Koran Lensa Indonesia Edisi 110

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 110/02 - 08 November 2015

Apa kabarnya tol laut Presiden Jokowi? Janji harus ditagih. Setahun pemerintahannya, belum satu pun janji tol laut terwujud. Malah santer kabar, jalur maritim Indonesia akan terhubung dengan jalur sutera maritim China.

ORGANISASI Pelayaran Rakyat (Pelra) menagih janji Presiden Jokowi untuk mewujudkan tol laut. Para pengusaha kapal ini mengingatkan Jokowi telah berkuasa selama satu tahun.

“Pak Jokowi dulu menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal tradisional Pinisi, di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Mestinya beliau paham, apa itu definisi

pelayaran rakyat,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pelra Surabaya M. Yusuf, Senin, (26/10/2015).

Merujuk pada Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, definisi kapal rakyat, kata dia, adalah perusahaan yang pada umumnya identik dengan kapal kayu tradisional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pernah

menjanjikan 500 unit kapal pelayaran rakyat yang berbahan kayu.

Sebaliknya, pemerintah menggelontorkan Rp 25 triliun untuk membuat 500 kapal niaga kepada PT PAL Surabaya yang berbahan baja.

Yusuf menilai belum ada satu pun implementasi program Nawa Cita dari Kabinet Kerja Jokowi yang menyentuh pelayaran rakyat.

Dirut PT PWU Jatim Arif Afandi.

Dirut PT PWU Jatim Dicurigai Mau Hilangkan Aset Pemprov

“Tol L a u t hanya memperhatikan pelayaran niaga modern, kapal-kapal kontainer besar, bukan Pel ra,” kata dia.

Baca: TOL Laut... Hal 7

di Alam Sutera meski tidak semua meledak. Maka, ujarnya, teror menjadi cara untuk meraih kepentingan oportunisnya.

“Sosok Leopard menjadi penanda sejarah penting dalam isu terorisme di Indonesia,” cetusnya, “Jika konsisten dengan nafsu untuk menarik kasus ini ke isu terorisme maka apa sulitnya untuk menyebut Leopard teroris? Saya pikir, istilah teroris lonewolf (serigala sendirian) adalah tepat,” terang Harits.

KINERJA PT Panca W ira Usaha (PWU) Jatim salah satu BUMD milik Pemprov Jatim kembali jadi sorotan tajam Komisi C DPRD Jatim. Pasalnya, setoran PAD pada prognosis tahun 2015 turun drastis dan tidak wajar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan yang lebih mengejutkan, PT PWU Jatim juga memiliki hutang totalnya hampir Rp 80 miliar ke berbagai bank dengan bunga antara 12-16 persen per tahun. Di antaranya, hutang ke Bank Danamon sebesar Rp 14 miliar bunga 12 persen dengan jaminan aset berupa hotel Bekizar. Kemudian ke bank lain bunga 12 persen per tahun dengan jaminan aset berupa hotel Varna sebesar Rp 13,5 miliar.

“Aset-aset yang dijadikan jaminan itu merupakan aset yang iddle atau layak untuk pengembangan usaha PT PWU. Patut diduga ini bagian cara penghilangan aset Pemprov Jatim dengan cara culas dan profesional,” tegas Thoriqul Haq ketua Komisi C DPRD Jatim usai hearing dengan PT PWU Jatim Jum’at (30/10).

Politisi asal PKB itu juga khawatir Gubernur Jatim selaku pemegang saham mayoritas PT PWU Jatim dijebak dan tidak dilapori secara rinci dan mendetail menyangkut temuan masalah baru yang dihadapi PT PWU Jatim.

Baca: Leopard... Hal 7

Baca: Dirut... Hal 7

Leopard Etnis Cina, Apa Sulitnya Bilang Teroris?

Polri Harus Waspadai Kelompok Radikal Xianjiang MUNCULNYA sosok Leopard Wisnu Kumala (29) dalam kasus bom Mal Alam Sutera seperti titik balik yang bisa meruntuhkan stigmatisasi terhadap Islam selama ini dalam isu terorisme.

“Leopard seorang dari etnis Cina, beragama Katolik, pandai meracik bom dengan bahan peledak high explossive jenis Triaceton Triperoxide (TATP) kali pertama di Indonesia terjadi,” tegas Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya, Jumat (30/10).

Harits merinci, Leopard melakukan empat kali pengeboman

Leopard Wisnu Kumala.

Polri Kini Punya Hate Speech Tangani Penebar Kebencian

KEPALA Polisi RI Jenderal Badrodin Haiti telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober lalu.

“Sudah diteken dan sudah dikirim ke Polda-Polda untuk diteruskan sampai ke Polsek,” kata Badrodin, Kamis, (29/10/2015).

Badrodin mengatakan, surat eda-

ran itu merupakan penegasan dari KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.

Diharapkan, SE itu tidak membuat pimpinan Polri, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik tak ragu dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara itu.

Baca: Polri... Hal 7

Prototipe Pesawat N219 Buatan Indonesia Segera Diluncurkan PT Dirgantara Indonesia akhirnya memperlihatkan prototipe pesawat N219 di hanggar line assembly N219 di Bandung, Rabu (28/10/2015).

Rencananya, prototipe ini akan ditampilkan di hadapan publik pada November 2015.

“Saat ini, sudah 90 persen (pesawat). Kami optimistis November ini sudah selesai sehingga bisa rolled out,” ujar

Chief Engineer N219, Palmana Bhanandi, di Bandung, Rabu (28/10/2015).

Palmana menjelaskan, peluncuran akan dilakukan dalam satu acara untuk memperkenalkan manufaktur pesawat terbang kepada publik sesuai dengan ukuran fisik yang akan dibangun.

Prototipe Pesawat N219 Buatan Indonesia Segera Diluncurkan

Rizal Ramli: Backing RJ Lino Penelpon Kabareskrim dari Korsel MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mempertanyakan mekanisme kebijakan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. Menurut Rizal, seharusnya RJ Lino mengikuti sistem first come first serve. “Mereka bilang punya sistem sendiri, ini konyol luar biasa,” kata Rizal dalam rapat panitia khusus Pelindo II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (29/10/2015).

Menurut Rizal, sistem first come first serve ini diterapkan di seluruh dunia. Menurut dia, menerapkan sistem itu dapat mempercepat proses dwelling time menjadi satu hari saja. Alih-alih melakukan ini, kata Rizal, Lino malah berdalih memiliki sistem yang berbeda. Menurut Rizal, hal itu yang menyebabkan rawan praktek suap agar bisa menjadi yang pertama dilayani.

Rizal juga mempertanyakan klaim Lino jika Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu pelabuhan terbaik, tanpa menerapkan sistem first come first serve. Apalagi, biaya kontainer di Pelindo II juga dinilai lebih murah sehingga menyebabkan waktu dwelling time menjadi lama akibat banyak perusahaan yang menjadikan pelabuhan sebagai gudang.

Baca: Prototipe... Hal 7 Baca: Rizal... Hal 7

www.lensaindonesia.com

Rizal Ramli

EKBIS

2

Edisi 110/02 - 08 November 2015

Menteri BUMN: Indonesia Swasembada Gula Tahun 2019

Menteri BUMN Rini Soemarno saat blusukan ke PG Asembagus.

Menteri Rini menyebut saat ini Indonesia belum bisa lepas dari bayang-bayang impor. Namun tidak menutup kemungkinan ada tren peningkatan produksi gula hingga mencapai target rendemen.

MENTERI BUMN, Rini Mariani Soemarno, mengatakan Indonesia akan swasembada gula pada tahun 2019.

“Saya jamin tahun 2019 kita swasembada gula, tidak impor lagi,” demikian disampaikan Menteri Rini di hadapan 2.000 petani tebu saat blusukan ke Pabrik Gula Asembagus, Situbondo, beberapa waktu lalu.

Kedatangan Menteri BUMN untuk menijau langsung kondisi PG yang ada di wilayah timur Kabupaten Situbondo.

Di PG Asembagus, Rini langsung meninjau mesin penggilingan tebu dan proses pembuatan gula dengan didampingi direktur utama PTPN XI Dolly Parlagutan Pulungan, dan ketua APTRI, Arus Sabil.

Soal impor, Menteri Rini menyebut saat ini Indonesia belum bisa lepas dari bayangbayang impor. Namun demikian gula mentah atau rafinasi yang diimpor, katanya, hanya diperuntukkan bagi kebu-tuhan industri.

Sebaliknya, dia menantang petani tebu untuk melawan gempuran gula impor. “Saya

minta petani jangan mau dibohongi (korporasi). Kita punya gula kualitas baik. Saya sudah lihat sendiri di dalam (PG Asembagus). Gula putih yang dihasilkan bisa bersaing di industri makanan dan minuman asal rendemen bisa mencapai target,” tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, proses revitalisasi di pabrik gula harus dipercepat. Menteri Rini berjanji pihaknya akan mengawal proses tersebut sehingga ada peningkatan produksi gula hingga rendemen 10 persen.

“Jika ada yang melenceng, saya akan penggal. Silahkan lapor saya bila ada yang nakal,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Menteri Rini siap menjadikan Situbondo sebagai kota gula, asalkan pencapaian gula memenuhi target.

“Tahun ini jika mencapai target, ayo kita sama-sama deklarasikan Situbondo sebagai kota gula,” pungkasnya.

Hal ini juga diamini M. Nasim Khan, Kapoksi Komisi VI DPR RI dari FPKB. Menurutnya, Situbondo layak dijadikan kota gula karena memiliki lahan

petani tebu paling besar.

“Di Situbondo ada 4 pabrik gula besar yang rendemen mencapai 8,6 persen. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadikan Situbondo sebagai kota gula,” katanya di tempat yang sama.

Untuk revitalisasi pabrik gula, pihaknya berjanji akan terus mengawal. Dia juga meminta agar Menteri BUMN lebih mendahulukan kepentingan lokal ketimbang impor.

“Saya meminta Bu Rini tidak mengobral kran impor sehingga nantinya dapat menjatuhkan harga gula putih/lokal. Impor boleh asal sesuai kebutuhan. Yang kita hadapi saat ini adalah menuju kedaulatan pangan seperti cita-cita nawacita Presiden Jokowi. Bahkan komisi VI sedang menggodok UU baku untuk petani tebu/gula.

Tujuannya agar petani tidak dimonopoli,” urai Nasim.

Dalam Road Map PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI, PG Asembagus menjadi salah satu pabrik gula yang akan direvitalisasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) disamping PG Djatiroto.

Pasalnya, PG Asembagus bila saat ini memiliki kapasitas giling 3.000 ton tebu perhari (TCD) maka nantinya direncanakan menjadi 6.000 TCD secara bertahap mulai tahun 2016. Bukan itu saja, mutu produk juga akan diarahkan menuju kualitas premium dengan icumsa di bawah 100 Iu. “Selain itu telah dirancang program hilirisasi menjadi penyedia sumber tenaga listrik co generation untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan akan dijual kepada PLN sehingga diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi PTPN XI,” demikian disampaikan Dolly Parlagutan Pulungan Direktur Utama PTPN XI. Lanjut Pulungan, ditargetkan dalam jangka waktu hingga tiga tahun kinerja PG akan membaik, hal ini akan terlihat dari kinerja keuangan dan produksi.

Hingga pertengahan Okto-

ber 2015, PG Asembagus masih menempatkan diri di posisi puncak kinerja produksi gula SHS di antara 16 unit usaha Pabrik Gula Milik PTPN XI. Data sementara produksi per 15 Oktober 2015 PG Assembagoes telah memproduksi 29.131,5 ton dengan rendemen 8,57%. Indikator tersebut, utamanya di sisi rendemen lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu 7,92%.

Hingga akhir tahun nanti pabrik berkapasitas giling 3.000 ton tebu per hari (TCD) ini ditargetkan mampu memproduksi 45.367 ton gula dari realisasi tahun lalu 31.791 ton gula. Sedangkan rendemen tahun ini ditargetkan 8,76%.

“Raihan kinerja PG Assembagoes sangat menjanjikan, kesuksesan ini akan ditularkan pada pabrik gula lainnya. Kementrian BUMN menyi-kapi dengan antusias, menteri BUMN berencana melakukan kunjungan Kamis besok,” ungkap Pulungan.

Pulungan mengatakan bila dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya, raihan sementara tahun 2015 PG Assembagoes menunjukkan adanya lompatan kinerja. “Ini wujud dari kerja keras dan kekompakan tim khususnya manejemen dan karyawan PG Assembagoes didukung respon positif mitra kami para petani,” jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan daerah Situbondo mempunyai historis tanaman tebu dan merupakan basis tebu. Tahun ini produktivitas meningkat didukung dengan kinerja pabrik gula yang naik sehingga diharapkan mampu meningkatkan kembali motivasi petani untuk mengembangkan tebu yang sempat turun tahun sebelumnya.

“Perkembangan areal yang baik, kurang lebih mencapai 500 hektar areal baru, ditambah dengan rencana pengembangan kapasitas menjadi 6.000 TCD akan menjadi jawaban bagi petani untuk dapat terlayani dengan baik termasuk juga pelayanan tebang muat

angkut “ jelasnya.

Pelindo III Revolusi Kultur, Percepat Dwelling Time DWELLING Time. Istilah ini masih hangat diperbincangkan sebagai isu nasional. Pihak pengelola pelabuhan pun tersudut akibat dwelling time (lamanya waktu inap barang) yang panjang. Importir dianggap mengalami hambatan mekanisme. Sirkulasi ekspor-impor, bahkan stabilisasi ekonomi negara menjadi terganggu.

Pasalnya, importir dikenai denda oleh pihak otoritas pelabuhan jika melewati free time hingga hari ketiga. Denda per hari Rp 5 juta. Besaran denda ini jadi pemasukan negara.

Yaitu, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Artinya, biaya inap bukan pendapatan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo).

Kasus yang terjadi pada pelabuhan Tanjung Priok, contohnya, sangat menyudutkan Pelindo II. Karena memantik dugaan banyak pundi-pundi rupiah, akibat banyak barang yang ditimbun di wilayah kerja Pelindo ini.

Ketua Satgas Percepatan Dwelling Time, Agung Kuswandono menyebut bahwa Pelabuhan Tanjung Priok merupakan lahan untuk berebut keuntungan. Semua pergerakan bawww.lensaindonesia.com

rang menghasilkan rupiah.

Barang diam atau bergerak pun tetap menghasilkan.

“Pelindo II merupakan penyedia jasa kepelabuhanan.

Mereka juga andil untuk mendapatkan keuntungan dari lamanya dwelling time. Sebab, makin lama kontainer ditimbun, maka semakin banyak feenya,” kata Agus di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu (23/9/ 2015).

Tak ayal, Presiden Joko Widodo melayangkan kebijakan bahwa dwelling time ditargetkan 4,7 hari. Detailnya untuk pre-custom clearance selama 2,7 hari, custom clearance 0,5 hari, post-custom clearance selama 1,5 hari.

Sebelumnya, tahapan preclearance memakan waktu mencapai 5,5 hari dwelling time. Rinciannya, 3,6 hari pre custome clearance, custom clearance selama 0,6 hari, dan post-custom clearance hingga 1,3 hari.

Efek dari waktu panjang itu, Presiden Joko Widodo menyebutkan tingkat kerugian bagi Negara mencapai Rp 780 triliun per tahun.

Buntutnya, kasus ini pun

masih dalam proses pengawasan dan penanganan serius pihak-pihak terkait.

Sementara itu, pihak Pelindo lain belum nampak terjadi kasus yang sama. Pasalnya, Pelindo III, contohnya, jauh-jauh hari melakukan antisipasi untuk menunjukkan citra dwell time di areanya tak seperti yang terjadi pada Pelabuhan Tanjung Priok.

Pelindo III mengupayakan dwelling time tidak terkesan lamban. Menerapkan semangat revolusi, bertahap namun pasti. Pelindo III merealisasikan pengembangan infrastruktur dengan mendatangkan tambahan peralatan berupa dua unit unit Grab Ship Unloader (GSU) di Terminal Teluk Lamong, dan dua unit Ship to Shore (STS) Crane untuk Terminal Nilam di Pelabuhan Tanjung Perak.

Husein Latief, Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Pelindo III di Surabaya, mengatakan, peralatan yang tiba pada 19 September 2015 merupakan fasilitas bongkar muat utama yang didatangkan guna percepatan kinerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak.

“Perangkat tambahan tersebut berupa dua unit STS Crane baru ditempatkan di Terminal Nilam dengan kapasitas berat maksimal 40 ton. Commissioning test (uji coba dan periksa) dilakukan selama 21 hari, guna memastikan kinerja STS Crane yang mencapai 35 box/crane/ hour. Kecepatan ini membuat kinerja Terminal Nilam semakin efisien,” tandas Husein kepada wartawan, Rabu (23/9/2015).

Untuk Grab Ship Unloader (GSU), lanjut Husein, difungsikan bongkar muat curah kering dengan mengusung konsep terminal ramah lingkungan. Sebab menggunakan sumber tenaga listrik. “Kapasitas setiap alat Grab Ship Unloader baru tersebut mencapai 2.000 ton per jam. Jika mengoperasikan keduanya bakal didapat kemampuan operasi hingga 4.000 ton per jam. Jika dikonversikan akan memenuhi target produksi lima juta ton per tahun,” jelas Husein.

Langkah tersebut diyakini Pelindo III akan meminimalisir keterlambatan bongkar muat.

Praktis, tidak akan jadi sorotan publik, atau meresahkan para pebisnis, khususnya para importir. eld

CEO Go-Jek, Nadiem Makarim bersama beberapa investor Go-Jek.

Investor Go-Jek dari Dalam dan Luar Negeri TARIF promo yang diperpanjang GoJek memunculkan sebuah pertanyaan tentang siapa investor yang rela menginvestasikan uang dengan mendanai layanan ojek digital terbesar di Indonesia saat ini tersebut.

CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, menyebut layanannya memiliki sejumlah investor baik dari dalam maupun luar negeri. Namun pria ini enggan menjelaskan siapa saja investor Go-Jek. “Ada banyak investor. Tapi saya tidak bisa kasih tahu,” terangnya.

Akhir September lalu, perusahaan investasi Northstar Grup mengklaim telah menyuntik dana di Go-jek. “Kami invest iya, kami dari awal bantu Go-Jek,” terang pendiri Northstar Grup, Patrick Walujo.

Menurut Patrick, yang masuk ke bisnis Go-Jek berasal dari beberapa investor luar dan dalam negeri. Namun dia menolak menjelaskan berapa investasi yang dikeluarkan untuk mendanai bisnis ojek online itu. “Kami lihat potensi Go-Jek ke depan masih besar, makanya kami investasi,” terangnya kala itu.

Sequoia Capital juga dikabarkan menjadi salah satu investor Go-Jek. Perusahaan investasi asal California ini disebutsebut telah menanamkan investasi sebesar USD 20 juta atau sekitar Rp 274 miliar untuk bisnis ojek online tersebut.

Selain itu ada juga nama Arthur Benjamin yang dikabarkan sebagai angel investor Go-Jek sejak awal berdiri.

Kendati demikian, Nadiem menyebut perusahaan ojek onlinenya itu kini sudah menjadi startup yang mapan dengan

layanan ride-sharing yang memiliki banyak fitur hasil inovasi terus menerus dari sejumlah investor yang selama ini mendukungnya.

Karena alasan itulah Nadiem Makarim membantah keikutsertaannya ke Silicon Valley bersama Presiden RI Joko Widodo, disebutmencari suntikan dana investor Amerika Serikat. “Go-Jek sudah nggak butuh bantuan untuk itu,” cetusnya.

Terkait keikutsertaannya ke Amerika Serikat, Nadiem Makarim mengklaim perannya hanya membantu negara mengembangkan ekosistem startup lokal.

“Ini untuk kepentingan negara. Saya bakal bertemu beberapa orang di Washington DC dan Silicon Valley untuk menjelaskan tentang seluk-beluk startup di Indonesia. harapannya agar banyak investor tertarik berinvestasi di Indonesia,” jelasnya.

Menurut Nadiem Makarim, banyak founder muda tanah air yang menawarkan startup potensial di Indonesia. Mereka perlu motivasi lebih berbentuk penambahan wawasan dan dana agar bisa terus berkarya. “Para founder startup yang masih kecil-kecil ini butuh bantuan.

Mereka belum diinvestasi oleh capital venture dan kami akan jadi perpanjangan tangan mereka,” tambahnya.

Selain Nadiem Makarim pendiri Gojek, tiga pimpinan startup ‘jempolan‘ Indonesia lainnya bakal ikut bersama rombongan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat.

Masing-masing CEO dan pendiri Tokopedia Wiliam Tanudjaya, pendiri Kaskus Andrew Darwis, serta CEO sekaligus pen andiono diri Traveloka, Ferry Unardi.

Jd.id jadi Pesaing Tangguh e-commerce TAK lama lagi e-commerce di Indonesia bakal kedatangan rival baru yang cukup tangguh, JD.com merupakan raja e-commerce asal Cina ini bakal menjajaki tak lama lagi. Bahkan, e-commerce baru ini memamerkan logo korporat nya di laman website www.jd.id ini dengan status “We Are Coming Soon”.

Menurut sumber informasi yang dipercaya, e-commerce ini bakal On websitenya dalam waktu dekat. Apalagi domain dari e-commerce tersebut dibeli pada April lalu melalui jalur PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) dengan banderol sebesar Rp 500 juta.

Dengan demikian, bisa jadi e-commerce di tanah air sekelas tokopedia, olx, lazada, bukalapak, blibli, serta mataharimall.com pun akhirnya harus ancangancang siap menabuh genderang persaingan yang cukup memanas.

Dari sisi historis, JD (Jingdong Mall) merupakan salah satu jajaran perusahaan internet terbesar di dunia yang memiliki karyawan lebih dari 62 ribu dan berhasil mencatat income mencapai $18,5 milyar.

Di dalam akun Facebook serta Twitter resminya, JD Indonesia sudah membestu standard layanan elegan, di antaranya ke-

cepatan dalam pengiriman, bayar di tempat (COD), fasilitas refund atau pengembalian uang 100 persen.

JD mengusung konsep bisnis Business to Consument (B2C), yang dipercaya mampu mengontrol aktifitas penyajian layanan secara optimal terhadap konsumen. Pelak lagi saat ini pasar e-commerce di Indonesia mulai berkembang pesat.

Bahkan, operator selular sekelas XL Axiata pun kini mengembangkan e-commerce nya yang bernama elevenia.

Sebab hal tersebut terjadi karena semakin banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi layanan data diiringi tumbuhnya pengguna smartphone. Kemenkominfo mengklaim saat ini pengguna Internet di Indonesia mencapai 57% penduduk, atau hampir 137 juta pengguna.

Bahkan, awal tahun ini APJII mencatat jumlah pengguna Internet di tanah air baru berkisar di angka 71 juta yang ditargetkan mencapai 80 juta di akhir tahun ini.

Sedangkan untuk pengguna smartphone tanah air diperkirakan hingga akhir tahun ini mencapai 55 juta, dan menurut survey dari Google melalui Simon Kahn, CMO Google Asia Pasific, 67 persen gemar eld melakukan belanja online.

UMKM

3

Edisi 110/02 - 08 November 2015

Ayam Bakar Wong Solo Pioner Wirausaha Puspo Wardoyo adalah pendiri Rumah Makan “Ayam Bakar Wong Solo’’ yang sering disingkat menjadi ABWS yang merupakan rumah makan Franchis pertama asli Indonesia. Puspo Wardoyo atau yang sering dipanggil dengan Puspo lahir pada tanggal 30 November 1957 di Kota Solo, Jawa Tengah dan berasal dari keluarga pas-pasan.

SEJAK kecil Puspo sudah terbiasa berurusan dengan ayam. Orangtuanya adalah seorang pedagang daging ayam. Puspo yang pada saat itu masih kecil membantu menyembelih ayam pada pagi hari untuk dijual di pasar dan membantu orangtuanya menjajakan menu siap saji seperti ayam bakar, ayam goreng dan menu ayam lainnya di warung milik orangtuanya di dekat kampus UNS pada siang sampai malam hari.

Orangtua Puspo ingin anaknya ada yang menjadi pegawi negeri, dan itupun akhirnya terkabul. Puspo menjadi guru bidang studi pendidikan seni di SMU Negeri I Blabak Muntilan. Namun itu tidak bertahan lama karena Puspo merasa bahwa pekerjaan itu kurang cocok dengan jiwanya, dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Puspo keluar dari PNS. Setelah keluar dari PNS, Puspo memilih pulang ke kampung halamannya dan membuka warung ayam goreng kaki lima di Kleco, Solo.

Dalam menekuni usahanya ini, Puspo dibantu oleh 2 orang karyawan, dan usaha ini termasuk perintis atau pionir kaki lima lesehan di Solo pada tahun 1986.

Impian Puspo Wardoyo terinspirasi dari cerita temannya yang merupakan penjual bakso yang sukses di Medan. Perkembangan bisnisnya dimulai ketika temannya tersebut pulang ke Solo dan menyampaikan bahwa prospek bisnis di Medan sangatlah bagus.

“Dengan uang, jarak antara Solo Medan lebih dekat dari Solo Semarang”, kata Puspo menirukan temannya tersebut. Hal itu adalah wajar,

nga opi de jikan k a y n e k'. co m Taban 'Food Truc p e s n o k

karena dengan pesawat terbang, waktu tempuh antara Medan Solo berganti pesawat di Jakarta hanya membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan naik bus jarak antara Solo Semarang ditempuh dalam waktu sekitar 4 jam.

Cerita sukses temannya itu membekas di benak Puspo dan ia bertekad untuk berangkat ke Medan dengan berbekal uang seadanya. Puspo menjual warung lesehan yang telah didirikannya itu kepada temannya dan membeli tiket bus ke Jakarta, karena uangnya tidak cukup apabila langsung ke Medan.

Saat itu, Puspo membaca ada lowongan pekerjaan menjadi guru di sebuah perguruan bernama Dr.Wahidin. Demi mewujudkan cita-citanya tersebut, Puspo rela menjadi guru lagi dan di sekolah tersebutlah Puspo menemukan istri pertamanya yang merupakan staf pengajar juga.

Setelah uang yang dikumpulkannya dirasa sudah cukup, Puspo berangkat ke Medan.

Saat sampai di Medan, Puspo memutuskan untuk menyewa sebuah rumah dan membeli motor vespa serta menyewa sebuah lahan yang digunakan untuk berjualan Ayam Bakar Kaki Lima di bilangan Polonia Medan.

Puspo memilih untuk berjualan ayam bakar berdasar wasiat yang telah ia terima dari ayahnya, padahal sebelumnya Puspo berjualan ayam goreng. Tiga hari sebelum ayahnya meninggal, ayahnya berwasiat supaya ia berjualan ayam bakar dengan jaminan dari ayahnya bahwa ia akan sukses.

Pada saat itu, ayam bakar belum

ada di Medan, sehingga Puspo menjadi pionir bagi wirausaha ayam bakar. Pada awalnya, Puspo hanya menjual nasi dan ayam bakar saja, tidak ada menu lainnya. Setiap harinya, ia hanya bisa menjual 3-4 ekor ayan per hari. Dengan kesabaran, tekad, kerja keras dan kemauan yang ingin selalu maju, ia terus berjualan dan meyakinkan istrinya bahwa Insya Allah usahanya itu akan maju.

Hingga pada suatu saat, salah satu rumah karyawatinya itu disita oleh rentenir karena tidak sanggup membayar hutang. Saat itu, Puspo hanya mempunyai tabungan sebesar Rp 1.300.333,- di BRI. Karena merasa kasihan, Puspo memutuskan untuk meminjamkan uang tersebut kepada karyawatinya. Sebagai ucapan terima kasih, karyawati tersebut membawa seorang wartawan yang merupakan teman dari suaminya, dan akhirnya ditulislah profil “Sarjana Buka Ayam Bakar Wong Solo” di Koran Waspada Medan. Dan ternyata profil tersebut menjadi headline news sehingga keesokan harinya, ratusan konsumen mendatangi warung Puspo.

Seratus potong ayam pun langsung ludes terjual pada hari itu dan Puspo terus meningkatkan penjualan ayam bakarnya tersebut. Omsetnya pun juga ikut membumbung sampai Rp 350 ribu/hari. Puspo kemudian membuka cabang di berbagai kota dan menawarkan kerjasama dengan system waralaba atau frencais. Ia menjamin bahwa rasa dan mutu ABWS di kota manapun akan sama karena ia sudah mengatur komposisi bumbu dan mentraining pegawainya di setiap cabangnya.

Sampai saat ini, ABWS selalu diserbu pembeli, apalagi pada saat bulan Ramadhan. Dari orang biasa sampai pejabat sangat menyukai rasa ayam bakarnyaImpiannya untuk menaklukan “jarak” Solo Medan dengan Solo Semarang pun menjadi kenyataan. Bukan hanya itu saja, prestasi bisnis yang dirintis Puspo pun jauh dari impiannya. Dari kota Medan itulah, Rumah Makan ABWS melejit ke bisnis nasional. Dalam waktu yang relative singkat, bisnis Wong Solo ini bisa menaklukan kota Jakarta, dan menanamkan tonggak bisnisnya di ibu kota Indonesia itu.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan, Puspo juga mulai merenovasi warungnya sehingga layak disebut sebagai rumah makan.

Puspo tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk memperbaiki tatanan rumah makannya tersebut dan menciptakan suasana yang semaksimal mungkin agar para pengunjung merasa nyaman untuk rumah makannya tersebut.

Bahkan ada beberapa pelanggan

yang apabila sudah lama tidak berkunjung ke rumah makan Puspo, mereka meminta maaf kepada Puspo dan menjelaskan alasan kenapa mereka lama tidak berkunjung. Hal ini dikarenakan sifat dan sikap Puspo yang sangat baik dan ramah terhadap pelanggan yang membuat mereka merasa benar-benar dihargai.

Dalam mengembangkan usahanya, Puspo berpedoman pada pepatah Jawa yaitu “goleko jeneng dhisik, lagi jenang”. Jeneng artinya nama, sedangkan jenang (pulut/ketan) yang maksudnya adalah keuntungan atau hasil.

Jadi, apabila kita ingin sukses, janganlah tergesa-gesa untuk menikmati hasil dan keuntungan yang banyak, tetapi lebih fokus pada membangun nama/brand terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil evaluasinya selama ini menunjukkan bahwa nama Puspo Wardoyo sudah dikenal banyak orang. Namun kalau dibandingkan dengan rumah makannya, Puspo mengakui bahwa namanya jauh lebih popular dibanding Wong Solo lainnya. Itulah sebabnya agar

seimbang, Puspo mengupayakan agar nama rumah makannya bisa lebih popular dengan membuat sejumlah isu baru. Pertama, isu yang berisikan pesan bahwa dirinya adalah sosok yang baik, sabar, penuh kasih sayang dengan keluarga dan dermawan. “Saya ingin colling down setelah kasus Poligamy Award, untuk meraih simpati,” kata Puspo dengan terus terang.

Berikutnya, Puspo fokus pada product branding dan beberapa produk unggulan Wong Solo akan segera diluncurkan. Menurutnya, selama ini rumah makan Wong Solo dikenal sebagai rumah makan biasa, padahal usahanya ini memiliki beberapa pruduk unggulan. Contohnya, beras terbaik dari Dlangga, kangkung unggulan yang hidup di air panas Cibaya yang karena daya tahannya dinamakan Kangkung Perkasa. Selain itu juga memiliki beberapa produk unggulan yang namanya unik, karena menjurus pada poligami, seperti Jus Poligami, Jus Dimadu, atau tumis Cah Poligami. sit

Desa Ini Kembangkan Aneka Keripik Berbahan Lokal

n

DESA Klitikan, Kedungjati, Kabupaten Grobogan mengembangkan aneka keripik berbahan baku lokal yang salah satunya berupa emping wirut.

“Saat ini salah satu yang kami unggulkan adalah produk emping wirut, bahan baku makanan ini dari umbi garut,” kata Kepala Desa Klitikan Surinto saat ditemui di pameran kerajinan tangan di Mal Ciputra Semarang.

Hingga saat ini khusus di Desa Klitikan ada sekitar 35 UMKM yang sebagian besar mempro-

Sensasi Kopi dalam ‘Truk’ Beromzet Rp 80 Juta/Bulan BAGI pecinta kopi, tak ada salahnya menjajal kopi dalam sensasi berbeda.

Bukan hanya soal rasa, tampilan dan sajian menjadi cara tersendiri menikmati secangkir kopi.

Adalah Tabanco. Cara lain menikmati kopi dengan tampilan berbeda.

Dengan mengusung konsep Great Coffe Great Ideas, Tabanco menyajikan kopi dengan konsep ‘Food Truck’.

Berbagai aneka minuman dengan bahan dasar kopi dijajakan berkeliling dengan menggunakan mobil. Jenis mobil yang dipilih pun tak biasa, dari Volkswagen (VW), bus, sampai truk besar.

Dihias dengan berbagai macam konsep cantik, mobil-mobil tersebut bisa tampil lebih menarik. Anda pun tak selalu minum kopi di ruang tertutup atau di dalam kantor.

Anda bisa minum kopi di ruang terbuka seperti taman, tempat rekreasi, taman hiburan, dan lainnya. Kopi dengan konsep ‘Food Truck’ ini akan berkeliling menghampiri anda.

Tapi memang, masih sebatas di Jakarta dan Bandung saja dan tempattempat tertentu, utamanya di eventevent besar. Satu cangkir kopi Tabanco dihargai mulai dari Rp 15.000-45.000.

Untuk yang paling murah, anda bisa mencicipi espresso panas. Jika suka yang dingin, anda bisa mencoba ice

Puspo Wardoyo, pendiri Ayam Bakar Wong Solo.

blended dengan beraneka macam rasa, ada green tea, vanilla late, cokelat, moccachino, cappucino, caramel, dan lain-lain.

Tabanco ini sudah hadir sejak 3 tahun lalu di Jakarta. Setidaknya, 2 mobil VW jenis Dakota sudah tersedia untuk melayani para pembeli.

“Kita ambil konsep klasik, jenis combi, pakai mobil VW Dakota. Kita biasanya berkeliling, tergantung event.

Tapi biasanya ada di Senopati, tempat nongkrong kita,” ujar Rendy (21), seorang barista di Tabanco saat disambangi di sebuah event di Parkir Timur Senayan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Kebanyakan, kata Rendy, pecinta kopi dengan konsep seperti ini adalah anak-anak muda, tapi tak jarang juga orang-orang dewasa. Dalam sebulan, Rendy bisa mengantongi sedikitnya Rp 80 juta. “Omzet range Rp 80 juta sebulan,” katanya.

Jika anda tak berhasil menemukan Tabanco saat berkeliling, anda bisa menyambangi outlet mereka di Kelapa Gading, persis belakang Mall Of Indonesia (MOI).

“Targetnya memang di event-event.

Kalau tempat nongkrong di Senopati.

Dalam seminggu full event, kalau kosong ada outlet di Kelapa Gading, belakang MOI,” imbuh Rendy. dew

duksi emping wirut. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku umbi garut di daerah tersebut cukup tinggi.

Oleh karena itu, saat ini pihaknya meminta masyarakat setempat untuk membudidayakan bahan baku tersebut.

Sebagai lahan untuk budi daya, pihaknya meminta masyarakat setempat memanfaatkan lahan milik Perhutani yang sebagian masuk ke wilayah tersebut.

Dengan meningkatnya volume produksi hasil budi daya, diha-

rapkan ke depan tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga dikirim ke luar daerah.

“Sejauh ini permintaan emping wirut cukup tinggi, itu baru penjualan di daerah sekitar saja. Kalau pemasaran kami lebih luas tentu penjualannya akan semakin tinggi, dengan demikian kebutuhan bahan baku juga akan semakin tinggi,” katanya.

Beberapa produk makanan lain yang juga diminati adalah emping ketan dan ceriping talas. “Meski demikian, hingga saat ini per-

mintaan terbanyak adalah untuk emping wirut,” katanya.

Untuk memperluas pemasaran, saat ini pihaknya sedang menjajal keikutsertaan pada pameran. Untuk pameran kali ini merupakan yang pertama diikuti.

“Mudah-mudahan hasilnya baik sehingga kami bisa mengikuti pameran-pameran yang lain. Untuk saat ini kami masih fokus di pasar Jawa Tengah, ke depan mudah-mudahan bisa sampai ke luar provinsi,” katanya. ar/ans

Pelaku Usaha UMKM Tetap Untung dari Perkawinan KREDIT bagi usaha mikro, kecil, dan menengah masih menjanjikan. Meski kondisi perekonomian melambat, mereka tetap bisa bertahan, salah satunya kerajinan kayu yang tetap mendapatkan pesanan untuk suvenir pernikahan.

Bagi Retno (54), warga kota Malang, perekonomian yang melambat hanya dia dengar dari media massa atau berita. Usaha kerajinan berbahan kayu pinusnya tetap kedatangan pesanan.

“Kan orang yang jadi pengantin selalu ada,” ujar Retno.

Retno merintis usaha kerajinannya sejak tahun 1992. Waktu itu, bahan kerajinan merupakan limbah kayu pinus yang tidak terpakai di industri mebel. Retno dibantu oleh suaminya yang seorang dosen dan memiliki hobi menggambar.

Limbah kayu yang panjangnya tidak lebih dari 20 centimeter, diolah menjadi berbagai kerajinan seperti alas minum, tempat menaruh wadah penganan kecil.

Perlahan usahanya berkembang, meski pada tahun 1999, pernah hampir kolaps karena harga ba-

han baku seperti kayu dan cat naik tidak terkendali.

Pada 2002, Retno mendapat kredit mikro dari Bank Mandiri yang merupakan bagian dari program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Retno pun pendapat pendampingan serta diikutkan ke pameran kerajinan. “Itu membuat saya belajar tertib membuat pembukuan,” tutur Retno.

Setiap tahun, Retno tidak pernah absen mengikuti pameran seperti Inacraft. Dari pameran seperti itu, pesanan dari berbagai kota berdatangan. Kerajinan bikinan Retni pun sudah menyambangi kota-kota seperti Kota Baru, Palembang, Banda Aceh.

Bahkan, tahun 2003, Retno pernah mengekspor ke Singapura dan Jamaika. Namun, karena Retno kewalahan memenuhi pesanan dan tidak mampu mengontrol kualitas produk, maka ekspor pun dihentikan.

Kini, Retno sudah memiliki 50 desain produk. Untuk mengerjakan pesanan, dia memiliki 7 karyawan tetap. Dia bersama sua-

Pemilik industri kerajinan GS4 Retno Hastuti (kiri).

mi dan adik kandungnya pun masih ikut membuat kerajinan.

Untuk pemasaran, selain lewat pameran dan mengandalkan dari mulut ke mulut, pemasaran juga dilakukan melalui media sosial, seperti instagram. Omzetnya, sekitar Rp 25-30 juta per bulan.

Jika pesanan sedang ramai, omzet bisa mencapai Rp 50 juta.

Menurut Regional Retail Head Bank Mandiri Kantor Wilayah III Jawa Timur Sugeng Hariadi, potensi penyaluran kredit bagi usaha mikro masih sangat besar.

“Memang sekarang ekonomi melambat, tetapi justru saat seperti ini ekonomi di daerah harus di-

perkuat,” kata Sugeng.

Menurut Sugeng, potensi usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Timur mencapai 4,2 juta.

Dari jumlah itu, usaha mikro mencapai 3,6 juta unit usaha. Sementara, nasabah Bank Mandiri untuk kredit mikro baru sekitar 115.000 nasabah atau 3 persennya. Ditargetkan, pertumbuhan kredit mikro Bank Mandiri di Jawa Timur hingga akhir 2015 mencapai Rp 1,5 triliun yang pada semester I2015 sudah sekitar Rp 800 miliar.

“Potensi kredit macet memang meningkat. Oleh karena itu kita harus proaktif dan selektif kepada nasabah,” kata Sugeng. nad www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

Edisi 110/02 - 08 November 2015

HAK POLITIK RISMA DIJEGAL MAFIA TANAH Hanya karena membela nasib wong cilik, hak politik Risma dijegal.

Kejamnya, penjegalan itu dilakukan dengan menyebarkan isu miring jelang Pilkada Serentak. Pelakunya diduga mafia tanah yang tidak suka Risma terpilih kembali menjadi Walikota Surabaya.

PENETAPAN Calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) sebagai tersangka oleh Polda Jatim terkait kasus Pasar Turi muncul dari berkas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/415/V/ 15/Reskrimum yang dikirim penyidik Polda Jatim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Namun yang aneh dari penetapan tersangka Risma adalah, dua institusi saling lempar kasus. Bila pihak Kejaksaan membenarkan penetapan tersangka Risma, Sebaliknya Kepolisian Daerah Jawa Timur justru membantah.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadi membantah pihaknya telah menetapkan cawali nomor urut 2 itu sebagai tersangka. “Tidak benar itu. Tidak ada. Bu Risma bukan tersangka,” kata Anton.

Bahkan Anton menyebut kabar penetapan Risma sebagai tersangka hanyalah isapan jempol. “Kalau ada isu macam-macam tahu sendirilah ini bisa jadi black campaign,” ujarnya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti juga angkat bicara.

Berdasarkan informasi yang diterima Badrodin, pada bulan lalu, perkara yang sudah masuk ke tahap penyidikan tersebut dihentikan untuk sementara waktu.

Alasannya untuk mencegah kegaduhan sebelum pemilihan kepala daerah serentak pada akhir 2015.

“Sebulan lalu penyidikannya sudah dihentikan ya, tetapi kok ini bisa ramai lagi? Saya enggak tahu nih,” ujar Badrodin saat dihubungi.

Bila ditarik benang merah, di belakang penetapan Risma sebagai tersangka ternyata ada Henry

Gunawan.

Risma sendiri mengakui kasus tersebut berawal dari laporan orang suruhan pengembang Pasar Turi PT Gala Bumi Perkasa, Henry Gunawan, karena dirinya mengupayakan para pedagang tetap bisa berjualan di tempat penampungan sementara. “Aku dilaporkan sama Henry,” tutur Risma, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Henry Gunawan dikenal sebagai mafia tanah di Surabaya. Dalam beberapa kasus, Henry Gunawan telah menyerobot tanah seluas 24 hektar milik Puskopar Jatim di Desa Pranti, Juanda, Jawa Timur. Padahal tanah yang menjadi aset 2,9 juta karyawan Puskopkar itu langsung dikuasai begitu saja.

Kuasa hukum Puskopkar Jatim, Soehirman, SH, bahkan menyebut Henry Gunawan sebagai orang berbahaya di Jawa Timur.

Hampir semua tanah yang dikuasainya didapat dari cara menyerobot dan pengambilalihan secara paksa.

“Dia rela melakukan segala cara untuk menguasai tanah milik orang lain, termasuk Puskopkar Jatim. Mentang-mentang uangnya triliunan, bisa serobot sana sini. Tidak sedikit rakyat kecil yang dirugikan oleh ulah Henry Gunawan. Bahkan beberapa pejabat berpengaruh di wilayah tanah rampasannya, dari mulai lurah/kepala desa, SKPD terkait, hingga bupati dibuat tidak berkutik. Henry Gunawan tidak boleh lagi dibiarkan merampas tanah milik orang. Dia harus dilawan,” kata Soehirman.

Nah, kini yang menjadi ‘korbannya’ Henry Gunawan adalah Risma. Mantan Walikota Surabaya itu menceritakan kronologis per-

soalan proyek Pasar Turi hingga ia dilaporkan oleh Henry. Ia dilaporkan ke Polda Jatim lantaran memindahkan para pedagang pasar ke tempat penampungan sementara (TPS) yang dibangun kontraktor Henry secara gratis.

Padahal, pihak kontraktor meminta para pedagang yang ingin menempati TPS itu untuk membayar. Akan tetapi para pedagang keberatan dengan harga yang dipatok pihak kontraktor. Risma pun berinisiatif untuk tetap memindahkan para pedagang pasar legendaris di Kota Pahlawan itu agar tetap bisa berjualan dan mengais rezeki.

“Saya ini wali kota, saya harus melindungi warga. Semua orang ingin berjualan dengan baik, kenapa pedagang tidak masuk ke gedung itu. Siapa yang tidak kepingin masuk ke tempat bagus itu,” kata Risma dalam pembekalan saksi Pilkada di Gedung Wanita, Kalibokor, Jumat (23/10).

Dari situlah, calon Walikota Surabaya itu kemudian dituding sengaja membiarkan para pedagang menempati bangunan baru itu secara cuma-cuma. Saat itu, Risma menolak membongkar TPS itu.

“Sudah jelas disebutkan dalam kontrak, tidak ada kewajiban pemkot membongkar Tempat penampungan sementara itu.

Bahkan developer diwajibkan membuat TPS untuk menampung pedagang,” kata kader PDI Perjuangan ini.

Risma sempat khwatir jika TPS itu dibongkar, lantas nasib pedagang ke depannya bagaimana. “Bayangkan kalau tidak mampu bayar karena tarikantarikan di luar itu dan pedagang diusir. Mereka berhak yang berhak mendapat di pasar turi. Di

mana keadilannya,” katanya.

Risma menegaskan bahwa saat itu tidak ada hubungan pemkot dengan pedagang. “Kontrak pedagang dengan investor. Saya tidak ada dalam kontrak itu, kok dikaitkan,” tegasnya.

Alhasil, pihak pengembang pun melaporkan Risma ke Polda Jatim. Namun dalam gelar perkara dinyatakan tidak ada bukti pelanggaran.

“Tidak ada bukti kami melanggar, bahkan di kontrak itu tidak ada kewajiban pemkot membongkar Tempat penampungan sementara itu. Bahkan developer diwajibkan membuat TPS untuk menampung pedagang,” terangnya.

Orang dalam Pasar Turi yang minta namanya dirahasiakan mengatakan, pengembang Pasar Turi saat ini sedang kebingungan dengan kondisi pedagang yang masih menempati TPS. Sebab, para pedagang menolak pindah ke gedung baru. “Lapak-lapak pedagang masih berdiri di TPS. Mereka belum bersedia menempati gedung baru. Ini bisa mengancam keberadaan developer,” kata sumber tersebut.

Jika hal ini dibiarkan, tentu resikonya pengembang Pasar Turi akan mengalami kerugian.

Dalam hal ini Henry dianggap sedang mencari kambing hitam.

Dan sasarannya adalah Risma.

Henry, kata sumber, menganggap Risma sengaja menghalangi kepindahan pedagang dan membiarkan TPS terus berdiri. “Pedagang tidak pindah gara-gara Risma,” ujarnya.

Dan kemungkinannya, jika dalam Pilkada mendatang Risma kembali terpilih, tentu saja hal itu akan mengancam posisi Henry Gunawan.

Terkait sepak terjang Henry Gunawan, Setijo Boesono selaku kuasa hukum Tri Rismaharini menyebut mafia tanah telah melakukan kriminalisasi terhadap Risma. Itu hanya akal-akalan Henry untuk merusak citra Risma jelang Pilkada Serentak. “PT Gala

Bumi Perkasa (Henry Gunawan) tidak bisa begitu saja membongkar TPS. Semua ada prosedurnya.

Apalagi pembangunan TPS dibiayai oleh dana APBD Surabaya mencapai Rp 18 miliar. Jadi Pemkot tidak bisa sembarangan membongkar TPS pedagang.

Harus ada persetujuan banyak pihak. Apalagi ini menyangkut nasib wong cilik,” tegas Setijo.

Tim pemenangan RismaWhisnu, Didik Prasetyono menduga, penetapan Risma tersangka adalah bagian upaya dari pihak lain untuk menjegal Risma. Pihaknya menganggap manuver ini sebagai tindakan kampanye hitam (black campaign) untuk menjatuhkan Risma.

“Pilwali (Pilkada) Surabaya itu kurang 47 hari. Jelas upaya black campaign (upaya menjatuhkan citra) semacam ini akan semakin kencang dilakukan untuk menjatuhkan Bu Risma,” kata Wakil Ketua PDIP Surabaya itu.

Setelah kasus menjadi ramai, pelapor pun angkat bicara. Bukannya meminta pengusutan kasus, tapi memberikan keterangan telah mencabut berkas laporannya. Adhy Samsetyo, Manager HRD dan Humas PT Gala Bumi Perkasa, mencabut laporannya.

“Alasan kami, karena antara kami (PT Gala Bumi) dengan pihak kuasa hukum Pemkot Surabaya, setelah dilakukan gelar perkara di Polda Jatim kemarin (pertengahan September) telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara perundingan,” kata Adhy, Senin 26 Oktober 2015.

Pihaknya tidak ingin laporannya dimanfaatkan oleh pihakpihak tertentu untuk menjatuhkan nama baik Risma sebagai calon walikota di Pilwali Surabaya 9 Desember 2015 mendatang.

“Pencabutan ini tidak berdasarkan tekanan siapa pun. Tidak ada tekanan oleh pihak-pihak lain.

Hanya kami tidak ingin dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain,” ujarnya. gli/rim/fab/dem

MODUS BARU KORPORASI PEMBAKAR HUTAN WALHI pernah merilis daftar perusahaan besar di balik kebakaran hutan dan lahan. Daftar itu hasil analisis kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168,” kata Edo Rahkman, Manajer Kampanye Walhi Nasional.

Dia merinci daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14.

Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam, Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1).

Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2).

Berdasarkan data LAPAN periode Januari-September 2015 ada 16.334 titik api, 2014 ada 36.781.

Berdasarkan data NASA FIRM 2015 ada 24.086 titik api, dan 2014 ada 2.014.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan warga terserang ISPA. Di Jambi ada 20.471 orang, Kalteng 15.138, Sumsel 28.000, dan Kalbar 10.010 orang.

Arie Rompas Direktur Eksekutif Walhi Kalteng mengatakan, kebakaran karena pola penguasaan lahan korporasi terlalu luas.

Dari 15,3 juta hektar luas Kalteng, 12,7 juta hektar (78%) dikuasai investasi. Baik HPH, sawit maupun pertambangan.

“Kalteng memiliki lahan gambut paling luas 3,1 juta hektar. Sudah habis untuk investasi perkebunan sawit. Kesalahan peme-

www.lensaindonesia.com

rintah yakni pembangunan lahan gambut sejuta haktar zaman Soeharto dan membuka gambut yang menjadi titik api. Gambut itu ekosistem basah yang ketika kering mudah terbakar,” katanya.

Tahun 2015, ada 17.676 titik api di Kalteng. Kebanyakan di konsesi. Namun upaya penegakan hukum masih kurang. Baru ada 30 perusahaan disidik, 10 disegel, tetapi belum jelas tindak lanjut seperti apa. “Yang ditetapkan tersangka Mabes Polri cuma tiga.

Itupun perusahaan kecil. Ini menunjukkan penegakkan hukum belum mengarah aktor besar yang mengakumulasi praktik besar pembakaran hutan.”

Dia menyebutkan, grup besar yang seharusnya disasar dalam upaya penegakan hukum antara lain Grup Wilmar, Best Agro International, Sinar Mas, Musimas, Minamas, dan Julong Grup. Grupgrup ini, katanya, mengakumulasi mulai pemilik lahan, membeli CPO dari perusahaan menengah dan kecil, hingga mendapatkan keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan.

Senada diungkapkan Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar. Dia mengatakan, Kalbar sebenarnya sudah habis dibagj untuk konsesi. Dari luas 14.680.

700 hektar, konsesi perkebunan sawit 5.387.610,41 hektar (550 perusahaan), pertambangan 6,4 juta hektar (817 IUP), dan HTI 2,4 juta hektar (52 perusahaan).

Gambut di Kalbar, 2.383.227, 114 hektar, di dalamnya, perkebunan sawit 153 perusahaan seluas 860.011,81 hektar. HTI 27 perusahaan seluas 472.428,86 hektar. Total konsesi di lahan gambut 1.302.498,92 hektar.

“Sebaran Januari-September ada 7.104 titik api. Sebaran di HPH

Lahan PT Central Sawit Sejahtera, Kalteng, yang terbakar dan disegel KLHK, belum lama ini.

329, HTI 1.247, sawit 2.783, tambang 2.600 dan gambut 2.994 titik api. Sejak 8 Juli-22 September, setidaknya 40 perusahaan perkebunan ini konsesi terbakar 24.529 hektar. Hasil pemantauan 1-22 September ada 739 titik api. Berada di satu HPH, tiga HTI, 11 perkebunan dan sembilan pertambangan.

“Data tak kami berikan kepada kepolisian. Kami berikan kepada KLHK dengan harapan segera ditindak serius. Kami kecewa progres penegakan hukum kepolisian.”

Modus pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan, kata Anton, bukan hanya land clearing penyiapan lahan juga mengklaim asuransi. “Ini modus baru.”

Di beberapa perusahaan, katanya, kebakaran lahan ada kaitan dengan kepentingan asuransi.

“Ini sedang kita dalami. Kita melihat ada kesengajaan. Ketika kebun dibuka dalam hitungan ekonomi tak produktif, maka dihanguskan agar mendapatkan asuransi, uang membuka kebun baru di wilayah lain.”

Anton belum bersedia menyebut nama-nama perusahaan teta-

pi dia memastikan ada grup-grup besar terlibat. “Di Kalbar kita menyiapkan gugatan kepada penyelenggara negara melalui citizen law suit. Kita menuntut tanggung jawab negara yang belum memenuhi hak-hak masyarakat. Ada tujuh posko pendaftaran gugatan di Pontianak. Harapannya ini mendapatkan dukungan masyarakat.”

Rudiansyah dari Walhi Jambi mengatakan, lima tahun terakhir kebakaran di konsesi sama. Sejak 2011, sebaran titik api naik 40%.

Menurut dia, rata-rata perusahaan di Jambi pemasok Wilmar. Modus pembakaran, katanya, pada lahan sisa yang akan ditanami. Yang membakar, selain karyawan, juga masyarakat dengan upah Rp5 juta.

Motif pakai tali nilon dipasang jarak 200 meter. Pakai minyak tanah, dinyalakan dengan obat nyamuk.

“Ini kesaksian masyarakat sebagai pelaku. Pembakaran itu disengaja.

Akhirnya masyarakat jadi korban.”

Sebenarnya Polda Jambi maupun KLHK sudah merilis dengan mengindentifikasi 15 perusahaan pembakar lahan sengaja. “Kami menunjukkan grup Sinar Mas, PT

Tebo Multi Agro, PT Wira Karya Sakti. Sudah masuk list kepolisian jambi dan KLHK. Dalam proses penyelidikan kepolisian belum sampai.”

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau melalui sambungan Skype mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Riau sepanjang Juli-Agustus juga banyak di konsesi. Walhi Riau juga ada posko pengaduan masyarakat agar bisa menggugat class action.

Walhi Riau juga akan melaporkan ke PBB karena ada kelalaian negara melindungi masyarakat. Gugatan perdata ada 20 perusahaan. Dua perusahaan sebagai tersangka.

Satu izin HPH dicabut KLHK. Muhnur Satyahaprabu, Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Nasional juga menanggapi. Dia mengatakan, data ini bukan berdasar asumsi dan halusinasi Walhi. Semua berdasarkan investigasi dan terkonfirmasi dari sumber relevan. “Kejadian tahun ini seharusnya membuka peluang negara bertindak. Jangan sampai sepeser uang masyarakat terambil. Rilis korporasi besar bukan hanya mengungkap kejahatan, juga meminta pertanggungjawaban.”

Muhnur meminta, pemerintah menggunakan hak representatif warga untuk mengajukan gugatan. Hak representatif ini jarang dan tidak pernah dilakukan pemerintah. Seharusnya pemerintah bisa mewakili rakyat mengklaim semua kerugian dan biaya supaya diganti perusahaan.

Catatan Walhi, 2013 ada 117 perusahaan dilaporkan tetapi hanya satu dipidana. Sekarang ada kekhawatiran akan terulang. Dari hampir 300 perusahaan, belum jelas proses hukumnya.

Zenzi Suhadi, Manajer Kampa-

nye Walhi Nasional mengatakan, relasi kebakaran dengan korporasi bisa dalam maupun di luar konsesi. “Kebakaran menjadi tanggung jawab korporasi ketika terjadi di sekitar konsesi karena dampai penurunan fungsi ekosistem dari kawasan itu.”

Di dalam Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), setiap konsesi tapak proyek wajib melakukan kajian lingkungan hidup, meminimalisir dampak juga mengendalikan kerusakan di dalam maupun sekitar konsesi. “Jadi perusahaan tak bisa mengatakan ini berada di dalam atau luar konsesi. Karena UKL UPL, Amdal, izin lingkungan, HGU dan izin produksi itu dalam satu kesatuan hukum. Tak akan terbit HGU tanpa izin produksi, tanpa izin lingkungan.”

Zenzi mengatakan, izin lingkungan juga tak akan keluar jika berdampak pada ekosistem di sekitar.

Artinya, korporasi tak hanya bertanggung jawab di dalam konsesi, juga pada kawasan penyangga. Dia mengatakan, organisasi masyarakat sipil juga sulit mendapatkan informasi mengenai wilayah konsesi perusahaan. “Kita minta kepada korporasi-korporasi membuka peta mereka kepada publik.

Hingga publik luas bisa terlibat melihat korporasi mana yang terlibat dan tidak. Jadi publik bisa memberikan penilaian,” katanya.

Selama ini, katanya, jangankan masyarakat, Walhi saja mengakses data konsesi sangat sulit. Artinya, ada bagian ditutupi oleh korporasi maupun pemerintah. “Jangan lagi korporasi menutup data-data.

Kalau Walhi tidak riset orang tidak akan tahu kalau korporasi terlibat kebakaran.” mong/bay

PARLEMEN

5

Edisi 110/02 - 08 November 2015

Menkeu Masih Ngotot Soal Tax Amnesty Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 berjalan sengit di parlemen dengan masuknya potensi penerimaan yang bersumber dari rencana kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

TENSI pembahasan memanas dalam rapat RAPBN 2016 yang berlangsung marathon sejak Kamis (29/10) hingga Jumat (30/10) di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan, tax amnesty bukanlah solusi kebijakan dari permasalahan penerimaan pajak. Namun, pengampunan pidana pajak harus dilakukan sebelum implementasi keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) dilakukan pada akhir 2017.

“Tax amnesty Ini bukan exit policy, tapi tax amnesty harus dilakukan karena 2017 ada kewajiban AEoI sehingga data-data WP akan

terbuka dan bisa diakses otoritas pajak di manapun,” jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, sebelum 2017 harus ada kebijakan rekonsiliasi pajak berupa pengampunan pidana pajak bagi WP-WP yang menyimpan asetnya di luar negeri.

Apabila tidak ada upaya untuk menarik kembali atau repatriasi aset tersebut, Bambang khawatir harta negara tersebut hilang karena bisa diklaim sepihak oleh negara lain sebagai asetnya.

“Kalau tidak, uang mereka akan jadi milik negara lain. Tentu akan ada dampak psositif secara ekonomi dan fiskal bagi penerimaan pajak,” tuturnya.

Menanggapi pernyataan Menkeu, Anggota Banggar DPR dari Fraksi

APBN 2016 Belum Menyasar Ekonomi Rakyat RAPBN 2016 masih menjadikan penerimaan dari sektor pajak sebagai tulang punggung. Hal itu bisa dibaca dari jumlah penerimaan pajak yang mencapai Rp1.505 triliun dari total pendapatan sebesar Rp1.823 triliun. Artinya, lebih dari 80 persen pendapatan negara di APBN 2016 berasal dari pajak. Angka itu naik 1,1 persen jika dibandingkan dengan APBN-P 2015.

Namun sangat disayangkan, penerimaan pajak itu akan digunakan membiayai belanja yang mayoritas untuk pelayanan umum pemerintah pusat, seperti pembayaran bunga utang, dukungan manajemen teknis kementerian/lembaga, dan lain-lain.

“Lalu, apa signifikansi peningkatan penerimaan pajak kalau mayoritasnya hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan teknis, serta pembayaran bunga utang?” kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (29/10/15).

Ia menambahkan bisa dikatakan peningkatan pajak tidak punya arti sama sekali pada pembangunan ekonomi rakyat secara langsung. Uang itu hanya terkuras pada pengeluaran rutin dan bersifat administratif, dan hanya tersisa sedikit untuk pembangunan langsung.

Sebagus apapun argumentasi pemerintah JokowiKalla, peningkatan pajak akan sulit bermanfaat jika dimasukkan dalam APBN yang bocor untuk hal-hal yang mubazir. Tambahan triliunan rupiah untuk APBN 2016 akan terkuras untuk membayar utang yang tidak kurang dari Rp300 triliun (cicilan pokok + bunga).

“Pada akhirnya APBN 2016 hanya akan memasung ekonomi rakyat. Rakyat kehilangan haknya atas anggaran publik sehingga akses terhadap program-program produktif seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan infrastruktur sosial lainnya,” tutur wakil rakyat dari dapil Jabar IV ini.

Pemerintah Jokowi-Kalla menurutnya juga belum menunjukkan keberpihakan kepada penumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) secara optimal.

Ini terlihat dari komposisi anggaran di kementerian/ lembaga terkait yang masih saja didominasi oleh pengeluaran manajemen rutin dibanding program-program produktif.

Sehingga cukup beralasan bila dikatakan pemerintah makin melenceng jauh dari cita-cita kesejahteraan rakyat sebagaimana janji-janjinya tempo hari. Hingga hari ini, rakyat belum merasakan dampak program ekonomi secara langsung. Malahan, selama setahun terakhir, terjadi justru sebaliknya.

“Tingkat PHK makin tinggi. Pada bulan September 2015 saja, berdasarkan data Apindo, jumlah PHK mencapai 27.000 orang karena perusahaannya gulung tikar. Berikutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus meningkat sebesar 30 ribu orang,” demiki iky/dp an Heri.

Komisi VIII Dorong Badan Wakaf Optimalkan Peran

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro (kanan) memegang kening saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Partai Keadilan Sosial (PKS) Ecky Awal Muharram menolak keras rencana kebijakan tax amnesty menyusul gugurnya inisiatif DPR memperjuangkan pengampunan pidana umum (special amnesty).

Menurutnya, lebih baik tidak ada kebijakan tax amnesty karena bisa menjadi celah untuk membongkar rahasia kekayaan wajib pajak kepada publik.

“Tidak perlu tax amnesty karena semua publik dunia akan tahu si A simpan duit di mana, si B simpan di mana,” ujarnya ketus.

Dia mencontohkan aset perbankan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilarikan ke luar negeri oleh para koruptor. Tanpa adanya tax amnesty, katanya, aset tersebut seharusnya bisa ditarik kembali ke Indonesia karena perbankan luar negeri tidak bisa serta-merta menguasai aset haram tersebut.

“Yang terkait kasus BLBI, misal, tidak serta merta dikuasi bank di sana. Ketika ada fraud, itu harus ditarik ke Indonesia,” katanya.

Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudhito mengatakan target

penerimaan pajak pada 2016 disepakati sebesar Rp 1.350 triliun atau naik 4,3 persen dibandingkan dengan target tahun ini Rp 1.294,2 triliun. Target tersebut menjadi lebih ringan untuk dicapai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena sebagian diharapkan tertutup dari kebijakan tax amnesty.

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin mendapatkan fasilitas ini, Sigit mengatakan akan dikenai uang tebusan dengan tarif berjenjang sesuai dengan periode pengajuan permohonan dan pelaporan hartanya.

Untuk periode pengajuan permohonan tax amnesty NovemberDesember 2015, Sigit mengatakan tarif uang tebusannya sebesar 3 persen dari nilai aset yang dilaporkan.

Untuk periode pengajuan permohonan pada paruh pertama 2016, ia memastikan tarifnya naik menjadi 4 persen dari nilai aset.

Tarifnya menjadi lebih tinggi atau sebesar 6 persen jika WP baru mengajukan permohonan pengampunan pidana pajak pada semester ags/cn II 2016.

Banggar ‘Nitip’ Rp740 Miliar untuk Gedung Baru KETUA Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit membenarkan adanya anggaran tambahan sebesar Rp740 miliar untuk pembangunan gedung DPR RI dalam RAPBN 2016.

“Tambahan itu ada. Soal satuan tiga untuk apa, sebetulnya tidak pernah dibahas.

Tapi menurut informasi, untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi,” kata Supit di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10).

Ia menyebutkan, dimasukkannya angga-

ran pembangunan gedung baru karena kebutuhan yang mendesak. Sebab, banyaknya jumlah orang yang hadir setiap hari ke DPR tidak sebanding dengan kapasitas gedung yang ada.

“Kebetulan saja bahwa pembangunan Gedung DPR yang lalu saya ikut mendesainnya. Saat itu memang tidak diperkirakan anggota DPR akan memiliki staf yang banyak seperti saat ini,” ujarnya.

DPR memiliki rencana untuk menata kompleks DPR RI yang terdiri atas tujuh proyek. Total anggarannya diperkirakan Rp1,6 triliun, yang akan dikerjakan bertahap selama beberapa tahun mendatang.

Semula, DPR akan memasukkan usulan anggaran Rp600-Rp700 miliar sampai Rp 700 miliar dalam RAPBN 2016 untuk pembangunan gedung baru, khususnya ruang kerja anggota DPR dan alun-alun demokrasi.

Menjelang akhir pembahasan RAPBN 2016, DPR tiba-tiba mengusulkan anggaran senilai Rp740 miliar dan akhirnya zul/ans mendapatkan alokasi tersebut.

KOMISI VIII DPR RI mendorong Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk meningkatkan kinerjanya, dan tidak tertutup kemungkinan juga akan merevisis UU.No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hal tersebut terungkap saat Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan BWI, Rabu (28/10) di ruang rapat Komisi VIII DPR Jakarta.

“Badan Wakaf Indonesia menjadi sebuah asset kelembagaan umat yang masih tidur, padahal disini ada potensi besar yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Namun sayangnya BWI belum secara optimal menjalankan perannya,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid.

Pada kesempatan itu Ketua BWI Maftuh Basyumi menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang membuat BWI belum menjalankan perannya secara optimal. Diantaranya adalah belum lengkapnya aturan perwakafan di Indonesia. Undang-undang perwakafan selama ini belum secara lengkap mengatur tentang wakaf seperti pembagian kewenangan, kebijakan, tugas pokok dan fungsi antara Kementerian agama dan BWI. “Selain perlu pembagian tugas yang jelas antara Di-

rektorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag dan BWI, juga diperlukan anggaran operasional BWI yang layak dan memadai. Selama ini anggaran BWI masih relatif kecil dan tidak mencukupi. Juga adanya permasalahan lain yang terkait sengketa wakaf,” ungkap Maftuh.

Menanggapi hal itu Sodik usai memimpin rapat mengatakan bahwa Komisi VIII akan mempertimbangkan untuk pembentukan Panja (Panitia Kerja) Perwakafan, yang salah satunya akan merevisi undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf untuk memperkuat kelembagaan BWI. “Sebenarnya, untuk penguatan kelembagaan ada yang perlu diatur dalam revisi UU Wakaf mendatang, namun ada juga yang bisa dioptimalkan dengan payung hukum yang sudah ada, misalnya seperti masalah sengketa tanah wakaf BWI dengan pihak lain, dimana pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Kemenag sudah bisa mengatasi hal itu. Untuk peningkatan anggaran BWI sejauh ini akan kami dorong mengingat tugas dan peran BWI yang cukup besar namun selama ini anggarannya sangat minim,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Gerin ay/dp da ini.

Akan Ada Pansus Asap SALAH satu agenda rapat paripurna DPR, Jumat (30/ 10/2015), pengambilan keputusan terkait pembentukan panitia khusus terkait bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Sejauh ini, dari 10 fraksi, hanya Fraksi Nasdem yang tak setuju dengan pembentukan pansus ini.

“Sudah disetujui 9 fraksi, cuma memang nasdem yang masih memiliki pandangan lain,” kata inisiator Pansus Asap Herman Haeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/ 2015).

Herman optimistis, pembentukan Pansus Asap akan disetujui dalam rapat paripurna. Dia juga yakin pansus tidak akan mengganggu kerja pemerintah dalam menangani bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Sebaliknya, pansus justru mencari penyelesaian masalah karena kebakaran hutan ini selalu terulang setiap tahunnya.

“Niat pembentukan pansus ini positif dan keinginan mulia. Rasanya, kalau pansus ini dilakukan dengan tujuan

yang baik, maka akan disambut baik oleh yang lain,” kata Politisi Demokrat ini.

Dalam paripurna nanti, tambah Herman, para inisiator akan diberikan kesempatan untuk memaparkan dasar pembentukan pansus.

Setelah itu, dilanjutkan pengambilan keputusan melalui musyawarah atau pun voting.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte sebelumnya mengatakan, fraksinya menolak pembentukan pansus karena khawatir akan mengganggu para menteri yang tengah fokus bekerja menangani asap.

“Tidak tepat jika ada pansus asap karena hanya akan menyita konsentrasi dan waktu kerja para menteri terkait,” kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Menurut Johnny, saat ini pemerintah sedang bekerja keras menanggulangi kabut asap, yang salah satu penyebabnya adalah El Nino yang panjang. Semua pihak disarankan fokus pada penanggu ihs langan asap tersebut.

DEMOKRAT MINTA PRESIDEN KAJI ULANG GABUNG TPP

Edhie Baskoro Yudhoyono

KETUA Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta pemerintah mempertimbangkan kesiapan Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Kemitraaan Trans Pasifik (TPP) pimpinan Amerika Serikat.

“Kita mengingatkan pemerintah agar sebelum memutuskan bergabung dalam TPP, terlebih dahulu memastikan manfaat dan keuntungan bagi Indonesia,” kata Edhie di Jakarta, Rabu, (28/10/2015).

“Apakah dunia usaha dan masyarakat Indonesia benarbenar siap? Bagaimana ke-

siapan kebijakan dan regulasi serta infrastruktur dan konektifitas domestik kita sendiri? Apakah pelaku ekonomi dan masyarakat Indonesia sudah dimintai pandangan-pandangannya, karena dampak dari TPP ke depan juga sangat luas.”

Pria yang akrab disapa Ibas ini mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat tidak alergi TPP, namun bagi Demokrat, Indonesia sebaiknya mengkalkulasi dan membuat persiapan matang sebelum ke sana.

“Saat menjabat presiden, Pak SBY sudah menjelaskan

bahwa Indonesia masih menghitung dengan sksama keuntungan nyata ketika bergabung dalam TPP, serta menghitung kesiapan Indonesia sendiri, terutama dalam bidang investasi dan perdagangan. Kalau kerangka kerjasamanya sudah tepat dan semua negara siap, khususnya Indonesia, maka Demokrat akan mendukung TPP,” ungkap Ibas.

Dia kemudian memaparkan sejumlah pertimbangan yang sebaiknya menjadi fokus perhatian pemerintah sekarang.

“Indonesia sebaiknya te-

rus berkonsentrasi meningkatkan kesiapannya menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) karena banyak hal yang harus disiapkan oleh Indonesia agar MEA justru tidak merugikan Indonesia,” ujar anggota DPR RI asal Dapil VII Jatim ini.

“Indonesia juga harus terus meningkatkan kesiapannya agar dalam kerjasama Tiongkok - ASEAN juga tidak merugi, termasuk menggodok kerjasama ekonomi ASEAN dengan Tiongkok, Jepang serta Korea.” de ans mikian Ibas. www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

Edisi 110/02 - 08 November 2015

Dengan e-Katalog Negara Untung dengan Harga Murah Petani menghadapi tantangan terberat tahun ini karena el Nino. Supaya surplus komoditas pangan, Kementerian Pertanian punya strategi.

Tender diubah ke penunjukan langsung.

MENGACU pada agenda prioritas nasional Nawa Cita 20152019, yang mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan tantangan yang berat pada tahun pertama pemerintahaannya.

Di antaranya, El Nino yang terjadi tahun ini disinyalir lebih kuat dibanding dengan kasus terparah yang pernah dialami pada 1997.

Ada pula permasalahan regulasi yang berbelit dan pembenahan infrastruktur serta peningkatan sarana prasarana penunjang produksi pertanian, yang mendesak untuk dilakukan.

Belum lagi, suatu negara bisa dikatakan berkedaulatan pangan, tidak hanya dilihat dari surplus komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakatnya. Tapi, pelaku ekonomi dari hulu hingga ke hilir di sektor ini, juga harus meningkat kesejahteraannya.

Menteri Pertarnian Amran Sulaiman memaparkan apa saja strategi pemerintah, khususnya kementeriannya, dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Berikut wawancara lengkapnya: Bagaimana Anda membenahi birokrasi di Kementerian Pertanian?

Saya sampaikan, sebelum adanya deregulasi, kami sudah lakukan lebih awal. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) misalnya, soal benih dan pupuk semua harus standbay, Januari itu musim hujan. Harus bergerak cepat, kalau pakai tender akan telat. Kami izin Pak Presiden Joko Widodo, kami ubah dari tender ke penunjukan langsung, jadi cepat. Apalagi dengan pengadaan melalui e-katalog ini, pengadaan langsung dari pabrik, negara untung dengan harga murah. Aturan kami banyak yang menghambat, tidak bisa disamakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kalau di sana tender tidak masalah, kalau di pertanian ini kan tanaman semusim umurnya 3 bulan, kalau tender kelamaan. Dengan ekatalog juga lebih cepat, misalnya

pendistibusian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang terdistribusi sudah 65 ribu unit di lapangan, naik 1.000 persen. Tahun lalu itu 3.000 unit saja setengah mati, ini belum Desember. Target tahun ini 80 ribu unit.

Bagaimana tentang kebijakan anggaran?

Kami lakukan revolusi anggaran, maksud begini. Ini ada anggaran Rp15 triliun, ada untuk biaya perjalanan dinas Rp800 miliar, dan totalnya dengan biaya pembelian peralatan dan lain-lain itu total Rp4,1 triliun termasuk dana lebur. Kami cabut dan jadikan traktor, harus untuk petani dulu. Jujur awalnya banyak yang tidak setuju, tapi kami dahulukan rakyat. Jadi hasilnya irigasi 1,5 juta hektare, Insya Allah tahun ini tiga juta hektare di seluruh Indonesia ada 17 provinsi, itu hasilnya seremoni rapat-rapat yang kami pangkas.

Kemudian sistem reward and phunishment. Seperti ini, kami beri tambahan anggaran rata-rata Rp100-300 miliar setiap kabupaten. Kalau tidak naik produksinya, tahun depan kami cabut anggarannya. Sekarang sudah ada lima kepala dinas yang sudah dicopot di beberapa daerah, kami kirim kartu merah, kalau tidak dicopot kami cabut anggarannya. Karena selama ini diberi anggaran tidak ada peningkatan, harus ada hitam di atas putih, kalau tidak capai anggaran kami cabut. Ini harus dilakukan, karena selama ini diberi anggaran sampai Rp300 miliar tambahannya per kabupaten, itu arahan Pak Presiden. Tambah anggaran 100 persen totalnya Rp16,9 triliun ini semua dibagi. Kami teken janji satu-satu bupati, yang tidak bisa dicabut. Sampai kapan, ya selama kami jadi menteri.

Sejauh mana evaluasi anggaran di Kementerian Pertanian?

Jadi istilahnya, Pak Menteri sudah pagi-pagi dengan istrinya, jam lima subuh sudah tanya serapan anggaran ke jajarannya. Dan hasilnya, sekarang sudah 41 persen

Menteri Pertarnian Amran Sulaiman.

Presiden Joko Widodo.

dibanding tahun lalu 50 persen lebih tinggi tetapi anggarannya dua kali lipat.

Target Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan?

Sebanyak 75 juta ton padi tahun ini diramalkan, tertinggi selama 10 tahun, ini angka Badan Pusat Statistik (BPS), banyak yang ragu dan sangsi, tidak apa-apa.

Tahun 2014 produksi 70 juta ton dari 2013 turun satu juta ton, kalau angkanya turun publik tidak ribut, tapi kalau naik harus diuji kembali, itu anggapannya. Anggaran kami fokus tujuh komoditas strategis yang diimpor yaitu, padi, jagung, kedelai, daging sapi, gula, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Tujuh itu yang difokuskan anggaran Rp32 triliun.

Dulu anggarannya diacak dari Sabang sampai Merauke.

Sekarang, kami ubah ke komoditas strategis, kemudian komoditas lainnya seperti kentang dan tomat kan surplus, jadi tidak di prioritaskan. Fokus ke yang tujuh itu. Kemudian juga harus bera-

sarkan keunggulan komparatif suatu daerah. Misalnya, Aceh itu kedelai, ya harus kedelai disitu. Jadi kami yang tentukan dan arahkan, Anda cocoknya jagung ya jangan sapi. Di Sulawesi kakao, sapi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, itu jangan diubah lagi karena itu anugerah. Kalau kita menanam komoditas strategis di tempat yang salah, potensi gagal besar dan hamanya pasti besar.

Kemudian ada pendampingan, kami tempatkan satu direktur di satu kabupaten di seluruh Indonesia, mengawal program swasembada dari lapangan bukan dari Ragunan (Kantor Kementerian Pertanian).

Mengenai keragaman pangan seperti apa?

Keragaman pangan sudah jalan. Diversifikasi tanaman pangan seperti di Papua kami tingkatkan produksi sagu. Indonesia memiliki potensinya besar. Paling utama kami swasembada beras, dan yang penting peningkatan protein masyarakat.

Peningkatan produksi sapi

bagaimana?

Ada yang menarik, di pertanian ini sudah ada produksi sperma sapi delapan juta benih tiap tahunnya diekspor ke Jepang, Amerika dam ke Eropa, tapi setelah jadi sapi di impor kembali ini kan menarik. Nah, kami langsung minta tiga juta sapi indukan nilainya Rp2,4 triliun dan disebar ke petani dan benih sperma tidak diekspor semua. Ini sudah berhasil di Kalimantan Selatan di Pangkalan Bun. Tapi ada juga yang gagal karena sapi indukannya mati kurang lebih 40 persen, karena penyuluhannya kurang tahun lalu. Karena mohon maaf, sapi yang masih perawan tidak boleh disuntik, karena sapinya Indonesia yang keluar sapi limosin. Jadi kami lakukan terus penyuluhan.

Bagaimana menghadapi El Nino?

Di sebelah katulistiwa, kekeringan di Kalimantan adalah rahmat.

Lahan pertanian di sebelah utara Sumatera kami optimalkan. Ada 500 ribu hektare di daerah Jawa kami optimalkan. Seluruh potensi yang ada kami optimalkan. Kondisi

persediaan beras pemerintah yang ada di Badan Urusan Logistik hingga September 2015 ini sebesar 1,7 juta ton yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari lima bulan ke depan. BMKG juga memprediksi Oktober hujan sudah turun. Pemerintah gerak cepat supaya dampak El Nino bisa diperkecil.

Ancaman kekeringan ganggu produksi tani ?

Kekeringan seakan seluruh tanaman 14 juta hektare terdampak.

Padahal, kita panen mulai Januari hingga Agustus itu sudah 11 juta hektare, sampai hari ini sudah 80 persen, artinya jumlah segitu yang aman karena sudah masuk gudang. Kemudian yang kekeringan September dan Oktober inilah yang kami perhitungkan 12 persen, lalu November dan Desember diperkirakan sudah hujan itu sekitar delapan persen. Inilah yang kami upayakan maksimal agar dampak kekeringan ini bisa diminimalisir. Upaya khusus yang kami lakukan tambahan lahan 490 ribu hektar itu hingga maret, penyelamatan ada 100 ribu „ rad/dau hektar yang selamat.„

Gubernur Tetapkan Tanggap Darurat agar Pemerintah Pusat Bisa Bantu Nila Farid Moeloek

www.lensaindonesia.com

ASAP kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan makin menggila.

Berdasarkan catatan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, terhitung sudah setelah dua bulan kabut asap membekap wilayah Sumatera dan Kalimantan 43 juta jiwa sudah terpapar dampak negatif asap yang mengandung partikel beracun bagi tubuh manusia.

Operasi pemadaman besar-besaran menggunakan bantuan asing tak menurunkan jumlah titik api.

Sebaliknya justru titik-titik api baru bermunculan. Korban meninggal semakin banyak di kalangan bayi, anak balita, dan usia lanjut.

Kementerian Kesehatan berjibaku menghadapi dampak kesehatan dari bencana itu.

Berikut kutipan Menteri K e s e h a ta n Nila Farid Moeloek:

Kondisi kesehatan warga yang terpapar kabut asap semakin parah, bantuan pemerintah dinilai tidak mencukupi?

Ya ini sudah darurat keseha-tan, tidak bisa dibiarkan. Dari data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang telah kami terima, bagi kami sekarang telah terjadi darurat kesehatan. Kami minta gubernur tetapkan tang-gap darurat supaya pemerintah pusat bisa bantu, status darurat kesehatan ditetapkan ketika pemerintah daerah menyatakan perlu dukungan untuk mengatasi masalah di wilayahnya sendiri. Saat itulah, pemerintah pusat wajib mengulurkan bantuan.

tenaga kesehatan telah dikirimkan 2 dokter spesialis anak dan paru/penyakit dalam, 2 dokter umum dan 1 perawat masing-masing dari RS. Fatmawati, RSCM, RSPersahabatan, RSSardjito, RS. Karyadi, RS. Hasan Sadikin, RS. Muhamad Husain, RS. Adam Malik, dan RS. Jamil Padang. Semua bantuan yang dikirimkan berasal dari dana operasional Kemenkes. Sedangkan untuk obat-obatan dan sejumlah alat kesehatan diambil dari cadan-gan Kemenkes. Tim kesehatan dikirim dari berbagai rumah sakit vertikal Kemenkes. Mereka bertugas di kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah mulai 25 Oktober 2015 kemarin.

Saat ini kondisinya bukankah sudah darurat, tapi belum ada bantuan dari pemerintah pusat?

Kementerian Kesehatan se-jauh ini telah mengirimkan bantuan logistik dan tenaga kesehatan guna menanggulangi dampak kesehatan akibat pa-paran asap. Sampai dengan26 Oktober 2015, telah dikirim-kan 37,806.4 ton bantuan yang terdiri dari obat-obatan, masker, oxygen, MP(Makanan Pendamping) air susu ibu bagi bayi, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi ibu hamil.

Bantuan tersebut disalurkan ke provinsi Aceh, kepulauan Riau, Sumetera Selatan, Sumatera utara, bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Sementara untuk

Menurut laporan dari Posko kesehatan di Riau, stok masker sudah habis?

Kami akan distribusikan kembali 125 ribu masker per kabupaten/kota, di mana ada 97 kabupaten/kota yang akan mendapatkannya.

Bantuan Apa lagi yang sudah disipakan?

Saat ini kami telah menyediakan tenda isolasi yang dilengkapi air purifier di Provinsi Kalteng tiga unit, Riau tiga unit, dan Jambi satu unit. Di masing-masing tenda tersebut sudah ada dokter yang siap menangani warga yang membutuhkan pelayanan medis.

Selain bantuan medis?

Ya selain itu penting juga melakukan edukasi ke masyarakat yang terdampak asap. Untuk itu Pemerintah akan secepatnya membuat film edu-kasi kesehatan di televisi lokal. Pemerintah juga akan mendistribusikan poster dan pamflet agar warga paham dampak asap terhadap kesehatan.

Karena terbatasnya bantuan pemerintah, berbagai usaha untuk mengatasi masalah pernapasan warga di Sumatera dan Kalimantan menggunakan tabung oksigen buatan sendiri.

Bagaimana menurut Anda?

Dalam hal tersebut saya memperingatkan agar masyarakat tidak sembarangan dalam penggunaannya.

Secara ilmu kedok-teran, masyarakat harus hati-hati dengan penggunaan alat bantu pemberian oksigen karena tidak boleh berlebihan. Kalau terlalu berlebihan pemberiannya, misalnya pada anak-anak, itu bisa membahayakan paru-parunya. Jadi harus dengan indikasi yang tepat. Sebaiknya masyarakat meminta bantuan tenaga medis, karena pemberian oksigen harus diukur dulu, khususnya untuk anak-anak dan balita yang uku-ran paru-parunya masih kecil. Sementara itu, bantuan yang kita (pemerintah) berikan dalam ben-tuk tabung oksigen dan oxycan memang sudah sesuai standar, tapi penggunaannya tetap harus diawasi tenaga „ hrm kesehatan.„

7 Edisi 110/02 - 08 November 2015

TOL Laut...

Sambungan Halaman 1 Ia mencontohkan, pengembangan pelabuhan lebih banyak dilakukan di pelabuhanpelabuhan besar. Sedangkan, fasilitas pelabuhan rakyat bagi kapal-kapal kayu terdesak oleh kapal-kapal besi. Pendangkalan di terminal pelabuhan rakyat tak kunjung usai dibandingkan pengerukan alur pelayaran bagi kapal-

kapal kontainer. “Barangkali karena dianggap tak menguntungkan.”

Padahal, kata Yusuf, pelayaran rakyat menjadi andalan utama distribusi barang ke daerah-daerah terpencil. Meski volumenya tak sebanyak yang diangkut kapal-kapal kontainer, kapal Pelra membantu masyarakat di daerah

pelosok Nusantara guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ironi, jumlah armada kapal Pelra semakin merosot. Yusuf menyebutkan, tren penurunan itu bisa dilihat dari kunjungan kapal dari tahun ke tahun. Di terminal Kali Mas, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, jumlah kunjungan kapal Pelra 2010 sebanyak 468 calls. Berikutnya pada 2011 sempat meningkat sebanyak 613 calls dan puncaknya pada 2012 sebanyak 646 calls.

“Penurunan mulai terasa sejak 2013 yang hanya 504 calls, lalu 2014 menjadi 475 calls. Saat ekonomi lesu begini, saya yakin jumlah kunjungan semakin sedikit,” ujarnya. Jumlah kapal bahkan diperkirakan tinggal 30 unit, padahal pada awal 2000-an mencapai 50 unit kapal.

Ia berharap pemerintah mendukung kapal Pelra dengan mengembangkan fasilitas pelabuhan asal, seperti Terminal Kalimas Surabaya.

Pemerintah juga diharapkan

bencian atas dasar etnisitas.

Hal itu dikatakan Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (29/10/2015).

“Dengan cakupan kebencian atas dasar banyak hal, aparat kepolisian di daerah diharapkan dapat memanfaatkan edaran ini sebagai sikap institusional Polri yang tidak akan mentolerir berba-

gai provokasi yang menimbulkan kebencian,” katanya.

Secara normatif, lanjut Hendardi, memang tidak ada hal baru dalam SE tersebut karena ketentuan hukum soal itu sudah tercantum dalam KUHP. “Tetapi SE ini menegaskan dan menjadi acuan operasional bagi aparat di daerah,” tambahnya.

Hendardi menantikan implementasi SE Kapolri ini sehingga penyebaran kebencian yang seringkali menjadi awal dari kekerasan bisa ditekan.

Ia yakin Polri akan selangkah lebih maju, dari semula hanya menangani kekerasan yang memanifes kini menjadi lebih bertaring dalam pencegahannya. Memang, dalam catatan redaksi, sebelumnya Polri belum memiliki aturan teknis dalam penanganan ujaran kebencian.

“Polri juga akan mengambil langkah preventif termasuk kemungkinan mengkriminalisasi setiap kebencian yang timbul,” pungkasnya. km/rol

Polri...

Sambungan Halaman 1 “Karena para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) perlu penegasan dalam menangani perkara-perkara seperti itu. Agar kita (polisi) jangan dibilang ragu-ragu lagi,” ujar Badrodin.

Ia berharap dengan diterbitkannya surat edaran ini akan memberikan efek jera bagi kelompok yang gemar membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab.

“Kami harap tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian lagi di masyarakat.

Aturannya sudah jelas dan tegas,” ujar Badrodin.

Apa yang dimaksud hate speech? Menurut surat edaran tersebut, ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong,

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat melalui media kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Surat Edaran (SE) Kapolri no. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) ini merupakan kemajuan signifikan dari upaya Polri untuk menangani kasus-kasus penyebaran ke-

Prototipe...

Sambungan Halaman 1 Pada saat peluncuran, untuk pertama kalinya pesawat akan dibawa keluar dari hanggar. Setelah itu, rencananya dari bukan Desember 2015 hingga Februari 2016 akan dilakukan pemasangan sistem.

Masih di bulan Februari, lanjutnya, pesawat buatan Bandung ini akan melalui ground test, termasuk proses sertifikasi yang menyatakan bahwa sistem sudah terpasang dan pesawat siap terbang.

“Seusai sertifikasi ini, Kemenhub akan mengeluarkan izin terbang. Dan rencananya, first fligh N219 dilakukan Mei 2016,” imbuhnya.

Palmana mengungkapkan, rencana pembuatan pesawat N219 sudah ada sejak tahun 2005-2006. Di tahun itu, pihaknya melakukan survei ke Papua. Dalam survei, mereka melihat landasan di Papua sangat pendek sekitar 500 meter dan belum beraspal.

Dari sisi penumpang, ka-

rakteristik pesawat perintis di Papua cukup unik. Berbeda dengan pesawat komersil pada umumnya, tipe penumpang dibagi tiga, yakni orang, barang, dan ternak.

Dari hasil survei, pihaknya memutuskan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara di Indonesia timur.

Yang dibutuhkan adalah pesawat kecil sehingga dibuatlah desain N219. Namun, pihaknya tidak bisa langsung membuat karena terkendala dana.

“Saat ide ini tercetus, kondisi PT DI sedang tidak bagus akibat dampak krisis 1998. Tapi kami terus melakukan pendekatan hingga akhirnya tahun 2014, pemerintah mendukung dan menyatakan ini program nasional di bawah Lapan dan PT DI,” ungkapnya.

Kini, setelah sembilan tahun penantian, untuk ketiga kalinya PT DI akan melakukan peluncuran pesawat produksinya. Fisik pesawat

Rizal ...

Sambungan Halaman 1 Menurut Rizal, kelakuan RJ Lino sudah luar biasa. Dia menduga RJ Lino tidak melaporkan keuangan secara transparan. Ia juga menduga Lino telah melakukan KKN. Dalam pertemuan ini, Rizal mengungkapkan delapan poin yang dilanggar oleh Lino, yaitu memperpanjang perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, memperpanjang perjanjian tanpa melakukan perjanjian konsesi, tidak mematuhi surat kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok, dan tidak mematuhi surat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II. Selain itu, pelanggaran juga terkait dengan prinsip transparansi yang tidak melalui tender, melanggar keputusan komisaris PT Pelindo II mengenai konsesi, dan pendapat

Jamdatun tidak tepat.

Tidak hanya itu, Rizal juga menuding RJ Lino kerap mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar. “Kok bisa-bisanya sesumbar. Ini penipuan luar biasa,” sebutnya.

Selama ini, kata Rizal, Pelindo selalu mengaku mencetak laba besar dan menyetorkan pajak pada negara.

Padahal, menurut dia, hal itu tidak benar.

“Bahkan Pelindo II tidak masuk jajaran dua puluh besar BUMN terbaik dalam hal pembagian keuntungan.

Pelindo II kalah dengan PT Kereta Api Indonesia, dan bahkan kalah sama Pegadaian,” kata Rizal.

Dia bahkan menuding kinerja Pelindo II juga kalah saing dengan Pelindo III. Ini kata Rizal, mengagetkan. Dia lalu menunjuk besar market

pun sudah terlihat jelas.

Rencananya, badan pesawat berwarna putih.

Pesawat ini diharapkan akan membuat catatan sejarah baru dan mengokohkan industri pesawat di Tanah Air. Palmana mengungkapkan alasan pembuatan pesawat N219. Menurutnya, saat ini pesawat perintis di Indonesia rata-rata sudah berumur 25 tahun. Usia itu tergolong tua dan akan segera pensiun.

“Tergantung jenis pesawatnya, tapi rata-rata usia pensiun pesawat 30 tahun. Jadi sebentar lagi,” kata Palmana.

Palmana menjelaskan, mengingat usia pensiun yang tinggal sebentar lagi, kebutuhan pesawat perintis Indonesia pun menjadi tinggi. Itulah salah satu alasan PT DI mengembangkan pesawat N219. “Peminatnya banyak.

Hal itu seiring dengan pertumbuhan pesawat perintis di Indonesia,” tuturnya.

Pada tahun 2013, pesawat perintis di Indonesia ada sebanyak 120 rute. Meningkat di 2014 menjadi 170 rute.

Pertumbuhan yang positif ini pula yang membuat op-

erator ingin segera memiliki N219. “Salah satu operator meminta kami membuatkan tiga pesawat di tahun depan,” imbuh dia.

Namun, sambung Palmana, PT DI belum bisa memenuhinya. Untuk itu, pihaknya tengah melobi operator untuk membicarakan permintaan tersebut. “Kami akan memaksimalkan pembuatan pesawat N219 hingga 24 unit per tahun. Tapi itu dilakukan bertahap,” imbuhnya.

Tahun depan, rencananya PT DI baru membuat satu unit N219. Lalu di tahun 2017 sebanyak 4-6 pesawat. Di 2018-2019 kembali ditingkatkan menjadi 12 pesawat per tahun. Di tahun ke-5 atau ke-6 akan sesuai target, 24 unit per tahun.

Namun, untuk bisa mencapai target 24 pesawat per tahun, PT DI harus menambah satu line production. Karena dengan satu line production yang dimiliki sekarang, kapasitas produksinya maksimal 8-10 unit per tahun. “Kalau lihat pengerjaan sekarang, produksi delapan unit per tahun saja sudah bagus,” imbuh dia. ren/glo/car/km

share Pelindo II yang mencapai 72 persen. Dengan potensi sebesar itu, profit Pelindo III justru di atas Pelindo II. Rizal juga menganggap Lino terlampau berani dan terang-terangan menyatakan membangkang pada Dewan Komisaris. Dia menuding Lino punya backing. “Pasti ada backingnya. Dia sampai berani melakukan pembangkangan. Siapa yang dia (RJ Lino) telepon saat penggeledehan? Siapa yang jauh-jauh telepon Kabareskrim (Komjen Budi Waseso) dari Korea?” Jawab Rizal yang disambut tepuk tangan dari Serikat Pekerja JICT yang hadir dalam rapat itu.

Setelah mengungkap hal itu, Rizal lalu menyatakan bahwa sudah menjadi tugas dari Pansus untuk mengungkap backing RJ Lino itu. “Itulah tugas Pansus mengungkap ini,” katanya.

Seperti diketahui, Bareskrim Mabes Polri di bawah Komjen Budi Waseso mela-

kukan penggeledahan di kantor Pelindo II, Jumat (28/ 7/2015) lalu. Penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane milik perusahaan pelat merah itu.

Tak terima dengan cara Bareskrim, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino geram. Kekesalan itu diutarakan ke sejumlah menteri. Salah satunya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil.

Pembicaraan antara keduanya dilakukan di hadapan wartawan. Bahkan Lino mengancam mengundurkan diri dari perusahaan. Sementara, saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan, Agustus lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pernah menelepon Kabareskrim Polri saat itu Komjen Pol Budi Waseso terkait pengusutan kasus di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. ri/maw

memberi kelonggaran izin penggunaan kayu ulin sebagai bahan baku utama. “Lima tahun terakhir, kami dilarang tebang kayu, tapi lahan malah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.”

Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Yulian Paonganan menyebut poros maritim jadi kelanjutan agenda terselubung dari jalur sutra maritim China. Jalur tersebut merupakan jalur yang disiapkan China untuk menghidupkan kembali rute perdagangan. Jalur sutera maritim China akan menghubungkan pelabuhan Tiongkok ke perairan Samudra Hindia, Teluk Persia, Laut Merah hingga Teluk Aden.

Menurut Yulian, fatal jika poros maritim Indonesia (tol laut) terhubung dengan jalur sutera maritim China. Dia bilang, dampak dari kebijakan poros maritim yang bersambungan dengan jalur sutera cukup besar.

“Indonesia akan dibanjiri produk China, sekarang bisa dilihatlah belum mulai saja kita sudah kebanjiran (produk China) apalagi kalau diberi akses yang seluas-luasnya,” bebernya di Jakarta.

Tidak hanya itu, serbuan produk asal China juga bisa mematikan industri dalam negeri. Seperti diketahui, barang asal China terkenal lebih murah dibandingkan negara lain. “Industri tekstil

segala macam itu akan habis,” tegasnya.

Ditambah lagi China diberikan kesempatan untuk membangun 24 pelabuhan yang akan menjadi tol laut.

Dia menambahkan, tentu hal ini hanya akan menguntungkan China.

Terpisah, Presiden Jokowi mengaku selama satu tahun pemerintahannya diwarnai sejumlah kegaduhan. “Ini (tol laut) kan rencana besar. Kita baru bangun pelabuhan besarnya dulu. Misalnya di Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak. Kalau pelabuhan besarnya sudah jadi, sekitar 3,5 tahun, barulah kita bicara kapalnya,” ungkapnya, Senin (26/10/2015).

Ditambahkannya, kalau sudah ada kapal besarnya wira-wiri, maka hal itu akan menjadi yang pertama dicanangkannya tol laut. “Itu yang saya bilang sebagai pendulumnya.

Kemudian dari pelabuhan besar tadi, ke pelabuhan sedang, ke pelabuhan kecil ke semua pulau. Barulah manajemen distribusi logistik lebih baik. Transportasi laut dan harga barang akan lebih murah,” urainya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meluncurkan 6 trayek angkutan laut berjadwal atau familiar disebut ‘tol laut’. Dengan beroperasinya 6 trayek ini, Kemenhub akan membiayai

Leopard...

Sambungan Halaman 1 Ia pun berasumsi, sosok Leopard yang menganut Katolik membuat aparatur pemerintah dan pemilik media memilih diksi judul pada setiap berita steril dari diksi terorisme.

“Publik juga sudah cerdas. Inilah terorisme di Indonesia, sebuah bangunan terminologi yang memiliki dimensi sarat tendensi, stigma, kepentingan politis, dan ideologis di baliknya,” urai Harits.

Tak ayal, Harits menyimpulkannya dari motif yang diakui oleh Leopard sebatas kepentingan ekonomi.

Maka, ujarnya, tidak harus karena spirit crussader seorang non Muslim untuk menjadi seorang teroris.

Tapi bisa jadi cukup hanya karena motif kepentingan perut, sebab hasud, sakit hati atau dendam terhadap pihak lain.

“Teroris di Indonesia tidak lagi harus karena teologi beku yang dianutnya, juga tidak harus karena soal imperialisme Amerika di Indonesia. Semua narasi teori terorisme yang dicekokkan ke publik selama ini karena Leoprad,” ujar Harits.

Di sisi lain, ia mewantiwanti agar publik sekarang perlu waspada, bisa jadi seorang yang tidak punya iman dan moral kontrol diri atau

patah hati dalam urusan asmara juga potensial menjadi teroris.

“Terorisme sepertinya sudah menjadi jalan baru dan jalan pintas semua etnis untuk meraih kepentingannya,” papar Harits.

Sementara Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai gerakan radikal baru sudah tumbuh di Indonesia. Leopard ditengarai bagian dari kelompok radikal meski dia mengklaim beraksi seorang diri. Kelompok radikal ini berasal dari kawasan Xianjiang, RRC. Kelompok Xianjiang berbeda dengan kelompok radikal yang selama ini melakukan teror bom di Indonesia.

Biasanya kelompok radikal lebih fokus menebar teror pada kepentingan barat, semisal teror bom di Bali, kedutaan atau hotel-hotel mewah milik kepentingan barat.

“Sementara teror bom di Alam Sutra sama sekali jauh dari kepentingan barat, tapi lebih kepada pusat keramaian yang menyangkut kepentingan etnis Tionghoa,” kata Neta, belum lama ini.

Jelas Neta, modus peledakan bom di Alam Sutra hampir sama dengan ledakan bom di luar pusat perbelanjaan Paragon Bangkok

Dirut...

Sambungan Halaman 1 “Terbukti, Biro Perekonomian selaku koordinator BUMD-BUMD milik Pemprov Jatim juga baru mengetahui soal ini karena tak pernah dilapori,” ungkap Thoriq.

Bukan itu saja, lanjut Thoriq, Biro Perekonomian Jatim juga sempat membantah ketika PT PWU memaparkan prognosa deviden yang hendak disetorkan tahun 2015 yang hanya Rp 5 miliar. Padahal keuntungan sebelum dipotong pajak tahuntahun sebelumnya jauh di atas itu.

“2011 keuntungan PWU sebelum dipotong pajak sebesar Rp 16,8 miliar, 2012 turun menjadi Rp 14,7 miliar, 2013 naik lagi men-

jadi Rp 19,1 miliar, 2014 turun menjadi Rp 12,9 miliar dan prognosa 2015 turun tidak wajar menjadi Rp 5 miliar,” beber politisi asal Lumajang.

Padahal BUMD lain milik Pemprov Jatim kendati kondisi ekonomi kurang stabil, namun deviden yang disetorkan turun tapi masih dalam kewajaran. Dicontohkan, PT SIER deviden tahun 2014 sebesar Rp 8 miliar tapi 2015 turun sekitar Rp 1,5 miliar tinggal Rp 6,5 miliar.

“Kalau PWU turun dari Rp 12,9 miliar menjadi Rp 5 miliar itu jelas tidak wajar.

Sekarang ini belum krisis tapi hanya perekonomian

operasional kapal pembawa barang yang berlayar secara terjadwal. Trayek ini akan menghubungkan pelabuhan besar dan kecil di penjuru negeri. “Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok,” kata Dirjen Perhubungan Laut Bobby M. Mamahit, Jumat (30/10/2015).

Untuk merealisasikan pengoperasian trayek ini, Kemenhub menunjuk PT Pelni (Persero) sebagai operator.

Pelni akan mengoperasikan 6 kapal barang untuk berlayar ke 6 rute. “Pemerintah memberikan penugasan kepada penyedia jasa angkutan laut untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pelaksanaannya ditugaskan kepada Pelni,” jelasnya.

Pelni akan memperoleh subsidi alias Public Service Obligation (PSO) senilai Rp 257 miliar untuk menjalankan penugasan itu.

“Kemenhub mengusulkan anggaran biaya subsidi untuk pelaksanaan program tol laut melalui DIPA tanggal 20 Oktober 2015, dengan besaran subsidi senilai Rp 257.907.959. 000 untuk 6 unit kapal,” sebutnya. art/ rzk/kur

Thailand pada 1 Februari 2015 atau ledakan bom di sebuah kuil di Bangkok pada 17 Agustus 2015 lalu.

Bom yang menewaskan 21 orang itu berkaitan dengan tingginya tekanan RRC terhadap muslim Uighur di Xianjiang dan dideportasinya 109 warga Uighur dari Thailand ke RRC. Peristiwa ini tentu ada kaitannya.

“Di Jakarta, Vihara Ekayana pernah diledakan bom pada 4 Agustus 2013 yang membuat 3 orang luka. Lalu ITC Depok pernah terkena ledakan pada Februari 2015.

Mal Alam Sutra sendiri pernah pula kena serangan bom pada 9 Juli 2015 lalu. Serangan bom di ITC Depok dan Alam Sutra modusnya sama, yakni bom ledakan ringan diletakkan di toilet. Efek yang ingin dicapai pelaku adalah sebaran asap yang bisa mematikan,” papar Neta.

IPW berharap Polri mencermati fenomena radikalisme dari Xinjiang yang mulai masuk ke Indonesia. Bukan mustahil gerakan ini juga punya rangkaian dengan ISIS dan Indonesia adalah sasaran empuk bagi mereka, mengingat begitu banyaknya mal dan kepentingan RRC di Indonesia. Terutama jika tekanan pemerintah RRC terhadap etnis Uighur di Xinjiang meninggi, Polri perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi teror bom di Indonesia agar kasus bom Bangkok tidak melebar ke negeri ini. rus/ind

kurang stabil. Kalau hanya segitu, yah sama saja PWU tidak kerja, jadi sudah selayaknya Arif Afandi selaku Dirut PT PWU dipertahankan,” tegas Thoriqul Haq. Menurut Thoriq, temuan ini menambah daftar rapot merah Arif Afandi lantaran sebelumnya juga disorot Komisi C lantaran menyewakan aset PT PWU untuk usaha prostitusi terselubung kepada pihak ketiga.

Bahkan audit performance PT PWU Jatim hingga saat ini tak pernah diberikan dengan transparan.

“Saya tegaskan lagi bahwa Dirut PT PWU itu dalam memimpin BUMD milik Pemprov Jatim menggunakan cara culas, curang dan profesional untuk menghilangkan aset-aset milik Pemprov yang dikelola PT PWU Jatim,” pungkasnya. nang www.lensaindonesia.com

8

CLASH OF CULTURE Edisi 110/02 - 08 November 2015

Mengawal Konsep Islam Nusantara Melalui Ruwatan Ruwatan Agung Bumi Nusantara lebih difokuskan pada penyatuan seluruh budaya yang ada di nusantara. Pengaruh NU sangat kuat dalam ruwatan ini. Sebab pelaku budaya tidak pernah meninggalkan ajaran Islam.

RUWATAN Agung Bumi Nuswantara (dibaca: nusantara) dalam memperingati Suro atau tahun baru Islam 1 Muharram 1437 H digelar di Pendopo Tlasih 87, Desa Sumber Girang, Kecamatan Turi, Kabupaten Mojokerto, Kamis (29/10/2015).

Menariknya, acara ini disebutsebut sebagai manifest dari konsep Islam Nusantara. Konsep Islam Nusantara dikenal sebagai ciri khas Islam di Indonesia yang toleran. Islam Nusantara didakwahkan secara gencar oleh ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam pandangan warga NU, Islam Nusantara bisa merangkul budaya, menghormati budaya dan tidak memberangus budaya. Pijakannya, NU akan terus mempertahankan karakter Islam Nusantara yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran.

“Ruwatan Agung Bumi Nusantara justru sangat kental dengan NU. Kami hanya mengawal saja,” demikian disampaikan Wiro Kadek, pimpinan Pendopo Tlasih 87 kepada Lensa Indonesia di kediamannya, Kamis

(29/10/2015).

Dia mengatakan, ruwatan ini berbeda dengan gelaran budaya di Trowulan. Jika ruwatan Trowulan hanya ditujukan untuk kewilayahan saja yakni Majapahit, sehingga dinamakan Ruwatan Agung Majapahit.

Maka, konsep yang diusung Ruwatan Agung Bumi Nusantara lebih luas lagi.

Ruwatan Agung Bumi Nusantara lebih difokuskan pada penyatuan seluruh budaya yang ada di nusantara.

Menurut Kadek, proses ruwatan ini sejatinya menggunakan ajaran Islam.

Kadek menyebut, dalam ruwatan ini pengaruh NU sangat kuat. “Dalam proses ruwatan saya membukanya dengan bahasa Arab atau ayat-ayat yang diambil dari Al Quran. Bahkan saat pelaksanaan ruwat, ayat-ayat Allah selalu saya pakai,” urainya.

Kadek menjelaskan, budaya ruwatan sebenarnya lahir dari perpaduan antara Hindu dan Islam. Namun demikian, perpaduan budaya ini tidak boleh dikikis atau dihilangkan.

Adanya sesaji dalam ruwatan, lanjutnya, bukan bentuk penyembahan

pada dewa. Melainkan bentuk rasa syukur kepada Sang Khaliq.

“Banyak pemahaman awam salah memaknai budaya ruwatan.

Bahwa proses ruwatan merupakan lambang atau wujud syukur kepada Tuhan yang dikemas dengan pagelaran budaya cukup kental dengan masyarakat Jawa pada waktu itu.

Dalam perjalanannya, budaya ruwat kemudian diubah oleh para Walisongo menjadi sebuah tradisi tetapi tetap disampaikan dalam kaidahkaidah keislaman. Masyarakat kemudian sangat paham, yang namanya tradisi adi luhung merupakan warisan yang tidak boleh secara frontal dihilangkan begitu saja. Sebaliknya harus tetap dilestarikan sehingga jati diri bangsa ini tidak mudah hilang,” terang Kadek.

Tujuan Ruwatan Agung Bumi Nusantara, kata Kadek, untuk menguatkan empat pilar kebangsaan yang sudah dibangun founding father, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI. “Islam Nusantara dan empat Pilar Kebangsaan adalah satu paket untuk meneguhkan persatuan antar bangsa,” tegas Bendahara Himpunan Silatuhrahim Santri Nusantara (Hisnu) Jawa Timur.

Ditambahkan praktisi budaya ini, sebenarnya ruwatan yang digelar tahun ini telah memasuki tahun ke 20. Di mana dalam prosesnya telah mengukuhkan Indonesia sebagai pemersatu budaya nusantara.

Menerima pusaka keramat Majapahit dalam acara Ruwatan Agung Bumi Nusantara. Dari kiri Ki Sampar dari Kediri, Ki Wiro Kadek, Gus Putro, tokoh ulama, pamengku wihara Gianyar Bali, dan Munsihii Mochtar.

Kata Kadek, setiap tahun acara tersebut dihadiri ribuan pelestari budaya dari seluruh Indonesia. Mereka datang dari berbagai daerah dengan membawa beragam kebudayaannya. “Semua hadir di sini dalam satu jiwa dan rasa yang sama. Bahkan banyak dari negara tetangga yang bergabung dengan gelaran budaya di sini. Mereka ingin belajar dari kita bagaimana melestarikan budaya di negaranya,” terang pria yang dipercaya Sholahuddin Wahid (Gus Sholah), pimpinan Ponpes Tebu Ireng untuk menjadi duta budaya khusus luar negeri.

Pantau Lensa Indonesia, setiap tahun negara tetangga seperti Ma-

laysia, Brunei, hingga Singapura mengunjungi Mojokerto untuk melihat proses Ruwatan Agung Bumi Nusantara. Bahkan saat ini, tambah Kadek, negara Malaysia sudah mempraktekkan budaya “tumpengan”.

“Seperti diketahui, tradisi tumpengan dikenal sebagai budaya masyarakat Jawa dalam acara-acara.

Namun dari hasil asimilasi dan pengenalan budaya dalam negeri, tradisi kita kini bisa diserap oleh negara lain. Itu hasil perpaduan budaya adi luhung nusantara yang terangkum dalam gelaran Ruwatan Agung Bumi Nusantara,” pungkasnya.

Sementara perwakilan Malaysia Munsihii Muhammad Mochtar, peja-

bat pendidikan dan kebudayaan khusus Malaysia mengatakan, budaya Indonesia sangat beragam. “Kami ingin melewatkan sedikit pun setiap proses di sini. Kami ingin belajar bagaimana melestarikan budaya. Di Malaysia, orang-orang masih concern antara agama dan budaya. Padahal keduanya tidak bisa dipisahkan. Di sana kami beribadah harus pakai jubah mirip di Arab. Sementara Islam di Indonesia sangat menjunjung toleransi. Mereka beribadah cukup mengenakan sarung. Yang penting bersih dan suci,” terang Munsihii.

Perpaduan agama dan budaya (Islam Nusantara) yang tidak terpisahkan ini, kata Munsihii, menarik minat negara tetangga. “Kami kini sedang mengupayakan mengenalkan budaya di negara agar tidak hilang. Sebagian dari kami juga sudah menggunakan tradisi tumpengan di setiap acara. Tradisi tumpengan ternyata bisa membuat rasa kekeluargaan lebih erat dibanding nasi kotak atau prasmanan,” tuturnya.

Munsihii juga mengungkapkan, pihaknya akan mengundang lebih banyak praktisi budaya dari Tanah Air untuk datang ke Malaysia dan negara lain agar bisa menjelaskan cara-cara melestarikan budaya leluhur agar tidak punah. “Kami punya budaya dan tradisi sendiri, tapi kami tidak tahu cara melestarikannya. Karena itu kami datang kemar,” pungkasnya. nov

130 Penerima Beasiswa ITC Dilepas Merantau ke Tiongkok

Pendiri Yayasan ITC, Dahlan Iskan dalam acara pelepasan penerima beasiswa ITC 2015 di Pena Room Lt. 2 Gedung Graha Pena - Jawapos.

SEBANYAK 130 siswa penerima beasiswa pendidikan diberangkatkan ke Tiongkok dan Taiwan. Mereka terbagi dalam beberapa kloter untuk pemberangkatannya. Akhir September lalu ada sebagian yang berangkat. Hingga November nanti, penerima beasiswa lainnya akan menyusul. Beasiswa mencakup pendidikan D-3 sampai S-3 berbagai jurusan. Mulai kedokteran, teknik, sampai manajemen bisnis.

“Kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Jadi, yang menyeleksi nanti sekolah,” ujar Ketua Yayasan Indonesia Tionghoa Culture (ITC), Lily Yoshica, di sela-sela pelepasan siswa yang dikemas dalam tema “Menuju Indonesia Cerdas 2015” di Surabaya, Rabu (14/10/2015).

Tahun ini ITC menggandeng sembilan kampus di Tiongkok dan Taiwan untuk program beasiswa. Program beasiswa ITC berlangsung sejak 2011.

Koordinator ITC, Andre So,

www.lensaindonesia.com

Pelepasan penerima beasiswa ITC 2015 dimeriahkan aksi Barongsai.

menyatakan tahun ini tidak ada syarat khusus yang diajukan pihak universitas. Pihak sekolah cukup menyertakan hasil rapor atau nilai terakhir dan ijazah para siswa yang tertarik belajar ke Tiongkok dan Taiwan. Sebagai persiapan untuk para siswa, kursus bahasa Mandarin selama kurang lebih lima bulan disediakan ITC secara cuma-cuma.

Alif Nur Ramadhan mengatakan, standar yang harus dipenuhi adalah semua nilai mesti di atas 7 untuk dapat mendaftar beasiswa. Siswa SMAN 1 Nunukan, Kalimantan Utara, itu menjadi salah seorang penerima beasiswa yang akan melanjutkan studi ke Hebei Medical University, Tiongkok.

“Itu memang cita-cita saya.

Rencananya, setelah dokter, mau ambil kepolisian,” urai Alif. Remaja 17 tahun tersebut menyatakan ingin mengabdi sebagai dokter forensik.

ITC juga menggandeng lembaga penjaminan mutu pendi-

dikan (LPMP) untuk menyosialisasikan program beasiswa ke Tiongkok dan Taiwan tahun ini. “Kriterianya, punya kemauan yang keras,” ujar Kepala LPMP Kalimantan Selatan Abdul Kamil Marisi.

Kamil menerangkan, siswa yang terpilih tidak harus memiliki nilai tinggi. “Yang tinggi itu semangatnya,” imbuh dia.

Dia percaya, jika seseorang memiliki semangat yang tinggi dan tidak mudah putus asa saat menemui hambatan, kecerdasan akan muncul mengikutinya.

Di tempat yang sama, Pendiri Yayasan ITC, Dahlan Iskan, menuturkan menempuh kuliah di luar negeri tidak semudah yang dilihat. Berjauhan dari keluarga adalah risiko. “Saya sendiri merasa, kalau dulu tidak merantau ke Kalimantan, saya tidak akan jadi seperti sekarang,” ungkapnya. Ditambahkan Dahlan, inti dari melanjutkan sekolah ke luar negeri adalah proses merantau

itu sendiri.

BERANDA

9

Edisi 110/02 - 08 November 2015

AHOK, REKLAMASI UNTUK SIAPA? Reklamasi teluk Jakarta menuai pro dan kontra, tak terkecuali di kalangan nelayan dan penduduk yang tinggal di sekitaran daerah reklamasi tersebut. Salah satu daerah tersebut adalah daerah Muara Angke di Jakarta Utara.

KESATUAN Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DKI Jakarta melaporkan pengembang Reklamasi Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Komnas HAM terkait dengan dugaan pelanggaran HAM kepada warga Muara Angke serta nelayan di pesisir pantai utara.

Sekjen KNTI Jakarta M Taher, mengatakan warga daerah pesisir yakni kawasan Muara Angke yang sebagian besar berprofesi Nelayan telah mendapat perlakuan intimidasi dari pengembang Reklamasi dan Pemprov DKI Jakarta.

“Kemarin kita pasang sepanduk didepan pintu Muara Angke untuk menolak reklamasi, tiba-tiba spanduk kita dicopot oleh sejumlah oknum berbadan tegap yang mengaku dari pengembang dan Pemprov DKI sambil memberi ancaman pada warga,” kata M Taher, Jumat (30/10).

Dipaparkan Taher, Intimidasi bukan hanya kali ini dilakukan, beberapa waktu lalu para nelayan yang mencari Ikan di kawasan pesisir diusir karena berdekatan dengan proyek Reklamasi. Padahal, sudah puluhan tahun nelayan mencari ikan di kawasan tersebut. “Intimidasi juga dilakukan saat nelayan mencari Ikan,” jelas Taher.

Selain itu, KNTI juga melaporkan Pemprov DKI (Ahok) yang rencananya akan mengusur warga yang tinggal di Muara Angke. “Warga Muara Angke mau digusur, padahal belum ada penjelasan sama sekali kepada warga. Seperti apa pengusuran akan dilakukan, lalu apa kompensasinya. Jangan warga diperlakukan

seperti Binatang, ini sama saja pelanggaran HAM,” tandasnya.

Taher juga menegaskan, bahwa warga Muara Angke merasa dijebak PT Muara Wisesa Samudra, pengembang yang mereklamasi Teluk Jakarta dan membuat Pulau G (Pluit City). “Tidak ada warga yang tahu bahwa akan ada reklamasi. Tak ada rembukan dengan warga sekitar,” ucap Taher.

Ali Sadikin, seorang nelayan mengatakan, pihak pengembang juga sempat memberikan amplop dan makanan. Ali menuturkan peristiwa itu terjadi pada 27 September 2015, dua hari setelah pemeriksaan berkas yang pertama di PTUN Jakarta Timur.

“Kami dikumpulkan di Bandar Jakarta. Tanpa undangan resmi, hanya melalui telepon,” ujar Ali. Dalam acara tersebut, hadir 26 nelayan yang juga merupakan ketua RT dan RW di Muara Angke. PT Muara Wisesa adalah anak perusahaan Grup Agung Podomoro, yang selama ini dikenal sebagai Raja Apartemen.”

Menurut penuturan Ali, pengembang ingin mengadakan silaturahmi dan menjanjikan para nelayan pergi umrah. Setelah acara makan selesai, setiap nelayan mendapatkan amplop berisi uang sekitar Rp 150-500 ribu.

Setelah menerima uang, Ali dan teman-temannya sesama nelayan disodori kertas untuk ditandatangani. “Bentuknya seperti kertas absen. Belakangan, saya tahu itu semacam surat persetujuan warga untuk reklamasi,” tuturnya. Saat itu, Ali mengungkapkan, sempat terjadi keributan karena para nelayan diminta menjadi saksi untuk developer.

Kasus ini bermula saat reklamasi Teluk Jakarta dilakukan perusahaan pengembang dan

mendapat izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah berjalan selama tiga tahun, proyek reklamasi Teluk Jakarta membuat nelayan kehilangan mata pencaharian. Beberapa di antaranya terpaksa berubah haluan dan mencari pekerjaan lain, seperti menjual ikan, menjadi sopir angkutan kota, bahkan pemulung.

“Ada sekitar 100-150 nelayan terpaksa beralih profesi menjadi pemulung,” imbuh Taher.

Taher mengaku semula ia adalah nelayan tradisional. Sejak proyek reklamasi berjalan, mau tak mau ia berganti profesi menjadi pedagang ikan. Selain menjadi pemulung, kata Taher, nelayan juga beralih profesi menjadi sopir angkot atau pedagang ikan yang mengambil ikan dari daerah lain, seperti Cirebon dan Juwono.

“Apa pun yang penting bisa makan, anak bisa sekolah. Yang penting ada penghasilan,” ujarnya.

Kepala Desa Muara Angke, Arpani membenarkan semua pe-

ngakuan warganya. Menurut dia, warganya saat ini memprotes adanya proyek reklamasi yang ada di Teluk Jakarta tersebut. “Katanya, mereka kesulitan menangkap ikan di pinggir laut. Harus ke tengah laut dulu,” ujarnya.

Arpani membeberkan bahwa keluhan ini hanya datang dari nelayan dengan kapal kecil saja.

“Kalau yang kapalnya besar kan memang biasa ke tengah laut,” kata dia.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta mengatakan reklamasi 17 pulau, yang tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berpotensi menimbulkan banjir yang lebih luas.

“Reklamasi akan membuat sungai-sungai landai karena tekanan arus laut yang naik ke daratan,” kata Deputi Direktur Walhi Jakarta Zaenal Muttaqin di Balai Kota. Hal ini akan membuat banjir ikut meluas karena wadah air berkurang.

Airin Rachmi Diany, calon Walikota petahana.

Airin Ajak Anak Muda Tangsel Cinta Al-Quran MUSABAQAH Tilawatil Quran (MTQ) ke 6 tingkat Kota Tangerang Selatan (Tangsel), diawali pawai ta’aruf para kafilah dari 7 Kecamatan kota Tansel.

Aneka macam atraksi dan parade drum band dari siswa SD, SMP dan SMA/ SMK kota Tangsel ikut pula meramaikan.

Pawai ta’aruf berlangsung di Taman Tekno, Setu itu dihadiri Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, Kapolres Tangsel Ayi Supardan, Dandim Tangsel, serta Sekda Kota Tangsel H Muhamad.

Airin Rachmi Diany, calon Walikota petahanan berdiri di panggung kehormatan didampingi para pimpinan lembaga dan unsur Muspida Kota Tangsel.

Airin menyambut para kafilah MTQ ke 6 yang melintas di depan panggung dengan menebar senyum, dan melambaikan tangan.

Airin mengatakan, MTQ ke 6 ini bisa memperat ukhuwah Islamiyah warga muslim dari 6 kecamatan yang ada di kota Tangsel. Ia berharap MTQ kali ini melahirkan bibit-bibit muda, yang berkompeten sesuai bidang lomba, dan bisa mewakili Tangsel dalam MTQ tingkat Provinsi dan tingkat nasional mendatang.

“Insya Allah Tangsel akan menghasilkan generasi muda yang lebih cinta Al-Qur’an. MTQ ini dapat juga dijadikan ajang kompetisi bagi para peserta, sekaligus persiapan menghadapi MTQ tingkat provinsi dan tingkat nasional, “ kata Airin kepada Lensa Indonesia.

Senada dengan Walikota Airin, Kapolres Kota Tangsel AKBP Ayi Supardan menuturkan harapannya MTQ ke 6 kota Tangsel, berjalan tertib dan aman, sehingga tercipta suasana yang kondusif. Karena itu, Ayi mengajak generasi muda, khususnya generasi muda Islam untuk berkarya, terampil serta produktif dan cinta kepada Al-Qur’an.

“Dalam menjaga keamanan dan ketertiban pawai ta’aruf MTQ ini, kami menerjunkan 200 personel aparat kepolisian guna kelancaran acara ini.”

Sekda Tangsel, H Muhamad, yang juga Ketua Pelaksana MTQ ke 6 Kota Tangsel berharap MTQ bisa berjalan sukses, aman dan tertib. “Ini dapat dijadikan ajang persiapan menghadapi MTQ tingkat propensi dan nasional,” pungkasnya. hafidz_mabrur www.lensaindonesia.com

an Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan merekomendasikan reklamasi ini untuk mengurangi risiko lingkungan terhadap aktivitas di Pantura Jakarta. “Karena selama ini kami lihat pun ada degradasi lingkungan,” ujarnya.

Salah satunya soal pencemaran di lokasi nelayan biasa mencari kerang hijau. “Di sana, sudah tercemar mercury segala macam, berbahaya kalau ditangkap dan dikonsumsi,” kata Tuty.

Sementara itu, soal kehidupan nelayan yang dapat terganggu, Tuty mengatakan reklamasi ini telah direncanakan dilakukan dengan konsep subsidi silang. “Pengembang reklamasi dibebankan kewajiban untuk merevitalisasi daratan pantai lama. Mereka akan menyediakan pemukiman dan sarana prasarana bagi nelayan,” ujarnya. dka/nin/bag

Aksi para nelayan menolak reklamasi pantai Jakarta.

JAGO-JAGO PDIP BAKAL ‘DI-RISMA-KAN’ PERSOALAN yang melilit salah satu calon Walikota Surabaya yang diusung PDI Perjuangan Tri Rismaharini dianggapnya telah selesai. Hal ini diungkapkan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto saat berkunjung ke Ponorogo menghadiri Rapat Koordinasi Pemenangan Pilkada Ponorogo, Minggu (25/10/2015).

Hasto mengungkapkan, “Apa yang menimpa Bu Risma sudah selesai, Kapolri dan Kejaksaan Agung telah melakukan klarifikasi, sehingga tidak ada persoalan lebih lanjut untuk Bu Risma,” ucap Hasto Kristyanto di hadapan awak media.

Dengan permasalahan yang menimpa Risma, Hasto berujar bahwa untuk menjadi pemimpin yang merakyat, yang mendapatkan legitimimasi yang kuat karena komitmen kerakyatannya, biasanya akan menghadapi banyak ujian.

Hasto menyebut apa yang dialami Risma tidak menutup kemungkinan juga akan menimpa calon-calon lain yang diberangkatkan dari PDIP. “Tidak hanya Bu Risma, di Ponorogo pun juga sudah mulai muncul serangan negatif terhadap Pak Amin dan Pak

Fenomena ini pun diperparah dengan kondisi tanah Jakarta yang terus menurun. Setahun, setidaknya tanah Jakarta turun 17 sentimeter. “Ini salah satunya karena air tanah yang diambil tanpa kontrol,” kata dia.

Menurut dia, kondisi yang sudah parah itu seharusnya tidak diperparah dengan pelaksanaan reklamasi. “Lebih baik selesaikan saja normalisasi 13 sungai di Jakarta,” kata Zaenal.

Karena itu Walhi meminta agar reklamasi Teluk Jakarta dihentikan, karena merusak lingkungan dan membuat sebagian nelayan kehilangan mata pencarian serta hanya menguntungkan pengembang saja.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pelaksanaan reklamasi ini telah melalui kajian mendalam, termasuk soal amdal. “Kami juga sudah dapat izin dari Kementeri-

Pimpinan DPRD Jatim ‘Belokkan’ Pansus Tragedi Tambang Lumajang

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto saat berkunjung ke Ponorogo.

Agus. Ketika ada kampanye hitam, serangan negatif itu menunjukan bahwa pergerakan politik kedua partai itu menggetarkan pihak lain,” ucapnya.

Dengan adanya seranganserangan negatif terhadap jago yang diusung PDIP, Hasto mengaku tidak akan melakukan hal serupa. Dirinya akan lebih mengedepankan caracara yang beradaban demokratis dengan gagasan-gagasan terbaiknya.

“Kami tidak akan melakukan hal tersebut, yang kami kemukakan adalah cara yang beradaban demokratis dengan

Jawa Timur Targetkan Swasembada Kedelai Tahun 2016

gagasan terbaik,” tegasnya.

Peristiwa Risma, lanjutnya, merupakan bagian dari penggemblengan. “Justru itu nanti akan memperkuat Bu Risma.

Ibarat cerita wayang, itu bayi tetuko yang dibuang di kawah condrodimuko untuk bagaimananya malah justru makin sakti, makin hebat karena komitmen kerakyatannya,” bebernya.

Disampaikan pula, setiap ujian akan membawa hal-hal yang diyakini justru akan memperkuat kepemimpinan Risma. “Ya kalau sejak dulu kita kan selalu dijegal tapi kan selalu gagal,” pungkasnya. arso

PROVINSI Jawa Timur selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Semua komoditi tanaman pangan mengalami surplus, kecuali kedelai. Meski saat ini produksi kedelai masih minus, namun Gubernur Jatim Soekarwo menargetkan Jatim bisa swasembada kedelai mulai tahun 2016 mendatang.

“Jatim sekarang masih minus 60 ribu ton kedelai. Walaupun belum swasembada, produksi kedelai Jatim sudah mencapai 32 persen dari produksi nasional,” kata Soekarwo, Selasa (27/ 10/2015).

PEMBENTUKAN panitia khusus (Pansus) soal Tragedi Tambang di Lumajang atas inisiatif DPRD Jawa Timur bakal molor dilakukan. Pasalnya, hingga saat ini pimpinan dewan tak kunjung mengirimkan surat resmi kepada sembilan fraksi yang ada. Bahkan, usulan judul pansus juga diubah oleh Badan Musyawarah (Banmus) menjadi Pansus Sumber Daya Alam (SDA).

Mendengar hal itu, Ketua Komisi A Freddy Poernomo menyatakan protes keras dan tak akan setuju dengan pembahasan tersebut. Ada dugaan pula bahwa para pimpinan DPRD Jatim telah ‘masuk angin’ agar pansus khusus membahas pertambangan ilegal di Jawa Timur tak akan bisa diatasi.

Praktis, pimpinan DPRD identik dengan mengkhianati amanah puluhan jutaan rakyat Jawa Timur sebagai wakil di lembaga pengawasan terhadap roda pemerintahan di Jawa Timur, terkait.

“Surat rekomendasi Komisi A soal pembentukan pansus kan sudah dibahas bersama dan telah diputuskan dalam paripurna. Dan itu kan berarti

Untuk bisa memenuhi swasemada kedelai, kata dia, Pemprov Jatim akan mengarahkan sentra produksi di wilayah Pantai Utara, yakni Ngawi, Tuban, Lamongan, Bojonegro, dan Gresik. Namun sebelum itu dilakukan, pihaknya akan mengeruk terlebih dahulu saluran Plangwot Sedayu Lawas yang berhubungan dengan Sungai Bengawan Solo hingga mencapai 1.400 meter kubik per detik.

“Kalau Bengawan solo tidak banjir.

Produksi kedelai Jatim bisa mencapai 480 ribu ton. Kalau sekarang minus, nanti bisa kelebihan sampai 60 ribu

sudah menjadi keputusan yang sah, bahkan itu sudah tertinggi. Kok ini judulnya diubah seperti itu,” kata Freddy, Selasa (27/10/2015).

Pihaknya menduga ini ada upaya membelokkan Pansus Tragedi Tambang di Lumajang. Ia menilai, jika judul pansus tetap SDA maka hal itu tidak perlu ada pansus, cukup ditangani Komisi B saja yang selama ini menjadi mitra kerja Biro SDA Pemprov Jatim.

“Ini jelas dipelintir. Komisi A yang mengawal pembentukan awal Pansus Tambang di Lumajang tak akan tinggal diam. Karena kalau judulnya SDA, maka mulai kasus tambang ilegal, pelanggaran berat seperti pembunuhan aktivis dan pencemaran lingkungan berat hingga kekayaan negara yang dirampok oleh sekumpulan oknum jelas tak akan bisa terselesaikan,” tegas politisi Golkar ini.

Komisinya mengaku akan terus mengawal pembentukan pansus tersebut. Sebagai anggota dewan pihaknya punya fungsi kontrol apakah yang dibahas di internal dewan sudah sesuai tujuan awal atau tidak. sarifa

ton,” ujarnya.

Dengan pengerukan Plangwot Sedayu Lawas, maka air Bengawan Solo yang kerap banjir dan meluber hingga merusak sawah alirannya bisa segera dibuang ke laut. Menurutnya, prioritas swasembada kedelai ini, lanjut Soekarwo, karena orang Jawa Timur telah menjadikan kedelai sebagai bagian dari hidupnya.

“Orang Jatim itu gak lengkap kalau gak makan tahu dan tempe. Konsumsinya tinggi. Ini sudah jadi bagian hidupnya orang Jatim,” tegas Pakde Karwo. sarifa

10

JAKARTA Edisi 110/02 - 08 November 2015

Basuki Tjahaja Purnama

Ahok Sahkan UMP DKI Jadi Rp 3,1 Juta DEWAN Pengupahan DKI Jakarta sepakat menetapkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2016 sebesar Rp 3,1 juta per bulan. Dengan begitu, UMP DKI 2016 mengalami kenaikan sebesar 12,9 persen dari nilai UMP DKI 2015 sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Priyono mengatakan Gubernur DKI akan menetapkan nilai UMP DKI 2016 secara resmi. Karena Dewan Pengupahan DKI Jakarta hanya dapat memberikan rekomendasi terhadap nilai UMP DKI. Sedangkan yang menetapkan nilai UMP DKI ada dalam kewenangan Basuki.

“Hasil tersebut akan ditetapkan Pak Gubernur hari ini. Kalau sudah ditetapkan maka bisa diterapkan pada awal tahun depan. Selain itu, berdasarkan aturan kan paling lambat awal November UMP tahun depan sudah ditetapkan,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (30/10).

Penetapan UMP DKI 2016, lanjutnya, menggunakan formula pengupahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Yaitu menggunakan besaran UMP DKI 2015, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan hitungan UMP 2015 Rp 2,7 Juta, ditambah dengan diinflasi nasional 6,83 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 4,74 persen, seharusnya besaran UMP DKI dka 2016 sebesar Rp 3.010.500.

Wow, 100 PKL Diberikan Kredit Sebesar Rp 1 Miliar Pedagang-pedagang yang selama 3 tahun terakhir membayar retribusinya dengan taat, maka pedagang tersebutlah yang dipilih menjadi penerima kredit Monas25.

PEMERINTAH Provinsi DKI melalui Bank DKI menyalurkan kredit kepada 100 pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan binaan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta.

Kredit usaha sebesar Rp 1 miliar itu dinamakan Kredit Monas25karena setiap pedagang diberikan pinjaman sebesar Rp 10 juta. Secara simbolis, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Direktur Bank DKI Kresno Sediarsi di Pasar Taman Purýing, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015) pagi.

Ahok mengutarakan bahwa dirinya ingin mengelontorkan dana sebesar Rp 1 triliun kepada PKL. Hal ini dikarenakan melihat kenaikan harga yang cukup melonjak.

“Dari awal saya pengen sekali mengeluarkan Rp 1 triliun, kalau dulu kita hitung Rp 5 juta bisa dapat 200 ribu pedagang, tapi setelah terjadi naiknya harga barang saya pikir saru pedagang 10 juta minimal nggak bisa lagi 5 juta,” kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan bahwa rencana pemberian kredit Rp 1

Trilun akan dilakukan seleksi oleh perbankan. Sehingga, pedagang yang akan akan diseleksi oleh pihak perbankan.

“Seperti apa, nah kita yakin kalau kita kasih bantuan sosial ke orang, kasih uang bisa aja tenggelam, konsumtif. Jadi kalau uang dikasih pada orang uang bisa melipat gandakan dengan dagangan. Maka ini efek ekonominya akan lebih besar,” tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa pemberian bantuan itu juga akan dilakukan kepada orang tidak mampu lewat Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida). Karena melihat kondisi ekonomi yang tidak baik.

“Makanya keputusan kita kita kasih uang bantuan, jadi tahun depan, misalnya ekonomi kurang baik, orang-orang udah punya uang. Dia beli membeli akan jalan, dan juga otomatis opsi kita akan tambah yang lainnya,” tuturnya.

Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi mengatakan, Kredit Monas25 disalurkan khusus kepada pelaku UKM yang telah terdaftar di lokasi binaan dan lokasi sementara.

Pelaku UKM yang berhak mendapat fasilitas kredit ter-

Sebanyak 100 pedagang kaki lima binaan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perdagangan DKI Jakarta.

Kredit usaha sebesar Rp 1 miliar itu dinamakan Kredit Monas25.

sebut adalah pedagang yang telah memiliki kartu identitas PKL berupa kartu ATM Bank DKI dan memiliki KTP DKI. “Nah ini memang satu rangkaian yang dilakukan dan juga sebetulnya dari sisi perbankan ada penilaian karakter yang informasinya kita terima dari Dinas UMKM,” kata Kresno.

Dari 100 PKL yang mendapatkan Kredit Monas25, sebanyak 40 pedagang di Pasar Taman Puring yang mendapatkan kredit senilai Rp 10 juta itu. Para pedagang yang mendapatkan fasilitas tersebut dilihat dari track record dalam pembayaran retribusi.

“Pembayaran retribusinya ada yang enggak tertib ya enggak lolos kredit, dari situ ketahuan karakter pedagang yang

rutin bayar pembayaran retribusinya,” kata Irwandi.

Dia mengatakan bahwa, pedagang-pedagang yang selama 3 tahun terakhir membayar retribusinya dengan taat, maka pedagang tersebutlah yang dipilih menjadi penerima kredit Monas25. Dia juga mengakui bahwa pengajuan kredit tersebut sangatlah mudah.

“Pengajuannya gampang, orang kita jemput bola, Bank DKI-nya kan ada acaranya dari bulan kemarin. Nah ini ada yang dari Bintaro ada yang dari Meruya, seluruh lokbin di Jakarta,” tuturnya.

Menurut Irwandi, jumlah PKL penerima kredit Monas25 dari Pasar Taman Puring adalah terbanyak. Pasalnya di beberapa lokbin, PKL yang meme-

nuhi ketaatan pembayaran retribusi belum begitu banyak.

“Dari 9 lokbin ada Singgalang 18 PKL, Barito 14 PKL, Palmerah 4 PKL, Sunda Kelapa 6 PKL, Nyi Ageng Serang 5 PKL, Pasar Minggu 4 PKL, Meruya Ilir 7 PKL, dan Bintaro 3 PKL,” kata Irwandi.

Sementara itu, Nawarah (46), salah seorang pedagang sepatu di Pasar Taman Puring menuturkan bahwa bersyukur dengan adanya kredit sebesar Rp 10 juta itu. Pasalnya, saat ini ekonomi sedang tidak bagus.

Dimana, penjualan saat ini sedang merosot.

“Alhamdulilah bisa dibantu karena pasaran lagi sepi. Ini karena ada pembangunan jadi pembeli males kesini,” kata pria yang sudah berdagang sejak tahun 1991 itu.

Menurutnya, kata dia, kredit itu untuk modal usaha. Karena saat ini harga barang semakin tinggi. Namun, daya beli masyarakat masih sangat kurang.

“Kredit ini buat nambah barang, dengan ada modal bisa belanja dikit nambah model.

Setiap tahun adalah model baru, biar ada daya tarik,” tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini omzet pedagang sangat jauh berkurang. Pada tahun sebelumnya omzet pedagang sehari bisa mencapai Rp 2,5 juta. Namun, kini yang penting bisa menghidupi keluarganya.

“Sekarang omzet ga nentu.

Sekarang yang penting ada rezeki buat makan saja,” tutur bin/wrt nya.

Rasyid, Manager Area Bandengan PLN Disjaya.

Upaya Tangsel agar Sampah Kota Tidak Bau

Antisipasi Banjir, PLN Siapkan Dua Gardu Listrik Tambahan PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya telah menyiapkan dua gardu listrik disana yakni Gardu B 430 dan Gardu MB57. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi banjir seperti Februari 2015 yang menyebabkan tidak berfungsinya waduk Pluit.

Kala itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding PLN sebagai biang kerok banjir di Istana Negara, kediaman Presiden Joko Widodo. PLN, ujar dia, mematikan listrik di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara. Walhasil, pompa untuk menyedot air waduk ke laut jadi tidak berfungsi. Akibatnya ketinggian air di waduk mencapai ambang batas yakni nol sentimeter.

Rasyid, Manager Area Bandengan PLN Disjaya, menjelaskan Gardu B 430 ini nantinya akan menyuplai pompa Waduk Pluit Pompa Timur sebanyak 5000 liter per detik dan Pompa Tengah sebanyak 4000 liter per detik. Gardu ini sumber pasokannya berasal dari penyulang cakalang yang di-support cadangan dari B 256 penyulang bawal dengan sistem ACO (automatic change over). ACO ini berfungsi untuk proses pergantinan suplai secara otomatis jika suplai utama mengalami gangguan dengan setting tertentu.

“Gardu ini akan menghasilkan cadangan listrik dari sisi pelanggan berupa genset dengan daya 1590 kilo watt dari Pompa Timur, serta 1590 kilo watt dan 434 kilo watt dari Pompa Tengah,” ujar Rasyid kepada Lensaindonesia.com di Pluit, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Sedangkan Gardu MB 57, kata Rasyid, akan menyuplai Pompa Waduk Pluit Barat sebanyak 6000 liter per detik. Sumber pasokan ini berasal dari penyulang cakalang dengan suplai cadangan dari Gardu B 430. “Gardu ini akan menghasilkan cadangan listrik dari sisi pelanggan berupa genset dengan daya 1590 kilo watt,” kata Rasyid.

Rasyid menjamin kedua gardu ini akan bekerja optimal untuk antisipasi banjir bila cadangan listrik di Pompa Waduk Pluit mati.

“Pompa Waduk Pluit ini merupakan pusat terakhir dari 13 sungai yang ada di Jakarta sebelum dialirkan ke laut. Bila listrik mati, maka dinyalakan secara manual oleh genset dari dua gardu itu,” tutur Rasyid. rudi www.lensaindonesia.com

Pimpinan DPR menggelar salat istiqa di halaman gedung DPR.

Pimpinan DPR Salat Istisqa Minta Hujan USAI mengenakan masker di rapat paripurna, pimpinan DPR RI beserta sejumlah anggota dewan menggelar salat istisqa di lapangan sepakbola Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Usai salat Jumat, pimpinan DPR yaitu Ketua DPR Setya Novanto berada di barisan saf terdepan. Ia ditemani empat Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan langsung ke tengah lapangan. Meski di tengah suasana panas terik, mereka tetap khusyuk salat.

Bahkan, mereka tetap duduk mendengarkan ceramah dan melakukan doa bersama.

Selain pimpinan DPR, ada juga pimpinan MPR seperti Hidayat Nur Wahid. Tampak pula Wakil Ketua DPD Farouq Muhammad. Hadir pula beberapa anggota dewan seperti Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, politikus PKS Refrizal, dan beberapa anggota dewan lain.

Salat ini juga diikuti staf anggota dewan serta staf dari Sekretariat Jenderal DPR. Salat ini dipimpin Imam Besar Istiqlal Ali

Musthafa Ya’kub.

Selesai salat, Ali Mustafa memberikan ceramah agar masyarakat tak lupa selalu berdoa dalam mengatasi persoalan kekeringan sampai kebakaran hutan dan lahan. Ia pun mengajak doa bersama.

Sebelumnya, pimpinan DPR RI mengimbau anggota dewan mengenakan masker saat rapat paripurna membahas RUU APBN 2016. Aksi tersebut dikecam sejumlah anggota dewan lantaran masker tetap dipakai ketika lagu Indonesia Raya di dg kumandangkan.

SAMPAH kini jadi problem pelik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel menyiapkan sejumlah program terkait pengelolaan sampah yang akan disosialisasikan melalui sekolah sehat dan sekolah ramah anak.

Kabag Humas Pemkot Tangsel Dedy Rafidi menyampaikan, Pihaknya menggandeng negara di Eropa, yaitu Swedia untuk upaya penanganan sampah. Utusan negara Swedia pun mendatangi Tangsel. “Kunjungan (Swedia) untuk pendidikan, juga ke Cipeucang, tempat pengelolaan sampah dan lainnya. Dari sana dilihat bagaimana cara mengelola sampah dan mengembangkannya,” kata Dedy kepada wartawan, Selasa (27/10/ 2015).

Lewat sekolah sehat diterapkan pendidikan pengelolaan sampah. selain itu juga diajakan cara merawat lingkungan dimulai sejak dini. Pengetahuan mengelola sampah juga diberikan dan disosialisasikan ke beberapa lokasi warga di Kota Tangsel.

Dedy mengungkapkan, kerjasama Kota Tangsel dan Swedia tidak hanya terkait pendidikan. Kerjasama juga akan dilakukan untuk bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.

“Kerjasamanya juga akan diarahkan membantu kebersihan, dan bagaimana baiknya pengelolaan sampah itu.

Adaptasi teknologi dikembangkan di Swedia tentang pengelolaan sampah yang tidak bau,” jelas Dedy.

Rencananya, Pemerintah Kota Nybro, Swedia, akan datang ke Kota Tangsel pada 1 sampai 7 November 2015.

Pemkot Tangsel lebih menitik beratkan masalah sampah yang ada di Tangsel. Pendidikan, khususnya sekolah dasar, juga menjadi perhatian.

“Lebih banyak nanti tentang pengembangan dan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Swedia memiliki sistem pendidikan dasar yang baik, berkesinambungan dengan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan. Ini diterapkan sejak usia dini. hafidz_mabrur

“myHEART for Yatim” se-Jabodetabek Gelar Kompetisi Prestasi DALAM suasana semangat “Hari Sumpah Pemuda”, anakanak duafa “myHEART for Yatim” binaan Al Azhar Peduli Umat (APU) se-Jabodetabek diajak berkompetisi bidang pengetahuan, olahraga, karya tulis, dan daya ingat anak.

“Dengan konsep ini, maka APU dapat mengetahui perkembangan hasil pembinaan penerima manfaat program

myHEART for Yatim,” jelas Yeny Herlina dari Al Azhar Peduli Umat (APU) dalam keterangan persnya kepada Lensa Indonesia, Selasa (27/10/2015).

Program ini, urai Yeny, berusaha memberikan stimulus kepada penerima manfaat agar selalu meningkatkan kualitas diri dan tetap tersenyum. Pasalnya, masih ada yang memperhatikan mereka ketika se-

lama ini tidak ada pengawasan dan memberikan kasih sayang yang penuh setelah orangtuanya telah tiada.

Jenis lomba yang diadakan, antara lain Hafidz Qur’an perorangan untuk SD dan SMP, Futsal per wilayah SD dan SMP, Karya Tulis perorangan untuk SMP, Cerdas Cermat untuk SD perwilayah, Mitra dan Orang Tua Yatim Kreatif dan Inovatif

tak hanya anak-anaknya saja, tetapi orang tua /wali dan pembinanya ikut dilibatkan.

“Rangkaian kegiatan hari ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri anak-anak MyHEART dalam mengekspresikan potensi dan kreatifitas yang dimiliki”, ungkap Rahmatullah Sidik, Manager Program.

Rahmat juga menyampai-

kan bahwa, Apresiasi Anak Negeri ini tidak berhenti hanya pada event perlombaan saja.

Berikutnya, tim My HEART memfasilitasi dan mendampingi anak-anak untuk terus mengembangkan potensinya sampai membuahkan prestasi.

“Event inspiratif ini akan lebih sering digelar dan diperluas ke daerah-daerah mitra jeja pr ring”, pungkas Rahmat.

JABAR

11

Edisi 110/02 - 08 November 2015

Seorang anggota polisi di-PTDH karena melanggar sejumlah aturan.

Bolos 30 Hari, Anggota Polisi Ini Dipecat AKIBAT 30 hari berturut-turut mangkir kerja, Bripda Yayan Widiyanto, anggota polisi dari Polres Majalengka dikenai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), karena dianggap melanggar kode etik profesi. Prosesi upacara PTDH ini dipimpin langsung Kapolres Majalengka AKBP Yudhi Sulistianto Wahid dengan dihadiri seluruh personel Polres Majalengka dan jajaran.

Menurut AKBP Yudhi Sulistianto Wahid, pelanggaran yang dilakukan anggota polisi bermasalah itu adalah dengan meninggalkan tugas tanpa ijin dari atasan selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. “Anggota yang dipecat tersebut sudah melalui proses dan prosedur hukum yang dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polres Majalengka, dengan menjalani tiga kali persidangan,” ucapnya di halaman Polres Majalengka, Selasa (27/10/2015).

Kapolres Majalengka ini juga berpesan bahwa momen upacara PTDH yang diikuti seluruh anggota polisi itu bisa sekaligus menjadi pembelajaran bagi anggota lainnya untuk menjaga etika dan norma dalam menjalankan tugas, sesuai sumpah jabatan saat masuk korps Polri.

“Yang berprestasi pasti kami beri reward dan yang bersalah pasti ada sanksi. Saya minta seluruh perwira untuk meningkatkan pengawasan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap anggotanya, sehingga sidang PTDH tidak perlu diadakan lagi di kemudian hari,” tegasnya. andiono

Pemilih di Tangsel Bertambah 2.033 Orang KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan menggelar rapat pleno Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb1) di kawasan Telaga Seafood, Serpong, BSD City. Dalam rapat tersebut, menghasilkan sebanyak 2.033 pemilih telah ditetapkan. Di Rapat pleno DPT sebelumnya jumlah pemilih umum Tangerang Selatan ini sebanyak 913.437 suara pemilih. Dengan demikian, jumlah pemilih setelah pleno DPTb1 dalam Pilkada 2015 Kota Tangsel sebanyak 915.470 suara pemilih Ketua KPU Kota Tangsel Muhammad Subhan menuturkan,bahwa dengan proses pemutakhiran data bersumber dari masyarakat yang sadar belum terdata dalam Pilkada serentak. Inisiatif ini timbul dimungkinkan karena sebelum pihak penyelenggara telah mengumumkan hasil pleno DPT sebelumnya hingga tingkat Kelurahan dan kecamatan tersebut. “Di dalam Proses pemutakhiran sampai saat ini bersumber dari masyarakat karena sebelumnya telah mengumumkan hasil DPT di Kelurahan dan yang tidak tetapkan atau tidak terdaftar di DPT bisa diakomodir di DPTb1 ini,” ujar Subhan kepada awak media di ruang rapat pleno DPTb1.

Sebelum pengesahan DPTb1 terjadi penambahan suara dalam rapat pleno yaitu 1 suara pemilih dari warga Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara. Pasalnya, data identitas warga tersebut dikarena masih menggunakan kartu indetitas konvensional. Hal itu yang sebelum penetapan jumlah DPTb1 sebanyak 2.032 menjadi 2.033.suara pemilih. hafidz_mabrur

Aher Tokoh Inspirator Pemuda Jawa Barat, Layakkah?

Kabut asap tidak hanya meneror kehidupan jutaan warga, namun juga sudah mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa.

Klub Akik Sumbang 34.000 Masker bagi Palangkaraya

Gubernur Ahmad Heryawan sepertinya amat tersanjung menerima sertifikat anugerah toko inspirator Pemuda Jawa Barat.

Memaknai hari bersejarah “Sumpah Pemuda” ke-87 tahun 2015, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dianugerahi sebagai tokoh inspirator pemuda Jawa Barat.

PENGHARGAAN ini diberikan pada Aher usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Gedung Sate Bandung, Rabu (28/10/2015).

Siapa atau lembaga apa yang menganugerahi Aher predikat tokoh inspirator pemuda Jawa Barat? Tentu, ini jadi ukuran kredibilitas maupun valid tidaknya alasan pemberian anugerah.

Pasalnya, jika ada unsur paksaan dari internal jajaran Pemprov Jawa Barat, atau oleh pihak-pihak yang beorientasi ‘asal bapak senang’ (ABS) bisa jadi berdampak bukan mendulang citra positip, namun

malah identik sebaliknya.

Mengundang reaksi sinisme, manangguk imij ambisius popularitas atau haus pujian.

Diketahui, Presiden Jokowi mengatakan tidak ingin ada budaya ABS dalam pemerintahannya. Pertimbangan itu, Presiden mengaku tidak segan-segan untuk turun ke lapangan, bahkan untuk satu sasaran bisa didatangi lebih dari sekali. “Saya tidak ingin ada laporan ABS. Karena itu, saya harus cek dan cek,” kata Presiden Jokowi saat diwawancarai Najwa Shihab di acara “Mata Najwa” tayangan Metro TV, pekan lalu.

Momen Sumpah Pemuda di Jabar tahun ini bertemakan “Revolusi Mental Untuk Kebangkitan Pemuda Menuju Aksi Satu Untuk Bumi”. Aher memaknai peran pemuda khususnya di Jawa Barat harus memiliki pemikiran dan cita-cita yang besar agar memiliki karya yang besar.

Sebab menurut Aher, lahirnya deklarasi Pemuda pada 28 Oktober 1928 silam merupakan hasil pemikiran besar para Pemuda saat itu.

“Adalah sebuah pikiran besar yang mampu menghadirkan mereka bersatu padu dan lahirlah Deklarasi Sumpah

Pemuda,” ujarnya.

Aher menambahkan, rasa persatuan dan kesatuan terhadap bangsa, haruslah diatas kepentingan individu dan golongan. “Sebab dengan persatuan itu lah kita akan menjadi bangsa yang kokoh dan kuat, inilah yang harus kita maknai bersama,” tambahnya.

Berbagai kasus kekerasan yang melibatkan anak muda, menurutnya, bermula dari interaksi melalui sosial media yang menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya mereka dari lintas negara, budaya dan agama.

Tidaklah mudah bagi orang tua, guru termasuk pemerintah mengontrolnya. Aher mengajak para pemuda membangun gerakan revolusi mental, karena hanya dengan gerakan inilah pemuda memiliki karakter kuat, tangguh dan kokoh dalam menghadapi dampak negatif dari arus globaliasai dan modernisasi.

“Melalui gerakan revolusi mental para pemuda akan memiliki kemandirian untuk mengambil keputusan terbaik sesuai dengan akal sehat, tanpa tergantung kehadiran orang tua maupun negara disampingnya,” terangnya. husein

BENCANA asap yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat banyak pihak berempati membantu.

Salah satunya dilakukan ACC Gem Lab bekerjasama dengan Gemstone King. Dua bisnis batu mulia atau batu akik ini mengirimkan 34.000 masker untuk meringankan beban warga yang terkena dampak kebakaran dan asap.

Agustono Dwi R, Dirut ACC Gem Lab mengatakan, pengiriman 34.000 masker ke Palangkaraya ini sebagai salah satu kegiatan corporate social responsibility dan sebagai aksi peduli tanggap kabut asap yang terjadi disana.

“Semoga masker ini dapat membantu warga yang terkena dampak kebakaran dan kabut asap yang terjadi di Palangkaraya,” ujar Agustono kepada Lensa Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Ia menjelaskan untuk pembelian masker ini diperoleh dari dana yang terkumpul hasil lelang batu akik dan permata melalui facebook.

Batu ini berasal dari Gemstone King dan pecinta batu Indonesia. Jenis batu tersebut antara lain Sungai Dareh Padang, Chalcedony Bengkulu, dan Fire Opal Wonogiri.

Selain itu, dana juga diperoleh dari para donator yang menyumbangkan uang. “Hasil lelang batu mendapatkan uang sebesar Rp 12 juta. Pe-

menang lelang adalah Adhi Aristo, seorang pengusaha asal Palembang. Sedangkan dari donator terkumpul Rp 18juta,” ungkap Agustono.

Deni Irawan selaku pemilik Gemstone King mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan banyak pihak di dalam pendistribusian masker di Palangkaraya ini. Antara lain, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya, dan media lokal Kalimantan Post.

“Kita membawa langsung 34.000 masker ini melalui pesawat rute ke Balikapapan, kemudian dilanjutkan perjalanan darat selama 3 jam ke Palangkaraya. Mekanisme pendistribusian dilakukan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang didukung dinas pendidikan setempat serta media lokal Kalimantan Post,” jelas Deni.

Deni menambahkan aksi peduli asap ini ini juga akan dilakukan di daerah-daerah yang terkena dampak kebakaran hutan dan asap di Pulau Sumatera seperti di Riau, Palembang dan Jambi.

“Rencananya selesai dari Palangkaraya ini, kita juga akan melakukan hal sama yakni pengiriman masker bagi masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan asap di Sumatera,” tutur Deni. rudi

Kolektor akik Deni Irawan bersama dos-dos masker yang siap disumbangkan.

Diduga Mark Up Harga Pengadaan Buku Aksara Sunda

Kadisdik Jabar jadi Tersangka Belum Ditahan, Ada Apa? AKHIR-AKHIR ini berita tentang Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jabar, DR. Asep Hilman, hampir menjadi headline di semua surat kabar dan media online yang terbit di Kota Bandung dan Jakarta. Betapa tidak, sejak ditetapkan sebagai tersangka, belakangan banyak kalangan mempertanyakan tentang tidak ditahannya Asep Hilman.

Bahkan sebagai orang nomor satu di Disdik Jabar seolah tidak mempengaruhi kerjanya sebagai pejabat (KaDisdik Jabar-red).

Namun hal tersebut menurut Karyono Sekretaris Disdik (Sekdis) Jabar, pasca ditetapkannya DR.Asep Hilman, sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, tak mempengaruhi kinerjanya sebagai Kadisdik Jabar, kata Karyono, kepada wartawan diruang kerjanya belum lama ini.

Secara detil Karyono, tidak begitu paham atas dugaan yang menimpa Kadisdik Jabar, karena dia termasuk orang baru di Disdik Jabar. Sejak ditetapkannya Kadisdik, menjadi tersangka urusan administrasi di lingkungan Disdik Jabar tetap berjalan sebagaimana biasa, karena Asep Hilaman masih menjabat sebagai Kadisdik Jabar.

Kendati diakui Karyono, sejak ditetapkan tersangka, Kadisdik jarang di tempat. “Tapi bila ada perihal yang harus ditanda-tangani oleh Kadisdik dan yang bersangkutan tidak ada hambatan artinya tetap bisa dilakukan baik secara langsung maupun melalui ajudannya,” ucap Karyono.

Ditambahkannya lagi, kini permasalahan yang sedang menimpa Kadisdik Jabar sedang ditangani oleh pihak lawyer dari eksternal, namun dirinya tidak menyebut-

Kadisdik Jabar Asep Hilman.

kan lawyer yang dimaksud.

“Yang pasti masalah ini sedang ditangani oleh lawyer dari pihak luar dan Pak Kadisdik tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasa,” tutur Karyono.

Kepala Penerangan dan Hukum

(KaPenkum) Kejati Jabar, Suparman. SH, saat dihubungi melalui telepon selulernya, dia mengatakan tersangka Asep Hilman, hingga saat ini belum ditahan.

Asep yang tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan buku Ak-

sara Sunda pada 2010, masih bertugas sebagai Kepala dinas. Karena kata Suparman pihak penyidik Kejati Jabar, merasa belum perlu menahan Asep.

“Dengan pertimbangan bahwa Asep Hilman, adalah seorang pejabat publik dan kemungkinan tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti serta yang bersangkutan masih dianggap kooperatif dalam proses hukum,” kata dia.

Suparman menambahkan, selain itu juga tersangka juga selama ini cukup kooperatif jika penyidik membutuhkan keterangannya.

“Kalau penyidik belum memerlukan, itu kewenangan penyidik beliau juga tidak mungkin lari ke mana-mana,” ucap Suparman.

Hanya saja, lanjut Suparman, ketika penyidik menggunakan hak penahanan, tersangka tentu harus

sudah siap. Karena penahanan itu ada alasan secara obyektif dan sekarang penyidik belum menggunakan haknya saja, katanya.

Lebih lanjut dikatakannya penetapan tersangka terhadap Asep Hilman sudah berdasarkan nomor Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) 478/02/fd.1/09/2015. Asep Hilman pada saat kasus ini terjadi, berkapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan penghitungan sementara yang dilakukan penyidik Kejati Jabar, dari nilai proyek Rp 4,6 miliar tersebut, negara dirugikan Rp 2 miliar. Perbuatan yang dilakukan tersangka diduga memark up harga pengadaan Buku Aksara Sunda. “Selain Kadisdik Jabar yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga pula ada tersangka lain pada kasus tersebut,” kata Suparman. ronny/caca www.lensaindonesia.com

JATIM

12

Edisi 110/02 - 08 November 2015

Rumah Sakit Pemerintah Digerojok Anggaran Tapi ‘Miskin’ Pelayanan Meski sudah digerojok anggaran APBD hingga Rp 3,7 triliun, namun pelayanan rumah sakit pemerintah di Jawa Timur masih saja buruk.

LANGKAH Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengepras banyak anggaran untuk SKPD di lingkungan Pemprov dalam RAPBD 2016 namun menaikkan anggaran untuk rumah sakit menjadi sorotan anggota DPRD Jatim.

Jika sebelumnya Gubernur Jatim berjanji pelayanan yang menyangkut kebutuhan masyarakat tak akan dikurangi, namun nyatanya anggaran khusus pendidikan berkurang sangat drastis dari angka Rp 900 miliar kini turun hanya sekitar Rp 290 miliar.

Hal ini berbanding terbalik dengan pos anggaran kesehatan yang tampak tak diku-

rangi bahkan diberikan tambahan totalnya mencapai Rp 3,739 triliun.

Untuk RSU dr Soetomo Surabaya saja digelontor dana mencapai Rp 1,511 triliun.

Kemudian RSU dr Saiful Anwar Malang, dana yang diberikan mencapai Rp 803 miliar, RSU Soedono Madiun menjadi Rp 404 miliar, RSU Haji Surabaya Rp 303 miliar dan RS Jiwa Menur Surabaya sebesar Rp 83 miliar.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi E DPRD Jatim M Eksan mempertanyakan anggaran pos kesehatan yang justru ditambah. Apalagi melihat kualitas pelayanan kesehatan

M Eksan Anggota Komisi E DPRD Jatim.

di rumah sakit milik Pemprov juga dinilai masih jauh dari standar yang ada, terlebih jika dibandingkan RS swasta.

“Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh pelayanan rumah sakit pemerintah, mulai dari pelayanan yang buruk, menangani pasien tidak mampu, terkesan setengah ha-

ti. Padahal setiap tahun digerojok anggaran dari APBD agar pelayanan rumah sakit pemerintah terus membaik, begitu juga kualitasnya. Tapi kenyataannya kok gak ada perubahan, makin buruk malah,” cetus anggota DPRD Jatim ini, Jumat (30/10/2015).

Ia lalu membandingkan de-

ngan rumah sakit swasta yang setiap tahunnya tidak mendapat gerojokan anggaran, tapi justru bisa memberikan pelayanan dan kualitas baik kepada pasien. Dengan melihat gelontoran anggaran yang tak sedikit tersebut, pihaknya meminta manajemen RS milik pemerintah terus mengevaluasi kinerjanya serta meningkatkan kualitas pelayanan.

“Tidak ada alasan rumah sakit pemerintah tidak lebih baik pelayanannya, apalagi setiap tahunnya mendapat subsidi anggaran hingga triliunan. Seharusnya rumah sakit pemerintah bisa menjadi kiblat rumah sakit swasta bukan malah sebaliknya. Tapi yang terjadi bahkan tidak ada rumah sakit pemerintah yang mampu menjadi rumah sakit favorit saat ini,” tandas anggta DPRD Jatim dari Partai NasDem ini. sarifa

Banyak Kursi Kepala Dinas di Nganjuk Kosong BANYAKNYA jabatan setingkat kepala dinas di Kabupaten Nganjuk yang dipegang Plt. Menurut Sumardi, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, hal itu terjadi karena adanya revisi PP 8 tahun 1999 dan juga kurang optimalnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Sumardi juga menyayangkan pengangkatan kepala dinas banyak yang tidak sesuai

dengan jabatan mereka. “Jika seorang kepala dinas tidak sesuai dengan keahlian, maka yang terjadi banyak tugasnya terbengkalai, karena mereka tidak tahu, sehingga banyak pembangunan berjalan kurang optimal” ungkap Sumardi kepada wartawan.

Karena itu Baperjakat, lanjut Sumardi, harus mengoptimalkan kursi-kursi yang kosong. “Menjelang akhir tahun

PKL Jombang Santuni 300 Anak Yatim, Gus Ipul Terharu

beberapa jabatan kepala sekolah harus terisi. Sedangkan untuk jabatan eselon II, rencanya bulan April akan dimulai, hal ini karena pengangkatannya harus diajukan ke propinsi,” ungkap Sumardi.

Yang pertama kali diajukan, kata Sumardi, adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disnakertrans, Dinas Perhubungan, dan Sekwan. “Semua calon yang dia-

PEDAGANG Kaki Lima Kabupaten Jombang santuni 300 anak yatim sehingga membuat Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Saifullah Yusuf terharu.

Dalam acara itu Gus Ipul mengaku bangga, karena yang menggelar acara santunan tersebut adalah Paguyuban PKL (Pedagang Kaki Lima) Alun-alun Jombang, Minggu (25/10/2015).

Selain Gus Ipul, santunan anak

jukan dalam setiap jabatan minimal 3 orang,” lanjutnya.

Dengan banyaknya posisi jabatan kepala dinas dipegang Plt, maka banyak urusan pembangunan yang terhambat. “Hal ini karena wewenang seorang Plt sangat terbatas. Memang dalam Kepmen 13 maupun 28 tidak ada aturan yang melarang Plt memutuskan kebijakan soal keuangan, tapi dalam SE ada

yatim tersebut juga membuat Wakil Bupati Jombang, Munjidah Wahab sangat bangga. Hingga mendoakan agar seluruh pedagang kaki lima bisa naik haji dan beribadah umroh. Tak tanggungtanggung PKL Jombang, mendatangkan Opick penyanyi lagu religi dari Jakarta.

Gus Ipul mengaku baru pertama kali melihat PKL menyantuni anak yatim. Semoga ini men-

SMKN 1 Wonoasri Juara Nasional Cipta Resep Bogasari DENGAN memanfaatkan buah kersen Kersen atau talok (Muntingia calabura ), Yeni Puspitasari (15) siswi kelas 2 SMKN 1 Wonoasri Kabupaten Madiun Jawa Timur menjadi juara nasional lomba cipta resep yang diselenggarakan Bogasari pada 3 Oktober 2015 lalu di Surabaya.

Yeni mengaku hatinya tergerak saat melihat buah kersen atau talok sering terbuang tanpa ada manfaatnya. Karena itu dia merasa tertantang saat pihak sekolah mengumumkan adanya lomba cipta resep yang diadakan Bogasari. Namun

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

sebelumnya pihak sekolah mengadakan seleksi kepada para siswa terkait resep ciptaan para siswa.

Dan akhirnya, Yeni dipilih pihak sekolah untuk mewakili lomba tingkat Jawa Timur di Kediri. Hasilnya, dia berhasil menjadi juara 1 cipta resep.

“Saya tidak mengira resep ciptaan saya bisa menjuarai lomba tingkat nasional. Rasanya bangga.

Saya juga berterimakasih pada pihak sekolah yang memberi suport dan semangat,” kata Yeni pada Lensa Indonesia, Rabu (20/10/2015).

Putri pasangan Herno dan Yat-

mini ini menamai ciptaan resepnya dengan nama mauresen kersen cake. Adapun bahan dasarnya terbuat dari buah kersen atau talok dan buah murbei.

Yeni mengatakan resep ciptaannya itu bisa tercipta berkat bimbingan para guru di SMKN 1 Wonoasri. “Resep ini tercipta berkat guru pembimbing yang selalu motivasi saya,” jelasnya.

Cewek hobi memasak ini mempunyai cita-cita ingin menciptakan resep makanan yang lebih berinovasi lagi. Nantinya, cipta resep tersebut diperkenalkan ke khalayak

batasan wewenang Plt,” urai Sumardi.

Dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, seperti tender, pengadaan barang, Plt tidak ada wewenang. Sehingga harus menunggu keputusan bupati. “Biasanya untuk turunnya persetujuan itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan, maka banyak pekerjaan yang terhambat,” pungkasnya. roy

jadi awal perubaham berhijrah dari kebaikan untuk umat.

“Saya datang jauh-jauh hanya untuk melihat dan hadir dalam santunan anak yatin ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan dan amal para PKL juga masyarakat Jombang keseluruhan, telah berbagi bersama anak yatim.” tuturnya.

Gus Ipul menambahkan, UMKM termasuk di dalamnya PKL merupakan pondasi terkuat pe-

umum. “Saya ingin mengembangkan lagi resep resep baru dan akan memperkenalkannya pada masyarakat,” terangnya.

Sementara itu kepala sekolah SMKN 1 Wonoasri Sudarman mengatakan dirinya bangga atas prestasi yang diraih anak didiknya menjuarai tingkat nasional cipta resep yang diselenggarakan Bogasari. Menurutnya, prestasi tersebut diraih atas kerja keras para guru pembimbing yang dengan sabar mengarahkan siswa siswinya untuk selalu belajar dan berinovasi.

“Bisa berprestasi tingkat nasional tentu sebuah kebanggan. Ini menunjukkan proses pengajaran cukup berhasil dan membuat para siswa semangat untuk belajar,” terang Sudarman, Rabu (20/10/2015).

Selain mendapatkan sertifikat penghargaan saat menjuarai cipta

Kasi Saluran DKP Kota Kediri, Budi Santoso memeriksa saluran air yang buntu.

Antisipasi Musim Hujan, DKP Bersihkan Saluran Air Mampet DINAS Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri mengadakan bersih-bersih saluran air di tiga Kecamatan Kota Kediri, beberapa waktu lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi luapan air pada musim penghujan yang akan datang, agar tak terjadi kebuntuan saluran.

Kegiatan tersebut melibatkan semua lapisan masyarakat yang ada di setiap kelurahan yang ada di Kota Kediri. “Yang jelas skala prioritas saluran yang rawan kebuntuan,” kata Eko Budi Santoso, Kasi Saluran DKP Kota Kediri saat ditemui Lensa Indonesia.

Sampah yang tak bisa dipakai, hasil kerja bakti saluran akan diangkut oleh DKP untuk diangkut ke TPA. Sementara itu sampah tanah maupun pasir bisa dipakai warga yang membutuhkan.

Selain melakukan kerjabakti, DKP juga melakukan normalisasi drainase yang sudah dangkal. “Kita juga melakukan pengerukan pada saluran drainase yang sudah dangkal di Jalan Penanggungan. Kalau itu tanggung jawab pemerintah karena kita butuh alat berat untuk mengeruknya,” tandas Budi.

Normalisasi drainese di Jalan Penanggungan Kota Kediri agar bisa normal kembali harus dikeruk kembali sedalam kurang lebih 1,5 meter.

Dan untuk tutup drainase yang rusak, akan kembali diperbaiki namun perlu kordinasi dengan Dinas PU. “Ada memang tutup drainase yang jebol karena tak kuat menahan beban, namun kita masih perlu berkordinasi dengan PU,” pungkasnya. andik kartika

rekonomian indonesia. Buktinya, saat krisis 1998, merekalah yang paling kuat bertahan. ”PKL harus selalu yakin dengan rahmat Allah. Banyak PKL bisa naik haji. Adik-adik anak yatim juga harus yakin dengan rahmat Allah. Banyak anak yatim yang bisa sukses,” katanya memberi semangat.

Sementara itu, Wakil Bupati Jombang, Munjidah Wahab me-

ngatakan akan memberikan tempat yang layak untuk para PKL dan tetap diberikan tempat di alun-alun Jombang sebagai tempat mencari rezeki.

“Dalam berbagi uang sedikit demi sedikit untuk meringankan beban sesama. Membantu dan menyantuni anak yatim. Apa yang dilakukan para PKL Alun-alun Jombang itu layak menjadi percontohan,” pungkasnya. obi

Yeni Puspitasari, siswi SMKN 1 Wonoasri saat juara nasional cipta resep Bogasari.

resep tingkat nasional, Yeni juga mendapatkan uang tunai sebesar Rp 2.500.000. Pun pihak sekolah

memberikan beasiswa dengan menggratiskan biaya SPP selama 15 bulan. dhimaz_adi

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Danu, Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM

13

Edisi 110/02 - 08 November 2015

Ribuan GTT/PTT Ponorogo Tidak Dapat Intensif dari APBD RIBUAN Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) non kategori untuk mendapatkan insentif yang diambilkan secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo.

Hal itu disampaikan ketua komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo, Ubahil Islam usai berkon-

sultasi dengan Men PAN dan Mendagri di Jakarta.

Dijelaskan Ubahil Islam, meski GTT dan PTT non kategori yang mengantongi SK Kepala Sekolah itu dilarang mendapatkan insentif secara langsung, akan tetapi masih ada pintu lain yaitu melalui masing-masing satuan kerjanya.

“Satuan kerja yang bersangkutan, bisa menyusun kegiatan

yang penganggarannya diambilkan dari APBD, kegiatan dimaksud untuk para GTT/PTT non kateogri tersebut,” ucap Ubahil Islam.

Disebutkan bentuk kegiatan seperti apa, komisi D bersama sejumlah satuan kerja (Satker) yang ada di Pemkab Ponorogo akan membicarakannya lebih lanjut. Lebih lanjut dijelaskan politisi Partai Kebangkitan Bang-

sa (PKB) ini, bahwa pelarangan itu telah diatur dalam PP 48 tahun 2005.

Sekalipun masih adanya celah lain namun Ubahil Islam menyatakan bahwa penganggaran yang akan dilakukan haruslah menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dalam waktu mendesak sekarang yang harus dilakukan adalah memastikan jumlah

GTT/PTT non kategori yang ada di Ponorogo, termasuk masa tugasnya sesuai SK yang dikeluarkan kepala sekolah,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) tersebut. Sementara untuk pemberian kegiatan juga harus didasarkan pada lama tugas para GTT dan PTT. arso Ubahil Islam, Ketua Komisi D DPRD Ponorogo.

Polres Madiun Bekuk Pembunuh Mahasiswi STIKES Jombang SATUAN Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Madiun berhasil menangkap Yatimin (28), pelaku pembunuhan terhadap Fitria Kumala Sari (20) mahasiswi semester V STIKES Jombang yang mayatnya ditemukan di hutan petak 45 Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun pada Senin (19/10/2015) lalu.

Warga Desa Sumberejo Kecamatan/Kabupaten Madiun itu ditangkap saat sedang berada di rumah mertuanya, Sabtu (24/10/2015).

Saat akan ditangkap, pemuda yang sehari hari yang bekerja sebagai Kuli Bangunan itu berusaha kabur. Tidak ingin buruannya lepas petugas akhirnya menghadiahi kaki kanan Yatimin dengan Timah Panas.

Kapolres Madiun, AKBP Tony Surya Putra didampingi Kasat Reskrim AKP Gatot Setyo Budi, mengatakan motif pelaku membunuh secara korban secara sadis dikarenakan pelaku dituntut untuk bertanggung jawab atas kehamilan korban.

“Motif pelaku ini, dia dituntut bertanggung jawab atas kehamilan korban selain itu korban dijanjikan mengenai pembayaran sesuatu, namun beberapa lama janji tersebut tidak kunjung terpenuhi sehingga menimbulkan masalah hingga memunculkan niat untuk menghabisi nyawa korban,” terang Kapolres Madiun, AKBP Tony Surya Putra kepada LICOM, Minggu (25/10/2015).

Menurut dia, penangkapan Yatimin dilakukan setelah polisi menelusuri berbagai informasi atas temuan sesosok mayat perempuan di hutan KPH Saradan petak 45 masuk Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

Setelah sempat menjadi teka-teki soal identitas mayat dan penyebab kematiannya, polisi akhirnya mendapatkan titik terang, menyusul ada keluarga dari Desa Plumpungrejo, Kecamatan Saradan yang mendatangi Polsek Saradan untuk melihat ciri-ciri korban pada tanggal 22 Oktober lalu. Keluarga menyakini bahwa jasad tersebut adalah Fitria Kumala Sari.

“Berdasarkan keterangan keluarga dan saksi lainnya, semuanya mengarah kepada pelaku hingga akhirnya pelaku bisa dibekuk,” kata Kapolres.

Tersangka juga sempat berbelit namun mengakui perbuatannya setelah polisi menunjukan bukti barang barang milik korban.

“Dia mengakui, sebelum membunuh yang sudah direncanakan itu, korban dijemput di Terminal Caruban, Sabtu (17/10/2015) petang. Pelaku dan korban ini kenal sejak 6 tahun lalu, korban saat itu sempat diajak keliling sebelum dihabisi,” ujar Kapolres Madiun.

Hasil pemeriksaan, Yatimin mengalami kelainan seksual dalam melakukan hubungan badan dengan korban selama ini, yakni korban selalu diikat. Pada kejadian sebelum pembunuhan, keduanya sempat berhubungan badan di hutan dengan tangan korban diikat di pohon jati.

Setelah puas, Yatimin lalu menusuk leher korban dengan pisau yang telah disiapkan. Setelah itu, leher korban diinjak hingga patah dan tewas di lokasi tersebut. Jasadnya kemudian dibuang di hutan dalam keadaan mengenaskan yaitu ada bekas tusukan benda tajam di leher dan kondisi leher patah. Setelah membunuh, pelaku kabur dengan membawa semua barang milik korban, seperti tas, laptop, telepon genggam, dan lainnya.

Sementara itu, Yatimin mengaku menyesal atas perbuatanya. Ia terpaksa menghabisi nyawa kekasih gelapnya itu karena bingung didesak untuk menikahi korban sedangkan dia sendiri sudah memliki istri dan anak.

Yatimin mengaku Keduanya berkenalan sejak korban duduk di kelas 8 MTs. Hubungan itu berlanjut hingga korban masuk kuliah. Bukan hanya sekedar berpacaran, Yatimin mengakui kerap berhubungan intim dengan Fitria. “Saya bingung didesak untuk menikahi, padahal saya sendiri sudah punya istri dan anak, pak. Saya menyesal sudah melakukan pembunuhan itu, pak,” ungkapnya.

Selain mengamankan pelaku petugas juga berhasil mengamankan barang bukti motor Yamaha Vega R Nopol AE 4875 FL,lap top, handphone, pisau serta baju korban.

Atas perbuatannya tersebut pelaku dijerat pasal 340 KUHP pembunuhan berencana diancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati.

Selain itu, juga dijerat pasal 338 KUHP pembunuhan ancaman 15 tahun penjara dan 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 9 tahun hingga hukuman mati. dhimaz_adi

Program RTLH Sasar Rumah Veteran dan Lansia

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto jumpa pers usai digelarnya rapat koordinasi pemenangan Pilkada di gedung Kesenian Ponorogo.

PILKADA SERENTAK JAWA TIMUR

PDIP Sesumbar Menang di 15 Kota/ Kabupaten PDIP klaim delapan daerah dipastikan calonnya menang mudah dalam Pilkada Serentak Jawa Timur.

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sesumbar bisa meraih kemenangan di 15 daerah dari 19 Kabupaten/Kota di Jawa timur dalam Pilkada serentak Desember mendatang.

Hal ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai digelarnya rapat koordinasi pemenangan Pilkada yang digelar di gedung Kesenian Ponorogo, Minggu (25/10/2015).

“Dari peta politik yang ada, kami PDIP cukup optimistis akan memimpin di Provinsi Jawa Timur ini. Kalau suara, kami yakin akan mendapatkan lebih dari 42%, sebab angka itu adalah capaian PDIP di Pilpres lalu,” ujar Hasto kepada Lensa Indonesia usai Rapat Koordinasi Pemenangan Pilkada Ponorogo.

Saat ini terdapat setidaknya delapan daerah yang dipastikan calonnya menang mudah dalam pilkada. Daerah-daerah tersebut di antaranya adalah Kota Surabaya, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Lamongan.

Daerah lain seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Sumenep serta Kabupaten Situbondo juga didorong untuk menang dengan menggan-

deng parpol lain.

Di hadapan sekitar 3 ribu kader yang hadir memenuhi gedung kesenian yang berada di Jalan Prmuka Ponorogo tersebut, PDIP akan menerapkan strategi model gotong royong, yaitu untuk daerah yang tingkat persaingan antar pasangan calonnya sangat ketat seperti di Ponorogo, maka para kader PDIP yang menjadi pejabat di daerah sekitar akan memberikan bantuan bisa berupa logistik kampanye maupun dana segar.

“Ada yang sudah sanggup mengirimkan teh dan gulanya untuk acara-acara yang digelar pasangan Amin-Agus kalau di sini. Ada dana juga untuk operasional. Tapi yang jelas kami tidak ingin membentuk pemimpin daerah yang kemudian memikirkan untuk mengembalikan uang ‘investasi’ politik,” ujar Hasto.

Dalam rapat koordinasi di gedung kesenian Ponorogo, Hasto menyatakan, sejumlah kader PDIP yang hadir dari sekitar Ponorogo telah sanggup bergotong royong dalam memenangkan pasangan Amin-Agus Widodo yang diusung PKB dan PDIP dalam Pilkada Ponorogo.

Di antara kader yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut adalah Bupati dan Wakil Bupati Magetan Su-

mantri-Samsi, mantan Bupati Ngawi dan calon petahana Budi ‘Kanang’ Setiyono, mantan Ketua DPRD Kota Madiun Kokok Raya, Bupati Nganjuk Taufiqqurahman dan sejumlah anggota DPRD dan politisi sukses dari sekitar Ponorogo.

“Kami ingin menang di semua daerah, karena itu artinya kami memperkuat pemerintahan Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla. Sinergi pemerintah akan lebih mudah dan kuat ketika kepala daerah adalah kader-kader dari PDIP juga,” ungkap Hasto.

Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari menyatakan, model gotong royong tidak saja dilakukan di Ponorogo. beberapa daerah lain yang keras persaingannya juga akan dibantu dengan pola yang sama. namun strategi di masingmasing daerah akan berbeda.

“Di beberapa daerah kan kita sudah pasti menang. Misalnya Ngawi, Surabaya dan yang disebut pak Hasto tadi.

Lainnya akan kita dorong.

Ada Gresik, Sidoarjo, Malang dan beberapa daerah lain.

Kita akan bergeser ke sana dengan konsep ini,” ujarnya.

Ponorogo memang dinilai memiliki tingkat persaingan yang sangat keras. “Yang jelas kita ingin calon dari PDIP bisa mengimbangi,” ujarnya. arso

PROGRAM bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dilakukan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Nganjuk. Selain Dinas Tata Ruang dan Perumahan, program serupa juga dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker).

Hanya, anggaran yang digunakan kedua instansi tersebut berbeda. Tata ruang dan Perumahan di bawah PU Cipta Karya menggunakan dana APBD Pemkab Nganjuk, sedangkan Dinsosnaker memanfaatkan dana bantuan dari Kementerian Sosial dan juga pihak swasta yang dikemas dalam program CSR. Kepala Dinas PU Cipta Karya, Fajar Djudianto didampingi Kasi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Suwondo, ketika bersama wartawan beberapa waktu lalu mengatakan, program bedah rumah sudah ada yang rampung.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan proses untuk rehab rumah tidak layak huni di wilayah desa Pinggir Pemkab Nganjuk Masing-masing kecamatan tersebut akan mendapat 25 unit rumah yang akan direhab. Selain bedah rumah, dalam program bedah rumah bantuan Kementrian Sosial ini juga memperbaiki satu sarana lingkungan.

Penggarapan bedah rumah ini disiapkan dua bulan untuk bisa menyelesaikan perbaikan rumah yang dila-

kukan secara swadaya. “Rumah yang direhab tersebut harus milik sendiri. Tidak boleh rumah kontrakan,” ujar Kades Tasirin.

Dikatakan, awalnya dilakukan rehabilitasi rumah dengan menyasar para veteran yang masih menempati rumah tidak layak huni. Selain itu, rumah yang dihuni lansia terlantar juga menjadi sasaran. “Setelah kami mendapat informasi dari tim di desa, dilakukan verifikasi, dan dikomunikasikan akhirnya bisa terealisasi,” ungkapnya, Tasirin mengungkapkan kegiatan seperti ini ingin tetap berlanjut dengan menyasar rumah tak layak huni milik lansia terlantar.

“Melalui program ini, kami berharap pemilik tidak lagi khawatir akan mengalami rumah jebol atau ambruk,” jelasnya.

Dikatakan, dalam bedah rumah ini, menyasar atap rumah, lantai dan dinding.

Bila dindingnya belum diplester, dalam program ini dilakukan finising sampai mengecat. Demikian pula untuk lantai yang awalnya tanah atau semen, kini sudah dipakai keramik.

“Sampai saat ini Pemkab Nganjuk masih mengantongi 2.835 KK miskisn. Dari sekian KK Miskin tersebut, beberapa ada yang menempati rumah tak layak huni,” pungkas Kepala Dinas PU Cipta, Fajar Djudianto. catur

BPBD Perpanjang Status Kekeringan, MUI Ajak Warga Sholat Istisqa MASYARAKAT Jombang masih harus bersabar dengan kondisi kemarau. Hal itu dipengaruhi tanda - tanda akan datangnya musim hujan masih belum terlihat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang berencana akan memperpanjang status bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Jombang menjadi per 1 Desember 2015, Selasa (27/10/2015).

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Jombang, Nur Huda, mengatakan, melihat kondisi yang ada tanda - tanda akan datangnya musim penghujan masih belum terlihat. Dan ada kemungkinan melihat kondisi di lapangan, BPBD Jombang akan memperpanjang surat keputusan BPBD menjadi 1 Desember yang sebelumnya 1 November.

“Hingga sampai dengan saat ini, pihak BPBD masih memetakan wilayah kekeringan yang terjadi di Kabupaten Jombang. Dan BPBD akan terus melakukan kegiatan droping air bersih ke beberapa wilayah terdampak kekeringan. Dalam satu minggu kita droping bisa sampai tiga kali ke daerah rawan kekeringan, dan masih terus dilakukan sampai dengan batas waktu status bencana keke-

ringan berakhir,” jelasnya.

Ia menambahkan wilayah kekeringan di Jombang terdapat Empat Kecamatan yang masuk dalam daftar rawan kekeringan antara lain, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Wonosalam masih dalam peta terdampak kekeringan di data BPBD. Sementara itu, Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Jombang, KH Kholil Dahlan mengatakan untuk mengurangi bencana kekeringan dan asap. Masyarakat Jombang untuk melakukan sholat Istisqha, untuk memohon kepada Alloh. Supaya diberi rahmat segera turun hujan dan mengurangi penderitaan saudara yang mengalami musibah kekeringan dan bencana asap.

“Kami juga meminta pemerintah mengambil kebijakan tegas dan strategis yang berimplikasi pada penghentian atau setidaknya pengurangan dari berbagai dampak buruk kemarau panjang. Kebijakan itu antara lain menegakkan hukum yang menjerakan kepada setiap pelaku pembakaran dan pemilik lahan yang menyebabkan bencana asap,” pinta KH Kholil Dahlan, yang juga Majelis Pengasuh Ponpes Darul Ulum. obi www.lensaindonesia.com

NUSANTARA

14

Edisi 110/02 - 08 November 2015

Beri Rekom ke Jimmy Rimba Rogi, Panwaslu Manado Dipecat

GENERASI MUDA JANGAN MAU ‘DIBUNUH’ OPLOSAN PERTEMUAN NASIONAL AIDS V DI MAKASSAR

SEMANGAT SUMPAH

BAWASLU Republik Indonesia mengintruksikan jajaran di bawahnya, yakni Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk memberhentikan sementara Panitia Pengawas (Panwas) Kota Manado.

Hal itu dilakukan pihak Bawaslu RI, lantaran Panwas Kota Manado dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya dalam hal memberikan rekomendasi pelolosan untuk calon Jimmy Rimba Rogi.

Pasalnya, Direktorat Jendaral Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Nomor PAS 1.PK.01.05-07 tertanggal 20 Agustus 2015 adalah berstatus bebas bersyarat, dan baru selesai menjalani bimbingannya pada 29 Desember 2017.

“Bawaslu RI memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk memberhentikan sementara dan mengambil peran dan fungsi sementara Panwas Kota Manado,” ujar Komisioner Bawaslu RI, Nasrullah di Kantor Bawaslu, Rabu (28/10/2015).

Dijelaskan Nasrullah, selain perintah pemberhentian sementara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk mengoreksi hasil rekomendasi yang dikeluarkan Panwas Kota Manado.

“Panwas setingkat di atasnya untuk meralat hasil rekomendasi,” terang Nasrullah.

Selain itu, kata Nasrullah, Panwas Kota manado dinyatakan tidak kompeten dan tidak taat aturan dalam memberikan pengawasan sehingga mengambil keputusan pleno yang dinilai melanggar.

“Selain itu, Bawaslu RI akan mengkodeetikan (Melaporkan Panwas ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena telah mengganggu profesionalitas, integritas dan netralitas,” jelas yuanto Nasrullah.

PEMUDA

PEMERINTAH diharapkan sesegera mungkin mengambil kebijakan khusus terkait peredaran oplosan (methanol) yang mengancam generasi muda di tanah air dan mencoreng citra Indonesia di dunia internasional.

Demikian salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam forum diskusi pengurangan dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS V di Makassar pada 26 – 29 Oktober 2015. Acara ini masih dalam suasana semangat “Sumpah Pemuda”.

“Sudah banyak korban jiwa meninggal akibat oplosan, akan tetapi hingga kini Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan instansi terkait lainnya belum memiliki sejumlah data terkait korban dan penyebab kematian korban,” kata Rudhy Wedhasmara, Ketua Komunitas Masyarakat Anti Oplosan yang juga juru bicara forum diskusi, Rabu (28/10/ 2015).

Akibat tidak ada data resmi dari pemerintah, kata Rudhy, ada pihakpihak tertentu yang mengungkapkan besaran korban meninggal akibat minuman berakohol sebesar 18 ribu per tahun. Padahal, data itu tidak relevan dengan data konsumsi minuman beralkohol yang pernah dike-

Sudah banyak korban jiwa meninggal akibat oplosan, akan tetapi hingga kini Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan instansi terkait lainnya belum memiliki data terkait korban dan penyebab kematian korban. luarkan oleh Kementerian Kesehatan yang menyebutkan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia rendah.

“Data yang bisa dipertanggungjawabkan itu sangatlah penting, karena menyangkut tindakan yang diharapkan untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut nyawa manusia. Kami berharap Fahira Idris dari Gerakan Anti Miras (Genam) tidak perlu malu meralatnya,” kata Rudhy.

Rudhy mengatakan forum diskusi juga mendesak agar kementerian Kesehatan membuat standarisasi penanganan dan penyelamatan medis korban oplosan di Puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh Indonesia.

“Kita berharap tidak hanya Puskesmas di Bali saja yang menjadi pilot project penanganan terpadu korban oplosan, akan tetapi juga diterapkan di berbagai Puskesmas yang ada, khususnya di Jawa Barat yang banyak korban meninggal akibat oplosan,” katanya.

Rekomendasi lainnya yang disepakati forum, lanjut Rudhy, termasuk standarisasi melalui pengawasan hingga pembinaan terhadap produsen minuman beralkohol tradisional dan peredaran minuman beralkohol tradisional yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat di Indonesia yang beragam budaya dan adat.

“Polisi dan aparat penegak hukum masih seringkali salah sasaran dalam mengoperasi dan melakukan penyitaan sejumlah minuman beralkohol layak konsumsi. Tetapi jenis oplosan yang mengandung racun (methanol) justru luput dari pengawasan dan razia,” katanya.

Forum diskusi, kata Rudhi juga mendesak instansi pemerintahan lain, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan instansi terkait lainnya mengambil kebijakan serupa untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya oplosan dan regulasi lain terkait masalah

sosial yang ditimbulkan akibat peredaran oplosan.

“Buruknya infrastuktur di perkotaan, kemiskinan, masalah ketenagakerjaan hingga masalah perekonomian lainnya juga menjadi indikator penyalahgunaan minuman beralkohol dan oplosan,” katanya.

Rudhy mengatakan edukasi bahaya oplosan dan penanganannya juga lebih penting daripada membuat regulasi pelarangan dan pembatasan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol. Sebab, regulasi anti minuman beralkohol justru akan menambah masalah bagi peredaran minuman beralkohol di pasar gelap.

Selain membahas masalah ancaman penyalahgunaan minuman beralkohol dan oplosan di Indonesia, dalam Pernas AIDS V yang dihadiri 1.000 peserta yang berasal dari organisasi penggiat pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dari berbagai daerah di Indonesia itu juga membahas strategi dan kerjasama penanganan AIDS dan penyebarannya di Indonesia.

Pernas AIDS V yang mendapat dukungan dari badan internasional, seperi UNESCO, WHO, ILO, UNICEF dan beberapa badan lainnya itu mengusung tema “Saatnya Semua Ber licom tindak”.

KPU Beri Pembekalan Bagi Pemilih Disabilitas KETUA Pusat Pemilihan Umum untuk Akses (KPPUA) Penyandang Cacat, bagi Disabilitas, Hepi Sebayang mengatakan dengan memaksimalkan sosialisasi pemilihan umum kepala daerah khususnya ke para disabilitas akan meningkatkan tingkat kehadiran jumlah pemilih.

“Jika kita memberikan kemudahan bagi mereka maka mereka penyandang disabilitas akan terpanggil dan mandiri untuk ikut memberikan suaranya,” ujar Sebayang dalam pemaparan teknis tata cara pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk disabilitas, di Bali, Jumat (30/10/2015).

Hadir sebagai pembicara, Anggota Komisioner KPU, Ida Budhiari, Juri Ardiantoro dan Ketua PPUA Penyandang Cacat, Hepi Sebayang. Acara ini, merupakan bagian dari Bimtek pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2015 untuk Wilayah III yang di gelar di Hotel Prama Sanur, Bali 29-

Cara coblos yang mudah untuk tingkatkan partisipasi pemilih dari disabilitas.

31 Oktober 2015.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan pembekalan terhadap kelompok teknis sebagai mentor (enterprener pemilu) untuk penyandang disabilitas guna memudahkan dalam bersosialisasi dan pelaksanaan

pemilu.

Pasalnya, penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan perangkat dan alat pendukung proses pelaksanaan pilkada tersebut. Hal itu didasarkan pada Pasal 28 I ayat 2 dan pasak 28 H ayat 2 UUD 1945.

“Siapapun dia bisa melaksanakan hak dengan keterbatasan mereka, jangan karena keterbatasan malah mengabaikan atau kurangnya informasi sehingga melupakan,” terang Dia. Dalam pelaksanaan teknik pelaksanaan pilkada disetiap TPS, penyelenggara pemilu diharuskan mempersiapkan segala perangkat khusus untuk para disabilitas.

“Seperti aksesibilitas fisik (ketinggian tempat pemungutan suara 35 cm, lebar pintu masuk TPS, dll) perlu diperhatikan, sedangkan aksesibilitas non fisik (interpreter tuna rungu, info mengenai tuna netra, dll) dan rama pelayanan,” tambah Sebayang mencohtohkan.

Diketahui, Bimtek KPU untuk Wilayah III meliputi, Propinsi NTB, Maluku, Sulbar, Sulut, Sultra, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Mereka diberikan pembekalan teknis agar pelaksanaan pilkada di setiap daerah yang menggelar pilkada bisa berjalan dengan baik dan yuanto demokratis.

Panwaslu Manado beri rekom ke Jimmy Rimba Rogi.

44 PNS Kota Jambi Positif Narkoba, Terancam Nonjob SUDAH lebih dari 1.200 PNS sudah dites urine, dari target 3.000 ribu PNS yang akan dites pada tahun ini.

BNN Kota Jambi mencatat sudah ada 44 PNS yang terindikasi positif narkoba.

Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jambi, Daniel mengatakan bahwa pihaknya kerap melakukan tes urine mendadak. Seminggu sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan kegiatan yang sama di Kecamatan Jambi Selatan. Setidaknya ada sekitar 250 pegawai yang dites saat itu, mulai dari pegawai PNS di Kantor Camat Jambi Selatan dan BPM. “Dari hasil tes minggu lalu, satu kita indikasikan positif memakai narkoba,” katanya.

Daniel menambahkan, satu orang yang dinyatakan positif tersebut, berjenis kelamin laki-laki. Jumlah ini pun menambah deretan panjang penggunaan narkoba dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.

“Banyak yang sudah kita temukan. Hampir disetiap tes ada kita temukan. Tapi semuanya hanya sebagai pemakai, belum ada ditemukan pengedar,” jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa pegawai-pegawai yang terindikasi ini, akan diserahkan ke walikota guna ditindak lanjuti. “Mereka mau direhabilitasi atau dirawat itu haknya walikota. yang jelas kita sudah pegang datanya,” pungkasnya.

Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengatakan PNS yang terbukti memakai akan dilakukan rehabilitasi, dan di Non-jobkan. “Kami juga melakukan penundaan kenaikan pangkatnya, bahkan ada yang sampai turun pangkat kepada PNS yang postif urine beberapa waktu lalu,” katanya.

Meski sejauh ini belum ada temuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti sebagai pengedar, jika nanti ada yang kedapatan sebagai pengedar, Kata Fahsa ia pun langsung akan memecat PNS itu secara tidak hormat.

“Rencana saya kedepan Kepala Sekolah, pegawai eselon 4, eselon 3, dan Eselon 2 akan buat kesepakatan dengan surat fakta integritas. Jadi nantinya kalau terbukti akan saya berhentikan dengan tidak hormat inro tanpa tuntutan,” katanya. www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15

Edisi 110/02 - 08 November 2015

Godaan Kapal Karam Senoa

DESTINASI

Ada Apa di Merauke Ujung Indonesia?

Selam bisa dilakukan di antara pelayaran dari Bunguran ke Senoa, atau di sisi-sisi Senoa.

Godaan menyelam sudah muncul saat perahu baru meninggalkan dermaga di Bunguran.

DENGAN lebih dari 13.600 pulau, Indonesia menawarkan pilihan wisata sangat banyak. Salah satunya adalah Senoa, terletak di ujung utara Kepulauan Riau. Pulau yang lebih dekat ke Ho Chi Min City, Vietnam, daripada Jakarta itu menawarkan pemandangan kontras.

Di satu sisi, Senoa dipagari granit dan karang hitam. Barisan batu menjulang hingga enam meter. Setiap musim utara, pagar alami itu melindungi Senoa dari hantaman ombak hingga tiga meter yang bergerak dari Laut Tiongkok Selatan. Di musim selatan, laut di depan pagar itu setenang permukaan telaga.

Mereka yang ingin mencoba aliran deras adrenalin dapat mencoba berenang di sisi yang dilindungi batu. Senoa salah satu pulau terdepan Indonesia. Tak ada daratan lain milik Indonesia setelah Senoa. Dari ujung fondasi barisan batu pulau itu, perbatasan Indonesia-Malaysia diukur.

Di sisi lain pulau, pasir putih dengan air sebening kristal menyambut gelombang pelan yang memantul dari Pulau Bunguran, pulau terbesar di Natuna. Di tempat pertemuan sisi berpasir dan berbatu, ada laguna dangkal dengan pantai melengkung.

Separuh pantai dilapisi pasir, separuh lagi bertabur batu.

Ada satu rumah panggung dan satu balai di sisi itu. Namun, pelancong lebih suka berteduh di antara pohon-pohon. “Lebih sejuk dibandingkan dengan berteduh di bawah

atap balai,” ujar Riki, pelancong.

Sebagian pelancong lebih suka duduk-duduk di bawah pohon sambil menyantap aneka makanan yang dibawa dari Bunguran. Sebagian lagi sengaja membakar ikan di antara pepohonan dan pantai.

Ikan bisa juga diperoleh dari memancing. Laut Natuna tersohor sebagai perairan yang kaya akan ikan. Buktinya, sudah ribuan nelayan asing ditangkap saat menjarah ikan di Laut Natuna.

Pemancing bisa menarik joran di antara Bunguran dan Senoa. Bisa pula berlayar lebih ke utara, lalu kembali ke Senoa. Ada ranting-ranting di tanah yang bisa dijadikan kayu bakar. Harum ikan bakar, angin semilir di bawah pohon rindang, suara aneka serangga yang bersaing dengan deburan alun di pantai adalah perpaduan pengalaman yang menanti di Senoa.

Apabila tidak suka memancing dan tetap ingin makan ikan, dapat membeli di dermaga tempat berangkat dari Bunguran. Aneka ikan dijual antara Rp 15.000 dan Rp 40.000 per ekor.

Setiap ekor paling ringan seberat satu kilogram. Tentu saja masih segar apabila dibeli pada pagi hari, saat nelayan baru kembali dari melaut.

Tak hanya memancing dan lehaleha bisa dilakukan di Senoa. Penyuka fotografi dan selam, baik perairan dalam maupun dangkal, akan merasakan tidak cukup sehari apabila bertandang ke Senoa.

MENU

Dari dermaga ke Pulau Senoa memakan waktu perjalanan sekitar 45-60 menit.

Selam bisa dilakukan di antara pelayaran dari Bunguran ke Senoa, atau di sisi-sisi Senoa. Godaan menyelam sudah muncul saat perahu baru meninggalkan dermaga di Bunguran. Dari perahu yang mengapung di permukaan laut bening, aneka terumbu karang dan ikan terlihat jelas. Dasar laut hingga kedalaman tiga meter terlihat dari perahu. Hasrat untuk menyelam atau sekadar berenang harus ditahan kuat-kuat selama perahu berlayar.

Untuk peselam, tunggulah paling tidak 30 menit setelah perahu meninggalkan Bunguran. Banyak titik menyelam di lokasi itu. Bisa memilih menyelam di antara terumbu karang, dapat pula di antara kapal-kapal karam. Perairan Natuna adalah salah satu tempat kapal-kapal masa lalu yang karam. Sejak ribuan tahun lalu, Natuna termasuk jalur pelayaran antarbangsa. Sebagian kapal karam di sekitar Natuna.

“Saya beberapa kali mengantar arkeolog dan kelompok pelancong menyelam di sekitar kapal karam,” ujar Zaharuddin, pelaku pariwisata Natuna.

Sebagian orang meneliti barang muatan kapal tenggelam (BMKT),

sebagian lagi hanya menyelam dan berfoto-foto. Penyuka fotografi dapat merekam aneka hal di bawah permukaan laut, di laut, dan di daratan.

Sejak mulai berlayar hingga tiba di Senoa, ada banyak hal yang dapat direkam. Apabila suka merekam dari ketinggian, naiklah ke mercusuar yang sudah bertahun-tahun diabaikan. Namun, harus berhatihati karena beberapa tangga hancur oleh karat.

Ada banyak tempat lain untuk merekam panorama Senoa. Bahkan, di bulan-bulan tertentu, penyu singgah lalu bertelur di sana. Siapkan baterai, media penyimpan, lensa, dan filter yang cukup agar tidak menyesal karena tidak merekam salah satu pemandangan di Senoa.

Semua pengalaman itu dapat dimulai dengan terbang ke Batam atau Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, atau Pontianak di Kalimantan Barat. Dari Batam, kecuali hari Minggu, ada penerbangan ke Ranai, ibu kota Natuna, yang terletak di Bunguran. Dari Tanjung Pinang, ada kapal singgah di Bunguran setiap 10 hari sekali. Siapkan bekal dan fisik untuk dua hari pelayaran dari Tanjung Pinang ke Bunguran. kri/hkmp

ra lain api-api, tancang, ketapang dan kayu putih. Juga, terdapat beberapa satwa seperti kangguru pohon, kasuari gelambir dan beberapa jenis lainnya.

Ada pula pemandangan yang sangat tidak biasa, yaitu gundukan rumah semut yang tingginya bisa mencapai lebih dari 2 meter, sangat unik dan jarang ditemui di daerah lain.

Merauke juga merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Papua Nugini. Bila berjalan-jalan akan anda temui bapak-bapak yang menggiting batang sagu untuk diolah menjadi makanan pokok penduduk setempat.

Kota ini sungguh unik, masih sepi dan bebas polusi, minim tempat wisata tapi patut anda kunjungi karena sesungguhnya kota ini begitu mempesona. Sesekali kunjungi Merauke agar Anda tahu betapa kaya dan luas negara kita Indonesia. dt

Oleh-oleh khas Merauke, tas jerami dilapisi bulu burung kasuari.

KHAS KULINER

ADVENTURE

Unik, Gado-gado Ini Disajikan ala Sushi

Segera Hadir Jalur “Via Ferrata” Kedua di Gunung Parang

Menu Super Chef Promo yang siap dinikmati oleh para pecinta kuliner di Surabaya.

Super Chef Promo Dibandrol Miring TASTE Restaurant Ibis Surabaya City Center luncurkan “Super Chef Promo” yang menjadikan pilihan bagi pencinta kuliner di Surabaya.

Kali ini ada enam menu baru, TengiriSambal Matah, dimana pecinta kuliner bisa menikmati lezatnya ikan tengiri yang dipadu dengan sambal segar khas bali, Ayam Sambal Ijo, yang disajikan dengan sambal Lombok ijo yang bisa langsung dinikmati pencinta kuliner, Soto Daging, pencinta kuliner bisa menikmati manisnya daging sapi yang empuk dipadu dengan kuah soto yang kaya rempah khas Indonesia.

Kemudian Ayam Goreng Kemangi, yakni dari ayam cincang dipadu dengan aroma kemangi mengandung anti oksidan dan saus tiram yang gurih, Nasi Goreng Basra, yang dipadu dengan aroma terasi yang pastinya menggugah selera pecinta kuliner di Surabaya, dan Soto Ceker, mengandung kolagen dan baik untuk persendian tulang disajikan dengan kuah soto khas Indonesia. Masing-masing menu baru tersebut dibanderol dengan harga Rp 40.000,- nett.

Gatot Santoso, Executive Chef Ibis Surabaya City Center mengatakan pihaknya memahami karakteristik masyarakat Surabaya yang sangat enerjik, sibuk, dan selalu membutuhkan makanan yang cepat. Oleh karena itu pihaknya menawarkan menu-menu simpel dengan citarasa tinggi yang dapat menjadi alternatif bagi pencinta kuliner di Surabaya.

“Setiap menu tersebut telah diolah dengan bumbu rempah-rempah khas Indonesia yang pastinya akan menggoyang lidah dan menambah selera para pecinta kuliner, dan untuk target konsumen kali ini tertuju kepada para mahasiswa dan perkantoran mengingat harga tersebut sangatlah terjangkau” tambah Gatot saat ditemui Lensaindonesia.com.

Setiap pembelian satu menu ‘Super Chef Promo’ sudah termasuk free satu gelas ice tea atau hot tea. Semua menu tersebut bisa dinikmati setiap hari mulai pukul 11.00 – 22.00 hanya di Taste Restaurant – Ibis Surabaya City Center Jalan Basuki Rahmat 94-96 Surabaya. eld

SERING disebut-sebut dalam nyanyian ‘Dari Sabang Sampai Merauke’, nyatanya masih banyak traveler yang belum tahu betul tentang Merauke di ujung timur Indonesia ini. Ada banyak sekali keunikan dan pengalaman yang bisa Anda dapatkan di sana lho!

Merauke adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Merauke merupakan kabupaten terluas yang terletak di ujung paling timur Indonesia.

Kota ini unik berbeda dengan kota lain di provinsi Papua. Sejauh mata memandang tidak terlihat hamparan pasir putih dan air laut yang jernih, lalu apa data tarik Merauke?

Merauke memiliki Taman Nasional Wasur yang merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua. Di Taman Nasional Wasur Anda dapat temukan berbagai spesies tumbuh-tumbuhan anta-

Gado-gado ala sushi hasil modifikasi Ruchita dan tim chefnya.

KULINER gado-gado di Surabaya satu ini beda dengan gado-gado kebanyakan. Makanan yang mengandalkan sayuran sebagai bahan utama ini tidak disajikan di piring, namun disajikan di atas kayu, dan dibentuk seperti makanan ala sushi dari Jepang.

Untuk mendapat kuliner gado-gado di Surabaya tidaklah sulit karena banyak penjual yang menjajakan kuliner satu ini. Namun kalau gadogado ala Sushi mungkin hanya ada satu yakni di Kooffe + Roof Bar G Suites Hotel di Jalan Raya Gubeng Surabaya.

Ruchita Permatasari, si pembuat gado-gado yang diberi nama Georgeous GadoGado, sengaja menampilkan lain. Ia menyajikan gado-gado ini di atas tatakan kayu seperti tampilan sushi dari Jepang.

“Sebenarnya, makanan Indonesia itu enak-enak, tapi

mungkin karena kurang menarik penampilannya, jadinya kurang menarik, terutama anak anak muda,” katanya.

Agar makanan ini eksis juga di kalangan anak anak muda ia menyajikannya berbeda dengan yang sudah ada.

Ruchita dan tim chef nya memiliki beberapa ide tentang penampilan makanannya itu.

“Jika gado-gado di bikin seperti sushi, tentu akan menarik dan terlihat instagenik,” kata perempuan berusia 24 tahun ini.

Ia berharap dengan penampilan yang unik dan menarik ini banyak penggemar kuliner terutama anakanak muda tertarik dan suka dengan gado gado ini.

“Ini kan makanan asli dari Indonesia, dan dengan sajian ini anak-anak muda lebih tertarik dengan makanan

gado gado ini,” ujarnya alumnus Desain Komunikasi Visual Universitas Ciputra Surabaya.

Sebelum memutuskan membuat gado-gado ala sushi ini, Citha Choo panggilan Rucita, lebih dulu survei ke beberapa daerah di Indonesia. Hasilnya memang makanan Indonesia seperti gadogado ini lebih dihargai oleh para turis daripada orang Indonesia sendiri.

“Para turis ini mengatakan sering makan di daerah dan mereka bilang masakannya enak-enak. Mereka juga memberi saran untuk penampilan kuliner Indonesia ini lebih dipercantik,” jelasnya.

Dari saran para penikmat kuliner ini akhirnya Citha memiliki ide untuk membuat gado gado dengan kemasan lain dari biasanya. sur/ kom

JALUR pemanjatan tebing via ferrata kedua di Gunung Parang, Jawa Barat, akan segera hadir pada bulan Desember 2015. Namun para wisatawan dapat mulai mencoba memanjat tebing dengan jalur via ferrata pada pertengahan bulan November 2015.

Via ferrata merupakan sistem pemanjatan tebing dengan menggunakan lintasan besi yang telah dipasang dan pengaman kabel baja sepanjang lintasan tebing.

“Untuk panjang lintasan kita rencanakan ada 1020 anak tangga. Sekarang sudah dipasang 200 anak tangga. Wisatawan tengah bulan November bisa coba,” kata Kepala Pengelola Badega Gunung Parang, Wawan Lukman Hidayat di Purwakarta, pekan lalu.

Untuk panjang lintasan jalur via ferrata, lanjut Wawan, rencananya akan lebih dari 500 meter. Keseluruhan jumlah anak tangga besi akan berjumlah 1020 buah. Sehingga jika telah semua terpasang, Wawan mengatakan wisatawan dapat meraih puncak Gunung Parang dan juga

merasakan sensasi trekking melintasi puncak gunung.

“Kalau diambil tinggi kan tegak lurus, nah lintasannya kan berkelok-kelok. Kalau nanti ada tambahan (anak tangga) bisa menyesuaikan,” tambah Wawan.

Wawan mengatakan jalur pemanjatan via ferrata ini dibuat sebagai alternatif atraksi untuk para wisatawan yang berkunjung ke Badega Gunung Parang. Sehingga jika wisatawan tak mau kesulitan memanjat tebing, dapat mencoba wisata pemanjatan via ferrata.

“Untuk harga mencoba via ferrata, kita rencanakan untuk kasih harga promo antara 50-100 ribu. Itu sudah termasuk pemandu dan perlengkapan keamanan seperti helm, sarung tangan, harness,” tambahnya.

Sebelumnya di sisi utara Gunung Parang, operator penyedia jasa wisata, Skywalker telah meresmikan pemanjatan via ferrata di Tebing Parang, Purwakarta, Jawa Barat pada awal Februari 2015. wah/kom

Anak-anak memanjat via ferrata di Tebing Parang, Purwakarta, Jawa Barat.

www.lensaindonesia.com

PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGAWASAN TERHADAP BARANG

Jawa Timur Launching Aplikasi Dashboard Pengendalian Ekspor Impor Aplikasi Dashboard Pengendalian Ekspor Impor juga disebut bisa membantu para pengusaha nasional untuk lebih kuat dalam menghadapi kapitalisme nasional khususnya dalam menghadapi MEA 2015.

PEMPROV Jawa Timur melaunching Aplikasi Dashboard Pengendalian Ekspor Impor di Jawa Timur. Dengan adanya fasilitas ini para pengusaha nasional bisa melihat secara detail berbagai informasi mengenai alur perdagangan baik ekspor dan impor yang melewati Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan adanya informasi detail tersebut, pengusaha bisa melakukan berbagai kegiatan untuk melakukan bisnis dan secara tidak langsung akan menangkap peluang yang ada saat ini.

“Maksud pembuatan dari Dashboard Pengendalian Ekspor-Impor di Jawa Timur adalah mendorong kelancaran proses ekspor dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri dan meningkatkan pengawasan terhadap barang impor dalam rangka perlindungan konsumen,” ujar Gubernur saat Launching Aplikasi Dashboard Pengendalian Ekspor Impor di Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (29/ 10/2015).

Tujuannya adalah mengidentifikasi serta mengumpulkan data terkait ekspor impor, mulai dari mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam proses

ekspor impor, membangun dan mengoperasikan sistem aplikasi, membentuk tim koordinasi dengan keputusan Gubernur, mengkoordinasikan penyelesaian masalah dan hambatan proses ekspor impor serta mengetahui tren perdangan luar negeri di Jawa Timur.

“Di dalamnya ada tabulasi mengenai jenis komoditi, volume, nilai, negara asal dan tujuan dan neraca perdagangan luar negeri,” ungkapnya.

Aplikasi Dashboard Pengendalian Ekspor Impor juga disebut bisa membantu para pengusaha nasional untuk lebih kuat dalam menghadapi kapitalisme nasional yakni bertarung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 mendatang.

Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) juga menyatakan, kinerja ekspor impor di Jawa Timur mengalami kemajuan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 ekspor Jawa Timur mengalami surplus sebesar US$ 70 juta. Angka tersebut meningkat cukup besar pada tahun 2015 yakni sebesar US$ 810 juta.

“Peningkatan nilai ekspor dipengaruhi banyak hal, salah satunya semakin kompetitif bahan produksi Jawa Timur. Konsep daya saing menghadapi MEA dipengaruhi berbagai hal yakni

Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat melaunching Aplikasi Dashboard Pengendalian Ekspor Impor di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, distribusi yang lebih cepat dibanding kompetitor, dan kualitas yang bagus,” paparnya.

Sementara untuk struktur ekspor Jawa Timur ke negara lain didominasi oleh produk industri olahan sebesar 91,28 persen, diikuti oleh hasil pertanian sebesar 8,59 persen dan pertambangan sebesar 0,14 persen.

Sedangkan struktur impor Jawa Timur ke negara lain didominasi oleh bahan baku atau penolong sebesar 75.88 persen, barang modal sebesar 13,74 dan barang

konsumsi 10,39 persen.

“Satu hal yang menjadi ganjalan yakni masih besarnya impor bahan baku dan penolong yang berasal dari negara lain. Harus ada formulasi untuk mengatasinya agar tidak bergantung dengan negara lain. Memang untuk jangka pendek ini akan memberatkan, tetapi untuk jangka panjang bisa menjaga stabilitasi ekonomi,” tegas dia.

Dicontohkan, seperti impor dari provinsi lain seperti Kalimantan dan Sumatera. Kalau bisa pengusaha membuat smelter kecil malah semakin bagus. Ini

adalah perwujudan dari membangun Indonesia in coorporate.

Menurut Soekarwo, Jawa Timur tidak bisa menunggu impor dari luar negeri. Meskipun impor memang diperlukan, akan tetapi tidak dalam jumlah yang besar.

Apabila impor dihentikan industri yang sudah berjalan akan berhenti. Jadi, konsumsi impor harus diseleksi ketat, dirancang apa saja kebutuhannya.

Ke depan, Pemprov menargetkan bakal menguasai 35 persen pasar Indonesia. Saat ini posisinya masih 29 persen. Hal tersebut bisa terjadi apabila semua

barang produksi Jawa Timur mempunyai hara yang lebih murah dan berkualitas.

Sebagai contoh ekspor perhiasan dari Jawa Timur yang mencapai $ 2,21 pada semester I tahun 2015. Pasar perhiasan di seluruh dunia mulai didominasi produk dari Jawa Timur. Apabila mengunjungi wilayah Amerika, hampir semua perhiasan buatan Jawa Timur.

“Apalagi ketika berkunjung ke Arab, sebagian besar emas yang diperjualbelikan adalah buatan dari beberapa daerah di Jawa Timur seperti Lumajang, Lamongan, Mojokerto dan Malang,” imbuh birokrat yang juga politisi ini.

Peran Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur untuk mengembangkan pasar perhiasan sangat besar. Beberapa tindakan telah dilakukan seperti membuat desain yang menarik, meningkatkan teknologi industry melalui pameran mesin, mendaftarkan produk perhiasan Jawa Timur ke Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memberikan standarisasi internasional.

“Mendaftarkan produk perhiasan Jawa Timur sangat penting agar tidak diakui oleh negara lain, karena selama ini sudah sering produk Jawa Timur diakui milik negara lain. Kemudian pemberian standarisasi internasional bertujuan agar ketika pengusaha perhiasan berkeinginan go international mereka telah siap untuk mengikuti semua standart yang ditentukan oleh pasar internasional,” tandas sarifa/adv nya.

Komisi A Tagih Janji Car Free Day di MERR KOMISI A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menagih janji pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menggelar kegiatan “Car Free Day” (CFD) di Jalan Ir. Soekarno “Middle East Ring Road” (MERR).

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto mengatakan berdasarkan jaring aspirasi masyarakat di wilayah Surabaya Timur, banyak warga yang menginginkan area sekitar MERR difungsikan untuk kegiatan Car Free Day seperti di kawasan lainnya.

“Kami berharap aspirasi masyarakat ini ditindaklanjuti dengan harapan agar Jalan MERR difungsikan sebagaimana Jalan Darmo untuk Car Free Day,” katanya.

Herlina mengungkapkan, usulan kawasan MERR digunakan untuk Car Free Day sebenarnya sejak Tahun 2012. Meski Badan Lingkungan Hidup telah menyanggupi untuk merealisasikannya. Namun, kenyataannya, hingga saat ini ke-

giatan Car Free Day belum diselenggarakan.

“Usulan MERR dijadikan arena Car Free Day tahun 2012, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya,” katanya.

Ia menegaskan, terlepas kelanjutan pembangunan jalan yang mandek karena terkendala masalah hukum. Herlina menilai warga yang tinggal di wilayah Surabaya Timur membutuhkan arena hiburan yang murah. “Meski masih ada persoalan, warga memerlukan arena hiburan dan olahraga yang murah dan meriah,” katanya.

Pemerintah Kota Surabaya menyatakan kegiatan “Car Free Day” (CFD) di Jalan Ir. Soekarno (MERR) belum bisa digelar pada tahun ini karena harus melakukan kajian terlebih dahulu.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Novi Dirmansyah mengatakan tidak mudah untuk menggelar CFD di sana karena harus dilakukan pengkajian lebih dahulu dan juga melibatkan

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto.

www.lensaindonesia.com

instansi terkait.

“Sudah ada pengajuan soal CFD di Jl. MERR. Namun itu tidak bisa serta merta dilaksanakan tahun ini karena butuh waktu untuk melakukan kajian,” katanya.

Apalagi di jalan MERR, lanjut dia, merupakan kawasan padat lalu lintas, baik hari biasa maupun libur. Kondisi ini tentu akan menjadi perhatian serius jika memang akan dilaksanakan di kawasan Surabaya Timur.

“Jalan tersebut merupakan akses penting di sana. Jika dilakukan CFD, yang paling sulit adalah mencari jalan alternatif jika jalan utama CFD ditutup.

Tentu harus melibatkan dinas perhubungan dan kepolisian,” katanya.

Ia memberi contoh CFD di Jl. Raya Darmo. Pihaknya harus mempersiapkan pengalihan jalur sedini mungkin. Bahkan aparat kepolisian harus berjaga di Jl. Wonokromo dan beberapa ruas jalan lainnya. “Jadi membuat CFD ini tidak bisa adv sembarangan,” katanya.

Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ninik Sulistyaningsih dan Suparta di Gedung DPRD Jatim.

Ketua DPRD Jatim Resmi Melantik Pengganti Sugiri Sancoko dan Kartika Hidayati DUA Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yakni Sugiri Sancoko asal Fraksi Partai Demokrat dan Kartika Hidayati dari Fraksi PKB resmi diberhentikan dari jabatannya. Keduanya diberhentikan lewat Pengganti Antar Waktu (PAW) dan resmi digantikan oleh anggota baru yang telah diajukan masing-masing partainya.

Untuk pengganti Sugiri Sancoko yakni Ninik Sulistyaningsih, sedangkan pengganti Karttika Hidayati adalah Suparta. Mereka dilantik langsung oleh Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar dan diresmikan lewat Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 di Gedung DPRD Jatim, Jumat (30/10/2015).

Sekwan DPRD Jatim Jaelani

menjelaskan, PAW dilaksanakan setelah turunnya surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk pemberhentian Sugiri Sancoko dan Kartika Hidayati maupun pelantikan terhadap Ninik Sulistyaningsih dan Suparta. Masingmasing dengan nomor 161.355656 tahun 2015 tentang pemberhentian Sugiri Sancoko dan nomor 161.35-5657 tahun 2015 tentang pengangkatan PAW atas nama Ninik Sulistyaningsih.

Selanjutnya, SK Mendagri nomor 161.35-5677 tahun 2015 tentang pemberhentian Kartika Hidayati dan sebagai penggantinya ditunjuk atas nama Suparta dengan SK Mendagri nomor 161.35-5678 tahun 2015. “Setelah turunnya surat dari Mendagri ini resmi proses PAW dilaksanakan,” tutur Jaelani.

Sementara, untuk posisi Ninik Sulistyaningsih dan Suparta juga langsung menempati komisi serta alat kelengkapan dewan yang diduduki oleh anggota sebelumnya. Ninik akan menjadi Anggota Komisi A, sedangkan Suparta menjadi Anggota Komisi B DPRD Jatim.

Ditambahkan, Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar, dengan pelantikan ini maka keduanya resmi bukan lagi sebagai Anggota DPRD Jatim lagi. Selanjutnya hak keduanya sebagai wakil rakyat dicabut dan diberikan kepada penggantinya. “Kami merasa lega dengan turunnya surat dari Mendagri ini. Sekaligus menepis adanya rumor jika keduanya masih menerima gaji sebagai anggota dewan,” tegas politisi asal Partai Demokrat sarifa/adv ini.