TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Edisi 111/09 - 15 November 2015
HATE SPEECH KAPOLRI BISA JADI ALAT POLITIK
Pansus Pelindo II Bidik JK dan Rini Soemarno? FRAKSI PKS menegaskan ingin tetap fokus membenahi Pelindo II, bukan menarget orang-perorang secara politis. “Kami tidak punya target, Pak JK, Pak Lino, Bu Rini, tidak ada itu. Kami tidak begitu namun kami lurus saja,” kata Anggota Panitia Khusus Angket Pelindo II dari Fraksi PKS, Refrizal mengatakan, Kamis (05/11/2015). Dia menegaskan, FPKS tidak sepakat bila Pansus Pelindo II sampai memanggil Wapres Jusuf Kalla untuk bersaksi hanya karena hubungan telepon dengan Komjen Budi Waseso terkait penggeledahan Pelindo. Menurut dia, jauh lebih penting bagaimana kerja Pansus fokus dalam usaha pembenahan Pelindo II dan mengungkap dugaan korupsi
di perusahaan BUMN tersebut. “Kami bekerja bagaimana membuat kerja pansus agar kinerja BUMN tambah baik. Dan kalau korupsi ungkap saja,” ujarnya. Dia menilai apabila Pansus bekerja untuk tujuan politis dan memojokkan pihak tertentu maka tujuan perbaikan Pelindo II tidak terwujud. Dia menyontohkan keputusan Pansus memanggil Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang banyak menyinggung soal Jusuf Kalla dan Rini Soemarno namun tanpa disertai bukti dan data. “Kayak tong kosong nyaring bunyinya. Rizal Ramli belum ada isinya hanya ‘ngomong’ kosong tidak ada data,” katanya. Baca: Pansus.. Hal 7
Polri Mulai Pantau 180 Ribu Akun Netizen TERKAIT Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti 06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech yang dikeluarkan 8 Oktober 2015 lalu, kini para netizen dan blogger akan selalu dipantau Polri. Bahkan Polri telah meneliti 180 ribu akun yang tersebar di media sosial terkait ujaran kebencian. Namun dari jumlah itu, baru satu akun yang diincar karena mengarah ke hate speach. Apa kendala Polri sehingga baru satu orang yang diincar?
“Kalau misalnya itu palsu, terus gimana?,” jawab Badrodin di Rupatama Mabes Polri, Jalan T r u n o j o y o , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/11). “Kan biasanya ada IP adress yang bisa dilacak,” tanya wartawan lagi. “Kalau akunnya anonim, alamatnya (ditulis) di sana ternyata nggak ada di sana gimana? Bisa kita temukan?,” jawabnya. Baca: Hate... Hal 7
JOKOWI BERTEMU OBAMA DIATUR MAKELAR SINGAPURA? Silatnas Garing, Golkar Kembali Memanas ARB Batalkan Islah, Tidak Ada Munas
Wapres sekaligus mantan Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla saat berdiskusi dengan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie seusai menandatanani perjanjian islah Golkar.
KEPENGURUSAN Partai Golkar versi Musyawarah Nasional di Ancol mengajukan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyerahkan kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu ke tangan pengurus hasil Munas Bali. Lawrence Siburian, Ketua Mahkamah Golkar versi Munas Ancol atau kubu Agung Laksono, mengatakan pernyataan kasasi tersebut telah diajukan kubunya ke pihak Pengadilan Tinggi Jakarta, Senin (2/11) lalu.
“Kami sejak semula menggunakan dua jalur penyelesaian. Meskipun kami berkompromi dan bernegosiasi, jalur hukum tetap kami gunakan,” ujarnya, Kamis (5/11). Pada jalur kompromi, Lawrence berkata, setelah Golkar menggelar Silaturahmi Nasional, kubu Agung dan kubu Aburizal Bakrie sebenarnya telah bersepakat mengenai sejumlah persoalan. Kesepakatan itu antara lain mengajukan calon kepala daerah yang sama pada pilkada serentak tahun 2015, mengelola
kader yang duduk di badan legislatif secara bersama, merehabilitasi kader yang sempat dipecat akibat perseteruan kepengurusan dan pengoperasionalan kantor dewan pimpinan pusat untuk kepentingan bersama. Lawrence menyebut, usai Silatnas, Agung dan Aburizal berencana bertemu untuk menuntaskan upaya islah. Namun, menurutnya, Aburizal mengajukan syarat kepada Agung sebelum pertemuan itu. “Syaratnya adalah kubu Agung harus menerima ARB sebagai ketua umum yang sah
dan tidak akan ada lagi pembicaraan tentang munas bersama,” katanya. Lawrence memaparkan, Agung menolak dua syarat itu. Dan sejak itu pula, rencana pertemuan antara pimpinan dua kubu yang berseteru itu menjadi tak menentu. Kubu Agung menilai, sikap Aburizal tersebut menegaskan upaya islah pada Silatnas yang bahkan telah menghadirkan politisi-politisi senior Golkar seperti Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan. Lawrence menyatakan, jalur hukum sebenarnya tidak akan mampu menyelesaikan sengketa kepengurusan Golkar. Mahkamah Agung tidak mengakui kepengurusan Munas Ancol, Bali bahkan Munas 2009 di Riau. “Silatnas sudah bagus, tapi ARB berjalan mundur lagi. Seharusnya dia menerima usul munas bersama. Dia kan dapat mengajukan diri lagi pada munas itu,” katanya. Sementara Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan perlakuan kubu ARB terhadap Agung dalam forum Silatnas terlihat sangat jelas diskriminasinya. Baca: Silatnas... Hal 7
Konsultan Singapura Pereira International memiliki track record melobi elit Indonesia, salah satunya mempertemukan Presiden Jokowi dan Presiden Obama. Baca: Jokowi... Hal 7
Gara-gara Arzeti, Dandim Sidoarjo Dicopot DANDIM Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya dicopot dari jabatannya sebagai imbas penggerebekan dirinya bersama artis senior Arzeti Bilbina di sebuah hotel di Lawang, Malang, Oktober lalu. Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi menyatakan pihaknya memutuskan harus mencopot Dandim Sidoarjo untuk memudahkan proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan Denpom Kodam V/Brawijaya. “Saat ini kasusnya ditangani Denpom Kodam V/Brawijaya. Untuk memudahkan proses pemeriksaan kami ganti dululah,” terangnya. Saat ditanya mengenai hasil pemeriksaan dari Denpom Kodam V/Brawijaya, Pangdam Mayjen Sumardi mengaku belum mendapatkan laporannya. Namun menurutnya, hasil pemeriksaan Denpom itu akan menjadi pijakan dan temuan lalu diserahkan ke oditur militer sebelum masuk ke pengadilan militer. Disitulah nanti diketahui sejauh mana keterlibatan Dandim Sidarjo tersebut dalam hal asusila saat digerebek berduaan di hotel. Sementara menyangkut masalah etika karena berduaan dengan Arzeti Bilbina di hotel, Pangdam Mayjen Sumardi meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Biar persidangan militer yang membuktikan. Proses sedang berjalan,” sambungnya. Sementara Kapendam V/Brawijaya Kol Inf Washington Simanjutak menyebut jabatan Dandim Sidoarjo akan diisi Kabag Pendidikan Rindam V/Brawijaya Letkol Inf Sarwo Supriyo. Baca: Gara-gara... Hal 7
Arzeti Bilbina
Jawa Timur Punya ‘Pelabuhan Tikus‘ Tempat Masuknya Narkoba
Kepala BNN Komjen Budi Waseso bersama Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf.
www.lensaindonesia.com
DPRD Jatim mengundang seluruh perwakilan DPRD tingkat I se-Indonesia dalam strategi pencapaian dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba bersama kepala BNN Komjen Budi Waseso. Dalam sinergisitas yang dihadiri Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf dan 21 perwakilan anggota DPRD Provinsi tersebut, terungkap Jawa Timur menjadi peredaran narkoba terbesar kedua di seluruh Indonesia.
Yah, Jawa Timur disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba karena banyaknya ‘pelabuhan tikus‘ yang menjadi pintu utama. Selain itu, dari 38 Kabupaten/kota di Jawa timur, 15 wilayah masih belum punya perwakilan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Padahal kota tersebut ditengarai sebagai wilayah yang punya pelabuhan tikus tempat masuknya Narkoba. Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu tujuan utama
bagi jaringan mafia Narkoba internasional yang masuk melalui perairan. “Barang yang masuk melalui perairan, merupakan bahan mentah. Disinyalir para bandar melakukan transaksi di tengah laut memanfaatkan kapal nelayan lalu masuk ke sejumlah pelabuhan tikus,” terang Budi Waseso, Sabtu (31/10/2015). “Pelabuhan tikus yang ada di seluruh Indonesia, merupakan pintu utama masuknya Narkoba setelah banyak penyelundup yang melalui bandara ditangkapi,” tambahnya.
Menurutnya, pelabuhan tikus dapat bertahan lama lantaran belum terjalin kerjasama maksimal antara pihak-pihak terkait. Sehingga penyelundupan narkotika oleh oknum tidak bertanggungjawab ke Indonesia terus berlangsung. Akibat kurangnya pengawasan terhadap pelabuhan tikus, turut membuat pelaku perdagangan narkotika bertindak kreatif untuk terus melakukan penyelundupan. Baca: Jawa... Hal 7