Klik website: http://www.lensaindonesia.com/
Edisi 109 26 Okt - 01 November 2015
TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Jokowi ke Amerika untuk Amankan Tahtanya?
Surya Paloh Tawarkan Rekonstruksi Ulang ke KPK Kalau Perlu Ditayangkan Live di Stasiun TV APA yang terjadi jika bos media besar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dikerubuti wartawan seusai diperiksa? Inilah yang terjadi pada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dia diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella. KPK menduga pertemuan tersebut untuk “mengamankan” kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial yang ditangani kejaksaan. Dalam kasus ini, Gatot, Gubernur nonaktif Sumatera Utara dan istrinya, Evy Susanti diduga memberi uang Rp 200 juta kepada Patrice melalui Fransisca Insani Rahesti, staf magang di kantor OC Kaligis. Pemberian tersebut dilakukan agar Patrice membantu “mengamankan” kasus bansos yang ditangani Kejaksaan Agung karena nama Gatot tercantum sebagai tersangka perkara tersebut. Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, KPK memeriksa Paloh karena membutuhkan informasinya mengenai kasus tersebut. “Ada keterangan yang diperlukan dari Pak Surya Paloh,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2015). Baca: Surya... Hal 7
ANEH BIN AJAIB! JAKSA DAN POLISI TIDAK SEJALAN
HAK POLITIK RISMA DIJEGAL MAFIA TANAH Hanya karena membela nasib wong cilik, hak politik Risma dijegal. Kejamnya, penjegalan itu dilakukan dengan menyebarkan isu miring jelang Pilkada Serentak. Pelakunya diduga mafia tanah yang tidak suka Risma terpilih kembali menjadi Walikota Surabaya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai diperiksa di KPK.
MENTERI BUMN: INDONESIA SWASEMBADA GULA 2019 Politik
KABAR penetapan Calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) sebagai tersangka oleh Polda Jatim terkait kasus Pasar Turi muncul dari berkas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/415/V/15/ Reskrimum yang dikirim penyidik Polda Jatim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. “Iya. SPDP-nya sudah kami terima dari penyidik Polda Jatim,” kata Kepala Seksi
Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto, Jumat (23/10/2015). Dalam berkas SPDP itu Polda Jatim menetapkan Risma sebagai tersangka sejak tanggal 28 Mei lalu. “Kemudian penyidik mengirim SPDP itu dan baru kami terima pada 30 September lalu,” jelasnya.
KURSI kekuasaan Jokowi kini memang tak lagi nyaman. Sekutunya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mulai gerah karena sejumlah kader kuncinya diseret karena kasus korupsi. Yang paling membuat heboh adalah penetapan tersangka terhadap Sekjen NasDem yang diduga menerima ‘uang recehan’terkait kasus Bansos. Akibat isu ini, nama Ketum Surya Paloh dan Jaksa Agung, M Prasetyo, yang juga kader NasDem ikut disebutsebut. NasDem berang karena akibat kasus tersebut, isu reshuffle jidil II yang siap menyasar jatah partainya, makin keras mengemuka. Partai pendukung Jokowi yang lain, Hanura, juga tengah terancam gara-gara operasi tangkap tangan KPK terhadap Dewie Yasin Limpo. PKB juga tengah gerah. Partai besutan Gus Dur ini diserang melalui ketua umumnya. Kian gencar desakan kepada KPK untuk menggarap Muhaimin Iskandar melalui dugaan korupsi di program Kemnakertrans. Pada Jumat (23/10/2015), KPK sudah memanggilnya sebagai saksi. Kabar bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) m e la lu i PAN yang siap bergabung ke pemerintahan
dengan masuk kabinet juga membuat gerah partai penyokong Presiden Jokowi. Meski PAN menyebut kini bergabung dengan pemerintah, ruhnya dinilai tetap KMP. Bahkan, ada yang menduga apa yang dilakukan PAN hanyalah pembuka bagi gerbong KMP untuk terlibat dalam kekuasaan, jika tidak sebagai tahapan pengambil-alihan. Baca: Jokowi... Hal 7
Baca: Hak... Hal 7
Luhut: KPK Monster Tak Tersentuh 3
MAS KAWIN INDRA BRUGGMAN GETARKAN HATI SORAYA ABDULLAH
PENUNDAAN revisi Undang-Undang KPK yang sudah diteken Presiden Jokowi beberapa hari lalu sepertinya masih mengganjal hati Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Dia keukeuh menginginkan revisi itu. Menurut Luhut, tujuan revisi dimaksudkan agar komisi antirasuah ini tidak menjadi monster yang tidak bisa disentuh. Di sisi lain, Luhut juga menyentil polisi dan jaksa agar tidak ‘genit’. Hal itu disampaikan Luhut saat pidato sambutan di rakor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama penegak hukum di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Luhut Panjaitan
Dalam kesempatan itu, Luhut meminta masyarakat tidak langsung berpikiran negatif dengan apa yang dilakukan
pemerintah. “Misalnya, saat penyempurnaan Undang-Undang KPK, lalu pada ribut dianggap melemahkan,” ucap dia.
Padahal, kata Luhut, tak ada niatan pemerintah melemahkan KPK. Dia pun menegaskan pemerintah tidak akan pernah melemahkan KPK. “Pemerintah hanya ingin melihat KPK itu bukan sebagai suatu barang yang tidak bisa disentuh,” tegasnya. Menurutnya, setiap elemen di pemerintahan seharusnya memiliki kedudukan yang sama. Artinya, seluruh lembaga negara harus ada yang mengawasi agar tidak berubah jadi lembaga antibody dan super power. Apalagi, tidak ada lembaga yang betul-betul independen karena harus ada yang mengawasi. Semuanya ada ata-
sannya, yaitu kepala negara. “Saya tidak ingin melihat KPK sebagai monster yang tidak bisa disentuh. (KPK) Bisa juga diawasi. Vatikan saja ada pengawasan. Masa ini tidak. Yang penting itu pengawasan yang kredibel,” katanya. Di tempat terpisah, bekas Kepala Staf Kepresidenan ini juga menyentil jaksa dan polisi. Sentilan itu ia ungkapkan di Istana Kepresidenan usai dibentuknya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Tim ini adalah yang mengawal proses penggunaan anggaran di daerah. Baca: Luhut... Hal 7
Blitz 6
Kaya Minyak dan Gas Bumi, Atas Permintaan Etnis Tionghoa Kepulauan Riau Diklaim KETUA DPR SETUJU PERPPU KEBIRI BAGI PREDATOR SEKS ANAK Nasional 9
LAWAN SEPADAN, AHOK CIUT DISERANG BALIK KANG EMIL Jabar Square 11
www.lensaindonesia.com
TNI Kirim Tujuh KRI ke Natuna, Siap Perang dengan China Alasan China mengklaim wilayah Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, sebagai wilayahnya diduga karena Natuna kaya akan minyak dan gas bumi. LAUT China Selatan makin memanas, kondisi ini memaksa TNI mengirimkan armada tempur ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Selain patroli pesawat tempur dari Lanud Pekanbaru, TNI juga mengirimkan tujuh kapal perang untuk menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman China. Pengerahan armada tempur untuk memberi deterrent effect
kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan tersebut, terutama China yang mengklaim wilayahnya dari Kepulauan Spartly hingga tujuh pulau di gugusan Kepulauan Natuna. “Saat ini ada tujuh KRI (kapal perang) yang kita siagakan di sana (Natuna), ada juga pesawat udara patroli maritim,” terang Kadispenal, Laksamana Muda
China kirimkan kapal induk Liaoning ke Laut China Selatan untuk hadapi Indonesia dalam merebut Natuna, Kepulauan Riau sebagai wilayahnya.
(Laksma) Muhammad Zainuddin, kemarin. Menurutnya, tiga KRI sudah
berada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Tanjung Pinang, yang merupa-
kan Lantamal terdekat yang dimiliki Komando Armada Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar). Namun saat ditanya nama kapal perang tersebut, Zainuddin mengaku hal itu rahasia negara. “Dengan penambahan tiga KRI tersebut, sudah tujuh kapal perang yang disiagakan untuk memberikan deterrent effect di kawasan tersebut. Sebelumnya, sudah ada empat KRI yang disiagakan. Selain itu, intensitas patroli udara di kawasan itu juga ditingkatkan,” tambahnya. Baca: TNI... Hal 7