Koran Lensa Indonesia Edisi 121

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 121/ 25 - 31 Januari 2016

KENAPA TERORIS KIAN GANAS DI TANGAN DENSUS?

Jaksa Agung HM Prasetyo bukabukaan soal tekanan yang diterimanya dalam menangani kasus restitusi pajak PT Mobile 8.

Prasetyo mengaku orang yang mengancamnya adalah Hary Tanoe.

Namun, seorang politisi asal PDIP tiba-tiba nyeletuk bahwa kasus Mobil 8 sarat kepentingan yang tak ubahnya perang geng antara Surya Paloh vs Hary Tanoe.

Militer 2

MAHKAMAH Partai Golkar yang dipimpin Muladi telah menunjuk Wapres JK sebagai Ketua Tim Transisi dan B.J. Habibie sebagai pelindung, bersama sembilan tokoh senior Golkar lain yang menjadi anggota, termasuk Aburizal Bakrie pimpinan kubu Munas Golkar Bali dan Agung Laksono pimpinan kubu Munas Ancol.

Langkah Mahkamah Partai Golkar itu diterima oleh kubu Agung Laksono beserta kalangan muda, politikus senior, dan Akbar Tanjung, sebaliknya kubu Aburizal menolaknya. Pasca penolakan, Wapres JK lantas menemui Aburizal (Ical) guna membahas upaya untuk mempersatukan Partai Golkar pada Selasa (19/1/2016) malam. “Ical kan teman saya, jadi kita biasa ngobrol-ngobrol bagaimana mempersatukan Golkar,” kata JK saat ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Rabu (20/1/2016).

Sebagai Ketua Tim Transisi Partai Golkar, JK menjelaskan para petinggi partainya akan tetap menggunakan langkah perdamaian seperti yang telah disepakati sebelumnya. “Ikuti saja pola yang kita setujui bersama,” tegas JK. Wapres memastikan para pimpinan kubu Partai Golkar yang bersengketa yaitu Ical dan Agung Laksono tetap melaksanakan kesepakatan yang telah dibentuk.

Menurut JK, Agung juga telah menandatangani kesepakatan untuk melaksanakan rapimnas Golkar.

Terpisah, politikus senior Partai Golkar Zainal Bintang menyarankan Ical untuk mengakui Tim Transisi Golkar dan bersedia bergabung di dalamnya guna bersama-sama membangkitkan kembali Golkar dari keterpurukan. “Saran saya, demi mengembalikan keutuhan Golkar yang sekarang sedang terpuruk ARB mau menyatu di dalam Tim Transisi,” kata Zainal di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Bintang mengatakan dengan kondisi pecahan seperti sekarang, Golkar mulai tertinggal dari partai politik papan bawah.

Dia menyarankan Aburizal berpikir jauh ke depan dan mempertimbangkan masa depan Golkar.

Baca: Bahaya!... Hal 7

ILUSTRASI: SOERYA

Bahaya!

JK Kembali Menjadi The Real President

Baca: Perang... Hal 7

BUNTUT ANCAMAN SMS BOS PERINDO KE JAKSA AGUNG

PERANG GENG KASUS MOBILE 8 PALOH VS TANOE Jero Wacik Dituntut 9 Tahun dan Denda Rp18 M “Saya Tekor Dong, tapi Saya Ikhlas”

Ical wajar khawatir dengan Wapres JK karena Golkar bisa dikendalikan menjadi partai koalisi.

MANTAN Menteri ESDM Jero Wacik menghadapi masalah berat. Ia dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider 4 bulan kurungan penjara dalam perkara korupsi Dana Operasional Menteri

(DOM) dan Pemerasan.

Bukan hanya itu, menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga dituntut jaksa penuntut umum pada KPK membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp

Wiman Mendadak Miliarder Usai Menang Lawan Soeharto BERJUANG sendirian melawan kekejaman rezim Soeharto, Wimanjaya mantan tahanan di era Orde Baru ini bakal menjadi miliarder. Pasalnya, gugatannya kepada negara dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan negara berhak mengganti sebesar Rp 1 miliar.

Wimanjaya melakukan gugatan ke Pengadilan Negri Jakarta Selatan atas kekejaman rezim Orde Baru yang menahannya selama 2 tahun tanpa alasan yang jelas pada pertengahan tahun 90.

Waktu itu, Soeharto mengintruksikan untuk memenjara Wiman, karena alasan telah menghina martabat Presiden Soeharto dengan buku Primadosa, sebuah buku yang berisi kekejaman Soeharto pada tahun 1966.

Baca: Wiman... Hal 7

www.lensaindonesia.com

Mantan Menteri ESDM, Jero Wacik menjalani sidang perkara korupsi dana operasional menteri di di Pengadilan Tipikor Jakarta.

CERITA RETNO LISTYARTI, GURU ANTI KORUPSI

18 miliar dengan ketentuan apabila tak terpenuhi maka diganti pidana kurungan selama 4 tahun.

Menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK itu, Jero merasa keberatan. Sebab seluruh hartanya tidak cukup untuk bila dipakai untuk mengganti uang negara.

“Dari 11 item harta saya kalau ditotal cuma Rp 14 miliar.

Mau diganti pakai apa? Saya tekor dong. Tapi saya ikhlas, yang mulia, jika nanti benar vonis saya 9 tahun dan uang pengganti Rp18 miliar,” kata Jero, dalam persidangan pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (21/01/2016).

Baca: Jero... Hal 7

JIMLY ASSHIDDIQIE: PENYELENGGRA PEMILU PILAR BARU Sosok

3

Analisa

6

Dubes AS Roberth O Blake berkunjung ke Papua.

Dubes AS Puji Jokowi di Depan Warga Papua, Maksudnya Apa? DUTA besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Roberth O Blake menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berupaya mengurangi kemiskinan di seluruh Indonesia, saat berkunjung ke SD Inpres Komba, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (22/01/2016).

“Presiden Jokowi secara

bijak mencanangkan pengurangan kemiskinan dan kami senang sekali untuk mendukung hal itu,” katanya saat bertatap muka dengan orang tua murid dan para pemangku kepentingan di SD Komba, Kampung Yobe, Distrik Sentani.

Baca: Dubes... Hal 7

TAWAN 'IRON MAN IN BALI' CIPTAKAN TANGAN ROBOT CLASH OF CULTURE

8

2

MILITER Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

Gubernur NTT Wanti-wanti Timor Leste Tidak Caplok Wilayah NKRI GUBERNUR Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan, batas negara merupakah masalah kedaulatan negara, sehingga tak bisa dianggap remeh.

“Saya belum tahu persis kasus penceplokan wilayah oleh Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di wilayah Indonesia, tetapi hal yang pasti adalah persoalan batas negara adalah masalah kedaulatan negara sehingga tak bisa dianggap remeh,” kata Frans Lebu Raya di Kupang, Kamis (21/1/2016).

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan adanya laporan yang menyebutkan bahwa, negara tetangga Timor Leste telah mencaplok sebagian wilayah RI di perbatasan Kabupaten Kupang dengan Oecusi.

Gubernur meminta pihak Timor Leste untuk tidak mencaplok wilayah Indonesia. Gubernur mengatakan menyerahkan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan batas negara itu kepada pemerintah pusat.

“Ini kan urusan batasan negara. Memang ada daerah-daerah yang sudah di survei dan disepakati, tetapi juga ada segmen yang belum disepakati,” katanya.

Dia berharap, areal yang diduga dicaplok itu berada pada segmen yang belum disepakati, sehingga masih ada peluang untuk dibicarakan.

“Tetapi tidak boleh kalau sudah jelas batasnya.

Tidak boleh dicaplok karena itu sudah urusan kedaulatan negara,” katanya menegaskan.

Terkait adanya pembangunan besar-besaran oleh pihak Timor Leste yang diduga masuk di wilayah NKRI, gubernur kembali menegaskan, hal itu tidak boleh dilakukan.

“Saya belum mengerti itu, tetapi saya dapat informasi, sekarang di Oecusi itu ada pembangunan yang besar,” katanya.

“Namun, apakah itu di wilayah batas-batas, saya belum tahu. Tapi prinsipnya kita minta supaya saling menghormati,” katanya.

Timor Leste kata dia, harus menghormati Indonesia dan Indonesia menghormati Timor Leste.

“Batas wilayahnya kalo sudah jelas, jangan dicaplok lagi. Sudah pasti ada pembicaraan antardua negara,” katanya menambahkan. ber/ans

Pemerintah Pesan 50 Panser Badak Buatan Pindad WAKIL Presiden Jusuf Kalla memesan 50 Panser Badak buatan PT Pindad ketika berkunjung ke industri senjata tersebut di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/1/ 2016).

Panser Badak merupakan produk alutsista terbaru buatan PT Pindad yang masih dalam tahap pengujian. Kalla sempat diajak berkeliling melihat proses produksi Badak yang menyatu dengan faslitas lini produksi Anoa varian panser buatan PT Pindad. Kalla sempat menaiki prototipe panser Badak.

Saat melihat kertas kerja gambar rancangan panser Badak, Kalla menuliskan memo rencana pesanan pemerintah itu. Tulis Kalla: “Dilanjutkan uji sertifikasi dan selanjutnya diproses untk TNI 50 unit tahap awal, 20/1-2016 JK.” “Di samping melihat kemajuan (panser) Anoa, kami juga melihat perkembangan dan percobaan (panser) Badak. Dengan persetujuan Menteri Pertahanan (Ryamizard Ryacudu), kami pesan 50 unit kalau sudah lulus uji,” kata Wapres di Bandung.

“Harganya sedang negosiasi dulu, sementara jumlahnya sudah disetujui 50 unit untuk tahap pertama. Berikutnya adalah meng-”upgrade” semua senjata yang masih

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim (keempat kanan), melihat Tank AMX-13 APC produksi PT.Pindad, di Gedung 100 PT. Pindad, Bandung, Jawa Barat.

bagus,” jelasnya.

Kalla mengaku, sengaja mengunjungi pabrik senjata itu untuk mengecek kesiapan industri pertahanan dalam negeri. Dalam kunjungannya, Kalla ditemani Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu serta Menteri Perindustrian Saleh Husin. Sedianya Menteri BUMN Rini Soemarno ikut menemani. “Tapi dipanggil ke

Jakarta,” kata dia.

Kalla menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas alusista dengan mengandalkan produksi dalam negeri. “Apapun yang bisa dibuat dalam negeri, harus dibuat dalam negeri,” ujarnya.

Kalla mengatakan, pemerintah juga menyiapkan rencana melakukan upgrade alu-

Indeks Korupsi TNI Sudah Membaik TRANSPARENCY Internasional Inggris menyatakan risiko korupsi di tubuh militer di Indonesia masih tinggi. Peneliti Transparency Internasional Inggris Tehmina Abbas mengatakan indeks korupsi di tubuh militer Indonesia naik dari kategori E pada 2013 ke kategori D 2015.

“Jadi kami lihat adanya perubahan ke perbaikan, dari yang sangat tinggi ke tinggi,” kata Tehmina di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis, (21/1/2016). Risiko korupsi digolongkan ke dalam enam kategori, yakni sangat rendah (A), rendah (B), moderat (C), tinggi (D), sangat tinggi (E), dan kritis (F).

Risiko korupsi dalam tubuh militer ini dibagi ke dalam lima area: risiko politik, keuangan, personalia, operasional, dan pengadaan alutsista. Dengan indeksi ini, kata dia, bisa diketahui pasang surut risiko korupsi suatu negara yang bisa diperbandinhkan dengan negara lain.

Ihwal pencapaian Indonesia, Tehmina melihat sudah ada kepatuhan terhadap hasil konvensi lembaga antikorupsi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut dia, ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga bisa mendongkrak ranking Indonesia. “Ada komitmen publik juga untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Hal tersebut terlihat dari pembentukan zona integritas bebas korupsi di militer.

“Juga adanya unit-unit yang dibentuk bagaimana mengendalikan pengadaan, dan ditetapkannya procurement menjadi area risiko,” kata dia.

Menurut Tehmina, indeks korupsi militer Indonesia bergeser membaik menjadi kategori D ini menimbulkan perubahan status di kawasan Asia Pasifik maupun G20. Di kawasan Asia Pasifik, capaian ini sekelas dengan Bangladesh, India, Malaysia, dan Filipina. Adapun di Cina, Pakistan, Sri Lanka, dan Thailand masuk kategori E atau di bawah Indonesia.

Sedangkan dua negara Asia Tenggara lainnya, Kamboja dan Myanmar masuk kategori F. Capaian terbaik atau posisi A diduduki Selandia Baru. Untuk kategori B, ada Australia, Jepang, Singapura, dan lin/tm Taiwan. Korea Selatan masuk kategori C. www.lensaindonesia.com

panser Badak merupakan produk varian panser Anoa yang sebelumnya di inisiasi pemesanannya oleh Jusuf Kalla saat menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

“Hari ini beliau ingin melihat kelanjutannya dan memberikan dukungan pada kita,” kata dia saat mendampingi Kalla, ans/tm 20 Januari 2016.

Kenapa Teroris Kian Ganas di Tangan Densus?

Bahrun Naim semula bukan teroris. Dia hanya teknisi komputer yang suka mengkritisi sikap Densus 88 di media-media online Islam. Dia tiba-tiba ditangkap di jalanan dan disiksa. Yang terjadi dendam kesumat kian marak dan menjadi kayu bakar terorisme.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.

tsista lama milik TNI. Salah satunya tengah digarap PT Pindad yakni memodifikasi Tank AMX dan Scorpian milik TNI Angkatan Darat. “Disamping rencana pemerintah untuk melengkapi kemampuan prajurit, peralatannya, asrama, senjatanya yang dimiliki,” kata dia.

Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim menuturkan,

AKSI teror yang terus merebak dan makin banyaknya jumlah pengikut kelompok teroris adalah sebagai dampak dari buruknya pola penangkapan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 Polri.

Disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Selasa (19/1/2016), Densus 88 sebagai satuan khusus untuk penanggulangan terorisme dinilai cenderung bergaya algojo mengeksekusi mati tersangka di lapangan. Padahal, tugas Polri adalah melumpuhkan dan membawa tersangka ke dalam proses hukum dan bukan mengeksekusi matinya di lapangan.

“Cara-cara yang dilakukan Densus 88 menyiksa dan mengeksekusi mati tersangka dalam penangkapan telah melahirkan dendam kesumat yang luar biasa, terutama terhadap Polri,” ujar Neta.

Di luar dugaan, lanjut Neta, pola penangkapan ini telah melahirkan sikap simpati untuk ikut “berjihad” melakukan balas dendam, baik dari para keluarga tersangka maupun kelompok-kelompok radikal lainnya.

Tak heran arus keberangkatan para simpatisan kelompok radikal ke Suriah kian banyak dan diam-diam mereka kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan kelompok radikal ISIS.

Kasus Bahrun Naim misalnya, semula dia bukan teroris.

Naim hanya teknisi komputer yang suka mengkritisi sikap Densus 88 di media-media online Islam. Di tahun 2010 Naim tiba-tiba ditangkap di jalanan dan disiksa. Naim dituduh menyimpan senjata dan peluru. Saat itu juga di Facebook-nya muncul sikap simpati anak anak muda pada nasib Naim.

“Mereka mencaci maki Densus. Akhirnya Naim divonis 2,5 tahun. Lepas dari penjara Naim ke Suuriah. Lalu bergabung dengan ISIS. Begitu juga dengan anak Imam Samudra yang masih remaja ke Suriah. Akibatnya muncul generasi teroris yang turun

temurun, yang akan menyulitkan bagi bangsa ini untuk mengatasinya. Proses deradikalisasi gagal. Yang terjadi dendam kesumat kian marak dan menjadi kayu bakar terorisme. Fenomena ini perlu kita cermati semua pihak,” terang Neta membeberkan.

Neta menambahkan, sebenarnya program deradikalisasi harus sejalan bersinergi dengan program penindakan yang profesional. Celakanya, masing-masing pihak di jajaran aparat keamanan cenderung mempertinggi egosektoralnya. Akibatnya pelaksanaan tugas di lapangan saling merugikan satu sama lain.

Ke depan, sambung dia, bangsa ini perlu pemimpin Densus 88 yang berwawasan luas dan bisa mengendalikan anak buahnya di lapangan agar bertindak profesional. Selain itu kendali Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengakar ke seluruh unsur yang berhubungan dengan

Bahrun Naim.

penanggulangan teror perlu ditingkatkan. Sehingga bangsa ini tidak hanya kebakaran jenggot saat aksi teror bom rus/tmk meledak.

Tulis Status Facebook TNI ‘Penakut’, Bripda Andrianto Langsung Dihukum SEORANG anggota Sabhara Polres Tana Toraja bernama Bripda Andrianto membuat geger netizen di media sosial.

Hal ini bermula dari komentar Andrianto mengenai teror bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta, yang dianggap menghina TNI. Atasan Andrianto pun tak tinggal diam.

Kapolres Tana Toraja AKBP Arief Satryo langsung menghukum anak buahnya itu dan menahannya di sel tahanan. “Dia tidak mengetahui dampak dari posting-annya itu dengan menyindir teman-teman di TNI. Dia itu polisi baru yang lepas pendidikan, dan kami sudah tindak. Saya langsung perintahkan menghadap dan saya sendiri yang hukum. Dan yang bersangkutan sudah minta maaf,” katanya, Rabu (20/1/ 2016).

Anggota Polres Tana Toraja dihukum gara-gara status di Facebook.

Ditambahkan, pihaknya berharap agar ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk hati-hati berperilaku di media sosial, termasuk anggotaanggotanya karena akan menuai polemik yang bisa merusak hubungan Polri dan TNI yang selama ini sudah terjaga.

Di dalam akun Facebook miliknya, Andrianto tanpa

berpikir panjang membangga-banggakan korpsnya yang berjibaku dengan teroris di Jalan MH Thamrin dan mendiskreditkan TNI yang disebutnya justru bersembunyi di belakang polisi. Terakhir, Andrianto menyebut TNI ‘penakut’.

Kapolres pada hari itu juga langsung memanggil Bripda

Andrianto untuk menghadap dan memberikannya penjelasan mengenai kecerobohan tersebut.

“Kapolres pada hari itu juga sudah memanggil yang bersangkutan dan memberikannya penjelasan. Setelah itu, anggota yang mem-posting di Facebook itu langsung ditahan di sel Polres Tana Toraja. Sementara itu, Kapolres langsung meminta maaf juga secara institusi,” kata Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Frans Barung Mangera.

Bahkan, Wakapolda Sulselbar Brigjen Pol Gatot Eddy Pramono juga menyampaikan permintaan maaf saat mengikuti Rapat Pimpinan Komandan Satuan (Dansat) Terpusat di Kodam VII/Wirabuana atas kecerobohan sang anak buah.

Barung mengatakan, bebe-

rapa hari setelah tulisan anak buahnya ramai di media sosial, anggota Polres dan TNI di Toraja banyak melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk mengantisipasi adanya reaksi berlebihan dari sejumlah oknum.

“Posting-an anggota Polres Tana Toraja di media sosial Facebook itu memang memicu reaksi, tetapi sudah diantisipasi sedini mungkin,” ujar Frans.

Meskipun sudah minta maaf dan mengakui kesalahannya, Bripda Andrianto masih harus menjalani hukuman. Kini Bripda Andrianto ditahan di Mapolda Sulsel. “Saat ini dia (Andrianto) sudah ada di Makassar. “Dia ditahan di Mapolda Sulsel untuk selanjutnya akan menjalani sidang disiplin,” tambahnya. sab/wow

SOSOK

3

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

RETNO LISTYARTI, GURU ANTIKORUPSI

Jangan Jadi Guru Penakut, Bongkar Korupsi!

Retno Listyarti.

Seorang guru yang statusnya pegawai negeri sipil, berani mengungkap banyak kasus korupsi dan penyelewengan di sekolah yang dia ajar.

SOSOK Retno Listyarti kembali mencuat setelah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melawan Provinsi DKI Jakarta. Dia dipecat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Jakarta, tapi pemecatan itu dianggap tidak sah oleh pengadilan.

Retno, sosok langka. Seorang guru yang statusnya pegawai negeri sipil, berani mengungkap banyak kasus korupsi dan penyelewengan di sekolah yang dia ajar. Retno tidak menyangkal mayoritas guru di Indonesia ‘penakut’.

Menurut dia, ‘segudang’ penyimpangan berpotensi terjadi sekolah. Mulai dari tindakan korupsi terstruktur antara pimpinan sekolah, dinas pendidikan daerah sampai ke Kementerian Pendidikan. Penyimpangan itu lah yang harus dibasmi.

Selama belasan tahun berkarir Retno menjadi guru, dia hafal persis modus penyimpangan di sekolah. Mulai dari penyimpangan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) sampai penyimpangan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Retno pernah membuktikan saat dia menjadi Kepala Sekolah SMAN 76 Jakarta. Dia menemukan penyimpangan di sana. Makanya, Retno langsung mencanangkan program transparansi pengelolaan anggaran di sekolah tahun 2014 silam. Saat itu sekolah itu menjadi yang pertama berjuluk sekolah antikorupsi karena keuangannya langsung diperiksa oleh lembaga akuntan publik. Hasilnya sekolah mengembalikan sisa dana Bantuan Operasional

Pendidikan (BOP) sebesar Rp 400 Juta pada akhir 2014. “Kalau biasanya, uang itu dipakai buat apa saja. Banyak celah korupsi,” kata Retno.

Kiprahnya yang sekalu memprotes penyimpangan dan sistem pendidikan Indonesia, membuat dirinya banyak musuh. Dia sadar, banyak pihak yang berusaha menghentikan langkahnya dan menghambat kariernya. Bahkan keluarganya pun menjadi sasaran untuk menekan dirinya.

Namun teror sudah menjadi ‘makanan’ harian. Dia pernah diancam dipenjara sampai dibunuh. Itu karena Retno tidak takut ungkap keganjilan sekolah dan pendidikan di Indonesia.

Ceritanya berawal saat Retno dipecat sebagai Kepala Sekolah SMA 3 Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Niat mereka memecat Retno sebagai PNS terungkap saat di Ombudsman. Menurutnya, ombudsman membujuk dirinya saat pertemuan terpisah dengan pihak Disdik Pemprov DKI, untuk tidak persoalkan surat itu agar Retno selamat dari pemecatan.

“Saya menangkap pesan akan dipecat ketika menggugat dan terbukti di pengadilan saya salah. Itu bukan ancaman pertama. Memecat PNS seperti saya kan sulit sekali, apalagi karena kesalahan sepele. Dalam keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kesalahan yang saya perbuat adalah kesalahan ringan. Hukumannya adalah teguran. Bukan dihukum berat dengan pencopotan jabatan. Maka Kepala Dinas DKI Jakarta Arie Budiman

disebut melakukan pelanggaran. Maka itu, Kepala Dinas Pendidikan diperintahkan mencabut surat keputusan itu karena batal demi hukum. Nama baik saya diperintahkan untuk dipulihkan, dan jabatan saya sebagai kepala sekolah harus dikembalikan,” urainya.

Retno mengatakan, secara pribadi pihaknya menggugat itu bukan untuk mencari jabatan, bahkan menjadi kepala sekolah lagi karena sudah ditolak.

“Saya ingin melawan kewenang-wenangan saja. Saya menggugat untuk menguji di PTUN sesuai aturan atau tidak surat itu. Begitu gugatan saya diterima, maka saya otomatis jadi kepala sekolah SMA 3 lagi. Tapi tidak harus di sana, karena hakim memutuskan diserahkan ke dinas pendidikan,” tegasnya.

Retno menyadari langkahnya membongkar korupsi di SMA 76 akan memiliki banyak musuh. “Saya 12 tahun melawan korupsi pendidikan. Saya pernah diancam dibunuh, dipecat dan sebagainya. Sudah biasa. Saya membongkar skandal sekolah yang mendapatkan kursi, meja, dan lemari tiap akhir tahun. Tanpa diminta, itu dikirim semua ke sekolah. Tapi besoknya dipindahkan lagi ke sekolah lain. Jadi beli barang sedikit, rapi seolah-olah semua sekolah dapat,” terangnya.

Lalu ada lagi, uang Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) distor sekian persen ke dinas pendidikan. Ada pengelolaan yang salah di dana itu. Lalu pembayaran kurban Rp500 ribu saat Idul Adha pakai dana BOP dari Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD). Distor ke suku dinas dan dinas pendidikan. Ini seluruh sekolah distor. “Saat saya tanya, katanya itu dikatakan sudah biasa. Coba bayangkan, itu berapa miliar terkumpul. Pendidikan macam apa yang dibangun di negeri ini? Ketika gurunya tidak kritis, tidak berani, tidak kreatif, dan selalu takut. Karena guru yang tidak kreatif, tidak akan membuat anak didiknya kreatif,” kata Retno.

Kendati demikian Retno tidak takut karier menjadi terhambat. Baginya, itu semua menjadi pelajaran. “Sudah 11 tahun saya menjadi klien Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Termasuk saat digugat Akbar Tanjung Rp10 miliar karena tulisan saya, melawan kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya saya belajar hukum, karena saya rentan dikenai hukum. Suatu saat kalau kena kasus lagi, saya ingin menjadi lawyer untuk diri sendiri,” ceritanya.

Retno mengatakan, dirinya tidak akan berhenti untuk kritis. Dia akan terus menulis.

Karena itu di lingkungan guru, Retno dianggap beda. Karena memang guruguru banyak yang penakut. “Jadi guru yang seperti ini, awalnya saya dijadikan tumpuan melawan kepala sekolah yang nggak benar. Saya juga mengkoordinir anak-anak OSIS untuk melawan kebijakan yang nggak benar. Lagi pula sebagai PNS, saya harus patuh terhadap perundang-undangan. Bukan atasan. Makanya saya merasa apa yang saya lakukan, berarti bagi diri saya,” ujar Retno.

Saat ini Retno lebih suka tetap dipanggil guru dan aktivis juga. “Saya

aktivis guru yang memimpin organisasi profesi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah menyebut FSGI ini LSM, padahal FSGI ini organisasi profesi. Ahok pernah bilang juga, ‘jangan jadi kepala sekolah kalau ingin pimpin organisasi guru,’ itu salah,” sebutnya.

Dalam UU Guru Dosen, Pasal 1 Butir 13 dalam UU 14/2005 menyebutkan organisasi profesi guru yang didirikan dan diurus oleh guru. Jadi bekas guru nggak boleh, yang bukan guru nggak boleh, apalagi politisi kayak PGRI. Masa yang mimpi politisi. PGRI di Jakarta dipimpin Kepala Badan Kepegawaian Daweah, itu melanggar.

“Kata Pak Jokowi, guru dipolitisasi.

Kalau guru diurus kayak begini, nggak akan kritis guru. Banyak kepala dinas dan kepala sekolah diturunkan setelah Pilkada gara-gara incumbent nggak terpilih lagi,” katanya lagi.

Karena itu kata Retno reformasi sistem pendidikan sangat penting.

Permasalahan pendidikan itu dibagi dalam dua hal, kualitas dan akses.

Kalau bicara sistem, maka kebijakan bermain. Kalau bicara persoalan, kualitas pendidikan Indonesia rendah.

Gurunya rendah. Misal hasil penelitian world bank tahun 2012, menyatakan dari 12 negara Asia, Indonesia di posisi 12. Kualitas yan paling rendah.

“Dari sisi hasil ujian kompetensi guru, guru hanya mendapatkan 4,3 dari rata-rata nilai dari paling tinggi 7. Dari sisi murid, itu menujukan rendah. Hasil kita di nomor buncit kok. Anak Indonesia hanya membaca 27 halaman buku pertahun. Padahal nggak ada buku yang dicetak di bawah 50 lembar.

Jadi artinya murid membaca nol buku pertahun. Soal kualitas, Indonesia di urutan 39 dari 40 negara di 2014. Sistem itu siapa yang ciptakan, pemerintah,” akunya.

Jadi untuk membenahi itu, lanjutnya, bukan mengganti kurikulum. Tapi membangun kapasitas guru. Kalau gurunya berkualitas, muridnya akan berkualitas. FSGI pernah mensurvei tentang pelatihan untuk guru, karena pemerintah ini sangat kurang dalam memberikan pelatihan. Hasilnya 62 persen guru SD dari 29 SD di kota/ kabupaten tidak pernah ikut pelatihan, bahkan menjelang pensiun. Guru itu harus di-charger, diupdate.

“Itu harus dibangun lewat sistem pemerintah. Di Finlandia, SD-SMP nggak ada ujian nasional. UN ada di SMA, untuk menjaring masuk ke perguruan tinggi. Nilai kejujuran sudah ditanamkan. Di Indonesia, UN menjadi berhala. Kami setuju UN ada, tapi bukan untuk menentukan kelulusan,” jelas Retno.

Retno menambahkan, sekarang system yang dipakai harus berdasar pemetaan. Misal ada SMA di NTT, nilai matematikanya jelek, ternyata guru matematikanya nggak ada yang benar.

Gurunya harus dilatih. Ketika hasil pemetaan terpotret, maka ada reaksi yang dilakukan pemerintah. “Standar UN bisa dilakukan jika semua sekolah atau daerah sudah terpenuhi fasilitas yang sama. Jangan sampai ada murid yang mau sekolah sampai jalan 7 jam.

Beda dong sama yang naik motor atau peb/ar/sua mobil,” pungkasnya.

Goris Mustaqim, Pemuda Garut dari Desa Membangun Bangsa GORIS Mustaqim, pemuda yang lahir dan dibesarkan di kota Garut Jawa Barat. Besar di lingkugan yang religius, Goris bukan hanya tekun dalam beribadah tetapi juga berhasil dalam pendidikan dan bisnis. Sarjana Lulusan ITB, mempunya keyakinan bahwa pembangunan bangsa harus dimulai dari desa yang maju.

Bersama teman-temannya ketika masih kuliah di ITB, Goris mendirikan organisasi bernama ASGAR MUDA, anak muda asli Garut. Kegiatannya berupa bimbingan belajar untuk adik-adik SMA di Garut agar bisa menembus perguruan tinggi bagus di Bandung maupun kota lain. Kegiatan ini kemudian berkembang bukan hanya bimbingan belajar tetapi juga ada program lainnya dengan fokus memberdayakan anak muda Garut.

Ketika masih kuliah, Goris aktif di berbagai organisasi sehingga sering bertemu tokoh-tokoh penting. Hal ini membukakan matanya untuk melakukan banyak hal bagi masyarakat.

Jika teman-temannya berlomba mencari kerja di perusahaan multi nasional dengan gaji besar atau melanjutkan pendidikan ke luar negeri, Goris memilih membangun sosial entrepreneursip. Goris ingin membangun usaha yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Atau biasa dikenal dengan social entrepreneurship.

Langkah pertama, disamping mengembangkan ASGAR MUDA, Goris juga melakukan pendampingan bagi usaha mikro di Garut dengan memberikan pelatihan dan akses pasar serta bantuan modal melalui lembaga simpan pinjam dengan bunga ringan (BMT).

Masih banyak cita-cita Goris untuk membangun kota Garut melalui pemberdayaan masyarakat. Berbagai program dilakukan seperti: program investasi pohon untuk memberdayakan petani.

Melihat sepak terjang ayahnya yang banyak melakukan kebaikan pada masyarakat, membuat Goris punya visi, “Saya bukan hanya ingin menjadi orang hebat tetapi orang yang baik. Maju, sukses, kaya itu penting, tetapi berbuat kebaikan juga penting” Goris Mustaqim, di usia yang masih 32 tahun memiliki segudang prestasi dan pencapaian diantaranya Indonesian Climate Champions (International; Youth Delegation) on COP 15 at Copenhagen dari UNFCC, Asia’s Best Young Entrepreneur nominee dari Business Week Magazine dan Presidential Summit on Entrepreneurship which hosted by President Obama, Washington DC. Pemuda dari Garut yang sangat menginspirasi dan nun/cn layak untuk jadi panutan.

Mbak Sri Keliling Negeri untuk Bela Hak Kaum Difabel PEREMPUAN yang akrab disapa Mbak Sri ini mengalami kelumpuhan sejak usia 23 tahun. Dan dia bermaksud melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia untuk mengkampanyekan hak-hak warga yang bernasib sama dengannya.

Mbak Sri telah membuka mata banyak orang lewat aksi Perjalanan Untuk Perubahan.

Perjalanan kali ini merupakan kesempatan ketiga bagi Sri Lestari, staf UCP Roda Untuk Kemanusiaan (UCPRUK).

Selama 10 tahun, Sri kesulitan untuk beraktivitas di luar rumah. Saat itu ia merasa kemandiriannya hilang dan tidak mampu melakukan apa-apa lagi. “Saya telah turut merasa-

kan apa yang seluruh difabel rasakan, yakni keterbatassan,” ujar Sri. Kehidupannya berangsur seperti semula setelah Sri menggunakan kursi roda adaptif dan motor modifikasi dari UCPRUK. Bahkan dua tahun terakhir Sri telah berhasil mengelilingi Indonesia dari Banda Aceh hingga Jakarta dan dari Jakarta hingga Bali dengan menggunakan motor modifikasinya.

Sejak Sri memperoleh ‘kebebasannya’ kembali, dia menjadi figur inspiratif bagi difabel maupun masyarakat luas. Dia telah mengunjungi lebih dari 25 kota dan menginspirasi ribuan orang melalui perjalanannya.

Mbak Sri saat melakukan perjalanan keliling negeri.

Kini, Mbak Sri bermaksud mengadvokasi hak-hak kaum difabel lewat Perjalanan Untuk Perubahan mengelilingi Sula-

wesi. Disaksikan pemerintah daerah setempat, Mbak Sri melakukan perjalanan dengan melintasi jalur Sulawesi dan

singgah di beberapa kota, antara lain Gorontalo dan Tentena.

Mbak Sri telah melakukan perjalanan sejauh 1.871 kilometer di Makassar. Perjalanan ini menjadi wadah refleksi dan rencana aksi nyata bagi difabel di Sulawesi dan seluruh Indonesia.

“Saya adalah contoh nyata bagaimana seorang difabel mampu berkembang dan mandiri karena memperoleh hak atas akses dan peluang di lingkungan sekitar maupun masyarakat luas,” ujar perempuan asli Klaten, Jawa Tengah ini. “Dan saya bermimpi, akan muncul difabel lain yang jauh lebih berpotensi dan mandi tsr/mr ri.”

Goris Mustaqim.

www.lensaindonesia.com

PATGULIPAT

4

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

Hati-hati Indonesia Dijebak, Saham Freeport Kemahalan Saham Freeport yang ditawarkan dianggap kemahalan. Tidak itu saja, penawaran divestasi dianggap sebagai upaya penjebakan terhadap Indonesia.

PT FREEPORT Indonesia kini kembali menjadi sorotan publik setelah geger kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo di skandal ‘Papa minta saham’. Perusahaan penambangan tersebut sedang divestasi atau pelepasan saham perusahaan senilai 10,64 persen, dengan total harga di kisaran USD 1,7 miliar atau sekira Rp 23,6 triliun.

Vice President Corporate Communication Freeport, Riza Pratama mengatakan harga tersebut sudah melalui kajian yang matang. Berdasarkan kajian tersebut, wajar apabila 10,64 persen divestasi saham Freeport dibanderol mencapai USD 1,7 miliar.

“Kita ada analisa, itu harga yang berdasarkan perhitungan wajar. Itu harga kita,” kata Riza di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (20/1).

Riza pun enggan membeberkan hasil kajian yang dilakukan Freeport.

Dia menegaskan harga yang diajukan Freeport ke pemerintah masih wajar. “Itu harga wajar,” tegas dia.

Riza menambahkan Freeport saat ini masih menunggu tanggapan pemerintah Indonesia soal divestasi saham. Setelah pemerintah sepakat, nantinya bakal ada kesepakatan atau negosiasi untuk menemukan kesepakatan harga.

Kegiatan korporasi ini lantas disambut baik pemerintah yang memang selama ini selalu mendesak dan menginginkan renegosiasi kontrak. Namun harga yang dita-

warkan membuat pemerintah lebih berhati-hati dan memilih tidak gegabah.

“Masih mengevaluasi benar atau enggak itu kemahalan. Benar atau enggak itu wajar, yang ditawarkan itu untuk jangka waktu sampai kapan? Apakah dia akan nambang terus atau sampai habis kontrak? Kita sedang evaluasi,” kata Direktur Mineral Kementerian ESDM, Mohammad Hidayat di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (20/1).

Sebelumnya Menteri koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengingatkan semua unsur pemerintah, untuk hati-hati menyikapi tawaran divestasi PT Freeport Indonesia. Sebab, harga saham yang ditawarkan Freeport sebesar 1,7 miliar dollar AS untuk 10,64 persen saham terlalu mahal.

Rizal beralasan, harga saham perusahaan Induk Freeport di Amerika Serikat juga harga sahamnya hanya sebesar 6 dollar AS per saham. “Sama sekali nggak menarik.

Harga saham Freeport global terus turun dalam beberapa tahun dari 60 dollar AS per saham kini tinggal 6 dollar AS per saham,” kata Rizal, beberapa waktu lalu.

Jadi, menurut dia tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerima tawaran Freeport tersebut. Rizal menambahkan, saat ini Freeport juga tidak mampu menyelesaikan masalah dengan pemerintah Indonesia. “Jadi, ngapain beli saham anak perusahaannya super mahal demikian. Hati-hati, harganya sekarang itu super mahal. Karena harga perusahaan induknya saja sudah jatuh,” ungkapnya.

Namun demikian, ia tidak menyebutkan berapa harga yang tepat untuk saham perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut.

Hal senada diungkapkan mantan Menteri Keuangan di akhir era Orde Baru, Fuad Bawazier, mengatakan harga 10,64 persen saham sebesar US$ 1,7 miliar yang dita-

Pasukan penjagaan PT Freeport Indonesia.

warkan PT Freeport Indonesia terlalu mahal. Terlebih sejak 2011, menurut Fuad, harga saham Freeport terus menurun.

“Harganya saja di 2011-2012 itu masih US$ 60. Sekarang tinggal US$ 3,5. Lah, kalau BUMN beli, pasti bangkrutlah. Ini namanya jebakan batman. Kenapa? Kalau memperpanjang, pemerintah rugi karena lama-lama harga saham cuma seharga kertas tisu,” kata Fuad di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Minggu, (17/1/2016).

Fuad berpendapat, saat ini langkah tepat yang bisa diambil pemerintah ialah menunggu hingga

2019, saat negosiasi antara Freeport Indonesia dan pemerintah apakah akan memperpanjang kontraknya atau tidak. “Kalau memperpanjang, syarat-syaratnya bagaimana, kita berani membeli. Masak sekarang kita nyemplungin kaki dulu?

Enggak usah,” kata Fuad.

Fuad mencurigai Freeport Indonesia yang tidak sedari dulu mendivestasi sahamnya dan baru sekarang menawarkan saham ke pemerintah. Karena itu, ia berharap pemerintah Indonesia jeli dalam bersikap agar tidak rugi. “Silakan kalau Freeport mau divestasi. Kan bukan berarti pemerintah yang mau beli.

Sekarang setelah begini (nilai

saham turun) mau divestasi. Tidak apa-apa pemerintah enggak beli.

Yang penting pemerintah enggak nyemplung terus merugi,” katanya.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio juga punya penilaian yang sama. Menurutnya, harga saham yang ditawarkan Freeport seharusnya tidak semahal itu. “Bursa tidak bisa bilang kemurahan atau kemahalan. Tapi kalau saya pribadi dengar apa katakata pak Rizal Ramli jadi murah loh,” ujar dia ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/1/2015).ý Penilaiannya tersebut mengacu kondisi kinerja Freeport Indonesia yang saat ini kian menurun seiring

menurunnya harga komoditi tambang seperti emas yang menjadi komoditi andalannya. Lantaran kinerjanya menurun, saat ini kapitalisasi pasar atau market cap saham Freeport juga menjadi lebih rendah.

“Katanya (Freeport) adalah terbesar di dunia waktu itu. Tapi, kalau saya lihat, US$ 1,75 miliar (penawaran Freeport) itu artinya market cap US$ 17 miliar. Banyak perusahaan di Indonesia market cap nya lebih besar dari itu,” tegas dia.

Menurut Tito, banyak perusahaan di tanah air yang lebih menguntungkan secara kinerja. Ia membandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Pertamina (Persero). Dengan harga semahal itu, menurutnya, Freeport ternyata tidak memberikan keuntungan yang setimpal bagi Pemerintah.

“Untung BRI itu dua kali lebih besar dari untung Freeport Indonesia loh. Pertamina untungnya 4 kali lipat dari Freeport, banyak yang lebih menarik di Indonesia. Dan Freeport itu sekarang (area tambangnya berkurang) tinggal 90 ribu hektar. Jadi seperti itu pandangan saya kalau lihat data yang ada,” pungkas dia.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia menawarkan 10,64 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia di akhir batas waktu untuk melakukan divestasi saham pada Kamis (14/1).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menjelaskan, Freeport menawarkan sahamnya senilai 1,7 miliar dolar AS, dari nilai keseluruhan saham sebesar 16,2 miliar dolar AS. “Jadi Freeport telah mengirim surat kepada Menteri ESDM, dan kami telah terima hari kemarin.

Mereka telah menawarkan sahamnya yang sesuai dengan kewajiban PP 77 tahun 2014 dimana mereka harus menawarkan 10,64 persen,” kata Bambang.ase/kon/des/dan

Stigma Sesat Gafatar Akhirnya Berdampak Dahsyat AKSI main hakim sendiri dipertontonkan massa, saat membakar kampung eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Desa Moton, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Buntutnya, 1.119 jiwa kehilangan harta benda. Pembakaran ini menyebabkan ketakutan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak eks Gafatar.

Mereka kini menjadi muhajir (orang yang berhijarah), sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Pembakaran ini bentuk kemarahan warga yang merasa layak menjadi pengadil bagi sesamanya.

Hal itu, tak lepas dari stigma sesat yang selama ini dilekatkan terhadap anggota Gafatar. Bahkan, saat mereka mengaku sudah tak lagi menjadi anggota organisasi itu.

Pada Selasa, (19/1/2016), sekitar pukul 15.20 WIB, ratusan warga menyerbu permukiman eks anggota Gafatar. Api, kemudian menyenggau rumah-rumah kayu yang dibangun dua bulan terakhir. Sebenarnya, kampung tersebut sudah dijaga aparat dari Kepolisian dan TNI. Namun, rasio aparat dan massa yang tak sebanding, menyebabkan warga berani membakar habis hunian semi permanen tersebut.

Aksi ini dipertunjukkan jelas di depan aparat dan otoritas setempat.

Bahkan, Bupati Mempawah, Ria Norsan yang datang ke lokasi mengaku kewalahan. Hingga pukul 18.00 WIB, suasana di Desa Moton masih mencekam hingga kemudian lebih dari seribu orang korban diangkut ke Bekangdam XII, Tanjung Pura, Pontianak, Kalbar.

Pembakaran itu memang tak memakan korban jiwa. Namun, harta benda eks Gafatar terbakar. Terhitung, ratusan juta rupiah hangus sudah. Sementara itu, rasa panik dan kimput akibat diamuk massa menyisakan trauma bagi para korban.

Ekwan Sumarsono, salah seorang eks Gafatar asal Jawa Timur, mengatakan selama ini hidup dengan berladang di Mempawah. Demikian juga. dengan eks Gafatar lainnya. Namun, kini mereka tak lagi punya apaapa. “Tinggal baju saja yang ada di badan ini, kemarin kehujanan, sekarang sudah kering,” kata Ekwan, www.lensaindonesia.com

yang kini berada di lokasi pengungsian Bekangdam XII Pontianak, Rabu (20/1/2016).

Para eks Gafatar yang berada di Bekangdam XII Pontianak, saat ini tengah menunggu giliran diangkut kembali ke daerah asal. Menurut Bupati Ria Norsan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenko Polhukam.

Para muhajir akan dibawa pulang dengan kapal KRI Teluk Bone dan KRI Gilimanuk milik Angkatan Laut.

Bupati itu mengatakan, amuk massa terjadi akibat kegeraman terhadap Gafatar yang selama ini dikaitkan dengan laporan sejumlah orang hilang.

Lebih lagi, Komunitas Gafatar dituding tertutup, hidup secara eksklusif.

“Ini mereka tertutup. Suku apapun datang ke Mempawah, silakan, asal sesuai prosedur,” kata Ria. Lain pula yang disayangkan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, yang tak mau sepenuhnya menyalahkan aksi massa. Menurutnya, para eks Gafatar memang sudah diperingatkan. Pasalnya, mereka masuk ibarat mengendap-endap ke wilayah itu. Anehnya, sang gubernur justru melempar kesalahan ke jajaran pemda, yang menurutnya, tak memantau kehadiran orang-orang baru di daerahnya. Padahal, pemberitaan mengait orang hilang sudah santer terdengar. Pengawasan, kata dia, tak dijalankan dengan seharusnya.

“Kami sudah ingatkan ke pemda, supaya orang datang dan pergi diketahui. Kalau ada orang hilang di Jakarta, kami bisa tahu. Ini, termasuk lalai mengecek hal seperti itu,” kata Cornelis, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Aksi pengusiran terhadap kelompok Gafatar bukan kali ini saja terjadi.

Pada Desember 2014, kelompok Gafatar dilarang warga Desa Toto Selatan, Gorontalo melakukan kegiatan. Gafatar dituduh sesat dan kegiatannya dibubarkan.

Sementara itu, pada Januari 2015, warga Lamgapang, Aceh, mengusir ormas Gafatar, karena dianggap memiliki akidah yang tidak sesuai dengan Islam. Lainnya, pada Maret 2015, pemerintah Kabupaten Bitung, Indramayu, Jawa Barat me-

ngusir empat orang pemimpin Organisasi Gafatar dari daerahnya. Pemkab Bitung mengincitkan anggota Gafatar, dengan tudingan menyebarkan ajaran sesat.

Pangkal keresahan masyarakat terhadap Gafatar bisa dirunut sejak awal 2016. Hilangnya dokter Rica Tri Handayani asal Lampung di Yogyakarta menjadi awal jejak Kepolisian menelusuri kasus tersebut.

Rica yang hilang sejak beberapa bulan lalu, diketahui berada di Kalibar dan terafiliasi dengan Gafatar.

Kasus ini sempat heboh di dunia maya. Tak lama, memicu banyaknya laporan orang dan keluarga hilang yang diidentifikasi memang terkait dengan Gafatar.

Organisasi ini didirikan di Jakarta, dan berkembang di sejumlah daerah di Jawa. Sebagai ormas, Gafatar mendeklarasikan diri pada 21 Maret 2011, dengan Ketua Mahful T. Tumanurung.

Dirunut lebih jauh, organisasi ini disebut sebagai sempalan Negara Islam Indonesia (NII), yang kemudian pecah akibat perbedaan pendapat di antara elitenya. Gafatar juga disebut-sebut sebagai Komunitas Millah Abraham, yang merupakan aliran Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Ahmad Musadeq, yang pernah mengaku sebagai nabi. Perbedaan tafsir dalam hal salat, puasa dan zakat membuat Gafatar, kemudian dicap sesat, salah satunya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh pada 21 Januari 2015.

Namun, cap sesat ini yang akhirnya dianggap sebagai salah satu pemicu tindakan kekerasan terhadap eks Gafatar, walaupun sebagian besar mengaku dan menyebut dirinya tak lagi dinaungi Gafatar, seperti eks Gafatar di Moton, Mempawah tersebut. Setara Institute menyatakan, aksi kekerasan dan tindakan main hakim sendiri oleh khalayak, tak lepas dari stigma sesat yang dilekatkan ke Gafatar melalui pernyataan publik selama ini.

Padahal, kepastian sesat itu masih belum dikonfirmasi oleh pemerintah dan MUI secara terpusat. Selain itu, dalam hak dasarnya, seluruh warga negara seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama untuk hid-

up dan mendapatkan perlindungan hukum. Sayangnya, hal tersebut gagal dilakukan pemerintah dan aparat keamanan di Mempawah.

“Penyesatan tanpa proses pemeriksaan yang fair dan akuntabel yang dilakukan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan diafirmasi oleh aparat negara telah memicu kemarahan publik pada kelompok Gafatar,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi.

Sementara itu, Ketua Badan Pekerja KontraS Haris Azhar mengatakan kekerasan dengan mengatasnamakan apapun tidak boleh dilakukan. Kejadian main hakim sendiri oleh warga, menurut Haris, seharusnya bisa dibendung oleh tokoh agama dan masyarakat setempat.

Hal kejahatan, menurutnya, harus ditindak, namun didasarkan pada kejahatan itu, bukan karena identitasnya. “Patut disayangkan, jika tindakan main hakim sendiri sampai terjadi. Apalagi, berbasis pada identitas keanggotaan organisasi seperti Gafatar,” kata Haris.

Hal ihwal perihal Gafatar sebagai ormas tidak terdaftar maupun ormas sesat, nyatanya memang tak memiliki versi tunggal. Gafatar, menurut Kementerian Dalam Negeri tidak bisa dibubarkan. Sebab, tidak terdaftar di kementerian tersebut.

Namun, beberapa daerah memang sempat memberikan izin operasional kegiatan Gafatar, meskipun belakangan izin itu banyak yang ditarik. Atas dasar tidak terdaftar itu, Kemendagri tidak bisa membubarkan organisasi ini. Namun, Gafatar bisa dilarang secara resmi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh menteri dalam negeri, jaksa agung dan menteri agama.

Kejadian pembakaran di Mempawah itu juga direspons oleh Istana Kepresidenan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengecam tindakan brutal massa yang meneror eks Gafatar yang sebenarnya tinggal menunggu waktu meninggalkan Mempawah. Pemerintah dijanjikan Pramono akan memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana seharusnya. “Bahwa kita boleh berbeda, tetapi tidak boleh melakukan tindak kekerasan terhadap siapa

Sejumlah warga eks Gafatar berada di pemukiman.

Mayoritas anak-anak eks Gafatar menjadi korban.

Pembakaran rumah eks Gafatar.

pun,” kata Pramono Anung di Kompleks Istana Negara, Rabu (20/ 1/2016).

Lebih jauh, menurutnya, aksi ini tak bisa dibiarkan. Agar tak menjadi preseden buruk, Istana meminta

penegak hukum melacak dalang aksi pembakaran. Mereka harus diberikan efek jera. “Pemerintah akan tetap melihat, mempelajari dan mencari siapa dalang dari hal tersebut,” tuturnya. ezr/cha/asp

PARLEMEN

5

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

Pemerintah Harus Segera Hentikan Impor Beras PEMERINTAH jangan melakukan impor beras untuk raskin secara terus menerus dan harus dibatasi sampai tahun 2016 tahun ini saja.

Walaupun beras impor dari Thailand ini kualitasnya cukup bagus namun jangan mengimpor beras lagi dari luar.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam pada saat sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Rabu (20/1).

Ibnu Multazam yang memimpin langsung sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan, bahwa pada tahun 2016 akhir pemerintah

tidak boleh lagi melakukan impor beras. Sehingga Perum Bulog itu harus segera memaksimalkan penyerapan beras dari petani local. “ Ini pengalaman terakhir impor beras,” tegas Ibnu.

Dia mempertanyakan, Komisi IV DPR akan mengevaluasi kebijakan pemerintah mengimpor beras sekarang ini, kenapa Bulog itu tidak mampu menyerap beras dari petani lokal sebanyak-banyaknya.

Pasalnya, target tahun 2016 ini, penyerapan Bulog baik beras maupun gabah itu hanya empat juta sembilan

ratus ton. “ Jika estimasinya seperti ini secara terus-menerus, kita ini bisa dipastikan akan selalu mengimpor beras lagi,” ujarnya.

Mengenai masih banyaknya daerah yang menolak impor beras dari luar, itu boleh-boleh saja kalau memang stok Bulog di gudanggudang daerah masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tetapi jika stok beras di Bulog masih kurang seperti di wilayah DKI Jakarta, maka harus dipenuhi dengan impor.

Politisi PKB ini menegaskan kembali jika estimasi

Kementerian Pertanian menganggap surplus, maka hal ini harus tetap dikaji ulang.

Namun jika hal ini sudah ada komitmen dari pemerintah dengan Thailand dan Vietnam untuk mengimpor satu juta ton untuk tetap menjaga stok pangan dalam negeri bisa dimaklumi.

“Tetapi menurut saya ya hanya kali ini saya impor beras dari luar. Secara riil impor beras dari luar tahun ini harus dihentikan sambil melihat ramalan panen petani lokal yang akan dating,” spy/ pungkas Multazam. parle/hr

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam pada saat sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Pansus akan Minta BPK Audit Freeport Pembentukan Pansus Freeport sangat penting.

Nantinya BPK akan dilibatkan untuk menyelidiki secara menyeluruh kegiatan Freeport di Indonesia.

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah kembali melontarkan wacana pembentukkan Panitia Khusus terkait PT. Freeport Indonesia, dan pansus tersebut akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit kelangsungan operasi dan royalti dari pengelola tambang Garsberg itu.

“Mudah-mudahan akan masuk usulannya (pansus) di masa sidang ini dan kita lakukan investigasi,” kata Fahri seusai menghadiri Sarasehan 69 Tahun BPK di Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Fahri mengatakan BPK akan dilibatkan untuk menyelidiki secara menyeluruh kegiatan Freeport di Indonesia. Misalnya, kata dia, hasil produksi selama Freeport beroperasi di Indonesia, termasuk kepemilikan saham negara dan royalti yang dibayarkan anak perusahaan Freeport-McMoran itu kepada pemerintah.

“Kita butuh laporan total tentang

berapa yang dieksploitasi, berapa keuntungan yang didapat, bagaimana saham negara di sana,” ujarnya.

Fahri mengaku pembentukan Pansus Freeport semakin penting.

Dia beralasan beberapa kejadian pada waktu belakangan ini, seperti pengunduran diri Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoedin, setelah sebelumnya CEO Freeport-McMoran James R Moffett juga mundur, harus dilihat secara kritis, terutama terkait tata kelola manajemen, dan juga tujuan perusahaan itu.

“Ini bisa ada permainan tingkat tinggi, mungkin kita tidak mengerti tapi sandiwara-sandiwara ini membuat kita harus curiga kartu apa yang lagi dipermainkan,” ujarnya.

Pemerintah, ujar Fahri, perlu lebih cermat melihat apa yang sedang terjadi di Freeport. Seperti diketahui, keputusan perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia akan ditentukan pada 2019. Free-

DPR Dukung Pemerintah Berlakukan Asuransi Bagi Petani ANGGOTA Komisi IV DPR RI mendukung pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI memberlakukan program asuransi bagi petani.

“Ditargetkan 2016, pemerintah memberlakukan asuransi bagi petani,” kata anggota Komisi IV DPR RI Hamdani dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Ia menyatakan Kementerian Pertanian RI dengan Komisi IV DPR RI telah menggagas asuransi khusus petani itu sejak 2015. Hamdani yang berasal dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) berjanji akan mendukung dan merealisasikan dukungan program bagi petani itu.

Namun Hamdani menyebutkan program asuransi itu khusus bagi petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen, musibah seperti kebakaran maupun faktor alam lainnya.

Diungkapkan Hamdani, rencana pemerintah akan menunjuk salah satu Asuransi Indonesia di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rencananya, pemerintah akan membantu pembayaran asuransi setiap petani sebesar Rp150 ribu per sekali musim panen dan sehektare, sedangkan petani dikenakan wajib bayar sekitar Rp30 ribu. “Kemungkinan setiap petani yang gagal panen akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp5 juta dari pemerintah,” ungkap Hamdani.

Selain petani padi, Hamdani menambahkan asuransi juga akan merambah bagi petani hortikultura dan peternak, namun DPR RI bersama Kementerian Pertanian masih membahas jumlah total tanggungan asuransi khusus petani yang memiliki dan menggarap lahan sendiri tersebut.

Sementara itu, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jan Darmadi optimistis petani di Indonesia dapat sejahtera jika pemerintah mengelola dan memperhatikan dengan baik.

“Saya hadirkan anggota Komisi IV untuk mengawal perjuangan Gerakan Petani Nusantara,” tau/ans tutur Jan.

Fahri Hamzah.

port juga baru menyerahkan perhitungan nilai paruh divestasi sahamnya sebesar 10,64 persen yang bernilai 1,7 miliar dolar AS. “Makanya perlu penyelidikan agar memperjelas masalah,” ujarnya.

Pada Senin (18/1), Maroef memutuskan untuk mengundurkan diri, dengan alasan utama masa kontrak kerja selama setahun yang telah berakhir. Mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) itu memilih hengkang dari Free-

port meskipun telah mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak.

Wacana pembentukkan Pansus Freeport sebelumnya juga mencuat pada pertengahan Desember 2015 lalu. Kalangan anggota DPR mendesak pembentukkan Pansus tersebut dengan beberapa alasan seperti untuk meningkatkan transparansi operasi Freeport dan kontribusi perusahaan tambang emas tersebut kepada masyarakat. ind/ans

DPR Bentuk UU Minol Supaya Implementatif WAKIL Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) Aryo PS Joyohadikusumo dari Dapil DKI III menegaskan, alasan DPR menyusun RUU ini karena minol belum diatur dalam UU, hanya Perpres dan tidak cukup bagi payung hukum untuk Perda, pergub dan kabupaten/kota.

“Perpres saja tidak cukup sehingga perlu UU sebagai payung hukum yang tetap” katanya saat RDP dengan perwakilan 4 Gubernur, Rabu (20/1/2016) di Komplek Parlemen Senayan.

Untuk itu kehadiran 4 Pimpinan Daerah ini diharapkan memberi masukan bagi RUU Minol sebab aparat di daerah nanti sebagai pelaksana UU. Seberapa realistis dan seberapa benarnya UU nanti bisa diterapkan.

Contohnya pasal 6 RUU mengatur, setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, m e n g e da r k a n / m e n j u a l minuman beralkohol.

Di Dapilnya, kata Aryo, banyak sekali ormas yang tidak bertanggungjawab melakukan razia dengan alasan untuk kepentingan umum, tetapi banyak konstituennya yang terganggu.

“Saya khawatir pasal ini dapat disalahgunakan, karena di Dapilnya Jakbar dan Jakut, banyak rumah mewah dan tersedia minuman beralkohol. Berdasar pasal

Aryo PS Joyohadikusumo.

ini setiap orang bisa ditangkap,” katanya.

DPR menginginkan pembentukan UU bisa efektif, sukses dan implementatif.

Akan sukses kalau dibantu pelaksana di lapangan. “Saya tidak ingin sebagaimana disampaikan anggota FPP Pak Mustaqim, UU ini jadi macan ompong. Kita akui ada kekhawatiran bahaya minol tetapi tidak mampu menangkalnya,” tegas Aryo.

Sementara Ketua Pansus Arwani Thomafi mengatakan, dalam pembahasan RUU ini pihaknya membuka seluasluasnya masukan dari komponen masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha dengan maksud UU yang dilahirkan bisa implementatif.

Pansus mengundang pejabat daerah karena banyak korban di wilayahnya aki-

bat minol maupun minuman oplosan. Tahun 2015 di Jabar ada 52 tewas akibat minuman keras, juga ada 49 ribu botol dan 163.500 liter miras, 47 dirigen tuak yang disita. Di Jateng 63 orang akibat miras, atau hampir setiap bulan ada 4 orang meninggal dunia. Belum lagi di daerah lain, jumlah korban akibat miras juga besar.

Bisa disimpulkan bahwa di daerah punya karakteristik sama banyak korban meninggal dan seringnya warga melakukan pesta miras. Di sisi lain, lanjut Thomafi, penegakan hukum tidak menimbulkan efek jera karena setiap tahun selalu bertambah jumlah korbannya, padahal sebagian besar korban adalah anakanak remaja usia produk mp/parle tif.

Sosialisasi UU ITE Masih Kurang ANGGOTA Komisi I DPR RI Supiadin AS menilai sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih kurang sehingga masih banyak anggota masyarakat yang belum paham.

“UU ITE itu sosialisasinya belum lengkap. Seharusnya dilakukan sosialisasi terus,” kata Supiadin di Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Ia menilai sebagian besar warga yang menggunakan internet atau biasa disebut netizen belum mengetahui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 itu, terlebih Pasal 27 Ayat 3 yang kerap digunakan untuk menjerat seseorang yang mengungkapkan pendapat di dunia maya.

Pasal 27 Ayat 3 UU ITE menjelaskan tentang larangan bagi setiap orang dengan sengaja atau tidak sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Menurut Supiadin, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa sekadar ber-

keluh kesah di dunia maya terhadap pihak lain bisa memungkinkan untuk dipidanakan dengan pasal tersebut.

Purnawirawan mayor jenderal TNI tersebut mengatakan pemerintah berkewajiban menyosialisasikannya.

“Banyak pengguna media yang tidak mengerti UU ITE. Kan bisa ditampilkan di layar kaca,” jelas dia.

Namun wacana revisi UU ITE telah diusulkan oleh pemerintah kepada DPR agar dapat melindungi warga terhadap mudahnya dikenakan jeratan hukum lewat pasal tersebut. “Kita sudah sepakat dengan Kementerian Kominfo, revisi UndangUndang ITE masuk Prolegnas 2016,” kata Supiadin.

Ia menjelaskan materi revisi undang-undang tersebut sudah diterima oleh DPR RI dari pemerintah, namun belum diserahkan pada Komisi I. “Undang-undang ini harus benar-benar sempurna untuk melindungi warga negara dan juga negara. Ini harus jadi prioritas,” kata ad/ans dia.

Komisi IX Tetapkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan KOMISI IX DPR RI berhasil menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan secara mufakat. Ini pertama kalinya semua fraksi di Komisi IX memiliki visi dan pandangan yang sama terhadap para kandidat. Pemilihan berdasarkan sejumlah kriteria yaitu integritas, ketegasan, kepemimpinan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah.

Pimpinan sidang yang juga Ketua Komisi IX Dede Yusuf berharap anggota dewas terpilih dapat optimal mendorong kinerja direksi BPJS. Sebelumnya anggota dewas bukan dipilih melalu uji kepatutan dan kelayakan di DPR tetapi ditetapkan oleh para komisaris.

“Kami harapkan nantinya anggota dewas ini bisa berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala apa yang menjadi permasalahan di BPJS kesehatan, sehingga Komisi IX bisa mengambil langak-langkah konkret” ujarnya saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/16).

Dewas BPJS terpilih terdiri dari tiga unsur, mereka adalah La Tunreng dan Misbahul Munir (Unsur Pemberi Kerja), Michael Johannis Latuwael dan Roni Febrianto (Unsur Pekerja) dan Karun (Tokoh Masyarakat). Sebagai mitra Komisi IX dewas diharapkan proaktif, sebagai contoh ketika ada laporan dari media atau masyarakat mengenai permasalahan

Dede Yusuf.

BPJS Kesehatan diharapkan segera ditindaklanjuti.

Sementara itu anggota Komisi IX Aliyah Mustika berharap peran dewas nantinya bisa mengawasi secara menyeluruh baik kinerja direksi maupun masalah-masalah BPJS Kesehatan yang ada. “Lewat merekalah kami percayakan untuk perpanjangan tangan dari Komisi IX,” tutur dia.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap lima dewas terpilih segera dilantik oleh Presiden. Aturan perundang-undangan menyebut pelantikan dilakukan 20 hari kerja yang berarti diperkirakan awal Februari yang akan datang. Minggu depan Komisi IX segera memasuki agenda selanjutnya uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Anggota Dewas BPJS ria/iky Ketenagakerjaan. www.lensaindonesia.com

ANALISA

6

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

JIMLY ASSHIDDIQIE:

Penyelenggra Pemilu Pilar Baru di Luar Trias Politika ik dari yang lain. Karena, netralitas dalam penyelenggaraan pemilu bagi penyelenggara itu mutlak.

Bagaimana Anda melihat posisi dan peran penyelenggara pemilu?

KPU dan Bawaslu adalah menjalankan demokrasi. Jadi, penyelenggara pemilu itu benar-benar harus berada di posisi tersendiri.

Penyelenggra pemilu itu penyelenggara demokrasi. Jadi, dia pilar baru di luar trias politika yang sudah ada. Karena, pejabat seperti presiden, bupati, itu peserta pemilu.

Legislatif juga peserta pemilu.

Yudikatif, hakim mengadili hasil pemilu. Maka penyelenggara pemilu mendapat tempat tersendiri.

Laporan berkurang karena kesadaran penyelenggra meningkat atau karena ada faktor lain?

Salah satu yang menurut saya sangat penting yaitu pelayanan.

Jadi, kalau para peserta itu tidak dilayani dengan baik, tidak ada komunikasi baik, persepsinya negatif. Setiap kali ada ketidakpuasan identik dengan kesalahan penyelenggara.

Jimly Asshiddiqie.

Penyelenggra pemilu itu penyelenggara demokrasi. Jadi, dia pilar baru di luar trias politika yang sudah ada. Karena, pejabat seperti presiden, bupati, itu peserta pemilu. Legislatif juga peserta pemilu. Yudikatif, hakim mengadili hasil pemilu. Maka penyelenggara pemilu mendapat tempat tersendiri.

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak baru saja berlalu. Sejumlah kalangan menilai, “pesta demokrasi” yang digelar secara serentak ini berjalan lancar dan sukses. Meski demikian, pilkada secara serentak yang digelar pertama kali ini menyisakan persoalan. Ratusan gugatan masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah pasangan calon yang kalah menggugat hasil pilkada yang digelar akhir tahun lalu tersebut.

Tak hanya MK yang banjir gugatan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga panen aduan. Lembaga yang berdiri sejak 2012 ini menerima banyak laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie mengakui, usai penyelenggaraan pilkada serentak, lembaga yang ia pimpin menerima banyak aduan.

Namun, menurut dia, jumlah aduan yang masuk menurun diban-

ding tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi itu menunjukkan kinerja penyelenggara pemilu semakin baik. Namun, ia tak menampik bahwa lembaganya masih sering menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara pemilu.

Di tengah kesibukannya “mengadili” para penyelenggara pemilu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan pakar hukum tata negara ini bercerita panjang lebar terkait penyelenggaran pilkada serentak juga pelanggaran yang mengikutinya.

Selain itu, dia berbicara mengenai pentingnya pengadilan etik bagi seluruh penyelenggara negara. Berikut petikannya: Bagaimana penyelenggaraan pilkada serentak beberapa waktu lalu?

Kalau dari segi angka memang membaik. Salah satunya jumlah perkara atau pengaduan yang masuk ke DKPP menurun. Kalau

dihitung pada tahun 2012, 2013, dan 2014 banyak sekali perkara yang masuk. Pada 2015, pilkada di 264 kabupaten kota turun sekali kuantitasnya.

Dari segi itu tingkat kepuasan oke. Tapi, sayangnya tingkat partisipasi menurun.

Menurut Anda kenapa bisa begitu?

Salah satu faktornya karena kampanye dipersingkat. Kalau dulu kampanye jor-joran karena pakai dana pribadi. Namun, sekarang nggak bisa lagi karena dana kampanye menggunakan APBN. APBN kan jumlahnya sedikit. Akibatnya di seluruh Indonesia spanduk berkurang, baliho juga berkurang. Itu secara psikologi memengaruhi partisipasi masyarakat. Namun, secara keseluruhan kualitas penyelenggaraan semakin membaik dan penyelengara juga semakin belajar dan berhati-hati.

Bagaimana penyelenggara pemilu ini melihat DKPP? Awalnya DKPP menjadi momok, ditakuti dan dibenci. Tapi, lama-kelamaan mereka merasa beruntung dan gembira menerima kehadiran DKPP sebagai bagian dari diri mereka juga sebagai perbaikan internal. Selain itu, DKPP mendorong penyelenggara pemilu melayani dengan cara yang sama, tidak boleh yang satu lebih ba-

Sejauh ini sudah berapa laporan yang masuk?

Pada 2015 jumlah orang yang diadukan hampir 500, angkanya akan jalan terus. Jadi, 468 sampai pengumuman kemarin. Dari 468 ini tercermin dalam 110 perkara.

Jadi, rata-rata satu perkara 4 orang diadukan. Parahnya ada yang mulai dari KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai ke TPS diadukan semua. Tapi, buktinya tidak jelas. Yang profesional biasanya mengadukan satu orang.

Dari jumlah itu berapa yang sudah ditangani?

Yang sudah kami putus 108 perkara, 108 putusan. Tinggal 4 masih disidang. Diberhentikan jumlahnya 48. Empat pemberhentian sementara, 44 pemberhentian tetap. Diberi peringatan 125. Tapi, yang paling banyak direhabilitasi karena tidak terbukti, jumlahnya 286 tambah 13 yang dibatalkan. Kalau ditotal jumlah yang tidak terbukti itu 60 persen.

Tapi, 40 persen terbukti. Dari 40 persen terbukti itu ada yang diberhentikan secara tetap 14 persen, dibehentikan sementara 1 persen. Total yang diberhentikan 15 persen, selebihnya 25 persen diberi peringatan, dan 5 persennya dicabut.

Sebagian besar kasusnya apa?

Rata-rata berpihak, tidak fair, tidak profesional, administrasi-

nya tidak rapi.

Siapa saja yang diadukan, KPU atau Bawaslu?

Yang paling banyak KPU. Tapi, Bawaslu dan Panwaslu banyak juga.

Siapa yang bisa mengadu ke DKPP? Di undang-undang tidak dibatasi siapa pengadu, tapi kami harus tepat. Kami melayani kepentingan masyarakat, tapi kami tak mau melayani orang iseng, atau orang yang sekadar melampiaskan marah. Kalau tidak ada bukti kami dismiss.

Bagaimana cara DKPP melakukan verifikasi aduan?

Kami ada tim independen yang ada unsur KPU dan Bawaslu. Kami juga membentuk tim pemeriksa daerah dengan melibatkan dua dari perguruan tinggi, dua dari KPU dan Bawaslu provinsi, satu dari anggota DKPP pusat sebagai ketua.

Lima orang ini yang melakukan verifikasi.

Jenis pelanggaran apa saja yang menjadi wewenang DKPP? Hanya pelanggaran kode etik, profesionalisme, kejujuran, integritas, dan profesionalitas. Independensi itu yang sangat menentukan. Tapi, masuk juga tertib administrasi. Tertib adminitrasi itu banyak menimbulkan masalah ketidakpercayaan, maka tertib adminitrasi masuk kode etik.

Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi tafsir etik yang longgar ini?

Kami melakukan pembuktian.

Pembuktian tidak formal saja.

Asal ada bukti meski tidak terlalu kuat, tapi menimbulkan masalah itu sudah cukup untuk memberi sanksi. Teguran dari ringan, biasa, keras. Kemudian, ada pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Apakah putusan DKPP mengikat secara hukum?

Di undang-undang sudah jelas, final dan mengikat. Jadi, siapa saja penyelenggara pemilu terikat dengan UU bahwa keputusan DKPP final dan mengikat.

Tidak bisa banding?

Belum ada. Kami mengusulkan ada Mahkamah Etik, karena tidak bisa dibawa ke MA. Saya berkalikali sampaikan ke MA, tapi mereka berlindung di balik formalisme prosedur. Jadi, para hakim itu tidak mau diajak berinovasi. Di era seperti sekarang tidak bisa seperti itu. Seorang ketua MA harus

membangun sistem peradilan modern. Saya sudah mengingatkan peradilan hukum tidak berhak menilai hasil peradilan etik.

Tapi ini terjadi. Beberapa putusan DKPP dibatalkan oleh pengadilan TUN. Lucu, karena asumsi para sarjana hukum umumnya berpendapat norma hukum adalah norma tertinggi yang mengajarkan hukum paling tinggi dan tidak boleh dicampur dengan etika. Maka norma etika tidak boleh bertentangan dengan hukum. Maka kalau ada putusan pengadilan etika bisa dibatalin pengadilan hukum. Itu teori abad 19. Sekarang tidak begitu lagi. Banyak sarjana hukum yang tidak mengerti masalah, dia menilai putusan DKPP ngawur.

Berapa banyak putusan DKPP yang dibatalkan pengadilan?

Sudah ada 10 putusan DKPP yang dibatalkan TUN dan MA karena menggunakan perspektif hukum. Padahal putusan DKPP sudah jelas dalam UU, yakni final dan mengikat bagi presiden. Jika KPU pusat, Bawaslu pusat diberhentikan, maka presiden wajib mengeluarkan keppres pemberhentian. Kedua, putusan final dan mengikat bagi KPU. Ketiga bagi Bawaslu.

Kami mesti menyadarkan bahwa hukum bukan segala-galannya.

Jangan kita mengelola negara serba hukum.

Apa saja wewenang DKPP? Memeriksa, mengadili, memutus, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara. Sekarang muncul ide kode etik peserta dan kandidat, kalau itu ada itu bisa dimasukkan ke dalam kewenangan DKPP. Jadi, nama DKPP tetap, cuma kepanjangannya menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.

Apa saja yang sudah Anda lakukan dalam membangun DKPP? Saya memulai ketika menjadi ketua Dewan Kehormatan KPU 2009. Kami bikin sidangnya seperti MK. Ada kritik dari masyarakat, ini kan masalah etika jadi harus tertutup. Saya jelaskan ini kan namanya ijtihad tidak dilarang dalam UU. Saya ingin memelopori peradilan etika.

Sama seperti peradilan modern lain, sidang pelanggaran etik juga harus terbuka, kecuali ada beberapa pertimbangan hakim memutuskan tertutup. Jadi, intinya kami sedang memelopori peradilan etika. Saya bersyukur itu diterima di DPR, dari Badan Kehormatan Dewan menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan. mus/ad/vv

Haris Azhar: Tugas Bin Cari Informasi, Penindakan Kasih Polisi HASRAT Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso merevisi Undang-Undang Intelijen dan Undang-undang Terorisme dianggap bukan solusi utama mencegah aksi terorisme di Indonesia. Melalui undang-undang yang ada, BIN dianggap sudah cukup punya jalur kerja yang jelas untuk mencegah terjadinya gerakan teroris di dalam negeri.

“Yang perlu dievaluasi itu kinerja BIN, bukan payung hukumnya. Soal penangkapan, biar serahkan pada Kepolisian bukan minta tambah kewenan-gan,” ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar.

KontraS berpendapat, insiden bom Thamrin yang terjadi Jumat (15/1) lalu, bukan alasan BIN untuk menambah kewenangan.

Masalah penindakan, itu menjadi tanggung jawab dan kewenangan pihak Kepolisian. Berikut kutipan lengkapnya: Dengan dalih lebih optimal memutus mata rantai gerakan www.lensaindonesia.com

teroris, BIN berharap UndangUndang Intelijen dan UndangUndang Terorisme direvisi.

Tanggapan Anda?

Bagi kami, tidak ada urgensinya merevisi Undang-Undang Intelijen, termasuk Undang-Undang Terorisme. Yang kurang maksimal itu kinerjanya bukan undang-undangnya. Makanya kami menolak usulan BIN tersebut. Dalam pencegahan teror, mandat yang diberikan undang-undang sudah jelas pada BIN. Sekarang tinggal kinerjanya yang perlu ditingkatkan, bukan payung hukumnya.

Tapi BIN menganggap, undang-undang yang ada membatasi ruang gerak mereka. Revisi itu agar BIN bisa juga melakukan penindakan bila mencium ada gelagat yang kurang baik...

Lho, memang tugasnya dia (BIN) mencari informasi yang sebanyak mungkin lalu berkoordinasi dengan lembaga lain.

Misalnya secepat mungkin koor-

dinasi dengan pihak Kepolisian agar bisa segera menindak pihak yang dicurigai.

Apa cukup kalau dibebankan pada Kepolisian saja untuk menangkap teroris?

Polisi memang mandat hukumnya untuk bertindak. Dan juga kapasitasnya memang untuk bertindak. Jadi ya wewenangnya memang harus dikasih ke mer-eka.

Bukan BIN mengajukan diri untuk melakukan penindakan. Itu salah.

Insiden bom Thamrin kemarin bukankah bisa menjadi momentum betapa pentingnya revisi undangundang tersebut?

Enggak bisa dong. Masa garagara peristiwa begini, bom Thamrin, BIN minta kewenan-gan untuk menindak, UU Kamnas mau disahkan?. Tak seharusnya BIN memanfaatkan situasi seperti ini. Proses legalisasi itu punya logika sendiri.

Enggak bisa hanya gara-gara satu

peristiwa, lalu lahir legalisasi.

Lagian, ini bukan baru pertama kali ada kasus BIN minta revisi payung hukumnya.

Memang apa yang Anda khawatirkan?

Pada tahun 2011 juga ada upaya untuk merevisi UU Intelijen karena maraknya tindakan-tindakan teror. Revisi katanya dilakukan untuk menambah kewenangan intelijen sehingga dapat mence-gah dan menindak aksi-aksi teroris.

Dan sekarang ada kasus lagi, lantas BIN lakukan hal serupa. Saya mencium, nanti ujung-ujungnya minta dibentuk Undang-Undang Keamanan Nasional (Kamnas). Sama saja balik lagi ke Orde Baru.

Namun dalam menindak aksi teror, kita tahu polisi sempat beberapa kali salah tangkap. Ini menjadi tanda bahwa Kepolisian tidak bisa menindak aksi terorisme sendiri...

Sama saja. Emang kalau BIN nggak bisa salah tangkap? Kalau

polisi saja bisa salah, apalagi BIN. Jadi, diperkuat kerja samanya. Bekerja sama satu sama lain, itu yang paling penting. Dan masing-masing profesional. Sangat aneh saja ketika kemarin ada kasus, ditanya apa saja kerja BIN, maka mereka menjawab kalau sudah tahu, tapi karena nggak punya kewenangan makanya terjadi insiden. Ini bukan alasan. Kenapa nggak kasih tahu polisi untuk bertindak? Kan begitu.

Ini soal implementasi kerja bukan soal mandatnya.

Dari kasus kemarin, apa yang menjadi catatan KontraS ke depan?

Saya berharap, Presiden dan Wapres harus berani mengevaluasi kinerja BIN. Kita harus cek dulu kerja BIN apa saja selama ini, tugas dia informasi gathering tidak bisa dikasih wewenang penindakan. Evaluasi, di mana kesalahan, mereka harus mengumumkan kesalahan mereka, tidak boleh menutupi kesalahan hanya dengan hrm minta kewenangan.

Sukur Nababan.

7 Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

Perang...

Sambungan Halaman 1 Ihwal cerita berawal saat Prasetyo hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (20/1/2016). Secara tiba-tiba Jaksa Agung HM Prasetyo membuka sebuah pesan singkat bernada ancaman yang dia sebut dikirimkan oleh orang yang mengaku dari Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT).

Awalnya, sejumlah Anggota Komisi III DPR menanyakan sudah sejauh mana Kejaksaan Agung dalam menangani kasus dugaan korupsi restitusi (ganti kerugian) pajak periode 2007-2009 yang dilakukan PT Mobile 8.

Hary Tanoesoedibjo merupakan pemilik dari PT Mobile 8. Bukannya menjawab, Prasetyo justru membacakan pesan singkat tersebut.

“Kita buktikan siapa yang salah dan benar. Siapa yang preman. Kekuasaan nggak akan langgeng. Catat saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Indonesia akan dibersihkan,” kata Prasetyo membacakan isi SMS itu dari ponselnya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Prasetyo mengaku tak tahu apa maksud SMS itu dan apa benar itu dari HT. Hanya saja dia curiga jika SMS ini berkaitan dengan kasus yang sedang diusut Kejagung soal Mobile-8. Memang dalam kasus ini, Kejagung berencana memanggil HT. “Mengakunya dari Hary Tanoe. Ini ancaman bukan ya? Masalah Mobile-8,” tutur Prasetyo.

Sontak, Prasetyo langsung dicecar oleh anggota Komisi III. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menduga ada motif pribadi antara Jaksa Agung dengan Hary Tanoe.

“Jadi sebenarnya saya sudah menutup masalah ini karena hanya masalah SMS. Ta-

di Pak Jaksa Agung tidak jelaskan SMS itu dari siapa. Nah ini barusan disebut SMS itu dari Pak Harry Tanoesoedibjo. Jadi saya tadinya mau sampaikan bahwa kasus ini kayaknya bapak punya masalah pribadi dengan HT, saya tadi nggak mau sampaikan,” kata Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam sidang.

Ketika giliran Benny K Harman dari Fraksi Demokrat untuk bertanya, politisi asal Manggarai NTT itu menganalogikan SMS dengan mimpi. Dia mengatakan, sesuatu yang tidak jelas tidak bisa menjadi sebuah dalil atau bukti.

“Saya juga punya mimpi.

Masa saya sampaikan mimpi juga. Mimpi ini aneh-aneh.

Tapi kalau mimpi saya sampaikan juga lucu. Masa SMS, email tidak jelas disampaikan,” cecar Benny.

“Bagaimana saudara jaksa agung memastikan itu dari HT. Itu kan aneh. Itu yang saya sampaikan kemarin, tolong hati-hati. Kalau memang belum pasti jangan diekspos.

Kalau memang belum jelas tolong dibikin jelas dulu.

Coba bayangkan rapat yang jelas ini diungkap hal tidak jelas,” sambung dia.

Mantan ketua Komisi III ini mengatakan, jika Prasetyo membawa sesuatu yang tidak jelas kebenarannya dan diklaim sebagai bukti, bisa saja masyarakat menilai ada agenda politik di balik itu.

“Pak Jaksa Agung juga dapat info yang tidak jelas juga. Akibat ya apa? Prasangka politik. Jangan-jangan nanti ada kepentingan politik. Pak jaksa Agung kan dari parpol juga. Kalau ada bukti jelas ya tetapkan sebagai tersangka,” ungkap dia.

Ketua Komisi III, Aziz

Syamsudin, dia meminta agar bukti SMS itu diverifikasi lagi oleh jaksa muda intel (Jamintel) kejaksaan Agung.

“Sekarang kan yang jadi masalah yang kirim itu HT atau tidak? Untuk memastikan itu Jamintel bisa melacaknya untuk memastikannya, alatnya sudah ada dan jamintel punya. Kita sudah anggarkan pembelian alat itu,” tutup dia.

Sementara itu, HM Prasetyo membantah adanya motif politik di balik laporan SMS yang dikeluhkannya kepada Komisi III DPR. Dia kembali menegaskan SMS itu benar adanya dari HT terkait pengusutan kasus dugaan korupsi restitusi pajak di PT Mobile 8.

Prasetyo pun menjawabnya dengan doa. Dia berharap mereka yang menyerang bisa menjadi Jaksa Agung kelak agar bisa merasakan apa yang dirinya rasakan saat ini.

“Saya berdoa sungguh-sungguh agar bapak suatu saat menjadi Jaksa Agung. Sakit sekali dituduhkan macammacam,” doa Prasetyo.

Di depan anggota komisi, Prasetyo mengaku tetap mengutamakan hukum dan tidak mempunyai motif politik dalam pengusutan kasus ‘Papa minta saham’. “Ini tak ada agenda lain atau motif politik seperti apa. Saya jelaskan kepada mereka beserta bukti-bukti makanya mereka diam tadi,” ujarnya.

Sementara politisi PDIP Masinton Pasaribu yang dikenal masih baru sebagai anggota DPR baru, langsung vocal. Masinton menuding ada pertarungan antara Surya Paloh Vs Hary Tanoesoedibjo dalam kasus Mobile 8 yang sedang diusut Kejagung.

Hal itu menyusul ucapan Prasetyo yang mengatakan ada ancaman SMS dari HT. Masinton pun langsung menyoroti langkah Kejaksaan menyelidiki kasus Freeport dan dugaan korupsi restitusi

pajak Mobile 8.

Tidak tanggung-tanggung, Masinton menyinggungnyinggung nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Dalam kasus-kasus Freeport ada pertarungan antar geng dan dalam kasus Mobile 8 ada pertarungan Surya Paloh dan Hary Tanoe,” ucap Masinton.

Sontak, pernyataan ini kontan membuat Fraksi Nasdem marah. Fraksi Nasdem melayangkan somasi ke Masinton. Somasi tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat dan Sekretaris Fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie. Surat itu juga ditembuskan ke Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III, Sekjen DPR dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Pimpinan Fraksi PDI-P menegur Saudara Masinton Pasaribu,” demikian isi surat somasi tersebut.

Tak cukup di situ, Masinton juga diwajibkan menarik pernyataannya dan meminta maaf di media massa baik cetak maupun elektronik selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam setelah somasi ini diterima. Kalau tak segera meminta maaf, maka urusannya lanjut ke polisi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago membenarkan somasi tersebut. “Benar, kami telah mengirim surat kepada Fraksi PDIP terkait pernyataan Masinton,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan.

Bagaimana reaksi Masinton mendapat somasi? Dia ketawa. “Hehehe...Itu sikap reaksioner pimpinan Fraksi Nasdem yang belum memahami prinsip-prinsip dasar berdemokrasi,” ujarnya santai, saat dikonfirmasi di Gedung DPR, kemarin.

Kata Masinton, pernyataannya tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan

fungsinya sebagai anggota Dewan. Baginya, pernyataan itu sudah sesuai dengan undang-undang.

Atas dasar itulah, Masinton enggan meminta maaf. Terlebih, berdasarkan Pasal 224 UU MD3, anggota DPR punya hak imunitas. Pernyataan anggota DPR yang disampaikan dalam rapat resmi tidak bisa dituntut secara hukum di pengadilan. Karena memang tugas anggota DPR untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya.

“Saya tidak akan menyampaikan permohonan maaf apapun. Karena itu prinsip yang dijamin undang-undang,” tegasnya.

Masinton meminta, Nasdem menghormati perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat tidak selalu

berarti permusuhan.

Sementara pihak PDI Perjuangan masih mempelajari pernyataan yang disampaikan Masinton. “Kami masih mempelajari esensi yang disampaikan Masinton. Kami berusaha memisahkan substansi dengan konotasi pernyataan atau pilihan narasinya. Terkadang bumbu-bumbu pernyataan terdengar hiperbolis, namun tak jarang juga berisi nada gurau,” imbuh Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno ketika dikonfirmasi, Jumat (22/1/2016).

Hendrawan mengatakan pihaknya selalu mengingatkan anggota untuk menjaga kesantunan dan fatsun politik. Memang diakuinya, gaya bicara Masinton terkesan gaya bicara seperti seorang

Dubes...

Sambungan Halaman 1 Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami pertumbuhan dalam satu dekade terakhir. “Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan terbesar dalam 10 tahun terakhir, namun tidak semua masyarakat rasakan pertumbuhan itu. Namun Presiden Jokowi sedang mengupayakan itu,” katanya.

Berkaitan dengan itu dan kunjungannya ke Papua, kata mantan Dubes Srilanka dan Maladewa itu, Pemerintah Amerika Serikat lewat program yang dijalankan oleh USAID-Kinerja dibidang pendidikan dan kesehatan mencoba berikan dukungan.

“Di sini kita juga memiliki program dibidang kese-

hatan yang mendukung pemerintahan lokal dan pusat, TBC, HIV/AIDS dan kematian ibu dna anak. Dan bagian program Kinerja yang kita laksanakan dibidang kesehatan juga untuk mendukung program puskesmas,” katanya.

“Dan kami sangat bangga jika memperluas program Kinerja di sektor pendidikan pada banyak SD yang kami bantu. Dan saya senang bisa berbicara langsung dengan pemangku kepentingan disini dan berbicara langsung dengan anak-anak SD,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Dubes Blake memberikan cinderamata jam tangan kepada Kepala SD Komba yang telah berkomitmen untuk me-

Jero...

Sambungan Halaman 1

Bahaya!...

Sambungan Halaman 1 “Sebaiknya ARB dengan jiwa besar mau menyatu dalam tim,” kata Ketua Kordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar (EO-TKG) itu.

Dia memandang keputusan Mahkamah Partai Golkar membentuk tim transisi Munas Rekonsiliasi Golkar pada 2016 sebagai langkah bagus sebagai landasan solusi penyelesaian konflik internal Golkar.

Sayangnya, Ical tetap menolak. Buktinya Ical tetap ngotot mengelar Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC). Direncanakan, Rapimnas tersebut berujung pada Munas yang tidak ada kaitannya dengan tim transisi di bawah komando Jusuf Kalla.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali, Akbar Tanjung menegaskan, langsung menolak Rapimnas yang digelar kubu Ical. Menurutnya, Rapimnas tersebut sekedar kegiatan in-

ternal.

Meski tidak melarang kegiatan Rapimnas tersebut, Akbar tetap menganggap bahwa Rapimnas yang digelar pada 31 Januari 2016 tersebut hanya bersifat internal untuk kubu Ical.

Pasalnya, kepenggurusan Ical tidak punya kekuatan hukum (legal standing) untuk mengatakan atas nama Partai Golkar.

Sebab kata Akbar, hal itu karena kepenggurusan Ical belum mendapatkan pengesahan dari pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM. “Satu-satunya yang masih memiliki legal standing saat ini adalah Mahkamah Partai Golkar (MPG).

MPG telah membentuk Tim Transisi. Maka kita patuhi saja MPG itu,” tutur mantan Ketua DPR ini.

Lantas apa yang terjadi di balik digelarnya Rapimnas kubu Ical? Apakah Icah khawatir Golkar dikendalikan JK?

Wiman...

Sambungan Halaman 1 Di usianya yang ke 83, Wimanjaya terus berjuang mencari keadilan, yang berujung pada kemenangan dirinya. Tiga hakim PN Jaksel yaitu Ahmad Yunus, Yuningtyas Upiek Kartikawati dan Nelson Sianturi memerintahkan negara memberikan ganti rugi Rp 1 miliar kepada Wimanjaya.

Saat ditanya, kenapa tidak menggunakan pengacara. Dia menyebut, tidak ada yang mau membantu. “Saya pernah berikan surat kuasa kepada pengacara. Tapi 3-4

bulan enggak dikerjakan. Nggak ada usaha untuk membela saya. Engga dikerjakan, jadi saya enggak dibela gitu,” kata Wimanjaya, di rumahanya.

Majelis hakim menilai pemerintah kala itu bertindak represif dan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sehingga orang yang dirugikan akibat abuse of power itu berhak mendapat ganti rugi.

Meski tanpa pengacara, tak membuat Wimanjaya gentar.

“Tiga-empat bulan enggak di-

Ya, memang wajar jika Ical was-was dengan gerbong partai berlogo pohon beringin tersebut. Pasalnya, ada gelagat Wapres JK mengambil alih kendali Partai Golkar. Buktinya JK mengamini penunjukan dirinya sebagai ketua tim transisi sekalipun kubu Ical menganggap konflik dualisme kepengurusan sudah selesai dengan putusan pengadilan.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis), Sugiyanto, beberapa waktu lalu. Menurutnya, “Golkar sudah pasti tidak akan lagi menjadi partai oposisi kalau dikendalikan JK,” katanya.

Sebagai Wapres, kata dia, JK sangat membutuhkan dukungan riil dari partai politik. Kesan JK menjadi the real president di era pemerintahan SBY terasa sangat kuat karena ketika itu dia menjabat ketua umum Golkar.

Berbeda dengan kondisi saat ini, JK tak punya posisi tawar yang kuat.

“Secara otomatis juga bergain politik JK ke Jokowi tinggi. Dengan begitu sangat

mungkin JK kembali menjadi the real president,” kata Sgy, demikian Sugiyanto disapa.

Dia menilai wajar kekhawatiran sebagian kalangan, kepentingan politik dan bisnis akan mulus diperoleh JK setelah Golkar di bawah kendalinya. Yang pasti, kata dia, dukungan partai politik sangat penting untuk memuluskan sebuah kebijakan.

“Apakah JK menggunakan power-nya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, nanti rakyat yang menilai,” lanjutnya.

Di lain pihak dia mengingatkan tugas oposisi akan semakin berat diemban Partai Gerindra. Minus PPP yang masih didera konflik internal, maka tinggal partai besutan Prabowo yang mengambil peran-peran oposisi karena belakangan PKS mengesankan bakal mengikuti langkah PAN. ”Konsistensi Gerindra diuji, dulu juga PDIP menjalankan peran oposisi sendirian. Kalau konsisten, publik tentu akan punya penilaian lain terhadap Gerindra di pemilu mendatang,” tukasnya. ade/ran/bay/lic

kerjakan saya cabut kuasanya. Saya nggak mencoba ke pengacara lain, sendiri saja.

Karena saya liat banyak sekali pengacara itu makan dua pintu. Mereka melihat, mencari keuntungan berdasarkan asas manfaat bukan berdasarkan asas keadilan dan kebenaran,” cerita Wimanjaya.

Sebetulnya tuntutan yang diajukan Wimanjaya sebesar Rp 126 miliar. Tapi PN Jaksel menilai ganti rugi yang sesuai dengan asas keadilan adalah Rp 1 miliar. “Jadi saya sudah tidak percaya dengan pengacara. Jadi biarlah pengacara saya cuma Tuhan.

Ternyata tanpa pengacara juga saya bisa menang,” ucap Wimanjaya.

Diketahui dalam putusan PN Jaksel, majelis hakim juga mengakui perbuatan Kejaksaan Agung telah sesuai dengan peraturan perundangan sehingga tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Namun majelis hakim menilai pelarangan tersebut didasari oleh penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, adil jika majelis hakim menghukum negara dengan putusan seadil-adilnya.

“Akibat tindakan yang dilakukan pemerintah melalui Kejaksaan Agung atas penggugat telah mengakibatkan kerugian materil maupun imateril,” kata majelis hakim. sbh/az

Karena dinilai terlalu berat, Jero Jero berencana mengajukan pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan jaksa pada sidang berikutnya. Kata dia, pledoi akan dibacakan secara pribadai beserta dari tim kuasa hukum yang isinya membantah semua tuntutan jaksa.

“Kita menghormati jaksa penunut umum. Minggu depan akan kami jawab dengan pledoi pribadi dan pledoi kuasa hukum,” jelas Jero.

Sebelumnya, JPU KPK Dody Sukmono memaparkan, pertimbangan tuntutan tersebut lantaran Jero dianggap tak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, tak memberi contoh baik kepada rakyat dan tak menyesali perbuatannya.

Pada agenda sidang tuntutan, JPU mengatakan meminta majelis hakim yang mengadili perkara Jero Wacik untuk memutuskan bahwa mantan Menteri ESDM itu dinyatakan bersalah menyalahgunaman wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata periode 20082011 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011-2013. Jero menggunakan dana operasional menteri miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi sebagaimana dalam dakwaan pertama.

Jaksa juga meminta majelis hakim memutus Jero bersalah dalam dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM seperti dalam dakwaan kedua. Hasil pemerasan yang dilakukan Jero kurun waktu 2011-2013 hingga miliaran rupiah berdasarkan fakta persidangan di sidang perkara korupsi Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.

“Dan meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi terdakwa Ir. Jero Wacik terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga,” tambah Jaksa Dody.

Jero sebelumnya dijerat dengan tiga dakwaan berlapis. Dia dinilai telah penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM), me-

penyerang padahal orangnya baik. “Dalam forum resmi DPR, hak bicara anggota dilindungi hukum. Meski demikian, komunikasi informal untuk menghindari kesalahpahaman tetap penting dilakukan,” tuturnya.

Masinton telah menyampaikan klarifikasi kepada fraksi PDI Perjuangan. Tetapi, Hendrawan mengakui pembicaraan Masinton belum lengkap. Hendrawan percaya hubungan PDI Perjuangan dengan partai NasDem tetap solid. “Pilihan fiksi ‘pertarungan antargeng’ terinspirasi pernyataan Pak Rizal Ramli dalam kasus Freeport. Memang terkesan ada nada penyederhanaan implifikasi persoalan yang sebenarnya,” katanya. ren/mer/harm/ tri/fer

ningkatkan partisipasi dan kepedulian orang tua serta pemangku kepentingan pada pendidikan dasar.

Dubes Blake juga memberikan bantuan atau sumbangan alat olah raga berupa bola kaki dan jaring kepada dua anak SD Inpres Komba. “Saya berikan ini, agar ada penerus pemain Persipura Jayapura,” kata Blake disambut tepukan oleh orang tua dan pemangku kepentingan.

Sebelum mengakhiri kunjungannya Dubes Blake diberikan cinderamata pula oleh Kepala SD Inpres Komba berupa sebuah noken (tas rajutan) dan tifa (alat musik pukul) dari Kepala Kelurahan Yobe mewakili masyarakat sekitar.

Kunjungan Dubes AS Roberth O Blake diakhiri dengan foto bersama anak SD Inpres Komba dan para pemangku kepentingan. wis/bow/rin

meras, serta menerima gratifikasi.

Pada dakwaan pertama, Jero Wacik selaku Menteri Kebudayaan dan Pariwisata didakwa menyalahgunakan DOM. Dana yang mencapai Rp8.408.617.149 ini disebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri serta keluarganya.

Di dakwaan kedua, Jero selaku Menteri ESDM didakwa memeras dengan cara memaksa anak buahnya melakukan pengumpulan uang. Pemerasan dilakukan karena Jero menilai DOM di Kementerian ESDM lebih kecil dibandingkan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Uang yang dikumpulkan oleh anak buahnya itu berasal dari kickback rekanan pengadaan. Jumlahnya mencapai Rp10,38 miliar. Uang itu digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Jero.

Sementara pada dakwaan ketiga, Jero didakwa menerima gatifikasi terkait jabatannya sebagai Menteri ESDM. Gratifikasi diterima dalam bentuk pembayaran biaya pesta ulang tahun Jero tanggal 24 April 2012 di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jaksel, sejumlah Rp349.065.174. licom

Kakek Wimanjaya yang jadi miliarder.

www.lensaindonesia.com

CLASH OF CULTURE

8

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

Terinspirasi Tokoh Animasi Astro Boy

Tawan ‘Iron Man in Bali’ Ciptakan Tangan Robot dari Rongsokan Semua alat yang digunakan Tawan adalah barang rongsokan semasa dia menjadi pemulung. Dia akhirnya dijuluki ‘Iron Man in Bali’ setelah berhasil menciptakan tangan robot yang bisa digerakkan oleh otak.

BELAKANGAN ini nama I Wayan Sumerdana yang akrab disapa Tawan, begitu ramai diperguncingkan netizen. Bagaimana tidak, dalam kondisi tangan kirinya yang tak berfungsi, justru dia berusaha keras menciptakan tangan robot untuk digunakannya. Tawan pun dijuluki ‘Iron Man in Bali’. Begitulah kemampuan yang dimiliki pria 31 tahun asal Banjar Tauman, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di Bali.

Kelumpuhan lengan kiri yang diderta Tawan sejak 6 bulan lalu ini disebabkan stroke ringan.

Dokter memvonis dia menderita stroke ringan sehingga tangan kirinya lumpuh total. Namun dokter tersebut merasa heran karena kadar kolesterol dan tekanan darahnya normal.

Mengalami kondisi lumpuh sebelah, sempat membuat Tawan merasa stres, apalagi dia berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Istrinya tidak bekerja, sedangkan anaknya masih kecil-kecil.

Sejak lumpuh, Tawan mulai otak atik barang bekas dan rongsokan menjadi alat penggerak lengan yang kini membuatnya nyaris seperti robot atau cyborg. Dari mana inspirasinya?

Julukan Tawan ‘Iron Man’ tidak begitu saja muncul. Adalah situs 9GAG yang menyebut Tawan adalah bapak beranak 3 dengan kondisi tidak mampu. Enam bulan lalu, tangan kirinya tiba-tiba lumpuh dan dokter mendiagnosanya menderita stroke. Dengan bekal pendidikan SMK di bidang rekayasa mekanik, Tawan lantas mencip-

takan lengan cyborg yang dikendalikan oleh otak. Jadi, dia mesti fokus sekali bila ingin menggerakkan lengan robot yang dipasang di tangan kirinya.

Dalam meme di 9Gag itu disebutkan Tawan membuat semuanya dari barang bekas, mulai dari suku cadang sepeda, sepeda motor, komputer dan apapun yang dia temui. Bahkan, kini lengan kirinya jadi lebih kuat dari lengan kanannya.

Tawan mengaku mendapatkan inspirasi sejak berumur 4 tahun.

Ia mengenal tokoh animasi bernama “Astro Boy”. Menginjak usia dewasa, tak disangka kekaguman Tawan pada Astro Boy malah menjadi inspirasi utama dirinya menjadi manusia robot. Kondisi fisik mendesaknya untuk bergerak memaksa diri menghadirkan wujud tokoh animasi Astro Boy dalam dirinya.

“Dari umur 4 tahun saya sudah ngefans sekali sama Astro Boy. Nggak nyangka saking senengnya sama Astro Boy malah jadi inspirasi saya untuk bikin tangan robot ini,” ujar Tawan, Kamis (21/ 1/2016).

Komponen alat buatan Tawan mulai dari besi penopang, tabung hidrolis, hingga beberapa kabel terlihat bekas. Tawan merancang, merakit dan menyambung sendiri seluruh item tersebut. Tak hanya itu, dia juga menggunakan CPU komputer, dinamo, tuning potensio, sensor ultasonik, sensor infra merah dan sensor jumlah putaran dinamo. “Alat ini saya ciptakan untuk aktivitas saya. Ada sebagian yang saya buat dan sebagian saya beli. Dan saya rangkai sendiri,” ucapnya.

Tawan mengaku bekerja di sebuah bengkel las yang terletak di tepi Jalan Candidasa, Tenganan Pegringsingan. Di tempat itu Tawan mengelas berbagai besi dari barang rongsokan untuk dirancang menjadi berbagai perabot rumah tangga yang merupakan pesanan orang.

Diyakinkan Tawan, bahwa semua alat yang digunakannya adalah barang rongsokan semasa dia menjadi pemulung. Hanya alat di kepala yang dibelinya dalam kondisi baru. Tak hanya itu, satu unit CPU komputer pun dipasang di bagian belakang tubuhnya sebagai

Tawan menciptakan lengan robot terinspirasi dari Astro Boy.

penggerak dari sensor di kepala.

Ya itu dia, satu komponen kunci, yakni sensor EEG (Electro Encephalo Graphi) dibelinya online dari Amerika Serikat (AS) senilai Rp 4,7 juta. Ia menjelaskan, alat ini berfungsi sebagai sensor otak yang dipasang di kepala yang mengendalikan arah gerak ke tangan kirinya melalui alat yang dipasang di punggung dan tangan kirinya.

“Saya buat alat ini selama dua bulan. Saya buat sejak dua minggu begitu saya dinyatakan lumpuh. Setidaknya dengan ini bisa jadi bekal hidup saya menyekolahkan tiga anak laki-laki saya,” harapnya.

Untuk memuluskan gerak alat tersebut, Tawan memasang satu unit CPU komputer pun dipasang di bagian belakang tubuhnya.

Fungsinya sebagai penggerak dari sensor di kepala. Tuning potensio merupakan rangkaian pengolah input dan output mikro kontroler.

“Infra merah, sensor ultrasonik, dan sensor jumlah putaran dinamo ini adalah rangkaian penguat power. Ada pula EEG. Semuanya tersambung ke dinamo agar dapat bekerja secara maksimal,” jelasnya.

“Lalu ada drone, elektroda dan lainnya. Posisinya ditempel di kepala sebagai penangkap sinyal, alpa, delta, beta dan teta,” tambahnya.

Hanya saja, alat tersebut membuatnya harus mengeluarkan energi ekstra. Pasalnya, Tawan harus benar-benar fokus dan berkonsentrasi. Jika tidak, alat tersebut akan bekerja secara tak normal.

Untuk menggerakkan lengan robotnya itu, Tawan membutuhkan listrik 500 voltase. Ini didapat dari baterai litiumoin yang dipasangnya. Agar dapat terus digunakan, alat ini harus terus diisi daya baterainya. Memakan waktu cukup lama untuk mengisi ulangnya. Biasanya, jika tak digunakan Tawan menyempatkan diri untuk mengisi ulang dayanya.

“Kalau orang pegang ini ya kena setrum. Tapi kalau saya sendiri yang memakai alat ini tidak (tersetrum). Biasanya jam 24.00 malam saya charge sampai jam 7.00 pagi. Kalau kekuatannya tergantung pemakaian. Kalau angkat yang berat-berat bisa cepat habis. Kalau hanya mengelas bisa tahan lebih lama,” imbuhnya. mad/cop

Joko Anwar Sutradara Tercerdas di Asia Tidak Punya Poster Film Karyanya DI DUNIA film, nama Joko Anwar dikenal sebagai pekerja film serba bisa. Joko adalah sutradara, penulis skenario, produser sekaligus aktor.

Dan, ia bukan sembarangan pekerja film. Ia selalu total dalam berkarya.

Karena ia berpendapat menjalani hidup secara setengah-setengah bukanlah hidup yang sesungguhnya.

Keyakinan ini juga yang membuat Joko meninggalkan dunia musik yang sempat digumulinya, untuk fokus di dunia film. Karena ia sadar tak mungkin mengangkagi dua bidang ini sekaligus.

Dan Joko tak main-main dengan passion-nya di dunia film. Itu mungkin yang membuat film-filmnya selalu beda dan layak mendapat pujian. Sejumlah kalangan menyebutnya sebagai salah satu sutradara terkeren dan tercerdas di Indonesia, bahkan Asia.

Pengakuan itu dibuktikan dengan sederet penghargaan yang diterima laki-laki berbintang Capricron ini.

Tiga Piala Citra kini menjadi koleksinya, lewat film “Kala”, “Fiksi” dan “A Copy of My Mind”.

Belum sederet penghargaan lain dari banyak festival film tingkat dunia, macam Berlin Asia Hotshot Film Festival. Namun, Joko yang mengaku tak memiliki rasa takut ini, tak pernah menganggap ‘serius’ semua penghargaan ini. Bahkan, Joko yang baru saja dinobatkan menjadi Sutradara Terbaik di Festival Film Indonesia 2015 menyimpan Piala Citranya itu di laci meja. “Terima kasih sih, iya.

Tapi nggak lantas dibangga-banggakan,” ujarnya di satu sore akhir pekan lalu.

Laki-laki yang menghabiskan masa kecil di Medan Sumatera Utara itu bahkan tak menyimpan satu pun poster film karyanya. Padahal tak kurang dari 21 film lahir dari tangannya, baik sebagai penulis, asisten sutradara, sutradara, produser mau-

www.lensaindonesia.com

Gaya Joko ketika sedang menyutradari film. (Instagram Joko Anwar)

pun aktor.

Sebagai aktor, terakhir ia menjadi pemeran utama untuk film “Melancholy is A Movement” yang disutradarai Richard Oh. “Setelah saya membuat film biasanya saya langsung move on ke film lain. Tapi saya tak pernah lupa melakukan assesment untuk mengevaluasi kekurangan film itu,” ujarnya.

Itu sebabnya, laki-laki yang sering mengenakan baju berwarna hitam itu selalu mengikutkan filmnya ke festival film internasional. Karena di festival itu filmnya ditonton, diapresiasi dan dikritik. Masukan itulah yang menjadi bekalnya untuk membuat film selanjutnya.

Saat membuat film, Joko mengaku tak punya pretensi lebih selain ingin menceritakan sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti banyak hal, bisa kisah cinta orang-orang di sekelilingnya, kisah kehidupan masyarakat sekitar, atau juga kehidupan bernegara.

“Saya juga tidak berpretensi untuk menggurui dengan film saya.

Hanya ingin berbagi cerita dan memberi pengalaman kepada penonton.

Terserah penonton yang memaknai,” ujarnya.

Ia juga tak memiliki idealisme tertentu dalam membuat film. Karena menurutnya idealisme adalah kata yang overrated. Ia hanya ingin filmnya enak ditonton. “Itu sebabnya saya selalu berusaha mengungkapkannya dengan ‘bahasa’yang sederhana. Jika bisa disederhana untu apa diperumit,” ujar laki-laki yang mengaku tak suka dipuji ini.

Menyukai film sejak masih duduk di bangku SMP, selepas kuliah dari Teknik Penerbangan Bandung, Joko justru bekerja sebagai wartawan di sebuah harian berbahasa Inggris di Jakarta. Namun, dunia jurnalistik inilah yang kemudian mempertemukannya dengan banyak orang film sekaligus membuka pintu ke dunia yang menjadi mimpi besar dalam hidupnya.

Joko yang sebenarnya diterima sebagai wartawan berita, sering mengajukan diri untuk meliput acara budaya. Tulisannya yang cerdas dan ulasannya yang tajam membuatnya dipercaya untuk mengisi kolom khusus tentang gaya hidup dan film. Joko pun kemudian menjadi seorang kritikus film.

Pintu itu akhirnya terbuka lebar,

ketika ia mewawancarai produser sekaligus sutradara terkenal, Nia Dinata. Pengetahuan Joko yang luas tentang dunia film, mampu membuat Nia terkesan dan mengajak laki-laki yang hobi mancing ini untuk kerja bareng dengannya.

“Arisan!” yang dirilis pada 2003 menjadi debut pertama Joko di kancah film nasional. Di film yang disutradarai Nia Dinata itu, ia dipercaya sebagai penulis naskah. Setelah itu ia dipercaya menyutradarai film pertamanya “Janji Joni” (2005).

Film yang naskahnya ditulis Joko saat masih di bangku kuliah ini mendapat sambutan hangat dari penonton. Lantas menyusul film-film Joko lainnya, seperti “Kala” (2007), “Pintu Terlarang” (2009), “Modus Anomali” (2012) dan terakhir “A Copy of My Mind” (2016).

Sebagai pekerja film, Joko tak terpatok pada satu genre tertentu. Bahkan, banyak orang menyebut karakter film Joko sulit ditebak. Tapi satu hal yang pasti, film-film Joko selalu menawarkan sebuah kesegaran jika tak bisa dibilang kontroversial.

Setelah film komedi romantis “Arisan!” dan “Janji Joni”, Joko berbelok arah dalam “Kala”. Film ini disebut sebagai film noir pertama Indonesia, sekaligus mengukuhkan posisi Joko di peta film nasional bahkan dunia.

Selain Piala Citra, “Kala” juga memberikan Joko beberapa penghargaan, antara lain Best Film di Berlin Asia Hotshot Film Festival, dan Jury Prize di New York Asian Film Festival.

“Kala” juga diputar di lebih dari 30 festival termasuk di London, Brussels, dan Vancouver, dan ditasbihkan sebagai salah satu film terbaik dunia tahun 2007 oleh Sight&Sound Magazine, salah satu majalah film terbesar dan bergengsi dunia. Majalah terbitan Inggris ini bahkan menyebut Joko sebagai salah satu pembuat film tercerdas di Asia. est/sua

Menpar Arief Yahya (kiri) bertemu melihat miniatur Candi Borobudur di Galeri Indonesia Museum Vatikan.

Museum Indonesia Dibangun di Vatikan MUSEUM yang menampilkan pluralisme dan kemajemukan budaya Indonesia sedang dibangun di Vatikan.

Duta Besar Indonesia untuk Vatikan Antonius Agus Sriyono mengatakan hal tersebut ketika berkunjung ke Akademi Sekretaris St. Marys College, di Jakarta, Rabu (20 Januari 2016), seperti disampaikan oleh ketua kelompok budaya, Mia Patria, L. Putut Pudyantoro, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Mia Patria yang berdiri pada 2008 adalah misi kebudayaan yang biasa mengadakan lawatan ke Eropa, termasuk Vatikan dan pada 2016 akan melakukan lawatan yang keempat.

“Vatikan adalah negara kecil yang luasnya hanya 34 hektare, tetapi tidak ada yang memungkiri, bahwa Vatikan adalah negara yang memiliki pengaruh paling besar kepada negara-negara di dunia.

“Membangun museum Indonesia di Vatikan merupakan langkah yang tepat terkait dengan diplomasi budaya, yang sekarang dilakukan Indonesia,” ujar Agus Sriyono.

Dia menjelaskan, pembangunan museum Indonesia di

Tahta Suci itu diperkirakan selesai pada awal Oktober 2016, dan di dalamnya akan memajang sejumlah koleksi ikon Indonesia, termasuk antara lain miniatur Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dubes Agus Sriyono juga sedang merancang wisata religi ke Larantuka di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang akan ditawarkan kepada para peziarah yang datang ke Vatikan yang jumlahnya sekitar lima juta peziarah setiap tahun.

“Dengan usaha yang terpadu di antara para duta besar, diharapkan beberapa persen peziarah ke Vatikan akan melakukan perjalanan religius ke Larantuka dan ini jelas menumbuhkan ekonomi daerah tersebut,” katanya.

Menurut L. Putut Pudyantoro, Mia Patria dibentuk pada 26 November 2008 dan melawat ke luar negeri pertama kali pada 2010 ketika Dubes Indonesia untuk Vatikan pada waktu itu, Prapto Martosetomo, mengundang misi budaya itu untuk tampil dalam acara pisah kenal dengan dubes yang baru, Burdiaman Bahar. bis

9

BERANDA Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

POLRI UNDANG BAHRUN NAIM UNTUK GUGAT POLISI

Gabung ISIS Paspor WNI Dicabut Pemerintah mengancam akan mencabut paspor WNI jika terbukti ada warga yang bergabung dengan ISIS. PEMERINTAH terus menggodok isi revisi UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu poin adalah pencabutan paspor warga negara Indonesia yang terbukti tergabung dengan kelompok terorisme termasuk ISIS dan melakukan tindakan terorisme di negara lain.

“Kita akan melakukan pencabutan paspor bagi orang yang secara nyata-nyata melakukan kegiatan-kegiatan terorisme di luar negara Indonesia dengan organisasi-organisasi teror terlarang,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly seusai menghadiri rapat koordinasi revisi UU Terorisme di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Yasonna menyatakan rancangan pasal tersebut juga mengatur tentang pencabutan paspor bagi WNI yang melakukan pelatihan perang di negara lain secara ilegal.

“Pelatihan-pelatihan perang di negara lain, yang bukan karena pelatihan dari tentara, kalau tentara kita boleh.

Artinya bukan pemerintah,

itu akan kita cabut,” kata Yasonna.

Ia mengatakan pencabutan kewarganegaraan Indonesia terhadap seseorang yang berperang dengan negara lain sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Namun dalam revisi UU Terorisme ketentuan tersebut diperluas tidak hanya negara melainkan juga pada kelompok-kelompok teroris.

“Memang kalau di UU Kewarganegaraan kita kalau berperang dengan negara lain kan akan kehilangan kewarganegaraan, yang akan diperluas ke organisasi-organisasi teror, tidak perlu negara kan.

Jadi ini harus penajamanlah,” ujar dia.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan rancangan revisi undang-undang terorisme sudah mencapai 80 persen.

Rancangan undang-undang tersebut hanya tinggal difinalisasi yang rencananya akan selesai pada Selasa (26/ 1/2016) pekan depan dan segera diserahkan pada DPR. Sementara soal dugaan

Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo alias Abu Rayan sebagai perancang serangan bom Sarinah, 14 Januari 2016, rekaman suara dari Bahrun Naim yang membantah tudingan polisi. Unggahan suara tersebut, tersebar lewat aplikasi Ghostop Soundcloud dua hari setelah kejadian.

Dalam rekaman berdurasi enam detik yang beredar di komunitas aktivis gerakan di Solo, Jawa Tengah, seseorang yang diduga Bahrun berujar, “Lha, wong saya itu jarang online, dikira komunikasi, komunikasi dari Hong Kong?”.

Dalam rekaman tersebut, Bahrun Naim membantah pernyataan Polri yang menyebutnya sebagai dalang teror Jakarta. Bahkan adik kandung Bahrun Naim, Dahlan Zaim, yakin 99 persen, suara dalam rekaman adalah ahli IT yang diduga berada di Suriah.

“Itu kita benarkan memang suara dari Mas BN (Bahrul Naim). Mas BN memang punya aksen-aksen nada slengekan,” ujar Dahlan sebagaimana dilaporkan wartawan di Solo.

Setelah yakin bahwa rekaman suara yang beredar memang suara Bahrun Naim, Dahlan meminta kakaknya segera menampakkan diri.

Polri sendiri tidak mempermasalahkan bantahan dari Bahrun Naim tersebut. Hanya

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Wakili Polri dalam CAC Jepang KASAT Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete mendapat kehormatan menempuh pendidikan Countermeasures Againt Cyber Crime (CAC) di Jepang selama hampir sebulan mewakili Polri.

Dalam program pendidikan yang hanya diwakili satu orang (Polisi) dari setiap negara tersebut, Alumni Akpol 1998 ini mendapat kesempatan sekaligus penghargaan setelah berhasil melakukan pengungkapan tindak kriminal yang melibatkan orang asing.

Dikonfirmasi Lensa Indonesia, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete mengatakan, program pendidikan Countermeasures Againt Cyber Crime, diselenggarakan pemerintah Jepang setahun sekali dan diikuti 14 negara.

“Tentunya sebagai anggota Polri, saya sangat bangga me-

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Takdir Mattanete.

wakili Indonesia dan ini merupakan kesempatan yang tidak dapat disia-siakan,” terang perwira yang gemar memelihara rambut gondrong ini.

AKBP Takdir Mattanete berjanji ilmu yang didapat dari Countermeasures Againt Cyber Crime, bakal langsung

diterapkan dengan mengedukasikan ke anak buahnya dalam penegakan dan pemberantasan kriminal.

“Sepulang dari sini (Jepang), saya akan langsung mengedukasikan ke anggota Polrestabes Surabaya. Ini sangat penting bagi kami dalam melakukan pemberantasan tindak kriminal,” tambahnya saat dihubungi melalui Ponsel.

Perlu diketahui, seleksi terhadap peserta pendidikan Countermeasures Againt Cyber Crime dilakukan sangat ketat.

Selain prestasi dalam melakukan pengungkapan kejahatan, perwakilan Polri harus melalui tahap seleksi Pamen berpangkat Kombes Dan AKBP. “Bulan Oktober 2015, kami mengikuti tahap seleksi dan saya yang diwakilkan oleh atasan untuk mengikuti pendidikan ini,” pungkas AKBP rofik Takdir Mattanete.

Ridwan Hisjam Minta ARB Copot Ketua Banggar WAKIL Sekjen DPP Golkar mempertanyakan dasar pengangkatan Kahar Muzakir dari fraksi Golkar menjadi Ketua Banggar DPR. Selain itu, Wakil Ketua Komisi X ini pun mengungkap kinerja Kahar sebagai anggota komisinya dinilai buruk.

“Karena kinerja Kahar Muzakir di Komisi X sangat buruk, jarang hadir dalam rapat-rapat dan tidak taat atas kebijakan Ketua Poksi X FPG DPR RI,” ujar Ridwan di Jakarta, Jum’at (22/1/2016).

Tak hanya itu, Bemdahara Umum SATKAR ULAMA ini pun menuding jika Kahar Muzakir kerap tidak taat atas keputusan yang dibuat oleh fraksi.

Hahar dinilai serimg bermain sendiri.

“Saudara Kahar selalu berwww.lensaindonesia.com

Ridwan Hisjam.

main sendiri tidak taat atas keputusan FPG khususnya masalah anggaran-anggaran yang harus diperjuangkan di Banggar,” jelas politikus senior Jawa Timur itu.

Sehingga, Ridwan Hisjam meminta kepada Ketua Umum Abu Rizal Bakrie untuk menarik kembali surat keputusan menempatkan Kahar sebagai Ketua Banggar.

“Dan mengusulkan agar Pimpinan Banggar DPR RI harus mendapatkan clearence dari KPK, apakah pernah terlibat atau terindikasi terlibat permainan APBN,” tegasnya.

Ridwan Hisjam pun menegaskan, sebagai kader partai akan siap menjalankan dan ditempatkan di mana saja oleh fraksi golkar berdasar aturan main yang ada.

“Sebagai kader Partai siap ditugaskan dimana saja oleh Pimpinan FPG, asalkan tidak melanggar UU MD3 dan perundang undangan lainnya,” pungkas Ridwan. yuanto

Paspor Bahrun Naim.

saja, Anton ingin Bahrun datang sendiri ke polisi untuk memberikan klarifikasi.

“Saya kira tidak masalah kalau yang bersangkutan merasa tidak bersalah, datang saja di sini,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Charliyan di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/1/ 2016).

Dia juga meminta Bahrun untuk berani menyampaikan bantahannya secara langsung ke Polri terkait ketidakterlibatannya dengan peristiwa bom dan penembakan di Ibu Kota Kamis 14 Januari 2016.

Sebab, kata dia, tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri telah mengantongi sejumlah bukti keterkaitan Bahrun Naim atas teror tersebut.

Menurut Anton, pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti bahwa Bahrun Naim terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut. Oleh karenanya, tidak mungkin pihaknya begitu saja percaya dengan rekaman audio yang

tersebar di internet. Bahkan jika benar itu suara Bahrun sekalipun.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam perkara ini aparat kepolisian bertindak profesional berdasarkan hukum yang berlaku. Bahkan, jika Bahrun merasa difitnah dan nama baiknya dicemarkan, Polri siap memproses laporan pria asal Solo itu.

Anton mempersilakan Bahrun Naim menggugat Polri melalui jalur hukum resmi di I n do n e s i a , jika tidak senang dengan k e te r a n g a n polisi.

“Saya undang (Bahrun naim). Kalau perlu buat laporan polisi. Kalau yang bersangkutan tidak berani datang berarti yang bersangkutan bersalah. Kalau tidak bersalah ya jangan menentang. Kalau berani datang ke Indonesia,” jn/ms/lip/li tegas Anton.

GRAFIS: SOERYA

Menteri Agraria: Konflik Pertanahan Jangan Didiamkan Terlalu Lama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ferry Mursyidan Baldan mengatakan ada dinamika dalam setiap menyelesaikan konflik pertanahan.

Untuk itu, dalam menyelesaikan konflik pertanahan kita kedepankan aspek mediasi. Dia mengaku dalam sehari bisa tandatangan 11-12 penyelesaian konflik pertanahan.

“Harus ada metode yang pas dalam menyelesaikan sebuah konflik pertanahan,” ujar Ferry usai rapat kerja dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Ferry menegaskan, dalam menghadapi konflik pertanahan hendaknya tidak didiamkan terlalu lama. Karena menurutnya, jika konflik pertanahan itu didiamkan terlalu lama akan menambah persoalan baru.

“Yang penting masalah pertanahan jangan didiamkan terlalu lama. Karena itu akan mengundang orang yang tidak punya kepentingan,” jelasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Ferry Mursyidan Baldan.

Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, kata Ferry, dapat ditempuh dengan menetapkan hak komunal masyarakat adat, juga masyarakat yang bertempat tinggal lebih 10 tahun, baik di kawasan kehutanan maupun per-

kebunan yang tidak mempunyai ruang hidup di tempat tinggal lain.

“Lahan sengketa kalau tidak ada penegasan maka akan masuk orang yang tidak berkepentingan,” ujar politisi Nasdem ini. yuanto

Hary Tanoesoedibdjo Tidak Ingin jadi Capres PARTAI Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan verifikasi pengurus Dewan Pimpinan Cabang(DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh Kabupaten yang berada di Dapil VII Jatim bertempat Wisma PGRI Magetan, Selasa (19/01/2016).

Tim verifikasi untuk 84 DPC dan 5 DPD yang berada di Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Ternggalek ini dilakukan oleh tim yang dari DPW Jatim.

Selain verifikasi yang dilakukan oleh tim dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jatim ini juga dilaksanakan pelantikan untuk 84 pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang berada di Dapil VII Jatim oleh ketua umum Perindo Hery Tanoesodibdjo.

Dalam pidato politiknya, Hary Tanoe meminta komitmen kader untuk mewujudkan cita-cita partai, yakni mengembalikan Indonesia ke tujuan semula yakni Indonesia yang makmur dan sejahtera.

“Hari ini kita telah melantik pengurus DPC yang berada di Dapil VII Jatim dan kita harapkan bisa segera melantik sekitar tujuhribu pengurus DPC selu-

ruh Indonesia,”ucap ketua umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam pidato politiknya.

Masih dalam pidato politinya, Hary Tanoesoedibdjo menegaskan, sejarah Indonesia yang sebelumnya telah memiliki kekuatan baik dari sisi ekonomi dan lainya di wilayah Asia. Namun saat ini Indonesia justru telah didahului oleh negara-negara lain.

“Tahun 70an, Indonesia julukannya Macan Asia. Indonesia kuat, negara lain belum apa-apa. Saat itu Indonesia panutan,” kata Hary Tanoe.

Tapi yang terjadi saat itu, sambungnya, Indonesia justru mundur. Salah satunya dalam kedaulatan pangan. Padahal, dulu Indonesia dikenal sebagai negara swasembada pangan.

Ditambahkanya, Perindo hadir bukan hanya ingin meramaikan perpolitikan nasional, tapi untuk mengembalikan cita-cita bangsa yang justru mengalami kemunduran tersebut.

Menyinggung soal pencapresan, HT mengaku bukan jadi targetnya, tapi ingin mengusung partai dan melahirkan kader-kader berkualitas, komitmen tinggi untuk memajukan bangsa.

“Saya tidak bermimpi atau ingin jadi Capres, tidak ada itu. Jika ada mendorong ke arah sana (Capres) dorongan dari daerah-daerah. Kami tetap mendukung pemimpin sesuai harapan. Siapa pun dia, meski dia bukan dari dalam (Perindo),” ujarnya lagi.

Sementara itu ketua ketua Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) Jawa Timur Muhammad Mirdasy mengatakan, dari Jatim siap diverifikasi dan yakin lolos, seiring lolosnya verifikasi target berikutnya raih suara sebanyak-banyaknya.

“Target berikutnya, jika raih suara banyak legislatif, kami bertekad mengusung Pak HT menjadi calon Presiden RI. Itulah tekad kami dalam membesarkan Perindo,” ujar mantan politisi dari PPP ini.

Ia merasa yakin DPW Perindo Jatim lolos verifikasi, sebab kepengurusan sudah ada diseluruh Jatim dan siap diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti. “Jika menyimak jumlah pengurus DPD maupun DPC, kami yakin pasang target lolos verifikasi, setelah itu langsung tancap gas mencapai target kami harapkan,” tandasnya. arso

OTONOMI

10

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

Harga Daging Sapi di Jatim Mahal Lha kok Soekarwo Bilang Surplus Gubernur Jatim yang menyebut bahwa sapi di Jatim masih surplus dinilai hanya mengandalkan data BPS saja. Bukti di lapangan, harga daging sapi sangat mahal.

KOMISI B DPRD Jatim meminta Dinas Peternakan agar turun ke lapangan dan tidak hanya mengandalkan data BPS saja. Ini ditegaskan anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi menyikapi pernyataan Gubernur Jatim yang menyebut bahwa sapi di Jatim masih surplus. Menurut Politisi PAN ini, jika mengalami surplus harusnya harga daging di pasar tidak semahal pada Rabu (20/1/ 2016).

“Kalau Gubernur bilang kita masih surplus, surplus yang mana? Wong di pasar harga daging sapi mahal. Di RPH sapi yang dipotong juga berkurang.

Saya melihat Dinas Peternakan Jatim memberikan data yang tidak valid.

Makanya mereka turun lapanganlah.

Jangan hanya andalkan data BPS saja.” kata pria yang juga pengusaha tas Tanggulangin ini.

Menurut Lutfi, pernyataan Gubernur Jatim bahwa daging sapi surplus menunjukkan Pemprov Jatim tidak melihat indikator riil di lapangan di mana jumlah sapi yang dipotong di RPH RPH yang ada, dan harga daging sapi di pasar.

“Kan gampang saja melihatnya.

Sebab ada dua indikator yang bisa mengukur kondisi ketersediaan sapi di pasaran. Pertama jumlah pemotongan sapi di RPH RPH makin saat ini makin berkurang. Kedua harga daging sapi di pasar mahal. Bahkan harga daging sapi di Jatim lebih mahal dibanding provinsi lain,” ungkapnya.

Dicontohkan Lutfi data di lapangan menunjukkan RPH Pegirikan yang biasanya 200 ekor, sekarang hanya memotong 60 – 70 ekor sapi per harinya.

Sedang di RPH Krian yang biasanya 180 ekor per hari sekarang hanya memotong 90 ekor saja. Indikator ke 2, jika melihat harga daging sapi di pasar saat ini masuk katagori cukup mahal.

“Satu setengah bulan lalu masih Rp88 000 – Rp89 000 per Kg ditingkat RPH, Hari ini naik menjadi Rp97 000.

Dipasar harga sudah naik lagi mencapai Rp100 000 lebih. Ini kan jelas mahal,” katanya.

Karenanya politisi yang juga sekretaris DPD PAN Sidoarjo ini meminta Dinas Peternakan Jatim harus punya data riil, dengan melakukan pendataan di lapangan. Tidak hanya menunggu data BPS saja.

Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu (20/1/2016) di Surabaya mengaku bahwa stok daging di Jatim cukup, karena jumlah sapi di sup Jatim surplus.

Seorang pedagang daging sedang memotong daging sapi pesanan pelanggannya.

Satnarkoba Polres Madiun Kota Ringkus Residivis Narkoba KARENA pendapatan sebagai penjual makanan keliling kurang, Hendra (34), warga Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun ditangkap petugas satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat 0,28 gram.

Kasatnarkoba Polres Madiun Kota, AKP Sukono mengatakan, tersangka yang juga residivis ini di tangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat yang di ketahui akan melakukan transaksi narkotika di sekitar Jalan Barito, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

“Awalnya tersangka keluar dari salah satu tempat hiburan, petugas langsung menghentikannya, dan saat dilakukan penggeledahan, di tangan tersangka di dapati barang bukti sebungkus rokok di dalamnya terdapat satu kantong plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika,” Jelas AKP Sukono kepada koran pagi.Kamis (21/01/2016).

Lebih lanjut di katakan, untuk proses penyidikan dan pengembangan kasus selain tersangka dan barang bukti narkotika petugas juga mengamankan sebuah handphone dan sepeda motor yang kemudian di bawa ke Satresnarkoba Polres Madiun Kota.

Proyek PL Tersendat, DPRD Nganjuk Ancam Black List Rekanan

Hendra digelandang polisi.

Menurut AKP Sukono, tersangka adalah residivis yang sering keluar masuk penjara dengan berbagai kasus yang berbeda, di antaranya Tahun 2002 terlibat kasus penggelapan divonis 1,1 Tahun, Tahun 2004 terlibat kasus peredaran narkoba divonis 2 tahun, Tahun 2009 dan 2014 tersandung kasus pencurian masing-

masing divonis 1,5 tahun dan Tahun 2016 kembali terlibat kasus narkoba.

Atas tindakannya tersebut tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan dhimaz denda Rp 8 Milyar.

Proyek Tol Mojokerto-Jombang Terkendala Lahan PENGERJAAN fisik proyek tol Mojokerto-Jombang seksi 2 (dua) tetap berjalan, meski terkendala lahan dan cuaca.

Proyek tol Mojokerto - Jombang terus dikebut itu dilakukan mendapat deadline akhir Desember 2016 harus selesai, Sabtu (16/01/2016).

Sebagai ruas tol terpanjang dari semua seksi yang dibangun sekitar 19,5 KM dari total 45 KM yang terbagi 4 seksi pembangunan, diakui oleh PT MHI (Marga Harjaya Insfrastruktur) selaku kontraktor dan pengembang. Pembangunan seksi 2 terhenti proses pengerjaannya karena proses

pembebasan lahan yang tersebar di berbagai bidang, sehingga membuat pengerjaan harus menunggu.

Hal itu diungkapkan Samsul Chair, Kepala Divisi Pelaksanaan proyek Tol Jombang - Mojokerto mengaku jika pengerjaan seksi dua sempat terhenti karena pembebasan lahan yang belum selesai.

“Pengerjaan memang harus berhenti dulu, dan kita tidak akan memaksakannya,” katanya kepada Lensa Indonesia.

Ia menjelaskan saat ini seksi 2 jalan Tol Mojokerto Jombang sudah 89 persen dari lahan yang sudah bebas.

Sedangkan lahan yang belum bebas sekitar 11 persen dan itu tersebar di berbagai titik seperti Kecamatan Kesamben berada di Desa Kendalsari, Watudakon, Blimbing, dan Kedungmelati. Sebagian di Dua Kecamatan seperti Tembelang dan Peterongan hanya tinggal beberapa bidang saja.

“Progress pekerjaan kontruksi sampai saat ini sudah mencapai sekitar 54,3 persen dan masih terus dilakukan 45,7 persen pengerjaan lagi dengan harapan dapat selesai tahun 2016 ini. Dan proyek seksi 2 kini sedang fokus menggarap pekerjaan seperti,

Spreading borrow material, pembesian plat lantai, install deck rain, dan pemadatan timbunan,” tambahnya.

Selain terkendala lahan, proyek tol seksi 2 Mojokerto Jombang, pengerjaannya juga terkendala oleh faktor cuaca yang memasuki musim penghujan. Namun, kita akan ngebut untuk menyelesaikan proyek ini sampai dengan akhir 2016. Pasalnya, jika proyek tol ini sudah selesai, diharapkan nanti pertumbuhan ekonomi di Jombang dan sekitarnya semakin meningkat dan banyak investor yang menanamkan mo obi dalnya,” pungkasnya.

KOMISI C DPRD Nganjuk telah melakukan peninjauan terhadap ratusan proyek Penunjukan Langsung (PL) tahun anggaran 2015. Dalam peninjauan yang dilakukan itu, dewan menemukan kualitas pengerjaan proyek Jembatan di Pace dan Jitut di Kedung dowo itu jelek. Dewan mengancam akan mem-black list rekanan yang bersangkutan apabila tidak mau memperbaiki pekerjaanya tersebut.

“Kalau rekanan yang bersangkutan tidak mau memperbaiki pekerjaanya maka rekanan itu akan kita black list,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Nganjuk, Fauzi Irwana, Rabu (20/01/ 2016) ketika dihubungi.

Adapun kualitas material di bawah standar semisal banyak batu-batuan dipasang dengan kualitas rendah.

Kemudian, pemasangan batu tepi yang dinilai tidak sesuai bestek dan campuran semen dengan pasir pada pengerjaan plengsengan jalan yang tidak sesuai.

Fauzi sendiri menyatakan kenyataan tersebut sebenarnya bukanlah hal baru.

Tapi, seperti sudah menjadi kebiasaan pada setiap pelaksaan proyek. “Tiap ditemukan, selalu kami tegur. Tapi ya begitu, sampai sekarang ada saja yang kayak begini,” imbuhnya.

Anggota Fraksi Demokrat Nganjuk ini menyatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya, lemahnya peran pemerintah. Dalam hal ini, dinas terkait sebagai pemilik proyek kurang terlibat dalam pengawasan. Menurut Fauzi, terungkapnya proyek pembangunan jembatan di Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo adalah salah satu bukti kelemahan tersebut. “Anda tahu sendiri. Pengawasnya saja baru datang setelah proyek berjalan separuh,” kata Bahrul.

Padahal sebagai pengawas lanjut Fauzi seharusnya itu dilakukan sejak awal proyek itu berjalan. Dengan demikian, pengawas mengetahui dari awal pelaksanaan proyek itu. Apakah mengalami penyimpangan atau tidak.

“Fungsi ini yang belum banyak dila-

kukan,” jelasnya.

Selain itu, maraknya penyimpangan juga menunjukkan paradigma yang salah di kalangan kontraktor. Yakni, lebih mengedepankan keuntungan daripada kualitas proyek. Semangat untuk mencari keuntungan yang sebasarbesarnya itulah yang pada akhirnya diwujudkan dalam banyak cara.

Termasuk, memanipulasi pelaksanaan proyek. Akibatnya, kualitas sejumlah proyek diyakini sangat buruk dan tak mampu bertahan lama. “Kalau sudah begini, lagi-lagi masyarakat yang pada akhirnya dirugikan,” jelas Fauzi.

Karena itu, Fauzi Irwana selaku Komisi C di DPRD Nganjuk berharap agar apa yang terungkap dalam sidak sehari sebelumnya mampu dijadikan pelajaran bagi dinas dan instansi lain untuk meningkatkan pengawasan. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya penyimpangan proyek bisa diminimaisir.

Dijelaskan dia, untuk memperbaiki pekerjaan yang kualitasnya jelek itu, rekanan masih mempunyai dana pemeliharaan sebesar 5 persen. “Kalau saya lihat pekerjaan proyeknya itu masih bisa diperbaiki dengan dana pemeliharaan yang ada, ya sekarang tergantung kepada rekanan yang mengerjakan proyek paving itu, apakah mau memperbaiki atau tidak,” jelas politisi Partai Demokrat Nganjuk itu.

Lebih lanjut Fauzi Irwana menjelaskan, dalam anggaran tahun 2016 ini, ada sekitar 100 hingga 200 proyek PL di dua kantor yaitu dinas PU Cipta Karya dan Prasarana Wilayah serta Dinas PU Bina Marga, Pengairan dan Pertanian.

“Hampir 90 persen proyek PL, makanya dalam waktu dekat kita akan panggil dinas terkait untuk klarifikasi.”

Sementara untuk proyek-proyek besar kata Fauzi Irwana, dewan belum melakukan peninjauan, karena pihaknya masih meminta agenda kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk bisa melakukan sidak. “Kita sudah mengajuan agenda itu ke bamus, namun sampai roy saat belum diagendakan,” katanya.

Warga Dipersulit Ngurus NJOP di Dispenda Kediri KINERJA Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kediri kembali dikeluhkan masyarakat. Ini karena instansi yang berkantor di Jalan Pamenang nomor 1 tersebut dianggap telah mempersulit warga yang mengurus dan menanyakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang saat ini Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016 ini belum keluar.

Akibat pelayanan yang tidak memberikan kemudahan tersebut membuat seorang warga sempat mengamuk di kantor Dispenda.

“Masak cuma minta surat keterangan saja dipersulit. Saya ini sedang ditunggu pihak bank. Cuwww.lensaindonesia.com

ma minta keterangan bahwa NJOP rumah saya masih dalam proses kepengurusan saja kok harus menunggu sampai beberapa hari,” keluh Wahyu, warga Ngadiluwih tersebut di kantor Dispenda, Rabu (20/01/2016).

Kepada Lensa Indonesia Wahyu mengungkapkan, untuk meminta surat keterangan NJOP tersebut, awalnya ia menemui Bagian Perencanaan Dispenda. Di ruangan itu ia ditemui seorang staf bernama Ahmad Safi’i. Bukanya langsung diproses, Syafi’i malah menyarankan Wahyu meminta langsung ke Kepala Bidang. “Kalau surat keterangan ke Bu Mei, Kabidnya,” kata Wahyu menirukan ucapan Syafi’i. Wahyu pun

menuruti saran staf tersebut.

Syafi’i pun lantas mengantarkan Wahyu ke ruangan Kabid Perencanaan. Saat betemu dengan Mei, Wahyu yang tengah dikejar waktu tersebut pun menyampaikan maksud dan tujuanya. Tetapi sayangnya, lagi-lagi upayanya gagal. Sebab Mey juga menolak memproses permintaan Wahyu dengan alasan bahwa pembuatan surat keterangan merupakan wewenang kepala dinas.

Kepada Wahyu, Mey juga menyatakan bahwa pembuatan surat ketarangan NJOP tidak bisa diproses cepat dan harus antre beberapa hari sebab kepala dinas banyak tugas dan surat yang harus ditanda tangani juga banyak. “Wah lama

mas bisa tiga empat hari,” jawab Mey saat ditanya berapa lama surat keterangan bisa dibuat.

Karena tidak puas dengan jawaban Mey, Wahyu kembali menjelaskan jika yang ia inginkan hanya surat keterangan yang isinya bahwa NJOP masih dalam proses kepengurusan. Namun Mey tetap menolak memproses. Malah Mey mengatakan agar Wahyu menunggu keluarnya SPPT PBB akhir Januari 2016.

“Bu Mey tetap ngotot tidak mau memproses. Malah saya diminta menunggu sampai akhir bulan, padahal saya membutuhkan surat keterangan hari ini,” keluh Wahyu kecewa.

Sementara itu, Mudjianto Kepa-

la Dispenda Kabupaten kediri ketika dikonfirmasi terkait buruknya pelayanan institusi yang dipimpinya menyampaikan bahwa dirinya saat ini sudah pensiun.

“Wah saya sudah pensiun mas, dan Plt-nya Pak Sukri,” kata Mudjianto saat dihubungi melalui telepon.

Untuk diketahui, banyak keluhan masyarakat di Kabupaten Kediri yang merasa jika mengurus pembayaran pajak dan surat pembayaran pajak dengan waktu yang sangat lama hingga 3 hari.

Keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan Dispenda Kabupaten Kediri bukan terjadi kali ini saja. Sebab pada Maret 2015 lalu Dispenda juga diprotes sebab mengeluarkan SPPT PBB do-

bel untuk objek pajak yang sama.

Di bulan dan tahun yang sama, Dispenda juga didemo warga sebab diduga ada permainan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam kasus ini, pihak Dispenda secara sepihak menentukan biaya BPHTB yang tidak sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku.

Alasannya, pihak Dispenda mengacu pada Tim apresial yang berada di setiap kecamatan.

BPHTB yang ditentukan sepihak oleh Dispenda itu biayanya terlampau tinggi, bisa mencapai 3-4 kali lipat, misalnya harga tanah ini Rp 100 ribu, oleh pihak dispenda dijadikan Rp 400 ribu. andik kartika

OTONOMI

11

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

SAKSI AHLI ANGGAP SURAT FOTOCOPY TIDAK DAPAT DIJADIKAN BUKTI

Tiga PNS Tersangka Korupsi Disnaker Prapradilankan Polrestabes Surabaya Tiga PNS Disnaker Surabaya akhirnya melakukan perlawanan. Dalam sidang praperadilan, ketiganya menggugat Polrestabes Surabaya.

TIGA Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkot Surabaya akhirnya melakukan perlawanan.

Dalam sidang praperadilan, ketiganya menggugat Polrestabes Surabaya atas penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif. Sidang memanggil dua saksi ahli sistim peradilan pidana serta peradilan formil dan ahli administrasi pidana, Rabu (20/1/2016).

Tiga PNS yang dipersidangkan adalah Anggoro Dianto, Amin Wahyu Bagiyo, dan Harjani.

Melalui kuasa hukumnya yakni Terang Aris Darwin dan Tedjo Hariono, ketiganya melakukan gugatan pra peradilan digelar di ruang sidang sari 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Persidangan ini masih berlanjut ke pembuktian dan disidangkan oleh Hakim Itu Dewa Gede Ngurah Adnyana, selaku hakim tunggal, dan dilakukan pra peradilan ini lantaran pemohon menganggap status tersangkanya tersebut didasarkan atas alat bukti foto copy bukan asli. Sehingga ketiga PNS itu menganggap peneta-

Sidang praperadilan tiga PNS Disnaker terhadap Polrestabes Surabaya.

pan mereka sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum.

Selain itu, di persidangan berlangsung juga menghadirkan dua

orang saksi ahli dari Universitas Bhayangkara, mereka adalah DR Solahudin, SH,MH Ahli Sistim Peradilan Pidana serta Peradilan

Formil dan Prof DR Sajiono, SH,M.Hum Ahli Administrasi Pidana. Keduanya diminta keterangan secara terpisah.

Kedua ahli ini memberikan pendapat yang sama terkait bukti surat fotocopy tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapakan seseorang menjadi tersangka. Keterangan tersangka juga tidak dapat dijadikan sebagai bukti melainkan sebagai alat bukti. “Jika di persidangan, keterangan terdakwa bisa dijadikan bukti,” terang Solahudin.

Sedangkan Sujiono mengatakan, bukti foto copy itu merupakan bukti petunjuk awal. “Kalau sudah penetapan tersangka berarti harus ada dua alat bukti,”ujar Sujiono. Usai persidangan, Terang Aris Darwin mengatakan, keterangan ahli terebut telah bisa disim-

pulkan jika penetapan ketiga PNS tersebut tidak sah dan cacat hukum. “Karena itu kami lakukan pra peradilan ini,” jelas Darwin.

Seperti diketahui, pelatihan otomotif itu merupakan program dari Disnaker Kota Surabaya. Program itu dilakukan dalam kurun waktu September hingga Nopember 2012 dengan anggaran lebih Rp 1 miliar.

Para tersangka dianggap telah merekayasa data laporan peserta pelatihan. Penyidik menemukan hanya 119 orang yang ikut pelatihan, tapi dilaporkan 300 orang.

Perbuatan mereka dianggap merugikan negara sebesar Rp 412 juta. Ketiganya dijerat melanggar pasal 2 dan 3 UU 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. dm

Ratusan Hektar Sawah di Nganjuk Terancam Gagal Panen

Koramil 06/Sukorejo Amankan Penimbun Pupuk Bersubsidi

RATUSAN hektar sawah yang di tanami padi di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, terancam gagal panen. Hal ini setelah sawah petani tersebut terendam banjir akibat hujan deras.

Tomo, (56), petani asal Desa Sumengko ketika ditemui Jumat (22/01/2016) mengatakan, sawahnya diperkirakan akan gagal panen, karena saat ini sawahnya digenangi air dari luapan air sungai yang tidak tertampung.

Sebenarnya banjir di Sumengko ini sudah terjadi bertahun-tahun tetapi hingga saat ini banjir tersebut belum dapat ditanggulangi. Dampaknya, selalu petani yang menjadi korbannya.

Sudah setahun sebenarnya Dinas PU Pengairan sudah mengupayakan pembangunan waduk pengendali banjir yang lokasinya kurang lebih 1 kilometer dari lokasi banjir. Namun, bangunan yang berada di Desa Putukrejo, Kecamatan Loceret tersebut tidak berfungsi maksimal. “Kedalaman dari waduk tersebut kurang, jadi waduk tersebut kurang berfungsi, akibatnya ya begini sawah saya masih tetap terendam banjir,” ungkapnya.

Menurut Tomo, pembangunan waduk tersebut hanya menghambur-hamburkan anggaran pemerintah daerah saja. Masalahnya, terkesan pembangunan waduk tersebut asal-asalan hingga tidak dapat menampung luapan air saat musim hujan.

“Hujan sedikit saja, kondisi waduk tidak mampu menampung air,” ujarnya.

Petani berharap, dengan kondisi ratusan hektar sawah yang terus-menerus tergenang air setiap tahun tersebut, pihak pemerintah daerah menaruh perhatian. Masalahnya, saat musim tanam perdana ini, petani sudah terlanjur menghabiskan dana sangat besar hingga tanaman padi berumus satu bulan. “Paling tidak ada ganti untuk kami bertanam kembali, biar kerugian kami tidak terlalu banyak,” katanya. catur

KORAMIL bersama dengan Polsek Sukorejo, Ponorogo, mengamankan SKD (57) warga Desa Sidorejo dan INM(55) warga Desa Nggadel Kecamatan Sukorejo karena menimbun dan mengedarkan pupuk bersubsidi.

Berawal dari informasi masyarakat, anggota Koramil 06/Sukorejo memyamar sebagai petani dan membeli pupuk kepada tersangka, di tokp UD MAB. Mengetahui banyaknya pupuk bersubsidi di gudang milik SKD, kemudian anggota Koramil Sukorejo tersebut melaporkan temuannya ke Danramil Sukorejo Kapten Yatimin.

Mendapati laporan dari anak buahnya, kemudian Komandan Koramil langsung melakukan koordinasi dengan Polsek Sukorejo untuk melakukan upaya pengungkapan.

Dari pengakuan SKD, dirinya memperoleh pupuk tersebut di wilayah Jawa Tengah dengan diangkutnya sendiri. “Akhirnya pelaku kita periksa. Dan ini masih berlangsung di Polsek (Sukorejo),” ujar Kapten Yatimin.

Dari pemeriksaan di gudang SKD, ditemukan 10 sak pupuk jenis SP36, 20 sak pupuk jenis ZA, lima sak pupuk jenis phonska dan lima sak pupuk jenis urea tersimpan

Ratusan hektare lahan di Nganjuk terendam banjir.

PNS Pemkot Surabaya Gabung Gafatar Sudah Bolos Sebulan

Warga Jombang berunjuk rasa meminta galian c ditutup.

Warga Jombang Minta Tambang Galian C Ditutup MASYARAKAT Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo, Jombang, Jawa Timur menolak tambang galian C. Mereka melakukan orasi bergantian di depan kantor desa setempat, menuntut agar kepala desa segera menutup tambang tersebut, Rabu (20/01/2016).

Tambang galian C yang berada di Dusun Karang Asem, Karang Dagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo dinilai warga cukup meresahkan. Sebelumnya di tambang tersebut pernah merenggut dua nyawa, akibat tambang galian yang dibiarkan tanpa ada reklamasi.

“Galian C di Dusun Karang Asem, Desa Karang Dagangan sudah tidak bisa ditolerir.

Pembiaran tambang galian hingga berhektar-hektar lahan, sehingga menyebabkan banyak korban jiwa. Maka dari itu, tambang galian C harus ditutup karena tidak ada manfaat sama sekali bagi warga, malah menimbulkan kematian,” ujar Sucipto saat orasi di depan Kantor Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo.

Ia memaparkan, adanya tambang galian tersebut, sejak 2009 karena ada pembangunan jalan tol yang melintasi Kabupaten

PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surabaya yang bergabung dengan Gafatar ternyata sudah tidak masuk kerja selama satu bulan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya, Candra Oratmangun mengakui Achmad Rifai alias AR (45) dan Sucipto alias SC (43) adalah PNS aktif yang

Jombang. “Sudah berulangkali kami meminta kepada pihak pemerintah setempat untuk tidak memberikan rekomendasi apapun kepada pengusaha tambang yang dinilai masih ilegal tersebut,” urainya.

Apalagi diketahui saat ditutup warga, kepala dusun yang membuka pintu untuk masuknya galian C. Seharusnya sebagai aparatur pemerintahan melindungi segenap warganya. “Tambang galian di daerah kami harus ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi,” tegasnya.

Dari pantauan di lokasi, akhirnya beberapa perwakilan warga ditemui pihak Kepala Desa Karang Dagangan. Namun, selang beberapa saat warga keluar kembali dan melakukan aksi lanjutan ke tambang galian berada. Saat di lokasi galian sempat terjadi kericuhan antara warga dengan penjaga pintu lokasi menuju area tambang galian.

Sementara itu, pihak pengusaha tambang galian belum bisa dikonfirmasi terkait unjuk rasa warga yang menuntut, agar tambang galian C ditutup. Dan warga sampai saat ini masih menduduki lokasi tambang dengan dikawal oleh aparat kepolisian setempat. obi

sudah ingkar tugas atau bolos.

Bahkan Achmad Rifai diketahu tidak masuk kerja selama satu bulan, sedangkan Sucipto hanya satu minggui. “Ya terhitung sudah satu bulan tidak masuk. sedangkan satunya hanya beberapa hari saja,” kata Chandra Uratmangun kepada Lensa Indonesia, Jumat (22/1/

2016).

Sampai saat ini pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap keduanya namun tidak ada tanggapan karena sudah berada di Kalimantan sejak bergabung dengan Gafatar. Untuk itu, pihaknya menyerahkan segala bentuk prosedur pemberian sanksi kepada Ba-

dibawah tumpukan kayu jati.

Kapolsek Sukorejo AKP Denny Fahrudin menyatakan, pengakuan pelaku awalnya jumlah total pupuk adalah 40 sak, namun sebagian sudah dijual. Kini hanya tersisa 25 sak saja.

“Pelaku ini menjual pupuk bersubsidi, sementara dia bukan kios resmi. Lalu, dia mendapatkan pupuk ini dari Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah,” ungkap AKP Denny.

Pelaku juga menjual diatas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pupuk jenis SP36 dengan harga Rp130 ribu per sak yang seharusnya dijual dengan harga Rp100 ribu per sak. Urea dijual Rp120 ribu per sak, padahal harga standarnya sekitar Rp95 ribu per sak.

Pupuk ZA dijual seharga Rp110 ribu per sak, di atas harga standarnya Rp75 ribu per sak. Sedangkan pupuk jenis phonska dijual dengan harga Rp135 ribu atau lebih tinggi dari harga standar yang hanya sebesar Rp115 ribu per sak.

Sedangkan dirumah INM petugas menemukan tiga sak urea, lima sak SP36 dan 16 sak pupuk ZA. INM juga mengaku jika dirinya menjual dengan harga yang sama seperti harga ditempat SKD. arso

Petugas mendatangi lokasi penimbunan pupuk.

dan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memproses.

“Untuk proses pemberian sanksi coba ditanyakan kepada BKD. Kita sudah melakukan pemanggilan ternyata sampai saat ini tidak ada tanggapan,” katanya.

Sementara itu, terlait kabar dua pegawai tersebut se-

belumnya juga sempat mengikuti ajaran Ahmad Mossadeq sejak lama, pihakya mengaku belum melakukan pemeriksaan sejauh itu.

“Kita belum tau kabar itu. saat ini kita sedang menunggu proses pemulangan yang bersangkutan untuk verifikasi lebih lanjut,” katanya. wan www.lensaindonesia.com

OTONOMI

12

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

Tutup Saluran Irigasi Sawan, Proyek Galian C Ditutup Petani PROYEK penimbunan galian C di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal disegel oleh petani dan warga. Timbunan dan gundukan tanah ini dianggap menutup saluran irigasi, sehingga sawah di sekitar proyek tergenang padahal petani mulai memasuki masa tanam.

Tidak adanya itikad baik dari pengembang, para petani dan warga Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong ini mulai geram dan melakukan aksi penyegelan. Petani menuding tanah dari galian C yang ditimbun di sekitar lahan pertanian produktif ini membuat air irigasi tidak berjalan baik.

Akibatnya galian C petani menunda masa tanam, karena khawatir padi yang ditanam tidak bisa tumbuh karena saluran irigasi tertutup materal tanah. Dengan bertuliskan di sepanduk, proyek ini disegel karena merusak lingkungan, petani mematok lahan proyek dan meminta

operator alat berat untuk menghentikan aktivitasnya.

Menurut petani, akibat proyek ini lahan miliknya kerap tertimbun tanah galian sehingga tidak bisa ditanami. “Selain itu saluran irigasi yang ada di pinggir jalan raya ditutup untuk akses masuk truk muatan tanah galian C yang hendak membongkar muatannya,” ungkap Rohmat petani setempat.

Pihaknya menambahkan, bahwa timbunan tanah yang tinggi kerap longsor dan menutup areal pertanian.

“Petani harus membersihkan dengan cara manual, karena jika menggunakan traktor tanahnya bercampur batu sehingga merusak traktor,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Desa Kebonadem Brangsong, Kumaidi menjelaskan pihak pengembang belum pernah mengajukan ijin ke desa terkait penimbunan tanah galian C ini. “Hampir empat bulan pengembang belum pernah mengajukan ijin

ke desa. Tumpukan tanah ini merusak lingkungan karena lahan pertanian di sekitarnya tergenang akibat saluran irigasi tertutup tanah galian,” jelas Kumaidi.

Kumaidi, timbunan dan tumpukan tanah galian yang ada di Desa Kebonadem ini bukan untuk pengeringan melainkan hanya tempat menimbun tanah yang digunakan untuk proyek pengembangan bandara Ahmad Yani Semarang. “Jadi tanah yang diambil dari galian C di Kaliwungu dibongkar disini, dan kemudian diangkut serta dijual lagi untuk pengurukan lahan bandara di Semarang,” tuturnya.

Setelah memasang spanduk bertuliskan proyek disegel, warga melakukan mediasi dengan pelaksanan proyek di Mapolsek Brangsong. Warga meminta, pengembang mencari lokasi lain untuk menimbun tanah galian C ini karena merusak lahan pertanian di sekitar persawahan. eko

foto banner - Petani menutup proyek galian C yang dianggap menganggu saluran irigasi.

Para Pembunuh Salim Kancil Segera Diadili Para tersangka pembunuh Salim Kancil datang dengan mengenakan baju tahanan berwarna orange dengan kepala ditutup menuju gedung tahanan. Berkas mereka telah dilimpahkan ke Kejari Surabaya dan segera diadili.

SEBANYAK 27 tersangka pembunuhan dan pengeroyok aktivis Salim alias Kancil (46) dan Tosan (51) yang menentang aktivitas tambang pasir di Kota Lumajang, menjalani pelimpahan tahap ke II yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Kamis (21/01/2016).

Para tersangka dari Polda Jatim tiba di kantor Kejari Surabaya pukul 12.32 WIB. Para tersangka ini mengenakan baju tahanan berwarna orange, kepalanya ditutup, kemudian digelandang menuju gedung tahanan berikut barang buktinya dan tentunya pengawalan ketat polisi.

Didik Farkhan Alisyahdi, Kepala Kejari Surabaya mengatakan, selain tersangka, penyidik Polda Jatim juga menyerahkan barang bukti di antaranya, 4 mobil, batu, cangkul, alat strom, dan uang Rp 500 juta.

“Karena berkas perkara sudah dinyatakan P21 (sempurna), maka penyidik Polda Jatim melakukan pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti),” ujarnya.

Adapun daftar nama para 27 tersangka yang menjalani pelimpahan tahap II, yakni Haryono, Madasir, Widiyanto, Harmoko, Edor Hadi Kusuma, Dodik Hartono, Hendrik

Alfan, Sukit, Buriyanto, Farid Wardoyo, Timartin, Ngatimin, Gito, Eli Sandi Purnomo, Tejo Sampurno, Edi Santoso, Rudi Hartono, Muhamad Subardi, Slamet, Siari, Siaman, Eko Aji Sumardianto, Rudi Hariyanto, Muhamad Hamim Sahroni, Slamet Susiyo, Eriza Hardy Zakaria, Kusnul Rofiq.

Atas pelimpahan ke 27 tersangka pembunuhan dan penganiayaan Salim dan Tosan, maka ke 27 tersangka akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

“Ada 27 tersangka, yang sudah kami terima pelimpahannya, dan akan segera disidangkan pada bulan depan di pengadilan,” ucap Didik.

Salim Kancil ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan pada 26 September 2015. Warga asal Desa Selo Awar, Pasirian, Lumajang ini ditemukan tak bernyawa dalam keadaan tangan terikat dan sekujur tubuhnya penuh luka bacokan. Dari penyelidikan polisi terungkap, Salim dibunuh karena akan menggelar demonstrasi menolak praktik penambangan pasir di desa itu.

Karena dianggap menentang Kades Awar Awar akhirnya menganiaya kedua orang tersebut. Kebal

tubuhnya Salim tak membuat segerombolan pembunuh bayaran ciut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian memeriksa masingmasing identitas dan berkas perkara para tersangka satu persatu.

Dalam pelimpahan tahap II tersebut, Kepala Kejari Lumajang juga turut hadir mendampingi para tersangka dalam pemeriksaan.

Didik menambahkan, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA), persidangan nantinya

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

Pengungsi eks Gafatar adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi.

robohan aparat negara dan kelompok keagamaan. Tuduhan sesat atas Gafatar merupakan provokasi

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur akan membangun bandara khusus Industri minyak dan gas (migas) di Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai perispan, saat ini Pemprov Jatim telah menyediakan lokasi bandara khusus migas ini di lahan hutan seluas 195 hektare yang ada di Desa Kunci, Kecamatan Dander.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, Ardhi Prasetyawan, mengatakan lokasi dan lahan untuk bandara khusus Migas ini telah disepakati bersama staf ahli Gubernur Jatim, perwakilan Pemerintah Bojonegoro, tim pengadaan tanah Jawa Timur, BPN, Bappeda, Dinas Kehutanan, serta tim teknis lainnya.

“Tahap awal untuk penentuan lokasi telah disepakati bersama, yakni lahan seluas 175 hektare milik perhutani.

Sedangkan 20 hektare adalah milik warga,” kata Ardhi, di Surabaya, Selasa (19/01/ 2016).

Penentuan lahan ini, kata Ardhi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

UU itu berbunyi penetapan lokasi lahan diatas 1 hektare harus dengan persetujuan gubernur.

Meski demikian, kata dia, pemprov terlebih dahulu akan melakukan verifikasi berkas dan dokumen seperti perencanaan pembangunan, feasibilty study (FS), analisis dampak lingkungan (amdal), hingga tata ruang.

“Hasilnya kemudian kami serahkan ke Gubernur Jatim, Soekarwo. Insya Allah antara Maret hingga April akan ada keputusan disetujui atau tidak,” kata dia. licom

Para tersangka pembunuh Salim Kancil digelandang menuju ruang tahanan Kejari Surabaya.

bakal digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. “Berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung, kondisi persidangan di Lumajang tidak memungkinkan dan sesuai pasal 85 KUHP, maka persidangan dilimpahkan ke PN Surabaya,” jelasnya.

Pelimpahan tahap dua inipun dikawal ketat oleh pihak Kepolisian Polda Jatim, tampak hadir juga Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi didampingi Kepala Kejaksaan Surabaya, Didik Farkhan. dm

Meski Eks Gafatar Salah Tetap Harus Dilindungi PEMBAKARAN perkampungan yang diduga milik kelompok Gafatar serta tindakan yang tidak manusiawi terhadap mereka sungguh tidak pantas dilakukan. Hal itu menuai sorotan aktifis yang menilai praktek barbarian seperti itu bisa terjadi. Padahal Gafatar belum tentu bersalah secara hukum, Jum’at (22/01/2016).

Aan Anshari, aktifis JIAD (Jaringan Islam Anti Diskriminasi) menganggap persolan yang terjadi di perkampungan yang diduga kelompok Gafatar di Mempawah, sangat tidak manusiawi. Pasalnya mereka belum tentu bersalah. Bahkan ketika bersalah pun, mereka tetap punya hak atas rasa aman yang harus dipenuhi oleh negara.

“Aksi amuk massa seperti ini harus diakui sebagai imbas kece-

Pemprov Jatim Segera Bangun Bandara Khusus Migas di Bojonegoro

mematikan yang segera menyulut kekalutan publik. Negara harus bertanggung jawab dan memastikan

pengikut Gafatar terlindungi jiwa, raga dan harta bendanya. Sampai ada vonis dari pengadilan terkait Gafatar,” terangnya.

Ia menambahkan siapapun yang melakukan kekerasan terhadap mereka harus diproses secara hukum. NU dan Muhammadiyah perlu lebih arif dan bijaksana, serta tidak mudah menjadi kaki tangan para pihak yang ingin membuat kekacauan, dengan cara membenturkan kedua ormas ini dengan Gafatar.

“NU dan Muhammadiyah justru harus memfokuskan perhatiannya pada kelompok-kelompok radikal islam. kelompok tersebut ini senyatanya telah berhasil mencuci otak generasi muda dengan gagasan kekerasan untuk memaksakan kehendak, secara tersturktur, massif dan sistematis,” pungkasnya. obi

Pemkab Kediri Siapkan Sanksi Bagi Penyeleweng Dana Desa PEMKAB Kediri akan menyiapkan sanksi bagi pihak yang menyelewengkan Dnaa Desa yang diambil dari APBN. Setidaknya ada 343 desa yang akan dikucuri anggaran senilai ratusan miliar rupiah.

Agus Djuadi, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Desa BPMPD Kabupaten Kediri mengatakan, sanksi masih dikoordinasikan.

“Saat ini kita masih menunggu hasilnya, kemungkinan akan diterbitkan Peraturan Bupati agar ke depan tidak terjadi kesalahan lagi,” ungkapnya, Selasa (19/1/2016).

Dari tahun 2015 lalu Dana Desa di Kabupaten Kediri mencapai Rp97 miliar. Disinyalir karena minimnya sanksi penggunaan dana tersebut, dan tak ada pendampingan sesuai aturan pengelolaan dana desa, sekitar 20 persen dana desa di Kabupaten Kediri tidak terserap.

“Dari kasus tahun lalu kita tidak ingin mengulanginya.

Maka dari itu kita tunggu Perbup-nya agar pemerintah desa tidak berani seenaknya,” imbuhnya.

Agus menambahkan, untuk ADD 2016 pihaknya akan melakukan evaluasi dan me-

nunggu Peraturan Bupati.

Diperkirakan dana yang bakal cair sekitar bulan Juli, Agustus dan Desember diperkirakan cair dua kali lipat dari sebelumnya atau sekitar Rp200 miliar.

Dijelaskan, selama ini BPMPD hanya bertugas sebagai fasilitator dan monitoring di tiap desa terkait dana desa dari APBN. Namun, tugas itulah yang menjadi kendala selama ini karena pemerintah desa disinyalir terlalu menyepelekan.

“Kita sebenarnya selalu datang ke desa yang bermasalah.

Tetapi karena kita itu hanya sebatas fasilitator jadi mereka (pemerintah desa) seakan menyepelekan,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada berita sebelumnya menyebutkan jika dana desa banyak yang dimainkan oleh pihak desa dan sangat berpotensi sekali untuk dimainkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi intel Kejaksaan Ngasem Bob Sulistiyan.

Dan sebagai sample dalam penyelewengan dana desa tersebut terjadi di desa Plosokidul yang belum selesai pengerjaanya di tahun 2016 ini serta Spj nya juga belum ada. andik kartika

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Danu, Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Sumarno, Catur Setiawan, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

EDUKES

13

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

Dinkes Kota Malang Target 70 Ribu Bayi Diimunisasi Polio Gratis

Dirjen PAUD-Dikmas Larang Buku PAUD Berbau Radikalisme

DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Malang menargetkan 70 ribu bayi diimunisasi polio secara gratis.

Imunisasi tersebut diawali di Taman Posyandu Nusa Indah, RW 04 Kelurahan Rampal Celaket, Kamis (21/01/2016).

Sesuai rencana, kata Kepala Dinkes Kota Malang, dr Asih Tri Rahmah MKes, program Pekan Imunisasi Nasional ()IN) di Kota Malang akan dilaksanakan ýhingga 14 Maret 2016.

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan langsung mengeluarkan surat yang melarang peredaran buku ajar bagi siswa PAUD dan TK yang berbau radikalisme. Lewat surat nomor 109/C.C2/DU/2016, Kemendikbud lewat Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat melarang peredaran buku berjudul “Anak Islam Suka Membaca” cetakan 2013, karangan Nurani Musta’in, S.Psi terbitan Pustaka Amanah, Solo, Jawa Tengah resmi dilarang.

Pernyataan Kemendikbud ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Panduan Singkat Bagi Para Guru dan Orangtua, dalam hal ini terutama pada bagian membicarakan kejahatan teorisme dengan siswa dan anak-anak.

Dalam surat yang ditandatangani Dirjen Harris Iskandar menjelaskan anak usia dini merupakan masa yang tepat untuk pembentukan karakter dan budi pekerti.

“Oleh karena itu semua informasi yang diterima secara tayangan maupun tulisan seharusnya bebas dari unsur kekerasan, paham kebencian, SARA, dan pornografi,” ungkap Harris di Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Buku tersebut ternyata memuat sejumlah kata-kata yang tak layak dan malah menimbulkan rasa ingin tahu anak terhadap kekerasan.

Yaitu di jilid 2 halaman 2 ada caci maki, jilid 3 disebutkan sejumlah kata seperti “bila agama kita dihina kita tiada rela, lelaki bela agama, wanita bela agama, kita semua bela agama, kita selalu sedia jaga agama kita demi ilahi semata” termuat di halaman 27.

Di jilid 4, juga dimuat kata jihad (halaman 5), bom (halaman 12) kafir (halaman 15), berjihad di jalan dakwah (halaman 20).

“Sehingga buku-buku tersebut belum memenuhi kriteria kelayakaan bahan pra-keaksaraan untuk anak usia dini sehingga tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan ajar di

“Untuk Kota Malang sesungguhnya tidak ada kasus polio. Karena ini program nasional yang masih menemukan kasus polio di beberapa daerah (Madura dan Sukabumi), maka PIN 2016 difokuskan pada imunisasi polio,” Imbuh Asih.

Menurut dia, program ini sebenarnya ditekankan pada keaktifan warga. Namun Dinkes tetap akan melakukan mapping untuk antisipasi kemungkinan warga tidak hadir. Sementara itu, Walikota

Walikota Malang HM Anton saat melaunching Pekan Imunisasi Nasional (PIN).

Malang, HM Anton menegaskan bila imunisasi itu sangat penting.

Terutama bagi anak-anak.

“Generasi emas harus dibentuk sejak dalam kandungan. Dalam

kaitan itu Pekan Imunisasi menjadi hal penting dan strategis untuk mendukung langkah itu,” tegas Abah Anton usai melaunching PIN 2016 Kota Malang. aji_dewa_roisky

Wabah DBD Lebih Bahaya dari Teroris Virus DBD pernah menyerang 646 orang dan membunuh 15 orang. Karena itu lebih berbahaya dari teroris.

DI AWAL Januari 2016, jumlah penderita pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) sangat mengkhawatirkan. Saat ini Rumah Sakit Umum Dokter (RSUD) Soetomo Surabaya telah merawat 25 pasien DB, dan dua di antaranya telah meninggal dunia.

Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr Soetomo Surabaya Urip Murtedjo mengatakan, jumlah pasien demam berdarah yang dirawat setiap hari bertambah. Hingga tanggal 20 Januari 2016, katanya, sudah ada 25 pasien yang dirawat.

Namun, apabila dibanding Januari 2015 lalu sebanyak 46 kasus masih dapat dikatakan menurun.

“Pasien DB yang menjalani perawatan pada bulan ini sebanyak 25 orang, terdiri dari Kota Surabaya dan pasien rujukan seperti Madura dan sekitarnya. Selain itu pasien yang tidak dapat tertolong meninggal dunia ada 2 orang, di antaranya 1 pasien rujukan asal Madura dan 1 asal Surabaya,” ujar Urip, Rabu (20/1/2016).

Urip menyebutkan, pasien yang meninggal dunia terjadi pada Senin lalu adalah perempuan dewasa berusia 32 tahun asal Blitar.

Laporan Urip, dalam kasus demam berdarah pihaknya setiap hari menerima rata-rata ada 2 hingga 3 pasien yang masuk Intalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr Soetomo Surabaya. Rata-rata pasien didominasi anak-anak.

Karena itu pihak RSUD Dr Soetomo mengaku siap menampung pasien rujukan dari wilayah Jawa Timur. “Kami telah menyiapkan sejumlah ruangan untuk perawatan pasien jika overload,” tambahnya.

Urip menjelaskan, yang menjadi pemicu dari kasus DB adalah faktor perubahan cuaca. Jika pada tahun 2015 intensitas hujan tinggi, sekarang ini justru merata. Ini yang

menyebabkan nyamuk-nyamuk berkembang.

“Tidak hanya penyakit diare, penyakit DB ini juga terjadi karena pola hidup yang dapat mempengaruhinya. Masyarakat harus peduli pada perilaku hidup bersih dan sehat. Hampir infeksi itu disebabkan karena kesehatan lingkungan, kemudian cuaca. Sebetulnya ini bisa disiasati, kalau kita mengadakan gerakan bersih dengan menutup air tergenang, selokan lancar, maka tidak menjadi habitat nyamuk,” urainya.

Selain itu, urip juga menghimbau agar masyarakat dapat mendeteksi gejala DB sejak dini. Sebab, apabila pasien datang sudah dalam keadaan shock, maka penanganannya sangat sulit.

“Apabila masyarakat mengetahui saat terserang DB segera mengambil tindakan berupa pemberian cairan dan penurun panas. apabila masih belum mengalami penurunan maka segera untuk memeriksakan,” paparnya.

Sementara itu data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jawa Timur pada tahun awal tahun ini mengalami penurunan, terlihat dari data Dinkes Jatim pada bulan Januari 2016 masih ada 85 kasus.

Kepala Dinkes Jatim dr Harsono mengungkapkan jumlah tersebut berbanding jauh dengan bulan Januari tahun 2015 lalu, yang mencapai 4.584 kasus 59 orang diantaranya meninggal dunia. “Tapi bukan berarti kita tidak waspada, kita tetap bergerak untuk lakukan pemantauan, namun kesadaran masyarakat dibutuhkan, termasuk menjaga lingkungan,” ungkap Harsono.

Dalam hal ini Harsono lebih menekankan pentingnya kebersamaan, untuk menjaga kesehatan

Bupati Jombang melakukan fogging. Salah sau gerakan PSN di Plandi Jombang.

lingkungan, sebab jika hanya mengandalkan dinas kesehatan maka hal itu akan percuma. “Hampir semua ini masalah lingkungan, ini tidak mungkin petugas kesehatan sampai dimana-mana, sehingga partisipasi dan pemberdayaan menjadi tumpuan program,” pungkasnya.

Untuk melakukan pencegahan saat ini Dinkes Jatim mencanangkan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

Pantauan Lensa Indonesia, di Jombang wabah DBD kian bertambah. Hingga saat ini penderita DBD sudah tercatat 115 orang dengan 4 korban meninggal dunia. Hingga membuat Bupati Jombang melakukan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) di Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kamis (21/01/ 2016).

Bupati Jombang juga menyebut jika serangan DBD lebih berbahaya daripada serangan teroris. Kekhawatiran tersebut diungkapkan bupati bukan tanpa alasan. Pasalnya, jika terjadi kondisi ini terus meningkat sudah pasti lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu, sehingga terjadi kejadian luar biasa (KLB) DBD. Menurut Bupati Jombang, Nyono Suharli mengatakan, “Data dari Dinkes yang disampaikan ke saya, anak-anak kita ada 115 yang terserang DBD, dengan jumlah meninggal dunia 4 (empat) anak. Di tempat-tempat pengajian dan

majelis ta’lim kami sampaian bahwa demam berdarah lebih kejam daripada teroris,” terangnya.

Istilah serangan DBD dianggap lebih bahaya dari serangan teroris karena tahun 2015 Kabupaten Jombang menjadi satu dari 15 daerah di Jawa Timur yang menyandang status KLB DBD. Virus dengue tersebut tahun lalu menyerang 646 orang dan membunuh 15 warganya. “Maka dari itu, untuk mengantisipasinya, yakni dengan gerakan PSN yang masih efektif,” kata Nyono usai melakukan PSN di Desa Plandi, Jombang.

Untuk diketahui, sepanjang Januari 2015, penderita DBD di Kota Santri ini mencapai 156 orang dan juga telah menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Jika sepanjang Januari tahun 2016 ini jumlah penderita dua kali lipat menembus 312 orang, yang artinya lebih banyak jika dibanding Januari 2015, maka dipastikan Kabupaten Jombang akan kembali menyandang status KLB DBD. Dan gerakan PSN, digalakkan secara serentak di 21 kecamatan dan 306 desa se-Kabupaten Jombang, sejak Kamis (21/1). Dalam kegiatan ini termasuk pula mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan 3M plus. Yakni menguras, mengubur dan menutup barang bekas yang mampu menjadi sarang nyamuk, serta menggunakan lotion anti nyamuk maupun obat pembunuh nyamuk lainnya. hndk/it/obi

satuan PAUD,” tulis dalam surat tersebut.

Sebelumnya, puluhan buku pelajaran bagi siswa TK disita Dinas Pendidikan Kota Depok karena disinyalir mengandung ajaran radikal.

Sedikitnya ada 35 buku disita dari TK Semai Benih Bangsa, Cilodong. Ansor juga melaporkan hal serupa dan meminta Kemendikbud langsung bertindak.

Adapun di dunia maya beredar catatan bantahan dari pihak pengarang dan penerbit mengenai isi buku yang dianggap berbau radikalisme. Belum ada keterangan pers yang diperoleh.

Berikut catatan yang beredar di grup salafi.

Penjelasan Seputar Pemberitaan Buku Anak Islam Suka Membaca (AISM) Sehubungan pemberitaan di beberapa media perihal buku “Anak Islam Suka Membaca (AISM)”, maka kami sampaikan penjelasan sebagai berikut: % Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran/masukan terhadap buku kami. Saran/masukan tersebut akan kami jadikan sebagai bahan revisi. % Berkenaan jenis pilihan suku kata atau kalimat yang terdapat dalam buku AISM, tak ada maksud kami sedikitpun untuk mengarahkan anak didik terhadap pemahaman radikalisme dan atau terorisme. Bila jenis pilihan suku kata atau kalimat dimaksud diinterpretasikan (ditafsirkan) secara liar ke arah radikalisme dan atau terorisme, maka kami berlepas diri dari hal itu. % Kami mengabarkan dan menegaskan bahwa aqidah yang kami yakini, dan selalu kami ajarkan kepada putra putri kami dan anak didik kami, bahwa terorisme adalah perkara mungkar yang tidak dibenarkan oleh agama. % Kepada para guru, ustadz atau ustadzah yang menggunakan buku AISM, kami mohon bantuannya untuk menjelaskan secara baik dan benar kepada anak didik terkait kata atau kalimat yang bisa diinterpretasikan ke arah radikalisme dan atau terorisme.

Demikian penjelasan kami.

Penulis Nurani Musta’in

Aplikasi sistem integrasi peternakan petelur modern.

Mahasiswa ITS Kenalkan Perangkat Peternakan Ayam Modern MAHASISWA Politeknik Elektro Negeri Surabaya (PENS ITS) melalui Departemen TIK mengadakan kegiatan Software Expo di hall D4 Kampus PENS, ITS, Surabaya, untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Di lingkungan Prodi IT dan Teknik komputer (TIK).

Pameran ini diikuti sejumlah 150 anak yang dibagi dalam 42 tim. Keseluruhan mahasiswa itu sebelumnya di ruang kuliah juga saling bertukar ide untuk membuat software tentu sofware bisa diaplikasikan bahkan diunggah dalam google play.

“Melalui karya karya Ini pula diharapkan banyak lahir prestasi mahasiswa termasuk PKM, Imagine Cup, Gemastik,” kata Kepala Departemen Teknik Informatika dan Komputer (TIK) Ratna Fariza.

Selain itu ditambahkan oleh Umi Sa’dah tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk memamer-

kan hasil dari hasil belajar mahasiswa yang dikembangkan di ruang kuliah tentang perangkat lunak,” imbuh umi sa’dah kordinator yang juga dosen Praktikum rekayasa perangkat lunak. (dosen teknik informatika PENS ITS) “Nanti di setiap kelas akan dipilih aplikasi terfavorit, dari 6 kelas, karena dua jurusan ini menampilkan aplikasi dan hardware (perangkat lunak),” papar Umi Sa’adah.

Salah satunya yang menarik adalah tim yang terdiri dari tiga mahasiswa dari Teknik Komputer yang mengenalkan karyanya untuk mempermudah peternak ayam.

Dinamakan aplikasi sistem integrasi peternakan petelur modern PETEK. Di alat ini ada sejumlah fitur yakni alatnya pemberi makan otomatis, pemberi minum otomatis, penyemprot disinfektan otomatis, pembersih kandang otomatis.

Ada dua cara menggunakan

Aplikasi sistem integrasi peternakan petelur modern.

alat ini yakni dengan LCD dan menggunakan Android (Blutooth). “Kita bisa mengatur juga melalui android dan Bisa mengatur setiap jam berapa melalui alat dan kita sesuaikan dengan yang

kita inginkan,” imbuhnya.

“Kami inspirasinya dari cara peternak di desa tapi ini cocok untuk industri peternak kecil, caranya alat ini bisa disambungkan dengan blutoth android, dan

disetel dari kontrolnya sesuai dengan pemilik peternak ayam,” kata Naufal Suryanto mahasiswa semester 5 Teknik Komputer (D4 PeNS ITS).

Saat ditanya kesulitannya apa?

Naufal mengatakan kendalanya hanya waktu dan biaya. “Hanya sekitar satu juta biaya peralatan dan komponen yang ada di alat ini,” paparnya.

Ditambahkan oleh Naufal Suryanto bahwa kandang ini memang masih prototype dengan ukuran 40×40 cm yang sdidesain dengan dilengkapi wadah pakan ayam, wadah minum dan wadah untuk penetas telur.

“Untuk alat kontrolnya kami rakit sendiri dengan menggunakan Controler yang terdiri Mikro kontroler, board, chip, arduino, aplikasi si petek ini kalau untuk petelur ukuran kandang aslinya 25×30 cm, dan hanya membutuhkan dana dua juta rupiah,” papar

pria berkacamata ini.

Sementara itu ditambahkan oleh Ratih Wulandari memang alat berbasis android ini untuk sementara menggunakan Bluetooth.

“Bisa juga nanti kalau dikembangkan menggunakan sistem sms, atau wifi, dan target utamanya memang untuk petelur seperti ayam, nanti kalau burung juga bisa,” pungkas mahasiswa jurusan D4 PENS ITS yang berjilbab ini.

Karya mahasiswa D4 Teknik Komputer ini terbukti dengan banyak pengunjung yang penasaran melihat langsun g teknis bekerjanya. Secara otomatis untuk dua hari pemilik peternak ayam bisa menyetel sendiri, jadi otomatis dua hari makanan dan minuman sampai tiga liter bisa dikonsumsi ayam itu,” tukas Naufaln Ajir Ratih saat didampingi dosen Teknik Komputer PENS ITS dan Dosen Teknik Informatika dan Komputer (TIK) Ratna Fariza. mas www.lensaindonesia.com

EKBIS

14

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

Telkomsel Dongkrak Laju UKM Lewat SME Corner TELKOMSEL dorong laju perkembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Indonesia, diantaranya melalui pembukaan channel ‘SME Corner’ di GraPARI yang merupakan pusat layanan pelanggan Telkomsel. SME Corner mudah ditemui pelanggan di GraPARI Banda (Bandung), GraPARI Pemuda (Surabaya), GraPARI Yogya dan GraPARI Denpasar.

“Hadirnya SME Corner di 4 GraPARI ini memudahkan akses para pelaku UKM yang ingin memanfaatkan solusi

dan layanan Telkomsel sebagai salah satu usaha meningkatkan kinerjanya. Di tahap awal kami memprioritaskan SME Corner hadir di lokasi yang sudah memiliki banyak pelaku UKM,” ujar Rini Apriliani, General Manager Corporate Business Solution Management Telkomsel dalam keterangan resmi yang diterima Lensaindonesia.com, Kamis (21/01/2016).

Di SME Corner, lanjut RIni, pelaku UKM dilayani agen customer service yang menguasai product knowledge

MEA Dibuka, Jumlah Pekerja Asing Melonjak 30 Persen PEMERINTAH Kota Tangerang memprediksi jumlah tenaga kerja asing yang masuk bakal meningkat hingga 30 persen pada 2016 sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun lalu.

Asumsi tersebut didasarkan pada lokasi Kota Tangerang yang berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kawasan industri, terutama pada sektor pengolahan serta jasa.

“Prediksinya memang meningkat 20-30 persen, tapi tidak langsung berbondong-bondong karena mereka juga berhitung dengan kondisi ekonomi saat ini,” kata Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Mahdiar di Tangerang, Selasa, (19/1/2016).

Setiap tahun, dia mengungkapkan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Tangerang berkisar 600900 orang. Dari jumlah tersebut, yang khusus bekerja di Kota Tangerang sekitar 200-300 orang. “Jadi tidak semua bekerja di Kota Tangerang saja, ada juga yang bekerja di dua tempat, seperti Tangerang dan Jakarta.

Kebanyakan mereka bekerja sebagai tenaga ahli pada level direktur, manajer, dan supervisor,” ujarnya.

Menurut dia, sampai saat ini belum ada penambahan jumlah tenaga kerja asing secara signifikan.

Penambahan diprediksi mulai terjadi pada Februari bis/tm 2016.

Gerbang Bandara Internasional Lombok (BIL) di Praya, Lombok Tengah, NTB.

Bandara Lombok Ganti Nama LIA BANDARA di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama ini bernama Bandara Internasional Lombok (BIL) segera berubah menjadi Lombok International Airport (LIA) untuk mendongkrak citra bandara tersebut di mata internasional.

General Manager PT Angkasa Pura I Lombok International Airport, I Gusti Ngurah Ardita di Lombok, Kamis malam mengatakan nama baru tersebut telah disosialisasikan kepada publik sejak 1 Januari 2016.

“Dari hasil sosialisasi, banyak yang mendukung.

Pak Gubernur juga mendukung penyebutan Lombok International Airport,” kata Ardita saat bertemu dengan sejumlah wartawan di kompleks Bandara Lombok International Airport.

Dia berharap nama LIA dapat segera populer di mata wisatawan. Angkasa Pura I juga telah berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata NTB untuk pengubahan nama bandara itu. Ia mengatakan nama baru tersebut diperlukan sebagai untuk mengangkat nama Lombok di dunia internasional sebab Lombok telah menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia.

Ia mengakui nama LIA mengacu kepada nama bandara terkemuka di negara lain yakni nama kota atau nama wilayah dijadikan nama pertama, misalnya Kualumpur International Airport, Changi Airport atau Incheon Airport.

Menurut dia, kata airport juga dianggap memiliki “branding” lebih tinggi dibandingkan dengan kata bandara dan kata airport juga sudah banyak dikenal oleh publik. “Kata airport sudah tidak asing lagi. Orang di luar bandara juga menyebut airport. Toh masyarakat banyak menggunakan kata airport dibandingkan dengan kata bandara,” katanya.

Ardita mengatakan pengubahan nama bandara dari BIL menjadi LIA tidak mengubah nama kode di International Air Transport Association (IATA/Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional) yakni tetap menggunakan LOP. “Nama sebutannya tetap LOP. Nama LIA hanya untuk tujuan komersial saja,” katanya.

Lombok International Airport mulai beroperasi 1 November 2011 untuk menggantikan Bandara Selaparang yang sudah tidak lagi memenuhi kebutahan penerbangan di daerah itu. Bandara seluas 551 hektera tersebut memiliki panjang landasan pacu 2.750 meter. Jumlah penumpang pesawat melalui bandara ini sebanyak 2,7 juta pada 2015 dari kapa san/ans sitas 3 juta penumpang per tahun.

tentang UKM. Agen-agen menerima konsultasi terkait produk/solusi UKM Telkomsel. Bahkan, di beberapa lokasi dijumpai demo produk dan display solusi yang ditawarkan.

Selain itu, ada kegiatan terkait dengan dunia UKM dilakukan berkala, kelas workshop dan FGD (Focus Group Discussion) berkolaborasi dengan komunitas pelaku UKM setempat.

“Saat ini solusi digital yang dihadirkan untuk pelaku UKM mengembangkan

bisnisnya adalah PAKAR (Paket Komunikasi Andalan Wira Usaha). PAKAR dibagi paket, PAKAR Komunikasi yang memungkinkan pelanggan berkoordinasi efisien dengan free call sesama grup melalui solusi MyGroup. PAKAR Bisnis, solusi digital untuk pelanggan UKM berkoordinasi lewat email, chat, berbagi dokumen, dan fitur lain dengan solusi Business Connect didukung Google Apps for Work. PAKAR Marketing, merupakan solusi digital bagi UKM untuk mem-

buat toko onlineberikut pemasaran produknya melalui solusi Jarvis store. Serta PAKAR Finansial, solusi digital bagi pelanggan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan perusahaan secara terstruktur dengan solusi eaccounting berikut transaksi penjualan dan pembayaran menggunakan kartu kredit/ debit dengan solusi Moka POS,” pungkas Rini.

Telkomsel juga menawarkan layanan Telkomsel Digital Advertising untuk pelaku UKM yang ingin hadir-

Hadirnya SME Corner di 4 GraPARI memudahkan akses para pelaku UKM.

kan solusi komunikasi pemasaran fokus kepada konsumen, dan sesuai profil perilaku melalui layanan berba-

sis SMS dan MMS dalam format Bulk, Targeted maupun Location Based Advertising. eld

Jokowi Resmikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jokowi menegaskan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung tidak memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dimulainya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Lokasi groundbreaking berada di kebun teh Walini, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 km akan dimulai pembanguannya sejak diresmikan Kamis (21/1/2016). Kereta cepat ini akan menghubungkan Stasiun Halim Perdanakusuma di Jakarta TimurStasiun Tegalluar (seberang Gede Bage) di Bandung, Jawa Barat. Kereta cepat akan melalui 4 stasiun yakni Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar. Proyek ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2019.

Jokowi menyebut proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung sebagai kerjasama besar antara Indonesia dan China. Pembangunan kereta cepat ini, lanjut Jokowi, merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara dirinya dengan Presiden China, Xi Jinping pada akhir 2014.

“Ini adalah kerja sama besar antara pemerintah Indonesia dan China,” kata Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016).

Setelah pertemuan pada akhir 2014 itu, lanjut Jokowi, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah percepatan seperti perizinan agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa groundbreaking kamis lalu.

Proyek kereta cepat dinilai sebagai simbol kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan. “Negara yang punya kecepatan dalam memutuskan, kecepatan dalam memba-

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan Presiden Jokowi. Groundbreaking ditandai oleh pengerukan tanah oleh eskavator buatan Bandung yang diproduksi oleh PT Pindad (Persero). Eskavator ini juga menandai dimulainya proyek Light Rail Transit (LRT) yang menghubungkan Cawang dan Cibubur tahun lalu.

ngun itu lah yang akan menang dalam persaingan antar negara. Kereta cepat ini adalah untuk mencapai kecepatan yang saya bilang,” sebutnya.

Jokowi menegaskan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung tidak memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembangunan proyek kereta cepat murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah. “Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN,” kata Jokowi.

Seperti diketahui, pembangunan prasarana dan sarana pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer membutuhkan investasi US$ 5,5 miliar atau setara Rp 77 triliun (asumsi US$ 1 = Rp 14.000).

Proyek ini murni dibiayai oleh konsorsium Badan Usaha Milik Indonesia (BUMN) Indonesia dan China (PT

Kereta Cepat Indonesia China/KCIC) dan China Development Bank (CDB).

KCIC berkontribusi 25% atau setara US$ 1,375 miliar dan CDB berkontribusi 75% atau setara US$ 4,125 miliar dari total investasi kereta cepat.

Alokasi APBN, lanjut Jokowi, akan dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jaringan kereta hingga tol di luar Pulau Jawa.

Dirinya tak ingin pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa saja.

Alhasil, dana APBN hanya dipakai membangun infrastruktur di luar Jawa. Untuk pembangunan di Pulau Jawa yang layak secara ekonomi dan finansial, Jokowi mengarahkan pembangunannya untuk dibiayai dan dilaksanakan oleh BUMN atau swasta.

“Makanya pembangunan ini sepenuhnya pakai investasi. Nanti kalau pakai APBN saya ditanya lagi, pak

kok Jawa lagi, yang di luar Jawa kapan? Yang di Papua kapan? Selalu rakyat bertanya seperti itu,” tegasnya.

Ia menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan wujud nyata dari sinergi BUMN. Untuk konsorsium BUMN Indonesia, setidaknya ada beberapa BUMN yang masuk sebagai anggota seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

“Kereta cepat ini wujud sinergi BUMN yang konkret. Ini bekal yang baik untuk menghadapi persaingan global,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut tidak menggunakan dana APBN dan tanpa jaminan pemerintah.

Investasi ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business.

Konsorsium itu selanjutnya, membuat perusahaan patungan bernama, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Kereta cepat ini, lanjut Hanggoro, akan menghubungkan empat stasiun yang berada di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Setiap stasiun akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung.

“Stasiunnya yaitu Halim (Jakarta), Karawang, Walini (Kabupaten Bandung Barat) dan Tegalluar (Kabupaten Bandung),” kata Hanggoro di Lokasi Groundbreaking, Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016).

Lanjut Hanggoro, pekerjaan konstruksi kereta cepat langsung terus dikebut setelah peletakan batu pertama oleh Jokowi. Pekerjaan konstruksi kereta cepat sepanjang 142 kilometer (km) ditargetkan selesai tahun 2018. “Kita mengejar target konstruksi tuntas pada 2018. Sehingga kereta cepat ini sudah beroperasi pa arie da 2019,” ucap Hanggoro.

Empat Jenis Kopi Arabika Indonesia ‘Getarkan’ Lidah Publik Norwegia EMPAT jenis kopi asal Indonesia mendapat pujian dari publik dan pelaku industri kopi di Norwegia karena dinilai memiliki citra rasa tinggi dan unik dibanding kopi dari negara lain.

Keempat jenis kopi yang “menggetarkan” lidah publik Norwegia yaitu Arabica Java Preanger (GreenIndonesia), Arabica Mandailing (GreenIndonesia), Arabica Mt. Arjuna (Javaroma), dan Arabica Garut (Mahkota Jawa Coffee).

Sekretaris Pertama-Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Oslo, Hartyo Harkomoyo di London, Kamis (21/01/2-16), mengatakan, cita rasa unik kopi hasil petani kecil di In-

donesia itu diperkenalkan oleh KBRI Oslo dan Yayasan GreenIndonesia di kantor Norwegian Coffe Association (NCA).

Kopi tersebut adalah arabika jenis “single origin” yang dihasilkan “micro roaster” dari kebun petani kecil di Indonesia di bawah jejaring Yayasan GreenIndonesia yang membantu Pemerintah dalam mengangkat kesejahteraan hidup masyarakat kecil.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Norwegia di Oslo Yuwono A. Putranto menyampaikan acara promosi kopi ini mendapatkan perhatian yang spesial dari pelaku industri kopi di Norwegia.

“Perkenalan kopi Indonesia

ini merupakan salah satu upaya untuk menggenjot ekspor kopi ke Norwegia, sekaligus awal bagi upaya promosi dan penetrasi kopi Indonesia di pasar Norwegia,” kata Yuwono.

Norwegia merupakan pasar kopi spesial, dengan masyarakatnya merupakan peminum kopi terbanyak per kapita nomor dua di dunia.

Pasar Norwegia selalu memburu kopi-kopi dengan kualitas terbaik, dan kopi Indonesia dengan cita rasa uniknya mempunyai potensi yang sangat besar.

NCA sebagai tuan rumah memberikan dukungan dengan menyediakan tempat, peralatan yang diperlukan mulai dari

presentasi hingga proses “coffee cupping” juga menghadirkan wakil dari perusahaan/ importir/ coffee house papan atas Norwegia diantaranya COOP, Solberg & Hansen, Kaffebreniet, Pals dan DGB serta para pakar kopi lainnya.

Hasil dari “coffee cupping” adalah kesamaan pandangan akan keunikan rasa yang berbeda-beda antara jenis yang satu dengan lainnya. Hal ini dinilai sebagai satu kekuatan / potensi besar untuk mengemas kopi Indonesia sebagai artisanal coffee di pasar Norwegia.

Chairman NCA Marit Lynes, mengakui tingkat kehadiran para pakar kopi di Norwegia pada acara promosi ko-

pi Indonesia ini lebih besar dari pameran kopi Brasil dan kopi Ethiopia.

Faktor utamanya adalah sentimen “kerinduan” atas kopi Indonesia yang pernah menjadi salah satu “raja” di Norwegia, namun saat ini pangsa pasarnya hanya sekitar satu persen dan bahkan kopi Vietnam berhasil mencapai sekitar dua persen pasar kopi Norwegia.

Wakil dari perusahaan Solberg & Hansen dan pakar kopi Alf Kramer pun terketuk untuk mendalami dan menawarkan pendapat ahlinya guna mengembangkan kesamaan kualitas antara rasa dan penampilan. ahm/ans www.lensaindonesia.com

WISATA & KULINER

15

Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

KHAS KULINER

Sego Nggeneng Mbah Marto Disajikan di Dapur YOGYAKARTA memang menjadi salah satu tujuan wisata populer di Indonesia. Selain terkenal dengan kota pelajar dan wisata, Yogyakarta juga terkenal sebagai kota dengan keunikan kulinernya.

Oleh sebab itu datang ke Yogyakarta tak lengkap rasanya jika tidak berburu kulinernya yang begitu khas. Tak hanya gudeg, berbagai macam kuliner lainpun juga begitu akrab dengan lidah para pelancong yang datang di kota ini.

Sate Klathak misalnya, meskipun kota ini dikenal sebagai Kota Gudeg. Sate klathak juga merupakan salah satu makanan yang paling diburu oleh para wisatawan. Bukan itu saja, kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat salah satu kuliner unik dan menarik yang wajib anda masukkan ke dalam daftar kuliner anda, yaitu Sego Nggeneng Mbah Marto.

Pasalnya, memang warung ini tidak memiliki nama seperti warung pada umumnya. Sego nggeneng merupakan masakan idola di tempat ini, sego berarti nasi dan nggeneng (jawa) yang berarti terendam. Jadi sego nggeneng memiliki istilah nasi yang terendam kuah dan Mbah Marto adalah pemiliknya.

Kemudian masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan sebutan Sego Nggeneng Mbah Marto. Dan kemudian nama ini menjadi sebutan yang begitu akrab dengan penjaja kuliner Yogyakarta.

Sego nggeneng mbah marto berlokasi di daerah Sewon, Bantul, Yogyakarta. tepatnya di Jalan Parangtritis sekitar km 6.5. dan kemudian anda masuk melewati gang kecil untuk menuju tempat ini yang hanya bisa dilewati satu mobil. Letaknya memang terbilang tersembunyi, tapi hal ini tidak menyurutkan para penjaja

TRADISI

Ritual Ndeto Nii dari Suku Seso di Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Ndetok Nii, Ritual Suku Seso Manggarai Timur Berkati Benih NDETOK Nii merupakan sebuah ritual tahunan yang dilaksanakan warga Suku Seso di Kampung Sambikoe, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Ndetok Nii merupakan sebuah ritual memberkati benih jagung, padi sebelum ditanam ke ladang. Ritual ini adalah pemberkatan benih secara adat istiadat Suku Seso di Manggarai Timur. Kampung Sambikoe terletak di atas bukit yang dihuni oleh Suku Seso serta berbagai suku lainnya.

Ritual ini dilakukan di Rumah adat Suku Seso di Kampung Sambikoe yang dilakukan oleh tua adat Suku Seso, Damianus Tarung bersama dengan adiknya Stefanus bersama dengan anak-anak mereka serta warga Suku Seso di kampung tersebut.

Ritual ini selalu dilaksanakan sebelum musim tanam pada Desember setiap tahun. Dan pelaksanaan ritualnya dilaksanakan akhir November. Seperti tahun 2015 lalu, memasuki masa tanam Desember, ritual ini kembali dilakukan.

Tetua adat Suku Seso sebagai pemilik ulayat di sekitar itu sudah menginformasikan bahwa benih jagung dan padi tidak diperkenankan ditanam sebelum ritual Ndetok Nii dilaksanakan.

Saat ritual Ndetok Nii di rumah adat, semua warga suku bergegas dari rumah masing-masing menuju ke rumah adat itu sambil membawa bekal-bekal yang disiapkan. Sebagian warga suku membawa kayu api, air minum, benih jagung, dan padi serta moke lokal.

Di sana tuan rumah menghidangkan makanan khas Manggarai Timur. Makanan khas itu adalah Jojong Dao. Jojong Dao dimasak menggunakan Lewing Tana (periuk yang terbuat dari tanah liat).

Jojong Dao itu makanan yang diolah dari ubi kayu dicampur dengan “gola kolang” atau gula merah yang diambil dari pohon enau serta kelapa. Jojong dao adalah hidangan pembuka kepada tamu-tamu di rumah adat tersebut.

Kaum perempuan Suku Seso dan suku lainnya di wilayah Selatan dari Kabupaten Manggarai Timur masih melestarikan makanan khas tersebut. Setelah hidangan itu selesai maka tetua adat Suku Seso mulai melaksanakan ritual tersebut. Sebelum ritual dilaksanakan, bahan-bahan yang disiapkan adalah benih jagung, benih padi, ayam jantan, beras. Semua bahan itu disimpan di dalam bakul.

Malam itu tua adat Suku Seso, Damianus Tarung, yang membacakan mantra adat untuk memberkati benih yang sudah simpan di dalam bakul sambil memegang ayam jantan. Ritual ini dilaksanakan di Watu Nurung (tempat sesajian kepada leluhur) yang berada di sebuah tiang rumah di bagian dapur.

Setelah diritualkan, ayam disembelih. Lalu darah ayam dituangkan di Watu Nurung, benih padi dan benih jagung serta alat-alat yang diperlukan untuk menanam benih tersebut.

Selain itu, Lema Manuk (lidah ayam) dilihat oleh tetua adat tersebut. Ada tanda-tanda yang dapat dilihat di lidah ayam tersebut, apakah disetujui oleh leluhur dan alam. Tua adat Suku Seso, Damianus Tarung menjelaskan, ritual ini terus dilaksanakan setiap tahun sebelum musim tanam tiba. mar/ima

kuliner untuk datang ke sini.

Menu di Mbah Marto ini beraneka ragam, tapi yang sangat spesial adalah mangut lele. Bumbu dan racikanya sangat pas dilidah, tak ayal pengunjung yang datang dan makan disini kebanyakan dari luar kota. Selain masakanya yang nikmat, cara penyajianya pun juga sangat unik.

Berbeda dengan warung pada umumnya karena semua makanan disajikan di Pawon (jawa) atau dapur.

Sekilas memang tidak terlihat seperti warung makan. Karena didalam rumah kita hanya mendapati orang-orang yang sedang makan saja tanpa melihat penjualnya dan Jika anda datang kesini disarankan anda langsung menuju dapur atau pawon tadi. Jika anda sudah di dapur anda akan melihat nenek yang sedang duduk dan dikelilingi panci-panci makanan. Itulah Mbah Marto sang pemilik warung. opi/kam

Mbah Marto memasak di dapur.

Pantai Pemuteran, Jawara Dunia yang Tawarkan Ketenangan Tak jarang wisatawan yang datang hanya untuk bermeditasi, mencari ketenangan.

HANYA ada barisan bantalbantal menghadap birunya laut, ditemani rindangnya pepohonan d ibelakang, suasana keheningan ini yang mulai sulit didapatkan di Bali.

Tidak ada riuh ramai orang berjualan, bangunan-bangunan modern yang menghalangi pemandangan, hanya aroma laut yang dibawa tiupan angin pantai, semuanya seakan mengajak wisatawan bersantai.

Pulau Dewata terkenal dengan keindahan pantainya seperti Kuta, Nusa Dua, Seminyak dan tempat tersohor lainnya. Namun, keindahan Bali tidak hanya habis di tempattempat terkenal itu saja.

Semakin tersohornya tempat-tempat tersebut, maka semakin membludak pula wisatawan yang datang. Di saat tempat tersebut semakin ramai, para wisatawan khususnya asing kini berpencar ke pelosok-pelosok untuk satu tujuan, yaitu ketenangan.

Salah satunya yang tersembunyi adalah Desa Pemuteran.

Berada di bagian utara pulau Bali, persisnya di wilayah Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Pantai Pemuteran sendiri terdapat di samping jalur utara jalan provinsi.

Yayasan Karang Lestari (Bali) dengan kegiatan “Coral Reef Reborn Pemuteran, Bali” baru saja meraih peringkat kedua untuk kategori “Innovation in Non Govermental Organizations” di United Nation World Tourism Organization (UNWTO/Organisasi Pariwisata Dunia PBB).

Penghargaan diterima langsung oleh I Gusti Agung Prana (64), Ketua Yayasan Karang Lestari, di Madrid, Spanyol, pada Rabu (20/1/2016) malam waktu setempat atau Kamis (21/1/2016) subuh WIB. Di sini turis biasanya asyik berjemur, sambil membaca.

Sepi, tidak riuh dengan suara orang berjualan, suara-suara turis mabuk di tepi pantai atau gelak tawa yang terlalu kencang.

Sangat beda dengan pantaipantai Bali yang terkenal ramai.

Pantai ini memang dijaga sedemikian rupa oleh masyarakat adat desa Pemuteran sendiri. Pembangunannya dan pelestariannya atas partisipasi masyarakat lokal, yang masih kental dengan adat mereka.

Dari mulai operator diving yang dibatasi, jumlah hotel, hingga pedagang pun dibatasi oleh peraturan adat. Di desa ini hanya ada sekitar 12 hotel.

Turis asing di Pantai Pemuteran, Buleleng, Bali.

Sisanya adalah homestay.

Untuk ke desa ini dapat ditempuh melalui jalur darat sekitar 200 kilometer dari Denpasar atau selama empat jam. Jalur yang dilewati adalah Denpasar-Gilimanuk-Singaraja. Malah lebih cepat jika dari Pulau Jawa dan menyeberang ke Pulau Bali lewat Pelabuhan Gilimanuk. Dari Pelabuhan Gilimanuk tak sampai satu jam perjalanan darat.

Tak jarang wisatawan yang datang hanya untuk bermeditasi, mencari ketenangan.

Namun, tidak hanya itu wisata yang dapat dinikmati di sini.

Wisatawan bisa menikmati aneka aktivitas wisata bahari.

Sebut saja seperti snorkeling, jet ski, sampai melihat terumbu karang melalui kapal beralas kaca. Pun aktivitas diving juga menjadi pilihan.

Diving di pantai ini tidak perlu jauh menggunakan perahu ke tengah laut, cukup berjarak 10 meter dari bibir pantai wisatawan dimanjakan dengan pemandangan terumbu karang kelas dunia.

Berbagai bentuk terumbu karang hasil teknologi Biorock yang konon terbesar di dunia ada di sini. Seperti bentuk seperti kepiting, lumba-lumba, dan jenis ikan lainnya.

Dahulu memang ekosistem tempat ini hancur oleh penangkapan ikan dengan cara pengeboman. Namun, perlahan sejak tahun 2000 pelestarian demi pelestarian pun digalakan, salah satunya melalui Yayasan Karang Lestari (Bali) dengan kegiatan “Coral Reef Reborn Pemuteran, Bali”.

Malas dengan aktivitas di air, wisatawwan biasanya senang

menikmati ketenangan suasana dengan bersantai di atas pasir putihnya yang bersih.

Hamparan air biru laut yang tenang dan perbukitan hijau yang asri. Pantainya yang menjorok ke daratan, seperti teluk berbentuk bulan sabit, memberikan kesan pemandangan tersendiri.

Menginap di hotel sekitar pantai ini harganya relatif terjangkau dibandingkan di kawasan ramai selatan Bali.

Tarif nya mulai dari Rp 500.

000 per malam. Beberapa penginapan model vila berada di tepian pantai. Jarak antar penginapan di sini 10 meter, karena untuk menjamin ketenangan pengunjung penginapan.

Namun, untuk yang mempunyai kocek terbatas dapat menginap di rumah penduduk alias homestay. muh/ni

DESTINASI

Menyusuri Keindahan Sungai Li, Sungai Tercantik di Dunia CINA memiliki banyak wisata alam yang menarik, salah satunya adalah Sungai Li. Sungai li merupakan salah satu sungai di China yang memiliki keindahan dan kecantikan panorama yang luar biasa. Sungai ini Sungai ini membujur sepanjang 437 kilometer dari pegunungan Mao’er di Xing’an ke arah selatan melalui Guilin, Yangshuo dan Pingle.

Hulu Sungai Li dihubungkan oleh kanal Lingqu kuno dengan Sungai Xiang, yang mengalir ke utara ke arah Sungai Yangtze, hal ini pada masa lalu membuat bagian sungau Li dan sungai Gui menjadi jalur air yang sangat penting yang menghu-

Sungai Li.

bungkan Lembah Yangtze dengan delta sungai Pearl.

Keindahan Sungai Li ini

dipercantik dengan deretan perbukitan yang mengelilinya.

Para wisatawan dapat menyu-

suri sungai sepanjang 80 KM untuk menikmati pesona keindahanya. Terdapat dua pilihan transportasi yang bisa digunakan untuk menjelajahi Sungai Li. Pertama dengan menggunakan kapal besar dua lantai dengan dek terbuka berkapasitas sekitar 100 orang penumpang.

Kedua, bisa menyewa kapal kecil yang disewakan para nelayan, kapasitas sekitar 5 orang.

Sepanjang perjalanan wisatawan akan disuguhi deretan perbukitan yang mengelilinya ditambah dengan siluet cahaya yang dipantulkan air sungai.

Terlebih di tempat ini para wisatawan dapat menyaksikan keindahan puncak-puncak

karst yang berpadu dengan langit biru yang jernih semakin menambah keelokan tempat ini.

Selain menikmati deretan perbukitan, kita juga akan ditunjukkan bukit yang nampak seperti seekor gajah dengan belalainya yang menjulur ke dalam air atau yang lebih dikenal dengan Bukit Belahan Gajah. Kemudian bukit yang terbagi menjadi dua bagian yang saling berhadapan di kedua bantaran Sungai Li. Dan kedua bukit tersebut pun memiliki bentuk sangat mirip dengan dua ekor ayam jago yang sedang bertarung dan lebih dikenal dengan sebutan Bukit Ayam Jago. kam www.lensaindonesia.com

16

METROPOLIS Edisi 121/25 - 31 Januari 2016

Sepak Terjang Kusrin Si Perakit TV Akhirnya Punya SNI Nama Kusrin sempat ramai diperbincangkan di media sosial setelah pada Maret tahun lalu.

Dirinya ditangkap oleh polisi karena menjual televisi rakitannya sendiri tanpa sertifikat SNI. MUHAMMAD Kusrin (41), si perakit televisi asal Karanganyar, Jawa Tengah, bisa bernapas lega.

Setidaknya, usaha perakitan televisinya sejak hari ini tidak akan diganggu oleh persoalan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) lagi.

Sertifikat SNI ini diberikan langsung oleh Menteri Perindustrian Indonesia Saleh Husin di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

“Mulai sekarang, saya bisa melanjutkan usaha saya yang sempat terhenti hampir 8 bulan,” ujar pria yang hanya lulusan SD ini, di Jakarta, Selasa.

Namun, usahanya untuk dapat sertifikat SNI tidaklah mudah.

Kusrin mengaku, proses yang harus dia tempuh untuk mendapatkan sertifikat ini memakan waktu 7 bulan.

Selama itu, usahanya terpaksa berhenti. Kusrin mengaku, waktu kosong tersebut dia gunakan hanya untuk reparasi dan pelayanan garansi bagi para pelanggan.

“Jadi, selama tutup, kami hanya reparasi, omzetnya sehari hanya Rp 15 juta,” ujar Kusrin.

Selain proses yang memakan waktu 7 bulan, Kusrin juga mengatakan, untuk mendapatkan sertifikat SNI, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 35 juta.

“Untuk awal Rp 20 juta dan untuk uji lab Rp 5 juta per merek

yang diujikan. Saya ujikan 3 merek,” ujar Kusrin.

Dia juga sempat mengeluhkan soal sistem uji laboratorium.

Jarak yang jauh menjadi kendala karena uji lab dilakukan di Bandung, sedangkan Kusrin saat itu berdomisili di Surabaya. “Yang ribet itu adalah bolak balik Bandung-Surabaya,” kata dia.

Kusrin mengaku tidak ada asistensi dari pihak pemerintah daerah setempat. “Tidak ada asistensi dari pemerintah daerah.

Saya tahu dianjurkan untuk daftar SNI saja oleh pihak polda,” ujar dia.

Awal mula Kusrin merakit televisi sejak tahun 2009. Saat itu dia masih bekerja sebagai tukang bangunan. Hingga ketika dia bekerja di Jakarta, dia iseng untuk membeli radio rusak seharga Rp 80. 000 di pasar Jatinegara yang berhasil dia perbaiki dan dia jual kembali dengan harga Rp 200.000.

“Uang itu, saya beliin pesawat FM jarak jauh untuk komunikasi dengan temen tukang servis. Lalu saya belajar sama mereka,” ujar Kusrin saat menerima sertifikat SNI produk televisi rakitannya di Kementerian Perindustrian.

Dari relasinya itulah Kusrin belajar banyak soal TV dan elektronik.

Bahkan bersama beberapa temannya mereka membuat jasa servis elektronik sendiri sekitar 4 tahun.

“Terus ada teman nunjukin bikin TV ternyata dari tabung

Kusrin (kanan) saat menerima sertifikat SNI dari Menteri Perindustrian Indonesia Saleh Husin di Kantor Kementerian Perindustrian.

Kusrin membuka kembali usaha perakitan televisinya setelah masalah hukumnya tuntas dan setelah dia mendapatkan SNI.

komputer bekas. Waktu itu belum sempurna cuma diambil tabungnya, untuk lainnya masih pake alat TV,” ujar Kusrin.

Dari situ ide merakit televisi sendiri muncul. Setelah mempunyai modal yang cukup, pada tahun 2011 dia mulai merintis usaha merakit televisinya.

Dengan modal yang dikumpulkan selama 4 tahun menjadi tukang servis, Kusrin mulai menggeluti bisnis perakitan televisi. “Bukan dari pinjaman. Dulu saya kerja jadi teknisi 4 tahun,” tegas dia.

Ketika awal merintis, dia dan 3 orang karyawannya mampu merakit 30 hingga 40 televisi per hari. Televisi yang dia produksi merupakan TV tabung berukuran 15 inci hingga 17 inci. Televisi itu, dia jual dengan kisaran harga sebesar Rp 300.000 - Rp 400.000.

Usahanya terus berkembang, hingga tahun 2015 dia sudah

bagi Kusni sebesar Rp 56 juta.

“Modal yang saya kumpulkan 4 tahun habis dalam 5 menit.

Kenyataannya begitu,” keluhnya.

“Tapi saya akan tetap lanjut bagaimanapun caranya. Yang sekarang saya perjuangkan itu adalah bagaimana agar karyawankaryawan saya tetap bisa punya pekerjaan,” tambah Kusrin.

Saat menyerahkan Sertifikat SNI kepada Kusrin, Menteri Saleh berharap kejadian yang dialami oleh Kusrin tidak terulang lagi. Dia juga mengajak pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mendeteksi kreativitas masyarakat daerah yang selama ini belum terekspos.

“Saya kira apa yang dialami Pak Kusrin ini cukup hanya sampai di Pak Kusrin saja, tidak dengan yang lainnya. Kita tidak bisa secara detail mengetahui potensi di daerah, tentu inilah perlu peran

mempekerjakan 32 karyawan dan dapat memproduksi hingga 150 unit TV per hari. “Teknisi rata-rata berpendidikan SMA dan dapat pendapatan setara UKM Karanganyar,” ujar dia.

Sayangnya pada Maret 2015 lalu, bisnis perakitan televisi Kusrin ini digerebek oleh polisi karena tidak mempunyai SNI. Usaha perakitan TV Kusrin dianggap melanggar Undang-Undang No 3/2014 Tentang Perindustrian serta Perubahan Permendagri tentang Pemberlakuan Barang SNI. Akibatnya, Kusrin divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun serta denda Rp 2,5 juta subsider dua bulan kurungan.

Tidak hanya itu, seluruh televisi rakitan Kusrin, sebanyak 118 buah dimusnahkan Kejaksaan Negeri Karanganyar. Pemusnahan sejumlah televisi milik Kusni itu mengakibatkan kerugian finansial

teman-teman dinas di daerah,” ujarnya.

Menurut Saleh, inovasi dan kreativitas seperti yang dimiliki oleh Kusrin harus dikembangkan dan diarahkan. Karena, kata dia, orang seperti Kusrin merupakan anak bangsa yang memiliki kreativitas tinggi.

Maka, selain meminta kerja sama dengan pemerintah daerah, dia juga secara pribadi meminta agar Kusrin mau mengajak kawankawan di daerah dengan usaha sejenis untuk mau melakukan sertifikasi. Karena menurut dia, sertifikasi, termasuk SNI malah akan melindungi produk dalam negeri dan konsumen dari ancaman barang-barang ilegal.

“Karena saya kira tidak hanya Pak Kusrin sendiri, pasti banyak Pak Kusrin lain di daerah, itu harus dibantu juga,” pungkas Saleh. ram/er/kom

Komisi B Soroti Fasilitas Meja dan Kursi Minimarket KOMISI B DPRD Kota Surabaya menyoroti keberadaan meja dan kursi yang ada di depan gerai di hampir setiap minimarket. Pasalnya keberadaan benda tersebut menjadikan minimarket lebih mirip sebuah cafe atau restaurant yang seharusnya memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

“Apakah meja kursi dan penyajian minuman dan makanan di minimarket dan supermarket yang bisa dikatagorikan usaha restoran, kafe atau pusat penjualan makanan? kalau menurut saya itu sudah mirip dan sesuai Perda 23/ 2012 mestinya semua memiliki TDUP,” ujar anggota komisi B DPRD Surabaya, Achmad Zakaria.

Politisi asal fraaksi PKS ini menanyakaan, apakah itu semua sudah memiliki izin TDUP. Sebab kalau belum, ini bertentangan dengan perda 23/2012 tentang pariwisata. jika pengusaha minimarket tersebut tidak punya TDUP, ia meminta harus ada pengawasan dari pemkot, karena semua tempat usaha yang menjalankan usaha mirip restoran atau cafe patut tunduk pada perda 23 /2012.

Lebih lanjut, Zakaria memandang bahwa keberadaan minimarket yang telah dilengkapi dengan perangkat meja kursi layaknya cafe dan restaurant ini harusnya sudah bisa dikenakan pajak tambahan.

“Selain harus punya TDUP, jika pemkot jeli, bisa menimbulkan potensi PAD baru yakni pajak restoran. Karena di perda 4 tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 10 ayat 3 disebutkan, semua jenis usaha pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli dan dikonsumsi di tempat, masuk sebagai objek pajak restoran. Ini ekstensifikasi objek pajak restoran.

Apakah semua memiliki NPWP pajak restoran juga?,” pungkas Mantan Sekretaris DPD PKS

www.lensaindonesia.com

Achmad Zakaria.

Kota Surabaya ini.

Untuk diketahui, jika sesuai Perda 8 / 2014 tentang toko swalayan, di pasal 11 Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Dan dipasal 12, Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Minimarket adalah toko swalayan ukuran 400 meter persegi.

Jika mengacu kepada Perda no 23 tahun 2012 tentang Keparwisataan, pada Bab1 ketentuan umum pasal 1 ayat 27, Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Pada Ayat 28, Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Dan pada ayat 31, Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dileng-

kapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Demikian juga pada ayat 32, Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.

Selain itu, sesuai pasal 4 bidang usaha pariwisata adalah Bidang Usaha Pariwisata antara lain: a. Daya tarik wisata; b. Kawasan pariwisata; c. Jasa transportasi wisata; d. Jasa perjalanan wisata; e. Jasa makanan dan minuman; f. Penyediaan akomodasi; g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. i. Jasa informasi pariwisata; j. Jasa konsultan pariwisata, k. Jasa pramuwisata, l.

Wisata tirta; m. Spa dst.

Dan untuk pendirian usaha penyelenggaraan pariwisata harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang telah diatur dalam Pasal 18 (1) yakni Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.a dv/wan