Koran Lensa Indonesia Edisi 117

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

Jokowi Ngebet Lantik Pimpinan KPK Jilid IV Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua.

Tak Pilih Calon dari KPK, DPR Balas Dendam MANTAN penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, mengatakan, sejak awal ia sudah menduga calon pimpinan KPK dari internal tidak akan dipilih oleh DPR. Menurut Abdullah, Komisi III menyimpan “dendam” karena KPK menjerat banyak anggota DPR dalam berbagai kasus korupsi.

“Secara sosiologis, orang DPR pantas marah KPK akibat puluhan kawan-kawannya ditangkap KPK,” ujar Abdullah, melalui pesan singkat, Jumat (18/12/2015).

Abdullah mengatakan, DPR mewakili sejumlah partai politik sehingga keputusannya untuk kepentingan politik semata.

Padahal, DPR adalah wakil dari rakyat yang semestinya mewakili kepentingan masyarakat. Abdullah mengingatkan, jika watak DPR itu terkesan melawan KPK. “Kalau anggota DPR masih seperti itu, cepat atau lambat, Indonesia bisa hilang dari permukaan bumi. Sebab, korupsi akan mengakibatkan hal tersebut, sementara KPK selalu dipasung pelaksanaan tugas dan kewajibannya,” kata Abdullah.

Abdullah mengaku tidak mengenal lima nama yang dipilih oleh Komisi III sehingga tidak mengetahui komitmen mereka terhadap pemberantasan Korupsi.

Di antara lima itu, hanya Agus Rahardjo yang dikenalnya karena beberapa kali ke daerah dalam melakukan sosialisasi tentang pengadaan barang jasa. “Mudah-mudahan, pengalaman beliau itu dapat digunakan dalam memberantas korupsi yang melibatkan pejabat dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa,” kata Abdullah.

Senada, anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai alasan Johan Budi tak menjadi favorit anggota Komisi III DPR. “Kawan-kawan memang kayaknya (sepertinya) agak bagaimana, trauma lah. Mungkin pernah ada kawannya yang kena (penegakan hukum KPK),” kata Ruhut usai pemilihan Pimpinan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Menurut Ruhut, Johan Budi menjadi trauma tersendiri bila dipilih memimpin KPK lagi. Meski begitu, Johan nyatanya tetap mendapat suara dari Komisi III DPR. “Kebetulan aku ikut memilih di antara dua yang tak terpilih. Salah satunya Johan Budi,” kata Ruhut.

Namun demikian, Pimpinan KPK sudah terpilih. Ruhut menerima saja pilihan Komisi III DPR. “Aku mau bilang apa? Pak SBY menginstruksikan kader harus siap menang dan siap kalah,” ujar Ruhut.

Baca: Tak Pilih... Hal 7

Saut Situmorang

KPK Jilid IV Sebar Intelijen Pimpinan KPK yang baru akan menggunakan mata-mata di setiap instansi pemerintah sebagai agen pemberantasan korupsi. Itu bagian dari pencegahan dan penindakan korupsi.

KOMISI III DPR telah memutuskan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid IV periode 2015-2019. Agus Rahardjo unggul dengan perolehan 53 suara. Posisi selanjutnya diikuti oleh Basaria Panjaitan dengan perolehan 51 suara, Alexander Marwata dengan 46 suara, serta Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang dengan 37 suara. Kelimanya dibebankan tanggung jawab besar untuk meneruskan pemberantasan korupsi dan merampungkan pekerjaan rumah dari pimpinan periode sebelumnya. Apa yang akan mereka lakukan pada awal kepemimpinan?

Pimpinan terpilih KPK Saut Situmorang mengatakan, perlu adanya konsolidasi bersama empat pimpinan lainnya. Dengan konsolidasi, kata Saut, akan terbangun harmonisasi untuk menyusun strategi bersama. “Konsolidasi dulu ya, berlima. Menyamakan mau ‘main di kunci C atau G’,” ujar Saut, Jumat (18/12/2015).

Saut belum mau membeberkan langkah apa yang akan dia upayakan untuk memperkuat KPK. Senada dengam Saut, Alexander Marwata juga menilai pentingnya konsolidasi internal sebelum menentukan strategi.Alexander mengatakan, para pimpinan baru harus lebih mendalami kekuatan dan kekurangan di KPK. “Setelah itu, kita menyatukan pikiran dengan jajaran manajemen, termasuk pegawai KPK supaya lebih mengenai pimpinannya yang baru,” kata Alexander.

Setelah konsolidasi internal, pimpinan akan melakukan konsolidasi kekuatan dengan kejaksaan dan kepolisian.

Bagaimanapun, kata Alexander, kedua instansi itu merupakan mitra KPK yang harus dilibatkan dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, dalam rangka pencegahan, pimpinan baru akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi pemerintahan. Sebagai pengguna anggaran, kata Alexander, KPK harus mengamankan anggaran agar tidak terjadi lagi

KEINGINAN Busyro Muqoddas dan Johan Budi untuk kembali menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kandas. Keduanya gagal meraih cukup suara dalam voting yang dilakukan Komisi III DPR, Kamis (17/12/2015).

Anggota Komisi III DPR melakukan voting setelah upaya musyawarah mufakat tidak tercapai. Voting diikuti oleh 54 anggota komisi bidang hukum itu dari lintas fraksi. Mantan Wakil Ketua KPK menanggapi kegagalannya. Menurut Busyro, dia justru mensyukurinya. “Alham-

SAUT Situmorang adalah Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dia kini menjadi satu dari lima orang yang dipilih untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saut yang juga akademisi pengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia tersebut memperoleh 37 suara dukungan dalam voting yang dilakukan Komisi III DPR, Kamis (17/12/2015).

KOMISI III DPR memilih Irjen (Pol) Basaria Panjaitan sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pertama dari kalangan perempuan.

Sebelum ditunjuk menjadi pimpinan KPK, Basaria merupakan perwira tinggi Polri yang mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang.

Baca: Bangun ... Hal 7

Baca: Pernah... Hal 7

Agus Rahardjo

Kekayaan Cuma Rp 20 Juta, Prioritaskan Transparansi

Baca: Jokowi... Hal 7

Busyro Tidak Kecewa, Johan Kembali Menulis

Pimpinan Perempuan Pertama KPK, Dijagokan Budi Gunawan

Alexander Marwata adalah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia ditunjuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV untuk periode 2015-2019.

Dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Universitas Indonesia (UI). Sebelum menjadi hakim, Alexander adalah salah satu auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

www.lensaindonesia.com

Baca: Korupsi... Hal 7

melakukan voting untuk memilih pimpinan KPK setelah upaya musyawarah mufakat tidak tercapai.

Sembari menunggu pelantikan pimpinan baru, KPK dipimpin tiga pelaksana tugas pimpinan, yakni Johan Budi, Taufiqurahman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji.

Soal tudingan adanya pelemahan terhadap KPK, Jokowi meminta masyarakat terus mendukung KPK. “Ya, sejak dulu kan ada saja (yang ingin melemahkan KPK),” ucap Jokowi di Istana Bogor, Jumat (18/12/2015).

Jokowi menegaskan, dukungan masyarakat sangat penting bagi eksistensi KPK. Akan tetapi, kata Jokowi, KPK perlu mengimbangi dukungan publik dengan peningkatan kinerja pemberantasan korupsi.

Johan Budi dan Busyro Muqoddas.

Bangun Basis Data untuk Menghitung Kerugian Negara

Pernah Putuskan Atut Tak Bersalah

Alexander Marwata

kebocoran negara.

“Jangan lupa juga, pemberantasan korupsi itu tugas lembaga negara atas peran serta masyarakat. Kita dorong peran serta masyarakat, terutama memberikan laporan bila tahu terjadi adanya suatu penyimpangan,” kata dia.

Alexander mengatakan, tak mungkin hanya mengandalkan KPK untuk korupsi yang tersembunyi di lingkup nasional. “Kita perlu istilahnya menyebar mata-mata (intelijen) di setiap instansi pemerintah sebagai agen pemberantasan korupsi. Itu dari pencegahan dan penindakan korupsi,” katanya.

Pimpinan nonaktif KPK, Bambang Widjojanto menuturkan, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah KPK yang belum terselesaikan hingga akhir masa baktinya.

Pertama, kata Bambang, adalah bagaimana KPK saat ini dilihat sebagai lembaga yang mengambil alih atau menjadi pemegang utama pemberantasan korupsi. Namun, di sisi lain pemerintah dan parlemen juga harus diajak untuk bisa mengedepankan aspek pencegahan korupsi.

“Sekarang kan enggak begitu. Nah, bagaimana teman-teman di pimpinan KPK mengembalikan paradigma yang tidak benar mengenai kewajiban pemberantasan korupsi,” tutur Bambang saat ditemui usai acara #jemputbw di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2015).

Sementara itu, pekerjaan rumah kedua adalah program-program KPK harus berbasis pada jaminan masa depan rakyat Indonesia.

Menurut Bambang, pemberantasan korupsi dapat dikatakan berhasil jika berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Ia memaparkan, saat ini sekitar 80 persen penduduk Indonesia adalah orang-orang miskin yang bermata pencaharian di sektor agraria.

PRESIDEN Joko Widodo sudah tidak sabar ingin melantik lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disetujui DPR. Menurut presiden, KPK jilid IV harus segera bekerja.

Saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan pimpinan dan Sekretariat Jenderal DPR agar pelantikan tersebut dapat digelar pada pekan depan.

“Presiden harapkan meminta agar pimpinan KPK ini bisa segera dilantik,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Pramono mengungkapkan, dirinya langsung berkomunikasi dengan DPR untuk memastikan surat persetujuan terhadap lima pimpinan KPK jilid IV itu segera disampaikan kepada pemerintah.

Anggota Komisi III DPR

Baca: Pimpinan... Hal 7

dulillah tidak terpilih. Tidak apalah,” kata Busyro melalui pesan singkat, Kamis (17/ 12/2015). “Kita maklum saja dengan cuaca politik transaksional sekarang ini,” ujarnya.

Busyro mengaku tidak kecewa karena dirinya tidak dipilih. Ia berharap, pimpinan berikutnya bisa menjaga amanah dalam meneruskan tugas pimpinan sebelumnya.

Tak hanya itu, pimpinan yang baru juga ditantang untuk membuktikan bahwa mereka adalah calon yang layak memimpin KPK. Baca: Busyro... Hal 7

Basaria Panjaitan

Segera Angkat Penyidik Independen

AGUS Rahardjo adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dia kini terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keempat periode 2015-2019.

DIA adalah pengajar di Universitas Hasanuddin. Laode Muhammad Syarif terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam voting yang berlangsung di Komisi III, Kamis (17/12/2015) malam, Laode mengantongi 37 suara. Ketika mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK, Laode mengaku sempat takut dengan salah seorang anggota Pansel KPK, Harkristuti Harkrisnowo.

Baca: Kekayaan... Hal 7

Baca: Segera... Hal 7

Laode Muhammad Syarif

MILITER

2

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

Akibatnya Jika Pakai Atribut TNI di Jakarta JIKA bukan angggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, jangan coba-coba mengenakan atribut tentara Indonesia itu di Jakarta. Terutama jika berkendara. Jika masih nekat, lihat saja apa yang akan terjadi.

Kepolisian Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) bersama Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar operasi gabungan untuk razia warga sipil Jakarta yang berkendara menggunakan atribut TNI. Razia digelar di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat.

Dalam razia itu, ditemukan

banyak sekali warga yang memakai atribut TNI, seperti jaket, stiker dan juga jas hujan. Tak hanya warga sipil yang terjaring dalam razia itu. Banyak juga anggota TNI aktif yang terjaring.

“Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti program disiplin TNI yang sudah dilaksanakan dari kemarin yang dipimpin langsung oleh Danpomdam Jaya, Kolonel CPM Hendy Hendra P.P,” kata Komando Lapangan, Kapten CPM Putu Adi Suryadana, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).

Dirinya menegaskan, bahwa

TNI AD Siagakan Personel Bantu Warga Bromo TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyiagakan personel untuk membantu warga di sekitar Gunung Bromo jika nantinya terjadi erupsi di gunung setinggi 3.829 meter di atas permukaan air laut tersebut.

“Kami sudah siagakan personel untuk membantu warga di sekitar Gunung Bromo jika nantinya terjadi erupsi yang mengharuskan evakuasi,” ujar Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi ketika ditemui usai upacara Hari Juang Kartika di Makodam V/ Brawijaya Surabaya, Selasa (15/12/2015).

Menurut dia, personel TNI AD selalu siap di mana saja dan kapan pun jika dibutuhkan bangsa ini, apalagi menyangkut kegiatan kemanusiaan, terutama di daerah bencana.

Dengan tak menyebut jumlah pasti kekuatan, mantan Gubernur Akademi Militer tersebut menegaskan seluruh prajurit di lingkungan Kodam V/Brawijaya sudah siap diterjunkan.

“Khususnya prajurit yang berada di kodim-kodim sekitar Bromo, seperti Probolinggo, Lumajang dan sekitarnya,” ucap jenderal bintang

dua tersebut.

Yang pasti, lanjut dia, jika ada instruksi berangkat ke lokasi saat ada bencana maka seluruh personel akan datang dan membantu warga untuk menghindarkan dari hal-hal yang tak diinginkan.

Semua fasilitas kodam, kata dia, juga telah disiapkan untuk penanggulangan bencana Bromo, termasuk alat berat, seperti bego, eskavator dan sebagainya.

“Untuk membantu mengevakuasi korban bencana, TNI sudah memiliki prosedur tetap dalam menanggulangi bencana. Bersama-sama rakyat dan unsur lainnya, kami siap membantu,” katanya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalan siaran persnya menyatakan aktivitas vulkanik Gunung Bromo masih tetap tinggi dan letusan masih terus berlangsung.

“Berdasarkan data dari Pos Pengamatan Gunung Bromo PVMBG pada Selasa (15/12) pukul 00.00-06.00 WIB, cuaca terang, angin tenang, Gunung Bromo tampak jelas, dan abu vulkanik sedang-tebal, tekanan hingga kuat,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. fi/ans

dalam razia ini, tidak ada tebang pilih. Sasaran dalam razia ini, lanjutnya adalah anggota TNI, Polri, dan Sipil yang melanggar tata tertib lalu lintas.

“Sasaran penertiban terhadap anggota TNI dalam berkendara dan berlalu lintas. Kemudian, penertiban stiker dan atribut TNI, sesuai surat perintah Panglima TNI dan Danpuspomad. Stiker TNI dan atribut TNI, tidak boleh disalahgunakan atau ditempel di kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas,” katanya menegaskan.

Semua atribut yang dipakai

pengendara dan ditempel di kendaraan dicopot dan disita. Richard (30), salah seorang pengemudi yang juga menempel stiker TNI di mobilnya mengaku hanya ikut-ikutan menempel stiker tersebut karena melihat banyak temannya yang menggunakan stiker serupa.

“Ikut-ikutan aja, biar keren kayak yang lain,” kata Richard. bay/foe

Seorang pemotor terjaring razia karena pakai jaket bercorak loreng TNI.

TNI AL Luncurkan Perangko Komodo 2016

Prajurit TNI Batalyon Infantri 406 saat berpatroli patok perbatasan di sektor utara wilayah Distrik Senggi, Provinsi Papua.

Perangko dipilih sebagai salah satu media promosi.

Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menjadi tulang punggung kekuatan maritim Indonesia.

MENTERI Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi dan Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan menandatangani Prangko Prisma Komodo 2016 dalam acara Seminar Nasional TNI AL yang

digelar oleh Staf Ahli KSAL di Balai Samudera, Jalan Boulevard nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (15/12/2015).

TNI Angkatan Laut memilih prangko sebagai salah satu media promosi dan sarana publikasi yang bertujuan untuk menyampaikan dan mempromosikan kegiatan lati-

han Komodo Exercise 2016.

Latihan ini difokuskan pada skenario latihan operasi perdamaian di wilayah maritim, dan menjadi salah satu event yang penting dikarenakan penyelenggaraan latihan ini akan dirangkai bersama 15th Western Pacific Naval Symposium (WPNS) and International Fleet Review (IFR) pada 12 hingga 16 April 2016 di Padang dan Kepulauan Mentawai.

Seminar Nasional TNI AL bertajuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” ini digelar dalam upaya mendukung program pemerintah yang mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia melalui program Lima Pilar Poros Maritim.

Hajat akbar tersebut dibuka oleh Rizal Ramli yang sekaligus sebagai keynote speech, dengan narasumber antara lain Guru Besar Universitas Hasanuddin Salim Said, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, sejarawan Anhar Gonggong, budayawan Radhar Panca Dahana, serta Wadan Seskoal Laksma TNI A. Djonie Gallaran.

Sementara yang bertindak sebagai penanggap pada seminar tahunan ini antara lain Mendikbud RI Anies R. Baswedan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Pra-

Kontingen Garuda 2014-2015 Akhiri Misi Perdamaian di Lebanon KONTINGEN Garuda 20142015 mengakhiri Misi Perdamaian di Lebanon selama satu tahun dengan gemilang, ditandai dengan upacara Transfer of Autority (ToA) dan Defile, bertempat di Lapangan Soekarno Sudirman Camp Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) HQ (Head Quarter), Rabu (16/12/2015).

Bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Komandan Pasukan Unifil, Mayor Jenderal Luciano Portolano, dan dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Lebanon, Achmad Chozin Chumaidy.

Turut hadir seluruh pejabat teras Unifil dan LAF (Lebanese Armed Forces) antara lain Deputy Force Commander Brigadier General Sandeep Singh Bajaj, Unifil Chief of Staff Brigadier General Gritchenko Mitchel, Sector West Commander Brigadier General Franco Frederici, Sector East Commander Juan Jesus Martin Cabrero, LAF 9th Brigade Commander Brigadier General Joseph Aon, LAF 5th Brigade Commander Brigadier General Afif Saleh serta beberapa Perwira Tinggi dari LAF. Kemudian beberapa tamu undangan lainnya seperti www.lensaindonesia.com

pimpinan unit Unifil, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lokal yang selama ini menjadi rekan kerja Kontingen Garuda 2014-2015 ikut menyaksikan pengabdian terakhir Prajurit Kontingen Garuda di Lebanon.

Serah terima tugas dan tanggung jawab Kontingen Garuda secara resmi ditandai dengan penyerahan bendera Unifil dari Komandan Kontingen Garuda yang lama Kolonel Inf Danni Koswara kepada Mayjen Luciano Portolano, selanjutnya diserahkan kepada Komandan Kontingen Garuda yang baru Kolonel Inf Jala Argananto. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah serah terima oleh seluruh Komandas Satuan Tugas (Dansatgas) yang lama dan baru.

Kolonel Inf Danni Koswara dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang ada di Unifil maupun Lebanon Selatan yang telah mendukung tugas Kontingen Garuda 20142015, sehingga bisa mengakhiri misi perdamaian dengan gemilang. Kolonel Danni juga meminta maaf apabila ada kesalahan dari Prajurit Kontingen Garuda selama menja-

bowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Tokoh NU KH. Hasyim Muzadi, tokoh Kristiani Romo Benny Susetyo. Adapun moderator dipercayakan kepada pengajar Unhan, Kusnanto Anggoro serta seniman Endah Laras.

TNI Angkatan Laut sebagai tulang punggung kekuatan maritim Indonesia telah berinisiatif dalam berbagai upaya untuk menunjukan eksistensi dan perannya dalam menjaga stabilitas keamanan maritim, baik pada lingkup kawasan maupun internasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui sebuah latihan bersama antar Angkatan Laut sejumlah negara dalam bentuk latihan nonperang pada kegiatan Komodo Exercise 2016.

Menjawab pertanyaan wartawan saat press conference, Menko Kemaritiman mengungkapkan rasa bangga dan terimakasihnya kepada TNI AL atas inisiatif nya dalam menggelar latihan bersama yang melibatkan banyak Negara.

Seminar Nasional TNI Angkatan Laut 2015 dihadiri sedikitnya 350 undangan yang terdiri dari anggota DPR RI, TNI-Polri, Kementerian & Birokrat, Akademisi, LSM, Tokoh Agama, Injasmar, perwakilan Alumni AAL Angkatan 30 sampai dengan 60, serta sejumlah undangan lain wi/dar nya.

Jendral TNI Mulyono Buka Kejurnas II Yong Moo Do Piala Kasad V 2015

Kontingen Garuda saat menerima penganugerahan dan penyematan tanda jasa dari PBB.

lankan misi perdamaian di Lebanon Selatan.

Ia berpesan kepada Komandan Kontigen Garuda yang baru Kolonel Inf Jala Argananto bahwa situasi yang tenang dan damai di Lebanon Selatan karena kerja sama yang erat antara United Nations Interim Force In Lebanon dan Lebanon Armed Force yang didukung oleh masyarakat Lebanon.

“Prajurit Kontingen Garuda telah meninggalkan kesan yang baik kepada dirinya secara pribadi, seluruh personel Unifil dan masyarakat Lebanon,” ujar Mayjen Luciano.

Mengakhiri sambutannya, Mayjen Luciano berpesan kepada Komandan Kontingen Garuda yang baru agar meneruskan kepemimpinan Kolonel Inf Danni Koswara yang telah berhasil membawa Kontingen Garuda mengakhiri misi dengan gemilang.

Atas dedikasi dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan dan kerja sama yang baik dengan Lebanese Armed Forces (LAF), maka pimpinan LAF memberikan Medali Tanda Jasa kepada seluruh Prajurit Garuda yang telah menyelesaikan tugas. Penyerahan medali tanda jasa dila-

kukan oleh 9th Brigade Commander Brigadier General Joseph Aon dan diterima secara simbolik oleh Komandan Kontingen Garuda 2014-2015 Kolonel Inf Danni Koswara dan Komandan Satgas Indobatt Konga XXIII-I/Unifil Letkol Inf Andreas Nanang.

Rangkaian kegiatan Transfer of Autority ditutup dengan Defile oleh peserta upacara sebagai pengabdian terakhir kepada Unifil, sekaligus sebagai tanda bahwa Kontingen Garuda secara resmi telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Kontingen ro/wi Garuda yang baru.

KEPALA staf TNI AD (Kasad) Jendral TNI Mulyono, Minggu (13/12/2015) membuka secara resmi kejuaraan nasional II seni bela diri Militer Yong Moo Do piala KASAD di Gor CLS Kertajaya Surabaya. Yong moo do merupakan seni bela diri yang diadopsi dari Korea Selatan dan baru diperkenalkan serta diajarkan terhadap prajurit TNI AD sejak tahun 2002.

Sementara tahun ini merupakan Kejurnas ke V. Kepala Staf TNI AD (Kasad) TNI Jendral Mulyono dalam amanatnya memaparkan,Yong moo do merupakan seni bela diri yang mengandalkan kecepatan dan ketepatan sehingga sangat cocok bagi TNI. “Dalam pertarungan jarak dekat, bela diri ini sangat cocok bagi TNI, dan ini menjadi ketahanan terdepan dan terakhir dalam mempertahankan kedaulatan Negara,” papar Jendral Mulyono dalam amanatnya.

“Kejurnas II bela diri militer Yong moo do ini, bagian rangkaian dari HUT Kartika yang ke 70, dimana terdapat 19 kontingen dan 8 Pengda yang ikut dalam kujuaraan kali ini,” paparnya.

Kasad juga menargetkan, seni bela diri Yong moo do ini dapat menjadi bagian dalam olah raga dibawah naungan KONI, sehingga dapat berpartisipasi dalam PON maupun Sea Game.

Sementara Kodam V/Brawijaya sendiri dalam Kejurnas kali ini tetap menargetkan yang terbaik, selain dengan mempersiapkan atlet kader terbaik juga memanfaatkan face tuan rumah.

“Yang turun pada Kejurnas kali ini merupakan atlet terbaik dari seluruh Kodam, dan kami sudah menyiapkan mulai dari latihan fisik dan tekhnik, juga memanfaatkan faktor tuan rumah juga,” terang Kapendam V/Brawijaya Kolonel (INF) rofik Wasihington Simanjuntak.

SOSOK

3

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

BUDI RAHARDJO, PAKAR TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

SEMUA NEGARA POTENSIAL DIMASUKI CYBERTERRORISM Listrik adalah hal utama, karena melingkupi semua bidang. Misalnya orang mau mengacakacak bank tidak usah hacker, tapi cukup dirusak gardu listriknya saja dilempar bom molotov. Begitu gardu rusak, tidak bisa bertahan.

CYBERTECH menjadi bagian menarik dalam perkembangan isu terorisme belakangan ini. Kelompok-kelompok militan yang selama ini disebut-sebut sebagai teroris, sudah melakukan operasioperasi dengan lebih canggih, menggunakan kemajuan tehnologi informasi.

Di Asia Tenggara, kelompokkelompok militan antara lain menggunakan internet untuk menyebarkan ide-ide radikal, merekrut dan melatih pendukungnya.

Temuan ini dilansir dua lembaga kajian ternama, Singapura Rajaratnam School of International Studies dan Australian Strategic Policy Institute.

Pandangan yang memperkuat temuan itu dikemukakan Dosen ITB, Budi Rahardjo, Ph.D., yang menyatakan cybertech terbuka dimasuki teroris karena prinsipnya teknologi informasi sudah menjadi infrastruktur penting semua negara, yang mengikat satu dunia dengan dunia lain. Masuknya teroris ke wilayah ini sudah tentu akan berbahaya, atau paling tidak akan bisa menimbulkan masalah.

Pakar tehnologi informasi yang menekuni bidang mikroelektronika ini menambahkan, bahwa hampir semua negara, sekarang ini dapat diserang apa yang dikenal dengan cyberterrorism tersebut. Termasuk, Amerika Serikat yang nampak canggih sistem keamanan negaranya.

Infrastruktur tehnologi informasi yang sangat potensial diserang, berdasarkan national critical infrastructure, adalah listrik dan telekomunikasi. Itulah sebabnya, soal listrik akan sangat rentan jika sistem pengoperasiannya dibuat online.

Budi Rahardjo memang memiliki perhatian terhadap sistem keamanan teknologi informasi.

Pria kelahiran Yogyakarta, 49 tahun lalu ini, selain mengajar adalah konsultan IT Security.

Itulah sebabnya, tidak heran jika dirinya tetap melihat fenomena cyberterrorism sebagai kelemahan sistem keamanan tehno-

BUDI RAHARDJO.

logi informasi yang dijalankan oleh pemerintah. Sejauh ini, cyberterrorism masih dalam tahab pengguna. Belum tahap merusak sistem informasi.

Menurutnya, dalam banyak kasus bobolnya situs-situs lembaga pemerintahan ataupun situs-situs personal tokoh-tokoh penting, bukan karena kecanggihan orang yang meng-hack, siapapun dan apapun motif nya. Hal itu terjadi karena lemahnya sistem keamanan tehnologi informasi yang ada.

Untuk kasus di Indonesia, Ia menawarkan ide menarik, perlu Coordination Centre terkait teknologi informasi negara. Posisi Departemen Komunikasi dan Informatika, dalam pandangannya, tidak cukup kuat dan fokus.

Peraih gelar Master dan Ph.D. dari University of Manitoba, Kanada, ini mencontohkan yang telah dilakukan Amerika Serikat.

Negara ini, pernah mengalami serangan teroris 11 September 2001, dan potensi cyber terrorism. Untuk mengantisipasinya pemerintah AS membentuk grup khusus menangani cyberterrorism yang langsung melapor ke Presiden.

“Pada prinsipnya TI itu sudah menjadi infrastruktur penting di semua negara, yang saling mengi-

kat antara dunia. Kalau dulu, tidak terkait sehingga kalau ada cyberterrorism tidak terpengaruh. Sekarang sudah tidak bisa lagi, karena TI sudah mempengaruhi mengikat antara dunia. Masuknya terorisme ke wilayah ini bisa bermasalah. Misalnya perbankan kita sudah TI oriented. Kalau jaringannya mati, atau ATM tidak berjalan itu repot. Secara bisnis, bagi bank, itu hancur dan akan berhenti sebagai perusahaan. Kita bisa membayangkan kalau semua bank itu hancur, ekonomi bisa hancur.

Dampaknya luas,” katanya.

Budi mengungkapkan, semua negara mempunyai masalah sama terkait TI. “Semua cukup potensial dimasuki cyberterrorism.

Jadi suka atau tidak suka, harus waspada karena punya potensi dirusak sistemnya. Termasuk AS yang nampak hebatnya. Secara fisik negara ini sudah pernah dihancurkan dengan peristiwa WTC 9/11. Secara TI, potensi ancamannya juga besar,” ungkapnya.

Sebetulnya kalau mengidentifikasi, kata Budi, harus melihat terlebih dahulu berdasarkan national critical infrastructure. Sebagai contoh, di luar negeri, infrastruktur kritisnya yang pertama ternyata listrik. Kedua, telekomunikasi. Ketiga, aplication

specific, perbankan masuk domain tertentu. “Listrik dan komunikasi menjadi utama, karena melingkupi semua bidang. Sebagai contoh, kalau saya mau mengacak-acak bank tidak usah hacker, tapi dirusak gardu listriknya saja dilempar bom molotov.

Begitu gardu rusak, tidak bisa bertahan. Genset pun hanya bertahan dua minggu. Kalau gardu tidak diperbaiki dua minggu, hancur sudah bisnisnya.

Ini kejadian yang sebenarnya, ada kantor cabang di daerah yang tidak online seminggu. Anda bisa bayangkan, dengan tidak beroperasinya bank tidak bisa membayar sekolah. Coba bayangkan kalau matinya itu sebulan, itu bisa rusuh,” terangnya.

Jadi, menurut Budi, Indonesia harus mendeteksi national critical infrastructure dulu, baru diterapkan proteksinya. Negara seharusnya melakukan evaluasi dan kajian, apa saja infrastruktur kritisnya.

Ditambahkan Budi, kemampuan para teroris sekarang masih dalam tahap pengguna. Mereka tidak sampai merusak infrastruktur TI. “Kita bisa ibaratkan, kalau kita punya jalan, mereka tidak merusak jalan, tetapi digunakan transportasi, komunikasi untuk

kepentingan mereka. Tetapi ketika mereka ingin merusak, maka jalan ini akan dirusak.Baru kalau mereka memiliki alternatif komunikasi, maka jaringan infrastruktur ini akan dirusak Atau mereka kepepet jaringan memungkinkan juga dirusak. Sekarang ini, kalau dari kemampuan baru pengguna belum sampai pada tahap perusakan,” ujarnya.

Sejauh ini, banyak orang yang merusak jaringan TI. Namun kata Budi, itu bukan perbuatan teroris.

“Kalau hanya mengubah website tertentu, tidak bisa disebut teroris.

Kita harus mengidentifikasi website digunakan oleh public, misalnya, PLN ceroboh sistemnya dionline. Kan, orang bisa tahu mematikan generator dan mengakibatkan jaringan seluruh Jawa Bali mati. Nah, itu masuk kategori terorisme, meskipun kerjanya hanya lewat sistem komputer saja.

Jadi secara sederhana kelompok teroris cyber di Indonesia, lanjutnya, masih sebatas pengguna TI. Mereka belum melakukan pengrusakan. Hanya saja diuraikan Budi, tingkat keamanan IT Indonesia masih belum aman.

Memang belum banyak sistem TI digunakan untuk operasional mereka sehari-hari. Mereka hanya menjadikan informasi saja,

belum sampai tingkatan transaksi.

“Kalau sampai ke tingkatan transaksi pengamanannya harus ditingkatkan. Sekarang ini, mereka juga tidak terlalu peduli. Mereka belum ada awareness-nya. Kalau kita lihat di Indonesia, perindustri yang paling aware itu perbankan setelah beberapa tahun. Kalau pemerintah belum aware, sekarang masih dianggap tidak terlalu penting,” lanjutnya.

Untuk menanangi Cyberterrorism, tambah Budi, pemerintah harus menyiapkan satu grup tersendiri yang menangani cyberterrorism dan kepalanya melapor ke presiden.

“Seharusnya di Indonesia harus ada yang komprehensif seperti di AS, harusnya ada organisasi yang paling tidak mengkoordinir masalah keamanan TI. Lebih semacam Pusat Koordinasi, Coordination Centre. Tergantung, apakah melibatkan depkoinfo, dephan, juga masyarakat. Paling tidak ada pusat koordinasinya. Yang penting sekarang ini koordinasi dulu. Misalnya website milik departemen atau lembaga tertentu diserang, mereka harus melapor ke mana? Dari pusat koordinasi bisa dicarikan solusinya, penangkalnya, forensik dan dikejar pela ti/no kunya,” pungkasnya.

Pejuang Petani Handoko Wibowo Peraih Yap Thiam Award 2015 PENGHARGAAN Yap Thiam Hien Award 2015 dinobatkan kepada Handoko Wibowo yang dikenal sebagai pejuang petani dari Batang, Jawa Tengah. Pria yang gigih mendampingi petani di Batang sejak 1998 silam diakui sebagai sosok anti kekerasan dan menegakkan keadilan untuk semua golongan.

“Sosok kedepankan jalur dialog, anti-kekerasan, dan keadilan untuk semua. Handoko melakukan pendampingan hukum sebagai solusi konflik pertanahan,” kata Ketua Yayasan Yap Thiam Hien Award, Todung Mulya Lubis di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Menurut Todung langkah-langkah yang dilakukan oleh Handoko sebagai wujud pendampingan hukum atas konflik tanah Perhutani sejak 1965. Hingga akhirnya seng-

keta tersebut diakhiri dengan kesepakatan pada 2007. Kegigihan Handoko, lanjut Todung, tercerminkan dari sikapnya hingga secara sukarela meninggalkan kehidupan nyamannya.

Walaupun Handoko sendiri berangkat dari keluarga berkecukupan tentang ekonomi tak meninggalkan langkahnya untuk bergerak bersama petani. Kantor pengacaranya pun di tinggalkan untuk konsisten membantu ribuan petani di Batang dengan wadah Omah Tani. Omah Tani, ujar Todung, sebagai aktivitas sekolah untuk segala kalangan dilakukan yang melahirkan alumni dari berbagai golongan hingga mereka terjun ke berbagai partai politik dan menjadi anggota DPRD. Dewan Juri, Yoseph Andi Prasetyo, sosok Handoko yang aktif sejak 1990 silam memberikan

Handoko Wibowo.

dampak yang luas dalam kerjanya terhadap masyarakat. Hal demikian diketahui pengaruhnya yang cukup besar untuk membangun kekuatan masyarakat sipil, terutama di lingkungan petani dan bu-

ruh. Bahkan Handoko mendorong lahirnya tokoh politik lokal menggunakan pendekatan HAM dan Demokrasi.

Penghargaan Yap Thiam 2015 dengan sejumlah Dewan juri yakni

Dr. Todung Mulya Lubis (Ketua Yayasan Yap Thiam Hien), Dr. Makarim Wibisono (mantan dubes/ wakil tetap RI di Jenewa), Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU (dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Clara Joewono (pendiri CSIS), dan Yosep Adi Prasetyo (dewan pers).

Penghargaan Yap Thiam Hien Award 2014 diberikan kepada Anis Hidayah yang dikenal mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan nasib buruh migran Indonesia. Pejuang buruh migran tersebut menjabat sebagai Direktur Eksekutif Migrant Care sejak Mei 2004.

Yap Thiam Hien Award merupakan penghargaan yang dinobatkan kepada pegiat HAM pada setiap tahunnya. Penghargaan ini dinisbatkan kepada pejuang HAM dan pengacara kondang pada zamannya, Yap Thiam Hien keturunan

Tionghoa yang dikenal tak sejalan dengan ideologi komunis.

Yap Thiam sebagaimana dikutip dari buku biografi 8 tokoh Tionghoa berjudul ‘Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia’ terbitan Komunitas Bambu tahun 2010 menyatakan dirinya bukan saja membela pendakwa, tetapi terutama kebenaran dan keadilan. Dia menyatakan bukan sosok peduli terhadap kekuasaan, yang bermakna bilamana kekuasaan merajalela hampir tanpa batas, pada galibnya kepastian hukum akan lenyap dan rasa ketakutan mulai tertanam.

Menurut Yap Thiam, pada puncaknya nanti, perasaan perlahanlahan berubah menjadi kebencian kepada penguasa. Kepercayaan dan harapan pada penguasa sebagai pengayom dan pelindung akan makin meluntur sedikit demi asr/epc sedikit. www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

SETELAH SETYA NOVANTO MUNDUR DARI KURSI KETUA DPR Polemik baru bakal datang. Siapa yang bakal menggantikannya Setya Novanto menjadi Ketua DPR? Yang pasti, partai Golkar yang paling berhak. bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan KABAR mengejutkan itu tersiar di tengah panasnya sidang skandal “papa minta saham”. Setya Novanto yang sedang diadili karena diadukan Menteri ESDM Sudirman Said atas dugaan pelanggaran kode etik, memutuskan menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengunduran diri Setya Novanto memang menyudahi perdebatan sengit di MKD. Namun, polemik baru bakal datang. Siapa yang menggantikannya menjadi Ketua DPR? Bagaimana kelanjutan skandal “papa minta saham” PT Freeport Indonesia? Sejumlah pertanyaan lain bakal muncul dan tidak ada jawaban tunggal.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik tersebut, Kejaksaan Agung juga menelisik dugaan pidana di dalamnya. Namun, sejumlah anggota DPR melihat ada persoalan yang lebih besar di balik skandal Freeport ini sehingga mereka menginisiasi penggunaan hak angket untuk menyelidikinya.

Bila hak angket terbentuk, kegaduhan politik baru tak terelakkan.

Publik akan kembali disuguhi pertunjukan drama adu kepiawaian silat lidah para politisi Senayan sebagaimana saat DPR periode 20092014 lalu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan skandal Bank Century.

Surat pengunduran diri Setya Novanto itu sampai ke (MKD) pada Rabu malam, saat sidang tengah diskors. Setelah sidang dibuka, anggota MKD berembug kemudian membacakan surat tersebut. Pembacaan dilakukan Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (16/12/ 2015).

Surat ditulis dengan kop DPR RI itu tertanggal 16 Desember 2015.

Surat ditujukan kepada Pimpinan DPR RI dengan perihal pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI. Nama jelas dan tanda tangan Setya Novanto tertera di bagian kanan bawah surat yang dibubuhi materai tersebut. Berikut petikan surat itu: .

Sehubungan dengan perkembangan penanganan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019. Demikian pernyataan diri saya buat dengan tulus semoga

negara Indonesia.

Di kediaman pribadinya, Setya Novanto memberikan keterangan dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia.

“Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia selama saya menjalankan tugas. Saya lakukan semuanya demi rakyat, demi bangsa Indonesia,” ujar Novanto di kediaman pribadinya di Jalan Wijaya Nomor 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam, (16/12/2015).

Novanto berharap, langkah yang dia pilih itu membuat kepentingan bangsa dan negara dapat berjalan dengan lebih baik ke depannya.

“Mudah-mudahan, bangsa kita akan lebih baik lagi ke depan,” ujar dia.

Pengunduran diri Novanto tersebut bisa disebut cukup mendadak.

Sebab, dia mengirim surat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dalam tahap akan menjatuhkan sanksi padanya.

Posisi terakhir, para anggota MKD sudah memberikan pandangan mengenai jenis sanksi pada Novanto, di mana sembilan menghendaki sanksi sedang dan enam sanksi berat.

Namun, begitu Novanto mengirimkan surat pengunduran diri, MKD segera menerimanya. MKD pun memutuskan menutup sidang kasus dugaan pelanggaran etik politikus Partai Golkar tersebut.

Namun polemik baru muncul dalam hal pengisian kursi Ketua DPR RI yang ditinggalkan Setya Novanto.

Sejumlah anggota DPR mendesak diagendakannya kocok ulang Pimpinan DPR. Namun, menurut Anggota MKD Syarifuddin Sudding, tidak ada kocok ulang pimpinan, karena berdasarkan aturan keputusan pengganti Novanto menjadi hak penuh dari Fraksi Golkar.

“Keputusan dalam sidang MKD tadi akan disampaikan pada Ketua Fraksi Golkar. Tetap, itu kewenangan yang ada di Fraksi Partai Golkar, saya kira mekanisme seperti itu. Jadi, tidak ada istilah kocok ulang,” ujar Sudding di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/12/ 2015).

Sudding menilai apa yang dilakukan Novanto sejalan dengan keputusan yang akan diambil oleh MKD. “Ini sejalan dengan rumusan keputusan yang akan diambil oleh MKD, tetapi karena kami menerima surat pengunduran ini, ini menjadi dasar pertimbangan,” kata Sudding.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tantowi Yahya mengingatkan posisi ketua DPR tetap menjadi hak partainya dan tak ada perubahan komposisi pimpinan

Mantan ketua DPR RI Setya Novanto.

Parlemen. Hal itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

“Bagaimana ceritanya (muncul wacana) kocok ulang (pimpinan DPR). Yang mengundurkan diri SN (Setya Novanto), bukan semuanya.

Ketua DPR RI itu jatahnya Golkar.

Sesuai UU MD3, penggantinya dari Golkar juga,” ujar Tantowi saat dihubungi Kamis, (17/12/2015).

Menurut Tantowi, merombak komposisi pimpinan Dewan sama dengan melanggar Undang-Undang MD3, karena telah jelas ditegaskan, pengganti pimpinan DPR yang mengundurkan diri adalah berasal dari partai yang bersangkutan, bukan partai lain. Dia menyarankan mereka yang mewacanakan perombakan pimpinan DPR agar mempelajari lagi Undang-Undang MD3.

Pernyataan serupa disampaikan Natsir Djamil, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Natsir mengatakan bahwa tak ada alasan untuk merombak pimpinan DPR. Pimpinan DPR tetap dalam formasi sekarang dan pengganti Novanto adalah legislator Partai Golkar, bukan dari partai lain.

“Kayaknya enggak bisa (kocok ulang). Ya, Golkar yang mengganti

Pak Novanto,” kata Natsir dihubungi dalam kesempatan terpisah.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Syarief Hasan, turut memberikan pandangannya. Terkait siapa pengganti Novanto sebagai Ketua DPR, Syarief menyerahkan pada mekanisme peraturan yang ada. Sesuai UndangUndang MD3, lalu Tata Tertib DPR yang mengganti ketua DPR adalah kader dari partai politik yang sama.

Dengan demikian, pengganti Novanto tetap dari Golkar. “Iya di Golkar aja,” ujar Syarief.

Anggota Komisi I DPR ini tak terlalu banyak berkomentar mengenai usulan sekelompok orang mengenai kocok ulang pimpinan DPR. “Kami kan partai penyeimbang.

Kami mau yang terbaik,” kata Syarief yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Harian Partai Demokrat tersebut.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, menganggap penggantian pimpinan DPR RI masih mengikuti aturan yang ada. “Ketua sudah mengundurkan diri. Mekanisme pengunduran ketua sesuai UU MD3, dari Golkar. Kalau belum ada, bisa pimpinan sementara dulu,” ujar Bambang.

Meski begitu, Anggota Komisi VII

DPR RI ini melihat Undang-Undang MD3 sebagai produk legislasi yang bermasalah. “Undang-Undang MD3 salah urus. Sebagai partai pemenang pemilu harusnya jadi ketua DPR RI dari PDI-P,” ujar Bambang.

Lalu siapa pengganti Novanto?

Berdasarkan prasyarat pemilik suara terbanyak, setidaknya ada 2 calon yang memenuhi prasyarat, yakni Fadel Muhammad dan Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin.

Pada waktu Pemilu 2014 lalu, yang paling tinggi di dapil Fadel Muhammad, Ade Komaruddin, dan Setya Novanto. Akhirnya Setya Novanto yang dipilih.

Nah, usut punya usut, dari pertemuan DPP Partai Golkar, Kamis (17/12/2015), malam akhirnya diputuskan Ade Komaruddin yang menjadi ketua DPR. Ade Komaruddin, politisi senior Partai Golkar ini memang tidak begitu banyak tampil di publik melalui media massa namun kiprahnya di politik nasional bukan hal baru.

Anggota DPR empat periode ini dikenal lihai dalam bernegosiasi dan memiliki relasi politik dari berbagai partai politik. Bekas Ketua PB HMI ini baru saja dipilih oleh DPP Golkar untuk memimpin DPR RI. Pria kelahiran Purwakarta Jawa

Barat 20 Mei 1965 ini malang melintang di sejumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan/mahasiswa zaman dahulu kala. Di era Orde Baru, dia dikenal dekat dengan Harmoko. Juga saat Golkar dibawah kendali Akbar Tandjung nama Ade Komaruddin tetap berkibar di jajaran elite Partai Golkar.

Saat ini pun ketika dipimpin Aburizal Bakrie, Ade disebut-sebut sebagai “tangan kanan” Aburizal saat pencalonan presiden 2014 lalu.

Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini pernah menjadi Sekjen Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sejak tahun 1993 hingga tahun 1998. Lalu menjabat sebagai sebagai ketua umum Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI, sebuah organisasi sayap pendiri Partai Golkar. Di kalangan wartawan, Ade Komaruddin dikenal sebagai politisi yang tak banyak bicara.

Pengamat Politik M Qodari mengatakan sebagai kader HMI yang tergabung dalam KAHMI maka peran Ade Komaruddin sangat baik untuk mengkoordinasikan semua warna partai di DPR. “Sebab kader KAHMI merata ada di semua partai,” kata Qodari. mu/moh/as/tau

Lino Melawan: Ajukan Praperadilan, Bareskrim Siap Ladeni DIRUT Pelindo II RJ Lino menggugat penyidik Bareskrim atas tindakan menggeledah ruang kerjanya. Persidangan praperadilan segera digelar di pengadilan.

Rabu, (16/12/2015) Bareskrim menerima surat panggilan (relaas) dari pengadilan yang memberitahukan mengenai persidangan praperadilan.

“Kami menerima relaas panggilan sidang gugatanpraperadilan terkait penanganan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan 10 mobile crane,” ungkap Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Komisaris Besar Agung Setya.

Ia tak mempersoalkan langkah Lino mempraperadilankan penyidik. Pihaknya siap meladeni gugatan. “Kita baru selesai rapat dengan tim gabungan dari Eksus, Tipikor dan Divisi Hukum. Kita sudah rumuskan teknis menghadapi gugatan praperadilan tersebut,” katanya.

Kuasa hukum Lino, Frederich Yunadi menyebutkan gugatan ini terkait dengan langkah penyidik melakukan penggeledahan kantor Pelindo IIdan ruang kerja direktur utama.

Menurut dia, penyidik Bareskrim diduga tak sesuai prosedur www.lensaindonesia.com

dalam pelakukan penggeleda-han.

Misalnya, pada penggeleda-han 28 Oktober 2015. Penyidik tidak melibatkan saksi kepala lingkungan.

Kemudian, tidak ada izin penyitaan dari pengadi-lan setempat.

Selain itu, Frederich mempersoalkan surat panggilan pemeriksaan Lino yang dinilai menyalahi ketentuan pasal 112 KUHAP mengenai tenggat waktu pemanggilan minimal tiga hari kerja.

Bekas kuasa hukum Wakil Kapolri Budi Gunawan itu juga memprotes sikap penyidik yang tak memperkenankan dirinya mendampingi para karyawan Pelindo saat diperiksa sebagai saksi.

Frederich juga bakal mempersoalkan cepatnya penyidik menetapkan Direktur Teknik dan Operasi Pelindo II Ferialdy Noerlan sebagai tersangka. “Laporannya masuk 27 Agustus 2014.

Tanggal 28 Agustus 2015 sudah tersangka. Dia belum pernah diperiksa,” sebutnya.

Agung tak gentar dengan banyak materi gugatan praperadilan terhadap penyidik. “Saya tegaskan siap menghadapi berbagai gugatan menyangkutpenangaan suatu perkara. Silakan melayangkan protes dan gugatan.Kita hadapi apapun konsekuensinya. Itu kewajiban

dan tanggung jawab penyidik,” tandasnya.

Sementara itu, penyidik sudah merampungkan tes uji fisik terhadap 10 mobile crane yang dibeli Pelindo II pada Senin lalu. Uji fisik yang dimulai sejak pagi, baru selesai menjelang tengah malam.

Agung menyerahkan penilaian mengenai kondisi crane Pelindo kepada para ahli yang dilibatkan dalam uji fisik. “Kita melihat banyak kejanggalan. Namun kesimpulan ada atau tidaknya pelanggaran pada fisik crane kita serahkan pada para ahli,” katanya.

Penyidik Bareskrim juga kembali memeriksa tersangka Ferialdy Noerlan. Ini meru-pakan kali kedua tersangka diperiksa. Ferialdy sudah tiba di Bareskrim sejak pukul 10 pagi. Hingga pukul 9 malam, belum rampung.

Sekedar mengingatkan, penyidik Bareskrim Polri menggeledah kantor Pelindo IIdan ruang kerja direktur utama RJ Lino pada 28 Agustus lalu. Penggeledahan dipimpin Kepala Bareskrim saat itu, Komisaris Jenderal Budi Waseso.

Buwas menjelaskan peng-geledahan ini untuk melengkapi buktibukti dugaan korupsi da-lam pengadaan 10 mobile crane di Pelindo II. Bukti apa yang dicari polisi?

Menurut Buwas, bukti yang terhubungan dengan laporan du-gaan penyimpangan pengadaan alat berat yang menelan biaya hingga Rp 45 miliar.

Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim saat itu, Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak turut mendampingi penyidik melakukan penggeledahan kantor Pelindo II. “Kami melakukan penggele-dahan berdasarkan surat resmi yang ditandatangani pengadilan. Selain penggeledahan saat itu pengadilan juga menandatan-gani surat perintah penyitaan,” kata Victor ketika memberikan kesaksian di Pansus Pelindo II DPR. Bahkan, Victor sendiri yang menggeledah ruang kerja Lino.

“Yang masuk kantornya saya sendiri, tetapi saya dicegat. Katanya, ‘Bapak nggak boleh masuk’. Lalu saya bilang, ‘Saya sudah melalui proses secara legal, kalau menghalangi Bapak saya tangkap dulu’.

Dia (Lino) malah bilang, ‘Kalau gitu Bapak saya geledah dulu baru masuk ke ruangan saya’. Tapi saya tidak gentar. Saya bilang, ‘Saya tangkap kalau Bapak mau menghalangi petugas masuk karena kita punya surat resmi’,” tutur Victor.

Setelah berdebat, Lino akhirnya memperbolehkan petugas masuk.

Tim Bareskrim menemukan sejumlah dokumen berkaitan dengan pengadaan mobile crane yang diduga menyimpang. “Di dalam itu saya temukan dokumen hasil pemeriksaan BPK, bahwa diketahui pelanggaran apa yang dilakukan Pelindo. Kita juga menyita dokumen-dokumen terkait seperti kontrak-kontrak, uang sisa Rp 400 juta, dan lock boks yang palsu,” sam-bungnya.

Tapi setelah penggeledahan, kata Victor, pihak Pelindo malah menyebut tim Bareskrim membuat kegaduhan karena membawa wartawan dan tidak dilengkapi surat izin peng-geledahan. Padahal kenyataan di lokasi, para wartawan tidak mengenal dirinya. “Saya mau katakan wartawan tidak kenal saya, yang akrab itu Pak Lino. Saya ada di situ dia telepontelepon, yang bawa war-tawan siapa? Tapi katanya polisi buat gaduh. Di samping ini saya tidak bela siapapun, saya hanya mengabdi pada pekerjaan,” kata Victor.

Victor sempat heran Lino yang bisa seenak langsung menghubungi Kepala Bappenas Sofyan Djalil, usai kantornya diacak-acak penyidik dari Bareskrim Polri.

“Dia waktu itu yang menelepon seseorang, siapa yang ditele-pon

RJ Lino.

wartawan pasti sudah tahu. Yang ditelepon waktu itu Pak Sofyan.

Itu yang perlu kita buka. Kenapa langsung bisa menelpon itu,” tuturnya.

Selain di ruang Lino, penggeledahan dilaksanakan di ruang data atau arsip selama empat jam.

Penyidik kemudian menyita sejumlah dokumen yang tersimpan dalam lampiran tercetak maupun dalam bentuk data di komputer.

Seluruhnya dibawa ke Bareskrim untuk dianalisis. hrm

PARLEMEN

5

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

DPR Sahkan Lima Pimpinan KPK DPR akhirnya mengesahkan lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat paripurna, Jumat (18/12/2015). Pengesahan ini setelah diputuskan dalam rapat Komisi Hukum DPR. Sebelum kelimanya disahkan, Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin membacakan laporannya atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin KPK. “Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK kemarin, saya laporkan bahwa lima nama pimpinan KPK yang terpilih secara definitif adalah Alexander

Marwata, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Agus Rahardjo, serta Laode Muhammad Syarif,” katanya dalam rapat paripurna pada Jumat, (18/12/2015).

Aziz mengungkapkan, dalam voting untuk menentukan pimpinan KPK, Kamis (17/12/2015) alam, Agus Rahardjo lolos sebagai salah satu pemimpin sekaligus Ketua KPK periode 2015-2019 dengan 53 suara. Sementara itu, Alexander Marwata lolos sebagai pemimpin KPK dengan 46 suara, Saut Situmorang dengan 37 suara, Inspektur Jenderal Basaria Pan-

jaitan dengan 51 suara, dan Laode Muhammad Syarif dengan 37 suara.

Setelah membacakan laporannya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, pun meminta persetujuan dari anggota Dewan untuk menerima kelima pemimpin KPK yang telah terpilih itu. “Apakah laporan dari Komisi III dapat disetujui?” ujarnya. Anggota Dewan pun kompak menyerukan persetujuannya. “Setuju!” Fadli kemudian mengetok palu tanda disahkannya kelima pemimpin KPK tersebut.

Dalam rapat paripurna DP-

R hari ini, keempat pemimpin KPK terpilih datang, kecuali Agus Rahardjo. “Kami mendapat surat pemberitahuan bahwa Bapak Agus Rahardjo sedang sakit dan berada di rumah sakit,” tuturnya.

Adapun pemimpin KPK yang hadir dalam rapat paripurna hari ini adalah Staf Ahli Kepala Polri Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan; hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Alexander Marwata; Staf Ahli Badan Intelijen Negara Saut Situmorang; dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Laode M ang/tm uhammade Syarief.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) saat memimpin rapat pemungutan suara Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Pansus Freeport Sudah Mendesak Dibentuk Tahun 2016 adalah momentum baik untuk mengingatkan semua elemen bangsa agar secara masif mewacanakan pengembalian Freeport.

WACANA pembentukan Pansus Hak Angket Freeport terus bergulir kuat. Saatnya merebut kedaulatan negara dengan mengembalikan lahan tambang Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tahun 2021 tambang Freeport harus sudah dikelola anak negeri. Tak perlu ada lagi

pembicaraan negosiasi perpanjangan kontrak karya.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Pimpinan DPR RI dengan delegasi yang menamakan dirinya Petisi Tambang Freeport untuk Rakyat. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk menyadarkan semua

anak bangsa agar segera merebut Freeport dari tangan asing.

Untuk itu, Pimpinan DPR langsung menyambut antusias usulan pembentukan Pansus Freeport ini. Tim transisi pengambilalihan Freeport pun perlu segera dibentuk.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, Pansus nanti bisa melakukan investigasi total atas semua perjanjian kontrak karya Freeport yang telah beroperasi selama 48 tahun di tanah Papua.

Kebobrokan dan kezaliman bisa terbongkar selama Freeport beroperasi. “2016 adalah

Airlangga Hartarto.

Anggota DPR Desak Pemerintah Bangun “Clearing House” ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Pemerintah Indonesia segera membangun “Clearing House” yang berfungsi melakukan sertifikasi bagi insinyur asing yang akan bekerja di Indonesia.

“Insinyur asing yang akan bekerja di Indonesia harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi agar dapat bekerja di Indonesia,” kata Airlangga Hartarto di sela kegiatan Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Airlangga Hartarto mengatakan hal itu menyikapi akan diberlakukannya masyarakat ekonomi Asean (MEA) mulai Januari 2016 dan telah diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Menurut Airlangga, menge-

lola “Clearing House” sebaiknya adalah Dewan Insinyur yang telah diakui negara dan diamanahkan dalam UU. Dengan adanya “Clearing House” kata dia, dapat mengatur lalu lintas insinyur asing yang akan bekerja di Indonesia dan sebaliknya insinyur Indonesia yang akan bekerja di negara lain di Asean.

“Dengan adanya lembaga yang mengatur sertifikasi ini, maka baik insinyur asing maupun insinyur Indonesia harus mendaftarkan untuk mendapat sertifikasi. Insinyur asing, tidak bisa begitu saja bekerja di Indonesia,” katanya.

Persoalan tenaga insinyur asing yang bekerja di Indonesia, Airlangga melihat masih ada persoalan lain yang perlu diperbaiki yakni Pemerintah melalui Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) masih menetapkan insinyur asing sebagai ekspatriat atau tenaga kerja asing.

Menurut Airlangga, setelah Asean memberlakukan MEA maka Pemerintah Indonesia hendaknya segera memberlakukan “Clearing House” untuk melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

Tenaga kerja asing, khususnya insinyur, harus bekerja sesuai kompetensi. “Kalau soal gaji, sesuai mekanisme pasar,” katanya.

Berdasarkan data dari PII, warna negara Indonesia yang bergelar insinyur ada sekitar 273 orang dari berbagai bidang di Indonesia, tapi yang bekerja sesuai dengan bidangnya hanya sekitar 45.000 riz/ans orang.

tahun merebut kembali Freeport,” tandas Fahri Hamzah dalam pertemuan yang berlangsung, Jumat (18/12) di Gedung Nusantara III, DPR RI. Tahun 2016 nanti adalah momentum baik untuk mengingatkan semua elemen bangsa agar secara masif mewacanakan pengembalian Freeport.

Selama ini, tanah dan air dari bumi Papua dijual ke luar negeri.

Yang ditinggalkan hanya tailing, limbah pertambangan. Delegasi petitor juga menyerukan agar Indonesia tak perlu takut pada ancaman asing. Indonesia harus berdaulat menentukan nasib-

nya sendiri. 48 tahun kekayaan alam Papua dikuras habis.

Pertemuan tersebut dihadiri lengkap oleh semua Pimpinan DPR, baik Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

Hadir pula para petitor yang menandatangani petisi ini, yaitu Marwan Batubara, Laode Ida, Lily Wahid, M. Hatta Taliwang, Chandra Tirta Wijaya, Adang Ruchyatna, dan lain-lain. Ada 202 tokoh nasional yang ikut menandatangani petisi ini, diantaranya Amie Rais, Din Syamsuddin, Sri-Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Siti Zuhro, Mochtar Pabotinggi, Hariman Siregar,

Komisi XI Setujui ATBI 2016 Rp 9,454 Triliun ANGGARAN Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2016 akhirnya disetujui Komisi XI, setelah rapat hingga tengah malam dan melalui dua kali pembahasan yang cukup alot.

ATBI 2016 disetujui sebesar Rp. 9,454 triliun, turun sebesar Rp. 1,136 triliun dari pengajuan sebelumnya.

Sejumlah catatan dari fraksifraksi DPR turut menyertai persetujuan dari Komisi XI. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad (F-PG) itu pun sempat diskors beberapa saat, untuk masing-masing fraksi mempertimbangkan keputusannya.

“Saya ingin mengakhiri rapat ini, dengan menyampaikan bahwa Komisi XI menerima ATBI 2016 dari Bank Indonesia, dengan jumlah yang disesuaikan, yakni Rp 9,454 triliun.

Dan penerimaan sebesar Rp. 18,232 triliun,” kata Fadel, membacakan kesimpulan rapat, di Gedung Nusantara I, Kamis (17/12/15) malam.

Sebelumnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya. Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo (Dapil Jatim) dari FPDI Perjuangan, mengatakan, pihaknya dapat menerima ATBI 2016, namun dengan catatan, fraksinya meminta agar tema ATBI 2016 dapat dipresentasikan kepada Komisi XI. Mengingat, anggaran untuk tahun mendatang berkaitan dengan hal itu.

Anggota Komisi XI Willgo Zainar dari F-Gerindra, menyatakan pihaknya menerima dengan baik ATBI 2016, dan mengapresiasi respon baik dari BI yang telah melakukan rasionalisasi anggaran.

“Kami berharap, BI dapat me-

ngelola anggaran dengan efisiensi dan tepat guna, serta mampu mengendalikan asumsi makro,” kata politisi asal dapil NTB itu.

Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan (Dapil Lampung) yang menyampaikan pandangan F-PD, dapat menerima ATBI yang sudah disesuaikan. Harapannya, BI bisa perform untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil, dan kinerjanya lebih baik di tahun mendatang.

Anggota Komisi XI Donny Imam Priambodo (Dapil Jawa Tengah) dari F-Nasdem menyatakn pihaknya juga dapat menerima ATBI 2016.

Sementara, Anggota Komisi XI Anna Muawanah (Dapil Jawa Timur) mengatakan, fraksinya dapat memahami ATBI 2016.

Sementara Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam (Dail Jawa Barat) dari F-PKS dapat menerima, namun pihaknya akan melakukan pengawasan per triwulan, dan meminta Komisi XI untuk memperkuat pengawasan.

Anggota Komisi XI dari F-PPP, Amir Uskara (Dapil Sulawesi Selatan) berharap, penyesuaian anggaran ini tidak mengurangi semangat kerja BI sebagai bank sentral, dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Fraksinya pun dapat menerima, dengan tetap melakukan pengawalan dan pengawasan.

Wakil Ketua Komisi XI Jon Erizal (Dapil Riau) dari F- PAN mengaku pihaknya menerima dengan catatan.

Sementara Anggota Komisi XI dari F-PG, Misbakhun (Dapil Jawa Timur), mengingatkan biaya pencetakan dan pemusnahan uang tidak lagi

Effedi Gazali, Poppy Dharsono, dan Ichsanuddin Norsy.

Fahri sendiri mengungkapkan, saat ini usulan pembentukan Pansus Freeport yang masuk ke meja Pimpinan DPR baru 25 orang. Diharapkan, tahun depan tanda tangan anggota semakin banyak. Ini untuk menunjukkan keseriusan DPR dalam membentuk Pansus Freeport.

“Kita harapkan bisa lebih dari 50 persen tanda tangan anggota DPR.” Sementara Fadli Zon sendiri mengatakan, segera meneruskan petisi ini ke fraksifraksi agar segera dibentuk Pan mh/parle sus Freeport.

menjadi biaya kebijakan. Berbagai catatan dari fraksinya pun mengikat, sebagai syarat F-PG menerima ATBI 2016. Fadel mengatakan, F-Hanura absen tidak memberikan catatan..

Sebelumnya, Gubernur BI mengatakan, anggaran pengeluaran operasional tahun 2016 yang semula diusulkan sebesar Rp 10,5 triliun, turun menjadi Rp 9.454 miliar atau turun sebesar Rp 1.136 miliar.

“Bila dibandingkan dengan ATBI 2015, kenaikan anggaran pengeluaran operasional 2016, dari yang semula diusulkan 23,20 persen turun menjadi hanya 9,98 persen.

Beberapa penyesuaian yang dilakukan meliputi penurunan harga logistik (Sistem Informasi an Non Sistem Informasi) sebesar RP17 miliar dari Rp 986 miliar menjadi Rp 969 miliar.

Kemudian, penurunan anggaran gaji dan penghasilan lainnya pegawai sebesar Rp51 miliar dari Rp 3562 miliar menjadi Rp 3.511 miliar. Berikutnya, peningkatan anggaran PSBI sebesar Rp 40 miliar dari Rp 77 miliar menjadi Rp117 miliar (naik 60,74).

Berikutnya, penurunan anggaran Manajemen SDM sub pos pemeliharaan SDM sebesar Rp 942 miliar dari Rp 3.682 miliar menjadi Rp 2.740 miliar yang diakibatkan oleh pembentukan cadangan PSAK 24 Revisi 2013 secara bertahap. Dan yang terakhir, penurunan cadangan anggaran operasional sebesar Rp 128 miliar dari Rp492 miliar menjadi Rp364 miliar.

Sehari sebelumnya, Rabu (16/ 12/15), Komisi XI dan BI sudah membahas ATBI 2016, namun mengalami kebuntuan. Saat itu, Komisi XI meminta BI lebih merampingkan postur anggaran tahun 2016 yang mengalami kenaikan 20,12 persen menjadi Rp 10,3 trili sf/njw un.

Dede Yusuf Bilang Prostitusi Artis Sudah Lama Terjadi AKTOR yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, berkomentar soal prostitusi yang melibatkan artis.

“Kalau kita berbicara jujur, seperti itu sudah terjadi sejak lama sekali. Sejak dulu, pasti ada indikator artis dikait-kaitkan simpanan pejabat anu, pengu-

saha. Saya sering lihat di Twitter, Instagram, menawarkan melalui online,” tutur Dede di Jakarta, belum lama ini.

Tujuan semata mencari uang tanpa keinginan bekerja di bidang seni ditengarai menjadi alasan para artis melibatkan diri dalam dunia prostitusi.

“Mungkin banyak artis yang karbitan. Jadi, tujuan utama menjadi artis bukan untuk bekerja seni, tetapi karena butuh uang. Kita lihat, kategori artis itu, baru muncul di majalah dewasa saja sudah dibilang artis, model.

Baru muncul di peran-peran yang asal lewat-lewat saja dibi-

lang artis,” tutur dia.

Ia pun meminta pihak berwenang untuk menindak tegas hal ini. “Saya minta ini harus ditindak dengan tegas. Karena ini sudah ranah publik. Jadi, mengekspos dirinya, didagangkan di media publik. Itu tidak boleh,” ujar Dede.lia/ans

Dede Yusuf. www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

Ahmad Yani: Indonesia Defisit Film Anak-anak, Akhirnya yang Ditonton Film Dewasa KETUA LSF periode 2015-2018, Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si berjanji akan memperbaiki citra lembaga yang ia pimpin. Ia juga mengaku siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat guna meningkatkan kinerja Lembaga Sensor Film (LSF).

Mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bidang Publikasi dan Dokumentasi ini mengatakan, salah satu program proritasnya adalah sosialisasi keberadaan LSF. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya ia akan mengedepankan dialog.

Purnawirawan TNI Angkatan Darat ini mengungkapkan keluh kesahnya di kantornya, Gedung Film, Jalan M.T. Haryono Kavling 47-48, Jakarta Selatan.

Seringkali anak-anak melakukan kekerasan karena meniru adegan film remaja atau orang dewasa. ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ngajak teman-teman yang lain, stakeholder yang lain, kekuatan yang lain, untuk menggelorakan itu. Karena itu penting. Kita sadar sekali keluhan masyarakat film sudah menjadi ancaman. Tetapi kita juga harus tahu bahwa di Indonesia ada masyarakat perfilman dan mereka juga cukup berjasa menggelorakan budaya Indonesia di luar negeri. Jadi kita tak boleh mengatakan film tidak penting.

Film penting, tapi bagaimana membuat film yang bermakna.

Bagaimana mekanisme LSF dalam menyensor film?

Paradigma baru LSF, pengertian sensor itu tidak seperti dulu.

Kalau dulu kan kita bener-bener sensor kita potong di sini. Pola kita juga sudah berubah. Kita di sini kalau ada film kita tunjukkan revisinya dimana saja dan apa saja. Kemudian, film itu kita kembalikan kepada yang punya film untuk diperbaiki. Jadi mereka yang memotong dan mengolah kembali film mereka sendiri. Itu bedanya dengan dulu.

Ada usulan agar LSF dibubarkan. Tanggapan Anda?

Saya menghargai berbagai pendapat yang berkembang di tengahtengah masyarakat. Ada pendapat yang menganggap LSF tidak perlu.

Tapi juga tidak sedikit yang mengatakan LSF perlu. Karena, masih ada LSF saja kita bisa kebobolan apalagi nggak ada. Menurut saya keberadaan LSF tetap perlu untuk menyaring film yang beredar di masyarakat. Minimal, LSF bisa menginformasikan kepada masyarakat terkait keberadaan sebuah film. Kalau istilah makanan itu ada yang halal ada yang haram.

LSF merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan negara ini terkait pentingnya menyelamatkan masyarakat dari dampak negatif film, yang setiap hari dikeluhkan masyarakat. Kedua, komitmen terhadap LSF merupakan bagian dari upaya untuk mendorong berkembangnya kreatifitas. Tetapi, kreatifitas yang mempunyai nilai-nilai yang berdampak positif terhadap masyarakat dan tidak mengurangi perkembangan kreatifitas.

Bagaimana dengan klasifikasi usia?

Tugas LSF juga dominan pada klasifikasi film sesuai usia. Jadi salah satu unsur sensor terkait dengan batasan usia. Kalau klasifikasi film semua umur, berarti batasannya semua umur. Kemudian remaja atau umur 13 tahun ke atas.

Terus 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Itu klasifikasinya.

LSF juga dikritik karena kinerjanya dinilai tak jelas?

Kekurangan di masa lalu tentu akan menjadi pencermatan bagi kami. Dan tentu kami yang ada ini bertekad selalu berbuat yang lebih baik. Kami sangat senang kalau masukan-masukan itu disampaikan kepada kami dan kami tentu akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki.

Apa fungsi lembaga ini?

Tugas LSF adalah melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan kepada publik.

Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film.

Apa saja yang menjadi ranah LSF untuk disensor?

Hampir semua yang ditayangkan kepada publik, kecuali berita, pada dasarnya harus disensor di sini. Jadi, iklan, film, audio visual, kemudian sinetron, talkshow, kecuali yang live pada dasarnya harus lewat sini.

Apa pertimbangan LSF saat menyensor sebuah film atau tayangan lain?

Kita tentu berangkat dari aturan yang ada. Penyensoran itu meliputi isi film dan iklan film dari segi kekerasannya, aspek perjudian, narkoba. Itu aspek-aspek yang dilihat. Pornografi, sensitifitas yang menyangkut ras, suku, kelompok,agama, golongan. Dari sisi hukum, dari sisi harkat dan martabat manusia, dan tentunya juga dari segi usia penonton.

Bagaimana dengan sensor film untuk anak-anak?

Kalau di sini anak-anak itu masuk kelompok semua umur. Artinya, film itu dibuat dan ditujukan untuk penonton semua umur. Kedua, baik tema, judul, adegan visual, dialog atau monolognya sesuai dengan usia dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan fisik maupun jiwa anak. Jadi, anak-anak harus dilindungi. Jadi yang melampaui batas dan kepatutan dan tidak mendidik, itu kita batasi.

Kemudian juga mengandung unsur www.lensaindonesia.com

Dr. Ahmad Yani Basuki.

pendidikan, budaya budi pekerti, hiburan juga hiburan yang sehat, berupa apresiasi terhadap estetika, dan mendorong rasa ingin tahu terhadap lingkungan.

Apakah banyak sineas yang membuat film anak-anak?

Prosentase film anak-anak itu kecil. Yang banyak itu remaja, dewasa yang paling banyak 21 tahun ke atas. Kita prihatin sebetulnya.

Alasannya membuat film anak biayanya mahal dan tak laku di bioskop. Di televisi juga tidak mengangkat rating. Kita defisit film anak. Akhirnya yang ditonton ya film-film untuk dewasa.

Sejumlah kalangan menilai, maraknya kasus kekerasan anak dipicu oleh tontonan yang berbau kekerasan.

Tanggapan Anda?

Sebetulnya kalau film itu betulbetul film anak, proses itu sudah kita lakukan. Namun, seringkali anak-anak melakukan kekerasan karena meniru adegan film remaja atau orang dewasa. Terus kalau dipersoalkan kok begitu diloloskan, ya memang itu bukan film untuk anak-anak. Kadang-kadang masyarakat tidak peduli atau memang tidak tahu dengan persoalan ini. Self censorship atau sensor

mandiri itu gak ada.

Bagaimana dengan film kartun yang mengandung kekerasan?

Saya tidak tahu satu per satunya.

Tapi banyak juga film kartun yang memang bukan untuk anak-anak.

Naruto misalnya, itu untuk remaja.

Bagaimana agar masyarakat mengetahui klasifikasi sebuah film?

Di tiap film kan kita kasih keterangan. Misalnya, Remaja, BO (Bimbingan Orangtua). Persoalannya kadang masyarakat tak disiplin. Sama dengan bioskop. Misalnya film untuk 17 tahun, yang nonton kan gak semuanya 17 tahun.

Persoalan ini juga yang jadi tugas LSF. Di samping menyensor, kita juga punya tugas sosialisasi, memberdayakan masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang mampu melakukan self censorship.

Lalu apa yang akan LSF lakukan?

Ke depan kita ingin gelorakan semua film tayangan ada kriterianya, ada batasan umurnya, ada jam tayangnya. Setiap orang harus memperhatikan itu. Kami mempunyai program untuk mensosialisasikan hal itu. Kami selalu me-

Ada yang menuding LSF ini seperti lembaga pungli, sedikit-sedikit bayar.

Tanggapan Anda?

Kalau ada hal semacam itu saya yakin itu penyimpangan yang bersifat pribadi, bukan kebijakan lembaga. Saya kira memang ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan sensor film, tapi itu ada aturannya dan jelas rinciannya. Tetapi kalau lebih dari itu, pastilah itu penyimpangan. Dan itu yang harus kita luruskan. Insya Allah ke depan itu nanti akan kita atasi dengan adanya loket-loket.

Sudah ada program ke situ.

LSF merupakan lembaga yang cukup strategis, tapi kenapa gaungnya kurang terdengar?

Saya kira karena minimnya sosialisasi, makanya itu akan menjadi program prioritas. Karena itu saya sangat berharap, dengan kinerja yang kita bangun ini kita dapat bersama-sama dengan stakeholder lain untuk meningkatkan gairah produksi perfilman, sekaligus meningkatkan kualitas perfilman. Kami juga sangat berharap agar ke depan bisa meningkatkan tumbuhnya masyarakat yang mempunyai kesadaran sensor mandiri, karena itu bagi saya adalah persoalan. Selama masyarakat tidak mempunyai kedewasaan itu, perdebatan-perdebatan ini akan terus berlangsung. mu/an/ric

Arief Hidayat: UndangUndang Konstruksikan Kita Sebagai Mahkamah Kalkulator PILKADA serentak sudah rampung. Proses rekapitulasi suara di sejumlah daerah sedang berlangsung. Melihat progres tersebut, Mahkamah Konstitusi pun kini sudah bersiap menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah. Ketua MK Arief Hidayat di ruang kerjanya Selasa (15/12/2016) lalu mengaku tengah dalam kondisi kurang fit.

“Saya sedang flu,” akunya.

Namun Ia tetap optimistis semua hakim MK dapat menyelesaikan tugas. Seperti diketahui, tugas MK menyidangkan PHPU pilkada kali ini cukup berat.

Sebab, dalam jangka waktu 45 hari, MK dituntut mampu menyelesaikan seluruh sengketa pilkada. Berikut wawancara selengkapnya; Sejauh ini apa saja persiapan MK untuk menyidangkan gugatan PHPU pilkada serentak?

MK sudah menyiapkan semuanya sejak awal sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pilkada. Undang-undang yang tadinya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) kemudian menjadi undang-undang itu ternyata kemarin masih banyak pasal-pasal dimintakan judicial review, tapi Alhamdulillah semua akhirnya semua sudah diputus oleh Mahkamah terlebih dahulu. Karena kalau tidak diputuskan dengan prioritas segera maka itu bisa menghambat pelaksanaan pilkada serentak. Oleh karena itu, sudah diputus sehingga putusan-putusan Mahkamah sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu untuk pilkada tanggal 9 kemarin.

Apa saja poin penting putusan MK dalam persiapan pilkada serentak itu?

Ada beberapa hal yang penting di situ; Pertama, (terkait pilkada) yang (hanya diikuti calon) satu pasangan saja, ternyata pelak-sanaan nggak ada masalah, di Tasikmalaya, Blitar, dan lainnya semuanya tetap berjalan lancar. Itukan baik, nggak ada masalah. Hasilnya juga bisa kita lihat nggak ada masalah. Kemudian juga yang ada hubungannya dengan petaha-na, nggak ada masalah juga.

Waktu itu banyak juga yang kecewa dengan putusan MK, karena ikut menyuburkan poli-tik dinasti. Tanggapan Anda?

Ya kalau itu hak konstitusional warga kan. Tapi toh buktinya banyak juga calon petahana yang kalah. Yang politik dinasti yang berhubungan dengan itu yang kalah juga ada. Jadi itu kan objektif dan wajar. Memang nggak ada masalah, di negara lain pun nggak ada masalah.

Mekanisme penanganan gugatan perkara pilkada kali ini bagaimana?

Kita sudah menyiapkan tiga panel nanti yang akan memeriksa, tetapi putusan tetap diambil oleh sembilan hakim. Tapi kita bagi pemeriksaannya tiga panel. Panel A, B, C. Sehingga seluruhnya, panitera, panitera pengganti juga yang mendukung kita bagi menjadi tiga panel. Itu sudah kita siapkan semua. Kemudian kita juga menyiapkan sosialisasi pada penyelenggara; KPU, Bawaslu, pasangan calon juga ada.

Apa langkah MK menindaklanjuti aturan pilkada baru yang mensyaratkan selisih suara yang bisa ditangani MK dibatasi maksimal dua persen dari jumlah penduduk?

Tidak hanya dua persen. Jadi penjelasannya adalah; untuk penduduk yang lebih dari dua juta di dua persen, untuk penduduk sekian satu setengah persen, lalu satu persen hingga setengah persen. Jadi aturannya itu setengah persen sampai dua persen selisihnya.

Kalau mau lengkap di pasal 158 sudah dijabarkan, juga di dalam PMK (Putusan MK)-nya.

Kalau kabupaten jumlah penduduknya cuma 250 ribu itu

Arief Hidayat.

kenanya setengah persen. Kalau lebih dari dua persen tidak bisa berperkara di sini. Tapi untuk provinsi yang penduduknya lebih dari dua juta itu kena dua persen.

Artinya untuk kasus yang selisih suara di atas dua persen, tidak bisa lagi mengajukan gugatan ke MK? Iya. Kalau selisihnya jauh ngapain datang ke sini. Misalnya begini, satu pasangan calon memperoleh 80 persen, yang satu cuma dapat 5 persen, kalau seperti itu kan mau diapaapakan susah.

Kenapa parameternya didasarkan pada jumlah penduduk bukannya jumlah pemilih?

Lho itu kan amanat undangundang, bukan MK yang menentukan. Itu adanya di UndangUndang Pilkada. Kita kan menjalankan undang-undang, KPU menjalankan undang-undang, seluruhnya menjalankan undang-undang. Dan Undang-Undang Pilkada itu kan bukan MK yang buat, tapi DPR. Saya nggak boleh memberikan masukan, nggak etis itu. (Kecuali) nanti ada judicial review. Saya ini nggak boleh memberikan masukan bagaimana undang-undang yang baik. Hakim Konstitusi tidak boleh berkomentar mengenai baik atau buruknya undang-undang. Karena itu potensial menjadi perkara judicial review.

Ada yang mengkritik, pembatasan dua persen itu melanggar hak konstitusional warga negara?

Nggak... Nggak. Hak konstitusi di mana sih. Itu politik hukum pembentuk undangundang kok.

Bagaimana nasib gugatan sengketa Pilkada yang pelang-garannya bersifat terstruktur, sistemik dan masif?

Kalau sekarang kan undangundang mengkonstruksikan kita menyelesaikan (PHPU) sebagai Mahkamah Kalkulator.

Mahkamah kalkulator, maksud Anda?

Iya. Kita kan hanya mengenai angka-angka. Kan kemarin Rakyat Merdeka sendiri yang menulis pernyataan Prof Jimly (Asshiddiqie) yang mengatakan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan PHPU, hasil pemilu, pilkada itu (ditangani) MK. Untuk masalah yang lain diserahkan kepada badan peradilan yang lain, kan gitu.

Tanggapan Anda sendiri mengenai wacana pengadilan khusus pemilu bagaimana?

Memang pilkada semestinya tidak diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, harus dibentuk badan peradilan khusus. Karena kewenangan MK itu secara limitatif ditentukan dalam UndangUndang Dasar. Sekarang kita mengadili perkara pilkada, karena masa transisi, karena belum ada badan peradilan khusus yang menyelesaikan PHPU, kan gitu. Jadi ini kewenangan sampingan. Kewenangan yang karena masa transisi. MK nggak akan menye-lesaikan masalah pilkada lagi, kalau sudah ada (badan peradilan khusus pemilu). ***

7 Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

KPK...

Sambungan Halaman 1 Sehingga pemberantaaan korupsi harus diarahkan ke sektor tersebut.

“Hari ini, sebenarnya infrastruktur dasar dan sektorsektor menyangkut hajat hidup orang banyak juga belum disentuh secara langsung,” ujar penyandang predikat Doktor Ilmu Hukum tersebut.

Adapun pekerjaan rumah ketiga, menurut Bambang, adalah pemberantasan korupsi harus melibatkan publik. Ia menyinggung acara Festival Antikorupsi yang beberapa waktu lalu diadakan di Bandung berhasil mendatangkan

6.00 orang. Menurut dia, pemberantasan korupsi juga perlu pelibatan publik. Hal tersebut, menurut dia, dapat dibuktikan dengan sikap publik yang secara sukarela membuatkannya acara #jemputbw sebagai tanda berakhirnya masa bakti dirinya di KPK. “Padahal saya tidak bergaul secara penuh dengan mereka tapi mereka merasa apa yang saya lakukan mempunyai kepentingan yang dirasakan oleh mereka,” ungkap Bambang.

Karena itu Bambang berpesan, lima pimpinan baru KPK harus membuat inovasi

Jokowi...

Sambungan Halaman 1 “KPK sendiri harus menunjukkan performa kinerjanya, prinsipnya di situ.

Nanti trust-nya ada, kepercayaannya ada,” kata Jokowi.

Terkait pimpinan baru KPK, Jokowi menghormati keputusan DPR. Ia meminta pimpinan baru KPK tidak ter-

gesa dikritik karena belum bekerja. Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai KPK, Faisal, mengatakan, sebersit rasa kecewa muncul karena tak ada satu pun pimpinan baru yang berasal dari internal KPK. “Kecewa tentu ada. Kami sebenarnya berharap ada sa-

Busyro...

Sambungan Halaman 1 “Yang terpilih semoga mampu membuktikan kejujuran, independensi, dan profesionalismenya dari intervensi politik dan pebisnis busuk,” kata Busyro.

Tak hanya itu, Busyro berharap, pimpinan KPK yang baru bisa bersikap bijak kepada anak buahnya.

Baru-baru ini, Busyro mengkritik gaya kepemimpinan Taufiequrachman Ruki yang dinilainya otoriter karena menjatuhkan sanksi kepada 28 pegawai.

Senada Johan Budi mengaku bersyukur tak lagi menja-

bat sebagai pimpinan KPK. “Alhamdulillah, saya jujur saja senang tidak terpilih. Mungkin Allah SWT memberi jalan yang terbaik buat saya,” ujar Johan, Jumat (18/12/2015).

Johan mengatakan, dia dan keluarga selalu berdoa agar tidak lolos dalam seleksi ini.

Hal ini karena selama menjadi pimpinan sementara KPK, Johan mengaku memiliki beban yang cukup berat.

Dia pun harus rela waktu luangnya bersama keluarga hampir tidak ada.

“Selama ini mereka (keluarga) sebenarnya agak berat,

Bangun...

Sambungan Halaman 1 Saut pernah menjadi Sekretaris Program Pendidikan Regular Angkatan ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2013. Ia juga pernah mengikuti empat kali seleksi calon pimpinan KPK, tetapi selalu gagal terpilih.

Saat mengikuti tahapan wawancara oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Saut menyatakan bahwa ia termotivasi untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK karena ingin ikut andil dalam pemberantasan korupsi. Ia juga ingin mencontohkan kepada para mahasiswanya untuk tidak takut mencoba profesi yang dianggap berbahaya. “Jadi, pimpinan KPK itu enggak gampang,” kata Saut di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta,

Rabu (26/8/2015).

Meski memiliki keunggulan berupa keahlian pada bidang khusus yang dinilai dapat menunjang kinerja KPK, keberhasilan Saut mencapai kursi pimpinan sementara lembaga antikorupsi tersebut diwarnai beberapa pernyataan kontroversi.

Saut pernah menyatakan bahwa jika terpilih sebagai pimpinan KPK, ia tidak akan membuka kembali kasus lama, seperti kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus Bank Century.

Ia beralasan karena prinsip efisiensi. “Kita harus mulai dari nol. Saya bilang saya akan lewatkan kasus Century dan BLBI. Kita harus pikirkan juga apakah itu sesuai dengan

Pernah...

Sambungan Halaman 1 Saat menjadi hakim tipikor, sikapnya yang sering memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sempat membuat dia diragukan untuk pimpin KPK. Salah satunya, saat Alex menilai mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

“Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider dan harus dibebaskan,” kata Alexander dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (1/9/ 2014).

Namun, Alexander mengatakan bahwa pendapat berbeda yang dimilikinya itu karena tidak ingin putusan

diambil berdasarkan opini yang berkembang di masyarakat atau media massa.

“Saya buat dissenting bukan untuk gagah-gagahan.

Justru dissenting itu harus jadi koreksi, jadi introspeksi untuk KPK dan kejaksaan,” ujarnya.

Dalam memimpin KPK nantinya, Alexander tidak ingin terganggu oleh apatisme publik terhadap lima pimpinan baru KPK. “Saya juga tidak terlalu sakit dikatakan tidak layak. Kita lihat sajalah kinerja kita ke depan, kita akan membuktikan,” ujar Alexander saat dihubungi, Jumat (18/12/2015).

Dia mengatakan, pimpinan terpilih KPK akan mendengarkan masukan dari lembaga swadaya masyarakat dan berbagai lapisan masya-

program-program pemberantasan korupsi yang cerdas. Meski banyak pihak melihat kekhawatiran, Bambang mengatakan bahwa dirinya mendorong siapa pun yang menjadi pimpinan KPK untuk menciptakan program yang baik. “Dibutuhkan kecerdasan untuk membangun program pemberantasan korupsi. Bangsa ini menungu upaya-upaya cerdas itu,” urainya.

Ia mencontohkan, KPK pada periodenya, saat Ketua nonaktif KPK Abraham Samad merupakan sosok yang sangat muda. Namun, KPK dianggap dapat menciptakan sesuatu di bawah kepemimpinan Samad. Bambang menjelaskan, salah satunya adalah mengembangkan

sistem pencegahan dengan perspektif penindakan.

Ia mencontohkan, jika KPK dalam penyelidikan menemukan ada suatu masalah, maka KPK akan memanggil pihak yang bersangkutan. KPK kemudian memberi penjelasan bahwa jika kegiatan tersebut dilanjutkan maka akan menimbulkan kerugian bagi negara. Kalau pun kerugian sudah ditimbulkan, kata Bambang, maka yang bersangkutan akan diberi penindakan. Kemudian yang bersangkutan diperintahkan untuk mengubah kebijakannya. “Ada beberapa kasus yang tidak dibuka ke publik. Kami berhasil menerapkan strategi pencegahan dengan perspektif

tu atau dua orang dari dalam KPK sendiri yang terpilih agar ada kesinambungan program kerja,” kata Faisal.

Faisal mengakui memang ada kepentingan politis di balik terpilihnya lima pimpinan baru itu. Menurut dia, internal organisasi KPK membutuhkan pimpinan yang tahu seluk-beluk KPK dan berpengalaman di lembaga itu.

“Pro kontra pasti selalu ada tiap terpilihnya pimpinan

baru KPK. Kita tahu pemilihan DPR kental nuansa politisnya,” katanya.

Terlebih lagi, pimpinan yang berasal dari KPK tentunya berpengalaman mengembangkan organisasi, terutama manajemen sumber daya manusia secara khusus.

“Tapi bagaimanapun, pimpinan baru KPK sudah terpilih.

Kami, pegawai KPK, tetap akan mengawal dan kritis,” kata Faisal. ind/km

karena waktu buat keluarga tidak ada ketika saya menjadi plt Pimpinan,” kata Johan.

Johan menghargai pilihan Komisi III atas pimpinan baru KPK. Ia meminta publik mendukung para pimpinan baru KPK untuk menuntaskan tugas-tugas pemberantasan korupsi.

“Semoga dibawah kepemimpinan KPK yg baru, KPK semakin maju dan selalu on the track,” katanya.

Lalu apa yang akan dilakukan Johan Budi setelah tidak di KPK? Usai dua kali gagal dalam perebutan kursi pimpinan, Johan berencana akan membanting stir. Dia akan kembali menggeluti dunia tulis menulis. “Saya ingin menggeluti dunia saya yang dulu,

tulis-menulis,” imbuhnya.

Lulusan Teknik Universitas Indonesia (UI) tahun 1992 ini, memang sempat menggeluti dunia tulis-menulis sebelum berkecimpung di dunia penegakan hukum. Johan sempat berkarir di Majalah Forum Keadilan pada tahun 1995-2000 dan Tempo di tahun 2000-2005.

Setidaknya, meskipun gagal menduduki kursi Pimpinan KPK Jilid IV, pria kelahiran Mojokerto 48 tahun silam itu sudah mencicipi kursi pimpinan setelah diangkat menjadi Plt Pimpinan KPK oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Februari 2015 bersama Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji. msr/ses/ab

efisiensi,” kata Saut.

Saut menyatakan tidak akan banyak berbicara di media jika terpilih sebagai pimpinan KPK. Menurut dia, hal ini akan memengaruhi indeks korupsi negara. Indeks korupsi suatu negara, kata Saut, diperoleh melalui survei pendapat masyarakat tentang korupsi di negaranya. Sementara itu, persepsi publik akan banyak dipengaruhi atas apa yang dilihat dan didengar melalui pemberitaan di media massa.

Meski banyak koruptor yang telah ditangkap dan dipidana, persepsi publik akan sulit dikendalikan sehingga terus beranggapan bahwa korupsi masih berada pada level yang parah. Meski demikian, Saut memiliki beberapa strategi yang dipersiapkan jika ia terpilih sebagai pimpinan KPK. Salah satunya membangun sebuah basis data untuk menghitung seluruh kerugian

negara. Menurut Saut, basis data diperlukan sebagai salah satu cara untuk mengetahui seberapa besar jumlah kerugian negara. “Saya akan bangun data besar sehingga tahu pajak itu berapa banyak yang dimainkan. Batubara itu sebesar apa yang menjadi kerugian. Kita tidak akan tahu kalau tidak punya data,” kata dia.

Ia mencontohkan, terkait Freeport, data yang memadai akan memudahkan untuk diketahui seberapa besar kerugian negara yang dialami selama ini. Selain itu, seberapa besar kerugian negara yang hilang akibat pencurian ikan oleh nelayan ilegal. Saut menjamin sistem data yang besar tersebut dapat dibangun selama jangka waktu 1,5 tahun.

Selain untuk mengetahui kerugian, memiliki data yang besar juga dapat dimanfaatkan KPK untuk melakukan fungsi pencegahan. abb

rakat agar pemberantasan korupsi berjalan efektif. Alexander tidak ingin tersandera oleh komentar-komentar miring sehingga memancing amarah atas hal itu. “Saya kira itu tidak efektif. Biarkan saja orang menilai, toh kita belum bekerja,” kata dia.

Ia mengatakan, setelah dilantik nanti, para pimpinan akan melakukan konsolidasi internal dan eksternal. Khusus mengenai pencegahan, ia akan berkonsolidasi dengan instansi-instansi pemerintahan. Sebagai pengguna anggaran, kata Alexander, pimpinan harus mengamankan anggaran agar tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran negara.

Ia menilai perlu adanya peran masyarakat untuk mengawasi adanya tindak pidana korupsi di sekitar mereka.

“Kita dorong peran serta masyarakat, terutama memberikan laporan bila tahu terjadi adanya suatu penyimpangan supaya mereka ter-

gerak untuk melaporkan ke KPK maupun aparat hukum lainnya,” kata Alexander.

Alexander terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 30 Juni 2011, saat masih menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diakses di situs aach. kpk.go.id, total harta kekayaan Alexander yang dilaporkan senilai Rp 770.659.029. Alexander melaporkan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 429.

582.000 di Tangerang Selatan.

Selain itu, harta bergerak berupa alat transportasi yang Alexander laporkan senilai Rp 184,5 juta serta berupa logam mulia senilai Rp 25 juta. Alexander juga melaporkan nilai giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 156.577.

029. Diketahui, Alexander juga memilki hutang sebesar Rp 25 juta. amb

penindakan,” kata Bambang.

Publik pun diminta menepis kekhawatiran tersebut dan menggantinya dengan optimisme bahwa kelima

pimpinan baru KPK dapat dioptimalkan sebaik mungkin.

“Kalau kita khawatir terus kapan bergerak? Kita melawan penjajah punya modal

Kekayaan...

Sambungan Halaman 1 Agus meraih suara terbanyak dalam voting tahap kedua yang dilakukan Komisi III DPR, Kamis (17/12/2015) malam, dengan 44 suara.

Nama Agus Rahadrjo bisa dibilang baru dikenal saat seleksi calon pimpinan KPK berlangsung. Sebelumnya, tidak banyak berita mengenai kinerja Agus sebagai Kepala LKPP. Sebelum menjabat sebagai Kepala LKPP, Agus merupakan Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Namun, karena kesibukan pekerjaan di LKPP, Agus memilih mundur pada 2010.

Secara individu, pengakuan Agus mengenai harta kekayaannya sempat menarik perhatian media. Dalam wawancara tahap akhir dengan Panitia Seleksi Capim KPK, Agus mengaku hanya punya kekayaan senilai Rp 20 juta.

“Dari empat rekening saya,

total hanya Rp 20 juta,” ucapnya, Senin (24/8/2015).

Agus lalu membeberkan bahwa dirinya memiliki sebidang tanah di daerah Cariu, Jawa Barat. Ia membeli sebidang tanah itu pada 2003 dengan harga Rp 3.500 per meter persegi pada saat itu. “Artinya, sehektar Rp 35 juta. Hari ini (harganya) baru Rp 12.000 per meter persegi.

Itu tanah yang enggak subur, saya menanam, (tanamannya) sering mati karena waktu kekeringan enggak ada air,” ujar Agus.

Selain di Cariu, Agus juga mengaku memiliki satu kavling tanah di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Tanah tersebut ia beli sekitar tahun 1997 sebelum Indonesia dilanda krisis ekonomi, dengan harga sekitar Rp 170 juta, dan dibayar dengan cara diangsur.

“Saya berharap PPATK bisa menelusuri, 1997-2005, saya

Pimpinan...

Sambungan Halaman 1 Keikutsertaannya dalam seleksi KPK mendapatkan dukungan penuh dari Wakapolri Komjen Budi Gunawan. “Dia (Basaria) ini background-nya reserse. Dia sekarang dosen di Sespimti.

Bagus orangnya, berwibawa, cantik,” ujar Budi pada Juni silam.

Ia pernah menjadi Kepala Biro Logistik Polri, Kasatnarkoba di Polda NTT, dan menjadi Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau. Dari Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri, menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Dia juga adalah sarjana hukum Sepamilsukwan Polri angkatan 1983/1984.

Jabatan di bidang reserse

pertama dipegangnya saat ia menjadi perwira Unit Satuan Lidik Direktorat Reserse di Mabes Polri pada 1990.

Kemudian, dia menjabat sebagai Kepala Bagian Reserse Narkoba Polda NTB (1997-2000). Karier di bidang reserse berlanjut pada tahun-tahun setelahnya.

Tahun 2000-2004, Basaria menjabat sebagai Kepala Bagian Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Tahun 2006-2008, dia menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau.

Pangkat bintang satu didapat ketika ia menjabat sebagai Kepala Pusat Provos Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada tahun 2009. Dia pernah memeriksa mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duadji, soal

Segera...

Sambungan Halaman 1 Perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI itu beralasan, Harkristuti kerap melontarkan pertanyaan kritis kepada setiap capim KPK. “Saya takut,” kata Laode, Selasa (25/12/2015).

Dalam proses wawancara sebelumnya, Laode berkeinginan agar KPK fokus pada pencegahan dan penindakan korupsi di sektor sumber daya alam dan perpajakan.

Menurut dia, kedua sektor itu sangat penting dan sesuai dengan fokus yang diberikan Presiden Joko Widodo dan Ditjen Pajak. Selain itu, soliditas internal kelembagaan KPK harus diperkuat.

Ia juga menilai, perlu adanya penguatan eksternal, terutama membangun komunikasi yang baik dengan kepolisian dan kejaksaan.

Konsultan hukum lingkungan itu juga berkeinginan untuk memperkuat kinerja KPK. jumlah Menurut dia, jumlah penyidik KPK kurang. Oleh sebab itu, ia berkeinginan agar ke depan dapat mengangkat penyidik independen tanpa perlu melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

Sejak pertengahan tahun ini, wacana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergulir. Laode tak mempersoalkan rencana revisi tersebut, selama bertujuan untuk memperkuat

Tak Pilih...

Sambungan Halaman 1 Dia masih optimis masa depan KPK akan menjadi lebih baik. Pimpinan yang terpilih memunyai kualitas bagus. Meski begitu, Pimpinan KPK yang terpillih telah disorot bakal mengecewakan dan membuat masa depan KPK suram.

“Memang mereka ingin membuat KPK tidak menakutkan, tapi ingin KPK lebih berkualitas,” kata Ruhut me-

nyimpulkan dari proses uji kepatutan dan kelayakan yang telah berlalu.

Anggota Komisi III DPR melakukan voting setelah upaya musyawarah mufakat tidak tercapai. Voting diikuti oleh 54 anggota komisi bidang hukum itu dari lintas fraksi.

Dalam voting, Johan Budi hanya meraih 25 suara, Busyro Muqoddas meraih 2

apa? Ketika melawan Suharto kita punya modal apa? Masa lima pimpinan ini kita tidak bisa optimalkan?” tutupnya. nad/nab

sering diundang lembaga di Paris. Delapan kali saya diundang,” ucap Agus.

Dengan bermodalkan pengalaman sebagai Kepala LKPP, Agus mengedepankan keterbukaan dan transparansi. Karena itu, dia mengusulkan sistem elektronik sebagai salah satu sistem untuk menunjang transparansi.

Selama proses seleksi, Agus juga menyoroti sistem koordinasi yang digunakan KPK, terutama dengan lembaga penegak hukum lain.

Dalam fit and proper test di Komisi III, Agus pun berencana menciptakan sistem koordinasi elektronik. “Sinergitas perlu dibangun, salah satunya dengan e-koordinasi penegakan hukum,” ujar Agus, Rabu (16/12/2015).

Selain itu, Agus juga menyoroti soal transparansi anggaran di sektor militer dan pertahanan. Menurut Agus, transparansi anggaran di negara maju, salah satunya Departemen Pertahanan di Amerika Serikat, patut dijadikan contoh. abb

pelanggaran kode etik.

Tahun 2010 hingga saat ini, Basaria menjabat sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri.

Basaria terakhir menyerahkan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) ke KPK pada 12 Mei 2015. Saat itu, harta kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp 9.896.000.000.

Dalam data harta tidak bergerak, Basaria melaporkan tanah dan bangunan yang total nilainya sebesar Rp 8.896.000.000.

Tanah dan bangunan Basaria tersebar di Medan, Tangerang, Batam, Jakarta Pusat, Lombok Barat, dan Bekasi. Untuk harta bergerak seperti alat transportasi masih dalam kondisi kosong.

Sementara untuk harta berupa logam mulia, Basaria melaporkan nilainya sebesar Rp 550 juta. Sementara giro dan setara kas lainnya yang Basaria laporkan senilai Rp 460 juta. sab

KPK. Dari sejumlah wacana revisi yang hendak dilakukan, ia ragu dengan wacana pemberian wewenang KPK untuk dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3).

“SP3 saya pikir bisa diberlakukan, tetapi catatan saya, jangan sampai SP3 disalahgunakan sebagai ada abuse of power (penyalahgunaan wewenang),” kata Syarif di Kompleks Parlemen, Rabu (16/12/2015).

Menurut dia, selama ini SP3 sering dimanfaatkan penyidik untuk menggertak seseorang. Namun, di sisi lain, SP3 juga diperlukan terutama bagi tersangka yang tak mungkin lagi diproses secara hukum, seperti orang sakit atau meninggal dunia. “Itu mengapa harus ada dua alat bukti di KPK, supaya hati-hati, menjaga agar tidak terjadi kezaliman,” kata Syarif. dan

suara, dan Sujanarko mendapat 3 suara.

Lima calon terpilih, Agus Rahardjo (53 suara), Basaria Panjaitan (51 suara), Alexander Marwata (46 suara), Laode Muhammad Syarif (37 suara), dan Saut Situmorang (37 suara), sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019.

Kemudian, dilakukan voting lagi dan Agus Rahardjo terpilih menjadi ketua.

Agus mengantongi suara 44 mengungguli empat pimpinan KPK terpilih lainnya. amb/dan www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

PAMERAN TUNGGAL KARYA MASTERPIECE JJ BERJUDUL “THREE KINGDOM”

Jelajah Jagad ala Jansen Jasien dan Kejutan Lukisan Rp 5 M Ada unsur rajah dalam lukisan Jansen Jasien atau disebut sebagai enkripsi tersembunyi.

Proses penyematan enkripsi itu cukup rumit karena harus dilukis saat cat minyak sedang basah.

JANSEN Jasien terus menorehkan sejarah. Mempersiapkan secara khusus sejak 2012 untuk pameran tunggal ketujuh, akhirnya lahir 250 lukisan karya Jansen Jasien (JJ) yang akan dipamerkan dalam sebuah pameran tunggal bertajuk Jelajah Jagad di sekolah Selamat Pagi Indonesia, Desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Pameran yang akan dibuka Minggu 20 Desember 2015 dan akan berlangsung hingga 3 Januari 2016, menyimpan berbagai kejutan. Di antaranya berupa karya masterpiece JJ berjudul Three Kingdom.

Lukisan ini dikerjakan di atas kanvas terdiri dari 7 panel dengan ukuran masing-masing 80x 180 cm. Media cat minyak di atas kanvas. Bukan hanya karena hasil visualnya yang cukup besar sehingga layak jadi perhatian, melainkan juga banderol Rp 5 miliar yang dicanangkan sang pelukis untuk satu lukisan ini.

Lukisan ini sarat simbol-simbol menginspirasi. Juga merangkum visualisasi tujuh wajah pendekar dari jaman Dinasti Han dengan gaya ekspresionis khas JJ. Lapis demi lapis obyek pun demikian menyatu da-

lam lukisan itu. Termasuk unsur rajah yang disebut JJ sebagai enkripsi tersembunyi. Dan proses penyematan enkripsi itu, kata JJ, meski pun spontan namun mewujud dalam enkripsi yang cukup rumit karena harus dilukis saat cat minyak sedang basah.

“Dan hasilnya seperti bisa Anda lihat, lapis demi lapis dari visualisai karya ini akan menarik selain kaya pesan dari cerita dari tujuh tokoh,” kata Jansen Jasien peraih penghargaan Full Moon Award Belanda, dikutip Lensa Indonesia, Kamis (17/ 12/2015).

Lukisan dengan harga fantastis tersebut, diharapkan bukan hanya merangkum jiwa dan ide kreatif pelukis, melainkan juga peluh dan doa yang dirangkai JJ bersama anak yatim piatu di sekolah entrepreneur Selamat Pagi Indonesia. Pameran ini terasa istimewa buat JJ karena karyanya kali ini merupakan buah ‘pergumulan’ intuisi berkeseniannya dengan anak-anak sekolah Selamat Pagi Indonesia.

“Benar, dua tahun ini, bukan hanya proses kreatif yang terjalin bersama anak-anak yang akhirnya jadi jalinan batin yang kuat. Tapi akhirnya terselenggara pameran ini. Dan nantinya, sebagian dari hasil penjualan lukisan ini akan didonasikan untuk pendidikan anak yatim piatu dari lima agama di Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini,” tutur Jansen Jasien yang juga ketua Kelompok Pekerja Seni Pecinta Sejarah atau KPSPS Surabaya.

Dalam pameran tunggal ketujuh pelukis JJ ini, ada tiga tema besar yang diusung JJ dalam pameran tunggalnya. Dimulai dari tema tentang bocah, yaitu tentang rekaman

Dibantu layar proyektor, Jansen Jasien dalam press conference menjelaskan Masterpiece Three Kingdom yang dibanderol Rp5 M.

ingatan dan imajinasinya tentang dunia anak-anak di Kampoeng Kidz.

“Tiada cukup bingkai kanvas untuk mengurai semua kisah. Terlalu luas dan lengkap kisah para bocah.

Mereka tumbuh bersama lingkungannya dalam dunia yang lucu, seru, dan alami,” kata JJ. Budaya adalah tema kedua dlama pameran kali ini, yang menyajikan pergumulan batin JJ memaknai untaian gerak seni tradisi dalam bingkai lukisan. Dalam tema ini, JJ berupaya menarik benang, betapa kebudayaan itu berkaiut erat dengan hidup dan kehidupan seharihari masyarakat. Seni tari, wayang, musik tradisi, sampai arsitektur sejarah. Semuanya adalah pengejawantahan hidup di masanya.

Sedangkan religi adalah tema ketiga dalam pameran tunggal lukisan JJ, yang merupakan area kon-

templasinya pada Sang Pencipta. Di mata JJ, enam agama yang diakui negeri ini punya daya tarik berbeda untuk dikisahkan dalam lukisan.

Interaksi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia antara JJ dan anak-anak beragam agama begitu rukunnya, menyulut inisiatifnya untuk mengurai pandangannya dalam bingkai lukisan. Guratan-guratan cat minyak di atas kanvas pelukis kelahiran Gresik 15 April 1974 ini seolah mengingatkan kita tentang toleransi di tengah perbedaan.

Karya-karya JJ, yang diantara telah dikoleksi Het Indonesie Van Netherland di Belanda, nyatanya melampaui berbagai sekat kreatif.

Bagi JJ seni rupa tidak hanya soal ekspresi dalam guratan fisik, tapi juga mencari kesempurnan lewat penggalian jati diri. Ini pula yang membuatnya dalam beberapa

tahun terakhir begitu ‘getol’ melakukan eksplorasi bangunan-bangunan arsitektur kuno hingga penggalian situs yang telah terkubur.

Situs Terung, peninggalan Majapahit di Krian sidoarjo, adalah ‘buah karya’ dari pencarian konsep seni rupanya. GB Subanar staf Pengajar Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta bahkan berseloroh gairah hidup para pembangun candi dan situs-situs kuno Majapahit temuan JJ inilah yang ikut membantu merekonstruksi konsep berkeseniannya.

Sepak terjang JJ di kesenirupaan rupanya tak luput dari pantauan Freddy H. Istanto Dekan Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Ciputra. Kata Freddy, dialektika berkesenian JJ makin lama makin matang.

Tak hanya itu, Freddy menyebut

karya-karya JJ dan proses berkesenian JJ konsisten.

“Tidak banyak seniman yang menggali unsur-unsur seninya dengan berdarah-darah seperti JJ. Karena JJ bukan hanya melukis tema sejarah, melainkan larut dan bergumul lebih jauh dengan sejarah. Dia bahkan menggali sendiri dan menemukan situs arkeologi untuk memperjuangkan serta menyempurnakan konsep seninya. Itu konsistensi. Dan tidak banyak seniman seperti itu,” ujar Freddy H Istanto yang juga presiden Sjarekat Poesaka Soerabaia.

Sementara itu Errol Jonathans Direktur Utama Suara Surabaya (SS) Media mengatakan pameran tunggal lukisan Jansen Jasien ini adalah kolaborasi sangat erat antara SS dengan Sekolah Selamat Pagi Indonesia serta seniman JJ, karena visi yang sama, yaitu pemberdayaan.

Suara Surabaya yang bergerak di ranah media punya tujuan pemberdayaan publik, seperti halnya Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ingin memberdayakan anak-anak kurang mampu. Sedangkan JJ dengan insting seni rupanya berupaya untuk mengekspresikan pemberdayaan sekaligus memberdayakan siswa siswi Sekolah Selamat Pagi Indonesia.

“Pun, bicara Jansen Jasien atau JJ tidak lepas juga bicara sejarah SS. Karena diantara master piece lukisan JJ adalah merespon sejarah Suara Suarabaya, yang mana lukisan tersebut hingga kini bisa diapresasi di Gedung Baru di Wonokitri Besar 40-C. Sehingga sangat wajar bila SS akhirnya menggelar dalam pameran tunggal Jelajah Jagad Jansen Jasin ini,” ulas Errol Jonatans. jss/ril

Sanggar Kummis Juara Umum Festival Teater Jakarta 2015

Lagu Carita dari album Angin Selatan milik Mukti Mukti, menjadi pembuka hangat pada Pagelaran Balada Sepanjang Masa di Teater Salihara.

Rumah Balada Populerkan Musik Daerah RUMAH Balada Indonesia (RBI) menggelar “Pagelaran Balada Sepanjang Masa” di Teater Salihara, yang berlokasi di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, (12/12/2015). Pengurus RBI, Harrys Yasin, mengatakan acara ini bertujuan mengangkat lagu-lagu balada dan musik rakyat daerah di tengahtengah masyarakat.

“Karena musik balada jarang diminati anak muda zaman sekarang,” katanya di Teater Salihara. Rumah Balada ingin mempopulerkan musik daerah. Harrys mencontohkan, musik penyembuh sakit panas dan cacar dari pedalaman Kalimantan juga diangkat sebagai balada.

Acara ini dibagi menjadi dua sesi, di taman terbuka yang dimulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIB dan di dalam gedung sejak pukul 19.00 hingga 23.00 WIB. Aca-

www.lensaindonesia.com

ra pertama dimulai dengan penampilan musik akustik dan musik balada.

Selanjutnya disusul penampilan musik karinding Anak Bumi, nonton bareng film Mencari Mata Air serta pertunjukan musik dari Rumah Balada Indonesia. Sebelum acara ini ditutup, panitia meluncurkan album kompilasi RBI berisi 11 lagu yang dinyanyikan puluhan pemusik.

Ketua Umum RBI Ully Hary Rusady ingin memasyarakatkan lagu balada sebagai penyampai pesan moral, terutama penyelamatan lingkungan. RBI menciptakan lagu balada dengan tema mata air karena prihatin atas punahnya ribuan mata air akibat kerusakan lingkungan dan ulah tangan manusia. Dengan acara ini, Ully berharap lagu balada dapat seja al/tm jar dengan genre musik lain.

KELOMPOK teater Sanggar Kummis menjadi juara umum dalam gelaran Festival Teater Jakarta 2015. Kelompok teater asal STIE Ahmad Dahlan Jakarta ini menyabet empat kategori juara sekaligus, termasuk grup terbaik pertama.

Dewan Juri yang terdiri atas Dindon W.S., Nano Riantiarno, Titarubi, Putu Wijaya, dan Seno Joko Suyono memutuskan pentas berjudul Tengul, yang dibawakan Sanggar Kummis, paling unggul di antara 17 kelompok yang berlaga di FTJ tahun ini.

“Kami melihat seluruh aspek, seperti penyutradaraan, permainan, penataan artistik, musik, pencahayaan, dan naskah,” kata Ketua Dewan Juri Dindon WS pada malam penutupan FTJ 2015 di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki, Kamis, (10/12/ 2015) lalu.

Sanggar Kummis membawakan naskah Tengul karya Arifin C. Noer. Lakon ini menampilkan potret orang-orang miskin. Naskah yang dibuat pada 1973 ini mengangkat kisah Korep, seorang pegawai negeri rendahan.

Korep awalnya adalah pria yang hidup sederhana, tapi istrinya, Turah, terus menuntut kekayaan berlimpah. Korep pun mencari harta lewat pesugihan. Ia dijanjikan kekayaan bila bersedia menga-

wini satu perempuan setiap tahun. Korep tercabik antara dilema kekayaan dan kebahagiaan.

Selain menjadi grup terbaik, sanggar yang berdiri pada 1991 ini juga menyabet kategori Pemeran Utama Pria Terbaik, Pemeran Pembantu Wanita Terbaik, dan Penata Musik Terbaik.

FTJ 2015 berlangsung 30 November 2015 dan berakhir 10 Desember. Sebanyak 17 grup dari lima wilayah Jakarta tampil bergiliran pada babak final ini dalam dua jadwal setiap harinya di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki.

FTJ, yang memasuki penyelenggaraan ke-43 tahun ini, mengangkat tema “Teater dan Cahaya”. Menurut Ketua Dewan Kesenian Jakarta Irawan Karseno, tema ini cukup menantang dijelajahi. “Karena cahaya bukan sekadar aspek pendukung dalam pertunjukan teater, tapi juga bisa menjadi subyek utama,” ujar Irawan Karseno.

Ketua Panitia FTJ 2015, Malhamang Zamzam juga, menyatakan pemilihan tema yang sifatnya teknis bermanfaat agar kelompok teater kembali memperhatikan dasar-dasar dalam produksi.

“Peserta yang tampil tahun ini lebih baik dari tahuntahun sebelumnya dari segi pencahayaan,” kata Malhamang. moy/tm

Sanggar Kummis saat mementaskan naskah Tengul karya Arifin C. Noer Festival dalam Teater Jakarta 2015 di Taman Ismail Marzuki.

PEMENANG FESTIVAL TEATER JAKARTA 2015: 1. Lakon Asli Terbaik: Budi Yasin Misbach, Kadung Kait, Teater Alamat 2. Penata Cahaya Terbaik: Eggy Iskandar, Spirit of Tjitjih, Unlogic Teater 3. Musik Terbaik: Ujang Mukhlis, Tengul, Sanggar Kummis 4. Penata Artistik Terbaik: Mata Belo-Art, Kadung Kait, Teater Alamat 5. Pemeran Pembantu Pria Terbaik: Rangga Armayansjah, Kadung Kait, Teater Alamat 6. Pemeran Pembantu Wanita Terbaik: Arlita Asrida Sari, Tengul, Sanggar Kummis 7. Pemeran Utama Pria Terbaik: Muchlis Aldy Rangga, Tengul, Sanggar Kummis 8. Pemeran Utama Wanita Terbaik: Ani Surestu, Ibu Saya Sakit Saya Sakit Ibu, Teater Gumilar 9. Sutradara Terbaik: Budi Yasin Misbach, Kadung Kait, Teater Alamat 10. Grup Teater Terbaik 1: Tengul, Sanggar Kummis Grup Teater Terbaik 2: Kadung Kait, Teater Alamat Grup Teater Terbaik 3: Ibu Saya Sakit Saya Sakit Ibu, Teater Gumilar

9

BERANDA Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

Novanto Masih Lihai dan Powerful Sebelum mundur, Setya Novanto sudah mengunci jabatan Ketua Fraksi Golkar di DPR. Dia tetap lihai.

Dia akan sangat menentukan bagaimana sikap 91 anggota Fraksi Golkar.

PENGAMAT politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, menilai, sebelum memutuskan untuk mundur sebagai Ketua DPR, Setya Novanto sudah “mengunci” terlebih dahulu jabatan Ketua Fraksi Golkar di DPR. Dengan begitu, Novanto tetap memiliki kekuasaan di parlemen meskipun tak lagi memimpin DPR. “Setya Novanto ini sangat lihai.

Ibarat kucing yang punya sembilan nyawa, selalu mencari celah supaya jabatannya tidak hilang,” kata Ikrar saat dihubungi, Jumat (18/ 12/2015).

Menurut Ikrar, posisi sebagai

ketua fraksi juga bukan merupakan jabatan yang sepele. Terlebih lagi, Fraksi Golkar memiliki total 91 anggota di DPR. Jika DPR akan menentukan isu dan keputusan strategis, Partai Golkar akan menjadi penentu. Novanto sebagai ketua fraksi tentunya akan sangat menentukan bagaimana sikap 91 anggota Fraksi Golkar. “Setya Novanto masih memiliki jabatan yang powerful di DPR,” ucap Ikrar.

Namun, Ikrar mengingatkan, sikap DPP Golkar menganakemaskan Novanto ini justru akan memperburuk citra Golkar di mata masyarakat. Menurut dia, mayoritas masyarakat sudah memandang

Novanto bersalah. Pasalnya, dalam rekaman yang sudah diputar, dia bersama pengusaha minyak Riza Chalid meminta saham PT Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko W idodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pengurus Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, menetapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto. Adapun Novanto mendapat posisi sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar untuk menggantikan Ade. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno DPP Partai Golkar hasil Munas Bali di Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (17/ 12/2015) malam.

“Ade Komarudin ketua DPR. Novanto ketua fraksi,” kata Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, saat dihubungi seusai rapat terbatas DPP Golkar di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Bambang mengatakan, selain dia dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai tuan rumah, rapat terbatas ini diikuti oleh Ketua Harian MS Hidayat, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan jajaran wakil ketua umum Partai Golkar. “Pertukaran tempat,” ucap Bambang. Bambang berharap, Ade Komarudin bisa langsung disahkan sebagai ketua DPR. Novanto merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR periode 2009-2014 sebelum menjadi Ketua DPR periode 2014-2019 selama satu tahun dua bulan. Terhitung, sejak Rabu (16/12/2015), Novanto menjadi anggota biasa dan tidak lagi menjadi pimpinan DPR. Dalam rapat paripurna, papan nama Setya Novanto juga tidak terpajang lagi di meja pimpinan sidang di ruang rapat paripurna. Papan namanya terletak di meja anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang berada ihs/km di deretan depan.

Twitter Jokowi yang menyebut Gojek sebagai kebutuhan rakyat.

Ditegur Jokowi, Jonan Langsung Cabut Larangan Gojek SETELAH ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Twitter, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akhirnya mencabut larangan beroperasinya ojek online termasuk GoJek dan sejenisnya. Jonan menegaskan, Kemenhub untuk sementara mempersilakan Go-Jek beroperasi.

“Ojek online dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak,” terang Ignasius Jonan di Jakarta, Jumat (18/ 12/2015).

Ya, dalam akun Twitternya Joko Widodo/@Jikowi, presiden akan memanggil Menhub Jonan terkait polemik jasa transportasi berbasis internet (online). Hal itu diutarakan untuk mencari jalan keluarnya.

“Saya segera panggil Menhub.

Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah.

Harusnya ditata –Jkw,” tulisnya.

Di Istana Bogor, Jokowi melanjutkan bahwa ojek, seperti Gojek hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Maka dari itu, aturan yang dibuat jangan sampai merugikan, dalam hal ini adalah rakyat sebagai pengguna.

“Itu yang namanya ojek, namanya Gojek, hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang harus digaris bawahi dulu. Ojek hadir karena kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, jangan karena adanya sebuah aturan, ada yang dirugikan, ada yang menderita.

Peraturan itu yang buat siapa sih? Yang buat kan kita. Sepanjang itu dibutuhkan masyara-

kat, saya kira tidak ada masalah,” kata Jokowi, di Istana.

Dikatakannya, peraturan bisa diterapkan bila transportasi massal sudah bagus dan nyaman. Orang akan memilih secara alamiah. Saat ditanya apakah Gojek akan terus beroperasi. Presiden Jokowi mengatakan, jangan sampai pemerintah mengekang sebuah inovasi. “Seperti Gojek aplikasi anak-anak muda yang ingin berinovasi. Sebuah ide.

Jadi jangan sampai juga mengekang inovasi.”

Tapi, Jokowi meminta persoalan Gojek harus ditata seperti memberi pembinaan, menata agar keselamatan penumpang dijaga.

Sebelumnya Kemenhub melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konferensi persnya mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM. 3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

Jonan menjelaskan, sesuai UU 22 thn 2009, kendaraan roda dua tidak dimaksudkan untuk angkutan publik. Namun realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak.

“Kesenjangan itulah yang selama ini diisi ojek online dan beberapa waktu terakhir oleh layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Go-jek dan yuanto sejenisnya,” ralatnya.

KPK Tetapkan RJ Lino Tersangka Otto Cornelis Kaligis.

Divonis 5,5 Tahun Penjara, Kaligis Banding TERPIDANA kasus suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Otto Cornelis Kaligis mengajukan banding atas vonis 5,5 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap dirinya, Kamis (17/12/2015).

Kaligis masih meyakini bahwa dirinya tak bersalah. Dia mengaku siap dengan kemungkinan hukuman justru diperberat pada pengadilan tinggi. Pengacara kondang ini menilai, vonis lima tahun enam bulan tidak sebanding dengan apa yang dirinya lakukan.

“Jadi mohon maaf, apapun konsekuensinya saya akan banding.

Tadi saya dengar,” kata OC Kaligis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan

www.lensaindonesia.com

Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kaligis menilai, vonis yang diterimanya lebih berat jika dibandingkan dengan dengan vonis Panitera PTUN Medan, Syamsir Yusfan yang hanya 3 tahun penjara. Padahal, kata dia, Syamsir adalah seorang pegawai negeri dan penyelenggara negara sedangkan dirinya bukan.

“Terimakasih untuk putusan dari yang mulia. Karena di dalam kasus yang ini saya satu paket dengan yang lain, sedangkan panitera cuma tiga tahun divonis,” katanya.

Sebelumnya, OC Kaligis dituntut 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair empat bulan kurungan. Dia dinilai bersalah bersama-sama anak buahnya M

Yagari Bhastara alias Gary, Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho dan Istrinya Evy Susanti menyuap Hakim dan Panitera PTUN Medan.

Sebelum putusan dibacakan majelis hakim, Kaligis menegaskan, bahwa dirinya masih yakin tak bersalah. “Sampai hari ini, saya merasa tidak bersalah. Saya bukan OTT (hasil operasi tangkap tangan),” ujar Kaligis.

Kaligis merasa diculik oleh KPK karena tiba-tiba dipanggil paksa untuk diperiksa, lalu langsung ditahan. Ia juga merasa dizalimi karena akibat proses hukum itu, kantor yang telah dia dirikan puluhan tahun mati perlahan.

Kaligis menduga, KPK sentimen

dengan dirinya karena kerap menyerang lembaga anti-korupsi itu.

Namun, Kaligis meyakini, majelis hakim akan menjatuhkan hukuman ringan kepadanya. “Saya mestinya bebas. Saya 49 tahun membela perkara, tetapi di KPK tidak mungkin bebas. Jadi, kalau panitera (dihukum) tiga tahun, saya satu setengah tahun,” kata Kaligis.

Kaligis didakwa menyuap majelis hakim dan panitera PTUN di Medan sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura. Uang tersebut didapat Kaligis dari istri Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, yang ingin suaminya “aman” dari penyelidikan oleh Kejaksaan Ting licom gi Sumatera Utara.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka.

Lino diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010.

Penetapan itu dilakukan setelah lembaga antirasuah tersebut menemukan dua alat bukti untuk menjeratnya.

Dalam pengembangan penyelidikan, KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan RJL, Dirut PT Pelindo II, sebagai tersangka,” ujar pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Surat perintah penyidikan diteken pimpinan KPK pada 15 Desember 2015. Yuyuk tidak menyebut mengenai kerugian negara dalam kasus ini. Yuyuk menambahkan, Lino diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai

pimpinan Pelindo untuk memperkaya diri. Penyalahgunaan itu terjadi ketika dia menunjuk perusahaan China untuk mendatangkan alat berat tersebut ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam kasus ini, Lino diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan korporasi.

“RJL diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara memerintahkan penunjukkan langsung pengadaan Quay Container Crane kepada perusahaan China,” lanjutnya.

Atas perbuatannya, Lino dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUH licom P.

OTONOMI

10

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

DPRD JOMBANG SEGERA BENTUK PANSUS

Bekas Tambang Galian C Tewaskan Empat Siswa SD Rekapitulasi suara manual menempatkan paslon no 4 Ipong Muchlisoni-Sujarno tertinggi.

Rekapitulasi Suara Kabupaten Ponorogo, IpongJarno Tertinggi KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara manual ditingkat kabupaten hasil Pemilu 2015 di Gedung Sasana Praja, Jalan Diponegoro, Rabu (16/12/2015).

“Baru saja KPU Ponorogo menyelesaikan tahapan terpenting yaitu rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten,” ucap ketua KPUD Ponorogo Ikhwanudin Alfianto.

Dari rekapitulasi suara manual tersebut diperoleh hasil paslon no 4 Ipong Muchlisoni-Sujarno memperoleh 219.919 suara disusul pasangan calon no 1 Sugiri-Sukirno memperoleh 205.587 suara, kemudian paslon no 2 Amin-Agus memperoleh 123.751 suara, paslon no 3 MisrantoIsnen menduduki posisi buncit dengan memperoleh 9.416 suara.

Dalam perhitungan suara yang berlangsung cukup lama yaitu dimulai pukul 09.30 WIB dan berakhir pukul 20.45 WIB tersebut pasangan calon no 4 Ipong Mukhlisoni memperoleh suara tertinggi, sehingga bisa dipastikan pasangan inilah yang akan meneruskan tampuk pemerintahan dan menjabat Bupati-Wakil Bupati Ponorogo 20162021 mendatang.

Ada dua saksi yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara tersebut, yaitu saksi dari paslon no 1 Sugiri-Sukirno dan saksi paslon no 3 Misranto-Isnen yang memang telah pulang terlebih dahulu. Bilamana dari paslon ada keberatan serta akan melakukan gugatan, mereka masih memiliki waktu 3 x 24 jam untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi(MK).

“Memang ada dua saksi dari paslon tidak menandatangani, dan itu hak mereka, jika mereka merasa keberatan dan akan melakukan gugatan , mereka mempunyai waktu 3 x 24 jam dari malam ini untuk disampaikan ke MK,” terang Ikhwanudin Alfianto.

Sementara itu ketua bidang hukum dan advokasi tim pemenangan pasangan calon no 1 Sugiri Sancoko-Sukirno yang juga sebagai saksi paslon no 1, Ari Hersofianudin ditemui usai rekapitulasi suara manual mengatakan, “Jadi kami saksi dari pasangan no 1 Sugiri Sancoko-Sukirno menolak hasil rapat pleno hari ini,” ucap Ari Hersofianudin kepada Lensa Indoenesia.

Ditambahkan pria yang lebih dikenal dengan nama Ari Bilowo ini, “Banyak ditemukan kesalahan yang dibiarkan oleh Panwaskab dan KPU,” terangnya.

Untuk itu Ari Bilowo akan menempuh beberapa langkah atas kejanggalan hasil rekapitulasi ini diantaranya akan melaporakan Panwaskab dan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP-RI). Yang kedua akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebagaimana tadi apabila kami tidak menanyakan, dan tidak dibacakan kan tidak akan diketahui kesalahan dan kejanggalan itu, itu kan fakta hukum, sehingga dengan adanya kejanggalan dan kesalahan yang dibiarkan oleh Panwaslu dan KPU tersebut kita akan melaporkan ke DKPP dan mengajukan gugatan ke MK,” tegas Ari Her Sofianudin.

Dari hasil rekapitulasi, bilamana tidak ada gugatan dari salah satu Paslon maka KPUD Ponorogo akan menetapkan calon terpilih pada tanggal 22 Desember, yang selanjutnya akan diusulkan ke arso pada gubernur untuk dilakukan pelantikan.

Bermain air di bekas tambang galian C, empat siswa SD terperosok dan tenggelam.

EMPAT anak Sekolah Dasar Sukorejo 1 Perak Jombang meninggal dunia setelah tenggelam di lokasi bekas galian C di Desa Plosogenuk Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para siswa bersama para gurunya berniat melakukan outbond dilokasi bekas tambang tersebut, Sabtu (12/12/2015).

Dalam kegiatan akhir semester para siswa di ajak jalanjalan ke lokasi tambang galian C, berangkat dari sekolah pukul 08.00 WIB. Tiba di lokasi bekas galian C, sebagian siswa SD tersebut bermain air di bekas galian. Selang beberapa saat kemudian, keempat korban mengikuti dengan bergandengan dan terperosok kedalam kubangan sedalam dua meter.

Menurut salah satu warga, Basori menuturkan, para siswa tersebut tenggelam saat diajak para guru untuk jalanjalan di bekas galian yang berjarak lebih dari dua kilometer dari sekolah para korban. Di lokasi galian tersebut para korban sudah diingatkan agar tidak bermain air di tengah lokasi galian.

“Para siswa tersebut se-

dang bermain di tepi kubangan, dan tiba-tiba keempat terperosok kedalam kubangan yang kedalamannya sekitar dua meter. Dan para siswa tersebut tenggelam hampir satu jam, sehingga nyawa keempat siswa SD tersebut tak tertolong,” ujar Basori saat ditemui di RSUD Jombang.

Basori menjelaskan identitas keempat korban adalah Eva Trianggraini (10), Fatilhatul Khusna Aprilia (10), Devi Anugrah Cahyani (10), Anggik Arianti (10). Saat ini jenasah keempat korban tersebut berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang.

Sementara itu, Kepolisian Polres Jombang membenarkan adanya siswa tenggelam di lokasi bekas tambang galian C. Dan saat ini jenazah para siswa tersebut berada di RSUD Jombang, untuk dilakukan visum.

Kabag Humas Polres Jombang, Ipda Dwi Retno mengatakan kejadian tersebut saat para siswa melakukan outbond akhir semester didampingi oleh guru di lokasi bekas galian C di desa Ploso-

Bekas tambang galian C yang menewaskan empat siswa SD.

genuk, Perak Jombang. Setiba dilokasi para siswa berjalan denga bergandengan tangan, jam 09.00 Wib, keempat siswa SD tertsebut ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam terperosok kedalam lubang bekas galian C. Sementara para guru pendamping yang mendampingi siswa SD 1 Sukorejo, Perak, Jombang masih dimintai keterangan lebih lanjut. Para guru pendamping tersebut RT, SB, WK, dan H. “Para guru masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian Polres Jombang,” pungkas Ipda Retno.

Terkait meninggalnya empat siswa SDN 1 Sukorejo, hal itu memantik emosi wakil rakyat (anggota legislatif). Tak hanya itu, bupati, wakil bupati dan pimpinan DPRD Jombang turun ke lokasi kejadian, Kamis (17/12/2015).

Kejari Mejayan Periksa Tiga Tersangka Kasus KIM Infokom Madiun KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Mejayan, Madiun saat ini pihaknya terus melakukan penyidikan terhadapt tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi dana Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan.

“Pemeriksaan terhadap tiga tersangka tersebut dilakukan sejak perkara naik ketaraf penyidikan,” kata Kajari Mejayan, Andi Sundari kepada LICOM, Senin (14/12/2015).

Sementara itu, Kasipidsus Kejari Mejayan Wartajiono Hadi mengatakan, saat ini pihaknya baru memeriksa dua dari tersangka yang semuanya belum ditahan tersebut.

“Untuk hari ini baru dua tersangka itu yang diperiksa terkait perkara dana KIM. Untuk penahanan itu masalah nanti kita tunggu pendapat dari jaksa penyidik nanti perlu ditahan atau tidak,” terangnya.

Hadi mengungkapkan, menambahkan modus para tersangka dalam dalam kasus ini adalah memanipulasi jumlah peserta pelatihan selain itu ada studi banding ke Bali namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan nilai kontrak, “Jadi modusnya ada kegiatan pelatihan lalu pesertanya kurang, namun

oleh mereka ditambahi sendiri seolah olah pesertanya hadir semua dan mendapatkan uang saku serta studi banding ke bali namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan nilai kontrak,” bebernya.

Namun saat ditanya jumlah kerugian negara, Hadi enggan untuk menyebutkan. Alasannya, kerugian sudah nampak sambil nunggu penghitungan BPK. Hadi menerangkan, tidak menutup kemungkinan kasus ini menambah tersangka lain. “Kalau kerugian sudah pasti, namun belum bisa saya sebutkan menunggu penghitungan. Soal penambahan tersangka itu bisa ya bisa ndak karena penetapan tersangka dari dua alat bukti,” pungkasnya.

Diketahui, dugaan mark up anggaran terjadi pda Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi tahun 2014 (KIM) menghabiskan anggaran Rp 440 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Madiun.

Acara studi banding ke Pulau Bali tersebut dibuat seolah-olah diikuti 100 orang peserta dari lingkup dinas terkait.

Padahal jumlah peserta tidak sampai 100 dhimaz_adi orang.

Belum jelasnya peraturan daerah tentang pertambangan tersebut tidak menyurutkan semangat pimpinan DPRD dan pihak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyelesaikan dampak dari penambangan. Mereka berjanji akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tambang dalam waktu dekat.

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jombang, Subaedi Muktar saat dikonfirmasi mengatakan, akan membentuk Pansus.

Mekanisme pansus sendiri harus ada minimal dua Fraksi di DPRD Jombang yang mengajukan dengan tujuan dibentuknya pansus tersebut.

Target Pansus difokuskan pada reklamasi paska penambangan yang harus dilakukan oleh penambang. “Reklamasi kuari sangat penting. Disamping alasan lingkungan juga

menghindari bahaya agar kejadian di Kecamatan Perak tidak terulang,” tuturnya.

Sedangkan terhadap anggapan kalau reklamasi tambang merupakan kewajiban pemerintah, dibantah oleh Subaidi.

“Lho yang melakukan pekerjaan galian C penambang atau pemilik, kok pemerintah yang diminta reklamasi. Justru itu kewajiban pengusaha meskipun usaha mereka legal. Kalau tidak dilakukan akan terjerat secara hukum,” tegasnya.

Di Kabupaten Jombang sendiri, banyak Galian C yang dikelola dengan mesin dan manual secara ilegal. Lebih parahnya lagi setelah proses penambangan mereka tidak mereklamasi setelah penambangan berhenti, para penggali tambang tersebut meninggalkan kuari tanpa ada reklamasi.

Disinggung terkait izin perusahaan yang menggali di Jombang, Subaedi membeberkan jika itu sudah wilayah Gubernur. “Dengan diundangkannya UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemberian izin usaha tambang menjadi kewenangan Propinsi. Sedangkan Pergub 16 tahun 2015 terkait mekanisme izin tambang, masih dibahas oleh Pansus Tambang DPRD Propinsi Jawa Timur,” jelas obi politisi dari PKB ini.

Timses Risma-Whisnu Anggap Pilkada Surabaya Selesai TIM Pemenangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana menegaskan, secara de facto Pilkada Surabaya telah selesai dan tinggal menunggu pelantikan. Pasalnya, selisih perolehan suara yang kelewat besar, yakni 73%, menutup kemungkinan adanya gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesuai hasil rekapitulasi KPU Surabaya, Rabu lalu, pasangan Tri Rismaharini – Whisnu Sakti Buana mendapatkan dukungan suara sebanyak 893.087 atau 86,34 %. Sedang pasangan Rasiyo – Lucy Kurniasari meraih dukungan 141.324 suara atau 13,66 %.

“Dengan jarak perolehan suara yang membentang lebar, antara capaian Risma – Whisnu dengan Rasiyo – Lucy, tidak memungkinkan dilakukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, karena syarat gugatan selisih suara berkisar 0 – 2,5 persen,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Risma – Whisnu, Adi Sutarwijono, Jumat (18/12/2015).

Artinya, tambah Adi Sutar-

wijono, pasangan Risma – Whisnu dipilih rakyat dengan legitimasi yang sangat mutlak. Karena itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Surabaya ini menyarankan kepada Tim Rasiyo – Lucy untuk legowo menerima hasil Pilwali Surabaya 2015.

Tapi jika tetap ingin menyoal dana kampanye, Tim Risma – Whisnu siap menunggu laporan tersebut di Panwaslu. Terkait masalah dana kampanye ini, pihaknya meminta Panwaslu bersikap profesional.

“Tunggu hasil audit, cermati hasilnya dan berdasarkan hasil itu. Silakan melakukan tindakan yang patut dalam koridor yang disediakan undang – undang dan aturan lain dari pilkada,” terang alumnus FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

Sementara, terhadap auditor KPU, Tim Risma – Whisnu minta agar pemeriksaan dana kampanye dua pasangan calon segera dirampungkan. “Jika sudah rampung, KPU bisa mempublikasikan dengan resmi kepada pu wan blik,” katanya.

Komplotan Penculik Cewek Cantik Ternyata Anak Buah John Kei EMPAT pelaku penculikan Amira (24) warga Jl Manyar Tirtoyoso Utara IV, berhasil diringkus Jatanras Polrestabes Surabaya. Masing-masing RB (35), CR (39) dan SM (38), ketiganya Rungkut serta TM (35) Warga Penjaringan Sari.

TM, otak dari komplotan debt collector pelaku penculikan Amira ini mengaku masih ada jaringan dengan John Kei, preman yang cukup terkenal di Jakarta. Bahkan, TM juga menegaskan pernah mendapat tugas langsung mengamankan sebidang lahan di www.lensaindonesia.com

Jakarta yang menggunakan jasa keamanan di bawah komando John Kei. “Selama di Surabaya, saya tidak pernah membawa senjata. Namun apabila menjaga sebuah tepat yang menggunakan jasa keamanan John Kei di Jakarta, saya dipersenjatai besi dan parang,” ungkap TM, Minggu (13/12/2015).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Takdir Mattanete, membenarkan komplotan debt collector ini sudah lama beroperasi dan memang masih ada kaitannya dengan

preman kawakan Jakarta, John Kei, “Dari hasil pemeriksaan, mereka mengaku mendapat bagian 30% dari setiap penagihan. Paling banyak mereka pernah mendapatkan sampai Rp 40 juta per orang,” tegasnya.

Sedangkan Amira saat memenuhi panggilan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, mengaku tidak mengenal seluk beluk pelaku.

Korban penculikan ini menyebut orang yang dicari para pelaku penculikan adalah Donnie, temannya. “Donnie hanya sebatas teman biasa.

Saya sudah mencetikan masalah ini ke pelaku, tapi mereka tetap membawa saya berputar-putar dan menguras isi ATM saya,” jelasnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, keempat debt collector pelaku penculikan ini dijerat dengan pasal berlapis 328 KUHP tentang penculikan, 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, serta pasal 365 KUHP, tentang pencurian dengan kekerasam. Ancaman hukuman di atas 5 tahun kuru rofik ngan penjara.

Para tersangka penculik saat diamankan polisi dan Amira, gadis cantik warga Manyar yang diculik.

OTONOMI

11

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

Mewujudkan Ketahanan Pangan di Bandung Butuh Sinergitas

Tamsil Tahrir (Kabid Ketahanan pangan Dinas pertanian, KP.

UPAYA untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan ketahanan Kota bandung melakukan sosialisasi dan koordinasi mengenai ketahanan pangan.

Upaya tersebut penting dilakukan untuk agar warga bandung aman dan terhindar dari ancaman makanan dari luar daerah yang masuk ke Bandung.

Menurut Kepala Bidang Keta-

Kader GP Ansor Pimpin DPD KNPI Jombang PEMILIHAN Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jombang dalam Musda KNPI yang berlangsung 15 - 16 di Wonosalam Trade Center (WTC) berlangsung lancar. Dalam pemilihan beredar lima kandidat yang akan bertarung untuk kursi Ketua KNPI Jombang, Rabu (16/12/2015).

Namun, dengan berjalannya waktu hanya ada satu kandidat yang mengantongi hampir seluruh rekomendasi OKP (organiasi kepemudaan) di Jombang yakni Farid Al Farisi. Pemilihan ketua KNPI Jombang periode 2015-2018 tersebut hampir seluruh OKP memilih Farid Al Farisi.

Sebelum pemilihan ketua berlangsung, Farid Al Farisi dalam penyampaian visi singkatnya menegaskan bahwa KNPI Jombang adalah sebuah wadah besar, yang secara legitimasi hukum mengatur tentang kepemudaan.

Untuk membawa KNPI Jombang kedepan dibutuhkan semangat kebersamaan, sebab komite berperan mengkordinasikan kelompok-kelompok, stakeholder kepentingan semua OKP. “Ada tingkatan praktis dan taktis semua pengurus akan menyusun program sesuai anggaran. Dan tanggung jawab DPD KNPI menyampaikan semua aspirasi OKP kepada pemerintah serta menggunakan jaringan yang dimiliki untuk mewujudkan program,” bebernya.

Ia menjelaskan jika organisasi ini tidak akan mampu dilaksanakan oleh satu generasi semata, sehingga peran majelis muda kedepan, perlu adanya sinergitas kerja berkolaborasi dengan pengurus DPD Kabupaten Jombang. “Bukanlah orang baik dimana tempat kita bisa menitipkan harapan, tetapi orang adillah yang bisa memberikan harapan perubahan bagi pemuda bangsa ini,” papar, Farid Al Farisi yang juga Bendahara GP Ansor Jombang.

“Kami akan menyusun agenda kerja dengan meletakkan KNPI dalam konteks kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan NKRI, dimana Pancasila merupakan ideologi dan NKRI adalah harga mati, sementara bhineka tunggal ika merupakan roh KNPI. Dengan semangat itu, KNPI akan menyatukan pemuda-pemuda yang terdiri dari berbagai kelompok kepemudaan,” ujarnya kepada Lensa Indonesia.

Untuk kedepannya, pihaknya ingin mengajak semua pemuda di Kabupaten Jombang untuk kuat dalam berfikir dan semangat dalam bekerja. “Kami ingin mengajak semua pemuda untuk menghormati dan mentaaiti norma-norma yang ada,agar kita menjadi pemuda yang bermoral,” sambungnya.

Ia menambahkan yang perlu dilakukan adalah penataan organisasi, dimana masih banyak organisasi kepemudaan yang belum masuk kedalam KNPI, maka akan ada pendataan organisasi kepemudaan agar semua organisasi kepemudaan bisa masuk ke KNPI karena KNPI merupakan wadah untuk menelurkan ide-ide para pemuda dan sebagai pemersatu para pemuda yang ada di kabupaten Jombang. “Semua program pemberdayaan pemuda lebih konkrit akan dibicarakan lebih jauh di rapat kerja, hal tersebut dilakukan agar semua program bisa terdesentralisasi di semua OKP dan PK KNPI,” pungkasnya. obi

Farid Al Farisi (pake kopyah).

hanan Pangan Dinas Pertanian, KP Kota Bandung Tamsil Tahrir, “Kesedian dan cadangan pangan bagi warga Kota Bandung sangatlah penting. Jika terjadi kerawanan pangan ini sangat berbahaya sekali. Oleh karenanya ketahanan pangan harus diperhatikan, sehingga kita terus memberikan pemahaman kepada warga bandung” kata Tamsil, Kamis (17/12/ 2015).

Ditambahkannya, tujuan untuk

diterapkannya SPM diantaranya meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan yang ada diwilayah masingmasing baik Kabupaten atau kota.

Selain itu juga, konsumsi makanan pada masyarakat miskin atau tidak mampu juga harus diperhatikan. Sehingga, keamanan pangan dan keanekaragaman pangan di masyarakat bisa merata.

“Untuk keamanan pangan, kami menganjurkan kepada war-

dah mulai mengerti dan kreatif mangolah keanekaragaman jenis makan. Sehingga kedardaran warga pun terus meningkat akan pentingnya ketahanan pangan.

“Untuk ketahanan pangan ini perlu didukungan oleh semua lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Bandung yang stabil maka dibutuhkan sinergistas bersama,” pungkas Tamsil. caca_cariwan

Meski Erupsi, Gunung Bromo Tidak Ditutup untuk Wisatawan Gunung Bromo masih aman untuk dikunjungi dengan jarak minimal 2,5 km dari kawah gunung.

WAKIL Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf memantau langsung perkembangan aktivitas Gunung Bromo yang statusnya masih terus siaga.

Ia menegaskan, meski terus mengeluarkan asap tebal, Gunung Bromo masih aman untuk dikunjungi dengan jarak minimal 2,5 km dari kawah gunung.

“Batas amannya, yakni tidak melewati lautan pasir atau tepatnya dari bibir lautan pasir wisatawan bisa menikmatinya,” terang Wagub Jatim Saifullah Yusuf usai meninjau aktivitas Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jumat (18/12/2015).

Ia menjelaskan, kumpulan asap yang berasal dari Gu-

nung Bromo ini merupakan siklus 5 tahunan yang belum tentu terjadi lagi di 5 tahun mendatang. “Saya ingin meluruskan kabar seakan-akan Gunung Bromo ditutup. Yang ditutup untuk tidak boleh mendekat yakni di lautan pasir. Diluar radius 2,5 Km atau diluar lautan pasir wisatawan bisa mengunjunginya,” terangnya.

Bahkan pihaknya menjamin, aktivitas erupsi Gunung Bromo ini merupakan skala kecil dan belum dinyatakan berbahaya. Jika dinyatakan berbahaya, Pemprov Jatim sudah menyiapkan skenario penanganannya. BPBD provinsi maupun kabupaten dan pemerintah pusat telah melakukan berbagai persiapan sekaligus antisipasi.

Diantaranya mengkoor-

Wagub Jatim Gus Ipul saat meninjau langsung dan memastikan kondisi Gunung Bromo.

dinasikan dan mensimulasikan evakuasi bagi daerah yang terdampak abu vulkanik dari Bromo. Terdapat empat daerah yang teerus berkoordinasi antara lain Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang. Saat ini, jalur-jalur evakuasi sudah dipersiapkan hingga tempat shelter. Masyarakat sekitar Bromo juga terus diberikan sosialisasi perkembangan waktu demi

waktunya sehingga tau apa yang harus dilakukan.

Lainnya, yakni dukungan logistik juga telah dipersiapkan oleh pemerintah, dengan cara logistik bagi masyarakat akan diserahkan dan ditangani oleh daerah. Dana darurat juga telah disiapkan, jika terjadi hal-hal diluar situasi yang terjadi saat ini. “Itu antisipasi dari pemerintah.

Harapan kita, Gunung Bromo

semoga terus tenang, dan status Gunung Bromo tidak perlu naik lebih,” harap Wagub Jatim dua periode ini.

Seusai melakukan peninjauan di Gunung Bromo, Saifullah Yusuf menyempatkan diri bertemu dengan murid SD Sukapura 1 di Probolinggo. Di SD tersebut Wagub Jatim memberi semangat dan motivasi kepada anak-anak SD yang tinggal dekat dengan Gunung Bromo.

Saifullah Yusuf berpesan Gunung Bromo sama seperti manusia juga mahluk Tuhan lainnya. Gunung Bromo juga bisa terserang ‘batuk’ sama seperti manusia, namun ‘batuk’ atau erupsi Gunung Bromo akan memberi dampak subur bagi lingkungan.

Dan jika nantinya status Gunung Bromo meningkat menjadi Awas dan terjadi sesuatu dengan Gunung Bromo, maka SD Sukapura 1 tersebut juga akan dijadikan tempat evakuasi masyarakat sekitar. sarifa

Kelompok Spesialis Copet Pengajian Digulung Polres Madiun POLRES Madiun berhasil membekuk 7 anggota sindikat copet asal Jawa Tengah, yang selalu beraksi di tengah acara pengajian.

Tujuh spesialis copet pengajian ini berhasil terlacak dan diringkus petugas Polres Madiun setelah beraksi dalam pengajian umum Habib Syech Assegaf di alun-alun Mejayan beberapa waktu lalu.

Masing-masing Jafar Sodiq (43) beserta istrinya Jumiyem, asal Candisari-Semarang, Sunoto (49) asal Karang TengahDemak, Sutrisno (36), Ngadi (36) asal Kalikajar-Wonosobo, Budianto (34) asal MojotengahWonosobo dan Kasmini (56) asal Pendurungan-Semarang.

Selain menangkap 7 spesialis copet pengajian, Petugas Reskrim Polres Madiun yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Gatot Setya Budi juga menyita

sejumlah barang bukti. Yakni 11 Handphone, uang 850 ribu, 1 dompet serta 1 unit mobil rental Toyota Avanza yang digunakan pelaku mengikuti pengajian Syech Assegaf.

“Saat ada pengajian, para anggota spesialis copet pengajian ini membaur dengan jamaah lainnya. Namun petugas yang sudah mengantisipasi juga ikut membaur sehingga secara diam-diam berhasil mengamati ulah sejumlah orang yang melakukan copet. Setelah dikuntit para pelaku copet ini ternyata ada satu tim dan berangkat dari SEmarang dengan mobil rental,” terang Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Gatot Setya Budi kepada Lensa Indonesia, Kamis (17/12/2015).

Tanpa kesulitan petugas Reskrim Polres Madiun langsung mencegat dan mengamankan satu persatu tersangka

Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Gatot Setya Budi saat memberikan keterangan pers terkait ungkap kasus spesialis copet pengajian.

spesialis copet pengajian ini dan menggelandangnya ke Mapolres.

Dalam pemriksaan, para pelaku mengaku mereka memang beraksi secara berkelompok. Namun hasil kejahatan

Bikin SIM di Polres Nganjuk Ribet, Warga Pilih Calo PROSES pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian Resor Nganjuk, banyak dikeluhkan lantaran dinilai ribet dan berbelitbelit. Akibatnya, banyak pemohon SIM yang mencari jasa calo (oknum anggota) untuk mempercepat proses tersebut.

Untuk membuat SIM C baru misalnya, dibutuhkan waktu dari pagi hingga menjelang sore dengan melalui ujian teori dan praktik. Jika tidak lulus ujian, pemohon akan diminta melakukan ujian ulang pada waktu yang ditentukan petugas.

Banyaknya loket yang harus disambangi pemohon SIM untuk mengurus administrasi juga menyebabkan pembuatan SIM memakan

ga Bandung agar diperhatikan dan lebih diperketat lagi. Jangan sampai, masyarakat terbua dengan makanan yang berlum kita kenal.

Selain itu juga pihaknya berharap agar warga bisa mengembangkan hasil produksi untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya dengan mergamkan makanan selain nasi,” imbuhnya.

Sejauh ini ketahanan pangan di Bandung, lanjutnya, cukup baik.

Apalagi, kini warga Bandung su-

waktu yang lama. Sebelum menuju loket pendaftaran, pemohon SIM harus mengurus sidik jari dan surat keterangan sehat di loket yang berbeda.

Untuk surat keterangan sehat, pemohon harus mengurusnya di pos yang berada di seberang Mapolres Nganjuk. Namun, ketiadaan petugas di luar ruangan membuat para pemohon SIM kebingungan untuk bertanya.

Setelah mendapatkan surat keterangan sehat, pemohon SIM menuju loket pendaftaran untuk selanjutnya mengikuti ujian teori dan praktik. Jika lulus, pemohon masih harus mengurus administrasi setidaknya di empat loket, yakni

loket penyerahan berkas, pembayaran, pengembalian berkas, dan ruang foto.

Di papan pengumuman yang tertera di ruang pelayanan SIM, tertera waktu penerbitan SIM baru sejak pengembalian berkas tidak lebih dari 180 menit atau 3 jam.

Sementara untuk perpanjangan SIM maksimal 20 menit.

“Ribet sekali dan berbelit-belit.

Banyak loket dan harus bolak-balik.

Kalau begini, lebih baik pakai calo.

Tidak masalah membayar lebih mahal, yang penting prosesnya cepat,” kata Sunu Jio Anggara (28), salah seorang pemohon SIM, Kamis (17/ 12/2015), ketika di temui di lokasi.

Warga asli Nganjuk tersebut

mengungkapkan, lamanya proses pembuatan SIM di Mapolres Nganjuk membuatnya harus bertahan seharian dan terjebak dalam antrean sesama puluhan pemohon SIM lainnya. Dia juga mengeluhkan minimnya instruksi dari petugas untuk memandu pembuatan SIM. “Banyak petugas yang hanya bilang, silakan lanjut ke depan atau ke samping. Maksudnya ke mana?

Akhirnya, banyak pemohon SIM yang harus bolak-balik hanya untuk memberikan tanda tangan,” tuturnya.

“Kalau harus bolak-balik begini, lebih baik pakai calo saja biar cepat.

Soalnya, jarak dan waktu jadi pertimbangan juga,” ujarnya.

Jika tidak lulus ujian teori dan

masing-masing adalah milik pribadi. “Hasil copetan dapat apa, ya digunakan sendiri.

Cuma berangkat dan pulangnya saja yang berkelompok,” jelas salah satu pelaku copet, Jafar Sidiq di Polres Madiun.

praktek, pemohon SIM harus kembali dalam dua pekan untuk mengikuti proses selanjutnya. Jika kembali gagal, pemohon harus mengikuti ujian ulang. Dengan demikian, proses pembuatan SIM bisa memakan waktu hingga sebulan lebih.

Sementara jika memakai jasa calo, proses tersebut bisa dipangkas sehingga pembuatan SIM bisa saja selesai dalam satu jam. Namun, tarifnya tentu saja jauh di atas tarif resmi.

Meski demikian, Kasatlantas Polres Nganjuk AKP Rise melalui Kanit Regindent Iptu Mulyani yang baru menggantikan Iptu Tomi ketika dihubungi wartawan lewat ponsel mengatakan, “Pingin demo taaa ayoo demo,” sebutnya, namun wartawan tidak menanggapi isi sms tersebut.

Terlihat sepintas, di Satpas SIM

Guna pengembangan penyidikan 7 spesialis copet pengajian ini akan diperiksa secara intensif dan kini dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. dhimaz_adi

Polres Nganjuk memang tidak ada calo dalam pembuatan SIM. Namun seluruh personil khususnya di Satpas SIM Polres Nganjuk banyak melakukan pungli. Mulyani pun meminta agar para pemohon SIM mengikuti prosedur dan menempuh jalur resmi.

“Memang prosedurnya harus begitu. Ikuti saja sesuai dengan prosedur, jangan pakai calo,” ujar Mulyani pada wartawan.

Untuk pembuatan SIM C baru, pemohon SIM dikenakan biaya Rp 100.000. Sementara untuk perpanjangan SIM C, biayanya Rp 80.000.

Untuk biaya pembuatan SIM A baru, pemohon dikenakan biaya RP 120.000, sedangkan untuk perpanjangan SIM A dikenakan biaya Rp 80.000. Biaya tersebut belum termasuk biaya sidik jari Rp 10.000 dan tes kesehatan Rp 25.000. roy www.lensaindonesia.com

EDUKASI

12

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

UNS Ditunjuk jadi Pertisum Tiga Universitas KEMENTERIAN Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi (Kemenristek Dikti) secara resmi telah menunjuk Universitas Sebelas Maret (UNS) menjadi perguruan tinggi sumber (Pertisum) bagi tiga universitas, masingmasing Universitas Musammus Merauke, Universitas Samudra Langsa dan Universitas Tidar Magelang.

“Ketiga universitas itu semula perguruan tinggi swasta kini telah menjadi negeri,” jelas Rektor UNS, Prof Dr Ravik Karsidi MS ketika ditanya banyaknya perguruan tinggi yang belajar di UNS, di Kampus UNS, Solo, Selasa (15/12/2015).

Sebagai Pertisum itu, menurut Ravik, ternyata berdampak banyaknya

perguruan tinggi, terutama swasta kemudian melakukan studi banding ke UNS, terutama dalam hal pengelolaan perguruan tinggi. Dianggapnya bagi mereka, UNS memiliki kesamaan yakni berawal dari swasta kemudian berubah menjadi negeri. “Mereka umumnya ke UNS belajar pengelolaan bidang riset dan pengajaran,” jelasnya.

Apalagi beberapa tahun terakhir ini, kata Ravik, UNS telah membuka sejumlah perguruan tinggi untuk strata tiga. Sehingga kini banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyekolahkan dosen-dosennya belajar strata tiga di UNS. “Mereka itulah, salah satunya diwujudkan belajar doktor di UNS,” ujarnya. ty/tim

Puan Maharani: Lembaga Pendidikan Kunci Revolusi Mental LEMBAGA pendidikan merupakan salah satu wadah untuk membangun Revolusi Mental yang sedang digelorakan di Tanah Air. Dan salah satu metode untuk mewujudkan Revolusi Pancasila yang merupakan tujuan revolusi mental bangsa Indonesia adalah melalui dunia pendidikan Demikian disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, dalam acara Deklarasi Gerakan Revolusi Mental yang diselenggarakan Kementerian Agama di Jakarta, Selasa, (15/12). Hadir dalam acara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin dan pejabat Kementerian Agama.

Di hadapan ribuan orang yang terdiri dari pimpinan lembaga pendidikan agama, siswa-siswi madrasah dan pesantren dari seluruh Indonesia itu, Puan mengatakan bahwa perjuangan membangun dan membentuk mental baru bangsa Indonesia yang memiliki semangat daya saing, integritas, etos kerja yang tinggi dan mau bergotong royong tidak mudah. Karena itu, sangat penting untuk membentuk karakter anak-anak bangsa melalui pendidikan. “Generasi silih berganti dan kita ingin memastikan generasi mendatang tidak kehilangan jati dirinya dengan menggelorakan Gerakan Revolusi Mental,” ujar Puan.

Oleh karena itu, Puan mengatakan, dunia pendidikan termasuk lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama seperti pondok pesantren, madrasah hingga perguruan tinggi harus memahami dan menjalankan Gerakan Revolusi Mental. Dunia pendidikan ini, menyemai generasi pemimpin bangsa Indonesia kelak.

Dalam kesempatan itu, Puan meminta ke menteri agama untuk juga melakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam hal pelayanan di kementerian yang dipimpinnya, termasuk meningkatkan pelayanan haji.

“Alhamdulillah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan haji cukup puas meski masih harus ditingkatkan pada masa mendatang,” tutur Puan.

Sementara itu, Lukman mengatakan, Kementerian Agama dituntut untuk menjalankan Gerakan Revolusi Mental yang berbasis nilai-nilai luhur beragama. Oleh karena itu, Lukman setuju bahwa dunia pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Gerakan Revolusi Mental.

Lukman mengatakan, Gerakan Revolusi mental momentum untuk meningkatkan daya saing bangsa. Ia pun menekankan lima nilai budaya kerja ke bawahannya, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. “Kita tidak boleh bermental minder dan inlander. Pejabat itu pelayan, bukan priyayi. Pejabat itu melayani bukan dilayani,” ujar Lukman. ysa

Rektor UNS, Prof Dr Ravik Karsidi MS.

PGRI: Indonesia Kekurangan 520.000 Guru Kekurangan guru terjadi di seluruh Indonesia, baik kota besar dan kecil. Dan jumlah guru akan semakin berkurang pada tahun 2018 sampai 2023.

KETUA Umum Pengurus Besar Persatuan Guru RI, Sulistyo, menyatakan saat ini Indonesia kekurangan 520.000 guru dan jumlah itu akan terus bertambah saat ribuan guru Inpres memasuki masa pensiun pada tahun 2018-2023.

“Di seluruh Indonesia kekurangannya mencapai 520 ribuan, itu pada 2015 ini.

Yang pensiun 400 ribu orang “ kata Sulistyo di Batam Kepulauan Riau, Selasa (15/12/ 2015).

Kekurangan guru terjadi di seluruh Indonesia, baik kota besar dan kecil. Dan jumlah guru akan semakin berkurang pada tahun 2018 sampai 2023, saat puluhan ribu guru yang ditugaskan melalui Instruksi Presiden di seluruh Indonesia memasuki pensiun.

“Guru Inpres tahun 1974 sampai 1975 pensiun besar-besaran pada 2018 sampai 2023,” kata pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah RI itu.

Namun, berkurangnya jumlah guru belum dibarengi dengan upaya pemerintah untuk menambah tenaga pengajar. Sulistyo menilai pemerintah belum serius menambah jumlah guru. “Memang melihat ada rencana pemenuhan guru, tapi kurang bagus. Tidak ada pengangkatan,” kata dia.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood berharap pemerintah bergerak cepat untuk

menambah jumlah guru demi kelangsungan pendidikan anak-anak.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yatim Mustafa menyatakan sekira 1.000 orang guru yang mengabdi di provinsi itu memasuki masa pensiun pada 2018.

Rata-rata guru pensiun pada 2018, karena kebanyakan guru yang mengajar di Kepri merupakan guru tugas Inpres yang didatangkan dari daerah lain pada masa orde baru. Sehingga usia pensiunnya pun serentak.

Pemprov sudah melakukan berbagai antisipasi untuk mengatasi kekurangan guru pada 2018, meski tidak akan cukup untuk mengisi seluruh kekosongan yang ditinggalkan guru pensiun.

Antisipasi yang dilakukan Pemprov Kepri antara lain menyekolahkan 100 orang anak Kepri pada jurusan keguruan di perguruan tinggi.

“Kami sekolahkan 100 orang guru bidang IPA, SLB dan Kejuruan. Tahun ini tamat, semuanya beasiswa,” kata dia. Bila sudah menyelesaikan pendidikannya, guru muda itu akan ditempatkan di berbagai sekolah.

Selain itu, kekurangan guru juga ditutupi dari tenaga PTT dari sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air. “Ada juga yang honor kabupaten,” kata dia. jan/ans

Universitas Brawijaya Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik UNIVERSITAS Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, dinobatkan sebagai universitas paling terbuka atas informasi publik dari Komisi Informasi Pusat dengan nilai 87,861 persen. Predikat ini mengalahkan Universitas Gadjah Mada (UGM) 77,653 persen diperingkat kedua, dan Universitas Indonesia (UI) 62,796 persen diperingkat tiga.

Humas UB Malang, Anang Sujoko, mengatakan predikat tersebut berkat jerih payah semua civitas akademika.

Selama ini, universitas terus berbenah soal keterbukaan informasi.

Anang mencontohkan, saat Eksekutif Mahasiswa (EM) menuntut

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

keterbukaan perumusan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pihak rektorat menyertakan mahasiswa dalam dialog tersebut. “Sehingga informasi yang kurang maksimal akhirnya bisa diterima utuh oleh mahasiswa. Mereka bisa mengerti kenapa UKT nilainya segini,” kata dia, Rabu (16/12/2015).

Meski mendapat predikat terbaik, Anang mengakui beberapa bulan terakhir komunikasi antara mahasiswa dan pers kurang baik yang menyebabkan jurnalis enggan bersinggungan dengan civitas akademik kampus.

Ia mengakui peran media dalam menyampaikan informasi sangat penting, sehingga kegiatan yang

Universitas Brawijaya (UB) Malang.

perlu tersampaikan ke publik tidak hanya dikonsumsi mahasiswa dan dosen. “Setelah kami evaluasi murni faktor internal yang belum maksimal.

Dan kondisi itu sudah dijelaskan ke teman-teman media. Kami terus koordinasi di setiap jurusan dan fakultas,” ungkap dosen Ilmu Komunikasi Fisip UB ini.

Anang menambahkan, selama satu tahun paling banyak pengajuan keterbukaan informasi meliputi data keuangan, sumber daya manusia. Se-

dangkan, keluhan yang banyak masuk seputar sarana prasarana dan ketersediaan teknologi.

“Masalah integral servis, desiminasi informasi hingga prosedur manual pengajuan informasi yang menjadi prioritas kami ke depan,” pungkasnya.

Untuk diketahui kategori penilaian keterbukaan informasi publik meliputi, indeks kepuasaan masyarakat, kelengkapan informasi yang disampaikan, dan mekanisme serta syarat mendapatkan informasi. mel/met

Bahasa Indonesia Perlu Diinternasionalisasi PAKAR Bahasa dari Institut Teknologi Bandung, Mahsun, mengatakan Bahasa Indonesia perlu diinternasionalisasi agar bisa menjadi bahasa resmi ASEAN. “Kenyataannya, pada saat ini Bahasa Indonesia kalah bersaing dan terancam tergeser oleh Bahasa Inggris dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” kata Mahsun di Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Padahal, sambung dia, Indonesia memiliki jumlah penduduk paling banyak sehingga menjadi penutur paling besar bahasa yang sama (Bahasa Indonesia) dibandingkan dengan bahasa lain di Asia Tenggara. “Sayangnya, hal tersebut kurang didukung oleh pemerintah, padahal peran Bahasa Indonesia memiliki konteks menyatukan masyarakat Indonesia yang berasal dari 659 suku bangsa.”

Dia mengatakan, jika Ba-

hasa Indonesia tidak digunakan dalam MEA, maka Indonesia akan kehilangan identitasnya karena semakin banyak negara lain belajar bahasa negara itu, maka negara itu semakin diakui.

Mahsun menyebut, MEA merupakan era persaingan, hanya bangsa yang memiliki identitas kuat yang bisa memenangkan persaingan. Dia mengajak generasi muda untuk tidak hanyut dalam Bahasa Inggris yang saat ini lebih diagungkan di Indonesia.

“Lebih disayangkan, saat ini masyarakat Indonesia cenderung lebih mengajarkan anak-anak usia dini Bahasa Inggris dibandingkan Bahasa Indonesia. Kalau sudah melupakan bahasa ibu, 10 tahun lagi Bahasa Indonesia akan punah. Seperti di Singapura, Bahasa Melayu yang merupakan bahasa ibu malah hanya digunakan pada lagu,” jelas dia. ind/ans

Prof Dr Bahrullah Akbar, , MBA, CMPM, guru besar IPDN.

Prof Dr Bahrullah Resmi menjadi Guru Besar IPDN PROF Dr Bahrullah Akbar, MBA, CMPM, resmi menjadi Guru Besar Tetap bidang Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini dikukuhkan dalam rapat terbuka dewan senat dan dewan guru besar IPDN di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, baru-baru ini.

“Fungsi pengawasan tidak berdiri sendiri atau melekat dengan fungsi perencanaan. Karena itu, Pemerintah perlu merevitalisasi perencanaan pembangunan yang simultan dan berkelanjutan dan disusun secara komprehensif dan integratif,” ujar Bahrullah dalam orasi ilmiah berjudul “Fungsi Pengawasan Keuangan Negara Sebagai Katalisator Tercapainya Tujuan Memajukan Kesejahteraan Umum”.

Bahrullah di hadapan 1000 undangan yang hadir, menegaskan bahwa diperlukan pengawasan tata kelola keuangan negara yang efektif agar proses manajemen pemerintahan berjalan dengan baik.

“Fungsi perencanaan dan pengawasan saling berkaitan erat seperti layaknya dua sisi mata uang. Satu sisi dan sisi lain sama nilainnya dan bernilai,” ungkap Bahrullan yang pernah menjabat Sekjen Bamus Betawi tahun 20042007 dan Komandan Menwa Jayakarta 2007-2009.

Bahrullah menyebut Presiden Soekarno di era Orde Lama pernah memperkenalkan apa yang disebut Pembangunan Semesta Berencana (PSB) yang dianggap sebagai cikal bakal perencanaan strategis di Indonesia.

Demikian juga pada masa

pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto sebagai perencana strategis dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sedangkan pada era reformasi, lanjut dia, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.25/ tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang didalamnya termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

“Para ulama Nahdlatul Ulama (NU) mengajarkan untuk mengambil pelajaran masa lalu yang baik dan mencari hal yang lebih baik untuk masa kini dan masa depan,” kata Bahrullah yang menulis lebih dari 40 karya ilmiah dan buku.

Ia mengusulkan saat ini menjadi momen yang baik untuk menyusun perencanaan pembangunan semesta berencana yang integratif sebagai jawaban untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, rendahnya IPM dan ketidakberdayaan dalam memposisikan daya saing ekonomi secara bilateral, regional maupun global.

“Saya bersyukur dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pemerintahan di IPDN. Jabatan ini menjadi tantangan bagi saya untuk terus berkarya menemukan terobosan-terobosan untuk membangun Negara terutama di bidang ilmu pemerintahan,” tutur peraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Pajajaran, Bandung tahun 2003.

Hadir pada orasi ilmiah itu para Civitas Akademika, para guru besar IPDN dan para undangan para Sekjen dan Dirjen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan. rudi

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Danu, Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

EKBIS

13

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

Para pembicara dalam Pojok Pajak HIPMI bertajuk Tax Amensty dan Keadilan Publik.

Pemerintah Didesak Terapkan Tax Amnesty yang Berkeadilan HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta kepada pemerintah untuk menerapkan pengampunan pajak (tax amensty) secara berkeadilan jika kebijakan itu ingin diterapkan.

Pasalnya, wacana Tax Amensty menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengusaha Indonesia. Banyak orang menilai bahwa Tax Amnesty hanya memberikan keuntungan yang tidak seharusnya dinikmati oleh mereka yang hanya memarkir dananya di luar negeri.

Sedangkan, para pengusaha yang nyata-nyata berkontribusi di dalam negeri belum mendapatkan kepastian hukum akan terakomodir atau tidak dalam perumusan undang-undang Tax Amnesty nantinya.

HIPMI sebagai wadah para pengusaha menyampaikan aspirasinya dengan menegaskan setuju dengan diberlakukannya Tax Amnesty alias pengampunan pajak.

“Asalkan berkeadilan dan berkepastian hukum.

Kebijakan tersebut seharusnya bukan hanya menguntungkan bagi para pengemplang pajak, namun juga harus adil bagi para pengusaha yang selama ini patuh membayar pajak, dan melaporkan asetnya dengan jujur,” ujar Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani dalam diskusi publik Pojok Pajak HIPMI bertajuk Tax Amensty dan Keadilan Publik, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Menurutnya, amnesty terkadang tidak bisa dibandingkan dengan keadilan, lantaran berseberangan dengan nilai kebijakan. “Kita sepakat yang namanya konsep pengampunan itu tidak ada yang adil namun kami disini mengupayakan keadilan semaksimal mungkin,” jelas dia.

Bagi pengusaha di dalam negeri yang belum melaporkan pajak dengan benar, dikenakan tarif normal ditambah denda yang besar. Sementara bagi para pengemplang pajak yang memarkir hartanya di luar negeri hanya dikenakan tarif atau tebusan sebesar 2 sampai 3% saja. “Inilah perjuangan keadilan yang saat ini sedang HIPMI lakukan,” tambah Ajib menegaskan.

Ajib mengatakan, HIPMI sepakat dengan Tax Amnesty dengan catatan adanya kebijakan yang berkeadilan bagi para pengusaha dan memilki payung hukum yang konsisten. “Harus ada payung hukum yang jelas dan konsisten, dan regulasi pajak seharusnya memihak pada pengusaha kecil, bagaimana nasib UKM? itu harus ada insentif pajak untuk pengusaha kecil,” tegas Ajib.

Merespon pernyataan Ajib tersebut, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam menyebutkan, angka kepatuhan penyampaian SPT semakin menurun dari tahun ke tahun. Dengan kondisi demikian, ada justifikasi negara untuk memberlakukan tax amnesty sebagai cara untuk menambah pemasukan negara.

“Tingkat kepatuhan pajak Indonesia ini semakin menurun dari tahun- tahun sebelumnya sampai sekarang. Contohnya, SPT 2010 menunjukan angka 58%, tahun 2012, menurun menjadi 53%, di 2013 menjadi 37%. Ini artinya sebesar 63% wajib pajak, tidak patuh terhadap SPT Pajak, inilah yang kemudian membuat pemerintah berfikir untuk memberlakukan tax amnesty,” papr Dia. Lebih lanjut, Darussalam mengatakan, tax amnesty merupakan sebuah babak baru perpajakan Indonesia seiring dengan berakhirnya era kerahasiaan bank di 2017 mendatang.

“Yang penting sekarang kita sudah memilki ketentuan yang jelas mengenai kewajiban membayar pajak terlebih saat ini sebanyak 96 negara telah sepakat melakukan pertukaran informasi keuangan. OJK mengeluarkan aturan bahwa seluruh nasabah diharapkan secara sukarela melaporkan hartanya baik yang ada di luar negeri atau di dalam negeri,” terangnya.

Melalui tax amnesty ini, lanjut Darusalam, para wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan hartanya di luar negeri baik berbentuk dana, atau sudah berubah dalam bentuk properti, atau aset-aset lainnya. yuanto

Antam Siap Beli Saham Divestasi Freeport PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) siap untuk membeli saham divestasi PT Freeport Indonesia jika ditunjuk oleh pemerintah.

SAAT ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menunggu nilai saham divestasi PT Freeport Indonesia yang sudah ditawarkan ke pemerintah. Ada beberapa opsi pembelian yang sudah disiapkan pemerintah. Saat ini, pemerintah sudah pegang 9,36% saham Freeport.

“Jika pemerintah menunjuk BUMN, ya kami sebagai penambang emas ya siap untuk itu di situ,” kata Direktur Utama ANTAM Tedy Badrujaman saat ditemui di Kantor Pusat ANTAM, TB Simatupang, Jakarta, Jumat (17/12/2015).

Meski demikian, Tedy masih enggan menyebutkan besaran investasi yang telah disiapkan

untuk membeli saham perusahaan tambang terbesar di Asia Tenggara tersebut.

“Investasi tergantung harga, sudah menjajaki tapi tergantung arahan pemerintah, apakah bersama atau gimana, yang penting saat ditunjuk nanti kita siap,” katanya.

Menurut Tedy, pihaknya sebagai penambang emas sudah memiliki berbagai pengalaman dalam mengelola tambang dalam, sama seperti pengelolaan tambang milik Freeport Indonesia.

“Tambang dalam, tambang emas, itu jenis-jenisnya sudah sama. Memang berbeda di ka-

pasitas, Antam sudah berpengalaman di 3 tambang dalam, ada Cikotok, Gunung Pongkor, Cibalium. Kalau dibandingkan besarnya ya berbeda, tapi kalau ditanya kita mampu nggak ya, kita dilihat di tambang dalam kami. Jadi tambang dalam itu ada underground mining, pasti orang Indonesia tahu, hanya berbeda skalanya, jadi soal divestasi ya kita tinggal tunggu,” paparnya, Saat ini, Tedy menyebutkan, investasi terbesar Antam adalah pembangunan pabrik feronikel di Pomala, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi sebesar US$ 500 juta.

Saat ini, pihaknya telah mendapatkan pinjaman dari Maybank Indonesia senilai US$ 100 juta untuk membiayai pabrik tersebut. “Investasi terbesar kami itu untuk menyelesaikan pabrik feronikel di Pomala, investasi sekitar US$ 500 juta, jadi itu pengeluaran terbesar,” sebut dia.

Tedy menambahkan, pabrik tersebut akan selesai di awal tahun depan dengan kapasitas produksi mencapai 27.000 ton nikel per tahun.

“Rampung di awal tahun depan. Kapasitas total bisa jadi 27.000 ton nikel per tahun,” tandasnya. de/dt

Indonesia Pimpin Pertemuan Kelompok Negara Berkembang

Gemerlap mal internasional seperti ini membuat perkembangan gaya hidup hunian di Batam semakin berpacu menjadi kota internasional.

NUVASA BAY Hunian Internasional Terbaik di Batam SINAR Mas Land, salah satu pengembang properti terbesar dan terpercaya di Indonesia hari ini secara resmi mengenalkan NUVASA BAY, proyek Hunian dan Mixed Used terbaru bertaraf internasional di Batam. Acara perkenalan proyek Nuvasa Bay dilaksanakan bersamaan pelaksanaan ‘FUN golf Tournament’. Event ini pertama digelar di Palm Springs Golf & Country Club, yaitu “PALM SPRINGS OPEN II – 2015 FUN GOLF TOURNAMENT”.

Diketahui, Proyek Nuvasa Bay dikembangkan Sinar Mas Land diatas lahan seluas 228 Ha dan dicanangkan sebagai Hunian kelas atas terpadu terbaik di Batam, bahkan di Asia Tenggara.

Nuvasa Bay sendiri ditargetkan untuk menjadi salah satu tujuan berkunjung utama turis lokal dan mancanegara di pulau Batam.

Melalui peresmian tersebut, Sinar Mas Land juga memperkenalkan nama baru bagi Palm Springs Golf & Beach Resort yaitu “Palm Springs Golf & Country Club @ NUVASA BAY”.

Ishak Chandra, CEO Strategic Development & Services Sinar Mas Land mengungkapkan, “Sinar Mas Land berupaya menggali

potensi terbaik yang dimiliki Batam lewat pengembangan proyek Nuvasa Bay,” paparnya dalam siaran pers yang dikirimkan ke LICOM, akhir pekan ini.

“Proyek Nuvasa Bay ini kami persembahkan bagi masyarakat batam dan Indonesia, sekaligus untuk para expatriat yang ingin tinggal di lingkungan hunian yang berkelas International,” tambahnya.

Nuvasa Bay juga akan menjadi pilihan utama bagi yang ingin berinvestasi properti di Batam, karena pertumbuhan property di Batam yang masih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Indonesia.

Nuvasa Bay adalah proyek prestisius perdana Sinar Mas Land yang mengintegrasikan kawasan hunian eksklusif dengan fasilitas resort yang dikelilingi pantai dan lapangan golf. Kawasan ini dilengkapi lapangan golf berkelas internasional serta akan dibangun beragam fasilitas lengkap untuk mendukung beragam kegiatan dan aktivitas keseharian.

Nuvasa Bay berlokasi strategis di daerah Nongsa, salah satu kawasan potensial dengan kemudahan akses yakni hanya 30 menit dari pusat kota Batam. Bahkan dari Singapura hanya membutuh-

kan 30 menit dengan menggunakan kapal ferry, dan 15 menit dari Bandar udara Hang Nadim untuk mencapai area tersebut.

Memiliki keunggulan dari sisi lokasi, akses serta dihiasi panorama alam menakjubkan, membuat Nuvasa Bay menjadi pilihan investasi properti dan tempat tinggal kaum Elite Batam.

Lebih jauh Ishak Chandra menjelaskan, Sinar Mas Land berencana menginvestasikan dana minimum Rp 4 Triliun untuk 5 tahun mendatang dalam mengembangkan proyek Nuvasa Bay ini.

Hal ini tentu menunjukkan keseriusan kami dalam mengembangkan kota Batam sebagai salah satu area investasi & hunian terbaik di tanah air.

“Kami menargetkan masyarakat kelas “menengah atas” kota Batam dan warga Negara Singapura dapat bertempat tinggal di kawasan ini, sekaligus memberikan kontribusi secara langsung bagi pendapatan dan pertumbuhan pembangunan di sana,” katanya. “Proyek Nuvasa Bay ini rencana akan kami mulai pasarkan tahun depan pada Q3 atau Q4 tahun 2016,” tambah Ishak.

Hafidz_Mabrur

SEHARI menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Menteri Perdagangan RI, Thomas Lembong memimpin pertemuan tingkat menteri kelompok negara berkembang (G-33) di Nairobi (14/12/2015). Pertemuan membahas posisi bersama G-33 dalam KTM ke-10 WTO terkait dengan pengamanan perdagangan produk pertanian dan cadangan pangan.

KTM ke-10 WTO akan dibuka oleh Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta pada Selasa, tanggal 15 Desember 2015. Pertemuan yang berlangsung sampai 18 Desember 2015 tersebut direncanakan dihadiri oleh lebih dari 7.000 orang peserta dari berbagai negara anggota WTO. Salah satu agenda sidang adalah penerimaan dua anggota baru, yaitu Liberia dan Afghanistan.

Dibawah kepemimpinan Menteri Perdagangan RI, Thomas Lembong, G-33 menyepakati sebuah komunike bersama. Melalui komunike tersebut ditegaskan komitmen G-33 untuk terus merundingkan isu cadangan pangan bagi ketahanan pangan dan mekanisme khusus pengamanan perdagangan. Ditegaskan pula pentingnya kelanjutan perundingan Doha berdasarkan mandatnya.

Putaran Doha yang diluncurkan bulan November 2001 di Doha, Qatar sempat terhenti pada tahun 2008 setelah terjadi perbedaan pandangan antara negara eksportir komoditas pertanian dan negara-negara berkembang terkait subsidi pada sektor pertanian.

Putaran Doha secara perlahan bergulir kembali paska tercapainya Paket Bali pada KTM ke-9 di Bali bulan Desember 2013.

Menteri Thomas Lembong mengharapkan agar sidang WTO kali ini dapat mencapai kesepakatan paket Nairobi. Menteri Thomas Lembong menegaskan komitmen G-33 untuk memperjuangkan isu pertanian di WTO. WTO harus memberikan perlindungan pada sektor pertanian terutama petani di negara-negara berkembang kata Thomas Lembong. licom

Menteri Perdagangan RI, Thomas Lembong memimpin pertemuan tingkat menteri kelompok negara berkembang.

PTPN XI Mulai Lirik Bisnis Listrik Karena Menggiurkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI menyatakan siap melakukan revaluasi aset di 2016 menyusul adanya kebijakan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penghitungan kembali seluruh aset yang dimiliki. Langkah ini diyakini bisa mempermudah BUMN untuk mendapatkan pembiayaan atau investasi baru diluar skema Penempatan Modal Negara (PMN).

“Dari total aset yang kami miliki yang mencapai Rp 800 miliar, melalui revaluasi aset kami perkirakan akan naik menjadi Rp 3,7 triliun karena melonjaknya harga lahan dan lain sebagainya. Dengan

besarnya nilai aset yang kami miliki, maka PTPN XI akan bisa mendapatkan pinjaman sekitar 7 triliun dari perbankan,” ujar Direktur Utama PTPN XI, Dolly P Pulungan kepada wartawan di Surabaya, Kamis (17/12/2015).

Walaupun PTPN XI yakin bakal lebih mudah mendapatkan dana untuk investasi, namun ia mengaku cukup selektif dalam menanamkan investasinya. PTPN XI menetapkan kebijakan untuk menanamkan modal dengan jangka waktu pengembalian sangat dekat. “Jika pada tahun ini kami berinvestasi, maka tahun depan sudah harus bisa menghasilkan atau berproduksi,” tekannya.

Sementara untuk pengembangan bisnis, Pulungan mengatakan bahwa pada tahun depan PTPN XI bakal masuk pada bisnis co-generation atau industri kelistrikan sebagai bisnis derivatif. Langkah ini dilakukan karena bisnis listrik dinilai cukup menggiurkan, selain harga tidak akan turun, kebutuhan listrik Indonesia selama lima tahun kedepan diperkirakan mencapai 35.000 Mega Watt (MW). “Untuk itu, diversifikasi produk hilir lebih dulu kami kosentrasikan untuk industri kelistrikan atau co-generation,” katanya.

Tahap awal, pembangunan industri co-generation akan dilakukan di Pabrik Gula (PG) Jatiroto

Lumajang dengn investasi sekiar Rp 200 miliar. Investasi ini digunakan untuk membangun broiler yang digunakan untuk proses pembakaran ampas tebu hingga menjadi tenaga listrik.

“Pembangunan akan dimulai pada 2016 dan kami perkirakan akan mulai berporduksi pada tahun 2018. Sementara tenaga yang akan dihasilkan mencapai 10 MW. Dan kalau dihitung, pendapatan dari sini cukup besar,” tambah Direktur SDM dan Umum PTPN XI M Cholidi .

Dalam hitungannya, jika dalam satu jam broiler tersebut menghasilkan listrik sebesar 10 MW, maka dalam satu tahun listrik yang

dihasilkan akan mencapai 72.000 MW. Dengan harga listrik yang mencapai Rp 1.350 per kwh, maka total pendapatan selama setahun akan mencapai Rp 97,2 miliar.

“Pendapatan ini akan menyumbang sekitar 10% dari pendapatan kami. Tetapi yang perlu diingat, biaya produksi dari industri ini sangat kecil karena bahan baku sudah tersedia sehingga laba yang dihasilkan mencapai 60% dari total pendapatan,” terangnya.

Selain itu, PTPN XI juga akan berkonsentrasi garap bio ethanol dan liquid sugar atau gula cair yang diproduksi dari mulases atau tetes tebu. Produk gula cair ini sangat dibutuhkan oleh industri makanan

dan minuman seperti Coca Cola, Danone, Pepsi dan Kapal Api. Langkah ini dilakukan karena produksi mulases dari seluruh PG milik PTPN XI sangat besar, mencapai 280.000 ton per tahun.

Melalui berbagai langkah tersebut, PTPN XI menargetkan pendapatan tahun 2016 bakal naik sebesar 20% dan produksi akan naik 5% hingga 10%. Untuk tahun ini, pendapatan PTPN XI dipastikan akan mencapai Rp 2,650 triliun dengan biaya produksi sebesar Rp 1,794 triliun. Pendapatan tersebut naik dibanding tahun lalu yang hanya sekitar Rp 1,573 triliun. Sedangkan laba hingga Oktober 2015 sudah mencapai Rp 106 miliar. jss www.lensaindonesia.com

UMKM

14

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

Dennis Adhiswara Tinggalkan Popularitas Demi Bisnis Portal Video Online Inilah kisah sukses Dennis Adhiswara berbisnis portal video online yang menawarkan tontonan film yang berkualitas melalui Layaria.

NAMA Dennis Adhiswara mulai dikenal masyarakat pecinta film Indonesia melalui peran “Mamet” di sebuah film fenomenal tahun 2002 AADC (Ada Apa Dengan Cinta). Kini, Denis telah memiliki sebuah bisnis di industri film yang mulai didirikannya pada tahun 2012 yang lalu bernama Layaria.

Melalui Layaria, dirinya ingin fokus pada pengembangan kreativitas para kreator video online di Indonesia. Bahkan, Layaria besutan Dennis merupakan official partner dari Youtube.

Dennis menceritakan awal mula mendirikan Layaria. Menurutnya Layaria didirikan sejak karena Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali kreator video ataupun film yang kreatif. Dan para kreator film justru tidak banyak mendapat tempat di stasiun TV baik lokal maupun nasional.

“Melalui Layaria saya ingin menjadi jembatan penghubung antara kreator film yang kreatif dalam menyampaikan karya-karyanya. Terlebih, dengan perkembangan dunia teknologi internet yang semakin berkembang pesat seharusnya para kreator film tersebut akan lebih mudah dikenal masyarakat luas. Pasalnya, Layaria juga menjadi official partner dari Youtube di Indonesia,” urainya.

Tantangan menjadi seorang kreator film agar mudah diterima stasiun tv lokal maupun nasional, katanya, dengan membuat programprogram yang memberikan edukasi. Oleh karena itu diperlukan suatu kreativitas para sineas ataupun kreator video yang baik untuk

menghasilkan sebuah program acara televisi yang menghibur sekaligus memberikan edukasi.

“Sayangnya, dunia pertelevisian di Indonesia masih menggantungkan pada penilaian rating yang bisa memberikan keuntungan tersendiri. Inilah yang menjadi tantangan bagi seorang kreator video agar bisa menghasilkan program acara televisi yang berkualitas sekaligus menghasilkan rating tinggi,” kata Dennis.

Diakui Dennis, banyak stasiun televisi lokal maupun nasional yang tidak memberi tempat pada kreator-kreator film amatir, padahal mereka banyak menghasilkan sebuah tayangan berkualitas. Di youtube sendiri, dalam sehari ada sekitar jutaan video yang diunggah oleh para penggunanya dengan berbagai macam tema. Saat ini banyak creator film yang secara independen membuat film-film pendek dengan kualitas tinggi. Lalu, mereka mengunggahnya ke Youtube agar masyarakat juga memiliki pilihan tontonan yang rekreatif sekaligus edukatif.

“Tapi jika hal ini tidak diwadahi dengan tepat maka karya-karya mereka tidak akan pernah sampai kepada masyarakat. Industri kreatif khususnya dunia perfilman di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Dennis menjelaskan kendala pertama menjalankan bisnis Layaria, yakni banyak sekali masyarakat yang belum terbiasa menonton sebuah video atau film secara online. Menonton video secara online menjadi hal yang anti ma-

Dennis Adhiswara membuat Layaria agar menjadi wadah bagi para video maker dengan para penonton agar mendapat tontonan yang menghibur sekaligus edukatif.

instream di tengah-tengah masyarakat yang sangat menggemari tayangan televisi.

“Jika membayangkan awal pertama kali menjalankan bisnis ini tentu sekarang ini saya hanya bisa tertawa. Betapa tidak, saya bahkan sampai memutuskan meninggalkan karir yang mapan dan popularitas hanya untuk merintis bisnis yang menjadi wadah bagi para animator dan juga video maker untuk menyampaikan karyanya dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Awalnya memang sangat berat.

Saya pun melibatkan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lainnya hanya untuk membuat dan mempromosikan video-video yang ada di Layaria. Saya juga mendatangi satu kampus ke kampus yang lainnya untuk mengajak ma-

hasiswa menonton video sekaligus membuat videonya sendiri di Layaria,” cerita Dennis.

Sebagai seorang video maker, Dennis menganggap inspirasi adalah sebuah hal yang penting untuk menghasilkan karya. Dan setiap orang pasti memiliki caranya sendiri dalam mendapatkan sebuah inspirasi.

“Begitu pula dengan saya yang selalu mengusung konsep lazy thinking. Artinya, di saat memasuki titik jenuh maka saya akan banyak menggunakan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang fun dan bukannya justru dipaksa untuk berkarya. Dalam kondisi yang membuat saya malas biasanya justru mendapat banyak ide. Pasalnya, “malas” tidak diartikan bahwa saya tidak mela-

kukan hal apapun. Dalam situasi yang malas tersebut saya pun masih berpikir bagaimana caranya untuk tetap mendapat ide walaupun harus rehat sejenak dari segala aktivitas pembuatan film.

Jadi, saya akan benar-benar memanfaatkan waktu break pembuatan film untuk tetap belajar segala sesuatu hal yang bisa memberikan ide segar dalam membuat sebuah video kreatif dan tetap edukatif,” tergasnya.

Untuk mendapat monetize dari bisnis video online, Dennis menyarankan agar para startup video online kembali ke tujuan awal, yakni berkarya. Tujuan utama Layaria adalah jembatan penghubung antara kreator dengan para penikmat film, maka uang bukanlah sebuah tujuan akhir.

Dengan konsep inilah mungkin Youtube akhirnya mau bekerja sama dengan Layaria dan menjadikannya official partner. “Melalui Layaria saya ingin mengajak para kreator video online untuk terus berkarya menghasilkan film-film yang berkualitas. Jika kalian terus berkarya dan menghasilkan banyak film berkualitas bukan tidak mungkin kesempatan untuk bekerja sama dengan para investor akan mulai berdatangan dengan sendirinya,” nasehatnya.

Yang perlu diperhatikan bagi seorang video maker pemula yang ingin merintis bisnis video online adalah tetap bekerja keras dan menghasilkan karya-karya film yang berkualitas. Pada dasarnya, industri film di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini yang seharusnya menjadi pelecut semangat bagi para video maker untuk tetap menghasilkan karya-karya film yang berkualitas. Dibutuhkan sebuah kerja keras dalam mengedukasi masyarakat agar mereka benarbenar memilih tayangan yang berkualitas. Tidak ada sebuah kesuksesan yang datang dengan sendirinya dan secara instan.

“Sampai sekarang Layaria juga tidak berhenti untuk menjaring para video maker yang ada di Pulau Jawa yang menjadi tempat paling banyak penduduknya saja.

Layaria juga terus bergerak hingga ke ujung timur Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan para video maker,” ungkapnya.

Melalui sebuah bisnis video online Dennis Adhiswara ingin membuka mata masyarakat agar menonton tayang-tayangan yang berkualitas. Sehingga Layaria bisa menjadi wadah baginya untuk menjembatani para video maker dengan para penonton agar mendapat tontonan yang menghibur stu/lay sekaligus edukatif.

Ibu Rumah Tangga Sukses Jalankan Bisnis Online Tanpa Abaikan Keluarga

Dari Bahan yang Dibuang, UKM Ini Raup Untung

RIZKI Rahmadianti adalah seorang ibu rumah tangga di Surabaya.

Yang membedakannya dari ibu rumah tangga pada umumnya adalah di tengah kesibukannya, Rizki mampu menjalankan bisnisnya selama lebih dari 5 tahun, membuat beberapa bisnis baru, dan tetap menjalankannya dengan konsisten.

Bahkan, ketika Anda cari namanya di Google, Anda akan dengan mudah menemukan banyak pemberitaan positif yang membahas tentang keberhasilan Rizki. Apa rahasianya?

Rizki membagikan sejumlah tips yang membuatnya mampu mempertahankan bisnisnya di kerasnya persaingan dunia online sambil tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Seperti apa?

Sebelum go online, Rizki masih berjualan secara door to door, dan seringkali sukses mendapat penolakan. “Pedih memang,” katanya. “Namun hal inilah yang membuat saya sadar bahwa lebih gampang untuk jualan di Internet.”

Maka pada tahun 2007, Rizki membuat website untuk produknya yang diberi nama Rumah Jilbab Ananda. Bisnis ini kemudian mengantarkannya mendapat beasiswa pelatihan di Belanda.

Tahun 2009, muncul kebutuhan untuk mendaftarkan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Akan tetapi, upayanya terganjal karena nama Rumah Jilbab Ananda telah dipatenkan orang lain. Rizki berpikir bahwa tidak ada gunanya melanjutkan untuk mengembangkan nama brand yang suatu saat justru memunculkan konflik. Maka, Rumah Jilbab Ananda ditutup dan Rizki membuka nama baru, Rizhani.

“Kita start fresh. Dari nol lagi,” katanya.

Memang, membuat nama baru berarti mulai dari nol lagi. Segala upaya marketing yang dilakukan untuk membesarkan nama brand lama akan menjadi sia-sia. “Kalau tahu begini, dari awal saya sudah

KEUNTUNGAN bisa diperoleh dari kreasi dan kepandaian membaca pasar maupun kesempatan. Hal itu dibuktikan oleh Sholihin dan Ishaq Wahyudi. Kedua orang ini dengan jeli memanfaatkan dan mengolah barang-barang yang dianggap sudah tidak berguna lagi, sehingga menjadi sesuatu yang bernilai.

Sholihin memulai pekerjaan sebagai perajin sandal pada tahun 2004 yang membuatnya memiliki keterampilan menjahit. Pria asal Cepu, Jawa Tengah yang kini berdomisili di Denpasar, Bali ini kemudian nekat memulai usaha sendiri dengan keterampilan menjahit yang dimilikinya, yakni membuat dompet kain pada tahun 2005.

Dompet buatannya tersebut dipasarkan di sebuah artshop atau toko benda seni yang menjadi langgannya hingga kini. Di toko seni tersebutlah ia bertemu untuk pertama kalinya dengan seseorang dari mancanegara yang membuka kesempatannya untuk memasarkan produk untuk pasar ekspor.

Sholihin pun kini memproduksi berbagai benda kerajinan yang seluruhnya dipasarkan di luar negeri. Ia membuat tas dari bahan-bahan yang selama ini dianggap sampah yang tak berguna, seperti karung goni bekas cengkeh, kantong tepung terigu, hingga ban dalam mobil yang dikreasikannya menjadi tas modis dan bernilai tinggi.

“Tas bekas kantong terigu itu pesanan dari Spanyol. Tas karung goni bekas cengkeh diekspor ke Perancis, ini unik karena tasnya masih ada aroma cengkeh, pembeli di sana suka karena eksotis. Ada juga tas kecil yang tiap tahun dipesan dari Kanada, saya bisa membuat sampai 25.000

Rizki Rahmadianti kini memiliki 3 bisnis online.

start dengan nama yang benar-benar unik dan tidak beresiko menimbulkan dispute,” katanya.

Pada tahun 2009, penjahit di Rhizani adalah ibu-ibu di sekitar rumahnya. Mereka menggarap jahitan jilbab di rumahnya masing-masing atau take home. Jumlah pekerja Rhizani kemudian mencapai 100 orang. “Lebih besar bukan berarti lebih baik,” kata Rizki. “Karena tidak semua ibu-ibu ini giat bekerja, maka seringkali order dari customer tidak dikerjakan tepat waktu.

Kita dikejar-kejar customer dan seringkali terjadi sengketa antara tim produksi dan marketing kita.”

Puncaknya, Rizki mengakuisisi sebuah unit produksi jahit, dan hanya mempekerjakan orang yang benar-benar memiliki kemampuan menjahit. “Semua penjahit kami bekerja dengan cepat. 15 orang bisa mengerjakan 5x lebih cepat daripada 100 orang.”

“Saya merasa ada yang dapat dimaksimalkan dari sini,” kata Rizki menunjuk soal kecepatan tangan penjahitnya. “Mereka mampu menjahit kain sifon tanpa kesulitan.”

Maka, setelah mengakuisisi sebuah unit produksi jahit, Rizki membuat unit bisnis baru yang diberinya nama Rira Clothing. Rira

Clothing adalah sebuah konveksi fashion yang menerima pemesanan jahit dari brand milik orang lain. Dengan demikian, Rizki tetap mampu memproduksi busana muslim untuk Rizhani sekaligus menerima permintaan jahitan dari brand milik orang lain.

Belajar dari pengalaman, dan melihat sumber daya yang dimilikinya, maka Rizki membuka satu bisnis lagi, yaitu Little Bee Fashion yang bergerak di jualan baju untuk anak usia 1-2 tahun.

“Apa yang membuatnya berbeda?” kata Rizki. “Kali ini, saya sudah lebih siap dengan model bisnis yang tepat mengenai bagaimana mengelola sebuah brand. Strategi marketing saya lebih pelit. Semua iklan harus diperhitungkan dengan baik, bukan sembarang iklan.”

“Dan di Little Bee nanti, seiring dengan pertumbuhan usia customer saya nanti, bukan berarti saya akan terus menjual baju untuk anak 1-2 tahun. Mungkin nanti saya juga akan menjual baju untuk anak usia 3-5 tahun, dan seterusnya dengan brand yang berbeda.”

Diakui Rizki, persaingan di dunia online itu keras, maka kita harus kuat mental lebih dulu. “Pernah di Tokobagus saya temukan sebuah toko yang menggunakan foto milik Little Bee,” kata Rizki mengenang.

“Luar biasanya, dengan foto yang sama, bahkan watermark-nya masih menempel, dia berani menetapkan harga Rp 30.000, 5 kali lebih murah dari Little Bee. Bukan itu saja.

Si pemilik kemudian datang ke Fanspage Facebook kami dan menulis bahwa jualannya lebih murah, jadi mending beli dari tokonya saja.”

“Apa yang saya lakukan?” kata Rizki. “Tidak ada.”

“Saya hanya mendoakan agar desain kami memberikan manfaat baginya,” pungkas Rizki.

“Saya percaya bahwa bisnis yang diawali dengan baik, hasilnya akan baik. Begitu pula berlaku stu sebaliknya.”

Kreasi tas yang terbuat dari ban dalam mobil kreasi Sholihin, pelaku UKM dari Denpasar, bali dan diekspor ke Eropa.

buah,” kata Sholihin di kediamannya di Denpasar, akhir pekan lalu.

Tidak hanya itu, Sholihin dan sang istri, Atin, pun memproduksi tirai yang terbuat dari bahan serupa kaleng bekas minuman yang merupakan pesanan dari sebuah toko kerajinan di Ubud, Bali. Ia menjelaskan, tirai tersebut hanya dijual di kedua toko tersebut dan dibeli oleh para turis asing, umumnya dari Belanda.

Lain lagi dengan Ishaq Wahyudi yang memproduksi kerupuk kulit atau rambak ikan tuna. Menurut Ishaq, selama ini kulit ikan tuna seringkali menjadi sampah lantaran tidak turut diolah sebagai hidangan.

Setelah mencoba menciptakan kreasi, ia pun berlabuh pada kreasi kerupuk rambak ikan. Kreasi kerupuk rambak ikan produksi Ishaq pun tidak langsung digemari konsumen.

Awalnya, Ishaq mengaku, banyak orang yang tidak percaya bahwa kulit ikan dapat diolah menjadi panganan yang rasanya enak dan gurih. “Awalnya banyak yang enggak percaya kalau ini tidak enak. Seka-

rang saya bisa produksi 100.

000 bungkus per hari. Karyawan saya sudah 9 orang,” ujar Ishaq penuh semangat.

Menurut Ishaq, ada beberapa kelebihan kerupuk rambak ikan produksinya ketimbang produk kerupuk sejenis. Ia menjelaskan, kerupuk rambak ikan produksinya melalui proses penggorengan hingga kering dan sebelumnya pun telah dikeringkan.

“Yang lain itu (kulit ikan) masih basah, dikasih bumbu, lalu digoreng. Kalau ini lebih enak karena setelah dikeringkan digoreng lagi sampai kering. Kalau yang masih basah itu nanti agak amis. Produk saya sudah sampai ke seluruh Denpasar dan Gianyar,” jelas Ishaq.

Sholihin dan Ishaq samasama memiliki pola kerja yang serupa dalam merintis, menjalani, dan mengembangkan usaha. Keduanya tidak takut untuk berinovasi dalam mencipta produk yang unik. Selain itu, keduanya pun tidak takut untuk menciptakan dan menjual produk yang unik dan berbeda, hingga akhirnya memperoleh sak/km kesuksesan. www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15

Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

DESA WISATA WORA-WARI

Geliat Mutiara Terpendam di Ujung Barat Wonosobo Sukoharjo ternyata meyimpan segudang potensi yang bisa dibanggakan, tak hanya sukses mencetak rekor MURI dengan Dodol Salak dan Kue Jipang Terpanjang maupun keberhasilannya mengantarkan Desa Plodongan menjadi Juara I PKK Tingkat Nasional, namun kecamatan “penjaga perbatasan” di ujung barat Wonosobo ini juga menyimpan potensi pariwisata yang sangat luar biasa.

SALAH satu potensi pariwisata yang saat ini sedang menggeliat dirintis adalah sebuah desa wisata di wilayah Sukoharjo. Desa ini mulai dikenalkan kepada khalayak dengan label Desa Wisata Wora-Wari.

Terletak di ujung barat Kecamatan Sukoharjo, dan dengan kondisi alam yang asri dan masih sangat “perawan”, tepatnya di desa Jebengplampitan, Desa Wisata Wora-Wari menawarkan berbagai daya tarik wisata yang sangat khas jika dibandingkan daerah tujuan wisata lainnya.

Dimulai dari Gunungkarang, yaitu sebuah bukit karang dengan ketinggian 650 meter diatas permukaan laut, kemudian agrowisata kebun salak, wisata ojek kebo dan learning sukoharjo serta salah satu wahana wisata yang baru dan pertama di Kabupaten Wonosobo yaitu wisata River Tubing. Untuk wahana wisata yang terakhir menggunakan aliran Sungai Tulis yang membentang disepanjang desa wisata ini.

Selain potensi alam di atas, daerah ini juga mempunyai berbagai potensi di bidang lain yang tak kalah istimewanya, antara lain kesenian lengger, kuda kepang, dan campursari. Disamping itu di wilayah ini juga banyak ditemukan benda-ben-

da peninggalan sejarah.

Perkembangan daerah wisata ini dimulai sejak adanya program penggalian potensi desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada medio Mei lalu. Sejak itulah masyarakat Desa Jebengplampitan pun mulai menggeliat untuk mengembangkan potensi desa yang selama bertahuntahun tak terjamah.

“Desa Jebengplampitan sebenarnya mempunyai potensi yang sangat luar biasa namun selama ini tidak disadari oleh masyarakat setempat,” ungkap Kuat Mizan (40), salah satu pencetus berdirinya Desa Wisata Wora-Wari.

Dengan pendampingan penuh dari pihak kecamatan, masyarakat Jebengplampitan mulai merumuskan dan merencanakan masterplan pengembangan desa wisata ini.

“Nama Desa Wisata Wora-Wari kami pilih karena nama tersebut kami anggap lebih eye catching mudah diingat dan mempunyai ikatan sejarah yang sangat kuat dengan Desa Jebengplampitan,” tutur Hermawan Animoro (29), pendamping dari Kecamatan Sukoharjo.

Sedangkan konsep yang akan kami kembangkan di Desa Wisata

Pengunjung menjadi petani di Desa Wisata Wora-wari.

Wora-Wari ialah konsep Back To Ndeso antara lain melalui agrowisata, ekowisata, wisata religi, wisata budaya,wisata sejarah, wisata edukasi dan juga wisata minat khusus,” imbuhnya.

“Suguhan yang kami sediakan disini pun serba Ndeso dan memanfaatkan potensi lokal, mulai dari pecel, urap, nasi jagung sampai hidangan-hidangan khas seperti “kerne”, salak kukus, salak kemul dan hidangan khas lainnya,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo ini.

Pelan namun pasti, proses menuju desa wisatapun mulai berjalan.

Mulai dari penyiapan regulasi, penyiapan SDM pariwisata, penataan infrastruktur pendukung wisata maupun serta proses promosi. “Untuk saat ini kami telah memiliki tim pengelola pariwisata sebanyak 10 orang yang terdiri dari perangkat desa, pemuda desa dan juga tokoh

masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pengelola Desa Wisata Wora-Wari juga menjalin kerjasama dengan pihak luar pada pengelolaan desa wisata ini. “Saat ini kami telah bekerjasama dengan SAR Kecamatan Sukoharjo sebagai salah satu langkah pengamanan bagi pengunjung obyek wisata, terutama untuk wahana wisata River Tubing karena setiap pengunjung wahana tersebut wajib didampingi oleh Guide yang telah memiliki sertifikat pemandu maupun Water Rescue,” tutur Hernawan.

“Disamping itu saat ini kami sedang dalam tahap proses MoU dengan pihak asuransi untuk memberikan rasa aman dan nyaman yang lebih kepada para pengunjung,” imbuh Kuat.

Untuk pelatihan pemandu wisata dan penyediaan homestay , pengelola desa Wisata Wora-Wari juga menggandeng praktisi dari Himpunan Pemandu Wisata Indonesia dan

pelaku usaha homestay yang ada di Wonosobo. Proses perkembangan desa wisata wora-wari juga tak terlepas dari proses promosi yang menjadi syarat mutlak dalam memperkenalkan eksistensi desa wisata ini kepada khalayak.

“Untuk promosi saat ini kami lakukan dengan menggandeng pihak sponsor dari BMT Marhamah untuk pengadaan berbagai media promosi seperti leaflet, banner, dan spanduk, disamping itu kami juga melakukan promosi menggunakan media internet melalui Blog www.theworawari.blogspot.com serta fanspage di jejaring social facebook dengan alamat Desa Wisata WoraWari,” kata Kuat.

Efek dari langkah promosi yang dilakukan oleh pengelola pariwisata ini cukup signifikan. Sejak pertama kali dikenalkan pada awal bulan Juni 2013, tercatat sebanyak 100 orang dari berbagai kalangan telah mengunjungi Desa Wisata Wora-

Wari. Mulai dari pelajar, mahasiswa, PNS, sampai dengan pengusaha.

Daerah asal pengunjung pun sangat beragam, mulai dari Kabupaten Wonosobo sendiri, Magelang, Banjarnegara, Purbalingga, hingga ibukota Jakarta.

Masyarakat setempat mulai merasakan dampak positif dari meningkatnya pengunjung wisata.

“Warung-warung di sini setiap harinya sepi pembeli, ramainya hanya pada saat pasaran saja. Namun sejak dibukanya desa wisata, warung di sini semakin laris,” tutur Sumiyati (30) salah seorang pengusaha warung di Desa Jebengplampitan.

Senada, Misem (35) yang sehari-hari bekerja sebagai petani salak, saat ini mulai melirik peluang usaha lainnya. “Saya sedang mencoba untuk membuat dodol salak, dan sirup salak, semoga ke depan bisa menjadi oleh-oleh khas dan menambah penghasilan keluarga,” pungkasnya. suk

KHAS KULINER

KONGKOW

Kafe Ini Suguhkan Masakan Bali yang Hampir Punah

Cafe Tjilik Riwut yang Keren di Palangkaraya

KAFE Pintu Dapur berdiri sejak akhir Juni 2015 di Jalan Narakesuma Nomor 38, Renon, Denpasar, Bali. Kafe yang buka pukul 11.00-23.00 Wita ini bermula dari kerinduan sang pemilik, Tjokorda Bagus Pemayun, akan masakan lama Bali.

Ia akhirnya menghadirkan hidangan tradisional yang sudah jarang ditemukan. Masakan tempo dulu itu yang akhirnya menjadi hidangan pada daftar menu di Pintu Dapur. “Dari konsepnya memang lebih ke vintage. Jadi saya ingin mengangkat lagi makanan-makanan yang sudah tidak dijual lagi.

Makanan di desa yang sering disuguhkan untuk orang ngayah,” kata pria yang biasa disapa Cok Bagus ini, yang menjalankan usaha bersama sang adik, Cokorda Istri Shara Devita Jasmine Pemayun.

Nasi Sager Pintu Dapur menjadi satu di antara hidangan yang ada di tempat ini. Namanya mungkin masih asing di telinga anak muda perkotaan. Maka dari itu, Cok Bagus ingin masakan khas di desa bisa ditemukan di kota. “Ini makanan yang biasa saya dapat di pura. Karena tidak ada yang jual, jadi saya coba untuk buat di sini. Isinya sager yang terbuat dari parutan kelapa yang dibakar, gerang yang dirajang, dan bumbu Balinya,” ujar Cok Bagus belum lama ini.

Satu porsi Nasi Sager Pintu Bali dihargai Rp 22.000.

Selain berisi sager, ada tambahan sayur urap, telur dadar, dan sambal bawang khas Bali yang disajikan di atas wadah dari nampan enamel dan dilapisi daun pisang. Ada juga Nasi Pindang Bakar Pintu Dapur.

Menggunakan ikan pindang yang disuwir kecil-kecil lalu dicampur dengan nasi putih.

Ditambah dengan bumbu-bumbu spesial lainnya untuk memperkaya rasa. Nasi yang sudah tercampur dengan pindang kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dibakar.

Aroma khas daun pisang yang dibakar menambah rasa dari hidangan ini. Rasanya gurih dan nikmat, apalagi ditambah dengan sambalnya.

“Kami juga punya Mie Goreng Bali. Kebanyakan orang-orang nyari mi goreng pasti nyarinya yang Chinese food. Tapi saya ingin ini saya bikin mi goreng tapi pakai bumbu Bali yang dirajang,” jelas Cok Bagus.

Mie Goreng Bali disajikan dengan wadah yang unik. Bentuknya menyerupai penggorengan mini dengan pegangannya. Hidangan ini dilengkapi kerupuk dan telur dadar. Rasanya lezat dan cukup unik karena masih jarang ditemukan pemakaian bumbu Bali pada mi goreng.

Bernostalgia melalui masakan lama memang mengasikkan. Seakan mengenang cita rasa akan masakan dari leluhur yang mulai terlupakan. Mengisi kerinduan untuk menikmati sajian tempo dulu dengan tampilan sederhana namun dengan rasa yang istimewa. tri/ay

PALANGKARAYA di Kalimantan Tengah menawarkan wisata kuliner sekaligus sejarah.

Rumah Tjilik Riwut Gallery & Resto bukan sekadar tempat nongkrong asyik, tapi juga tempat belajar sejarah pendiri Palangkaraya.

Keunikan cafe ini adalah bekas rumah pejuang Palangkaraya yang sangat terkenal yaitu Tjilik Riwut. Tjilik Riwut dianggap sebagai pendiri kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Perjuangan beliau bukan hanya secara fisik bertempur tetapi setelah kemerdekaan beliau membangun Palangkaraya yang awalnya hanya hutan rimba, kini kota Palangkaraya dihuni oleh banyak orang.

Di cafe ini banyak terdapat peninggalan Tjilik Riwut, seperti pakaian, buku-buku peninggalan beliau, foto-foto semasa beli-

Pengunjung di Cafe Tjilik Riwut.

au hidup, dan koleksi pribadi lainnya seperti medali penghargaan, dan Mandau senjata khas Dayak. Untuk menjaga ketahanan buku-buku peninggalannya, beberapa buku tua tidak

diperbolehkan untuk dibaca.

Berbicara mengenai menu kebanyakan masih sama dengan cafe-cafe pada umumnya.

Menu makanan utama didominasi makanan olahan dari ikan

seperti ikan patin goreng, ikan nila goreng, ikan lais goreng.

Jika Anda kurang suka makanan dari ikan, Anda bisa memesan ayam goreng, nasi goreng, mie/bihun goreng, rawon, sop iga dan atau sop buntut. Untuk snack, di cafe ini tersedia kentang goreng, singkong goreng, tahu goreng, waffle dan pisang goreng dengan aneka topping yang bisa dipilih sesuai selera.

Ada satu yang menarik di cafe Tjilik Riwut ini yaitu minuman Baram atau tuak khas Dayak Ngaju. Baram mengandung alkohol namun karena adanya improvisasi dari pengelola, minuman ini bisa dinikmati siapa saja sekarang. Karena saya tidak terbiasa minum minuman beralkohol, saya memesan Ice Cappucino.

Harga makanan di cafe ini

murah dan terjangkau mulai dari Rp 13 ribu hingga Rp 40 ribu. Tak heran banyak pengunjung anak muda Palangkaraya yang datang ke cafe ini.

Mereka berkunjung ke cafe ini untuk bersantai dengan temanteman, bersenda gurau sambil minum kopi atau soft drink.

“Saya suka sekali dengan konsep cafe Tjilik Riwut ini. Suasana cafe yang nyaman, desain interior yang unik, penuh dengan barang-barang bersejarah dari pahlawan Tjilik Riwut. Saya bisa bersantai sambil menikmati kuliner sekaligus berwisata sejarah,” terang Nina, salah satu pengunjung.

Jika Anda ingin mampir ke cafe Tjilik Riwut, datang saja ke Jalan Jenderal Sudirman, Palangkaraya. Cafe ini buka setiap hari mulai pukul 10.0022.00 Wita malam. ip/sus

MENU

Marco Padang Peranakan Suguhkan Cita Rasa Tanah Minang AWAL Desember 2015, Marco Padang Peranakan Resto hadir di Street Gallery Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan. Resto ini menghadirkan konsep baru yang tak hanya memberikan keunikan rasa yang otentik khas Padang Peranakan, tetapi juga memberikan pengalaman menikmati menu masakan Padang Peranakan dengan konsep ‘all day dining’ yang disajikan sesuai dengan order pecinta kuliner yang dimasak on the spot di balik open kitchen resto ini.

Menurut General Manager Pondok Indah Mall, Eka Dewanto, Street Gallery adalah area yang khusus menghadirkan tenant makanan dan minuman dengan konsep yang menarik untuk menjadi bagian dari gaya hidup sehat saat ini. “Kami menyambut baik Marco Padang Peranakan Resto menjadi salah satu keluarga dari Street Gallery. Dengan

bergabungnya Marco Padang Peranakan, pecinta kuliner Jakarta dapat menikmati beragam menu pilihan bersama keluarga,” ujar Eka Dewanto.

Marco Padang Peranakan Resto menyajikan cita rasa yang sangat otentik karena racikan resep dan nilai budaya kuliner yang dipakai secara turunmenurun berbekal aneka ragam bumbu dan bahan segar yang didapat langsung dari tanah Minang. Salah satu, yakni cara masak dengan slow cooking yang memastikan rempah-rempah terserap sempurna di bahan masakan.

“Dengan keontetikan resep Padang Peranakan turun-temurun yang saya dapatkan dan kumpulkan bertahuntahun, saya ingin menyuguhkan keunikan dan sensasi berbeda khas Marco Padang Peranakan. Beragam menu unik yang khas Padang merupakan keunggulan kami. Untuk menyaji-

Marco Padang Peranakan Resto di Street Gallery, Pondok Indah Mall.

kannya, kami membawa bahan dan bumbu langsung dari Padang,” kata Marco Lim, Executive Chef Marco Padang Peranakan Resto.

Ragam menu unggulan dari Marco Padang Peranakan pun siap disuguh-

kan oleh pecinta kuliner, seperti rendang itam kayu bakar, gule kambing, soto padang, barramundi panggang pacak, ayam lado ijo, pete kacamata, martabak kelapa, es durian sumatera, jus pinang muda, dan es kopi padang. ers

www.lensaindonesia.com

16

WOMAN STORY Edisi 117/21 - 27 Desember 2015

PENERIMA ‘SATU INDONESIA AWARDS’

Amilia Agustin Sang Ratu Sampah Sekolah Wanita muda yang dikenal sangat peduli lingkungan ini senantiasa terdorong melakukan perubahan di mana pun dia berada. Bahkan, dia kini membentuk komunitas “Udayana Green Community”, sebuah komunitas penggiat masalah lingkungan.

AMILIA Agustini adalah perempuan asal Bandung, Jawa Barat, penerima SATU Indonesia Awards 2010. Dari kampung halamannya di kota kembang itu, ia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Bali.

Wanita muda yang dikenal sangat peduli lingkungan ini senantiasa terdorong melakukan perubahan di mana pun dia berada. Bahkan, dia kini membentuk komunitas “Udayana Green Community”, sebuah komunitas penggiat masalah lingkungan.

Aktifitas Amalia ini memang sangat meninspirasi generasi muda.

Ia peduli mengatasi limbah sampah ini dimulai dari menelurkan program “Go to Zero Waste School” dengan sasaran seklah-sekolah yang digagasnya beberapa tahun lalu.

Kini, Amilia bersama komunitasnya “Udayana Green Community” berharap aktifitasnya bisa melibatkan banyak anak muda untuk berperan aktif.

Lewat komunitas ini, Amalia dan teman-temannya sudah melakukan beberapa kegiatan pedul lingku-

ngan. “Seperti pengolahan sampah kertas dan kain perca, sosialisasi diet plastik, transplantasi dan perawatan karang, penanaman dan perawatan mangrove, serta pengelolaan bank sampah,” papar Mulawarman, Public Relations PT Astra International Tbk dalam keterangan persnya kepada LICOM, Sabtu (12/12/ 2015).

Remaja ini dikenal sangat aktif di berbagai kegiatan, antara lain Kelompok Ilmiah Remaja, Matematika Club, Komunitas Sahabat Kota, Balad Kuring, Kebunku serta Archipelago. Ia mengawali kegiatan positifnya ini dengan obrolan bersama teman-temannya pada tahun 2008.

Ami yang saat itu masih duduk di kelas 3 SMPN 11 Bandung berusia 14 tahun. Ia aktif mengampanyekan pengelolaan sampah kepada warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya.

Saat ini, Ami bersekolah di SMA 11 Bandung. Bersama 28 orang teman-teman sekolahnya, ia membentuk kelompok yang diberi nama Bandung Bercerita. Gadis remaja

berusia 17 tahun ini memfokuskan kegiatannya pada pengelolaan sampah di luar sekolah. Mereka juga aktif mencari generasi muda yang peduli terhadap lingkungan dan komponen alamnya, lewat kegiatan mengajar tentang lingkungan.

Kegiatan ini dilakukan di tujuh sekolah dasar, yaitu SDN Leuwi Anyar, SDN Dwikora, SDN Padasuka, SDN Cijeruk, SDN Pasir Ipis, SDN Tegalega dan SDN Pelita Jasa. Kesemuanya di Bandung. Tidak hanya itu, ia dan teman-temannya juga melakukan pembinaan pengolahan sampah di kampung dan desa, sehingga masyarakat bisa mendaur ulang sampah menjadi barang-barang bermanfaat yang bisa dijual, seperti kerajinan tangan dan pupuk kompos, yang hasilnya dimanfaatkan sebagai uang tabungan bagi anak-anak mereka untuk bersekolah.

Bermula saat pelajaran olah raga, lari keliling melewati sebuah taman kota di dekat SMP-nya di Bandung, Amilia Agustin yang melewati sebuah tempat pembuangan sampah merasa terpanggil untuk berbuat se-

Amilia Agustin (nomer 3 deretan atas) bersama para pemenerima Apresiasi Satu Indonesia Awards dan anak-anak berprestasi dari Pondok Ma’rif Riyadul Falah, Aikperapa, Kab Lombok Timur.

suatu. Saat itu, Ami melihat ada plang bertuliskan “mulailah memilah sampah dari diri masing-masing”.

Maka, ia pun berinisiatif untuk memulai dari skup sekolahnya sendiri. Lalu, ia mengajak temanteman yang seide dengannya, dan 10 orang di antaranya menyatakan sepakat untuk segera memulai dengan memisahkan sampahsampah bungkus plastik jajanan di sekolahnya, lalu meluas ke tempat pembuangan sampah di dekat sekolahnya. Sepulang sekolah, ia dan teman-temannya mulai menjalankan aktifitasnya “memisahkan sampah” berdasarkan klasifikasinya masing-masing, organik dan non organik. Di saat teman-teman lain mungkin sedang sibuk bermain, sisanya sedang terlelap menikmati tidur siangnya.

Tidak semudah yang dikatakan tentunya. Ejekan dan ledekan teman berhasil diabaikan. Dan beruntung, Bu Ani, guru biologinya mendukung dengan dasar keilmuan yang beliau miliki dalam hal pengolahan sampah. Sampai satu kesempatan Ami mengajak kesepuluh teman serta gurunya bikin tim pembersih sampah yang diberi nama “Go to Zero Waste School”. Semenjak itu, berbagai kegiatan dilakukan secara

perlahan dan terus menerus. Dari mulai pengolahan sampah organik menjadi pupuk, pengumpulan kemasan makanan dan diberikan kepada ibu-ibu di lingkungannya untuk dijadikan kreasi tas, dsb.

Paralel dengan itu, edukasi kepada anak-anak usia SD tentang sampah dilakukan dengan kreatif melalui buku-buku cerita dari bahan daur ulang, dan penciptaan bonekaboneka atau wayang sebagai tokoh cerita. Ia menyimpulkan, anak-anak usia SD adalah usia paling tepat untuk mulai ditebarkan virus pembelajaran, edukasi seputar sampah.

Sebuah langkah kreatif yang akhirnya mengundang perhatian khalayak luas.

Dari seorang siswa yang tak mempunyai kemampuan berbicara yang cukup menjelma menjadi seorang siswa yang terlihat cerdas, lancar dan fasih berbicara di depan umum, semua karena dorongan dan semangat yang sangat tinggi dalam hal pengelolaan sampah.

Ia sempat diundang Kick Andy.

Saat itu Ami tampil sangat mengagumkan dengan kedewasaan cara berfikir. Menjadi salah satu pemenang SATU Indonesia Award 2010 dan berbagai forum penghargaan lainnya adalah efek samping

Amilia Agustin, Penerima ‘SATU Indonesia Awards’.

dari sumbangsihnya sebagai remaja yang memilih menemukan jati dirinya sebagai ratu sampah, pahlawan sampah.

Efek samping lain adalah, ia telah diberi penawaran beasiswa dari berbagai negara (Singapore, Australia dan Amerika) serta dari negeri sendiri, PT Astra International.

Sebuah apresiasi dari dunia yang sudah selayaknya diberikan pada generasi yang luar biasa itu. Satu ungkapan menarik dan patut menjadi slogan yang wajib disebarluaskan, yang diambilnya dari sebuah slide show yang ditularkannya kembali di forum Kick Andy adalah “Jika kita bukan orang sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan!” demikian Amilia Agustin.

Ami kini dijuluki Ratu Sampah Sekolah karena perannya sebagai pionir pengembangan pengelolaan sampah untuk menjadi bahan yang bermanfaat dan bisa dijual untuk meningkatkan penghasilan. ad_li com/ansjb

Chesha Asmi Kartika Putri.

‘KOBOI’ CANTIK YANG MAHIR MENEMBAK BERKAT DIDIKAN IBU PENEMBAK muda Indonesia, Chesha Asmi Kartika, berhasil mengharumkan nama bangsa di ajang SEASA Shooting Championship 2015 di Jakarta. Chesha sukses meraih emas pada nomor 10m air pistol perorangan putri junior pada Senin 23 November 2015.

Pada awalnya wanita berusia 15 tahun itu kesulitan menghadapi lawan-lawannya.

Namun ia akhirnya sukses mengumpulkan 187,3 poin dan mengungguli wakil Malaysia, Nur Zunaira Zakaria, serta wakil Singapura, Yong Hui Jamie Woon.

“Awalnya sudah pasrah dan merasa tidak akan menang.

Saya kesulitan mencari targetnya pada awal, tapi ternyata berhasil masuk final dan bersyukur bisa menang,” kata Chesha usai pertandingan.

Medali emas itu merupakan raihan pertama Chesha di ajang Internasional. Padahal ia baru belajar menembak saat ia mawww.lensaindonesia.com

sih berusia 12 tahun. Chesha awalnya tidak pernah bermimpi menjadi atlet menembak.

Bahkan dia sama sekali tidak suka dengan olahraga tersebut.

Ibunya, Rahmi, lalu memberikan tiga pilihan, yakni renang, panahan, dan menembak. Namun tidak satupun yang mengena di hatinya.

“Renang menurut saya agak ribet karena panas dan rambut jadi rusak, lalu panahan juga saya tidak suka karena rumit, menembak pun awalnya tidak suka karena hasil latihannya jelek,” kata Chesha saat ditemui di Lapangan Tembak, Senayan.

Hasrat Chesha baru muncul saat dia mengikuti kejuaraan nasional (Kejurnas) menembak tahun 2012. Saat itu, dia mendapat medali perunggu di 10m air pistol perorangan putri. Sejak saat itu, Chesha mulai serius menekuni olahraga menembak.

Bakat Chesha semakin terasah karena ibunya kebetulan

seorang anggota TNI AD. Bahkan boleh dikatakan, Rahmi merupakan pelatih pertamanya. “Kebetulan di ajang ini ibu juga main, tapi tidak berhasil mendapat medali,” tambah Chesha.

Sayang demi mengasah kemampuannya dalam membidik target, Chesha harus mengorbankan sekolahnya. Dia mengaku kerap membolos bolos demi latihan.

Bahkan hal ini ia lakukan demi mewakili Indonesia di ajang menembak tingkat Asia Tenggara. “Saya sekolah di SMAN 39, sekolah tentunya belum memberi dukungan apaapa. Saya sudah dispend (diskors) 3 bulan, nilai saya pun kosong semua, saat ini saya akan mengurusnya segera,” kata Chesha.

“Kalau untuk apresiasi dari sekolah karena sudah dapat emas, saya belum tahu, mudahmudahan ada,” bebernya. rco/def