Koran Lensa Indonesia Edisi 111

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 111/09 - 15 November 2015

HATE SPEECH KAPOLRI BISA JADI ALAT POLITIK

Pansus Pelindo II Bidik JK dan Rini Soemarno?

FRAKSI PKS menegaskan ingin tetap fokus membenahi Pelindo II, bukan menarget orang-perorang secara politis. “Kami tidak punya target, Pak JK, Pak Lino, Bu Rini, tidak ada itu. Kami tidak begitu namun kami lurus saja,” kata Anggota Panitia Khusus Angket Pelindo II dari Fraksi PKS, Refrizal mengatakan, Kamis (05/11/2015).

Dia menegaskan, FPKS tidak sepakat bila Pansus Pelindo II sampai memanggil Wapres Jusuf Kalla untuk bersaksi hanya karena hubungan telepon dengan Komjen Budi Waseso terkait penggeledahan Pelindo.

Menurut dia, jauh lebih penting bagaimana kerja Pansus fokus dalam usaha pembenahan Pelindo II dan mengungkap dugaan korupsi

di perusahaan BUMN tersebut.

“Kami bekerja bagaimana membuat kerja pansus agar kinerja BUMN tambah baik. Dan kalau korupsi ungkap saja,” ujarnya.

Dia menilai apabila Pansus bekerja untuk tujuan politis dan memojokkan pihak tertentu maka tujuan perbaikan Pelindo II tidak terwujud. Dia menyontohkan keputusan Pansus memanggil Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang banyak menyinggung soal Jusuf Kalla dan Rini Soemarno namun tanpa disertai bukti dan data.

“Kayak tong kosong nyaring bunyinya. Rizal Ramli belum ada isinya hanya ‘ngomong’ kosong tidak ada data,” katanya.

Baca: Pansus.. Hal 7

Polri Mulai Pantau 180 Ribu Akun Netizen TERKAIT Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti 06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech yang dikeluarkan 8 Oktober 2015 lalu, kini para netizen dan blogger akan selalu dipantau Polri. Bahkan Polri telah meneliti 180 ribu akun yang tersebar di media sosial terkait ujaran kebencian.

Namun dari jumlah itu, baru satu akun yang diincar karena mengarah ke hate speach.

Apa kendala Polri sehingga baru satu orang yang diincar?

“Kalau misalnya itu palsu, terus gimana?,” jawab Badrodin di Rupatama Mabes Polri, Jalan T r u n o j o y o , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/11).

“Kan biasanya ada IP adress yang bisa dilacak,” tanya wartawan lagi.

“Kalau akunnya anonim, alamatnya (ditulis) di sana ternyata nggak ada di sana gimana? Bisa kita temukan?,” jawabnya.

Baca: Hate... Hal 7

JOKOWI BERTEMU OBAMA DIATUR MAKELAR SINGAPURA? Silatnas Garing, Golkar Kembali Memanas ARB Batalkan Islah, Tidak Ada Munas

Wapres sekaligus mantan Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla saat berdiskusi dengan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie seusai menandatanani perjanjian islah Golkar.

KEPENGURUSAN Partai Golkar versi Musyawarah Nasional di Ancol mengajukan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyerahkan kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu ke tangan pengurus hasil Munas Bali.

Lawrence Siburian, Ketua Mahkamah Golkar versi Munas Ancol atau kubu Agung Laksono, mengatakan pernyataan kasasi tersebut telah diajukan kubunya ke pihak Pengadilan Tinggi Jakarta, Senin (2/11) lalu.

“Kami sejak semula menggunakan dua jalur penyelesaian. Meskipun kami berkompromi dan bernegosiasi, jalur hukum tetap kami gunakan,” ujarnya, Kamis (5/11).

Pada jalur kompromi, Lawrence berkata, setelah Golkar menggelar Silaturahmi Nasional, kubu Agung dan kubu Aburizal Bakrie sebenarnya telah bersepakat mengenai sejumlah persoalan.

Kesepakatan itu antara lain mengajukan calon kepala daerah yang sama pada pilkada serentak tahun 2015, mengelola

kader yang duduk di badan legislatif secara bersama, merehabilitasi kader yang sempat dipecat akibat perseteruan kepengurusan dan pengoperasionalan kantor dewan pimpinan pusat untuk kepentingan bersama.

Lawrence menyebut, usai Silatnas, Agung dan Aburizal berencana bertemu untuk menuntaskan upaya islah. Namun, menurutnya, Aburizal mengajukan syarat kepada Agung sebelum pertemuan itu.

“Syaratnya adalah kubu Agung harus menerima ARB sebagai ketua umum yang sah

dan tidak akan ada lagi pembicaraan tentang munas bersama,” katanya.

Lawrence memaparkan, Agung menolak dua syarat itu.

Dan sejak itu pula, rencana pertemuan antara pimpinan dua kubu yang berseteru itu menjadi tak menentu.

Kubu Agung menilai, sikap Aburizal tersebut menegaskan upaya islah pada Silatnas yang bahkan telah menghadirkan politisi-politisi senior Golkar seperti Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Lawrence menyatakan, jalur hukum sebenarnya tidak akan mampu menyelesaikan sengketa kepengurusan Golkar. Mahkamah Agung tidak mengakui kepengurusan Munas Ancol, Bali bahkan Munas 2009 di Riau. “Silatnas sudah bagus, tapi ARB berjalan mundur lagi. Seharusnya dia menerima usul munas bersama.

Dia kan dapat mengajukan diri lagi pada munas itu,” katanya.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan perlakuan kubu ARB terhadap Agung dalam forum Silatnas terlihat sangat jelas diskriminasinya.

Baca: Silatnas... Hal 7

Konsultan Singapura Pereira International memiliki track record melobi elit Indonesia, salah satunya mempertemukan Presiden Jokowi dan Presiden Obama.

Baca: Jokowi... Hal 7

Gara-gara Arzeti, Dandim Sidoarjo Dicopot DANDIM Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya dicopot dari jabatannya sebagai imbas penggerebekan dirinya bersama artis senior Arzeti Bilbina di sebuah hotel di Lawang, Malang, Oktober lalu.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi menyatakan pihaknya memutuskan harus mencopot Dandim Sidoarjo untuk memudahkan proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan Denpom Kodam V/Brawijaya. “Saat ini kasusnya ditangani Denpom Kodam V/Brawijaya. Untuk memudahkan proses pemeriksaan kami ganti dululah,” terangnya.

Saat ditanya mengenai hasil pemeriksaan dari Denpom Kodam V/Brawijaya, Pangdam Mayjen Sumardi mengaku belum mendapatkan laporannya. Namun menurutnya, hasil pemeriksaan Denpom itu akan menjadi pijakan dan temuan lalu diserahkan ke oditur militer sebelum masuk ke pengadilan militer. Disitulah nanti diketahui sejauh mana keterlibatan Dandim Sidarjo tersebut dalam hal asusila saat digerebek berduaan di hotel.

Sementara menyangkut masalah etika karena berduaan dengan Arzeti Bilbina di hotel, Pangdam Mayjen Sumardi meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Biar persidangan militer yang membuktikan. Proses sedang berjalan,” sambungnya. Sementara Kapendam V/Brawijaya Kol Inf Washington Simanjutak menyebut jabatan Dandim Sidoarjo akan diisi Kabag Pendidikan Rindam V/Brawijaya Letkol Inf Sarwo Supriyo.

Baca: Gara-gara... Hal 7

Arzeti Bilbina

Jawa Timur Punya ‘Pelabuhan Tikus‘ Tempat Masuknya Narkoba

Kepala BNN Komjen Budi Waseso bersama Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf.

www.lensaindonesia.com

DPRD Jatim mengundang seluruh perwakilan DPRD tingkat I se-Indonesia dalam strategi pencapaian dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba bersama kepala BNN Komjen Budi Waseso.

Dalam sinergisitas yang dihadiri Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf dan 21 perwakilan anggota DPRD Provinsi tersebut, terungkap Jawa Timur menjadi peredaran narkoba terbesar kedua di seluruh Indonesia.

Yah, Jawa Timur disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba karena banyaknya ‘pelabuhan tikus‘ yang menjadi pintu utama.

Selain itu, dari 38 Kabupaten/kota di Jawa timur, 15 wilayah masih belum punya perwakilan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Padahal kota tersebut ditengarai sebagai wilayah yang punya pelabuhan tikus tempat masuknya Narkoba.

Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu tujuan utama

bagi jaringan mafia Narkoba internasional yang masuk melalui perairan. “Barang yang masuk melalui perairan, merupakan bahan mentah.

Disinyalir para bandar melakukan transaksi di tengah laut memanfaatkan kapal nelayan lalu masuk ke sejumlah pelabuhan tikus,” terang Budi Waseso, Sabtu (31/10/2015).

“Pelabuhan tikus yang ada di seluruh Indonesia, merupakan pintu utama masuknya Narkoba setelah banyak penyelundup yang melalui bandara ditangkapi,” tambahnya.

Menurutnya, pelabuhan tikus dapat bertahan lama lantaran belum terjalin kerjasama maksimal antara pihak-pihak terkait. Sehingga penyelundupan narkotika oleh oknum tidak bertanggungjawab ke Indonesia terus berlangsung.

Akibat kurangnya pengawasan terhadap pelabuhan tikus, turut membuat pelaku perdagangan narkotika bertindak kreatif untuk terus melakukan penyelundupan.

Baca: Jawa... Hal 7

EKBIS

2

Edisi 111/09 - 15 November 2015

KM Caraka Jaya Niaga Menjadi Sarana Tol Laut SATU unit kapal Tol Laut milik PT Pelayaran Nasional (Persero)/ Pelni, KM Caraka Jaya Niaga III32, Rabu (4/11/2015) dilepas perdana pelayarannya di dermaga Jamrud selatan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kapal ini bagian dari tiga trayek dari 6 trayek “tol laut” yang dilepas bersamaan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Di Surabaya, KM Caraka Jaya Niaga III-32 berusia 25 tahun merupakan buatan PT PAL Indonesia. Kapal yang beroperasi sejak tahun 90-an tersebut akan melalui rute pergi-pulang (PP) Surabaya-Tual-Fak Fak, Kaimana dan Timika Papua.

Kepala Kantor Cabang PT Pelni Surabaya Presda Simangasing mengatakan, kapal yang diluncurkan bagian dari tiga kapal Tol laut yang akan ditempatkan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Ketiga kapal yang menjadi sarana Tol laut, dilaunching secara bersamaan di mana dua di antaranya ditempatkan di Pelabuhan Tanjung Priuk dan satu di Surabaya,” terang Presda.

“Untuk yang di Surabaya ini khusus angkutan barang dan kapasitasnya 115 TEUs kontainer dengan isi sebagian besar sembako atau kebutuhan pokok,” tambahnya.

Kapal Tol Laut yang mendapat subsidi pemerintah sekitar 15% dari tarif umum tersebut ditarget

bisa mengemas distribusi logsitik hingga 80% sampai dengan akhir tahun 2015. Diharapkan, tahun depan, Tol Laut milik Pelni yang dinakhodai Hery Setyadi ini mampu menaikkan pendapatan dikisaran 15-20% dari total kapasitas.

“Untuk angkutan perdana ini, awalnya ada 36 kontainer yang akan kami angkut. Tapi, yang siap baru 29 kontainer,” jelas Presda mendampingi Kepala Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Cpt. Rudiana dan jajaran direksi PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya.

Kapal Tol Laut KM Caraka Jaya Niaga III-32 ini dimaksimalkan untuk perjalanan 23 hari rute PP di 5 titik lintasan. Dengan demi-

kian, Tol Laut dengan harga terjangkau ini, akan melalui rute-rute tersebut sebulan sekali.

“Tarif nya murah, antara Rp7 juta-Rp10 juta. Harga itu sudah include dengan biaya handling dan masuk pelabuhan tujuan,” tambah Cpt. Rudiana.

Dijelaskan, Tol Laut ini merupakan terobosan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Selain itu, pendistribusian barang atau logistik di wilayah-wilayah terjauh bisa cepat dengan harga terjangkau.

“Beda-beda tipis lah harganya dengan umum. Apalagi, tidak rumit. Karena, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman, Ke-

KM Caraka Jaya Niaga diluncurkan sebagai tol laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

mendag dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, serta Kementerian Perhubungan dalam Penye-

IMF China “Kegirangan” Tawarkan Pinjaman ke Indonesia Belum ada kepastian jumlah pinjaman yang diberikan. Namun AIIB meminta daftar proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Indonesia.

UTANG Indonesia segera bertambah. Rabu (4/11/2015) Presiden Jokowi menerima Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun yang datang untuk menawarkan pinjaman pembangunan infrastruktur.

Gayung bersambut, pihak pemerintah menyatakan akan menerima utangan itu.

AIIB adalah lembaga pembiayaan asal China. Lembaga ini mirip dengan IMF, tapi hanya fokus memberikan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.

Jin Liqun bersama rombongan tiba di Komplek Istana sekitar pukul 11.30 siang. Presiden Jokowi menerima mereka di Istana Merdeka. Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan

Bambang Brodjonegoro, dan Menteri PPN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said.ý Satu jam kemudian, pertemuan selesai.

Liqun mengaku sangat senang dengan pertemuan itu. Apalagi, pembicaraan dengan pemerintah Indonesia berlangsung sangat baik. ”AIIB berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kami juga sangat senang melihat pertumbuhan ekonomi yang pesawat di bawah Presiden (Jokowi),” katanya.

Belum ada kepastian jumlah pinjaman yang diberikan. Namun, pinjaman yang akan diberikan sepertinya cukup besar. Setelah pertemuan itu, AIIB meminta

daftar proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Indonesia.

“Ini sesuatu yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Tapi, nanti ada daftar proyek yang dapat didanai oleh AIIB,” katanya.

Adapun proyek infrastruktur yang bisa didanai antara lain meliputi sektor energi, transportasi, pasokan air, jalan, dan jalur kereta dan yang lainnya. Alasannya, kelompok infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan semua masyarakat. “Kami belum bisa untuk memberikan informasi detailnya, tapi kami janjikan bisa mencakup berbagai area, misalnya energi, listrik, transportasi, pasokan air, pembangunan jalan, dan pembangunan kota. Kami akan menanangani hal-hal yang penting untuk negara Anda,” tandasnya.

Pemerintah kegirangan dengan tawaran ini. Pemerintah pun siap untuk segera menyiapakan daftar proyek infrastruktur yang diminta AIIB. “Ya mereka siap (memberi-

kan pinjaman), yang penting kita siapkan daftarnya,” kata Menkeu Bambang Brodjonegoro di Istana Kemerdekaan, Rabu (4/11).

Kepala Bappenas Sofyan Djalil bahkan memastikan, daftar proyek yang diminta AIIB sudah disiapkan dengan matang. Proyeknya meliputi pembangkit listrik, pelabuhan, bandara. Proyekproyek yang diserahkan meliputi proyek kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP) dan juga proyek BUMN. “Di samping project PPP, juga AIIB bisa membiayai pinjaman langsung ke BUMN tanpa jaminan kepada pemerintah,” ujar Sofyan.

Proses peminjaman ini akan dimulai Januari. Diharapkan pada kuartal III-2016, pinjaman tersebut sudah bisa dicairkan. “Mereka siap berikan pinjaman pertama kuartal III. Karena itu, (persiapan) kita lebih cepat lebih baik,” kata Sofyan. dem/uj

Pelindo III Presentasi Program Kerja di 41st ASEAN Port Association PEREKONOMIAN dikawasan ASEAN dapat berkembang jika terintegrasi antar pelabuhan di setiap negara sebab pelabuhan merupakan pintu gerbang masuknya perekonomian. Hal ini terucap dalam pidato pembukaan 41st ASEAN Port Association (APA) oleh Md Riza Dato Paduka Hj Md Yunos, sekretaris tetap Kementerian Telekomunikasi Brunei Darussalam yang menekankan pentingnya integrasi dan konektifitas antar pelabuhan.

Edi Priyanto Kepala Humas Pelindo III sebagai delegasi dari Indonesia mengatakan, pertemuan tersebut membahas implementasi program bagaimana membangun pelabuhan yang berkelanjutan, peningkatan Sumber Daya Alam (SDM), pentingnya pertukaran data secara elektronik, perkembangan terkini pengembangan pelabuhan, aktifitas privatisasi/komersialisasi, penyederhanaan dokumen berikut prosedur, serta inisiatif green port.

“Pada akhir sesi meeting, masing-masing peserta perwakilan dari masing-masing negara diminta untuk mempresentasikan country paper selama 15 menit. Topik yang dibahas dalam country paper kali ini berbeda-beda antar peserta contohnya seperti peningkatan kualitas SDM melalui training dan seminar, inisiasi Green port teknologi, pengembangan pelabuhan kedepan, dan pentingnya safety at sea”, ungkap Edi dalam keterangan persnya, Kamis (05/11/2015). www.lensaindonesia.com

lenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di rofik Laut,” pungkasnya.

Australia Dorong Pemuda Indonesia Tekuni Industri Kreatif PERGURUAN tinggi Australia, University of Technology Sydney (UTS) mendorong pemuda Indonesia belajar dan menekuni karir di bidang industri kreatif yang mengalami pertumbuhan pesat di Tanah Air. “Dengan pembukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) untuk industri kreatif pada akhir 2015 ini, pemuda Indonesia harus didorong melalui pendidikan untuk mengembangkan ketrampilan yang kuat agar mampu bersaing dalam peluang yang ada sekarang,” kata Dr Matthew Holt, Manajer Program Desain dan Arsitektur UTS: INSEARCH (penyedia jalur pendidikan ke UTS) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Holt menilai bahwa Indonesia memiliki sejarah budaya yang panjang dalam kreativitas dan ditunjukkan melalui banyak variasi seperti batik dan desain arsitektur yang unik. “Kami melihat kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan pengalaman yang berharga melalui belajar di UTS: INSEARCH dan UTS dalam mengembangkan keterampilan mereka agar dapat menampilkan budaya kreatif Indonesia di panggung internasional,” katanya.

Staf pengajar desain UTS, Naomi Solomon mengatakan bahwa pihaknya mempersiapkan mahasiswa siap terjun dalam industri global yang akan menjadi keuntungan dalam bersaing di AEC. “UTS juga menawarkan pi-

lihan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam studi wiisata dan belajar ilmu desain di Indonesia, komunikasi visual dan animasi di Jepang dan tekstil serta fesyen di India,” kata Naomi.

Koordinator Regional UTS: INSEARCH di Indonesia, Stefani Sugiarto mengatakan untuk menjaring minat para pelajar Indonesia menggeluti bidang industri kreatif, UTS: INSEARCH sejak 26 Oktober 6 November ini menggelar serangkaian kegiatan Design Masterclass ke sejumlah SMA. Kelas desain tersebut diselenggarakan di 13 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tersebar di lima kota yaitu Medan, Bandung, Jakarta, Surabaya dan Denpasar.

Kegiatan kelas desain itu bertujuan untuk membantu para pelajar mengembangkan pemahaman mereka mengenai proses desain, percobaan dalam menggabungkan bentuk dan gerakan, pemecahan masalah dan mempelajari peluang karir di industri kreatif.

“Para pelajar yang mengikuti Design Masterclass itu juga akan diminta untuk membuat karya terbaiknya.

Dari situ akan dipilih satu karya terbaik,” katanya.

Kalangan di Australia banyak mengamati perkembangan investasi dan dukungan pemerintah Indonesia bagi pertumbuhan industri kreatif. Dukungan tersebut sangat diapresiasi mengingat industri ini menyumbang sekitar 7 persen dari total PDB fai/ans Indonesia.

Saatnya Produsen Smartphone Berproduksi di Indonesia

Delegasi dari Indonesia yang menghadiri 41st ASEAN Port Association di Rizqun International Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Edi, juga mengesahkan beberapa hal penting terkait pelaksanaan APA ditahun 2016 mendatang.

“Salah satunya adalah terkait pelaksanaan kegiatan APA 37th working Committee meeting serta APA 42nd Meeting mendatang. Dalam forum tersebut juga diputuskan bahwa delegasi Indonesia yaitu Dothy dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terpilih sebagai Chair-

man APA dalam periode 20162017. Dothy adalah President Direktur PT Terminal Petikemas Surabaya yang merupakan anak usaha PT Pelindo III”, pungkas Edi. APA 41st meeting digelar 3-4 November 2015 di Rizqun International Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dibuka oleh Md Riza Dato Paduka Hj Md Yunos, sekretaris tetap Kementerian Telekomunikasi Brunei Darussa-

lam, Helmi Hj Talib, wakil direktur Departemen Pelabuhan di Kementerian Telekomunikasi Brunei Darussalam, dan Juan Sta Ana, chairman APA 2015-2016.

Even tersebut dihadiri oleh 9 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Dengan total peserta delegasi sebanyak 65 orang eld dari 9 negara.

PRODUSEN telepon pintar atau smartphone telah menikmati omset hasil penjualan di Indonesia, kini saatnya mereka melakukan produksi di dalam negeri, kata Menteri Perindustrian Saleh Husin.

“Selama ini kan produsen dan prinsipal sudah menikmati pasar domestik Indonesia, menarik duit dari konsumen. Kini sudah saatnya juga menanam modal dan membangun pabrik ponsel,” kata Saleh melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Aktivitas produksi di Indonesia, lanjut Saleh, dapat dimanfaatkan produsen sebagai salah satu keunggulan dalam memasarkan produk ke konsumen Indonesia.

Sebaliknya, Kemenperin akan mengedukasi konsumen tentang ponsel-ponsel mana saja yang diproduksi di Indonesia. “Sehingga konsumen tahu mana saja ponsel yang telah berkontribusi pada ekonomi Indonesia. Kita per-

lu memainkan sentimen-sentimen kedekatan atau proximity seperti itu,” ujar Saleh.

Hal ini diyakini turut merangsang prinsipal ponsel untuk melakukan pabrikasi di Indonesia dan produsen yang masih memproduksi di luar negeri diharapkan segera melakukan aksi korporasi serupa.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, sejauh ini, Indonesia adalah negara dengan populasi pengguna telepon seluler yang sangat besar.

Hal tersebut terlihat dari tingginya nilai impor telepon seluler yang mencapai 60 Juta unit pada 2014. “Untuk tahun ini, sampai dengan September 2015 tercatat 26 juta unit. Ini menunjukkan jumlah importasi telepon seluler sudah mulai digantikan dengan hasil produksi dalam negeri,” pa sel/ans par Putu.

UMKM

3

Edisi 111/09 - 15 November 2015

Blangkon Buatan Slamet dari Bahan Batik Berkualitas Tinggi Slamet tidak akan membuat blangkon jika tidak ada pesanan. Karena itulah blangkon buatan Slamet amat sulit ditemukan di pasaran.

BLANGKON adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari ikat yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini.

Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis yaitu keturuan Cina dari daratan Tiongkok dan pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini adalah orang keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka.

Sorban inilah yang konon menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab.

Ada teori lain yang berasal dari para sesepuh yang mengatakan bahwa pada jaman dahulu, ikat kepala tidaklah permanen seperti sorban yang senantiasa diikatkan pada kepala. Tetapi dengan adanya masa krisis ekonomi akibat perang, kain menjadi satu barang sulit didapat.

Oleh sebab itu, para petinggi keraton meminta seniman untuk menciptakan ikat kepala yang menggunakan separoh kain dari biasanya agar lebih efisiensi. Maka terciptalah bentuk penutup kepala yang permanen dengan kain yang lebih hemat yang disebut blangkon.

Pada jaman dahulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem (aturan) yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya.

Jika berjalan menyusuri jalan utama di Yogyakarta dan ingin membeli blangkon sekedar sebagai cinderamata maka banyaklah para penjual barang seni ini. Blangkon

yang umumnya dipakai pada saat festival, ritual kebudayaan, pesta pernikahan dan pada setiap acara penting lainnya ini dijajakan bak roti.

Tapi, menemukan Blangkon berkualitas baik lebih sulit dari yang Anda pikirkan. Salah satu pengrajin blangkon terkenal berada di Jalan Jenderal A. Yani tepatnya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Di sinilah kita akan menemukan pengrajin sejati Blangkon milik Slamet Raharjo.

Apakah ada hubungan antara blangkon, orang Jawa tradisional, batik dan martabat Keraton Yogyakarta?

Jika pertanyaan ini ditujukan kepada pembuat blangkon seperti Slamet Raharjo, dia akan menjawab bahwa raja dan anggota keluarga kerajaan yang laki-laki, dianggap merusak citra istana jika mereka memakai sembarang blangkon yang dijual di pasar lokal.

Memang, blangkon buatan lelaki 61 tahun ini tidak mudah ditemukan walau di pasar tradisional Beringharjo, Yogyakarta sendiri.

Hal ini dikarenakan, Slamet tidak akan membuat blangkon jika tidak ada pesanan. Karena itulah blangkon buatan Slamet amat sulit ditemukan di pasaran. Blangkon buatan Slamet dikenal indah penuh estetika lantaran dibuat dari bahan batik yang berkualitas tinggi. Ia membuat batik disesuaikan dengan bentuk tubuh dan muka pemesannya.

Blangkon Slamet tidak hanya nyaman dipakai, tetapi juga membuat pemakainya terlihat lebih elegan. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa pelanggan Slamet tidak sembarang pelanggan. Di antara mereka yang datang kepada Slamet adalah anggota keluarga kerajaan Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. “Hal ini biasanya Gusti Herjun yang membawa perintah kepada saya,” kata Slamet, mengacu pada ajudan kerajaan yang memberikan perintah dari Sultan Yogyakarta.

Pelanggan lain VIP adalah presiden, seperti Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang pernah memesan 60 buah blangkon gaya

Yogyakarta, termasuk satu untuk dirinya sendiri yang saat itu dipakai ke pesta pernikahan anaknya.

“Ukuran Pak SBY adalah 59,” kata Tugiyem, istri Slamet, merujuk kepada presiden Indonesia dengan julukan acronymic-nya. “Dia memilih motif jumputan klithik kemitir merah,” kenangnya.

Mantan Presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, mantan menteri pendidikan Fuad Hasan dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin juga dari kalangan para pemimpin masyarakat pernah datang melalui utusannya untuk memesan blangkon dari Slamet.

Pelanggan lainnya termasuk beberapa galeri batik terkenal di Nusantara. “Kami selalu memesan blangkon dari Pak Slamet setiap kali kita memiliki tamu-tamu terhormat yang menginginkan blangkon yang berkualitas baik,” kata Heru Purwanto dari Mirota Batik.

Keberhasilan Slamet, tentu saja tidak dari tercipta hanya semalam.

Hampir seumur hidupnya diabdikan pada pembuatan blangkonnya.

Slamet mengatakan ia mewarisi keterampilan untuk membuat blangkon berkualitas tinggi dari ayahnya Notodihardjo, yang juga pembuat blangkon terkenal di zamannya. Notodihardjo belajar kerajinan dari seorang teman dekatnya, Karto Thole, pembuat blangkon yang menerima perintah dari keluarga kerajaan.

Karto terlatih dalam kerajinan tradisional. Tapi sayangnya, ia sering kewalahan oleh perintah. Pesanan membuat blangkon sangat banyak.

Akhirnya, dia mengajari Notodihardjo bagaimana membuat blangkon yang baik, sehingga ia bisa meminta bantuan dalam memenuhi perintah pesanan dari kerajaan.

Ketika Karto meninggal, Notodihardjo yang melanjutkan bisnis.

Slamet mengatakan bahwa ia mulai mencoba untuk membuat blangkon ketika berusia 27 tahun. Setiap kali ia selesai membuat blangkon, ia menunjukkan kepada ayahnya untuk dievaluasi. “Tapi saat itu yang saya

Slamet Raharjo, maestro pengrajin blangkon dari Yogyakarta.

buat blangkon dijual di pasar,” kata Slamet, yang hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Dia menambahkan bahwa ia mulai menerima pesanan untuk custom-made topi hanya setelah dia dianggap telah menguasai keahlian.

Pembuatan blangkon, menurut Slamet, sebenarnya tidak begitu sulit. Yang dibutuhkan hanya ketekunan, perawatan dan konsentrasi, serta daya tahan untuk duduk di lantai selama berjam-jam.

Begitu mereka mulai membuat sebuah blangkon, pengrajin memerlukan duduk bersila di lantai.

Sebuah klebut diletakkan di depannya, yaitu sebuah kayu berdiri sebagai penyangga pemoresan pembuatan blangkon.

Setelah itu dilipat sesuai dengan pola tertentu, atau diwiru dalam bahasa Jawa, kain batik dari yang panjang dan lebarnya 1,15 meter dengan 1,15 meter dipasangkan pada sebuah pola yang terbuat dari karton tebal. Ini bagian, yang membentuk kulit luar dari blangkon tersebut, kemudian dijahit ke struktur utama, yang disebut congkeng, terbuat dari daun pandan kering.

Ukuran congkeng dibuat dengan presisi agar sesuai dengan kepala pelanggan.

“Menjahit pola congkeng adalah bagian paling sulit,” kata Ratijo, pekerja yang sedang magang dan membantu Slamet memproduksi blangkon di rumahnya di Bugisan.

Pembuatan pola congkeng merupakan tahap tersulit dalam membuat blangkon. Hal ini membutuhkan keahlian khusus. Sebab harus dilakukan dengan cara extra hati-hati sehingga jahitan rapi dan halus, dan tidak terlihat pada kulit terluar. Proses ini menentukan keindahan blangkon.

Dalam rangka untuk mencapai jahitan halus, pembuat blangkon biasanya memanfaatkan bidal logam untuk menutupi jari-jarinya saat ia mendorong jarum dan benang melalui congkeng serta pola-karton kertas.

Slamet berkecimpung dalam bisnis pembuatan blangkon sudah 34 tahun. Dari sekian lamanya bergelut dengan blangkon, dirinya mampu menghidupi keluarganya yang terdiri dari istri dan empat orang anak. Tiga dari empat orang anaknya kini bersekolah di luar negeri. Slamet pun memiliki rumah lumayan mewah di Bugisan. Renovasi rumah ia lakukan setelah dirinya mendapatkan order sebanyak 115 buah blangkon model Surakarta dari Gus Dur, saat menjabat Presiden pada tahun 1999 lalu.

Slamet merasa bangga dengan keahliannya. Selain mendapatkan hasil yang lumayan, ia merasa turut serta dalam pelestarian budaya Jawa yaitu melestarikan blangkon itu sendiri. Ia juga ikut kecewa jika dalam upacara sakral dengan mengenakan atribut Jawa namun peserta memakai blangkon berkualitas rendah. Apalagi jika yang memakai keluarga kerajaan, dirinya akan merasa kecewa sekali.

Oleh karenanya, kini ia menurunkan keahliannya kepada generasi muda yang ingin memiliki ketrampilan pembuatan blangkon seperti dirinya. “Jika saya tidak mentransfer keahlian ini kepada generasi muda, akan sia-sia. Tidak akan ada blangkon berkualitas baik lagi di masa depan. Citra kraton (istana) serta keluarga kerajaan akan hancur jika mereka memakai sembarang blangkon tua,” katanya.

Slamet telah berhasil menciptakan generasi baru pembuat blangkon sekaliber dia. Ia bernama Rujito, satu-satunya orang yang mampu menerima dan menguasai teori plus praktek pembuatan blangkon seperti dirinya. “(Rujito) dia telah menguasai segala sesuatu yang saya telah menguasai,” kata Slamet, si empu blangkon. Ahimzah

Untung Besar dengan Melestarikan Jajanan Pasar

Usaha Kaos Lukis Makin Hari Laris Diburu Konsumen

DARI hal-hal kecil di sekitar kita bisa diangkat menjadi ide cemerlang. Inilah yang dilakukan Glenn Ardiansyah (39). Dia menciptakan produk unik dan lucu dari tokoh kartun jajanan pasar.

Seperti kita ketahui bersama, Indonesia memiliki beragam jenis kuliner jajanan pasar yang tampilannya cukup unik dan menarik. Potensi inilah yang kemudian sengaja diangkat oleh Glenn agar keberadaan kue-kue tradisional Indonesia terus dikenal seluruh lapisan masyarakat di negara kita.

Melihat bentuk jajanan pasar di Indonesia cukup beragam, Glenn memiliki ide segar untuk memperkenalkan aneka macam karakter atau tokoh kartun Japarr yang diangkat dari kuliner jajanan pasar yang ada di sekitarnya.

Sebut saja seperti karakter gethuk, cenil, onde-onde, lemper, moci, kue kukus, nagasari, klepon, clorot, apem, dadar gulung, serta kue jajanan pasar lainnya yang digambarkan Glenn dengan karakter lucu dan juga unik.

Mengawali bisnisnya pada tahun 2011 di Pamulang, Tangerang Selatan, suami Edya Asmara ini kemudian mengaplikasikan tokoh kartun Japarr (jajanan pasar) yang ia ciptakan menjadi beragam jenis pilihan produk. Misalnya saja

MERINTIS sebuah usaha bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya saja seperti mengembangkan hobi dan potensi diri untuk berkarya menciptakan produk-produk unik yang memiliki nilai jual cukup tinggi di pasaran.

Adalah Suprapto, lelaki paruh baya yang tahun ini genap berusia 56 tahun ini tak pernah lelah menyalurkan hobi seni rupa dalam dirinya, untuk berkreasi dan berinovasi menciptakan produk kaos lukis yang semakin hari kian laris diburu para konsumen.

Berlokasi di salah satu sudut wilayah Semarang atas, setiap harinya bapak empat anak ini memproduksi dua sampai tiga kaos lukis dengan desain atau motif yang terbilang cukup variatif. Dengan basic keahlian di bidang seni rupa yang Ia dapatkan ketika menempuh pendidikan di IKIP Semarang pada tahun 1979 silam, Suprapto mencoba menciptakan inovasi baru kaos lukis yang sebelumnya belum terlalu banyak ditemukan di kota Semarang.

Berbekal bahan kaos yang berkualitas serta memilih cat alami hasil ramuan sendiri,Suprapto berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan desain lukisan yang tak terbatas. “Untuk kaos lukis kami membuatnya dalam banyak motif, seperti misalnya motif realis yang berbentuk manusia, binatang, tumbuhan, ada juga desain karikatur, desain modern, wayang, batik, serta desain dekoratif,” ujar Suprapto.

Dibantu oleh salah seorang putranya yang bernama Nugroho, selama ini kaos lukis buatan Suprapto sengaja ditujukan untuk kalangan menengah

Boneka jajanan pasar.

seperti boneka jajanan pasar dan kaos japarr yang pemasarannya kini telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Di bawah bendera Rumah Jajanan Pasar, siapa sangka bila ide bisnis yang berawal dari keprihatinan Glenn melihat popularitas kue tradisional yang belakangan ini kalah bersaing dengan beragam jenis menu kuliner modern ini, ternyata berhasil mendatangkan omzet ratusan juta rupiah bagi sang pemilik usaha setiap bulannya.

Pengalamannya selama kurang lebih 10 tahun bekerja di jasa penyedia desain grafis, menjadi bekal utama Glenn Ardiansyah sebelum akhirnya sukses terjun menekuni bisnis kreatif ini. Meskipun latar

belakang pendidikan yang ia miliki tidak sejalan dengan bidang usahanya, namun Glenn memiliki pengalaman yang cukup matang sehingga mengantarkan dirinya menuju pintu gerbang kesuksesan.

Saat ini sudah ada belasan reseller di sekitar Jabodetabek yang membantu memasarkan produk-produk Japarr. Ke depannya, Glenn berencana akan mengembangkan bisnisnya dengan sistem waralaba agar bisa berekspansi ke pasar nasional maupun internasional.

Kesuksesan Glenn Ardiansyah yang diawali dari sebuah ide kecil di sekitarnya, tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk segera terjun bis di dunia usaha.

Suprapto sedang berkreasi menciptakan produk kaos lukis yang semakin hari kian laris diburu.

ke atas. “Kami sengaja mempertahankan nilai dan kualitas produk kaos lukis yang kami produksi,” kata Suprapto.

Tidaklah heran bila harga jual kaos lukis buatan Prapto laku cukup tinggi di pasaran, yakni sekitar Rp 100. 000, 00 untuk satu buah kaos lukis. Harga tersebut Ia sesuaikan dengan tingkat kesulitan desain lukisan yang diinginkan calon konsumen.

Dengan menjaga kualitas produk yang Ia produksi serta menawarkan motif atau desain yang limited edition (satu desain untuk satu kaos), produk buatan Prapto mulai digemari konsumen di sekitar kota Semarang.

Dalam hal ini Nugroho yang bertugas memasarkan produk kaos lukis buatan sang ayah, biasanya Ia menitipkan produk kerajinan tersebut ke beberapa temannya untuk kemudian dipasarkan langsung kepada calon konsumen.

Kedepannya, Suprapto berharap

bisnis yang telah Ia geluti selama 2 tahun ini bisa berkembang dengan baik serta memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. “Kaos lukis kami mewakili ciri khas Indonesia, seperti mi_salnya kaos motif wayang dan warak yang menggambarkan budaya Indonesia, khususnya kota Semarang,” jelas Prapto.

Dari sinilah ia memiliki mimpi bila suatu saat nanti produk kaos lukis buatannya tidak hanya dikenal di pasar regional maupun nasional, namun juga bisa menembus pasar Internasional.

Di akhir pertemuan, Suprapto sedikit berbagi tips mengenai perawatan kaos lukis. “Agar kaos lukis tidak rusak, mencucinya jangan terlalu sering dikucek karena biasanya sablon lukisan bisa pecah, yang kedua jangan jemur kaos lukis di tempat yang terkena matahari langsung karena sinar matahari bisa merusak warna sablon,” terang Suprapto ketika menutup perjumpaannya. b_UK www.lensaindonesia.com

4

PATGULIPAT Edisi 111/09 - 15 November 2015

PANTAS, PELAKU PEMBAKAR HUTAN SUSAH DIADILI!

Ada Barisan Jenderal jadi Komisaris di Perusahaan Sawit Wilmar Ada barisan jenderal duduk sebagai dewas komisaris Wilmar. Mungkinkah penegak hukum mampu bertindak tegas bila di dalam perusahaan tersebut memiliki potensi terkait dengan ‘pembakaran hutan’?

BARISAN jenderal polisi duduk dalam dewan komisaris Wilmar perusahaan yang didirikan pengusaha asal Medan, Martua Sitorus dan memiliki perkebunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang kini disebut-sebut terkait pembakaran hutan.

Akibatnya, Imam B Prasodjo meragukan kesungguhan pemerintah menyeret pelaku pembakar hutan.

Bahkan dalam akun Facebooknya, Rabu (4/11/215), Sosiolog UI ini memposting foto ucapan selamat kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dari perusahaan perkebunan Wilmar Group.

“Coba perhatikan! Mungkinkah penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) akan mampu bertindak tegas dalam melakukan tindakan hukum bila di dalam raksasa perusahaan perusahaan perkebunan yang memiliki potensi terkait dengan ‘pembakaran hutan’ ternyata di belakangnya ada komisaris para mantan pembesar dalam lembaga penegak hukum?

Entahlah!” Tulis Imam di dalam akunnya.

Terlihat memang di dalam dewan komisaris itu duduk Jend Pol (Purn) Drs. Sutanto,

Komjen (Purn) Drs. Nanan Soekarna, Mayjen TNI (Purn) Drs. Hendardji Soepandji sampai Irjen Pol (Purn) Drs. Paiman.

Menurut Imam sudah dapat diduga, yang paling berat dalam mengatasi bencana kabut asap hingga ke akar akarnya adalah komplikasi hukum dan kaitan tarik menarik kekuatan yang ada di dalamnya.

“Sebagai bangsa, kita menangis atas kenyataan ini. Di tengah kehidupan rakyat yang begitu banyak masih dalam derita, jutaan petani dan buruh yang bergaji tak cukup menyambung hari.”

“Hingga jutaan perempuan Indonesia terpaksa harus mengais tetesan rizki menjadi kuli, babu, TKI, dan menyabung nyawa, meninggalkan anak dan suami,” katanya lagi.

Belum lagi di dalam hutan sana juga ada ratusan ribu kehidupan suku suku pedalaman yang selama ini dengan setia menjaga hutan sumber kehidupan warisan ribuan tahun nenek moyang.

Tak terbayang juga jutaan kekayaan alam, keragaman flora dan fauna yang menjadi sumber kekayaan bangsa, dan banyak lagi.

“Ternyata hancur dalam

cengkraman raksasa bisnis yang entah untuk kemakmuran siapa. Lihatlah hutan di-

adalah PT Multimas Nabati Asahan, yang memproduksi minyak goreng bermerek Sania.

Pendiri Wilmar Group Martua Sitorus, berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara Lebih dari itu, pendiri Wilmar adalah orang Indonesia bernama Martua Sitorus, berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia adalah sarja-

ang yang harusnya pemilik paling sah negeri ini,” kata Imam.

foto hl - Posting Imam B. Prasodjo soal ucapan selamat dari perusahaan perkebunan Wilmar Group yang di dalamnya terdapat nama-nama jenderal.

TERBESAR DI ASIA WILMAR Group termasuk perusahaan agrobisnis terbesar di Asia, mulai dari penguasaan lahan, pabrik pengolahan, hingga perdagangannya.

Dan, walaupun berbasis di Singapura, sejatinya sebagian besar aktivitas produksinya berada di Indonesia.

Di negeri ini, Wilmar memiliki sekitar 48 perusahaan operasional. Salah satunya

bakar, digadaikan, diobral untuk kemewahan dan kerakusan di atas derita orang or-

na ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Kisah Martua sendiri memulai bisnisnya tak jauh beda dengan pengusaha besar lainnya.

Berawal dari berdagang minyak sawit dan kelapa sawit kecil-kecilan di Indonesia dan Singapura. Lamakelamaan bisnisnya berkembang pesat.

Dan, pada 1991 Martua mampu memiliki kebun kelapa sawit sendiri seluas 7.100 hektar di Sumatera Utara. Di tahun yang sama pula ia berhasil membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pertamanya.

Pada 1996 Martua berekspansi ke Malaysia dengan membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di sana. Tak puas dengan itu, Martua mulai melirik bisnis hilir (produk turunan) yang lebih bernilai tinggi.

Pada 1998 Martua untuk pertama kalinya membangun pabrik yang memproduksi specialty fats. Lalu pada tahun 2000 ia juga meluncurkan produk konsumsi minyak goreng bermerek Sania.

Selanjutnya, tahun demi tahun bisnis Martua makin membesar hingga menjadi salah satu perusahaan agrobisnis terbesar di Asia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Per 31 Desember 2005, Wilmar memiliki total lahan

Imam B. Prasodjo.

Menurutnya, kita harus renungkan saat membaca konstitusi kita (UUD 1945 Pasal 33) yang telah begitu jelas menyatakan: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” (Ayat 2). Juga disebutkan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Ayat 3).

Namun semua itu tidak ada artinya, hanya ada di atas kertas jika para pemimpin dan pembesar bangsa yang ternyata memanfaatkan semua sumber kekayaan hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.

“Orang pun dengan mudah dapat bertanya: ‘Tapi mana kemakmuran untuk rakyat di tengah kemewahan perusahaan raksasa itu? Lihatlah korban korban asap akibat jutaan hektar hutan hangus, menebar asap begitu menyesakkan’.” katanya.

Dan yang paling penting harus diingat juga adalah, dalam konstitusi kita juga disebutkan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Ayat 4).

Katanya lagi-lagi, rakyat dengan mudah dapat menggugat: “Tapi mana kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Dan mana pula prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional?”

“Semoga negeri ini, yang pemerintahannya dibentuk dan ada karena darah pengorbanan nenek moyang, yang mengorbankan nyawa demi cita cita ‘memajukan kesejahteraan umum’, yang bersumpah hingga dituangkan dalam kata-kata begitu jelas untuk ‘melindungi segenap bangsa Indonesia’, tak berkhianat, dan dapat selamat dalam menghadapi tantangan yang begitu besar ini,” katanya.

Mari kita amati sambil berdoa agar tak berakhir dengan berita buruk bagi bangsa ini karena ulah dan penghianatan terhadap cita cita proklamasi, demikian tulis Imam B. Prasodjo.

perkebunan kelapa sawit seluas 69.217 hektar, 65 pabrik, tujuh kapal tanker, dan 20.123 karyawan. Wilmar mengekspor produk-produknya ke lebih dari 30 negara.

Martua pun menjadi inspirasi pengusaha-pengusaha muda di Sumut yang ingin berhasil dan menapaki jejaknya. Puncaknya, Martua mencatatkan Wilmar di bursa efek Singapura pada Agustus 2006 dengan kapitalisasi pasar mencapai 2 miliar dolar AS. tri/tar

Pendiri Wilmar Group Martua Sitorus.

Dirut PT PWU Anggap Wajar Gadaikan Aset SEBELUMNYA Komisi C DPRD Jatim menyoroti kinerja PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Pasalnya, setoran PAD pada prognosis tahun 2015 turun drastis dan tidak wajar dibanding tahuntahun sebelumnya.

Bahkan yang lebih mengejutkan, PT PWU Jatim juga memiliki hutang totalnya hampir Rp 80 miliar ke berbagai bank dengan bunga antara 12-16 persen per tahun.

Di antaranya, hutang ke Bank Danamon sebesar Rp 14 miliar bunga 12 persen dengan jaminan aset berupa hotel Bekizar. Kemudian ke bank lain bunga 12 persen per tahun dengan jaminan aset berupa hotel Varna sebesar Rp 13,5 miliar.

“Aset-aset yang dijadikan jaminan itu merupakan aset yang iddle atau layak untuk pengembangan usaha PT PWU. Patut diduga ini bagian cara penghilangan aset Pemprov Jatim dengan cara culas dan profesional,” tegas Thoriqul Haq ketua Komisi C www.lensaindonesia.com

DPRD Jatim usai hearing dengan PT PWU Jatim, beberapa waktu lalu.

Politisi asal PKB itu juga khawatir Gubernur Jatim selaku pemegang saham mayoritas PT PWU Jatim dijebak dan tidak dilapori secara rinci dan mendetail menyangkut temuan masalah baru yang dihadapi PT PWU Jatim.

“Terbukti, Biro Perekonomian selaku koordinator BUMD-BUMD milik Pemprov Jatim juga baru mengetahui soal ini karena tak pernah dilapori,” ungkap Thoriq.

Bukan itu saja, lanjut Thoriq, Biro Perekonomian Jatim juga sempat membantah ketika PT PWU memaparkan prognosa deviden yang hendak disetorkan tahun 2015 yang hanya Rp 5 miliar. Padahal keuntungan sebelum dipotong pajak tahun-tahun sebelumnya jauh di atas itu.

“2011 keuntungan PWU sebelum dipotong pajak sebesar Rp 16,8 miliar, 2012 turun menjadi Rp 14,7 miliar, 2013 naik lagi menjadi Rp

Dirut PT PWU Jatim Arif Afandi.

19,1 miliar, 2014 turun menjadi Rp 12,9 miliar dan prognosa 2015 turun tidak wajar menjadi Rp 5 miliar,” beber politisi asal Lumajang.

Padahal BUMD lain milik Pemprov Jatim kendati kondisi ekonomi kurang stabil, namun deviden yang disetorkan turun tapi masih dalam kewajaran. Dicontohkan, PT SIER deviden tahun 2014 sebesar Rp 8 miliar tapi 2015 turun sekitar Rp 1,5 miliar tinggal Rp 6,5 miliar.

“Kalau PWU turun dari Rp 12,9 miliar menjadi Rp 5 miliar itu jelas tidak wajar.

Sekarang ini belum krisis tapi hanya perekonomian kurang stabil. Kalau hanya segitu, yah sama saja PWU tidak kerja, jadi sudah selayaknya Arif Afandi selaku Dirut PT PWU dipertahankan,” tegas Thoriqul Haq. Direktur Utama (Dirut) PT PWU Arif Efandi, tampaknya enggan menyikapi Komisi C DPRD Jatim yang mempersoalkan sejumlah aset yang digadaikan ke bank. Menurut

Arif, sudah hal wajar jika sebuah perusahaan yang akan mengembangkan diri, dengan cara mencari tambahan modal dari perbankan.

Ia mencontohkan untuk membangun Hotel Bekizaar Jl Basuki Rahmat Surabaya (depan Tunjungan Plaza) dengan dana yang cukup besar, tidak mungkin berasal dari kas keuangan PT PWU sendiri. “Kalau ini dipersoalkan oleh DPRD, maaf saya tidak bisa menjawab lebih jauh,” tepis mantan Wakil Walikota Surabaya ini.

Paparan Arif Affandi, pihaknya menyatakan tidak mau berpolemik terkait dorongan Komisi C agar Gubernur Soekarwo mencopotnya dari jabatan Dirut PT PWU. Jika alasannya adalah kinerja, Arif siap membeberkan datadata kinerja PT PWU yang diklaim semakin baik.

Pada 2010 saat Arif baru memimpin PT PWU total asetnya hanya Rp 287,749 miliar dan total omzet Rp 103,377 miliar. Saat itu ada em-

pat anak perusahaan yang kondisinya kembang kempis. Di antaranya, PT Loka Refractoris,PT Gedung Expo Wira Jatim, dan PT Gabungan Pabrik Es Wira Jatim (GEWJ).

Namun empat tahun kemudian, tepatnya pada 2014, empat anak perusahaan PT PWU itu terus tumbuh dan bahkan dan sudah bisa berkontribusi terhadap PAD. Total asset PT PWU pun berkembang menjadi Rp 436, 274 miliar dan total omzetnya menjadi Rp 193,514 miliar. “Memang masih kurang besar, tapi pada 2015 pendapatan semakin signifikan,” ujarnya.

Beberapa anak perusahaan dan unit usaha pun telah menjadi ceruk baru bagi PT PWU. Di antaranya, dua hotel (Bekizar Dan Varna) sudah beroperasi dan mulai ramai, PT Loka Refraktoris sudah memasok kebutuhan perusahaan-perusahaan besar, pabrik es juga mulai menerjuni Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

PARLEMEN

5

Edisi 111/09 - 15 November 2015

Pemerintah Harus Kaji Ulang Pencabutan Subsidi Listrik RENCANA pencabutan subsidi 23 juta pelanggan listrik golongan 450-900 VA, harus dipikirkan secara matang.

“Pencabutan itu akan dipandang tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat yang ekonominya sedang merosot,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan, di Jakarta, Kamis (5/ 11/2015).

“Selain itu, pencabutan tersebut tidak tepat di saat listrik sering padam, terutama di daerah-daerah. Di mata masyarakat, ini tidak logis. Tarif naik, tapi listriknya sering mati. Jadi, sia-sia saja bayar listrik mahal,” kata dia.

Di samping itu, hal lain yang penting adalah soal transparansi Harga Pokok

Produksi (HPP) listrik. Mestinya, sebelum menaikkan tarif, perlu dijelaskan secara terbuka dan transparan berapa sebetulnya HPP listrik PLN. Dengan begitu, masyarakat akan tahu berapa sebetulnya harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

“Pemerintah juga mesti menghitung secara matang sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan, seperti inflasi, nilai tukar, dan harga minyak mentah Indonesia,” katanya.

Ia berharap akan ada pemecahan yang lebih arif terkait listrik. “Upaya efisiensi PLN jangan terus-terusan digeser ke masyarakat dengan membayar listrik yang makin mahal sedangkan kualitasnya tidak diperhatikan,” sebut politisi Partai Gerindra itu.

Untuk diketahui, inefisiensi di PLN itu rata-rata triliunan rupiah setiap tahunnya. Inefisiensi itu terjadi karena tingginya biaya bahan baku, dll. Itu sudah terjadi dari tahun ketahun, karena gagalnya perencanaan listrik nasional.

Dan itu terus-menerus menambah beban rakyat.

“Sekali lagi, pemerintah harus lebih arif. Pemerintah tidak boleh terusmenerus menggeser beban inefisiensi, termasuk beban defisit APBN 2016, ke masyarakat dengan jalan memotong subsidi yang menjadi haknya,” demi ans kian Gunawan.

Keberadaan WNA Perlu Diawasi

DPR Kumpulkan Aspirasi untuk RUU Migas

Tidak adanya hakim di Sulsel dinilai bisa menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ANGGOTA Komisi III DPR Ahmad Zacky Siradj (F-PG) menyampaikan keluhan atas langkanya hakim di Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menilai, hal ini dapat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal keadilan. Sehingga, hal ini perlu menjadi perhatian juga bagi Komisi III DPR, selaku Komisi Hukum.

Demikian disampaikan Zacky, saat bertemu dengan jajaran empat lingkungan Peradilan se-wilayah Sulawesi Selatan, di Kantor Pengadilan Tinggi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (3/ 11/15).

Pertemuan ini masih dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi III DPR ke provinsi yang terkenal dengan Coto Makassarnya itu.

“Bagaimana kita ingin me-

layani keadilan kepada rakyat apabila hakim saja langka, hakim saja tidak ada. Bagaimana rakyat bisa dilindungi oleh kita tentang keadilan. Saya kira ini persoalan yang serius bagi kita karena keadilan adalah hak dasar bagi warga negara, kewajiban negara dalam melindungi rakyat,” tegas Zacky.

Politikus Fraksi Partai Golkar itu menilai, pernyataan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan tidak adanya hakim ini bisa menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal penegakan keadilan menjadi fundamental yang sangat penting.

“Oleh karena itu saya menghimbau kepada temanteman Komisi III serta pimpinan Komisi III bagaimana untuk mendapatkan hakim-hakim yang berkualitas, berin-

tegritas, dan bermoral tinggi dalam melayani masyarakat ini,” ingat Zacky.

Dalam kesempatan ini, Zacky juga menyoroti masalah anggaran pada masingmasing Wilayah Peradilan di Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pagu definitif yang diterima selama lima tahun terakhir. Ia mempertanyakan, apakah mengalami peningkatan anggaran yang signifikan.

Sementara itu sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Andi Suryadarma Belo menyatakan bahwa masih perlu penambahan formasi tenaga hakim, pejabat struktural dan staf pegawai yang pada umumnya di semua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makasaar. Pasalnya, semua pengadilan negeri mengalami kekurangan tenaga hakim dan pegawai.

“Masalah anggaran dalam pelaksanaan tugas kedinasan masih perlu ditambah karena masih terdapat rumah dinas

hakim dan pejabat struktural yang memerlukan biaya pemeliharaan, terutama pengadilan yang baru terbentuk. Kemudian penambahan anggaran perjalanan dinas untuk melakukan pengawasan di semua satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar,” jelas Andi seraya menambahkan pagu definitif yang diterima selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR, sekaligus Ketua Tim Kunker, Benny K Harman (F-PD) mengatakan hasil diskusi ini menjadi catatan dan masukan yang sangat berguna bagi Komisi III DPR. “Salah satu fungsi kami adalah melakukan pengawasan. Termasuk mengawasi para hakim. Tapi ada yang bilang hakim tidak boleh diawasi, siapa bilang tidak boleh?

Tetap bisa kita awasi. Yang tidak boleh itu mengintervensi,” ingat politikus asal iw/parle dapil NTT itu.

Komisi X Dukung Pendirian Sekolah Khusus Olahraga

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan.

KEBERADAAN Warga Negara Asing (WNA) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu diawasi. Karena bukan tidak mungkin, WNA ini memiliki modus untuk mencari suaka politik di Indonesia, namun sebetulnya melakukan transaksi narkoba di Tanah Air. “Apakah ada orang asing yang ditahan karena kasus narkoba di Sulsel,” tanya Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, dalam pertemuan antara Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Kemenkum HAM dan jajarannya, di Makassar, baru-baru ini.

Politikus Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan, pihaknya ingin mendapatkan informasi mengenai hal ini. Karena penanganan orang asing ini dikaitkan dengan kasus-kasus narkoba. “Kita ingin mendapatkan penjelasan dan data kebangsaan, ini ada hubungannya dengan penanganan orang asing, seperti kebangsaan Afghanistan, Somalia, Sudan, Afrika, Nigeria dan sebagainya,” pinta politikus asal dapil NTT itu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian Sulawesi Selatan, Ramli HS mengatakan ada satu orang asing berkebangsaan Thailand tertangkap terkait dengan kasus narkoba. “Sudah kita tahan di Rutan Maros,” jelasnya.

Selain itu, Ramli juga menjelaskan bahwa jumlah warga negara asing pencari suaka di Sulsel ini berjumlah 2.120 bah-

DPR Keluhkan Hakim Langka di Sulsel

kan ini yang paling banyak di seluruh Indonesia. Sebagian besar dari warga negara asing pencari suaka ini adalah berkebangsaan Afganistan.

Menyangkut jumlah warga negara asing yang bekerja atau berada di wilayah Sulsel, Ramli menjelaskan, di Sulsel, warga negara asing berjumlah 4.284 orang, dimana diantaranya pemegang izin tinggal kunjungan 1.117 orang, izin tinggal terbatas 951 orang, izin tinggal tetap 94 orang, warga negara binaan pemasyarakatan karena kasus narkotik dan kasus keimigrasian 2 orang, dan sebagai pencari suaka 2.120 orang.

Dari 951 orang pemegang izin tinggal terbatas ini, tambah Ramli, yang murni melakukan kegiatan bekerja di wilayah Sulsel ini berjumlah 415 orang. 234 orang berstatus mengikuti suami atau kepala rumah tangganya, 264 orang sebagai mahasiswa atau pelajar, 29 orang status sebagai peneliti, 7 orang wisatawan lanjut usia, dan 2 orang eks warga negara Indonesia yang ingin mengakhiri masa hidupnya di Indonesia.

“Oleh karena itu mereka ini diberikan fasilitas izin tinggal terbatas. Jadi pada prinsipnya sebagaimana data yang ada sama kami keberadaan mereka-mereka ini memang melakukan kegiatan secara legal dan mereka juga dibekali perizinan iw/parle yang legal,” jelas Ramli.

KOMISI VII DPR akan mengumpulkan aspirasi dari berbagai pihak untuk penyusunan revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang sebelumnya ditargetkan selesai tahun ini.

“Setelah reses ini kami akan ke daerah dan akan mengundang para pemangku kepentingan untuk berbicara maunya apa, kami dengarkan mereka. UU ini sangat vital kami harus berpikir matang, jangan terburu-buru, tanya dulu pemangku kepentingan

KOMISI X DPR RI berkomitmen akan memperjuangkan segala kebutuhan Pusat Pendidikan dan Latihan olahraga Pelajar (PPLP) untuk pengembangan dan pembinaan olahraga di Provinsi Gorontalo.

Demikian dikemukakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI M. Ridwan Hisyam usai melihat langsung kondisi PPLP di Provinsi Gorontalo, Senin (2/11/ 2015).

“Kami sudah mendengar dan melihat langsung semua kebutuhan dan harapan pengelola PPLP. Dengan hanya ada 16 kamar sementara jumlah atlet mencapai 37 siswa tentu belum mencu-

kupi, serta masih minimnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung lainnya,” ungkap Ridwan.

Politisi Golkar ini menambahkan bahwa pembangunan PPLP tersebut melalui bantuan APBN dimana pihak Pemda yang menyiapkan lahannya.

“Semoga tahun depan bisa kami alokasikan anggarannya dan nanti kita juga akan bahas pada rapat kerja dengan Kemenpora soal usulan pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO), Insya Allah kita berusaha penuhi makanya segera diusulkan permohonannya secara resmi,” jelas Politisi Dapil Malang Jawa Timur ini.

Komisi VIII Desak Kemenag Urus Hak-hak Jamaah Haji KOMISI VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama segera mengurus hak-hak jamaah haji yang meninggal dunia dan menjadi korban dua musibah saat pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh P. Daulay melalui pesan singkatnya.

keinginannya apa,” ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika di Jakarta, Selasa (3/11/ 2015).

Ia mengatakan pihaknya akan mengundang ahli hukum dari berbagai universitas, pakar bidang energi usaha, mantan birokrat yang berpengalaman di bidang energi dan beberapa pihak sebelum mengusulkan revisi RUU Migas.

Menurut dia, hingga kini pihaknya belum mengetahui hal-

“Saat ini, Kementerian agama sedang melaksanakan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2015. Persoalan hak-hak jamaah dan keluarganya ini tidak boleh diabaikan. Yang bisa mengurus hal itu hanyalah Kementerian Agama,” ujar Saleh.

Hak-hak itu lanjut Saleh

hal yang akan diubah dalam UU tersebut karena belum mengumpulkan aspirasi.

Terkait target RUU Migas yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2015, Kardaya mengatakan lebih baik dikeluarkan setelah mengumpulkan aspirasi terlebih dulu, meskipun tidak sesuai target.

“Iya prioritas, tetapi kalau dikeluarkan tanpa mendengarkan, itu dampaknya jelek,” kata dia.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam.

Sementara itu, Kadispora Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Mud Mada sangat berharap perhatian dari pemerintah pusat (Kemendiknas/Kemenpora) melalui Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI. “Dengan hadirnya Anggota Komisi X DPR RI kami juga memohon dipertimbangkan untuk dibangun Sekolah Khusus Olahraga,” ujarnya

penuh harap.

Mud Mada juga mengungkapkan bahwa di Gorontalo banyak siswa-siswa yang berbakat di bidang olahraga bahkan mencapai prestasi hingga tingkat nasional.

“Dibangunnya SKO akan memudahkan kami dalam mencari dan menempa bibitbibit unggul atlet nasional dari Gorontalo,” demikian oji Mud Mada.

antara lain berupa klaim asuransi dan realisasi janji santunan korban musibah crane dari Pemerintah Saudi.

Sejauh ini, menurut informasi jamaah, kedua hal itu masih belum jelas dan masih sekedar wacana.

Secara formal menurut Politisi dari Fraksi PAN ini, para jamaah haji atau keluarganya memiliki hak mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi. Pasalnya, setiap jamaah haji Indonesia membayar asuransi yang menjadi bagian dari komponen BPIH. Oleh karena itu, setiap korban meninggal

dunia, sakit, atau cacat mesti mendapatkan santunan.

Meski demikian ia mengaku tidak mengetahui besaran santunan yang mesti dibayar oleh perusahaan asuransi tersebut. Antara korban cacat dan meninggal dunia kemungkinan berbeda. Namun ia memastikan bahwa seluruh jamaah haji Indonesia diasuransikan oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, dikatakan Saleh, pihaknya juga mendesak Kemenag untuk memperjelas realisasi santunan raja Saudi bagi korban jatuhnya Crane. ayu

Sebelumnya, DPR menargetkan rancangan undang-undang (RUU) untuk merevisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas akan selesai pada 2015. Selain itu, penyelesaian RUU Migas tersebut juga sudah dicanangkan di dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk diselesaikan pada tahun ini.

Inisiatif untuk merumuskan RUU tersebut berasal dari DPR, akan tetapi DPR juga meminta pemerintah merumuskan masu-

kan ke dalam RUU tersebut.

Hal tersebut bertujuan agar semua pihak, DPR dan pemerintah, telah menyiapkan materi ketika dilakukan pembahasan tingkat satu.

Apabila RUU tersebut telah dibahas di sidang paripurna, selanjutnya ketua DPR-RI akan mengirimkan surat kepada presiden yang meminta agar kementerian terkait melakukan pembicaraan dengan DPR-RI. dy/ans www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

Edisi 111/09 - 15 November 2015

KETAKUTAN TERHADAP PKI SENGAJA DIPELIHARA Hantu PKI itu ada dua. Pertama, hantunya gambar palu arit. Kedua, hantu kuburan. Saat ini hanya Jokowi yang punya keuntungan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut, karena dia tidak memiliki beban masa lalu.

KOMISI Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, diperkirakan 500 ribu sampai tiga juta orang di berbagai daerah menjadi korban dalam tragedi pembantaian massal pada tahun 1965.

Sementara itu, ratusan orang dipenjara dan sekitar 12 ribu orang di buang ke Pulau Buru.

Alih-alih ada titik terang untuk menuntaskan kasus itu, tahun ini justru ditandai dengan kembalinya ‘Hantu PKI’. Diskusi dan semua hal yang berbau tragedi ‘65 dituduh akan menghidupkan kembali paham komunisme yang telah lama mati.

Dan, biasanya akan berujung dengan represi dan intimidasi. Seperti yang menimpa Tom Iljas.

Warga Indonesia yang terusir dan harus hidup di luar negeri, karena kewarganegaraanya telah dicabut oleh Orde Baru, dan harus berurusan dengan polisi dan imigrasi hanya gara-gara berziarah ke makam orangtuanya.

Majalah Lentera yang diterbitkan Lembaga Pers Mahasiswa Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, juga ditarik oleh Rektorat Kampus UKSW. Gaya purba itu dilakukan, karena majalah tersebut membahas soal “Peristiwa PKI” 50 tahun silam di Salatiga. Tak hanya itu, majalah Lentera yang tersebar di agen koran, atau di luar kampus juga ‘diambil’ Kepolisian Resor Salatiga.

Kasus serupa juga menimpa Ubud Writers Festival. Sejumlah agenda acara terkait peristiwa pembantaian massal 1965 di Indonesia, dalam event Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) 2015 terpaksa dibatalkan, karena tidak mendapat restu dari Kepolisian.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam, menilai kasuskasus tersebut terjadi, karena sejumlah kalangan masih takut wacana tragedi 1965 kembali dihidupkan. Menurut dia, ada pihakpihak yang tak mau tragedi kemanusiaan yang menyedot perhatian dunia internasional tersebut, dibuka dan diungkap ke publik.

Pria yang bergelut dalam pelurusan sejarah Indonesia ini mengatakan, mereka tidak takut Partai Komunis Indonesia (PKI) akan hidup lagi. Mereka hanya cemas diminta bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi 50 tahun silam tersebut. Berikut petikannya: Bagaimana tanggapan Anda dengan pembredelan Majalah Lentera?

Itu fenomena ketakutan terhadap palu arit (PKI). Jadi, ketakutannya pada palu aritnya. Jadi, cover Lentera itu ada orang yang berdemo dan mengacungkan bendera yang bergambar palu arit.

Kenapa harus takut?

Ketakutan terhadap palu arit selalu dikeluarkan dan direproduksi menjelang tanggal 30 September.

Selalu dari tahun ke tahun sejak masa Orde Baru untuk memperlihatkan masih ada bahaya laten PKI. Apa benar PKI hidup lagi?

Saya menolak dengan keras fakta, atau ungkapan yang pernah disampaikan Kivlan Zein (Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen) yang mengatakan bahwa di Magelang, kalau saya tidak salah, ada pembentukan PKI baru. Saya ingin katakan, buktinya apa? Kalau itu benar, tentunya

akan diberitakan di suratkabar. Ini tidak ada satu pun media yang resmi memberitakan. Kalau pun ada, tentunya mereka diproses oleh polisi, karena dianggap mendirikan partai terlarang. Ini kan tidak ada. Jadi, pernyataan-pernyataan seperti itu menurut saya, pernyataan yang tidak ada buktinya, tidak ada kebenarannya dan sangat berlebihan.

Mengapa tahun ini gerakan anti PKI begitu mengeras?

Hantunya ada dua. Pertama, hantunya gambar palu arit. Jadi, pada bulan September - Oktober ini ada gambar palu arit yang ditemukan di kos mahasiswa dan itu diributkan. Dan, yang ironis di Bali. Ada kejadian pelatih selancar dari Rusia. Pelatih dari Rusia ini sudah enam bulan di Bali melatih selancar dan tiap melatih ingin tahu arah dan kekuatan angin. Selama ini, dia memakai bendera merah putih. Kebetulan bendera merah putih sudah sobek dan dia tanya pada teman-temannya apakah mereka ada bendera. Kebetulan ada yang mempunyai bendera Uni Soviet. Uni Soviet kan sudah bubar.

Jadi, benderanya tidak dipakai lagi.

Itu yang dia kibarkan di depan rumahnya untuk tahu kekuatan arah angin. Begitu dikibarkan 15 menit, rumahnya sudah dikepung polisi. Padahal, tujuannya sangat praktis, yakni untuk mengetahui arah angin.

Apa yang membuat mereka begitu takut dengan simbol-simbol itu?

Mereka sengaja menciptakan ketakutan terhadap simbol ini.

Karena palu arit adalah PKI. Jadi, ketakutan terhadap PKI ini dipelihara terus menerus dengan simbol palu arit. Padahal, kita tahu palu lambang buruh dan arit petani.

Kenapa harus selalu dikaitkan bahwa palu arit adalah PKI? Lalu, hantu kedua?

Kedua, itu kuburan. Kuburan itu sangat ditakuti. Karena pada masa

Asvi Warman Adam.

lampau terjadi pembunuhan massal yang menurut saya itu sekitar 500 ribu orang menjadi korban.

Kalau ada upaya-upaya untuk menggali kuburan massal ini akan selalu dihalangi. Ada saja kelompok yang menghadang dan mengejar mereka. Artinya, jangan ganggu kuburan massal itu. Jangan coba tanamkan nisan di kuburan massal itu. Artinya, jangan diungkap pembunuhan massal yang terjadi pada 1965-1966.

Seperti kasus Tom Iljas?

Dia hampir tiap tahun pulang.

Karena ibunya sudah berusia 100 tahun. Baru meninggal mungkin 12 tahun ini. Dia pulang karena menjenguk ibunya yang berusia sangat tua itu. Tapi tahun ini, dia juga mengetahui kalau ayahnya dikuburkan di kuburan massal di daerah pesisir selatan.

Dan, ketika dia ingin mencoba berdoa di sana dan memotret, sudah ada massa yang menghadang.

Kemudian, dia ditangkap dan dideportasi. Jadi, ada dua hantu di sini.

Pertama, palu arit. Kedua, kuburan. Jadi, hantu itu yang tetap dipelihara.

Untuk apa mereka mereproduksi ketakutan itu?

Untuk menghalangi pengungkapan kebenaran. Untuk menghalangi upaya-upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat ini.

Siapa mereka?

Tentunya, pihak yang menghalangi ini adalah orang-orang yang dulunya terlibat di dalam upaya, atau tindakan pelanggaran HAM berat, atau instansi yang dulu terlibat dalam melakukan kekerasan itu.

Belakangan ada ketakutan akan munculnya PKI baru.

Tanggapan Anda?

Menurut saya, marxisme itu sudah ambruk. Komunisme itu

Tomy Winata: Kalau Sudah Bela Nama Indonesia, yang Lain Jadi Murah PAVILIUN Indonesia digagas almarhum Didi Petet dengan bendera Koperasi Pelestari Budaya Nusantara (KPBN). Pemerintah sebelumnya memutuskan tidak mengalokasi-kan APBN untuk penyelenggaraan Paviliun Indonesia di World Expo 2015.

Didi mengajukan diri untuk men-gelola, dan diberi restu oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan.

Saat pembukaan awal Mei 2015, Paviliun Indonesia belum siap dan dianggap mengecewa-kan.

Kabar miring menyudut-kan nama Indonesia sampai akhirnya Didi Petet meninggal dunia. Artha Graha yang awal-nya hanya sponsor dan berperan dalam penyediaan makanan dan minuman di restaurant, berubah menjadi senior partner, yaitu menjadi penanggung jawab operasional Paviliun Indonesia bersama-sama dengan KPBN. Berikut jawaban Artha Graha, Tomy Winata atas pertanyaan seputar Paviliun Indonesia: Selamat ya, Paviliun Indonesia menjadi 10 besar di dunia dan peringkat 1 di Asia...

Saya rasa pencapaian ini nggak www.lensaindonesia.com

lepas dari mimpi almar-hum Didi Petet. Beliau ingin membawa nama Indonesia di panggung dunia. Mudah-mudahan di alam sana beliau menyaksikan apa yang kita lakukan.

Bisa diceritakan bagaimana keterlibatan Artha Graha di Paviliun Indonesia?

Beliau (Didi Petet) merasa berat, terus ngajak saya ngomong.

Saya bilang, kita bantu deh menjalankan operasional lebih luas lagi. Belum selesai perumusan, beliau meninggal dunia. Oleh teman-teman diinformasikan ada amanah dari beliau saya jangan mundur. Naluri saja berjalan. Saya nggak punya pamrih aneh-aneh untuk menyelamatkan pa-viliun.

Apa sih yang mendorong Anda untuk menyelamatkan Paviliun Indonesia?

Kenapa? karena paviliun itu namanya Paviliun Indonesia. Ada bendera merah putih, bu-rung garuda. Itu kan legitimasi bangsa dan negara. Sebagai orang Indonesia, apa kita biar-kan dilecehkan orang. Itu saja. Kita tidak mampu membuat jadi hebat, tapi berusaha untuk tidak terlalu dilecehkan or-

ang. Kami tak punya motif apaapa. Kami hanya tak terima jika Paviliun Indonesia dibully.

Berapa total biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan Paviliun Indonesia selama enam bulan sampai penutupan?

Kami sudah tak lagi memperhitungkan biaya. Bagi saya, na-ma baik Indonesia lebih penting dari usaha saya. Nama baik Indonesia lebih mahal daripada Artha Graha.

Kalau kita sudah membela nama Indonesia, maka yang lain jadi murah.

Jangankan perusahaan, saya sendiri kalau harus jadi korban, ya korban.

Kalau personil dan sumber daya manusia berapa banyak yang dikerahkan untuk membantu?

Semua orang di AGN/AGP mendukung. Saya tidak menghitunghitung lagi. Kalau negara sudah memanggil, semua harus terpanggil, semua harus ikut. (Dari Media Center Artha Graha dan tim Pokja PR Milan diperoleh informasi bahwa ham-pir 90 karyawan Artha Graha diterbangkan bergiliran dari Jakarta ke Milan. Mereka ditu-gaskan

menjalankan operasional paviliun Indonesia. Ada yang menetap selama dua bulan, ada juga yang lebih dari enam bulan belum menginjakkan kaki kembali ke Indonesia.

Sebelum ditugaskan di Milan, sebulan penuh mereka diberi pelatihan dan pembekalan di Discovery Hotel & Convention Ancol (DHCA) untuk menjadi duta-duta Indonesia)

Milan Expo telah ditutup, mau diapakan bangunan dan semua isi Paviliun Indonesia?

Kita mau selesaikan segera. Kita bongkar dan packing bawa pulang semua. Biayanya mulai dari pembongkaran sampai ba-rang dikirim ke Jakarta sekitar 500 ribu euro.

Awalnya beberapa bagian akan dihibahkan ke pengu-saha properti asal Jerman yang ke-betulan datang ke Milan Expo dan tertarik dengan arsitektur bangu-nan Paviliun Indonesia. Itu tentu karena perlu biaya untuk bongkar dan bawa balik Jakarta. Mungkin bangun yang sama di Jakarta lebih murah dibanding ongkos bongkar di sini. Namun, rencana hibah batal. (Informasi dari pengelola Paviliun Indonesia menyebutkan pengusaha Jerman yang awalnya ingin membuat restoran dari sebagian material di Paviliun Indonesia tertimpa

sudah runtuh di Uni Soviet. Di China pun demikian. Mereka masih menganut komunisme, tetapi di sisi lain mereka sudah menerapkan kapitalisme. Saya sendiri menganggap, tidak ada prospek kebangkitan ideologi marxisme. Jadi, apa yang ditakuti?

Berarti reproduksi isu PKI itu bukan karena takut munculnya ideologi komunisme, tetapi lebih pada upaya menutupi agar kasus 1965 tak terungkap?

Iya, lebih pada upaya defensif, mempertahankan diri, menyelamatkan diri supaya kejahatan masa lalu tidak terungkap. Supaya nama mereka tidak tercemar dan tertulis dalam sejarah sebagai pelaku pelanggaran HAM berat.

Menurut Anda, siapa yang memproduksi isu dan hantu PKI ini?

Lembaga-lembaga yang dulu terlibat dalam pemberantasan PKI, atau organisasi yang ikut terlibat dalam pemberantasan PKI pada tahun ‘65.

Bagaimana Anda melihat posisi pemerintah dalam masalah ini?

Pada mulanya, ada wacana pemerintah akan meminta maaf. Tetapi, wacana itu diplesetkan dengan Jokowi (Presiden Joko Widodo) meminta maaf kepada PKI. Tidak benar. Jokowi tidak akan minta maaf pada PKI. Jokowi kalau minta maaf pada korban pelanggaran HAM berat. Jadi, bukan pada PKI. Tetapi, karena diplesetkan wacana itu menjadi turun.

Lalu?

Jokowi dalam pidato kenegaraan mengatakan, supaya dilakukan, dipikirkan, direncanakan, bagaimana cara yang bijaksana dan bermartabat. Dalam hal ini peme-

musibah kebakaran sehingga tak bisa melanjutkan rencana bisnisnya).

Saat penutupan Anda me-makai baju batik Didi Petet?

Dari mana dapat baju itu?

Kemeja itu diberikan istri Didi Petet Uce Sriasih saat berkunjung ke Paviliun Indonesia pertengahan Oktober 2015. Katanya itu ke-meja batik kesayangan Mas Didi. Waktu itu, Ibu Uce titip pesan, mudah-mudahan saya berkenan memakai. Saya bilang, pada acara selamatan penutupan pasti saya pakai. Itu cer i ta ny hrm a.

Tomy Winata.

rintah, atau Presiden Jokowi sangat positif untuk menyelesaikan kasus ini. Namun, resistensinya cukup tinggi, termasuk orang-orang yang ada di lingkungan Jokowi sendiri. Apakah itu istana, atau orang-orang Kejaksaan dan lainnya.

Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini?

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dihidupkan kembali.

Tapi tidak melalui undang- undang, karena prosesnya sangat lama dan tergantung DPR. Jadi, melalui Kepres. Saya usulkan supaya komisi itu dibentuk Presiden dan bersifat independen.

Menurutt Anda, bagaimana peluang Jokowi untuk menyelesaikan kasus ini?

Jokowi punya keuntungan, karena tidak memiliki beban masa lalu. Berbeda dengan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).

Karena SBY adalah menantu Sarwo Edhie (mantan Komandan RPKADkini Kopassus). Dan, Sarwo dikaitkan dengan operasi militer tahun 1965 dan itu menjadi beban bagi SBY. Jadi, ini kesempatan Jokowi agar dalam empat tahun bisa menyelesaikan persoalan ini.

Jadi, kalau tidak diselesaikan, ada potensi kasus ini akan terulang?

Iya. Ada potensi pembunuhanpembunuhan massal ini akan terjadi pada masa yang akan datang.

Anda yakin Jokowi akan menyelesaikan masalah ini?

Kesempatannya hanya empat tahun. Setelah empat tahun ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi.

Jokowi memang tidak punya beban masa lalu. Tetapi, tergantung dari orang orang yang ada di asp/mus/lil/vv sekelilingnya.

7 Edisi 111/09 - 15 November 2015

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden AS Barack Hussein Obama beberapa waktu lalu disebut-sebut diatur oleh konsultan dari Singapura yang membayar sebesar 80 ribu dolar AS kepada perusahaan PR di Las Vegas.

Menurut akademisi dari Australia National University (ANU), Dr. Michael Buehler, dalam artikelnya di website kampus itu, penggunaan jasa konsultan di balik pertemuan Jokowi dan Obama ini membuat orang bertanya-tanya pada kemampuan Jokowi mengendalikan stafnya.

Dia menyebutkan, konsultan Singapura Pereira International PTE LTD menjalin kontrak dengan R&R Partners, Inc. yang berada di Los Angeles. Perjanjian tanggal 8 Juni itu dicatat Kementerian Hukum AS pada tanggal 17 Juni.

Disebutkan dalam kontrak itu, R&R Partners berperan sebagai pihak yang mewakili lembaga eksekutif Republik Indonesia dan akan mengatur pertemuan dengan pembuat kebijakan dan anggota Kongres juga Kementerian Luar Negeri.

R&R Partners, masih di dalam itu, juga disebutkan akan berusaha menjadwalkan pidato Jokowi dalam sesi bersama di Kongres AS. Kontrak tersebut ditandatangani Sean Tonner mewakili R&R Partners dan Derwin Pereira dari Pereira International.

Pereira Internasional disebut memiliki kemampuan untuk membangun kontak di tempat tertinggi dan akses yang mendalam dengan elit politik dan bisnis di Jakarta dengan memberi akses eksklusif ke informasi penting.

Pereira yang telah mensponsori Derwin Pereira Indonesia Initiative (DPII),

telah menampilkan politisi terkemuka Indonesia di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington, sejak 2012.

Sementara Pereira memiliki track record melobi elit Indonesia. Sayangnya kontrak yang diajukan dengan Departemen Kehakiman AS tidak menyebutkan siapa pun dalam pemerintahan yang mempekerjakan Pereira dan R & R Partners. Tapi Pereira memiliki hubungan yang jelas dengan Luhut Panjaitan.

Situs Pereira Internasional mencolok fitur foto yang sama dari Luhut Panjaitan yang digunakan di situs Toba Sejahtra, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan dan dimiliki oleh Luhut Panjaitan. Hal ini menunjukkan bahwa Pereira dan Luhut Panjaitan saling mengenal dan telah bertemu sebelumnya.

Namun tidak ada bukti Luhut Panjaitan menginstruksikan Pereira membayar R & R Partners 80 ribu dolar AS untuk layanan lobi, tetapi tetap kontrak itu menimbulkan beberapa pertanyaan.

Apakah dalam pemerintahan Jokowi memerintahkan Pereira untuk melakukan pembayaran? Bukankah itu uang pembayar pajak Indonesia yang digunakan untuk menyewa sebuah perusahaan lobi Las Vegas untuk memberikan layanan yang Kedubes AS di Indonesia bisa dengan mudah disatukan?

Apakah ini dilakukan dalam koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, atau apakah ini merupakan upaya untuk memotong kementerian? Jika yang terakhir, maka Jokowi mengendalikan pemerintahannya, atau ada banyak kepentingan bersaing dalam lingkaran dalam presiden untuk me-

Hate...

Sambungan Halaman 1 Saat disinggung kemungkinan akun-akun itu dibuat di warung-warung internet (warnet) dan apakah ada rencana untuk mendata warnet, Badrodin mengatakan bahwa hal itu urusannya Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Itu kan urusannya Kemenkominfo, bukan urusan kita. Tapi kalau alat itu digunakan untuk melakukan pidana ya harus kita proses,” sebutnya.

Di sisi lain, Badrodin mengatakan telah bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara terkait banyaknya akun-akun palsu atau anonim tersebut.

“Saya kemarin ketemu sama Menkominfo tanggapannya bagus, dan beliau mendukung. Harapan kita kan beliau membantu,” tandasnya.

Menurut Badrodin ratusan ribu akun media sosial itu tak bernama. Bahkan satu orang bisa memiliki banyak akun di beberapa media sosial.

“Kalau tidak salah ada satu orang (yang diincar). Mengarah ke hate speech,” imbuh Badrodin.

Kini polisi masih meneliti konten dari media sosial milik orang tersebut. Polisi bisa langsung melakukan penindakan meski belum ada aduan. “Kita kan juga mendidik masyarakat bukan sekedar ada laporan diproses, tapi nggak ada laporan juga dididik,” kata Kapolri.

Di kesempatan itu, Kapolri juga tidak akan segan-segan menegur anggotanya bila tidak memenuhi tata cara dalam menangani kasus ujaran kebencian.

Menurut jendral polisi bintang empat ini, pihaknya sudah membentuk membentuk tim khusus guna menso-

sialisasikan surat edaran tersebut ke daerah-daerah. “Tentu akan disosialisasikan dulu, tata cara semuanya sudah jelas disana. Kalau tidak menerapkan mediasi akan ada teguran. Karena panduan-panduannya jelas semua,” tegas Badrodin.

Badrodin menambahkan dalam penanganan perkara ujaran kebencian, upaya pidana merupakan jalan terakhir yang dipilih. Polri akan mengupayakan dulu mediasi antara pelapor dengan terlapor. “Pidana jalan terakhir, karena kami kan libatkan saksi-saksi juga. Ada saksi ahli pidana, bahasa, agama, dan lainnya,” kata Badrodin.

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto angkat bicara soal SE Kapolri. Politisi Partai Demokrat ini menilai, SE tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menghukum seseorang. Sebab, payung hukum surat edaran tersebut bersinergi dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) sesuai Pasal 156.

“Surat Edaran itu hanya digunakan untuk instansi jajaran Polri. Surat Edaran itu tidak punya kekuatan hukum untuk menghukum seseorang, yang untuk menuntut seseorang adalah pasal yang berkaitan dengan hukum” ujaranya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut Agus, dengan SE hate Speech tersebut, berbeda dengan Undang-Undang (UU), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun pasal, di mana mereka yang melanggar akan bisa dijerat kurungan penjara ataupun denda.

“Ini hanya surat edaran yang kekuatan hukumnya tidak kuat,” terangnya.

“Melanggar surat edaran

nyusun agenda kebijakan luar negeri yang koheren?

Kabar pertemuan Jokowi dan Obama difasilitasi perusahaan konsultan dari Singapura harus segera diklarifikasi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. ”Sangat memalukan jika kabar tersebut benar. Begitu rendahnya posisi tawar negara sebesar Indonesia kalau untuk bertemu Presiden AS harus diatur oleh makelar,” ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya’roni, Jumat, (6/11).

Dalam peta pergaulan internasional, sebut Sya’roni, posisi Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia adalah anggota G-20, APEC, OKI dan berbagai organisasi internasional lainnya. Dengan seabrek posisi strategis tersebut mestinya menjadi sangat mudah bagi Presiden Jokowi untuk bisa bertemu dengan Presiden Obama. ”Menlu Retno harus segera bicara terbuka kepada publik. Kalau ternyata kabar makelar itu benar, Menlu Retno harus segera mengundurkan diri karena telah merendahkan lambang negara yakni Presiden Indonesia,” desak Sya’roni. ”Terasa aneh juga kenapa harus menunggu 1 tahun Presiden Jokowi baru bertemu Presiden Obama. Umumnya, jika ada presiden baru yang terpilih di suatu negara, berkunjung ke Gedung Putih merupakan agenda yang utama,” sambung Sya’roni.ý Bisa jadi, menurut Sya’roni, lamanya Presiden Jokowi baru bisa bertemu Presiden Obama karena kegagalan pihak Kemenlu dalam melakukan loby ke AS. Para pejabat Kemenlu gagal menunjukkan kehebatan Indonesia di depan para petinggi AS. ”Indonesia negara besar, mestinya tidak perlu mengemis-ngemis untuk ber-

temu Obama, apalagi sampai harus membayar ke makelar.

Pertemuan antar kepala negara harus dilakukan dalam posisi sejajar,” kata Sya’roni. ”Jika benar menggunakan makelar, maka jelas sekali Presiden Indonesia tidak memiliki posisi tawar di depan Presiden Amerika Serikat.

Lantas buat apa ada kunjungan ke AS kalau hanya untuk merendahkan bangsa Indonesia,” kata Sya’roni.

Mestinya, masih kata Sya’roni, kalau Presiden Obama tidak bersedia bertemu Jokowi, Kemenlu tidak perlu memaksakan diri sampai harus membayar ke makelar.

“Penolakan AS bisa menjadi bahan instropeksi bagi Presiden Jokowi dan sekaligus menjadi pemacu untuk meningkatkan posisi tawar.

Sebagai pembelajaran ke depan, jika kabar makelar itu benar, maka Presiden Jokowi harus memecat Menlu Retno, Dubes RI untuk AS, dan pejabat lainnya yang terlibat,” demikian Sya’roni.

Senada, Partai Gerindra mendesak pemerintah segera mengklarifikasi kebenaran isu soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Barack Obama. “Dalam konteks hubungan bilateral, pertemuan harusnya diatur secara G to G melalui Kemenlu. Kemenlu harus segera klarifikasi,” ujar politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, Jumat, (6/11).

Riza Patria mempertanyakan kenapa pertemuan antara Jokowi dan Obama diatur oleh konsultan. Menurut dia, sangat tidak baik pertemuan dua pemimpin negara diatur oleh ‘makelar’ asing. Sebagai bangsa yang memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif, harusnya konsultan asing tidak terlibat dan tidak dilibatkan. ”Kalau benar diatur konsultan, maka itu melukai martabat dan independensi kita sebagai bangsa yang berdaulat,” imbuh Riza Patria. dem/as/de

terus dituntut 10 tahun, 5 tahun, itu tidak bisa. Konstruksi hukumnya tidak kuat.

Tetapi kalau melanggar UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) ataupun melanggar KUHP dan sebagainya, itu bisa saja,” pungkas adik kandung mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo ini.

Sementara Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, menegaskan, publik perlu jaminan SE Kapolri tidak akan disalahgunakan sebagai alat politik penguasa dan keluarganya.

Dia menilai SE itu dapat diterima, selama tidak disalahgunakan sebagai alat politik penguasa dan tidak mengekang kebebasan mengemukan pendapat, termasuk mengritik pemerintah. “Presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat tinggi lain tidak boleh menunggangi SE Kepala Kepolisian Indonesia itu untuk membungkam arus kritik dari masyarakat,” katanya, di Jakarta.

Susatyo juga menyatakan, surat edaran itu berpotensi membangun rasa takut publik untuk mengritik pemerintah.

“SE Kapolri itu bisa saja dimaknai sebagai bentuk lain dari pendekatan keamanan untuk membungkam kebebasan masyarakat mengemukakan pendapatnya,” katanya.

Dia mengatakan, bahkan ada asumsi SE Kepala Kepolisian Indonesia itu sebagai bentuk lain dari pasal mengenai larangan mengajukan kritik kepada presiden. Sejauh ini isu yang dikembangkan adalah menyebarkan kebencian pada aspek SARA belaka.

Menurut dia, agar SE itu tidak melumpuhkan prinsip demokrasi, sosialisasi SE itu harus intensif agar dipahami semua elemen masyarakat.

“Kapolri dan seluruh jajarannya harus memberi jaminan kepada publik bahwa SE itu

tidak menyasar siapa pun yang mengritik pemerintah,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu menilai sangat penting bagi Kepolisian Indonesia untuk membuat rumusan jelas dan tegas dalam membedakan makna kritik dengan fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyagan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf menilai SE Kapolri berpotensi menjadi pasal karet. Alasannya, tafsirnya hanya dilakukan oleh polisi. “Ini akan menjadi pasal karet, kalau tafsirnya tunggal oleh polisi,” ucapnya, Jumat (6/11/2015).

Dia pun mengingatkan Kapolri bahwa pasal penghinaan yang dulu diatur dalam pasal 95 KUHP telah dihapus oleh MK. “Dulu ada pasal hatzai artikelen atau perbuatan tidak menyenangkan. Itu sudah dicabut oleh MK. Kalau pasal ini coba dihidupkan kembali lewat SE Kapolri maka ini ancaman bagi orang yang kritis,” paparnya.

Dia mengatakan SE ini akan memunculkan masalah baru dan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru ketika kritik kepada penguasa dianggap sebagai kebencian. Dalam regulasi gaya otoriter orde baru, setiap orang kritis yang akan dicap sebagai menghina. Penanganannya pun sangat represif karena para pengkritik itu akan langsung ditahan dulu baru urusan lainnya belakangan.

“Dulu hal ini menjadi masalah karena bagian dari upaya membungkam masyarakat dan menghalangi kebebasan berbicara dan berekspresi,” tambahnya. dg/ ima/ded

Pansus...

Sambungan Halaman 1 Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Angket Pelindo II, Desmond J Mahesa mengatakan, tujuang dibentuknya Pansus adalah mengungkap berbagai dugaan tindak penyimpangan di Pelindo II. Menurut dia, terkait hal itu maka Pansus Pelindo II berhak memintai keterangan semua pihak yang diduga mengetahui dugaan kasus di perusahaan BUMN itu.

“Hak Pansus melakukan penyelidikan bukan pengawasan biasa. Dalam hal ini siapapun bisa dipanggil apakah Rini Suwandi atau JK,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemanggilan pihak-pihak tersebut untuk mengklarifikasi keterangan beberapa pihak yang sebelumnya telah dimintai keterangan oleh Pansus. Politikus senior Partai Golkar Zainal Bintang mengingatkan Pansus Pelindo II DPR untuk cermat dalam memanggil seseorang, apalagi mewacanakan pemanggilan Wakil Presiden Jusuf

Kalla, karena dapat menjadi bumerang bagi pansus bila ada niatan politiknya.

“Wacana Pansus Pelindo memanggil Wapres JK harus dipastikan terlebih dahulu relevansi dan kontekstualnya. Jika pemanggilan itu hanya untuk menciptakan politik asal gaduh, asal bunyi, apalagi itu untuk kepentingan kelompok tertentu ‘menggoreng’ JK, maka justru menjadi bumerang khususnya bagi pansus, dan umumnya bagi DPR,” kata Zainal Bintang, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, beberapa saat lalu.

Menurut dia, Pansus memang forum politik yang tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Tetapi, itu juga sekaligus bisa menjadi forum penilaian bagi masyarakat.

“Kalau misalnya nanti jadi memanggil, tetapi pertanyaan-pertanyaannya tidak relevan, dan cenderung hanya untuk meramaikan saja bahwa pansus bisa memang-

Jawa...

Sambungan Halaman 1 Beberapa cara penyelundupan yang dilakukan oleh bandar serta kurir-kurir narkoba diantaranya menyembunyikan narkoba ke dalam pipa paralon, dinding tas wanita, hak sepatu serta menyembunyikan narkoba di dalam speaker. “Jadi semua banyak cara yang dipakai untuk masukkan narkotika,” urainya.

Buwas sapaan akrab Budi Waseso menambahkan, dalam sinergisitas pemberantasan Narkoba tersebut, terdapat masukan untuk dilakukan tindakan tegas dengan menembak mati juga

menenggelamkan kapal nelayan beserta penumpangnya yang diketahui bertransaksi Narkoba.

Namun demikian, Buwas mengakui keterbatasan anggaran menjadi alasan utama.

“Kami memang mengalami keterbatasan anggaran sehingga belum membentuk perwakilan di 15 kabupaten/kota yang hampir keseluruhannya mempunyai pelabuhan tikus,” tambah Komjen Budi Waseso.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini menjelaskan lebih lanjut, pihaknya merencanakan koordinasi de-

Silatnas...

Sambungan Halaman 1 “Posisi Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol direduksi, seharusnya Agung sama diposisikan sebagaimana Aburizal sebagai Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali,” ujar Sirajuddin, beberapa waktu lalu.

Sirajuddin menyatakan fakta hukum tidak bisa dinafikan, bahwa Munas Ancol terlegalisasi oleh Surat Keputusan (SK) Kemenkumham, berdasarkan UndangUndang Partai Politik.

Selain itu, ujar dia, juga fakta hukum lainnya bisa terlihat dalam proses pengajuan calon kepala daerah dalam pemilihan gubernur/bupati/wali kota tahap I yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. “Bahwa calon kepala daerah dinyatakan lolos berkas di KPU provinsi/kabupaten/kota apabila pengajuannya disetujui oleh kedua belah pihak Aburizal dan Agung,” kata Sirajuddin.

Sekretaris Jenderal KNPI hasil kongres di Papua itu

menegaskan kedewasaan dalam berpolitik harus dikedepankan oleh para seniorsenior di partai beringin. Jadi, ujar Sirajuddin, jangan sampai perlakuan diskriminasi tersebut bisa menjadi pemicu dan pintu masuk terancamnya rekonsiliasi kedua belah pihak.

Sebagai anak Muda Partai Golkar, kata Sirajuddin, ia menyerukan kepada semua elite dan senior Partai Golkar agar mendepankan persatuan dan kesatuan Partai. “Bukan lagi ego kelompok yang harus dikedepankan,” ucapnya.

Sirajuddin mengingatkan bahwa sudah cukup Partai Golkar selama sekitar setahun ini terkoyak-koyak karena konflik.

“Hampir semua anak muda Partai Golkar tidak merasakan kepentingan partai yang diperjuangan dalam konflik itu, bukan pula kepentingan anak muda yang diagregasi dalam pertikaian itu,” tuturnya.

Dia menekankan empat

Gara-gara...

Sambungan Halaman 1 Sedangkan Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya untuk sementara ditempatkan sebagai perwira menengah Kodam V/Brawijaya.

“Itu pergantian sementara bukan pencopotan. Semua semata untuk memudahkan proses dan fokus ke penyidikan dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah,” kata Kapendam V/Brawijaya Kol Inf Washington

Simanjutak.

Seperti diberitakan Lensa Indonesia sebelumnya, artis senior sekaligus model top pada masanya, Arzeti Bilbina (39) digerebek saat berdua dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di sebuah kamar Hotel Arjuno di Malang, Jawa Timur, Minggu (25/10/2015).

Kabar ‘miring‘ anggota DPR dari Fraksi PKB itu

gil JK, tentu JK yang mendapatkan rahmat dari rakyat dan pansus yang akan dilaknat oleh rakyat. Makanya, penting untuk melihat relevansinya karena rakyat sudah cerdas,” ujarnya.

Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini melanjutkan, dirinya tidak dalam kapasitas membela JK maupun membela Pansus Pelindo. Dia justru menekankan pentingnya politik bersih dan politik santun dikedepankan.

“Makanya, yang saya tekankan adalah soal relevansi. Kalau pansus punya semangat menjadikan forum pansus pelindo sebagai forum bersih-bersih, maka yang dipanggil harus yang ada relevansinya,” tukasnya.

Dia pun berharap Pansus Pelindo ini benar-benar menjadi forum politik yang nantinya menghasilkan rekomendasi untuk membenahi pengelolaan BUMN. “Harapan itu bisa terwujud jika Pansus Pelindo benar-benar bekerja secara proporsional, profesional, dan tanpa kepentingan melakukan politisasi terhadap seseorang,” ujarnya. ans

ngan TNI AL untuk melakukan pemberantasan penyelundupan Narkoba yang melakukan transaksi di perairan.

“Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi dengan TNI AL untuk memberantas peredaran Narkoba yang menggunakan jalur di perairan,” pungkasnya.

Sementara Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf dalam sambutannya mengatakan, peredaran Narkoba di Jatim terbilang sangat parah dengan indikasi 750 ribu orang menjadi korban.

“Pengguna Narkoba di Jatim mencapai 20 persen, lebih dari total nasional dan ini menjadi korban pengguna terbesar kedua,” ungkap Gus Ipul. rofik

poin dalam putusan kasasi Mahkamah Agung harus dijadikan momentum untuk rekonsiliasi dalam rangka penyelesaian konflik secara menyeluruh. “Karena Keputusan Mahkamah menempatkan posisi Munas Bali dan Munas Ancol setara di mata hukum,” kata Sirajuddin.

Putusan kasasi MA secara substansi mengandung empat poin, pertama yaitu mengabulkan sebagian gugatan Aburizal; kedua, membatalkan SK Menkumham; ketiga, mencabut SK Kemenkumham; keempat, menolak selebihnya gugatan Aburizal.

Sirajuddin menambahkan, kedua kubu Partai Golkar harus duduk bersama untuk membicarakan langkahlangkah teknis dalam penyelesaian konflik dan juga harus memberi contoh yang baik kepada rakyat.

“Golkar sebagai partai tua semestinya menjadi pelopor dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Munas Bersama adalah suatu keniscayaan untuk dilakukan sebagai solusi akhir dalam penyelesaian konflik secara utuh dan menyeluruh,” ujarnya. obs/meg/cn

sempat membuat heboh sejumlah wartawan di Jawa Timur yang menerima broadcast dari media online.

Saat didatangi anggota Denpom dan Sintel, Arzetti Bilbina dan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya dalam kondisi mengenakan pakaian rapi di ruang tamu kamar hotel tersebut. Jadi bukan di kamar tidur.

Diduga kuat penggerebekan ini berlatar belakang kecemburuan dari pasangan salah satu tokoh tersebut. andiono www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

Edisi 111/09 - 15 November 2015

FFI 2015 Tribute untuk ‘Kegilaan’ Teguh Karya

Media Gathering FFI 2015

Latihan olah suara yang diajarkan Teguh Karya bukanlah lafal Alfabet yang biasa diucapkan, tapi justru huruf-huruf Hijaiyah. Dari alif, lam, jim, kha, kho sampai ya.

FESTIVAL Film Indonesia tahun ini akan memberikan tribute atau penghormatan untuk Teguh Karya. “Tribute ini merupakan penghargaan pada tokoh ataupun karya yang memberikan atribusi pada dunia perfilman di Indonesia,” kata Ketua Panitia FFI 2015, Olga Lydia dalam jumpa pers di Sanggar Teater Populer, Tanah Abang, Jakarta, Rabu, (4/11/2015).

Menurut Olga, mulai tahun ini dan selanjutnya, penghargaan yang sama akan digelar. Pemberian penghargaan pada Teguh Karya tahun ini akan memiliki sesi khusus untuk sang maestro dalam gelaran FFI 2015 sepanjang 21-24 November 2015.

“Teguh Karya lahir di Pandeglang, Banten, provinsi yang menjadi tuan rumah FFI 2015. Sayang, banyak generasi muda di Banten yang justru tidak kenal dengan Teguh Karya. “ Pemilihan Teguh Karya sebagai Tribute, dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebelum Olga menjadi Ketua FFI. Teguh Karya lahir dengan nama Steve Lim Tjoan Hok pada 22 September 1937. Sebagai seniman, dia dikenal sebagai sosok yang perfeksionis dan keras. Dia tidak hanya mengarahkan aktor dan

aktris tetapi juga menangani detail set panggung, make-up, kostum, dan manajemen pertunjukan secara menyeluruh. Kebiasaan inilah yang kelak menjadikan karya-karyanya berkualitas.

Film pertamanya, Wajah Seorang Laki-Laki (1971) kurang mendapat perhatian dalam FFI 1972. Namun lewat Cinta Pertama (1974), Ranjang Pengantin (1975), November 1928 (1979), Ibunda (1983), Di Bal ik Kelambu (1986) dan Pacar Ketinggalan Kereta (1989), dia memperoleh piala citra sebagai sutradara terbaik.

Tidak hanya menghasilkan karya tersohor, Teguh Karya juga banyak menciptakan sumber daya yang berkompeten, salah satunya Nano Riantiarno, pendiri Teater Koma.

“Beliau sangat layak (mendapat apresiasi dari FFI). Beliau punya andil besar dalam seni pertunjukan dan film,” kata Nano Riantiarno, 66 tahun, kepada Tempo saat ditemui di Galeri Indonesia Kaya Grand Indonesia, Jakarta, belum lama ini.

Nano pun mengingat hari-harinya bersama Teguh Karya, yang saat itu menjadi gurunya di Teater Populer. Nano bergabung dengan Teater Populer pada usia 17 tahun

bersama sahabatnya, Slamet Rahardjo Djarot. Lucunya, mereka baru pertama kali pentas setelah lima tahun kemudian.

“Dia (Teguh Karya) itu orang gila.

Selama lima tahun, kami enggak boleh ngapa-ngapain. Anak-anak enggak ada yang berani bertanya kapan pentasnya,” ucap Nano.

Selama lima tahun itu, anggota Teater Populer hanya diberi “kuliah” oleh Teguh Karya. Mereka diberi pengetahuan dasar soal seni peran selama satu tahun dari pukul 08.00-16.00 WIB di sanggarnya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Empat tahun berikutnya, mereka hanya dijejali dengan diskusi dan dicekoki bukubuku koleksi perpustakaan pribadi Teguh Karya.

“Rasanya seperti di pesantren.

Kami cuma dikasih kuliah. Pembahasannya apa saja, bisa soal teater, budaya, politik, bahkan kesehatan,” ujar suami Ratna Riantiarno itu.

Nano juga bercerita, dia dan Slamet Rahardjo menginap di sanggar yang dibangun dari kayu. Lucunya, sanggar itu dibangun sendiri oleh Teguh Karya dan murid-muridnya dengan memakai kayu colongan.

“Kami bikin sendiri sanggarnya. Kayunya itu nyolong. Di de-

kat situ, ada kayu-kayu yang enggak terpakai, jadi ya kami colong,” tutur Nano sambil tertawa terbahak-bahak.

Sementara Slamet Rahardjo masih terkenang dengan cara kerja Teguh mendidik anak-anaknya di teater yang juga masih digunakan Slamet mengajar.

Ditemui di Sanggar Teater Populer, Jalan Kebon Pala 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Slamet pernah menjadi dosen tamu di Monash University. Dia pun menceritakan teori yang dipakai Teguh dalam mengajar. “Saya membawa teori yang saya dapatkan di Teater Populer. Bagaimana caranya mengolah suara,” ucapnya, Rabu (4/ 11/2015).

Latihan olah suara yang dimaksud Slamet bukanlah lafal Alfabet yang biasa diucapkan, tapi justru huruf-huruf Hijaiyah. Dari alif, lam, jim, kha, kho sampai ya.

“Saya biasanya mengajarkan lafal itu yang ternyata memiliki nilai latihan dari bibir, lidah, dan semuanya bisa menyeluruh. Istilahnya saya silit dan ubun-ubun.

Kita percaya ada di antara langit dan bumi, itulah melalui ubunubun dan silit,” beber Slamet.

Selain itu, Slamet juga mengajarkan konsep ‘gong’ yang juga

Kreatif, Limbah Kayu jadi Lukisan Wajah Jokowi LIMBAH kayu lapis atau kayu vinir setelah dipakai untuk furnitur, masih bisa dimanfaatkan menjadi kreasi bernilai seni dengan harga tinggi. Sampah vinir dari industri plywood yang tak lagi bernilai ekonomis bisa disulap jadi lukisan seharga belasan juta.

Salah satu importir kayu sekaligus pengusaha mebel asal Semarang yang melakukan langkah kreatif ini. Dengan kreativitas, limbah bisa jadi rupiah.

“Kami lihat sampah vinir banyak dan berpikir bisa jadi apa ya?” ungkap Ari Wibowo, marketing Madero saat Pameran TradExpo di Hall B JIExpo Kemayoran, pekan lalu.

Potongan-potongan vinir atau kayu pelapis tipis pun mulai coba-coba dibuat lukisan. Bukan sembarang lukisan, melainkan lukisan serupa WPAP atau Wedha’s Pop Art dengan gradasi warna alami aneka jenis kayu.

“Spesialisasi kita kan sebetulnya memang importir kayu vinir. Setiap pakai vinir kan pasti ada lebihnya. Nah, lebihannya ini dipakai untuk bahan baku lukisan. Pakai teknik gradasi warna alami dari kayu asli atau kayu solid. Kita dapat satu pelukis yang bisa buat.

Mungkin satu-satunya juga,” ujar Ari. Lukisan yang dibuatnya,

www.lensaindonesia.com

Potongan-potongan kayu pelapis tipis yang dibuat lukisan.

kebanyakan mengambil objek manusia atau tokoh-tokoh dunia. Mulai dari Mahatma Gandhi, Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pernah dibuat ke dalam lukisan kayu ini.

“Ada seorang seniman namanya Endah. Dia bisa buat wajah orang dari potongan kayu vinir ini. Permintaan ba-

nyak, tapi kita terbatas waktu.

Pengerjaan satu lukisan bisa satu bulan lebih,” kata Ari. Lukisan tersebut dijual dengan harga Rp 15-25 juta tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya.

“Dari tanpa modal, dengan modal seni dan ide dari seniman itu, bisa jadi produk minimal harganya Rp 15 juta. Wajah Presiden Joko Widodo kita

lukis tahun lalu. Pas pameran Beliau lihat, ada yang beli dua hari kemudian. Itu saya hargai Rp 18 juta,” tuturnya.

Menurutnya, di setiap momen pameran, selalu mendapat pesanan lukisan wajah.

“Tiap pameran kita selalu dapat order lukisan wajah ini.

Bulan terakhir laku 3-4 lukisan. Kelebihannya, jadi betulbetul diukir buatan tangan dengan detil supaya gradasi warnanya muncul dari paduan warna alami kayu,” terang Ari. Pembeli manca negara pun banyak yang mencari lukisannya. “Pernah ada orang Sri Lanka, India, mereka minta dibuatkan lukisan wajah mereka sendiri,” tambahnya.

Lukisan paling mahal yang pernah dibuat yaitu ukiran wajah mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. “Kita buat wajah Pak Rachmat Gobel. Kita buat ukuran besar dan dibeli Rp 25 juta,” ungkap Ari. Sejak berjalan selama lima tahun, lukisan wajah sesuai pemesan menjadi favorit.

“Kita juga buat custom wajah orang sesuai pesanan. Itu paling banyak diminati. Soalnya lukisan gradasi dari kayu vinir ini kayaknya yang pertama kali di Indonesia. Kami lakukan sejak lima tahun lalu. Lokasi di Kawasan Industri Candi, Semarang, Jawa Tengah,” lan/dt pungkasnya.

dipakai oleh Jackie Chan dalam ilmu bela diri. “Inilah yang biasa kami kerjakan dengan Pak Teguh, saya menambahkannya dengan sedikit metodologi karena saya juga akademisi,” kata pria yang terpilih sebagai aktor terbaik dalam FFI 1975 ini.

Ketika Teguh mencapai usia senja, Slamet terkenang akan permintaan terakhir dari gurunya.

Kala itu, dia diminta menuliskan nama Teguh Karya di atas sebuah batu nisan. Sambil mengelak dan berceloteh, Slamet mengatakan dirinya bukan tukang nisan.

“Emang gue tukang nisan! Kalau mau dibikinin biar anak-anaknya yang berkreasi. Inilah yang disebut grafiti Teguh karya. Saya, Niniek, Eros Djarot, atau Nano-lah yang jadi grafiti Pak Teguh dan Teater Populer,” pungkasnya.

Sampai sekarang, di antara kesibukannya mengajar dan akting, sepeninggalnya Teguh Karya, dia dipercaya meneruskan tradisi Sanggar Teater Populer.

Teguh Karya mendirikan Teater Populer pada 14 Oktober 1968 dengan nama awal Teater Populer Hotel Indonesia. Karya pertama yang digarap Teater Populer adalah naskah pendek Antara Dua Perempuan karya Alice Gestenberg

Teguh Karya, sang Maestro yang perfeksionis.

dan Kammerherre Alving (Ghosts) karya Henrik Ibsen.

Selain Nano dan Slamet Rahardjo, masih banyak seniman film yang lahir lewat gemblengan Teguh Karya, seperti Christine Hakim, Frank Rorimpandey, Henky Solaiman, Alex Komang, dan Nini ama/luh//tia/tem ek L. Karim.

BERANDA

9

Edisi 111/09 - 15 November 2015

Tasikmalaya Kampanyekan Pilkada “Tidak Setuju” SUASANA Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya mulai menghangat. Selain banyak bertebaran spanduk dan baliho kini mulai terlihat sebagian tokoh masyarakat sudah mulai berkampanye.

Misal, mantan Bupati Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim mulai mengkampanyekan “Tidak Setuju” untuk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 9 Desember 2015 mendatang.

Kampanye Tatang kemarin siang (Minggu, 1/ 11), difokuskan di Pondok Pesantren Al Choiriyah Kampung Cibeas, Cintaraja, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Di depan tamu undangan, antara lain tokoh masyarakat dan alim ulama seperti Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tasikmalaya KH Ii Abdul Basith, Tatang menjelaskan tentang hak masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih tidak setuju di perhelatan Pilkada calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya.

“Pilihan kita setuju dan tidak setuju. Kita memilih tidak setuju itu adalah bagian dari demokrasi yang dimiliki masyarakat,” kata Tatang.

Ketua DPW PPP Jawa Barat kubu Djan Faridz ini juga menjelaskan jika putusan MK yang memperbolehkan Pilkada dilangsungkan meski hanya ada satu pasangan calon ini dinilai mencederai bangunan demokrasi yang selama ini sudah terbentuk.

“Hanya karena kepentingan segelintir orang, putusan MK itu terkesan dipaksakan. Bahkan saya siap jadi saksi jika Pilkada dengan istilah refrendum ini tidak relevan,” kata mantan Bupati Tasikmalaya dua periode ini.

Hanya saja, mau tidak mau kenyataan pahit itu harus diterima oleh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Tahapan Pilkada calon tunggal tetap dilanjutkan.

Bahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah menetapkan pasangan incumbent Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto sebagai pasangan calon tunggal.

“Saya merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang tidak setuju dengan dilangsungkannya pilkada calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya. Ini bagian dari pendidikan politik di masyarakat. Untuk kemaslahatan Kabupaten Tasikmalaya, yang datang ke TPS dan berikan hak pilih untuk Tidak Setuju,” demikian Ta ysa tang.

Madura Tidak Bisa jadi Provinsi KETUA DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menyebut keinginan Madura keluar dari provinsi Jawa Timur dan menghendaki menjadi provinsi sendiri dianggap tak mumpuni. Ia menganggap kondisi masyarakat di Madura masih banyak yang terbelakang, ditambah masih minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, keinginan Deklarasi Provinsi Madura pada 10 November mendatang sebaiknya tidak dilaksanakan. Kalau memang dipaksakan, harus diperbaiki dulu secara keseluruhan dan melakukan konsultasi pembentukan provinsi baru.

“Saya melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih sangat jauh tertinggal. Saya kira ini dulu dibenahi, baru berbicara untuk membentuk provinsi baru,” ujar Halim saat dikonfirmasi, Rabu (4/11/2015).

Dengan IPM yang masih rendah ditambah dengan PAD yang juga rendah menjadikan pembentukan provinsi dikhawatirkan malah akan membebani pemerintah pusat maupun masyarakat sekitarnya.

“Yang dilontarkan terkait pembentukan Provinsi Madura ini hanya rasa emosional saja, jadi bukan argumen logis yang muncul,” tegas politisi PKB ini.

Menanggapi alasan Madura yang memiliki pulau terpisah dengan budaya yang juga berbeda dengan Jawa bukan berarti Madura harus berpisah menjadi provinsi sendiri.

Diberitakan, Sekelompok masyarakat Madura menuntut kemerdekaan agar Pulau Madura bisa menjadi provinsi sendiri. Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) menyebar undangan akan menggelar Deklarasi Provinsi Madura pada 10 November 2015.

Sekjen P4M Jimhur Saros pada wartawan menyatakan acara deklarasi bakal dilaksnakan di Gedung Ratho Ebhu, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Bangkalan. Ia juga mengklaim bahwa deklarasi Madura menjadi provinsi sendiri ini telah mendapat dukungan dari empat bupati yang ada di Madura.

“Deklarasi Provinsi Madura nanti telah didukung oleh semua bupati yang ada di Madura ditambah seluruh anggota DPRD dari empat kabupaten,” sarifa katanya, Selasa (3/11/2015). www.lensaindonesia.com

PPATK Diminta Selidiki Aliran Dana Tipping Fee PT Godang Tua Jaya

Ahok Wanprestasi Sampah Jakarta?

Persoalan pengelolaan TPST Bantargebang adalah masalah bersama antara kota Bekasi dan Jakarta. Masalah ini kemudian merembet ke Bogor dan Depok.

ADA yang berbeda di akses Jalan Raya Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa hari belakangan. Sejumlah warga dan perwakilan organisasi massa tiba-tiba saja turun ke jalan.

Mereka menyiapkan spanduk, karton dan pengeras suara.

Seolah meniru Bekasi, warga Bogor unjuk gigi. Mereka ikut menolak truk sampah Jakarta melintasi kawasannya menuju Bantargebang, Bekasi. Bukan tanpa sebab, bau busuk sampah dari truk yang melintas dianggap sudah mengganggu kenyamanan warga.

Meski sudah diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), nyatanya warga tetap melakukan aksi selama enam hari ke depan.

Tak hanya berkoar-koar dan menunjukan penolakan dalam bentuk tulisan, warga dan organisasi massa tersebut tak segan-segan menghadang puluhan truk pengangkut sampah yang tengah melintas.

Amsar, salah seorang tokoh masyarakat Cileungsi, mengatakan, akan terus menghadang truk sampah dari DKI sebelum ada kesepakatan antara DKI Jakarta dengan masyarakat.

“Kami menolak truk sampah melintasi Jalan Raya Cileungsi, karena selain setiap hari mengalami kemacetan, juga dilanda bau tidak sedap dari truk sampah tersebut,” kata Amsar di lokasi, Selasa, (3/11/2015).

Sementara itu Arman, sopir armada sampah, mengatakan, para pengemudi truk berharap Pemerintah Provinsi DKI segera duduk bersama dengan warga Cileungsi untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Aksi cegat truk sampah ini ternyata tak hanya di Bogor, hal serupa juga dilakukan warga Depok, Jawa Barat.

Kasus sampah ini mencuat

saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat nekat memanggil Pemerintahan Ahok. Mereka menilai DKI telah melanggar perjanjian pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendarta mengatakan, DPRD Kota Bekasi meminta Ahok untuk mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi pelanggaran perjanjian itu.“Salah satu pelanggaran yang dibuat jam operasional truk sampah DKI Jakarta yang melintas bukan pada jam dan jalur semestinya,” kata Ariyanto beberapa waktu lalu.

Selain itu, pelanggaran lainnya yang diduga dilakukan Pemprov DKI adalah, belum adanya sumur pantau kualitas air di sekeliling TPST. Dan yang ketiga, volume sampah yang dibuang sudah melebihi kapasitas. “Masalah ini sebetulnya sudah berlangsung sejak 2010, setahun setelah perjanjian dibuat,” kata Ariyanto menambahkan.

Sementara Ahok menyebut, selain menerima sampah Jakarta, TPST Bantargebang yang terletak di tanah seluas 90 hektar milik Pemerintah Provinsi DKI di kota Bekasi, Jawa Barat, sebenarnya menerima pula sampah yang berasal dari masyarakat Kota Bekasi.

“Kamu kira sampah Bekasi dibuang ke mana? Saya mau tanya kalian. Dibuang ke mana?

Di sana juga,” ujar Ahok.

Meski demikian, Ahok mengatakan, DKI tidak meminta Pemerintah Kota Bekasi turut membayar tipping fee kepada PT Godang Tua Jaya selaku perusahaan pengelola. Ahok mengatakan, persoalan pengelolaan TPST Bantargebang adalah masalah bersama antara kota Bekasi dan Jakarta. Ia meminta Pemerintah Kota Bekasi mendukung rencananya untuk

memutus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya.

Orang nomor satu di Jakarta itu mengancam mencabut kontrak PT Godang Tua Jaya karena menganggap perusahaan itu wanprestasi dalam pengelolaan sampah Jakarta.

Ahok menganggap, segala permasalahan pengelolaan sampah Jakarta di Bekasi selama ini, mulai dari dihentikannya operasi enam truk sampah DKI oleh Dishub Bekasi, hingga tudingan Bekasi terhadap berlebihnya tonase pengangkutan sampah, adalah bukti bahwa PT Godang Tua Jaya telah wanprestasi.

Anggaran tipping fee maksimal Rp400 miliar yang rutin dibayarkan DKI kepada PT Godang Tua Jaya dialihkan ke Dinas Kebersihan DKI. Dinas melakukan swakelola terhadap TPST. “Saya pegang omongan Bekasi kalau pengelolaan sampah di Bantargebang enggak sesuai standar. Ini berarti bukti bahwa Godang Tua Jaya kerjanya ngaco meski dibayar DKI Rp400 miliar,” ujar Ahok.

Dengan begitu, kepentingan kedua kota untuk membuang sampah ke TPST tidak akan terganggu dengan adanya permasalahan yang mengancam penggunaan TPST dihentikan jika kisruh berlanjut ke jalur hukum.

“Kita harus atasi masalah ini bersama, Godang Tua harus kita putus kontraknya,” ujar Ahok.

Direktur Utama PT. Godang Tua Jaya (GTJ), Rekson Sitorus, membantah pernyataan Ahok yang menyebut perusahaannya wanprestasi dalam mengerjakan proyek pengelolaan sampah Jakarta di TPST Bantargebang.

Rekson mengatakan, perusahaannya, sesuai kontrak yang lahir dari adanya nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Bekasi, selalu melaksanakan segala tugasnya dengan baik.

Rekson mengaku tidak mengetahui isi nota kesepahaman antara kedua pemerintah. Dalam menjalankan tugas, Rekso mengatakan, perusahaannya hanya berpedoman pada kontrak yang mengikat mereka.

“Seluruh yang tertuang di surat

kontrak telah diimplementasikan di TPST Bantargebang, tidak ada satupun wanprestasi,” ujar Rekson.

Atas dasar itu, Rekson meminta Ahok tidak serta merta memutus kontrak pengelolaan sampah Jakarta dengan perusahaannya. “Kalau Jakarta memutus kontrak sepihak itu tidak baik, itu pelanggaran konstitusi,” ujar Rekson.

Rekson mengatakan insiden penghentian enam truk pengangkut sampah Jakarta oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Rabu, 21 Oktober 2015, adalah murni masalah antara kedua pemerintah. Segala kisruh pengelolaan sampah yang timbul sepekan terakhir juga menurutnya adalah masalah antara kedua pemerintah.

Rekson mengaku heran Ahok, dalam berbagai pernyataannya kepada media, selalu me-ngait-ngaitkan perusahaannya dalam permasalahan pengelolaan sampah Jakarta di Bekasi.

“Aduh, kami berbuat apa?

Kami melihat, sedikit-sedikit, Godang Tua yang dituduh. Sedikit-sedikit, Godang Tua yang disebut aktor di balik semua permasalahan ini,” ujar Rekson.

Memang Ahok menduga, ada kepentingan besar di balik tudingan PT Godang Tua Jaya. Pasalnya, upaya DKI untuk bisa terlepas dari ketergantungan terhadap perusahaan yang memiliki hak mengelola sampah Jakarta di TPST Bantargebang sejak tahun 2008 itu selalu gagal.

Bahkan Ahok meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki aliran dana tipping fee yang diberikan DKI kepada PT Godang Tua Jaya. Ahok juga sempat mengungkap Wakil Direktur Utama Godang Tua Jaya dan menantunya diketahui ternyata anggota DPRD Kota Bekasi. “Kita meminta uang kita ke Godang Tua itu mengalir ke mana saja selama ini,” ujarnya.

Pakar hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama lah yang wanprestasi dalam menanggulangi sampah DKI

Jakarta. “Keberatan atas wanprestasi bagi dua perusahaan ini (PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia). Justru pemerintah DKI yang sebetulnya wanprestasi,” ujar Yusril yang juga selaku kuasa hukum PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energi Indonesia, di kantornya Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa pemerintah DKI gagal dalam mengelola masterplan pengelolaan sampah. Sebab, kenyataannya tiap tahun terjadi peningkatan volume sampah yang seharusnya dikelola PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energi Indonesia. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan perjanjian yang sebelumnya diteken dua perusahaan swasta itu dengan pemda DKI Jakarta.

“Kenyataannya dari 4500 ton di tahun 2008 menjadi 5173 ton di tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi 6344 ton di bulan Juli-Agustus 2015,” ujar Yusril.

Oleh sebab itu, Yusril berasumsi hal tersebut terjadi karena kegagalan Pemerintah DKI membangun tempat pengelolahan sampah dalam kota.

“Peningkatan jumlah sampah yang dikirim ini mungkin disebabkan oleh kegaggalan Pemerintah DKI untuk mewujudkan pembangunan tempat pengolahan sampah dalam kota seperti di Sunter, CakungCilincing, Marunda dan Duri Kosambi sehingga seluruhnya sampah dari wilayah DKI Jakarta dikirim ke TPST Bantargebang, sehingga volume yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati,” tambahnya.

Yusril mengingatkan Ahok, selama ini hanya Bekasi yang mau menampung pengelolaan sampah dari Jakarta. “Harus dipahami, tidak ada yang mau menampung sampah dari Jakarta selain Bekasi. Bogor, Depok, dan kota-kota lain di sekitar Jakarta tidak ada yang mau,” kata Yusril. sam/bay/sit/zah/ muh

Dana Proyek PDAM Gresik Rp 50 M Mengalir ke Bupati untuk Kampanye?

PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik disebut mengalami kerugian yang mengarah pada tindakan korupsi dengan nilai fantastis, mencapai Rp 50 miliar.

Kasus ini berawal ketika PDAM Gresik melakukan kerjasama dengan dua rekanan dalam membangun instalasi pengolahan air pada tahun 2012.

Hal ini diungkapkan oleh dua pensiunan PDAM Gresik yang saat itu mengetahui dengan jelas isi kerjasama dengan dua rekanan tersebut.

Mantan Direktur Teknik PDAM Gresik Chris Hadi Santoso menjelaskan, kronologis awalnya PDAM Gresik melakukan kerjasama dengan dua investor membangun instalasi pengolahan air di Driyorejo tahun 2012.

Pertama, dengan PT Drupadi Agung Lestari terkait rehabilitation operation transfer yang proses pembangunannya mangkrak dan hanya diselesaikan sekitar 50 persen yang menelan dana sebesar Rp 86 miliar.

Kedua, adalah kerjasama dengan PT Dewata Bangun Tirta terkait pembangunan instalasi air di Legundi. Dalam proyek ini, pembangunan selesai dengan

Mantan Direktur Teknik PDAM Gresik, Chris Hadi Santoso menunjukkan tanda terima laporannya atas kasus dugaan korupsi di PDAM Gresik Rp 50 M dari KPK.

menelan dana Rp 46 miliar, namun PDAM jadinya membeli air baku di perusahaan ini dengan harga yang lebih mahal.

“Untuk yang proyek pertama dalam perjanjian ada batas waktu yang harus diselesaikan dalam pembangunan yakni kurun waktu satu tahun, tapi hingga empat tahun pembangunan tak kunjung selesai. Dan ini seakan dibiarkan serta tak ada tindakan apapun baik dari PDAM maupun Pemkab Gresik hingga sekarang ini, dengan demikian jelas merugikan ma-

syarakat,” tuding Chris saat ditemui Lensa Indonesia di Surabaya, Rabu (04/11/2015).

Selanjutnya, yang dimaksud mengalami kerugian sebesar Rp 50 miliar, yakni bersangkutan langsung dengan pembelian air yang dilakukan PDAM ke PT Dewata Bangun Tirta. Kata dia, sekarang ini, PDAM Gresik hanya memproduksi air 450 liter per detik. Padahal PDAM Gresik mampu memproduksi air 550 liter per detik. Justru yang 100 liter per detik dimatikan dan membeli semua air 200 liter per

detik yang diproduksi PT Dewata Bangun Tirta.

“Pada saat masih menjabat waktu itu harga pokok air produksi PDAM hanya berkisar Rp 1.000-1.200 per meter kubik.

Kalau beli ke mitra harganya sampai Rp 2.500 per meter kubik dan sampai sekarang masih beli ke mitra. Saat itu kita melakukan kerjasama karena produksinya kurang, tapi harusnya kan yang kurangnya saja yang dipenuhi tapi ini jadi kelebihan,” katanya.

Selisih harga ini lah yang dipermasalahkan para mantan pegawai PDAM Gresik yang telah pensiun per Maret 2015. Dengan demikian, PDAM Gresik terus mengalami kerugian secara akumulatif yang mencapai Rp 50 miliar.

“Untuk masalah ini saya dan Pak Zaki Zulkarnaen Mantan Direktur Umum PDAM Gresik sempat dituduh sebagai pihak yang menyebabkan kerugian itu. Akhirnya kami berdua sempat dipecat tahun 2012 dan kami tidak terima lalu kami ajukan ke PTUN yang pada akhirnya kami menang dan dipekerjakan kembali pada tahun 2013 dan sekarang ini sudah pensiun,”

tambah Chris.

Pihaknya menduga, dalam kerjasama dengan dua investor tersebut ada yang tak beres, namun sengaja dibiarkan baik oleh PDAM maupun Pemkab Gresik.

“Saat itu bupatinya masih beliau (Sambari Halim Rudianto). Dan kami menduga ini ada praktik korupsi sehingga kami sudah melaporkan ini ke KPK pada September lalu. Ini saya sudah diberikan tanda terima yang intinya laporan kami diproses KPK,” tukasnya.

Sementara, Direktur Masyarakat Transparansi (Matra) Jatim Andri Irawan mengatakan, dalam kasus ini ada indikasi tindak pidana korupsi di Kabupaten Gresik, yang otomatis melibatkan Pemkab Gresik.

“Ada dugaan kerugian uang negara dipakai untuk kampanye proses pemenangan bupati. Memang bukti belum ada, tapi indikasi ke arah sana.

Kami hanya menyerukan hal ini agar masyarakat waspada dan Panwaslu melakukan pengawasan lebih ketat baik sebelum maupun sesudah pencoblosan,” tutup Andri. sarifa

JAKARTA

10

Edisi 111/09 - 15 November 2015

Reyog Ponorogo Dibakar di KJRI Davao Dalam kabar yang tersebar di media sosial ditulis bahwa alasan pembakaran kesenian Reog Ponorogo karena menganggap properti itu sebagai berhala.

SEBANYAK 18 anggota Komunitas Reyog Ponorogo (KRP) mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2015).

Kedatangan mereka untuk meminta informasi dan klarifikasi terkait pembakaran reyog di KJRI Davao, Filipina.

Mereka membawa 2 dadak merak, barong, dan gayor

bergambar ular naga, spanduk bertuliskan “Tindak Tegas Pembakaran Reyog di KJRI Davao Philipina” dan surat terbuka untuk Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Kedatangan mereka terkait adanya pembakaran reog yang terjadi di KJRI Davao pada 20 Oktober lalu. Mereka juga menempel gambar yang memperlihatkan pemba-

karan reyog tersebut.

“Kedatangan kami untuk meminta secara resmi Kementerian Luar Negeri yang menjadi “atasan” KJRI Davao – Filipina untuk menyampaikan informasi dan klarifikasi secara jujur dan transparan terhadap pembakaran properti Reyog Ponorogo,” kata Ketua KRP, Suyatno kepada wartawan.

Suyatno antara lain didampingi oleh Wakil Ketua KRP Suparno Nojeng, Sekretaris KRP M Syaiful Jihad, Bendahara KRP Agus Susanto, pimpinan grup reyog Singo Wiro Yudho, Eko Prasetyo dan seniman reyog yang pernah tam-

pil di Davao Philipina pada tahun 2005, Suyono Gendon.

Setelah menunggu beberapa lama, 6 orang perwakilan KRP diterima Siti Sofia Sudarma, Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri pukul 10.20 WIB. Selama 30 menit mereka melakukan pertemuan dan hasilnya pihak Kemlu berjanji akan mencari informasi terkait peristiwa tersebut dengan membentuk tim ke KJRI Davao dalam waktu dekat.

“Tim tersebut akan mengklarifikasi lebih lanjut kejadian tersebut dan hasilnya nanti akan kami sampaikan kepada KRP,” ucap Sofia.

Sebelumnya, muncul pemberitaan dan foto pembakaran properti kesenian reyog seperti gayor, topeng dadak merak serta tempat gamelan kepala naga muncul di sejumlah media online disertai foto pembakaran topeng dadak merak. Pembakaran diduga dilakukan di halaman sebuah rumah yang juga sebagai kantor KJRI di Davao City, Filipina.

Dalam kabar yang juga tersebar di media sosial ditulis bahwa alasan pembakaran karena menganggap properti itu sebagai berhala.

Adapun KJRI Davao dalam situsnya membenarkan telah

Sartika Pemersatu Bangsa Bakal Bongkar Mafia Kenotariatan CARUT-marutnya dunia kenotariatan di Indonesia membuat masyarakat terutama perempuan bingung. Untuk itulah Sartika Pemersatu Bangsa (SPB) menyelenggarakan seminar untuk memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan di tanah air untuk melek terhadap hukum, khususnya terhadap tugas serta fungsi notaris dalam dunia hukum di tanah air.

Ketua SPB Tati Soeseno mengatakan, seminar ini dilaksanakan melihat kenyataan di masyarakat banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan kenotariatan. Notaris yang telah diambil disumpahnya, namun pada kenyataannya banyak sekali melakukan pelanggaranpelanggaran.

“Peranan notaris tidak maksimal, untuk itu SPB mengangkat tema ini khususnya untuk perempuanperempuan di Indonesia untuk membantu perempuan yang buta hukum,” ujar Tati kepada Lensa Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.

Tati mengambil satu contoh kasus yang menimpa dari Evi Nangia, yang telah dirugikan atas materilnya yang jumlahnya milyaran rupiah. Evi yang merasa tertipu yang pada awalnya dalam perjanjian pinjam meminjam, akhirnya menjadi perjanjian jual beli. Nilai jaminan yang tertuang di PPJB hanya senilai Rp 7 Milyar rupiah, padahal harga jaminan sebenarnya senilai Rp15 Milyar.

“Sekarang yang menjadi kedok notaris pinjam meminjam tetapi melakukan ikatan pinjam meminjam dalam perjanjian jual beli.

Mungkin ada perempuan-perempuan di luar yang tidak berani per-

Press conference Sartika Pemersatu Bangsa mengenai carut-marutnya kenotariatan di Indonesia.

masalahkan. Dalam kasus ini yang utama kasus yang akan kita bongkar bukan notaris saja, tetapi ada campur tangan dunia perbankan.

Kami akan mengusut seluruhnya atas kasus yang menimpa dan sedang kami selidiki, dimana ada beberapa bank yang bermain dalam kasus ini dan kasus ini sudah kami lakukan untuk Bank Permata Pusat,” papar Evi. Melihat permasalahan ini, pengacara kondang Dr. Eggi Sudjana SH, MSi, menjelaskan Notaris itu diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 yakni sebagai penjabat umum mewakili pemerintah tetapi tidak digaji oleh pemerintah untuk itu notaris berhak memakai

lambang garuda. Di samping itu mereka juga sebagai pembuat akte tanah.

“Jadi point yang akan kita persoalkan carut marut dalam perspektif kenotariatan menurut hemat saya hampir sama seklai tidak banyak yang membahas, lewat begitu saja penegakan hukumnya. Ini penting, di mana notaris ini bisa mewakili yang disebut pemerintah.

Jadi karena ada tindakan yang bersifat bisa dipidana, dari perbuatan perdata yang mengarah pada unsurunsur pidana,” jelas Eggi.

Melihat dari kasus contoh di atas, Eggi mengklasifikasikan tindakan dari notaris tersebut, dalam tiga hal. Yang pertama terkait ada-

Perwakilan KRP ditemui Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri.

memusnahkan reyog Ponorogo pada 20 Oktober 2015 lalu. Aset sejak tahun 1988 itu dibakar karena sudah dalam kondisi rusak dan dimakan rayap. KJRI Davao sedang mengupayakan agar ada pengganti yang baru.

“Pembakaran tersebut sama sekali bukan merupakan upaya KJRI Davao City untuk merusak ataupun menghilangkan Reog Pono-

rogo sebagai aset budaya.

Pemusnahan aset tersebut telah dilakukan secara hati-hati dan penuh rasa penghormatan terhadap Reog Ponorogo sebagai aset budaya.

“KJRI Davao City juga ingin menegaskan bahwa pembakaran tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan upaya-upaya untuk pengusiran berhala atau mah licom luk halus,” tulisnya.

Lima Juta Buruh Siap Gelar Mogok Nasional

nya tindakan hukum terhadap aspek formalnya, bukan materiilnya.

Dari aspek formal, notaris ini melanggar aspek formal tadi, dalam pengertian pelanggaran yang seriusnya bisa berubah, dari pinjam meminjam menjadi akte jual beli.

“Ini sangat serius sekali penyelundupan hukumnya dari sisi dokumen. Bisa dibayangkan jika ini tidak diungkap berapa banyak yang akan dirugikan apalagi melibatkan institusi bank. Kami sedang meminta data-data, siapa yang bermain di dalam ini. Ada permainan bank dalam bank, jadi konteks notaris kepada dunia perbankan, kepada dunia pengacara juga, yang bisa terjadi yang disebut konspirasi,” tegasnya.

Masih kata Eggi, poin kedua adanya tindakan hukum dari notaris dalam membuat akte dihadapan atau oleh notaris yang jika diukur dari berdasarkan undang-undang tentang notaris ini tidak sesuai dengan undang-undang tadi. Ketiga, tindakan dari notaris yang tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris dalam hal ini majelis pengawas notaris.

“Tiga hal ini menggambarkan carut marutnya notaris. Masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa ada permainan mafia yang cukup serius dalam dunia ini. Saya ingin menyampaikan lewat SPB, bangsa kita sedang dalam proses yang tidak baik penegakkan hukumnya di berbagai lini, salah satunya di dunia kenotariatan. Hasil dari seminar ini akan kami sodorkan kepada pemerintah dan komisi tiga,” tutur Eggi. rudi

BURUH akan melakukan aksi mogok nasional yang dilakukan serempak di 25 provinsi dan 200 kabupaten kota. Diperkirakan 5 juta buruh akan berpartisipasi pada aksi 18-20 November mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, salah satu alasan mogok nasional tersebut adalah pihaknya memprotes ketentuan pemerintah yang menetapkan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Said, seharusnya kenaikan UMP bisa lebih tinggi. Hal itu dibuktikan dengan rupiah yang mulai membaik dan ada 16 perusahaan tekstil dan padat karya akan beroperasi dengan menyerap 121 ribu pekerja baru (sebelum ada PP nomor 78/ 2015) dan walaupun dibilang ekonomi melambat tapi masih tumbuh 4,6 persen.

Menurutnya, itu berarti masih ada penyerapan lapangan kerja baru 1 juta orang.

“Jadi kenapa harus buruh yang dikorbankan dengan kembali ke rezim upah murah?” kata Said dalam keterangannya, Senin (2/11/2015).

Buruh juga ‘melawan’ kekerasan polisi pada aksi buruh pada 30 Oktober lalu di Istana. Said mengatakan kekerasan itu malah memperkuat solidaritas buruh dan tidak akan takut terhadap

Setidaknya ada empat poin yang menjadi tuntutan buruh dan sebagai alasan untuk melakukan aksi mogok nasional tersebut.

Ini daftarnya: 1. Dicabutnya PP Nomor 78/2015 tentang Upah.

2. Menolak formula kenaikan upah minimum, yakni inflasi ditambah produk domestik bruto (PDB).

3. Menuntut kenaikan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan (kenaikan 25 persen).

4. Berlakukan upah minimum sektoral di seluruh kabupaten/kota dan provinsi dengan besaran kenaikan sebesar 10-25 persen dari UMP/UMK 2016.

kekerasan polisi yang selalu mengatasnamakan negara dan hukum.

“Buruh tidak takut dan akan terus melanjutkan aksinya walaupun menghadapi kebrutalan dan kekerasan polisi, sampai presiden Jokowi mencabut PP Nomor 78/2015 dan duduk bersama tripartit merumuskan kembali kebijakan upah,” tegas dia.

“Karena yang dibutuhkan bukan hanya kepastian kenaikan upah, tapi kesejahteraan upah layak dengan negosiasi tripartit di dewan pengupahan (UU Nomor 13/ lp 2003),” ujar Said Iqbal.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Lantik 270 Advokat Peradi PENGADILAN Tinggi DKI Jakarta mengambil sumpah 270 advokat di wilayah hukum PT Jakarta.

Dengan demikian, para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah kepemimpinan Juniver Girsang ini, telah dapat beracara memegang perkara hukum.

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, selaku pengambil sumpah mengingatkan para advokat untuk benar-benar memegang tanggungawab, memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin dan menjalankan peran sesuai kode etik advokat.

“Advokat dituntut dan diharapkan melaksanakan sumpah keprofesiannya. Yang paling utama sebagai penegak hukum, kita setuju atau tidak, harus melayani para pencari keadilan dan memberi pelayanan yang terbaik terhadap mereka,” ujar Made di Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (02/11/2015).

Menurut dia, advokat harus dapat menegakkan hukum secara benar dan adil. Selain itu, sebagai www.lensaindonesia.com

garda terdepan dalam penegakan hukum, pengelolaan manajemen yang bagus kata Made, juga sangat dibutuhkan. Termasuk dalam menyampaikan argumentasi-argumentasi lewat media.

“Kalau dikomunikasikan (hal yang tak baik,red) lewat media, akan terjadi konflik. Karena orang dipermalukan di depan publik. Kita dalam memeroleh sesuatu yang baik, tidak boleh dengan cara yang tidak baik,”ujarnya.

Pengambilan sumpah advokad ini dilakukan setelah Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta mengeluarkan aturan Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015.

Disebutkan, Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat mengatasnamakan Peradi maupun pengurus organisasi advokat lain, hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.

Surat tertanggal 25 September tersebut membatalkan surat Ketua

Suasana usai pelantikan dan pengambilan sumpah 270 advokat Peradi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

MA sebelumnya Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, perihal penyumpahan advokat.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Ketum DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Juniver Girsang menilai, langkah Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan mengangkat sum-

pah 270 advokat baru merupakan sejarah dalam dunia advokat.

Sebab menurut dia, selama ini banyak pekerja hukum yang terhalang melaksanakan profesi advokat, karena tidak juga diajukan kelompok advokat tertentu ke Ketua Pengadilan Tinggi untuk diambil sumpahnya.

Hal tersebut terjadi karena Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/

2010 mensyaratkan, pengambilan sumpah baru dapat dilakukan apabila calon advokat memenuhi syarat dan pengangkatan sumpah harus diajukan pengurus Peradi.

“Kami perlu informasikan, Ketua PT berwenang melakukan pelantikan dan lakukan sumpah karena telah terbit surat MA Nomor 73 tahun 2015. SK terbit karena inisiasi kami sebagai pengurus DPN Peradi. Dikarenakan selama ini begitu sulit dilakukan pengangkatan sumpah karena ada satu organisasi yang nyatakan berwenang penuh. Sementara rekanrekan sudah menunggu lama, bahkan sampai menggelar aksi unjukrasa di pengadilan tinggi,” ujarnya di sela-sela pengangkatan sumpah 270 advokat baru.

Juniver menegaskan, dengan terbitnya SK Nomor 73, maka kini Ketua PT memiliki kewenangan melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat mengatasnamakan Peradi maupun pengurus organisasi advokat lain, hingga terbentuknya

Undang-Undang Advokat yang baru.

“Jadi karena begitu banyak kawan-kawan yang terhalang melaksanakan peran sebagai advokat, akhirnya kami istilahnya meminta perlindungan hukum pada Ketua MA, agar situasi dapat dicari jalan keluar.

Buah dari surat itu, saudara-saudara dapat hadiah,” jelasnya.

Menurut Juniver, selain 270 orang tersebut, saat ini masih terdapat begitu banyak calon advokat lain yang belum juga diambil sumpahnya sebagai seorang advokat. Karena itu dalam waktu dekat organisasi yang dipimpinnya, kata Juniver, dalam waktu dekat akan kembali mengusulkan pengangkatan sumpah calon advokat lain.

“Hari ini ada 270 orang, tapi masih banyak yang menanti. Kami akan segera mengusulkan pelantikan gelombang ke dua. Kami apresiasi apa yang dilakukan PT DKI Jakarta. Kami akan siapkan apa yang diminta (kelengkapan persyaratan). Walaupun untuk mengajukan 270 advokat ini, pengurus tak tidur hingga tujuh hari,” pungkas dg nya.

JABAR

11

Edisi 111/09 - 15 November 2015

Hari Koperasi 2015 Provinsi Banten Digelar di Tangsel

Modus pelaku membuat surat panggilan kerja palsu. Surat panggilan kerja palsu dari rumah sakit itu ditujukan kepada para bidan yang menjadi korban.

TANGERANG Selatan menjadi tuan rumah perayaan Hari Koperasi di Provinsi Banten tahun 2015. Mengusung tema “Indonesia Finest Trande Toursim and Investment Festival”, perayaan digelar di Lapangan Sunburst, BSD City. Even ini akan berlangsung mulai dari 5-8 November 2015.

Kegiatan yang diadakan hari ini di hadiri oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Devnie. Dia mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan menambahkan wawasan mereka. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tangsel, Warman Syanudin, Senin (2/ 11/2015) mengatakan siap menjadi pelaksana, mulai dari pembukaan, lomba me-

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tangsel, Warman Syanudin.

warnai, lomba cerdas cermat, talkshow dan lainnya.

“Selain itu kita juga akan pamerkan produk fashion,

kuliner dan handycraft sebagai produk unggulan koperasi Tangsel yang paling banyak diminati masyarakat,” Warman menambahkan.

Menurutnya, koperasi yang dinilai sebagai tulang punggung negara saat krisis ini juga sebagai ajang para siswa, mahasiswa atau masyarakat umum sebagai pembelajaran dan ketertarikan untuk ikut serta dalam kegiatan koperasi. Seperti lomba duta koperasi, cerdas cermat, lomba karya tulis ilmiah tentang perkoperasian yang sifatnya gotong royong dalam kebersamaan. Total ada 150 hingga 200 stan gratis untuk memeriahkan festival ini. hafidz mabrur

Modusnya Menggunakan Surat Panggilan Kerja Palsu

Tiap Bidan Diminta Rp 20 Juta untuk Kerja di Rumah Sakit, Ternyata Ditipu Modus pelaku membuat surat panggilan kerja palsu. Surat panggilan kerja palsu dari rumah sakit itu ditujukan kepada para bidan yang menjadi korban.

KEPOLISIAN Sektor Karangtengah mencokok tiga mantan petugas keamanan sebuah rumah sakit swasta di Cianjur, Jumat (6/11/2015). Ketiganya mengaku bisa memuluskan lamaran kerja di rumah sakit yang terbilang baru beroperasi itu.

Saat ditangkap, AYM (34) warga Kelurahan Sayang, AS (30) warga Kecamatan Cikalong Kulon, dan DS (58) warga Kecamatan Mande sudah tidak lagi bekerja di rumah sakit. Ke-

tiganya hendak kabur membawa lari uang puluhan bidan yang berhasil mereka tipu.

Kepada polisi, Dedeng, salah seorang pelaku, mengaku menipu karena sedang terlilit hutang dan membutuhkan uang segera. “Mereka kami ringkus di kediaman masing-masing,” ujar Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Karangtengah, Tio di Mapolsek Karangtengah.

Pelaku meminta uang pelicin kepada korban. Uang itu dijanjikan akan digunakan agar korban diterima bekerja di rumah sakit tersebut. Uang yang diminta mulai Rp 5 juta dan te_rus berangsur naik, hingga total per korban diminta Rp 20 juta.

Modus pelaku membuat surat panggilan kerja palsu. Surat panggilan kerja palsu dari rumah sakit itu ditujukan kepada para bidan yang menjadi korban. Pelaku beralasan, pengiriman surat panggilan kerja itu agar

korban menjadi semakin yakin.

Oleh pelaku yang saat beraksi masih bekerja sebagai petugas keamanan di rumah sakit swasta itu, surat palsu dibuat saat mereka bertugas malam hari. Surat itu ditulis lengkap dengan kop surat rumah sakit, stempel dan tandatangan dokter.

“Sudah kami konfirmasi kepada pengelola rumah sakit, dan mereka bilang tidak pernah membuat surat seperti itu. Ya, stempel dan kop surat benar, tapi tandatangan dokternya yang oleh pihak rumah sakit tidak diakui kebenarannya,” kata Tio. Menurut Tio, kejahatan pelaku mulai terendus polisi saat dua bidan muda datang melapor ke Mapolsek Karangtengah. Keduanya baru saja menamatkan studi kebidanan di Padang. Nahas, berbulan-bulan sejak pertemuan keduanya dengan komplotan penipu itu, keduanya tak kunjung mendapat kerja. ram/tri

PKS Siap All Out Menangkan Airin-Benyamin MUSYAWARAH Daerah (Musda) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke 4, yang digelar di Gedung serbaguna Hotel Soul Marina BSD, Kota Tangsel, Selasa (3/11/2015) telah menetapkan sejumlah keputusan penting.

Musda menetapkan Agus Winarjo sebagai Ketua DPD PKS kota Tangsel 2015 – 2020. Sementara itu, Junaidi Fajri sebagai Sekretaris, Zaki Jauhar sebagai Bendahara Umum, dan Prio Jatmiko Bagian Kaderisasi.

Musda yang dihadiri Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten, Irfan Maulidi ini juga mengukuhkan tekadnya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3, Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan periode 2016 – 2021, dengan cara memaksimalkan kerja mesin partai untuk memaksimalkan perolehan suara Airin – Ben pada Pilkda, 9 Desember 2015.

Ketua DPD terpilih, Agus Winarjo, dalam press conference Musda ke 2 PKS kota Tangsel , mengatakan, “PKS akan memaksimalkan mesin partai untuk memperoleh dukungan suara yang signifikan untuk memenangkan pasangan Airin -Ben, di Pilkda, 9 Desember nanti,” kata Agus, Selasa (3/11/2015).

Pada pemilu legislatif 2014, PKS kota Tangsel berhasil mendulang suara sebesar 58. 450, dan berhasil menempat 5 orang kader terbaiknya dalam satu fraksi di DPRD Kota Tangerang

Agus Winarjo sebagai Ketua DPD PKS Kota Tangsel 2015 – 2020.

Selatan, periode 2014 – 2019.

“Selanjutnya, soal konsolidasi dan kerja-kerja politik serta strategi pemenangan Pilkada Tangsel, menurut Agus dirinya akan terus membangun komunikasi dengan ketua-ketua partai pengusung lainnya, seperti Golkar, NasDem, PAN, PKB dan PPP,” ujar Agus Dan, untuk memaksimalkan komunikasi tersebut dirinya telah berkoordinasi dengan Ketua DPD PKS kota Tangsel demisioner tentang langkah dan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya dengan enam partai pendukung Airin – Benyamin.

Sebagaimana diketahui, jika berpijak pada peroleh suara dan kursi enam partai pendukung Airin – Benyamin, maka kurang lebih ada 25 kursi DPRD, dengan total perolehan suara 340.227 suara. Rinciannya Golkar dengan 121.868 (9

kursi); Nasdem punya 49.996 (3 kursi); PKB punya 41.025 suara (3 kursi); PKS dengan 58.450 (5 kursi); PAN dengan 35.195 suara (3 kursi); dan PPP dengan perolehan suaea 33.693 (2 kursi).

Sementara itu, di tempat yang sama, calon Walikota nomor urut 3, Airin Racmi Diany mengatakan, dirinya tetap optimis bahwa PKS dan partai-partai pendukung yang mengusung dirinya dan Benyamin Davnie akan all out menggerakkan mesin partai untuk mengantarkannya kembali menjadi Walikota dan Wakil Walikota Tangsel. “Kami bersama PKS sudah berkerja sama sejak lama, kita sudah saling mengenal dengan baik. Dan kami optimis dengan parpol koalisi yang ada, termasuk PKS akan mampu dan berjuang bersama-sama pada Pilkada ini,” ujar Airin. hafidz_mabrur

Belasan Ribu Benih Lobster Gagal Diselundupkan KANTOR Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta dan Karantina Ikan Bandara Soekarno Hatta menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu benih lobster yang

Petugas menunjukkan lobster yang akan diselundupkan.

Di Kota Bandung, Anak-anak Minum Miras Kalau Malam Minggu

KAPOLRESTABES Bandung, Kombes Pol Angesta Romano Yoyol, mengaku prihatin dengan penjualan minuman keras di Kota Bandung.

Selain dijual tidak pada tempatnya, banyak anak di bawah umur juga ikut mengkonsumsi miras.

“Peminum hampir semua kalangan tapi kalau malam Minggu (Sabtu malam. Red), itu anak-anak di bawah umur juga banyak yang minum,” ujar Yoyol kepada wartawan usai pemusnahan miras di halaman eks Palaguna, Jalan Asia Afrika, Kecamatan Regol, Kamis

dimasukkan ke dalam koper.

Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Informasi Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balai Besar Jakarta 1, Rusnanto pada Kamis (22/10) mengatakan, benih-benih tersebut hendak diselundupkan dari Indonesia ke dua

(5/11).

Melihat hal tersebut, Yoyol pun berencana mengajak pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi hal tersebut. Tokoh masyarakat dan ulama pun juga akan diminta berperan aktif. Sebab tak dimungkiri jika sejumlah aksi kejahatan di Kota Bandung juga dipicu oleh miras. “Seperti pengeroyokan, penganiayaan itu terjadi karena pelaku-nya meminum miras dulu.

Kalau karena unsur dendam justru jarang,” ujar Yoyol.

Polisi memusnahkan sebanyak

negara lain.

“Mau diselundupkan ke Singapura dan Vietnam. Jumlah benihnya ada sekitar 15.000 benih, dengan ukuran 2 sampai 3 sentimeter,” kata Rusnanto.

Rusnanto mengatakan, nilai jual belasan ribu benih lobster ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. “Harganya

19.785 botol minuman keras dari berbagai merk di halaman eks Palaguna, Jalan Asia Afrika, Kecamatan Regol, Kamis (5/11). Puluhan ribu itu hasil penyitaan dari penjual miras ilegal di Kota Bandung yang dilakukan sejak Januari 2015.

Polisi memusnahkan sebanyak 19.785 botol minuman keras dari berbagai merk di halaman eks Palaguna, Jalan Asia Afrika, Kecamatan Regol, Kamis (5/11). Puluhan botol itu merupakan hasil razia yang dilakukan tiga intansi mulai Januari

jika diuangkan bisa mencapai Rp 450 juta. Benih-benih ini hendak diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam koper terpisah,” kata Rusnanto lagi.

Larangan menyelundupkan benih lobster, kata Rusnanto, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan nomor 1 tahun 2015. “Hal ini

sampai akhir Oktober 2015.

Pertama Satresnarkoba Polrestabes Bandung yang berhasil menyita 10.335 botol. Kedua, polsek di wilayah hukum Polrestabes Bandung yang berhasil menyita 4.450 botol. Ketiga, Satpol PP Pemerintah Kota Bandung yang menyita 5 ribu botol.

Pemusnahan ini dilakukan atas dasar Operasi Antik Lodaya 2015 dan Operasi Cipta Kondisi Polrestabes Bandung 2015. Selain itu juga petikan putusan pengadilan negeri yang juga telah memberi-

bisa mengancam keberlangsungan hidup lobster di Indonesia karena Indonesia belum bisa membudidayakan lobster,” katanya.

Sementara, pelaku yang berinisial BT kini tengah diamankan dan dimintai keterangan oleh pihak Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta. ban/wrt

kan vonis kepada empat terdakwa.

Berdasarkan pantauan, minuman keras itu terdiri dari berbagai macam, jenis, dan merk. Adapun pemusnahan dilakukan dengan dua alat berat, yakni stum dan bekhoe.

Pemusnahan dipimpin langsung Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Angesta Romano Yoyol.

Namun dihadiri pula perwakilan pemerintah Kota Bandung, Ketua DPRD Kota Bandung, Polda Jabar, MUI, tokoh masyarakat, dan ulama Kota Bandung. cis/tri www.lensaindonesia.com

JATIM

12

Edisi 111/09 - 15 November 2015

Mas Isman, Pendiri Kosgoro jadi Pahlawan Nasional Untuk mendapat gelar pahlawan bagi Mas Isman prosesnya cukup panjang. Sebab, Kementerian Sosial bersama berbagai elemen masyarakat, melakukan pembahasan dan penelitian yang detail.

CALON Bupati Malang incumbent, Rendra Kresna mengaku lega atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh pejuang asal Malang, Mas Isman.

Kelegaan Rendra cukup beralasan karena dia mengaku ikut mendukung dan memberikan rekomendasi saat proses pengkajian dan penelitiannya.

“Alhamdulillah, upaya semua pihak untuk menjadikan Mas Isman sebagai Pahlawan Nasional membuahkan hasil. Sebab, Presiden RI Joko Widodo secara resmi sudah menganugerahkan gelar terhormat itu,” kata Rendra Kresna di Malang, Kamis (05/11/2015).

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada lima tokoh masyarakat yang dianggap berjasa terhadap negara.

Lima tokoh yang penganugerahan gelar Pahlawan Nasionalnya diputuskan lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 116-TK/2015

itu diantaranya, Bernard Wilhelm Lapian, Mas Isman, Komisaris Jenderal Polisi Moehammad Jasin, I Gusti Ngurah Made Agung dan Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Dijelaskan Rendra, untuk mendapat gelar itu prosesnya cukup panjang. Sebab, Kementerian Sosial bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) melakukan pembahasan dan penelitian yang detail.

TP2GD Kota Malang yang dibentuk oleh SK Wali Kota Malang terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, praktisi, pakar sejarah, dan instansi terkait.

“Bahkan kami sempat ikut membahas dan mengkaji bersama tim tersebut di Pendopo Kabupaten Malang. Kala itu saya menegaskan bila Mas Isman layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional,” ungkapnya.

Hal itu bila melihat rekam jejak dari jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara. Menurut Rendra, Mas Isman

Calon Bupati Malang, Rendra Kresna lega Mas Isma dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

tidak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, namun juga pejuang hebat pasca kemerdekaan.

Ketika memperjuangkan kemerdekaan RI, kata Rendra, Mas Isman sempat menjadi Komandan Pejuang Tentara Pelajar Jawa Timur (TRIP).

“Beliau mempin perang melawan penjajah yang hendak kembali ke Indonesia,” katanya.

Setelah masa kemerdekaan, kata dia, Mas Isman berjuang untuk mengisi pembangunan. “Kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat kecil sangat luar biasa,” katanya.

Untuk itu, dia mendirikan Kesa-

tuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) yang juga menjadi cikal bakal Partai Golkar. Menurut Rendra, mantan Asisten IV Pangab M Yusuf itu sadar betul untuk memperjuangkan rakyat itu harus melalui jalur yang terorganisir.

Karena itu, kata dia, Kosgoro lewat Partai Golkar sangat besar perannya dalam mengisi kemerdekaan. “Semua itu berkat jasa beliau,” tandasnya.

Mas Isman merupakan ayah Hayono Isman, eks Menpora yang saat ini menjadi politikus Partai Demokrat. aji_dewa_roisky

Pemenang Lomba Teater UM akan Kembalikan Piala PERAIH enam nominasi teater se Jawa Timur yang digelar oleh Universitas Negeri Malang (UM) akan mengembalikan pialanya.

Pasalnya, diduga akibat kecewa dengan panitia penyelenggara Festival Teater SMP dan MTs se Jawa Timur yang digelar oleh Himpunan mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang 22 Oktober silam.

Kelompok teater sangkala SMP NU (sekolah menengah pertama) Mojoagung, Jombang, berencana mengembalikan enam piala nominasi yang mereka dapatkan dalam Festival teater tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes dan menuntut komitmen dari panitia penyelenggara terhadap juklis dan aturan yang ditetapkan dalam technical meeting, Kamis (05/11/ 2015).

Menurut Edi Harsoyo, Pelatih Teater Sangkala SMP NU mengatakan dalam aturan saat technical meeting sudah jelas disebutkan ada 6 kategori nominasi yang ditentukan, namun dalam pelaksanaan pengumuman hasil festival ada satu kategori dadakan yang disebutkan

Sekolah SMP NU dan peserta menunjukkan piagam dan piala pemenang yang akan dikembalikan.

panitia. Hal tersebut membuat beberapa peserta langsung melakukan protes terhadap panitia.

Edi menambahkan kategori yang tidak ada dalam technical meeting sangat disayangkan.

Karena satu aturan yang ditetapkan oleh panitia, namun dilanggar oleh panitia itu sendiri. Yakni aturan

terkait peraih juara umum yang ditetapkan oleh panitia yang mengatakan juara umum ditentukan oleh jumlah nominasi yang diterima peserta festival.

“Dalam hal ini jelas kelompok teater sangkala adalah peraih nominasi terbayak. Dari enam kategori yang diadakan kita meraih semua

pialanya. Namun pada kenyataannya kita tidak mendapatkan hal tersebut dengan berbagai alasan yang disampaikan panitia usai festival,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Kepala Sekolah SMP Unggulan NU, Farida (35) mengatakan sebenarnya pihaknya tidak menuntut untuk menjadi juara umum namun lebih kepada komitmen panitia yang sudah disepakati dalam tecnical metting. Sungguh sangat disayangkan jika panitia tidak sesuai dengan juknis dan technical meeting. “ Bukan untuk meraih juara umum, namun sangat disayangkan jika kinerja panitia tidak sesuai dengan juklis dan tecnical metting yang sudah disepakati, dan sebagai bentuk koreksi terhadap kinerja panitia, dan hingga saat ini kita masih membuka ruang musyawarah untuk penyelesaian persoalan ini,” tandasnya.

Sementara itu, secara terpisah belum ada pernyataan resmi dari panitia penyelenggara, saat dihubungi melalui telepon seluler yang tertera dalam petunjuk teknis tidak ada sambungan. obi

Lamongan Siapkan Roadmap Atasi Limbah Domestik PERSOALAN limbah domestik di masa mendatang tidak hanya akan menjadi masalah kota besar dengan penduduk yang padat. Persoalan serupa juga bisa menjadi persoalan bagi kota kecil seperti Kabupaten Lamongan.

Mengantisipasi persoalan limbah domestik ini, Dinas PU Cipta Karya menyiapkan roadmap pengelolaan air limbah domestic di Kota Lamongan. Muaranya adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (UPTD IPLT) di tahun 2016.

Rencana pembentukan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Yuhronur Efendi dalam pembukaan Workshop Pelatihan Kelompok Kerja Sanitasi dan UPTD Penyusunan Roadmap Pengelola Air Limbah Domestik di Grand Mahkota, Selasa (03/11/2015).

Menurut dia, penyusunan road map itu sendiri bekerjasama dengan USAID (United States Agency for International Development) melalui program IUWASH (Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene).

“Saya selaku mewakili Pemkab Lamongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IUWASH, yang selama ini telah melakukan pendampingan dalam meningkatkan pelayanan sanitasi terhadap masyarakat,” ujar Yuhronur Efendi.

Komitmen kerjasama tersebut, imbuh dia, karena Kabupaten Lamongan juga ingin mencapai target telah ditetapkan dalam Millenium Development Goal’s (MDG’s), yang 1000-100 di bidang sanitasi. Yakni 100 persen pelayanan air bersih, 0 persen pemukinan kumuh dan 100 persen pelayanan air limbah domestik.

Disambung oleh Regional Coordinator IUWASH Laksmi Cahyaniwati, workshop tersebut akan memberikan penguatan kelembagaan serta penerapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, menyusun data awal, membedah dan mereview existing pengelolaan air limbah domestik.

“Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyusun road map pengelola air limbah (PAL) domestik, menyusun rencana PAL domestic dalam Renstra dan RPJMD serta membangun komitmen bersama antar SKPD terkait termasuk penganggaran dana menuju layanan prima bidang sanitasi,” jelas Laksmi Cahyaniwati.

Sementara Kepala Dinas PU Cipta Karya Moch Wahyudi menjelaskan air limbah yang dimaksud adalah air limbah pemukiman yang terdiri black water dan grey water. Black water, urai dia, adalah air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari tinja manusia, urine, dan air pembersih. fit

Arogan, Lurah Ngrengket Tantang Bupati Nganjuk BANYAKNYA laporan warga dan beberapa elemen masyarakat di beberapa daerah di Pemkab Nganjuk terkait bangunan rumah dalam program bedah rumah yang tidak memadai. Hal ini sempat membuat Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, sedikit gerah.

Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan prioritas bupati selama dua periode masa kepemimpinannya di mana pembangunan sarana pendidikan dan pembangunan bagi masyarakat miskin diletakkan sebagai salah satu prioritas utama.

Sebaliknya, Lurah Ngrengket, Sugik, secara terbuka menantang Bupati Nganjuk untuk mengecek program bedah rumah yang masih belum terealisasi atau tidak terpantau.

“Saya tunggu komentar Bapak Bupati Nganjuk,” tantang Kepala Desa Ngrengket, Kecamatan Sukomoro, Sugik ketika wartawan Lensa Indonesia menemui di kantor Desa Ngrengket, Kecamatan Su-

komoro, Kamis (5/11).

Program bedah rumah di desa Ngrengket, Kecamatan Nganjuk dinilai belum tepat sasaran. Karena masih ditemukan warga miskin yang lebih layak dapat bantuan program bedah rumah. Namun tak terdata sehingga menimbulkan protes. Kondisi ini membuat Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Sumardi SH, angkat bicara.

Menurut politisi Golkar ini saat pendataan desa masuk program bedah rumah ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis tidak pilih kasih.

Begitu juga dengan warga penerima program.

“Kriteria harus tepat dan pasti. Selain itu, mengikutsertakan pemerintah desa, kelurahan atau RT. Maka rumah tangga yang mendapat bedah rumah bisa tepat sasaran. Dalam pendataan jangan ada kongkalingkong atau nepotisme, Apalagi sampai menantang bupati. Lurah Sugik harus ngaca dulu siapa dia,” ungkap Sumardi tempat terpisah. catur

Office Boy Pelaku Meme Polisi Minta Maaf, Kasus Dihentikan POLRES Ponorogo menanggapi upaya mediasi kasus pencemaran nama baik dengan korban Bripda Aris Kurniawan, anggota Satlantas Polres Ponorogo dengan pelaku Imelda Syahrul Wahab (24) Ofice Boy Bank Danamon Ponorogo warga Dukuh Doho, Desa Joho, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

Di hadapan penyidik, terlapor telah membuat surat permohonan maaf kepada pihak korban, dan dalam surat tersebut berisi pernyataan untuk tidak mengulangi apa yang telah diperbuatnya.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

“Terlapor telah membuat surat permintaan maaf,” urai Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Hasran kepada Lensa Indonesia.

Terlapor di hadapan penyidik dengan disaksikan kedua orang tuanya membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan.

“Berdasarkan surat permohonan maaf yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh pihak terlapor kepada pihak korban, tim penyidik Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan tindakan upaya mediasi,” ucap AKP Hasran.

Untuk penyelesaian kasus ter-

sebut, pihak Reskrim telah mempertemukan korban dengan terlapor. “Kedua belah pihak sepakat berdamai menyelesaikan permasalahan dengan baik secara kekeluargaan, memberikan pemahaman kepada pihak terlapor mengenai dampak atas perbuatan tersebut,” urai AKP Hasran.

Selain itu juga telah ditandatangani surat pernyataan damai kedua belah pihak sekaligus pencabutan perkara.

Turut menyaksikan dalam upaya damai tersebut Ipda Eko Murbiyanto (KBO Reskrim), Ipda Choi-

rul ( Kanit Pidum), Iptu Maryanto (Kanit Pidkor), Ipda Yoyok Wijanarko (KBO Lantas), Bripka Haryono (penyidik pembantu), Bripka Dwi Ariyanto (penyidik pembantu) dan Bripda Aris Kurniawan (korban/pelapor). Sementara dari pihak terlapor turut menyaksikan Mustofa (paman dari terlapor), Murtini (ibu terlapor), dan Imelda Syahrul (terlapor). arso

Terlapor meminta maaf kepada polisi dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Danu, Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM

13

Edisi 111/09 - 15 November 2015

RSD Nganjuk Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan Miskin RUMAH Sakit Daerah (RSD) Nganjuk terus berbenah. Hal itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, apalagi sejak 1 Januari lalu RSD Nganjuk telah memberlakukan tarif baru yang sedikit mengalami kenaikan.

Untuk itu guna memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan dari RSD yang berkualitas, pihak RSD Nganjuk tidak cukup hanya memper-

baiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia (SDM) seperti melalui citizen charter (CC). Namun, juga adanya perbaikan RS dan peningkatan manajemen yang berorentasi pada kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan. dr. Achmad Noeroel Cholis Direktur RSD Nganjuk melalui Kabag Humas Nganjuk, Eko Santoso SH, berharap pemberlakukan pola pengelolaan keua-

Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Reni Wara S Pramana.

Dua Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Akhirnya Tandatangani Draf P-APBD DPRD Kota Kediri mengakhiri tarik ulur pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2015 dengan melakukan kocok ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) melalui rapat paripurna yang digelar, Selasa (03/11/2015).

Agenda kocok ulang AKD ini merupakan imbas dari tidak ditandatanganinya draft P-APBD Kota Kediri oleh dua Wakil Ketua DPRD, yakni Wara S. Renny Paramana (PDI Perjuangan) dan Oing Abdul Muid Shohib (PKB) yang menolak adanya beberapa program yang tidak pro rakyat.

Renny dan Oing Abdul Muid yang sebelumnya menolak, akhirnya bersedia menandatangani draf P-APBD Kota Kediri 2015 setelah beberapa anggaran yang tak pro rakyat dipangkas, salah satunya adalah anggaran pengadaan mobil Dinas bagi 27 anggota dewan yang nilainya fantastis.

“Memang setelah dievaluasi oleh Gubernur ada beberapa item anggaran yang tak

pro rakyat dipangkas,” kata Wara Reni P usai kocok ulang di Gedung DPRD Kota Kediri.

Kakak kandung Sekretaris Kabinet Kerja Pramono Anung tersebut menyebutkan, selain pengadaan mobil anggota dewan, anggaran yang juga dikoreksi oleh Gubernur adalah Penyertaan Modal ke BPR Kota dan PD Pasar.

Dalam pergantian alat kelengkapan dewan ini, Komisi A yang sebelumnya dipimpin Ayub Wahyu Hidayatullah dari fraksi PKS diganti Hariyanto dari fraksi PDI Perjuangan. Sedangkan Ketua Komisi B yang sebelumnya dijabat Wiko Winarno dari partai Gerindra, digantikan oleh Nurudin Hassan dari Fraksi PKB. Sementara itu, untuk kelengkapan lain seperti Badan Anggaran, Badan Musyawarah, jika sebelumnya tidak memasukkan anggota dari fraksi PKB kini juga mengakomodir dari fraksi PKB dan PDI Perjuangan. andik_kartika

ngan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSD Nganjuk tidak hanya untuk mencari keuntungan financial namun harus bisa dipertangungjawabkan.

Sehingga nantinya bisa menjadi RS yang mandiri dan mampu mengembangkan diri menjadi lembaga yang benarbenar berorientasi pada kepuasan pelanggan termasuk masyarakat miskin.

Untuk bisa menerapkan

“Kalau persyaratan administrasi proses tukar guling TKD sudah terpenuhi, maka proses pengajuan izin kepada Gubenur Jawa Timur atau Menteri Dalam Negeri, bisa dilakukan dengan cepat,” katanya, dalam dengar pendapat dengan SKK Migas, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), jajaran pemkab juga yang lainnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setiyadi, menegaskan SKK Migas belum bisa berbuat banyak, kalau persyaratan teknis terkait proses tukar guling TKD belum selesai. “Kalau persyaratan teknis tugar guling TKD selesai, maka kami akan segera memprosesnya,” katanya, menegaskan.

“Development Manager” EMCL Whisnu Bahriansyah, menjelaskan EMCL terus memproses tukar guling TKD di Desa Gayam, dengan melengkapi berbagai persyaratan administrasi, termasuk melakukan uji kesuburan tanah pengganti ke

Untuk melayani kepentingan tersebut, Pemprov Jatim dan Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan SDM rumah sakit termasuk kebutuhan akan dokter spesialis, juga melengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

Sementara Ketua DPRD Nganjuk, Puji Santoso, meminta RSD Nganjuk terus berbenah, sehingga bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat. roy

RSD Nganjuk.

Panik, Oknum Polrestabes Surabaya Ganti Tes Urine dengan Air Dalam tes urine dadakan tersebut, sejumlah anggota Polrestabes Surabaya panik. Salah satu personel polisi yang panic bahkan nekat memalsukan urinenya dengan air.

DIVISI Profesi dan Pengamanan (Propam) bersama Dokkes Pol Mabes Polri, Jumat (6/11/2015), mendadak melakukan tes urine terhadap anggota Polrestabes Surabaya.

Dalam tes urine yang dilakukan secara acak terhadap anggota perwira dan bintara tersebut, terdapat satu hasil yang disendirikan (pisah) karena diduga posisitf mengkonsumsi Narkoba.

Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya AKP Lily Djafar mengaku tidak tahu tes urine yang dilakukan Mabes Polri itu dalam rangka apa karena terkesan mendadak. “Saya sendiri tidak tahu rencana tes urine dari Mabes Polri ini. Tapi tentunya sudah ada koordinasi dengan Kapolrestabes,” terangnya.

Disinggung jumlah anggota yang dilakukan tes urine, AKP Lily Djafar juga mengaku belum mengetahui pasti. “Sampai sekarang saya belum mendapat laporannya. Cuma

DPRD Bojonegoro Pantau Tukar Guling TKD Gayam dengan ExxonMobil DPRD Kabupaten Bojonegoro terus memantau proses tukar guling guling tanah kas desa (TKD) seluas 13,2 hektare milik Desa Gayam, Kecamatan Gayam yang akan di manfaatkan sebagai lapangan minyak Blok Cepu.

Agar peses berjalan lancar, Komisi A DPRD Bojonegoro, meminta pihak Desa Gayam mengkoordinasi dengan pemkab terkait kelengkapan persyaratan administrasi tukar guling.

“Kami minta desa berkoordinasi dengan Bagian Pemerintah Pemkab untuk mempercepat proses tukar guling TKD seluas 13,2 hektare,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro Anam Warsito, Senin (02/11/2015).

Menurut Anam Warsito, desa perlu berkoordinasi dengan Bagian Pemerintah Pemkab, karena dalam proses tukar guling TKD seluas 13,2 hektare itu ada 15 persyaratan yang harus dipenuhi.

pola pengelolaan keuangan BLUD RSD Nganjuk, kata Eko, pihaknya harus bisa memenuhi 4 persyaratan administrasi di antaranya dokumen tata kelola-dokumen berstandar pelayanan, minimal dokumen rencana strategis bisnis (bussiness plan) dan dokumen laporan keuangan pokok.

“Diharapkan akhir Maret 2016 bisa tuntas sehingga reformasi perencanaan keuangan bisa terwujud,” ujarnya.

Malang.

Kepala Desa Gayam, Kecamatan Gayam, winto dan Camat Gayam Hartono, menyatakan desa belum mengambil keputusan tanah yang dipilih dalam proses tukar guling TKD yang ditawarkan EMCL di tiga lokasi yang sudah ditentukan.

“Kami belum mengambil keputusan memilih lokasi tanah pengganti, sebab masih menunggu hasil uji kesuburan tanah pengganti, yang dilakukan exxonMobil Cepu Limited (EMCL) ke Malang,” jelas Winto.

Ia menyebutkan lokasi tanah pengganti untuk tukar guling TKD seluas 13,2 hektare yaitu dua lokasi masih sedesa dan satu lokasi di Desa Butoh, juga di Kecamatan Gayam.

“Kami meminta proses tukar guling TKD di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, bisa dilaksanakan secara terbuka,” ucap Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto, yang ikut dalam hearing (dengar pendapat).

LI-13

Petugas Mabes Polri, Kompol L Sembiring, menunjukkan botol tes urine yang isinya diganti air.

yang pasti, tadi Kapolrestabes, Wakapolres dan sejumlah bintara ikut tes urine yang dilakukan secara acak,” terangnya.

Namun demikian dalam tes urine dadakan tersebut membuat panik sejumlah anggota. Bahkan salah satu personel polisi yang panik, nekat memalsukan urinenya dengan air.

Botol kecil beriri hasil tes urine bernomor 135 milik Briptu TP anggota Resmob Polrestabes Surabaya diyakini berisi air sehingga sempat membuat berang petugas Mabes

Polri yang melakukan tes. Pusdokkes Mabes Polri yang mengetahui hal tersebut langsung meminta Propam memanggil Briptu TP untuk melakukan tes urine ulang.

Namun petugas Propam yang mencari anggota Resmob Polrestabes Surabaya ini hingga satu jam tak berhasil menemukannya. Diduga kuat yang bersangkutan sengaja menghilang karena khawatir dengan hasil tes urinenya.

Salah satu petugas Dokkes Pol Mabes Polri, Kompol L Sembiring,

memastikan botol nomor 135 yang seharusnya menjadi berisi hasil urine diganti air. “Ini warnanya saja bening. Juga tidak tercium aroma urine,” ungkapnya meyakini.

Menanggapi ‘ulah nakal‘ oknum anggota Resmob, AKP Lily Djafar mengaku belum mengetahui namun memastikan bakal ada tindakan lanjutan dai Propam. “Kalau memang benar ada hal tersebut (mengganti urine dengan air), tentunya nanti akan diperiksa Propam,” tegasnya singkat. rofik

Dishub Lamongan Kembangkan Traffic Light Tenaga Surya

Panel surya untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang di pasang di salah satu sudut jalan di Kabupaten Lamongan.

DINAS Perhubungan Kabupaten Lamongan memperluas pemanfaatan panel solar cell (tenaga surya) sebagai sumber tenaga untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

Upaya ini dilakukan karena ditaksir lebih hemat biaya operasional.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Bambang Hadjar melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo mengatakan, Sampai saat ini sudah terdapat tiga traffic light dan empat warning light yang menggunakan panel tenaga surya sebagai sumber tenaga.

Tiga traffic light tersebut berada dipersimpangan Jalan Sunan Giri dan Jalan Kusuma Bangsa, Persimpangan Jalan Lamongrejo dan Jalan Wahidin Sudiro Husodo, dan Perempatan Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Pahlawan (Pagerwojo).

“Sedangkan keempat warning light bertenaga surya itu berada di pertigaan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Sunan Giri, di depan SMP Negeri 3 Lamongan, di pertigaan Jalan Sumargo dan Jalan Suwoko serta Persimpangan Jalan Sunan Drajat dan Jalan Andanwangi,” jelas dia.

Dia menyebut, kedepan akan semakin diperbanyak APILL yang menggunakan tenaga surya. Hal itu karena menurut dia, manfaat yang diperoleh dari penggunaan panel tenaga surya pada traffic light dan warning light cukup signifikan.

Menurut Sugeng, selain sejalan dengan program pemerintah untuk melakukan hemat energy, teknologi ini merupakan langkah preventif untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terutama yang

terjadi saat listrik padam.

“Saat listrik padam, lalu lintas tetap berjalan normal di ruas jalan yang menggunakan traffic light dan warning light yang menggunakan panel tenaga surya. setelah instalasi, Dinas Perhubungan tidak perlu mengeluarkan biaya operasional, karena sudah memanfaatkan energi dari matahari yang tanpa biaya.” kata dia.

Sedangkan untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara bermotor di Kota Lamongan saat jamjam sibuk, Dinas Perhubungan selama ini juga telah telah terjun langsung mengatur lalu lintas terutama saat jam-jam padat kendaraan di antara pukul 06.30 WIB – 07.30 WIB, yakni saat jam berangkat sekolah dan berangkat kerja. fit www.lensaindonesia.com

NUSANTARA

14

Edisi 111/09 - 15 November 2015

TERANG-TERANGAN JADIKAN SARANG PROSTITUSI DAN MENANTANG POLISI

Hotel di Pekanbaru Siapkan Kondom dan Teman Kencan Hotel tersebut menyediakan ratusan wanita untuk diajak kencan. Bahkan pengelola menyiapkan kamar “khusus” serta menyiapkan kondom.

JAJARAN Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mendesak Pemerintah Kota setempat untuk menutup hotel SC yang diduga dijadikan lokasi prostitusi.

“Sangat mengejutkan dengan adanya praktik prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan di hotel. Bahkan saat digrebek, pengelola bersikukuh mengantongi izin dari Pemkot Pekanbaru,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru AKP Bimo Arianto di Pekanbaru, Minggu malam (1/11/2015).

Pada Minggu dinihari Polresta Pekanbaru menggrebek sebuah hotel di Jalan Siak Pekanbaru, Ri-

au. Dalam razia itu, awalnya petugas berniat menyasar penyalahguna narkoba. Namun belakangan, petugas menemukan dugaan adanya praktik prostitusi yang dilakukan di Hotel SCa Pekanbaru.

“Hotel tersebut menyediakan ratusan wanita untuk diajak kencan. Bahkan pengelola menyiapkan kamar “khusus” serta menyiapkan kondom,” ungkap AKP Bimo.

Pada saat digrebek, ada oknum pengelola yang menantang petugas dan mengatakan telah mengantongi izin dari Pemkot Pekanbaru.

Namun Bimo menjelaskan petugas tetap melakukan razia.

Hasilnya 15 wanita berikut barang bukti berupa kondom dan bukti transaksi diamankan.

Dengan ditemukannya kegiatan prostitusi itu, Bimo meminta kepada Pemko Pekanbaru segera merevisi ulang izin pusat hiburan malam. Ia mengatakan izin yang diberikan Pemkot Pekanbaru sangat bertentangan dengan Kota yang notabene berbasis Melayu ini.

“Temuan ini sangat mengagetkan semua orang. Bahkan pengelola mengaku telah mengantongi izin dan beroperasi selama 5 tahun lamanya,” jelasnya.

“Izin pusat hiburan harus direvisi dan khusus SC hotel cabut

Seorang wanita menunggu teman kencannya di hotel SC, Pekanbaru.

izinnya,” tegasnya.

Ia mengungkapkan pengelola dengan sengaja memasang foto wanita berikut dilengkapi dengan

Rumah salah satu warga Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang roboh akibat diguncang gempa 6,2 SR.

950 Rumah Penduduk Rusak Akibat Gempa Alor SEKITAR 950 rumah penduduk dilaporkan mengalami kerusakan, akibat gempa bumi yang menguncang Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (4/11).

Jumlah ini belum termasuk 27 gedung rumah ibadah dan 11 gedung sekolah, serta sarana dan prasana umum, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tini Tadeus kepada Antara, Jumat, terkait keru-

sakan akibat gempa Alor.

“Dari hasil pendataan sementara, ada 950 rumah warga yang mengalami kerusakan, terdiri dari 280 rumah mengalami rusak berat dan tiga rusak sedang serta 667 rusak ringan.

Sementara rumah ibadah yang mengalami kerusakan sebanyak 27 buah, terdiri dari tujuh gedung rusak ringan dan 20 gedung lainnya mengalami rusak berat.

Dia mengatakan kerusakan bangunan rumah, rumah ibad-

ah dan gedung sekolah ini menyebar pada 18 desa di enam kecamatan di wilayah itu.

Ke-enam kecamatan itu adalah Alor Timur, Alor Timur Laut, Lembur, Teluk Mutiara, Alor Tengah dan Alor Utara.

Tini Tadeus mengatakan proses pendataan terhadap kerusakan akibat gempa masih terus berlangsung.

“Pendataan memang mengalami hambatan karena akses ke beberapa wilayah terputus, selain gempa susu-

lan yang terus berlangsung sampai hari ini,” katanya.

Mengenai bantuan dari provinsi, dia mengatakan, saat ini petugas dari provinsi dan BNPB Pusat sedang berada di Alor untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

“Petugas baru berangkat ke Alor pada Jumad (6/11) pagi, untuk memantau lapangan, sekaligus bantuan yang diperlukan di daerah,” kata Tini Tadeus yang juga Penjabat Bupati Manggarai ber/ans Barat ini.

2020 Lansia Indonesia Capai 28,8 Juta Jiwa PENDUDUK usia lanjut atau lansia pada 2020 diperkirakan mencapai 28,8 juta jiwa atau 11,34 persen dari total jumlah penduduk di Tanah Air, angka ini menjadi tantangan agar tercipta lansia sehat dan produktif.

Demikian isu yang dibahas dalam “Bogor Senior Citizen Roadshow and Healthy Funfest 2015” di Kota Bogor, Kamis (5/11).

“Perlu upaya untuk mencegah dan promotif agar dapat membangun generasi dan negeri yang sehat dengan segala potensi yang dimiliki.

Upaya ini dimulai dari masa kandungan, anaka-anak, remaja, dewasan dan mencapai usia lanjut yang tetap sehat, aktif serta produktif,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota, Rubaeah.

Rubaeah mengatakan, usia lanjut merupakan proses alami dalam hidup manusia yang tidak bisa dicegah. Indonesia merupakan lima

negara di dunia yang memiliki jumlah usia lanjut tertinggi. Pada tahun 2010 jumlah lansia tercata sebanyak 18,1 juta jiwa atau 17,6 persen. Di tahun 2014 jumlah meningkat menjadi 18,8 juta jiwa. “Diprediksikan 2020 jumlah lansia Indonesia mencapai 28,8 juta jiwa,” katanya.

Menurut Ruabeah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah wajib menjaga kesejahteraan masyarakat lanjut usia agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi.

Dikatakannya, untuk mengakomodir amanat undangundang tersebut, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan upaya menyediakan sarana dan fasilitas untuk mendukung kesehatan lansia di kota tersebut.

“Salah satunya melalui Pos Windu Lansia yang merupakan pilot project Kementerian Kesehatan,” kata Rubaeah.

Selain itu, lanjut Rubaeah, Pemerintah Kota Bogor juga menyediakan Puskesmas Ramah Lansia yang memudahkan para lansia dalam memperoleh layanan kesehatan tanpa harus lelah mengantri dengan pasien umum lainnya.

Rubaeah menambahkan, sarana dan fasilitas yang telah disediakan tidak akan optimal tanpa adanya usaha dari para lansia dalam menjaga kesehatan dirinya sendiri.

“Kita terus melakukan sosialisasi, diharapkan masyarakat menjadi semakin tahu dan sadara untuk menjaga kesehatan dan aktivitasnya sampai usia senja,” katanya.

Dinas Kesehatan Kota Bogor bekerja sama dengan PT Tiga Pilar Manajemen Indonesia menggelar acara Bogor Senior Citizen Roadshow and Healthy Funfest 2015 dalam rangka sosialisasi menuju lansia sehat dan produktif sesuai instruksi WHO

dan Pemerintah Pusat.

Panitia Kegiatan, Febi Regina menyebutkan, acara roadshow diawali dari Kota Bogor dan akan dilanjutkan di Jakarta, Bandung serta Surabaya. Peningkatan jumlah lasian di Indonesia setiap tahunnya, menjadi latar belakang terselenggaranya kegiatan tersebut yang diharapkan dapat memberikan tips kepada para lasia agar tetap menjaga kesehatannya.

“Konsepnya acara menjalankan himbauan dari pemerintah kota tentang kota ramah lansia,” katanya.

Menurut Febi, dengan sinergitas yang tercipta antara pemerintah kota dan swasta, tentunya dapat terwujud keluarga sehat dan produktif, salah satunya di Kota Bogor.

“Acara ini diramaikan dengan pameran, seminar, bazar dan lomba talkshow. Kita mengundang 100 lansia se lai/ Kota Bogor,” katanya. ans

nomor. Terdapat ratusan wanita yang disediakan dengan nomor urut tertentu.

Selanjutnya lelaki hidung be-

lang yang berkunjung dapat memilih setiap wanita yang diinginkan sesuai nomor yang tertera.

“Di hotel itu terdapat tempat karaoke. Jadi tarif wanita berbeda antara untuk menemani karaoke atau diajak kencan,” jelas AKP Bimo.

Sementara, dengan sengaja pengelola menyediakan kamar kecil yang berada di sekitar paviliun karaoke. Kamar itu dilengkapi dengan satu unit tempat tidur dan tersedia ratusan kondom.

Saat diperiksa lebih lanjut, turut ditemukan ratusan bungkus kondom yang sengaja disediakan pengelola. Selanjutnya petugas turut mengamankan bukti transaksi serta tarif kencan di kasir.

Dalam waktu dekat, ia mengatakan akan segera memanggil pemilik sit/ans hotel tersebut.

Aktivis 98 Dikriminalkan Gara-gara Tagih Janji Gubernur Lampung GUGATAN class action rakyat Lampung “Tagih Janji Gubernur Ridho Ficardo dan Wagub Bakhtiar Basri” oleh Team Advokasi Gerakan Rakyat (TEGAR) Indonesia, berujung penetapan aktivis 98 Ricky Tamba jadi tersangka di Polresta Bandar Lampung.

“Tak begitu jelas apa yang menjadi sangkaan pencemaran nama baik di era demokrasi, tentu saja tuduhan Ricky Tamba sebagai tersangka jadi sangat aneh dan tidak sepatutnya dilakukan,” tegas Syarief Makhya, pengamat politik yang Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung kepada media.

Dia menerangkan, janji kampanye pada Pemilihan Gubernur 2014 adalah kontrak politik antara gubernur dengan rakyat Lampung yang sifatnya mengikat, karena secara formal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Oleh karena itu, wajar jika rakyat mempertanyakan realisasinya.

“Apa yang dilakukan Ricky Tamba melakukan gugatan, subtansinya bukan penghinaan, tapi sebuah mekanisme pembelajaran demokrasi yang dibenarkan secara hukum,” cetus dosen pertama di Lampung yang mendukung gerakan

Gubernur termuda Lampung Ridho Ficardo seolah bergeming dan bersikap kerja, kerja, dalam menghadapi kritikan-kritikan keras.

reformasi 1998 itu.

Syarief menilai, jika masih ada pembungkaman suara rakyat atau ada yang merasa tersudutkan karena dikritik atau dikoreksi, menunjukkan kemunduran berdemokrasi. Kritik, baik konstruktif maupun destruktif subtansinya sama saja, yakni kontrol publik terhadap penguasa.

Mentersangkakan orang karena pencemaran nama baik di era demokrasi, tambah Doktor Studi Pemerintahan dari Unpad Bandung ini, secara psikologis berdampak buruk menekan rakyat untuk takut melakukan koreksi ke penguasa.

“Dalam status Ricky Tamba ditersangkakan, para aktivis prodemokrasi,

LSM, ormas, media massa dan kelompok sipil lainnya tak boleh diam. Harus berjuang bersama melakukan perlawanan ke penguasa yang tak mau dikoreksi.

Saya berharap pelaporan di polisi segera dicabut dan dilakukan dialog antara Gubernur Lampung dengan rakyat yang mempertanyakan realisasi janji kampanye,” seru Syarief Makhya.

Terpisah, TEGAR Indonesia yang dimotori Agus Rihat P. Manalu, Masrina Napitupulu dan Resman Sidauruk, resmi mendaftarkan gugatan praperadilan ke PN Tanjungkarang atas penetapan Ricky Tamba menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, Rabu lalu ( 2 8 / 1 0 / 2 0 1 5 ) . licom_05

Direktur PTSP Batam Ditengarai Sudah Gabung ISIS BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Batam, Dwi Djoko Wiwoho, telah bergabung dengan ISIS. Menurut Deputi Pencegahan BNPT, Brigjen Pol Hamidin, Direktur PTSP Batam Dwi Djoko Wiwoho sudah beberapa bulan ini selalu diawasi gerak-geriknya. “Kami berkoordinasi dengan instansi terkait un-

tuk menangani permasalahan itu,” terangnya, Jumat (6/11/2015).

Brigjen Pol Hamidin mengatakan, mereka meyakini Dwi Djoko Wiwoho terlibat dalam gerakan ISIS setelah membuntuti cukup lama. Menurutnya, Dwi bersama keluarganya sudah tak lagi tinggal di Indonesia dan diuga pindah ke Irak.

“Ini menunjukkan ISIS sudah masuk ke berbagai kalangan,” sambungnya.

Keterlibatan Dwi Djoko Wiwoho dalam gerakan ISIS sempat membuat gempar setelah kabar itu beredar luas.

“Saya tegaskan, 85 persen Dwi Djoko Wiwoho terlibat ISIS,” tegasnya.

Dari informasi di lapangan, Direktur PTSP Batam itu sudah tidak bekerja empat bulan lalu. Anggota Densus 88 yang melakukan pengeledahan di rumahnya tidak menemukan andiono apa-apa. www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15

Edisi 111/09 - 15 November 2015

DESTINASI

Danau Kaolin Bangka

Kini Disebut Mirip Islandia Pinggiran Danau Kaolin tampak berwarna putih dan tampak seperti hamparan salju.

Penginapan bawah tanah di Australia, bekas tambang batu opal.

Menginap di Bawah Tanah Bekas Tambang Batu Opal

BARU-baru ini, Danau Kaolin di Bangka naik daun di medsos. Danau biru ini kini disebut-sebut mirip Islandia karena foto traveler yang tersebar di jejaring sosial.

Danau Kaolin adalah sebutan warga lokal Bangka untuk danau bekas galian tambang Kaolin. Danau-danau ini tersebar di beberapa lokasi di dua pulau tersebut.

Danau Kaolin di Pulau Bangka dikenal sebagai Camoi Aek Biru.

Baru-baru ini, seorang traveler memposting foto dirinya di tepi danau tersebut. Sambil mengenakan jaket, dia tampak seperti berada di wilayah bersalju!

Foto danau ini pun menjadi viral di medsos.

“Ini bukan di Iceland atau belahan dunia yang memiliki salju. Ini masih di Indonesia, di Pulau Bangka, tepatnya di Desa Air Bara, perbatasan Kabupaten Bangka Tengah dan Selatan,” begitu penjelasan Prima H Sutiyono, traveler yang meng-upload fotonya lewat Facebook, Kamis (5/11/ 2015).

Dalam foto tersebut, pinggiran Danau Kaolin tampak berwarna putih dan tampak seperti hamparan salju. Prima menegaskan dalam Facebooknya, foto-foto yang

AUSTRALIA terkenal dengan batu opalnya yang cantik. Tambang batu opal pun bisa ditemukan di beberapa wilayah. Nah, salah satu bekas tambangnya, ada yang disulap menjadi penginapan lho!

Radeka Downunder Dugout Motel & Backpacker Inn terletak di Coober Pedy, negara bagian South Australia. Inilah penginapan yang dibangun di area bekas tambang batu opal di Coober Pedy, yang memang merupakan kota bawah tanah dengan sekitar 3.500 penduduk.

Dilihat dari situs resminya, Jumat (6/11/ 2015), Radeka Downunder Dugout Motel & Backpacker Inn didirikan pada pertengah tahun 1980an. Ada sekitar 34 kamar yang traveler inapi. Sebagian besar kamar berada di bawah tanah, hanya 2 kamar yang dibangun di atas permukaan tanah.

Penginapan terdiri dari 10 kamar motel, 12 kamar bujet dan 12 kamar dormitory. Delapan kamar motel ada di kedalaman 3,5 meter dari permukaan tanah, sedangkan kamar bujet dan dormitory lokasinya di kedalaman 6,5 meter.

Kamar di penginapan ini tampak cantik dengan dinding batu paras. Setiap kamar didesain sedemikian rupa sehingga nyaman untuk diinapi para wisatawan. Fasilitasnya juga lengkap, mulai dari bar, dapur, hingga WiFi, semua tersedia.

Pengunjung yag menginap di sini juga tak perlu takut kepanasan. Suhu penginap di bawah tanah tersebut cukup bersahabat. Saat musim dingin tiba, suhu di dalam stabil di angkat 20-22 derajat Celcius. Kalau musim panas, ketika suhu di luar mencapai 45 derajat, di dalam kamar akan lebih sejuk yaitu sekitar 26-28 derajat Celcius.

Kalau bosan di kamar, bisa juga mencoba ikut tur ke tambang opal yang masih beroperasi, gurun pasir dan Dingo Fence, yang merupakan pagar pembatas terpanjang di dunia yang dibangun sejak tahun 1880-an. Selama tur berlangsung, pengunjung juga bisa bertemu dan mengenal lebih dekat penduduk Coober Pedy yang ramah.

Untuk menginap di Radeka Downunder Dugout Motel & Backpacker Inn, tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Harganya cukup ramah di kantong yaitu mulai dari AUD 35 (Rp 338 ribu). rad

diunggah adalah tanpa editan sama sekali.

“Saat melihat foto-foto di socmed, saya pikir tempat sebagus ini hanyalah efek kamera atau hasil editan sehingga terlihat jadi indah. Setelah didatangi, Kaolin memang benar-benar indah. Airnya biru jernih, tanah/pasir di sekelilingnya putih terlihat seperti hamparan salju,” paparnya di Facebook.

Tak sedikit traveler berkunjung ke danau tersebut. Camoi Aek Biru berjarak sekitar 50-70 Km dari Kota Pangkalpinang, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

Mencapai lokasi ini pun cukup mudah.

Beberapa meter sebelum memasuki pemukiman warga di Desa Air Bara, berbelok ke arah barat di Simpang Bemban. Danau Kaolin itu terhampar beberapa ratus meter setelahnya, di sebelah kiri jalan.

Danau Kaolin ini memang belum ramai wisatawan. Namun, tak ada pula papan petunjuk atau plang penanda keberadaan Danau Kaolin. Padahal tanah di sekitaran danau cukup rentan longsor jika terinjak.

Traveler harus berhati-hati.

Sebelumnya, para traveler membandingkan Danau Kaolin ini dengan Kawah Putih Ciwidey. Namun sejak ada kehebohan di medsos, sebutannya bertambah lagi yaitu mirip dengan Islandia. sri/dt

Kedai Kopi Ndomblong di Bukit Brambang, Srimulyo, Piyungan Bantul, DI Yogyakarta.

Minum Kopi Sambil Belajar Aksara Jawa JIKA dilihat, kedai kopi yang terletak di Bukit Brambang, Srimulyo, Piyungan Bantul, DI Yogyakarta ini seperti tempattempat lainnya. Buka mulai pukul 16.00 WIB, setiap pengunjung kedai kopi yang diberi nama “Ndomblong” ini dapat menikmati berbagai varian. Mulai dari Arabika sampai dengan Robusta.

Sambil menikmati segelas kopi, pengunjung dimanjakan suasana dan pemandangan yang begitu indah.

Letaknya tepat berada di bukit Brambangan memungkinkan pengunjung melihat indahnya gemerlap lampulampu kota Yogyakarta.

Namun, ketika masuk, duduk dan membaca buku menu, maka pengunjung akan “ndomblong” alias bengong dan menyadari perbedaannya dengan kedai kopi lainya.

Sebab, jika tak fasih membaca aksara (huruf) Jawa dapat dipastikan pengunjung akan kebingungan memesan menu di Kedai Kopi “Ndomblong”. Bagimana tidak, menu di kedai kopi ini semuanya mengunakan aksara (huruf) Jawa. Sehingga jika tak paham dengan huruf Jawa maka akan “ndomblong”.

Joko penggagas Kedai Kopi “Ndomblong” menuturkan, saat ini sebagian besar orang Jawa telah lupa dengan tulisan Jawa. Karena itu, muncul lah konsep ide untuk mengenalkan kembali generasi muda dengan aksara Jawa. Medianya adalah kedai kopi.

“Sengaja semuanya pakai

aksara Jawa, agar generasi muda mau belajar,” kata Joko, Senin (3/11/2015).

Konsep ini, menurut Joko, bukan untuk mencari sensasi, namun lebih ditujukan kepada generasi muda sekarang agar tahu tentang tulisan aksara Jawa. Sehingga keberadaannya tetap lestari.

Media untuk mengenalkan kembali tulisan Jawa adalah kedai kopi, di mana suasananya lebih santai dan rileks. “Semangat yang diangkat adalah minum kopi sebagai sarana belajar aksara Jawa,” ucapnya.

Selain menyuguhkan kopi jadi, di kedai “Ndomblong” juga menjual kopi kemasan 100 gram. Uniknya di kemasan kopi tersebut juga menggunakan aksara Jawa.

Hanya ada satu kalimat di kemasan kopi yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalimat itu bertuliskan “Hanya untuk orang Eropa”. “Terserah mau dipahami seperti apa.

Kenyataannya justru orang Eropa yang bisa membaca aksara Jawa di kemasan kopi ini,” katanya.

Joko mengaku tidak memaksa untuk setiap orang belajar bahasa atau aksara Jawa.

Namun jika ada yang berminat, ia pun siap mengajarkan seperti apa yang telah dilakukannya selama ini di kedai kopinya.

“Harapannya memang agar generasi muda mau belajar.

Kalau tidak mau ya gak apaapa. Kalau mau sambil minum kopi kita belajar aksara Jawa,” pungkasnya. wij/kom

KHAS KULINER Seorang traveler berpose di Danau Kaolin.

MENU

Hotel NEO Gubeng Surabaya Bikin Nasi Goreng Hitam HOTEL NEO Gubeng Surabaya kenalkan menu unik “Nasi Goreng Hitam” yang terinspirasi dari “Nasi Rawon” yang tergolong makanan khas Jawa Timur. Menu unik dan baru persembahan Hotel NEO Gubeng ini mengandalkan ‘kluwek’ sebagai bahan cita rasa dari rawon tersebut dituangkan dalam nasi goreng hitam.

“Dengan nasi goreng hitam, diharapkan para pengunjung dapat mengingat Hotel Neo Gubeng Surabaya sebagai salah satu Brand dari Archipelago Internasional, yang memang identik dengan warna hitam,’ ujar Rendy Lysander selaku Hotel Manager Neo Gubeng Surabaya

KONGKOW

kepada wartawan, Senin (02/10/2015).

Selain nasi goreng hitam, lanjut Rendy, juga terdapat varian menu makanan serta minuman siap saji di Hotel NEO Gubeng Surabaya, ditawarkan dengan harga menarik dan pas di kantong masyarakat kota Surabaya yang terkenal gemar berkuliner ria.

“Hotel NEO Gubeng Surabaya, meskipun kendati dibuka di bulan September lalu, Nasi Goreng Hitam sudah menjadi menu andalan dari para tamu hotel maupun masyarakat yang sekedar ingin bersantai bersama keluarga”, pungkas Rendy. Eld

Nasi Goreng Hitam yang terinspirasi dari Nasi Rawon yang tergolong makanan khas Jawa Timur.

Warung Khusus Bagi Penyuka Jengkol di Yogyakarta “ROJO JENGKOL’S” inilah nama warung makan yang ada di Jalan Kabupaten Km 2, Trihanggo Gamping Sleman, Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, warung ini memang khusus menyuguhkan menu serba jengkol dengan berbagai varian.

“Dua minggu ini buka. Warung ini memang khusus menyuguhkan menu jengkol,” kata Hery “Kuncung” saat ditemui di warung Rojo Jengkol’s Jalan Kabupaten Km 2, Trihanggo Gamping Sleman, Senin (2/11/2015).

Diakui Hery, ide membuka warung khusus ini berawal dari kesukaanya makan jengkol. Sebagai penyuka jengkol, Hery merasa kesulitan menemukan warung yang menyuguhkan menu kesukaanya itu.

Dari situlah ia lantas bersama ibu dan kakaknya berinisiatif membuka warung khusus Jengkol “Kebetulan ibu jago masak, ya sudah saya buka warung ini,” katanya.

Di warung Bertitel Rojo Jengkol milik salah satu Master Ceremony (MC) terkenal Yogyakarta ini, pembeli dapat memilih empat varian menu yang ingin disantap. Mulai dari semur jengkol, rendang jengkol, balado jengkol dan gulai jengkol.

“Mau satu menu atau mau dicampur juga bisa. Tinggal pilih saja sesuai selera,” katanya.

Hery tak menyangka, meski baru buka dua minggu, namun peminat jengkol tak hentihentinya datang. Bahkan ada beberapa pembeli yang datang dari luar kota mulai dari Semarang dan Surabaya hanya untuk menyantap menu jengkol. “Makan sampai nambah dua kali, saya tawari istirahat, tidur-tidur dulu tapi gak mau, besok kerja. Dua jam makan langsung pulang, saya sampai heran,” katanya.

Tak hanya makan di tempat, Hery juga memberikan jasa antar untuk minimal pemesanan lima porsi. Jasa antar ini tanpa dipungut biaya apa pun. Selain itu juga ada pengiriman via paket ke luar kota.

“Pernah ada anak-anak di Surabaya yang pengen. Saat itu jasa paket semua full, ya sudah saya antarkan ke Surabaya,” katanya sambil tersenyum.

Tak perlu takut, harga di Rojo Jengkol’s tidak akan menguras kantong. Harga untuk 100 gram sampai 200 gram jengkol hanya dihargai Rp 10.000. “Harga Rp 10.000 saja sudah dengan nasi. Murah yang penting orang-orang senang,” ujarnya.

Warung Rojo Jengkol’s ini buka dari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun biasanya, belum sampai pukul 16.00, menu jengkol sudah habis. wij/kom www.lensaindonesia.com

METROPOLIS

16

Edisi 111/09 - 15 November 2015

Seribu Cara Tumbangkan

RISMA

TRI RISMAHARINI

PAN punya banyak cara menumbangkan pasangan petahana Risma-Whisnu.

KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menyatakan pasangan Calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Surabaya Rasiyo-Lucy Kurniasari mulai bertaji. Namun menurut dia, mereka tetap harus kerja keras kalau ingin benar-benar menumbangkan duet Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana, dalam pemilihan kepala daerah Surabaya.

“Pak Rasiyo ini, awalnya memang tidak diperhitungkan, tapi lama-lama menakutkan. Tapi saya optimis kita bisa unggul asal dilakukan dengan kerja keras, hingga tanggal 9 Desember nanti,” kata Zulkifli saat rapat Konsolidasi Pemenangan Rasiyo-Lucy di Rumah PAN Jawa Timur, Jalan Darmo Kali, Surabaya, Rabu (4/11/2015).

“PAN yang lahir dari reformasi, sebagai partai politik tentu harus bisa merebut kekuasaan. Dengan itu kita akan menyampaikan gagasan, konsep-konsep untuk negeri

ini,” lanjut Zulkifli.

Meski demikian, menurut Zulkifli yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, pamor Rasiyo dan Lucy perlahan mulai menanjak. Dia pun yakin bisa memenangkan Pilkada Surabaya digelar 9 Desember mendatang.

“Lawan kita Bu Risma, yang sudah populer, tidak mudah. Kita berdoa, kumpul-kumpul kemudian menang, itu tidak mungkin.

Tentu ada pertempuran, pertarungan politik, ada kompetisi yang sangat ketat, tidak ada jalan datar.

Tentu jalan terjal dan mendaki.

Kalau tidak bekerja mendapatkan suara, tidak mungkin menangkan saudara Rasiyo, tidak mungkin,” ujar Zulkifli.

Menurut Zulkifli, kemenangan Rasiyo dan Lucy bisa diraih asal para kadernya mau bekerjasama meyakinkan pemilih kalau pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PAN ini, jauh lebih baik.

Kalau p u n seribu c a r a di la k u kan agar bisa memenangkan Pilkada Surabaya, tentunya dengan cara-cara yang layak dan pantas.

“Setelah tanggal 5 (hari terakhir kampanye di bulan Desember) masih ada tanggal 6,7 dan 8. Bila perlu ronda, yakinkan masyarakat. Jaga seluruh TPS pada tanggal 9 Desember-nya. Selama ada ikhtiar, maka Insya Allah diridhoi. Perkara hasil, kita tawakal dan menyerahkannya kepada Allah S.W.T.,” ucap Zulkifli.

Di tempat sama, Rasiyo menjanjikan jika dia dan Lucy menang di Pilwali Surabaya, mereka siap mengamankan jatah kursi PAN di Kota Pahlawan pada Pemilu 2019

mendatang.

“Kalau saya menang, jatah kursi untuk PAN akan menjadi delapan. Kalau sekarang masih empat, nanti akan bertambah delapan,” janji Rasiyo.

Kedatangan Ketua Umum PAN di Kota Surabaya tentu menjadi support bagi pasangan RasiyoLucy. “Kedatangan Bang Zul (Ketum PAN Zulkifli Hasan) untuk mendukung penuh calon yang diusung oleh PAN,” kata Laisson

Officer (LO) paslon Dr RasiyoLucy, Achmad Zainul Arifin saat dikonfirmasi.

Arifin menjelaskan, setelah dari Surabaya Ketum PAN Zulkifli Hasan akan melanjutkan menemui calon Pilkada di daerah Lamongan dan Tuban. “Besok langsung melanjutkan ke Lamongan dan Tuban,” terangnya.

Di hadapan 500 Kader PAN tersebut nantinya akan menggerakkan semuanya untuk terjun ke

masyarakat Surabaya. “Ini untuk door to door (pintu ke pintu) ke masyarakat Kota Surabaya untuk mengajak memilih pasangan Serasi Paklik Rasiyo dan Ning Lucy,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, modal Pilihan Legislatif (pileg) kemarin suara PAN 74.000 dan jumlah tersebut masuk urutan ke lima untuk suara. “Belum lagi ditambah suara dari Partai Demokrat,” tam wan/mer bah Arifin.

Paguyuban GoJek dan Organda Dukung Rasiyo-Lucy

Pasangan Cawali-Cawawali Surabaya Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana menghadiri peresmian Posko Pemenangan Risma-Wisnu yang didirikan oleh kader dan simpatisian DPC Partai Hanura Kota Surabaya.

Hanura Surabaya All Out Menangkan Risma-Wisnu JAJARAN pengurus dan kader DPC Partai Hanura Kota siap mengantarkan pasangan calon walikota-Wakil Walikota nomor urut 2, Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana kembali memimpin Surabaya periode 2015-2020.

Sugito, fungsionaris DPC Partai Hanura Surabaya mengatakan pihaknya tidak sekedar akan memenangkan Risma-Wisnu, tetapi juga siap meraih target perolehan suara diatas 90 persen pada Pilkada Kota Surabaya 9 Desember 2015 nanti.

“Seluruh kader Partai Hanura akan all out memenangkan RismaWhisnu. Mudah-mudahan dengan dukungan kami, target kemenangan 93 persen tercapai,” tegas Sugito di sela acara peresmian Posko Koordinasi dan Komunikasi Pemenangan Risma-Wisnu di Simokerto oleh kader Partai Hanura Surabaya, Senin (02/11/2015).

Peresmian posko di Simokerto dihadiri langsung Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana. Kedatangan pasangan yang diusung PDI Perjuangan di Pilkada Surabaya 2015 ini disambut ratusan simpatisan Partai Hanura yang mengenakan atribut kaos bertuliskan “Now and www.lensaindonesia.com

Then”.

Sugito yang juga anggota DPRD Kota Surabaya ini mengatakan, posko koordinasi dan komunikasi pemenangan Risma-Wisnu dibuka di Simokerto, karena pada pemilu legislatif 2014 lalu, wilayah ini menyumbangkan suara terbanyak bagi Partai Hanura.

“Pada pileg kemarin, memang suara paling besar Hanura di Simokerto dibanding dapil lainnya,” ungkapnya.

Selain di Simokerto, beberapa wilayah lain yang sudah didirikan posko pemenangan Risma-Wisnu di kawasan Sidokapasan, Kertopaten, Kebondalem, Sidoyoso dan Kalianyar.

Peresmian posko oleh kader Partai Hanura tersebut menindaklanjuti deklarasi dukungan kepada pasangan Risma-Wisnu di sekretariat pemenangan Risma-Whisnu di Jalan Kapuas 24 Oktober lalu.

Sementara itu, Ketua DPC Hanura Surabaya, Ony Philipus, melalui posko tersebut, visi-misi pasangan petahana itu bisa disosialisasikan ke warga. “Lewat posko ini kita sampaikan ke warga supaya warga Surabaya memilih pasangan no-

mor 2,” kata Ony. Dia juga menjelaskan, Partai Hanura mendukung pasangan Risma-Wisnu, karena sudah banyak bukti yang menunjukkan keberhasilan mereka, saat menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode sebelumnya.

“Dalam satu periode ini, sudah banyak hasil pembangunan yang dirasakan warga,” terangnya.

Ony menambahkan, Partai Hanura akan mendirikan posko pemenangan Risma-Whisnu di tiap daerah pemilihan (Dapil) se-Surabaya. “Di 31 kecamatan, masing masing akan ada posko koordinasi dan komunikasi pemenangan Risma-Wisnu,” ungkap dia. “Risma-Wisnu siapa yang punya, yang punya kita semua,” seru ratusan kader Hanura ketika pasangan calon yang didukungnya datang.

Pada kesempatan itu, Risma menyatakan terima kasih atas dukungan Partai Hanura. Dia berharap, dengan posko tersebut, bisa menggalang suara dan dukungan kemenangan. “Posko ini mudah-mudahan menambah kekuatan dukungan kita,” katanya.

Sementara itu, Wisnu Sakti Bua-

na mengatakan, hingga saat ini sudah 3.118 posko pemenangan Risma-Wisnu yang berdiri di seluruh pelosok Kota Pahlawan. Pendirian posko tersebut sebagian besar atas permintaan warga. “Warga minta, kita kasih atribut. Memang banyak yang mandiri,” ungkapnya.

Mantan Wakil Walikota Surabaya ini menyatakan, dengan adanya dukungan dari Hanura menunjukkan bahwa selama ini PDIP dengan Hanura sudah menyatu.

“Partainya PDIP, gerakannya Hati Nurani Rakyat, sudah menyatu.

Walaupun benderanya sendirisendiri,” tandasnya.

Meski demikian, alumnus Institut Teknologi Sepuluh (ITS) Nopember Surabaya ini mengimbau seluruh pendukungnya agar mematuhi semua ketentuan yang berlaku. “Gerakan relawan RismaWhisnu tidak ada yang melanggar aturan. Untuk itu, jangan ada posko didirikan di tempat fasilitas umum,” imbaunya.

Pria yang akrab disapa Mas WS ini berharap kebersamaan dengan Partai Hanura bisa berlanjut di masa mendatang. “Semoga 5 tahun kita wan tetap bersama,” harap dia.

DUKUNGAN kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Rasiyo-Lucy Kurniasari (SeRasi) terus mendapat dukungan dari berbagai elemen massa di Kota Pahlawan.

Hingga kini dukungan dari ratusan elemen terus berdatangan di Posko Serasi di Jalan Flores 15 Surabaya.

“Sampai hari ini sudah ratusan dukungan yang masuk ke posko, dan ini terus bertambah,” kata Ketua Tim Pemenangan Rasiyo-Lucy, Agung Nugroho pada Lensa Indonesia, Senin (02/11/2015).

Di antara dukungan yang sudah masuk ke posko, yakni Paguyuban GoJek, Organda Surabaya, Forum Komunikasi Pendiri Partai Demokrat, Kelompok Rumah Tangga Perempuan Miskin, Paguyuban PKL dan Paguyuban Tani.

Ia menuturkan, diantara elemen itu masih banyak elemen lainnya yang memberikan dukungan, namun tidak disebut satu persatu.

Menurut Agung, dukungan ini memberikan motivasi bagi Rasiyo-Lucy memenangkan Pilwali Surabaya 2015. “Saya optimistis bisa menang, apalagi dukungan juga terus mengalir,” ujarnya.

Sementara, mereka yang memberikan dukungan datang secara sukarela ke pos-

ko Rasiyo-Lucy juga menyerahkan peryataan sikap atau dukungan terhadap pasangan nomor urut 1 tersebut. Pihaknya mengklaim dalam setiap dukungan ini tidak ada unsur paksaan apalagi meminta agar mereka mendukung. Tapi, mereka datang secara sukarela karena tahu kualitas pasangan Paklik Rasiyo dan Ning Lucy.

“Mereka sebagian besar menilai Surabaya perlu ada perubahan. Selama ini hanya taman saja yang terlihat namun di sektor lain masih lemah,” imbuh Agung.

Karena itu, mereka memberikan harapan besar agar Rasiyo-Lucy bisa memberikan perubahan berarti di Surabaya.

Mengetahui banyaknya dukungan dari masyarakat Surabaya, pasangan RasiyoLucy disebut merasa tersanjung. Artinya ada kepercayaan bahwa pasangan yag diusung Partai Demokrat dan PAN bisa melakukan perubahan di Surabaya.

Tidak hanya dukungan, mereka juga akan mengawal suara pasangan ini pada saat pencoblosan nanti. “Jadi kalau ada kecurangan akan mudah dideteksi karena mereka juga bakal mengawal suara pasangan Rasiy-Lucy,” tandas mantan Komisioner KPU sarifa Jatim ini.

Pasangan Cawali-Cawawali Surabaya nomor urut 1, RasiyoLucy Kurniasari (SeRasi).