latin, dan Hon Osei Kyei-Mensah Bonsu dari Ghana sebagai wakil presiden. Jabatan sekretaris dipercayakan kepada John Hyde, anggota parlemen asal Australia. Sedangkan jabatan bendahara dipegang anggota parlemen asal Karibia yang juga pendiri Gopac.

Gopac merupakan forum kerja sama anggota parlemen yang memiliki gugus tugas pada isu pemberantasan korupsi. Forum ini dibentuk 170 anggota

Fadli Zon

parlemen dan 400 pengamat berdasarkan mandat konferensi Ottawa pada Oktober 2002.

Struktur kelembagaannya terdiri atas Dewan Direksi dan Komite Eksekutif (presiden) Gopac. Sejak dibentuk pada 2002, Gopac sudah melahirkan enam kepemimpinan.

Fadli menjelaskan, pemilihan Presiden Gopac mulanya sempat diusulkan lewat pemungutan suara dari semua anggota. Namun mekanisme itu diubah karena dianggap belum memungkinkan untuk kondisi saat ini. Mekanisme pemungutan suara disepakati akan berlaku pada suksesi kepemimpinan Gopac dua tahun yang akan datang. Nantinya kandidat Presiden Gopac diusulkan atas persetujuan minimal tiga negara dari masing-masing cabang rik/tem forum tersebut.

10

JAKARTA RAYA

Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Ahok Janji Bangun 300 Taman Bermain

Gubernur Ahok bersama Slank sosialisasi Balai Kota menjadi rumah warga Jakarta yang bebas dikunjungi termasuk anak-anak.

Disdik Targetkan 400 SMP Ikuti UN Berbasis Komputer DINAS Pendidikan mulai mendata sekolah-sekolah yang akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2016. Untuk jenjang SMP sedikitnya ada 400 sekolah yang didata mengikuti UNBK. Tadjuddin Nur, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, mengatakan pihaknya telah mendata jumlah SMP di Jakarta yang akan mengikuti UNBK. “Kami sudah melakukan pendataan. Sedikitnya ada 400an sekolah yang diplot untuk ikut UNBK. Dari jumlah itu, 289 di antaranya merupakan sekolah negeri. Sisanya adalah sekolah swasta,” jelas Tadjuddin di Kantor Dinas Pendidikan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (9/10).

Dari jumlah itu, sekurangnya peserta yang mengikuti UN dalam satu sekolah antara 200-300 siswa.

Sehingga, jumlah peserta keseluruhan diperkirakan lebih dari 100.000 siswa yang akan mengikuti UNBK. “Kami mendata ada 400 sekolah, tetapi itu belum tentu semuanya nanti akan mengikuti UNBK, karena semuanya tergantung dari validasi yang dilakukan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud mengenai kelaikan perangkat sesuai yang diprasyaratkan,” kata Tadjuddin.

Saat ditanya mengenai kecukupan perangkat komputer di sekolah untuk UNBK, Tadjuddin mengatakan, alat yang digunakan tidak harus komputer milik sekolah. “Kan tidak harus pakai komputer, bisa juga pakai laptop, nanti diinstall aplikasi dan juga diperiksa laik atau tidaknya perangkat tersebut digunakan,” ucap dia.

Tadjuddin menuturkan, ada peningkatan signifikan jumlah sekolah yang akan melaksanakan UNBK di Jakarta pada tahun 2016 ini. Tahun 2015, hanya ada satu SMP di Jakarta yang mengikuti UNBK, yakni SMPK 2 Penabur di Jakarta Barat. Sementara, tahun ini lebih banyak didominasi oleh sekolah negeri.

“Memang didorong agar UN dilaksanakan berbasis kompetensi, karena ini lebih praktis dan yang pasti, integritasnya terjamin karena soal satu siswa dengan siswa lainnya berbeda-beda. UNBK juga bisa meminimalisasi tingkat kebocoran soal. Sehingga kami mendorong untuk lebih banyak sekolah bisa menjalankan UNBK,” tuturnya. agu/wrt

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) prihatin mencermati putri warganya, yang gadis kecil bernama Putri Nur Fauzia (9 tahun) tewas mengenaskan, korban kejahatan biadab yang senantiasa mengancam anak-anak di Ibu Kota.

Adanya kejadian-kejadian seperti ini, para orang tua perlu memprioritaskan pantauan ketat. Ahok memberi-

kan solusi akan memperbanyak pembangunan ruang publik terpadu ramah terhadap usia anak. Dengan ruang publik atau taman keluarga ini, orang tua bisa lebih dekat dengan anak-anaknya, sekaligus meningkatkan pengawasa.

“Ada 60 ruang publik anak yang yang tahun ini harus selesai,” kata Ahok di Balai Kota, Minggu (4/10/2015).

Ahok menargetkan akan

terus membangun jumlah ideal ruang publik untuk tempat bermain anak Ibu Kota itu. Tahun 2016, siap dibangun 150 taman. Kemudian, tahun 2017 ditargetkan akan dibangun lagi 100 ruang publik.

“Target saya untuk taman bermain anak ada 300 ruang publik,” janji Ahok.

Diketahui, Fauzia adalah siswi kelas 2 SD yang hilang sejak jam pulang sekolah pada

Ikatan Alumni ITS (IKA ITS) gelar serahterima dokumen hasil aktifitas di Hotel Sahid, Jakarta.

www.lensaindonesia.com

20017. Dia hanya menjelaskan ruang publik yang akan dibangun nanti didesain dan dilengkapi fasilitas,termasuk kamera CCTV sehingga menjadi tempat bermain sangat nyaman, aman dan layak bagi anak-anak.

“Ada yang macam-macam langsung ketahuan, kamera CCTV bisa perbesar dan mengenali wajah,” kata Ahok. mus/yu

Anak Perusahaan Ambil Alih Operasional, KSPI-ASPEK Indonesia Dibohongi

3.000 Pekerja Kontrak PT Jasa Marga Ancam Mogok Kerja Direksi PT Jasa Marga mendirikan anak perusahaan baru. Akibatnya, sebanyak 3.000 pekerja kontrak batal diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ pada November 2015.

KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dan ASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia) menolak rencana Menteri BUMN dan mengancam akan mogok kerja. Agenda ini akan dilakukan apabila PT Jasa Marga,Tbk (Persero) jika tetap mendirikan anak perusahaan baru, yaitu PT Jasa Layanan Operasi (JLO).

ASPEK mengatakan alasan penolakan, karena ada indikasi sarat kepentingan pribadi personel manajemen PT Jasa Marga.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangannya menyebut penolakan dilakukan karena PT JLO akan mengambil alih operasional ruas tol Pondok Pinang – Kampung Rambutan – Rorotan. Karenanya, mereka merasa “dikadali” atau “dibohongi”.

“Selama ini telah dikelola dengan sangat baik oleh PT

Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ), dan memberikan keuntungan maksimal kepada PT Jasa Marga,Tbk (Persero),” jelas Mirah Sumirat, Presiden Serikat Karyawan Jalan tol Lingkar Luar Jakarta (SKJLJ).

Pendapatan PT JLJ, lanjut Mirah, selama ini sangat baik, dan mampu memberikan keuntungan kepada PT Jasa Marga,Tbk (Persero) sebesar Rp. 1,602 triliun (2012), Rp.1,336 Triliun (2013), Rp1,402 Triliun (2014). “Sehingga tidak ada urgensinya membentuk PT JLO,” tegas Mirah.

Selain itu, dia mengatakan, pertengahan 2015 lalu, Direksi PT Jasa Marga mendirikan anak perusahaan baru, PT JLO. Sahamnya 99% dimiliki PT Jasa Marga. Selanjutnya, PT Jasa Marga akan membagi pengelolaan ruas tol Pondok Pinang – Kampung Rambutan – Rorotan, menjadi dua yaitu

PT JLO akan mengelola ruas tol Pondok Pinang – Kampung Rambutan, dan PT JLJ akan mengelola ruas tol Kampung Rambutan – Rorotan.

Ditambahkannya, untuk manajemen PT JLO ditunjuk pensiunan mantan Direktur Utama PT JLJ menjadi Direktur Utama PT JLO. Lainnya, beberapa pensiunan yang ditunjuk di manajemen PT JLO. Untuk memenuhi kebutuhan pekerjanya, PT JLO mengambil dari pekerja kontrak yang ada di PT JLJ. Padahal 13 Juni 2014, ada kesepakatan antara Direktur SDM & Umum PT Jasa Marga dengan Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta. Intinya, kata Komarin, akan mengangkat seluruh pekerja kontrak di PT JLJ menjadi pekerja tetap di PT JLJ. “Namun, faktanya justru PT Jasa Marga mendirikan anak perusahaan baru, dan mengambil pekerja kontrak PT JLJ,” ungkapnya.

Ditegaskan Komarin, bahwa 3.000 pekerja kontrak seharusnya November 2015 ini diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ dan mendapatkan kesejahteraan, itu diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang

Ikatan Alumni ITS Siapkan Kongres di Jakarta IKATAN Alumni ITS (IKA ITS) gelar serahterima dokumen hasil seluruh aktifitas. Pertemuan digelar di Hotel Sahid, Jakarta pada Kamis (8/10/2015).

Wakil Ketua Umum IKA ITS, Ridwan Hisjam mengatakan, dengan serah terima hasil dokumen kerja, seiring juga telah berakhirnya masa bakti kepengurusan organisasi ikatan alumni perguruan tinggi ITS ini. “Kongres Luar Biasa IKA ITS telah dilaksanakan di Surabaya 3-4 Oktober lalu. Dan telah dihasilkan perubahan AD/ ART,” ujar Ridwan kepada Lensa Indonesia.

“Ada hal baru dalam AD/ART bahwa pimpinan IKA ITS dilakukan dengan proses one man one vote,” tambah politisi Golkar asal Jawa Timur ini.

Lebih jauh dijelaskan Ridwan, yang juga Wakil Ketua IKA ITS ini, KLB juga telah menghasilkan keputusan membentuk presidium tahun 2015.

“Dengan demikian masa bakti Ketua IKA ITS Ir. Irnanda yang juga mantan Deputi BUMN era Mustofa Abubakar dan Dahlan Iskan hari ini masa kerjanya habis, di dalam KLB diangkat 13 orang untuk bekerja membuat Kongres dan pemilihan,” paparnya.

“Kami sudah sepakat, dilaksanakan pemilihan pertengahan bulan Desember 2015 di Jakarta, dan presidium sudah mulai bekerja untuk mempersiapkan segala untuk Kongres. Kepengurusan 4 tahun sekali,” tambah Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.

Ridwan menegaskan, IKA ITS konsen pada dua isu, yakni memberikan dukungan kepada Perguruan Tinggi ITS untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan 5 perguruan tinggi untuk menjadi PTNBH. “Dan isu kedua yaitu IKA ITS memberi dukungan pada PT ITS menjadi pusat ilmu kemaritiman.

Pemerintah sekarang memiliki visi Indonesia menjadi negara bahari. ITS harus mempersiapkan dan mengkonsolidasikan dukungan tugas kemaritiman. Ini berat bagi civitas akademik, dengan dukungan IKA ITS dan dikerjakan bersama akan lebih ringan,” tutur Ridwan. yuanto

Jumat siang (2/10/2015). Dia baru ditemukan pada malam harinya, sekitar Pukul 22.30 WIB, sudah dalam keadaan tewas terbungkus dalam kardus di Kampung tengga, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Ahok tidak menyinggung apakah targetnya membangun 300 ruang publik itu dapat terealisasi jika masa kepemimpinannya berakhir tahun

berlaku di PT JLJ. Mirah menambahkan, perbedaan kesejahteraan yang diperoleh jika pekerja kontrak dimaksud menjadi pekerja tetap di PT JLJ. Antara lain, pekerja akan menerima upah setahun sebanyak 20 bulan gaji, bonus tahunan 5 bulan gaji, dan tunjangan-tunjangan lain yang tidak akan diterima pekerja jika dialihkan ke PT JLO. “Pekerja kontrak PT JLJ yang tidak bersedia dialihkan ke PT JLO, siap melakukan aksi unjuk rasa maupun mogok kerja, apabila PT Jasa Marga tetap memaksakan pengalihan pekerja tersebut,” katanya.

“PT Jasa Marga dan PT JLJ juga dinilai melakukan wanprestasi atas janji dan kesepakatan yang dibuatnya terkait pengangkatan pekerja tetap di PT JLJ.” imbuhnya.

Sementara itu, sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Djati menyatakan kesiapannya untuk mengadvokasi kasus ini. Sabda menilai bahwa pembentukan anak perusahaan PT Jasa Marga, yaitu PT JLO sarat dengan kepentingan subyektif dan tidak berdasarkan urgensi bisnis.

“Pihak kami tidak mempermasalahkan jika pembentukan anak perusahaan dimaksudkan untuk ekspansi bisnis yang sifatnya baru. Bukan untuk mengambil alih pengelolaan bisnis yang sudah berjalan dengan baik.

Tetapi, kami melihat bahwa pembentukan anak perusahaan baru ini,” tutur dia.

Karena, menurut dia, PT Jasa Marga mau lari dari tanggung jawab terkait pengangkatan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap di PT JLJ. 3000 pekerja kontrak di PT JLJ semula adalah pekerja outsourcing PT Jasa Marga.

“Pada Oktober 2013 dialihkan menjadi pekerja kontrak langsung dengan PT JLJ dan dijanjikan akan diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ,” tegas Sabda.

Ditambahkannya, kini kenyataannya Direksi PT Jasa Marga malah mengaburkan nasib pekerja kontrak dengan membentuk anak perusahaan baru PT JLO, “Sehingga pekerja kehilangan haknya untuk menjadi pekerja tetap dan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik di dange PT JLJ.” pungkasnya.

Polda Metro Jaya Sita Narkoba Senilai Rp 226 Miliar

Bajaj App di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pemprov DKI Luncurkan Bajaj App TAK cuma ojek, bajaj kini juga bisa dipesan secara online. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Rabu (7/ 10/2015) meluncurkan aplikasi Bajaj App di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sistem pemesanan bajaj tak beda jauh dengan aplikasi layanan pemesanan transportasi lainnya seperti GoJek, GrabBike atau Uber Taxi.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, peluncuran aplikasi ini merupakan pemenuhan permintaan dan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan umum. Aplikasi ini menawarkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna ja-

sa agar konsumen semakin banyak memanfaatkannya.

“Namanya kemajuan teknologi tidak bisa dihindari, masyarakat menginginkan layanan yang cepat dan mudah. Lalu masuklah ke dalam angkutan lingkungan (angling) bajaj. Jadi, ini semua kami lakukan untuk merespons semua keinginan masyarakat,” ujarnya.

Andri juga menilai, dengan adanya bajaj online, pemasukan sopir bajaj bakal bertambah. Sebab, dengan sistem online akan lebih mudah menemukan pelanggan. Adapun tarif bajaj dihitung per kilometer dan semua penghasilan diserahkan kepada pengemudi Bajaj, bukan sistem bagi hasil seperti dalam sistem aplikasi

transportasi lainnya.

“Ini sebagai bentuk untuk meningkatkan pendapatan dari masing-masing pengemudi dan pemilik bajaj itu sendiri,” tuturnya.

Peluncuran Bajaj Online ini mendapat tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, sistem online ini diharapkan mampu menghemat BBM dan mengurangi subsidi negara. “Iya bagus, tadi saya lihat (Bajaj Online) ramai-ramai. Bagus supaya mereka lebih hemat,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta.

Setidaknya, 200 bajaj berbahan bakar gas akan jadi armada Bajaj Online dan melayani warga Jakarta mulai hari sit/bbs ini.

DIT RESKOBA Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan Narkoba internasional dari GuangzouChina dengan menyita barang bukti 47 Kg sabu dan 520 ribu ineks yang bernilai total Rp 226 Miliar. Empat tersangka dari berbagai negara diamankan karena diduga anggota jaringan narkoba internasional.

Modus operandi yang dilakukan anggota jaringan narkoba internasional ini adalah dengan memasukkan sabu ke dalam dalam tas wanita. Sedangkan ineks dikemas dalam kantong plastik silver lalu disusupkan ke travel bag.

Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian didampingi Kepala BNN Komjen Budi Waseso, menyampaikan keempat tersangka anggota jaringan Narkoba internasional yang diamankan berasal dari Nigeria, Hongkong dan Indonesia. Keempatnya diciduk dari tiga lokasi berbeda.

“SS ditangkap di kawasan

pergudangan pusat bisnis Elang Laut, Pantai Indak Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. YMF ditangkap di Apartemen Ibis, Mangga Dua, Jakarta Pusat. Sedangkan AN alias EV dan TJ diciduk di sebuah tempat kos di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur,” jelasnya, Rabu (7/10/2015).

Irjen Tito Karnavian mengatakan, petugas Dit Reskoba Polda Metro Jaya saat ini masih memburu satu lagi tersangka yang berhasil lolos saat penggeledahan. “Tim masih mengejar satu orang pelaku lagi yaitu NV yang melarikan diri saat penggeledahan,” pungkasnya.

Atas perbuatannya, para anggota jaringan Narkoba internasional ini dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau denda mak andiono simal Rp 10 miliar.

Narkoba senilai Rp 226 miliar dipamerkan polisi.

JABAR SQUARE

11 Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Airin Dihadang Temuan DPT Abal-abal Li Claudia Tionghoa Kadiskamtam Arief Prasetya.

TPU di Bandung Kini Menjadi Hijau dan Asri SETELAH sukses menata sejumlah taman di Kota Bandung yang disulap menjadi taman rekreasi berbasis ruang terbuka hijau (RTH), kini Walikota Bandung Ridwan Kamil terus melakukan inovasi tempat-tempat di dalam kota menjadi asri dan bermanfaat bagi warga.

Salah satunya menjadikan pemakaman di Kota Bandung menarik dan indah. Melalui dinas pemakaman dan pertamanan Kota Bandung (Diskamtam), sejumlah titik pemakaman di Kota Bandung diubah menjadi pemakaman yang tertib, hijau dan tertata modern.

Kadis Diskamtam Kota Bandung Aroief Prasetya mengatakan, ada 13 titik tempat pemakaman umum (TPU) di Bandung, dan sudah setahun ini dilakukan pembenahan sekaligus mengubah taman yang dulu gersang kini dipenuhi rerumputan yang indah. “Program rumputisasi ini dilakukan pada semua TPU di Bandung,” kata Arief.

Ditambahkan Arief, “Dulunya tempat pemakaman di Bandung terkesan seram, namun setahun ini kami berupaya menerapkan program rumputisasi berubah menjadi TPU hijau dan asri,” imbuhnya.

Arief berharap dengan adanya rumputisasi pada lahan makam bisa dapat menjadi contoh bagi warga Bandung yang memiliki makam keluarga bisa ikut program rumputisasi makam. Dalam pemeliharan makam tersebut, pihaknya melakukan sosialisasi Perda tentang pemakaman ke warga dengan dibantu kewilayahan di tiap tiap kecamatan yang berdekatan dengan TPU. Diskamtam berharap inovasi dalam mengelola dan menata TPU di Kota Bandung mampu menjadi barometer percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. “Sekaligus mewujudkan Kota Bandung menjadi kota yang bersih dan bisa memperoleh piala Adipura,” pungkasnya. caca cariwan

Seperti sudah diprediksi para pengamat, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Tangsel berpotensi deadlock, kini menjadi kenyataan.

TIM sukses pasangan calon nomer 1 Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra (DemokratGerindra) keukeuh menolak menandatangani penetapan DPT. Begitu pun pasangan nomer 2 Arsid-Elvier (HanuraPDIP) juga menolak. Hanya tim pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie menyetujui hasil DPT yang disahkan.

Tim pasangan inkumben ini memang seolah selalu menunjukkan sikap optimistis menang, kendati pun Airin belakangan seperti “diteror” cukup gencar status suaminya yang sebagai terpidana kasus korupsi di KPK. Wajar jika Walikota tangsel Airin yang dijuluki Srikandi Banten itu optimistis. Pasalnya, sesuai kalkulasi suara partai pendukungnya –Golkar, PKB, PAN, PKS, dan Nasdem– posisi Airin di atas kertas memang unggul.

Sebaliknya, tim pasangan Ikhsan – Li Claudia sangat keras menolak. Tim pasangan calon ini seperti tak ingin menyia-nyiakan potensi Li Clau-

dia sebagai Srikandi cantik Tionghoa yang berpeluang menggeser popularitas Airin Rahmi Diany sebagai calon walikota inkumben.

Pastinya, banyak yang memprediksi Li Claudia berpotensi menyedot suara warga beretnis Tionghoa Tangsel dan suara warga yang berlatar belakang non muslim seperti kalangan Kristiani, Budha maupun Konghuchu, disamping dukungan suara warga muslim yang dikumpulkan Ikhsan Mojo (Demokrat).

Penolakan tim pasangan Ikhsan-Li Claudia itu berlangsung saat KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kota Tengsel menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Jumat (2/10/15) di sebuah rumah makan Tangsel.

Rapat pleno dihadiri Ketua KPUD Tangsel M Subhan, Ketua KPU Banten Agus Supatmo, Ketua Bawaslu Banten Eka, Ketua Panwasda Tangsel Taufik, Kapolres Tangsel AKBP Ayip Supardan, Dandim Tangerang, PPK se Tangsel,

Srikandi Banten Airin Vs Srikandi Tionghoa Li Claudia.

dan pemantau pemilu Pijar Keadilan serta pemantau JPPR. Rapat sempat molor satu jam dari jadwal. Baru Pukul 15.00 WIB dibuka komisioner KPUD Tangsel. Saat dibuka langsung diwarnai interupsi ketua tim sukses pasangan calon nomor urut 2 Arsid – Elvier yang diusung PDIP dan PBB. Drajat Sumarsono, Ketua Tim Sukses nomor urut 2 meminta rapat pleno penetapan DPT dihentikan sementara.

Alasannya, Fraksi PDIP DPRD Tangsel melayangkan surat kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk meminta kedua lembaga tertinggi penyelenggara Pemilu di Indonesia menghentikan sementara tahapan Pilkada di Tangsel.

Pertibangannya, karena timnya menemukan data dan

Direktur Jenderal Perbedayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos RI, Andi Hanindito (paling kanan) saat mengunjungi Ridwan Kamil di Bandung Command Center.

BNPB Banten Bahas Antisipasi Bahaya Proyek Nuklir BADAN Penanggulangan Nasional Pencegahan Bencana ( BNPB ) Propinsi Banten, menggelar seminar “Pengurangan Resiko Bencana Bahaya Nuklir dan Pengaruhnya”, di kawasan Puspitek, Serpong, Tangsel, Rabu (7/10/2015).

Ketua BNPB Propinsi Banten Komari, menyatakan bahwa teknologi nuklir ini diadakan karena nuklir memiliki potensi resiko bencana yang sangat besar bagi kehidupan manusia. “Salah satunya, bencana resiko gagal teknologi yang disebabkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang salah menangani dan mengendalikan teknologi nuklir,” kata Komari saat membuka seminar dalam rangka HUT BNPB. Teknologi nuklir, diakui Komari, memiliki potensi bencana yang sangat besar, apabila salah dalam managemen SDM-ya, maka BNPB Propinsi Banten memandang perlu permasalahan pemanfaatan teknologi Nuklir harus didiskusikan dan disosialisasaikan kepada masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Banten. “Agar masyarakat dapat memahami, mengerti dan tahu manfaat dan resiko yang bisa timbul dari pemanfaatan teknologi Nuklir dengan benar, transfaran, ilmiah dan obyektif,” kata Komari.

Pembicara dan narasumber tunggal membahas Nuklir itu adalah Heru Umbara selaku Kepala Pusat Informatika Kawasan Strategis Nuklir Serpong, Tangerang Selatan. Menurut Heru, bahwa Nuklir itu “sangat aman” apabila dikelola dengan manajemen yang baik sesuai Standart Operation Prosedure (SOP) yang dikeluarkan badan energi Nuklir dunia IAEA. “Saya sudah 30 tahun menangani proyek riset teknologi Nuklir di BATAN Puspitek, Serpong ini, dan Alhamdulillah hingga saat ini saya dan keluarga baik-baik saja. Juga Alhamdulllah bebas dari resiko terkena bahan radioaktif yang ditakutkan masyarakat awam,” tandas Heru, meyakinkan peserta seminar. hafidz_mabrur

Ridwan Kamil Diusulkan Terima Satya Lencana Kebaktian Sosial USULAN Karang Taruna Bandung dan Jawa Barat agar Walikota Bandung Ridwan Kamil mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial, mendapat respon positif dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Respon itu ditindaklanjuti oleh kedatangan Direktur Jenderal Perbedayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos RI, Andi Hanindito yang mengunjungi Ridwan Kamil di Bandung Command Center, Rabu (7/10/2015).

Andi mengatakan Ridwan Kamil secara khusus telah membangun tingkat kehidupan yang lebih harmonis dan membuat konsep yang lebih terukur. Seperti masalah sampah sudah terkontrol dan menata kehidupan relasi sosial dengan membangun taman-ta-

man. “Dari hasil itu terbangun relasi sosial Kota Bandung yang membangun intergrasi sosial di masyarakat,” jelasnya.

Andi menuturkan, indikator atas penialaian itu sangat komperhensif. Salah satunya adalah seberapa besar manfaat yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dalam melakukan kegiatan masyarakat dalam bentuk program. “Itu sudah kami lihat dilapangan secara langsung dan sekarang pembuktiannya secara komperhensif,” imbuhnya.

Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, peenilaian untuk penghargaan tersebut dilihat dari indeks kemasyarakatan seperti seberapa banyak warga Bandung sering gotong royong dan berinteraksi. Penilaian lainnya pada PIPPK yang memberi angga-

ran kepada unsur-unsur sosial di Bandung.

“Total-total ada satu trilliun selama lima tahun untuk penguatan indeks kemasyarakatan,” ujarnya.

Ridwan Kamil menambahkan, meningkatnya nillai-nilai sosial karena ruang-ruang publik, tak lupa juga jadi sorotan.

Karena hal tersebut berujung pada peningkatan indeks kebahagian. Program-program itu, kata ddia, bermuara pada warga Bandung lebih adil dan toleran.

Namun demikian, ia mengaku tidak pernah meminta untuk diberi penghargaan. Karena hal itu sudah menjadi kewajibannya untuk bekerja.

“Kalau ada penghargaan itu Alhamdulillah. Berarti ada upaya dari kami yang di apresiasi,” ungkapnya. arie

membawa bukti-bukti otentik lebih dari 91.951 daftar pemilih sementara Pilkada Tangsel yang masih diragukan keabsahannya sebagai warga Tangsel alias “warga abal-abal”.

Itu sudah dikroscek NIK KTP dan NKK Kartu Keluarganya dan melihat dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mencapai 913.437 orang, maka deviasi/major ( selisih ) jumlah pemilih mencapai 10 persen. “Dan itu sangat tidak dapat kami terima,” tandas Drajat Sumarsono.

Ketua KPU Banten Agus Supatno dan Ketua Bawalu banten merespon keinginan Drajat, mereka sudah berupaya memberikan penjelasan, bahwa baik KPU Banten maupun Bawaslu, tidak menerima instruksi apapun dari pusat (

KPU RI dan Bawaslu RI, red ), terkait penundaan.

“Kami hanya diminta untuk terus mengawal tahapan Pilkada di Provinsi Banten dengan baik dan benar serta sesuai jadwal,” kata Agus Supatmo.

Malahan, Agus memberi pemahaman tentang konsekuensi jika sampai tahapan Pilkada Tangsel dihentikan sementara. Yakni akan menghambat proses lelang surat suara. Serta konsekwensi hukum jika persoalan keberatan dari pasangan calon nomor urut 2 semata-mata hanya ingin “ menggagalkan “ proses tahapan Pilkada.

Selanjutnya, Ketua Panwasda Tangsel, Taupik memberikan usulan agar bukti-bukti data yang dibawa tim sukses nomor urut 2 dicek keakuratannya bersama-sama. Caranya, dengan mengambil sample data yang diberikan dalam rapat Pleno KPU, untuk selanjutnya dikroscek secara menyeluruh pada lain waktu dan tempat.

Usulan Ketua Panwasda Tangsel, diterima semua pihak termasuk tim sukses nomor urut 2. Dan ternyata hasil pencocokkan data yang ditemukan tim pasangan nomor urut 2 terkait selisih jumlah pemilih “abal-abal” 10 persen itu, valid dan akurat. hafidz_mahbrur

LBH dan KPU Tangsel Gelar Sosialisasi Pilkada MENJELANG di adakan pencalonan pilkada kota tangerang selatan 2015, mereka akan melahirkan sosok pemimpin yang bersih tentu perlu adanya prosesi dalam Pilkada yang bersih tanpa mencederai makna demokrasi.

Hal ini yang juga dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Tangerang Selatan (LBH Tangsel) yang berkerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel yaitu menggelar sosialisasi dan edukasi publik kepada masyarakat Tangsel di Rumah Makan Kampoeng Anggrek, Serpong, Kamis (08/10/2015).

Dalam kesempatan itu, hadir beberapa narasumber dari KPU Tangsel (Badrusalam), Koordinator TRUTH (Suhendar, SH, MH), dan Pengamat Politik Tangsel (Abdul Hakim, MA).

Badrusalam mengatakan, dengan ditetapkannya aturan Pilkada saat ini menandakan adanya keseimbangan dalam prosesi Pilkada.

“Sebenarnya dengan adanya aturan ini sudah menandakan bagaimana peserta Pilkada (para kandidat) sudah dibatasi dalam melakukan prosesi Pilkada. Seperti halnya, anggaran kampanye saat ini dibebani oleh APBN/APBD jadi tidak ada kelebihan yang diuntungkan oleh masing-masing Pilkada,”

katanya.

Sementara, Suhendar mengatakan, salahsatu cara menciptakan prosesi Pilkada bersih agar terlahirnya pemimpin yang bersih adalah setiap penyelenggara maupun peserta Pilkada haruslah mengikuti asas transparansi. Bila hal ini diabaikan maka sangat sulit untuk menciptakan pemimpin bersih.

Selain itu, Abdul Hakim, Pengamat Politik Tangsel menambahkan, dirinya lebih menyoroti terkait pemimpin yang bersih namun juga pemimpin yang memiliki tauladan. Pasalnya, masyarakat saat ini membutuhkan dan merindukan ketauladanan dari seorang pemimpin.

Hal ini menurutnya berdasarkan dari beberapa pemimpin yang didambakan dikagumi di salah satu daerah seperti Walikota Bandung dan Walikota Surabaya.

“Masyarakat sekarang sebenarnya rindu pemimpin seperti Ridwan Kamil, Risma, dan Ahok. Kenapa? Kita lihat dan bisa rasakan pengaruhnya dalam memimpin bisa dirindukan selain masyarakat yang dipemimpinnya,” ungkapnya.

Hal itulah yang menjadi ukuran masyarakat untuk pemimpin yang akan datang, tutup Abdul Hakim kepada rekan media. hafidz mabrur

Proyek Miliaran Bendung Cijangkelok Tidak Sesuai Spek PEMBANGUNAN bendungan pada Pengelolaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Cijangkelok (paket 1 rehabilitasi) Bendung Cibogo/Cijangkelok, yang berlokasi di Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, diduga sarat dengan permainan kotor.

Proyek tersebut diketahui bersumber dari dana APBD 2015 sebesar Rp 7.939. 763.

000. dan sebagai kotraktor pelaksana adalah PT. Serena Abadi, yang berkantor di Jalan Galunggung Kota Bandung.

Sebagaimana informasi dan hasil investigasi di lapangan diketahui bahwa dalam pelaksanaan, terdapat beberapa dugaan penyimpangan dalam spek teknik pekerjaan.

Seperti masalah komposisi campuran adukan diduga tidak sebanding, seperti pada

PCC (1) Semen - Pasir (8-10).

Sedangkan menurut informasi seharusnya perbandingan semen dan pasir adalah 1 (satu) berbanding 3-4, sebagaimana daalam RAB. Kemudian untuk spesifikasi pasir yang digunakan diketahui menggunakan pasir Atrazs (pasir merah-red) yang didapat dari lokasi setempat, bahkan pasir tersebut bercampur lumpur. Sehingga dipastikan kekuatan pada pemasangan batupun tidak bertahan lama.

Melihat kondisi ini terkesan adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pengerjaan kegiatan tersebut, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pihak pengawas lapangan diduga sengaja tidak memperhatikan masalah kualitas serta

Proyek Bendung Cijangkelok.

kuantitas pekerjaan.

Sementara itu sumber Lensa Indonesia mempertanyakan sejauh mana peran pihak konsultan, mulai dari perencanaan tehnik sampai

pengawas pada kegiatan tersebut. Karena dalam pekerjaan konstruksi seperti pada kegiatan tersebut diatas tentu sudah dianggarkan untuk pihak konsultan.

Tidak hanya itu, dalam proyek tersebut diduga terjadi pengurangan volume kedalaman pondasi. Itu artinya mengurangi kekuatan bendungan. Kemudian pengerjaan

siaran (pasangan batu) diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. “Seharusnya bidang sambungan diantara batu muka harus dikorek atau dibersihkan

dengan kedalaman kurang lebih 2 cm,” kata sumber.

Saat Lensa Indonesia konfirmasi secara tertulis kepada pihak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jabar, hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak PSDA Jabar.

Namun beberapa waktu lalu, Rudi, direksi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) C i m a n u k- C i s a n g ga r u n g , yang berkantor di Cirebon mengatakan bahwa penjelasan seputar pelaksanaan proyek bisa dilihat langsung ke lokasi kegiatan proyek di Kabupaten Kuningan.

“Agar lebih jelas kami tunggu kedatangan wartawan yang mempertanyakan tentang pelaksanaan proyek tersebut, biar kita sama-sama ke lokasi proyek,” ucap Rudi. ronny www.lensaindonesia.com

12

JATIM SQUARE

Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Pengangguran di Nganjuk Capai 30.208 Jiwa DATA Ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nganjuk, melalui sensus dan survei (Sakernas) Survei Angkatan Kerja Nasional, digambarkan dalam keadaan umum, ketenagakerjaan antar periode pencacahan di tiap Kecamatan.

Sehingga kegiatan pengumpulan data ketenakerjaan di Kabupaten Nganjuk, menurut BPS Nganjuk, menunjukkan pada Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tahun 2014 – 22.422 jiwa menjadi 95,15%, sampai tahun 2015 - 30,208 jiwa menjadi 95,24%.

“Jadi melihat dari tahun 2014 sampai tahu 2015, selama lima tahun bertambah 8786 jiwa, sehingga kesempatan kerja yang ada sekarang ini terbatas dan kebutuhan pencari kerja kian bertambah,” ungkap Bambang Sukoco, Kasi statistik sosial, BPS Nganjuk pada wartawan Kamis (8/10).

Sakernas tahunan maupun triwulan dirancang untuk penyajian data sampai dengan Propinsi Jatim,sedangkan sakernas triwulan dalam periode 2014 sampai 2015 dirancang untuk penyajian indikator ketenakerjaan tingkat nasional.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenakerjaan, baik variasi, kontinyuitas dan kemutakhiran data, secara umum tujuan pengumpulan data adalah untuk menyediakan data pokok ketenakerjan yang berkesinambungan. “Jadi angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran,sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang tidak mempunyai atau melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau pensiunan,” ujarnya.

Menurut Bambang, pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan. sri

Gawat, Pelayanan RSUD Gambiran Terancam Mandek BELUM disahkanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Kediri 2015 membuat beberapa Satuan Kerja (Satker) yang di lingkungan Pemkot Kediri kalang kabut akibat sejumlah program terancam mandek tanpa anggaran.

Salah satu yang dikhawatirkan adalah terganggunya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran.

Terkait masalah ini, Komisi C DPRD Kota Kediri mencoba menyikapi polemik yang terjadi. Dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan pimpinan RSUD Gambiran di gedung dewan kemarin, muncul wacana Komisi C akan menerbitkan legal opinion (sepakatan bersama) untuk mencukupi kebutuhan operasional RSUD gambiran jika PAK tidak juga disahkan.

Sekretaris komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan, mengatakan legal opinion tersebut merupakan alternatif bila mana P-APBD 2015 ini tidak bisa disahkan. “Jika memang tidak ada PAK (P-APBD) legal opinion salah satu alternatifnya. Tetapi hal itu harus diprakarsai walikota, kejaksaan dan kepolisian serta mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD,” kata Ayub, Kamis (08/10/2015).

Legal opinion, kata Ayub, dilakukan, karena tanpa ada anggaran, RSUD bisa berhenti pelayananannya.

Sebab, sebagai rumah sakit, RSUD Gambiran tidak boleh berhenti pelayanannya. “Pelayanan harus tetap berjalan. Apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Maria Karangora tetap bersikukuh menunggu PAK disahkan. Sebab, meskipun menerbitkan legal opinion, tetap membutuhkan waktu yang lama antara 1 sampai 2 bulan.

“Penerbitan legal opinion tidaklah mudah, prosesnya juga panjang. Semisal, jika sekarang semua sepakat menerbitkan legal opinion, paling cepat awal Desmeber baru bisa dicairkan,” ungkapnya.

Terpisah, direktur RSUD gambiran dr. Fauzan Adima mengatakan, tanpa PAK, untuk pelayanan rawat jalan di RSUD Gambiran masih bisa sampai awal tahun.

Akan tetapi untuk rawat inap, kemungkinan beberapa hari kedepan sudah berhenti. andik kartika

Buntut Tewasnya Aktivis Lingkungan Salim Kancil di Lumajang

DPRD Jatim Bentuk Pansus Bongkar Mafia Tambang Pembentukan Pansus Tambang untuk mengkaji ulang perijinan pertambangan pasir yang telah disalahgunakan banyak pihak.

PIMPINAN DPRD Jawa Timur sepakat membentuk panita khusus (Pansus) Tambang untuk mengusut maraknya kasus pertambangan pasir ilegal yang telah menewaskan aktivis lingkungan Salim Kancil di Kabupaten Lumajang.

Ditargetkan Pansus Tambang DPRD Jatim ini akan resmi dibentuk dan mulai bekerja pada 15 Oktober mendatang.

Sedangkan untuk anggota Pansus, akan diisi sejumlah nama anggota DPRD Jatim dari setiap fraksi.

“Saya kira semua di dewan ini sudah menyetujuinya, ting-

gal usulan Pansus itu diformalkan saja di paripurna,” ungkap Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar kepada Lensa Indonesia, Jumat (9/10/2015).

Achmad Iskandar menilai, pembentukan Pansus Tambang ini sangat diperlukan untuk mengkaji ulang perijinan pertambangan pasir yang telah disalahgunakan banyak pihak tak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Harus dikaji ulang agar tak ada lagi mafia tambang yang menyebabkan rakyat sengsara akibat kegiatan pertam-

bangan tak berijin itu,” tegas Iskandar.

Bahkan, persoalan tambang nantinya juga akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait mineral dan logam di Jatim. Selain merusak lingkungan, para mafia tambang ilegal ini turut menyumbang kerugian keuangan negara, khususnya dari pajak dan retribusi.

“Ada baiknya memang munculnya kasus Lumajang ini. Dengan begitu, pemerintah bakal bisa menata ulang seluruh potensi tambang di Jawa Timur,” kata politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, DPRD Jatim ikut mendorong agar Pansus Tambang nantinya memanggil sebanyak 38 kepala daerah se-Jawa Timur untuk ikut menata persoalan dan potensi tambang di daerah masing-masing.

Terkait dengan nama anggota dewan dari fraksinya, Achmad Iskandar mengaku belum diputuskan siapa nama anggotanya yang bakal masuk dalam Pansus Tambang itu.

Tapi secepatnya pihaknya akan kirim dua nama sebagai anggota Pansus pertambangan.

Diketahui, hingga saat ini fraksi-fraksi di DPRD Jatim sudah mulai menyusun nama-nama calon anggota Pansus. Dari 9 fraksi, baru dua fraksi yang menetapkan nama calon ke pimpinan dewan.

Untuk Fraksi Golkar mengusulkan nama Sahat Tua Simanjuntak dan Hasan Irsyad.

Dari Fraksi PKB mengusulkan nama Thoriqul Haq dan Miftahul Ulum.

Usulan pembentukan Pansus Tambang oleh DPRD Jatim ini menanggapi adanya tragedi penganiayaan yang

Dispertan Madiun Bangun Irigasi dan 26 Titik Jalan Rabat Beton BANTUAN yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan infrastruktur khususnya di bidang pertanian di Kabupaten Madiun sudah terlaksanakan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madiun Najib saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/10/2015).

Najib mengatakan, dana bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan irigasi di areal persawahan serta untuk membuat jalan rabat beton di sekitar persawahan. “Alhamdulillah dana bantuan Provinsi Jawa Timur telah diterima dan direalisasikan,” ujarnya pada Lensa Indonesia.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan bantuan dari pemerintah provinsi tersebut telah dilaksanakan dan manfaatnya menjadi jalan usaha tani atau rabat beton sepanjang 18.278 m. Sedangan untuk jaringan irigasi mencapai 7.922 m pembangunan infrastruktur berupa jalan usaha tani di 26 titik lokasi. Jaringan irigasi ini mencapai 25 lokasi kelompok tani atau penerima manfaat.

Diakui Najib, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur di bidang pertanian Kabupaten Madiun cukup besar.

Namun begitu, dirinya sangat berterimakasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur pertanian.

“Semoga tiap tahunnya dana bantuan baik dari Pemerintah Jawa Timur maupun Kabupaten terus meningkat. Idealnya anggaran sesuai kebutuhan, tapi itu

Kadispertan Kabupaten Madiun Najib melihat jaringan irigasi yang dibangun dengan dana banprov.

juga disesuaikan dengan perencanaan,” katanya.

Sedangkan target di tahun 2016, lanjut Najib, pihaknya sudah menyiapkan perencanaan.

Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten ataupun propinsi Jawa Timur akan terus menggulirkan program banprov, sehingga di wilayah bisa terbantu dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami akan berusaha meraih setiap peluang yang ada demi kepentingan pembangunan infrastrukur pertanian khusus-

nya kanupaten Madiun, dan bantuan dari manapun akan kami laksanakan sepanjang bermanfaat bagi kepentingan umum dan kebutuhan serta tidak membebani,” jelas Najib.

Dengan adanya bantuan dari pemerintah kepada kelompok tani diharapkan agar semua bantuan yang terealisasi dapat dimanfaatkan dan dipelihara sebaik baiknya dalam rangka menunggu program pemerintah untuk menuju swasembada pangan secara nasional. dhimaz_adi

dilakukan sejumlah oknum mafia tambang terhadap aktivis Salim Kancil dan Tosan di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Dalam kasus ini mengakibatkan korban tewas Salim Kancil, sedangkan Tosan mengalami luka berat dan hingga sekarang dirawat di RS Saiful Anwar Malang.

Di sisi lain, pengelolaan pertambangan pasir yang menjadi rebutan semua kalangan di Lumajang tersebut rata-rata dikuasai mafia yang melakukan praktik ilegal.

Dengan kenyataan itu, PAD Kabupaten Lumajang yang masuk per tahun hanya sekitar Rp 4 miliar. Angka ini jauh dari kenyataan lapangan dimana pendapatan pasir di satu desa di Lumajang bisa mencapai Rp 3,5 miliar per bulan. sarifa

Warga Protes Pembangunan Underpass Tol JombangMojokerto RATUSAN warga menggelar aksi ujuk rasa memprotes pembangunan underpass di jalan tol seksi II Jombang - Mojokerto. Warga dari Desa Kedunglosari dan Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tersebut mengaku keberatan dengan jembatan underpass, Jum’at (09/10/2015).

Aksi unjuk rasa memprotes pembagunan underpass di jalan tol seksi II Jombang - Mojokerto, yang menghubungkan dua desa tersebut. Masyarakat menilai pembangunan underpass teraebut tidak sesuai dengan keinginan warga dan dinilai membahayakan.

Menurut warga Desa Kedung Losari, Wanti (35) mengaku sangat keberatan dengan adanya jalan underpass tersebut. Banyak warga yang kesusahan untuk melewati jembatan tersebut. Apalagi dilihat dari lebar dan kemiringan bangunan sudah tidak sesuai, dan hanya bisa dilalui satu kendaraan saja.

“Bahkan di jalan menuju underpas yersebut sering terjadi kecelakaan, kami meminta agar pembangunan jalan underpass tersebut di perbaiki kembali. Sebelum ada tindakan dan penandatangan kesepakatan dengan pihak terkait, kami tetap bertahan disini.” ujarnya, usai unjukrasa di jalan Tol Mojokerto - Jombang.

“Masyarakat berharap agar pembangunan underpass tersebut diperbaiki serta diperlebar agar mampu dilintasi truck dan mobil serta ditambah agar lebih landai untuk dilewati dan bersimpangan, serta diperpajang titik kemiringan menuju underpass tersebut. Agar titik kemiringan tidak terlalu curam, dan jalur tanah diperkeras sepanjang 221 meter ke utara,” bebernya.

Sementara itu, dari pertemuan antara pihak warga, dan pimpinan desa, juga camat, serta pihak pengembang. Masih melakukan perundingan terkait tuntutan warga tersebut. Aksi warga dari dua desa tersebut berlangsung secara damai dengan membentangkan poster tuntutan. Massa mengancam jika tuntutan tidak dipenuhi akan membawa lebih besar lagi. obi

Pemkab Jombang Raih Opini WTP dari Kementerian Keuangan RI PEMERINTAH Republik Indonesia (RI) melalui Kementrian Keuangan (Menkeu) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, atas keberhasilannya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2014, Kamis (08/10/2015).

Pencapaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, Kabupaten Jombang mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menerima langsung penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro di Gedung Dhanapala Kementerian Keua-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

ngan RI Jakarta, pada Jumat (2/ 10/2015) lalu.

Pemberian penghargaan dilakukan bersamaan dengan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015.

Penghargaan yang diterima ini, merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya Kabupaten Jombang juga mendapatkan penghargaan yang sama untuk LKPD Tahun 2013.

Bupati Jombang, Drs Ec Nyono Suharli Wihandoko mengatakan, keberhasilan atas capaian opini WTP ini adalah hasil kerja keras dan keseriusan dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif.

Tanpa adanya kerjasama yang baik

dari berbagai pihak, tak mungkin penghargaan ini bisa diraih.

Atas penghargaan ini, Pemkab Jombang, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada jajaran pimpinan DPRD Jombang, segenap Forpimda Kabupaten Jombang, serta jajaran SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah mempersiapkan Laporan Anggaran 2014 dengan tepat dan sesuai jadwal.

“Terima kasih juga kami ucapkan kepada masyarakat Kabupaten Jombang atas dukungannya terhadap program dan visi misi pemerintah daerah. Atas keberhasilan ini, diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur

pemerintah untuk bekerja lebih baik, transparan dan akuntabel,” kata Bupati Jombang.

Acara Rakernas Akutansi 2015 ini dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution. Serta diikuti seluruh unsur kementerian dalam Kabinet Kerja, Pemprov, Pemkot dan Pemkab se - Indonesia. Dengan rincian 62 lembaga Kementerian, 26 Pemprov, 50 Pemkot, dan 150 Pemkab yang mendapat penghargaan opini WTP.obi/adv

Bupati Jombang Drs Ec Nyono Suharli terima penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan RI.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Danu, Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM SQUARE

13 Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Bupati Malang Janji Permudah Akses Menuju Destinasi Wisata BUPATI Malang, H Rendra Kresna berjanji akan mempermudah akses menuju kawasan wisata.

Janji tersebut diungkapkan di depan seler dan buyer yang mengadiri pembukaan Jatim Travel Mart V di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Selasa (06/10/2015).

“Kita dari pemerintah Kabupaten Malang memang harus terus meningkatkan infrastruktur jalan yang menuju kawasan obyek wisata. Sehingga, akses menuju destinasi wisata itu mudah,” katanya.

Dijelaskan Rendra, bahwa destinasi wisata di wilayah Kabupaten M sangat beragam. Mulai dari wisata alam, budaya hingga wisata buatan.

Meski begitu, diakui dia bila yang paling banyak diminati wisatawan adalah wisata hasil ciptaan Allah SWT. Menurut dia, wisata alam sebagai ciptaan Tuhan itu tidak ada bandingannya.

“Kalau berwisata ke obyek wisata di wilayah Kabupaten Malang ini ibaratnya bersandar pada gunung saat memandang laut. Jadi benar-benar indah,” kata dia.

Kendati demikian, terang dia, destinasi wisataý di wilayah kabupaten terluas setelah Banyuwangi di Pulau Jawa ini juga punya wisata religi. Dia sebutkan seperti obyek wisata Masjid Tiban di Turen.

Untuk itu, kata dia, destinasi wisata religi ini bisa dikembangkan. “Jika perlu penganutý enam agama di Indonesia bisa berwisata ke obyek-obyek wisata religi itu,” kata dia.

Makanya, dia berharap pelaku wisata bisa menciptakan destinasi wisata yang bisa dikunjungi para penganut enam agama di Indonesia. Sehingga, wisata religi itu bisa berkembang dengan baik seperti destinasi wisata alam. aji_dewa_roisky

SMAN 1 Cangkringan Kelola DAK Secara Transparan PROGRAM Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah. Peruntukannya tidak lain untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas di masa depan.

Kepala Sekolah SMAN 1 Cangkringan, Nganjuk DR Rita Amalisa di ruang kerjanya Kamis (8/10) mengatakan, pihaknya menggunakan dana DAK untuk agi perbaikan dan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

“Semoga bisa memberi kemudahan bagi para siswa untuk menyerap proses belajar mengajar dan peningkatan daya serap pendidikan dari siswa,” urainya.

Lanjut Rita, pentingnya pemanfaatan DAK, maka hendaknya benar-benar direncanakan serta terealisasi sebagaimana rencana strategis serta menimbang berbagai prioritas yang harus diutamakan.

“Dalam mengoptimalkan hasil pemanfaatan dana tersebut, di SMAN 1 Nganjuk dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dari para penanggungjawab serta panitia penyelenggara kegiatan DAK di sekolah sebagaimana ditetapkan dalam perpres,” ungkap Rita.

Rita menambahkan, para penanggungjawab, panitia penyelenggara DAK harus mampu membuat laporan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan dan perundang-undangan. “Belajar dari penyelenggara DAK Tahun 2014, saya nilai belum optimal,” imbuhnya.

Penyerapan dana APBN khususnya dana DAK, menurut Rita, dapat tercapai sesuai dengan rencana sehingga realisasi dan laporan kinerja bisa sesuai juga dengan target kinerja yang sudah ditentukan oleh masing-masing sekolah. Pelaksanaan program ini juga akan menjadi penilaian bagi pemerintah daerah.

“Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu sekaligus sebagai upaya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan,” pungkasnya. nyoman

Kontraktor Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Diduga Bermasalah Dari 20 peserta lelang melalui e-proc LPSE Kota Madiun, hanya PT AJP yang berani menawar. Diduga proses lelang sarat dengan permainan. Terbukti saat pembangunan berlangsung, proyek puluhan miliar tersebut hanya dikerjakan 25 orang saja.

BERIKUT NAMA NAMA PESERTA LELANG PEKERJAAN GEDUNG DPRD KOTA MADIUN: 1. PT Cipta karsa Bumi 2. PT Nugraha Dharma Tatalaksana 3. PT Sasmito 4. CV.Mitra Taruna 5. PT Wiratama Graha Raharjo 6. PT Adhi Karya 7. CV Khofi larasati

SEJUMLAH pihak menilai pembangunan gedung DPRD Kota Madiun di Jalan Taman Praja yang masih belum tuntas, dianggap wajar. Lantaran, kontraktor pelaksana pemenang proyek merupakan perusahaan bermasalah yang pernah berusuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pekerjaan peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Lombok Utara, tahun 2012 silam.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Budi Santoso. Selain bermasalah dengan KPPU, diduga proses pelelangan pekerjaan pembangunan gedung dewan tersebut juga janggal. Pasalnya dari 20 peserta lelang melalui e-proc LPSE Kota Madiun yang berani menawar hanya PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP).

“Yang makin aneh, dalam 20 daftar rekanan yang ikut ada nama besar seperti Adhi Karya, Brantas dan sebagainya. Masak cuma AJP yang berani menawar. Jangan-jangan ada pengondisian,” ujar Budi Santoso pada Lensa Indonesia, Kamis (8/10/2015).

Selain itu lanjut Budi, dari data e-proc selisih nilai antara

harga perkiraan sementara (HPS) dengan nilai kontrak PT AJP sekitar 7,8 persen yang artinya nilai efisiensi negara sangat rendah. Padahal menurut Budi jika persaingan sehat betul nilai selisih tersebut biasanya di atas 10 persen.

“Selain bermasalah dengan KPPU, nilai kontrak PT AJP dengan harga perkiraan sementara cuman 7,8 persen itu artinya nilai efisiensi negara rendah dan kalau itu persaingan sehat selisih itu rata rata di atas 10 persen,” pungkas Budi.

Sementara di lokasi pembangunan, Komisi III DPRD Kota Madiun melakukan sidak ke lokasi proyek pembangunan gedung dewan yang ada di Jalan Taman Praja, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Anggota dewan kaget setelah melihat pembangunannya tak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Menurut anggota dewan, proyek senilai Rp29.300.800.

000,- itu hanya dikerjakan oleh 25 orang pekerja saja. Padahal, proyek yang digarap PT AJP dengan Konsultan MK Parigraha harus diselesaikan Desember 2015 ini.

Ketua DPRD Kota Madiun, Istono pun geram bukan main dengan laporan pembangunan

8. CV Nusa Bunga

proyek yang baru mencapai 30 persen saja. “Kami harap bisa segera dikejar sebelum mendekati musim hujan. Saya juga heran, proyek milyaran pekerjanya kok hanya 25 orang. Ini bukan proyek mainan,” jelas Istono dengan nada geram pada Lensa Indonesia.

Istono juga menambahkan, dewan dan pemerintah sudah satu hati untuk bertekad menyelesaikan pembangunan gedung DPR tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan memanggil pelaksana proyek, konsultan serta pengguna anggaran untuk dimintai saat rapat dengar pendapat nanti.

“Jika memang main main dalam mengerjakan proyek ini terpaksa kita bisa hentikan kontraknya sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Istono.

Secara terpisah, project Manager PT AJP, Aditya Ardian mengatakan, keterlambatan pabrik dalam mengirimkan bahan bangunan yang dipesan jadi salah satu kendala. Namun, ia mengakui kekurangan pekerja lan-

Buruh Pabrik se Jombang Tuntut Kenaikan Upah RATUSAN buruh FPR (Front Perjuangan Rakyat) yang tergabung dari beberapa perusahaan di Kabupaten Jombang menggelar aksi unjuk rasa. Para buruh menuntut kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten) 2016 sebesar Rp 2,7 juta. Sebelumnya, UMK 2015 di Jombang sebesar Rp 1,725 juta, Kamis (08/10/2015).

Sebelum melakukan orasi di depan gedung Pemerintah Kabupaten Jombang, ratusan buruh ini memulai aksi lonchmarch dari perempatan jalan Wahid Hasyim. Sepanjang perjalanan mereka meneriakkan persatuan buruh sebagai bentuk perlawanan terhadap upah murah. Selain itu mereka juga membentangkan spanduk dan poster tuntutan.

“Kami meminta agar pemerintah kabupaten Jombang berpihak terhadap buruh. Dengan menaikkan UMK 2016 sebesar Rp 2,7 juta. Hal ini dikarenakan UMK Jombang

10.CV Ariston Group 11.CV Tri Tunggal

taran banyak yang kelelahan.

“Keterlambatan ini murni karena pesanan dari pabrik belum dikirim, seperti besi ukuran 16×13 baru dikirim dua minggu lagi. Kalau untuk pekerja memang kita kekurangan pekerja mas ditambah sabtu kemarin habis opnam dan banyak pekerja yang belum kembali ke proyek,” jelas Aditya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Madiun membangun gedung DPRD baru di jalan Taman Praja sebagai pengganti gedung DPRD lama yang berada di jalan perintis. Anggaran pembangunan tersebut dimasukkan dalam APBD 2015.

Kata istono, pembangunan gedung baru tersebut merupakan suatu kebutuhan, bukan keinginan. Selain itu, lanjut dia, alasan perlunya pembangunan tersebut karena ruang yang ada di gedung DPRD yang ada saat ini terbatas dan sangat minim.

Untuk diketahui, pembangunan gedung baru itu sudah bergulir sejak tiga tahun lalu. Na-

12.PT Tangga Batu Jaya Abadi 13.PT Sarana Utama Sakti 14.CV Lubuk Lara 15.PT Linggarjati Perkasa 16.PT Patra Jasa Konsultan 17.PT Jatisono Multi Konstruksi 18.PT Aneka Jasa Pembangunan 19.Brantas Abipraya (persero) 20.PT Pulau Bintan Bestari.

mun pembangunan batal karena terganjal oleh pro dan kontra para anggota dewan.

Saat ini, Istono berani memastikan pembangunan gedung baru tersebut. Sebab para anggota dewan periode 2014-2019 ini telah bersepakat.

“Memang pembangunan gedung baru sudah tiga tahun yang lalu. Tapi dulu kan masih pro dan kontra. Namun saat sekarang para incumben sudah memberikan gambaran pada dewan baru, dan Ya bisa dikatakan semua fraksi sepakat menerima karena ini memang suatu kebutuhan,” jelasnya. dhimaz_adi

Warga Kediri Temukan Mayat Bersujud dan Penuh Luka

Buruh pabrik se Jombang menuntut kenaikan upah.

2015 sebesar Rp 1,725 juta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL),” kata Heruzandy, koordinator aksi FPR. Ia menjelaskan, jika tuntutan UMK sebesar Rp 2,7 juta tersebut cukup realistis. Karena kita sudah melakukan survei harga di sejumlah pasar yang ada di Jombang. Maka dari itu seharusnya Pemkab Jombang memihak kepada buruh dan bisa memenuhi

9. PT Gunung Makmur

Ketua Forum Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Budi Santoso menunjukkan kejanggalan dalam proses lelang pembangunan gedung DPRD Kota Madiun.

tuntutan ini.

Para buruh akan bersatu dengan massa aksi yang lebih besar, sampai tuntutan kami terpenuhi. “Karena sampai hari ini pun belum ada pembahasan dengan dewan pengupahan terkait UMK 2016.

Dampak PHK buruh di Jombang sendiri, itu bukan terkait dengan krisis global, melainkan adanya mesinisasi terhadap buruh produksi,” pungkasnya. obi

WARGA Dusun Sambiroto, Desa Sambirobyong, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Digegerkan dengan penemuan mayat yang banyak luka di sekujur tubuhnya. Jumat (9/10/2015) pagi sekitar pukul 06.30 Wib Mayat laki-laki yang ditemukan penuh dengan tatto di depan SPBU Dusun Sambiroto.

Diduga mayat tersebut adalah korban pembunuhan. Polsek Pagu masih melakukan serangkaian penyelidikan apakah benar mayat adalh korban pembunuhan.

Kanitreskrim Polsek Pagu Aiptu Yahya Ubaid, menuturkan peristiwa penemuan mayat yang sudah membusuk dan dibagian tubuhnya ada luka serta memiliki tato ini, diketahui identitas Arif Rianto (17) warga Dusun Wangkal, Desa Tengger Lor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri.

“Saat ditemukan mayat kami tidak menemukan identi-

tasnya. Dan tadi ada salah warga ada yang mengenali korban dan ternyata korban warga Kunjang,” tutur Aiptu Yahya.

Lebih lanjut Aiptu Yahya, saat ditemukan korban dengan posisi sujud menghadap ke utara. Dari hasil keterangan keluarga korban. Korban sudah dua hari tidak pulang dan dikabarkan mengalami kecelakaan di sekitar wilayah Pagu atau sekitar lokasi.

“Rabu malam korban keluar dengan temannya. Dan memang sempat ada laporan peristiwa kecelakaan. Dan sepeda motornya sempat kami amankan di Polsek Pagu, dengan Nopol AG 5681 EA,” terang Kanitreskrim.

Dari hasil olah TKP disekitar lokasi penemuan mayat tersebut, tim identifikasi menemukan pecahan botol kuntul, 1 pasang sendal. ”Korban tidak bawa ponselnya,” paparnya. andik kartika

Maju Pilkada, Dua Anggota DPRD Jatim Masih Aktif

Sugiri Sancoko, salah satu anggota DPRD Jatim yang maju dalam Pilkada Serentak.

KEPATUHAN anggota DPRD Jatim terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 patut dipertanyakan. Khususnya terkait anggota DPR/DPD/DPRD yang sudah ditetapkan menjadi calon kepala daerah, ternyata masih aktif dan menjalani rutinitas sebagai anggota dewan.

Di DPRD Jatim, ada dua anggota dewan yang masih aktif meskipun telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2015. Masing-masing adalah Kartika Hidayati (Fraksi PKB) yang ditetapkan sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan dan Sugiri Sancoko (Fraksi Partai Demokrat) yang ditetapkan se-

bagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo. Meski masih aktif, namun keduanya diketahui telah mengajukan surat pengunduran diri sekarang sedang diproses Mendagri.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar, menjelaskan, usulan mundur kedua anggota DPRD Jatim yang maju dalam Pilkada Serentak sudah disampaikan ke pimpinan dewan.

Dua anggota dewan tersebut menyampaikan pengunduran dirinya, berbarengan dengan pernyataan maju ke kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Kan mereka sudah ajukan surat mundur, sekarang masih diproses jadi ya semuanya masih menunggu surat

penetapannya dari Mendagri,” dalihnya, Kamis (8/10/2015).

Achmad Iskandar melanjutkan, jika surat dari Mendagri sudah turun baru diserahkan ke KPU, Gubernur Jatim, dan DPRD Jatim.

Dari DPRD Jatim akan diteruskan ke fraksi bersangkutan. Setelah itu, keputusan pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan akan dilakukan dengan melantik pengganti keduanya yang telah diajukan partai masing-masing.

Pantauan Lensa Indonesia, untuk Kartika Hidayati masih terus aktif masuk dan mengikuti semua kegiatan dewan. Bahkan, wanita yang juga Ketua Muslimat NU Lamongan itu baru saja dirolling posisinya dari anggota Komisi E

kini berpindah ke Komisi A. Diminta tanggapannya, Kartika menegaskan bahwa dirinya masih berhak menjalankan aktivitas menjadi anggota DPRD Jatim selama PAW belum dilakukan.

“Meski sudah ditetapkan sebagai calon (kepala daerah) saya masih punya hak untuk tetap jadi anggota dewan. Kan belum PAW. Kalau pengganti saya sudah dilantik, baru saya dilarang ngantor di DPRD Jatim ini,” cetus Kartika.

Sedangkan, Sugiri Sancoko sehari-hari tak pernah terlihat ngantor di DPRD Jatim. Namun Sugiri sempat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan baru-baru ini.

Seperti diketahui, kewajiban mundur itu merupakan perintah Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Awalnya, aturan itu menyebut anggota DPR, DPD dan DPRD tidak harus berhenti ketika hendak maju sebagai kepala daerah. Anggota bersangkutan cukup menyampaikan pemberitahuan pencalonannya kepada pimpinannya masing-masing.

Namun aturan itu berubah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap pasal tersebut.

Yang mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD harus berhenti ketika maju sebagai calon kepala daerah. sarifa www.lensaindonesia.com

14

BERANDA DAERAH

Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Koreksi Jumlah Desa Tertinggal Nganjuk Belum Terdata MEMPERKECIL jarak kesenjangan ekonomi menjadi tugas bersama. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, seluruh elemen, baik dari LSM maupun kepemudaan harus cancut tali wanda membangun di desa tertinggal.

Hal tersebut diungkapkan Ketua LSM Komperes Saldiono saat menghadiri sosialisasi Pengucuran ADD/ K di Kecamatan Nganjuk. Menurutnya dari hasil sementara verifikasi dan validasi desa tertinggal, Kabupaten Nganjuk termasuk daerah tidak tertinggal atau menuju maju. Sedang di Jatim ini ada delapan daerah yang tertinggal, yakni Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Kabupaten Madiun, Trenggalek dan Pacitan.

Untuk menentukan daerah ini tertinggal, Saldiono mengatakan ada rumusnya. Caranya dengan melihat ketersediaan fasilitas infrastruktur, seperti kondisi jalan utama, fasilitas kesehatan, pendidikan, ketersediaan air minum, listrik, dan lain-lain, “Penentuan ini benarbenar didasarkan pada check di lapangan. Jadi tidak sembarangan. Dan ini ada rumusnya,” jelasnya pada wartawan, Jumat (9/10/2015).

Namun demikian, karena ini hasil sementara, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah maupun masyarakat memberi koreksi apakah desa-desa itu benar-benar tertinggal atau tidak. Dengan adanya koreksi tersebut diharapkan mendapat hasil yang akurat dan valid lagi.

Sehingga sasaran yang nanti digarap benar-benar pula akurat. Data verifikasi ini masih belum mendapat pengesahan dari DPR RI. Itu sebabnya, pemerintah daerah bisa memverifkasi lagi.

Dari hasil verifikasi ini bisa dilihat bahwa kondisi masyarakat Indonesia ada yang hidup kaya, tetapi ada yang hidup miskin. Kondisi Indonesia sekarang ini, lanjutnya, seperti yang terjadi di Amerika dulu.

Kalau Amerika yang daerahnya tertinggal berada di wilayah barat, sedang yang maju ada di timur. Untuk menyejajarkannya, pemerintah Amerika membuat kebijakan mengirimkan orang-orang terpelajar ke wilayah barat.

Nah, di Indonesia, orang-orang terpelajar perlu memberdayakan di desa-desa tertinggal. “Untuk membangun tidak perlu harus yang besar. Bangun yang kecil-kecil tetapi banyak,” tegasnya. “Apa yang akan dilakukan? Jadi proyeknya selain pemberdayaan masyarakatnya juga wilayahnya,” ujarnya.

Ada tiga langkah yang dilakukan, imbuh dia, yaitu membangun infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat di desa tertinggal. roy

Salah satu alutsista TNI yang dipajang di Alun-alun Lamongan.ke 70, TNI Pamer Alutsista di Alun-alun Lamongan

HUT ke 70, TNI Pamer Alutsista di Alun-alun Lamongan ADA yang berbeda dalm peringatan hari ulang tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ke-70 tahun 2015 di Lamongan. TNI tahun ini memamerkan kecanggihan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) mereka di Alun-alun Lamongan, Senin (5/10/2015).

Sebuah kendaraan besar bercorak khas militer terlihat mencolok di sisi utara lapangan Alun-alun Lamongan, tempat dilaksanakannya upacara peringatan HUT TNI ke-70. Kendaraan besar itu rupanya adalah pengangkut roket MLRS Astros yang sehari-hari berada di Yon Armed-1 Malang. Senjata berat ini memiliki jarak tembak hingga 90 kilometer.

Tak jauh dari pengangkut roket MLRS Astros, juga dipajang meriam dengan caliber 105 mm yang juga berasal dari Yon Armed-1 Malang. Meriam ini mampu memuntahkan roket hingga mencapai jarak tembak 11 kilometer. Keberadaan dua kendaraan tersebut menarik perhatian warga Lamongan. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang berfoto dengan latar dua alutsista canggih milik TNI tersebut.

Dalam rangkaian peringatan HUT TNI di Lamongan itu juga disuguhkan pentas drama kolosal dengan lakon Panglima Besar Jendral Sudirman. Juga disuguhkan pentas tari boran dan demonstrasi bela diri Young Moodo dari gabungan Kodim 0812 dan Zipur-5 Lamongan.

Dihadiri oleh Komandan Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya Kolonel Inf Irham Waroihan, bertindak sebagi inspektur upacara dalam kegiatan itu, Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi. Di kesempatan itu Wahid Wahyudi membacakan amanat Presiden RI Joko Widodo. Danrem Mojokerto.

Dalam amanat tersebut Joko Widodo menyebut membayangkan dalam lima tahun mendatang, pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kekuatan pertahanan minimun dalam pertahanan negara Tri Matra terpadu, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim dengan membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur.

Itu terutama dengan harapan agar TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas Indonesia, sebagai negara maritim.

Karena itu, sebut Joko Widodo, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional. Sebagai Tentara Profesional, prajurit TNI harus benar-benar terdidik dan terlatih. Prajurit TNI harus terus menerus meningkatkan kemampuannya dengan melakukan latihan-latihan berkesinambungan. alimuhtar

Undar Wisuda 600 Mahasiswa Meski Dinonaktifkan Kemenristek Meski Universitas Darul Ulum (Undar), Jombang, Jawa Timur, statusnya nonaktif, tetapi tidak membuat kampus tersebut ‘mati suri’.

PADA Minggu (11/10/ 2015), Undar tetap melaksanakan kegiatan wisuda. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) telah menonaktifkan sebanyak 243 kampus pada September lalu.

Meski masuk dalam daftar 243 kampus yang dinonaktifkan oleh Kemenristek Dikti, sebanyak 600 wisudawan diwisuda di Universitas Darul Ulum.

Saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, Sekretaris Yayasan Darul Ulum, dengan Rektor Mudjib Musta’in, DR Ali Sukamto mengatakan wisuda di kampus sudah ijin dari dinas terkait. Sebelum wisuda, ka-

tanya, ada pertemuan alumni dari berbagai daerah bertempat di Aula Undar.

Ali menjelaskan, para mahasiswa yang mau diwisuda merupakan mahasiswa yang tercatat dan telah mengikuti kuliah akti di sembilan fakultas yakni, Fakultas Hukum, Teknik, Psikologi, Pertanian, Sospol, FKIP, FAI, Fakultas Ekonomi, dan Pasca Sarjana.

“Jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, total mahasiswa aktif yang ada di Universitas Darul Ulum sejumlah 4.500 mahasiswa. Terkait status non aktif dari Kemristek - Dikti terhadap Undar, hingga hari ini belum ada surat resmi dari pihak terkait,” bebernya.

Universitas Darul Ulum, tetap mewisuda 600 mahasiswanya.

Saat ini status Undar masuk nomor 126 sebagai kampus nonaktif dalam dalam rilis yang tercantum di website resmi kementrian. Ali sebenarnya menyayangkan adanya penonaktifan tersebut. Sebab pihak yayasan belum menerima secara resmi surat penonaktifan

dari Kemristek-dikti.

“Merujuk pada surat yang dikeluarkan dari pihak Kopertis wilayah VII dan KemristekDikti sebelumnya yang menyatakan jika tidak ada penutupan (penonaktifan) terhadap Undar. Hingga hari ini belum ada surat resmi terkait pe-

nonaktifan tersebut. Sangat disayangkan dengan adanya penonaktifan undar yang tercantum di website Kemristekdikti tanpa ada kordinasi terlebih dahulu dari pihak yayasan darul ulum,” jelasnya.

Selama ini, kata Ali, pihaknya hanya dapat kabar dari pemberitaan di media jika kampus Undar dinonaktifkan.

“Sebenarnya sudah tidak ada masalah. Untuk status, saat ini Undar sudah berbenah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Kami juga sangat mendukung adanya kebijakan Kemristek-dikti tentang penertiban penyelenggaraan pendidikan tinggi yang nakal.

Untuk saat ini, kami tetap menjalankan aktivitas perkulihaan dan sebagainya sesuai aturan yang berlaku, karena hingga hari ini belum ada surat resmi tentang penonaktifan tersebut,” obi tandasnya.

Bupati Lamongan Kenalkan Olahraga Gateball KETUA Pengurus Provinsi Gateball Jawa Timur Wahid Wahyudi terus sosialisaikan olahraga yang masih terbilang seumur jagung Gateball. Saat menjadi Inspektur Upacara Hari Olahraga Nasional XXXII di Makodim 0812 Lamongan, Jum’at (9/10), Wahid Wahyudi yang juga Pj Bupati Lamongan tersebut mengenalkan olahraga yang mirip Crockquet dari Perancis tersebut.

Bahkan dalam Kejurnas pertama yang dilaksanakan di Bandung 29 September hingga 4 Oktober lalu tersebut, tim Gateball Jawa Timur sebagaimana disampaikan Wahid Wahyudi berhasil meraih juar umum dengan raihan delapan medali emas.

Untuk semakin memasyarakatkan olahraga baru itu, kedepan akan diupayakan pendirian Pengurus Kabupaten Gateball di Lamongan.

Disampaikan terpisah oleh Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, olahraga Gateball lebih menekankan kerjasama tim, dari

pada permainan individu.

Olahraga yang menggunakan pemukul (stick) tersebut dimankan oleh dua tim yang saling berhadapan. Dengan setiap tim terdiri dari lima orang dna lima buah bola.

“Permainan ini melatih konsentrasi untuk memasukkan bola menggunakan stick ke gawang kecil, sehingga juga mirip dengan golf. Olahraga ini mulai digemari di berbagai Negara Eropa dan juga Asia seperti Jepang,” ujarnya.

Di Indonesia, lanjut dia, sudah terbentuk Pengurus Pusat Gateball yang diketuai

oleh Menteri Pekerjaan Umum. Sedangkan di tingkat provinsi, sudah ada 28 yang terbentuk, salah satunya Jawa Timur yang diketuai Wahid Wahyudi.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam Upacara Haornas itu sempat menjajal permainan Gateball dengan dipandu seorang instruktur.

Menariknya olahraga ini, selain melatih konsentrasi dan disiplin, serta melatih berfikir cepat, juga mengasyikkan karena menggabungkan unsur rekreasi sekaligus kom afit-danu petisi.

Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi memainkan olahraga Gateball di Makodim 0812.

Petani Keluhkan Harga Gabah Meski di Atas HPP MEMANG menjadi polemik terkait trend harga gabah setiap musim panen, kalau tidak turun pasti sebaliknya, tentunya, patut di evaluasi menyangkut pengawasan kepada para tengkulak pada musim panen padi sekarang ini. Betapa tidak, tanpa ada faktor yang jelas lagilagi petani menjadi obyek permainan demi meraup untung besar bagi tengkulak itu sendiri.

Nasib tersebut berlaku pada petani padi di sebagian daerah Kabupaten Ngawi musim panen saat ini.

Seperti yang diungkap Hariyanto petani asal Desa Teguhan, Kecamatan Paron, dia keluhkan anjloknya harga gabah baik basah maupun kering sepekan terakhir ini.

Turunnya harga terutama pasca panen terus melorot hingga mendekati nominal Rp 4.500 per kilogramnya.

“Awal minggu kemarin masih mending harganya menembus Rp 4.700 per kilogram itu gabah habis panen tapi sekarang gara-gara hujan gerimis saja sudah dijadikan alasan bagi para tengkulak.

Jelas ini permainan mereka dan apa peran pemerintah kalau begini terus,” cetusnya, Jum’at (09/10/2015).

Hariyanto pun mengaku pasrah dengan pola permai-

nan tengkulak yang terindikasi mempermainkan petani. Hematnya, pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) seharusnya segera turun tangan menyikapi permasalahan tersebut.

Di lain sisi dia mengapresiasi peran pemerintah dengan adanya Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah/beras yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Maret 2015 lalu.

“Artinya HPP tahun ini meningkat 10 persen dibanding tiga tahun sebelumnya mendasar Inpres Nomor 3 Tahun 2012. Tetapi pengawasan kebawah harus transparan jangan sampai adanya kenaikan persentase harga itu justru menguntungkan pengusaha,” tukas Hariyanto.

Bicara lingkup Kabupaten Ngawi kata Hariyanto dengan wawasan tata birokrasi yang bisa diacungi jempol ini memang belum selaras dengan yang digembar-gemborkan pemerintah daerah setempat.

Dia membenarkan sesuai skalanya Kabupaten Ngawi memang bagian dari lumbung padi di Jawa Timur dengan produksi padi setiap musimnya mencapai 800 ton lebih sedangkan untuk konsumsi lokal hanya 520

ton gabah. Tentunya, dengan angka tersebut sudah mengindikasikan keberhasilan dari sisi produktifitas si petani padi.

Akan tetapi dari sisi manajemen pihak pemerintah daerah belumlah siap dalam menjebatani anjloknya harga gabah setiap musimnya meskipun di atas HPP. Pungkasnya pemerintah daerah plus Bulog harus komitmen bersama dalam pengawalan hasil produksi padi jangan sampai menguntungkan para tengkulak yang notabene pr dari luar daerah.

Kegiatan peningkatan pangan dengan pengendalian OPT di Kabupaten Madiun.

Pentingnya Pengamanan Produksi OPT Demi Swasembada Pangan KABUPATEN Madiun turut berperan mensukseskan program Upaya Khusus (UPSUS) dengan ditetapkannya sasaran target produksi tahun 2015 sebesar 551.773 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas tanam 86.607 ha. Hasilnya, target produksi meningkat 10% dibanding realisasi produksi padi tahun 2014 yaitu 519.937 ton gabah kering giling (GKG). Semua ini bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan nasional yang menjadi target utama pemerintah tiga tahun ke depan, Demi mencapai target produksi, dukungan pun datang dari berbagai pihak baik pusat, SKPD terkait, camat, kepala desa dan pengawalan oleh TNI – AD melalui pelaksanaan program kegiatan dari fasilitas APBN, APBD maupun seluruh lintas pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan perbaikan jaringan irigasi, ketersediaan benih, kemudahan mendapatkan pupuk, pendampingan penyuluhan dan pengawasan pemberian alat mesin pertanian.

Kepada Lensa Indonesia, Kamis (8/10/2015), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madiun Najib menjelaskan, dalam usaha peningkatan produksi, dinas Pertanian Ka-

bupaten Madiun menerapkan strategi pengamanan produksi terhadap gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Untuk pengamanan produksi, pihak Dispertan berharap dapat mencapai swasembada pangan sesuai program pemerintah pusat. Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

Najib menambahkan, berbagai upaya guna pengamanan produksi padi telah dilakukan di antaranya melalui gerakan pengendalian OPT serta Pemberdayaan Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit (LPHP).

“Upaya ini untuk mengeksplorasi produk pestisida ramah lingkungan dan surveillance OPT secara periodik serta informasi antisipasi serangan OPT berupa peramalan OPT sepanjang tahun 2015 (musim tanam I dan II),” ujar Najib.

Selanjutnya, hasil tersebut disebarkan ke balai-balai penyuluhan pertanian dan koordinator penyuluh pertanian sebagai warning dalam menetapkan waktu tanam atau antisipasi bersama timbulnya OPT pada masing-masing wilayah sentra padi di Kabupaten dhimaz_adi Madiun.

www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15 Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

Borobudur Bisa jadi Kiblat Wisata Umat Buddha MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, ingin Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bisa menjadi kiblat wisata bagi umat Buddha dari seluruh dunia.

“Kami ingin bikin Borobudur jadi Mekkah-nya orang Buddha. Ibaratnya buat orang Islam, harus naik haji dulu sebelum meninggal,” katanya saat membuka acara Tribute to Batik, di salah satu mal kawasan Blok M, Jakarta, Sabtu (3/10/ 2015) mengutip Antara.

Menurut menteri koordinator perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, Candi Borobudur jauh lebih indah ketimbang Angkor Wat di Kamboja.

Oleh karena itu, Ramli ingin Candi Borobudur menjadi tujuan religius umat Buddha.

“Kalau orang Kristen sebelum meninggal ke Jerusalem, orang Islam naik haji dulu ke Mekkah, nach orang Buddha kudu ke Borobudur,” ujarnya.

Dengan begitu, Borobudur kemungkinan akan lebih

banyak digunakan untuk kegiatan religius. “Tapi kita harus perbaiki,” katanya.

Dia juga menyinggung sejumlah upaya peningkatan pariwisata Indonesia lain, seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Seribu di DKI Jakarta.

Menurut dia, Indonesia sudah tidak bisa lagi terus menjual Bali. “Bali itu sudah oversold. Kita perlu kembangan kawasan wisata baru dan kami menetapkan ada 10

NGELENCER

Jalan-jalan ke Kampung Batik Betawi Terogong LUPAKAN sejenak soal gedung pencakar langit dan deretan mal. Mari kita ke Kampung Batik Betawi Terogong untuk melihat batik-batik asli ibukota yang keren, mumpung Hari Batik Nasional.

“Kampung Batik Betawi Terogong sudah berdiri sejak 3 tahun lalu. Selain menjaga kelestarian batik Betawi, tempat ini juga menjadi tujuan wisata,” ujar Siti Laela, pendiri Kampung Batik Betawi Terogong kepada detikTravel, Selasa (29/ 9/2015) kemarin.

Kampung Batik Betawi Terogong berlokasi di Jl Terogong III, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Patokan menuju ke sana, adalah sekolah Jakarta International School atau Hotel Kristal. Dari situ, siap-siap masuk jalanan yang sempit dan dipenuhi oleh anak-anak kecil yang riang bermain.

Suasana yang benar-benar jauh berbeda dengan kawasan elit di pusat Jakarta.

Sebuah saung yang cukup besar, menandakan kalau kamu sudah sampai di Kampung Batik Betawi Terogong. Setiap harinya, lima sampai tujuh pengrajin batik duduk-duduk di sana sambil mencanting. Jangan sungkan untuk datang, siapa saja boleh melihatnya dari dekat.

Laela pun mengenalkan batik Betawi lebih dekat. Ibu dari tiga anak ini, menjelaskan panjang lebar soal sejarah tentang batik Betawi dan juga motif-motifnya yang berbeda dari daerah lain.

“Motif di batik Betawi mencirikan nuansa Betawi. Ada yang bergambar ondel-ondel, alat musik seperti tanjidor atau landmark seperti Monas dan Patung Pancoran,” ujarnya.

Laela menambahkan, beberapa motif lainnya tak kalah unik dan malah menggambarkan halhal soal Betawi yang belum diketahui banyak orang. Contohnya motif burung hong, pohon mengkudu sampai masjid Krukut yang merupakan salah satu bangunan bersejarah.

Kampung Batik Betawi Terogong pun memproduksi dua jenis batik, cap dan tulis.

Harganya berbeda, batik tulis sedikit lebih mahal karena proses pembuatannya digambar dahulu.

“Kami memproduksi kain batik, pakaian jadi seperti kemeja dan daster. Ada juga sandal, tas dan dompet yang serba batik. Harga untuk satu potong pakaian batik mulai dari Rp 124 ribu sampai di atas Rp 1 juta,” ujarnya.

Selain belanja, wisatawan ternyata dapat langsung mencoba ikut mencanting. Malah, Kampung Batik Betawi Terogong sudah kedatangan wisatawan mancanegara lho!

“Dari Jepang sudah pernah datang ke sini.

Waktu itu, tur operatornya mengontak saya lebih dulu dan kami menyiapkan ruang khusus. Mereka kemudian mencanting, mempelajari sejarah batik dan mencoba masakan Betawi langsung.

Mereka puas sekali,” papar Laela.

Selain dari Jepang, beberapa turis dari Texas, AS juga pernah mampir ke Kampung Batik Betawi Terogong. Menariknya, mereka tahu informasi tentang kampung batik ini dari internet dan datang langsung tanpa pemandu.

Kampung Batik Betawi Terogong terbuka untuk wisatawan setiap hari. Namun lebih enak datang saat akhir pekan, karena saat itulah semua pengrajin berkumpul dan bisa menghabiskan waktu seharian untuk membatik.

“Orang mengenal Jakarta sebagai ibukota elit dan metropolitan. Maka dari itu, Kampung Batik Betawi ini menjadi sisi lain wisata Jakarta. Wisatawan yang datang ke sini dapat belajar membatik, mengenal kehidupan Betawi dan makan masakan Betawi,” pungkas Laela yang pernah mendampingi Miss Universe 2014, Paulina Vega Dieppa membatik di Pendopo, Alam Sutera, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. af/dt

Siti Laela dan Batik Betawi Terogong.

lokasi baru,” ujarnya.

Sebanyak 10 tujuan wisata itu, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Bromo (Jawa Timur), Labuan Bajo (NTT), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku), Yogyakarta, Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Belitung (Bangka Belitung), dan Tanjung Lesung (Banten).

Pengembangan tujuantujuan wisata itu, menurut dia, penting dilakukan guna meraih target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara

per tahun dalam lima tahun mendatang itu.

“Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia itu 10 juta orang, target kami dalam lima tahun itu 20 juta orang per tahun sehingga yang kerja langsung di sektor itu bisa meningkat dari tiga juta orang menjadi tujuh juta orang. Begitu pula, pekerja tidak langsungnya akan bisa naik dua kali lipatnya,” katanya. Efeknya akan luar biasa, termasuk efek pengganda di subsektor pendukung. sit

Pesona Pulau Maratua

Cocok untuk Bulan Madu Maratua bak “surga” bagi para penyelam yang mengagumi dunia lain di bawah laut.

DI BALIK ketenaran nama Kepulawan Derawan di Kalimantan Timur, masih ada Pulau Maratua yang tak kalah indah menyajikan hamparan laut birunya. Bahkan, pulau yang satu ini masih jarang dikunjungi, cocok bagi yang ingin berbulan madu atau sekadar menikmati keindahan laut tanpa ingar-bingar.

Secara letak, Maratua memang dekat dengan Derawan, cukup satu jam bila menggunakan speed boat. Sedangkan bagi anda dari Jakarta yang ingin datang ke sini bisa melalui Tarakan atau via pelabuhan Tanjung Redep setelah turun di Bandara Kalimarau, Berau.

Memang sedikit sulit, karena letak Maratua berada di pulau terluar Indonesia dan berada di perairan Sulawesi yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia. Tapi setelah sandar di sana, niscaya anda akan terpukau dengan sajian indahnya hamparan laut biru yang membuat adrenalin langsung ingin menyelam.

Maratua bak “surga” bagi

Keindahan Pulau Maratua, Kalimantan Timur.

para penyelam yang mengagumi dunia lain di bawah laut.

Asyiknya, spot yang ditawarkan cukup banyak, meski harga yang ditawarkan cukup mahal tentu hal ini bukan masalah berarti bagi pecinta diving berkantung tebal.

Senja di Maratua terasa indah. Suasana hening dan deburan ombak yang mulai meyapu seiring air laut yang pasang menawarkan sensasi yang berbeda, sayangnya akibat kabut asap yang sedang melanda turunnya sang surya di waktu

sunset menjadi hilang.

Ikan-ikan laut dari beberapa jenis langsung bisa terlihat bermain di bawah dermaga. Mulai dari lion fish sampai pari putih. Uniknya penyu pun suka menampakkan diri di waktu pagi atau menjelang sore hari bermain di permukaan air dangkal.

RESORT Salah satu penginapan terlengkap adalah Maratua Paradise Resort. Selain punya dermaga sendiri, posisinya juga langsung berhadapan dengan

KONGKOW

harus sewa boat lagi,” ucap Nur Lia, penjaga resort.

Per malamnya, satu orang dihitung mulai dari Rp 660.000 sampai Rp 990.000 untuk water vila yang tepat di bawah bibir pantai. Biaya transportasi menuju Maratua melalui Tarakan dikenakan biaya pulangpergi sebesar Rp 10-12 juta juta untuk tujuh orang. Sedangkan bila dari Berau harganya sediki lebih murah karena faktor waktu yang lebih cepat, yakni Rp 7 juta untuk 7 orang pulangpergi. sta/kmp

KHAS KULINER Pemerintah menggelar minum kopi gratis di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis 1 Oktober.

Kapan Ada Paket Wisata Kopi di Indonesia?

PARA penikmat kopi mengharapkan kehadiran paket wisata kopi di Indonesia setelah menghadiri acara “Minum Kopi Gratis” dalam rangka Pencanangan Hari Kopi Internasional di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis, (1/10/2015).

Dengan paket wisata kopi, para penikmat dapat mengetahui pemrosesan kopi dari mulai produksi hingga penyajian kopi. “Penting ya ditambah dengan paket wisata kopi. Jadi bisa lihat pembibitan kopi, pemanenan, dan penggilingan kopi,” kata salah satu pengunjung, Alaintri Genevianti di sela-sela acara.

Datang bersama seorang rekan yang juga penikmat kopi, Alaintri membayangkan paket wisata kopi berbentuk penjelajahan perkebun kopi dan menginap di perkebunan. Untuk paket wisata kopi, lama waktu yang diinginkan untuk berwisata yaitu dua hari satu malam. “Jadi hari pertama untuk belajar tentang kopi dan hari kedua bisa untuk foto-foto juga,” tambah dia.

Alaintri menjelaskan ketertarikannya untuk belajar tentang kopi melalui berwisata dilatarbelakangi selain karena penikmat kopi, ia juga adalah penggiat berkebun. Dengan paket wisata tersebut, ia berharap dapat belajar bagaimana cara menanam kopi.

“Karena kita tinggal di tinggal di kota urban, jadi pengin bawa kopi ke dalam pot. Proses itu bagaimana bisa atau tidak,” jelasnya.

Salah satu pengunjung acara “Minum Kopi Gratis” lain yang juga penikmat kopi adalah Yusron Fuadi. Ia telah lima tahun mendalami dan menikmati kopi khususnya

laut lepas, bahkan beberapa kamar sengaja didirikan tepat di bawah bibir laut.

Bila menginap di sini pengunjung bisa langsung berenang atau snorkeling tepat di depan restoran. Dari sini saja Anda sudah bisa bertemu ragam pemandangan menarik, belum lagi bila yang berniat diving atau berkunjung ke tempat-tempat menarik lainnya.

“Fasilitas di sini kita hanya penginapan saja, bila mau diving atau main ke pulau lainnya seperti Kakaban atau Sangalaki

kopi hitam. Ia pun turut menyatakan pentingnya wisata kopi di Indonesia.

“Paket wisata kopi itu perlu. Jadi bisa melihat langsung produksi kopi. Bisa berinteraksi dengan petani. Selama ini kita hanya tahu bijinya sudah jadi. Dari prosesnya belum tahu,” kata Yusron.

Laki-laki yang bekerja sebagai karyawan swasta ini menambahkan selama menikmati kopi hanya tahu lokasi kebun kopi seperti di Malabar. Yusron mengaku pernah berkunjung di perkebunan kopi di dekat Danau Batur, Bali, karena diajak mampir oleh pemandu wisata.

“Belum pernah dengar (ada) agrowisata kopi. (Paket wisata kopi) bisa jadi alternatif wisata selain kebun teh di Puncak Jawa Barat atau ke pantai di Anyer,” tambah dia.

Dalam rangka Pencanangan Hari Kopi Internasional di Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian beserta asosiasi kopi menyelenggarakan acara minum kopi gratis di Gedung Garuda Lantai 2 di Kementerian Perindustrian di Jalan Gatot Subroto Kav 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Acara minum kopi gratis ini dibuka oleh Menteri Perindustrian, Saleh Husein. Setelah acara “Minum Kopi Gratis” dibuka, para pengunjung mulai memenuhi stan-stan yang menyediakan pilihan kopi mix dan juga kopi speciality seperti Kintamani, Gayo, Lintong, dan kopi-kopi daerah lain. Sebelumnya juga terdapat talkshow tentang pengembangan industri kopi Indonesia. wah

Rawon Rampal, Hangatkan Dunia Kuliner Malang Sejak 1957 SIAPA yang tidak kenal dengan rawon? Sup ala Jawa yang identik dengan bumbu kluwek hitamnya ini begitu terkenal di Indonesia bahkan memiliki penggemar fanatik yang begitu besar.

Setiap tempat di pulau Jawa pasti memiliki rawon khas daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan Malang. Ada begitu banyak rawon khas yang begitu terkenal di kota Malang. Mulai dari Rawon Brintik, Rawun Nguling, Rawon Tessy, hingga Rawon Rampal. Untuk nama yang terakhir ini, bahkan sudah berdiri sejak tahun 1957.

Rawon Rampal mungkin terdengar unik bagi yang pertama kali mendengarnya. Namun sebenarnya rawon ini dinamakan demikian sebab terletak di dekat lapangan yang terkenal di Malang yaitu Lapangan Rampal yang juga menjadi basis militer.

Sama seperti rawon pada umumnya, Rawon Rampal memiliki cita rasa yang khas pada bumbu kluweknya. Ditambah dengan potongan daging empal yang berasa manis dan kemudian dipadu dengan gurihnya kuah kaldu membuat Rawon Rampal memi-

liki banyak penggemar fanatik.

Bahkan mantan presiden SBY pun setiap kali berkunjung ke Malang selalu menyempatkan untuk mencicipi hidangan racikan Mbah Syari’ah (almh.) yang kini diteruskan oleh cucunya, Ninik Wahyuni.

Selain rasa yang sedap, hal yang membedakan Rawon Rampal dengan rawon lainnya adalah cara memasaknya yang masih menggunakan kayu bakar. Tentu saja, aroma dari kayu bakar ini menambah cita rasa sedap dari rawon yang dimasak.

Tak hanya menjual rawon, warung yang masih mempertahankan ciri khas bangunan lawasnya ini juga menjual soto daging, nasi campur, serta berbagai jajanan lawas yang tentu saja dapat menggoyang lidah Anda.

Untuk harga, Rawon Rampal mematok harga Rp 25.000 untuk setiap piringnya.

Anda sedang berkunjung ke Malang? Tentu saja tak ada salahnya untuk mencicipi menu Rawon Rampal yang mampu menghangatkan tubuh Anda di tengah udara Malang yang dingin. Selamat mencoba! feb

Di depot rawon rampal ini terdapat foto Presiden SBY.

www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16 Edisi 107/12 - 18 Oktober 2015

3.000 Posko Relawan Risma-Wisnu Resmi Didaftarkan Siap Kampanye Tanpa Sertakan Gambar Tokoh Partai

Risma Tanpa Megawati Rasiyo Tanpa Soekarwo Siapa Unggul?

Risma menantang Rasiyo tanpa menggunakan atau menjual gambar ketokohan. Tidak ada foto Megawati dan sebaliknya tidak ada foto Pakde Karwo.

PASANGAN Risma-Whisnu sepakat alat peraga kampanye tidak menyertakan gambar tokohtokoh lain, kecuali foto mereka berdua. Sekali pun gambar foto Megawati, juga tidak akan dipakai.

Calon Walikota inkumben Risma ini seperti sangat percaya diri, citra maupun ketokohannya melekat di hati warga Surabaya.

“Pokoknya, tidak ada foto lain selain foto Risma-Whisnu. Bahkan, foto Bu Megawati juga tidak ada,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono kepada wartawan di Surabaya.

Pasangan calon walikota dan wakil walikota Risma-Whisnu, rupanya, ingin menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya memilih bukan lagi karena menyaksikan pesona gambar foto kampanye, baik itu di baliho, poster, spanduk, maupun yang lain. Sebaliknya, warga sudah cerdas memilih siapa yang layak di posisi yang tepat untuk memimpin warga Surabaya, sekaligus memenej kota.

Apa kata orang yang dipercaya Risma-Whisnu maupun PDIP, Adi Sutarwijono? “Semua sudah tahu, bahkan warga (Suarabaya) merasakan bagaimana keduanya memajukan Surabaya lima tahun terakhir,” katanya.

Keputusan ini muncul yang jadi tanda tanya, kenapa justru setelah KPU melarang lawannya, pasangan Rasiyo-Lucy memasang gambar foto Pakde Karwo–panggilan akrab Gubernur Jatim Soekarwo– pada alat peraga kampanye (ALT) mereka. Sehingga, memantik imij Risma pun membuktikan dirinya sebagai Srikandi Suroboyo yang

www.lensaindonesia.com

CawaliCawawali Surabaya RismaWisnu di Posko Pemenangan Jl Kapuas, Surabaya.

ya, tercatat sekitar 3 ribu lebih posko relawan siap berdiri. “Beberapa sudah dicatat dan diresmikan,” imbuh mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini.

Sementara, bagi warga maupun simpatisan Risma-Whisnu yang belum terdaftar resmi sebagai relawan, bisa mendaftarkan diri di Kantor Pemenangan Risma-Whisnu di Jalan Kapuas 68.

Dengan didaftarkannya secara resmi posko maupun relawan yang ingin memasang atribut Risma-Whisnu, dia berharap agar tahapan masa kampanye Pilwali Surabaya berjalan tertib.

“Kita tidak memulai kampanye yang melanggar aturan.

Semua pemasangan maupun

posisi tim relawan harus terdaftar resmi, sehingga berjalan lancar dan tertib,” urai Mas WS. Calon Wakil Wali Kota inkumben yang berpasangan dengan Calon Wali Kota Tri Rismaharini ini berharap, arahan tersebut ditaati tim pemenangan hingga di tingkat RT/RW. Diketahui, KPU Kota Surabaya secara resmi memasang Alat Peraga Kampanye (APK), kedua calon Pilwali Surabaya. Lokasi pemasangan atribut berupa baliho ini dilakukan di kawasan Indrapura Surabaya.

Pemasangan tersebut turut disaksikan Panwaslih Kota Surabaya, kepolisian dan masingmasing tim kampanye nomor urut 1 dan 2. wan

Risma menantang Rasiyo tidak pasang foto Pakde Karwo dalam kampanye Pilwali Surabaya 2015.

berani menghadapi Rasiyo secara klek-klekan–istilah Soroboyoan– atau “head to head”.

Sementara di lain hal, dalih larangan KPU, ada “embel-embel” gambar Pakde Karwo hanya boleh dipasang, asal mencantumkan identitas sebagai gubernur atau fungsionaris Partai Demokrat.

Praktis, ini juga memantik persepsi imej negatif di publik bahwa KPU berpihak dan ada upaya menyingkirkan marwah politik Pakde Karwo secara halus.

Malahan, ada juga yang nyinyir curiga bahwa kubu Risma-Wishnu was-was terhadap strategi maupun manuver Pakde Karwo, sebagai figur di belakang Rasiyo-Lucy.

Apalagi, Pakde Karwo juga kader nasionalis senior tergolong andal dalam organisasi keluarga alumni GMNI (Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia). Bahkan, Pakde juga punya massa nasionalis di Surabaya cukup solid.

Tidak cuma itu, ada yang lebih keras lagi mencurigai larangan KPU identik mengarah jebakan politik.

Pasalnya, kalau identitas Pakde Karwo ditulis di alat peraga kampanye, praktis nantinya bisa jadi fakta hukum dipersoalkan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Timur dan sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur.

Belum ada tanggapan maupun keterangan resmi dari kedua pihak soal itu. Sementara lain hal, pasangan Risma-Whisnu sejak Selasa (5/10/2015), menyerahkan proof-

ing (contoh cetak) alat peraga kampanye (APK) ke KPU Surabaya.

“Kita menyerahkan lengkap desain APK sesuai yang diminta KPU,” kata koordinator bidang hukum Tim Kampanye Risma-Whisnu Anugrah Ariyadi.

Tidak semua proofing APK ditandatangani tim itu, alasannya menunggu tim Rasiyo-Lucy menyerahkan hal sama. “Karena tim Rasiyo-Lucy belum menyerahkan desain model spanduk,” kata dia.

Tagline sekaligus tema desain alat peraga kampanye RismaWhisnu adalah “Iki Suroboyo”. Huruf “Y” diganti acungan tangan dua jari. Warna dasar merah.

“Iki Suroboyo” (Ini Surabaya, red) sekilas juga bisa mengundang tafsiran persepsi sarkasme bahwa calon walikota petahana Risma seolah mengingatkan Rasiyo-Lucy, bahwa ini Kota Surabaya, jadi jangan “main-main” atau dibuat main-main, pasti warga akan berbalik mempermalukan, atau bahkan marah.

Apa alasan tim Risma-Whisnu arti tema itu? Kata Didik, filosofinya bahwa di tanah ini, Surabaya, “Seluruh warga menggantungkan harapan dan perjuangan hidupnya kearah yang lebih baik.”

Soal warna dasar dalam tulisan itu, ditetapkan merah? Didi Prasetyo, juru bicara Tim Pemenangan Risma-Whisnu, menjelaskan warna dasar merah sebagai simbol partai pengusung, yakni PDI licom Perjuangan.

Komisi D Minta Semua Sekolah Disertifikasi KOMISI D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Kota Surabaya meminta semua sekolah di Surabaya disertifikasi menyusul masih adanya sekitar 20 sekolah negeri yang berdiri di atas lahan milik instansi lain.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi mengatakan pihaknya meminta agar Pemkot Surabaya segera melakukan upaya agar semua lahan yang dipergunakan untuk sekolah segera diperjelas kepemilikannya terutama dengan melakukan sertifikasi.

“Pemkot harus segera melakukan upaya agar lahan sekolah negeri berstatus aset Pemkot.

Kalau yang masih sewa segera dibeli atau dimintakan hibahnya kepada pemiliknya. Bila yang masih belum tersertifikasi segera saja diajukan sertifikatnya,” katanya.

Menurut dia, hal ini dilakukan agar karena aset yang belum jelas seperti ini akan berpotensi mengganggu penyelenggaraan pendidikan. Sebab, tidak menutup kemungkinan pemilik tanah akan meminta kembali tanahnya meski di atas tanah tersebut berdiri bangunan sekolah.

Hal sama juga dikatakan anggota Komisi D lainnya

KETUA DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan agar mentaati peraturan dalam memasang alat peraga kampanye (APK) pasangan calon WalikotaWakil Walikota Surabaya nomor urut 2, Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana.

Calon Wakil Walikota ini juga mengingatkan tim pemenangan Risma-Whisnu, baik internal maupun tim relawan (eksternal) agar tidak memasang atribut di tempat-tempat umum, utamanya yang tidak diizinkan untuk memasang APK pasangan calon.

“Relawan maupun simpatisan tidak boleh memasang di tempat yang melanggar. Melainkan di halaman rumah masing-masing.

Kita sudah instruksikan hal itu,” katanya saat ditemui di Posko Relawan Pemenangan RismaWisnu di Jalan Kapuas Nomor 68 Surabaya, Kamis (08/10/2015).

Pria yang akrab disapa Mas WS menyatakan, pemasangan yang dilakukan itu nantinya akan didaftarkan secara resmi sebagai posko relawan pemenangan Risma-Whisnu.

Berdasarkan laporan yang diterima DPC PDIP Kota Suraba-

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi.

Khusnul Khotimah. Ia mengatakan pemkot harus segera melakukan penelitian atas semua aset terutama yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini sangat penting karena terkait dengan Permendikbud 36/2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengharuskan satuan pendidikan harus berdiri di atas aset milik penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun badan hukum yang bersangkutan.

“Meski ada jeda pelaksanaan Permendikbud ini selama 10 tahun ke depan, namun saat ini harus sudah dimulai sertifikasi aset untuk sekolah ini,” tegas Khusnul.

Kepala Dinas pendidikan Kota Surabaya Ikhsan mengakui adanya sekolah milik pemkot yang berdiri di lahan milik instansi lain. Adapun lahan yang dipakai adalah milik TNI AL, PT KAI dan instansi lainnya.

Selama ini, lanjut dia, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pemilik tanah yang ditempati sekolah tersebut “SMAN 3 dan SDN di Ujung adalah sekolah milik pemkot yang menempati tanah milik instansi lain. Seperti SDN Ujung itu menempati tanah milik TNI AL dan kami bukan menyewa karena memakai MoU. Awal pembangunan sekolah di sana memang bertujuan agar warga di sana bisa lebih dekat sekolahnya,” katanya.

Dengan adanya peraturan baru, lanjut dia, maka pemkot akan melakukan pendekatan terhadap pemilik lahan, caranya dengan membeli atau hibah. “Jika itu tidak bisa dilakukan, maka sekolah tersebut harus pindah ke lokasi lain,” adv/wan katanya.

Sejumlah Kader PDIP Surabaya Membelot?

MENJELANG pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015, DPC PDI Pejuangan Kota Surabaya dikabarkan pecah.

Perpecahan parpol pengusung pasangan calon WalikotaWakil Walikota Tri RismahariniWisnu Sakti Buana diduga akibat manuver sejumlah kader yang ‘membelot’ serta mengalihkan dukungan ke pasangan RasioLucy Kurniasari yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Menurut informasi yang diterima lensaindonesia.com, sejumlah kader PDI Perjuangan yang mengalihkan dukungan ke pasangan Rasio-Lucy tersebut dimotori bekas Ketua DPC PDI Pejuangan Kota Surabaya, Ismail Saleh Mukadar. Mereka akan menggelar deklarasi dukungan di Rumah Makan Nur Pacific, Jl Raya Gubeng, hari ini, Jumat (09/10/2015).

“Rencananya besok (hari ini), mereka (kader PDIP yang akan mendukung Rasiyo-Lucy) menggelardeklarasi dengan mengatasnamakan elemen masyarakat,

bukan PDIP,” kata seorang sumber dari Tim Rasio-Lucy, Kamis (08/10/2015).

Diketahui, memang selama ini Saleh Ismail Mukadar adalah pihak yang berseberangan dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya (calon Wakil Walikota), Wisnu Sakti Buana.

Sementera itu, saat dikonfirmasi Saleh Ismail Mukadar membantah bahwa pihaknya akan menggelar deklarasi untuk mendukung Rasiyo-Lucy. Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu berdalih saat ini dirinya sedang berada di kampung halamannya, Ambon.

Saleh Ismail Mukadar juga mengaku tidak tahu-menahu bila ada sejumlah kader yang membelot dan mendukung pasanga calon (paslon) lawan. “Saya di kampung mas. Saya tidak tahu kalau ada itu (dukungan kader PDIP ke paslon Rasiyo-Lucy),” katanya lewat sambungan telepon selular.

Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutar-

wijono mengaku tidak kaget dengan adanya kabar perpecahan di tubuh partai pada saat ada momentum politik.

Kata dia, hampir tiap kali ada momentum pemilihan kepala daerah, pasti ada sejumlah kader yang dikabarkan mendukung paslon lawan. “Saya kira itu (kader PDIP mendukung paslon lawan) hal yang biasa terjadi. Tinggal ditunggu saja apa mereka memiliki suara yang signifikan untuk bisa melawan paslon yang kami usung,” ujarnya.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Awi ini mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menginventarisir data keanggotaan DPC PDIP Kota Surabaya. Jika diketahui dan terbukti ada sejumlah kader yang membelot, maka dia tak segan-segan akan melaporkan hal tersebut ke pihak DPP. Nantinya DPP yang akan memutuskan sanksi apa yang pantas diberikan bagi kader yang tidak patuh pada perintah partai. “Semua keputusan kami serahkan sepenuhnya pada DPP,” pungkas Awi. wan