Koran Lensa Indonesia Edisi 126

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Joko Widodo.

Jusuf Kalla Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa Henry Gunawan menggelar jumpa pers terkait statusnya sebagai tersangka.

Imam Nahrawi.

Agum Gumelar.

Pembekuan PSSI BATAL Dicabut, Siapa Berbohong?

Agum membeberkan semua pembicaraan antara dirinya dengan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan Menpora Imam Nahrawi di Istana Negara. Saat itu presiden meminta agar SK pembekuan PSSI segera dicabut. Tapi kini kabar tersebut kembali dimentahkan. Siapa berbohong?

Sambil Nangis, Henry Gunawan Ngaku Dikhianati Pedagang Pasar Turi BOS Pasar Turi Baru Henry Josocity Gunawan mengaku merasa dikhianati oleh sebagian pedagang yang saat ini melaporkan dirinya sehingga ditetapkan tersangka oleh Polda Jatim.

Menanggapi perlakuan sebagian pedagang yang melaporkan dirinya, Henry merasa kebaikan yang diberikan selama ini tidak dibalas dengan semestinya. Bahkan, pengusaha yang dikenal menguasai banyak tanah, ruko dan hotel ini sempat mengusap air mata di depan wartawan terhadap perlakuan ini.

“Memang semua kebaikan yang saya lakukan tidak dibalas dengan semestinya. Tapi saya siap menghadapi apapun, terkait status saya mau jadi apa tidak masalah yang penting semua pedagang bisa segera berjualan,” katanya kepada wartawan, Senin (22/2/2016).

Sebaliknya, Henry mengaku tak terlalu merisaukan statusnya sebagai tersangka dalam kasus Pasar Turi Baru oleh Polda Jatim. Justru ia akan pasang badan agar pedagang Pasar Turi bisa segera berjualan.

Baca: Pembekuan... Hal 7

Baca: Sambil... Hal 7

Ya Allah, Polisi Mutilasi Dua Anak Kandungnya Dipertanyakan Tes Kejiwaan Brigadir Petrus Saat Masuk Polri

Ratusan Jukir bermediasi dengan DPRD Kota Surabaya.

PAD Jukir Rp 18 Miliar Menguap, Dishub Surabaya Bocor RATUSAN juru parkir yang tergabung dalam tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) ngamuk, Rabu (23/2/2016).

Mereka melakukan aksi demo ke DPRD Kota Surabaya, karena menuding pelaksanaan eParkir terjadi kebocoran. Apalagi, pendapatan asli daerah (PAD) yang diberikan juru parkir hingga Rp 18 miliar ternyata tidak tercatat secara adminsitratif ke lembar pendapatan daerah.

Dikatakan Koordinator PJS H Husnin, dirinya heran dengan pendapatan yang disetor ke PAD Kota Surabaya. Sebab, selama ini uang belasan miliar yang diberikan, ternyata tidak tercatat resmi sehingga diduga adanya kebocoran ke rekening PAD Surabaya.

“Selama ini, kami memberikan kontribusi tapi tidak ada kuitansi. Apalagi sampai sekarang tidak ada yang memberikan kuitansi,” aku Husnin.

Husnin membenarkan setoran PAD tanpa kuitansi, sama halnya memberikan di bawah meja, artinya tidak tercatat secara resmi. “Lha ini, yang juga kita pertanyakan ke Dinas Perhubungan,” tandas dia.

Pemberian PAD tanpa adanya bukti kuitansi tersebut, lanjut Husnin ternyata sudah berjalan lebih dari 15 tahun. “Itu dimulai sejak Dishub dipimpin Pak Bambang dan sampai sekarang masih terjadi PAD tanpa ada kuitansi,” ujar dia.

Terkait pelaksanaan e-Parkir, juru parkir Surabaya merasa khawatir. Jika dilaksanakan pada 1500 titik parkir, akan berpengaruh pada nasib juru parkir.

Baca: PAD... Hal 7

www.lensaindonesia.com

ANGGOTA Sat Intelkam Polres Melawi, Kalimantan Barat, Brigadir Petrus Bakus tega membunuh dua anaknya yang masih balita dengan sadis. Keduanya dibunuh dengan cara dimutilasi.

Peristiwa ini terjadi tengah malam, Jumat (26/2/2016) sekitar pukul 24.00 WIB. Tempat kejadian perkara di Asrama Polres Melawai, Jl Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalbar.

Saat itu diceritakan istri pelaku, Windri Hairin Yanti, kaget saat terbangun melihat suaminya memegang parang yang berlumuran darah. Ternyata, si suami baru saja mem-

bunuh dua buah hati mereka, Febian (5) dan Amora (3).

Febian mengalami luka pada leher, tangan kiri dan kanan serta kedua kaki terpotong. Sementara Amora mengalami luka di leher dan kedua kaki serta lengannya terpotong di atas lutut.

Sekitar jam 12 malam, Brigadir Petrus membawa dua anaknya menuju ke rumah Kasat Intel Polres Melawi. Namun karena sudah malam, Petrus akhirnya diminta kembali ke dalam asrama.

Selang 15 menit, Windri, yang tidur terpisah kamar dengan Petrus terbangun dari tidur dan melihat Petrus sudah

berdiri di depannya sambil memegang parang, sambil berkata, “Mereka baik, mereka mengerti, mereka pasrah.

Maafkan Papa ya, Dik”.

Windri kemudian melihat ke dalam kamar dan menyaksikan dua anaknya sudah tewas. Windri rencananya juga akan dibunuh. Katanya untuk persembahan. Namun sebelum sempat dilukai oleh Petrus, sang istri diminta mengambil air putih. Saat mengambil air putih itulah, Windri berhasil melarikan diri dan meminta bantuan pada anggota polisi lain di asrama.

Saat didatangi polisi lain, Petrus langsung mengaku

Duh, Teman Ahok Lecehkan PDIP Tak Ubahnya Hantu “Penghipnotis” PARA kader PDIP sewot.

Mereka menilai karikatur banteng hitam yang seolaholah menghipnotis Gubernur DKI basuki tjahja Purnama alias Ahok seperti melecehkan PDIP. “Karikatur itu menggambarkan PDIP kayak hantu.

Padahal yang butuh dukungan partai si Ahok. Ini namanya melecehkan,” keluh Sadri (40) kader akar rumput PDIP Jakbar.

Budi W, kader PDIP Jaktim juga memprotes para pendukung Ahok yang sok jagoan.

“Kami tidak rela kalau partai kami digambarkan seperti hantu. Ini elit PDIP kenapa pada diam harusnya mereka marah dong,” bebernya.

Rasa kesal juga diung-

Karikatur temanahok.com yang beredar di media sosial dan internet dianggap melecehkan PDIP.

kapkan Sinta. Ibu dua anak yang selalu mencoblos PDIP saat Pileg ini menyatakan, para pendukung Ahok sama saja melecehkan. “Saya harap

PDIP tidak mendukung Ahok.

Masa sudah dihina masih mau dukung Ahok.

Baca: Duh... Hal 7

Brigadir Petrus Bakus.

bersalah dan mengaku membunuh dua korban.

Tim Identifikasi Polres Melawi dan SPKT Polres

Melawi tiba di TKP dan melakukan olah TKP. Baca: Ya Allah... Hal 7

Calon Ketum Golkar Harus Siapkan Uang Rp 300 Miliar MENJADI ketua umum Partai Golkar bukanlah perkara mudah dan murah. Untuk bertarung di Munas, seorang calon ketua umum harus mengantongi ratusan miliar.

Mahalnya politik di Golkar sudah rahasia umum.

Dalam munas-munas sebelumnya, seorang calon ketua umum disebut-sebut harus menghabiskan Rp 300 miliar. Uang tersebut diperlukan sebagai akomodasi dan transportasi para ketua DPD baik dari kota/kabupaten mapun provisi.

Politisi senior Golkar Zaenal Bintang tidak membantah dan tidak membenarkan kabar ini. Yang jelas,

kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR ini, biaya untuk maju di Munas Golkar memang sangat mahal. “Gede banget lah,” kata Zainal, Kamis malam (25/2).

Kata Zaenal, beradasarkan AD/ART, untuk mendapatkan tiket maju saja seorang calon harus mendapat rekomendasi dari 30 persen milik suara.

Dengan jumlah pemilik suara di Munas sekitar 540 orang, berarti seorang calon harus dapat rekomendasi minimal 180 baik DPD kota/kabupaten, DPD provinsi, maupun ormas pendiri maupun yang didirikan di Golkar.

Baca: Calon... Hal 7

2 BISNIS & UMKM

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Lion Bangun Hanggar Rp 65 Miliar, Mampu Tampung 600 Pesawat LION Group berencana untuk mengembangkan hanggar di kawasan Batam seluas 28 hektar. Hanggar ini merupakan hanggar ke-3 setelah sebelumnya telah dibangun 2 hanggar untuk perawatan dan pengembangan mesin.

Direktur Batam Aero Technic, Romdani mengatakan, nantinya Hanggar tersebut akan digunakan untuk 600 pesawat Lion jenis Airbus dan Boeing berjenis Nerro Body (Body sedang).

“Bulan Juni 2016 kita akan bangun hanggar untuk ngecat

untuk perawatan body. Barangnya sudah ada dikita nanti kita kirim ke Batam,” ujar Romdani di Kawasan Bandar Udara International Hang Nadim, Batam, Kamis (24/2/2016).

Pembangunan Hanggar ini sejatinya akan dibangun di Surabaya. Namun harus dipindah karena persoalan perizinan. “Karena perizinannya tidak dapat makanya kita pindah ke Batam karena sudah duluan,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Romdani, nilai investasi untuk pemba-

ngunan Hanggar ini sebesar USD 5 juta atau setara Rp 65 miliar. Sementara untuk pembangunan Hanggar secara keseluruhan di lahan seluas 28 Hektar, pihaknya akan berinvestasi sebesar USD 500 juta.

“Sudah termasuk fasilitas.

Nilai itu investasi kami sampai 2025. Untuk tahun ini kita sudah investasi hanggar plus tanah sekitar USD 40 juta,” imbuhnya.

Karena itu pihaknya membutuhkan tambahan tiga ribu pekerja untuk melengkapi

seribu pekerja yang sudah ada.

“Setiap tahun kami akan rekrut 300 karyawan baru, yang direkrut untuk teknisi lapangan, Hanggar dan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO),” katanya.

Pelamar kerja, lanjut Romdani, harus memiliki tingkat pendidikan minimal Diploma 3 dari jurusan Teknik.

“Kami prioritas dari penerbangan, kalau nggak dari teknik mesin, teknik listrik, teknik elektro,” katanya.

“Tapi selama IQ masuk kemampuan bagus dan dia

anak teknik. Sekolah Penerbangan paling 40 persen, sisanya kampus.”

Menurutnya, pelamar bakal melalui sejumlah tes yang memakan waktu hingga tiga bulan.

“Daftar bisa melalui www. lionair.co.id. Nanti disitu ada pilihan rekrutmen untuk pilot, pramugari, teknisi. Pilih teknisi,” katanya.

“Mereka akan di test secara online dan interview langsung. Nanti kontrak pertama 2 tahun, lanjut 5 tahun.” yud/bim/mrk

Pramugari Lion Air.

Pemerintah Paksa Facebook, Twitter, dan Google Buka Kantor di Indonesia Tujuan ‘pemaksaan’ terhadap Facebook, Twitter dan Google untuk buka kantor di Indonesia demi melindungi konsumen.

Sally Giovani.

Sally Giovani, Pengusaha Batik Trusmi yang Cantik Kini Jadi Miliarder MEMULAI usaha pada usia belia 17 tahun, cantik dan miliarder, inilah dua kata yang bisa menggambarkan sosok Sally Giovani. Yah, Sally akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya. Perempuan asal Jawa Barat berusia 26 tahun yang besar dan tinggal di Cirebon ini dilahirkan dari kalangan yang kurang mapan ekonomi. Ssejak lulus SMA ia memutuskan untuk mencari nafkah sendiri, demi meringankan beban kedua orang tuanya.

Sally memulai usaha berjualan dengan menjajakan batiknya ke pasar-pasar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Ia menjajakan jualannya ke pasar-pasar dengan tetes peluh keringat dan juga debu jalanan yang membayangi wajah cantiknya.

Kegigihan, semangat kerja keras serta doa yang terus mengalir tanpa henti membuat ia terus melangkah untuk mengejar cita-citanya.

“Dalam membangun bisnis dengan omzet ratusan juta selalu dimulai dari langkah pertama.

Omzet usaha bernilai miliaran selalu dimulai dari rupiah pertama,” terangnya Sejak awal ketika Sally memutuskan untuk berjualan batik Trusmi. Ia memutuskan untuk memproduksi batik dengan desain unik dan juga kualitas yang baik, meskipun dengan harga jual yang lebih mahal.

Sally mempunyai prinsip lebih baik di-komplain karena harga daripada di-komplain karena mutu produk. “Dalam strategi bisnis pendekatan itu biasa disebut dengan “product diferentiation”, dan bukan “cost leadership”. Memilih produk yang berkelas daripada terjebak dalam perang harga yang melelahkan,” ujarnya.

Kerja keras dari Sally akhirnya mulai membuahkan hasil, batik yang ia jual laris manis di pasaran. Sally tidak menggunakan keuntungan dari usahanya untuk membeli barang-barang konsumtif, tapi ia menyimpannya untuk mengembangkan usahanya supaya bisa lebih besar. Dari keuntungan hasil dari berjualan batik ia pelan-pelan membangun sebuah toko permanen di daerah Trusmi, Cirebon. Di kota kelahirannya itulah usahanya berkembang pesat, seiring dengan booming batik dan juga kota Trusmi yang menjadi destinasi wisata, jualan di tokonya berkembang dengan pesat.

Larisnya produk jualan batik Trusmi membuat ia secara bertahap melakukan perluasan toko milikinya. Berawal dari toko kecil permanen yang ia bangun di awal, batik Trusmi berkembang menjadi pusat grosir batik yang memiliki luas lebih dari satu hektar.

Tidak heran bila toko batik miliknya disebut sebagai salah satu kios grosir terbesar di Indonesia.

Setiap hari ratusan bis wisatawan hampir pasti mampir ke kios miliknya. Ribuan pengunjung yang datang ke kiosnya, dari ribuan pengunjung itulah ia bisa meraih omzet Rp 100 juta per hari. Sungguh pencapaian yang sangat membanggakan untuk perempuan muda yang baru berusia 26 tahun.

Untuk membantu menjalankan bisnisnya Sally di bantu oleh 850 pegawai tetap dan juga 500 pengrajin batik. Sungguh hal yang sangat mulia, di usia yang masih terbilang muda ia telah memberi lapangan pekerjaan kepada 1000 orang lebih.

Pemilik batik Trusmi ini sudah mengantongi beberapa penghargaan seperti Indonesian Creative Award, untuk kategori The Best Design and Quality Product of The Year, Certificate of Achievement TOP 50 Leader of The Year 2013 untuk kategori Top Quality Product Excellent, dan Rekor MURI 2013 ruwi/sar dan 2014. www.lensaindonesia.com

PEMERINTAH akan memaksa para perusahaan digital raksasa dunia, seperti Facebook, Twitter, dan YouTube milik Google, untuk membuka kantor tetap di Indonesia dalam bentuk badan usaha tetap (BUT).

Rencananya, paksaan tersebut akan tertuang dalam sebuah peraturan dan mulai diterapkan pada Maret nanti.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara me-

ngatakan, paksaan tersebut punya beberapa tujuan.

Pertama, tujuan untuk melindungi konsumen di Indonesia. “Sekarang kita punya Facebook, Twitter, datanya dipakai apa? Kalau ada penyalahgunaan, mau komplain ke mana?” katanya di Kantor Staf Kepresidenan, Rabu (24/2/ 2016).

Kedua, alasan pajak. Rudiantara menghitung, pajak di dunia digital berpotensi besar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Perhitungan ini didasarkan pada perhitungan pemasangan iklan yang dilakukan, baik oleh individu maupun perusahaan Indonesia, di dunia digital pada tahun 2015

yang mencapai 850 juta dollar AS. “Itu 70 persen dikuasai oleh dua perusahaan digital dunia itu. Mereka bayar pajaknya di luar, tidak fair, dong,”

katanya.

Teten Masduki, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan rencana tersebut kepada sejumlah perusahaan digital dunia.

Salah satu bentuk sosialisasi itu diberikan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Silicon Valley pada pekan lalu. “Semacam pendekatan bisnis,” katanya.

Rudiantara menambahkan, walau kebijakan ini mungkin memberatkan, pemerintah berharap, perusahaan digital bisa mematuhi aturan di Indonesia. “Karena negara lain juga melakukan aturan ini,” ag/kon katanya.

NTB Siap Jadi Kawasan Maritim dan Jalur Alternatif Perdagangan Dunia

PT Pelindo III menggelar program Leaders Development Program.

PT Pelindo III Canangkan Program LDP PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) canangkan program Leaders Development Program (LDP) untuk meningkatkan kompetensi para manajer utama atau manajer senior setingkat general manager, senior manajer, dan manajer.

Kompetensi para manajer perlu ditingkatkan agar efektif memberi solusi di setiap tantangan dan menangkap peluang bisnis perusahaan, tak hanya dukung unsur-unsur dari visi perusahaan untuk memberikan layanan prima dan memacu terbentuknya kegiatan logistik yang terintegrasi.

Direktur SDM dan Umum Pelindo III, Toto Heli Yanto mengatakan, seiring perkembangan bisnis perusahaan yang makin kompleks, maka dibutuhkan metode baru lebih unggul untuk mencapai sasaran kinerja untuk karyawan, khususnya pemimpin perusahan, dan para manajer senior memiliki target yang harus dicapai demi menjaga performa perusahaan.

“Sebagai prioritas utama, program pengembangan ini berfokus terhadap target/ KPI (key performance indicator) yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan akan tercapainya target-target yang telah ditetapkan akan menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan.

Namun demikian, diperlukan juga investasi jangka panjang berupa tambahan kompetensi yang berdampak besar pada pencapaian visi perusahaan dan juga persyaratan kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN”, papar Toto di Surabaya, Selasa (23/02/2016).

HM. Nugroho Dwi Priyohadi, Senior Manajer Pelayanan SDM juga menyampaikan, mengamati ketersediaan dan efisiensi waktu peserta, maka diperlukan program LDP yang digelar selama 6 hari secara optimal.

“Agar tujuan pengembangan kompetensi bisa dicapai, maka metode workshop dengan peserta terlibat aktif mengerjakan tugas merupakan metode utama yang digunakan,” tandas Nugroho.

Workshop LDP diselenggarakan Pelindo III dengan menggandeng PPM Manajemen.

Kegiatan itu terbagi dalam beberapa batch dengan waktu tertentu yang diselenggarakan di ruang pelatihan Gedung Grha Barunawati, Surabaya.

“Peserta diminta mengidentifikasi keadaan unit kerjanya dan mengenali isu strategis berupa peluang atau masalah yang dihadapi.

Selanjutnya selama workshop peserta diminta menyusun rencana untuk menangani proyek unggulan, yaitu inovasi dari sebuah inisiatif yang berdampak strategis. Semua peserta dievaluasi, yang terbagi atas 3 tahapan, yaitu pre-class dengan bobot sebanyak 15%, in-class dengan bobot penilaian 45%, dan presentasi dengan bobot penilaian sebesar 40%, dengan tambahan syarat kehadiran di dalam kelas minimal 90% dari total program di dalam kelas”, jelas Nugroho.

Secara terpisah menurut Alphieza Syam, instruktur dari PPM Manajemen mengatakan, upaya Pelindo III guna tingkatkan kompetensi SDM-nya lewat berbagai program pelatihan dan pengembangan seperti LDP tersebut, merupakan upaya tepat untuk menjawab tantangan dan perkembangan bisnis global.

Dari rangkaian aktivitas program LDP tersebut, para peserta didorong agar mampu ‘memacu’ dirinya berpikir analitis dan berorientasi strategis, khususnya meningkatkan kinerja di unit kerjanya agar berkontribusi pada peningkatan daya saing perusahaan dan peningkatan pelayanan kepada eld pengguna jasa serta masyarakat.

EKONOMI di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergeliat. Pada tahun 2015, NTB jadi provinsi dengan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kini, mereka punya misi menjadi kawasan ekonomi maritim dan jalur alternatif perdagangan dunia.

Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi (43) mengatakan, fokusnya ke depan selain peningkatan industri pariwisata adalah perbaikan infrastruktur. Saat ini, program perbaikan jalan provinsi sudah hampir rampung atau 70 persen. Bahkan untuk jalan nasional sudah selesai 100 persen. Ya, sepanjang jalur dari Bandara Internasional Lombok menuju kota Mataram dan sekitarnya, kondisi jalannya memang mulus dan lancar.

TGB, panggilan akrab gubernur Zainul menambahkan, jalan yang mulus membuat pendapatan petani semakin baik. Tidak ada lagi alasan bagi para pedagang untuk mengurangi harga pembelian barang kepada petani garagara kondisi jalan yang rusak.

“Kita juga sedang membuat beberapa jalan baru, yang harus menghubungkan satu titik ke titik lain yang punya potensi yang baik,” papar TGB, Rabu (24/2/2016).

Tak hanya itu, pengembangan kawasan seperti

Mandalika yang memiliki garis pantai 14,2 km juga jadi perhatian. Pembangunan hotel di sana terus berjalan. Tak hanya itu, NTB juga sedang bersiap menjadikan kawasan selat Lombok sebagai jalur pelayaran dunia. Wilayah tersebut bakal menjadi jalur alternatif perdagangan selain melewati Selat Malaka. “Kedalamannya jauh di Selat Malaka, jadi kapal besar mudah lewat,” imbuhnya.

Rencananya, bakal dibangun kilang minyak dan kawasan industri yang terhubung dengan pelabuhan di lokasi tersebut. “Ini sesuai dengan visi Maritim Presiden Jokowi,” sambungnya.

Pembangunan jalan layang sepanjang 105 km yang akan menghubungkan wilayah Lembar dan Kayangan di NTB juga akan jadi proyek masa depan. Bypass tersebut bakal mengefisienkan perdagangan antara NTB dan NTT. Ini seusai “Tentu saja membangun pusat pertumbuhan,” ungkapnya.

Sektor lain yang sedang digarap oleh TGB adalah perbaikan produksi komoditas, mulai dari hasil tani, peternakan, sampai hasil laut. Semua akan terus dikerjakan oleh pria berkacamata tersebut hingga akhir jabatannya pada tahun 2018 mendatang. rac/mad

Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi.

SOSOK 3

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

KISAH SANDIAGA UNO DARI PEBISNIS SUKSES TERJUN KE DUNIA POLITIK

“Ternyata Saya Tidak Terlalu Dihormati, di Politik Saya Mulai dari Nol” Berjaya di dunia bisnis, hidup Sandiaga Uno kembali ke titik nol. Dari seorang pebisnis yang menjulang, pada rimba raya politik dia menemukan dirinya bagai ‘anak bawang’.

“TERNYATA saya tidak terlalu dihormati,” itulah kata-kata Sandiaga Uno ketika disinggung soal dirinya yang terjun ke dunia politik.

Tidak dikenal banyak orang yang mengenalnya, katanya.

Membenamkan masa mudanya di bisnis, hari-hari belakangan Sandiaga sibuk di arena politik. Duduk di kepengurusan Partai Gerindra, lalu bertarung dengan sejumlah kandidat merebut kursi Gubernur DKI pada Pilkada 2017. Politik disebutnya sebagai dunia baru, asing, tapi mulai diakrabi.

Lahir di Rumbai, Pekanbaru, 28 Juni 1969, jalan hidup Sandiaga Salahudin Uno bagai Pelangi. Darah Gorontalo mengalir di tubuhnya.

Merasakan sebagai minoritas di Sekolah Dasar dan SMA Katolik, membuatnya kagum dengan apa yang kini diraih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI. Pak Ahok, katanya, adalah inspirasi. “Walaupun minoritas, kalau orangnya benar, bisa memimpin,” sebutnya. Sandi adalah lulusan Wichita State University Amerika Serikat. Kemudian melanjutkan pendidikan di George Washington Uni-

versity di negeri yang sama, dengan predikat sangat memuaskan. Sempat bekerja pada perusahaan multinasional di Singapura dan Kanada, lalu kembali ke tanah air dan jitu membesut sejumlah perusahaan.

Sukses mengelola perusahaan, karirnya juga gemilang di sejumlah organisasi bisnis. Sandi pernah menjadi ketua umum HIPMI dan Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro dan Menengah di Kadin.

Dia mengelola 27 perusahaan dengan 50 ribu karyawan, dan namanya sempat masuk daftar salah satu orang terkaya Indonesia. Sandi berkisah panjang lebar bagaimana dia merakit bisnis, meraksasa, membenam diri di dunia politik, dan apa konsepnya tentang Jakarta.

Menurut Sandi, orang pertama yang mempengaruhinya terjun ke dunia politik adalah Prabowo Subianto. “Saat itu beliau bilang bahwa kita adalah partai di luar pemerintahan. Gerindra ingin menjadi partai modern. Partai yang bisa menangkap aspirasi masyarakat dan menampung elemen-elemen kewirausahaan serta anak-anak muda. Dan saya diminta bergabung.

Awalnya saya punya jurus menolak. Saya bilang bahwa saya harus tanya keluarga dulu. Karena sebelumnya sudah ada ajakan serupa dua kali. Tidak jadi karena keluarga tidak memberi ijin.

Nah bulan April 2015 itu, saya minta izin kepada Ibu yang sebelumnya selalu menyarankan agar saya tidak bergabung dengan partai politik. Pagi-pagi saya datang ke rumah Ibu. Beliau tanya, “Ada apa nih.

Mau tanya boleh nggak bergabung

dengan partai politik?” Saya bilang, iya Mah, kok tahu? Ibu bilang, “Iya, tadi Pak Prabowo telepon saya dan saya izinkan. Hahaha.” Jadi sejak dapat izin dari Ibu itu, April 2015 saya bergabung dengan Partai Gerindra.

Saya ditempatkan sebagai anggota Dewan Pembina,” kenang Sandi.

Sejak bergabung dengan Gerindra, Sandi sudah memprediksi akan ada benturan kepentingan yang sangat luar biasa antara posisi di politik dengan dunia usaha. Akhirnya dia pun memutuskan mundur secara totalitas dari dunia usaha pada bulan Juni.

“Setidaknya saya menempati 18 posisi sebagai direktur, komisaris dan CEO di berbagai usaha. Jadi selama delapan bulan terakhir ini, saya mengalami suatu fenomena transisi.

Dari bisnis ke dunia politik. Biasa menjadi CEO yang lincah, saya tibatiba harus belajar politik, tentang public policy. Belajar tentang demokrasi, sistem demokrasi, lengkap dengan segala dinamikanya. Saat bergabung, saya sama sekali tidak pernah berpikir tentang maju sebagai calon gubernur manapun apalagi DKI. Karena saya diminta Pak Prabowo untuk ikut membesarkan partai, membenahi governancenya, membenahi kinerja, menangkap aspirasi anak muda, menyentuh kantong-kantong woman voters dan lain-lain,” urainya.

Sandi mulai berpikir maju di DKI setelah bertemu Prabowo akhir tahun lalu. Dia diminta mempertimbangkan untuk maju di Pilkada DKI. Waktu itu dia minta waktu dua bulan untuk memikirkannya.

“Lalu saya mempelajari, melakukan studi, berbicara dengan sejumlah tokoh, dan juga dengan konstituen. Dari situlah saya tahu bahwa Jakarta ini sebenarnya on the right track dalam segi development progress khususnya di bidang governance, corruption, pembenahan birokrasi maupun pelayanan pu-

blik, dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Namun ada sedikit suara-suara yang makin lama makin nyaring terdengar bahwa ada kekhawatiran khususnya perekonomian kelas menengah ke bawah. Mereka khawatir soal ketersediaan lapangan kerja dan harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung bergejolak, bahkan melambung tinggi. Kesenjangan yang mulai dirasakan antara the rich and the poor.

Itu mungkin yang kurang disentuh. “Karena itu saya mungkin bisa mengupayakan. Membuktikan bahwa Jakarta bisa lebih baik dan sejahtera,” tegasnya.

Diakui Sandi saat pertama ditawari untuk maju Pilkada, awalnya dia mengaku bingung. “I am very confused. Bukan my wish to be maju dan mengadangkan diri sendiri untuk maju. Tapi begitu saya masuk politik, saya siap diterjunkan dimana pun asalkan kita bisa memberi manfaat. Waktu saya tanya Ibu, beliau bilang, “Sandi, sampai kapanpun kamu cari uang, itu nggak akan ada ujungnya. Akan terus-terusan.

Tapi ada saatnya kamu harus mengabdi pada bangsa dan Negara.”

Ibu saya bilang bahwa sebagai pengusaha saya mungkin bisa menciptakan lapangan kerja, 50 ribu misalnya dan saya mungkin berdampak pada satu juta orang. Tapi di politik you have control a policy, kebijakan ini berdampak pada puluhan bahkan ratusan juta rakyat Indonesia,” terangnya.

Ada yang berbeda setelah Sandi masuk politik, yah saat pertama masuk ternyata dia tidak terlalu dihormati.

“Saya ternyata tidak terlalu dikenal di dunia politik. Kalau saya datang di sebuah acara bisnis, banyak yang kenal saya. Tapi begitu datang ke acara politik, acara partai, ternyata tidak banyak yang kenal saya. Malah nggak ada yang kenal sama sekali dengan saya. Jadi saya mulai dari bawah. Di politik saya

mulai dari nol. Membangun jaringan baru. Berkenalan dengan teman-teman daerah. Di dunia usaha mungkin kita kenal semua para pengusaha, karena populasinya sedikit. Tapi di dunia politik harus ke akar rumput, yang memang betul-betul asing buat saya. Tapi ini kesempatan yang baik memperkenalkan diri,” imbuhnya.

Kendati demikian, Sandi mengaku mulai enjoy di politik. “Ya, dijalankan saja. Ikhlas. Istri saya marahmarah karena jadi jarang di rumah.

Anak-anak yang sekolah di luar negeri, hanya bisa saya pantau secara online. Ya, saya jelaskan juga kepada anak-anak. Salah satu syarat masuk ke dunia politik adalah harus siap,” katanya.

Sebagai calon Gubernur DKI, solusi dua masalah utama selalu dihadapkan, yakni macet dan banjir.

Sebaliknya, Sandi malah datang dengan isu ekonomi kelompok masyarakat bawah.

Hal itu mengingat bidang ekonomi sangat penting. Sandi menyebut, hari-hari belakangan ada kekhawatiran dari warga Jakarta tentang gelombang PHK, itu real dan ditandai dengan melemahnya SDA, industri migas dan lain-lain. Ada yang bilang bahwa ini mirip-mirip dengan situasi tahun 1997.

“Tapi saya menangkap bahwa ini bukan sebuah krisis. Ini justru sebuah peluang, jika pemerintah bisa menjadi leader dalam menggabungkan semua pemangku kepentingan dan kita jemput bola. Kita bisa memberi pelatihan wirausaha kepada orang-orang yang mungkin kena PHK,” lanjutnya.

Soal kemacetan dan banjir, kata Sandi, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan Jakarta. Dirinya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah DKI sekarang. “Kita ini defisit apresiasi. Kita mengeluh dan nyalahin pemerintah. Dari yang saya tangkap, mungkin datanya bisa disurvei, masyarakat sudah tidak

menyalahkan pemerintah dalam soal banjir dan kemacetan. Ini sudah menjadi bagian dari kehidupan di Jakarta. Kita bisa menyelesaikan masalah kemacetan dengan teknologi dan disiplin dengan transportasi public,” ungkapnya.

Banjir itu, sebutnya, karena salah manusia juga. Buang sampah sembarangan, padahal sampah bisa dijadikan energi. “Sampah bisa dijadikan bisnis recycling yang sangat baik. Banyak temen-teman di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang bisnisnya dari sampah. Banjir itu tanggungjawab kita juga, bukan hanya pemerintah. Saya akan menerapkan pola partisipatif.

Merangkul para komunitas untuk mengubah mindset kita bahwa mengatasi banjir bukan hanya top down tapi bottom up approach. Nanti dirangkul semua, ada komunitas pecinta sungai, ada juga komunitas clean up Jakarta day,” cerita Sandi.

Seandainya jadi gubernur, Sandi akan meneruskan program gubernur sebelumnya yang dianggap baik, termasuk program Ahok. Salah satunya gerakan anti korupsi, pembenahan birokrasi, pelayanan publik sudah sangat bagus.

“Saya Muslim, tapi SD dan SMA di sekolah Katolik, saya merasakan sebagai minoritas di situ. Saat tinggal di luar negeri juga begitu. Ahok adalah inspirasi bahwa walaupun dia dari golongan minoritas, kalau orangnya bener, bisa memimpin. Itu yang sangat layak kita apresiasi. Yang kurang bisa kita tambahkan, masalah ekonomi, penyediaan lapangan kerja. Saya berharap bisa memberi solusi yang lebih baik di situ. Sesuai dengan bidang saya. Saya diajari ibu saya begini, if you have nothing good to say about the person, please take quit. Mungkin itu nggak cocok buat politisi, tapi kalau saya mungubah ajaran ibu saya, kok pencitraan banget gitu lho”, Pungkasnya. war/ wiz/mrk

Sandiaga Uno.

KEHIDUPAN ANTASARI AZHAR MENUJU TITIK NADIR

“Catatan Saya Cuma Satu, Setelah Bebas Jangan Ganggu Lagi” KASUS pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasrudin Zulkarnaen, telah mengubah kehidupan Antasari Azhar ke titik nadir. Betapa tidak, hukuman 18 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu seolah meruntuhkan karier yang telah dibangun pria kelahiran Pangkal Pinang 62 tahun silam itu.

Sempat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu pun Mahkamah Agung yang juga menolak kasasi yang diajukan oleh Antasari. Antasari tetap dihukum 18 tahun penjara.

Antasari pernah dua kali mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Dalam memori PK, Antasari mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim. Namun, MA menolak PK yang diajukan Antasari.

Setelah upaya yang diajukannya kandas, Antasari akhirnya menempuh upaya hukum luar biasa melalui pengajuan grasi kepada Presiden Joko Widodo pada 2015. Tapi, Jokowi masih mempertimbangkan sambil meminta masukan dari sejumlah penegak hukum, dan belum mengambil keputusan.

Antasari Azhar mengawali kariernya sebagai seorang jaksa fungsional di Kejaksaan Agung RI. Selama berkarier di kejaksaan, Antasari pernah menduduki jabatan penting, di antaranya kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kepala Kejaksaan Negeri Baturaja, kasubdit Upaya Hukum Pidana Khusus Kejaksaan Agung, kasubdit Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

Agung, dan kepala bidang Hubungan Media Massa Kejaksaan Agung.

Puncak karier Antasari adalah saat dia terpilih menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2007. Antasari berhasil mengungguli calon lainnya, yaitu Chandra M. Hamzah dengan memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Komisi III DPR. Antasari kini tengah menjalani proses asimilasi di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M. Handoko Halim di Jalan Soleh Ali, Kota Tangerang, Banten.

Bila tak ada aral melintang, Antasari Azhar akan bebas bersyarat pada November 2016.

Dalam menjalani asimilasi, Antasari diantar mobil petugas pakai mobil. Mulai keluar lapas lapas pukul 08.30 WIB, mulai bekerja jam 09.00 WIB hingga jam 17.00 WIB di kantor notaris.

Kendati demikian Antasari menganggap pekerjaan notaris sangat berbeda dengan ketika dia di KPK. “Kalau di KPK berantas korupsi. Di kantor notaris, saya menangani tindak pidana umum dan pidana khusus bila sudah masuk ke kejaksaan. Kalau kenotariatannya yang lebih ahli Pak Handoko,” ungkapnya.

Antasri mengungkapkan banyak pengalaman menarik selama bekerja di kantor notaris. “Ada hal baru, yang dulu saya mengatasi perkara, tapi di sini saya menghadapi masalah teknik kenotariatannya.Ya ada hal yang barulah,” tuturnya.

Dia menyebut proses asimilasi dijalani tiap hari kerja, Senin sampai Sabtu. Dan asimilasi yang berlaku sampai dirinya bebas. Setiap tahun Antasari mendapat remisi. Rencana setelah bebas, Antasari akan menjadi dosen. “Saya kira jadi dosen,

saya tidak ingin menjadi praktisi hukum, sebab nanti akan berhadapan dengan mantan anak buah saya dan teman lama saya di kejaksaan. Saya jadi dosen aja bagibagi ilmu,” ungkapnya.

Semasa awal menjalani hukuman, Antasari mengaku tidak percaya.

“Saya sendiri dalam tiga bulan masa percobaan tahanan itu masih tidak percaya. Masa saya penegak hukum diginiin? Apa yang kita lakukan sudah baik belum tentu benar di mata mereka, apalagi kalau salah,” urainya.

Meski bersedia menjalani hukuman, bukan berarti Antasari tidak melawan. Dia tetap melawan dengan prosedur hukum yang ada. “Saya bilang saya melawan kok, tapi tidak dengan cara mendemo, tidak dengan nota keberatan. Tapi dengan instrumen hukum yang ada. Saya tempuh dengan cara banding, PK, kasasi, uji materi, itu bentuk perlawanan saya. Jalur yang saya tempuh itu sudah benar,” tegasnya.

Berkaca dari kasusnya, Antasari melihat sistem penegakan hukum di Indonesia belum tegas. Dalam kasus hukum, katanya, ada dua delik, delik materiil dan delik formil. Bila orang merasa tertipu itu delik formil Pasal 378 KUHP, jadi pengusutannya bukan akibat Anda tertipu.

Orang datang ke rumah Anda, kemudian Anda dirayu untuk bikin pabrik, Anda dirayu-rayu, sehingga tergerak dengar omongan dia, kemudian Anda mengeluarkan uang, ternyata pabriknya tidak ada, Anda tertipu kan? Nah, dilihat dari proses.

Tapi, dari feed back materiil dilihat dari pada akibat, ada yang mati jadi berita, siapa yang mati, di mana dia mati, bilamana dia mati, dengan cara apakah dia mati. Kasus saya matinya karena ada peluru 9 mili. Mestinya dari situ pengusutannya, katanya.

“Ini korban di rumah sakit tapi berita bad news-nya pelaku dalangnya AA .Benar atau tidak, opini di masyarakat sudah terbentuk untuk pengusutan kasusnya. Kesimpulannya, berikan saya lima penegak hukum yang baik, walaupun perundangannya kurang baik, saya sanggup menegakkan hukum. Artinya, penegak hukumnya jauh lebih baik dulu, baru peraturan. Kalau peraturannya baik tapi penegak hukumnya tidak baik percuma saja.

Penegak hukum yang baik itu yang profesional, potensi ditingkatkan,” terangnya.

Dalam menangani kasus pidana, kata Antasari, dia harus mempelajari dulu azas hukumnya. “Jangan seenaknya, jangan bikin star, jaksa sudah bilang, oh ini sudah P21, nanti dulu. Kita uji, kita eksaminasi, kalau penegak hukum bekerjanya sudah benar itu lain cerita.

Nah, polisi nyidik, apakah dalam penyidikan polisi pernah tanya saya, ini HP korban yang ditunjukkan kepada tersangka, ada SMS, apa benar Anda yang membuat itu? Ini HP tidak pernah lihat, SMS tidak pernah lihat, tiba-tiba muncul dakwaan. Jaksa juga, ketika menerima berkas acara, ini ada SMS di HP korban sebelum mati ada ancaman jaksa dengan tegasnya, apa benar ini? Jangan sampai error and objecto, apa benar ini? Penyidik tolong periksa ahli IT, forensik tolong dilengkapi, disimpan itu, apa benar pengirimnya Antasari? Harusnya seperti itu, tapi ini kan tidak. Polisi juga tidak tanya ke saya, saya tidak melakukan perlawanan, jaksa juga tutup mata terima saja,” urainya.

Antasari mengaku bersyukur saat masyarakat cukup kritis menilai kasusnya. “Setelah saya melihat persidangan terbuka, itu sangat

Antasari Azhar.

menguntungkan saya sekali. Artinya masyarakat dapat menilai. Yang terakhir ini kasus pembunuhan, masa baju yang dipakai korban tidak ada sampai saat ini, ke mana? Semua yang melekat di badan korban harus menjadi barang bukti, saya kadangkadang ngenes, saya yang jaksa saja masih ditipu,” lanjutnya.

Dia juga menceritakan sering bertemu mahasiswa yang terkena kasus-kasus seperti narkoba. “Saya tanya “Semester berapa?” dijawab “Sekian Pak”, setahu saya, narkoba itu, undang-undang yang baru itu ancaman kurungan di atas lima tahun. Saya tanya lawyer-nya waktu itu siapa? “Nggak ada Pak” berati nggak sah dong, sedangkan asas hukum menjelaskan jika ancaman kurungan di atas lima tahun maka wajib terdakwa atau tersangka didampingi lawyer. Wajib, tapi ini enggak, berarti nggak sah dong. Batal demi hukum. Tapi karena orang nggak ngerti hukum jadi iya-iya saja,” ceritanya.

Antasari sangat paham bahwa kasusnya teramat ganjil, tapi tetap

dipaksakan. Namun demikian dia tetap memaafkan orang yang telah mendzoliminya. “Sebetulnya saya tidak mau lagi bicara soal kasus, toh saya sudah menjalani hukuman di jalanan, saya juga telah memaafkan semua mereka yang “salah”. Semoga mereka dan keluarganya sehat wal afiat, sisanya urusan dia dengan Tuhan, ya saya sebagai manusia sudah maafin, saya juga tidak dendam, apakah jika nanti saya keluar saya mencari mereka untuk balas dendam, tidak. Saya juga ingin hidup tenang bersama keluarga,” imbuhnya.

Hanya saja Antasari berpesan agar setelah bebas nanti tidak ada orang yang mengganggunya lagi.

“Catatan saya cuma satu. “Tolong jika nanti saya sudah tenang, sudah bebas, jangan ada yang ganggu lagi”.

Mereka boleh dendam dengan sikap saya semenjak saya menjadi ketua KPK, mungkin ada tindakan saya yang mereka tidak senang, tapi kan saya menjalankan tugas, itulah risiko tugas. Saya anggap ini takdir, ya memang sudah takdirnya,” tutupnya. de/an/vv

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Joko Andi Setiawan (Probolinggo), Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

4 PATGULIPAT

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

MENGUAK BISNIS ABORSI ONLINE DI IBU KOTA

Dokter itu Telah Aborsi 2.927 Kali, Pasiennya 24 Ribu Orang Dalam rentang waktu setahun, dokter itu telah melakukan aborsi sebanyak 2.927 kali. Sejak 1991 hingga kini, jumlah pasien tercatat 24 ribu orang.

RUMAH bercat putih di Jalan Cimandiri Nomor 7, Kelurahan Kenari, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baru saja digerebek polisi.

Pasalnya rumah itu dijadikan sebagai klinik aborsi ilegal. Terbongkarnya kasus tersebut bermula dari maraknya promosi klinik aborsi di media online.

Saat itu polisi menurunkan dua orang polisi wanita (polwan) untuk menyamar. Petugas berpura-pura sebagai pasien yang ingin membersihkan area kewanitaannya. Penyidik curiga ada yang tak beres ketika mereka malah diajak bertemu di sebuah restoran cepat saji di daerah Cikini, Jakarta Pusat.

“Itu yang membuat kami curiga, kalau memang praktiknya memiliki izin pasti akan disuruh datang langsung ke tempat praktik,” ujar Kepala Subdit III Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Sumdaling Ditreskrimsus)

Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Adi Vivid, di lokasi itu, Rabu, (24/2/2016).

Kecurigaan semakin menguat ketika sang dokter menyatakan polwan yang menyamar itu tengah hamil. Padahal, polwan tersebut tidak sedang mengandung. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, petugas langsung bergerak menggerebek klinik itu, Jumat, (19/2/ 2016).

Lima orang diduga terkait klinik itu ditangkap. Mereka adalah MM (dokter), SAL (orang yang mengaku dokter), NEH (karyawan), HAS (karyawan), dan SY (calo).

Polisi lantas menggeledah klinik itu, termasuk membongkar septic tank di sana. “Alhamdulillah septic tank khusus tempat pembuangan janin yang diaborsi sudah kami buka. Di situ banyak ditemukan tulang-tulang, ada spiral, ada handuk,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mujiono, Rabu, 24 Februari 2016.

Langkah polisi tak berhenti di sana. Petugas lalu mendatangi klinik serupa di Jalan Cisadane, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dari lokasi tersebut, petugas menciduk sejumlah orang, di antaranya MN, IU, R, dan H. Dalam beroperasi, dua klinik itu segendang sepenarian. Mereka menawarkan jasanya melalui calo dan media online. Penawaran melalui

Petugas Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menunjukkan sejumlah barang bukti berserta tersangka saat rilis pengungkapan kasus aborsi di Jalan Cimandiri No.7, Menteng, Jakarta Pusat.

website itu merupakan sesuatu yang beda. Biasanya, promosi jasa aborsi dilakukan lewat getok tular ataupun melalui calo.

Polisi menduga tak hanya dua klinik tersebut yang beriklan lewat media online. Setidaknya ada enam lagi klinik sejenis. “Tapi, kami yakin lebih (banyak) lagi,” kata Adi. Disinyalir, klinik-klinik aborsi ilegal itu telah beroperasi sejak lima tahun lalu. Mereka menawarkan tarif beragam, tergantung usia kandungan sang pasien. Untuk usia kandungan 1–3 bulan misalnya, dokter memasang tarif Rp2,5–3 juta.

Semakin besar kandungan, semakin

Prosedur Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Masih Berbelit-Belit REVISI PP No 27 tahun 1983 menjadi PP No 92 tahun 2015 tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap, dini-lai belum berpihak pada pemenuhan hak-hak korban.

Meski besaran ganti rugi meningkat, ternyata para korban salah tangkap harus melewati prosedur yang panjang untuk mendapatkan uang ganti rugi tersebut. Kondisi ini jelas membebani para korban salah tangkap yang buta hukum dan berasal dari kalangan miskin.

Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, mengatakan, PP 92 tahun 2015 ini sangat diharapkan menjadi aturan yang mudah diakses oleh para pencari keadilan.

Namun, pada beberapa kasus, pencairan dana ganti rugi menjadi momok tersendiri bagi korban salah tangkap.

“Prosedur yang sangat berbelit dan susah dipahami orang awam menjadi-kan mekanisme pencairan ganti rugi ini sangat tidak efektif,” katanya, di Jakarta.

Prosedur berbelit tampak pada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh korban salah tangkap untuk mendapatkan ganti rugi. Para korban harus mengajukan praperadilan, men-gajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri, men-gajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada menteri keuan-gan, dan mengajukan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kantor Perbendaharaan Negara.

“Yang begini saja prosesnya minimal butuh waktu 4 bulan, sementara para korban butuh prosedur yang lebih mudah,” kata Anggara.

Pihaknya juga menemukan bahwa PP 92 tidak sinkron dengan KUHAP. Berdasarkan KUHAP, permohonan ganti rugi harus dilakukan lewat prosedur praperadilan, sementara www.lensaindonesia.com

PP 92 menyatakan ganti rugi bisa dimohonkan dengan salinan putusan pengadilan.

“Di sinilah pentingnya revisi hukum acara pidana untuk memeriksa permohonan ganti rugi yang harus lewat praperadilan,” sebutnya.

Anggara menekankan, prosedur ganti rugi harusnya lebih diakses dan menggunakan prinsip satu pintu. Pemerintah perlu menerapkan batas waktu yang jelas untuk proses birokrasinya. Menteri Keuangan juga diminta merevisi Keputusan Menteri Keuangan No 983/KMK01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian (KMKNo 983) agar korban salah tangkap dipermudah untuk mendapatkan hak-haknya.

“Kalau waktunya sampai empat bulan, kasihan para pemohon, mereka banyak yang kehilangan pendapatan dan harus menunggu lama,” tandasnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil menerangkan, berdasarkan KUHAP setiap orang yang ditahan tanpa alasan yang jelas dan ditahan karena kekeliruan orang dan aturan, berhak mendapatkan ganti rugi.

Dalam kasus salah tangkap, para korban berhak atas ganti rugi karena dia bukan pelaku dari kejahatan yang dituduhkan. “Harusnya semua orang yang ditangkap lalu kemudian diputus bebas berhak mendapat ganti rugi karena dia bukan pelakunya,” ujarnya.

Kebanyakan orang yang mengalami kasus salah tangkap mengalami banyak kerugian, mulai dari kehilangan waktu, pendapatan, hingga pekerjaan. Namun PP 92/2015 tidak men-gatur ganti rugi atas kehilangan tersebut. Arsil menekankan, fokus PP 27/1983 adalah korban salah tangkap yang disiksa dengan segala macam, dipukuli hingga luka

atau meninggal.

“Seharusnya PP 92 tidak sekedar menaikkan besaran ganti rugi, ada banyak orang yang ditangkap dan ditahan berbulan-bulan lantas divonis bebas namun tidak mendapat ganti rugi apapun dari negara,” ungkapnya.

Arsil berharap, PP 92/ 2015 mampu menjadi alat kontrol bagi penegak hukum agar tidak semena-mena dalam melakukan penangkapan. Jika orang yang ditangkap lalu divonis bebas maka negara akan rugi karena harus mengeluarkan ganti rugi.

“Kita berharap PP 92 ini men-dorong sistem penegakan hukum yang akuntabel, karena semakin banyak ganti rugi yang dibayarkan maka terbukti penegak hukum kita masih semena-mena,” tandasnya.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar mengatakan, selama ini korban salah tangkap kembali menjadi korban karena prosedur ganti rugi yang berbelit.

“Harusnya permohonan ganti rugi tidak usah sampai menunggu berhari-hari,” katanya.

Dia mengakui, prosedur yang berbelit ini merupakan produk dari peraturan perundang undangan. Ada banyak syarat administrasi yang harus dipenuhi sebelum uang ganti rugi diberikan.

“Ada kemungkinan LPSK bisa membantu para korban salah tangkap ini agar mereka tidak pusing harus kesana kemari, ini bisa dilakukan dengan pemberian kuasa,” sebutnya.

Meski demikian, Lili mengakui besaran ganti rugi lewat PP 92/2015 belum memadai.

Pihaknya mengusulkan agar ganti rugi juga harus memperhitungkan nilai kerugian psikososial bagi para korban, terutama mereka yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan karena kasus salah tangkap yang dialaminya. hrm

mahal biaya yang harus dikeluarkan. Bahkan, tarif aborsi itu bisa mencapai Rp10 juta.

Kini, petugas telah menyegel klinik itu. Mereka yang ditangkap dijerat dengan Pasal 75 junto Pasal 194 Undang-Undang (UU) RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 73, 77 dan 78 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Para tersangka juga dijaring Pasal 64 junto Pasal 83 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta Pasal 299, 346, 348, 349 KUHP dan Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka terancam hukuman

10 tahun penjara.

Pengungkapan kasus aborsi itu bukan yang perdana di Jakarta. Setidaknya, pada 16 Juni 2012, aparat gabungan Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Pusat dan Kepolisian Sektor (Polsek) Senen menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat praktik aborsi.

Dari lokasi penyergapan di Jalan Kramat 4 Nomor 21, Senen, Jakarta Pusat itu, polisi menyita beberapa peralatan medis. Petugas pun membekuk asisten dokter beserta sembilan karyawannya dari tempat tersebut. Tak hanya di ibu kota.

Kasus aborsi juga terkuak di daerah lain di Tanah Air. Di Cilacap, Jawa Tengah misalnya, terkuak praktik aborsi yang diduga dilakukan seorang dokter berinisial RD. Praktik itu diduga dilakukan sejak 1991. Hingga Maret 2012, jumlah pasien yang datang tercatat telah mencapai lebih dari 24 ribu orang.

Dari hasil pengeledahan, polisi menemukan buku daftar pasien dokter RD, mulai Januari 2011 hing-

ga Maret 2012. Dalam rentang waktu tersebut, dokter itu telah melakukan aborsi sebanyak 2.927 kali.

Sejumlah kasus itu menunjukkan masih banyaknya tindakan aborsi di negeri ini. Tercatat, sebanyak 2,3 juta abortus tidak aman diperkirakan terjadi setiap tahun di Indonesia.

“Sebanyak 1 juta keguguran spontan, 700 ribu karena kehamilan tidak diinginkan, dan 600 ribu karena kegagalan KB,” ujar Kepala Komite Ahli Kesehatan Reproduksi Roy Tjiong, Rabu, 24 Maret 2010.

Adapun berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2010, sebanyak 2 juta remaja telah melakukan aborsi.

Dari hasil penelitian, Roy menyebutkan, 15 persen aborsi dilakukan oleh kelompok usia remaja kurang dari 20 tahun. Rata-rata kehamilan yang menjalani aborsi atau digugurkan adalah kehamilan tanpa alat kontrasepsi. “Risiko kematian pada kehamilan remaja dua kali lebih tinggi,” ujarnya. li/ir/vi

Tjahjo Kumolo Manipulasi Sejarah Po An Tui?

Peresmian yang disebut-sebut monumen Poh An Tui di TMII oleh Tjahjo Kumolo.

DALAM peresmian monumen Po An Tui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tujuan didirikannya monumen Po An Tui adalah untuk mengingatkan siapa leluhur kita dan perjuangan laskar China dalam melawan penjajah VOC Belanda pada tahun 1740 – 1743.

Dengan kata lain, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinilai telah memanipulasi dan melakukan pembohongan sejarah dengan mengatakan Laskar Po An Tui sebagai laskar pro republik dan berjuang bersama bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda.

Penilaian tersebut disampaikan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian Simanjuntak, Senin (22/2/2016). Justru, sebut Bastian, Laskar Po An Tui musuh para pejuang revolusi dalam merebut kemerdekaaný.

“Laskar Po An Tui bukan pejuang kemerdekaan republik. Laskar Po An Tui bekerjasama dengan Belanda, Inggris, dan asosiasi bangsa Cina di luar negeri ýseperti Hua Ch’iao Cung Hui, Kuomintang (partai nasionalis Cina) melawan para pejuang revolusi RI pasca proklamasi kemerdekaan,” katanya.

Bastian mengungkapkan hal itu bisa dilihat dari sejarah Laskar Po An Tui. Pada tanggal 13 Desember 1945, media bangsa Cina mempublikasikan pembukaan perekrutan organisasi pertahanan bangsa Cina. Setelah direkrut tantama sebanyak 300 pemuda, Laskar Po An Tui ketika itu melakukan

upaya kolektif untuk melepaskan bangsa Cina dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Inisiatif gerakan ini diambil oleh Hua Ch’iao Chung Hui. Kemudian, perwakilan federasi komunitas Cina mengadakan pertemuan umum pertama pada tanggal 9 Desember 1945, dimana delegasi secara kolektif mengumumkan solusi keamanan bagi mereka. Manifesto yang dihasilkan dalam pertemuan pertama memperjelas ambisi Hua Ch’iao Chung Hui yang bertujuan untuk menaikkan perwakilan komunitas bangsa Cina secara keseluruhan. Hal ini bisa dilihat dari daftar anggota komite terpilih dengan total 48 organisasi sebagai perwakilan dalam aosiasi bangsa Cina tersebut, termasuk kalangan professional, budayawan, pendidikan dan yayasan.

“Di Medan di mana populasi warga keturunan Cina cukup besar, Laksar Po An Tui dikenal sangat kejam dan mereka bekerja sama dengan Belanda.

Po An Tui telah berada di Medan sejak Desember 1946, sebelum akhirnya Belanda kembali ke Medan untuk menyusun kembali pemerintahannya dan mengambil alih komando militer dari angkatan bersenjata Inggris,” katanya.

Orang-orang Cina di Medan, masih kata Bastian, membentuk Laskar Po An Tui atas inisiatif sendiri. Dalam perjalanannya, Laskar Po An Tui bersekutu dengan militer Belanda di bawah komando Belanda. Pada waktu Belanda kembali pada tahun 1946, Po An Tui

sudah membangun kekuatan organisasi militer dengan kecakapan yang luar biasa untuk melawan para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Dikarenakan pasukan Laskar Po An Tui sangat efektif dalam memproteksi komunitas masyarakat Cina, pasukan bersenjata Belanda memberikan pangkat tamtama kepada pasukan Po An Tui. Belanda juga mempersenjatai mereka dengan tujuan membantu tentara Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) mempertahankan Medan dari perlawanan para pejuang republik.

Menjadi pertanyaan, katanya, kenapa Mendagri Tjahjo Kumolo saat meresmikan monumen Po AN Tui di Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu (20/2), menggambarkan Laskar Po An Tui sebagai laskar Bangsa Cina yang bersama-sama dengan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda pada tahun 1740-1743. Dia menduga Tjahjo Kumolo tidak jujur dan memiliki kepentingan tersembunyi.

“Mendagri Tjahjo Kumolo harus jujur menjelaskan apa sebenarnya tujuan pembangunan monumen tersebut?

Jangan-jangan ia sengaja ingin membangkitkan kembali semangat kebangsaan Cina di Indonesia,” tukasnya.

Terkait hal itu, Tjahjo Kumolo langsung mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah meresmikan monumen Po An Tui di Taman Budaya Tionghoa, TMII. Menurutnya, yang pernah diresmikannya Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa Melawan VOC, atau lebih dikenal prasasti “Geger Pecinan”, deskripsi kasus 1740-1745 yang ditulis dalam buku “Geger Pecinan” karya Daradjadi dari Krabat Kraton Mangkunegara Solo.

Monumen ini menggambarkan perlawanan Laskar Tionghoa dan Laskar Jawa melawan tentara VOC pada Oktober 1740. Perjuangan ini dipicu oleh pembantaian besar-besaran oleh tentara VOC terhadap sekitar 10.000 warga Tionghoa di Batavia.

Mendagri juga mengirim penjelasan dari Ketua Manajemen TMII yang memperkuat kesaksian bahwa yang diresmikan Mendagri adalah prasasti “Geger Pecinan.”

“Berita tersebut yang berkembang fitnah sekali – dan saya meresmikan sudah beberapa bulan yang lalu, kenapa baru sekarang disebar fitnahnya yang konteksnya tidak benar,” sebutnya. dem

PARLEMEN 5

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Irak Belajar Pemberantasan Korupsi di Indonesia Indonesia dianggap memiliki pengalaman dalam hal memberantas korupsi, yang diketahui lebih baik dari Irak dan Kurdistan.

PARLEMEN Republik Indonesia (DPR RI) menerima kunjungan Komite Intergritas Irak dan Kurdistan, bertujuan mengetahui pengalaman Indonesia dalam menangani masalah korupsi dan penyimpangan keuangan negara.

Hal ini karena ada hubungan yang baik sekali antara kedua negara, dan menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang sangat penting dalam organisasi OKI dan ASEAN. Indonesia juga memiliki pengalaman dalam hal memberantas korupsi, yang diketahui lebih baik dari Irak dan Kurdistan.

“Kunjungan ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang penting diantara negaranegara Islam, dan Indonesia juga memiliki pengalaman yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi,” kata Pimpinan Delegasi

Ahemd Anwer Mohammed, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/2/2016), saat diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan anggota DPR Dave Laksono.

Mereka juga sudah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi III DPR bidang hukum, berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak, khususnya dalam memerangi korupsi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan, Indonesia setelah era reformasi terus memperbaiki diri, terutama menyangkut masalah pemberantasan korupsi. Indonesia mempunyai suatu UndangUndang yang memberikan suatu kekuatan kepada lembaga yaitu KPK, untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap

korupsi. “KPK merupakan lembaga yang terkuat di dunia sekarang ini. Walaupun masih perlu ada beberapa sisi yang perlu diperbaiki,” katanya.

Menurut Fadli Zon penindakan saja tidak cukup, yang dibutuhkan juga pencegahan. Berarti perlu menciptakan suatu sistem yang menutup semua kesempatan korupsi tersebut.

“Ada pepatah mengatakan kesempatan itu membuat orang menjadi maling. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagaimana membuat opportunity ini semakin sedikit untuk melakukan suatu kegiatan yang mengarah pada penyimpangan dan korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, diterangkannya, Indonesia juga sedang mengarah melakukan suatu pemberantasan korupsi dengan cara-cara bukan hanya penindakan saja tetapi juga pada pencegahan, Ke depan dengan system yang semakin solid dan bagus, akan ada pemberantasan korupsi bisa lebih efektif.

PKS Siap Inisiasi RUU LGBT Pimpinan rapat Paripurna DPR RI Agus Hermanto.

DPR Sahkan UU Tabungan Perumahan Rakyat DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undangundang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan III tahun 2015-2016, di gedung DPR RI, Selasa (23/ 2/2016).

Pengesahan RUU Tapera menjadi undang-undang itu, tulis siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, ditandai dengan diketoknya palu dalam rapat itu oleh pemimpin Rapat Paripurna DPR RI Agus Hermanto.

Rapat Paripurna pengesahan RUU Tapera yang dihadiri oleh 318 anggota DPR RI berjalan lancar karena mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mewakili Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna tersebut mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal itu seperti tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H ayat

1, negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Ia mengatakan bahwa pembentukan UU Tapera merupakan hal yang tepat sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah pun, kata Basuki, mengapresiasi DPR RI yang telah mengambil inisiatif dan menyelesaikan RUU Tapera hingga menjadi UU. Hal itu mencerminkan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat dalam upaya mengatasi akses pembiayaan perumahan agar MBR memiliki tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau.

Setelah diundangkannya UU Tapera, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan ke dalam pengaturan yang lebih teknis, baik dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden dan peraturan Badan Pelaksana Tapera. “Selanjutnya UU Tapera akan dijalankan oleh pe ed/ans merintah,” katanya.

KETUA Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan PKS terdepan untuk menginisiasi lahirnya RUU tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di parlemen.

Hal itu sebagai bagian untuk

ini, karena memiliki daya dukung yang kuat terhadap law enforcement yang nanti akan diterapkan dilapangan,” papar Zainut Tauhid Sa’adi anggota Komisi VI yang juga menjabat sebagai Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ditambahkannya, “jika ada peraturan – peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian, sekiranya kita memiliki prinsip hukum lex

Pengalaman Indonesia di era reformasi memang bisa menjadi suatu referensi, karena transisi menuju demokrasi relatif berjalan dengan damai.

Hal senada disampaikan, politisi FPG Dave Laksono, pemberantasan korupsi bukan persoalan mudah, dan pembangunan eko-

menghentikan propaganda dan pergerakan yang kian berkembang belakangan ini, baik di sosial media maupun di media konvensional.

Namun demikian, Jazuli juga tetap menginginkan agar korban dari LGBT tersebut mendapatkan rehabilitasi atas sebab penyakit sosial tersebut.

“Undang-undang harus menghentikan gerakannya, sehingga tidak ada ruang perkembangannya di Indonesia. Korbannya harus diselamatkan, karena mereka juga anak bangsa. Ini kan penyakit sosial, seperti orang kecanduan narkoba. Ini juga penyimpangan. Namanya penyimpangan itu ada kecanduannya,” ungkap Jazuli

RUU Jasa Konstruksi, Asosiasi Berwenang Beri Sertifikasi WAKIL Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin mengatakan di dalam rancangan Undang-undang (RUU) Jasa Konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) lebih fokus pada soal akreditasi asosiasi jasa konstruksi.

Sementara, terkait dengan sertifikasi, akan diserahkan pada asosiasi jasa kontruksi terhadap penyedia jasa kontruksi. Bottom of Form Pasalnya, Rancangan Undang-undang (RUU) Jasa Konstruksi ini akan dibahas dan disahkan oleh DPR RI pada Mei 2016.

“LPJK nanti bertindak melakukan akreditasi k sertifikasi. Sekarang kan hampir semua dikerjakan LPJK mulai dari akreditasi dan sertifikasi,” ujar Muhidin di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (23/2/ 2016).

Dijelaskan Muhidin, melalui RUU tersebut, peran asosiasi menjadi lebih signifikan dengan membe-

MUI dan Muhammadiyah Setuju Judul RUU Larangan Mihol MAJELIS Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mengemukakan persetujuannya terhadap judul Rancangan Undang – Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Panitia Khusus RUU Larangan Minuman Beralkohol di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (24/ 02).

“Saya sepakat dengan penegasan larangan dalam RUU

Komite Intergritas Irak dan Kurdistan saat berkunjung ke Indonesia untuk pelajari pemberantasan korupsi.

superior derogate legi inferior artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Sehingga apabila rumusan ini ditetapkan menjadi Undang – Undang maka seluruh pengaturan dibawahnya harus tunduk,” jelas Zainut Tauhid.

Sementara itu, Nikson Lalu anggota Komisi Hukum Perseketuan Gereja Indonesia (PGI) meminta agar penggunaan kata larangan pada judul

rikan sertifikasi kepada penyedia jasa konstruksi.

Kendati demikian, Ia mengingatkan pada asosiasi untuk tidak lalai dalam melakukan proses sertifikasi.

Jika di kemudian hari terdapat kegagalan bangunan, akibat kelalaian asosiasi memberikan sertifikasi, pemerintah bisa memberikan sanksi kepada asosiasi.

Lebih jauh Muhidin menjelaskan, asosiasi yang memiliki tugas pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi diminta untuk tidak mudah memberikan sertifikasi, guna menjaga kualitas.

Selain itu, ke depan juga akan ada ketentuan bahwa asosiasi harus memiliki cabang di beberapa daerah dan jumlah anggota tertentu yang tersebar di Indonesia.

“Itu diatur dalam UU, supaya jangan sembarangan melahirkan asosiasi baru.

Ada batasan-batasan misalnya sekian anggota,” pung yuanto kas Muhidin.

RUU Minol perlu ditinjau kembali agar mampu menjangkau masyarakat yang kesehariannya masih identik dengan minuman beralkohol.

Kendati prinsip dasar dari RUU Minol adalah pelarangan, namun MUI dan Muhammadiyah tetap setuju diberikan ruang pengecualian terhadap beberapa aspek, seperti pariwisata, adat istiadat, budaya, serta praktek ritual keagamaan. Melihat Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, bhineka tunggal ika, maka aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat perlu didengar ann/mp/parle kan.

nomi suatu bangsa akan selalu terhambat apabila korupsi masih terus berjalan. Dan Indonesia pun masih terus mencari suatu skema atau sistem untuk membasmi korupsi hingga ke tingkat bawah.

Menurutnya, hal pertama yang harus diselesaikan untuk menghabisi korupsi adalah dari diri kita

saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) “Bahaya LGBT bagi Tatanan Sosial-Budaya Bangsa Indonesia” di Gedung DPR RI, Rabu (24/2/2016).

Jazuli mengungkapkan RUU ini nantinya akan turut membatasi promosi LGBT di tayangan televisi, termasuk yang berpakaian transgender, yaitu lelaki berpakaian perempuan juga sebaliknya.

“Kalau laki-laki berpakaian perempuan atau perempuan berpakaian laki-laki itu tidak membutuhkan kreativitas. Kreativitas itu ide cemerlang yang menghibur sekaligus mendidik,” ungkap legislator dari dapil Banten III ini.

sendiri. “Setiap kita melihat cermin, gambaran pertama yang lihat pada diri kita itulah yang harus menghentikan korupsi, jadi kita harus tanamkan sedini mungkin,” kata Dave.

Karena itulah, lanjut Dave, program-program yang sedang dibangun di Indonesia seperti membuat di sekolah-sekolah dengan adanya kafe jujur atau program-program pengenalan tentang kejujuran diri sendiri.

“Itulah yang sewdang kita bangun sehingga sejak usia dini tidak ada niatan untuk curang, atau merugikan pihak lain. Ini bukan persoalan gampang, rumit dan butuh waktu kesabaran serta intensitas dari semua pihak, dari tenaga pendidik, diri kita, seluruh elemen masyarakat, dan penegak hukum,” tegasnya.

“Indonesia dan Irak dapat terus menjadi barisan garda terdepan pembasmian korupsi dan pembangunan ekonomi dunia ke depan,” kata Dave Laksono menambah as/run/parle kan.

Dengan adanya, RUU LGBT ini diharapkan dapat lebih tegas mengatur agar masyarakat tidak menghakimi terlebih menggunakan kekerasan kepada pelaku LGBT. “Saya khawatir ada organisasi masyarakat yang mengancam akan membakar atau menjatuhkan dari gedung tinggi. Kalau dibiarkan akan kacau,” ungkap Jazuli.

Diketahui, dalam FGD ini Fraksi PKS DPR RI menghadirkan beberapa narasumber dari beberapa elemen, seperti Fahira Idris (Anggota DPD RI), Romo Edy Purwanto (KWI), Ihsan Gumilar (Pakar Neurologi), dan Huzaemah T. Yanggo dg (MUI).

Komisi III Dukung Kinerja LPSK Lebih Proaktif KOMISI III DPR mendukung kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan saksi dan korban.

“Komisi Ill DPR RI meminta LPSK lebih bersikap proaktif dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi III DPR dengan LPSK, dia mengatakan Komisi III DPR mendukung LPSK menjadi lembaga yang mandiri dan mendukung perubahan struktur organisasi seperti yang diusulkan oleh LPSK kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Hal itu berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, Komisi III DPR RI mendukung penyelesaian pembangunan gedung baru LPSK dan mendukung peningkatan anggaran pelayanan perlindungan saksi dan korban.

Karena itu menurut dia, Komisi Ill

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan.

DPR RI akan membahas secara lebih rinci kebutuhan anggaran LPSK pada pembahasan APBN-P 2016 dan RKP ima/ans 2017.

MUI dan Muhammadiyah saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Panitia Khusus RUU Larangan Mihol. www.lensaindonesia.com

6 ANALISA

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Prof Irwanto: Persoalan LGBT Sudah Ada Sejak Jaman Nabi

“Sebut nama artis, saya bisa tahu mana LGBT dan mana yang bukan.”

Perdebatan soal keberadaan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) sering mengambil dari sudut pandang agama, budaya dan norma. Di Indonesia, jelas homoseksual ditolak habis-habisan jika dibahas dari ketiga sudut pandang itu.

STIGMA LGBT diperburuk dengan ditangkapnya artis Saipul Jamil karena dituduh melakukan pelecehkan seksual terhadap seorang anak lelaki 17 tahun.

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya Profesor Irwanto mengatakan perdebatan itu lumrah dan biasa. Tapi sia-siap saja. Perdebatan itu terus terjadi selama ratusan tahun, bahkan sejak zaman nabi.

Irwanto banyak menangani pasien yang mencari identitas gender atau sexual orientation and gender identity (SOGI). Dia melihat kecenderungan orientasi seksual dianalisa dari sisi ilmu pengetahuan.

Peraih National Narcotic Board Award itu menjelaskan ada penelitian resmi jika o r i e n ta s i seksual

adalah bawaan sejak lahir. Hanya saja bisa juga dibentuk karena faktor pergaulan. Namun pengaruh itu tidak berdampak cepat, bisa puluhan tahun.

“Pernah, satu klien perempuan pernah datang ke saya, dia kesulitan dengan identitas diri. Dia merasa terperangkap dalam tubuh yang salah,” cerita Irwanto.

Dalam perdebatan pro-kontra LGBT itu menimbulkan ketakutan soal dampak buruk LGBT. Mulai dari sisi pergaulan sampai ancaman penyebaran virus HIV/AIDS. Irwanto justru melihat ancaman terbesarnya adalah ketidaktahuan masyarakat, terutama orangtua soal orientasi homoseksual.

“Mereka hanya mengatakan menyimpang dan ini penyakit. Sementara dasarnya tidak kuat,” kata Irwanto.

Darimana orientasi itu datang? Seberapa besar pengaruh keberadaan LGBT terhadap pe-

nyebaran HIV/AIDS? Bagaimana cara orangtua menjelaskan jika anaknya ternyata berorientasi homoseksual? Berikut petikannya: Jarang sekali LGBT dibahas di taraf keilmuan. Dari sisi kedokteran dan psikologi, bagaimana menjelaskan adanya orientasi LGBT? LGBT dilihat dari sudut pandang biologi. Analogi awal, misal kita mengenal ikan lele dengan banyak jenis ikan lele dan tidak sama persis.

Begitu juga dalam ilmu biologi tidak pernah ditemukan bahwa seks itu hanya dua. Seks itu bukan hanya laki-laki dan perempuan. Ada juga Hermafrodit yang merupakan individu yang memiliki 2 alat kelamin. Lalu mengapa manusia dikatakan hanya dua jenis kelaminan.

Padahal dalam fenomena alam dikatakan ada laki-laki yang mempunyai vagina dan perempuan yang mempunyai penis. Kita seolah-olah membodohi diri sendiri dan membodohkan tuhan kita. Dilihat dari penelitian ilmiah, ada argument yang awalnya dicoba didorong oleh komunitas LGBT. Mereka ingin membuktikan dirinya bukan pada perilaku menyimpang, melainkan berdasarkan variasi alam. Ditemukan pada variasi tertentu yang mendukung bahwa mereka adalah variasi dari alam. Tapi science kan bukan monopoli yang pro LGBT saja. Pihak kontra LGBT juga berusaha mematahkan itu dengan berbagai penelitian. Tapi sampai hari jika memandang LGBT berdasarkan science saja, dua-duanya bisa membuktikan pro alam benar dan pro penciptaan benar. Kebanyakan saat ini berdasarkan kitab suci saja jika tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan.

Apa yang menentukan orientasi seksual?

Manusia ditentukan oleh hormon. Manusia mempunyai dua hormnon sekali-

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya Profesor Irwanto.

gus, yaitu testosteron dan progesteron. Pernah, satu klien perempuan pernah datang ke saya, dia kesulitan dengan identitas diri. Dia merasa terperangkap dalam tubuh yang salah, perempuan tapi merasa sebagai lelaki. Atau bisa disebut sebagai transgender. Dia memeriksakan hormonnya di Inggris. Dia di sana, apakah menstruasi regular, katanya regular tapi sedikit. Ternyata hormon testosteron dia lebih banyak di tubuhnya. Di sana mulai mantap mengatakan seharusnya dia lelaki, tapi terperangkap ke dalam tubuh perempuan.

Bagaimana seharusnya masyarakat melihat LGBT ini sebagai sebuah perdebatan?

Ini sia-sia saja, menghabiskan energi. Mereka ada, mengapa kita tidak mendengarkan kelompok LGBT? Menghargai perbedaan itu.

Bagaimana kedokteran dan psikolog memandang perdebatan itu?

Kami tidak bisa, tidak harus mengatakan harus menghormati perbedaan itu. Kode etik kita mengatakan semua orang sama, tidak boleh memilih.

Di mana posisi LGBT di ilmu kedokteran dan psikologi?

Ada argumen yang masih lantang dan banyak dikatakan jika gay dan lesbian itu sebuah penyakit, penyakit jiwa. Tahun 1973, asosiasi psikiater di Amerika mencabut kategori homoseksualitas dari semua kategorinya dari buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Source (DSM-IV).

Kemudian tahun 1990, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut homoseksualitas dari Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD). Ini diikuti Kementerian Kesehatan mencabut LGBT sebagai penyakit kejiwaan di Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) edisi III pada 1993. Yang masih mereka cantumkan sampai sekarang, kebingungan identitas.

Tetapi LGBT sebagai gangguan jiwa sudah dihapus melalui riset yang sangat empirik dan sahih. Jadi kalau ada orang yang memakai LGBT sebagai paham yang menghancurkan generasi muda, mulai bercermin.

Kita harus belajar untuk menjawab hal ini, mengapa ada LGBT? Mengapa kecenderungan LGBT ini ada pada manusia? Jarang orang mempunyai keterampilan untuk menjelaskan secara konprehensif. Sebab orang tidak mau tahu soal LGBT ini. Dari keilmuan psikologi, tidak bisa

manusia dilarang dengan alasan yang tidak jelas dan tidak memuaskan pihak yang dilarang. Mengapa mereka dilarang? Sebab yang seperti ini harus mengerti, karena ini ekspresi. Di Thailand saya pernah dirawat dan dilayani oleh suster transgender karena saya mengalami kelumpuhan. Dia tidak macammacam tuh, sangat professional dan ahli dibidangnya. Tidak lantas dia menggoda. Mengapa bisa begitu?

Dia diterima dengan baik. Di Indonesia, orang seperti itu dihina sejak kecil, dianggap aneh dan menyimpang. Sehingga lari ke jalanan menjadi pelacur. Ditambah media tidak mendapatkan informasi yang baik soal LGBT sampai saat ini.

Apakah medis atau terapi tertentu bisa menghilangkan orientasi seksual?

Tidak bisa dan tidak ada caranya.

Yang ada psikiater mencari kecenderungan orientasi seksual serta identitas gender (SOGI). Tapi ini persoalan ekspresi saja. Tiap orang bisa mengekspresikan diri sendiri.

Memang pada akhirnya ekspresi identitas gender itu kalau diketahui mempuyai kecenderungan kewanitaan untuk lelaki, banyak dianggap sebagai penyimpangan. Bukan penyimpangan yang diartikan sebagai penyakit. Tapi menyimpang dari norma yang berlaku di kawasan dia tinggal.

Lalu, basis ilmiah atau keilmuan apa yang kuat menyebutkan asal mula LGBT ini?

Banyak, tapi kan antara yang pro dan kontra saling mematahkan.

Karena soal LGBT ini bukan persoalan dari abad 20. Bahkan dari zaman nabi sudah ada kaum sodom, karena perilaku di sana dicampur dengan pengaruh alkohol.

Ketakutan lain dari penolak LGBT adalah kelompok ini dianggap sebagai potensi penyebar virus HIV/AIDS? Lihat statistiknya di Indonesia pengidap HIV/AIDS yang tertinggi pada pasangan heteroseksual, bukan homoseksual. HIV AIDS di kalangan LGBT pernah tinggi karena didorong lifestyle atau gaya hidup.

Jumlahnya sempat sepertiga dari kasus infeksi. Dulu HIV dikatakan sebagai penyakit homoseksual, tapi setelah diteliti secara mendalam ternyata heteroseksual lebih tinggi.

Saat ini LGBT menyumbang 15 persen yang terinveksi HIV/AIDS. Karena mereka saat ini aktif mencegah penularan di antara mereka sendiri.

Sebesar apa faktor

lingkungan mempengaruhi kecenderungan heteroseksual menjadi LGBT? Kalau bisa dibilang 50-50 persen. Itu pun jika memang Anda (lelaki) bergaul dan hidup dengan mereka sejak kecil dalam waktu lama, ditambah dengan Anda dominan mempunyai hormon progesteron, dan dilihat dari makanan yang Anda konsumsi mempengaruhi dan menguatkan hormone itu, bisa jadi. Salah satunya harus ada dorongan hormonal. Kalau Anda mendadak bergaul dengan LGBT, Anda akan tertular? Nggak mungkin.

Jika terjadi kebingungan identitas, harus diterapi.

Anak-anak mencontoh perilaku orang dewasa.

Dikhawatirkan mereka bisa menjadi ‘pencontoh baik’ kaum LGBT? Peran orang tua ini yang harus bermain. Pengetahuan soal LGBT harus jelas. Anak diajak bicara dan diskusi baik-baik, jangan cuma dilarang-larang. Sama seperti anak bertanya soal seks, tapi dilarang “jangan… jangan”. Akhirnya si anak nyari sendiri. Orangtua harus terbuka soal orientasi seks. Sebab lebih celaka di internet ini penjelasan soal orientasi seksual dan seksualitas sudah dimanipulasi agar si pembaca bisa terangsang. Jika kelompok LGBT ini sekadar mengekspresikan diri, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu mengajak-mengajak untuk menjadi seperti mereka. Ini juga berlaku untuk heteroseksual yang ingin menjadi LGBT seperti mereka.

Tidak dibenarkan. Kalau hanya mengekspresikan identitas dari sisi berpakaian, tidak masalah.

Anak-anak melihat perilaku LGBT, sejauh mana mereka bisa mencontoh?

Kita tidak perlu munafik karena separuhnya orang di TV seperti itu.

Sebut nama artis, saya bisa tahu mana LGBT dan mana yang bukan.

Tiap hari di TV, kenapa tidak protes itu? Bahkan orangtuanya juga ketawa-ketawa. Bahkan di acara Ludruk, transgender itu bagian dari budaya kita. Orang-orang dulu tidak pernah khawatir, mengapa sekarang kita khawatir.

Bagaimana untuk menangkap itu?

Orangtua harus mempunyai penyetahuan soal LGBT. Dan bisa menjelaskan dengan baik, tidak menggurui, dan tidak menganggap mereka sebagai ‘masalah besar’. Jangan-jangan si anak itu mempunyai potensi menjadi gay atau lesbian.

Ini perlu hati-hati. peb/ar/sua

Rida Mulyana: Solusi Dana Ketahanan Energi Adalah Dengan ‘PLN Khusus EBT’ PEMBIAYAAN jadi kendala utama pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Pengembangan EBT membutuhkan biaya investasi yang sangat besar, sementara kemampuan anggaran pemerintah sangat terbatas. Maka perlu peran swasta dalam pengembangan EBT, negara harus menarik sebanyak mungkin investor masuk ke sektor ini.

Tapi besarnya biaya investasi dan risiko yang harus dihadapi, membuat sektor EBT kurang dilirik investor. Pemerintah harus memutar otak, agar EBT menarik bagi investor. Berbagai kemudahan dan insentif ditawarkan pemerintah, terutama feed in tariff yang tinggi supaya investor tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan.

Feed in tariff yang tinggi di satu sisi memang menarik investor, tapi di sisi lain memberatkan PT PLN (Persero) selaku pembeli tunggal (single buyer) listrik di negeri ini.

PLN sebagai korporasi dituntut efisien, karena itu enggan membeli listrik dengan harga mahal, apalagi harga minyak lagi murah.

Akibatnya, terjadilah konflik antara PLN dengan investor soal harga listrik dari EBT. Teranyar, PLN berselisih dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) soal harga listrik dari uap panas bumi.

Untuk mengatasi berbagai masalah terkait pembiayaan EBT tersebut, pemerintah mempertimbangkan beberapa kebijakan, mulai dari Dana Ketahanan Energi (DKE) alias ‘pungutan BBM’ yang sempat www.lensaindonesia.com

subsidinya langsung naik, kan dibangun dulu pembangkitnya.

menghebohkan masyarakat beberapa waktu lalu, pembentukan ‘PLN Khusus EBT, dan sebagainya.

Di sela-sela acara Bali Clean Energy Forum (BCEF) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pekan lalu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menjelaskan perihal solusi-solusi yang disiapkan pemerintah untuk pembiayaan EBT. Berikut petikannya: Bagaimana solusi untuk pembiayaan pengembangan EBT? Pasti harus ada solusi untuk pembiayaan EBT, salah satunya adalah DKE. Saya bilang nggak ada yang salah, yang terjadi itu belum sepaham, masing-masing orang kan punya interest. Sekarang tinggal dikomunikasikan, kalau mentok ya kita cari jalan keluar. Salah satu solusi adalah DKE, solusi lainnya adalah dengan ‘PLN Khusus EBT’.

Banyak yang keberatan lantaran DKE dipungut dari masyarakat?

Siapa bilang dipungut dari masyarakat? Salah kalau bilang itu di-pass through. Lihat Undang Undang Energi, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menyediakan dana untuk subsidi EBT. Itu UU, nggak boleh di-pass through ke masyarakat. Itu disetor dulu ke negara berupa penerimaan negara dalam bentuk pajak atau non pajak, jadi masuk dulu sebagai penerimaan.

Rida Mulyana.

Sekarang samakan dulu persepsi kita, dana itu perlu nggak? Perlu kan?

Sepakat. Sekarang kita diskusi berapa besarannya, buat apa saja, siapa yang mengelola. Tahap demi tahap. Ini sudah jadi diskusi semua pihak di masyarakat, semua ahli, segala pengamat, yang ngaku-ngaku pengamat, yang pengamat betulan.

Sehingga pada saatnya ketika itu jadi kebijakan, nggak mengagetkan karena orang sudah tahu dan tata kelolanya makin baik. Dana ini (DKE) juga bisa sebagai bantalan.

Sekarang mungkin harga (minyak dunia) di bawah terus. Tapi kan nggak bisa ujug-ujug setiap harga minyak naik, harga BBM dinaikin, tapi seminggu kemudian turun lagi, riweuh kalau begitu. Sementara lagi rendah, masukin dana ini, kita saving, jadi penyeimbang.

PLN dan Pertamina baru-baru ini berkonflik soal harga listrik

panas bumi, bagaimana agar ini tidak terjadi lagi?

Iya, yang negosiasi (listrik dari PLTP) Lahendong sama Kamojang sudah selesai. Masalah harga lagi, kita juga nggak salahkan PLN. Masalah negosiasi itu kan harus bersepakat. Satu harus turun, yang satu harus naik. Kemarin-kemarin itu nggak naik, yang satu nggak mau, malah ada rencana mau akuisisi.

Masak sesama BUMN begitu? Satu lagi, Pertamina di pihak yang sama dengan investor EBT lainnya. Saya bilang ke PLN, mumpung iklim investasinya bagus, kalau pun ini kemudian mengakibatkan tambahan subsidi listrik, itu terjadinya 2 tahun kemudian setelah unitnya (pembangkit listrik) selesai dibangun.

Selama 2 tahun itu, mudah-mudahan DKE dan PLN khusus EBT sudah ada, jadi tidak berpengaruh terhadap PLN yang ada. Jangan dipikir tanda tangan sekarang terus besok

Bagaimana perkembangan rencana pembentukan PLN khusus EBT sekarang?

Sama dengan DKE, itu satu paket.

Tapi sementara ini proses dibentuk, dan akan dibentuk, jangan sampai investasi di bidang EBT terhambat.

Apalagi PLTMH, kalau ada subsidi kan 2 tahun kemudian baru listriknya diproduksi, sekarang kan masih baru dibangun. Jadi perlu subsidinya baru 2 tahun lagi ketika DKE sudah ada, PLN khusus EBT sudah ada.

Jangan PLN nunggu ini (PLN khusus EBT) dibentuk baru mau tanda tangan (perjanjian jual beli listrik PLTMH). Kalau menurut saya itu tidak arif karena efeknya subsidi itu pasti 2 tahun kemudian. Jadi tanda tangan dulu saja, nanti setelah ada PLN khusus EBT dilempar ke sana.

Bagaimana hasil pembicaraan ESDM dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terkait insentif untuk EBT? Selama ini kan insentif itu kan diberikan per proyek Maunya saya itu diberikan otomatis untuk semua project EBT, otomatis berlaku tax holiday selama sekian tahun. Jadi investor tidak perlu apply seperti sekarang, otomatis dapat. Sekarang saya sedang menyiapkan simulasinya, kalau pakai tax holiday 5 tahun bagaimana efeknya ke harga, kalau 10 tahun bagaimana, berapa penerimaan negara yang berkurang, semua ada plus minusnya.

Sebagian besar proyek EBT, misalnya panas bumi, masih susah dapat pinjaman dari bank karena resikonya tinggi.

Bagaimana solusinya?

Saya kemarin di OJK tanya, kenapa perbankan kurang sreg untuk membiayai EBT. Saya dikasih tahu sama pejabat di OJK, perbankan itu maksimum mikirnya itu 3 tahun. Kalau panas bumi, eksplorasi saja 6 tahun, bank pasti bilang lama banget. Apalagi pada saat perbankan mencoba masuk ke EBT, misalkan ke PLTMH (pembangkit listrik mikro hidro), banyak yang ngemplang, kreditnya macet, mereka jadi trauma, nggak mau lagi. Maka kita buat kesepakatan dengan OJK soal pendanaan EBT dari lembaga keuangan non perbankan, yang danadana menganggur, misalnya dana pensiun, dana haji. Kalau dana perbankan kan harus berputar terus, susah. Sekarang orangnya yang mau pinjam juga saya saring, kalau sekian bulan nggak melakukan financial close izinnya saya cabut.

Bagaimana investor EBT bisa mengakses pinjaman dari lembaga keuangan non perbankan?

Investor akan kita pertemukan dengan lembaga keuangan. Saya yang menghubungkannya. Habis itu mereka (investor dan lembaga keuangan) ngobrol sendiri saja. Salah satu fungsi pemerintah adalah fasilitator, mempertemukan 2 pihak. wdl/mic/dt

SAMBUNGAN 7

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Pembekuan...

Sambungan Halaman 1 Hal itu menyusul pernyataan Ketua Komite Ad Hoc, Agum Gumelar, yang menyebut pembekuan terhadap PSSI akan dicabut. Yah, era kompetisi yang sempat terhenti akibat pembekuan juga siap digulirkan, tapi itu bukan pekerjaan yang mudah, seperti diketahui bahwa pihak Kemenpora masih mengajukan beberapa syarat untuk mencabut pembekuan terhadap PSSI. La Nyalla dengan pedenya mengirim pesan posisinya berada di Zurich untuk mengikuti Kongres FIFA yang digelar 26 Februari 2016. Berikut pesan singkat La Nyalla yang dikirim melalui ponselnya: Assalamu alaikum wrwb. Masya allah laa haula wala quwwata illa billahil aliyyul adhiem. Alhamdulillah SK pembekuan 01307

telah dicabut oleh bpk Presiden Jokowi. Saya atas nama keluarga besar masyarakat bola Indonesia mengucapkan terima kasih se besar2nya atas bantuan bpk Presiden Jokowi atas pencabutan SK pembekuaan PSSI. Kami mohon dukungan dan bimbingan bpk Presiden Jokowi agar sepak bola Undonesia dapat maju sesuai harapan bangsa Indonesia.

Wassalam La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Senada, pada Rabu (24/2/ 2016) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyatakan pembekuan terhadap PSSI memberi angin segar soal pencabutan Surat Keputusan (SK) Pembekuan PSSI. “Selama satu hingga dua hari, segera diumumkan nasib PSSI di tengah pembekuan,” kata Imam di Istana Negara.

Sambil...

Sambungan Halaman 1 “Soal status itu saya tidak hiraukan, yang penting bagaimana pedagang bisa berjualan segera di pasar turi baru,” imbuh pria yang saat ini juga tengah bersengketa lahan dengan Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim di mana dirinya dianggap sebagai mafia tanah dan telah menyerobot lahan seluas 24 hektar dengan menggunakan akta peta bidang palsu di Desa Pranti, Juanda, Jawa Timur.

Saat ini pihaknya mengaku tak takut terhadap situasi apapun. Henry mengungkap bukan hanya dirinya yang terancam tapi pedagang yang mau masuk berjuakan juga menerima ancaman melalui SMS. “Mau jadi apapun status saya gak masalah saya siap akan saya hadapi. Saat ini banyak pedagang yang mau masuk berjualan saja menerima SMS ancaman,” ujar Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa ini didampingi jajaran tim kuasa hukumnya.

Kuasa hukumnya Trimoelja D. Soerjadi mengatakan status hukum Henry J. Gunawan

sebagai tersangka bukan akhir dari segalanya. Pihaknya mengaku telah menyiapkan langkah hukum meskipun belum dibeberkan secara detail.

Pengacara senior ini menyatakan uang Rp 20 juta dari pedagang merupakan biaya pengurusan administrasi. “Penipuan itu salah satu unsurnya adalah ada unsur kesengajaan, ini kan tidak. Uang yang dibayarkan itu tetap ada. Kalau dikatakan penggelapan tidak benar. Tapi, uang itu merupakan bentuk perjanjian untuk deposit,” tandas Trimoelja.

Trimoelja bahkan menyebut Henry telah melakukan segala upaya agar pedagang bisa berjualan termasuk menjadi penjamin modal. “Bayangkan, Pak Henry sudah mau menjadi penjamin bagi pedagang yang mau meminjam modal di bank. Bayangkan mana ada yang berani pasang badan seperti itu,” imbuhnya.

Terkait pedagang yang mengaku sebagai korban dengan jumlah 4.600 pedagang, kuasa hukumnya lainnya, Liliek Djaliyah membantah dan menye-

Duh...

Sambungan Halaman 1 Kalau PDIP dukung Ahok saya akan Golput,” ancamnya.

Karikatur yang sepertinya menyindir itu bisa dilihat di situs temanahok.com. Saat dikunjungi pada Jumat (26/ 2/2016) pukul 09.46 WIB, karikatur itu masih ada. Ada tiga tokoh dalam karikatur tersebut, yakni pria berkacamata yang mirip Ahok, relawan, dan banteng warna hitam bermata merah yang berdiri tegak.

Karikatur tersebut menggambarkan banteng hitam mencoba menghipnotis pria berkacamata, relawan mencoba menyelamatkan pria itu dengan membawanya ke arah jalur independen.

Seperti diberitakan, awalnya Ahok sesumbar akan maju lewat jalur independen. Tapi, belakangan dia akan maju lewat parpol. Plin-plannya Ahok diduga karena verifikasi KTP yang akan dilakukan KPUD bisa menyita waktu. Apalagi,

dalam aturan calon idependen, formulir dukungan bukan hanya berbentuk KTP tapi harus disertai calon wakil gubernur.

Sedangkan Teman Ahok dalam mencari dukungan tidak menyertai calon wakil gubernur. “KTP dukungan Ahok bisa batal. Karena tidak ada calon wakil gubernurnya,” terang pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra.

Sementara Ahok sepertinya mulai galau dan memberi sinyal ingin maju di Pilgub DKI lewat jalur parpol. Usai menerima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Ahok ditanya wartawan soal Pilgub DKI 2017 termasuk kepastian berpasangan dengan Wagub DKI saat ini yang juga kader PDIP, Djarot Saiful Hidayat.

“PDIP sudah oke dengan Pak Djarot, sudah setujulah. Cuma kan sekarang kita juga tidak

Calon...

Sambungan Halaman 1 Untuk mendapatkan rekomendasi dari mereka, juga tidak murah. “Jika benar kabar DPD di Sulawesi Utara diberi 10 ribu dolar Singapura, kalikan saja berapa yang dibutuhkan. Itu pun hanya uang muka. Pada saat Munasnya, ada lagi,” bebernya.

Berdasarkan kurs hari ini, 1 dolar Singapura dihargai Rp 9.615. Berarti, uang muka untuk DPD mendekati Rp 100 juta. Jika dikali 180, berarti sekitar Rp 18 miliar.

Saat ini sejumlah nama sudah muncul untuk maju mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dua tokoh

kuat yang duduk di parlemen, disebut-sebut menjadi calon unggulan. Berdasarkan analisis politiknya, diantara nama calon yang beredar, kriteria itu mengerucut pada dua nama yaitu Ade Komaruddin (Akom) dan Setya Novanto (Setnov).

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai calon ketua umum Partai Golkar kedepan harus sosok yang mumpuni “menahkodai” partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Soal caketum Golkar yang ada, sejauh ini kecenderungan yang kuat adalah Ade Komaruddin dan Setya Novanto,”

Sanksi akan dicabut, namun PSSI diharuskan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Komunikasi Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, menyatakan Agum meminta agar KLB digelar dalam satu tahun jabatan La Nyalla Mattalitti. Namun, Kemenpora berharap KLB digelar dalam waktu enam bulan.

“Seandainya pilihan pencabutan pembekuan diambil, pemerintah masih menyertakan sejumlah syarat. KLB termasuk di dalamnya. Ini bukan masalah kalah atau menang.

Melainkan demi kepentingan sepakbola lebih baik jelang SEA Games 2017 dan Asian Games 2018,” terang Gatot lewat pesan singkatnya.

Ketika pecinta sepakbola Tanah Air mendapat angin segar dengan kabar tersebut, selang dua hari Menpora mengubah pernyataannya. Pihaknya mengaku belum bisa mengambil keputusan soal

pencabutan SK Pembekuan PSSI. Menurut Imam, pihaknya masih perlu mengkaji rencana pencabutan itu ke Presiden RI, Joko Widodo.

“Presiden memerintahkan pada saya melakukan kajian yang komperhensif. Hari Senin (pekan depan) Insya Allah akan kami sampaikan (kajian) pada bapak presiden,” ucap Imam di Kantor Kemenpora, Jumat (26/2/2016).

“Ini harapannya agar sepak bola ke depan lebih baik. Lebih reform. Ini bukan angin segar tapi angin bahagia, Insya Allah hasilnya akan menyenangkan semua pihak,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Gatot membenarkan pernyataan atasannya. Ia bilang, Kemenpora masih menunggu keputusan akhir dari presiden.

“Hasil kajian akan dibacakan oleh Menpora tapi setelah mendapat arahan dari presiden.

Apa pun arahannya, apa pun keputusannya, apakah reformasi tetap jalan atau ada tam-

but korban hanya 26 orang.

“Hanya 26 orang saja. Sebenarnya perkara ini lemah. Karena, di mana letak dikatakan sebagai penipuan dan penggelapannya,” kata Liliek.

Terkait penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara antara penyidik, pedagang Pasar Turi, saksi ahli, dan perwakilan dari PT Gala Bumi Perkasa pada 9 Februari 2016, Liliek mengakui ada pertemuan itu. Namun dalam pertemuan itu tidak lengkap.

“Benar, tapi yang ada di pertemuan gelar perkara tersebut hanya dari pihak kami, pedagang, dan penyidik. Untuk saksi ahli tidak hadir,” ujarnya.

Sebelumnya kuasa hukum pedagang Pasar Turi Baru, Wayan Titib, mengaku gembira dengan ditingkatkannya status Henry sebagai tersangka. “Ini bukti-bukti tindak pidananya sudah sempurna. Sudah setahun lebih sejak dilaporkan Januari 2015 lalu. Kami sangat senang dan pedagang Pasar Turi juga senang dengan penetapan ini,” ujar Wayan Titib.

Wayan juga mendesak penyidik Ditreskrimum Polda Jatim segera mencekal tersangka dan menahannya. Bersama pedagang, pihaknya direncanakan akan menemui

Kapolda Jatim untuk membicarakan soal penetapan tersangka, utamanya terkait tindakan polisi.

“Jangan sampai yang bersangkutan kabur, polisi harus segera mencekal dan menahan. Minggu depan kami akan menemui Kapolda Jatim dan membicarakan hal ini,” tegas Wayan.

Henry dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan terhadap 3.600 pedagang Pasar Turi, dimana tersangka diduga telah memungut biaya untuk penerbitan sertifikat hak milik atas rumah susun dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tersangka sudah memungut biaya sertifikat sebesar Rp 10 juta dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5 % dari nilai jual atau sekitar Rp 8,5 juta. Biaya itu sudah dipungut sejak Januari 2013, dimana 90 persen pedagang sudah membayar. Padahal, yang boleh dijual adalah hak pakai.

Selain melaporkan penipuan, tersangka juga dilaporkan atas dugaan menggelapkan uang ppn tahun 2013 yang telah dibayarkan para pedagang, karena para pedagang belum menerima faktur pajak. wan

pengin Teman Ahok ini kecewa.

Kita harap Teman-teman Ahok juga orang-orang yang semangat mentransformasi negara kan. Teman Ahok juga sudah baik,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2016).

Menurut Ahok, ada kekhawatiran dari Teman Ahok dirinya tak jadi maju dari jalur independen dan ikut PDIP. Mengetahui kekhawatiran tersebut, alih-alih menegaskan ingin berada di jalur independen, Ahok malah memberi sinyal ingin ikut PDIP. “Ya saya katakan, kalau Teman-teman Ahok bisa penuhi satu juta (KTP dukungan), kita harus menghargai mereka. Cuma kalau bisa ikut dengan PDIP alangkah baiknya ikut PDIP juga kan mereka kan,” kata Ahok.

“Tapi kalau mereka (Teman Ahok) enggak mau, ya kita harus pilih dong yang sudah berjuang setengah mati satu juta KTP bagaimana,” imbuhnya.

Ahok kini menunjukkan keraguan maju dari jalur independen. Dia bicara soal proses

verifikasi KTP dukungan yang dikumpulkan Teman Ahok.

Menurut Ahok, proses verifikasi itu akan memakan waktu lama.

“Cuma kan enggak gampang loh untuk menetapkan independen itu tidak mudah.

Kalau enggak satu juta bagaimana? Masih banyak persoalan ini. Mengisinya (formulir dukungan) saja setengah mati. Mengisinya kan susah. Satu juta loh, banyak loh,” ujarnya.

Ahok mengatakan akan mencoba memberi pengertian ke Teman Ahok soal dukungan PDIP dan sulitnya verifikasi KTP dukungan. Meski demikian, dia tetap mengharagi upaya Teman Ahok.

“Ya makanya kita harus ngomong. Kalau (Teman Ahok) nggak (mau saya diusung PDIP), ya mau enggak mau kalau dia bisa penuhi (satu juta KTP) maka kita ikut Teman Ahok. Tapi Teman Ahok juga enggak gampang loh mau mencalonkan. Mau verifikasi, mau mengisi pasangan. Nanti teknis, kita patokan sampai bulan April,” ujar Ahok. sof/ jj/non

kata Adi kepada wartawan, Jumat (26/2/2016).

Menurut dia Novanto merupakan mantan Ketua DPR dan Akom masih menjabat Ketua DPR. Kedua katanya, sama-sama memiliki pengalaman di internal Golkar dan secara kapasitasnya cukup mumpuni.

Adi menilai, sosok Setnov memiliki moral politik yang sudah jatuh karena kasus “papa minta saham” PT Freeport Indonesia hingga menyebabkan lengser dari Ketua DPR RI. “Cuma Setya Novanto ada sedikit catatan buruk soal etika yang mengakibatkan dia lengser dari Ketua DPR. Secara moral politik Setnov sudah runtuh,” ujarnya.

Berdasarkan catatan media, beberapa kasus terkait Setnov seperti pertemuannya dengan kandidat presiden Amerika

Serikat Donald Trumph yang menimbulkan sorotan publik.

Lalu dugaan meminta saham PT Freeport, dimana masyarakat mengenalnya dengan kasus “Papa Minta Saham. Dan terakhir dugaan pemalsuan tanda tangan dalam absensi Rapat Paripurna DPR pada Selasa (23/2), yang kemudian memunculkan istilah “Papa Nitip Absen”.

Sementara itu Akom, menurut dia, unggul karena tidak ada kasus etika seperti yang menimpa Setnov serta Ketua DPR itu memiliki latar belakang organisatoris yang kuat.

Hal itu kata Adi, ditunjukkan dengan segudang pengalaman Akom yang aktif di organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang memiliki akses jaringan ke seluruh pelosok Indonesia. ysa/tri

bahan dari presiden, nanti hari Senin Menpora yang bacakan,” ucapnya.

Sikap Menpora yang plin plan ini terang saja membuat Agum Gumelar kecewan. Perintah Presiden Jokowi dalam mengakhiri kisruh sepak bola nasional ternyata memunculkan kesimpangsiuran informasi.

Jadi, siapa yang berbohong?

Atas kesimpangsiuran tersebut, Agum mempertanyakan, sebetulnya siapa yang berbohong. Dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Panglima Polim III, Jakarta, beberapa waktu lalu, Agum membeberkan semua pembicaraan antara dirinya, Presiden Jokowi, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), dan Menpora Imam Nahrawi di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore (24/2). Saat itu secara tegas, Presiden Jokowi meminta agar SK pembekuan PSSI segera dicabut.

Agum menerangkan, dalam pertemuan tersebut dirinya dan Wapres JK menyampaikan kepada Presiden Jokowi semua perkembangan terakhir terkait persepakbolaan Indonesia. Di mana juga disampaikan Agum, soal hasil positif yang dirinya bawa setelah bertemu dengan perwakilan AFC dan Komite Eksekutif (Exco) FIFA di Kuala Lumpur, Malaysia, 16 Februari lalu.

“Di situ setelah mendapat laporan dari kami, pak JK dan harapan-harapan yang disampaikan kepada beliau, akhirnya beliau memutuskan begini saja kalau pembekuan dicabut, supaya PSSI aktif kembali, supaya kompetisi berjalan.

Tapi syaratnya repormasi tetep berjalan. Butir-butir reformasi apa yang harus dibenahi, seperti masalah transparansi, dan semuanya yang jadi

beban pikiran beliau,” ungkap Agum.

“Tapi kemudian, harus ada pengkajian, harus ada segala macam. Saya jadi berpikir apakah perintahnya tidak jelas dari bapak Presiden. Apa telinga saya yang salah? Kalau memang telinga saya salah, saya harus ke THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan). Tapi juga bersama-sama dengan pak JK, berarti kami berdua harus bersama-sama ke THT,” sambung mantan Ketum PSSI periode 1999-2003 tersebut.

Agum yang saat itu meminta izin kepada Presiden Jokowi agar rencana pencabutan itu disampaikan langsung kepada FIFA yang sedang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Zurich, Swiss, dan diperbolehkan oleh presiden, semakin terkejut dengan apa yang disampaikan staf kepresidenan.

Yaitu adanya perbedaan informasi yang disampaikan Tim Komunikasi Kepresidenan, Sukardi Rinakuti, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

“Tapi di luar kemudian, waduh kok jadi kesana kemari saya jadi kaget. Apalagi hari ini (Kamis malam) saya mendengar dari saudara Sukardi Rinakuti, kemudian Pramono Anum yang menyatakan, bahwa tidak benar apa yang disampaikan pak Agum. Jadi presiden menginginkan adanya pengkajian. Jadi kalau saya dikatakan tidak benar, berarti saya bohong. Sakitnya di sini, sakitnya di sini,” tutur Agum.

Agum pun menyampaikan, sebelum menggelar jumpa pers, dirinya mendapat kabar dari FIFA. Jika federasi sepak bola dunia itu menunggu informasi atau surat kepu-

Ya Allah...

Sambungan Halaman 1 Pelaku kemudian diamankan ke Mapolres Melawi menggunakan mobil patroli, sementara istri pelaku dibawa ke rumah dinas Kapolres Melawi. Dua korban dibawa ke RSUD Kabupaten Melawi.

Pelaku diduga mengidap penyakit kejiwaan yang menyerang otak schizophrenia.

Hal itu disampaikan Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto yang datang langsung ke Melawi, Jumat (26/2/ 2016).

“Diduga tersangka mengalami Schizophrenia. Pembunuhan terjadi pada saat istrinya sedang tidur kemudian terbangun saat suaminya mendatangi istrinya dengan membawa parang yang sudah berlumuran darah dengan mengatakan akan membunuh istrinya,” kata Arief.

Selama ditahan, Brigadir Petrus terus meracau. “Tersangka ditahan di Polres Melawi, secara fisik sehat tetapi kondisi bicaranya seperti orang meracau, tidak mengenal Kapolres dan Kasatnya,” terang Arief.

Menurut Arief, di tahanan Brigadir Petrus mengaku tidak menyesal membunuh anaknya. Dia mengaku menjalankan perintah Tuhan.

“Di tahanan dia mengaku melakukan pembunuhan anak-anaknya dengan sadar dan tidak menyesal karena ada bisikan yang memerintahkan, untuk persembahan kepada Tuhan,” tegas Arief.

Tersangka juga mengaku kalau anaknya sudah kembali ke surga dan sudah menyatu dengan dirinya. “Dia juga mengatakan bahwa apa yang

terjadi pada dirinya adalah sudah kehendak Tuhan sejak ia lahir dari rahim ibunya,” tutur Arief.

Penyakit mental Schizophrenia memang diduga jadi penyebab kuat karena sebelum kejadian Brigadir Petrus kerap marah-marah dan mengaku kerap mendapat bisikan. Informasi ini disampaikan oleh istri pelaku. Namun polisi masih melakukan pendalaman.

Istri pelaku saat ini diamankan oleh para petugas.

Sementara polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Kapolda sedang dalam perjalanan ke Polres Malawi dengan jalan darat sekitar 7 jam perjalanan.

Schizophrenia adalah penyakit otak kronik, berbahaya dan ketidakmampuan otak dalam bekerja dengan baik.

Pada pria biasanya terjadi saat remaja akhir atau awal umur 20-an tahun, sedangkan pada wanita terjadi saat umur 20-an tahun sampai awal 30an tahun.

Seperti dikutip dari schizophrenia.com, orang dengan schizophrenia biasanya mengalami gejala seperti mendengar suara yang tidak dapat didengar oleh orang lain, atau percaya bahwa orang lain bisa membaca pikiran mereka, mengontrol pikiran mereka, dan bahkan lebih berbahaya daripada itu.

Sementara Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku sudah mendapat laporan soal kasus mutilasi dua anak yang dilakukan Brigadir Petrus Bakus. Badrodin menyebut Petrus sudah menderita gang-

PAD...

Sambungan Halaman 1 Karena, mematikan lahan pekerjaan bagi para pembantu parkir yang selama ini membantu juru parkir resmi di kota buaya. “Kalau dilakukan e-Parkir pada semua titik, maka banyak juru parkir yang terancam nasibnya,” ujar Sekjen PJS Izul Fiqri.

Tidak hanya itu, Izul menyatakan dugaan adanya penguapan retribusi parkir oleh oknum-oknum di bawah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Menurutnya, selama ini praktik penarikan retribusi oleh Dishub Surabaya melalui beberapa pihak tidak langsung ke Pendapatan Asli Daerah Surabaya.

“Runutannya, kami harus menyetorkan retribusi itu ke Kepala Pelataran (Katar), Kepala Sektor, baru ke UPTD. Dan retribusi ini sebagian besar tanpa bukti tanda terima atau kuitansi,” katanya.

Jukir, kata Izul, selama ini merasa terbebani dengan adanya retribusi yang sesuai Perda Kota Surabaya hanya berproporsi 80 persen untuk Dishub dan 20 persen untuk jukir.

“Tapi kenyataannya, di lapangan, retribusi yang harus kami setorkan itu sudah ditargetkan oleh Katar,” ujarnya.

Izul memisalkan, praktik pemungutan retribusi di Ta-

tusan dicabutnya SK pembekuan PSSI oleh pemerintah.

Jika SK itu tidak segera disampaikan, persoalan PSSI akan betul-betul dibawa dalam KLB FIFA. Namun Agum berharap, jika hal itu tidak betulbetul terjadi.

Sementara itu soal syarat KLB, Agum mengakui jika hal itu memang sempat disampaikan Presiden Jokowi. Namun presiden sepakat, jika KLB harus digelar dengan mekanisme yang ada. Seperti diminta oleh 2/3 dari pemegang hak suara menginginkan KLB atau 50+1 dari seluruh anggota PSSI. Dan yang menyelenggarakan adalah PSSI. Terkait kabar KLB yang dihembuskan Gatot, Agum balik mempertanyakan apa yang disampaikan salah satu anggota Tim Transisi tersebut.

Agum pun meminta Gatot untuk tidak memperkeruh situasi persepakbolaan Indonesia, dengan semua pernyataanpernyataan yang menyesatkan. Karena jelas Agum, Gatot sendiri tidak ada dalam pertemuan antara Agum, Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan Menpora.

“Ini beliau ini panglima apa?

Atau penguasa apa? Tau engga KLB itu apa? Apa syarat KLB? Siapa yang menyelengarakan KLB? Tau engga beliau? Atau bukan beliau, tau engga Gatot.

Gatot itu anak buah saya di Perhubungan dulu. Orangnya pintar bagus, bahkan saya ingin jagokan dia menjadi Menkominfo tadinya. Tapi kalau soal olahraga, nol. Itu saya kasih tau Anda-Anda semua. Jadi jangan terlalu banyak ngomong soal olahraga. Saya ingatkan pak Gatot, please bijak lah. Jangan menimbulkan polemik lagi,” tegas Agum. aw/ks/sin/bep

guan kejiwaan sejak kecil, namun tak terdeteksi saat masuk polisi.

“Sudah dilaporkan oleh Kapolda memang yang bersangkutan ini sejak umur 4 tahun ini sering mengalami semacam kemasukan atau kesurupan. Itu tidak terdeteksi masuk polisi,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Jumat (26/2/2016).

Badrodin menambahkan, sebenarnya dalam proses rekrutmen anggota memang ada tes kejiwaan. Namun itu tidak bisa mencakup keseluruhan aspek. Khusus untuk Petrus, masih perlu pendalaman. “Selama ini dilakukan tes kejiwaan, dia (Petrus) bukan sakit jiwa, dia kesurupan,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah ada upaya deteksi yang dilakukan seperti atasan mengawasi bawahan, Kapolri menegaskan tak semua aspek bisa dideteksi. “Kalau nggak ada tanda-tandanya, bagaimana bisa mengetahui. Karena dia itu mungkin saat tertentu saja, saat ada masalah, bisa saja terjadi seperti itu. Jadi tidak selamanya bisa dideteksi perilaku seperti itu, tapi mungkin keluarganya itu tahu, paham, tapi kan kedinasan belum tentu bisa mengetahui seperti itu,” urainya.

Kerasukan yang dimaksud Kapolri, diduga kuat berhubungan dengan penyakit schizophrenia seperti yang disampaikan Kapolda Kalbar Brighen Arief Sulistyanto sebelumnya.

“Ini sedang diproses dan ditangani, memang istrinya juga membenarkan bahwa yang bersangkutan itu beberapa hari ini kelihatan aneh kemudian sering mengigau semacam dikejar kejar. Menurut penjelasan istrinya, kemungkinan kerasukan,” paparnya. idh/mad/kha man Bungkul yang terdapat lebih dari 10 titik parkir. Masing-masing titik ditarik retribusi sebesar Rp650 ribu untuk hari biasa, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu sebesar Rp1.040.000 per hari.

“Karena itu kami tidak percaya lagi ke Dishub Kota Surabaya. Lebih baik dinonaktifkan saja dari pengurusan parkir di Surabaya. Berikan kami rekening PAD secara langsung,” katanya.

Sementara itu, Plt Kadishub Kota Surabaya, Irvan membantah adanya kebocoran anggaran pendapatan parkir. Meski, dirinya mengatakan jika pemberian retribusi parkir ke PAD ternyata tidak semua jukir mau menerima kuitansi. “Jadi tidak semuanya. Karena ada kuitansi.

Sehingga PAD pasti tercatat,” katanya. wan www.lensaindonesia.com

8 CLASH OF CULTURE

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Teater Koma Pentaskan Lagi Semar Gugat Setelah 21 Tahun Lakon Semar Gugat dari Teater Koma kembali dipentaskan.

Sang Sutradara menyebutnya “celaka”, sebab tidak ada naskah yang diubah, padahal sudah 21 tahun dipentaskan.

LAKON Semar Gugat dari Teater Koma akan kembali menyapa pecinta teater ini setelah 21 tahun berlalu. Teater Koma akan mementaskan lakon ini dengan naskah lama tanpa perubahan pada 3-10 Maret 2016 mendatang di Gedung Kesenian Jakarta.

“Ini celaka betul, nggak tahu ini kecelakaan atau gimana. Tidak ada yang diubah naskah itu. Saya hanya nambahi satu kalimat saja,” ujar sutradara Teater Koma, Nano Riantiarno, saat konferensi pers di Sanggar Teater Koma di kawasan Bintaro, Rabu, (24/2/2016).

Lakon ini pernah dipentaskan pada 1995. Lakon ini pula yang membuat Nano meraih penghargaan South East Asia Writers pada 1998 di Thailand dan penghargaan diberikan oleh Putra Mahkota Thailand, Pangerang Maha Vajiralongkorn.

Lakon ini seperti naskah Teater Koma yang lain, juga sarat dengan kritik sosial yang terjadi di masyarakat. Masih menyinggung soal korupsi, monopoli yang dinilai tak juga berubah meski sudah lebih dari

Persiapan pementasan lakon Semar Gugat oleh Teater Koma.

dua dekade. “ Sampai sekarang kok ya tidak berubah,” ujar Nano.

Cerita ini mengisahkan tentang geger kerjaan Amarta. Srikandi meminta mas kawin yang menghebohkan kepada calon suaminya, Arjuna. Srikandi menginginkan saat pesta pernikahan nanti, Arjuna harus memotong kuncung Semar dan dihadiahkan kepada Srikandi.

Hal ini yang membuat Semar dan keluarganya marah besar. Padahal itu hanya ulah Betari Permoni yang merasuk ke tubuh Srikandi untuk bisa bermesraan dengan Arjuna.

Semar yang marah lalu meminta dikembalikan pada wujudnya semula yang rupawan dan menjadi raja Simpang Buwana Nuranitis Asri. Dia lalu menantang Arjuna dn

Srikandi untuk adu sakti.

Di sinilah kedigdayaan Semar akan diuji. Semar akan diperankan oleh Budi Ros dan didukung oleh Dorias Pribadi, Rita Matu Mona, Emanuel Handojo, Asmin Timbil, Raheli Dharmawan, Alex Fatahillah dan Daisy Lantang. Ada pula aktris Cornelia Agatha yang akan ikut meramaikan cerita, dia akan berperan sebagai Betari Permoni.

Tata gerak dalam pentas ini akan ditangani oleh Sentot S. yang menangani koreografi pada 1995 lalu. Dia memasukkan unsur beragam gerak ilmu beladiri untuk para pemain.

Komposisi lagu dan aransemen digarap oleh Idrus Madani dan Fero A Stefanus. Sedangkan Tata Busana ditangani oleh Rima Ananda Omar

yang. Pentas teater ini seperti sebelumnya juga didukung oleh Djarum Apresiasi Budaya.

Dalam lakon Semar Gugat tersebut, Aktris Cornelia Agatha kembali tampil. Cornelia akan berperan sebagai Dewi Permoni.

Lia—panggilan akrabnya—beberapa kali ikut mewarnai panggung Teater Koma. Yang terakhir, Lia terlibat dalam pementasan berlakon Demonstran pada 2014.

Saat itu Lia berperan sebagai Bunga, istri demonstran bernama Topan. Tapi belakangan, Bunga ternyata dekat dengan seorang pejabat, Jenderal T. Kali ini, dalam Semar Gugat, Lia akan menjadi Dewi Permoni, ratu setan yang terobsesi ingin berme-

sraan dengan Arjuna. Dewi Permoni berulah, menyusup dalam diri Srikandi, calon istri Arjuna. Saat itu Srikandi menginginkan mas kawin yang harus dipenuhi Arjuna, yakni kuncung Semar.

“Saya akan menjadi Dewi Permoni, ratunya setan penguasa,” ujar Lia saat konferensi pers di Sanggar Teater Koma, Rabu, (24/2/2016).

Lia mengaku senang bisa bergabung dengan Teater Koma. Bersama Teater Koma, dia mendapatkan banyak hal, meski untuk masuk Teater Koma tidak mudah. “Saya dibuat melek, baik sebagai pribadi maupun sebagai aktris. Energi yang saya peroleh dalam berkarya jadi besar,” ujarnya.

Dia senang, karena keluarga

Teater Koma menerimanya dengan baik. Bersama kelompok teater ini, kata dia, kemampuannya makin terasah. Dia pun tak mau melewatkan peran-peran yang diberikan kepadanya.

Di usia ke 39 tahun, teater ini sudah memproduksi puluhan lakon yang menjadi 143 produksi pementasan. Beberapa lakon bahkan dipentaskan berulang kali dan tetap dipenuhi penonton. Teater ini juga pernah dihentikan untuk berpentas dalam beberapa kali lakon pementasan seperti Maaf, Maaf, Maaf; Opera Kecoa; Sampek Engtay, Suksesi. “Kami juga tak tahu alasannya dilarang,” ujar Nano.

Nano membeberkan rahasia teater pimpinannya untuk tetap bisa bertahan selama 39 tahun. Menurutnya teaternya tetap berjuang, selain itu juga harus tetap berlatih, mempunyai naskah yang baik dan sutradara yang baik. Teater Koma juga bertahan sedemikian lama karena mempunyai anggota yang setia, penonton yang setia. “Seain itu, teater juga harus mengerti apa yang disukai masyarakat atau penonton,” ujar Nano.

Nano mengakui masih sulit mewujudkan keinginan penonton untuk menyuguhkan lakon teater dari naskah yang ditulisnya dalam durasi yang singkat. Umumnya lama pertunjukan teater Koma berlangsung 3-3,5 jam, bahkan pernah hingga hampir 5 jam. Dia membandingkan pentas teater di manca negara juga selama itu. “Saya pengin bisa bikin dua jam, tapi sulit sekali. Banyak yang harus disampaikan.” di/tm

Baca Sejarah Melalui Media Kertas Srihadi Soedarsono Festival Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya.

Gambang Rancag.

Gambang Rancag Kesenian Betawi yang Punah GAMBANG Rancag, kesenian asli betawi berupa pantun berkait yang ditampilkan dalam bentuk nyayian bertutur diiringi orkes Gambang Kromong nyaris punah ditelan zaman.

Kesenian ini tidak lagi terlihat ditampilkan sejak beberapa dasawarsa terakhir. Bahkan, berdasarkan kutipan dari buku Map of Betewi’s Cultural Art, 1986, disimpulkan tidak ada lagi group Gambang Rancag yang masih hidup.

Bisa saja Group Gambang kromong yang masih ada dan bisa memainkan Gambang Rancag.

Hanya saja, secara khusus tidak ada lagi group Gambang Rancag yang masih eksis.

Sebab, ngerancag atau bertutur pantun yang diiringi musik gambang kromong bukanlah perkara mudah untuk ditampilkan, seorang perancag tidak hanya harus pintar dalam bernyanyi tapi juga harus pandai menyusun cerita yang akan ditampilkan. Biasanya, cerita yang ditampilkan merupakan cerita kepahlawanan tokoh pejuang Betawi atau cerita keagamaan yang mengandung makna nasehat bagi masyarakat banyak.

Kesenian yang kerap ditampilkan sejak pra kemerdekaan ini, nyaris hilang tanpa pewaris tergilas musik dan kesenian modern yang dinilai lebih menguntungkan. Tak banyak lagi tokoh kebudayaan Betawi yang bisa melakoni kesenian ini, kalau pun masih ada mereka sudah berusia lanjut dan rentak.

Menurut sejarah, kesenian tradisional yang telah ada sejak akhir abad 19 ini sangat kental pengaruh kebudayaan China dan Betawi. Hal itu terlihat dari sejumlah alat musik yang turut mengiringi Rancag. Bahkan dalam prosesi awal pembukaan sebelum pementasan, suguhan lagu tiongkok sangat lekat dengan Gambang Rancag.

Upaya untuk memunculkan kembali kesenian ini telah dilakukan berbagai pihak. Namun, kesulitan mencari generasi penerus kesenian tidak kunjung dijumpai. Putusnya garis keturunan seniman rancag yang menghubungkan dengan masa lalu sudah tidak ada. Gap sejarah rancag sangat fdi lebar sehingga menghilangkan kekhasannya. www.lensaindonesia.com

SEJUMLAH 400 karya sketsa, drawing, dan cat air di atas media kertas sudah digores Srihadi Soedarsono dalam kurun waktu tahun 1946-2007. Bukan sekadar diversifikasi media untuk melukis, selama ini Srihadi terkenal sebagai pelukis di atas kanvas, tetapi lukisan tersebut merupakan dokumen sejarah yang bercerita tentang perjalanan negeri ini.

Sketsa menuntun kecepatan respon terhadap realita yang terjadi pada saat Srihadi melukis. Sedangkan drawing merupakan tahap lanjut dari sketsa dengan menambahkan lebih banyak unsur termasuk warna.

Lukisan di media kertas Srihadi bukan sekadar pelukis yang mengabdi untuk seni, tetapi dia juga “jurnalis” yang mencatat peristiwa melalui bahasa gambar. Dia hadir dalam peristiwa sejarah kemudian mengabadikannya dalam karya di media kertas ini.

Menurut Dr. A. Rikrik Kusmara M.Sn selaku kurator menjelaskan bahwa peradaban ada 4 pilar yaitu filsafat, agama, sains, dan seni. “Srihadi seorang wartawan penulis, bukan sekadar berkarya tetapi secara intelektual mengolah,” katanya.

Sebagai contoh, karya Srihadi pada masa keikutsertaannya dalam perang gerilya

pada tahun 1947 yang menggambarkan situasi perang dalam karya drawing-nya yang berjudul Reruntuhan Kapal VT-CLA tahun 1947.

Pada tahun yang sama, Srihadi membuat karya drawing Presiden Pertama RI Soekarno dan lukisan wajah delegasi perundingan Komisi Tiga Negara. Tak hanya itu, Srihadi juga mendokumentasikan aksi Belanda pada tahun 1948 dengan judul Penggeledahan Rumah Rakyat oleh Tentara Belanda.

Memasuki masa kepemimpinan Orde Baru pada tahun 1970-an, Srihadi pun membuat lukisan bertema kritik sosial tentang sindiran terhadap kebijakan pemerintah. Misanya lukisan dengan judul Raden Saleh dalam Seragam Militer (1971) Lukisan ini sebagai bentuk kegelisahan Srihadi terhadap kuatnya peranan militer pada saat itu sedangkan senimanbudayawan terpinggirkan.

Tema kekuatan militer ini juga dihadirkan pada tahun 1973 dengan judul Toga-Toga Hijau, sebuah peristiwa berdarah ketika kebebasan perguruan tinggi dimasuki oleh kekuatan militer dengan kekerasan.

Lukisan itu berupa tiga orang guru besar yang mengenakan toga hijau tanpa mulut. Bertema pembungkaman era Orba, Beauty Contest merupakan lukisan jajaran perempuan tanpa mulut dengan selempang nama koran-koran yang beredar pada tahun 1971. Lukisan itu merupakan kritik Srihadi terhadap media koran yang terpaksa harus dibungkam atau membungkamkan diri.

Tak hanya kritik terhadap pemerintah, Srihadi juga menanggapi perubahan budaya dan teknologi yang terjadi di Indonesia kurun waktu tahun 1970-an. Misalnya sebuah situasi menyedihkan secara sosio-kultural terjadi di Tanah

Lukisan karya Srihadi Soedarsono.

Papua (kala itu namanya Irian Barat) tertuang dalam lukisan berjudul Anak-Anak Irian dan Coca Cola (1974).

Ia ingin menyampaikan pesan bahwa tercerabutnya masyarakat dari budaya aslinya secara mendadak akan mengakibatkan kebingungan sosial. Selain pengaruh pada manusia, juga pada alam. Lukisan Sawah dan Traktor, Heli dan Hutan, dan Tanker yang dibuat pada tahun 1974 menceritakan tentang teknologi tinggi yang masuk ke dalam hutan rimba, sebuah realitas bahwa teknologi modern akan merusak alam apabila tidak diperlakukan secara benar dan baik.

Karya di media kertas ini merupakan cara lain Srihadi (84 tahun) mengekspresikan rasa cintanya pada tanah air.

Melalui proses kesadaran, logika rasa, dan pengalaman spiritual, semua terangkum dalam karyanya. Proses berkarya Srihadi merupakan perjalanan panjang, rentang 70 tahun yang tertuang dalam 400 karya di media kertas, sisi lain dari karya kanvas Srihadi. Tak hanya membaca sejarah Indonesia melalui karyanya, 70 Tahun Rentang Kembara Rasa, judul pameran tunggal ini, juga merupakan dokumentasi sejarah seni rupa Indonesia modern. titik_kartitiani

Festival Lembah Baliem Budaya Unik Tertua di Indonesia DARI sekian banyak festival budaya unik di Indonesia, Festival Lembah Baliem adalah salah satu yang tertua.

Inilah festival pentolan di Provinsi Papua.

Masyarakat yang mendiami Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya, Papua, menggelar festival budaya rutin sejak puluhan tahun silam. Inilah Festival Lembah Baliem, yang sejak beberapa tahun lalu bernaung di dalam calendar event Kementerian Pariwisata.

Festival ini digelar oleh beberapa suku yang mendiami Lembah Baliem antara lain Dani, Lani, dan Yali. Festival Lembah Baliem biasa digelar selama 3 hari bulan Agustus tiap tahunnya. Pada 2015 lalu, festival ini digelar tanggal 6-8 Agustus.

Lanskap Lembah Baliem yang masih asli dan alami menjadi latar festival. Masyarakat setempat mengenakan pakaian adat, yakni koteka untuk pria dan rok jerami untuk wanita. Lengkap dengan aksesori berupa kalung, gelang, serta mahkota yang terbuat dari bulu hewan dan bahan alam lainnya.

Pembukaan Festival Lembah Baliem biasanya diramaikan oleh atraksi perangperangan yang diperagakan oleh para pria. Ada sekitar 20 kelompok, masing-masing terdiri dari 30-50 prajurit.

Tiap orang mengenakan pakaian tradisional serta membawa senjata tombak. Mereka pun beratraksi perangperangan, sementara para wanita menari untuk menyemangati.

Banyak hal unik yang bisa traveler lihat di festival ini.

Selain suku asli Papua yang mengenakan koteka dan pakaian tradisional, turis juga bisa melihat beragam atraksi seru. Sebut saja balapan babi, lontar rotan, serta lempar tombak dan panahan.

Dua atraksi yang disebutkan terakhir itu diperuntukkan wisatawan asing untuk menghargai kehadiran mereka di Kabupaten Jayawijaya. Para turis asing juga bisa berpakaian ala Suku Dani, yang pria mengenakan koteka lengkap dengan segala aksesorinya.

Salah satu tradisi unik dalam Festival Lembah Baliem adalah bakar batu. Ini adalah cara memasak tradisional masyarakat Dani, Lani, Yali, dan suku-suku lainnya yang mendiami Lembah Baliem.

Mereka memasak bahan makanan dengan cara menguburnya di dalam tanah, serta menutupnya dengan batubatu yang sudah dipanaskan.

Ada babi, ayam, serta umbiumbian seperti ubi dan singkong.

Atas keunikannya, tak heran Festival Lembah Bali-em jadi bucket list para fotografer dunia. Untuk menyambangi Kabupaten Jayawijaya, Anda harus menyambangi Kota Jayapura terlebih dahulu. Dari Bandara Sentani di Jayapura, naiklah pesawat perintis seperti Susi Air atau Trigana Air menuju Kota Wamena. Lembah Baliem terletak sekitar 30 menit dari kota tersebut.

Jangan khawatir, Bandara Wamena sudah direnovasi menjadi keren oleh pemerintah. W isatawan pun bisa mendarat nyaman di Bandara Wamena lalu menuju ke sr/sas Lembah Baliem.

9

BERANDA Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

BIKIN WAJAH DPR MAKIN SURAM

Sombongnya Anak Eks Wapres Ivan Haz Segera Dipecat Anak mantan Wapres Hamzah Haz, Ivan Haz segera dipecat dari keanggotaan dewan. Kesalahan Ivan di antaranya, memukul pembantu, terlibat kasus narkoba, dan tidak pernah hadir rapat di Senayan.

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR kemungkinan akan menjatuhkan sanksi pemecatan dari keanggotan dewan kepada Politisi PPP, Fanny Safriansyah atau dikenal Ivan Haz. Ivan diduga melakukan beberapa pelanggaran kode etik.

Pertama atas kasus pemukulan terhadap pembantunya di apartemen miliknya. Kedua, keterlibatan Ivan dalam kasus narkoba. Tak hanya itu, MKD juga menemukan informasi lain bahwa Anggota Komisi IV itu tidak pernah hadir mengikuti rapat di DPR. Anggota MKD Maman Imanulhaq mengatakan, MKD telah melihat berdasarkan buktibukti yang dilakukan Ivan Haz dalan kasus penganiayaan terhadap Toipah (20) pekerja

rumah tangga (PRT).

“MKD sudah melihat, bahwa tidak ada celah untuk Ivan bertahan di DPR. Karena kasus kekerasan terhadap PRT (pekerja rumah tangga) itu zero tolerance. Lalu panel akan sulit cari keputusan lain, kecuali Ivan itu dipecat dari DPR,” ujar Maman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2) MKD telah mengecek langsung apartemen Ivan Haz dan telah melihat CCTV saat Toipah melarikan diri dari apartemen. “Iya kami melihat itu waktu ke apartemen juga melihat rekaman itu, CCTV. Memang Ivan Haz. Lalu kami sampai melihat bagaimana korban mau lari, kita sampai lihat ke temboknya bagaiman dia loncat dan bagaimana dia berani karena dia memang sangat

JK Sebut Ada menteri Indonesia yang LGBT ISU lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) terus menjadi perbincangan publik. Simbol, ikon, dan stiker LGBT yang marak di media-media sosial telah memicu kontroversi tentang kampanye perilaku seksual yang dianggap menyimpang itu.

Kendati LGBT sudah tergolong marak di Indonesia, namun pemerintah masih masih memperlakukan kelompok tersebut lebih lunak bila dibandingkan dengan Malaysia. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut di Indonesia tidak ada perlakukan diskriminatif terhadap LGBT. “Tidak ada niatan kami untuk diskriminasi,” kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), dalam acara “Indonesia Summit 2016” di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (25/02/2016).

Menurut JK, dibanding Indonesia, Malaysia justru lebih keras aturannya soal LGBT. Salah satu contohnya adalah kasus sodomi yang menjerat mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. “Di Malaysia (perlakuan soal LGBT) lebih strict,” ujarnya.

Menurut JK, kelompok LGBT di Indonesia masih bisa mendapatkan hak-haknya seperti sekolah dan bekerja. Meskipun hukum di Indonesia belum setegas Malaysia soal LGBT, namun ada nilai moral dan agama yang harus dihormati oleh setiap warga negara. “Selama LGBT merupakan masalah pribadi ya tak masalah,” terang JK. Lebih dari itu, JK menyebut pada pemerintahan masa lalu, ada menteri di Indonesia yang LGBT. Menteri tersebut lanjut JK, tidak lantas diberhentikan, tapi tetap menjadi menteri.

“Jika kalian ingat di Indonesia, dulu ada menteri (LGBT), dan masih menjadi menteri (saat itu). Bahkan masyarakat sudah mengetahuinya dan tak masalah,” ujarnya. lic Jusuf Kalla

ketakutan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Maman mendapatkan informasi bahwa selama setahun usai pelantikan anggota DPR, Ivan tidak pernah hadir. Dirinya pun menyayangkan kasus kekerasan yang dilakukan Ivan Haz, yang mencoreng nama baik DPR. “Kasus Ivan ini bikin wajah DPR makin suram, karena jarang masuk, lalu melakukan kekerasan dengan arogan. Kalau kawan-kawan dengar katakatanya mengerikan. ‘Kamu tahu nggak siapa saya? Saya ini anggota DPR. Saya ini anaknya Hamzah Haz’, setelah itu dia lakukan kekerasan. Dia lakukan kekerasan verbal gitu, menurut saya tidak elok dan tidak layak sebagai anggota DPR,” tutur Maman.

Lebih lanjut, dirinya me-

ngapresiasi kepolisian menetapkan Ivan Haz sebagai tersangka kasus penganiayaan setelah mendapatkan buktibukti CCTV dan keterangan korban dan saksi.

“Setelah itu, kita juga mendapat rekaman CCTV dan kepolisian bergerak lebih cepat menetapkan Ivan sebagai tersangka dan ditambah soal Narkoba,” imbuhnya.

Mengenai kasus Narkoba yang menjerat Ivan Haz barubaru ini, MKD akan menjadikan kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan Ivan Haz layak atau tidak menjadi anggota DPR. “Sebenarnya MKD akan menjadikan itu sebagai bahan.

Saya rasa itu semakin meyakinkan kita bahwa saudara Ivan sudah tidak layak di DPR,” ungkapnya.

Sementara Penyidik Polda Metro Jaya akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ivan pada awal pekan depan atau Senin (29/2) mendatang.

“Ya nanti panggilan kedua

Senin,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Krishna Murti di Jakarta Kamis (25/02).

Krishna menegaskan penyidik akan menerbitkan surat perintah membawa jika putra mantan Wakil Presiden RI Hamzah Haz itu tidak memenuhi panggilan kedua.

Mengenai Ivan Haz yang diduga terkait kasus penyalahgunaan narkoba, Krishna akan berkoordinasi dengan pihak berwenang yang menangani anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Ia mengatakan akan menunggu surat resmi dari institusi yang menangani dugaan Ivan Haz terlibat penyalahgunaan narkob a . d e d / non

Golkar Gelar Munas Bulan April WAKIL Sekjen Partai Golkar hasil Munas Riau Azhar Romli menyatakan Munas Golkar akan digelar bulan April. “Rencananya bulan April, pertengahan. Persiapan masi tunggu tahap-tahap berikut, menunggu rapat pleno dulu, suatu masalah yang menyangkut substansi, kepersertaan, kemudian halhal yang menyangkut masalah ke dalam partai ituý, misalnya karena mengacu pada Munas Riau, karena partai juga tak lepas dari masalah internal, jadi harus dirapihkan dulu,” ujar Azhar Romli, di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Misalnya lanjut Azhar mereka tadinya di dalam kepengurusan Riau, tapi akibat mening-

gal dunia, akibat daripda persoalan hukumý, kemudian akibat dari pindah partai, dan akibat daripada terjadinya dualisme kepengurusan setahun yang lalu terjadi pemecatan.

“Nah ini harus diselesaikan tidak hanya mungkin tingkt provinsi maupun kabupten .

Provinsinya ada 5 kalau gak salah, yang itu sekitar itu, kemarin kita rapat sekitar 30, nah Munas itu clean lah kira-kira,” jelasnya.

Menutut dia ini sifatnya Musda sementara diperpanjang waktunya 6 bulan, sama seperti pusatnya. Jadi nanti total setelah Munas baru diadakan konsolidasi secara menyeluruh untuk daerah provinsi maupun kabupaten ituý

setelah ada Musda-musda.

“Itu lanjutan kira-kira dan ini akan digodok, dipersiapkan Steerring Committee, Steering committee akan gelar pertemuan dengan daerah, dan daerah jangan neko-nelo lagi membuat misalnya ada Musda diluar daripada koridor yang ada itu untuk sekadar menghimpun legalitas untuk mengumpul suara itu dihindari. Itu satu,” jelasnya.

Menurut dia dalam memilih ketum yang akan datang benarbenar clean lah dri hal-hal money politics, serta penyelenggaran Munas itu mengandung 3 dimensi lah, demokratis, nuansanya harus ada, kemudian rekonsiliasi sama berkeadilan.

Kalau ini dilakukan tidak mung-

kin lagi akan timbul dualisme pasca Munas. Itu mudahmudahan tidak terjadi.

“Pendaftarannya nanti, kalau soal pendaftaran sih sekarang pun sudah boleh, bagi yang mau maju kan sudah mulai silaturahmi tatap muka, jalan aja itu sih melkukn pendekatan di daerah,” imbuhnya.

Saat disinggung soal Aburizal Bakrie atai Ical ikut maju sebagai ketua umum, dia menjelaskan kemungkina Ical tidak ikut bertarung.

“Tidak mereka mau masuk pinisepu mungkin strukturnya akan ditambah, tetep berada dalam golkar, apakah di penasehatnya, apakah di dewan pembina, dewan pakar bahkan ada

gagasan juga akan diadakan dalam struktur itu untuk menampung para senior yang akn datang. Tidak semua baru tapi pemimpin itu harus baru lah biar membawa golkar ini lebih miliki jatidiri yang pernah dilontarkan tahun 98 ketika situasi reformasi dulu ya, platform golkar baru itu, suara golkar suara rakyat maupun jg itu harus benarbenar kita tempatkanlah. Karena golkar ini kan partai lama yang harus jadi teladan, pionir, udh teruji dlm mengemban kepentingan bangsa, sesuai dengan cita-cita masyarakat adil sejahtera. Dan golkar miliki visi bagaimana Indonesia ini kedepan 2045 itu, jadi itu yang kita harapkan,” pungkasnya. dg

Sengketa PT Blue Bird Kembali Panas PERSELISIHAN pemilik saham di PT Blue Bird Taxi terus belanjut. Kali ini, salah satu pemilik saham Mintarsih A Latief merasa jika sahamnya pelan-pelan dihabisi oleh bos besar Blue Bird Group, Purnomo Prawiro.

Meski ada upaya penggerusan saham miliknya, Mintarsih terus berjuang agar haknya tidak diambil begitu saja.

Mintarsih mengaku Banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Purnomo CS untuk menyingkirin dirinya pelan-pelan dari Blue Bird.

Dijelaskan, berbagai cara

dilakukan, mulai dari penentuan sendiri nilai aset PT Blue Bird Taxi sampai dengan adanya modus penambahan modal dari para pemegang saham.

“Upaya itu kami tolak, karena sebagian pemilik saham tidak bisa mendapat akses untuk memeriksa pembukuan perusahaan, mereka juga tidak pernah mendapat dividen,” ujar Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/2).

Dengan cara seperti itu menurutnya, sama saja dengan memberikan sumbangan ke konglomerat yang ada di Blue Bird. Jika tidak dilakukan, ada

upaya jahat lain, yaitu sahamnya akan diambil karena nilainya dikondisikan menyusut.

“Mereka melakukan penghitungan dengan cara tidak adil.

Bayangkan saja, satu unit mobil aset perusahaan diharga di bawah Rp. 3 juta. Mana mungkin harganya segitu! Harga motor saja jauh lebih mahal, ini mobil toyota yang masih beroperasi sebagai taksi harganya sekian.

Padahal mobil bekas yang sudah tidak dipakai saja jualnya diatas Rp 70 juta, tapi dia hitung hanya dibawah Rp 3 juta per taksi, Jadi habis saham saya karena diambil oleh dia,”

ungkap Mintarsih.

Terkait dengan laporan keuangan, Mintarsih mengatakan Purnomo cs menunjuk sendiri akuntan untuk menghitung nilai aset perusahaan. Harusnya, sebuah perusahaan dengan nilai aset besar dan kepemilikan yang beragam menggunakan kantor penilai aset public yang disepakati seluruh pemegang saham.

Mintarsih mengaku prihatin atas kasus ini karena yang menjadi persoalan adalah terkesan adanya seorang pengusaha yang sudah terlalu besar kekuasaannya hingga merasa

kekuasaannya diatas undangundang, dan diatas pengadilan negeri ini.

Menurutnya Jika tidak ada keadilan sama sekali, maka semua orang seperti Purnomo cs bisa mengambil saja saham orang lain.

“Sampai saat ini putusan dalam pengadilan selalu dimenangkan oleh pihak yang kuat secara materi. Saya sudah biasa di kalahkan dalam putusan pengadilan. Memang keadilan tidak pernah ada, dan belum terlihat adanya suatu keadilan, serta tidak ada kejelasan hukum,” keluhnya. ok/no

Geger, Aliran Sang Raja Terakhir Janjikan Pengikutnya Rp 700 T WARGA Cirebon tengah geger terkait kemunculan Aliran Sang Raja terakhir. Sang Raja, Sri Baginda Raja Pangeran muhammad Abdullah Hasanuddin bahkan berjanji menggelontorkan Rp700 triliun bagi pengikutnya.

Hal itu disampaikan Kusnadi, ketua RW 05 Kebon Kelapa Timur, Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dari warganya berinisal MT yang jadi pengikut, menceritakan mendapat gaji fantastis.

“Salah satunya tentang gaji yang besar yang akan diberikan kepada para pengikutnya,” kata Kusnadi, ditemui Jumat (26/2/2016).

Gaji yang diterima antara Rp5 juta bagi mereka yang tak berakwww.lensaindonesia.com

tivitas, hingga Rp25 juta hanya untuk jadi tukang sapu. “Jadi, kata Pak MT, kalau nanti uang yang Rp700 triliun sudah cair, tukang sapu saja digaji Rp25 juta per bulan. Pengikut yang hanya diam saja di rumah juga bisa mendapat Rp5 juta per bulan,” ujar Kusnadi.

Katanya dana itu akan dicairkan bulan April. Aliran Sang Raja Terakhir menjadi pembicaraan masyarakat Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam beberapa hari. Aliran yang menjanjikan kesejahteraan itu merekrut ratusan warga di Cirebon.

Aliran ini mengaku memiliki dana hingga Rp700 triliun yang akan dicairkan pada April nanti.

Uang tersebut nantinya akan

digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama para pengikutnya.

Dalam pertemuan dengan Kepala Kesbangpolinmas Kota Cirebon Tata Kurniasasmita, pemimpin Sang Raja Terakhir membantah gerakannya aliran sesat. Tetapi sebagai lembaga adat nusantara.

Dia sendiri mengklaim sebagai raja terakhir dari raja-raja yang terlahir. Gerakannya sendiri diilhamil surat mandat dari Raja Mulawarman. “Saya diamanatkan oleh Raja Mulawarwan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia,” kata Abdullah.

Soal aset Rp700 triliun yang dicairkan, Abdullah tak mengakui-

nya. Tetapi membantah menggaji tukang sapu Rp25 jtuta. “Kalau aset di luar negeri memang ada tapi belum bisa diambil atau belum diketahui,” katanya.

Wali Kota Cirebon Nasruddin Azis mengaku belum mendapatkan informasi tentang kemunculan aliran Sang Raja Terakhir.

Nasruddin mengaku mengingatkan warga untuk tak mudah memercayai iming-iming yang menggiurkan. Warga harus lebih teliti saat mengikuti kegiatan baru.

Meski demikian, Nasruddin mengatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani kemunculan aliran itu. licom

Pemimpin aliran Sang Raja Terakhir, Sri Baginda Raja Pangeran Muhammad Abdullah Hasanuddin.

10 LINGKAR SELATAN

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Bupati Termuda se-Indonesia Siap Jadikan Terenggalek Kota Terdepan di Pesisir Selatan KEBAHAGIAAN masyarakat Trenggalek tidak terbendung ketika Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc dan Wakil Bupati Trenggalek H.Muchamad Nur Arifin melangkahkan kaki pertama kali di kota Tempe Kripik, Jumat (19/02/ 2016) setelah resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Jawa Timur di Grahadi, Rabu (17/ 2/2016) lalu.

Sejak pagi ribuan warga sudah menyambut mulai dari perbatasan Tulungagung Trenggalek sampai Kota

Trenggalek untuk memberikan penghormatan kepada bupati dan wakil bupati, serta istri bupati Arumi Baschin dan istri wakil bupati Novita Hardini yang terus memberikan senyuman dan lambaian tangan ke masyarakat yang menantinya di pinggir jalan.

Sebelum memasuki kota, bupati dan wakil bupati disambut dengan kesenian khas Turonggo Yakso dan drum band. Selanjutnya mereka diarak menggunakan mobil bak terbuka dari pertigaan Alga menuju masjid Agung Baiturrahman.

Sesampainya di sana bupati dan wakil bupati melakukan sholat sunah dua rakaat dan sungkem kepada sesepuh kyai. Acara pun dilanjutkan dengan jalan kaki menuju depan pendopo Manggala Praja Nugraha untuk melakukan apel PNS. Emil sapaan akrab bupati termuda se-Indonesia itu dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang telah memberi kepercayaan padanya untuk memimpin Trenggalek 5 tahun ke depan

“Mari kita bersama-sama bergandeng tangan saling bekerjasama membangun Trenggalek. Jadikan Trenggalek menjadi kota terdepan di Pesisir Selatan,” tegas di hadapan puluhan PNS dan warga sipil yang mengikuti acara apel.

“Jangan lagi ada pikiran bahwa Trenggalek APBD-nya kecil. Trenggalek daerah terpencil tapi jika ada kemauan dan niat tulus pasti kita bisa membuat Trenggalek menjadi kota maju. Terbukti sebentar lagi pelabuhan nasional antar pulau akan dibangun di

Prigi,” ungkapnya.

Pria berusia 31 tahun ini menambahkan, jabatan yang diemban ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jika hanya mengedepankan kepentingan pribadi tentunya hal ini akan berdampak luas dan berimbas pada kegagalan program.

“Saya bersama wakil bupati akan terjun langsung dengan mengemban tugas bersama- sama dan segera melaksanakan program yang sudah direncanakan sebelumnya,” pungkasnya. roy

Emil dan Arumi Baschin saat diarak menuju pendopo Kabupaten Trenggalek.

Tender PU Pengairan Nganjuk Dikerjakan Kontraktor Abal-abal Banyak tender Dinas Pengairan yang diduga sarat penyimpangan seperti tender fiktif yang dilakukan orang dalam dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh kepala dinasnya sendiri.

KERICUHAN pada setiap proses lelang di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk selama ini dinilai seorang kontrakktor akibat banyaknya pihak yang tidak berkepentingan ikut andil dalam proses tender.

“Padahal tender itu kan ada aturannya. Yang boleh mengikuti tender itu kan para kontraktor yang terdaftar. Sedangkan

pelarangan masuk oleh panitia karena waktu yang diberikan sudah habis dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Arieanto mengomentari kasus lelang di Dinas PU Pengairan ketika ditemui wartawan, Kamis (25/02/2016).

Selain karena direcoki, menurut Arie, kualitas sumber daya manusia (SDM) di perusa-

haan jasa konstruksi juga sangat memengaruhi. Dia mencontohkan proses sertifikasi menyangkut profesi seseorang dalam perusahaan konstruksi.

“Memang selama ini banyak tender Dinas Pengairan yang diduga sarat penyimpangan seperti tender fiktif yang dilakukan orang dalam dan tidak menutup kemungkinan dilakukan

oleh kepala dinasnya sendiri,” ungkap Arie ketika bersama wartawan.

Untuk mengerjakan konstruksi haruslah orang yang memiliki keahlian khusus. Hal itu diamanatkan dalam UndangUndang Jasa Konstruksi.

“Kenyataannya, untuk mendapatkan sertifikasi keterampilan (SKT) dan sertifikasi keahlian (SKA) melalui asosiasi profesi acap dinilai subjektif. Selain dikenakan biaya berkisar Rp1-7 juta, banyak asosiasi profesi yang memberikan kelulusan berdasarkan kekerabatan. Jadi

bukan karena keahlian. Sebab, tidak semua sarjana teknik memiliki spesialisasi,” ujar Arie.

Mengenai tarif itu tidak ada aturannya, sebutnya. “Itu sebabnya saya mengajak asosiasi profesi tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak menjadikan lahan untuk mencari keuntungan pribadi,” ujar dia.

Arie mengusulkan keberadaan LPJK kini harus ditinjau ulang terkait masalah keahlian.

“Bekukan semua dulu, baru kemudian ditertibkan. Sehingga

Wabup Gelar Sosialisasi Sejarah Desa/Kelurahan se-Tulungagung

SMAN 1 Talun Kabupaten Blitar.

SMAN 1 Talun Blitar Terus Berbenah Menuju Adiwiyata Nasional SMAN 1 Talun Kabupaten Blitar saat ini sudah mengantongi piagam penghargaan Adiwiyata 2015 tingkat provinsi. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMAN 1 Talun, Drs, Dwi Wahyu Hadi Santoso M,pd Sabtu (19/02/2016).

Menurut Dwi, pihaknya akan terus melakukan pembenahan lingkungan di lingkup sekolahan maupun pembenahan administrasi untuk menjadi yang lebih baik demi mewujudkan SMSN1 Talun asebagai sekolah Adiwiyata tingkat nasional di Tahun 2016.

Untuk lebih jelasnya keluarga besar SMAN 1 Talun “Kami ingin mengaplikasikan wawasan pelestarian lingkungan hidup agar anak mendapatkan pendidikan cinta lingkungan dan toleransi terhadap sesama, sehingga konsep sekolah Adiwiyata bukan hanya formalitas belaka melainkan betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari hari,” terang Dwi kepada Lensa Indonesia.

Dengan membentuk kesadaran inilah, lanjut Dwi, usaha dan kesungguhan yang sudah terpatri dalam benak akan berdampak luar biasa bagi penerapan konsep cinta lingkungan.

Program Adiwiyata merupakan satu di antara progam dari Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup.

Keuntungan yang diperoleh sekolah dalam mengikuti program Adiwiyata antara lain meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah, menciptakan kondisi kebersamaan dalam upaya menghindari berbagai resiko dampak lingkungan negatif di masa mendatang, juga sebagai tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.

Sehingga di kemudian hari warga sekolah turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. agung

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

WAKIL Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Rabu, (17/2/2016) membuka sosialisasi sejarah desa/kelurahan se-Tulungagung. Dalam acara yang ditempatkan di Gedung Balai Rakyat Tulungagung ini menghadirkan narasumber dari dosen Jurusan Etnomusikologi Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta dan sekaligus penulis serta budayawan Tulungagung Drs. Haris Daryono Ali Haji, SH, MM. Pada kegiatan yang salah satu tujuannya dalam rangka menggali kembali sejarah desa dan kelurahan yang ada di Tulungagung ini dimotori oleh Pemkab Tulungagung melalui Kantor Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tulungagung dan diikuti sekitar 296 undangan terdiri dari perwakilan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung serta SKPD terkait lingkup Pemkab Tulungagung.

Ketua panitia kegiatan, Janu Lukito, S.Sos, Kabid Dokumentasi Badan Perpusatakaan, Arsip dan Dokumentasi Tulungagung dalam laporannya mengatakan bahwa maksud dan tujuan digelarnya sosialisasi ini adalah agar anak cucu kita dimasa mendatang bisa mengetahui sejarah desanya masing-masing.

Labih lanjut Janu juga berharap agar para kepala desa/ kelurahan tidak hanya menjadi figur kepala desa saja, tetapi juga harus mengetahui sejarah budaya desanya, “Saya berharap dengan adanya acara ini kepala desa tidak hanya sebagai figur kepala desa saja, tetapi betul-betul bisa mengetahui sejarah dan budaya desanya sesuai yang ditulis,” harapnya.

Janu juga berharap ke depan desa dalam pembangunanya tidak asal-asalan, mengingat sudah punya sejarah desa sehingga masyarakatnya bisa

Bupati Blitar Drs. H. Rijanto menerima tamu dalam open house di Pendopo Ronggo Hadinegoro.

Bupati Blitar Gelar Open House Pasca Pelantikan SETELAH terpilih dan sah dilantik Gubernur Jatim, Rabu (17/02/2016), secara terbuka Bupati Kabupaten Blitar Drs. H. Rijanto, MM didampingi istri beserta Forpimda menggelar open house di Pendopo Ronggo Hadinegoro tepatnya di depan Alun-alun Kota Blitar.

Kegiatan open house yang

dilakukan bupati untuk bertemu langsung dan berjabat tangan kepada seluruh elemen masyarakat.

Acara dilaksanakan satu hari penuh pada Jumat (19/ 02/2016) dari pagi hari sekitar jam 08.00 waktu setempat, dengan dihadiri oleh Kasat Reskrim AKP Lahuri dan para tamu undangan be-

maju dan berbudaya tinggi, “Harapan ke depan yaitu agar desa dalam pembangunannya tidak asal-asalan. Mengingat sudah punya sejarah desa, masyarakatnya maju, pembangunannya maju dan berbudaya tinggi. Karena masyarakat Tulungagung itu orang-orang yang pintar, selain itu kita punya wajakensis orang yang terpandai di dunia,” paparnya.

Sementara itu Wakil Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, MM, sangat mendukung sosialisasi sejarah desa dan kelurahan se-Tulungagung mengingat bisa menggali asal usul desa/kelurahan serta memperkenalkannya.

“Sejarah desa dan kelurahan patut untuk digali, agar di masa mendatang anak cucu kita bisa mengetahui sejarah daerahnya sendiri. Dengan sosialisasi ini, bisa mengetahui secara pasti kebenaran sejarah desa dan kelurahan di daerah kita,” ungkap Wabup. wati

serta seluruh protocol kedinasan dari unsur pemerintah dan masyarakat se Kabupaten Blitar.

Terlihat dalam agenda ini bupati terpilih Rijanto seakan tak asing dengan Pendopo Ronggo Hadinegoro, karena memang sebelumnya beliau sudah sering menginjakan kakinya di tempat tersebut dengan status sebelumnya adalah sebagai Wakil Bupati Blitar.

Saat berhadapan langsung dengan para tamu undangan, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini terlihat semangat penuh keceriaan untuk membawa kabupaten Blitar menjadi lebih baik lagi.

Dengan dilantiknya Riajanto, masyarakat daerah mengharapkan keseriusan bupati dalam kepemimpinannya untuk menjadikan Kabupaten Blitar menjadi lebih baik dalam segala aspek seperti ekonomi, pendidikan dan lain-lain. agung/hms

kualitas pembangunan menjadi baik dan uang negara tidak lagi dikorupsi dengan proses-proses lelang fiktif, kocok bekem atau apa lah istilah lainnya,” katanya.

Menyoal biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk pembuatan sertifikasi, Arie mengatakan sejauh ini tak jelas peruntukannya. “Dulu masih ada kegiatan, seperti pelatihan peningkatan keahlian. Sekarang mana? Nah kalau di Indonesia saja ada 90 ribu kontraktor, hitung saja berapa pemasukan dari situ,” pungkas Arie. catur

Tim Arkeolog Teliti Penemuan Benda Bersejarah Desa Pulotondo PENEMUAN benda bersejarah di wilayah Sungai Brantas Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Tulungagung beberapa waktu lalu diteliti tim arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan.

Hasil penelitian sementara yang dilakukan para arkeolog bahwa struktur bangunan yang ditemukan diduga adalah Sima. Sima semacam tempat yang diberikan sebagai hadiah kepada masyarakat yang berjasa pada Kerajaan Kadiri.

Sebelum melakukan penelitian, tim arkeolog BPCB Trowulan terlebih dahulu berkoordinasi dengan warga sekitar penemuan. Tim peneliti ini selanjutnya oleh warga diantar ke sebuah bangunan dari batu bata yang mirip dinding.

Nampak sekali, bangunan tua itu tidak terawat dan ditumbuhi rumput.

Supaya memudahkan menelitinya, tim arkeolog ini dibantu warga membersihkan kotoran yang menempel pada dinding yang terbuat dari batu bata tersebut.

“Kami mulai penelitian dengan melihat struktur batanya.

Kemudian kita mengukur luas susunan tumpukan batu bata.

Perkiraan kami, bangunan ini semacam talut/saluran air,” ungkap ketua tim arkeolog, Nugroho Harjo Lukito.

Selain itu, tidak jauh dari lokasi juga ditemukan batu berangka tahun. Dari lokasi ini tim arkeolog berani menduga bangunan tersebut dibuat pada masa kejayaan Kerajaan Kadiri di bawah Raja Jayabaya. Dari batu bertulisan Bahasa Sangsekerta menunjukan angka tahun 1058 Saka atau 1136 Masehi saat kejayaan Kerajaan Kadiri.

Lebih lanjut Nugroho menjelaskan bahwa dari hasil penelitian ini akan dilaporkan ke BPCB Trowulan supaya ditindaklanjuti. “Hasil dari penelitian ini akan kami laporkan ke BPCB Trowulan agar ditindaklanjuti. Sehingga hasilnya segera diketahui dan dikirimkan ke pihak Dikbud Tulungagung. Kami menduga, kecil kemungkinan temuan ini merupakan candi. Sebab pada pemerintahan Raja Jayabaya jarang membangun candi,” jelas Nugroho. wati/ humas

Tim arkeolog sedang meneliti penemuan benda purbakala di Tulungagung.

Kabiro Lingkar Selatan: Roy Alexander (0821 3953 2535) Wartawan Nganjuk: Catur Setiawan, Agus Suhadi Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Setiowati Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

KELUD 11

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

144 Penyakit Masuk Kategori Tidak Bisa Dirujuk

BPJS Kediri Ancam Dokter Puskesmas yang Beri Rujukan Pasien

Kajari Kota Kediri Amik Mulandari.

Kajari Kediri Dimutasi, SP3 RSUD Gambiran II Dibatalkan Kejati Jatim?

KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kediri Amik Mulandari bakal diganti oleh Beny Santoso yang sebelumnya bertugas di Kejasaan Tinggi Maluku. Dari informasi yang diperoleh Lensa Indonesia, Amik Mulandari akan pindah di Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS). Isu yang beredar meyebutkan, kepindahan Amik bisa membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) RSUD Gambiran.

Dikonfirmasi Lensa Indonesia, Amik Mulandari membenarkan terkait dengan kepindahanya tersebut . “Benar saya pindah ke Jam Was menjadi inspektur muda. Selain itu saya juga senang karena dekat dengan tempat tingggal saya,” kata Amik, Jumat (26/2/2016).

Sementara itu saat dikonfirmasi terkait isu kepindahannya, pihak Kejati Jatim akan membatalkan SP3 RSUD Gambiran II yang pernah dikeluarkan. Amik mempersilahkan kalau memang hal tersebut akan dilakukan Kejati. “Silahkan saja (SP3). Saya sudah berusaha bekerja sesuai aturan yang saya yakini benar,” kata Amik.

Untuk diketahui, dalam berita sebelumnya menyebutkan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Amik Mulandari beralasan hasil audit tim teknis Institut Teknologi 10 November Surabaya atas proyek RSUD Gambiran II tersebut tak menemukan adanya kerugian negara. Justru sebaliknya, audit menemukan fakta bahwa volume pekerjaan rekanan melebihi pembayaran yang dilakukan negara. “Hasilnya memang seperti itu,” kata Amik, Selasa, 9 Desember 2014 lalu.

Amik berujar permintaan audit kepada Fakultas Teknik serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat ITS dia lakukan sejak setahun lalu. Pada November lalu lembaga tersebut menyatakan tidak menemukan kerugian negara dalam proyek pembangunan rumah sakit milik Pemerintah Kota Kediri itu. Rumah sakit yang dibiayai dari dana pengembalian hasil cukai tembakau itu rencananya akan menjadi rumah sakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) sebagai dampak industri rokok.

Dengan hasil audit tersebut, Amik berkesimpulan unsur korupsi dalam megaproyek multiyears itu tak terpenuhi. Dia juga menghentikan penetapan status tersangka kepada bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Kasenan, Asisten Walikota Kediri Budi Siswantoro dan Ketua Panitia Lelang Siswanto. “Penetapan status tersangka mereka memang dipaksakan,” kata Amik.

Dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Gambiran II diusut sejak dua kepala kejaksaan sebelum Amik. Meski penyidik telah menetapkan tiga tersangka, kata Amik, sejatinya belum pernah ada audit profesional seperti yang dia terapkan setahun lalu. Sehingga penetapan status tersangka tiga pejabat itu, kata dia, tanpa disertai alat bukti yang cukup. “Kami akan melakukan ekspose dan berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung soal kelanjutan kasus ini,” kata dia. andik_kartika

Ada 144 penyakit yang tidak bisa dirujuk.

Bila pihak Puskesmas nekat memberikan rujukan, maka BPJS mengancam akan memberi raport merah bagi Puskemas dan pimpinan. Para dokter pun kebingungan.

BANYAK dokter yang berdinas di Puskesmas Kabupaten Kediri mengeluh terkait dengan adanya aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta larangan memberikan rujukan pada pasien BPJS bila mempunyai penyakit yang masuk kategori 144 penyakit yang tak bisa dirujuk.

Diungkapkan salah satu

dokter Kepala Puskesmas Kabupaten Kediri, jika aturan BPJS memang sangat menyulitkan pasien dan juga dokter Puskesmas karena beberapa larangan. “Ada 144 jenis penyakit yang tak bisa diberikan rujukan oleh Puskesmas karena aturan BPJS,” ungkap dokter Kepala Puskesmas yang meminta namanya tak disebutkan.

Lebih lanjut dokter tersebut menceritakan, “Beberapa waktu lalu ada salah satu pasien BPJS dan berobat ke Puskesmas. Setelah saya periksa dan saya cek ternyata jantung bermasalah namun saya nggak berani memberikan rujukan ke RSUD karena aturan dan juga keterbatasan alat untuk bisa mendiagnosa. Saya sempat bingung. Kalau saya lihat jantungya yang bermasalah namun Puskesmas tak bisa mendiagnosa karena peralatan. Sementara itu pasien butuh pertolongan,” ungkap dokter yang hobi otomotif tersebut.

Bila pihak Puskesmas nekat memberikan rujukan, maka BPJS mengancam akan

Disperindag Kota Kediri Tegaskan Tak Ada Relokasi PKL

Satpol PP Kota Kediri saat sosialisasikan Perwali 37.

DINAS Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Energi (Disperindagtamben) serta Satpol PP Kota Kediri terus melakukan sosialisasi serta mencari solusi yang terbaik bagi PKL yang berjualan pada zona waktu tertentu.

Disperindag juga menegaskan tidak ada pengalihan tempat (relokasi) bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mangkal di sepanjang jalan protokol. Kendati demikian Disperindagtamben berjanji akan memberikan solusi secepatnya dalam penataan PKL ini.

Diungkapkan Kepala Disperindagtamben Kota Kediri Yeti Sisworini, jika Pemerintah Kota saat ini belum memiliki lokasi untuk relokasi,

sehingga kebijakan tetap mengacu pada Peraturan Walikota nomor 37 tahun 2015 tentang zona waktu.

“Tidak ada pengalihan bagi PKL yang berada disepanjang jalan protokol, namun mereka tetap bisa berjualan dengan ketentuan seperti itu,” ujar Yeti pada wartawan, belum lama ini.

Lebih lanjut, kendati dipastikan tidak ada pengalihan namun Yeti menargetkan jika awal maret 2016 ini persoalan PKL khusunya yang berada di sepanjang jalan protokol sudah ada solusi, sebab seharusnya sesuai saran Walikota februari 2016 sudah selasai penataannya.

“Sesuai saran Walikota, Februari seharusnya sudah

selasai, namun Insya Allah awal maret sudah ada solusi,” ungkapnya.

Dia menerangkan dalam menyelasaikan persoalan PKL ini, pihaknya menggandeng beberapa akademisi dari universitas lokal, dan terus melakukan koordinasi serta sosialisasi dengan tim dari paguyuban.

“Mengapa kami menggandeng dengan akademisi dari Kediri dalam melakukan penataan PKL, karena mereka yang tahu kultur masyarakat Kediri. Dan nanti kita akan bertemu dengan seluruh PKL di Kota Kediri,” terangnya.

Diketahui penataan PKL di Kota Kediri ini menindak lanjuti Perwali nomor 37 tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan PKL. Dalam Perwali tersebut diatur zona waktu, ada 5 zona waktu yang bisa digunakan untuk jualan. Yakni, zona pukul 17.00-05.00, zona pukul 08.00-12.00, zona 08.00-17.00, zona pagi sampai jam 22.00, dan zona steril.

Terpisah, Kasi Trantib Satpol PP Kota Kediri Nur Khamid mengatakan, jika yang dilakukan Satpol PP ini bukan merasia PKL namun melakukan sosialisasi terkait dengan perwali 37. “Kami masih melakukan koordinasi dengan Disperindag untuk mencari solusi yang terbaik bagi PKL,” sebut Nur Khamid. andik_kartika

memberi raport merah bagi Puskemas dan pimpinan tersebut. “Kami dianggap tak becus dan tak pantas menjadi dokter,” keluh dokter Kepala Puskesmas tersebut.

Terpisah, Hernina Kepala BPJS perwakilan Kediri melalui telepon selulernya mengelak dan membantah terkait adanya aturan tersebut. Menurutnya 144 penyakit itu seharnya bisa ditangani dokter.

“Sesuai dengan kompetensi dokter umum 144 diagnosa penyakit tersebut seharusnya bisa tuntas ditangani oleh dokter umum di Puskesmas.

Tetapi jika melihat kondisi usia pasien, keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh faskes tk 1, atau ada gejala-gejala

lain yang memang harus ditangani oleh spesialistik maka dapat dirujuk,” kata Hernina kepada Lensa Indonesia.

Sementara itu terkait dengan evaluasi Puskesmas setiap tiga bulan, Hernina membenarkan pihaknya akan memberikan nilai merah pada dokter Kepala Puskesmas bila mana sering memberikan rujukan.

“Kami memang memberikan hasil evaluasi dan pemantauan ke PKM dan Dinkes dengan maksud agar masingmaksud fasilitas kesehatan dan Dinkes tahu. Sehingga memotivasi untuk mengembangkan Faskesnya dan sebagainya,” tutup Hernina. andik_kartika

Mas Abu Gowes Bareng, Ajak Warga Cintai Hutan Kota Kediri WALIKOTA Kediri Abdullah Abu Bakar gowes bareng ratusan warga Kota Kediri. Acara bertajuk “Katakan Cinta pada Hutan Kota” ini mengambil start di area Car Free Day dan finish di Hutan Kota Joyoboyo kawasan PDAM. Mas Abu sapaan Abdullah Abu Bakar menuturkan gowes bareng ini untuk meninjau hutan Kota Joyoboyo. “Hutan ini merupakan sumber kehidupan kita. Karena hutan ini menghasilkan cukup banyak air dan air itu dialirkan lewat PDAM Kota Kediri,” ungkapnya.

Mas Abu berharap agar setiap saat hutan kota ini selalu dikunjungi. Namun de-

ngan syarat tidak membuang sampah sembarangan dan tetap menjaga kebersihan hutan kota.

“Kunjungan kita ke sini selain menikmati hutan kota juga untuk membersihkan hutan kota ini. Jadi jika ada sampah plastik untuk diambil,” ujarnya.

Walikota berlatar belakang pengusaha ini menambahkan bahwa dulu hutan seluas 2 hektar ini tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Karena di hutan kota ini terdapat sumber mata air dan dikhawatirkan tercemar.

“Hutan ini tidak akan dijadikan apa-apa. Biarkan hutan ini tetap menjadi hutan,” imbuhnya. andik_kartika

Mas Abu meninjau hutan Kota Joyoboyo bersama warga.

Daun Bawang Menjadi Komoditi Utama Desa Siman SENTRA tanaman daun bawang (brambang sayur, red) di Kabupaten Kediri berada di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten kediri. Seluas 60 Ha wilayah pertanian Desa Siman ditanami daun bawang dengan kualitas bagus.

Nah, biasanya di saat musim penghujan, sawah yang sebelumnya ditanami jagung, tebu dan cabe, kini oleh warga ganti ditanami daun bawang. Keunggulan jika daun bawang ditanami di sawah tadah hujan, maka daunnya lebih keras dan tidak mudah layu. Namun jika ditanam di sawah biasa daunnya lembek dan mudah layu.

Daun bawang memiliki usia tanam yang cukup singkat yaitu sekitar 2 bulan.

Bulan tanam daun bawang

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

yang paling ditunggu oleh para petani adalah pada bulan NovemberDesember dan panen pada bulan Januari-Pebruari saat hujan tiba.

Satu hektar tanaman daun bawang di Desa Siman dapat menghasilkan 20 ton daun bawang siap jual.

Daun bawang yang paling membuat petani cukup bergairah untuk terus menaman adalah ketika harganya pada tahun 2016 ini meningkat tajam. Untuk daun bawang mencapai Rp 10.000 per kg. Harga ini seiring dengan harga bawang merah yang juga merangkak naik.

Lebih menarik lagi dan membuat petani suka menanam daun bawan, para petani bisa menjual hasil panennya langsung di sawah.

Tawar menawar pun juga bisa dilakukan di sawah jadi tidak ada

Warga Desa Siman memilah-milah daun bawang usai panen.

manipulasi harga oleh pengepul.

Wilayah pemasaran daun bawang dari Kabupaten Kediri bisa merambah wilayah Madura, Sura-

baya, Malang dan Nganjuk. Perlu diketahui daun bawang biasanya dipakai untuk menyedapkan makanan. Makanan yang cocok di-

tambah dengan daun bawang biasanya soto dan sayur lodeh.

Kepala Dusun Bogorpradah Desa Siman Mardi Sucipto saat ditemui Lensa Indonesia mengungkapkan, warga Siman memang sejak dulu mayoritas adalah petani sayur. Menjadi komoditi utama pertanian tanaman daun bawang menjadi penopang perekonomian warga Desa Siman.

Teknis menanam daun bawang sudah dimilki seluruh warga Desa Siman. Setelah panen petani mengganti sawahnya dengan jagung, cabe, dan tebu sebagai sampingan menyambung hidup.

Di Desa Siman daun bawang sudah menjadi ikon bahkan menurut warga desa jika saat acara bersih desa daun bawang ditaruh di atas, maka harga akan naik.

Sebaliknya jika ditaruh di bawah akan turun.

Kepala Desa Siman Subagiyo menambahkan Desa Siman memang layak disebut sentra daun bawang di Kabupaten Kediri. “Bisa kita lihat dari jumlah penduduk sebanyak 6.453 jiwa yang memiliki tanaman daun bawang sebanyak 3.000 jiwa,” ungkapnya.

Anda masih penasaran dengan daun bawang Desa Siman. Jika memasuki batas Desa Siman di sepanjang jalan akan terlihat para warga menjemur daun bawang sebagai bibit. Bibit tersebut diambil dari hasil panen yang disisihkan sebagai bibit. Bibit tersebut tidak dijual ke daerah lain akan tetapi digunakan sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan bibit petani lain di Desa Siman. andik_kartika

Kabiro Kelud: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

12 MATARAMAN

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Kunjungan Grand Syeikh Al-Azhar dari Mesir ke Pondok Gontor

Santri Diminta Moderat, Universitas Al-Azhar Tambah Kuota Beasiswa untuk Indonesia Bila selama ini Indonesia hanya mendapat kuota beasiswa 20 orang dan untuk Gontor 20 orang Universitas Al-Azhar, maka mulai tahun 2016 dinaikkan menjadi 50 siswa untuk Indonesia dan 50 siswa untuk Gontor.

PONDOK Pesantren Modern Darrusalam Gontor kedatangan tamu kenegaraan dari Mesir yaitu Grand Syeikh Al- Azhar, Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al Thoyyeb, Kamis (25/02/2016).

Kedatangan tamu setingkat pejabat negara ke Pondok Gontor tersebut didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Watinpres Hazim Muzadi dan tokoh Islam Prof Dr. Qurais Shihab.

Kunjungan tokoh besar Mesir tersebut dalam rangka peringatan 90 tahun usia pondok modern Gontor dan peresmian gedung pasca sarjana Universitas Islam Darussalam (UNIDA).

Kepada 3200 santri Grand Sydeikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al Thoyyeb dalam Bahasa Arab memberikan nasihat agar bersikap moderat. Hal ini penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat muslim di seluruh Indonesia dan Dunia, dan tidak ada upaya pengkafiran sesama muslim.

Hamid Fahmi Zarkasi Dekan UNIDA usai menjamu tamu kenegaraan tersebut kepada awak media mengungkapkan, “Hubungan antara Gontor dan Al-Azhar Mesir sudah dibangun sejak tahun 1950,” ucap Hamid Fahmi Zarkasy.

Disebutkanya, dalam kunjungannya ke Pondok Gontor kali ini

Grand Syeikh Al- Azhar, Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al Thoyyeb (tengah) bersama pejabat negara Indonesia dan pimpinan Pondok Gontor.

sudah merupakan kunjungan lima kalinya. Pesan dari Grand Syeikh AlAzhar Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al Thoyyeb, selain para santri diminta bersikap moderat, juga menyayangkan sejumlah pemberitaan media di Indonesia yang memelintir

pernyatannya soal dirinya yang seolah-olah mendukung aliran Syiah.

Dia tegas menyatakan pihaknya adalah ahli Sunah Wal Jama’ah. Dan meminta, jangan sampai ada upaya pensyiahan di Indonesia. Sesudah melaksanakan shalat dhuhur ber-

jamaah di UNIDA, Sheikh Al-Azhar sempat berbicara kurang lebih dua puluh menit di hadapan para jamaah.

Dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan pemelintiran sementara pihak terhadap statemenstatemennya selama kunjungan di Indonesia. Ditegaskanya, bahwa Ia menolak gerakan missionarisme Syiah di kawasan-kawasan Sunni, meskipun Dia tidak mau mengkafirkan Syiah.

Harus dibedakan antara kekafiran, kesesatan dan perbuatan dosa. Syeikh Al-Azhar juga mengajak para jamaah untuk lebih memperkuat tradisi keilmuan Islam dan rasionalisme yang berbasiskan akidah dan syariah yang benar.

Dalam kesempatan itu, pihak pemerintah Indonesia meminta tambahan kuota beasiswa untuk pelajar Indonesia yang akan belajar ke sana. Dan permintaan tersebut mendapatkan persetujuan dari pihak Al-Azhar Mesir.

Ratusan Guru K2 Ngawi Menuntut Kepastian Nasib

Juragan Emas Berhasil Gagalkan Perampokan JURAGAN toko emas berhasil menggagalkan upaya perampokan yang dilakukan oleh empat pelaku berkendara dua sepeda motor dengan membawa senjata tajam parang, Selasa (23/02/2016). Korban adalah pasangan suami istri Sugino (43) dan Liza Susanti(43) warga Desa Josari, Kecamatan Jetis, Ponorogo, Jatim.

Satu orang pelaku SD (46) warga Camplong, Sampang, Madura dari empat orang pelaku perampokan yang mengendarai dua sepeda motor yang nomor kendaraanya tidak diketahui berhasil ditangkap.

Pelaku yang tertangkap akhirnya menjadi bulan-bulaan masa dan menderita luka cukup parah yang kemudian oleh petugas dibawa dan dirawat intensif di RSUD Harjono Ponorogo.

Korban Lisa Susanti mengatakan, bahwa kejadian ini terjadi pada saat dirinya bersama anaknya baru pulang dari berjualan emas di Pasar Bungkal.

Mobil yang dikendarainya lang-

sung masuk rumah. Tiba-tiba dari belakang muncul 2 sepeda motor Satria dan Yamaha Vixion. Saat itu dua orang masuk rumah dan menghampiri mobil dengan dilengkapi senjata tajam jenis parang.

Pelaku yang membawa sajam sempat berhasil membawa kabur dua tas berisi emas sebesar 2kg, tetapi beruntung anak korban dan juga suaminya berhasil berteriak dan melempar batu besar yang mengenai kepala salah satu pelaku.

“Ada dua orang, dan yang dua menunggu sepeda motor. Sementara dua orang turun itu bawa sajam semua,” katanya.

Lanjut Lisa Susanti, beruntung teriakan suami dan anaknya itu terdengar para tetangga dan keluar, karena 1 pelaku yang terkena lemparan batu kepalanyaý terjatuh ketika akan menaiki sepeda motor. Hingga akhirnya 1 tersangka tertinggal sementara 3 lainya berhasil melarikan diri.

“Ini yang tertinggal lantaran dilempar batu kena kepalanya, warga akhirnya ngamuk dan mengha-

Pelaku menjalani perawatan di RSUD dr Hardjono Ponorogo.

jarnya,” jelas Lisa susanti.

Kapolres Ponorogo AKBP Ricky Purnama melalui Kasat Reskrim AKP Hasran mengatakan bahwa satu pelaku berhasil diamankan dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Sementara tiga pelaku lainya masih dalam pengejaran. Perampokan terjadi di siang hari yang berhasil digagalkan atas keberanian masyarakat ini tentunya akan menjadi bahan untuk pengembangan perkara lainya dan dari keberhasilan penang-

kapan satu tersangka ini nantinya akan dilakukan pengembangan untuk penangkapan tersangka lainya.

Akibat dari kejadian ini korban juga sempat menderita luka karena sempat terjadi kontak fisik antara korban dan tersangka. Untuk emas yang diperkirakan sebanyak 2 kg didalam tas berhasil diamankan walaupun sudah sempat dikuasai oleh tersangka. “Untuk tersangka masih dirawat. Perkara ini masih dikembangkan untuk penangkapan tiga tersangka lainya,” tegasnya. arso

Di Ponorogo Ada 100 Sekolah Tanpa Kepala Sekolah, Bupati Minta Perlakuan Khusus ke Mendagri UNTUK bisa segera melakukan pengisian jabatan kepala sekolah yang saat ini kosong, Bupati Ponorogo Ipong Muklisoni akan meminta perlakukan khusus ke Men PAN dan RB dan Mendagri.

Saat ini lebih dari 100 sekolah tanpa ada kepala sekolah definitif.

Jumlahnya akan terus bertambah, karena hampir setiap bulan ada kepala sekolah yang habis masa baktinya (pensiun).

Bupati tidak diperbolehkan mengangkat kepala sekolah baru, karena terbentur peraturan perundang-undangan.

Bila selama ini Indonesia hanya mendapat kuota beasiswa 20 orang dan untuk Gontor 20 orang, maka mulai tahun 2016 ditambah atau dinaikkan menjadi 50 siswa untuk Indonesia dan 50 siswa untuk Gontor, sehingga total untuk Indonesia adalah 100 siswa.

Zarkasy mengakui hubungan kedua lembaga pendidikan islam tersebut sangat baik sejak lama. Pihaknya menyambut baik tambahan kuota tersebut. Dalam kurikulum pendidikan di UNIDA juga mengadopsi kurikulum dari Al-Azhar.

“Mahasiswa di UNIDA fakultas umum pun tetap harus belajar agama dan hafal Alquran, itu yang membedakan dengan universitas lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan saat ini ada 5000 santri asal Indonesia yang belajar di Al- Azhar Mesir. “Ada 10 persennya atau sekitar 500 diantarannya berasal dari Gontor. Bahkan saat ini alumni S1 Al-Azhar juga banyak yang menempuh pendidikan S2 di UNIDA,” tutupnya. arso

Dijelaskan di Undang-undang, bupati hanya boleh melakukan mutasi pejabat, jika sudah 6 bulan memerintah. Padahal pengangkatan kepala sekolah itu mendesak dilakukan. Hal itu kaitanya dengan penandatanganan ijasah kelulusan siswa.

Ipong mengatakan, “Pengisian

kepala sekolah harus segera dilakukan untuk mendukung kelulusan siswa. Karena ijasah harus ditanda tangani kepala sekolah definitif,” ucapnya.

Untuk itu ia akan secepatnya berkonsultasi masalah tersebut agar segera ada penyelesaian. arso

PASCA pengangkatan 216 tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Ngawi pada Jum’at pekan lalu, (19/ 02), kini menyisakan duka untuk tenaga K2 lainya. Tidak kurang 299 K2 hanya mengharapkan kepada pemerintah daerah setempat untuk tidak tebang pilih dalam pengang-katan tenaga honorer selama ini.

“Kalau dirata-rata pengabdian teman-teman tenaga honorer K2 khususnya dari jalur pendidikan yang belum terima SK PNS itu lebih dari sepuluh tahun. Dan hari ini mereka cukup berharap adanya keadilan dari pemerintah utamanya Pemkab Ngawi untuk segera mengambil langkah-langkah bijak terkait nasib mereka,” terang Didik Kuntono salah satu tenaga K2 asal Kecamatan Ngawi Kota ini, Rabu (24/02).

Apalagi kata dia, bagi K2 yang sudah berumur lebih 40 tahun jelas nasibnya meradang dengan status mereka yang terus digantung tanpa ada kepastian. Dirinya pun memberikan contoh, mayoritas teman seperjuanganya sudah mengantongi status sebagai tenaga honorer sejak tahun 2004 dan sejak 2011 lalu malah diperkuat dengan terbitnya SK Gubernur Jawa Timur yang menerangkan dirinya benar-benar status K2.

Didik Kuntono juga menyayangkan sikap BKD daerah terutama Ngawi sampai saat ini seolah-olah tutup mata terkait nasib yang ditanggung para pendidik yang berkutat sebagai pengajar Sekolah Da-

Didik Kuntono salah satu tenaga K2 asal Ngawi.

sar (SD). Didik demikian panggilan akrabnya, seperti di usianya menginjak 48 tahun dan sudah mengabdi selama 11 tahun di SDN Jururejo II, Kecamatan Ngawi Kota, tidak mampu berbuat banyak dengan nasib dirinya.

“Kalau berharap ya itu jelas dan mohon sekiranya kepada Mbah Kung selaku Bupati Ngawi menjadi tumpuan saya dan kawan-kawan untuk diperjuangkan di pusat. Dan saya optimis kok Mbah Kung bakal mampu untuk itu,” ungkap Didik dengan nada penuh harap.

Keberadaan guru honorer khususnya K2 di Kabupaten Ngawi ini kalau ditarik dari fakta lapangan memang ada peluang terbuka lebar untuk di PNS kan. Sesuai data yang diambil dari 2014 atau dua tahun lalu, tenaga guru khusus SD mengalami kekurangan mencapai 723 orang. Saat itu kata Bupati Ngawi Budi Sulistyono atau biasa disapa Mbah Kung bakal memaksimalkan seluruh kepala sekolah untuk bisa mengajar ditambah guru agama dan guru kesehatan. didik

Proyek Multiyears Jembatan Watualang Dideadline Akhir Tahun Selesai PROYEK jembatan multiyears senilai Rp 30 miliar lebih bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2015-2016 yang terletak di Desa Watualang, Kecamatan Ngawi Kota, Ngawi, ditarget oleh pemerintah daerah setempat harus clear pada akhir tahun 2016 ini. Menyusul tahap I pemasangan pondasi yang membentang ditengah aliran Bengawan Solo tersebut sudah rampung pada 2015 lalu dengan nilai Rp 5 miliar lebih dibawah kontraktor PT Sat-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

wiga Mustika Naga.

“Kini pengerjaan jembatan tersebut tinggal tahap kedua dan kita target harus diselesaikan pada awal Desember 2016 tahun ini. Tetapi proses untuk tahap kedua kali ini baru dalam proses lelang di ULP dan baru diumumkan pada April mendatang,” kata Sudarno Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU BMCK Kabupaten Ngawi, Kamis (25/02).

Tandasnya, kesempatan pihak kontraktor selaku pemenang tender

nantinya hanya mempunyai waktu sekitar 9 bulan antara April-Desember 2016. Sudarno membenarkan, dengan deadline waktu kurang dari setahun itu pihak kontraktor harus merampungkan secara total kontruksi jembatan atas (Superstructures).

Dengan nilai anggaran yang disediakan tahap II sebesar Rp 25 miliar lebih harus dimanfaatkan maksimal oleh kontraktor dalam pengerjaan jembatan dengan panjang 100 meter dan lebar 9 meter itu.

Selain itu dalam pemasangan tro-

toar, slab lantai kendaraan, gelagar atau girder maupun balok diafragma serta bearing atau tumpuan harus sesuai dengan spesifikasi kontruksi jembatan yang ada.

Terangnya lagi, tahun berikutnya yakni 2017 akan mempersiapkan kontruksi jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Ngawi Kota dengan Kecamatan Pitu.

Namun pekerjaan jalan diatas lahan 8 ribu meter dengan panjang sekitar 2,5 kilometer yang dibebaskan dari warga setempat pada tahun

anggaran 2014/2015 itu diprediksi menelan Rp 25 miliar.

Namun demikian, kata Sudarno masalah sumber anggaran untuk pembuatan jalan itu sendiri sampai sekarang ini memang belum diketahui secara pasti bersumber darimana. Mengingat proses tahap II belum dimulai selain itu juga dipengaruhi oleh situasional anggaran yang berlaku nantinya. Hanya saja jelasnya, sumber anggaran bisa diambilkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat , Dana Alokasi

Umum (DAU) daerah maupun Bantuan Keuangan (BK) propinsi.

Saat disinggung kapan jembatan yang dimanfaatkan sebagai jalur melingkar salah satu terobosan pemekaran Kota Ngawi ini akan dioperasikan. Pihaknya menegaskan siap dioperaskan sekitar pertengahan tahun 2018 nanti mengingat dalam kurun waktu satu tahun sebelumnya harus dimulai pemadatan urugan.

Setelahnya, baru pekerjaan jalan akan dimulai dari dua sisi baik utara jembatan maupun selatanya. didik

Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

LENSA MADIUN KITA 13

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Tiga Pasangan Mesum Kos-kosan Terkena Razia SATUAN Polisi pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun mengamankan tiga pasangan mesum di rumah kos Jalan Cempaka, Kelurahan Kanigoro, Kamis (25/02/ 2016).

Tiga pasangan bukan suami istri tersebut adalah HBK(20) warga Jalan Genen Kelurahan Banjarejo Kota Madiun, YEA(23) warga Desa/Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, RRP(20) warga Jalan Podang Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan

Manguharjo, AGA(17) warga Desa Siderojo kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Selanjutnya NNR(21) warga Jalan Imam Bonjol Kelurahan Klegen Kota Madiun, EDS(21) warga Jalan Terate Kelurahan Banjarejo Kota Madiun.

Kepala Satpol PP Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono mengatakan, razia dilakukan bertujuan menetralisir lokasi rumah kos yang disinyalir meresahkan masyarakat karena sering terjadi kegaduhan

Upah Tidak Dibayar, Puluhan Pekerja Bangunan Gedung DPRD Madiun Lapor Polisi PROYEK pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, Jawa Timur senilai Rp 29,3 miliar mulai timbul masalah. Puluhan pekerja PR Aneka Jasa Pembangunan (AJT) selaku rekanan Pemkot Madiun mengadu ke kantor polisi setempat. Mereka menuntut upah yang tak kunjung dibayar perusahaan.

“Kami benar-benar kecewa. Hingga kini PT AJP tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi tanggung jawabnya. Kami hanya minta uang pekerja dan material dibayar,” ujar salah satu pekerja Nyono Sugiono, Selasa (23/2/2016).

Para pekerja terpaksa membuat laporan ke polisi, lantaran keluhan sama yang disampaikan ke anggota DPRD Kota Madiun dan Disnakersos setempat tidak digubris. Seharusnya, sesuai kesepakatan bersama antara PT AJP dan koordinator pekerja yang disaksikan Disnakersos sebelumnya, pada Senin tanggal 22 Februari para pekerja akan dibayar oleh PT AJP. “Namun perwakilan dari PT tersebut tidak memenuhi janji, hingga kami memutuskan membawa kasus ini ke ranah hukum,” kata dia.

Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun Kota AKP Masykur menyatakan akan mempelajari kasus terlebih dahulu. Jika nantinya ditemukan ada pelanggaran pidana maka akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. “Laporan para pekerja tersebut, kami terima dan diteliti terebih dahulu. Nantinya akan ditindaklanjuti sesuai prosedur,” kata AKP Masykur.

Sementara, Kepala Disnakersos Kota Madiun, Suyoto, selaku pendamping dalam proses mediasi antara pekerja dan PT AJP, mengatakan, sudah berusaha menghubungi perusahaan tersebut untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai kesepakatan.

“Kami sudah berusaha menghubungi perwakilan dari PT AJP namun tidak bisa. Proses mediasi juga terkendala karena perwakilan perusahaan itu tidak datang,” kata Suyoto.

Diketahui, pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yang dilakukan oleh PT AJP bermasalah karena molor dari tenggang waktu yang disepakati akhir Desember 2015. Selain molor, perusahaan rekanan tersebut juga belum membayar upah para pekerja dan mandornya.

Pihak Pemkot Madiun telah memberikan waktu tambahan 50 hari kerja untuk menyelesaikan proyek tersebut. cob/ans

85 Ribu Anak Madiun Jadi Sasaran KIA SEKIRA 85 ribu anak di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, akan menjadi sasaran program pemerintah dalam penerbitan kartu identitas anak (KIA) sesuai dengan peraturan yang baru.

Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenducapil) Kabupaten Madiun, Ahmad Sofingi mengatakan, jumlah tersebut dimungkinkan masih akan bertambah karena KIA belum dapat diterapkan saat ini di wilayah tersebut.

“Data sasaran yang ada saat ini sekira 85 ribu anak.

Namun, jumlah itu dimungkinkan masih akan bertambah saat program tersebut diberlakukan nanti,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/2/2016).

Menurut dia, saat ini program KIA belum dapat dijalankan di Kabupaten Madiun. Hal tersebut karena sejumlah sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan program tersebut belum ada.

Tidak hanya sarana, anggaran yang akan digunakan untuk program tersebut juga belum dikucurkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya mengaku siap jika sewaktu-waktu KIA diterapkan di wilayah Madiun.

Pemberlakuan KIA telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap anak wajib memiliki kartu identitas anak.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan, nantinya terdapat dua jenis KIA. Yakni KIA untuk anak yang berusia nol sampai dengan lima tahun dan KIA untuk anak yang berusia lima sampai dengan 17 tahun. Program KIA sebenarnya bukan program baru, sebab telah diujicobakan di 50 kabupaten/kota di Indonesia. Baru kemudian pada 2016 program diberlakukan menyeluruh secara nasional.

Kini, untuk pelaksanaan program tersebut, pihaknya masih menunggu ketersediaan dana, blangko, sarana, dan prasarana KIA dari pemerintah pusat.

Sesuai aturan, nantinya KIA memiliki masa berlaku lima tahun sekali. Jika sudah habis, maka wajib diperbarui lagi. ar/ok

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

saat malam hari.

Selain operasi penyakit masyarakat (pekat), pada razia tersebut petugas Satpol PP juga melakukan pengecekan terhadap izin rumah kos.

“Kami tadi juga mengecek apakah rumah kos tersebut memiliki izin apa belum, termasuk rumah kos itu untuk satu jenis kelamin, perempuan saja, laki-laki saja atau campur. Ternyata disana ada pasangan campuran, sehingga ini menjadi atensi kami sebagai

aparat penegak perda melakukan penertiban,” katanya, Kamis (25/ 2/2016).

Sunardi menambahkan, guna menindaklanjuti ketiga pasangan yang terkena razia tersebut, menurutnya mereka akan menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Kota Madiun, karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun No. 8 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. dhimaz_adi

Muda-mudi pelaku mesum di rumah kos diamankan di Kantor Satpol PP Kota Madiun.

Disebut Memanipulasi Alat Dispenser SPBU

Bupati Madiun Geram Difitnah PT Pertamina Bupati Madiun Muhtarom geram dengan tudingan PT Pertamina yang telah memfitnahnya memanipulasi alat dispenser SPBU. Padahal Muhtarom tidak memiliki SPBU. BUPATI Madiun akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan bahwa PT Pertamina (Persero) menegur keras Bupati Madiun Muhtarom terkait dugaan praktik manipulasi alat ukur dispenser pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) miliknya di salah satu berita portal online CNN Indonesia, Rabu (17/2/2016) kemarin.

Muhtarom merasa geram atas pemberitaan sepihak tersebut. Menurutnya atas dasar apa dirinya ditegur karena dirinya merasa tidak punya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Bupati mengatakan langkahlangkah yang diambil adalah klarifikasi termasuk Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang diminta untuk menjelaskan kepada publik sebe-

narnya siapa yang dimaksud itu.

“Atas berita tersebut saya ingin klarifikasi kepada pihak Pertamina atas dasar apa pemberitaan tersebut, termasuk yang mengeluarkan pernyataan di berita online, dia harus menjelaskan dan membuktikan kepada publik sebenarnya yang dimaksud itu siapa,” kata Muhtarom kepada Lensa Indonesia, Selasa (23/2/2016).

Selain itu Bupati Madiun menambahkan bahwa dirinya juga sudah mengirimkan surat resmi klarifikasi melalui kurir kepada PT Pertamina dengan tembusan menteri ESDM, selain penjelasan Muhtarom juga menginginkan pihak PT Pertamina untuk membuat permohonan maaf dan dimuat di media online yang memuat berita “fitnah” tersebut dengan batasan waktu 3x24 jam.

Bupati Madiun Muhtarom usai melantik 144 kepala desa.

“Saya sudah melayangkan surat resmi klarifikasi atas nama Bupati Madiun karena yang mereka sebut kan Bupati Madiun Muhtarom dan untuk segera memberi penjelasan. Jika tidak bisa menjelaskan dan membuktikan kebenaran berita tersebut saya ingin mereka membuat permohonan maaf dan dimuat di media yang memuat berita itu. Mereka punya

waktu 3 x 24 jam setelah surat klarifikasi tersebut diterima, dan jika tidak ada tanggapan maka saya akan melakukan tindakan lebih lanjut, karena saya merasa dirugikan,” jelasnya.

Terpisah, PT Pertamina langsung menemui Bupati Madiun Muhtarom untuk meminta maaf terkait kesalahan penyebutan sebagai pemilik SPBU yang memanipulasi alat dispenser.

Sales Executive Retail PT Pertamina (Persero) Madiun Anditiya Anwar mengakui kesalahan penyebutan nama yang dimuat dalam pemberitaan di media online. Pihak PT Pertamina juga berjanji akan ada klarifikasi.

“Kedatangan kami disini menemui pak Bupati, secara pribadi kami meminta maaf dan tetap akan klarifikasi dan meminta maaf karena ini salah penyebutan,” ujar Anditiya Anwar, kepada Lensa Indonesia, Selasa (23/2/2016).

Anditiya mengatakan Bupati Muhtarom memang tidak mempunyai SPBU. Seharusnya, yang dimaksud SPBU itu kepunyaan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto. Meski begitu, dia juga

Siswa SMKN 1 Kare Ditarik UKK Rp 600 Ribu SISWA SMKN 1 Kare Kabupaten Madiun bersama empat wali murid mengadu ke Dinas Pendiidikan setempat. Mereka keberatan dengan adanya uang ujian kompetensi Kejuruan sebesar Rp600 ribu dan terancam tidak bisa ikut ujian.

Kedatangan perwakilan siswa SMKN 1 kare dan orang tua murid tersebut diterima oleh Kabid SMP,SMA,SMK Tri Wiyono. Dalam pertemuan tertutup tersebut para perwakilan siswa dan orang tua murid menuntut agar pihak Diknas menegur dan menghapus adanya pungutan untuk Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK).

“Kami ingin menanyakan kok di sekolah kami ditarik uang Rp600 ribu untuk UKK padahal dana UKK kan sudah didanai oleh pemerintah pusat

dari dana BOS. Dan jika kami tidak membayar kami tidak diperbolehkan ikut ujian,” ujar Sofyan Adipratama siswa kelas 12 SMKN 1 Kare kepada Lensa Indonesia, beberapa waktu lalu.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan orang tua murid Darsianto. Menurutnya para orang tua merasa keberatan atas tarikan uang untuk UKK sebesar Rp600 ribu dan menuntut tarikan tersebut dihapuskan.

Jika Dinas pendidikan kabupaten tidak bisa menyelesaikan masalah ini para orang tua murid tersebut menaikkan masalah tersebut ke Dinas pendidikan provinsi.

“Kami sebagai orang tua murid merasa keberatan atas tarikan uang UKK sebesar 600 ribu dan harapannya ingin agar uang pungutan UKK ter-

sebut dihapuskan jika Diknas kabupaten Madiun tidak bisa menyelesaikan masalah ini kami akan melangkah satu tingkat lagi yakni Diknas propinsi Jawa Timur,” ujar Darsianto berapi-api.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kabid SMP,SMA dan SMK Diknas kabupaten Madiun Tri Wiyono menjelaskan terkait masalah tersebut dirinya akan mengklarifikasi dan verifikasi dan hasilnya akan dilaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Madiun.

“Nanti kami segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan dari para orang tua dan siswa, dan hari ini juga kami mengirimkan surat kepada SMK dan besok tim kami akan turun untuk klarifikasi dan verifikasi,” pungkas Tri Wiyono. dhimaz_adi

Siswa SMKN 1 Kare didampingi wali murid mengadu ke Diknas Kabupaten Madiun.

meralat bahwa SPBU yang bersangkutan telah melakukan rekayasa alat dispenser.

“Saya juga memastikan kalau pak Bupati memang tidak mempunyai SPBU dan ini memang salah penyebutan, yang di maksud itu SPBU milik Walikota Madiun dan saat di cek alat pengukurnya bagus dimungkinkan yang bermain adalah oknum pegawai SPBU sendiri,” pungkasnya.

Sekedar diketahui pada Rabu, (17/2/2016) salah satu portal online terkemuka mengangkat berita mengenai PT Pertamina (Persero) menegur keras Bupati Madiun Muhtarom terkait dugaan praktik manipulasi alat ukur dispenser pada SPBU miliknya.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengungkapkan perseroan tengah melakukan pendalaman guna mengetahui modus manipulasi yang disinyalir terjadi di SPBU milik Muhtarom di wilayah Madiun, Jawa Timur.

Untuk membongkar kasus tersebut, Ahmad mengatakan Pertamina melibatkan komunitas motor sebagai agen misterius untuk melakukan investigasi. dhimaz_adi

Suasana pelayanan e-KTP di Dispendukcapil Kota Madiun.

Warga Kota Madiun Diimbau Jangan Percaya Calo Perpanjang e-KTP MASYARAKAT kota Madiun diimbau agar tidak memberikan uang kepada calo untuk perpanjangan membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP). Alasannya, e-KTP saat ini berlaku seumur hidup sehingga tidak perlu ada perpanjangan.

Kepala Dispendukcapil, Kota Madiun, Midi Hartono mengatakan bahwa masa berlaku eKTP dipastikan seumur hidup meski ada masa kadaluarsa pada kartu. Midi Hartono juga menambahkan warga kota Madiun agar berhati hati dan tidak mudah terpedaya oleh calo yang menawarkan jasa untuk perpanjangan e-KTP. “Jangan mau apabila warga ditawari bantuan oleh calo untuk memperpanjang e-KTP,” ujar Midi kepada Lensa Indonesia, Rabu (24/2/2016).

Midi Hartono juga menambahkan bahwa pemberlakuan e-KTP seumur hidup ini tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri nomor 470/296/SJ terkait e-KTP berlaku seumur hidup. Untuk itu, bagi masyarakat tidak perlu khawatir apabila ada razia identitas kependudukan atau mengurus keper-

luan administrasi.

“Tujuan dari surat edaran ini biar masyarakat mengerti bahwa e-KTP berlaku seumur hidup. e-KTP tersebut masih tetap bisa digunakan, meski di dalam kolom berlaku terdapat tanggal kedaluarsanya,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejak 1 Januari 2014 e-KTP berlaku seumur hidup, meskipun pada fisik eKTP mencantumkan masa berlakunya (lima tahun) e-KTP tersebut masih berlaku untuk seumur hidup kecuali terdapat perubahan elemen data seperti alamat, pekerjaan atau status perkawinan.

Untuk masyarakat Kota Madiun, pengurusan e-KTP dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dengan syarat pemohon datang langsung dan telah memiliki KK ber-NIK(Nomor Induk Kependudukan). Pelayanan e-KTP tidak dipungut biaya. dhimaz_adi

Kabiro Lensa Madiun Kita: Demmas Adi Kurniawan Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

14 LENSA BOJONEGORO Pelukis Bojonegoro Pameran Tunggal di Chicago PELUKIS asal Kabupaten Bojonegoro, Gatot Widodo menggelar pameran tunggal di Chicago, Amerika Serikat.

Pameran lukisan yang bertema “My Angels” itu dibuka pada 11 Maret dan ditutup 07 Mei 2016.

Sekitar 40 karya lukis nantinya akan dipamerkan di galeri Waterton Chicago. Salah satu lukisannya bertema Paramartha Mask, yang dilukis menggunakan cat minyak di atas kanvas berukuran 23 x 27 cm.

Menurut Gatot, lukisan tersebut merupakan penggambaran dari tari topeng yang merupakan pemujaan dan persembahan kepada Tuhan. “Pameran ini merupakan undangan dari pihak galeri bentuk apresiasi terhadap anak bangsa,” ujarnya, Kamis (25/02/2016).

Pria yang saat ini tinggal di Yogyakarta itu mengungkapkan, meskipun dia hidup dan berkarya di luar tanah kelahirannya, dia masih memiliki keinginan untuk kembali menghidupkan seni rupa di daerah asalnya.

Dalam kesempatan wawancara saat berada di Bojonegoro, Gatot yang bertempat tinggal di Makam Sedeng, Kelurahan Kepatihan itu menjelaskan, kelemahan perupa daerah biasanya terletak pada wacana dan sudah merasa besar dengan karyanya. “Di luar negeri tidak lebih hebat dari Indonesia. Hanya saja di sana sudah terbentuk sistem, sudah ada fasilitas dan dukungan,” jelasnya.

Tidak hanya sekali ini, Gatot Widodo mengaku sebelumnya juga sudah pernah menggelar pameran di luar negeri, seperti di Jerman, Berlin, Humberg, China, Hongkong, Jepang, Singapore dan Chicago. “Semoga ini bisa menjadi spirit bagi generasi perupa lainnya,” harapnya.

Dia mengaku sudah rindu berkumpul dengan perupa yang ada di Bojonegoro. Bahkan, dia berencana membuat koperasi perupa untuk mempersatukan perupa yang ada di tanah kelahirannya. Hal itu tidak terlepas dengan banyaknya perkembangan pembangunan hotel, rumah tinggal dan perkantoran di daerah setempat. uuk/but

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Pemilik Kendaraan Ingin Cepat dan Dijamin Lulus Bayar Rp 300 Ribu

Uji Kir UPT PKB Dishub Bojonegoro Sarat Pungli Jika pemilik kendaraan ingin cepat selesai dan dijamin lulus uji kir maka harus mengambil jalan pintas dengan memberikan uang lebih kepada oknum ataupun para calo.

PERHUBUNGAN selalu mendapat kritikan dan keluhan di awal tahun 2016 ini.

Selain pengelolaan parkir yang disinyalir bocor, kini giliran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau yang dikenal tempat uji kir kendaraan menjadi sorotan.

Pasalnya diduga masih terdapat banyak praktek pungutan liar (pungli) di lingkungan dinas tersebut.

Ramainya pemohon uji kir yang mengajukan setiap enam bulan sekali itu menjadi ladang bagi para oknum ataupun calo-calo untuk melakukan praktek pungutan liar.

Dengan beragam dalih, sejumlah oknum maupun sang calo memanfaatkan kesempatan dari para pemilik kendaraan.

Seperti yang dikatakan salah satu pemohon uji kir

Uji Kir di UPT PKB Dishub Bojonegoro yang diduga sarat pungli.

yang merasa kecewa dengan adanya praktek pungli. Menurutnya, jika pemilik kendaraan ingin cepat selesai dan dijamin lulus uji kir maka harus mengambil jalan

Bojonegoro Hingga Lamongan Siaga Banjir Bengawan Solo

POJOK DESA

Desa Mojodeso Kembangkan Agrowisata Pepaya Kalina DI KABUPATEN Bojonegoro saat ini mulai bermunculan potensi agrowisata. Di antaranya kebun belimbing di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu. Kemudian ada kebun salak di Desa Wedi, Kecamatan Kapas. Lalu ada kebun jambu di Desa Mayangeneng, Kecamatan Kalitidu.

Selain itu ada juga kebun papaya calina atau kalifornia tepatnya di Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas.

Papaya jenis kalifornia yang ditanam di lahan seluas satu hektar tersebut dalam masa panen bisa menghasilkan hingga 1 ton per harinya dan masa panenya bisa berlangsung hingga satu bulan. Untuk pemasaran kebun pepaya dikelola oleh perusahaan perkebunan Agroguna yang bergerak di bidang perkebunan buah-buahan dan berbagai tanaman sayur.

Hasil panen buah pepaya kalifornia selama ini banyak dikirim ke sejumlah swalayan dan pertokoan di daerah Tuban dan Bojonegoro. Selain buah pepayanya besar dan manis, pepaya kalifornia juga dipupuk dengan pupuk non pestisida sehingga baik untuk kesehatan.

Pemerintah Desa Mojodeso bersama manager agroguna berharap lokasi kebun pepaya kalifornia tersebut bisa menjadi Lokasi alternatif wisata agro dan menjadi sarana pendidikan bagi warga Bojonegoro.

Pengunjung bisa datang melihat semua proses mulai pembibitan, penanaman, pemupukan hingga panen. Selain menjual hasil panen, pihak pengelola perkebunan juga mempersilahkan pengunjung yang ingin menikmati memetik langsung buah papaya. prd/tri

Kebun papaya calina atau kalifornia di Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas.

pintas dengan memberikan uang lebih kepada oknum ataupun para calo.

“Di mana-mana ya sama ndak ada yang bersih. Selalu saja ada yang kurang pas per-

syaratannya. Tadi saya titipkan ke calo untuk membantu menguruskan uji kir dan lain lain dengan biaya tambahan sebesar Rp 300 ribu,” terangnya, Kamis (25/2/2016).

Dari pantauan Lensa Indonesia, praktek pungli ini menghasilkan banyak uang.

Pasalnya dalam setiap harinya banyak kendaraan yang diajukan uji kir. “Jika tiap kendaraan ditarik ratusan ribu, maka jumlah uang yang terkumpul juga tidak sedikit,” kata salah seorang calo yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro belum bisa dikonfirmasi. tri/prd

Kodim 0813 Bojonegoro memberikan pembekalan terhadap Anggota Satlinmas dari Kecamatan Baureno dan Kanor.

Kodim Bojonegoro Berikan Pembekalan Anggota Satlinmas UPAYA mendukung Sistim Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Siskamtibmas), Kodim 0813 Bojonegoro, memberikan pembekalan terhadap Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari Kecamatan Baureno dan Kanor yang dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 24-25 februari 2016, bertempat di Pendopo Kecamatan Baureno, Bojonegoro.

Dalam sambutanya Kasdim 0813 Bojonegoro, Mayor Inf. M. Jenal Arifin mengatakan bahwa dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan agar Anggota Satlinmas ikut membantu dalam pengamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat. Pelatihan yang diikuti 200 orang anggota Satlinmas tersebut, mengusung tema “Satlinmas Siap Melayani, Melindungi dan Menginspirasi”.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota SatLinmas ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, Bakesbangpol & Linmas, Polres Bojonegoro, Muspika dua Kecamatan dan

Kasdim 0813 Bojonegoro, Mayor Inf M. Jenal Arifin.

Pasalnya, tugas sebagai Satlinmas adalah tugas berat dan mulia, sebab tugas tersebut menuntut pengabdian yang tidak mengenal waktu serta pantang menyerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, diantaranya untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari segala marabahaya, bencana yang akan menimpa. Sehingga peran Satlinmas mampu mengurangi jatuhnya korban serta mengurangi penderitaan masyarakat.

“Oleh sebab itu saya sampaikan terima kasih dan pengahargaan yang setinggi-tingginya dan harapan saya juga, agar para anggota Satlinmas dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kewaspadaan dini dan ketrampilan. Dengan harapan mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana atau konflik ditengah masyarakat,” kata Kasdim 0813 Bojonegoro, Mayor Inf. M. Jenal Arifin diakhir sambutannya. kap/ert

PETUGAS dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan daerah hilir, Jawa Timur, memasuki siaga banjir dalam menghadapi meluapnya Bengawan Solo. Kawasan itu di antaranya Tuban, Lamongan dan Bojonegoro.

“Ketinggian air di daerah hilir, mulai Bojonegoro, Tuban, Lamongan, sudah masuk siaga banjir,” kata Petugas Posko UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Pandu, Kamis (25/2/2016).

Data di UPT setempat mencatat ketinggian air pada papan duga di Bojonegoro mencapai 13,77 meter (siaga I). Ini tercatat, Kamis (25/2/ 2016) pagi pukul 06.00 WIB. Di daerah hulunya, dalam waktu bersamaan, di Karangnongko, Kecamatan Ngraho, ketinggian air Bengawan Solo, juga merangkak naik mencapai 28,00 meter. Kenaikan air di Karangnongko sekitar 20 centimeter dalam waktu 3 jam. “Kenaikan airnya cukup tajam, sebab lokasi Karangnongko, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah hilirnya,” ucapnya.

Di daerah hilirnya, di Babat, Plangwot/Laren, Karanggeneng, dan Kuro, yang semuanya di Lamongan, masing-masing 7,28 meter (siaga II), 5,10 meter (siaga I), 3,80 meter (siaga II) dan 1,67 meter (siaga II).

“Yang jelas, air di Bojonegoro, juga daerah hilir di Jawa Timur, masih akan terus

merangkak naik,” katanya, menegaskan.

Ia menjelaskan meningkatnya ketinggian air di daerah hilir, Jawa Timur, dipengaruhi naiknya ketinggian air di Ndungus, Ngawi, hingga mencapai 8,00 meter (siaga III), Kamis pukul 06.00 WIB. “Naiknya ketinggian air Bengawan Solo di Ngawi, karena dipengaruhi dari anakanak sungai yang meluap.

Ngawi, Madiun, Magetan dan sekitarnya, sehari lalu terjadi hujan deras,” jelas Perwakilan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Ngawi, Andik T. Senada dengan itu, Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Mucharom, menjelaskan banjir luapan Bengawan Solo, yang terjadi di daerah hilir, Jawa Timur, bisa mengalir dengan lancar.

Debit banjir, lanjut dia, mengalir melalui sungai utama di Sembayat, Gresik, juga melalui sudetan Bengawan Solo di Plangwot-Sedayu Lawas, di Lamongan, yang debitnya sekitar 645 meter kubik per detik. “Meskipun air Bengawan Solo meluap, tapi debit banjir bisa mengalir ke laut, karena air laut tidak pasang, apalagi bulan purnama sudah lewat,” ucapnya.

Meski demikian, ia meminta tim penanggulangan bencana di daerah hilir, Jawa Timur, tetap meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi meluapnya sungai terpanjang di Jawa di daerah setempat. ans

Minyak Blok Cepu Makan Korban Warga Gayam WARGA korban bau menyengat dari lapangan sumur minyak Banyuurip Blok Cepu di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang mengalami mual-mual dan pusing sudah langsung ditangani tim medis.

Camat Gayam, Bojonegoro, Hartono, Jumat mengatakan, tim medis dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menjadi mitra ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) telah memberikan perawatan kepada warga yang mencium bau menyengat tersebut.

“Jumlah warga korban bau

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

menyengat yang berasal dari lapangan sumur minyak Banyuurip, jumlahnya tidak banyak,” katanya.

Ia menyebutkan, seorang warga Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, yang pertama kali mencium bau menyengat mirip telur busuk pada Minggu (21/2).

“Seketika itu tim medis dari LSM langsung memberikan perawatan kepada satu warga yang jatuh sakit, akibat tidak tahan mencium bau menyengat,” jelas dia.

Setelah itu, lanjut dia, satu warga Desa Gayam, Kecamatan Gayam, juga mengalami gejala serupa pada Kamis (25/2). Tapi,

perawatan medis juga langsung diberikan kepada warga itu.

“Saya tadi pagi juga sempat mencium bau menyengat mirip comberan beberapa menit, juga sama dengan bau yang terjadi sebelumnya,” katanya.

Dari hasil koordinasi dengan EMCL, menurut Hartono, sumber bau busuk itu katanya berasal dari mesin diesel di lokasi lapangan sumur minyak Banyuurip. “Ketika mesin diesel dimatikan, kemudian muncul asap, yang membawa bau menyengat,” katanya.

Menurut dia, bau menyengat itu bukan dari sumur minyak

langsung, seperti dalam kasus warga yang mengalami keracunan gas H2S (Hidrogen Sulfida) dalam kasus sebelumnya.

Kepada EMCL, dia telah meminta untuk menangani para korban dan berkoordinasi dengan Puskesmas Gayam.

Terkait dengan kasus bau yang berasal dari lapangan Banyuurip, katanya, EMCL tidak memberikan ganti rugi kepada warga, karena warga belum ada yang mengajukan tuntutan ganti rugi kepada EMCL. “Sampai hari ini tidak ada warga yang mengajukan tuntutan ganti rugi,” katanya. sla/ans

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu di Bojonegoro.

Biro Lensa Bojonegoro: Prada, Triyono Wartawan: Niki Yulia, Heri, Khafid Marketing: Rina, Sandy Admin: Aida Musyarofah Kantor Perwakilan & Pemasaran: Jl. A. Yani no. 324 Kapas Bojonegoro (62181), No Telp: 0852 0302 8007 Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan Sirkulasi: Whito Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

www.lensaindonesia.com

OTONOMI 15

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

Distro Jombang Jual Kaos Berlogo Palu Arit dan Gambar ISIS SEJUMLAH kaos bergambar palu arit yang identic dengan komunisme dan kaos bergambar mirip ISIS diamankan oleh tim gabungan dari Kodim 0814 dan Polres Jombang, Jawa Timur.

Sebanyak empat kaos tersebut diamankan petugas dari dua distro milik VH (28), warga Desa Rejoagung, Ploso, Jombang, Rabu (24/02/ 2016).

Menurut Letkol Arh Fatkhurrahman Dandim 0814 mengatakan telah diamankan

Peresmian Pelabuhan Tanjung Kendal.

Pelabuhan Tanjung Kendal Siap Beroperasi PERESMIAN ditandai dengan penekanan tombol oleh Menhub Ignatius Jonan didampingi Wagub Heru Sudjatmoko, dan Bupati Mirna Annisa. Tampak hadir, antara lain, Bupati Kota Waringin Barat Bambang Purwanto, anggota Forkompinda Kendal, Sekda Bambang Dwiyono, dan para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kendal dan seluruh Kepala Desa di Kendal Pelabuhan Tanjung Kendal Jawa Tengah yang dibangun sejak tahun 2004, sejak era Bupati Hendy Boedoro. Setelah sekian lama ditunda pengoperasionalnya, akhirnya diresmikan juga. Sama dengan Pelabuhan Tanjung Kendal, pembangunan Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah lebih lama lagi yakni hingga 12 tahun sejak tahun 2003.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Igansius Jonan heran Pelabuhan Tanjung Kendal di Kaliwungu sebagai Pelabuhan penyeberangan kendal-Kumai di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dibangun sejak tahun 2004. “Kok sampai lama bangun pelabuhan hingga 12 tahun, seharusnya maksimal tiga tahun sudah selesai,” ungkapnya saat meresmikan Pelabuhan Tanjung Kendal dan Kumai, Minggu siang.

Jonan menambahkan, idealnya setiap 100 mil laut ada pelabuhan. Namun Kemenhub akan mengkaji hal ini berdasarkan skala prioritas pembangunan pelabuhan di Indonesia. “Nantinya saya berharap pembangunan pelabuhan tidak lebih dari dua tahun, anggaran dari pusat bisa dikucurkan asalkan digunakan dengan baik,” katanya.

Dua pelabuhan ini nantinya akan melayani rute penyeberangan Kendal-Kumai, yang pengoperasiannya dilakukan oleh KM Kalibodri. Kapal Motor ini berkapasitas 400 orang dan 42 kendaraan. Namun saat ini rute penyeberangan Kendal – Kumai baru dilakukan satu kali seminggu. bahkan operasional penyeberangan masih disubsidi pemerintah pusat Rp 4,8 miliar.

“Pemerintah memberikan subsidi agar bisa menjadi pendorong bagi pemerintah di daerah untuk menjaga pelabuhan hingga nantinya sudah komersial.

Kalau memang memungkinkan bisa saja rute penyeberangan ini dilayani sehari sekali,” tandas Jonan.

Plt Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Sugiharjo, mengatakan, Tanjung Kendal dibangun selama 12 tahun. Dermaga pelabuhan memiliki kedalaman lima meter, sehingga bisa digunakan kapal berkapasitas 5.000 gross ton untuk bersandar.

Selain itu juga di bangun break water di sisi timur sepanjang 1.410 meter dan di sisi barat 1.295 meter.

Kepala Dinas Perhubungan Kendal Subarso mengatakan, Pelabuhan Tanjung Kendal telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 244 miliar yang bersumber dari APBN, APBD Jateng, dan APBD Kendal.

Pada tahun 2015 dukungan dari APBN untuk pembangunan breakwater Rp 12 miliar dan pembangunan dermaga niaga (lanjutan) Rp 87 miliar.

Sementara dari APBD Jawa Tengah untuk lapangan penumpukan (lanjutan) Rp 3,7 miliar dan dan pembangunan jalan menuju pelabuhan niaga Rp 7 miliar.

“Sementara untuk tahun 2015 antara lain sosialisasi kepelabuhanan, peningkatan pengelolaan ASDP pembangunan mushola, toilet, dan lampu di dermaga kapal cepat, pemeliharaan dan kebersihan gedung, serta pemeliharaan rutin,” jelas Subarso.

Mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro mengaku senang ide pembangunan pelabuhan yang dirintis akhirnya diresmikan. “Saya senang akhirnya impian Kendal mempunyai pelabuhan terlaksana dan diresmikan,” katanya.

Hendy menambahkan, pelabuhan tanjung kendal ini adalah sumber perekonomian masyarakat kendal jadi harus benar-benar dikelola dengan baik,”jika pelabuhan ini berfingsi nantinya bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan masyarakat kendal bisa sejahtera,”ungkapnya. eko

beberapa kaos bergambar palu arit dan ISIS. Diamankannya kaos tersebut berasal dari pengembangan salah satu warga Ploso Jombang VH, sejak yang bersangkutan diamankan di Kalimantan dan dilakukan pelacakan, ternyata yang bersangkutan memiliki dua distro di Kabupaten Jombang.

“Saat ini belum diketahui motif pembuatan dan peredaran kaos bergambar atau berlambang palu arit dan gambar mirp ISIS tersebut.

Kami menyerahkan kasus ini kepada Polres Jombang untuk penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya kepada wartawan di Makodim 0814 Jombang.

Diketahui, VH salah satu warga Jombang telah diamankan Polres Kutai Kertanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Senin 22 Februari 2016. Petugas kepolisian dari Polres Kukar mendapati VH membawa kaos bergambar atau berlambang palu arit dan mirip logo ISIS tersebut. obi

Dandim 0814 menunjukkan kaos bergambar pali arit.

Diduga Kepala BPMPT Kendal Salahi Wewenang

Ada Oknum Ngaku Bupati Kendal Perpanjang Ijin Prinsip PT KIK Ada oknum tidak bertanggungjawab mengatasnamakan Bupati Kendal meminta perpanjangan ijin prinsip PT KIK. MASSA dari Gerakan Rakyat Kendal Bangkit (GRKB) dan masyarakat Kaliwungu meminta agar DPRD Kendal dan Bupati Kendal melakukan peninjauan ulang pemberian izin prinsip dan izin lokasi pada PT Kawasan Industri Kendal (PT KIK).

Permintaan tersebut disampaikan dalam kegiatan audiensi dengan DPRD Kabupaten Kendal, yang digelar di Gedung Dewan setempat, Senin (22/2/2016).

Dalam audiensi tersebut,

Koordinator GRBK, Imam Subagyo, meminta kepada anggota Dewan agar menggunakan Hak Angket terhadap permasalahan PT KIK. Hak Angket dirasa perlu mengingat keberadaan perusahaan tersebut dianggap telah gagal dan tidak mampu melakukan pembangunan Kawasan Industri, seperti yang telah dijanjikan sebelumnya.

“Kami meminta agar DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan

terhadap keberadaan PT KIK. Dari izin prinsip dan lokasi yang telah diberikan kepada PT KIK seluas 2.200 hektar, mereka ternyata belum mampu mengerjakan atau menggarap lahan tersebut menjadi kawasan industri. Selanjutnya kami meminta agar Bupati Kendal tidak lagi memperpanjang izin prinsip dan lokasi dari PT KIK, dan mereka diminta untuk mempercepat pengerjaan pembangunan tanah yang telah dibeli yakni sekitar seluas 700 hektar,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Imam juga mensinyalir adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu (BPMPT) terkait dengan rekomen-

dasi izin yang sudah dikeluarkan untuk PT KIK dan PT Jababeka. Hal ini karena menurutnya, dokumen kontrak maupun izin Amdal yang dimiliki perusahaan tersebut telah dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

“Ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang kami duga mengatasnamakan Bupati Kendal dan mengakungaku sebagai tim suksesnya, yang ternyata melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perundangan yang berlaku, dalam permasalahan PT KIK. Misalnya saja, turunnya izin prinsip, lokasi, dan Amdal yang dimiliki PT KIK, kami perkirakan merupakan pesenan dari oknum-oknum terse-

but,” katanya.

Terpisah, anggota GRKB, Nur Khamid, mengungkapkan, agar memanggil Kepala Desa Brangsong, Kumpulrejo, Sidorejo, serta Camat Brangsong dan Camat Kaliwungu, yang tanah bengkok desanya telah diurug oleh PT KIK namun tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku.

“Kami mohon tanah tersebut agar dikembalikan lagi atau diganti yang lebih baik lagi dari sebelumnya, karena prosesnya dilakukan tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku. Bila dugaan kami benar, kami juga akan meminta hal tersebut diserahkan ke penegak hukum agar dapat segera diproses,” paparnya. eko

Walikota Batu Kecewa Laboratorium Produk Tak Terealisasi WALIKOTA Batu Eddy Rumpoko mengaku sangat kecewa karena Laboratorium Produk yang digagas sejak dua tahun lalu sampai saat ini tak terealisasi. Kekecewaan Eddy bukan tanpa alasan. Sebab bagi dia, Lab Produk tersebut memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Itu membuat saya benar-benar kecewa. Sebab, kalau terealisasi manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” jelas Walikota Eddy Rumpoko disela-sela menghadiri FGD KUR di Hotel Singhasari Batu, Kamis (25/2/2016).

Dijelaskan Eddy bahwa laboratorium itu untuk menjamin kualitas semuaý produk. Mulai dari kualitas kemasan, hingga kehalalan bahan dari produk yang dihasilkan masyarakat. Menurut dia, jika terealisasi semua produk harus masuk

Lab dan lulus sertifikasi. Harapannya, agar wisatawan yang membeli benarbenar merasa puas. Jika wisatawan puas, kata dia, maka mereka bakal kembali lagi berwisata ke Kota Batu.

“Saya pun sangat yakin, wisatawan akan terus meningkat,” katanya. Namun sayangnya, terang Eddy, sampai saat ini belum terwujud. Padahal, kata dia, sudah melakukan studi banding ke daerah lain, seperti Solo.

“Ya, karena kepala dinasnya terlalu banyak pertimbangan ya belum jadi.

Padahal, soal tenaga ahli kan bisa ambil dari akademisi perguruan tinggi,” papar dia. Karena itu, ER tetap berharap Lab Produk itu bisa terwujud. Sehingga, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. aji_dewa_roisky

Walikota Eddy Rumpoko (kiri) di sela-sela FGD Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Singhasari Hotel Kota Batu.

Kunjungan Kerja Menteri PP Dan PA di Kabupaten Jombang

Jombang Nyatakan Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak KEGIATAN bertajuk peningkatan kapasitas SDM Jejaring Perlindungan Perempuan di Jombang, (19/02) tersebut, dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Yohana Susana Yambise.

Kehadiran Menteri Perempuan asal papua tersebut disambut oleh Bupati Nyono Suharli Wihandoko, Forkopimda dan istri, SKPD, serta segenap elemen masyarakat dari berbagai unsur lembaga, organisasi masyarakat, dan tim penggerak PKK Jombang di ballroom Yusro.

Dalam kunjungan yang dilakukan Menteri PP dan PA tersebut untuk berdiskusi bersama masyarakat dari berbagai komponen dan unsur. Selain mendeteksi potensi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) juga mencari solusi dalam penanganannya,

dan mencari ide gagasan, terobosan yang inovatif, kreatif untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan pemberdayaan perempuan guna mewujudkan Jombang tanpa kekerasan dan diskriminasi.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko menyampaikan masyarakat Jombang saat ini makin aktif dan luar biasa dengan kesadaran yang sangat tinggi untuk segera melaporkan apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada lembaga penyedia layanan (P2T-P2A).

Sehingga kasus Kekerasan terhadap anak (KTA) mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Dari data menunjukkan, pada tahun 2014 terdapat 152 kasus, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 169 kasus. Melihat data tersebut, Pemkab Jombang

Menteri PP dan PA, Yohana Susana Yambise saat berkunjung ke Jombang.

bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya menekan angka KDRT tersebut.

Bupati menjelaskan Pemkab Jombang telah melakukan upaya sistematis dalam penanganan kasus KTA dan kekerasan terha-

dap perempuan (KTP) ini. Upaya tersebut dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A). Pembentukan lembaga ini didukung dengan regulasi, mulai dari Perda, Perbup, dan

keputusan bupati terkait perlindungan perempuan dan anak.

“Melalui BPPKB telah dibentuk pos pengaduan di 21 kecamatan yang telah ditetapkan dengan SK camat. Selain itu, di bawah koordinasi Tim Penggerak PKK, telah dibentuk posko sambung rasa di 302 desa dan 4 kelurahan. Ini diperkuat dengan adanya SK kepala desa masing-masing, dan juga adanya tiga pilar juga sangat mendukung adanya penanganan terhadap kasus tersebut,” ungkapnya.

Ia menambahkan prestasi yang diterima jombang dari pemerintah pusat kabupaten jombang merupakan Kabupaten Layak Anak (The Best Interest Of Chilldern) pada tahun 2012, kategori pratama, tahun 2013 dan 2014 kategori Madya. Dan juga kategori penghargaan anugerah parahita terkait pembangunan pemberdayaan, perlindungan

perempuan, dan anak.

Sementara, Menteri PP dan PA Yohana Susana Yambise menjelaskan, Pemkab Jombang tidak mungkin mengatasi berbagai permasalahan perempuan dan anak tanpa bantuan dari masyarakat dan stakeholder terkait. Melalui kegiatan ini, menteri Yohana Yambise berharap dapat menjadi sarana untuk berdiskusi mendeteksi potensi KDRT kemudian mencari solusi penanganannya.

“Melihat potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Jombang, saya berkeyakinan kabupaten ini dapat berperan lebih aktif dan strategis dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui kegiatan ini saya berharap dapat membantu mengatasi permasalahan KDRT yang lebih luas di Kabupaten Jombang,” pungkas Yohana. obi/adv

www.lensaindonesia.com

13 METROPOLIS

Edisi 126/ 29 Feb - 06 Maret 2016

BUNTUT DITOLAKNYA STUDI BANDING PEMKOT BANDUNG

RISMA-EMIL SALING ANCAM LEWAT ‘CANDAAN’ Jika sentilan Ridwan Kamil dianggap bercanda, maka Tri Rismaharini juga bisa bercanda. Apa candaan mereka?

Hubungan Tri Rismaharini dan Ridwan Kamil memanas.

WALI Kota Bandung Ridwan Kamil mendadak memposting kekecewaannya kepada Pemkot Surabaya lewat akun Twitternya, Rabu (24/2/2016) siang.

“Sy menyesalkan, Wakil walikota Bdg ditolak studi banding ol pemko Surabaya.Insya Allah dg visi NKRI kami di Bdg akn terima siapapun ut studi,” tulis @ridwankamil.

Kemudian dia men-tweet lagi, “walaupun dibegitukan, kami tetap dgn terbuka menerima tim pemko Surabaya di Des`15 yg studi banding terkait manajemen raskin ke pemkot bdg.”

Dia juga membalas tweet dari @ferrykoto, yang menanyakan, “What ? study banding ke dinas/instansi apa di pemkot Surabaya kang?” “tim pajak, bersama wakil walikota utk studi banding ekstensifikasi penerimaan pajak,” jawab Ridwan Kamil.

Beberapa netter pun langsung menanggapi curahan hati Emil sapaan Ridwan Kamil tersebut. Akun @hutripamungkas merasa aneh dengan sikap Pemkot Surabaya. “Sangat disesalkan. Untuk kemajuan daerah di Indonesia juga padahal tapi seolah ingin bersaing,” katanya.

Gubernur Jatim Soekarwo lewat akun Twitternya @pakdekarwo1950 mencuit agar dilakukan klarifikasi. “Jatim ramah untuk siapapun mas @ridwankamil, diklarifikasi agar tidak memunculkan persepsi buat Jatim. *Pakde Karwo*”.

Sementara Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan kekesalannya kepada Ridwan Kamil karena mengumbar bahwa ikut berperan dalam membangun Surabaya. Bahkan, Ridwan Kamil dianggap menggunakan statement itu sebagai bahan untuk mengangkat pamor dirinya dalam hal arsitektur dan tata kota.

Komentar itu disampaikan kepada beberapa wartawan saat periode pertama kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya. Risma sapaan Tri Rismaharini balik menyentil Emil dengan ‘candaan’. “Makanya kalau ada dari Bandung, mesti saya bilang ngapain studi banding kesini, sana belajar sama Walikotamu yang pinter itu,” kata Risma waktu itu kepada wartawan.

Terpisah, DPC PDI Perjuangan Surabaya menilai sentilan Ridwan Kamil terhadap kadernya Tri Rismaharini hanya sekedar candaan. Kota Surabaya tidak

pernah pelit membagi pengalaman untuk siapapun, termasuk untuk pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan manapun dan dari manapun.

Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Didik Prasetiyono mengatakan jika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan tegas meminta jajaran pemerintah kota surabaya untuk melayani semua permintaan kunjungan studi banding. Apalagi untuk saling meningkatkan kualitas pelayanan, kota surabaya sangat menyambut baik.

“Tentang cuitan walikota Bandung, mungkin pak Ridwan Kamil bercanda dan tidak diperlukan bagi pemerintah kota untuk menanggapi hal tersebut. Karena tidak pernah ada penolakan studi banding wakil walikota Bandung,” kata Didik Prasetiyono, Rabu (24/2/2016).

Didik menambahkan, jika yang dimaksud adalah permintaan ketemu langsung dengan bu risma memang ada baiknya dicocokkan jadwal agar pas. Namu jika dalam menjalankan tugas terikat dengan aktifitas tertentu maka jajaran dinas akan siap melayani kapanpun dan tentunya menyambut dengan baik.

“Masyarakat surabaya dikenal terbuka dan terus terang dengan gaya bahasa ceplas ceplos tanpa ditutupi. Maka cuitan pak walikota bandung juga ditanggapi sebagai canda seorang sahabat seperti bonek bersahabat dengan viking,” kata pria yang akrab disapa Dikdong ini.wan

Ancam Sweeping, FPI Surabaya Sebut Pansus Raperda Mihol Masuk Angin FRONT Pembela Islam (FPI) menduga berat molornya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) peredaran mihol, dikarenakan pansus masuk angin.

Atas dugaan tersebut, FPI melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Surabaya Kamis (25/2/ 2016). Mereka meminta tegas agar tim panitia khusus (Pansus) Raperda Mihol tidak main-main dalam pembahasan tersebut.

Kedatangan anggota FPI ini diterima oleh anggota Pansus Raperda Mihol dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Zakaria di ruang Badan Pembentukan Perda.

Ketua FPI Kota Surabaya, Muhammad Mahdi Al-Habsy menegaskan, penyelesaian aturan bagi pengawasan dan pembatasan mihol kategori A (dibawah kadar 5

persen), sarat dugaan gratifikasi.

“Kami menduga berat (pansus) masuk angin. Kenapa bisa begitu?

Karena terlihat sekali ada kepentingan untuk peredaran penjualannya di tempat pengecer,” katanya kepada media.

FPI dikatakan Mahdi akan mencari fakta terkait dugaan tersebut.”Kalau ternyata bisa dibuktikan kami akan pidanakan,” imbuh dia.

Statmen keras tersebut bertujuan agar peredaran mihol tidak disalahgunakan konsumen dibawah umur. “Kalau sampai ini tidak diindahkan oleh Tim Pansus, kami akan turun tangan.

Jangan salahkan kalau FPI mensweeping pengecer. Kasihan warga Surabaya dan meresahkan umat,” terang Mahdi.

Dugaan FPI itu dibantah anggota

FPI melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Surabaya.

www.lensaindonesia.com

Pansus sekaligus mewakili fraksi PKS, Achmad Zakaria. Dia menyatakan, perubahan pembahasan sedianya masih cukup waktu.

“Karena batas akhir hingga tanggal 14 Maret nanti. Kalau Saya pribadi sekaligus fraksi tetap menolak (peredaran mihol),” ucap dia.

Dikatakan Zakaria, usulannya saat itu sederhana saja. Yakni, deskresi atau membuat aturan sendiri terkait peredaran dan pengawasan mihol. “Soal itu nanti dimentahkan di Provinsi lain urusan. Jangan justru merasa didikte. Surabaya punya aturan sendiri soal perda mihol,” terang dia.

Diketahui, pembahasan Raperda mihol kian berpolemik. Terlebih, diloloskannya draft pasal 6 tentang peredaran ditingkat pengecer (Supermarket dan Hy wan permarket) disoal.

Pansus Tambang DPRD Jatim Rekomendasikan Tambang Tradisional Masuk Pergub PANITIA khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jawa Timur merekomendasikan agar pertambangan tradisional atau galian C dimasukkan dalam salah satu draf Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim yang saat ini dalam proses pembahasan oleh Pemprov Jatim.

Wakil Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto menjelaskan tambang tradisional di Jatim saat ini jumlahnya mulai meningkat dan perlu dilakukan perlindungan terhadap penambang tradisional tersebut dalam Pergub Jatim.

“Isinya itu harus ada pembagian wilayah, atau mapping terkait pertambangan. Jadi garisnya jelas, mana yang boleh ditambang oleh penambang tradisional, mana yang boleh dikelola oleh penambang modern,” ujar Agus Dono saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, Jumat (26/2/2016).

Meski demikian pihaknya berjanji akan terus melakukan pengawalan terhadap masalah

pertambangan itu. “Tujuannya supaya saudara-saudara kita yang jadi penambang tradisional ini bisa terus melakukan aktivitasnya,” katanya.

DPRD melakukan pembahasan dengan memasukan draf untuk Pergub pertambangan ini yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, dihadiri oleh Dinas ESDM dan perwakilan tambang tradisional dari Kabupaten Lumajang yang digelar di Banmus DPRD Jatim, Senin (22/2/2016) lalu.

Halim Iskandar berharap Pergub tentang pertambangan itu bisa segera disusun dengan mempertimbangkan dan juga melibatkan izin pertambangan tradisional.

“Izin pertambangan tradisional ini harus dilibatkan dan dimasukan dalam Pergub, ini membuktikan bisa menyelamatkan pertambangan tradisional yang selama ini mulai dengan tergerus atau terpinggirkan dengan tambang modern yang memiliki modal ting-

gi,” tegas politisi PKB tersebut.

Di sisi lain, Koordinator Penambang Tradisional Lumajang Mansur Hidayat sepakat akan hal itu dan mendesak agar para penambang pasir tradisional di Kabupaten Lumajang segera diberikan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di sejumlah desa. Sebab, selama ini aktivitas mereka selalu dianggap ilegal karena tidak ada izin resmi.

“Karena kami kalau mau nengajukan izin itu selalu dihambat, dan sekarang sudah berhenti di Dinas ESDM Pemprov Jatim,” papar Mansur.

Menurutnya, saat ini terdapat 15 ribu penambang tradisional di 20 desa di Lumajang yang tidak bisa melakukan aktivitasnya karena terkendala izin.

“Yang saya tahu karena tidak ada rekomendasi dari Bupati Lumajang. Sedangkan, Bupati Lumajang sejak awal tidak berpihak pada penambang tradisional,” tukasnya. sarifa/adv