Koran Lensa Indonesia Edisi 115

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Jokowi Batal Beli Heli Karena Mahal Panglima TNI: Manut Wae!

Baca: Menteri Rini... Hal 4

PRESIDEN Joko Widodo menolak usulan pembelian helikopter AgustaWestland AW101.

Dia memilih tetap menggunakan Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia sebagai helikopter kepresidenan. Keputusan ini diambil setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

“Presiden beranggapan bahwa heli yang ada masih bisa digunakan secara maksimal,” kata Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id, Jumat (4/12/2015).

Tak hanya karena kondisi Super Puma yang dinilai masih layak. Penolakan ini juga dilakukan karena pertimbangan anggaran. Dengan kondisi keuangan Indonesia saat ini, harga helikopter AgustaWestland AW101 dinilai terlalu tinggi.

Baca: Jokowi... Hal 7

Proyek Jatim Mangkrak Tak Ada Pasir Tambang Lumajang Dibuka Lagi Presiden Jokowi membatalkan beli helikopter AgustaWestland AW101 dan memilih menggunakan Super Puma.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur menyatakan Jatim kekurangan pasir beton untuk pembangunan banyak proyek, baik milik pemerintah maupun swasta. Sehingga mengakibatkan sejumlah

proyek mangkrak karena tak mendapat suplai pasir beton dari sejumlah daerah penghasilnya.

Gubernur Jatim Soekarwo mengakui hal ini terjadi di wilayahnya dan penyebab uta-

manya karena tidak beroperasinya perusahaan tambang di Jatim pasca penertiban kasus tambang di Selok AwarAwar, Kabupaten Lumajang.

Baca: Proyek... Hal 7

JAKSA AGUNG KONSPIRASI DENGAN BOS FREEPORT?

NOVANTO

Clear and Clean

Dalam rekaman Setya Novanto tidak terbukti meminta saham. Namun Jaksa Agung menyebut itu bagian dari pemufakatan jahat. Kejaksaan dituding punya konspirasi dengan Bos Freeport?

FAKTA yang dihadirkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan selama dua hari berturut-turut ini telah menujukkan bahwa tidak ada satu pun ucapan Ketua DPR, Setya Novanto yang mencatut nama presiden/wakil presiden dan meminta saham dalam rekaman yang telah diserahkan Menteri ESDM, Sudirman Said.

Rekaman pembicaraan antara Setya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak M Riza Chalid itu sempat diperdengarkan saat sidang MKD. “Setya Novanto dalam hal ini clear and clean dari tudingan-tudingan yang dialamat kepadanya belakangan ini. Dan masyarakat kini jadi tahu apa yang sesungguhnya terjadi di republik ini,” tegas Direktur Eksekutif Institut Proklamasi, Arief Rachman dalam rilis persnya, Jumat (4/12/2015).

Ia menengarai ada konflik kepentingan tingkat tinggi yang ingin menggusur Setya dari jabatan ketua DPR melalui skandal tersebut. Bahkan gilanya, menurut dia, setelah agenda ‘demoralisasi’ Baca: Novanto... Hal 7

Calon Pengantin di Jombang “Tidak Boleh” Langsung Menikah Peringkat Kedua Penderita HIV/AIDS

Sepasang muda-mudi tertangkap bercumbu di RTH Keplaksari Jombang.

Akibat pergaulan bebas penularan HIVAIDS semakin luas di Jombang.

JUMLAH penderita HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus Infection and Acquired Immune Deficiency Syndrome) di Kabupaten Jombang meningkat. Kabupaten Jombang sendiri di Jawa Timur mendapat peringkat tertinggi kedua penderita HIV/AIDS setelah kota Surabaya, Senin (30/11/2015).

Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang diketahui jumlah penderita penyakit menular seks sampai dengan Bulan Oktober www.lensaindonesia.com

saja berjumlah 137 orang penderita, dimana sebanyak 25 orang masuk positif dengan kategori AIDS. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jombang, Dr Heri Wibowo, dari data yang masuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang semenjak tahun 1999 - 2015 total penderita penyakit menular seks sebanyak 857 penderita.

“Namun pada Tahun 2015 ini temuan kasus baru di Jombang sebanyak 137 kasus penderita penyakit

menular seks. Dan kasus tersebut didominasi para pelanggan (High Risk Man) dengan presentase 38 persen penderita.” ujarnya kepada Lensa Indonesia.

Ia menjelaskan, penderita HIV/ AIDS di Jombang rata-rata dapat dikelompokkan umur pasien. Yang tertinggi adalah pada kelompok umur 25-29 tahun pada tahun tahun 1999 2015, yaitu sebanyak 677 kasus (79%). Sedangkan untuk penderita anak-anak di bawah 14 tahun pada tahun 2015 ini saja ada 5 penderita.

Sementara korban meninggal akibat HIV/AIDS sebanyak 50 persen dari total penderita. Temuan besar terhadap kasus di Kabupaten Jombang ini berkat mobile Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang dilaksanakam oleh pihak Dinkes Kabupaten Jombang.

Kondisi ini tentu membuat prihatin masyarakat Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang dianggap lemah terhadap pencegahan dan meluasnya penyakit menular tersebut. Direktur WCC (Woman Crisis Center) Palupi Pusporini SH mengaku prihatin.

Baca: Calon... Hal 7

Korupsi Sampah Surabaya, Risma-Whisnu Terlibat?

DUGAAN adanya penyalahgunaan wewenang dan keuangan diduga kuat terjadi pada kerjasama pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Sumber Organik (SO) makin hangat dibicarakan masyarakat berbagai berbagai lapisan di Surabaya pasca dilaporkankan ke KPK oleh DPD Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jawa Timur, Senin (30/11/2015) lalu.

Ini karena, kerjasama sistem Build Operate Transfer (BOT) tersebut melibatkan diduga melibatkan dua mantan pejabat dari DPRD dan Pemkot Surabaya yang kini maju sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, yaitu Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana.

Menurut Ketua DPD LPAI Jawa Timur Ismet Rama, proyek kerjasama pengelolaan sampah ‘bermasalah’ ini melibatkan elite pejabat Balai Kota dan anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014. Dimana saat itu, Whisnu Sakti Buana yang kini maju seba-

Pasangan calon Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti diduga terlibat korupsi proyek sampah.

gai calon Wakil Walikota, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya.

Whisnu, kata Ismet, merupakan Ketua Pansus Penetapan Kerjasama Investasi Infrastuktur di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo pada November 2009.

“Pak Whisnu saat itu masih menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya. Pak Whisnu sendiri yang memimpin Pansus Kerjasama Investasi Infrastuktur TPA Benowo. Sesuai aturan pimpinan dewan tidak boleh menjadi ketua pansus. Sekali lagi saya tegaskan, yang kami laporkan ke KPK adalah dugaan korupsi TPA Benowo, bukan

Bu Risma dan Pak Whisnu.

Mohon itu dipahami,” kata Ismet Rama saat diwawancarai Lensa Indonesia di Jakarta, Kamis (03/12/2015) malam.

Ismet yang juga memiliki salinan risalah Pansus Penetapan Kerjasama Investasi Infrastuktur di TPA Benowo mengunkapkan, awalnya proyek kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT SO tidak disetujui oleh Fraksi-Fraksi di DPRD. Ini karena BOT pengelolaan sampah menggunakan dana APBD Kota Surabaya.

Baca: Korupsi... Hal 7

MILITER

2

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Mayor TNI Sudah Mengaku Pendeta Tapi Terus Ditembaki OPM Mayor Inf Jhon De Fretes tewas setelah dihadang kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Namuni, Mamberamo Raya, Papua. Sementara dua anak buahnya berhasil menyelamatkan diri.

KAPENDAM Cendrawasih Letkol Infantri Teguh Puji Rahardjo mengatakan pada saat kejadian Jhon melaksanakan pemantauan dalam rangka membantu masyarakat di Mamberamo. Jhon berstatus perwira penghubung karena ada satu kabupaten tidak ada Kodimnya.

Jhon yang seorang sarjana teologi, kata Teguh, dekat dengan masyarakat. Bersama dua anggotanya Kopda Simon Sopakua dan Kopda Afan, datang dari arah kota dengan menggunakan speedboat. Jhon menuju wilayah dengan speed boat yang sulit dijangkau karena ada sungai besar.

“Wilayah tanggung jawabnya besar, jadi ada beberapa tempat yang harus menggunakan speed.

Sampai di kampung mereka dihadang kelompok kriminal bersenjata sekitar 10 orang,” ucap Teguh.

“Dia janjian dengan Kapolres untuk memantau wilayah, kemudian dia berangkat mendahului.

Sampai di kampung dihadang kelompok kriminal bersenjata, kurang lebih 10 orang,” kata Teguh, Selasa (1/12/2015).

Tanpa basa-basi, anggota OPM ini, lanjut Teguh, langsung melepaskan tembakan ke arah Jhon. Sedangkan Kopda Simon Sopakhua dan Kopda Alfan dari Kodim 1712/Sarmi berhasil menyelamatkan diri.

Mayor Jhon pun langsung ditembak oleh kelompok itu. Walau pria asal Ambon tersebut mencoba menjelaskan bahwa ia dan anak buahnya justru ingin membantu masyarakat, para pelaku malah semakin menembakinya.

“Kemudian Jhon ditembak sekali, dia bilang ‘saya pendeta, saya bukan untuk apa-apa, saya mau membantu’. Tapi terus makin ditembak. 2 Orang anggota lompat di sungai berenang diselamatkan orang kampung,” ungkapnya.

Kopda Simon dan Kopda Alfan lalu melompat ke dalam sungai untuk menyelamatkan diri dan akhirnya diselamatkan oleh warga.

Tim gabungan langsung bergerak melakukan pencarian. Saat ditemukan pukul 08.30 waktu setempat Jhon sudah tidak bernyawa di pinggir sungai. Saat ini petugas masih memburu para pelaku.

Menurut Teguh, keluarga besar Kodam Cenderawasih merasa sangat kehilangan. Apalagi diketahui Jhon yang kini berpangkat Letkol Anumerta merupakan prajurit yang memiliki dedikasi tinggi untuk menolong masyarakat.

“Tentu saja kami merasa sangat kehilangan. Sebagai perwira penghubung, dia sudah seperti dandim (komandan kodim). kemudian dia pendeta, seorang sarjana theologi

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi tanda jasa anumerta untuk Mayor Inf Jhon De Fretes.

sehingga dekat dengan masyarakat.

Sudah sehari-harinya melakukan pemantauan wilayah dan pembinaan kepada warga,” tukas Teguh.

Kodam Cenderawasih belum bisa memastikan apakah para pelaku merupakan anggota OPM, termasuk motif penembakan. Beredar kabar bahwa kelompok separatis itu berulah jelang HUT mereka.

“Belum ketangkep masih koordinasi dengan polisi. Motif belum tahu, apa karena pilkada atau HUT OPM,” tuturnya.

Oleh Panglima TNI, pangkat Jhon dinaikan karena gugur dalam tugas. “Langsung anumerta Letkol.

Langsung dari Panglima TNI,”

tandasnya.

Mayor Inf Jhon de Fretes ditembak di bagian perut dan langsung meninggal. Jenazahnya kemudian diserahkan ke keluarganya. “Anak istrinya di Magelang, hari ini jenazah akan diantar,” ucapnya.

Sementara Kepolisian Resor Mamberamo Raya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna memastikan pelaku penyerangan rombongan perwira TNI di Kampung Namunaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya.

Menurut Kepala bidang Humas Polda Papua, Kombes Patrige Renwarin, dalam mengungkap kasus

Menhan Minta Pelaku Penembak Anggota TNI di Poso Ditembak Balik SEORANG anggota TNI yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) Camar Maleo tewas tertembak oleh kelompok teroris Santoso di Dusun Gayatri, Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, atau sekitar kilometer 6-7 Sulawesi Tengah (Sulteng), Minggu (29/11/2015) sekitar pukul 09.00 Wita.

Berdasarkan identifikasi sementara dari pakaian dan helm yang dikenakan, korban yang tewas adalah Serka Zaenudin, anggota TNI dari satuan Yonif 712 Raider Manado, Sulawesi Utara. Serka Zainuddin tewas tertembak di bagian kepalanya.

Disebutkan dalam Operasi Camar Maleo IV yang digelar TNI dan Polri di Poso, Sulawesi Tengah, Serka Zainuddin tergabung dalam tim Bravo15 pada operasi Camar Maleo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, kontak senjata tersebut terjadi di sekitar Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten

www.lensaindonesia.com

bali bertambah ketika muncul polemik mengenai rencana pembelian helikopter angkut berat dan VVIP Agusta Westland AW 101. Dikatakan Dwi, banyak kalangan yang menilai TNI AU tidak mendukung industri dalam negeri.

Dwi memaparkan pemesanan helikopter AW 101 ini sudah masuk dalam Rencana Strategis TNI AU 2015-2019 untuk memperkuat kekuatan TNI AU. Dalam pemesanannya pun sebelumnya telah melalui kajian yang cukup lama, bahkan sejak 2010.

“Semua sudah kami pertimbangkan. PT DI sudah diajak bicara, tapi tidak ada respons.

Dan ini sudah sejak tahun 2010 kami memikirkan untuk meningkatkan kekuatan TNI AU,” Dwi menegaskan.

Tidak hanya itu, alasan TNI AU memilih AW101 dikarenakan dari spesifikasi yang diajukan TNI-AU, PT DI ternyata belum mampu memproduksi helikopter tersebut. ”Kami ini butuh spesifikasi khusus, jangan salahkan ke kami (TNI-AU). Dulu kami beli F-16, kenapa tidak dikejar-kejar.

Kami beli Sukhoi apa ada yang tanya kenapa tidak beli PT DI karena PT DI belum punya kemampuan dengan spesifikasi yang kami inginkaný” ucap Dwi. Namun demikian, Dwi menggarisbawahi apa pun kebutuhan TNI AU tetap akan mengutamakan industri dalam negeri. Hanya saja bila industri dalam negeri tidak mampu memenuhi, baru pihaknya akan melakukan pemesanan ke pro ily dusen asing.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Poso, atau sekitar 6 kilometer dari Dusun Gayatri.

Kepala Penerangan Kodam VII Wirabuana, Letkol CZI I Made Sutia saat dikonfirmasi mengakui anggotanya tewas tertembak kelompok teroris

TNI AU Kecewa PT DI karena Pesanan Heli Tak Rampung TNI AU Kecewa PT DI karena Pesanan Heli Tak Rampung TNI AU kecewa dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Kekecewaan itu terkait pemesanan 6 helikopter tipe Cougar EC725ý yang tidak rampung.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Badarmanto mengatakan pemesanan helikopter itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan seharusnya bisa diserahkan ke TNIý AU pada Mei 2015.

“Helikopter Cougar yang harusnya kita terima sampai se-

Santoso. Hanya, dia mengaku belum mendapatkan data lengkap mengenai kejadian tersebut. “Saya masih kumpulkan data, kalau sudah ada saya sampaikan,” ujar Made Sutia.

Korban merupakan kepona-

kan Supriani, PNS staf Slog Kodim 1426/ Takalar. Korban adalah warga Mattompo Dalle, Polongbangket Utara, Takalar, Sulsel. Sementara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, penembak anggota TNI di Poso, Sulawesi Tengah, layak ditembak balik.

Ryamizard menegaskan bahwa penggunaan senjata api adalah tindakan melanggar hukum yang perlu ditindak tegas.

“Yang namanya bersenjata itu tidak boleh. Di sini kalau ada razia yang membawa pisau saja tidak boleh, apalagi bawa senjata dan menembak, ya ditangkap, ditembak saja,”ujar Ryamizard, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2015).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu meminta masalah ini segera diselesaikan.

“Iya dong (harus ditindak). Naik pesawat, bawa gunting kuku aja enggak boleh, apalagi nembak-nembak. Di sana tembak saja,” jelas Ryamizard. ron/ ans

karang belum jadi. Coba tanya ke PT DI, benar tidak pesawat itu dibikin? Harusnya Mei-Juni kemarin sudah sampai ke kita,” kata dia di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (2/ 12/2015).

Dijelaskan Dwi, TNI AU sudah mengkonfirmasi kepada PT DI mengenai keterlambatan itu. PT DI sendiri menjawab keterlambatan dikarenakan ada dua bagian pesawat yang sampai saat ini belum didapatkan PT DI. Kekecewaan TNI AU kem-

pembunuhan perwira TNI, polisi baru melakukan olah tempat kejadian perkara yang melibatkan personil Brimob dan TNI di Mamberamo Raya.

Dalam olah TKP itu, kata Patrige, ditemukan dua pucuk senjata laras panjang jenis SS1 V3 milik Kopda Affan dan Kopda Simon yang terjatuh di pinggir sungai.

“Kesepakatan dengan pihak TNI, belum dilakukan upaya pengejaran untuk menghormati pekan pertama masa advent sebelum menyambut Natal, hari kelahiran Yesus Kristus,” ungkap Patrige di Mapolda Papua, Rabu (2/ 12/2015).

Menurut Patrige, untuk menjaga kedamaian di masa advent tersebut, pihaknya mengutamakan pendekatan persuasif dengan melibat tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menghadirkan tersangka pelaku penyerangan.

Namun, jika upaya ini mengalami kebuntuan ataupun perlawanan dari kelompok kriminal bersenjata, Patrige menegaskan, polisi akan mengambil tindakan tegas namun terukur.

“Sejumlah anggota Brimob dan TNI yang diperbantukan menjaga keamanan pilkada bisa diperbantukan dalam kasus ini,” tegas Pa .elz/did/alf trige

TNI Awasi Masuknya Kelompok Bersenjata ISIS ke Kupang KOREM 161/Wirasakti Kupang mengawasi secara ketat daerahdaerah yang dianggap sebagai titik masuknya kelompok bersenjata ISIS. “Bebarapa daerah yang dianggap sebagai pintu masuknya kelompokkelompok teroris saat ini kita jaga, salah satunya di wilayah Labuan Bajo,” kata Komandan Korem 161/ Wirasakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto kepada Antara di Kupang, Rabu (2/12/2015).

Daerah Labuan Bajo, menurut Heri, dianggap sebagai pintu masuk jaringan teroris apapun karena daerah tersebut berdekatan dengan Nusa Tenggara Barat.

“Beberapa titik masuknya mereka dari wilayah NTB ini yang menjadi perhatian kami, tidak hanya di Labuan Bajo tetapi juga pulau Sumba juga menjadi perhatian khusus dari pihak TNI sendiri khususnya di

Kodim-kodim,” ujarnya.

Ia mengakui memang akhir-akhir ini muncul beberapa indikasi kemunculan simpatisan kelompok ber-senjata ISIS. Untuk mencegah masuknya paham ISIS atau sejenisnya ke NTT, saat ini menurut Heri, semua pihak keamanan giat dalam mengelar razia, baik malam maupun pagi.

Di samping secara terbuka, kegiatan intelejen juga lanjutnya terus dilakukan untuk mencari tahu perkembangan wilayah di NTT. Oleh karena itu ia mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai kemunculan kelompok bersenjata itu di tengah masyarakat.

“ISIS itu adalah musuh negara, sehingga jika ada yang menemukan hal-hal yang mencurigakan bisa langsung melaporkan ke pihak yang berwajib untuk ditindak,” tuturnya. kor/ans

Jelang Pilkada Serentak, 299 Pucuk Senjata Api Disita dari Warga UNTUK kedua kalinya, TNI menyerahkan senjata api yang disita dari warga ke Polda Lampung kepada aparat kepolisian. Kali ini, TNI menyerahkan sebanyak 131 pucuk senjata api. Artinya total senjata api yang disita, sebanyak 299 pucuk. Penyerahan tahap dua ini dilakukan, Rabu (2/12/2015).

Penyerahan dilakukan oleh Korem 043/Garuda Hitam Lampung yang diwakili oleh Danrem Kolonel Inf Joko Putranto kepada Kapolda Lampung Brigjen (Pol) Edwardsyah Pernong.

“Ini bukan yang terakhir. Akan ada yang ketiga dan seterusnya,” ujar Putranto melalui siaran pers Pusat Penerangan Mabes TNI, Selasa (1/12/ 2015).

Penyitaan senjata api ini, lanjut Putranto, demi menjaga keamanan di Provinsi Lampung. Khususnya jelang pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 yang tinggal

menghitung hari.

“Senjata-senjata api ini kami kumpulkan dari warga secara sukarela ya.

Kami akan giat sosialisasi terus agar masyarakat benar-benar tidak lagi menggunakan senjata api,” lanjut dia.

Sementara itu, Kapolda Lampung Brigjen (Pol) Edwardsyah Pernong berterima kasih kepada TNI atas kontribusinya menertibkan pengguna senjata api ilegal.

“Dengan tidak lagi menggunakan senjata api ini, warga yang memakai senpi tercegah untuk melakukan kejahatan. Ini hasil saling kerja sama baik TNI maupun Polri dan unsur terkait,” kata dia.

Selanjutnya, Edwardsyah melanjutkan, pihak kepolisian akan mengungkap kemungkinan adanya pabrik senjata api rakitan di wilayah Lampung. Adapun, senjata hasil sitaan TNI akan dimusnahkan setelah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan.fab

SOSOK

3

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Menteri BUMN Rini Soemarno

Kesederhanaan dan Keberuntungan Tidak Melupakan Akar

Menteri BUMN Rini Soemarno mendampingi Presiden Jokowi.

Keberuntungan memang masih melekat pada diri Rini Soemarno. Padahal sebelumnya banyak orang memperkirakan bahwa karir Rini sudah habis selepas pemberhentiannya dari jabatan Presdir Astra Internasional.

KENAPA keberuntungan masih berpihak pada Rini? Menurut kerabat dan orang di sekitarnya, hal ini tidak terlepas dari kesederhanaan yang juga selalu melekat pada dirinya. Melihat Rini Soemarno, kita seperti berkaca pada kesederhanaan. Sebab, di balik deretan jabatan yang pernah ia pegang, Rini senantiasa tampil bersahaja.

Kesederhanaan itu tak lepas dari didikan orang tuanya, khususnya sang ayah, Soemarno. Rini selalu mengenang, dari cerita ayahnya, bagaimana sang ayah harus berjalan 14 kilometer setiap harinya untuk pulang pergi ke sekolah.

“That’s every day he did,” kata penggemar segala jajanan pasar dan masakan Padang ini.

Padahal ayah Soemarno, kakek Rini, memiliki kedudukan cukup terpandang di masanya. Ia seorang lurah di sebuah desa kecil di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Figur ayahnya memiliki dasar-dasar kuat dalam hidupnya: sederhana dan tidak pernah melupakan akarnya, sehingga begitu berarti dalam perjalanan hidup Rini.

Karena itu, selain soal kesederhanaan, dari sang ayah, perempuan yang lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958, ini selalu mendapat ‘suntikan’ untuk selalu mengingat dirinya sebagai orang Indonesia. Padahal, hampir seluruh masa sekolahnya dihabiskan di luar negeri. Ada beberapa hal yang dilakukan dan dipesankan sang ayah untuk mengingatkan dirinya pada Indonesia.

Rini berada di negeri ‘Paman Sam’ hingga usia tiga tahun, karena sang ayah bertugas di sana. Setelah sempat menjalani sebagian masa pendidikan dasarnya di Jakarta, menginjak usia ke sepuluh, Rini mengikuti sang ayah yang bertugas ke Belanda. Di negeri Kincir Angin ini, untuk mengingatkan bahwa dirinya anak Indonesia, Soemarno membawa Rini ke tempat les. Bukan untuk belajar matematika atau Fisika, tapi tari Jawa.

Tahun 1982, setelah mendapat kesempatan bekerja magang di Departemen Keuangan AS, Rini memutuskan kembali ke Indonesia. Tidak ada dalam pikirannya untuk bekerja di luar negeri, meski kesempatan untuk itu terbuka. Ini tak lepas dari aturan orang tuanya, khususnya sang ayah, agar segera kembali ke tanah air setelah lulus sekolah. Begitupun dengan urusan jodoh. Sang ayah cukup tegas da-

lam hal ini. “Don’t ever marry a non Indonesian,” begitu pesan Soemarno setiap saat ketika Rini melanjutkan pendidikan menengah dan universitasnya di Amerika Serikat.

Begitu kembali ke Indonesia, Rini bekerja di Citibank Jakarta. Dalam setiap kerjanya, ibu tiga orang anak ini selalu ingin memberikan yang terbaik. Kerja kerasnya di Citibank tidak sia-sia. Karirnya terus melesat hingga menggapai kursi Vice President yang menangani Divisi Coorporate Banking, marketing and Trainning.

Sukses di Citibank tak membuat Rini lantas berpangku tangan. Ia selalu menginginkan tantangan dalam bekerja sebagai rasa syukur memperoleh kesempatan dan berkah. Karena itu, pada 1989 ia kemudian memilih pindah ke PT Astra Internasional untuk dapat terus mengembangkan dirinya.

Dengan filosofi ingin berkarya sebaik mungkin, Rini terus mendaki tangga sukses. Tahun 1990 karirnya di Astra Internasional berbintang terang. Tahun itu ia dipercaya William Soeryadjaya, komisaris perusahaan itu, menduduki kursi Direktur Keuangan Astra Internasional. Wanita berperawakan sedang ini lantas menjalani hariharinya sebagai Direktur keuangan Astra sampai 1998.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE Awal 1998, Rini ditarik ke jajaran birokrasi. Ia dipilih Menteri Keuangan saat itu, Fuad Bawazier, untuk membantunya menjadi asisten bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional. Di tahun yang sama, tepatnya bulan April, pemerintah juga mengangkatnya menjadi Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tapi, rupanya dua jabatan itu hanya kuat dijalani Rini dalam hitungan bulan. Ada banyak faktor eksternal yang membuat dirinya tidak bisa berkarya secara maksimal di sana. Rini mengundurkan diri dari dua jabatan tadi dan kembali ke Astra Internasional. Ia memang tidak begitu membanggakan jabatannya di birokrasi.

Keputusan Rini kembali ke Astra mengundang banyak pertanyaan kawan-kawannya. Pasalnya, terjangan badai krisis ekonomi hampir membuat kapal Astra karam. Kerugian induk perusahaan otomotif terbesar di Indonesia itu

pada semester pertama 1998 mencapai Rp 7,36 trilliun. Ketika itu, jika berkaca pada laporan Presiden Astra dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSBL) 8 Februari 1998, boleh dibilang perusahaan itu sudah bangkrut. Sahamnya sendiri di Bursa Efek Jakarta hanya bernilai Rp 225,- per lembar saham pada September 1998. Bandingkan dengan saat go public menjelang akhir 80-an yang mencapai belasan ribu rupiah.

Rini tak surut melihat beratnya tantangan yang ada di hadapannya itu. Beberapa langkah segera diambil, seperti program efisiensi usaha melalui pemotongan gaji jajaran eksekutif, penutupan jaringan distribusi yang kurang strategis, serta pengurangan 20 persen karyawan dari 100 ribu karyawan Astra saat itu.

Selain itu, Rini juga mengajak karyawan menjadi bagian dari pemegang saham Astra sehingga kepentingan pemegang saham, perusahaan dan karyawan bisa selaras. Langkah lainnya adalah merestrukturisasi utang Astra Internasional yang mencapai US$ 1 milliar dan Rp 1 trilliun. Akibat langkah-langkah itu, keuntungan Astra untuk seluruh tahun 1999 mencapai Rp 800 milliar dari kerugian mencapai Rp 1,976 trilliun tahun 1998.

Namun, kerja keras dan prestasi Rini itu berbenturan dengan pemegang kebijakan. Kapal yang dinahkodainya dinilai Cacuk Sudaryanto, kepala BPPN yang baru, sebagai tidak kooperatif. Ini berkait dengan rencana BPPN melepas saham Astra yang dipegang pemerintah. Rini dinilai tidak memuluskan pelepasan saham itu karena tidak suka pada investor yang dipilih BPPN. Rini sempat berang dengan tudingan itu dan mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Isinya membantah apa yang diungkapkan Cacuk.

Buntutnya terjadi silang pendapat soal rencana penjualan saham Astra dan penggantian dirinya. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 8 Februari 2000, dua tahun setelah ia dipilih dalam ajang yang sama, Rini harus merelakan kursi Presiden Direktur Astra Internasional kepada Theodore Permadi Rachmat, mantan atasannya ketika ia masih menjabat sebagai direktur keuangan perusahaan itu.

Lepas dari Astra tak berarti Rini habis. Tak lama setelah pemberhentian, Rini masuk ke perusahaan multimedia Agrakom yang dikenal sebagai pemilik situs Detikcom sebagai komisaris. Ia kemudian juga mendirikan perusahaan otomotif sepeda motor Kan-

zen. Namun manajemen dan produk sepeda motor Kanzen ini dinilai berbagai pihak kurang baik.

Namun, keberuntungan memang masih melekat pada diri Rini Soewandi. Presiden Megawati Sukarnoputri, mempercayainya untuk duduk di kursi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Kabinet Gotong Royong, dilantik 9 Agustus 2001.

Pada awal menjabat Memperindag, Rini mengatakan hal yang paling utama dan paling krusial di bidang perindustrian dan perdagangan adalah menurunnya angka ekspor. Padahal, katanya, ekspor itu merupakan andalan untuk memperoleh devisa dan terkait dengan kegiatan dunia usaha yang berkaitan dengan gairah ekonomi dan lapangan kerja.

Menurutnya, penurunan ekspor ini bisa dilihat dari dua sisi yakni persoalan di dalam negeri dan juga perekonomian dunia. “Kita tahu bahwa perekonomian dunia mengalami kelesuan dan itu terjadi di negara-negara tujuan ekspor kita.

Tetapi kita juga harus berani melihat apa yang terjadi pada kita sendiri,” ujar Rini.

Lalu ia pun berjanji akan mencoba memperbaiki tatanan industri dan perdagangan. Kalau penurunan ekspor itu terjadi karena persoalan bea masuk atau aturan yang tidak mendukung, tentunya harus diperbaiki agar tidak terjadi hambatan dalam kegiatan ekspor.

“Satu hal lagi yang akan saya coba terapkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta di dunia industri dan perdagangan adalah good corporate governance. Saya akan berusaha membuat peraturan dan aturan main yang setransparan mungkin agar semua bisa melihat dan tidak ada seorang pun yang harus merasa dirugikan,” demikian komitmen Rini.

Perdagangan merupakan kata kunci perekonomian bangsa.

Berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun ini telah memaksa kesiapan Indonesia mengikuti regulasi penurunan tarif bea masuk impor 0 hingga 5%.

Dalam liberalisasi perdagangan di tingkat ASEAN tersebut pemberian proteksi kepada sektor usaha justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian nasional.

Namun, kenyataan di dalam negeri berkata lain. Banyak sektor usaha yang masih mengharapkan proteksi pemerintah, bahkan tidak jarang yang menyuarakan aspirasinya dengan ancaman mogok.

Bukan tugas yang ringan bagi Rini Soewandi sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) untuk mengatasi persoalan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab tim ekonomi kabinet Megawati Soekarnoputri.

Alumnus S1 Ekonomi Wellesley College, Massachusettes, AS, ini sedih melihat ketidaksiapan pelaku usaha di dalam negeri yang selalu beralasan masih dihantam krisis moneter pada 1997 lalu.

Namun, menurutnya, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak siap menyambut AFTA 2002 mengingat kesepakatan melaksanakan perdagangan bebas di kawasan ASEAN sudah dicanangkan sejak 1993.

Sayangnya, keinginan dan optimisme memenangkan persaingan bebas itu tidak mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Itu tercermin dari mencuatnya polemikpolemik yang terkesan memojokan Depperindag sebagai regulator perdagangan. Tidak sedikit pula, pihak-pihak yang mencoba mempertentangkan tim ekonomi di kabinet yang baru berumur sembilan bulan. Sebut saja, kasus paha ayam impor asal Amerika Serikat maupun pengenaan bea masuk (BM) impor gula yang membuat Depperindag dan Departemen Pertanian harus ‘bersitegang’. Kesan ‘berseberangan’ itu semakin meruncing tatkala banyak pihak yang turut memanaskan keadaan tanpa memahami intisari persoalan.

Meski dipertentangkan, mantan Presdir PT Astra Internasional 2000 lalu itu meyakinkan semua pihak bahwa tim ekonomi kabinet Megawati Soekarnoputri masih tetap kompak dan berkoordinasi dengan baik. Tapi, harus diakui, tidak semua pihak puas dengan pernyataan itu, terutama mereka yang memiliki vested interest.

Apakah mereka yang mengatasnamakan petani atau kelompok pengusaha tertentu.

Rini menyadari saat itu masih terjadi tumpang-tindih kebijakan dari setiap instansi yang pada akhirnya justru membebani industri atau kegiatan usaha lainnya.

Karena itu, diperlukan upayaupaya menyinergikan kebijakan maupun peraturan yang dikeluarkan instansi pemerintah lainnya.

Dan, yang pasti, landasan yang harus dipakai adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah terpuruk lebih dari empat tahun.

DIPERCAYA TERCEPAT DAN LINCAH Pada 26 Oktober 2014, Rini Soemarno dipercaya Presiden Jokowi menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kabinet periode (2014-2019).

“Beliau dari kalangan professional, kaya pengalaman sebagai CEO di perusahaan besar, pekerja keras.

Dia ketua tim transisi, pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Saya menilai dia sebagai pekerja yang cepat, eh bukan, tercepat, dia lincah, ujar Presiden Jokowi.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menitipkan pesan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno agar bisa membentengi perseroan dari intervensi politik. “Siapapun pengganti saya harus bisa menjaga BUMN dari intervensi politik, juga menjaga dari campur tangan pihak luar dan asing,” kata Dahlan.

Dia mewanti-wanti jangan sampai pihak luar ikut campur urusan BUMN yang bisa menyebabkan aset milik negara jatuh ke tangan asing.

Lebih lanjut, mantan Dirut PLN ini menilai Rini mempunyai cukup kemampuan lantaran pernah menjabat sebagai Direktur Utama sebuah perusahaan terkemuka.

Dahlan pun tak segan memberikan pujian.

“Rini Soemarno pernah menjadi dirut Astra, saya rasa itu oke.

Semua orang yang pernah menjadi direktur utama menurut saya sudah hebat,” pungkas Dahlan.

Rini sudah beberapa kali menelorkan kebijakan dalam berbagai hal. Mulai blusukan ke sejumlah BUMN untuk memastikan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang hingga sokongan dana dan

pergantian SDM untuk mengembangkan bidang usaha BUMN. Di bidang teknologi, bersama rombongan Presiden Joko Widodo, Rini mendatangi Bandung Techno Park (BTP) yang dimiliki PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom).

Ketika berkeliling di lingkungan Universitas Telkom tersebut, Presiden Joko Widodo yang melihat beberapa produk unggulan BTP, mulai menampakkan ketertarikannya. Antara lain, tiket bus umum berbasis global positioning system, alat deteksi kemacetan lalu lintas berbasis kamera, dan alat bantu militer. Termasuk alat pembakar sampah portabel. Perangkat berbahan bakar solar campur air dengan perbandingan 1:3 ini memiliki kapasitas 100 kg/jam.

Begitupun dengan kucuran dana yang diberikan pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Tak tanggung-tanggung nilai yang akan digelontorkan adalah Rp 37 triliun pada 2015 untuk mendukung pembangunan.

BUMN yang akan memperoleh dana tersebut adalah beberapa perusahaan jasa konstruksi, tiga perusahaan konstruksi, BUMN Perbankan yang akan melakukan ekspansi, dan BUMN Pertambangan yang perlu hilirisasi.

“Misalnya, PT Bank Mandiri yang akan melakukan right issue.

PT Aneka Tambang (Antam) yang mendapat jatah Rp 7 triliun karena akan digunakan untuk membangun smelter atau pabrik pemurnian mineral. Adapula sektor konstruksi untuk menggenjot pembangunan seperti pelabuhan yang memang butuh suntikan modal,” tandas Rini.

Bentuk lain terkait dana adalah memangkas setoran dividen BUMN pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sekitar Rp 9 triliun. Pemangkasan terbesar berasal dari sektor perbankan, asuransi, karya, dan energi untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Bahkan, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan bahwa pemotongan setoran dividen Rp 9 triliun dinilai kurang. Seharusnya, pemotongan lebih banyak supaya BUMN leluasa agar bisa berkembang.

“Di sektor energi, salah satunya PT Pertamina akan semakin didorong termasuk di kilang dan tangki-tangki penyimpanan,” imbuhnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) di BUMN juga tak luput dari perhatian Rini. Mengingat, SDM menjadi roda penting bagi keberlangsungan usaha yang ada di BUMN-BUMN. Pencopotan dan pengangkatan jajaran direksi BUMN mulai dilakukan. Seperti mengisi posisi kosong di PT Pertamina oleh Dwi Soetjipto menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri, PT PLN oleh Sofyan Basyir menggantikan Nur Pamudji yang juga mengundurkan diri. Keduanya mundur di akhir jabatan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Sementara orang nomor satu PT Telkom dijabat oleh Alex Janangkih Sinaga mengingat Arief Yahya menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Termasuk PT KAI Ignasius Jonan yang menjadi Menteri Perhubungan dan digantikan Edi Sukmoro serta PT Pindad Sudirman Said yang menjadi Menteri ESDM dan digantikan Silmy Karim. Lalu ada di PT Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi yang menggantikan posisi Tri Sunoko.

Selama memimpin BUMN, gebrakan Rini memang patut diapresiasi. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, memuji kebijakan dan kemampuan manajerial Menteri BUMN Rini Soemarno dalam memimpin kementeriannya. “Dia secara manajerial cukup bagus karena pernah menjadi menteri dan pernah menjadi profesioal di swasta,” kata dia.

Menurut Agus, untuk menilai secara keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan oleh Rini tidak bisa dari satu sisi, melainkan secara ti/te keseluruhan. www.lensaindonesia.com

4

PATGULIPAT Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

MENTERI RINI JADI TARGET ‘OPERASI’ Rini Soemarno, sosok srikandi profesional dalam Kabinet Kerja ini belakangan sering digoyang isu reshuffle kabinet. Kader PDIP di Senayan sendiri sebagai pendukung Presiden Jokowi malah mendorong pencopotan mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Megawati itu. Benarkah profesional yang pernah mengepalai Tim Transisi dan dikenal santun namun tanpa kompromi itu sudah tak mesra lagi dengan Megawati?

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyadari perusahaan BUMN haruslah menjadi ujung tombak pembangunan. Apalagi 141 BUMN yang ada tersebut memiliki asset-aset yang strategis dan sangat besar. Diperkirakan aset seluruh BUMN mencapai lebih dari Rp3000 Triliun. Sehingga peranannya dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan dan perekonomian teramat penting.

Untuk itu berbagai kemudahan dan fasilitas diberikan kepada perusahaan-perusahaan pelat merah.

Dengan satu tujuan, yaitu supaya produktivitas perusahaan meningkat dan pembangunan berjalan sesuai harapan.

Namun, belum juga perusahaanperusahaan plat merah itu bekerja, hantaman sudah datang. Terpilihnya beberapa orang yang memiliki afiliasi dengan partai penguasa dianggap mencederai tujuan pemerintah. Kejadian ini tentu membuat banyak pihak mempertanyakan komitmen Jokowi yang ingin membangun pemerintahan “kerja” yang profesional. Apakah Jokowi telah bekerja secara professional atau karena desakan yang kuat dari partai penguasa yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang notabene pengusungnya?

Dalam hal ini Menteri BUMN Rini Soemarno yang kemudian malah menjadi sasaran isu perombakan kabinet. Para politisi PDIP sendiri yang paling getol menyuarakan isu tersebut. Masinto Pasaribu dari PDIP secara blak-blakan mengatakan keinginannya agar Rini diberhentikan dari Kabinet Kerja Jokowi-JK. Adakah ini misi tersembunyi untuk menguasai BUMN? Tampaknya, PDIP memang tidak ingin BUMN berada di tangan orang lain (Rini Soemarno) yang bukan kadernya.

Masinton mengatakan Rini tak layak untuk bergabung dalam kabinet yang dipimpin oleh kader PDIP, Joko Widodo. Sosok Rini dinilainya sebagai operator kepentingan yang hidup dari satu penguasa ke penguasa lain. Rini juga diisukan masuk ke dalam BUMN untuk menguasai sektor energi di BUMN. “Rini merupakan agen asing dalam pemerintahan,” sebutnya.

Karena itu Masinton meminta Jokowi sebagai Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala kenegaraan dan bukan menilai secara subjektif. Masinton juga meminta agar permintaan kader PDIP untuk evaluasi pemerintahan segera dipenuhi Jokowi.

“Ini semua agar pemerintahan bisa berjalan efektif. Pesan Presiden sampai ke rakyat begitu juga sebaliknya,” ujar Masinton. “Kita usulkan diganti meski akhirnya jadi hak prerogatif Presiden.”

Senada dengan Masinton, politikus Senior PDIP Effendi Simbolon juga meminta Rini keluar dari lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo. “Saya hanya meminta Anda (Rini Soemarno) keluar dari lingkaran Pak Jokowi,” kata Effendi Simbolon di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

PENYEIMBANG KABINET Desakan reshuffle ini begitu kencang di lingkaran Jokowi. Mau tak mau Jokowi pun pada akhirnya menempatkan sejumlah politisi di posisi penting, sepert Jaksa Agung yang diisi HM. Prasetyo, kader partai NasDem. Dan kini, sejumlah kader PDIP mulai mendapat posisi penting dan strategis di Komisaris BUMN seperti Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menjadi Komisaris Independen di Bank Mandiri. Cahaya tercatat menjadi caleg pada pemilu 2009 dari PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah.

Politikus PDI-P lainnya, Pataniari Siahaan yang juga menjadi komisaris di BNI. Pataniari tercatat menjadi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 1999-2004 dan 2004-2009. Ia sempat kembali menjadi caleg di Pileg 2014 namun gagal terpilih.

Selain politikus, staf khusus Kementerian Sekertaris negara (Mensesneg) Rafly Harus juga diangkat www.lensaindonesia.com

Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN seringkali dirongrong kewibawaannya. BUMN pun menjadi sapi perahan bagi parpol. Terbukti banyak politisi PDIP yang kini menduduki jabatan strategis di BUMN.

Arum Sabil pakai kopyah saat mendampingi Menteri Rini di PG Assembagoes, Situbondo.

menjadi komisaris PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Pada masa pembentukan kabinet, ia juga sempat diisukan menjadi Menteri hukum dan HAM (Menkumham).

Pemilihan posisi penting itu belum termasuk yang di BUMD. Tampaknya PDIP memang sengaja menempatkan orang-orangnya untuk menguasai aset-aset BUMN sehingga bisa membiayai partai.

Benarkah?

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, penunjukan komisaris memang tidak begitu mempertimbangkan kemampuan teknis. “Komisaris fungsinya hanya sebagai pengawas,” kata Rini, di Jakarta.

Pernyataan Rini ini seolah menunjukkan bahwa dirinya saat ini merasa ditekan oleh penguasa. Apalagi isu reshuffle Rini Soemarno selama ini paling gencar dihembuskan oleh PDIP. Yah, saat ini bau busuk ‘kronisme’ mulai menyengat di sekitar kekuasaan Jokowi. Di mana muncul gagasan dana parpol (partai politik) Rp 1 triliun, sebuah gagasan murni dari seorang kader PDIP yang sekarang menjadi Mendagri, yaitu Tjahjo Kumolo. Ini konyol. Apalagi uang Rp 1 triliun itu diambilkan dari APBN. Lagi-lagi uang pajak dari rakyat dijarah, mau diambil oleh PDIP. Bau busuk makin menyengat ketika Jokowi mulai membagi ‘jatah’ bagi para relawan yang dahulunya ikut mengkampanyekan Jokowi.

Sekarang mereka itu, ramai-ramai ingin menikmati kue kekuasaan, termasuk Hendropriyono yang mendapatkan proyek mobil Malaysia yaitu Proton, yang akan disulap menjadi ‘Mobnas’ (mobil nasional).

Seperti dikemukakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan masuknya orang-orang partai politik dari PDIP, tim sukses, hingga relawan kampanye Joko WidodoJusuf Kalla ke dalam sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Fadli, Jokowi sudah mengingkari janjinya.

“Kalau (Jokowi) melanggar janji sudah biasa, bukan suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang sudah biasa melupakan janji. Enggak ada yang baru,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilansir berbagai media di Jakarta.

Menurut Fadli, sebenarnya tidak masalah jika Jokowi-JK menempatkan orang-orang terdekatnya untuk menduduki jabatan penting di BUMN. Namun, saat kampanye pilpres 2014 lalu, Jokowi sudah berjanji untuk tidak bagi-bagi kursi.

Nyatanya, lanjut Fadli, praktik bagi-bagi kursi dilakukan saat pemilihan menteri, pemilihan kepala lembaga pemerintahan, hingga pejabat BUMN. “Rakyat aja yang tertipu, sekarang sudah jadi kebiasaan, terbukti,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

Beberapa BUMN pun dirombak jajaran direksi dan komisarisnya.

Dari jajaran baru komisaris baru itu, ada nama-nama tokoh yang sebelumnya memiliki jabatan di partai politik, tim sukses, hingga relawan politik.

Jadi Jokowi mendahulukan kepentingan golonganya dan para relawan dibanding dengan membandingkan kepentingan rakyat. Justru rakyat ditindas dan di zalimi dengan

berbagai kebijakan yang menggencet rakyat seperti kenaikankenaikan yang sangat mencekik.

Sebenarnya jika Jokowi mau mengikuti kata hati, apa yang dilakukan Menteri BUMN sudah lebih dari cukup. Pasalnya, selama ini Rini Soemarno mempunyai sejumlah terobosan dalam setahun belakangan dan itu dinilai sudah menunjukkan kinerja sangat baik. Sebagai seorang profesional yang bukan hanya mengetahui dunia bisnis Koordinator Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat Indonesia (Pustari), Arum Sabil, angkat bicara terkait semakin gencarnya dorongan agar Menteri Rini di-reshuffle. Menurutnya, desakan itu sangat kental dengan nuansa politik. Bisa jadi, kata Arum Sabil, keberadaan Rini Soemarno di Kabinet Kerja cukup menjadi hambatan bagi oknum-oknum tertentu, khususnya dari partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Jokowi, dalam menguasai perusahaan pelat merah di bawah naungan Kementerian BUMN. “Bisa saja dengan masih adanya Rini Soemarno di Kementerian BUMN, parpol tidak bisa menempatkan orang-orangnya di perusahaan BUMN. Makanya, posisi beliau terus dirongrong,” ujar Arum Sabil, di Surabaya, Rabu (4/11/2015).

Di satu sisi, kata dia, kata Arum Sabil, Rini Soemarno selama ini sangat memahami birokrasi pemerintahan. “Sekali lagi, Bu Rini adalah penyeimbang di pemerintahan Jokowi-JK, khususnya di kementerian BUMN, dari adanya tarikan dan benturan kepentingan bisnis dan kepentingan parpol. Di situlah peran Bu Rini demikian sangat membantu sosok Presiden Jokowi dalam mewujudkan Nawacita tanpa adanya beban kepentingan parpol pndukung dan lainnya,” tegas Arum.

Ketua umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Pusat ini menyatakan, dirinya sangat meyakini atas penilaian optimistis yang menyebut bahwa Menteri Rini, mampu membawa BUMN ke “masa keemasan” dalam empat tahun ke depan.

“Saya sepakat dengan pengamat ekonomi Dr Jos Luhukay di Jakarta, dimana beberapa waktu lalu secara obyektif telah menyampaikan penilaian positif kinerja Menteri BUMN yang terus berbenah layaknya seorang CEO dari grup bisnis yang besar. Dia akan mengantarkan BUMN ke masa keemasan dalam empat tahun ke depan,” papar Arum Sabil.

Karier Rini Soemarno sendiri hingga posisinya sekarang demikian panjang, diantaranya pernah menjadi pimpinan di beberapa perusahaan besar. Termasuk menjadi direktur utama PT Astra Internasional pada 1998-2000, serta berpengalaman menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004.

Pada waktu menjadi menteri di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Rini Soemarno berjasa menghentikan impor gula yang sebelumnya terjadi secara besar-besaran.

Atas hal itu, Rini Soemarno mendapatkan apresiasi tinggi dari kalangan petani tebu di dalam negeri.

Rini Soemarno pun dinilai adalah sosok tepat menggawangi Kementrian Negara BUMN yang mem-

bawahi sebanyak 119 perusahaan BUMN yang klasifikasi bisnis dan cakupan usaha atau industrinya beragam, dari yang besar hingga yang kecil.

“Bukan hal mudah buat Beliau untuk memimpin BUMN sebanyak itu dengan aset yang sebenarnya lebih besar dibanding holding company Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia. Presiden Jokowi sangat tepat menempatkan Rini Soemarno di posisinya sekarang, serta perlu memberikan ruang dan waktu untuk mewujudkan masa keemasan BUMN seperti diprediksikan sejumlah kalangan,” ujar Arum Sabil yang juga ketua Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia atau Gapperindo Jatim.

BUMN SAPI PERAHAN PARPOL Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayataullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, Jumat (4/12/2015) mengatakan bahwa selama ini BUMN sangat rentan terhadap pemburu rente, politisi yang suka meminta-minta, partai politik yang belum mandiri, mereka masih sangat ketergantungan pada BUMN, mereka seperti pencari makanan di situ dan banyak juga BUMN masih menjadi sapi perahan parpol.

Jadi sangat wajar jika saat ini partai penguasa sangat ngotot ingin menguasai BUMN. Semestinya ke depannya, kata Chaniago, direktur-direktur BUMN termasuk menterinya harus lebih cermat dan berhati-hati. Rini Soemarno secara politik, dia tidak punya kepentingan yang kuat terhadap garis partai.

Hanya saja BUMN yang kini diobok-obok justru akan menjadi tidak sehat dalam pertumbuhan ekonomi. “Contohnya kasus Pelindo II. Di situ Pelindo adalah lahan yang sangat seksi. Ada banyak perputaran duit yang sangat luar biasa. Ada bongkar muat dan bermacammacam. Tapi kini ada semacam kehendak partai, dan memang partai di Indonesia tidak benar-benar mandiri,” ujarnya.

Nah penyehatan BUMN yang bocor dari kepentingan partai harus dihilangkan. Jokowi sebagai presiden jangan mau menuruti kata partai kalau mau sehat. “Artinya harus memutus mata rantai kepentingan parpol yang menjadikan BUMN menjadi sapi perahan. Gak mungkin PLN selalu rugi, Pertamina selalu bicaranya merugi dan kemudian kereta api bicaranya selalu rugi, tidak ada keuntungan, dan Garuda bicara kerugian. Kenapa mereka bicara kerugian? Berarti ada yang bocor gitu lo,” ungkapnya.

“Nah penyehatan BUMN itu menurut saya, ekonomi di Indonesia dibutuhkan profesionalitas, akuntabilitas kemudian pemerin-

Karyono Wibowo.

tahan yang baik dan bersih, elitnya atau pemangku orang orang yang duduk pada posisi yang strategis itu harus the right man on the right place, kemampuannya sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga tahu betul,” imbuhnya.

Chaniago pun mengkritik kedudukan komisaris di beberapa BUMN yang kini dikuasai orang-orang PDIP. Menurutnya komisaris itu jabatan jabatan politik yang digunakan untuk merongrong kewibawaan BUMN. Misalnya orang yang tak ahli di bidangnya, ya tujuannya begitu.

“Ya saya terus terang komisariskomisaris sekarang dari parpol (PDIP). Sebagai kader partai mereka tetap memberikan setoran ke partai politik, karena partai lah yang menempatkan dia jadi komisaris di sana (BUMN). Ini tidak sehat,” katanya.

Sebenarnya dengan tidak adanya orang-orang seperti ini, lanjutnya, dipastikan mereka (komisaris dan direktur) tidak tuna moral dan bermental sehat. Karena itu sangat tidak sehat mengambil orang dari kader partai. Pasti larinya akan ke sana (kejar setoran).

BUMN supaya sehat juga tergantung pada kerja menterinya. Menteri yang mestinya paham betul tupoksinya, paham betul bagaimana bumn ini bisa sehat. Sehingga menteri yang tidak paham persoalan BUMN akan membuat BUMN semakin susah tumbuh dan berkembang.

“Jadi menurut saya sebaiknya (komisaris dan direktur) bukan dari kader partai. Karena kalau dari kader partai nanti akan minta setoran terus. Nah yang minta setoran begini sesungguhnya yang menjadi pengganggu penyehatan BUMN. Sehingga BUMN di Indonesia menempel di kepentingan partai,” ungkap Chaniago.

Pembiayaan partai dalam kepesertaan pemilu, menurut Chaniago, costnya sangat tinggi. “Biasanya mereka (parpol) merengek-rengeknya pada komisaris dan direktur BUMN itu. Meskipun setoran itu sulit dibuktikan namun bisa dira-

sakan,” katanya.

Parpol sendiri, lanjut Chaniago, harus mandiri. Parpol jangan lagi tergantung pada BUMN. “Saya sangat setuju apabila partai dibiayai negara, misalnya ketika parpol masuk dalam pemilu, sehingga mereka tak merengek lagi ke BUMN. Sehingga BUMN tak menjadi korban. Nah ini dibutuhkan good will penguasa,” pungkasnya.

Sementara pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, melihat sepak terjang Menteri Rini, dia yakin ada terobosan yang positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat, dapat dinilai secara terukur. “Jadi menurut saya Menteri Rini dipertahankan saja. Menteri Rini bisa menjadi penyelamat BUMN dari rong-rongan parpol penguasa,” tuturnya, Jumat (4/12/2015).

Untuk menyelamatkan BUMN yang strategis, yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang menjadi leading sector, Menteri Rini harus fokus. Saat ini yang harus diubah, kata Karyono, adalah paradigmanya.

Jangan sedikit-sedikit menjual BUMN, sedikit-sedikit divestasi. Kalau ini terjadi, maka kasus penjualan BUMN akan terulang di jaman Megawati di mana sejumlah aset BUMN dijual ke asing seperti yang dialami Indosat.

“Hati-hati, boleh divestasi tapi tidak boleh ada divestasi terhadap kepentingan itu. Soal divestasi beberapa contoh yang borong orangorang asing. Divestasi yang borong juga orang-orang itu itu juga konglomerat-konglomerat, yang borong itu-itu juga,” nasehat Karyono.

Supaya terjadi perubahan, Kementerian BUMN harus punya platform yang paling fundamental, yakni harus kembali kepada pasal 33 UUD 1945. “Itu harus konsisten dilaksanakan, jadi perlu semua regulasi atau kebijakan yang akan dibuat harus merujuk ke sana. Saya punya keyakinan dan percaya, jika paradigma platform Kementerian BUMN itu merujuk kepada pasal 33 UUD 1945 saya kira bisa lebih baik ke depan,” tutupnya. fer/yuanto

PARLEMEN

5

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Pansus Minuman Beralkohol Kunjungi Tiga Provinsi KETUA Panitia Khusus Pelarangan Minuman Beralkohol (Minol) Arwani Thomafi mengatakan, Pansus akan melakukan kunjungan kerja ke tiga provinsi yaitu Aceh, Bali, dan Sumatera Utara pada Desember 2015.

“Rencana kunjungan kerja ke daerah bulan ini (Desember) ke Aceh, Bali, dan Sumatera Utara,” katanya, di Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Dia menjelaskan, kunker tersebut dimaksudkan agar Pansus mendapatkan masukan lebih luas terhadap poin-poin pembahasan dalam Rancangan UndangUndang Pelarangan Minol.

Menurut dia, Pansus juga ingin melihat dan mengetahui terkait Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Minol sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan RUU Minol.

“Kami ingin mendapatkan masukan semua poin dalam RUU Pelarangan Minol termasuk Perda (yang mengatur) minol di daerah,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam Kunker itu,

Legislator Belum Tahu Anggaran Tuan Rumah Moto GP 2017

pansus akan bertemu pemerintah daerah, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan para tokoh masyarakat.

Politikus PPP itu enggan berpendapat mengenai masih adanya perdebatan antara pemerintah dan pansus mengenai substansi RUU tersebut, apakah pelarangan atau pengendalian minuman beralkohol. Menurut dia, Pansus akan melihat terlebih dahulu Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dari pemerintah lalu kemudian bisa dibahas lebih lanjut.

“DIM pemerintah diserahkan setelah Rapat Dengar Pendapat Umum, jadwalnya masa sidang akan datang,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Minol, Aryo Djojohadikusumo mengatakan dirinya meminta beberapa orang untuk mengkaji secara konstitusi kata “larangan” dalam RUU Larangan Minol.

Menurut dia, setelah dipelajari, RUU Larangan Minol berpotensi di judicial review di Mahkamah Konstitusi dan ternyata isinya banyak kemiripan dengan Perpres nomor 74 tahun 2013 tentang

Arwani Thomafi.

Pengendalian dan Pengaturan Minol.

“Misalnya narkotika, UU-nya soal narkotika karena kenyataannya ada narkotika yang diijinkan untuk keperluan medis dan farmasi,” ujarnya.

Dia sudah mengkaji apakah perlu mengubah judulnya apakah pelarangan menjadi pengendalian dan pengaturan tanpa mengubah substansi.

Aryo ingin mengurangi potensi judicial review, ada argumentesi yang perlu ima/ans dipelajari posisi pemerintah.

KEPASTIAN Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017 sedang memasuki babak akhir. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengatakan, Letter of Intention (LOI) yang telah ditandatanginya akan segera dipelajari oleh Dorna selaku organizer MotoGP sebelum kerjasama tersebut ditandatangai kedua belah pihak.

Bahkan, dalam LOI disebutkan Indonesia tidak hanya menjadi penyelenggara MotoGP tahun 2017 saja, Menpora juga sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah MotoGP selama tiga tahun berturutturut. Karena itu, renovasi sirkuit Sentul bakal segera dilakukan. Diperkirakan, renovasi akan memakan anggaran sebesar Rp 200 miliar.

Namun, sebagai mitra dari Kemenpora, Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore belum mengetahui sumber anggaran yang akan digunakan Kemenpora untuk merenovasi sirkuit yang bangun pada tahun 1990 itu.

Padahal, APBN 2016 sudah diketok.

“Tahun 2016, kita sudah ketok anggaran (APBN), berarti kita belum

tahu Kemenpora mau pakai anggaran darimana. Jangan pakai anggaran yang tidak jelas sumbernya,” pesan Jefri, di sela-sela raker dengan Menristekdikti, di Gedung Nusantara I, Rabu (2/12/15).

Untuk itu, politisi F-PD ini akan mempertanyakan hal ini ketika raker dengan Menpora, dalam waktu dekat.

Namun di satu sisi, ia mendukung Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaran MotoGP 2017.

“Kita mendukung Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP pada 2017,” imbuh politisi asal dapil NTT itu.

Mengutip dari berbagai media, Menopra memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk merenovasi Sirkuit Sentul mencapai Rp 200 miliar. Padahal, angaran pemerintah untuk proyek ini hanya Rp 5 miliar. Itu artinya, biaya renovasi masih membutuhkan dana sekitar Rp 195 miliar.

“Karena anggapan pemerintah sangat terbatas, kami mengajak sektor swasta pada industri otomotif ikut bersama-sama mendukung rencana renovasi tersebut,” ujar Imam, bebe sf/parle rapa waktu lalu.

KPU Diminta Buat SE Cara Pilih Calon Tunggal KPU diminta membuat Surat Edaran yang mudah dipahami terkait tata cara pemilihan/ pencoblosan.

KOMISI II mendesak Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) untuk segera membuat Surat Edaran yang mudah dipahami terkait tata cara pemilihan/pencoblosan pada daerah-daerah yang hanya memiliki 1 (satu) pasangan calon.

Hal itu untuk menghindari suara tidak sah yang diakibatkan kebiasaan pemilih yang memilih

tanda gambar/foto pasangan calon.

Anggota Komisi II Hetifah dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan, bahwa Komisi II dapat memahami usulan Bawaslu RI yakni yang dimaksud dengan Surat Edaran yang menyatakan pemberian tanda pada yang hanya pada tanda gambar saja atau hanya tanda setuju/ tidak setuju, tetap dinyatakan sah.

Namun dalam hal ini KPU belum sepakat.

“Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk terus meningkatkan kinerja dan lebih mengoptimalkan koordinasi dengan semua pihak terkait agar permasalahan- permasalahan yang masih menjadi kendala, seperti masalah NPHD, pemuta-

hiran data pemilih, dan pendistribusian logistik, serta hal-hal lainnya yang berpotensi menimbulkan masalah, dapat segera diatasi sehingga pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 di 269 daerah dapat berjalan aman dan lancar,” kata Hetifah, Kamis (3/12/2015) di gedung DPR, usai Komisi II RdP dengan KPU dan Bawaslu membahas pilkada.

Selanjutnya, Komisi II meminta KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan langkah-langkah dan kebijakan jntuk mengantisipasi kemungkinan dilakukannya pilkada susulan maupun permasalahan-permasalahan lainnya pasca pelaksanaan pilkada serentak.

Selain itu, segara menyelesaikan

permasalahan pada 6 daerah yang masih terdapat permasalahan pencalonan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu proses pilkada tanggal 9 Desember 2015.

“Komisi II juga menyoroti potensi permasalahan DPT yang dapat disalahgunakan dalam pemungutan dan perhitungan suara, serta meminta KPU untuk memastikan ketersediaan dan distribusi logistik di seluruh wilayah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2015, terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau,” as kata Hetifah.

Hetifah.

10 Capim KPK akan Membuat Makalah KOMISI III DPR menjadwalkan 10 calon pimpinan KPK untuk menjalani pembuatan makalah di ruang Komisi III Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

“Calon pimpinan KPK yang kita undang hari ini, bukan cuma delapan tapi 10 calon, kita uandang semuanya,” kata anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang, di Jakarta.

Menurut Junimart, meskipun dua calon pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, sudah menjalani proses pembuatan makalah serta uji kelayakan dan kepatutan pada tahun lalu, tapi akan tetap diundang oleh Komisi III. Komisi III DPR RI menjadwalkan, seluruh calon pimpinan KPK melakukan pembuatan makalah pada 2-4 Desember 2015.

Makalah tersebut, kata dia, isinya seputar penegakan hukum dan isu terkini, serta penyikapan calon pimpinan terhadap persoalan penegakan hukum. “Melalui makalah, dapat dilihat, wawasan, sikap, jiwa para calon pimpinan KPK. Wawasan yang akan kita lihat, bukan cuma wawasan berpikir, tapi wawasan jiwa mereka,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, setelah semua calon pimpinan KPK mengumpulkan makalah, akan ditentukan lagi dalam rapat Komisi, apakah Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, yang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada tahun lalu, harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan lagi atau tidak.

Jika rapat Komisi III memutuskan,

Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, tidak menjalani uji kelayakan dan kepatutan lagi, menurut Junimart, maka keduanya akan langsung dipilih bersama delapan nama calon lainnya setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Komisi III DPR RI menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK, pada Senin hingga Rabu, 14-16 Desember 2015.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III langsung menyelenggarakan pleno untuk menetapkan pimpinan KPK periode 2015-2019.

Delapan nama calon pimpinan KPK meliputi, Saut Situmorang dan Surya Chandra (bidang pencegahan), Alexander Marwata dan Basariah

Babak Baru Biro Protokol Setjen DPR

Junimart Girsang.

Panjaitan (bidang penindakan), Agus Rahardjo dan Sujanarko (bidang manajemen), serta Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif (bidang supervisi dan penga riz/ans wasan).

Gratifikasi Perusahaan Farmasi ke Dokter Pelanggaran Disiplin PERMASALAHAN dugaan gratifikasi perusahaan farmasi kepada dokter harus dipandang sebagai pelanggaran disiplin dan etik. Oleh karena itu Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan penegakkan disiplin dokter bersama dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK).

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/ 12/2015) Sebelumnya saat sesi tanya ja-

wab dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F. Moeloek dan jajarannya, sejumlah anggota Komisi IX mempertanyakan isu dugaan suap dokter dari perusahaan farmasi.

Ali Mahir Pasha (F-Nasdem) dan Irgan Chairul Mahfiz (F-PP) mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan RI dalam menyelesaikan kasus suap dokter tersebut.

Sementara, Marwan Dasopang (FPKB) merasa heran terhadap paparan yang disampaikan Menteri Kesehatan terkait kasus suap dokter.

Marwan menilai paparan Menteri Kesehatan hanya menjelaskan sistem yang mengatur kode etik kedokteran dan pengaturan promosi.

“Saya heran, Menteri Kesehatan hanya menjelaskan sistem yang berada di Kementerian Kesehatan mengenai kode etik kedokteran dan mengenai promosi obat. Menteri tidak menjelaskan apa yang telah dilakukan terkait kasus ini,” ujar Marwan.

Sedangkan, Capt. Djoni Rolindrawan meminta Menteri Kesehatan menindak tegas dokter yang menerima suap dari perusahaan farmasi bekerja sama dengan MKDI dan MKEK. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dalam menyelesaikan kasus ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 14/2014 tentang pengen-

dalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, tentang prinsip-prinsip good governance dan clean government, pengendalian gratifikasi terhadap aparatur kesehatan termasuk dokter.

“Namun, diakui Permenkes No. 14/2014 hanya ditujukan kepada dokter yang PNS saja tidak bagi dokter yang bukan PNS,” kata Nila Djuwita.

Walaupun demikian, Nila menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan dengan 11 stakholder perusahaan farmasi telah menandatangani komitmen bersama pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini guna mencegah terjadinya suap dari perusa sc/iw haan farmasi kepada dokter.

BIRO Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI memulai babak baru di struktur Kesetjenan DPR. Pada akhir tahun 2015 ini, Bagian Protokol Setjen DPR yang sebelumnya di bawah Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR telah bertransformasi menjadi Biro Protokol Setjen DPR. Bertempat di ruang Biro Humas dan Pemberitaan (saat ini berubah menjadi Biro Pemberitaan), acara lepas sambut Kepala Biro Humas dan Pemberitaan dengan Kepala Biro Protokol dilaksanakan, Rabu (2/11/2015).

Hadir dalam acara lepas sambut tersebut yaitu Deputi Bidang Administrasi Achmad Djuned, Deputi Bidang Persidangan dan KSAP, Kepala Biro Protokol Dempo Awang Yuddie, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko serta pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Humas dan Pemberitaan.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Protokol Dempo Awang Yuddie menyampaikan bahwa protokol memiliki tugas dalam membantu Kesetjenan DPR terutama dalam memberikan pelayanan kepada Kesetjenan DPR, anggota DPR serta masyarakat. “Tugas Protokol itu 24 jam, dimana dalam bekerja kita harus dengan sukarela dan menikmati pekerjaan Protokol,

kalau kita tidak menikmatinya maka kita akan cepat lelah,” ungkap Dempo.

Dempo juga menyinggung bahwa, Undang-undang tentang Keprotokolan saat ini masih dibahas dan dimatangkan dengan harapan segera Protokol memiliki payung hukum yang kuat. “Kerja-kerja protokol harus dilakukan dengan kerja sama, maka saya berharap nanti kita yang ada di Kesetjenan DPR mampu bekerja sama dengan baik,” harap Dempo.

Sementara Kepala Biro Humas dan Pemberitaan sampaikan bahwa kerja Protokol jika baik itu biasa namun jika ada satu masalah justru itu yang jadi luar biasa.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Administrasi Achmad Djuned mengharapkan agar Biro Protokol yang juga dibawah Deputi Bidang Administrasi mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Seperti diketahui bahwa Dempo Awang Yuddie yang saat ini menjabat sebagaoi Biro Protokol merupakan Pegawai dari Kementerian Luar Negeri.

“Kepada Pak Dempo, jangan sungkan dan malu untuk belajar dan bertanya kepada orang-orang yang ada di Protokol, karena keprotokolan Setjen DPR berbeda dengan Protokol di lembaga atau kementerian skr lain,” harap Djuned. www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

SYAMSUDDIN HARIS: JOKOWI ITU PRESIDEN YANG KESEPIAN Jokowi itu adalah presiden yang kesepian.

Jokowi tidak didukung sepenuhnya oleh koalisi KIH. Apalagi sama PDIP. Masing-masing itu kan melihat-lihat apa untungnya buat gue? Gue dapat apa nih kalau membela Jokowi?

SELAMA setahun DPR terbentuk, hanya merampungkan dan mengesahkan 3 undang-undang.

Padahal janji awal DPR, mereka akan mengesahkan 22 UU pertahun. Sementara setelah itu sampai saat ini, DPR hanya gaduhgaduh politik saja.

DPR saat ini diisi oleh kekuatan besar. Kekuatan kumpulan partai pemenang pemilu yang menamakan diri Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan partai-partai dari pendukung Prabowo Subianto yang kalah dalam pemilu (Koalisi Merah Putih). Di awal-awal terbentuknya DPR, mereka disibukan dengan perebutan kursi pimpinan dewan dan komisi.

Belum lagi heboh dua pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon yang bertemu dengan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.

Pertemuan mereka dianggap tidak lazim sehigga desakan digantinya mereka dari kursi pimpinan DPR menguat.

Terakhir, ada skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terkait permintaan jatah saham PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Seyta Novanto. Isu ini menyita perhatian pubik.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Syamsuddin Haris menilai kegaduhan itu menunjukan wajah DPR saat ini. Menurut dia, kualitas dan kredebilitas anggota DPR di era pascapemilu 2014 ini makin terpuruk. Terlebih, kasus skandal ‘papa minta saham’ Novanto membuka mata publik tentang wajah anggota DPR. “Politik kita dan pemahaman terhadapnya mengalami pedangkalan. Sehingga seolah-olah partai politik itu tempat untuk mencari nafkah,” kata Haris.

Ditambah roda pemerintahan tidak efektif dan tidak berjalan seperti semestinya. ‘Permainan’ partai politik sangat terasa di kabinet Jokowi. Sehingga ini menghambat program-program dan janji Jokowi. “Banyak janji Jokowi yang tidak ditepati,” kata dia lagi.

Menurut Haris, keadaan politik Indonesia saat ini tidak terlepas dari politik masa lalu. Lebih dekatnya, masih dipengaruhi ‘dendam kusumat’ persaingan antara kubu Jokowi dan Prabowo di Pemilu 2014 lalu. Dia mengatakan jika persaingan dua kelompok politik besar itu tidak berakhir,

Indonesia lambat laun akan hancur. Rakyat pun menjadi korban.

Saat ini DPR mengalami pendangkalan.

Kapan DPR di Indonesia bisa dikatakan kuat?

Saat tahun 1950-an itu sangat cukup kuat. Parpol menjadi tempat mengabdi dan memupuk nilainilai kebangsaan. Untuk membentuk identitas ke-Indonesiaan. Itu zaman Soekarno dan Hatta. Nah sekarang kan politik itu tempat untuk bancakan atau untuk mengambil uang negara.

Dari sisi manakah DPR tidak akuntabel?

Dari sisi tugas dan tanggung jawabnya sebagai dewan perwakilan rakyat. Tugas dewan itu ada 3, legislasi, budgeting dan pengawasan. Titik tolak untuk menilai dewan yah ketiga ini. Di amandemen, pusat fungsi dewan lebih pada legislasinya. Hitung saja dalam setahun ini sudah berapa produk undang-undang yang dihasilkan, kalau tak salah baru 3. Padahal targetnya 40 RUU yang disahkan. Ini bukan hanya sekarang.

Dulu-dulu juga begitu. Nah ini artinya memang kinerjanya belum maksimal.

Apakah persaingan antar koalisi atau ‘dendam’ saat Pemilu 2014 masih tersisa?

Jelas masih ada dong. Salah satu faktor di balik kehidupan politik kita yang gaduh ini adalah tingkat saling percaya antara pemimpin sipil itu yang lemah. Saling curiganya masih tinggi. Ini tampak di balik hubungan KMP dan KIH setahun ini. Padahal setelah pemilu itu seharusnya berakhir semua.

Kekuatan politik wajib mendukung yang menang.

Di era persaingan Megawati dan SBY, Taufik Kiemas yang menjadi penengah. Saat ini siapa tokoh yang bisa mendapatkan dua kubu ini?

Sekarang ini sudah sulit. Sekarang kan keadaan sudah baik, tapi hanya dipermukaan. Di bawahnya masih panas. Baik di permukaan itu kan hasil negosiasi politik dengan janji kompensasi.

Kalau nggak yah sulit sendiri.

Jumlah partai pendukung KIH di DPR sudah lebih besar dari KMP. Mengapa posisi KIH juga belum menampakkan lebih kuat?

Saya sih jawabannya sudah jelas. Penyebabnya Jokowi itu adalah presiden yang kesepian. Jokowi tidak didukung sepenuhnya oleh koalisi KIH. Apalagi sama PDIP. Masing-masing itu kan melihat-lihat apa untungnya buat gue? Gue dapat apa nih kalau membela Jokowi? Hitungannya masih demikian. Sehingga wajar saja kalau Anda mengatakan KIH kok terkesan tidak kompak. Apalagi kompensasi bagi PAN di kabinet belum dikasih. PAN itu tidak mendukung Jokowi dengan cuma-cuma. Tidak ada makan siang gratis dalam politik.

PAN menunggu resufle kabinet jilid II nih dapat apa? Jokowi membutuhkan PAN karena dia terus digerogoti oleh koalisi pendukungnya. Di pihak lain PAN juga membutuuhkan bagian kekuasaan untuk masa depan mereka.

PAN ini kunci menutup kesepian Jokowi?

Saya membaca, sebetulnya bukan hanya PAN. Sebenarnya kalau nggak meledak kasusnya Novanto, saya menduga Jokowi juga membuka pintu bergabungnya Golkar. Jokowi berikan kursi di kabinet. Makanya pengalaman setahun Jokowi itu menunjukan dia diganggu oleh koalisi pendukungnya. Anda masih ingat bagaimana alotnya Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia . Juga alotnya membatalkan BG sebagai wakil kepala polisi. Tapi akhirnya jadi juga menjadi wakil dan sebenarnya menunda menjadi kepala.

Syamsuddin Haris.

Nggak ada. PDIP melihat kesempatan mengambil sikap dalam konteks kasus ini. Mestinya kalau Megawati dan PDIP membackup Jokowi, ada kesempatan pertama mereka harus dukung langkah pemerintahan. Dengan asumsi langkah Sudirman Said itu restu dari Jokowi. Lagi pula Mega secara tak langsung bisa konfirmasi ke Jokowi lewat seskab. Sekarang ini sudah terlanjur keadaannya, Menkopolhukam sudah keluarkan penyataan resmi pemerintah jika langkah Sudirman Said tidak ada restu Jokowi. Luhut membantah Sudirman, Jusuf Kalla membantah Luhut. Konyol sekali. Ini sangat tidak menguntungkan posisi pemerintah.

Jokowi begitu. Dia mungkin memberikan kesempatan ke pembantunya lebih inisiatif dan ingin beda dengan sebelumnya. Saya dan pengamat politik lainnya pernah diundang ke Istana untuk makan siang. Kita samaikan masalah dia dalam komunikasi politiknya. Dia gagal mengartikulasi apa yang sedang dilakukan pemerintah dan apa yang akan dilakukan. Dengan kata lain, dia butuh juru bicara. Tapi dia tidak sependapat. Dia hanya membentuk tim komunikasi presiden yang otoritasnya juga nggak jelas. Alasannya nggak tahu saya juga. Mungkin dia ingin

Apakah ini menandakan kepemimpinan Jokowi tidak tegas?

Dilemanya adalah, watak Jokowi tidak menghendaki itu atau tidak ada keinginan untuk tegas. Dia tidak ingin penyeragaman suara pemerintah, dia tidak mau. Ini suatu yang negatif, tapi bagi Jokowi tidak. Ya biar saja beda-beda sedikit, begitu kata jokowi. Saya tidak tahu kenapa

menciri khas dirinya saja.

Apakah solusi untuk menghindari situasi parlemen yang carut marut ini?

Sulit sekali saya menjawabnya.

Tapi kalau kasus yang dikemukakan Sudirman Said itu betul, Novanto harus legowo untuk turun. Musti ada tekanan dari Golkar, khususnya dari Aburizal Bakrie agar Novanto mundur.

Kalau nggak mundur tingkat kepercayaan publik ke dewan akan makin jelek dan rendah.

Untuk saat ini Ical memang lebih memilih sikap KMP, Novanto akan dipertahankan. Bagi saya, ini akan menjatuhkan kredibilitas dewan. Novanto tidak mundur itu menguntungkan posisi pemerintahan Jokowi. Dengan catatan kasus pencatutuan itu betul. Simpatik publik akan jatuh ke peme peb/sua rintah.

Sekarang kasus Novanto sudah sepekan.

Apa statement PDIP?

Widodo Eka Tjahjana: KUHP Baru Lebih Tonjolkan Hukum Pidana Lokal, Bukan Warisan Belanda PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terus dikebut, meski dalam beberapa kali rapat yang hadir tak pernah lebih dari 10 anggota Panitia Kerja (Panja) DPR. Namun, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Prof Widodo Eka Tjahjana mengungkapkan ‘perta-

rungan’ argumentasi dalam pembahasan RUU itu tetap berlangsung alot.

Ada sejumlah perdebatan yang cukup tajam terkait beberapa usulan khususnya soal asas legalitas.

Berikut kutipan selengkapnya Prof Widodo Eka Tjahjana: Apa ada hal-hal yang perlu dirumuskan ulang terkait Rancangan UU KUHP ini?

Memang ada beberapa hal yang harus dirumuskan ulang, misalnya menyangkut prinsip ultimum remedium (penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir dalam penegakan hukum).

Poin pentingnya?

Sanksi pidana sebagai altenatif terakhir itu tampaknya harus ada relokasi penempatan pasal ter-masuk alasan pemaaf untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi.

www.lensaindonesia.com

Ini nanti akan kita kelompokkan.

Sejauh ini, apa ada perbedaan pemahaman dengan DPR terkait hal itu?

Secara prinsipil saya kira sudah ada banyak kesepahaman sejauh ini sampai terakhir di bab II antara pemerintah dan DPR. Karena memang ini menyangkut masalah yang sifatnya ketentuan umum dan asas-asas.

Ada perubahan yang paling mendasar dalam pembahasan RUU KUHP kali ini?

Saya belum melihat, tapi ada asas-asas hukum pidana yang mencerminkan karakter hukum pidana Indonesia.

Maksudnya?

Seperti misalnya sistem hukum pidana Indonesia mengakomodir konsep hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu kemajuan

yang saya kira luar biasa sampai ada perdebatan yang cukup tajam di antara kita antara DPR dengan itu menyangkut penerapan asas legalitas.

Kenapa bisa sampai ada perdebatan terkait hal itu?

Karena selama ini ada pemahaman di KUHP lama asas legalitas itu kan sesuai dengan rumusan bunyi undang-undang. Tapi ada rumusan baru yang disodorkan oleh tim perumus dalam draf itu tolong diperhatikan juga konsep hukum yang berkembang ini.

Apa kelebihan dari konsep hukum yang baru itu?

Nah konsep ini yang saya kira lebih menonjolkan karakteristik hukum pidana nasional kita yang asli dari sini. Kalau itu yang kemarin kan dari Belanda. Itu salah satu perkembangannya

Nanti mekanisme penerapannya bagaimana, sebab konsep hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia kan berbeda-beda?

Nanti kita lihat pasal-pasal berikutnya. Termasuk saat kita memasukkan jenis-jenis sanksi pidana. Itu ada usulan di draf itu termasuk kerja sosial. Itu masuk di dalam kerja sosial.

Ini artinya pemerintah juga akan mengakomodir hukumhukum adat di Indonesia?

Ya, memang akan ada ketentuan di berikutnya nanti. Karena ini masih bab I dan bab II, di buku satu yang sifatnya masih prinsipprinsip umum.

Respons DPR bagaimana sejauh ini?

DPR memang memperdebatkan itu, tapi kita ada satu kesepa hrm haman untuk itu.

7 Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Novanto...

Sambungan Halaman 1 Setya Novanto kini muncul gerakan laten ‘mengkriminalisasi’ beberapa pimpinan DPR-RI dengan alasan yang tidak jelas.

Dengan kata lain, ada upaya menggunakan aparat penegak hukum menjadi alat politik mengkriminalisasi seseorang. “Jangan sampai hal itu didiamkan terus terjadi di negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, dan institusi penegak hukum dijadikan tunggangan politik,” pintanya.

Senada, kasus etik Setya Novanto sebenarnya adalah potongan kecil dari perang besar antar geng mafia tambang dan migas di Indonesia. Hal itu diungkapkan pengamat pertambangan dari Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara. Menurutnya, perang antar geng itu terjadi karena Presiden Jokowi tidak berani mengambil tanggung jawab dalam dalam hal negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

“Selama ini dia bersembunyi. Kehadiran presiden ini yang kita butuhkan, tapi sekarang masing-masing kan sibuk cari rente. Perang antar geng ini terjadi karena Jokowinya enggak ada,” tegas Mar-

wan, Jumat, (4/12/2015).

Marwan menuntut pemerintah gigih memperjuangkan kewajiban-kewajiban yang mesti segera dipenuhi Freeport Indonesia, terkait royalti, divestasi, smelter dan kompensasi kerusakan lingkungan hidup di tanah Papua.

Dia berharap pemerintah tidak terkesan “main-main”.

Apalagi menyangkut royalti yang masuk dalam item penerimaan negara. Soal divestasi dan smelter pun sudah tertera dalam aturan pemerintah.

Walau tak mengatur soal lokasi pembangunan smelter, namun secara logika smelter harus dibangun di Papua agar orang Papua mendapat untung lebih banyak.

Marwan menegaskan, kasus pelanggaran etika Setya Novanto tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kejahatankejahatan Freeport terhadap rakyat di Papua dan bangsa Indonesia.

“Kita seperti dialihkan agar lupa terhadap kejahatan-kejahatan Freeport. Pemerintah tidak maksimal dalam negosiasi, malah membiarkan IPO (initial public offering),” sesal Marwan.

Sementara Wakil Ketua

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 “Maka dengan demikian, sekali lagi, Presiden tetap akan menggunakan heli yang ada,” tambah Pramono.

Sebelumnya, Indonesia berencana membeli tiga helikopter untuk “Very Very Important Person” (VVIP).

Usulan ini datang dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Agus Supriatna, yang tercantum dalam rencana strategis TNI AU periode 2015-2019.

Alasan pembelian heli ini antara lain karena Helikopter Super Puma yang biasa digunakan oleh Presiden dalam kunjungan kerja sudah berumur 25 tahun.

Keputusan presiden Jokowi menolak pembelian heli VVIP AW 101 dinilai sebagai keputusan yang tepat. Hal itu dikatakan oleh Anggota Ko-

misi I DPR RI TB Hasanuddin di Jakarta, Jumat (4/12/ 2015) Selain AW101 itu mahal, juga untuk heli VVIP sudah bisa diproduksi di dalam negeri oleh PT DI. Ada 3 hal arahan presiden yang patut diikuti oleh TNI/ Kemenhan, khususnya dalam pengadaan alut sista, yaitu pertama harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, kedua harus mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Ketiga harus memperkuat keterpaduan operasional alutsista.

“Arahan presiden Jokowi harus mendapat perhatian serius terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting mengingat keuangan

Korupsi...

Sambungan Halaman 1 Sebab lazimnya, dalam kerjasama sistem BOT seluruh biaya harusnya ditanggung oleh investor (PT SO). “Alasan Fraksi-Fraksi menolak sebab saat dilakukan pembahasan kerjasana BOT, tata tertib (Tatip) anggota DPRD saat itu juga belum disahkan,” kata Ismet.

Kala itu, kalangan DPRD juga menilai, rencana program pengelolaan sampah TPA Benowo dengan PT SO belum transparan. Terutama terkait pemberian tipping fee. Karena Pemkot harus mengeluarkan uang APBD Rp 191.000 per ton sampah, atau Rp 4 miliar per tahun.

Disampaikan Ismet, ketidak setujuan kalangan DPRD saat itu didasari alasan, bahwa dalam setiap kerjasama dengan pihak ketiga tentang penggunaan barang dan jasa pemerintah harus memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut tertuang dalam PP Nomor 26 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Permendagri No 27 tahun 2007 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain.

Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya yang awalnya tidak setuju, akhirnya tetap tidak mau menanda tangani berita acara Pansus Penetapan Kerjasama Investasi Infrastuktur di TPA Benowo.

Kendati begitu, Pansus tetap melanjutkan dan memaksakan persetujuan melalui Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD KOta Surabaya Wisnu Sakti Buana pada No-

vember 2009.

“Hasil Rapat Paripurna nomor 43/RIS/2019 ditanda tangani tanggal 30 November 2009 oleh Wakil Ketua DPRD KOta Surabaya Wisnu Sakti Buana. Sementara dua ketua rapat lainya, Suyanto dan Musyafak Rouf tidak bersedia menanda tangani karena anggota fraksinya terus melakukan interupsi sebagai bentuk penolakan,” sebut Ismet.

Sementara saat ditanya, apa keterlibatan Tri Rismaharini dalam proyek ‘bermasalah’ ini, Ismet menyebut, bahwa Tri Rismaharini merupakan Walikota yang menandatangai kontrak Perjanjian Kerjasama Penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo Nomor: 658.1/4347/436.6.5/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Nomor: 88/JBU-SO/8/2012.

“Kepala Biro Hukum Kemendagri Prof. Sudan Arif juga pernah menegaskan di media massa, bahwa kontrak Perjanjian Kerjasama Penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir TPA Benowo itu jelas-jelas salah karena menyalahi aturan. Kami punya kliping beritanya,” tandas Ismet.

Kesalahan itu terletak pada adanya keputusan pimpinan DPRD Kota Surabaya saat itu, yakni mantan Ketua DPRD Whisnu Wardhana (WW) dan wakil Ketua DPRD Whisnu Sakti Buana (WS), yang mengatasnamakan lembaga DPRD dan menyetujui kontrak kerjasama pengelolaan sampah selama 20 tahun tersebut.

DPR RI, Fadli Zon makin mantab membela Ketua DPR RI Setya Novanto. Dia menegaskan bahwa kesaksian Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin juga jelas menyatakan tuduhan itu tidak terbukti. Dalam rekaman tidak ada pencatutan atas nama presiden dan wakil presiden untuk minta saham.

“Jadi tidak disebut di situ, permintaan saham tidak pernah ada, juga tidak disebut ada pencatutan nama Presiden di situ,” kata Fadli Zon, Jumat (4/ 12/2015).

Politikus Gerindra itu mengaku sudah mendengar rekaman percakapan sehingga bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Apalagi, dalam keterangannya ke MKD sebelumnya, Maroef juga menyatakan yang meminta saham adalah Riza untuk dibagikan ke Jokowi-JK, bukan Setya Novanto. Dia bersikukuh jika politikus Golkar itu tak bersalah dalam permintaan saham meski Setya Novanto ikut andil dalam pertemuan. “Diakui sendiri oleh Maroef tidak ada pernyataan Setya Novanto meminta saham. Jadi permintaan saham itu omong kosong belaka,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Maroef mengatakan, dia yang menginisiasi pertemuan pertama dengan Setya. Pertemuan itu sebagai courtesy call setelah

negara yang terbatas dan setiap rupiah uang rakyat harus dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin,” imbuhnya.

Untuk itu Kemhan perlu melakukan penataan ulang cara pengadaan dengan melibatkan unsur inspektorat jenderal (irjen) sejak awal perencanaan sampai proses pengadaan.

“Mengenai kemandirian industri pertahanan dalam negeri memang harus mendapat perhatian kita semua.

Bukan hanya TNI semata tapi seluruh lapisan anak bangsa.

Kesadaran dan kecintaan kepada produk dalam negeri pada hakekatnya adalah nilai positif dan bagian dari bela negara,” jelasnya.

Pada suatu saat harus menjadi negara yang mandiri di semua bidang kehidupan, termasuk dalam industri pertahanan. “Mari kita dukung arahan presiden demi kepentingan bangsa dan

Dalam aturan, persetujuan tidak boleh diberikan atas nama pimpinan dewan saja, melainkan lembaga DPRD dan wajib melalui rapat paripurna.

Apalagi menyangkut dana APBD yang nilainya di atas Rp 10 miliar.

Lebih aneh lagi, lanjut Ismet, persetujuan kontrak kerjasama antara Pemkot dengan PT SO itu adalah berdasar keputusan Panitia Khusus di DPRD Surabaya yang langsung diketuai oleh Wakil Ketua DPRD, saat itu Whisnu Sakti Buana. Padahal, sebagai wakil ketua DPRD, Whisnu Sakti Buana tidak boleh menjadi ketua pansus.

Kontrak itu cacat hukum lantaran proyek pengelolaan sampah senilai investasi Rp 314 miliar itu tidak dijalankan sesuai perintah Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaaan sampah.

Parahnya lagi, kontrak itu juga melanggar PP NO 50 tahun 2007 tentang tata cara kerjasama Pemerintah, dimana di pasal 9 disebutkan bahwa seluruh kerja sama pemerintah yang berdampak pada masyarakat harus dengan persetujuan DPRD.(Rapat Paripurna DPRD) Ditemukan fakta bahwa Pemkot Surabaya diduga pernah mencoba mengakali keputusan ini dengan mencabut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan

dirinya menjadi Presiden Direktur PT FI. Saat itu, Maroef juga melakukan pertemuan dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman.

Namun, dalam pertemuan pertama itu, Setya minta berlangsung empat mata, tanpa diiringi oleh staf. Sementara pertemuan dengan Zulkifli dan Irman dilakukan terbuka dengan staf dan ajudan.

Seusai pertemuan pertama, Setya mengajak untuk bertemu kembali. Akhirnya, terjadi pertemuan kedua yang diinisiasi Setya. Dalam pertemuan ini, Setya mengajak serta pengusaha Muhammad Riza Chalid. Adapun pertemuan ketiga diinisiasi oleh Riza. Pembicaraan tentang permintaan saham PT FI, menurut Maroef, baru muncul dalam pertemuan ketiga. Permintaan itu diutarakan Riza, yang mengatakan, dari permintaan saham 20 persen, sebanyak 11 persen dibagi untuk Presiden dan sebanyak 9 persen dibagi kepada Wakil Presiden.

Malah Fadli Zon justru mempertanyakan kedatangan Maroef Sjamsoeddin ke Gedung Kejaksaan Agung pada Jumat (4/12/2015) dini hari.

Dia menduga ada upaya konspirasi dengan kedatangan orang nomor satu itu ke Gedung Bundar.

“Kejagung aneh, masa ada

negara dan demi terbangunnya kekuatan TNI yang handal,” pungkasnya.

Terkait pembatalan tersebut, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menganggap hal yang logis dilakukan di tengah ekonomi saat ini. “Presiden bilang, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, beli helikopter mahal rasanya kurang tepat,” ucap Gatot saat ditemui di Komando Pertahanan Udara Nasional, Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (4/ 12/2015).

Menurut Gatot, pertimbangan presiden selain masalah ekonomi, juga karena heli AW101 nantinya jarang dipakai presiden. Presiden juga mengungkapkan kepada Gatot bahwa kondisi helikopter yang ada dirasa masih cukup bagus. “Begitu Presiden batalkan, kami ikut (manut wae), karena beliau pemimpin tertinggi,” tutur Gatot. dg

Pertamanan Kota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2013.

Perwali inilah yang diduga sebagai alat pembenar bagi Walikota Surabaya untuk melegalkan pembayaran tipping fee kepada PT Sumber Organik (SO) senilai total Rp 78 miliar, padahal sebagaimana fakta yang ada operasional PT SO sendiri baru dimulai pada 2015 mendatang.

Yang menarik, Perwali itu diundangkan pada 16 Oktober 2013, sementara pencairan pertama kepada PT SO senilai Rp 21 miliar, sudah dilakukan sejak 2012. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang menguatkan pencairan Rp 21 miliar tersebut.

Diduga kuat Perwali Nomor 69 Tahun 2013 itu dijadikan dasar hukum bagi Pemkot untuk mencairkan tipping fee.

Namun, usaha melalui Perwali itu juga dinilai tidak mampu melindungi elite Balai Kota dari dugaan tindak penyelewengan uang negara, maka pada Kamis 17 Oktober 2013 atau sehari sejak Perwali 69 tahun 2013 itu diundangkan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mendadak menggelar rapat paripurna di DPRD Surabaya guna membahas soal Raperda Pengelolaan Sampah.

Sebelumnya, pakar Hukum Pidana dan Guru Besar Universitas Trisakti Jakarta Andi Hamzah menegaskan, bahwa pencairan tipping fee ke PT SO sebesar Rp 21 miliar pada 2012 dan tahun 2013 dibayarkan sebesar Rp 57 miliar dari APBD dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal itu sudah sangat bisa dijerat UU Korupsi.dg

Dirut PT Freeport ke Jaksa Agung malem-malem . Itu tidak lazim dan itu ada konspirasi, jam 12 lewat seperti ada kedaruratan, seperti ada yang luar biasa,” sebutnya.

Dia pun mengingatkan bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo untuk tidak main-main dengan peristiwa ini. Apalagi, latar belakangnya dari partai politik yaitu Partai Nasdem, pimpinan Surya Paloh. “Jadi Jaksa Agung harus profesional karena itu dia kan latar belakangnya dari partai politik.

Kalau mau menegakan hukum ya menegakan, jangan main-main dengan ini (hukum),” ujarnya.

Sebelumnya, Presdir PTFI itu juga telah mendatangi kejagung pada Rabu malam (2/12/2015), dan menyerahkan telepon genggam yang dijadikan alat perekam pertemuan dirinya dengan Setya Novanto, yang tersandung kasus ‘Papa minta saham’.

Saat ini, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, lembaganya masih terus menyelidiki kasus dugaan pemufakatan jahat dalam lobi

perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang dilakukan Setya Novanto. Dia mengatakan sedang memburu orang yang berpotensi sebagai tersangka setelah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi.

“Kalau proses hukum ada bukti tentu ada tersangkanya dong, tentu kita cari yang berpotensi menjadi tersangka siapa,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, (4/12/2015). “Menangani perkara korupsi ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Kami akan tangani secara obyektif.”

Prasetyo mengatakan, bukti berupa rekaman percakapan yang diserahkan oleh Maroef Sjamsoeddin secara substansi sudah sangat cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, kata dia, Kejaksaan masih harus mendalaminya lagi untuk menguatkan penetapan tersangka kepada pihak yang hingga kini masih dirahasiakannya itu.

“Jadi bukan ilegal. Saya melihat substansinya saja, dan itu diakui oleh yang melakukan

Proyek...

Sambungan Halaman 1 Tak ingin menjadi masalah, Pemprov Jawa Timur akhirnya memberikan izin beroperasi kepada 18 perusahaan tambang pasir di Kabupaten Lumajang agar bisa beroperasi kembali sehingga sanggup memperlancar distribusi pasir beton.

“Tercatat sejak 26 September lalu produksi pasir di Kabupaten Lumajang berhenti karena masalah perizinan. Ini ternyata dampaknya mengganggu berbagai proyek di Jawa Timur yang memerlukan pasir beton. Dengan dioperasikannya 18 perusahaan tambang lagi diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pasir beton di Jawa Timur,” kata Soekarwo saat ditemui Lensa Indonesia di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (3/12/2015).

Pakde Karwo (sapaan akrab Gubernur) menegaskan, ke-18 tambang pasir yang diberikan izin beroperasi lagi akan mulai per 7 Desember 2015. “Diharapkan pertengahan Desember 2015, seluruh proyek di Jawa Timur bisa terpenuhi alur distribusi pasirnya,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Timur Supaad menambahkan untuk proyek Pemprov Jatim yang terganggu pembangunannya akibat krisis pasir beton yaitu tiga jalan tol mulai dari Gempol-Pasuruan, Surabaya-Mojokerto serta M o j o k e r t o - K e r t o s o n o.

Bahkan tol Surabaya-Mojokerto harusnya bisa dioperasikan pada Oktober lalu namun hingga saat ini pem-

Calon...

Sambungan Halaman 1 Ia menjelaskan dengan adanya data yang dirilis Dinkes Jombang semakin menunjukkan masih lemahnya pemerintah dalam melakukan pencegahan meluasnya HIV/AIDS. Apalagi jika yang tercatat adalah anak di bawah usia 14 tahun sudah teridap HIV/AIDS, semakin membuktikan lemahnya perlindungan terhadap anak selama ini.

Perlu juga dilihat lagi penyebab anak tertular, bisa saja tertular dari orangtuanya maupun anak pernah menjadi korban persetubuhan.

Meskipun demikian kondisi meningkatnya angka kasus HIV/AIDS ini diharapkan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Jombang.

“Dengan adanya anak teridap HIV/AIDS juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak, di mana anak kehilangan hak-nya untuk memperoleh jaminan perlindungan kesehatan yang baik,” pungkasnya.

Mengetahui hal itu, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko langsung menginstruksikan Satpol PP untuk memberangus warung remang-remang. Warung tersebut dinilai penyedia jasa esek-esek dan penyebab utama penularan virus HIV/ AIDS di Kabupaten Jombang.

Hari AIDS yang diperingati setiap tanggal 1 Desember ini menjadi kado yang tidak mengenakkan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sebesar 34%, atau sekitar 291 orang merupakan pria hidung belang yang tertular virus HIV melalui hubungan seks dengan pekerja seks

komersial (PSK) di warung remang-remang. Para pria hidung belang itu menularkan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia itu ke pasangannya.

Akibatnya, sebesar 24% atau 205 penderita HIV-AIDS merupakan kalangan ibu rumah tangga. Sedangkan wanita pekerja seks komersial menduduki peringkat ke 3 sebesar 11% atau 94 orang.

Kaum gay atau pria penyuka sesama jenis sebesar 8% atau sekitar 68 orang.

“Dari informasi yang kami terima memang ada tempat bertemunya penyuka sesama jenis, seperti kafekafe. Dan itu sangat membahayakan bagi umat. Sehingga itu perlu diwaspadai, dan kami perintahkan Satpol PP untuk selalu melakukan pemantaun terhadap cafecafe tersebut,” jelas Nyono usai acara peringatan hari AIDS se dunia di pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (1/12/2015).

Ia menargetkan pada tahun 2016 nanti angka tersebut bisa berkurang. “Kami telah menyiapkan sejumlah langkah pencegahan penularan HIV. Salah satunya membentuk forum penanggulangan AIDS (FPA). Dan ini sebagai langkah, FPA akan dibentuk di tiap desa beranggotakan 5 orang untuk membantu mendeteksi dini penderita HIV-AIDS,” jelasnya.

Penyebaran orang dengan HIV-AIDS sendiri hampir merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupatyen Jombang. Pada 21 Kecamatan yang ada, kecamatan Jombang Kota menjadi peringkat pertama dengan jumlah ODHA mencapai 98 orang.

rekaman itu. Kami akan kroscek dan verifikasi tim penyelidik sudah komunikasi dengan ahli dari ITB biar semua clear,” katanya. “Kebenaran harus kita ungkapkan, korupsi tak harus nunggu transaksi.”

Prasetyo mengatakan, rekaman percakapan yang durasinya 1 jam 27 menit itu bukanlah suatu laporan biasa.

Apalagi, di dalamnya banyak pihak pemangku kepentingan di pemerintahan. Ditambah adanya unsur dugaan korupsi dengan dasar pemufakatan jahat dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

“Penegakan hukum harus berdasarkan fakta dan bukti.

Nanti kami lihat semua, ungkap kebenarannya,” ujarnya.

Dia memastikan bahwa penetapan salah seorang pihak menjadi tersangka tidak harus menunggu proses sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan selesai. Bahkan, kata dia, bisa jadi dalam pekan depan setelah semua saksi dan pihak terkait sudah dimintai keterangan, Kejaksaan akan mengumumkan tersangka. dg/wi/ald/rez

bangunannya terhenti karena tidak adanya suplai pasir.

Sedangkan proyek pemerintah lain yang juga terhenti adalah pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) diantaranya titik Glenmor-Kendeng Lembu dan Kendeng Lembu-Malang Sari di Banyuwangi, kemudian Kalimujur-Bondoyudo serta Jarit-Kalimojo yang ada di Lumajang.

“Selain JLS, ada lagi proyek pemerintah perbaikan jalan di Bangkalan juga terhenti akibat ketiadaan pasir untuk proses pembetonan.

Diluar proyek pemerintah, saat ini sebanyak 11 kontraktor besar yang membangun gedung perkantoran, hotel hingga apartemen juga terhenti. Totalnya Ada 392 ribu meter kubik beton tidak bisa tersuplai karena tidak ada pasir. Angka itu setara dari 67 persen total kebutuhan Jawa Timur,” tukas Supaad. sarifa

Disusul kemudian Kecamatan Diwek, Mojoagung, Sumobito, dan kabuh masingmasing 93, 67, 57, dan 54 orang.

Yang mengkhawatirkan kasus penularan HIV terhadap balita. Sedikitnya tercatat 5 anak usia di bawah 4 tahun mengidap HIV/AIDS. Dan untuk mencegah penularan ke balita, voluntary counselling test (VCT) digalakkan menyasar terhadap 7.000 ibu hamil di Kabupaten Jombang. Terganjal terbatasnya reagen untuk tes VCT. Ia berharap agar semua Desa di Kabupaten Jombang melakukan langkah penanggulangan yang sama. “Kami support dengan alokasi dana desa (ADD), nanti alokasi anggarannya diserahkan ke setiap desa. Kami usulkan untuk penambahan jatah reagen dari pemerintah pusat.

Juga kami minta RSUD untuk mendukung dana,” ujarnya.

Selain itu akan dilakukan semacam VCT terhadap calon pengantin baru. Upaya tersebut juga menjadi bagian pencegahan terhadap penularan HIV ke pasangan dan anak. Dan ditargetkan VCT pra nikah itu bisa berjalan pada 2016 nanti. Selain itu sosialisasi juga akan digalakkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang akan berjalan hingga Januari 2016.

“Hal dilakukan bukan untuk melarang orang untuk menikah, ini sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran kepada pasangan dan anak yang dikandung nanti. Kita akan bekerjasama dengan Kemenag hingga Kaur Kesra di tingkat desa untuk melakukan VCT pra nikah terhadap calon pengantin baru sebelum melakukan akad nikah,” pungkasnya. obi www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Buku ‘Mein Kampf’ Hitler Diterbitkan Ulang untuk Hancurkan Mitos UNTUK pertama kalinya, buku ‘Mein Kampf ’ karya Adolf Hitler dicetak dan diterbitkan di Jerman.

Teks tersebut akan didistribusikan di toko-toko buku antara tanggal 811 Januari 2016.

Autobiografi tersebut pernah dirilis pertama kali pada 1925 dan ditulis Hitler ketika berada di dalam penjara. Penerbitan ulang itu dilarang oleh pemerintahan negara Bavaria karena dianggap buku berbahaya. Namun, akhir tahun lalu hak terbit yang dipegang Bavaria segera berakhir.

Artinya, pemerintahan Jerman maupun penerbit manapun memiliki wewenang bebas untuk menerbitkannya ulang. Kabar ini pun sempat disambut kontroversial awal tahun 2015.

Direktur Penerbitan Institute of Contemporary History (IFZ) di Munich, Andreas Wirsching mengatakan nantinya buku akan diterbitkan dalam dua volume besar. Ada 1.948 halaman yang dijual dengan harga € 59 ($ 62) atau sekitar, sisanya berada di volume kedua.

Edisi ‘Mein Kampf’ yang terbatas tersebut akan diterbitkan sebanyak 3.500 sampai 4.000 eksemplar.

Wirsching mengatakan publikasi ulang autobiografi Hitler bertujuan untuk ‘menghancurkan mitos’.

“Kami ingin menghancurkan mitos seputar buku Hitler. Selama 7 dekade, Bavaria yang memegang hak cipta setelah Perang Dunia Ke-2 melarang penerbitan dan publikasi ulang dengan alasan mencegah ha-

sutan kebencian tapi pada akhirnya hak ciptanya habis, dan tanggal 1 Januari kami akan menerbitkan ulang ke publik,” ungkapnya.

Sejarawan yang bertanggung jawab pada proyek mengatakan bukunya bukan hanya sumber maupun studi ideologi Nazi. “Tapi juga simbol dan salah satu peninggalan terakhir dari Reich Ketiga,” tutupnya.

‘Mein Kampf’ sendiri berbicara tentang pandangan Hitler atas masa depan Jerman dan bangsa Yahudi.

Di tahun 1933 saat berada di puncak kekuasaan, karena isi buku tersebut menyebabkan peristiwa ‘Holocaust’. Buku tersebut juga tersedia bebas di kantor-kantor sipil selama masa pemerintahan ti/doc Nazi di Jerman.

Wayang Kulit Sejatinya Pertunjukan Monolog Khas Jawa Dengan logat Jawa nan kental, sang dalang bertutur tentang kisah yang dipetik dari cerita panjang Mahabarata, Ramayana, atau Serat Menak. Inilah pertunjukan monolog khas Jawa.

DALAM pementasan wayang kulit, yang sering kali diangkat dalang adalah kisah perseteruan keluarga Pandawa dari Kerajaan Amarta—simbol kejujuran, kebaikan, kebenaran, keberanian, kemuliaan, dan tanggung jawab—melawan keluarga Kurawa dari Kerajaan Ngastina— simbol angkara murka, kerakusan, kesombongan, arogansi, dan kelicikan. Pertikaian berujung pada peperangan kedua keluarga dalam Baratayuda.

Wayang kulit kini menjadi salah satu pertunjukan ‘monolog khas Jawa’ sekaligus menjadi favorit turis asing di Yogyakarta. Setiap pekan ada dua sampai empat pentas yang biasa berlangsung semalam suntuk, dari pukul 21.00-05.00. Bila digelar siang hari, lazimnya pukul 09.0016.00. Meski demikian, di tangan para dalang kontemporer, pentas wayang ditampilkan hanya dua hingga empat jam.

Panggung terdiri dari layar berupa kain putih, dengan di bawahnya ditaruh batang pohon pisang untuk

menancapkan dan menampilkan wayang. Penerangan lampu halogen pada muka layar akan membentuk efek bayangan wajah wayang yang indah dari balik layar. Sehingga para penonton bisa memilih melihat pertunjukan dari depan layar atau belakang layar.

Dalam setiap pementasan, tidak ada ketentuan pasti berapa jumlah adegan dalam satu lakon cerita. “Kalau lakon Sumantri Ngenger, jumlah adegan bisa ratusan,” ujar Anom Suroto, salah satu dalang ternama asal Jawa Tengah. Kisah Sumantri Ngenger, dalam kreasi Anom Suroto, merupakan kisah terpanjang sehingga perlu waktu 8-10 jam pentas.

Dalang menjadi aktor utama dalam pertunjukan wayang kulit. “Sekali pentas, saya memerankan sedikitnya 30-an tokoh wayang,” kata Anom Suroto.

Secara umum, 30-an tokoh itu meliputi 12 karakter, yaitu raja, kesatria, raksasa, dewa, Punokawan, priyayi, wanita, abdi raja, hewan, prajurit, suara alam, dan guru.

Dalang Ki Anom Suroto saat memainkan wayang kulit dengan lakon 'Ontorejo Mbalelo Gatutkoco Winisudono'.

Improvisasi dalang amat diperlukan saat menirukan suara dan mengekspresikan tingkah laku tokoh wayang agar bisa menyihir penonton dan sesuai dengan pakem cerita.

“Yang paling sulit meniru karakter tokoh wanita, terutama Srikandi, Wilutomo, Banowati, atau Sembodro,” ucap Anom Suroto.

Menilik sejarahnya, seni wayang kulit diperkirakan hadir di Jawa pada abad ke-9 Masehi, bersamaan dengan menguatnya agama Hindu di Jawa. Hal ini didasarkan pada

basis cerita wayang kulit yang diangkat dari kisah-kisah Mahabarata dan Ramayana, yang berasal dari sastra India. Ketika Islam berkembang di Jawa, seni wayang mengalami perombakan hingga wujudnya yang seperti sekarang dan dianggap sebagai bentuk budaya otentik masyarakat Jawa.

Di tangan para Walisongo, yaitu para penyebar Islam di Jawa pada abad ke-15, wayang kulit difungsikan sebagai seni multikultur. Basis cerita Hindu, Ramayana dan

Sembilan Tari Bali jadi Warisan Budaya Dunia SEMBILAN tari tradisi Bali resmi ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Dunia berdasarkan hasil sidang UNESCO di Namibia, Afrika pada 2 Desember 2015.

“Sembilan tarian Bali sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda atau bagian dari Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO, tepat pukul 21.35 Wita,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha, di Denpasar, Rabu malam (3/12/2015).

Dewa Beratha mengatakan mendapat kabar informasi kepastian penetapan tersebut dari pesan singkat yang dikirimkan oleh Dohardo Pakpahan, Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Bidang Koordinasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Sembilan tari Bali yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Dunia oleh Badan PBB yang membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaaan itu adalah Tari Barong Ket, Tari Joged Bumbung, Tari Legong Keraton, Drama Tari Wayang Wong, Drama Tari Gambuh, Topeng Sidhakarya, Tari Baris Upacara, Tari Sanghyang Dedari dan Tari Rejang.

“Kami sangat bergembira dan bersyukur dengan penetapan ini.

Dengan demikian, Bali tidak saja mendapatkan perlindungan dari sisi pelestarian tari tradisi, sekaligus ke depannya semakin memberikan manfaat ekonomis,” ucapnya.

Dalam sidang UNESCO yang www.lensaindonesia.com

Tari Barong Ket.

berlangsung siang hari waktu Namibia, Afrika atau mulai pukul 19.30 WIB, Indonesia lewat pengusulan tari Bali mendapatkan urutan ke-18 dari total 35 negara yang mengusulkan penetapan dari UNESCO. “Kesembilan tari itu juga sudah mewakili keseluruhan tarian yang ada di Bali dengan melihat konsep sejarahnya, fungsi, maupun gaya tarinya,” ucapnya.

Kesembilan tarian tersebut jika

dipilah berdasarkan fungsinya sudah mencakup jenis Tari Wali (menjadi bagian upacara atau iringan upacara), Tari Bebali (mempunyai lakon dan dapat disebut tari semi sakral dan seremonial) serta Tari Balih-Balihan (berfungsi sosial dan sebagai hiburan),” ucapnya.

Dari sembilan tarian itu, yang termasuk Tari Wali adalah Tari Rejang, Tari Sanghyang Dedari, dan Tari Baris Upacara. Sedangkan Tari Bebali

meliputi Tari Topeng Sidhakarya, Drama Tari Gambuh, dan Drama Tari Wayang Wong. Yang termasuk Tari Balih-Balihan adalah Tari Legong Keraton, Tari Joged Bumbung dan Tari Barong Ket. Jika dipilah berdasarkan sejarahnya, Tari Wali itu berasal dari abad ke-8 sampai abad ke-14, Tari Bebali (asal abad ke-14 sampai ke-19) dan Tari Balih-Balihan (asal abad ke-19 sampai dengan sekarang).

Menurut dia, dengan tari tradisi Bali sudah diakui UNESCO, menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota seBali untuk menyiapkan sarana dan prasarana demi pelestarian dan pengembangan tari tradisi Bali.

“Sejauh ini memang peran masyarakat cukup menonjol untuk memelihara tari tradisi Bali yang bersifat Wali. Sedangkan peran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota adalah membina tari yang bersifat Bebali dan Balih-Balihan untuk penampilan dalam Pesta Kesenian Bali, Bali Mandara Mahalango dan kegiatan pariwisata lainnya,” ucap Dewa Beratha.

Sebelumnya tim kesenian Bali yang dipimpin Prof Dr I Wayan Dibia berencana akan menampilkan langsung Tari Nawasari di depan sidang UNESCO yang merupakan intisari dari sembilan tarian yang ditetapkan itu, hanya saja batal berangkat karena terkendala visa transit di Afrika Selatan. ni/ans

Mahabarata, tetap dipertahankan sebagai cerita utama pementasan, namun di dalamnya dimasukkan unsur-unsur baru yang membawa pesan pembaruan Islam, seperti tradisi suluk dalam wayang yang bernuansa Islami, dan masuknya beberapa tokoh wayang baru, seperti Punokawan. Sejumlah gamelan dan tembang-tembang baru, seperti Macapat, juga merupakan bagian dari kreasi baru ini.

Kini wayang kulit makin berkembang dalam beragam variasi sesuai dengan budaya setempat, seperti wayang kulit Purwo yang berkembang di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Lantas wayang kulit Banyumasan, wayang kulit Bali, wayang kulit Banjar (Kalimantan Selatan), wayang kulit Palembang, wayang kulit Betawi, wayang kulit Cirebon, dan wayang kulit Madura.

Pada 7 November 2003, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, UNESCO, menetapkan wayang kulit sebagai warisan dunia di bidang seni narasi oral (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity). Penghargaan ini menjadi pengakuan bahwa wayang kulit sebagai seni yang otentik berasal dari Indonesia.

Menatah hingga Menyungging Yogyakarta bisa disebut pusat

perkembangan seni wayang kulit.

Selain ada klub-klub yang secara rutin mengadakan pementasan wayang kulit setiap pekan, di kota ini banyak ditemukan perajin wayang kulit. Seperti di Desa Bangun Jiwo, Pucung Ukir Sarti, Imogiri, di Bantul.

Pembuatan wayang kulit biasanya meliputi tahap penatahan atau mengukir, dan tahap penyunggingan atau seni melukis perwajahan wayang.

Penatahan adalah tahap pembuatan pola wayang pada sehelai kulit sapi, kerbau, atau kambing yang telah diolah. Kemudian diukir dan ini bagian yang sangat rumit, mengingat setiap wayang mempunyai spesifikasi bentuk, dan ciri khas masing-masing. Seorang penatah pemula perlu belajar 4-5 tahun untuk mencapai tahap mahir.

Setelah penatahan, dilanjutkan penyunggingan, berupa pewarnaan wajah wayang. Proses ini juga rumit, karena banyak detail perwajahan wayang yang berwarnawarni. Rumitnya proses membuat pembuatan wayang memerlukan waktu 20 hari. Kini perajin tak hanya membuat wayang kulit sebagai wayang pertunjukan, tetapi juga sebagai hiasan, suvenir, dan seni ornamen. Seperti gantungan kunci, dompet, tas, hiasan lampu, dan seni batik. tra/tm

Rumah Bekas Penulis Shakespeare Terungkap CERITA ‘Romeo dan Juliet’, ‘Hamlet’, maupun ’10 Things I Hate About You’ masih dikenang sampai sekarang ini. Belum lama ini, kediaman pribadi sastrawan asal Inggris William Shakespeare ditemukan oleh arkeolog Inggris.

Arkeolog tersebut melakukan penggalian terhadap rumah bekas sastrawan tersebut di New Place, STatford Upon Avon. Dilansir dari BBC, Selasa (1/12/2015), ditemui sebuah dapur berukuran besar, ruang untuk membuat bir, dan 20 ruangan lainnya.

Pada 1759, pendeta Francs Gastrell sebagai pemilik rumah Shakespeare menghan-

Rumah William Shakespeare.

curkan rumahnya. Karena, dia merasa terganggu rumahnya sering dikunjungi para penggemarnya dan perempuan yang memuja Shakespeare.

Juru bicara Shakespeare Birthplace Trust, Dr Paul Edmonson mengatakan rumah bekas Shakespeare menunjukkan penulis kenamaan Inggris berada di strata masyarakat tertinggi. Serta tinggal di dua tempat, Startford dan London.

Hingga meninggal dunia pada 13 April 1616 silam, dia tinggal di New Place. Di rumah ini pula, dia menetap antara tahun 1597 sampai ti/dt wafat.

9

BERANDA Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Buntut Lamborghini Maut Kebebasan Pers Terancam Kuasa hukum “Lamborghini maut” memasang iklan kontroversi.

Menurut PWI, ini bentuk ancaman model baru terhadap kebebasan pers, juga pengekangan terhadap profesi wartawan.

AMOS HZ Taka & Associates selaku kuasa hukum pengemudi Lamborghini maut B 2258 VW, Wiyang Lautner (24) mengeluarkan pernyataan akan menempuh jalur hukum terhadap media yang memberitakan kasus ini secara negatif.

Ancaman jalur hukum yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum Wiyang, dituangkan dalam Surat pengumuman terbuka yang diterima beberapa wartawan, yang dikeluarkan Kamis (3/11/2015).

Pengumuman itu terdiri dari empat poin, yang di antaranya menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut murni musibah. Peristiwa itu terjadi akibat kondisi jalan yang tergenang air karena hujan dan menyebabkan slip ban. “Sehingga roda belakang sebelah kanan terbentur trotoar, yang mengakibatkan roda terkunci sehingga laju kendaraan diluar kendali,” bunyi pengumuman tersebut.

Selain itu, pengacara pria yang tinggal di Pondok Dharma Husada Regency II/270 ini mengancam para awak media. Dikatakan dalam pe-

ngumuman tersebut, media dilarang memberitakan pemberitaan yang negatif dan dapat merugikan kliennya.

“Sehingga kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan undang undang yang berlaku,” tulis pengumuaman tersebut.

Tak hanya itu, pengacara Wiyang juga melarang warga untuk berkomentar negatif di sosial media tanpa ada bukti yang jelas.

Anggota AJI Surabaya, Yovinus Guntur berpendapat pengumuman ini jelas tak sesuai dengan UU Pers yang mana disebutkan bila ada sengketa pers dan pemberitaan harus menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan Dewan Pers dan UU Pers.

Mekanisme ketika sengketa pers adalah melayangkan hak jawab kepada redaksi.

Jika tidak ada hak jawab maka bisa meneruskannya dengan melaporkan ke Dewan Pers.

“Jika memang ingin pemberitaan berimbang maka pihak Wiyang harus lebih terbuka kepada media. Bagaimana bisa berimbang kalau mereka tidak terbuka?,” tanya

Ketua PWI Jatim, M. Munir kecam pengumuman pengacara Lamborghini maut yang mengancam kebebasan pers.

pria yang menjabat Divisi Advokasi dan Serikat Pekerja Pers AJI Surabaya itu.

PWI Jatim pun tidak kalah sengitnya mengomentari pengumuman yang sarat dengan ancaman terhadap kebebasan pers.

Akhmad Munir, Ketua PWI Jatim bereaksi keras atas terhadap iklan yang dipasang di media cetak tersebut. Ia menganggap hal tersebut sebagai bentuk pengekangan dan pembelengguan terhadap tugas jurnalistik.

“Ini adalah ancaman model baru terhadap kebebasan pers, juga pengekangan terhadap profesi wartawan, yang mana dalam melakukan tugas dilindungi oleh Undang Undang,” terang Munir, Kamis (3/12/2015).

“Iklan tersebut jelas-jelas

Saksi Ahli Mengiyakan Wiyang Lautner dalam Kecepatan Tinggi

Kepala Program Keselamatan Berlalu Lintas IMI Jawa Timur, I Komang Fery, saat memberi kesaksian di Unit Laka lantas Polrestabes Surabaya.

KEPALA Bidang roda empat IMI Jawa Timur I Komang Fery yang didatangkan penyidik Laka Lantas Polrestabes Surabaya sebagai saksi ahli dalam kecelakaan maut Lamborghini tak membantah bahwa Wiyang Lautner, mengemudikan mobil mewah itu dalam kecepatan tinggi sehingga menabrak orang hingga tewas.

“Saat dimintai keterangan, saksi ahli hanya menjawab iya saat ditanya kecepatan tinggi Lamborghini dan Ferrari yang beriringan saat terlihat di kamera CCTV Hotel Everbright dan Bronz Auto,” jelas Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya AKP Lily Djafar.

I Komang Fery yang juga menjabat sebagai Kepala Program Keselamatan Berlalu Lintas IMI Jawa Timur ini menjelaskan, apabila dilihat dari rekaman kamera CCTV Hotel Everbright dan Bronz Auto, mobil Lamborghini berada di belakang mobil Ferrari dan berjalan di lajur tengah pada jalan yang kelihatan kering.

Lamborghini kemudian berpindah lajur ke kanan yang basah sehingga pengemudinya hilang kendali, selip bodi belakang dan mengarah ke kanan membentur median jalan yang ada di kanan. Diketahui pula dalam keterangan saksi ahli ini, selipnya mobil Lamborghini diperkirakan karena pergeseran roda belakang yang disebut oversteer (roda belakang bergeser). Hal tersebut disebabkan dari perubahan jalan dari jalan kering ke basah.

“Menurut saksi ahli ini, saat itu mobil Lamborghini sedang menambah akselerasi (gas). Diperkirakan pengemudi Lamborghini, Wiyang Lautner, tidak mengira akan efek dari akselerasi tersebut,” imbuh AKP Lily Djafar. www.lensaindonesia.com

Ditambahkan saksi ahli ini dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kendaraan Ferrari dan Lamborghini memang berjalan beriringan dan dalam kecepatan tinggi. Terlebih dari analisa saksi ahli ini, Jl Manyar Kertoarjo Surabaya tidak layak untuk kecepatan tinggi karena kawasan tersebut kondisi jalannya tidak bagus dan basah serta terdapat sedikit tanah pasir.

Sementara itu, dalam proses penyidikan kasus kecelakaan mobil Lamborghini ini, penyidik Laka Lantas Polrestabes Surabaya sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Negeri Surabaya.

“SPDP-nya sudah dikirim dua hari lalu ke Kejaksaan Negeri Surabaya,” tandas Lily Djafar.

Seperti diberitakan Lensa Indonesia sebelumnya, Lamborghini hitam B 2258 MW yang dikendarai Wiyang Lauther (24) warga Jl Darma Husada Regency 270, menabrak penjual STMJ hingga tewas pada Minggu (29/11/ 2015) sekitar pukul 05.30 WIB. Berdasarkan keterangan saksi mata, sebelum menabrak, mobil Lamborghini ini sebelumnya terlihat balapan dengan mobil Ferari yang kemudian oleng setelah melaju dalam kecepatan tinggi. “Tadi balapan dengan Ferari kayaknya. Oleng kemudian menabrak penjual STMJ di pinggir jalan,” kata warga yang enggan disebutkan namanya.

Akibat aksi ugal-ugalan ini, seorang korban yang tertabrak diketahui meninggal dunia akibat luka parah dan kakinya patah. Selain penjual warung, dua pembeli di warung tersebut ikut tertabrak. andiono

mengancam. Kuasa hukum telah melanggar UU Pers no 40 pasal 4,” geram Munir.

Disebutkan dalam UU Pers No 40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat 2 berbunyi terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat 3 disebutkan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ayat 4 menyebut dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunya Hak Tolak.

“Kami sangat menyayangkan iklan yang dipasang oleh orang berduit, dan ini menjadi ancaman serius bagi tugas

wartawan,” tambah Munir.

Munir juga menyerukan, terkait ancaman tersebut, agar seluruh wartawan tetap menjalankan tugas secara benar dan profesianal dengan melakukan cekon ricek serta menggali dari Narasumber yang berkompeten.

“Kami serukan kepada wartawan dengan ancaman ini, ungkap secara benar dan profesional, harus mengutamakan fakta serta dengan narasumber yang kredibel,” sambungnya.

Tentang mekanisme delik aduan terkait pemberitaan, Munir mengungkapkan sesuai dengan undang undang kebebasan pers no 40 tahun tahun 1999, harus dilakukan hak jawab dan hak koreksi.

“Tidak benar mereka kalau langsung menempuh jalur hukum, seperti tertuang dalam UU dan MoU Dewan Pers, Kejaksaan dan Polri dimana setiap delik aduan harus dilakukan hak jawab dan hak koreksi,” Papar Munir.

PWI Jatim akan melakukan back up penuh, bila ancaman itu benar-benar dilaksanakan. Kecelakaan itu sendiri terjadi Minggu (29/11/ 2015) pagi dan menewaskan satu orang dan dua korban patah tulang.

“Saya melihat masih ada fakta dilapangan yang blum diketahui oleh teman teman dilapangan, oleh karena itu silahkan ungkap secara utuh,” rofik pungkas Munir.

Anak Korban Lamborghini Maut: Ayah, Senin Bayar Uang Sekolah KESEDIHAN masih terlihat di wajah saudara dari Kuswarijono, korban tewas Lamborghini maut.

Dia ditabrak mobil mewah tersebut di Jalan Manyar Kertoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 29 November 2015.

Kesedihan itu menyelimuti adik kelima dan keenam korban, Nuni Retnowati dan Indah Kusrini di rumah korban, Jalan Kaliasin III /25, Surabaya. Daerah tersebut terkenal dengan sebutan Kampung Cuncum.

Kedua adik korban itu terus menangis sesenggukan atas kepergian sang kakak. Sedangkan Suhendriati, adik kandung korban lainnya mengaku ikhlas atas kepergian kakak keduanya itu.

“Kami sekeluarga mengenang Mas Yono (almarhum) ini orangnya suka humor dan orangnya pekerja keras, tapi sama sekali tidak ada firasat apa pun sebelum kepergiannya,” kata wanita yang juga guru TK Kaliasin ini di Surabaya, Senin (1/12/2015).

Masih hangat dalam ingatan Suhendriati bahwa korban yang kesehariannya berprofesi sebagai penjual kue cuncum ini pernah berkata kepada anak pertamanya jika ia akan pergi.

“Dia seperti berkata aneh gitu, mungkin itu firasatnya sejak 5 hari lalu dan dia bilang ke anak pertamanya kalau bapak pergi gimana,” tutur Suhendriati menirukan ucapan anak pertama Kuswarijono yang bernama Kurniawan.

Dia berharap kejadian ini menjadi peristiwa terakhir dari kecelakaan mobil mewah tersebut. Kasus ini diserahkan ke-

ISI PENGUMUMAN DARI PENGACARA WIYANG LAUTNER YANG DINILAI MENGANCAM MEDIA

pada pihak berwajib untuk memproses pelaku. “Untuk urusan hukum kami serahkan polisi, tapi ini juga peringatan bagi pemilik kendaraan roda empat yang serupa jangan gunakan jalan raya sebagai ajang balap mobil,” ujar Suhendrati.

Kabar terakhir yang sudah didengar Suhendrati, istri dari Kuswarijono yang dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya keadaannya sudah membaik. “Walaupun masih butuh waktu untuk benar-benar stabil,” tutup Suhendriati., Sementara sang anak korban, Intan Ari Avrista (17) nampak tegar. Anak kedua dari almarhum Kuswarijono mengungkapkan kata terakhir ayahnya sebelum kecelakaan mobil mewah yang merenggut nyawa orang tercintanya.

Siswi SMK Pawiyatan Surabaya ini menuturkan, bahwa pada Sabtu 28 November 2015 ia bersama ayah serta adik-adiknya makan bersama. Saat itu, sang ayah menanyakan terkait biaya sekolah.

“Aku malam minggu itu makan bersama-sama ayah dan adik-adik, terus aku tanya, ‘Yah aku Senin waktunya bayar uang sekolah,’ Ayah malah bilang: ‘sudah nanti Senin dilunasi. Kamu enggak usah mikir itu,” ujar Intan yang didampingi adiknya berusia 5 tahun, Erza Nandita Rahayu Putri.

Namun sebelum hari yang dijanjikan, sang ayah berpulang selama-lamanya. Dia menjadi korban mobil Lamborghini yang dikemudikan Wiyang Lautner. al/ans

Intan Ari Avrista, putri kedua Kuswarijono, korban lamborghini.

Yang bertanda tangan dibawah ini: AMOS HZ TAKA & ASSOCIATES, yang bertindak untuk dan atas nama klien kami WIYANG LAUTNER berdasarkan Surat Kuasa (Copy Terlampir). Dengan ini menyampaikan terkait dengan adanya pemberitaanpemberitaan, baik dari Media Cetak maupun Media Elektronik dan Masyarakat dalam pemberitaan negatif atas musibah kecealkaan yang menimpa klien kami dengan menggunakan mobil Lamborghini Gallardo type LP 570-4 Nomor Polisi B 2258 WM. 1. Bahwa kondisi klien kami saat kejadian kecelakaan pada hari Minggu, tertanggal 29 November 2015, dalam keadaan sehat (sesuai terlampir tes Laboratorium RS Bhayangkara), sehingga kecelakaan yang terjadi adalah Musibah yang setiap orang dapat mengalaminya.

2. Bahwa kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu, tertanggal 29 November 2015 adalah bukan ajang kebut kebutan atau balapan.

3. Bahwa dikarenakan kondisi jalan di sekitar Jalan Manyar Kertoarjo tergenang air karena habis hujan (kondisi jalan licin), musibah kecelakaan yang terjadi selip, sehingga roda kanan belakang trotoar mengakibatkan roda terkunci sehingga laju kendaraan diluar kendali klien kami.

4. Bahwa antara klien kami dan keluarga korban telah terjadi kesepakatan, bahwa kejadian tersebut merupakan musibah dan terjadi perdamaian.

Untuk itu, kami menghimbau/ mengingatkan kepada media cetak, elektronik (termasuk pengguna media sosial) Masyarakat (Perusahaan/Individu) untuk tidak memberikan pemberitaan/pernyataan yang negatif tanpa didasari bukti-bukti yang kuat, yang dapat merugikan klien kami. Sehingga kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Disampaikan pula ucapan terima kasih kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang telah menangani masalah ini secara Profesional dan Proporsional. Oleh karenanya kami menghormati proses-proses hukum yang berlaku dan kami akan mentaati sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian keterangan ini kami buat, atas perhatiannya tak lupa kami sampaikan terima kasih.

Wiyang Lautner, tersangka Lamborghini maut.

Kasat Lantas Polrestabes Surabaya Bantah Terima Suap Rp 5 M ISU terjadinya penyuapan yang dilakukan keluarga Wiyang Lautner dibantah Kasat Lantas Polresrtabes Surabaya AKBP Andre J Manuputty.

Dikonfirmasi di kantornya Satpas Colombo Jl Ikan Kerapu 2-4, Jumat (4/11/2015), tentang adanya deal-deal khusus yang mencapai Rp 5 miliar dalam kecelakaan itu, AKBP Andre J Manuputty menegaskan hal semacam itu tak pernah dilakukannya. “Itu hanya isu! Kalau memang saya mendapat uang sebanyak itu, sudah pasti saya akan pensiun dini,” serunya.

Perwira asal Maluku ini mengaku, memang saat kejadian pihaknya telah ditawari keluarga korban untuk damai ditempat. Namun permintaan tersebut tidak ditanggapi. “Sa-

Kasat Lantas Polresrabes Surabaya AKBP Andre J Manuputty.

at kejadian, keluarga korban sudah meminta agar kasus tersebut langsung dihentikan.

Namun kami tidak mau dan melanjutkan dengan tetap memprosesnya,” tambah AKBP Andre J Manuputty. rofik

Arogansi Orang Kaya, IPW: Ada Deal-deal di Belakang PENGEMUDI Lamborghini maut, Wiyang Lautner (24) yang belum ditahan menjadi sorotan sejumlah pengamat kepolisian. Salah satunya disampaikan Penasehat Indonesia Police Watch (IPW), Johnson Panjaitan yang menduga ada permainan di kasus ini.

Saat berdialog di TVOne, Johnson menduga ada permainan dalam penanganan kasus Lamborghini maut tersebut. “Tentu ada deal-deal di belakang, ada yang diatur-atur,” kata Johnson, Kamis (3/12/ 2015).

Salah satu indikator adalah belum ditahannya tersangka Wiyang, yang masih beralasan menjalani perawatan. Seharusnya, Wiyang tak dibebaskan begitu saja. “Harusnya dibawa ke rumah sakit dengan status tahanan, bukannya diberi fasilitas,” ucapnya.

Yang kedua, Johnson menyatakan seharusnya partner

kebut-kebutan Wiyang juga ditahan. Namun, hingga saat ini hal tersebut belum dilakukan Polrestabes Surabaya. “Dan penegak hukum merusak hukum sehinga penegakkannya tak adil,” tuturnya.

Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesis masih tajam ke bawah, namun tumpul ke atas termasuk yang punya uang. Ia meningatkan jika pelaku kecelakaan adalah sopir angkot atau metromini maka akan langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman berat.

“Arogansi orang kaya dipertontonkan karena hukum bisa diurus. Ini kerugian bukan hanya bagi korban tapi kita semua,” ucapnya.

Wiyang jadi tersangka usai menabrak penjual STMJ dan menewaskan satu pembeli dan melukai dua lainnya. Hingga kini, Wiyang masih belum ditahan. nan

OTONOMI

10

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

PDIP Larang Seluruh Anggotanya Tinggalkan Jawa Timur Seluruh anggota PDIP Jawa Timur dilarang melakukan kunjungan kerja sampai perhitungan di KPU selesai di Pilkada Serentak 2015.

DPD PDIP Jawa Timur mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggotanya, khususnya anggota dewan baik yang duduk di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Jatim. Instruksi tersebut terkait larangan untuk melakukan kunjungan baik keluar

Jatim maupun keluar negeri mendekati pelaksanaan Pilkada Serentak di 19 kabupaten/kota pada 9 Desember 2015.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari mengutarakan kebijakan mengawal kemenangan pemilihan kepala daerah ini adalah

wajib agar seluruh rekomendasi calon kepala daerah yang telah dipasang di sejumlah daerah bisa meraih kemenangan.

“Semua anggota dewan di Dapilnya masing-masing wajib mengawal fokus kemenangan. Intruksi ini langsung dari DPP,” tegas Sri Untari, Selasa (1/12/2015).

Wanita yang juga Sekretaris DPD PDIP Jatim itu mengatakan kebijakan tersebut, bukan hanya berlaku bagi anggota DPRD di provinsi, namun juga pada selu-

ruh anggota DPRD kabupaten/ kota yang saat ini.

“Karena itu semua termasuk saya, dilarang melakukan kunjungan kerja (kunker) sampai perhitungan di KPU selesai di Pilkada Serentak 2015 ini,” jelas dia.

Dilanjutkan, jika ada anggota yang melanggar pihak DPP juga telah menyiapkan sanksi tegas.

Pihak DPD akan melaporkan langsung kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Dan yang memberi sanksi

langsung Ketua Umum, dan ini sudah menjadi ketentuan perintah DPP,” cetus Untari.

Sementara akibat kebijakan ini, anggota dewan asal partai politik bergambar kepala banteng dengan moncong putih diindikasikan makan gaji buta, karena mereka bekerja bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan partainya. Dengan hanya mengejar kemenangan dalam Pilkada Serentak.

Sebanyak 19 daerah di Jatim

yang mengikuti Pilkada Serentak 2015 yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trengga sarifa lek.

Stop Penyidikan Korupsi, Polres Jombang Digugat Pra Peradilan

Ketua TP PKK Kota Bandung Atalia Ridwan Kamil saat menerima penghargaan kota sehat dri Kemnkes RI.

Bandung Raih Penghargaan Kota Sehat SETELAH meraih Piala Adipura pada bulan lalu, kali ini Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan diterima kota Bandung karena upayanya menggalakkan program-program pola hidup sehat kepada masyarakat.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F. Moeloek dan diterima oleh Asisten III Setda Kota Bandung Dandan Riza Wardana di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (27/11) lalu.

Turut hadir dalam penerimaan penghargaan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara, Ketua TP PKK Kota Bandung Atalia Ridwan Kamil.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, ahyani raksanagara mengatakan kegiatan lain yang mendukung pencapaian keberhasilan tersebut, seperti one day no rice setiap hari Senin, selasa dengan tanpa asap rokok dan gerakan pungut sampah (GP-

S) setiap Senin, Rabu, Dan Jumat.

“Selain itu kita juga mempunyai program SBS atau Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagai sanitasi kesehatan dan kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Selain itu Dinkes juga menurutnya rutin menggelar seminar dan perlombaan kesehatan yang diadakan antar sekolah dasar seperti lomba dokter kecil. Perlombaan tersebut digelar untuk mengenalkan dan memupuk sejak dini, pengetahuan dalam pengobatan dan kesehatan.

Penghargaan yang diraih Kota Bandung ini tak luput dari andilnya masyarakat Kota Bandung menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Kota Bandung.

“Predikat Kota Sehat yang diraih Kota Bandung ini semoga dapat memotivasi Pemkot Bandung untuk lebih giat lagi dalam mengkampanyekan pola hidup sehat serta menjaga kebersihan lingkungan,” arie pungkasnya.

SEJUMLAH masyarakat yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FMRJ) mengajukan gugatan pra peradilan atas dihentikannya proses penyelidikan atas pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi atas penjualan Tanah Kas Desa (TKD) Kedungturi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Kamis (03/12/2015).

Gugatan perdana penyidik ini dimaksudkan agar proses dilanjutkan, sekaligus mendapat hasil sejelas-jelasnya. Pasalnya, selama ini pelapor cuma sekali memperoleh surat perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP). Kuasa hukum pengadu menilai ada kejanggalan terhadap kasus tersebut. Aduan tersebut masuk ranah delik korupsi, bukan dikategorikan pidana umum.

Menurut kuasa hukum pemohon, Lilik Yulianto mengatakan, ada Sembilan poin dasar gugatan, di antaranya, kliennya tertanggal pada 23 Maret 2014 lalu membuat Dumas (aduan masyarakat) kepada termohon, yakni Polres Jombang, tentang adanya dugaan penyelewengan lelang TKD, yang diduga dilakukan oleh panitia lelang, Warsito dan Widi Siswoyo.

“Namun hingga kini uang tersebut belum juga disetorkan ke Bendahara Desa. Saat diberi tiga kali teguran dari Kades, mereka tetap ngeyel, dinamika kembali berlanjut, saat diadakan Musdes oleh Pemdes.

Keduanya tetap tak ada itikad baik menyelesaikannya. Justru terkesan menantang,” paparnya.

Hal inilah yang dikaji janggal oleh kuasa hukum pemohon. Ia menilai sepatutnya aduan masuk ranah

Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Raperda APBD TA 2016 MENINDAKLANJUTI pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2016, Sabtu (28/11/2015) digelar Rapat Paripurna DPRD Nganjuk dengan agenda jawaban dan penjelasan Bupati Nganjuk.

Rapat Paripurna DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Pudji Santoso Bupati Nganjuk, Taufikurrahman menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2016.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB)

terkait alokasi anggaran bidang kesehatan, Bupati menyampaikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Alokasi Anggaran bidang Kesehatan masih 6,62% atau Rp. 154.474.759.112,16. Sehingga masih kurang 3,38% dari yang seharusnya minimal 10%.

Tidak terpenuhinya target alokasi bidang kesehatan tersebut karena pada Tahun Anggaran 2016 terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dialokasikan anggaran cukup besar dan tidak dapat ditunda lagi.

Seperti anggaran untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastuktur baik jalan, jembatan maupun irigasi. Sedangkan SILPA Tahun 2016, ini terjadi selain pembagian Pagu untuk Program dan Kegiatan secara

Masyarakat dan FMRJ mengajukan gugatan pra peradilan ke PN Jombang.

delik korupsi bukan dikategorikan pidana umum. Pasalnya, yang dijadikan obyek merupakan aset negara.

Warsito saat itu menjabat Kasun Karang Tengah. Dan Widi Siswoyo menjabat Wakil Ketua BPD. Sementara itu, Beny Hendro Yulianto, salah satu tim advokat dan anggota FRMJ menambahkan, dalam hal ini dua alat bukti yang dilampirkan pemohon telah meme-

nuhi sebagaimana Pasal 184 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana).

“Sehingga cukup beralasan jika ditingkatkan ke proses penyidikan.

Demikian juga SP2HP nomor B/ 369/IX/2014/Satreskrim, tanggal 11 September 2014, yang dikirimkan ke Pemohon, adalah tidak sah menurut hukum,” pungkasnya ke obi pada Lensa Indonesia.

glondongan namun disebabkan juga adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait anggaran yang bersifat spesific grand.

Untuk pandangan umum F-PAN, Bupati Nganjuk menyampaikan akan memperhatikan terhadap saran dan masukan mengenai kenaikan jumlah belanja langsung digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, tingkat manfaat yang tinggi dan berdampak pada sumber daya yang tersedia dengan tetap memperhatikan aspek proporsionalitas, pemerataan dan efektifitas.

Demikian juga mengenai pemetaan sumber daya alam (khusus potensi ekonomi) maupun sumber daya manusia di masing-masing desa, agar sasaran pembangunan pedesaaan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, efektif dan efisien serta diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat dipedesaan.

Menjelaskan soal pandangan umum Fraksi GPS terkait kelangkaan air bersih di Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah me-

ngalokasikan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan dianggarkan pada belanja tidak terduga.

Untuk Nganjuk yang memiliki potensi pertanian, pertambangan, pariwisata perlu mendapatkan perhatian yang serius agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya dari potensi yang ada.

Menanggapi F-PD soal komposisi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2016 masih belum ideal, Bupati Nganjuk menyampaikan kebijakan anggaran belanja daerah harus memprioritaskan urusan wajib seperti anggaran kesehatan sebesar 10%, anggaran pendidikan 20% dan belanja modal 29%.

Yang terakhir pandangan umum F-PDI P, Bupati menyampaikan untuk saran dan masukan terhadap semua program kegiatan dimulai dari perencanaan yang baik dan benar, meningkatkan monitoring, regulasi dan pembinaan terhadap aparat pemerintah desa, harmonisasi eksekutif dan lagislatif akan diperhatikan dan ditindaklanjuti. roy

DPRD Ponorogo Mengesahkan APBD 2016 DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo gelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan dan penyetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016, Kamis (26/11/2015).

Dalam sidang yang dipimpin oleh ketua DPRD Ponorogo Ali Mufty tersebut sebelum dilakukan persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir menggelar Pansus. Dari anggota Pansus yang diwakili oleh wakil Ketua DPRD Slamet Hariyanto, menyampaikan hasil kesimpulan Pansus dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD. Dalam kesimpulan yang disertai dengan 29 rekomendasi itu, salah satunya Pansus menyam-

www.lensaindonesia.com

paikan, tentang Pendapatan Daerah yang berasal dari RSUD Dr. Hardjono. PAD dari rumah sakit yang berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) itu, Pansus dan Banggar meminta agar ditingkatkan dari target semual Rp 212,719 milyar.

“Khususnya RSUD Dr. Hardjono agar ditingkatkan PADnya, sehingga selisih antara pendapatan operasional dikurangi biaya operasional untuk menjadi BEP ( break even point), ditambah sekurangkurangnya Rp 7,152 milyar,” kata wakil rakyat dari FKB itu.

Menurut Slamet Hariyanto, dalam 29 rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus itu, semuanya wajib dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

“Hal ini wajib ditindaklanjuti dan direalisasikan dalam APBD 2016. dalam rangka penuntasan pembahasan Reperda APBD 2016.

Hasil rapat Pansus ini sekaligus sebagai bahan kontrol dalam membahas hasil evaluasi Gubernur,” tuntas Slamet di hadapan rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Forpimda, SKPD dan seluruh camat di Ponorogo.

Dari 29 rekomendasi yang disampaikan itu, antara lain pengalokasian santunan kematian bagi masyarakat miskin sebesar Rp 1 juta perorang, dengan anggaran total sebesar Rp 1 milyar. Juga rekomendasi pengalokasian anggaran untuk Hari Santri Nasional sebesar

Rp 100 juta. Di samping itu, adanya anggaran untuk Madrasah Diniyah (Madin), yang besarannya disesuaikan sesuai dengan kebijakan daerah. Termasuk di dalamnya dalam rekomendasi itu, adalah mengembalikan fungsi Puskesmas yang memberikan layanan gratis bagi masyarakat , dan bagi masyarakat yang tidak mempunyai BPJS tetap dianggarkan. “Puskesmas agar dikembalikan seperti tahun-tahun sebelumnya ( DIGRATISKAN),” tandas Slamet.

Pj Bupati Ponorogo, Maskur dalam sambutannya mengatakan, setelah disetujui bersama, naskah RAPBD 2016 itu selanjutnya akan diajukan ke Gubernur untuk proses penetapan APBD 2016. arso/adv

Penandatanganan pengesahan dan penyetujuan APBD 2016.

OTONOMI

11

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Kepala Kemenag Jombang Ditahan Kejari Surabaya KEPALA Kemenag Jombang, Syaifulah Anshari, akhirnya ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Ditahannya Kepala Kemenag Jombang atas kasus yang dilakukan sewaktu menjabat Kepala Kemenag Kota Surabaya, Kamis 03/12/2015).

Kepala Kemenag Jombang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada pemanggilan ke 2 oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, dan diperiksa mulai pukul 14.00 hingga pukul 17.15, Rabu (2/12).

Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya telah memberikan status tahanan kota. Dan itu membuat proses administrasi di Kementrian Agama Kabupaten Jombang sedikit terganggu. Kabarnya Kepala Kemenag tersebut tidak ada di kantor sejak Rabu (2/12).

Menurut Kasubag TU Kemenag Jombang, Taufik saat dikonfirmasi keberadaan Kepala Kemenag tersebut mengatakan, jika hari ini beliau memberitahukan ada kegiatan di Surabaya untuk sosialisasi UN di Hotel Utami. Dua hari yang lalu beliau juga membuka acara pertandingan bulu tangkis dalam rangka HAB Kemenag Jombang.

“Saya tidak mengetahui secara pasti Kepala Kemenag Jombang. Hanya beliau memberitahukan ada kegiatan di Surabaya,” jelasnya.

Dikonfirmasi terkait status Kepala Kemenag dan dilakukan penahanan kota oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, terganggu tidaknya perihal urusan administrasi dan kekosongan tersebut di kantornya. Ia hanya memberikan keterangan belum bisa diketahui, dan mungkin jelas berdampak tersebut.

“Perihal mekanisme pergantian pejabat wewenang Kanwil Jatim. Di Kemenag Jombang hanya bisa melakukan pergantian tentang Kasi atau bawahan di lingkungannya. Pihak Kanwil juga belum ada kabar tentang plt,” bebernya.

Diketahui, dalam kasus ini, mantan Kepala Kemenag Surabaya ini, didakwa melanggar Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI No 39 Tahun 2000 dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Penetapan Syaifulah sebagai tersangka ini bermula ketika Kemenag Surabaya menerima kucuran dana operasional dari DIPA 2013-2014. Saat itu, Kemenag Surabaya dikepalai Syaifullah Anshari.

Sedianya, uang negara itu dialokasikan untuk operasional lima seksi, yakni Seksi Pendma, Seksi PHU, Seksi Pais, Seksi PD Pontren dan Seksi Bimas.

Selain itu, uang operasional Rp 3 juta. obi

Kasat Sabhara dan Humas Polres Jombang menunjukkan barang bukti sitaan.

DED Ducting Harus Selesai Tahun 2015 DETAIL enginering design tentang infrastruktur ducting diharapkan tuntas di tahun 2015 ini.

Sehingga diketahui apa saja yang dibutuhkan nantinya untuk mendukung pembangunannya. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto saat membuka FGD Ducting Fiber Optic dan dan Microcell Pole di Hotel Grand Pacific, Jalan Pasirkaliki, Selasa (1/12).

Menurutnya, optic ducting itu merupakan salah satu teknologi informasi dan bisa menghasilkan saluran-saluran untuk telekomunikasi informasi.

“Sebenarnya Kota Bandung sudah tertarik menggunakan teknologi tersebut sejak tahun 2013. Namun di 2014 sempat ada kendala dalam pembangunannya karena belum memiliki Detail Engineering Design (DED),” ujar Yossi.

Untuk saat ini, kata dia, DED sudah dibangun oleh Diskominfo Kota Bandung dan disiap untuk dibicarakan dengan beberapa stakeholder.

“DED harus dibicarakan dengan beberapa Stakeholder. Maka dari itu dalam FGD ini ada beberapa perwakilan seperti dari Provider, Telkom dan jasa lainnya,” katanya.

Ia berharap di tahun 2015 ini, DED bisa dituntaskan tentang infrastruktur ducting. Sehingga akan muncul apa-apa saja yang nantinya akan dibutuhkan. Yossi menargetkan di tahun 2016 sudah bisa terbangun, serta pada tahun 2017 dan 2018 sudah bisa mendapatkan hasilnya.

Dalam pembangunan teknologi ini juga, Yossi Irianto mengutarakan sangat dimungkinkan untuk dilakukan konsep Public Private Partnership (PPP).

“Ducting ini bisa dibangun melalui kerjasama dengan konsep PPP atau BUMD tinggal regulasinya saja,” ungkapnya.

Namun menurutnya, yang paling penting itu adalah Pemkot Bandung yang punya regulator harus bisa memfasilitasi konsep itu dengan niat ada bagi hasil. Sehingga bisa mendongkrak PAD. “Sangat dimungkinkan untuk PPP. Dari hasil diskusi ini kita akan melihat apakah bisa dibangun dengan sendiri atau kerja sama dengan swasta dan BUMD,”tandasnya. arie

Pemuda Pancasila Surabaya Siagakan 5.000 Satgas Anti Money Politic Pemuda Pancasila Surabaya menyediakan hadiah Rp 10 juta bagi anggotanya yang berhasil menangkap tangan pelaku money politic.

MAJELIS Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Surabaya melantik 5.000 Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic (politik uang) untuk mengawal jalannya Pilkada Kota Surabaya yang digelar 9 Desember 2015 mendatang.

Pelantikan ini tim yang terdiri dari ratusan Komando Inti Mahatidana Pemuda Pancasila dan Pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya ini dilakukan di Kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur Jl Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Kamis (03/ 12/2015).

Sekretaris Umum MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya, Andi Baso Suherman mengatakan, pembentukan Satgas ini dilakukan mengingkat adanya indikasi permainan uang jelang pilkada di Kota Pahlawan ini.

Antisipasi kerawanan politik uang ini, lanjut Baso, sangat perlu dilakukan mengingat pada Pemilu Presiden lalu juga ditemukan kecurangan berupa jual beli undangan bentuk form bentuk B1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Andi Baso mengatakan,

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya, Haries Purwoko melantik Satgas Anti Money Politic untuk mengawal Pilkada Surabaya 2015.

saat ini terdapat tujuh kecamatan terindikasi rawan terjadinya money politic. Ketujuh kecamatan itu yakni, Sawahan, Tambaksari, Semampir, Gubeng, Kenjeran, Bubutan, serta Kecamatan Wonokromo.

“Kenapa ketujuh kecamatan ini menjadi sorotan Satgas kami, karena jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap, red) sangat banyak. Secara teknis satgas tidak beda jauh dengan Pemilu sebelumnya, mulai dari Pilpres, Pilgub, serta Pilwali. Beberapa TPS sering melakukan kecurangan jual beli undangan ke TPS dalam bentuk form B1,” katanya seusai pembagian rompi satga secara simbolik.

Menurut Baso, jumlah penduduk Surabaya yang cukup banyak, kemungkinan terjadinya politik uang juga sangat

terbuka lebar. Itu berdasarkan pengalaman pesta demokrasi yang berlangsung beberapa kali sebelumnya.

Andi Baso mengimbau kepada seluruh kader pimpinan anak cabang sampai ke pimpinan ranting Pemuda Pancasila untuk turut mengawasi segala pergerakan yang berpotensi terjadinya politik uang. Tidak hanya itu, pihaknya juga menyediakan hadiah Rp 10 juta bagi anggotanya yang berhasil menangkap tangan pelaku money politic.

“Jika menemukan kita akan tangkap dan serahkan kepada polisi agar ditindak sesuai hukum. Secara umum kita selalu berkoordinasi ke Polrestabes,” tegasnya.

Nantinya untuk setiap TPS akan dijaga satu satgas Anti Money Politic. Baik itu yang

memakai seragam resmi atau berpakaian biasa.

“Politik uang biasanya terjadi dua atau tiga hari jelang pencoblosan. Pada saat rehat siang hari, juga rawan terjadi kecurangan yang dilakukan petugas di TPS. Mahar-mahar politik itu juga termasuk money politic. Kita semua sudah tahu penetapan paslon di Surabaya sangat penuh dramatical yang sangat hebat,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Surabaya, Haries Purwoko menambahkan, 5.000 Satgas tersebut itu nantinya akan disebar ke 3.936 TPS yang ada di Kota Surabaya untuk mengawal proses pemungutan hingga penghitungan suara.

“Kita telah berkomitmen untuk menciptakan Pilkada

Surabaya yang bersih dan jujur. Makanya saya sangat mengapresiasi para kader yang mau ikut,” ujar Haries.

Disinggung apakah pembentukan satgas ini memiliki afiliasi dengan salah satu pasangan calon, dengan tegas Haries membantahnya. Menurutnya, pembentukan satgas murni untuk mensukseskan pilkada 2015. Dirinya menegaskan, satgas ini bersifat independen dan tidak memihak ke salah satu pasangan calon (paslon).

“Kita akan awasi siapa yang memberi uang dan siapa yang menerimanya. Satgas Anti Money Politic ini independen dan tidak memihak ke salah satu paslon,” pungkasnya.

Ketua OKK MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya, Surin Wilangon juga mengimbau kepada seluruh kader pimpinan anak cabang sampai ke pimpinan ranting PP agar siap sigap mengawasi segala pergerakan yang berpotensi adanya money politic.

“Jika menemukan pelaku pemberi dan penerima politik uang tangkap dan serahkan ke polisi untuk di tindak sesuai hukum pidana yang berlaku. Pemuda Pancasila hanya satu komando, sesuai arahan Ketua,” tambahnya.

Koordinator Satgas Anti Money Politic Noerdin L Top mengindikasikan bahwa paslon inkumben ditengarai akan menggunakan cara singkat untuk menang di Pilkada 9 Desember besok. “Secara massif dan terstruktur menggunakan aparatur pemerintah Kota Surabaya,” jelasnya. wan

Bedah Rumah Desa Bangle-Ketandan Gugah Semangat Gotong Royong GUYURAN hujan lebat yang disertai angin kencang, melanda Kabupaten Nganjuk, Rabu (4/11/2015) siang. Namun hal itu tidak menyurutkan tekad masyarakat Desa Bangle dan Desa Ketandan yang berhak menerima bantuan bedah rumah tidak layak huni, untuk datang ke lokasi penyerahan.

Ada dua lokasi yang ditunjuk yaitu Balai Desa Bangle dengan Kepala Desa Suji Sunar Iskak, Kecamatan Lengkong dan Balai Desa Ketandan dengan Kepala Desa Bapak Saji Kecamatan Lengkong. Masingmasing desa memperoleh program bedah rumah untuk desa Bangle 214 dan desa Ketandan 402 unit.

Kepala desa Bangle dan Ketandan menyampaikan permohonan maaf atas waktu penyerahan santunan bedah rumah yang cukup lama. Ini dikarenakan Pemkab Nganjuk mengikuti mekanisme aturan yang ada pada proses penetapan APBD hingga pencairannya.

Namun demikian janji pada masyarakat telah terpenuhi pada program bedah rumah. Bupati Nganjuk, melalui program bedah rumah mengatakan, di masingmasing Kepala Desa Bangle dan Ketandan bahwa bantuan ini jangan hanya dilihat dari nominalnya saja. Tetapi lebih pada wujud perhatian

Pemkab Nganjuk untuk masyarakat Desa Bangle dan Ketandan semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk untuk bantuan bedah rumah, bupati berharap dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Untuk itu, Kepala Desa Bangle dan Kepala Desa Ketandan dirinya berharap partisipasi seluruh masyarakat desa bahwa nominal bantuan yang ada dapat menggugah semangat gotong royong masyarakat sekitar untuk membantu sesama dalam mewujudkan hunian yang layak.

Partisipasi masyarakat tersebut bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik tenaga atau berupa materi.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan,” kata Saji Kepala Desa Ketandan.

Lebih lanjut Lurah Bangle Bapak Suji Sunar Iskak menyampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa berbagai program pro rakyat hendaknya benar-benar bisa dirasakan seluruh masyarakat.

Impiannya mewujudkan kesejahteraan yang lebih terus diupayakan dengan berbagai gagasan dan partisipasi masyarakat diharapkan bangkit untuk bersamasama membangun Nganjuk yang lebih sejahtera. catur

TNI bersama warga saat menanam kedelai.

TNI AD Bareng Disperta Tanam Perdana Kedelai KOMANDO Distrik Militer (Kodim) 0802 Ponorogo bersama Dinas Pertanaian Ponorogo melaksanakan tanam bersama TNI AD dalam rangka percepatan optimalisasi PAT– PIP kedelai 2015 Kabupaten Ponorogo di lahan LMDH di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kamis (03/12/2015).

Komandan Kodim 0802 Ponorogo Letkol Inf Slamet Sarjianto, mengatakan,” penanaman kedelai dalam rangka percepatan optimalisasi PAT-PIP Kedelai Tahun 2015 tahun ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian penyediaan pangan komoditas kedelai nasional,” ucap Letkol Inf Slamet Sarjianto.

Ditambahkanya, penanaman kedelai dilahan Perhutani ini sebagai upaya menggeser kedelai Impor untuk menuju Kedaulatan pangan nasi-

onal, mengingat kebutuhan kedelai di Indonesia saat ini masih di dominasi kedelai impor. Sedangkan kebutuhan masyarakat akan produk kedelai sangat besar.

Dengan Penanaman kedelai dalam rangka Percepatan Optimalisasi PAT-PIP Kedelai Tahun 2015 ini pula Kabupaten Ponorogo juga diharapkan mampu memberikan ketersediaan pangan bukan hanya untuk Kabupaten Ponorogo sendiri, tapi juga untuk nasional agar pemerintah tidak lagi banyak mengimpor kedelai lagi.

Salah satu perwakilan kelompok petani, Suparto mengatakan, “Kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah karena pemerintah telah mengupayakan berbagai cara termasuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan petani seperti benih dan pupuk,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Harmanto mengatakan, “Dengan adanya penanaman kedelai di lahan LMDH pada musim tanan tahun ini diharapkan mampu mewujudkan swasembada kedelai khususnya untuk Ponorogo,” ucapnya.

Ditambahkan Harmanto, untuk tahun ini Ponorogo telah berhasil menghasilkan kedelai sejumlah 17.343 ton dari target 13.500 ton. Pencapaian hingga 121 persen ini menurut Harmanto jauh diatas target secara nasional dan Jatim.

“Musim tanam tahun ini terjadi peningkatan yang mencapai 121%, ini karena adanya bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana, yang dirupakan dalam bentuk pupuk dan obat-obatan pestisida,” urainya. arso www.lensaindonesia.com

EDUKASI

12

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Hasil Penelitian LIPI Soal Kematian Ikan Massal di Ancol PUSAT Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan penyebab kematian massal ikan secara massal di Pantai Ancol, Jakarta Utara, karena ledakan populasi fitoplankton jenis Coscinodiscus spp yang membuat kadar oksigen terlarut air menurun.

Melalui siaran persnya di Jakarta, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI menjelaskan, berdasarkan sampel air yang diambil pada tujuh titik pada Selasa (1/12), kadar oksigen terlarut di air pada tiga stasiun sangat rendah.

Kadar oksigen yang tersedia di air hanya 0,765 ml/L atau 1,094 mg/L. Padahal, keadaan normal kadar oksigen terlarut dalam air seharusnya mencapai 4 mg/L hingga 5 mg/L. Rendahnya kadar oksigen adalah penyebab kematian ikan. Kondisi tersebut disebabkan ledakan populasi fitoplankton jenis Cosci-

nodiscus spp. Berdasarkan pengamatan, kepadatan fitoplankton tersebut mencapai 1 juta hingga 2 juta sel per liter air.

Coscinodiscus spp adalah salah satu jenis fitoplankton yang tidak berbahaya, tetapi karena jumlah yang banyak mereka membutuhkan oksigen yang banyak pula sehingga kadar oksigen terlarut menipis. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI menyatakan kesimpulan tersebut juga sejalan dengan pernyataan pekerja di pantai Karnaval Ancol dan karyawan PT Jaya Ancol yang mengawasi kondisi perairan.

Ledakan fitoplankton jenis Coscinodiscus spp biasanya dipicu meningkatnya kadar fosfat dan nitrat di kolom air. Survei menunjukkan kadar fosfat dan nitrat di stasiun 1, 2 dan 3 sangat kecil.

Ini mengindikasikan adanya penyerapan atau pemanfaatan fosfat dan nitrat oleh fitoplankton sebelum terjadinya ledakan populasi.

Sementara itu, data fosfat dan nitrat di tepi pantai cenderung tinggi yang kemungkinan diakibatkan oleh pembusukan dari bangkai ikan. Peningkatan kadar fosfat dan nitrat disebabkan kondisi perairan yang stagnan sehingga mempercepat pertumbuhan algae dan penurunan oksigen secara cepat dalam skala lokal.

Penambahan fosfat dan nitrat dapat pula disebabkan oleh air hujan yang mengalir dari daratan, air sungai dan saluran pembuangan. Penelitian tentang penyebab kematian massal ikan di Pantai Ancol, Jakarta itu dilakukan tim peneliti yang terdiri atas Indra Bayu Vimono, Hikmah Thoha, Ridho Sianturi, Hani Meirinawati, Djatmiko Irianto, Elly Asnaryanti dan Madi Saeni.wi

Ikan-ikan yang mati di pantai Ancol.

Inovasi Baru, di Sumsel Ada Program Kuliah Gratis

foto hl - Gubernur Sumsel, Alex Noerdin.

Program PKG menyasar secara spesifik anakanak yang memiliki potensi akademik namun berasal dari keluarga miskin.

MESKIPUN pendidikan merupakan hak yang dijamin konstitusi, tidak semua warga negara dapat menikmatinya terutama

hingga pendidikan tinggi. Padahal pendidikan tinggi merupakan sarana melakukan mobilisasi sosial.

Berbekal pendidikan tinggi, peluang untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih layak dapat digapai. Harapan tersebut agaknya semakin kecil bagi anakanak cerdas namun berasal dari keluarga miskin.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Sumatera Selatan melakukan berbagai inovasi, salah satunya melalui Program Kuliah Gratis atau disebut PKG. Program tersebut menyasar secara spesifik anak-anak yang memiliki potensi akademik namun berasal dari keluarga miskin.

“Program Kuliah Gratis kami fokuskan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak cerdas dari keluarga miskin,” ujar Gubernur Sumsel, Alex Noerdin melalui rilis pers.

“Tanpa adanya bantuan dari pemerintah mereka tidak akan mendapatkan kesempatan belajar,” lanjutnya.

Sekedar info, PKG merupakan inisiatif dari Alex Noerdin sejak menjadi bupati di Musi Banyuasin

(Muba). Inisiatif tersebut diteruskan ketika dirinya menjadi gubernur dengan skala yang lebih besar.

Dana yang dialokasikan Pemprov Sumsel untuk PKG senilai Rp 120 miliar untuk 8 ribu mahasiswa.

Anggaran tersebut akan direalisasikan secara bertahap dalam empat tahun. Pelaksanaan PKG ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.3/2015 tentang Kuliah Gratis dan Peraturan Gubernur Sumsel No.22/2015 tentang Kuliah Gratis.

Kedua peraturan tersebut memuat tentang teknis pelaksanaan kuliah gratis seperti skema penerimaan, syarat mahasiswa, mekanisme penyaluran bantuan, bidang ilmu dan perguruan tinggi serta kuota mahasiswa yang menerima bantuan setiap tahun.

Khusus untuk program studi, terdapat 58 pilihan bagi para mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa ini. Program-program studi yang ditentukan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia di

Selandia Baru Kenalkan Pendidikan Lanjutan IBARAT dekat tapi jauh, keberadaan negara Selandia Baru di Samudera Pasifik yang bertetangga dengan Australia relatif masih jauh dari dikenal baik oleh masyarakat Indonesia. Padahal, Negara Kiwi ini menyimpan beragam keunggulan yang berkelas dunia.

“Pendidikan kami sangat unggul, ada banyak alternatif yang bisa dipertimbangkan mahasiswa Indonesia di sana,” kata Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Trevor Matheson, di Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Hari itu, dia hadir dalam program pengenalan pendidikan tinggi di Selandia Baru. Berbeda dengan cara negara-negara lain mengenalkan sistem pendidikan tingginya yang menghadirkan para petinggi perguruan tingginya, maka kali ini Selandia Baru menghadirkan dua alumni dari Indonesia.

Mereka adalah Olivia Marzuki, penyiar televisi swasta yang sekarang bergiat pada berbagai aktivitas, dan penerima program magang dari ITB, Edo Prayogo. Masing-masing bera-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Duta Besar Selandia Baru, Trevor Matheson (kiri) berbincang dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X saat berkunjung ke Yogyakarta.

da di Selandia Baru pada masa yang berbeda, Olivia saat berusia belasan tahun pada 2000 hingga empat tahun kemudian, dan Prayogo baru-baru ini.

Layar peraga menunjukkan berbagai aktivitas mereka selama di sana, di antaranya me-

ngetengahkan proses pengajaran dan pendidikan di kelaskelas kuliah mereka di Selandia Baru yang sangat pribadi sehingga pola pembelajaran antara dosen dan mahasiswa sangat intensif.

Selandia Baru memiliki dela-

pan universitas negeri, yang semuanya tembus di peringkat 500 universitas terbaik di dunia menurut QS Worlds Ranking. Mereka adalah University of Canterbury di Christchurch, University of Auckland di Auckland, University of Waikato di Hamilton, Massey University, Victoria University of Wellington di Wellington, University of Otago di Dunedin, AUT University di Auckland, dan Lincoln University di Chrischurch.

“Saya waktu berangkat sangat pemalu, sepulang dari sana sangat terbuka dan mandiri.

Juga saya belajar sesuatu yang sangat penting yang tetap saya bawa di Indonesia, yaitu cinta kelestarian lingkungan,” kata Olivia.

Menurut Manajer Hubungan Strategis dan Pemasaran Education New Zealand, Karmela Christy, “Kami melihat kepentingan pengenalan tentang kualitas yang tinggi dan kredibilitas pendidikan di Selandia Baru kepada calon siswa di sini. Kami akan terus menguatkan dan melebarkan sayap program pengenalan ini pada 2016.” ad/ans

Sumsel dalam jangka pendek dan menengah. “Program Kuliah Gratis hanya membutuhkan komitmen dari kepala daerah,” Jelas Alex.

Upaya Pemprov Sumsel untuk mendorong inovasi tersebut tidak tanggung-tanggung. Pihak Pemprov menggandeng berbagai stakeholder pendidikan di Indonesia dan luar negeri seperti Universitas Sriwijaya, UIN Raden Fatah, Politeknik Sriwijaya, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Negeri Jakarta, SEAMEO SEAMOLEC, STP Shahid, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Nanjing (Tiongkok), Universitas Jiangsu (Tiongkok), dan Universitas Jeiju (Korea Selatan).

“Tahap awal PKG diberikan untuk 2 ribu mahasiswa untuk bersekolah di Indonesia ataupun di luar negeri,” ujar Alex.

Untuk mahasiswa yang kuliah di luar negeri, Pemprov Sumsel telah mengirim sembilan orang ke China pada tahun 2014 yaitu: satu orang di Nanjing College Chemical of Technology (NJIST), lima

orang di Nanjing Institute Railway of Technology, dan tiga orang di Jiangsu Institute of Commerce.

Selanjutnya pada 2015, mahasiswa PKG yang dikirim ke China yaitu lima orang di Design WUXI Institute of Technology untuk jurusan Fine Art and dan 25 orang di Nanjing Collecge Chemical of Technology (NJIST) untuk jurusan Mechanical Technology, Marketing, Mechanical and Electrical Equipment Repair and Management, dan Mechatronics Technology.

Saat ini terdapat lima orang yang mengikuti Pre-departure Training di SEAMEO SEAMOLEC yang akan berangkat ke WUXI Institute of Technology. Selain itu, 30 orang sedang mengikuti Predeparture Training selama tiga bulan di Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta sebelum berangkat ke Jepang.

“Harapannya mereka setelah lulus dapat kembali berbakti untuk daerahnya sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki,” pungkas Alex. wi

Hungaria Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia DUTA Besar (Dubes) Hungaria untuk Indonesia, Judit Nemeth-Pach berjanji akan terus meningkatkan kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi di Indonesia.

Judit Nemeth-Pach mengatakan antara lain dengan Universitas Mercu Buana (UMB). Apalagi saat ini Universitas Mercu Buana telah membuat kerjasama lebih awal dengan Budapest Business School (BBS).

“MoU yang telah dijalin UMB dan BBS itu menjadi langkah awal yang baik dan terus ditingkatkan. Pemerintah Hungaria sangat antusias terhadap kerjasama pendidikan,” ujar Dubes Hungaria untuk Indonesia, Judit Nemeth-Pach saat menghadiri Public Lecture bertema Economic and internazionalitation in Higher Education di kampus UMB, Jakarta.

Dia menyebutkan Budapest Business School merupakan kampus terbaik di Hungaria. Banyak prestasi yang telah diraih Budapest Business School, sehingga pantas menjalin kerjasama dan memperkuat lebih lanjut.

Menurutnya pemerintah Hungaria sangat mensuport langkah kerjasama yang dilakukan BBS dengan perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan mempersiapkan kerjasama lanjutan

sebagai wujud keseriusan terhadap pengembangan bidang pendidikan.

“Pemerintah Hungaria memberikan peluang beasiswa kepada putraputri Indonesia mendapatkan studi di Hungaria. Termasuk rencana kerjasama double degree antar perguruan tinggi di Indonesia dan Hungaria,” imbuhnya.

Rektor Budapest Business School, Éva Sándor-Kriszt Ph.D menambahkan kunjungan kedua ini merupakan tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2013 lalu. Kunjungan kedua ini bakal membahas berbagai isu lain terkait bidang pendidikan.

Rektor Universitas Mercu Buana, Dr. Arissetyanto Nugroho optimis hubungan erat yang terjalin antara Universitas Mercu Buana dan Budapest Business School berimplikasi luas. Tidak sebatas meningkatnya hubungan sector pendidikan yang telah terjalin, tetapi juga memperkuat iklim ekonomi di kedua Negara.

“Hungaria adalah negara di Eropa yang terus membaik ekonominya, meski kondisi ekonomi global sedang mengalami pelemahan. Itu dibuktikan melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan ke level 3.6 % GDP pada tahun ini”, ujar Arissetyanto. joh

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Danu, Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

EKBIS

13

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Polemik PAP PT Inalum Harus Dicarikan Solusi Wakil Walikota Bandung Oded M Danial.

Pemkot Bandung Optimis Lahirkan 35 Ribu Wirausaha Baru PEMERINTAH Kota Bandung optimis tahun 2016 mendatang, target 35 ribu wirausaha baru dapat tercapai. Pemkot Bandung telah membentuk tim yang terdiri dari 5 dinas yakni Dinas Koperasi UKM dan Perindag, Dinas pertanian dan ketahanan pangan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja.

Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Bandung Oded Muhamad Danial dalam acara sosialisasi percepatan penciptaan wirausaha baru di Hotel Horison Bandung, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (1/ 12/2015). “Tim diarahkan untuk melaksanakan program percepatan wirausaha baru yang sebagaimana diamanahkan RJPMD, salah satu bentuk kegiatannya adalah sosialisasi di tingkat kewilayahan,” Kata Oded.

Oded berharap dalam waktu dekat akan ada tim teknis yang akan memberikan pelatihan bagi para pengusaha di tingkat kewilayahan. Oded menambahkan seiring dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di akhir tahun 2015, Oded menilai program ini sangat penting guna menghadapi MEA. Oded mengatakan timnya berupaya secara maksimal untuk mencapai target 35 ribu wirausaha baru lahir di tahun 2016 mendatang. Oded pun menghimbau kepada 5 SKPD tersebut agar solid dan sinergis sehingga program berjalan cepat dan tepat.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag, Eric Mohammad Atthauric mengatakan dalam percepatan penciptaan wirausaha baru ada 6 hingga tujuh tahapan. “Penjaringan sendiri kita ini baru tahap sosialisasi, mudah mudahan akhir tahun publikasi, sehingga mulai penjaringan di awal tahun, khusus untuk dinas perindag,” kata Eric.

Dia menjelaskan, bahwa program ini akan dimulai dari data yang ada di kecamatan yagn tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Nantinya pendaftaran tak hanya bias diakses via online akan tetapi bisa juga secara langsung di tingkat kelurahan. Maka dari itu, Eric mengatakan penjaringan, domisili dan data-data pasti akan dilakukan di tingkat kelurahan. arie

PGN Komitmen Menambah Pelanggan Rumah Tangga PERUSAHAAN Gas Negara (PGN) adalah satusatunya badan usaha yang menyalurkan gas bumi untuk berbagai segmen di masyarakat, mulai dari rumah tangga, usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), industri, pembangkit listrik, bagi moda transportasi, hingga bagi sektor komersial, semisal mal dan rumah sakit. “Rumah tangga adalah pelanggan terbesar PGN,” kata Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso.

Dalam menambah pelanggan gas rumah tangga, beber Hendi, PGN melakukan dengan berbagai cara.

Cara tersebut antara lain adalah pertama, mengembangkan sendiri jaringan gas untuk rumah tangga.

Jadi seluruh hal terkait dengan investasi, modal dan sebagainya berasal dari dana PGN sendiri.

“Ini misalnya sudah dilakukan PGN di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” papar Hendi.

Jumlahnya kini sudah lebih dari 100 ribu sambungan rumah tangga. PGN juga fokus melakukan perluasan pelanggan baru untuk rumah tangga wilayah eksisting maupun wilayah baru yang sebelumnya belum terjangkau jaringan.

Selain menggunakan gas bumi yang berasal dari pipa-pipa PGN yang tersambung dengan sumber gas bumi dari perut bumi, PGN juga melakukan pioneering dalam bentuk clustering CNG. Ini misalnya dilakukan di Semarang Jawa Tengah. Gas yang disalurkan untuk pelanggan rumah tangga PGN di Tambak Aji Semarang yang berupa CNG diangkut dengan menggunakan truk dari Jawa Timur.

Gas CNG tersebut selanjutnya disalurkan untuk pelanggan rumah tangga di Tambak Aji Semarang.

Cara kedua yaitu bersinergi dengan Kementerian ESDM. Hendi menjelaskan, PGN sudah mengantongi penugasan dari Kementerian ESDM untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan gas bumi untuk 43.334 rumah tangga di 11 kota/ kabupaten. Menteri ESDM Sudirman Said menyerahkan secara resmi penugasan itu kepada PGN pada 19 Agustus 2015 lalu.

11 kota/kabupaten tersebut adalah Blora sebanyak 4 ribu sambungan rumah (SR), Semarang sebanyak 4 ribu SR, susun di Jabodetabek (5.234 SR), Kabupaten Bogor (4 ribu SR), Kota Cirebon (4 ribu SR), Kota Palembang (3.311 SR), Kota Surabaya (2.900 SR), Kota Depok (4 ribu SR), Kota Tarakan (3.366 SR), Kota Bekasi (4.628 SR) dan Kabupaten Sorong (3.898 SR). wi

Persoalan pajak air permukaan masih terus menghantui PT Indonesia Asahan Aluminium.

KETUA Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir meminta pemerintah pusat untuk mencarikan solusi persoalan pajak air permukaan (PAP) yang masih terus menghantui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Pasalnya, hingga saat ini, perusahaan pelat merah tersebut masih tetap merasa keberatan dengan tingginya PAP. Hal ini dikatakan Hafisz menanggapi keberatan dan protes PT Inalum.

Perusahaan milik BUMN tersebut keberatan dengan langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menagih pajak air permukaan (PAP) terhadap Inalum berdasarkan tarif industri progresif sebesar Rp 1.444/m3, di mana pajak selama 1 tahun PT Inalum (Asahan II) mencapai Rp 500 miliar lebih.

Oleh karenanya, PT Inalum meminta Pemprov Sumut untuk mengganti beban pajaknya berdasarkan tarif pembangkit listrik, bukan tarif industri.

Melihat kondisi ini, Komisi VI DPR RI tak ingin persoalan ini terus berlarut-larut, apalagi Inalum merupakan salah satu BUMN yang cukup besar memberikan keuntungan bagi negara.

“Sepanjang ini Inalum cukup moncer dalam hal mencetak laba. Saya kira pemerintah pusat dan kementerian terkait serta Pemda Sumut yang harus clear-kan,” ujar Hafisz di Jakarta, Jum’at (4/12/2015).

Hafisz menyayangkan persoalan tersebut bisa berlarut-larut. Padahal semestinya bisa cepat diatasi karena keduanya sama-sama bagian dari pemerintahan. Hal ini penting segera diselesaikan, agar Inalum sebagai bagian dari BUMN segera bisa melakukan pengembangan usahanya dan tidak lagi menemui kendala birokrasi.

“Jadi ini kan urusan pemerintah dengan pemerintah (BUMN). Alangkah baiknya segera diselesaikan,” terang Dia. Komisi VI pun menyarankan agar ada perbaikan aturan birokrasi dalam industri dan dunia usaha. Tujuannya agar tercapai pertumbuhan ekonomi sesuai target.

Menurut Dia, perbaikan itu misalnya terciptanya kesepemahaman aturan antara di pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga peme-

Sejumlah pekerja PT Inalum mengangkat batangan alumunium yang telah tercetak.

rintah pusat.

“Yang jelas keputusan menteri harus bisa diterima oleh kepala daerah.

Jika ada perbedaan persepsi maka harus diselesaikan oleh tingkat di atasnya. Tidak boleh bupati beda dengan gubernur dan gubernur beda dengan kementrian, apalagi beda dengan PP (Peraturan Pemerintah),” ungkapnya menegaskan.

Sementara itu, Pakar dan Praktisi Hukum Indonesia, Prof. Dr Bismar Nasution, SH, MH menjelaskan, dalam Pasal 9 ayat (3) Pergubsu ditafsirkan hanya untuk pembangkit listrik PLN (Persero), maka terhadap PT. Inalum (Persero) dikenakan harga dasar Air Permukaan berdasarkan kubikasi air mengalir untuk golongan industri berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Pergubsu, sehingga jumlah pajak terhutang PT. Inalum (Persero) menjadi sangat besar karena dihitung berdasarkan kubikasi air mengalir.

“Hal inilah yang menjadi kurang adil bagi PT. Inalum (Persero) yang pada kenyataannya menggunakan air permukaan yang cukup besar dalam rangka menjalankan PLTA,” ujarnya.

Menurut Prof. Bismar, secara normatif dapat diterima benar bahwa jika

Pasal 9 ayat (3) Pergubsu tersebut tidak dapat diterapkan pada PT. Inalum (Persero), maka yang berlaku adalah perhitungan berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Pergubsu. Sebab dalam Pergubsu tersebut tidak terdapat alternatif lain selain pengenaan perhitungan khusus berdasarkan Pasal 9 ayat (3) atau berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II. “Apabila Pasal 9 ayat (3) tidak dapat diberlakukan terhadap PT. Inalum (Persero) karena original intens Pasal tersebut ditujukan untuk PLN (Persero), maka semestinya bagi PT. Inalum (Persero) tetap berlaku prinsip perhitungan berdasarkan Rp/ Kwh bukan berdasarkan air yang mengalir,” jelas Dia. Ia menegaskan, sejumlah Pergub di berbagai provinsi yang mengatur Pajak Air Permukaan, secara umum menggunakan acuan Rp / Kwh untuk pembangkit listrik PLN maupun nonPLN. “Bukan menggunakan kubikasi air mengalir sebagaimana dalam Pergubsu,” tandasnya.

Sementara, Pengamat dan Praktisi Pajak, Eri Juwono mengatakan, mestinya aturan daerah seirama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, jangan sampai memberatkan

apalagi sampai menetapkan pajak semaunya.

“Sehingga pihak Pemerintah Daerah mendapatkan PAD dan Inalum masih dapat tumbuh berkembang sesuai dengan cita-cita pengambilaihannya serta berkontribusi positif bagi pembangunan nasional dan pembangunan daerah Sumatera Utara pada khususnya. Iklim investasi yang kondusif inilah yang selalu didambakan dunia usaha,” katanya.

Ia menegaskan, soal pembahasan pajak air permukaan antara Dispenda Pemprov Sumut dengan Inalum ini hanya perbedaan cara pandang kedua belah pihak yang belum ketemu, walaupun sudah ada kajian independen yang dilakukan BPKP dan usulan tarif Inalum yang 241% atau lebih 2 kali lipat dari tarif yang ada.

“Padahal pajak air permukaan hanya satu dari beberapa Pajak Daerah lainnya, seperti pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, Ijin gangguan dan adanya iuran eksploitasi untuk pengelolaan sumber daya air.

Semua kewajiban yang harus dipenuhi Inalum tersebut akan mencapai dua kali lipat lebih besar dari annual fee,” tandas Dia. yuanto

Pertamina Jangan Prioritaskan Kepentingan Asing

Penandatanganan kerja sama atas penyediaan layanan transaksi digital di Bali.

XL Axiata Bareng Bank Mandiri Mudahkan Transaksi Digital PT XL Axiata Tbk East Region bekerja sama PT. Bank Mandiri (Persero) tbk memberikan penawaran Dealer untuk menggunakan fasilitas Pembayaran dan Transaksi Penjualan Produk secara digital guna merealisasikan program pemerintah dengan Gerakan Non Tunai. Selain itu, juga kerjasama menjalankan activity Joint Promo Bundling HP dan Program cicilan 0% berikut menggelar open booth XL untuk selling di beberapa lokasi Bank Mandiri.

Desy Sari Dewi, Vice President XL Axiata East Region mengatakan, kerjasama ini guna memudahkan proses transaksi perbankan ke arah

digital untuk dealer dan retail outlet XL yang ada di Bali. XL telah memiliki lebih dari 10 ribu RO di seluruh wilayah Bali tentunya sangat potensial untuk mendukung gerakan pemerintah tersebut. Sinergi diharapkan bisa berjalan dan semakin baik kedepannya.

“Kerjasama ini saling menguntungkan sehingga kami tak ragu untuk meresmikannya. Selain itu juga kami berusaha memudahkan dealer dan retail outlet untuk melaksanakan transaksi pembayaran supaya semakin aman dan cepat tanpa harus datang ke kantor,” ungkap Desy dalam keterangan pers yang diterima Lensaindonesia.com,

Jumat (04/12/2015).

Begitu pula yang dikatakan Senior Vice PresidentRegional CEO Bank Mandiri Bali dan Nusa Tenggara, Darmawan Junaidi, menurutnya pihaknya sangat mengapresiasi langkah sinergitas XL dengan perbankan melalui metode ini.

“Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan pada pemerintah untuk membangun ‘less cash society’. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap gerakan non tunai pemerintah dan juga sekaligus mendorong terciptanya masyarakat digital Indonesia.,” pungkas Darmawan. eld

DIREKTUR Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengkritik PT Pertamina. BUMN ini disarankan mengedepankan perusahaan nasional ketimbang asing dalam hal pengerjaan proyek sebagai bentuk nasionalisme. Menurutnya hal itu penting dilakukan agar kebijakan-kebijakan Pertamina dapat dinikmati rakyat Indonesia sendiri.

“Kalau pengerjaan proyek ada pengusaha nasional dan asing, maka pengusaha nasional sendiri harusnya dikasih fasilitas, mungkin kalau membandingkan gitu ya dikasih poin lebih, jadi mestinya priorits. Karena jangan sampai Pertamina mementingkan asing,” ujar Marwan kepada wartawan usai jadi Pembicara dalam sebuah diskusi bertajuk “Freeport: Nasionalisme Ekonomi dan Keserakahan” di Rumah Pempekita, Tebet, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Selain itu, Marman pun meminta pengusaha nasional tak ragu membeberkan masalah jika merasa dirugikan Pertamina, sebagai bentuk kritik membangun.

“Kalau itu memang benar adanya, saya kira dibuka. Jangan sampai ada pengusaha kita merasa tidak adil. Jangan sampai orang lain yang buka.

Jadi yang mengalami itu buka saja asal obyektif, dan yakin aturannya dilanggar,” jelas Dia. Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto tidak mau serta merta menyalahkan Pertamina. Menurutnya selama proses lelangnya dilakukan secara profesional tidak ada masalah siapa yang menjadi pemenangnya.

“Selama proses lelang pengadaan barang dan jasa atau lainnya yang dilelangkan dan/ atau tenderkan melalui proses yang benar sesuai tata aturan dan/atau hal yang diatur dalam Undang Undang, maka hal tersebut dapat dimaklumi.

Hal ini membuktikan bahwa pengusaha-pengusaha Dalam Negeri kurang kompetitif untuk bersaing dengan pengusaha asing,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, mestinya pengusaha lokal memiliki peluang yang lebih besar daripada pengusaha asing. Tentu saja pengusaha nasional tetap harus terus meningkatkan kemampuan mereka.

“Pertamina sudah seharusnya memberikan keberpihakan yang lebih kepada pengusaha dalam negeri, sebab secara kualitas bisa dikatakan pengusaha dalam negeri masih cukup bersaing,” jelas politikus Partai Persatuan Pembangunan ini. yuanto www.lensaindonesia.com

UMKM

14

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

Kampung Berkebun jadi Trend Warga Kota Bandung Kampung berkebun di Bandung diharapkan mampu menjadi produsen sayur bagi daerah-daerah lain di Jabar.

GERAKAN menanam atau berkebun di daerah pedesaan sepertinya sudah tidak asing lagi kita dengar. Namun hal tersebut justru berbeda yang terjadi di Kota Bandung. Kini perumahan penduduk di perkotaan berubah menjadi hijau layaknya di lingkungan pedesaaan. Sehingga lahan tidur maupun pekarangan rumah penduduk kini menjadi banyak tanaman aneka sayur mayur.

Bercocok tanam secara serentak di Kota Bandung yang dikenal dengan istilah Kampung Berkebun itu kini banyak sekali minati oleh warga. Atusias warga terlihat saat Dinas Pertanian melakukan soasialisasi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung (Distan KP) Elly Wasliah mengatakan, memanfaatkan lahan-lahan tidur atau pekarangan warga kini semakin bertambah banyak. Salah satu contohnya terlihat dari antusias para RW di Kota Bandung sangat pro aktif turut melaksanakan program kampung berkebun. Walaupun program kampung berkebun ini sudah berjalan sejak awal 2014 lalu, kata Elly, alhasil kini 70 persen program kampung berke-

bun sudah merata di bandung.

“Kampung berkebun kini sudah menjadi trend warga Bandung. Ini sesuai dengan instruksi dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Kota Bandung harus menjadi daerah yang mandiri untuk produksi sayur-sayuran. Sehingga tidak tergantung dari daerah lain,” tegas Elly.

Dirinya menambahkan, dengan kampung berkebun diharapkan selama ini Bandung harus mampu menjadi produsen sayur bagi daerah-daerah lain di Jabar. “Biar saja kebutuhan yang lainnya berasal dari daerah lain, tapi untuk jenis sayuran ya harus dari Bandung nantinya,” harap Elly.

Walaupun kampung berkebun ini baru digalakan 2 tahun yang lalu, namun program tersebut ternyata banyak dilirik sebagian kota-kota besar di Indonesia. Sehingga kampung berkebun ini merupakan kebanggaan warga Bandung sudah menjadi percontohan bagi kota dan kabupaten lainya.

Kini sejumlah elemen masyarakat rutin melakukan program kampung berkebun ini, selain itu juga sejumlah relawan pun bertambah banyak. Warga dilatih mena-

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil didampingi Ketua TP PKK Kota Bandung Atalia membuka secara resmi festival BAM di Taman Cikapayang.

nam sayuran dan buah-buahan dengan konsep hidroponik, yakni menanam menggunakan media air.

Selain itu warga juga diajarkan teknik menanam di halaman, atap ataupun dinding rumah. Mereka

Para model saat memperagakan produkproduk besutan American Eagle Outfitters di Plasa Tunjungan 5 Surabaya.

American Eagle Outfitters Usung Produk Denim Berbahan Kopi AMERICAN Eagle Outfitters (AEO), fashion apparel dari Amerika kini membuka cabang ke 3 di Surabaya dengan mengusung segmen usia 15 hingga 25 tahun. AEO sendiri juga mengandalkan denim (celana jeans) berbahan dari kopi yang bernama X Cafe.

“Denim X Cafe bahannya cukup ramah lingkunga, awet dan tidak mudah bau jika digunakan berkali-kali. Untuk penjualan, kami menargetkan 1800 pieces per bulan, dan menyasar di segmen medium to hi end karena masih ada harga Rp 100 hingga Rp 200.000 an dan di luar jaket dan winter cloth masih ada harga Rp 999.000 yang masih di bawah Rp 1 juta. Untuk komposisi produk, 60 persen untuk pria dan 40 persen wanita,” ujar Johan Sebastian, Division Manager american Eagle Outfitters Indonesia

kepada Lensaindonesia di sela-sela launching storedi Plasa Tunjungan 5 Surabaya, (3/12/2015).

Johan menambahkan, untuk bahan produk AEO di lima negara seperti Cina, Thailand dan negara kecil lainnya.

Untuk Denim juga ada diproduksi diproduksi di Indonesia. Surabaya, merupakan market terbesar ke 2 di Indonesia setelah AEO membuka 2 toko di Jakarta.

“Untuk pertumbuhan di 2 store di Jakarta, perbulannya bergantung dari season, cuma untuk tahun pertama masih dalam penjajakan pasar. Dan untuk akhir tahun ini kita berharap ada peningkatan 50 persen. Dan untuk itu kami berani memasang target penjualan terjual 1500 hingga 1800 pieces”, tandas Johan.

Untuk sementara ini, lanjut Johan, kontribusi ter-

banyak masih ada pada denim sebanyak 60 persen dan sisanya diisi oleh produk lainnya. Dan untuk tahun depan Johan berharap pertumbuhan penjualan mencapai 10 hingga 15 persen.

“Setiap produk akan ada update di setiap 3 bulan sekali, dan untuk pembuakaan awal ini kita menggeber dengan diskon 20 persen. Bukan berarti diskon tersebut pihak kami memberlakukan sistem subsidi. Dan kami yakin tingkat penjualan di Surabaya bakal meningkat, sebab rencananya kami bakal membuka toko lagi di Surabaya. Namun, untuk lokasi, otomatis kami harus melakukan riset terlebih dahulu. Sedangkan untuk di Jakarta, merupakan pasar utama kami, sebab pertumbuhan penjualan di Jakarta bisa mencapai 10 hingga 13 persen per bulan eld nya”, pungkas Johan.

rela turut membantu (Distan KP) blusukan ke kampung- kampung warga perkotaan memberikan penyuluhan tentang manfaat program kampung berkebun.

“Masyarakat menjadi sadar

bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat membantu kebutuhan pangan secara optimal. Sehingga komoditas seperti sayuran dapat dipenuhi secara mandiri, tanpa harus membeli,” ucap Elly.

Selain itu, dia melanjutkan, program ini juga telah terbukti menjadi lahan bisnis baru jika digarap secara optimal. Sehingga ke depan dapat menambah penghasilan bagi petani.

“Jika program ini dilaksanakan secara serius menjadi penambah pendapatan keluarga. Untuk pemasarannya kita bantu melalui acara Bandung Agri Market (BAM), yakni acara pameran sayuran dan buah lokal yang mempertemukan penjual dan pembeli,” tuturnya.

BAM sendiri merupakan suatu kegiatan yang dikemas secara festival yang menampilkan berbagai sayuran dan buah-buahan lokal. Diharapkan dengan adanya BAM masyarakat dapat lebih menggemari buah-buahan dan sayuran lokal daripada dari impor.

Tetapi selain sayuran dan buahbuahan, pada acara tersebut juga ada musik dan jualan makanannya.

Peserta BAM terdiri dari komunitas, kelompok tani, dan UPTD pembibitan.

Elly juga mengatakan, sesuai perintah Wali Kota Bandung kepadanya untuk menyelenggarakan Agri Market di setiap kecamatan, dirinya pertama-tama tentu saja akan berkoordinasi dengan para camat se-Kota Bandung. “Diharapkan bulan depan ada satu kecamatan yang menyelenggarakan agri market seperti ini,” pungkas caca_cariwan nya.

Kerajinan Perabot Dapur Lereng Merapi Tembus Pasar Dunia DI JAMAN modern ini, masyarakat cenderung meninggalkan produk warisan nenek moyang dan menggunakan produk pabrikan. Menggunakan barang-barang kerajinan tangan, dianggap kuno alias jadul. Tetapi bagi masyarakat desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah justru sebaliknya. Produk masyarakat yang dianggap jadul, menjadi berkah tersendiri.

Desa Tumang, yang letaknya cukup terpencil di lereng Gunung Merapi ini, menjadi sentral beragam produk lokal berupa perabot dari tembaga, kuningan, dan alumunium.

Kebanyakan produknya berupa dandang, kenceng, kuali dan peralatan dapur lainnya.

Wardjo, salah satu pengrajin peralatan rumah tangga dari tembaga mengatakan, keahlian tersebut merupakan warisan leluhur, sejak jaman kolonial Belanda.

Menurutnya, produk itu mempunyai nilai sejarah. Pada abad 18, lahan di lereng Merapi dan Merbabu banyak disewa untuk perkebunan Belanda. Hasil perkebunan seperti kopi, pala, tembakau, diangkut dengan gerobag sapi ke stasiun Boyolali dan dibawa ke Solo untuk dikirim ke Jakarta dan dikapalkan ke seluruh dunia.

“Lalu karena banyaknya pekerja perkebunan yang didatangkan ke sana, dengan sendirinya dibutuhkan banyak perkakas rumah tangga. sejak saat itu masyarakat desa Desa Tumang menjadi tempat pembuatan perkakas rumah tangga,” lanjutnya.

Pendapat yang sama diungkapkan Solikah. Pengrajin dari bahan tembaga dan alumunium ini mengatakan,

Produk perabot dapur hasil kerajinan warga Desa Tumang.

Desa Tumang sekarang jauh berkembang. “Sekarang terdapat puluhan rumah yang menjadi bengkel produksi sekaligus ruang pamer untuk beragam produk tembaga. Lampu hias gaya Maroko, lampu robyong, vas bunga, bingkai cermin, bathtub, figur Garuda Pancasila, hingga kubah masjid bisa dipesan di sejumlah perajin.” lanjutnya Hasil kerajinan dari bahan tembaga, alumunium, kuningan dari masyarakat Tumang tidak diragukan lagi. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Desa Tumang, Cepogo sebagai desa wisata handycraft produk tembaga, alumunium dan kuningan.

“Tentu menggembirakan karena nilai ekonomis kerajinan baru ini jauh lebih tinggi ketimbang membuat perkakas.. Kemampuan perajin di sini

pun semakin lama semakin bagus.

Dulu, pembeli mengikuti kami, sekarang mereka pingin bikin apa kami bisa mewujudkan,” papar Wardjo.

Tak ayal, produk kerajinan dari Tumang bisa menembus hampir semua negara di dunia. Sayangnya, Wardjo, Solikah dan pengrajin lainnya, belakangan mulai mengeluhkan mahalnya bahan baku. Kenaikan harga BBM beberapa bulan lalu, misalnya, mendongkrak harga selembar pelat tembaga ukuran 2 x 1 meter dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 1,5 juta.

“Tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Karena harga bahan sudah mahal, jika harus memproduksi barang yang sulit laku.

Padahal kalau tidak mau usaha jadi macet, dan produk ini menjadi mata pencaharian penduduk” ujar Ward nur_sholikin jo.

KALLISTA Buka Showroom Pertama di Indonesia KALLISTA, desainer dan penyedia produk dapur dan kamar mandi mewah, membuka showroom paling pertamanya di Indonesia. Peluncuran terselenggara atas kerjasama Kohler dan Magran Group. Presiden dan CEO Kohler, David Kohler, secara resmi membuka KALLISTA showroom di kawasan MentengJakarta, kamis (03/12/2015).

“Kami sangat gembira bahwa showroom dengan

bendera KALLISTA dibuka di Indonesia untuk pertama kalinya. KALLISTA merupakan divisi Kohler yang menyediakan produk-produk dapur dan kamar mandi mewah.

Orang Indonesia dikenal karena cita rasa mereka atas estetika sesta efisiensi fungsional, sesuai dengan KALLISTA dimana setiap produk dibuat dengan sensasi keindahan luar biasa untuk pelanggan kami di seluruh du-

nia,” ujar David Kohler, Presiden dan CEO dari Kohler dalam keterangan pers yang diterima Lensaindonesia.com, Kamis (3/12/2015).

Dengan luas 160 sqm, lanjut David, showroom KALLISTA sajikan seri produk yang didesain para desainer professional seperti Michael S Smith, Barbara Barry, Laura Kirar and Bill Mckeone. Dari penggunaan batu-batu permata dan serpihan faset buatan

tangan, hingga serpihan emas 24 karat dan kuningan tempaan. Saat peresmian showroom, KALLISTA juga meluncurkan, produk terbarunya, Taper™ oleh BIG collection, didesain oleh salah satu arsitek terbaik dunia, Bjarke Ingels.

“KALLISTA memiliki pengalaman lama dalam kemitraan dengan desainer terkemuka di ruang interior. Dan kini kami memacu kedepannya untuk berinovasi dengan

cara berbeda, yakni kolaborasi dengan Bjarke Ingels — Taper™ oleh BIG collection. Bjarke merupakan salah satu arsitektur visionaris dunia sedang naik daun. Kemitraan ini menempatkan kami di luar pikiran kami tentang estetika ruangan. Kami menelaah KALLISTA ternyata cocok untuk seluruh lingkungan kamar mandi baik di dalam ataupun di luar konsep kamar mandi”, eld pungkas David Kohler.

Andri Mulyono wakil dari KALLISTA Indonesia menjelaskan tentang rangkaian produk KALLISTA di Jakarta. www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

DESTINASI

Mencari Berkah di Kuil Cantik Kiyomizudera KATANYA, bulan Oktober dan Desember adalah saat yang tepat untuk jalan-jalan ke Jepang. Pada saat musim gugur ini, terutama di daerah pegunungan Kyoto, daundaun pohon momoji berubah menjadi warna-warni. Cantik.

“Daun pohon Momiji di Kyoto saat musim gugur itu memang paling indah dan sayang sekali untuk dilewatkan,” begitu kata Tegar Rahardian (31), seorang traveller Indonesia yang sudah tujuh kali berkunjung ke negeri Sakura ini.

Sebagai orang baru pertama kali ke Kyoto, Jepang, tidak salahnya untuk membuktikan kata-kata Tegar ini. Hal yang pertama dilakukan setibanya di Kyoto adalah membeli tiket bus all day pass seharga 500 yen, atau Rp 57.000 (kurs 1 yen = Rp 114).

Perjalanan pun dimulai. Dengan tiket itu, Anda mulai menje-

lajah Kyoto nan indah. Pada siang hari, matahari di sana tidak terlalu panas. Cuacanya malah cenderung dingin. Kata Tegar, waktu ini sangat tepat untuk para penikmat keindahan alam untuk berjalanjalan di daerah pegunungan Kyoto, district Higayashima.

Menurut Tegar lagi, tempat terbaik untuk melihat dedaunan pohon momoji yang cantik yaitu dari kuil-kuil di Kyoto, seperti Kinkaku-ji, Kiuomizudera, Eikanhall, Koudai, Arashiyama, Kitano dan Shigmoyo.

Khusus kuil Kiyomizudera terletak di Kiyomizu 1-chome, Higashiyama Ward. Pengunjung bisa menginap di hotel ryokan (rumah tradisional Jepang) di distrik Higashiyama. Hotel itu letaknya tidak terlalu jauh dengan kuil tersebut, sekitar 1 Kilometer.

Kalau jalan kaki, ya... sekitar 15

menit-lah.

Kalau dari Stasiun JR Kyoto, bisa juga naik bus bernomor 206 dan berhenti di halte Kiyomizu-michi atau Gojo-zaka. Dari situ, jalan kaki melintasi Ninen-zaka dan Sannenzaka. Berjalan kaki di daerah ini sungguh menyenangkan.

Selain cuaca yang sejuk, pemandangannya, ya pohon-pohon dengan dedaunan yang warna-warni itu. Selain itu, kuil-kuil kecil yang terbuat dari bambu menambah indah pemandangan.

Setibanya di kaki kuil, pengunjung diwajibkan membeli tiket masuk seharga 300 yen, atau sekitar Rp 34.200. Kuil ini dibuka dari pukul 06.00 hingga 18.00.

Selanjutnya, pengunjung diharuskan menempuh perjalanan menanjak dengan berjalan kaki. Cahaya matahari tampak menyelinap di sela-sela dedaunan warna-warni

pohon momoji yang ada di sekitar bukit. Bangunan tradisional Jepang yang terbuat dari bambu (ryokan) dan toko suvenir sudah menghipnosis pengunjung.

Turis lokal yang mengenakan yukata (busana tradisional Jepang) terlihat berlalu lalang. Mereka ada yang menumpang kendaraan tradisional Jepang yigsaw.

Setibanya di aula kuil, pengunjung akan diberi pemandangan menakjubkan yang selama ini cuma ada pada lukisan. Lukisan hidup yang luar biasa.

Kuil di atas bukit, dengan pepohonan rindang yang daunnya berwarna-warni. Dari atas bukit, terpampang pemandangan kota Kyoto. Beranda kuil ini terlihat cukup luas dengan pilar-pilar menjulang tinggi. Di bawah aula, terdapat air terjun.

Di aula ini juga terdapat bebe-

Kuil Kiyomizudera.

rapa kuil-kuil kecil tempat berdoa.

Biasanya, penduduk lokal yang mengenakan yukata berdoa di sini, mencari berkah. Salah satu yang menarik adalah keberadaan Kuil Jishu. Konon, pengunjung yang percaya bisa mencoba peruntungan dalam hal percintaan. Mereka ha-

rus berjalan dengan mata terpejam, menuju antara dua buah batu yang berjarak 18 meter. Ya, seperti ritual pohon beringin di alun-alun selatan Yogyakarta-lah. Jika berhasil melintas di antara dua batu tersebut, konon percintaan akan sukses.

Tak percaya, silakan coba. ris

KHAS KULINER

Pengunjung menuruni lubang Mbah Soero di Sawahlunto, Sumatera Barat. Di sini dulunya orang rantai ditempatkan di tangsitangsi yang berfungsi sebagai penjara.

Jejak Orang Rantai di Terowongan “Mbah Soero” Tambang batu bara pernah menjadi tulang punggung masyarakat Sawahlunto berpuluh tahun silam. Hingga sekarang, kota di kecil Sumatera Barat yang berada di tengah Bukit Barisan ini masih mengandalkan tambang.

Tapi bukan untuk dieksploitasi, melainkan sebagai tujuan wisata.

HAMPIR setiap hari terowongan tambang batu bara yang mempekerjakan pekerja paksa (rodi) pada era pemerintah kolonial Hindia Belanda itu ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada akhir pekan dan hari libur nasional. Inilah rute wisata di bekas terowongan tambang batu bara “Mbah Soero”.

Ini merupakan lubang tambang pertama di Sawahlunto, berada di Lembah Soegar. Makanya awal mulanya lubang ini bernama lubang Soegar.

Dari sini pula muncul istilah “orang rantai”. Mereka adalah para pekerja paksa tambang, yang merupakan tahanan dari penjara di beberapa daerah. Seperti Medan, Jawa, Sulawesi, dan Bali. Kaki mereka dirantai agar tidak melarikan diri.

Para wisatawan mendapat kesempatan memasuki terowongan bawah tanah sepanjang 186 meter yang dilengkapi anak tangga dan lampu penerangan itu.

“Sebenarnya ada lima tahap terowongan tambang Mbah Soero itu. Namun yang kami buka baru satu tahap sepanjang 186 meter itu,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, Efriyanto, Selasa (1/ 12/2015).

Rencananya Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, menyiapkan dana sedikitnya Rp3 miliar untuk membuka rute wisata Mbah Soero.

“Tahun depan pengerjaan perpanjangan rute itu Insya Allah sudah bisa kami mulai,” kata Efriyanto.

Efriyanto menyatakan tahap kedua yang akan dibuka dengan meng-

gunakan dana Rp3 miliar itu rute dari Info Box (bekas gedung pertemuan buruh tambang) sebagai pintu masuk menuju Masjid Agung Sawahlunto yang dulunya pembangkit listrik tenaga uap sebelum dipindahkan ke Kecamatan Talawi.

Yah di Info Box yang berada persis di depan pintu masuk lubang dahulunya merupakan pusat aktifitas para pekerja. Mulai dari melakukan pertemuan hingga hiburan. Pernah pula menjadi perumahan karyawan dan hunian masyarakat.

“Di bawah masjid itu sampai sekarang ada bungker. Nah, bungker itu nanti kami fungsikan untuk menunjang objek wisata Mbah Soero ini,” ujarnya.

Menurut dia, empat tahap terowongan bawah tanah bekas galian tambang batu bara lainnya itu sudah ada. “Namun baru tahap satu yang sampai saat ini aman dilalui wisatawan,” katanya menambahkan.

Terowongan tambang yang dirintis DR Jan Willem Ijzerman pada 1898 tersebut diberi nama Mbah Soero karena perusahaan tambang tersebut mempekerjakan Soero, pria asal Pulau Jawa sebagai mandor.

Untuk memperkuat objek wisata kota tua bekas tambang batu bara, Pemkot Sawahlunto mempertahankan konsep “home stay” sehingga nantinya tidak perlu ada lagi penambahan hotel.

“Karena faktor menyejahterakannya dinilai berhasil, maks konsep home stay kami menjadi percontohan nasional. Dan bulan Februari

mendatang, pemerintah pusat menunjuk kami untuk ambil bagian dalam Home Stay Fair International di Thailand,” kata Efriyanto.

Terkait dengan rusaknya komponen utama lokomotif legendaris “Mak Itam”, dia berharap pemerintah tidak lagi terbebani biaya operasional jika nantinya dapat beroperasi lagi guna mendukung pariwisata di kota yang diapit Bukit Barisan itu.

Lokomotif tenaga uap yang pertama kali digunakan untuk mengangkut batu bara dari Sawahlunto ke Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, pada 1894 itu sempat digunakan untuk angkutan kereta wisata di rute Sawah Lunto-Muaro Kalaban pada periode 2009-2012.

Namun dalam tiga tahun tersebut biaya operasinya membebani pemerintah. Untuk satu rit, lokomotif yang menarik gerbong wisata itu membutuhkan biaya Rp5 juta, namun pendapatan dari tiket penumpang tidak lebih dari Rp3,5 juta.

Saat ini Pemkot Sawahlonto telah menyiapkan dana Rp500 juta untuk perbaikan lokomotif yang sudah tiga tahun lebih dikandangkan itu.

Bagi Pemkot Sawahlunto, Mak Itam adalah ruh pariwisata sehingga berbagai upaya telah dilakukan untuk menghidupkan kembali lokomotif kuno bernilai sejarah tersebut.

Pengunjung yang akan memasuki lubang akan dibekali helm dan sepatu boot. Selain mencerminkan pakaian pekerja tambang pada masa lalu, penggunaan alat ini juga untuk keamanan.

Karena di beberapa titik masih ada air yang menetes dari dinding lubang, juga lantai yang basah dengan genangan air.

Selagi masuk, pengunjung juga harus ditemani pemandu. Pun dilarang membawa alat pemantik atau korek api. Karena di dalamnya masih tersimpan berton-ton batu bara. Ia akan menceritakan tentang asal muasal tempat. Serta kisah-kisah tentang orang rantai yang masih ramai dibicarakan penduduk hingga saat ini. irf/ fit

Nasi Kapau Menu Istimewa dari Ranah Minang NASI kapau adalah makanan yang berasal dari Nagari Kapau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hidangan itu terdiri dari nasi, sambal, dan lauk pauk yang khas, yaitu gulai cubadak (nangka), gulai cangcang (tulang dan daging sapi), gulai babek (bagian perut sapi) dan gulai tunjang (kulit, urat daging sapi).

Lauk lainnya adalah dendeng balado, dendeng lado hijau, randang, gulai ikan, goreng belut, goreng ayam serta lainnya. Yang paling utama adalah gulai tambunsu, yaitu campuran telur dan tahu yang dimasukkan ke dalam usus sapi sehingga menghasilkan rasa gurih.

Jika hendak mencicipi nasi kapau, kita bisa berkunjung ke Los Lambuang di Kota Bukittinggi persis berada di tengah-tengah Pasar Lereng dan Pasar Putih.

Los Lambuang, tempat para pedagang nasi kapau, ada sejak tahun 1988. Sebelumnya merupakan los daging dan sempat pula menjadi los maco.

Sejak pagi pedagang nasi kapau telah siap dengan aneka ragam lauk yang disajikan di atas meja panjang bertingkat. Mereka siap melayani setiap orang yang hendak menyantap nasi yang disajikan melanjung dengan berbagai macam sambal.

Uniknya, pedagang menggunakan sendok bertangkai kayu panjang dengan ujung tempurung untuk mengambil sambal yang telah ditata di atas piring pelanggan yang ingin makan. “Masuak lah ni, masuak lah ni.” Demikian sapaan khas

Gurihnya nasi Kapau bikin ketagihan.

pedagang yang sebagian besar perempuan itu mengajak calon pembeli mencicipi hidangannya, yang artinya “Silakan masuk uni (kakak perempuan).”

Saat ini terdapat delapan kedai nasi kapau di Los Lambung tersebut yang masingmasing hanya dibatasi dinding bambu bercat biru setinggi pinggang orang dewasa dan kain putih dengan tali rafia sebagai penutup bagian atasnya.

Di tiap kedai terdapat papan nama masing-masing kedai mulai Hj Ana, Hj Mes, Uni Lis, Ni Lis, Hj Sam, Linda, Uni I dan Ni Nita yang menyajikan berbagai macam sambal. Semuanya terlihat sama namun mempunyai cita rasa tersendiri karena diolah secara pribadi.

Tia (35), salah seorang penjual nasi kapau mengatakan tidak ada persaingan antarpedagang karena makanan yang dijual sama, harga satu dan lainnya tidak jauh ber-

beda, hanya saja cita rasa masing-masing mempunyai ciri khas. “Kami sama-sama berjualan nasi kapau untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Setiap orang juga sudah ada rezekinya masing-masing, jadi tidak perlu merasa bersaing,” katanya.

Penjual nasi kapau lainnya, Lis (47) mengatakan terdapat 12 macam lauk yang disajikan kedainya setiap hari di antaranya ikan gulai, ikan batalua, tambunsu, rendang ayam, tunjang, usus, dendeng, baluik, ayam gulai, ayam balado, ayam bumbu.

Keunikan nasi kapau dibandingkan nasi lainnya ialah karena banyaknya lauk yang disajikan di piring. Walaupun pelanggan minta makan dengan ayam gulai, nanti akan diberi dendeng sedikit, bumbu rendang, ayam bumbu dan beragam sayur sehingga satu piring makan bisa penuh dan melanjung. ikh/ans

Pengusaha Hotel Diminta Segera Lunasi Pajak PEMERINTAH Kabupaten Kediri menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai usaha penginapan baik skala kecil maupun besar untuk segera membayar pajaknya setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pasalnya pembayaran (pelunasan) pajak sangat membantu percepatan pembangunan di kabupaten Kediri. kata Mudjianto Kepala Dispenda Kabupaten Kediri.

Untuk diketahui dalam aturan telah ditentukan beberapa nila pembayaran pajak yaitu.

PAJAK HOTEL a. Dasar perda kabupaten kediri no.1 tahun 2011 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perda kabupaten kediri no.12 tahun 2012. b. Pajak Hotel adalah pajak daerah yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. c. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,

termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Hotel sebagaimana yang dimaksud meliputi: hotel, motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya yaitu rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainya yang disediakan atau yang dikelola hotel. d. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. e. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. f.Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. g. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% kecuali rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 ditetapkan sebesar 5%. Dispenda Kab Kediri

www.lensaindonesia.com

WOMAN STORY

16

Edisi 115/07 - 13 Desember 2015

WARGA PAPUA MERASA TERSAKITI DENGAN PT FREEPORT DAN PEMERINTAH

Mama Yosepha: Dia Datang Menghancurkan, Tembaga Habis, Emas Habis

Freeport datang untuk merampas hak tanah, merampas hak kekayaan dan merampas segala-galanya dari warga Papua.

DI tengah pertimbangan pemerintah mengkaji ulang kontrak tambang PT Freeport Indonesia, pencatutan nama dan minta jatah saham demi kelancaran investasi justru menyakiti warga Papua.

Adalah Mama Yosepha Alomang, tokoh perempuan suku Amungme, merupakan orang paling rajin menyuarakan penindasan di bumi cendrawasih ini. Dia dijuluki Srikandi dari Papua. Keberaniannya dan komitmennya membela hakhak kaum tertindas patut diacungi jempol. Karena keberaniannya, wanita terlahir dari Suku Amungme, Gunung Nemangkawi Bumi Amungsa, Kabupaten Mimika, Papua ini mendapat penghargaan Yap Thiam Hien pada 1999, dan Anugerah Lingkungan Goldman pada 2001.

Mama Yosepha berjuang melawan PT Freeport yang mendominasi umur kehidupannya. Gugatannya terhadap Freeport McMoRan Copper & Gold di Amerika Serikat untuk menuntut ganti atas kerusakan lingkungan, dikabulkan.

Perjuangannya memang tidak pernah berhenti hingga saat ini.

Mama Yosepha begitu dia dikenal masih terus berjuang untuk kaumkaum tertindas di Papua. Lalu ba-

gaimana pandangannya soal rencana PT Freeport meminta perpanjangan kontrak dengan Pemerintah Indonesia? Mama Yosepha mengatakan keberadaan Freeport di Papua justru menghabiskan kekayaan alam bumi cendrawasih. Keberadaannya justru menghancurkan kehidupan orang-orang asli Papua.

“Keberadaannya selama 53 tahun di sini tidak bertanggung jawab,” ujar Mama Yosepha, Kamis (3/ 12/2015). “Dia datang menghancurkan, tembaga habis, emas habis”.

Menurut Mama Yosepha Alomang keberadaan PT Freeport di tanah Papua adalah hak mereka.

Tetapi Freeport harus ada tanggung jawabnya. Keberadaannya selama 53 tahun di sini tidak bertanggung jawab. Dia datang cuma menghancurkan. Itu Freeport harus bertanggung jawab. Pemerintah juga tidak bertanggung jawab, katanya.

“Dia punya rakyat yang datang untuk merampas hak tanah, merampas hak kekayaan dan merampas segala-galanya. Pemerintah tidak salah, sekarang pemerintah mau cuci tangan. Jika Papua meminta merdeka itu hak mereka,” kata Mama Yosepha.

PT Freeport selama ini, kata Ma-

ma Yosepha, tidak pernah member sumbangsih bagi warga Papua.

Sumbangan yang mereka berikan bukan sebagai hak bayar.

“Itu tidak ada. Itu adalah uang darah, uang kotor yang mereka gunakan untuk cuci tangan. Itu tidak baik sama sekali untuk orang Papua. Uang tidak menyelesaikan orang Papua punya perjuangan.

Kekerasan yang terjadi di Tanah Papua tidak sebanding dengan itu.

Memperbaiki hak berjenjang, hak tanah, hak milik itu yang harus Freeport pikir dan bayar,” sebutnya.

Mama Yosepha memang mengakui hak tanah dipegang oleh Freeport tetapi yang bekerja di sana kebanyakan bukan orang-orang Papua. Freeport itu intinya pemerintah. “Hari ini saya katakan orang Papua juga punya hak. Orang Papua itu mana begitu. Di sana yang bekerja tidak ada orang Papua yang murni. Tidak ada. Di sana memang tidak ada orang Papua. Orang Papua hanya kuli-kulinya,” tegasnya.

Terkait dengan dengan bantuan yang setiap tahun turun dari Pemerintah, Mama Yosepha menampiknya. Dia mengaku tidak tahu dan belum pernah melihat bantuan.

“Pemerintah sama saja. Kalau sekarang saya baru lihat kantor Gubernur di tanah Papua. Bupati-Bupati ini juga sama. Kalau ditanya mereka didorong. Kalau ditanya mereka cuci tangan, melempar ke orang Pa-

Mama Yosepha Alomang.

pua. Orang Papua yang jadi pejabat tidak ada yang pernah bicara soal tanah Papua. Mereka itu sudah dibeli,” terangnya.

Selama ini Bupati dan Gubernur Papua tidak pernah berjuang untuk rakyat. Mereka punya rakyat di atas tanah Papua, tetapi rakyat yang

murni pribumi asli Papua itu tidak ada. Mama Yosepha juga tidak setuju dengan rencana PT Freeport yang memperpanjang kontraknya di Tanah Papua. Menurutnya pemerintah harus menyetop perpanjangan kontrak tersebut.

“Itu nanti habiskan orang yang

Komisi E Dorong Perda tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS

Kain Sutra Bugis Ditampilkan Lewat Seni Ikat Celup ELVARA Jandini Subyakto (EJS), Creative Director & Founder, Label Tiga, koleksi busana yang fokus menawarkan kaftan dan resort, baru saja meluncurkan lini keduanya, EJS. Masih setia dengan seni pewarnaan kain ikat celup, sekarang Elvara mengawinkan kain sutra Bugis dari Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan.

Istri dari seniman Jay Subiakto ini mengungkapkan, latar belakang melirik sutra Bugis dengan teknik ikat celup untuk koleksi premiumnya. Pada umumnya motif kain bugis lebih banyak hadir lewat tenun dari kelihaian tangan sang perajin menyusun benang ke dalam pola yang menghadirkan motif. Sekarang, hadir alternatif lain untuk menikmati keindahan kain dari Bugis, yakni lewat teknik ikat celup.

“Ikat celup seringkali dianak

tirikan karena banyak yang fokus pada batik atau tenun. Di Indonesia sendiri seni ikat celup banyak digunakan sebagai dasar batik,” ujar Elvara dalam acara jumpa pers peluncuran EJS, di Galeri Indonesia Kaya, Mall Grand Indonesia, Jakarta (3/12/2014).

Melalui 30 koleksi premium yang dinamakan Mangkasara, Elvara menghadirkan busana modern dengan kain tradisional khas Sulawesi Selatan.

“Ada motif yang lumayan sakral, misal motif yang hanya digunakan kaum bangsawan, atau hanya dapat digunakan saat bersetubuh,” ujar Elvara.

Menariknya, rangkaian koleksinya ini masih kental mengangkat DNA baju Bodo, baju adat khas Sulawesi Selatan.

Beberapa koleski busana baru kain bugis dari Elvara Jandini Subyakto.

www.lensaindonesia.com

“Kebudayaan Sulawesi Selatan menginspirasi saya untuk menciptakan Mangakarsa. Lautnya yang biru, rumah-rumah Toraja bercat oranye, merah hitam, motif, corak dan warna kain tenun Bugis yang terang, tegas dan indah membuat saya ingin mengolahnya menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh perempuan modern,” urainya.

Dia mengaku, hanya berani mengangkat motif-motif yang telah populer. Tak hanya itu, Elvara juga bertanya dan meminta izin pada pemerintah setempat sebelum mengolah motif kain tersebut menjadi busana modern dengan sentuhan kekinian. Elvara berharap lewat karyanya para pecinta mode Tanah Air dapat lebih menghargai dan bangga dengan kekayaan budaya sil/km lokal.

punya pribumi. Tidak bisa pemerintah, ini tanah orang Papua. Harusnya pemerintah berpikir bagaimana orang Papua bertahan hidup.

Saya berpikir, kekayaan di Papua pasti habis,” urainya.

Freeport di Papua, lanjut Mama Yosepha, hanya menebar janji-janji manis. “Freeport datang di Papua.

Freeport datang bilang, saya datang untuk minum dengan kau, makan dengan kau, hidup dengan kau dan bekerjasama dengan kau. Janji itu tidak ada sekarang. Freeport itu menikmati kekayaan alam Papua, tetapi orang Papua tidak ada. Oke kekayaan itu dipakai untuk Amerika. Coba siapa orang pribumi yang jadi di tanah Papua?” ungkapnya.

Mama Yosepha berharap tidak ada lagi penindasan dan pengerusakan di Papua. Biarkan Papua sendiri. Biarkan mereka belajar.

Kalau mau lihat Papua, harus datang ke sini baru bisa bicara. “Biarkan mereka belajar sendiri, hidup seperti dulu. Hidup di gunung,” pungkasnya. arb/mer

Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono.

MASIH tingginya angka penderita HIV/AIDS di Jawa Timur membuat prihatin banyak pihak. Dimana Jawa Timur menempati ranking dua besar di seluruh Indonesia, setelah DKI Jakarta dengan jumlah pengidap AIDS terbanyak.

Komisi E DPRD Jawa Timur terus menuntut langkah konkret dari Pemprov Jatim untuk menekan laju penyebaran HIV/ AIDS. Semua institusi terkait bahu membahu bersama tokoh agama dan masyarakat dalam memerangi HIV/AIDS. Salah satunya, dengan mendorong agar Jawa Timur segera memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS. Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono mengatakan dengan adanya Perda khusus soal penyakit yang hingga kini belum ada obatnya itu, maka pemberantasan terhadap penyakit HIV/AIDS bisa lebih terkoordinasi dengan baik.

“Perdanya sedang proses, kami akan dorong agar cepat

selesai. Dengan begitu pemberantasannya bisa lebih terkoordinasi dan efektif. Tentunya, ke depan kami sangat berharap agar jumlah penderita HIV/AIDS di Jatim ini terus turun dari tahun ke tahun,” kata pria yang juga dokter ini, Selasa (1/12/ 2015).

Sementara Anggota Komisi E lainnya Moch Eksan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Jatim terus waspada akan ancaman terhadap penyakkit yang menyerang kekebalan tubuh tersebut. Antisipasi bahaya penyebaran HIV/AIDS harus terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Apalagi, pasca kebijakan Pemprov Jatim menutup seluruh lokalisasi di Jawa Timur ternyata tidak diimbangi dengan pembinaan terhadap eks pekerja komersial, sehingga penyebaran penyakit satu ini, belum bisa dideteksi secara ketat.

Ia menilai, penyebaran HIV/ AIDS biasanya liner dengan kasus penyalahgunaan narkoba maupun denga kebebasan seks.

“Upaya mencegah penularan penyakit ini juga harus diperketat seperti halnya penyebaran narkoba. Untuk itu, peranan pemerintah harus ketat mengawasi, agar ancaman penyakit HIV/AIDS benar-benar bisa diturunkan,” cetus politisi asaal Fraksi Partai NasDem-Hanura ini.

Tak hanya itu, Eksan juga menyebut masih tingginya penularan penyakit HIV/AIDS, karena pendekatan yang dilakukan Dinas Kesehatan selama ini belum efektif. Oleh karenannya, ia mengingatkan pendekatan menyeluruh harus dilakukan, sehingga pencegahan dan penanganan kasus penyakit satu ini bisa diselesaikan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2005 sampai September 2015 terdapat kasus HIV sebanyak 184.929 yang didapat dari laporan layanan konseling dan tes HIV. Jumlah kasus HIV tertinggi yaitu di DKI Jakarta (38.464 kasus), diikuti Jawa Timur (24.104 kasus), Papua (20.147 kasus), Jawa Barat (17.075 kasus) dan Jawa Tengah (12.267 kasus).

Kasus HIV Juli-September 2015 sejumlah 6.779 kasus.

Faktor risiko penularan HIV tertinggi adalah hubungan seks tidak aman pada heteroseksual (46,2 persen) penggunaan jarum suntik tidak steril pada Penasun (3,4 persen) dan LSL (Lelaki sesama Lelaki) (24,4 persen).

Data yang didapat juga menyebutkan jumlah kasus HIV/ AIDS dalam sepuluh tahun terakhir secara umum meningkat.

Peningkatan ini sejalan dengan makin banyaknya masyarakat yang sadar dan melakukan tes HIV/AIDS. sarifa/adv