TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Edisi 117/21 - 27 Desember 2015
Jokowi Ngebet Lantik Pimpinan KPK Jilid IV Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua.
Tak Pilih Calon dari KPK, DPR Balas Dendam MANTAN penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, mengatakan, sejak awal ia sudah menduga calon pimpinan KPK dari internal tidak akan dipilih oleh DPR. Menurut Abdullah, Komisi III menyimpan “dendam” karena KPK menjerat banyak anggota DPR dalam berbagai kasus korupsi. “Secara sosiologis, orang DPR pantas marah KPK akibat puluhan kawan-kawannya ditangkap KPK,” ujar Abdullah, melalui pesan singkat, Jumat (18/12/2015). Abdullah mengatakan, DPR mewakili sejumlah partai politik sehingga keputusannya untuk kepentingan politik semata. Padahal, DPR adalah wakil dari rakyat yang semestinya mewakili kepentingan masyarakat. Abdullah mengingatkan, jika watak DPR itu terkesan melawan KPK. “Kalau anggota DPR masih seperti itu, cepat atau lambat, Indonesia bisa hilang dari permukaan bumi. Sebab, korupsi akan mengakibatkan hal tersebut, sementara KPK selalu dipasung pelaksanaan tugas dan kewajibannya,” kata Abdullah. Abdullah mengaku tidak mengenal lima nama yang dipilih oleh Komisi III sehingga tidak mengetahui komitmen mereka terhadap pemberantasan Korupsi. Di antara lima itu, hanya Agus Rahardjo yang dikenalnya karena beberapa kali ke daerah dalam melakukan sosialisasi tentang pengadaan barang jasa. “Mudah-mudahan, pengalaman beliau itu dapat digunakan dalam memberantas korupsi yang melibatkan pejabat dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa,” kata Abdullah. Senada, anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai alasan Johan Budi tak menjadi favorit anggota Komisi III DPR. “Kawan-kawan memang kayaknya (sepertinya) agak bagaimana, trauma lah. Mungkin pernah ada kawannya yang kena (penegakan hukum KPK),” kata Ruhut usai pemilihan Pimpinan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015). Menurut Ruhut, Johan Budi menjadi trauma tersendiri bila dipilih memimpin KPK lagi. Meski begitu, Johan nyatanya tetap mendapat suara dari Komisi III DPR. “Kebetulan aku ikut memilih di antara dua yang tak terpilih. Salah satunya Johan Budi,” kata Ruhut. Namun demikian, Pimpinan KPK sudah terpilih. Ruhut menerima saja pilihan Komisi III DPR. “Aku mau bilang apa? Pak SBY menginstruksikan kader harus siap menang dan siap kalah,” ujar Ruhut. Baca: Tak Pilih... Hal 7
Saut Situmorang
KPK Jilid IV Sebar Intelijen Pimpinan KPK yang baru akan menggunakan mata-mata di setiap instansi pemerintah sebagai agen pemberantasan korupsi. Itu bagian dari pencegahan dan penindakan korupsi. KOMISI III DPR telah memutuskan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid IV periode 2015-2019. Agus Rahardjo unggul dengan perolehan 53 suara. Posisi selanjutnya diikuti oleh Basaria Panjaitan dengan perolehan 51 suara, Alexander Marwata dengan 46 suara, serta Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang dengan 37 suara. Kelimanya dibebankan tanggung jawab besar untuk meneruskan pemberantasan korupsi dan merampungkan pekerjaan rumah dari pimpinan periode sebelumnya. Apa yang akan mereka lakukan pada awal kepemimpinan? Pimpinan terpilih KPK Saut Situmorang mengatakan, perlu adanya konsolidasi bersama empat pimpinan lainnya. Dengan konsolidasi, kata Saut, akan terbangun harmonisasi untuk menyusun strategi bersama. “Konsolidasi dulu ya, berlima. Menyamakan mau ‘main di kunci C atau G’,” ujar Saut, Jumat (18/12/2015). Saut belum mau membeberkan langkah apa yang akan dia upayakan untuk memperkuat KPK. Senada dengam Saut, Alexander Marwata juga menilai pentingnya konsolidasi internal sebelum menentukan strategi.Alexander mengatakan, para pimpinan baru harus lebih mendalami kekuatan dan kekurangan di KPK. “Setelah itu, kita menyatukan pikiran dengan jajaran manajemen, termasuk pegawai KPK supaya lebih mengenai pimpinannya yang baru,” kata Alexander. Setelah konsolidasi internal, pimpinan akan melakukan konsolidasi kekuatan dengan kejaksaan dan kepolisian. Bagaimanapun, kata Alexander, kedua instansi itu merupakan mitra KPK yang harus dilibatkan dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, dalam rangka pencegahan, pimpinan baru akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi pemerintahan. Sebagai pengguna anggaran, kata Alexander, KPK harus mengamankan anggaran agar tidak terjadi lagi
KEINGINAN Busyro Muqoddas dan Johan Budi untuk kembali menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kandas. Keduanya gagal meraih cukup suara dalam voting yang dilakukan Komisi III DPR, Kamis (17/12/2015). Anggota Komisi III DPR melakukan voting setelah upaya musyawarah mufakat tidak tercapai. Voting diikuti oleh 54 anggota komisi bidang hukum itu dari lintas fraksi. Mantan Wakil Ketua KPK menanggapi kegagalannya. Menurut Busyro, dia justru mensyukurinya. “Alham-
SAUT Situmorang adalah Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dia kini menjadi satu dari lima orang yang dipilih untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saut yang juga akademisi pengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia tersebut memperoleh 37 suara dukungan dalam voting yang dilakukan Komisi III DPR, Kamis (17/12/2015).
KOMISI III DPR memilih Irjen (Pol) Basaria Panjaitan sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pertama dari kalangan perempuan. Sebelum ditunjuk menjadi pimpinan KPK, Basaria merupakan perwira tinggi Polri yang mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang.
Baca: Bangun ... Hal 7
Baca: Pernah... Hal 7
Agus Rahardjo
Kekayaan Cuma Rp 20 Juta, Prioritaskan Transparansi
Baca: Jokowi... Hal 7
Busyro Tidak Kecewa, Johan Kembali Menulis
Pimpinan Perempuan Pertama KPK, Dijagokan Budi Gunawan
Alexander Marwata adalah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia ditunjuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV untuk periode 2015-2019. Dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Universitas Indonesia (UI). Sebelum menjadi hakim, Alexander adalah salah satu auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
www.lensaindonesia.com
Baca: Korupsi... Hal 7
melakukan voting untuk memilih pimpinan KPK setelah upaya musyawarah mufakat tidak tercapai. Sembari menunggu pelantikan pimpinan baru, KPK dipimpin tiga pelaksana tugas pimpinan, yakni Johan Budi, Taufiqurahman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji. Soal tudingan adanya pelemahan terhadap KPK, Jokowi meminta masyarakat terus mendukung KPK. “Ya, sejak dulu kan ada saja (yang ingin melemahkan KPK),” ucap Jokowi di Istana Bogor, Jumat (18/12/2015). Jokowi menegaskan, dukungan masyarakat sangat penting bagi eksistensi KPK. Akan tetapi, kata Jokowi, KPK perlu mengimbangi dukungan publik dengan peningkatan kinerja pemberantasan korupsi.
Johan Budi dan Busyro Muqoddas.
Bangun Basis Data untuk Menghitung Kerugian Negara
Pernah Putuskan Atut Tak Bersalah
Alexander Marwata
kebocoran negara. “Jangan lupa juga, pemberantasan korupsi itu tugas lembaga negara atas peran serta masyarakat. Kita dorong peran serta masyarakat, terutama memberikan laporan bila tahu terjadi adanya suatu penyimpangan,” kata dia. Alexander mengatakan, tak mungkin hanya mengandalkan KPK untuk korupsi yang tersembunyi di lingkup nasional. “Kita perlu istilahnya menyebar mata-mata (intelijen) di setiap instansi pemerintah sebagai agen pemberantasan korupsi. Itu dari pencegahan dan penindakan korupsi,” katanya. Pimpinan nonaktif KPK, Bambang Widjojanto menuturkan, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah KPK yang belum terselesaikan hingga akhir masa baktinya. Pertama, kata Bambang, adalah bagaimana KPK saat ini dilihat sebagai lembaga yang mengambil alih atau menjadi pemegang utama pemberantasan korupsi. Namun, di sisi lain pemerintah dan parlemen juga harus diajak untuk bisa mengedepankan aspek pencegahan korupsi. “Sekarang kan enggak begitu. Nah, bagaimana teman-teman di pimpinan KPK mengembalikan paradigma yang tidak benar mengenai kewajiban pemberantasan korupsi,” tutur Bambang saat ditemui usai acara #jemputbw di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2015). Sementara itu, pekerjaan rumah kedua adalah program-program KPK harus berbasis pada jaminan masa depan rakyat Indonesia. Menurut Bambang, pemberantasan korupsi dapat dikatakan berhasil jika berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Ia memaparkan, saat ini sekitar 80 persen penduduk Indonesia adalah orang-orang miskin yang bermata pencaharian di sektor agraria.
PRESIDEN Joko Widodo sudah tidak sabar ingin melantik lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disetujui DPR. Menurut presiden, KPK jilid IV harus segera bekerja. Saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan pimpinan dan Sekretariat Jenderal DPR agar pelantikan tersebut dapat digelar pada pekan depan. “Presiden harapkan meminta agar pimpinan KPK ini bisa segera dilantik,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/12/2015). Pramono mengungkapkan, dirinya langsung berkomunikasi dengan DPR untuk memastikan surat persetujuan terhadap lima pimpinan KPK jilid IV itu segera disampaikan kepada pemerintah. Anggota Komisi III DPR
Baca: Pimpinan... Hal 7
dulillah tidak terpilih. Tidak apalah,” kata Busyro melalui pesan singkat, Kamis (17/ 12/2015). “Kita maklum saja dengan cuaca politik transaksional sekarang ini,” ujarnya. Busyro mengaku tidak kecewa karena dirinya tidak dipilih. Ia berharap, pimpinan berikutnya bisa menjaga amanah dalam meneruskan tugas pimpinan sebelumnya. Tak hanya itu, pimpinan yang baru juga ditantang untuk membuktikan bahwa mereka adalah calon yang layak memimpin KPK. Baca: Busyro... Hal 7
Basaria Panjaitan
Segera Angkat Penyidik Independen
AGUS Rahardjo adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dia kini terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keempat periode 2015-2019.
DIA adalah pengajar di Universitas Hasanuddin. Laode Muhammad Syarif terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam voting yang berlangsung di Komisi III, Kamis (17/12/2015) malam, Laode mengantongi 37 suara. Ketika mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK, Laode mengaku sempat takut dengan salah seorang anggota Pansel KPK, Harkristuti Harkrisnowo.
Baca: Kekayaan... Hal 7
Baca: Segera... Hal 7
Laode Muhammad Syarif